Updates from August, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 2:52 AM on 2011/08/22 Permalink
    Tags: 36 butir-butir Pancasila, 45 butir-butir Pancasila, adab, ajaran kebaikan, ajaran moral, ajaran teokrasi, akhlak, akidah, all is fair in love and war, consequentialism, conviction, deontologi, dogmatisasi pancasila, ekaprasetia pancakarsa, etika kebaikan, etika pragmatis, fanatisme, garis-garis besar haluan negara, gbhn, ibadah, indoktrinasi pancasila, Inpres No.12/1968, keyakinan, kutu loncat, moral virtue, mpr, p4, pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, pragmatic ethics, rekonsiliasi politik, semangat jihad, Tap MPR No.I/2003, Tap MPR No.II/1978, Tap MPR No.V/1988, Tap MPR No.XII/1998, Tap MPR No.XVIII/1998, tap mpr sapu jagat, taqlid, the ends justify the means, virtue ethics   

    Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka 

    Jakarta, 21 Agustus 2011

    Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka

    oleh Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Warisan Pendudukan Jepang

    Serangan Jepang ke Honolulu, Hawaii, per 7 Desember 1941, di hari minggu pagi, mengawali Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik. Di Eropa, Perang Dunia II dimulai Hitler per 1 September 1939. Di saat yang sama, Jepang juga merangsek ke Hong Kong, Filipina, dan Malaya.

    Tujuan serangan ke Hawaii adalah guna mencegah armada perang AS bisa segera membantu negara-negara yang diserang Jepang. Tarakan merupakan wilayah Hindia Belanda yang pertama kali dikuasai Jepang per 11 Januari 1942. Wilayah selanjutnya mencakup Minahasa, Sulawesi Timur, Balikpapan, Ambon; Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Bali di bulan Februari; Banten, Indramayu (Tayu-Juana), Kragan (Rembang-Tuban); Batavia, dan terakhir Bandung (8 Maret 1942).

    Belanda yang merupakan bagian dari pasukan sekutu, menyatakan perang dengan Jepang di wilayah Asia Pasifik dalam front A-B-C-D (American, British, Chinese, Dutch), 5 jam sesudah Hawaii dibombardir Jepang. Wij zijn in oorlog met Japan, kita berperang dengan Jepang, demikian pernyataan lewat radio oleh AWL Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Gubernur Hindia Belanda kala itu.

    Dengan mengandalkan front A-B-C-D, pernyataan tersebut menjadi gertak kosong tanpa arti ketika satu-persatu kekuatan sekutu dengan mudah dapat ditaklukan Jepang. Benteng Inggris yang berlokasi di Singapura dan terkuat di Asia Tenggara jatuh per 15 Februari. Sisa Angkatan Laut Sekutu dimusnahkan di Laut Jawa pada akhir Februari. Jendral Ter Poorten, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Sekutu di Jawa, menyerah tanpa syarat per 9 Maret 1942. Gubernur Hindia Belanda dibuang ke luar Jawa.

    Rakyat Indonesia tidak menyangka akan secepat, sesingkat, dan semudah itu hancurnya perlawanan penjajah Belanda terhadap invasi dan agresi Jepang. Penjajah Belanda praktis tidak melakukan perlawanan yang berarti terhadap Jepang. Di kampungnya sendiri, Negeri Belanda harus takluk terhadap agresi Jerman pada tahun 1940.

    Asia Tenggara yang dibawah komando Panglima Besar (Nanpoo Gun) berpusat di Saigon. Pendudukan Jepang membagi wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara atas 3 wilayah, yakni:

    1. Pemerintahan Batavia yang menguasai Jawa-Madura dibawah Pemerintahan Angkatan Darat (Rikugun).
    2. Wilayah Sumatera yang berpusat di Bukittinggi berada dalam Rikugun Melayu (Sumatera dan Melayu) yang berpusat di Singapura.
    3. Pemerintahan Angkatan Laut (Kaigun) di Makassar yang menguasai wilayah Borneo, Bali, sampai Irian.

    Warisan Jepang atas pendudukannya di Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

    1. Pengakuan terhadap nama Indonesia menggantikan nama Hindia Timur.
    2. Pengakuan terhadap bahasa Indonesia, ketimbang bahasa Melayu.
    3. Pengakuan terhadap orang/bangsa Indonesia, ketimbang inlander, pribumi.
    4. Pengakuan terhadap wilayah Indonesia adalah wilayah bekas Hindia Belanda (Jenderal Terauchi).
    5. Menetapkan hari Jumat sebagai hari kerja setengah hari.
    6. Tersiapkannya jiwa dan semangat serta dasar dan tujuan bagi bangsa dan negara Indonesia yang ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan.
    7. Tercetuskannya istilah Pancasila, UUD 1945 dan Pembukaannya.

    Indoktrinasi Pancasila

    Menyimak pengakuan Soekarno di berbagai kesempatan, tanggal 1 Juni 1945 bukanlah hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya istilah Pancasila.

    Sila

    Muh. Yamin, 19450529

    Soekarno, 19450601

    1

    Peri Kebangsaan

    Kebangsaan Indonesia

    2

    Peri Kemanusiaan

    Internasionalisme atau peri-kemanusiaan

    3

    Peri Ke-Tuhanan

    Mufakat atau demokrasi

    4

    Peri-Kerakyatan (Permusyawaratan, Perwakilan, Kebijaksanaan)

    Kesejahteraan sosial

    5

    Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

    Ketuhanan yang berkebudayaan

    Menurut Soekarno, aku tidak mencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pancasila telah lama tergurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu corak karakter bangsa Indonesia. Menurut PPKI, Soekarno tidak mementingkan kata-kata, melainkan jiwa dari perumusan lima dasar itu yang berbeda dengan perumusan lima sila yang dimajukan pada 1 Juni 1945.

    Hal ini berbanding terbalik dengan Soeharto, yang mengukuhkan susunan kata per kata pada tata urutan dan rumusan sila-sila dalam Pancasila, berdasarkan Inpres No.12/1968, yakni:

    1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
    2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
    3. Persatuan Indonesia.
    4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
    5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Sepuluh tahun kemudian, Soeharto mensahkan doktrinasi Pancasila melalui Tap MPR No.II/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).


    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA

    Menimbang:

    a. bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

    b. bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan, dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya P4.

    c. bahwa oleh karena itu, MPR yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 berpendapat perlu adanya Ketetapan MPR tentang P4.

    Mengingat:

    1. Pembukaan dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

    2. Keputusan-keputusan MPR-RI No.1/1977; No.3/1977; No.4/1977; No.1/1978; dan No.2/1978.

    3. Ketetapan MPR-RI No.1/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No.2/1977.

    Memperhatikan:

    1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang P4 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

    2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 semasa Sidang Umum MPT bulan Maret 1978

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    KETETAPAN MPR RI tentang P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

    Pasal 1

    P4 ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

    Pasal 2

    P4 dituangkan dalam rumusan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami maknanya, disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
    BAB I:      Pendahuluan
    BAB II:     P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)
    BAB III:    Penutup

    Pasal 3

    Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

    Pasal 4

    P4 ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

    Pasal 5

    Menugaskan kepada Presiden sebagai Mandataris atau Presiden bersama-sama DPR untuk mengusahakan agar P4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pasal 6

    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 22 Maret 1978.

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA

    Ketua              :    Adam Malik
    Wakil Ketua    :    Mashuri, SH
    Wakil Ketua    :    KH Masjkur
    Wakil Ketua    :    R. Kartidjo
    Wakil Ketua    :    H. Achmad Lamo
    Wakil Ketua    :    Mh. Isnaeni


    Lampiran

    Naskah
    P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)

    I. Pendahuluan

    Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan rakyat Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia kepada Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban kelangsungan hidupnya.

    Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

    Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa, yang telah diuji kebenaran, keampuhan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan mana pun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

    Menyadari bahwa untuk kelestarian keampuhan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

    Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

    Untuk memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila diperlukan suatu pedoman, yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.

    P4 itu dituangkan dalam rumusan yang sederhana dan jelas, yang mencerminkan suara hati nurani manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan yang mampu secara terus-menerus menggelorakan semangat serta memberikan keyakinan dan harapan akan hari depan yang lebih baik, sehingga pedoman itu dapat mudah diresapi, dihayati, dan diamalkan.

    II. P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

    Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam:

    1. hidup manusia sebagai pribadi,
    2. hubungan manusia dengan masyarakat,
    3. hubungan manusia dengan alam,
    4. hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain,
    5. hubungan manusia dengan Tuhannya,
    6. mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

    Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

    Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

    Untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila secara bulat dan utuh menggunakan pedoman sebagai berikut:

    1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

    Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

    Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

    2. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa salira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

    Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-banga lain.

    3. SILA PERSATUAN INDONESIA

    Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

    Menempatkan kepentingan negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa, apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada Tanah Air dan Bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa.

    4. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

    Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan Masyarakat.

    Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

    Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

    Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

    5. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    Dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

    Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

    Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian, ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

    Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

    Demikianlah dengan ini ditetapkan P4 yang dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa.

    Ekaprasetia, karena P4 ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

    Kesadaran akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa.

    III. PENUTUP

    Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

    Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

    Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

    Demikianlah manusia dan bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila serta penuh gelora semangat membangun masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur.

    Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyertai pelaksanaan Pedoman ini.


    Penjelasan atas Bab II angka 1

    Dengan rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada Bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama dan suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

    Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan.


    36 Butir-butir Pancasila

    Kristalisasi P4 tersebut dinyatakan dalam 36 butir-butir Pancasila. Tetapi bila dihitung-hitung, bukannya 36 butir melainkan 37 butir. Beberapa sumber bahkan menjadikan butir-butir tersebut menjadi 35 butir. Mana yang benar?

    Menurut pendapat penulis, kalau ditelaah lebih lanjut, butir-butir Pancasila tersebut malah bisa lebih dari 37. Tafsir, penjelasan, uraian atau apa pun namanya, lampiran Tap MPR No. II/1978 tersebut merupakan naskah P4 yang mencoba mendeskripsikan terhadap apa yang dimaksud dengan P4 menurut setiap sila dalam Pancasila.

    Hal ini dibantah kerasa dalam Pasal 1 dari Tap MPR No.II/1978, yang menyatakan dengan tegas bahwa P4 bukan merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

    Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

    Hasil karya dan kerja MPR ini seperti orang-orang buta yang mendeskripsikan gajah menurut apa yang mereka pegang. Soekarno sebagai pencetus istilah Pancasila saja tidak perduli dengan urutan dan susunan kata per kata dalam Pancasila. M. Yamin sendiri pernah menyangkal kristalisasi Pancasila ke dalam 5 kata yang dia sampaikan pada rapat BPUPKI tertanggal 29 Mei 1945.

    A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    2. Hormat menghaormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
    3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
    4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

    B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persmaan kewajiban antara sesama manusia.
    2. Saling mencintai sesama manusia.
    3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
    4. Tidak semena-mena terhadap orang lain
    5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
    6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    C. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamtan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
    2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
    3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
    4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
    5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

    D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

    1. Mengutamakan kepentinagn negara dan masyarakat
    2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingn bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
    5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
    6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    8. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

    E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
    2. Bersikap adil
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak-hak orang lain.
    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
    6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
    7. Tidak bersifat boros
    8. Tidak bergaya hidup mewah
    9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
    10. Suka bekerja keras.
    11. Menghargai hasil karya orang lain.
    12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

    45 Butir-butir Pancasila

    Tap MPR No.II/1978 tentang P4 dibatalkan sekali lagi berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tap MPR No.I/2003 bersifat sapu jagat karena ‘kesaktiannya’ membreidel seluruh Tap MPR yang dinilai tidak sejalan dengan era dan tuntutan reformasi.

    Berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tersebut, menurut beberapa sumber yang sangat tidak bisa dipercaya, 36 butir-butir Pancasila kemudian berkembang menjadi 45 butir-butir Pancasila. Berdasarkan penelusuran penulis tentang Tap MPR No.I/2003, kata Pancasila ada disebutkan dalam pasal 6 seperti berikut:

    (Sebanyak 104) Tap MPRS dan Tap MPR yang disebutkan di bawah ini merupakan Tap MPRS dan Tap MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

    52. Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa).

    84. Tap MPR No.V/1988 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

    90. Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998.

    91. Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

    Seperti yang pernah penulis sebutkan, perspektif orang-orang buta tersebut –yang mencoba menginterpretasi Pancasila ke dalam pernyataan-pernyataan dogmatis yang kosong, tidak ilmiah, tidak sistematis– semakin berkembang setelah mereka mendapat pegangan baru terhadap bentuk tubuh gajah yang lain.

    A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
    6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
    7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

    B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
    3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
    4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
    5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
    6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
    7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
    10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    C. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
    3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
    4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
    5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
    6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
    7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

    D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /PERWAKILAN

    1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
    2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
    5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
    6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
    7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
    10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

    E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
    2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak orang lain.
    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
    6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
    7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
    8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
    9. Suka bekerja keras.
    10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
    11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

    Berakhirnya Era Indoktrinasi Pancasila

    Era indoktrinasi Pancasila berakhir menyusul tumbangnya kepemimpinan orde baru digantikan dengan orde reformasi yang kebablasan dalam hal liberalisme dan individiualisme yang sarat dan sangat kapitalistik. Produk hukum yang memberangus dogmatisasi Pancasila adalah Tap MPR No.12/1998 dan Tap MPR No.18/1998, dan yang terakhir adalah Tap MPR No.I/2003.

    Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

    Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MPR RI,

    Menimbang:

    a. bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara.

    b. bahwa Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, perlu dicabut.

    c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Tap MPR untuk mencabut Tap MPR No.II/1978 tersebut dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

    Mengingat:

    1. Pasal 1, 2, dan 3 dari UUD 1945.

    2. Tap MPR No.I/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Tap MPR No.I/1998.

    Memperhatikan:

    1. Keputusan Pimpinan MPR No.10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR.

    2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 yang membahas Rancangan Tap MPR tentang Pencabutan dan Penggantian Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

    3. Putusan Rapat Paripurna Ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998.

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    Tap MPR tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

    Pasal 1

    Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

    Pasal 2

    Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Pasal 3

    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta,
    Pada Tanggal 13 November 1998

    MPR RI,

    Ketua          :    H. Harmoko
    Wakil Ketua    :    Hari Sabarno, S.Ip., M.B.A., M.M.
    Wakil Ketua    :    Dr. Abdul Gafur
    Wakil Ketua    :    H. Ismail Hasan Metareum, S.H.
    Wakil Ketua    :    Hj. Fatimah Achmad, S.H.
    Wakil Ketua    :    Poedjono Pranyaoto


    Tinjauan Reflektif Kehampaan MPR

    Tap MPR No.I/2003 merupakan karya dan sidang tahunan terakhir bagi MPR. Dasar utamanya adalah pertimbangan jadwal pelantikan anggota DPR dan DPD yang dihasilkan dalam pemilu nasional maupun pilkada. Efisiensi anggaran dan risiko politisasi merupakan reasoning yang lain.

    Pertimbangan legal lainnya adalah struktur, hierarki, posisi, ketatanegaraan produk hukum MPR yang tidak lagi bisa menerbitkan Tap yang bersifat regeling (mengatur). Penerbitan Tap merupakan kewenangan turunan dari menetapkan GBHN. Amandemen terhadap UUD 1945 membuat MPR tak lagi memiliki kewenangan menetapkan GBHN.

    Sidang Tahunan MPR 2003 merupakan upaya konsolidasi dan penegakkan demokrasi di Indonesia karena bertujuan meninjau seluruh produk MPR sepanjang  sejarahnya. Dana ratusan milyar sudah dianggarkan untuk ‘dihabiskan’ demi perbaikan bangunan politik dan ketatanegaraan.

    Berbagai kemegahan dan kemewahan dalam ritual MPR menjadi tanpa arti dan penuh kesia-siaan, mubazir, dan boros, ketika masyarakat menyaksikan secara langsung betapa banyaknya bangku kosong. Kalau pun bangku sidang terisi, para wakil rakyat yang gila hormat banyak yang tidur, asyik sendiri, browsing, sms-an, BB-an, bahkan menonton video porno. Mereka tidak menghiraukan apa yang sedang dibicarakan selama sidang berlangsung.

    Kelesuan Sidang Tahunan MPR tersebut merefleksikan minimnya semangat reformasi yang nyata di kalangan wakil rakyat yang haus penghormatan. Di tahun 2003, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang amat berkuasa dan lebih berkuasa atas presiden. Walau MPR tetap merupakan simbol wakil rakyat secara kolektif, MPR telah kehilangan legitimasi sebagai lembaga sarat social trust dan public respect.

    Semangat reformasi harus berhadapan dengan tokoh-tokoh masa lalu yang masih kuat secara politik, finansial, dan jaringan. Mereka berpotensi melakukan perlawanan habis-habisan bila dibawa ke pengadilan. Di banyak negara, tokoh-tokoh politik yang terlengserkan banyak yang mengacaukan negara dengan memobilisasi para simpatisan, kader, dan pendukung, baik secara terbuka maupun secara terselubung.

    Kedamaian dan tertib hukum bisa semakin jauh tercapai. Upaya penegakan hukum melalui sistem pengadilan dilakukan secara sangat selektif alias tebang pilih dan tentu dilaksanakan setengah hati. Kesalahan politik di masa lalu tidak dilupakan tetapi dianggap bersifat kolektif, bisa dimaafkan, dan bisa diampuni oleh pemerintah atas nama negara (national pardon, amnesty) yang ingin melakukan rekonsiliasi politik.

    Pancasila yang sangat diagung-agungkan sebagai moral bangsa, nilai-nilai dan perjanjian luhur bangsa, pedoman hidup, dan lainnya menjadi pepesan kosong yang tiada arti ketika harus berhadapan dengan kepentingan politik yang sangat mendewakan tujuan dan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan.

    Ough, itu dia semangat individualisme dan komunisme, lawan berat moral Pancasila yang sangat ditakuti dan digembar-gemborkan Soeharto. Dalam politik, tidak ada yang abadi, melainkan kepentingan orang yang sedang berpolitik. All is fair in love and war. The ends justify the means. The Machiavellians.

    Ajaran moral tersebut dipelajari sebagai subjek tersendiri pada pendekatan consequentialism. Konsekuensi prilaku seseorang merupakan basis utama suatu penilaian atas kebenaran suatu prilaku. Tiga pendekatan lainnya adalah deontologi, etika kebaikan (virtue ethics), dan etika pragmatis (pragmatic ethics) alias fenomena kutu loncat.


    Catatan Ringkas

    Tulisan ini dimulai dengan tujuan sebagai background research guna menganalisa Pancasila, mulai dari kelahirannya sebagai suatu istilah tersendiri sampai menjadi suatu moral yang didogmatisasi dan terabaikan. Tujuan jangka panjang moral Pancasila adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Tujuan jangka pendeknya adalah untuk memenangkan pemilu yang akan datang dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan partai politik dan para pejabat teras di partai berkuasa maupun di kementertian melalui praktek mark-up, legalisasi alokasi dana dan anggaran APBN.

    Kasus M. Nazaruddin dari Partai Demokrat membuktikan telah terwujudnya demokrasi di Indonesia yang sangat kapitalistik, liberal, dan individualistis. Hidup klas penguasa. Hidup partai berkuasa. Berjayalah terus wahai partai berkuasa dan klas penguasa, di dunia dan di neraka.


    Catatan Penutup

    Sekian puluh tahun yang lalu penulis pernah mencoba mencari buku yang eksklusif membahas tentang moral, akhlak, ajaran kebaikan, ala Indonesia, bahkan di toko buku terbesar di Asia Tenggara. Penulis tidak pernah menemukan apa yang penulis idamkan, kecuali ajaran moral, adab, ibadah, akidah, keyakinan, conviction yang sifatnya ritual, rutin, dan mengagungkan dalil naqli (ajaran teokrasi).

    Tidak ada yang salah memang dengan ajaran teokrasi. Kendala terbesar adalah minimnya pemahaman yang sifatnya prinsipil, logis, universal, dan perseptif bagi banyak kalangan yang dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi taqlid kepada sesuatu yang nisbi dan subjektif. Persepsi dipelintir menjadi ajaran mujahidin, semangat jihad dengan fanatisme yang sempit dan fundamental wahabian.

    Bila kita telaah keberadaan kita sebagai makhluk individu yang terbentuk dari air mani yang berkembang menjadi darah, untuk kemudian menjadi daging, urat, dan tulang; kita akan segera tersadar bahwa kita memiliki sistem biologika tubuh yang terus menerus mengalami transformasi, untuk tidak dikatakan bermutasi atau ber-evolusi.

    Sistem tubuh (body system) tersebut berkembang sejalan sistem kejiwaan seseorang (psychological system) sebagai manusia individu. Dalam perkembangannya, lingkungan fisik dan sosial (milieu) seseorang tersebut membentuk cara berpikir tersendiri (mind system), bersikap, berprilaku, dan berinteraksi dengan lingkungan tempat dimana dia tinggal dan menetap (psychosocial).

    Siklus penciptaan manusia yang terus berulang selama manusia ada, sekian ratus ribu tahun, sebenarnya merefleksikan kejadian manusia itu sama di mana saja dan kapan saja. Yang membedakannya cuma nama tempat dan nama pelaku orangnya saja. Bukankah Al-Quran telah menyuarakannya dalam QS-2:66, QS-3:140, dan seterusnya.

    Mulailah dengan iktikad, niat yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mencapai yang lebih baik, dengan berlaku seadil-adilnya, etis, dan segala macam adab yang baik. Ajaran teokrasi lagi.

     
  • Virtual Chitchatting 5:10 PM on 2011/07/18 Permalink
    Tags: blowing the media, corrupted news, misleading information, news capitalised, talk is cheap, You-Know-Who   

    Peran Media Meledakkan Partai Demokrat Dari Dalam 

    Jakarta, Monday, 18 July 2011, 13:36:14

    Peran Media Meledakkan Partai Demokrat Dari Dalam

    Media massa di Indonesia sekarang sedang melakukan konser secara bersama di tempat terpisah dan di lain waktu dengan menyuarakan isi lagu yang sama, menyudutkan SBY. Perusahaan TV yang paling menyebalkan adalah TV-One. Banyak orang menyebutkan TV-One sebagai TV-O’on, TV bloon, stupid and silly TV network.

    Semenjak Karni Ilyas menakhodai jaringan Lativi, TV bekas milik A. Latief, pemilik Sarinah, semenjak itu pula semakin hancur reputasi TV-One. Simak saja bagaimana Karni Ilyas mengarahkan acara “Talk is cheap” setiap sore. Bener-bener acara crap, useless, misinforming well-informed and intellectual audiences. Ugh, really crap.

    Sekarang coba kita balik logikanya, bagaimana kalau kita meledakkan media massa? Gampang saja, cari pesaing terdekatnya. TV-One dengan Metro-TV. SCTV dengan Liputan 6-nya sudah mandul sejak berdirinya TV-One, dan yang terutama semenjak sinetron sesat diputar selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 24/7. Demikian pula Indosiar setelah goyang ditinggal induk semangnya.

    RCTI dengan Harry Tanoesoedibyo sebagai nakhodanya mencoba berada di tengah-tengah. RCTI berkomplot dengan MNC-TV alias TPI dan Global-TV. Global-TV merupakan ujung tombak komplotan RCTI dalam bersaing dengan gerombolan Trans-TV. Trans-TV dari konglomerasi Para telah menguasai Carrefour dan Alfa Mart. Komplotan Para juga telah membuat produk sejenis dengan Dufan Ancol di Makassar dan Bandung.

    Mari kita lihat sisi profil dan kriminalitas dari para penggawa kelompok media. Siapa sih Karni Ilyas dulunya? Siapa sih A. Latief itu? Siapa sih yang namanya Tanoesoedibyo yang jadi buronan Interpol? RCTI itu dulunya punya Bimantara. Setelah dijual, Bimantara kembali membuat jaringan TV baru dengan nama, B-Channel, singkatan dari Bambang-Channel, alias Bimantara-Channel. B-Channel pasti nanti dijual juga. To the highest bidder, of-course.

    Bimantara dulu juga punya Satelindo, operator jaringan GSM, kemudian dijual ke Indosat. Bimantara dulu juga punya Fren, operator telepon CDMA, kemudian dijual ke Smart Telecom. Jadi, siapa itu orang-orang yang ada di dalam Bimantara? Kenyataan demikian mengingat penulis blog terhadap praktek-praktek yang dilakukan venture capitalist di Amerika Serikat. Angel investors.

    Gumaman penulis dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan yang sedang terjadi di belahan dunia nun jauh di sana, tetapi sangat dekat di depan mata kita, di layar monitor komputer kita. Bagaimana kalau kita meledakkan media massa?

    Apa kata dunia tentang kejatuhan moghul media dunia, Rupert Murdoch:

    a.    Bye bye FOX news. Could not have happened sooner. I feel sorry for all those who for so many years have been mislead. Who is going to fund the Tea Party and Republicans now?

    b.    This is how the mafia works. With large amounts of cash, they infiltrate the government, law enforcement and the press. Murdoch took it one step further, he actually bought the press. With all the watchdogs bought off or scared, he was free to enlarge his criminal empire. Al Capone was in the minor leagues compared to this crime boss.

    c.    Wow. Can’t trust the government. Can’t trust the media. Can’t trust big business. Can’t trust the banking system. Can’t trust religeon anymore. Can’t trust the judicial system all the way up the the Supreme Court. Can’t trust federal law being upheld(border). Can’t trust elections since the Bush/Gore fiasco. Shoot. Kinda make me want to go over and punch my neighbor. You know. Just in case.

    d.   Quite hilarious that Murdoch’s own New York Post has muzzled itself from reporting on the biggest media scandal in years. Now that Derek Jeter has his 3,000th hit the Post will have to find something else to fill up its pages with. Time for shark attacks!

    e.    I knew the minute this story came out what the real intent was. A round about way to take down Fox News. One day we will all look back and see how all of the puzzle pieces came together. One day when we have lost most of the freedom our soldiers and veterans’ have died for, we will rue the day we celebrated the secret slaughter of a news corporation. It’s all fine and good when it’s something we disagree with. Wait until it goes against something you agree with or treasure, like your freedom to speak out, or freedom to own property, or freedom to have food in the grocery store, and value in your currency. We all know, weather we admit it or not, that many, if not all news organizations have shady deals going on to get the big story first. We are fools to think that this is where it will end. There are groups of people who have bought out everyone, including governments. These people have so much money from their capitalistic ventures, that they no longer find pleasure in wealth. They are after power and glory now. The Power to decide who stays rich and powerful and who’s poor and in bondage. History repeats itself and this “new” agenda to bring about a new world order where all will be taken care of, take from the rich and give to the poor, etc. happily ever after…it’s been done to death. Literally death. The death of millions when the power maniacs find out that it’s not working and people are revolting at the loss of freedom, and society is falling apart, and the food chain is broken, and there is suffering and starving……that’s when the genocide that is being erased from the history books comes back into the picture.

    f.     Fox News is going down in flames due to the illegal, corrupt, and pretty close to evil business practices of it’s leadership and all the right winger’s can do is threaten violence. Well isn’t that special.

    g.    OMG since all this atrocities has been brought to light… I am wondering if they had anything to do with 9/11, Princess Diana Death and other tragedies… Let’s face it, this is all a dog and pony show because they will never really go to jail…. I am just keeping it real…

    h.    murdoch-fox…credibility…gone, finished, none left, fin, zero, empty, nonexistent, absent, airy, baseless, blank, chimerical, dead, defunct, departed, dreamlike, dreamy, empty, ethereal, extinct, extinguished, fancied, few and far between, flimsy, gone, gossamery, groundless, hallucinatory, hypothetical, illusory, imaginary, imagined, immaterial, imponderable, insubstantial, legendary, lost, missing, mythical, negative, null, null and void, passed away, passed on, perished, shadowy, tenuous, ungrounded, unreal, unsubstantial, vacant, vague, vaporous, void, without foundation

    i.      So… the Wall Street Journal… owned by Murdoch – wants to blame the police for not investigating this more thoroughly… yet they don’t bother to mention that part of the problem is that the police and politicians (in UK) were afraid to rock the boat with the Murdoch owned News of the World lest they too become targets of the Murdoch Media Empire… I for one am glad to see Rupert Murdoch brought down a peg. Fox News – fair and balanced reporting for the Conservatives. FoxTV network – got it’s start catering to liberals with Married with Children and the Simpsons #$%$ off the conservatives)… and Rupert Murdoch laughing in between the Right and the Left taking both sides money…

    j.      It’s time to pound all these tabloids into bankruptcy with lawsuits

    k.    murdoch paid off reagan to destory free press in America

    l.      Well News Corpse, karma is a #$%$

    m.  I love watching the Facist Morons in the news……hey !..is Fox News tapping my phone …?


    Danny Kemp | AFP – 9 hrs ago
    Jakarta time is, 18.07.20111, 15.53

    Scotland Yard chief quits, Brooks arrested over hacking

    The country’s top police officer resigned Sunday and Rupert Murdoch’s former aide Rebekah Brooks was arrested as the phone hacking scandal finally tore into the heart of the British establishment.

    Metropolitan Police Commissioner Paul Stephenson said he was quitting due to speculation about his links to Murdoch’s empire and the force’s botched investigation into hacking at the now-defunct News of the World tabloid.

    His shock announcement came just hours after police arrested Brooks — who resigned on Friday as head of News International, Murdoch’s British newspaper arm — on suspicion of phone-hacking and bribing police.

    “I have taken this decision as a consequence of the ongoing speculation and accusations relating to the Met’s links with News International at a senior level,” Stephenson said in a hastily arranged televised statement.

    Prime Minister David Cameron called it “a very sad occasion for him”, adding “I wish him well for the future.”

    However, the police chief took a sideswipe at Cameron and his government during his resignation speech despite Home Secretary Theresa May’s insistence that she was “sincerely sorry” to see him go.

    Stephenson was linked to former News of the World deputy editor Neil Wallis in reports Sunday which said the police chief accepted a five-week stay earlier this year at a luxury health spa where Wallis was a PR consultant.

    The force, which reopened the investigation into hacking in January, six years after it first broke, is already facing questions about why it hired Wallis as an advisor two months after he quit the tabloid.

    Wallis was arrested last week.

    “Let me state clearly, I and the people who know me know that my integrity is completely intact,” Stephenson added. “I may wish we had done some things differently, but I will not lose sleep over my personal integrity.”

    Cameron meanwhile faced questions about his decision to invite his former media chief Andy Coulson, another ex-News of the World editor, to his country residence in March, two months after Coulson quit Downing Street.

    Cameron hired Coulson, who was arrested and bailed by police earlier this month, after the former editor had quit the tabloid over the scandal.

    Stephenson highlighted this act when defending his force’s decision to employ Wallis.

    “Unlike Mr Coulson, Mr Wallis had not resigned from News of the World or, to the best of my knowledge, been in any way associated with the original phone hacking investigation,” he said.

    The scandal first emerged when two people were convicted over phone hacking at the News of the World in 2006, but did not explode until July 4 when it emerged that one of the victims was a murdered teenager, Milly Dowler.

    The flame-haired Brooks, one of Murdoch’s closest lieutenants, was editor of the News of the World at the time that Dowler’s voicemail messages were hacked and deleted.

    Murdoch closed the paper last Sunday, starting a week of chaos in which he had to abandon his bid for control of pay-TV giant BSkyB and accept the resignations on Friday of both Brooks and Dow Jones chief Les Hinton, who had worked with him for 52 years.

    Confirming Brooks’ arrest on Sunday, her spokesman David Wilson said her detention “came as a surprise” after she attended an appointment at a London police station.

    He warned it could affect her planned testimony before British lawmakers on Tuesday over the spiralling scandal alongside Murdoch and his son James, the chairman of News International.

    “At the moment today’s events do somewhat change potentially her ability to attend the hearing. There will be discussions between her lawyers and the select committee over the next 24 to 36 hours,” Wilson told AFP.

    “The fact that she has been arrested clearly has implications and so it is by no means a certainty that she will be able to attend, despite wishing to,” he added.

    He said senior officers had told Brooks earlier in the week that she would not be arrested.

    Scotland Yard confirmed that a 43-year-old woman “was arrested by appointment at a London police station by officers” on Sunday and was in custody.

    It said she was held “in connection with allegations of corruption and phone hacking”.

    Brooks, 43, is the 10th person and most senior Murdoch aide to be arrested over the scandal so far. At a previous hearing in 2003 she admitted the paper had made payments to police.

    Source: http://news.yahoo.com/police-chief-quits-over-phone-hacking-scandal-184708233.html


    By Ujala Sehgal | The Atlantic Wire – 8 hrs ago
    Jakarta time is, 18.07.20111, 15.46

    From King Lear to Potter: A Guide to News Corp Literary Analogies

    The scandal surrounding News Corp. has taken on epic proportions. The cast of characters involved is fascinating and the plot turns ever more multifaceted. There are unseen twists, dark secrets, meteoric rises, and bitter tragedies. So it’s natural that writers and journalists, otherwise at a loss for a way in which to describe the dramatic fallout, are turning increasingly to literature. This is what they’ve come up with:

    William Shakespeare’s King Lear. Comparisons between Rupert Murdoch and King Lear, the paranoid tyrant who descended into madness as he held on to his power, have been circulating for years. Before the scandal broke, in a 2002 article by the Telegraph, Murdoch was King Lear (of course), Lachlan and James Murdoch were like Lear’s daughters Goneril and Regan, “maneuvering for preferment,” and Elisabeth Murdoch was “the Cordelia of the outfit,” for opting out of the race.

    But the King Lear comparisons have returned with a vengeance with this latest scandal. According to Kevin Myers at the Independent, there has been a reshuffling:  Murdoch “appears as a genial old Lear, rewarding the loyalty of his lovely daughter Cordelia: yes, Rebekah Brooks, who — miraculously — also resembles a winsome Ophelia, wide-eyed and floating red tresses. Next moment, she stalks the stone corridors like Lady Macbeth, garrotting sentries.” And for the rest, he foregoes Lear entirely, and plays fast and loose with Shakespeare’s other iconic roles:

    “And lo! Here comes David Cameron, who thinks he is Henry V at Agincourt, but in reality is a sleekly podgy Juliet in a schoolboy production at Eton, opposite a Romeo played with reptilian bravura by James Murdoch, Rupert’s son. Enter stage left that sinister buffoon Piers Morgan, half-Iago, half-clown, bladder in one hand, a freshly sharpened bodkin in the other.

    Overall, the scandal is best described as “a surreal Shakespearean composite, an Elsinore on acid.”

    J.K. Rowling’s Harry Potter Series. The New Republic deserves much credit for applying its Harry Potter analogy of the Murdoch scandal to cover all the major players, with a slideshow besides. Some of the highlights:

    Rupert Murdoch as Lord Voldemort
    Nick Davies as Harry Potter
    Rebekah Brooks as Bellatrix Lestrange
    David Cameron as Cornelius Fudge
    James Murdoch as Nagini

    And it goes on! It’s well worth looking through in its entirety.

    Charles Dickens’ A Christmas Carol. Not everyone is thrilled about the grandiose depiction of the scandal as a “Shakespearean Tragedy.” On Saturday’s Good Morning America on ABC, Correspondent Jeffrey Kofman said the story reminded him more like something out of Charles Dickens than the work of the Bard, particularly with regard to Murdoch’s recent full page apology ad, and apology to the family of Milly Dowler, the 13-year-old murder victim whose phone messages were hacked. Said Kofman:

    “As you could say quite appropriately it’s a contrition mission. You know, I was trying to figure out what analogy works here – is this Shakespearean, his fall? But, actually, it reminds me of A Christmas Carol when Ebenezer Scrooge comes and approaches Tiny Tim and tries to atone for his past sins.

    Well that’s a remarkably un-cynical way of looking at it! Perhaps Murdoch will take another page out of Dickens, and sacrifice himself in the scandal to save others as anti-hero Sidney Carton did in A Tale Of Two Cities, claiming, “It is a far, far better thing that I do, than I have ever done; it is a far, far better rest that I go to than I have ever known.” But unlikely.

    J.R. Tolkien’s The Lord of the Rings. If Harry Potter doesn’t cut it for you, others have compared the News Corp. scandal to the Lord of the Rings, with Rupert Murdoch as an evil “media sorcerer.” Charles Moore at the Telegraph writes:

    “If News International fails to get control of BSkyB, what sorcery can Mr Murdoch employ now? He finds himself in the position of Saruman in The Lord of the Rings. He has been exposed, and he is losing the battle for Middle Earth – or rather, Middle England.

    But blogger Stephen Deas saw in his alternative version of Lord of the Rings: “Rupert Murdoch as Sauron, or News International as the numberless hordes of the Nadir.” Though he added, “personally I get stuck when Hugh Grant becomes Frodo Baggins, or Nick Clegg becomes Druss the Legend, neither of which particularly work for me.”

    Source: http://www.theatlanticwire.com/entertainment/2011/07/potter-king-lear-guide-news-corp-literary-analogies/40073/


    Peter Preston
    The Observer, Sunday 17 July 2011

    News Corp saga is gripping: let’s soak up the family drama

    The resignations of Rebekah Brooks and now Les Hinton mean the News International saga is set to roll on


    Rupert Murdoch may have offered his protection but Rebekah Brooks’s resignation seemed inevitable. Photograph: Phil Noble/Reuters

    There is always a point, in any great hunting party, when you begin to feel a bit soppy about the fox. That point is probably upon us now. Rebekah Brooks’s resistance crumbles. James Murdoch papers Fleet Street with full-page ads saying “Sorry”. Les Hinton, old mate and old right-hand man, quits. MPs on the media select committee ring Tuesday in their diaries and lick their lips. High noon for Rupert, too? Two weeks ago he was the biggest media power on the planet. Now he’s just a poor old guy. Hubris: this is, in a classical sense, tragic. From Tamburlaine to King Lear in a fortnight.

    And that, if all the usual journalistic injunctions to fairness, balance and impartiality matter a scrap, ought to make us pause for a moment and say what nobody outside Wapping’s walls has said for a long time now. When Rupert Murdoch arrived in Britain over four decades ago and bought the News of the World, there was only one other bidder in the race: Robert Maxwell. When Rupert Murdoch moved fast to buy the Times and Sunday Times, there was only one bidder still interested: a Daily Mail consortium (which would probably have killed off the Thunderer in a trice).

    When Rupert Murdoch bought the New York Post (for a second time) it was him or oblivion for the Post. When he bought the Wall Street Journal from a rabble of a Bancroft family, he put up its circulation, changed it enough to win Sir Harold Evans’s approval, and (until last week) had former opponents to the bid publicly recanting. When, in the direst circumstances of personal economic crisis, he saved BSkyB from ruinous collapse, he achieved something that the effete panjandrums of British broadcasting could only gasp over.

    That’s a much-truncated list of good things you could say about Rupert Murdoch if BBC standards of fairness and balance swung into action now. They don’t, for a second, outweigh the vile wrongs recently revealed. They aren’t remotely an argument for forgiving and forgetting. But it’s crazy, amid a great wash of righteousness, to pretend they don’t exist. Without them, there would in all probability be no Times and maybe no Sunday Times either.

    Without them, to be frank, our politicians wouldn’t have needed to go crawling around summer parties and weddings offering obeisances. They paid him court because he was a mover, shaker and master builder. They drank his Pimms because they feared his reputation. Now, in a gust of revulsion, all that’s gone. And the question at the heart of the affair lies revealed. Simply: who’s in charge of this total debacle – a catastrophe of corporate governance and public relations that makes even Scotland Yard look good?

    Consider the twists and turns since the Guardian revealed how Milly Dowler’s mobile had been hacked. Who was in charge of the News of the World at the time? Rebekah Brooks. Rupert, off the cuff, says she’s staying as Wapping CEO. James kills the News of the World in a minute, but Brooks, hanging on, declines to follow. 200 journalists are losing their jobs: Rebekah isn’t.

    Enter Rupert in person, hugging Mrs Brooks. She’s not going (again). Is she, with Murdoch père et fils, heeding the summons by John Whittingdale’s select committee? She is, they aren’t. Then, 15 seconds later, they all are. The BSkyB bid is scrapped. Incredibly. Rupert tells his Wall Street Journal that only “minor mistakes” have been made and it’s all been handled “excellently”. Then Rebekah, the unsackable one, goes, and more crucially, Les Hinton, ex-laird of Wapping, current chieftain at Dow Jones, disappears too. Cancel my last announcement? No: bury it deep in a trench of chaos and utter confusion. Hinton’s departure leaves his great chum, boss and confidante in New York painfully exposed, with only a dissonant family ranged behind him. Which is the absolute bottom line on this unrolling disaster.

    One facile conclusion, thus far, sees a ruthless tycoon still moving bits around his global board, still fighting to maintain his family dominance of one of the world’s biggest media companies. But the reality is quite the opposite. It is of a monster enterprise monstering itself, of a family that can’t get a grip – on itself or dad; of a dynasty falling apart as shareholders splutter and investors turned chicken cross the road.

    Who appointed Rebekah Brooks and sustained her well beyond due departure date? Who believed, with Hinton, that the “rotten element” at the News of the World had been carved out? Who kept issuing statements that had to be trashed and kept manning cardboard barricades? Who is ultimately responsible for this shambles – not because he knew about the phone hacking, not because he bribed policemen, but because News Corp is his one-man show?

    These aren’t “minor mistakes”. These are the errors of an old, charismatic leader struggling to adjust in an empire riven by complexity and feuding. These are errors of structure as well as personality, not personality, that ought to give Wall Street the heebie-jeebies.

    Of course it matters what MPs find out on Tuesday. Of course it’s important to find the roots of the hacking culture and tear them up. Of course there are bitter lessons for press, police and politicians here as the stones are rolled away and we can see what lies beneath. But these are not the heart of the story now. That is still being played out in real time as a new TV executive takes charge of Wapping’s remaining newspapers, as big shareholders revolt – and the biggest shareholder of the lot confronts a life where his “friends” make their excuses and leave – and only a distraught, fractured family remains.

    Feeling sorry for the fox? Maybe it’s still too early to mix triumphalism with a little sadness. But tune in on Tuesday and see for yourself, because this is intensely human drama now. And the next head of News Corp will not be called Murdoch.

    Source: http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/17/les-hinton-rebekah-brooks-resignations-shake-news-corp


    JILL LAWLESS – Associated Press,
    ROBERT BARR – Associated Press | AP – 1 hr 49 mins ago

    WSJ publisher quits in phone-hacking scandal

    US businessman Les Hinton, CEO of Dow Jones & Company and publisher of the Wall Street Journal, arrives a house …

    LONDON (AP) — Rupert Murdoch accepted the resignations of The Wall Street Journal’s publisher and the chief of his British operations on Friday as the once-defiant media mogul struggled to control an escalating phone hacking scandal, offering apologies to the public and the family of a murdered schoolgirl.

    The scandal has knocked billions off the value of Murdoch’s News Corp., scuttled his ambitions to take control of a lucrative satellite TV company, withered his political power in Britain — and is threatening to destabilize his globe-spanning empire.

    The controversy claimed its first Murdoch executive in the United States as Les Hinton, chief executive of the Murdoch-owned Dow Jones & Co. and publisher of the Wall Street Journal, announced he was resigning with immediate effect.

    Murdoch’s British lieutenant, Rebekah Brooks, stepped down earlier Friday.

    Hinton, 67, has worked for Murdoch’s News Corp. for 52 years and is one of the media baron’s staunchest allies. He became head of Dow Jones in December 2007.

    He was chairman of Murdoch’s British newspaper arm during some of the years its staffers are alleged to have hacked cell phones, but testified to a parliamentary committee in 2009 that he had seen no evidence abuses had spread beyond a single jailed reporter, Clive Goodman.

    Hinton said Friday that “the pain caused to innocent people (by hacking) is unimaginable.”

    “That I was ignorant of what apparently happened is irrelevant, and in the circumstances I feel it is proper for me to resign from News Corp. and apologize to those hurt by the actions of News of the World,” he said.

    Murdoch said he accepted Hinton’s resignation with “much sadness.” It capped a difficult week for the embattled mogul.

    Just a day after asserting that News Corp. had made only “minor mistakes,” Murdoch issued an apology to run in Britain’s national newspapers for “serious wrongdoing” by the News of the World, which he shut down last week amid allegations of large-scale illegal hacking by its staff.

    “We are sorry for the serious wrongdoing that occurred. We are deeply sorry for the hurt suffered by the individuals affected. We regret not acting faster to sort things out,” said the full-page ad, signed by Murdoch and due to run in Saturday’s editions of Britain’s main national newspapers.

    Murdoch promised “further concrete steps to resolve these issues and make amends for the damage they have caused.”

    Murdoch also met the family of murdered schoolgirl Milly Dowler, whose phone was hacked by the News of the World in 2002. The revelation that journalists had accessed her phone in search of scoops inflamed the long-simmering scandal about illegal eavesdropping by the newspaper.

    The 80-year-old mogul emerged from the meeting at a London hotel to catcalls of “shame on you!” from hecklers. He said that “as founder of the company I was appalled to find out what had happened and I apologized.”

    Dowler family lawyer Mark Lewis said Murdoch appeared humbled and had offered “a heartfelt and what seemed to be a very sincere apology.”

    “I don’t think somebody could have held their head in their hands so many times and said that they were sorry,” Lewis said.

    Murdoch’s tone was dramatically different from an interview published Thursday in the Wall Street Journal — which is owned by News Corp. — in which he said the company had handled the crisis “extremely well in every way possible” and complained he was “getting annoyed” at all the negative headlines.

    The crisis claimed another senior scalp Friday as Brooks, chief executive of Murdoch’s British newspaper division, resigned.

    The media magnate had defended the 43-year-old Brooks in the face of demands she step down from British politicians — including her friend and neighbor, Prime Minister David Cameron. After previously refusing to accept her resignation, Murdoch made an abrupt switch as News Corp. struggled but failed to contain the crisis.

    Brooks said she was stepping aside because “my desire to remain on the bridge has made me a focal point of the debate.”

    “This is now detracting attention from all our honest endeavors to fix the problems of the past,” she said in an email to staff.

    Brooks said she would “concentrate on correcting the distortions and rebutting the allegations about my record as a journalist, an editor and executive.”

    A new chief executive untainted by the U.K. problems, Tom Mockridge, was installed to replace Brooks at News International, the British arm of Rupert Murdoch’s global News Corp. Mockridge, a 55-year-old New Zealander, joined News Corp. in 1991 and has been in charge of Sky Italia since 2003. Dow Jones President Todd Larsen will maintain his title but will temporarily be the top executive there.

    The moves came after News Corp. brought in Edelman Communications to help with public relations and lobbying — an admission, perhaps, that its attempts to manage the crisis have so far been a disaster.

    News Corp.’s critics say the company underestimated the public and political anger. Media analyst Claire Enders said the company had cast itself as a victim — “which is completely impossible for people here to respond to and is making things worse.”

    Brooks’ departure marks a reversal of fortune for one of Britain’s most powerful media executives, who rose from secretary to CEO during 22 years with News International.

    Critics said she should have gone long ago. She was editor of the News of the World between 2000 and 2003, when the paper’s employees allegedly hacked into 13-year-old Milly’s phone as police searched for her, potentially interfering with the police investigation.

    Brooks has always said she had no knowledge of phone hacking, though she did acknowledge in a 2003 appearance before lawmakers that her paper had paid police officers for information — an illegal practice that, along with hacking, is now the center of a criminal investigation.

    Brooks had been in charge of News International’s four — now three — British newspapers since 2007, following a four-year stint as editor of the market-leading daily tabloid, The Sun. Just a week ago, she faced 200 angry employees at the News of the World who had lost their jobs as she kept hers when Murdoch shut down the paper.

    When shareholders began to call for her to go, Brooks’ position became untenable. Saudi Prince Al-Waleed bin Talal Alsaud, the second-largest News Corp. stockholder, told the BBC on Thursday that if Brooks were found to be implicated in wrongdoing by the newspapers, “for sure she has to go.”

    Her resignation was greeted with relief by British politicians.

    Cameron, who had called for Brooks to step down, said she made “the right decision,” said the prime minister’s spokesman, Steve Field.

    Allegations emerged last week that the News of the World hacked not only celebrities, politicians and athletes but Dowler, the victims of London’s 2005 terrorist bombings and the families of dead British soldiers.

    The company first shut down the News of the World and then abandoned a bid to take control of British Sky Broadcasting in an effort to limit the damage to the greater News Corp. empire, which includes Fox News, the 20th Century Fox movie studio, the Wall Street Journal, the New York Post and the three remaining British newspapers — The Sun, The Times and The Sunday Times.

    Hinton has done much to build and steady the Murdoch empire in the United States, where there were fears Murdoch would damage the venerable Wall Street Journal brand.

    New projects, including a beefed-up New York section and the lifestyle magazine insert WSJ, helped the 122-year-old paper surpass USA Today as America’s top-selling daily during Hinton’s 3-year tenure.

    In a memo to staff Friday, Hinton defended Murdoch as a strong backer of Dow Jones, “allowing us to invest and expand as other media companies slashed costs.”

    Hinton, who was named to the AP board in April, had been scheduled to attend his first board meeting next week, but it now seems certain that his tenure will be brief.

    “We’ve just heard this news, but the AP board of directors is made up of current leaders of news companies,” said AP spokesman Paul Colford.

    Friday’s dual departures of two key executives show Murdoch is “trying to build a firewall between the past and the future of News Corp.,” said newspaper analyst Ken Doctor.

    It also suggests that Murdoch doesn’t want the Journal, one of the world’s most respected newspapers, to get tarred in a scandal involving the tawdry behavior of journalists at a British tabloid.

    Protecting the Journal’s reputation has become more important to Murdoch now that the media mogul’s political influence in Britain has been diminished. Doctor believes it’s likely News Corp. will sell all of its British newspapers.

    “He has lost his power in Britain and he is never going to get it back in this lifetime, so there is no longer a reason for him to own News International,” Doctor said. “The movie studio and cable TV is what’s really important to protect now.”

    The crisis is far from over.

    This week Cameron appointed a judge to conduct a sweeping inquiry into criminal activity at the paper and in the British media.

    British police have arrested nine people in their investigation of phone hacking and alleged bribery of police officers, and have uncovered a list of 3,700 names of potential victims. Next week Brooks, Murdoch and his son James face questions from a British parliamentary committee.

    Most worrying for the Murdochs are signs the crisis could spread to the United States, where the FBI has opened an inquiry into whether 9/11 victims or their families were targeted by News Corp. papers.

    News Corp.’s main, nonvoting stock, which has rallied in recent days after losses last week, increased 20 cents, or 1.3 percent, to close Friday at $15.64.
    ____

    Raphael G. Satter, Danica Kirka and Cassandra Vinograd in London, David Randall and Barbara Ortutay in New York, Michael Liedtke in San Francisco and Ryan Nakashima in Los Angeles contributed to this report.

    Source: http://news.yahoo.com/wsj-publisher-quits-phone-hacking-scandal-205855939.html


    Ben Quinn and  Lisa O’Carroll
    The Guardian, Saturday 16 July 2011

    Les Hinton: the rise and fall of Rupert Murdoch’s most trusted lieutenant

    A model of discretion, dedication and loyalty for over 50 years finally parts company with the media mogul and his empire


    Les Hinton, chief executive officer of Dow Jones, the publisher of the Wall Street Journal, resigned from his post over the NoW phone-hacking scandal. Photograph: Mark Lennihan/AP

    When he embarked on his media career as a teenager checking copy at Rupert Murdoch’s first paper, Australia’s Adelaide News, Les Hinton’s duties included fetching lunch for the future global media mogul. In a speech earlier this year, Hinton underlined his loyalty to the man he has spent more than 50 years serving when he quipped “If Rupert Murdoch asks me to get his lunch, I still will.”

    Tall, trim and debonair, with rimless glasses and waves of silver hair, Hinton has a reputation for being level-headed and insightful, and has won praise for balancing out some of the stormier personalities within the Murdoch empire.

    “He runs interference for Rupert,” said a source who knows both men. “He’s a very nice guy – congenial, easygoing and smart.” Hinton’s charm, not to mention his discretion as Murdoch’s most trusted lieutenant, are among the qualities that have been key in his rise through the ranks.

    A British citizen by birth who took US citizenship in 1985, Hinton was tapped to run News International in 1995 after pounding streets and working phones as a reporter for various Murdoch-owned newspapers, during which time he was injured while covering the Northern Ireland conflict.

    At the top of the News International hierarchy, he was equally at home with the celebrity culture of the tabloids as he was with spreadsheets and boardroom power plays.

    He was liked by staff, particularly by journalists, who felt he understood their trade, but he rarely courted publicity. Hinton’s motto was said to be: “The lower your profile, the longer your longevity in Rupert’s court.”

    It paid off. Few if any of Murdoch consiglieri can boast the career credentials listed in the press statement issued last night by News Corp following his resignation.

    It recounts how 12 years as executive chairman of NI were preceded by 20 years working in the US, first as a correspondent for the company’s newspapers in the UK and Australia and later in a series of senior management positions at News Corp’s publishing and television business units.

    Other postings have including being president and chief executive of News America Publishing, responsible for the News Corp’s US publishing operations, and chairman and chief executive of Fox Television stations.

    However, it was said to be with reluctance that the 67-year-old went to the US after News Corp acquired Dow Jones, publisher of the Wall Street Journal, for $5.6bn (£3.9bn) in 2007.

    Tasked with transforming the journal into the “Financial Times of America”, he was parachuted in to take over the running of Dow Jones and integrate it into Murdoch’s global media empire.

    In 2009, Hinton was the focus of persistent speculation that he would be elevated to the top of the News Corp pyramid after the departure of Peter Chernin, the company’s president and chief operating officer. In the end, Chase Carey succeeded Chermin.

    Characteristically, Hinton had laughed off those rumours, and a Telegraph reporter who interviewed him then couldn’t help but pick up the hint that Dow Jones was to be his last major executive job.

    Whether Hinton had been planning to call it a day even before the fall-out from the hacking affair might never be known. At the same time, it’s also hard to see Hinton, an admitted newspaper man at heart, being content to spend his retirement lounging in his elegant townhouse on Manhattan’s upper east side with his wife, Kath, a former aide to Gordon Brown.

    In the more immediate term, with MPs, police and (soon) a judge all seeking answers on what happened in the deep-carpeted executive offices of Wapping during Hinton’s reign there, it is unlikely that his departure from News Corp will shift him from the eye of the storm.

    Source: http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/16/les-hinton-resigns-rupert-murdoch


    Ed Pilkington in New York and Chris McGreal in Washington
    The Guardian, Saturday 16 July 2011

    Les Hinton forced out as scandal threatens Rupert Murdoch’s empire

    Lieutenant resigns as chief executive of Dow Jones in attempt to prevent American interests from being contaminated


    Les Hinton was chairman of News International from 1995 to 2007 before becoming chief executive of Dow Jones in New York. Photograph: Mark Lennihan/AP

    Les Hinton, one of Rupert Murdoch’s closest business associates and head of News International at the height of the News of the World’s phone hacking, resigned on Friday as chief executive of Dow Jones in New York in an attempt to prevent Murdoch’s American interests being contaminated by the British scandal.

    In his resignation letter to Murdoch, Hinton again insisted he had no knowledge of the illegal activities at the News of the World. “That I was ignorant of what apparently happened is irrelevant, and in the circumstances I feel it is proper for me to resign from News Corp and apologise to those hurt by the actions of the News of the World,” he said.

    Michael Wolff, biographer of Rupert Murdoch and editor of Adweek, said Hinton’s resignation took the phone-hacking scandal to another level. “One of Murdoch’s central executives in the US has been fired,” Wolff said. “This is yet another dramatic move designed to quell the rising tide of opprobrium against News Corporation, but the problem is it is just going to increase the opprobrium.”

    Hinton’s departure takes the phone-hacking scandal out of the confined territory of UK papers and takes it to the core of Murdoch’s empire in New York. The Wall Street Journal, which Hinton, as chief executive of Dow Jones, had published, was seen as the pinnacle of Murdoch’s lifetime career of media acquisitions.

    It is also significant because Hinton, a former journalist on the Sun who has worked for Murdoch for 50 years beginning as a teenage reporter in Australia, was one of the small, tight inner circle of Murdoch loyalists that for decades have been the driving force behind News Corporation’s expansion.

    The departure of Rebekah Brooks as chief executive of News International earlier on Friday appeared to expose Hinton who was chairman of the UK newspaper arm of Murdoch’s empire for 12 years until 2007 when he moved to Dow Jones which is owned by the parent company, News Corporation.

    Hinton has been accused of giving misleading information to parliament on two occasions, in 2007 and 2009, by saying there was no evidence of widespread malpractice within the company.

    It was Hinton who handled the aftermath of the arrest of the News of the World’s former royal editor Clive Goodman in 2006, by claiming that the phone hacking was limited to a single reporter and no executives were aware of it.

    With the spotlight on Brooks, Hinton managed to stay on the sidelines of the crisis. He made no comments and had not been seen in public since the hacking of Milly Dowler’s voicemail was revealed. “Hinton’s strategy has been to keep his head down,” Wolff said shortly before the resignation announcement. “But he can’t do that for much longer. This is a classic domino effect.”

    With Brooks gone, there were bound to be deeper questions about Hinton’s role, which threatened to embarrass Dow Jones and News Corporation at a time when US shareholders, politicians and pressure groups are asking whether former executives in the British arm of Murdoch’s company brought unethical practices across the Atlantic. Hinton’s name in particular was mentioned more frequently.

    Hinton was particularly susceptible to scrutiny because of his disputed testimony to parliament, which is likely to be revisited at the hearings on Tuesday at which Rupert Murdoch, his son James, and Brooks are expected to testify. In his resignation letter, Hinton rejected claims he had misled parliament.

    “When I left News International in December 2007, I believed that the rotten element at the News of the World had been eliminated; that important lessons had been learned; and that journalistic integrity was restored,” he said. “My testimonies before the Culture Media and Sport Select Committee were given honestly. When I appeared before the Committee in March 2007, I expressed the belief that Clive Goodman had acted alone, but made clear our investigation was continuing.

    “In September 2009, I told the Committee there had never been any evidence delivered to me that suggested the conduct had spread beyond one journalist. If others had evidence that wrongdoing went further, I was not told about it.”

    Claire Enders, a media analyst in London, said questions were bound to be asked about Hinton’s role: “How the culture emerged at News of the World while he was head of News International, and what if anything he knew about the 2007 report into its activities, will emerge.”

    So far parliament has given no indication that it wishes to recall Hinton to explain his earlier comments, but MPs have expressed their dissatisfaction with his appearances before them.

    Hinton’s departure appears to be a move to protect Murdoch’s larger business interests in the US from being drawn further into the News of the World scandal. News Corp is under scrutiny, with the FBI launching an investigation into whether victims of the 9/11 attacks might have been targeted by phone-hacking allegedly carried out at the request of News Corp journalists .

    Members of Congress from both major parties have warned of “severe” consequences if a report in the Daily Mirror – that the News of the World attempted to access the voicemails of victims of the al-Qaeda attacks or other Americans – is true.

    Six members of Congress, from both parties, have called for official inquiries into whether the illegal practices displayed by News of the World in the UK were ever repeated by News Corp’s print or other businesses within the US.

    They include senators who wrote to the US attorney general, Eric Holder, also asking whether Murdoch’s company broke anti-bribery legislation under the Foreign Corrupt Practices Act. The senators referred to bribes by News of the World reporters to London police officers.

    “The reported allegations against News Corp are very serious, indicate a pattern of illegal activity and involve thousands of potential victims. It is important to ensure that no United States laws were broken and no US citizens were victimised,” the senators wrote.

    Murdoch said Hinton’s resignation was “a matter of much sadness”. He said: “Let me emphasise one point: News Corporation is not Rupert Murdoch. It is the collective creativity and effort of many thousands of people around the world, and few individuals have given more to this company than Les Hinton.”

    Source: http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/16/les-hinton-scandal-rupert-murdoch


    Pepih Nugraha | Kamis, 14 Juli 2011 | 12:46 WIB
    Media Massa

    Belajar dari Kematian News of the World


    AP Photo/Sang Tan. James Murdoch (kanan), pemimpin eksekutif News Corporation Eropa dan Asia, bersama Rebekah Brooks (tengah), pemimpin eksekutif News International, dan suaminya, Charlie Brooks (kiri), meninggalkan hotel di pusat kota London, Minggu (10/7). Hari itu, tabloid News of the World menerbitkan edisi terakhir setelah skandal penyadapan telepon.

    Satu media massa terkenal di dunia tutup beberapa hari lalu. News of The World namanya. Tabloid itu merupakan milik Rupert Murdoch yang dikenal sebagai bos media yang jaringannya sangat besar. Pemicunya, tabloid itu disangka melakukan penyadapan ilegal terhadap telepon beberapa orang atas suruhan eksekutif di media itu. Padahal, rekam jejak media itu bisa disebut mentereng. Kini, usai sudah kiprahnya.

    Demikian laporan pewarta warga Adian Saputra di social media Kompasiana. Berikut tulisan lengkapnya…

    Kompas edisi Rabu, 13 Juli 2011, dalam Tajuk Rencananya menulis soal edisi terakhir editorial media itu. “Kami menghargai standar tinggi, kami menuntut standar tinggi, tetapi saat ini kami tahu dengan sangat bersedih hati, selama periode beberapa tahun hingga tahun 2006, sejumlah orang yang bekerja untuk kami, atau atas nama kami, jatuh dengan memalukan di bawah standar tersebut. Mudahnya, kami tersesat. Telepon diretas, dan untuk itu, koran ini benar-benar menyesal.”

    Beberapa editor dan wartawan bakal menghadapi tuntutan lantaran tindakan ilegal mereka menyadap telepon. Salah satunya ialah Andy Coulson. Ia bakal membuat Perdana Menteri David Cameron kikuk. Sebab, Andy Coulson adalah Kepala Bagian Pers Cameron setelah mundur dari media itu sesaat setelah Cameron menjadi perdana menteri. Coulson sudah mundur pada Januari lalu sat kasus ini meruyak.

    Kejadian seperti kasus di atas membuktikan bahwa media bisa saja salah, baik berkenaan dengan tugas jurnalistiknya, maupun di luar itu. Dalam ranah bisnis, misalnya.

    Pers di luar negeri bahkan acap membuat edisi yang berisi permintaan maaf karena salah satu artikelnya mengandung kesalahan fatal.

    Majalah The New Republic pernah mengalami hal serupa. Ini majalah prestise. Di pesawat kepresidenan Amerika Serikat, Air Force One, pasti ada majalah ini. Oplahnya bukan yang terbesar, tapi seolah menjadi keunggulan bagi mereka yang sudah membacanya.

    Stephen Glass, wartawan muda majalah itu, banyak menulis feature dan artikel menarik lainnya. Tidak ada keluhan dari pembaca dan narasumber atas tulisan Glass. Hingga suatu waktu terjadi perubahan editor (setara pemimpin redaksi) di sana. Editor yang baru, Chuck, tak terlalu disenangi jurnalis lain. Tapi Chuck punya determinasi tinggi dan ketat dalam verifikasi.

    Suatu waktu wartawan majalah Forbes Digital dimarahi editornya karena tak menulis soal pertemuan para peretas (hacker) seperti yang ditulis Glass di The New Republic. Si wartawan bingung karena sama sekali tak mendengarnya. Usut punya usut, kejadian itu tak pernah ada. Glass berbohong dan menulis artikel hasil karangan. Dua editor, Forbes Digital dan The New Republic, kemudian sama-sama memverifikasi yang ditulis Glass.

    Chuck tegas. Glass mesti dikasih sanksi tegas. Tapi, kolega Glass di The New Republic awalnya tak sepakat. Mereka merasa Glass cuma korban. Akhirnya Chuck ambil langkah tegas. Semua tulisan Glass di majalah diverifikasi. Hasilnya mencengangkan, hampir 90 persen tulisan Glass adalah karangan. The New Republic lalu mengeluarkan edisi khusus permohonan maaf kepada pembaca yang selama ini ditipu oleh Glass. Stephen Glass pun dipecat.

    • Kita mesti jujur, di Indonesia, tradisi itu belum kuat. Saat ada kesalahan cetak nama narasumber saja, media kita abai dengan perbaikan. Bahkan, saat menulis kronologis kejadian saja, masih sering salah. Wujud paling mudah dilihat adalah contoh berikut ini. Cobalah ambil tiga koran lokal di daerah Anda. Baca satu berita yang sama, misalnya kriminalitas. Coba simak nama korban atau nama pelaku, hampir pasti berbeda. Bayangkan, hanya untuk urusan nama, belum yang lain.

    Media di Indonesia memang harus banyak belajar. Belajar profesional, belajar disiplin verifikasi, dan belajar rendah hati. Rendah hati? Ya, rendah hati. Bahkan, satu dari sembilan elemen jurnalisme yang diusung Bill Kovach dan Tom Rosensteil dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, adalah rendah hati. Jadi wartawan tak menjadi insan yang sok, ditakuti, dan disegani. Wartawan adalah warga biasa yang bertugas sebagai pewarta. Dan dengan rendah hati juga seorang Bondan “Mak Nyus” Winarno mampu menginvestigasi kematian misterius geolog perusahaan tambang emas Kanada, BreX: de Guzman.

    De Guzman dicari banyak orang karena memberikan keterangan bahwa cadangan emas di Busang sangat besar. Imbasnya, harga saham BreX naik dan semua petinggi korporasi itu menikmati duit yang besar. Tidak terkecuali de Guzman. De Guzman ditemukan “mati” jatuh dari helikopter. Dan Bondan dengan kesungguhan bekerjanya akhirnya “membuktikan” bahwa Guzman belum mati. Ia hanyalah lenyap karena tak mau bertanggung jawab atas kisruh cadang emas di Busang.

    Dengan kerendahan hati, semua narasumber mau memberikan keterangan tanpa Bondan menyembunyikan diri status jurnalisnya dalam bekerja. Setiap akan mewawancarai narasumber, ujar penulis-sastrawan Linda Christanty, Bondan terang-terangan mengaku wartawan dan akan menulis buku soal kematian Guzman. Dan Bondan membuktikan dengan kerendahan hati, reportasenya itu selesai dengan judul buku: Sebungkah Emas di Kaki Pelangi. Sayang, buku itu tak pernah saya peroleh. Semasa itu direportase, zaman Presiden Suharto, karya jurnalistik itu dilarang edar karena menyangkut nama Menteri Pertambangan IB Sudjana.

    • Kita berharap media massa Indonesia semakin matang dan rendah hati dalam bekerja. Pengalaman News The World dan The New Republic bisa menjadi ibrah yang paling baik. Ini penting agar media kita semakin bermartabat. Paling tidak Pak Presiden Yudhoyono tak acap curhat soal perlakuan media kepadanya dan kepada partainya: Demokrat. Wallahualam bissawab.

    Sumber : Kompasiana
    Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/07/14/12463536/Belajar.dari.Kematian.News.of.the.World


    Egidius Patnistik | Jumat, 15 Juli 2011 | 09:55 WIB

    SKANDAL MEDIA

    FBI Periksa Perusahaan Murdoch

    WASHINGTON, KOMPAS.com – Biro Penyelidikan Federal (FBI) AS melancarkan sebuah investigasi terhadap perusahaan Rupert Murdoch, News Corp, setelah ada laporan bahwa para karyawan perusahaan itu mungkin telah berusaha untuk menyadap percakapan telepon dan voice mail dari korban selamat, korban tewas serta keluarga korban peristiwa serangan teroris 11 September 2001, kata seorang penegak hukum federal kepada CNN, Kamis (14/7/2011) waktu setempat.

    “Kami mengetahui tuduhan-tuduhan itu dan sedang mendalaminya,” kata sumber itu, yang minta namanya tidak disebutkan karena sensitivitas penyelidikan tersebut. “Kami sedang mendalami siapa pun yang bertindak untuk atau atas nama News Corp, dari pimpinan puncak hingga ke tukang sapu,” untuk mengumpulkan informasi dan menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum. Sumber itu mengatakan, karena penyelidikan baru saja dimulai, masih terlalu dini untuk mengatakan kapan wawancara pertama akan dilakukan. Yang pasti, kata dia, pemeriksaan tersebut merupakan sebuah “prioritas tinggi”.

    Peter T Raja, anggota parlemen Partai Republik dari wilayah New York, awal pekan ini, telah meminta Direktur FBI, Robert Mueller, untuk menyelidiki kemungkinan para wartawan yang bekerja untuk media milik Murdoch telah menyadap telepon korban dan kerabat korban peristiwa 11 September atau sering disebut 9/11 itu.

    Pihak News Corp, Kamis, mengatakan no comment terhadap penyelidikan FBI atau kemungkinan tentang rapat dengar pendapat dengan Kongres AS.

    Kekhawatiran adanya praktek penyadapan oleh kelompok media milik Murdoch di AS sebagaimana yang terungkap sudah dilakukan kelompok media itu di Inggris, tampaknya bisa terlacak dari sebuah laporan yang diterbitkan The Mirror, sebuah tabloid Inggris, Rabu. Tabloid itu mengutip “sebuah sumber” yang merujuk ke mantan perwira polisi yang sekarang bekerja sebagai penyelidik swasta. “Penyilidik itu dipakai oleh banyak wartawan di Amerika dan dia baru-baru ini mengatakan kepada saya bahwa ia telah diminta untuk menyadap data telepon pribadi korban 9/11,” kata sumber itu sebagai dilaporkan media tersebut.

    Sumber itu mengatakan kepada The Mirror bahwa permintaan tersebut datang dari News of the World, salah satu media milik Murdoch yang berada di pusat skandal penyadapan telepon di Inggris dan telah ditutup hari Minggu lalu. “Dia mengatakan bahwa para wartawan itu memintanya untuk mengakses catatan-catatan yang menunjukkan panggilan ke dan dari ponsel milik para korban dan keluarga mereka,” tulis tabloid tersebut.

    “Dugaan dia adalah bahwa mereka menginginkan informasi tersebut sehingga mereka bisa menyadap ke kotak suara yang relevan (untuk berita mereka), seperti yang terbukti telah mereka lakukan di Inggris.”

    Penyelidik swasta itu mengatakan ia mengabaikan pekerjaan itu. Dia tahu bagaimana tidak sensitifnya penelitian tersebut dan betapa buruknya dampak hal itu. Penyelidik itu mengatakan, para wartawan tersebut tampaknya sangat tertarik untuk mendapatkan catatan telepon dari para korban yang berasal dari Inggris.”

    Keluarga para korban serangan teroris itu berang atas kemungkinan para wartawan telah menyadap telepon korban. “Itu benar-benar tidak etis, tidak profesional dan pada dasarnya kriminal,” kata Jim Riches, pensiunan wakil kepala Departemen Kebakaran New York yang kehilangan seorang putranya dalam serangan itu sebagaimana dikutip CNN. Sally Regenhard, yang juga kehilangan seorang putranya dalam serangan itu, menyebut hal tersebut sebagai “sangat mengerikan bahwa hal privasi dan keamanan pribadi bisa dilanggar sedemikian dengan cara yang mengerikan.”

    Senator Partai Demokrat, Frank Lautenberg, dari New Jersey mengatakan, keluarga korban serangan 11 September telah “cukup menderita” dan menuntut jawaban.

    Tekanan untuk melakukan penyelidikan federal terhadap kerajaan media Murdoch bertambah ketika seorang anggota kunci komite pengawas DPR meminta Kongres untuk mendalami tuduhan bahwa salah satu dari perusahaan Murdoch yang berbasis di AS mungkin telah melanggar undang-undang anti-penyuapan serta sejumlah UU lainnya.

    News of the World, sebuah tabloid milik Murdoch di Inggris yang telah berusia 168 tahun dan terakhir beroplah 2,5 juta eksemplar, ditutup hari Minggu lalu di tengah tuduhan bahwa wartawannya secara ilegal menyadap pesan-pesan telepon milik korban pembunuhan, korban teroris, politisi dan selebriti.

    Sumber : CNN
    Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/07/15/09552095/FBI.Periksa.Perusahaan.Murdoch


    Jimmy Hitipeuw | Minggu, 10 Juli 2011 | 05:49 WIB

    Newsweek

    Murdoch’s Watergate?


    Rupert Murdoch (AFP/Jemal Countess)

    KOMPAS.com – Skandal penyadapan yang mengguncang kerajaan media Rupert Murdoch bisa jadi hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap pengaruh jurnalistik dari media terkemuka di dunia berbahasa Inggris itu.

    Namun, banyak dari kita akan terbelalak apabila mengetahui begitu dalam jurang kebobrokan kasus korupsi jurnalisme bernuansa politik yang dibangun Murdoch di bentangan Atlantik sehingga majalah Newsweek mempertanyakan apakah kasus ini dapat dikategorikan sebagai Murdoch’s Watergate.

    Ribuan telepon pribadi telah disadap terutama oleh orang-orang yang terlibat dalam pemberitaan harian News of the World. Kasus penyadapan ini dilakukan bahkan terhadap Pangeran William, aktor Hugh Grant hingga keluarga tentara Inggris yang tewas dalam pertempuran di Iraq serta Afghanistan.

    Kasus ini telah berdampak ke penangkapan Andy Coulson, mantan kepala humas Perdana Menteri David Cameron atas perannya dalam skandal penyadapan selama masih menjabat sebagai editor News of the World. Editor lainnya, Clive Goodman, juga diringkus untuk kedua kalinya karena terjerat kasus serupa.

    Diumumkannya rencana penutupan News of the World pada 7 Juli lalu telah mengakibatkan ratusan pekerjanya terancam kehilangan mata pencaharian. Selain itu, upaya Murdoch untuk mendapatkan pengaruh penuh di jaringan televisi kabel BSkyB menjadi runyam.

    Kegentingan ini berlangsung saat sejumlah dugaan penyuapan, penyadapan serta bentuk tindakan kriminal lainnya terbongkar termasuk penghapusan jutaan data surat elektronik untuk menghalangi investigasi yang dilakukan oleh polisi Inggris.

    Murdoch selama ini dikenal dengan sosoknya yang tidak mempunyai tandingan pengaruh dalam politik atau rival yang sepadan. Hampir setiap perdana menteri di Inggris sejak Harold Wilson pada era 1960an maupun pada 1970an menaruh hormat terhadap Murdoch dan bisnisnya yang tak tertandingi itu.

    Saat Murdoch menggelar jamuan pesta musim panas di Kensington Gardens pada 16 Juni lalu, Perdana Menteri Cameron dan istrinya, Sam, serta pemimpin Partai Buruh Ed Miliband serta anggota kabinet lainnya hadir.

    Mantan rekanan maupun mereka yang masih aktif termasuk penyusun biografi Murdoch menekankan salah satu ambisi terbesar raja media ini adalah mereplikasikan kekuatan budaya dan politik di AS. Ini dilakukannya dengan mengendarai New York Post yang tidak ditujukan untuk mendatangkan laba besar tetapi menancapkan pengaruh tidak hanya di dunia jurnalisme AS tetapi secara lebih luas di bidang kebudayaan.

    Sumber : Newsweek
    Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/07/10/0549087/Murdoch.s.Watergate.

     
  • Virtual Chitchatting 11:13 PM on 2011/04/09 Permalink
    Tags: bug's life, pest strike   

    Populasi ulat bulu yang berlebihan dinilai mengganggu kehidupan manusia 

    Bagaimana kalau dinilai sebaliknya, populasi manusia yang berlebihan, dinilai … ;p

    My comment:

    ulat bulu, tikus, dan segala macam makhluk yang berlebihan ada di muka bumi dianggap manusia sebagai hama.

    coba kalau dibalik, manusia yang jumlahnya milyaran dinilai berlebihan ada di muka bumi, maka manusia dianggap … ;p

    kalau kulit kita kena bulu dari ulat bulu, kulit badan kita jadi memerah kegatelan, pengen digaruk aja bawaannya.

    kalau mata kita ngeliat tikus di rumah, atau diselokan, mata kita jadi memerah, pengen ngebunuh si tikus aja maunya. kalau tikus kantor…., kalau tikus negara….

    coba kita nilai media apa menyajikan apa. yang menang: mediaindonesia. kenapa? karena dia menyajikan solusi. kompas hanya menceritakan sensasi yang dirasa penulis dan editornya. okezone hanya memberitakan ‘fakta’ yang sumir, tidak melihat kausalitas. republika hanya menampilkan berita basi, politisasi anggaran pembasmian tikus. apa hubungan stringer dengan tikus berdasi di pest control efforts di new york?

    the next epitome is setiap saat dunia ini berada dalam kesetimbangan dan keseimbangan. seperti ban pada roda yang berjalan, kadang di bawah, kadang di atas, kadang kena panas, kadang kena hujan.

    singkatnya, bumi beserta isinya itu merupakan makhluk hidup yang spesifik. dia akan membalikkan sesuatu yang sudah terbalik, kembali ke kondisi asalnya, tetapi tidak ke titik asal.

    the earth is moving, just like us. we have to move our lives to the next step. we had said goodbye to the dead, to the undead, to the loved ones once, and promised, till we meet again, in the afterlife. rest in peace, pa. i miss you.

    Sumber: mediaindonesia.com, Rabu, 06 April 2011 07:53 WIB, http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/06/215741/289/101/Wabah-Ulat-Bulu-akibat-Predator-Berkurang

    Wabah Ulat Bulu akibat Predator Berkurang

    Penulis : Bagus Suryo

    MALANG–MICOM: Wabah ulat bulu yang menyerang perkebunan mangga di Probolinggo dan kini meluas ke daerah sekitarnya sebagai akibat dari semakin berkurang populasi predator burung liar pemakan ulat.

    Chairman ProFauna Indonesia Rosek Nursahid, menyatakan, populasi predator pemakan ulat seperti Burung Prenjak, Jalak dan Cinenen berkurang cukup signifikan hingga mencapai 80 persen dari populasi sebelumnya.

    “Perburuan liar yang dilakukan secara besar-besaran sebagai komoditas perdagangan menjadikan populasi burung liar pemakan ulat ini menurun drastis, sehingga ulat-ulat tersebut bisa berkembangbiak dengan leluasa karena musuh utamanya sudah tidak ada,” tegasnya, Rabu (6/4).

    Di wilayah Malang sendiri terutama di Kecamatan Pujon dan kawasan Malang selatan, katanya, populasi predator berupa burung liar pemakan ulat (serangga) tersebut juga sudah hampir hampir punah.

    Menurut dia, jika proses perburuan burung pemakan serangga ini dilakukan secara besar-besaran dan terus menerus akan memicu terjadinya bencana ekologi. Akibatnya, akan terjadi ledakan populasi kupu-kupu dan ulat di luar kendali.

    Oleh karena itu, tegasnya, kalau warga di wilayah Malang Raya ini tidak ingin terjadi wabah ulat di daerahnya, maka masyarakat harus menghentikan berburu burung pemakan serangga tersebut. Biarkan burung-burung tersebut hidup di alam bebas agar rantai ekosistem tetap berjalan normal.

    Sebelumnya Kepala Laboratorium Hama, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Dr Ir Totok Himawan mengimbau agar masyarakat khususnya petani di wilayah Malang Raya dan sekitarnya tidak perlu khawatir akan serangan ulat bulu yang kini mewabah di Probolinggo.

    Sampai sejauh ini ulat bulu hanya menyerang tanaman mangga saja dan tidak akan menyerang tanaman lain, seperti padi, sayur, bunga serta berbagai jenis buah lainnya.

    Apalagi, lanjutnya, sekarang juga sudah dilakukan penyemprotan insektisida atau sejenis cairan “Lamda Sihalotrim” sampai beberapa kali, sehingga kondisinya sudah jauh berkurang.”Petani tidak perlu khawatir, karena kemungkinan meluas hingga ke wilayah Malang dan sekitarnya itu sangat kecil,” tegasnya.

    Hujan yang terus menerus mengakibatkan musuh alami ulat bulu, yakni sejenis predator bernama “Braconid” dan “Apanteles” tidak mampu bertahan hidup. Sehingga, musuh alami itu tidak bisa mengontrol populasi ulat bulu yang semakin banyak, dan berkembangbiak dengan cepat, bahkan menyebar ke lingkungan penduduk.

    Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Malang Ninik Suryantini mengimbau agar masyarakat terutama petani lebih waspada.

    “Untuk wilayah Kota Malang yang rentan terhadap perkembangbiakan ulat bulu adalah Kecamatan Lowokwaru, Kedungkandang, dan Sukun,” katanya menambahkan. (Ant/OL-12)

    Sumber: kompas.com, 8 April 2011, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/03254453/ulat.bulu.bikin.ngeri.dan.gatal

    HAMA

    Ulat Bulu Bikin Ngeri dan Gatal

    KOMPAS/DAHLIA IRAWATI
    Inilah ulat bulu yang menyerang lima kecamatan di Kabupaten Probolinggo sejak Kamis (31/3). Ulat tersebut menjadi hama pengganggu baik untuk pohon mangga atau kesehatan kulit masyarakat setempat.

    Ny Imam Hudoyo (68) merasa ngeri. Seumur hidupnya, ibu empat anak dan nenek delapan cucu, baru kali ini melihat ribuan ulat bulu berwarna coklat kehitaman yang bergerombol dan berjatuhan dari atas pohon asam yang berada di pinggiran jalan di Kompleks Perumahan Kaplingan, Jalan Hayam Wuruk, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

    Lebih ngeri lagi ulat bulu itu lalu bergerak merangsak masuk rumahnya, tempat penjemuran pakaian dan warung makan Dinar Kartika, miliknya. ”Baru kali ini saya melihat ribuan ulat bulu yang berjatuhan dan beterbangan dari pohon sampai menempel di dinding rumah dan jemuran pakaian, ”kata Ny Imam Hudoyo, Kamis (7/4).

    Ribuan ulat bulu berwarna coklat kehitaman yang bersarang di pohon-pohon asam itu, awal mula diketahui setelah petugas PLN Jombang menebang pohon tersebut karena mengganggu jaringan kabel listrik, Senin (4/4). Beberapa warga mengaku, kalau tersenggol ulat bulu bisa menimbulkan gatal, panas, kulit memerah, dan bentol-bentol.

    Jika ulat menempel di pakaian yang dijemur mau tidak mau harus dicuci ulang. Ini untuk mencegah gatal di sekujur tubuh. Bahkan, sampai sekarang pun bulu-bulu ulat yang terbawa angin dan menempel di kulit tubuh masih terasa gatal. ”Walaupun ulatnya sudah mati, tapi bulu-bulunya bisa terbang terbawa angin yang menyebabkan gatal,” kata Rika (41).

    Ribuan ulat bulu berwarna coklat kehitaman yang hanya bersarang di pohon asam. Adapun pepohonan lain tidak ditempati.

    Awalnya jutaan ulat bulu menyerbu wilayah Kabupaten Probolinggo yang berjarak sekitar 150 kilometer arah timur Jombang, akhir Maret lalu. Ulat berwarna warni menyerang 49 desa di tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Tegalsiwalan, Bantaran, Leces, Sumberasih, Tongas, Dringu, dan Wonomerto.

    Makhluk melata itu menyerang pohon mangga hingga dedaunnya meranggas. Dari sana, ulat itu masuk rumah, merambat sampai tempat tidur, piring makan, pakaian yang digantung.

    Beberapa sekolah dasar sampai diliburkan untuk menghindari siswanya dari ulat bulu. Ada pula warga yang mengungsikan bayinya. Tak sedikit pula yang menderita mual karena tak tahan melihat jutaan ulat bulu saat jatuh dari pohon karena tertiup angin.

    Yang paling diserang memang pohon mangga. Ratusan ribu pohon mangga menjadi meranggas sehingga musim panen mangga akan mundur dan produktivitas jadi turun karena kesuburan pohon membutuhkan asupan fotosintesis. Probolinggo merupakan sentra mangga terbesar di Jatim. Mangga dan produk olahan berbasis mangga seperti sirup, dan keripik diekspor.

    Dari Probolinggo ulat bulu diduga juga terus bermigrasi ke wilayah tetangganya, Kabupaten Pasuruan, seperti yang terjadi di Desa Nguling, Kecamatan Nguling, dan beberapa desa di Kecamatan Winongan. Di Pasuruan penyebaran ulat bulu bisa dilokalisasi karena petugas Dinas Pertanian melakukan penyemprotan pestisida. Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, mengatakan, tidak ada lagi perluasan serangan ulat bulu di Pasuruan. ”Bahkan ulat bulu yang ada sudah tertangani dan mulai banyak yang mati,” katanya.

    ”Ulat yang tersisa tinggal sedikit, mungkin hanya terlihat satu hingga lima ekor saja di batang pohon bagian bawah itu,” ujar Margono (65), warga RT 3 RW 12 Dusun Pandean, Desa Nguling.

    Pohon mangga milik Margono itu sudah disemprot pestisida dan insektisida. ”Rupanya penyemprotan itu efektif, sehingga paling hanya tersisa sedikit ulat bulu,” katanya.

    Kepala Laboratorium Hama Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, Totok Himawan, mengatakan, cuaca jadi faktor pendukung merebaknya ulat bulu hingga menjadi semacam hama.

    ”Yang utama menurut saya adalah karena pemangsa alami ulat bulu ini, seperti sejenis tawon, populasinya berkurang akibat terkena hujan hampir sepanjang tahun. Akibat berkurangnya populasi pemangsa alaminya, maka ulat bulu berkembang tanpa kontrol dan menjadi hama. Padahal sebelum-sebelumnya ulat bulu ini bukanlah hama pengganggu,” kata Toto.

    Hama pengganggu

    Sementara itu, pakar Entomologi (ilmu tentang serangga) Universitas Gadjah Mada, Suputa, menilai ledakan populasi ulat bulu di Probolinggo terjadi karena makin berkurangnya faktor pembatas dan naiknya temperatur udara. Meski demikian, kejadian ini bukanlah fenomena baru. ”Kasus serupa pernah terjadi di Thailand tahun 2003 lalu dengan sasaran yang sama, yaitu pohon mangga,” ujarnya.

    Saat ini, banyak musuh alami ulat bulu yang hilang seperti burung dan lalat. Perburuan burung yang tak terkendali mengakibatkan berkurangnya populasi burung-burung pemangsa ulat. Faktor pembatas lain yaitu parasitoid berupa larva lalat yang tumbuh di dalam larva ulat bulu mati kerena pemanfaatan insektisida kimia yang berlebihan.

    Dua spesies

    Dari hasil penelitian diperkirakan, menetasnya telur ulat bulu di Probolinggo pada 17 Januari 2011. Larva ulat bulu mulai menyerang 1 Februari 2011 hingga pertengahan Maret 2011. Lalu, mulai 16 Maret 2011, larva memasuki fase kepompong. Setelah itu ulat bulu ini tidak berubah menjadi kupu-kupu, tapi ngengat yang merupakan jenis hewan nokturnal (beraktivitas pada malam hari). Kasus ini perlu dibasmi. (DIA/TIF/ABK)

    Sumber: okezone.com, Kamis, 7 April 2011 10:00 wib, http://news.okezone.com/read/2011/04/07/338/443372/ratusan-ulat-bulu-di-jatiasih-disemprot-insektisida

    Ratusan Ulat Bulu di Jatiasih Disemprot Insektisida

    Foto: Tedi Suteja/Global TV

    BEKASI – Petugas dari Dinas Ekonomi Rakyat terpaksa melakukan penyemprotan insektisida terhadap ratusan ulat bulu yang ada di TK Quantum yang terletak di Jatiasih, Kota Bekasi. Penyemprotan untuk mengantisipasi penyebaran ulat bulu ke rumah penduduk.

    Berdasarkan pantauan penyemprotan dilakukan di ruang bermain dan ruang baca TK Quantum disamping semak belukar. Tidak hanya itu saja, sejumlah pohon juga ditebang dan kemudian dibakar oleh warga.

    Salah satu petugas Dinas Ekonomi Rakyat Kota Bekasi, Toyib mengatakan penyemprotan untuk menghindari penyebaran ulat bulu yang meluas.

    “Ulat bulu ini jenis grayak yaitu jenis ulat bulu yang suka makan tanaman kacang dan jika terkena akan menyebabkan gatal,”katanya, Kamis (7/4/2011).

    Keberadaan ulat bulu ini lanjut Toyib disebebakan karena adanya penetasan kupu-kupu yang kemudian didukung adanya semak belukar dekat sekolah.

    “Ulat bulu ini akibat penetasan kupu-kupu dan juga semak belukar yang tidak dirawat,”ungkapnya.

    Sementara itu Wulan salah satu guru TK Quantum mengatakan sampai saat ini muridnya masih diliburkan untuk menghindari gatal-gatal.

    “Agar tidak gatal, tadi juga karena ada penyemprotan jadi diliburkan dulu,”ujarnya.

    (Tedi Suteja/Global/crl)

    Sumber: okezone.com, Rabu, 6 April 2011 12:07 wib, http://news.okezone.com/read/2011/04/06/340/443006/waduh-ulat-bulu-di-kendal-menyebar-ke-3-kecamatan

    Waduh… Ulat Bulu di Kendal Menyebar ke 3 Kecamatan

    Nugroho Setyabudi – Okezone

    Ulat yang menyerang Kecamatan Leces, Probolinggo, Jatim. (Dok: Sun TV)

    KENDAL- Wabah ulat bulu seakan tidak terkontrol di sejumlah wilayah. Setelah di Probolinggo, Pasuruan, dan Jombang, kini ulat bulu yang menyerang warga Kendal meluas hingga ke tiga kecamatan.

    Staf Dinas Kabupaten Kendal Sudoyo mengatakan jika sebelumnya hanya satu desa, kini ada sekira tiga desa di kecamatan yang berbeda.

    “Desa Bugangin Kecamatan Kendal Kota, Desa Dempel Rejo Kecamatan Ngampel, dan Desa Blorok Kecamatan Brangsong,” kata Sudoyo di sela penyemprotan hama ulat bulu, Rabu (6/4/2011).

    Di Desa Bugangin, ulat bulu yang menyerang Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal berjumlah ribuan.

    “Ulat tersebut menyerang pohon angsana kali pertama ditemukan, lalu kepala dinas memerintahkan kami menebang pohon itu. Setelah ditebang ulat bulu kemudian seperti pindah ke pohon mangga dan sejumlah bangunan milik Dinas Pemadam Kebakaran,” ungkap Muhamad Hafid, anggota Pemadam Kebakaran saat ditemui terpisah.

    Selain menebang pohon, petugas juga membakar pohon agar ulat mati. Namun hal ini kemudian dihentikan karena membahayakan.

    Staf Dinas Pertanian Bagian Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman dan Pengamat Hama Penyakit, Jumhono membenarkan tentang keberadaan ulat bulu itu.

    “Masa atau kondisi cuaca seperti ini sangat menguntungkan bagi serangga, karena mereka akan menghasilkan telur yang jumlahnya semakin banyak. Pada kasus ini kupu-kupu adalah penyebab banyaknya ulat bulu ini,” jelas Jumhono saat ditanya mengapa serangan ulat bulu begitu banyak terjadi belakangan ini.

    Selain dibakar atau disemprot dengan pestisida dan insektisida, perkembang biakan ulat sebetulnya dapat diminalisir dengan cara alami.

    “Kami serahkan saja kepada predator ulat yang akan dengan otomatis memakan ulat. Sayangnya kini banyak burung yang diburu oleh warga, jika ini diteruskan maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Burung pipit atau gereja merupakan burung predator pemakan ulat,” tambah Jumhono.

    Diharap dengan penanggulangan secara dini ini, maka penyebaran akan dapat diminimalisir.
    (kem)

    Sumber: okezone.com, Selasa, 5 April 2011 21:02 wib, http://news.okezone.com/read/2011/04/05/340/442712/peneliti-ipb-ulat-bulu-di-probolinggo-jenis-baru

    Ulat Bulu Serang Probolinggo

    Peneliti IPB: Ulat Bulu di Probolinggo Jenis Baru

    Ulat bulu memenuhi rumah di Desa Sumber Kedawung 4, Leces. (Dok: Sun TV)

    PROBOLINGGO- Peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) meneliti fenomena serangan ulat bulu di Probolinggo, Jawa Timur. Dari hasil analisa sementara, ulat bulu di Probolinggo merupakan jenis terbaru dan belum pernah ada sebelumnya di kabupaten itu.

    Tim yang terdiri dari dua orang, Selasa siang tadi mengambil sampel kepompong dan kupu-kupu untuk diteliti di laboratorium IPB.

    Sampel tersebut diambil di tiga lokasi yakni di Kecamatan Wonoasih, Bantaran, dan Leces.

    Aunu Rauf, Guru Besar Ilmu Hama Tanaman IPB, menjelaskan berdasarkan pemeriksaan sampel sementara, diketahui jenis ulat bulu ini lymantria marginanta, bukan jenis desgiria inclusa.

    Untuk kasus Probolinggo, kata Rauf, lymantria marginanta tidak pernah dijumpai sebelumnya.

    Secara fisik, jenis lymantria marginanta lebih besar dan bulu di kepala menjorok ke atas sebanyak dua buah. Bulu dari ulat ini bagi yang alergi bisa menyebabkan gatal-gatal.

    Ulat jenis ini menyerang pohon mangga dan mengakibatkan mangga tidak berbuah atau tertunda. Daun mangga gundul dan tidak bisa melakukan fotosintesis.

    Penyebaran ulat karena kupu kupu yang terbang ke lokasi lain kemudian bertelur hingga mencapai ribuan jumlahnya. Karena satu induk kupu-kupu betina bisa bertelur hingga 300 butir, tergantung musim dan cuaca.

    Diakuinya untuk saat ini sudah jarang ditemui ulat karena sudah memasuki fase kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu lagi.

    Sehingga hama ulat di Probolinggo masih kemungkinan dijumpai hingga 3-4 bulan ke depan.

    Cara pembasmian ulat ini dengan cara melakukan penyemprotan insekisida, namun bila penyemprotan berlebihan bisa mengakibatkan hewan pengendali ulat atau hymenoptera akan mati juga. Sehingga populasi ulat semakin tidak terkendali.

    (Hana Purwadi/RCTI/ton)

    Sumber: Republika – Kam, 7 Apr 2011 08.08 WIB, http://id.berita.yahoo.com/tikus-serbu-york-butuh-1-5-juta-dolar-20110406-180801-146.html

    Tikus Serbu New York, Butuh 1,5 Juta Dolar Biaya Mengusirnya Deh..

    REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK–Tentu saja tak seorang pun suka tikus, kata seorang pejabat kota pada Selasa (5/4), saat ia meminta 1,5 juta dolar AS disediakan pada anggaran untuk membantu menangani apa yang ia sebut masalah tikus yang mengerikan di Manhattan, Amerika Serikat.

    Melihat hewan kecil perusak mengobrak-abrik jalan-jalan dan saluran terowongan bawah tanah adalah pemandangan yang tak menyenangkan buat wisatawan, kata Presiden Manhattan Borough Scott Stringer. “Mereka tak mau datang ke sini dan menikmati liburan bersama tikus New York City,” kata Stringer kepada Reuters.

    Stringer, yang menuntut disediakannya uang untuk menangani tikus di dalam anggaran Departemen Kesehatan kota tersebut, mengatakan pengurangan dana memaksa pemutusan hubungan kerja dengan 57 pekerja Pest Control. Hasilnya adalah peningkatan 1,5 persen keluhan selama satu tahun belakangan dan kerugian terhadap daya tarik pariwisata New York City, katanya.

    Itu juga jadi masalah keselamatan masyarakat. “Buat saya, ini tak bisa diterima baik sebab hewan pengerat sangat berbahaya bagi anak-anak dan kualitas hidup kota ini,” kata Stringer. Ia menyatakan pemotongan “tak masuk akal” sebab program pengendalian hama di kota itu mengumpulkan sebanyak 6 juta dolar AS dari denda setiap tahun dari para pemilik gedung karena pelanggaran kesehatan yang berkaitan dengan hama.

    “Mengapa kalian membuat pemotongan dana buat program yang sesungguhnya menghasilkan uang buat kota ini?” kata Stringer. Jika pemotongan tak diubah dan kekuatan pengendali hama dibendung, maka masalah pengendalian tikus akan bertambah parah, katanya.

    Namun wanita jurubicara Departemen Kesehatan kota tersebut Susan Craig mengatakan pemutusan hubungan kerja “tak memiliki dampak pada kestabilan lembaga itu untuk menanggapi keluhan mengenai tikus”.

    Kota tersebut telah menyesuaikan diri dengan pemotongan anggaran dengan melakukan pengendalian hama secara lebih menyeluruh, yaitu pembersihan lingkungan hidup –yang berbeda dengan tanggapan keluhan perorangan, katanya.

    “Pendekatan baru kami telah memungkinkan kami untuk jadi lebih baik dalam menemukan masalah tikus, lebih baik dalam memberi tahu pemilik gedung mengenai perkembangan biakan hama dan lebih baik dalam memperoleh properti yang saling berdekatan untuk menangani masalah tikus secara serentak,” katanya.

     
  • Virtual Chitchatting 3:24 PM on 2011/02/21 Permalink
    Tags: public policy analysis, qualitative analysis,   

    Reliable and trustworthy quantitative and qualitative analysis provider in Indonesia 

    If you are looking for reliable and trustworthy quantitative and qualitative analysis for economics, businesses, industries, politics, social, culture, ideologies, religions,

    please contact Advanced Advocacy Plus by phones on +622132187118 and +628128056516, or by email to aapluz (a) yahoo.co.id

    Even the President of the Republic of Indonesia eventually and finally found out that his current allies in the government agencies, businesses, and industries are no more than bullshits; full of pro forma analysis, good on papers and commitment, but not worth to be exercised and implemented as well.

    His  public policy analysts are …

    Pemerintahan

    Presiden Kenyang dengan Pepesan Kosong

    Editor: Heru Margianto
    Senin, 21 Februari 2011 | 12:02 WIB

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

    BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajarannya membuat rencana induk atau master plan yang konkret dan memiliki sasaran yang jelas dilengkapi dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, rencana kerja yang jelas, jumlah investasi dan lapangan kerja yang dapat diserap, serta lainnya. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya implementasi pada penyusunan rencana induk.

    “Saya kenyang sekali mendengar banyaknya komitmen. Yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI. Luar biasa banyaknya pada 10 tahun belakangan ini. Semuanya pepesan kosong. Tidak jalan. Barangkali di daerah seperti itu juga. Tidak jalan seperti di DKI. Kita tidak mau di master plan hanya komitmen,” kata Presiden ketika membuka rapat kerja pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN) terkait dengan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025, Senin (21/2/2011) di Istana Bogor.

    Turut hadir pada rapat tersebut semua kepala daerah di Indonesia, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, para staf khusus Presiden, jajaran Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), unsur pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian, serta pejabat eselon satu terkait.

    Pada kesempatan tersebut, Presiden berharap nilai investasi pada proyek infrastruktur dan noninfrastruktur selama 10 tahun mendatang dapat mencapai 200 miliar dollar AS atau mencapai Rp 2.000 triliun. Investasi ini diharapkan datang dari BUMN, pihak swasta dalam negeri dan luar negeri, mitra negara sahabat, dan lainnya.

    Nilai sebesar tersebut diperlukan agar investasi benar-benar bermakna dan memiliki implikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan tenaga kerja. “Saya ingin BUMN menjadi pilar dan kontributor utama,” katanya.

    Dikatakan, BUMN harus pandai menjalankan bisnis yang memanfaatkan peluang serta tak mengandalkan BUMN. BUMN juga diminta tak serakah dalam menjalankan proyeknya. Jika tak mampu menjalankan keseluruhan proyek, BUMN dapat berbagi dengan pihak swasta.

    Kemudian rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dipaparkan. Menteri BUMN Mustafa Abubakar akan memberikan paparannya di bidang ekonomi. Setelah itu jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Indonesia memberikan paparan mereka.

    Selanjutnya, peserta rapat akan dibagi ke dalam tiga kelompok dan berdiskusi mengenai rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Keesokan harinya, setiap kelompok akan melakukan presentasi yang disusul sesi tanya-jawab.

    Seusai sesi tanya-jawab, Presiden akan diberi laporan mengenai hasil diskusi. Setelah mendengarkan hasil diskusi, Mustafa akan melaporkan komitmen BUMN dalam melakukan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia.

    Source: http://nasional.kompas.com/read/2011/02/21/12020120/Presiden.Kenyang.dengan.Pepesan.Kosong

     
  • Virtual Chitchatting 4:09 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: academic quality, mindset,   

    Menggugat Mutu Akademik Indonesia

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 20 Maret 2008

    Menarik mendengarkan alasan keengganan Menristek Kusmayanto Kadiman untuk mencantumkan gelar akademik pada namanya beberapa waktu lalu. Mantan Rektor ITB tersebut secara tegas mengatakan ‘tidak’ pada gelar akademik tetapi ‘ya’ pada kemampuan pengetahuan.

    Prilaku yang berbeda dan ‘menyimpang’ dari kebanyakan sivitas akademi bukannya tanpa sebab-musabab. Sikap demikian seperti menggambarkan fenomena puncak gunung es atas rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

    Dengan kondisi seperti ini, dari mana dan bagaimana kita mau merubah ke arah yang lebih baik? Jawabannya sangat sederhana, mulailah dari diri kita sendiri, setiap insan dalam lingkup sivitas akademi yang merasa peduli dan bertanggungjawab pada mutu manusia Indonesia.

    Sayangnya, keinginan merealisasikan pandangan normatif dan idealisme tersebut ibarat panggang yang jauh dari api. Sikap-mental dan budaya serta kelaziman yang salah kaprah di jenjang perguruan tinggi yang masih berlaku sampai saat ini kiranya merupakan faktor penghambat paling besar dan paling nyata.

    Guna memudahkan pemahaman analisa dan diskusi kita kali ini, akan lebih baik apabila kita menggunakan parameter yang diakui secara global. Human Development Index (HDI) yang rutin dipublikasikan oleh UNDP bisa dijadikan sebagai acuan umum tinggi/rendahnya mutu pembangunan manusia di suatu negara.

    Daftar peringkat perguruan tinggi di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh lembaga independen pun bisa dijadikan acuan spesifik tentang mutu institusi pendidikan tinggi di suatu negara secara global. Walau demikian, bias penilaian hendaknya bukan dijadikan sebagai penghambat untuk menggunakan indikator tersebut sebagai dasar introspeksi kepada sistem pendidikan yang berlaku.

    Menyikapi kondisi demikian, secara kelembagaan, setiap perguruan tinggi di Indonesia baik negeri atau pun swasta bukannya tidak berupaya melakukan pembenahan terhadap sistem dan operasionalisasi serta manajemen pendidikan di kalangan internal. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, semua perguruan tinggi di Indonesia memang telah dan sedang melakukan perbaikan hampir di segala bidang.

    Kalau memang demikian adanya, kenapa mutu pendidikan dan mutu manusia di Indonesia tidak maju-maju? Idealisme aturan, ketentuan, birokrasi, dan sistem pendidikan memang boleh ditetapkan setinggi-tingginya. Hambatan dan kendala terbesar dalam merealisasikan idealisme tersebut adalah pada interpretasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh setiap manusia yang terlibat (stakeholder).

    Tiga dari enam unsur pembentuk sistem pendidikan melibatkan aspek manusia, yakni peserta didik, pendidik, dan lingkungan sosial. Dua unsur lainnya merupakan unsur alat pendidikan, yakni sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan merupakan unsur keenam dalam sistem pendidikan.

    Dominannya aspek manusia dalam sistem pendidikan bukannya tidak disikapi oleh pemerintah dan semua perguruan tinggi. Dengan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah kemudian menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi peserta didik melalui UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula ketentuan kelulusan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan serta beberapa ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

    Di tingkat perguruan tinggi, berbagai standar, aturan, dan ketentuan akademis pun diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di sini, idealisme pranata pendidikan sudah dan sedang terbentuk. Idealisme ini menjadi mengambang ketika kita berhadapan secara langsung dengan rutinitas yang ada di lingkungan sivitas akademi.

    Materi pendidikan yang merupakan sarana pendidikan sekaligus merupakan bagian yang melekat pada sistem pendidikan, dalam prosesnya, sering menjadi sesuatu yang harus diambil SKS-nya oleh peserta didik tanpa perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Hal ini sangat terlihat jelas ketika peserta didik diwajibkan untuk menulis karya tulis ilmiah, khususnya skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa yang ingin memperoleh gelar sarjana (S-1).

    Menurut Markum (2007, hal.99), dalam skripsi, tidak ada tuntutan untuk mengembangkan suatu tesis tertentu, apalagi tuntutan untuk menguji hipotesis dengan penelitian empiris yang bisa memakan waktu enam bulan sampai satu tahun.

    Lebih jauh Markum menggarisbawahi esensi pembuatan skripsi terletak pada kemahiran membedah masalah dengan rujukan teori dan bagaimana dengan memakai rujukan teori tersebut ‘tertib berpikir ilmiah’ peserta didik terlihat dengan jelas.

    Dalam membedah masalah, peserta didik memang dituntut untuk merumuskan penalaran ilmiahnya terhadap suatu gejala, mencoba menjelaskan gejala dengan suatu rujukan teori (ilmiah), dan membuat kesimpulan dari upayanya menjelaskan gejala tersebut. Walau pun demikian, mahasiswa S-1 dibolehkan membuat tesis atau melakukan pengujian hipotesis, tetapi bukan sebagai suatu kewajiban.

    Di sinilah salah satu bentuk salah kaprahnya para dosen yang ditugaskan memberikan bimbingan penulisan skripsi. Untuk membuat skripsi, mahasiswa S-1 diwajibkan melakukan analisa kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Mereka biasanya menyalahkan metodologi penelitian yang diusulkan mahasiswa, tetapi tidak bisa memberikan acuan dengan berkata “coba kamu baca hasil riset si anu”.

    Bukannya membimbing, mengarahkan, atau pun memberikan solusi bagaimana membuat skripsi yang lebih baik dan yang terutama lebih cepat, kebanyakan dosen pembimbing skripsi asyik mem-ping-pong mahasiswa dengan menyuruh mahasiswa untuk membuat judul skripsi yang baru setiap kali mahasiswa datang untuk konsultasi.

    Dosen tipe ini biasanya tidak menguasai tema dan inti daripada isi skripsi yang ingin ditelaah oleh mahasiswa. Mereka tidak pernah mau menghargai upaya, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan mahasiswa S-1 dalam pembuatan proposal. Tidak jarang, mahasiswa yang diperlakukan seperti bola ping-pong kemudian mengalami trauma, frustasi, dan pasrah kena D.O. Beberapa kasus bahkan menyeret mahasiswa tersebut harus menjalani terapi jiwa.

    Dosen tipe ini seakan tidak menyadari bahwa dalam bisnis riset, proyek survey melalui penyebaran kuesioner membutuhkan waktu yang lama dan biaya ratusan juta rupiah. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis dalam bisnis riset, rekayasa sampel menjadi suatu hal yang biasa. Akibatnya, tidak jarang pula, pengujian validitas dan reliability terhadap variabel yang menjadi sampel dalam analisa kuantitatif menunjukkan hal yang negatif, yakni tidak valid dan tidak reliable.

    Karakteristik tipe dosen ini juga dapat dilihat dari karya tulis ilmiah dan/atau hasil riset yang dilakukannya, baik masih dalam bentuk proposal maupun sudah dalam bentuk proceeding. Dalam karya tulis mereka, biasanya tidak ada konsep baru dan/atau diperbaharui yang dikemukakan baik dalam landasan teori, kerangka konseptual, maupun kerangka analitis. Self-plagiarisation atau auto-plagiarim menjadi sesuatu yang lazim. Bagaimana sikap kita terhadap kelaziman yang membawa kezaliman bagi diri dosen tipe ini?

     
  • Virtual Chitchatting 4:07 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: political suicide,   

    Brutus vs Teori Konspirasi

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 11 Agustus 2009

    Et tu Brute! Kamu juga, Brutus! Demikian teriakan Julius Caesar (100-44 SM) dalam bahasa Latin ketika mengetahui Brutus sahabatnya berada di antara para pembunuhnya. Ungkapan tersebut menjadi semacam stigma atas pengkhianatan orang terdekat yang berkonspirasi ingin menjatuhkan orang yang sedang berkuasa. Pada masa kini, Brutus menitis menjadi burung yang menyanyi atau menjadi semacam Deep Throat.

    Selama 1129 tahun masa kejayaannya, pergantian kepemimpinan kerajaan Bizantium selalu berlumur darah. Termasuk didalamnya 7 dari 12 penguasa kerajaan, pasca-suksesi damai Maurice atas Tiberius Constantine, berakhir dengan pembunuhan atau eksekusi. Dari 5 penguasa yang tidak dibunuh, 2 diantaranya dilengserkan; 1 orang, yakni Constantine IV, tetap berkuasa dengan memutilasi 2 saudara yang menjadi rivalnya.

    Penyampaian Teori Konspirasi

    Menurut kamus Webster, to conspire means to join in a secret agreement to do an unlawful or wrongful act or to use such means to accomplish a lawful end. Ketika ‘konspirasi’ dianggap sebagai kata sifat, artinya berubah menjadi semacam bayangan ketakutan tanpa alasan, bahkan bisa dibilang paranoid.

    Pihak yang bersepakat bisa individu atau institusi. Secara politis, tujuannya adalah untuk melengserkan penguasa politik. Kelompok ini biasa disebut oppressor class atau klas politik menurut Charles Comte dan Dunoyer.

    Istilah ‘teori konspirasi’ mungkin merupakan pendeskripsi netral dari penguasa bagi klaim adanya konspirasi. Bila teori ini benar, implikasi sosial dan politik menjadi luas. Sebagai penguasa, teori ini bisa dibenarkan secara faktual dan/atau secara persepsi. Penguasa punya akses yang sangat besar terhadap perekayasaan fakta (supplanting evidence) dan pembentukan persepsi.

    Pembentukan persepsi dilakukan dengan mempertentangkan pandangan umum. Pembentukan opini sarat konflik merupakan gaya paranoid. Conspiracy theorists merupakan jagonya dalam memutarbalikkan data agar sesuai dengan teori mereka. Pemimpin militan yang paranoid ini seakan buta untuk melihat konflik sosial yang seharusnya dimediasi dan dikompromikan sang penguasa sebagai seorang politisi yang benar.

    Mereka biasanya bertindak demi kepentingan sendiri. Teori ini disampaikan ketika mereka ingin lepas tangan dan melabelnya dengan teori konspirasi. Ketimbang memberikan bukti yang orisinil guna mendukung teori konspirasi tersebut, para penguasa menciptakan retorika politik yang sifatnya lebih mengarah pada patologi politik. Masyarakat umum meyakini penguasa merupakan pihak yang paling bisa memanipulasi simbol.

    Menurut Fenster, dalam gaya paranoid, kompleksitas teori konspirasi adalah lebih besar dari binary opposition. Teori konspirasi merupakan satu sistem produktif yang mensignifikasi, mengidentifikasi sumber daya baru dan yang lama tergerus, menghancurkan dan membangun berbagai sinyal dan rantai yang baru dalam proses interpretasi (persepsi) yang tanpa akhir.

    Materi atau isi teori konspirasi bersifat idiotic atau cenderung mirip cerita anjing Shaggy (Shaggy dog story), dalam film kartun Scoobydoo. Pembuatan materi tersebut melibatkan keahlian berargumentasi yang baik dan strategi reasoning yang baik pula. Walaupun demikian, beberapa hal yang disampaikan justru tidak logis. Prilaku dan argumen konspiratif yang disampaikan melahirkan tolakan mentah-mentah dari hasil pemikiran ilmiah yang kritis dan telaah serta penjelasan alternatif atas bukti-bukti yang ada.

    Avant-Garde atau Brutus

    Di akhir hayatnya, Brutus memilih menjadi pahlawan ketimbang dicap sebagai pengkhianat dengan melakukan aksi bunuh diri. Hal ini dilakukan ketika ia berhadapan dengan penguasa dan demi gengsinya sebagai keluarga hartawan dan ningrat di lingkungan kerajaan Romawi. Dalam Hukum Romawi, orang Romawi yang dihukum mati harus melepaskan kepemilikan hartanya dan tidak boleh dikubur. Bunuh diri membuat ketentuan tersebut tidak berlaku dan “sang pengkhianat” berubah menjadi pahlawan (bagi keluarganya) karena hartanya tidak disita dan mayatnya boleh dikubur.

    Pada masa kini, aksi bunuh diri politik semakin sering dilakukan oleh para penguasa aktif maupun non-aktif. Upaya ini dilakukan ketika sang penguasa tidak mampu melihat alternatif. Orang di sekelilingnya mengambil jarak dan berseberangan. Banyak haknya dikebiri oleh orang dekatnya. Orang dekat yang berseberangan dengan sang penguasa tersebut cenderung mengikuti herd instinct dan membentuk prilaku kolektif (baca: konspiratif).

    Semangat kebersamaan demi kesatuan tujuan ingin menjatuhkan penguasa menjadi suatu keniscayaan ketika sang penguasa dirasa tidak bisa memberi manfaat lagi bagi kelompoknya. Sementara kelompok yang bersangkutan berupaya menjadi solid dengan mewacanakan dan menegakkan kembali semangat kesatuan (esprit de corps).

    Di tingkat pencapaian penguasa kebebasan hidup seseorang, kejaksaan dan kepolisian merupakan penguasa tradisional. Di tingkat pencapaian materialistik yang lebih rendah tingkatannya, semangat kebersamaan mewujud dalam bentuk korupsi berjamaah.

    Berbagai fakta yang sumir, bila ditelaah secara seksama melalui kacamata investigative journalism dan pemikiran ilmiah yang kritis, mengarah pada satu kalimat pertanyaan. Siapa yang mengail di air keruh? Burung senantiasa berkicau di pagi hari. Semakin senja, kicauan itu semakin tidak terdengar lagi untuk digantikan oleh siulan kereta senja (whistleblowing).

     
  • Virtual Chitchatting 3:51 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags:   

    Refleksi Akademik di tengah Krisis Finansil Global

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 20 November 2008

    Gelombang penurunan harga saham dan komoditas yang diperdagangkan secara global nampaknya tidak mau berkesudahan. Secara perlahan tapi pasti harga minyak dunia mulai menuju ke level di bawah US$ 40 per barrel. Dunia sedang mengantisipasi terjadinya penurunan skala ekonomi.

    Pengurangan aktivitas ekonomi seakan berpacu di dua sisi pasar, yakni aspek permintaan dan penawaran. Ekonomi beberapa negara mulai menyuarakan terjadinya resesi. Banyak perusahaan besar mulai melakukan pengurangan karyawan secara massal.

    Harapan kelesuan ekonomi sektor riel dunia diyakini berawal dari gonjang-ganjingnya industri real estate di AS di tahun 2006. Tingginya suku bunga dan mulai berlakunya bunga pasar bagi para pencicil KPR menimbulkan gelombang gagal bayar dan tingginya permintaan refinancing.

    Ketiadaan cicilan KPR atau uang masuk yang riel bagi pemberi KPR secara perlahan mulai mengeringkan likuiditas yang bisa diputar oleh pemberi KPR dan para pihak yang memberikan pinjaman. Termasuk didalamnya penurunan harga surat-surat berharga berkategori asset-backed securities (ABS) dan derivatifnya.

    Bank-bank investasi yang menerbitkan dan mentransaksikan ABS tersebut di pasar derivatif mulai kelimpungan mencari dana segar untuk bisa bertransaksi normal sekaligus menutup kerugian. Akumulasi kebutuhan likuiditas di pasar uang dunia memaksa bank sentral di beberapa negara maju untuk menginjeksi dana sekitar US$ 300 milyar di bulan Agustus 2007.

    Dunia terhenyak. Skandal predatory pricing pada pemberian KPR untuk masyarakat kelas menengah ke bawah (subprime mortgage) dituding sebagai biang keladi krisis finansil di AS. AS, yang merupakan pusat investasi instrumen keuangan dunia, menjadi tumpuan para pengelola dana raksasa untuk memutarkan dollar AS-nya sekaligus menuai hasilnya dalam dollar AS pula.

    Subprime mortgage merupakan instrumen investasi yang menawarkan return yang sangat tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Ketika surat berharga ini gagal untuk perform, kerugian yang dialami para pemegang surat berharga berikut turunannya mengalami multiplikasi yang berlipat-lipat. Likuidasi surat berharga tipe ini semakin memperburuk nilai kerugian yang dialami.

    Refleksi Akademis

    Ketimbang berwacana apa dan bagaimana krisis keuangan di dunia dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, akan lebih baik apabila kita merenungkan diri apa yang seharusnya kita lakukan bagi negeri ini. Perjalanan mengelilingi dunia selalu dimulai dengan satu langkah. Mendirikan bangunan dimulai dengan menyusun bata demi bata.

    Dalam dunia pendidikan, tiga dari enam unsur pembentuk sistem pendidikan melibatkan aspek manusia, yakni peserta didik, pendidik, dan lingkungan sosial. Dua unsur lainnya merupakan unsur alat pendidikan, yakni sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan merupakan unsur keenam dalam sistem pendidikan.

    Dominannya aspek manusia dalam sistem pendidikan bukannya tidak disikapi oleh pemerintah dan semua perguruan tinggi. Dengan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah kemudian menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi peserta didik melalui UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula ketentuan kelulusan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan serta beberapa ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

    Di tingkat perguruan tinggi, berbagai standar, aturan, dan ketentuan akademis pun diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di sini, idealisme pranata pendidikan sudah dan sedang terbentuk. Idealisme ini menjadi mengambang ketika kita berhadapan secara langsung dengan rutinitas yang ada di lingkungan sivitas akademi.

    Materi pendidikan yang merupakan sarana pendidikan sekaligus merupakan bagian yang melekat pada sistem pendidikan, dalam prosesnya, sering menjadi sesuatu yang harus diambil SKS-nya oleh peserta didik tanpa perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk dikembangkan sendiri oleh peserta didik.

    Realita demikian dan sepertinya dianggap biasa (taken for granted) ternyata merupakan fenomena global. Dunia pendidikan terlepas dari pasar tenaga kerja yang membutuhkan tenaga terdidik, terlatih, memiliki kompetensi, dan produktif. Dunia pendidikan berhadapan dengan realita penurunan nilai mahasiswa dalam ujian standar. Penurunan ini sekaligus mengindikasikan penurunan capabilities pekerja dan pelambatan produktivitas.

    Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila kita bersama-sama menegakkan empat pilar pendidikan yang telah dirumuskan Jacques Delors dalam laporannya kepada UNESCO di tahun 1996 dan sebagai wakil dari Komisi Internasional untuk Pendidikan di Abad ke-21.[1] Empat pilar pendidikan yang dimaksud adalah:

    1. Learning to know.
    2. Learning to do.
    3. Learning to live together, learning to live with others.
    4. Learning to be.

    Pembenahan lebih lanjut pada aspek sumber daya manusia dalam hal jumlah dan mutu merupakan salah satu titik awal yang diperbarui dalam menyikapi krisis finansil global yang sedang berlangsung dewasa ini. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya bisa dikelompokkan pada peningkatan jumlah dan mutu sumber daya alam, peningkatan stok barang modal, dan perbaikan teknologi. Beberapa elemen pertumbuhan ekonomi tersebut berpijak pada sisi penawaran yang berhubungan dengan kemampuan fisik dari ekonomi untuk berkembang.[2]

    Di tingkat perusahaan, rasionalisasi, restrukturisasi, dan konsolidasi internal menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengantisipasi momentum ekonomi yang pasti akan mengalami ekspansi lagi setelah krisis finansil mencapai titik nadir dan terciptanya titik keseimbangan yang sama sekali baru.


    [1] Jacques Delors, et al, Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publishing, Paris, 1996.

    [2] Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Economics: Principles, Problems, and Policies, ed.14, Irwin/McGraw-Hill, New York, 1999, hh.368-385.

     
  • Virtual Chitchatting 3:27 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: hubungan sosial, individualisasi, kerekatan sosial, masyarakat partisipatif, neo-liberalisme, solidaritas sosial   

    Peran Media Mengindividualisasi Sosok demi Terciptanya Kohesi Sosial yang Lebih Baik

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 10 Mei 2010

    Pembentukan Tim Pengawas Kasus Bank Century merupakan upaya menjaga aktualisasi skandal tetap disorot media massa. Di tengah reaktivasi pengungkapan skandal tersebut, Sri Mulyani Indrawati (SMI) terpaksa harus hijrah ke luar negeri. Pro-kontra kepergian SMI memperlihatkan subjektivitas dan strategi basis pertahanan sekaligus basis perlawanan yang bisa bersifat personal ataupun politik kepartaian.

    Pengkultusan yang tinggi bagi sosok reformis SMI merefleksikan upaya mengindividualisasi peran penting SMI, sekaligus menafikan peran sistem dan komunitas yang dipimpin SMI secara langsung maupun tidak langsung. Prestasi SMI sebagai individu dan pemimpin merupakan hasil kerja sama yang produktif dengan pihak terkait. Individualisasi merupakan buah, keyakinan, dan praktek yang diterapkan dalam ekonomi pasar global yang sangat mengagungkan kebebasan individu.

    Dampak Globalisasi

    Di awal tahun 1990-an, negara-negara OECD mulai merasakan dampak negatif globalisasi pasar dan produksi:

    1. munculnya persyaratan baru di pasar kerja (kualifikasi angkatan kerja yang lebih tinggi dan fleksibilitas yang lebih besar).

    2. di tingkat individu, segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, budaya bermutasi. Konsekuensi dan implikasinya terefleksi pada perubahan nilai-nilai dan gaya hidup. Termasuk didalamnya peran dan tanggung jawab terhadap keluarga.

    3. di tingkat masyarakat, individualisme yang egosentris menggerogoti kohesi sosial. Konsekuensi dan implikasinya terefleksi pada terciptanya jurang ketidakadilan sosial-ekonomi dan polarisasi sosial.

    Penghargaan yang semakin tinggi dan bersifat individualistik membuat ideologi individualisme semakin berkembangbiak dengan subur. Di sisi lain, gerakan dan keyakinan individualisme tersebut semakin menggerogoti prasarana sosial yang menjadi pondasi kohesi sosial dan semangat kebersamaan (collectivist).

    Masyarakat yang semakin terorientasi pada pasar, menurut Coburn, berdampak pada semakin besarnya fragmentasi sosial. Di sisi lain, organisasi kolektif menjadi semakin rendah, termasuk didalamnya derajat kohesi sosial dan kepercayaan (trust) sosial di masyarakat. Masyarakat secara individu semakin menjauh dari partisipasi publik.

    Kepercayaan sosial yang berkurang berdampak pada ketidakberdayaan, apati, dan alienasi. Aktualisasi negatif mewujud pada maraknya aksi pembunuhan, kejahatan dengan kekerasan, dan merendahkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dirancang untuk melindungi kelompok yang rentan.

    Intervensi terhadap Liberalisasi Individualisme

    Individualisme merupakan ajaran Adam Smith yang membebaskan (liberating) upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pribadi yang tidak terbatas dengan sumber ekonomi yang terbatas. Individu menjadi semakin saling bersaing satu sama lain secara rasional, secara bebas, dan tidak mengenal etika (non-homo ethicus).

    Kebebasan individu kemudian bermutasi menjadi neo-liberalisme tatkala melibatkan kekuatan global di ranah ekonomi (neo-kapitalisme) dan politik (neo-imperialisme). Kekuatan neo-liberalisme memanfaatkan kelompok yang lemah secara ekonomi dan secara politik. Kondisi yang mewujud semakin eksploitatif, memangsa (predatoric), dan tamak.

    Doktrin neo-liberal menjadi antitesis terhadap kohesi sosial atau pada kepercayaan sosial. Gerakan neo-liberalisme menjadi penyebab parsial turunnya rasa kohesi sosial.

    Pasar bebas tidak akan pernah bisa menyediakan barang publik secara memadai dan layak. Berdasarkan hal itu, Barrack Obama yang menjadi Presiden AS mendobrak keyakinan tersebut dengan gigih dan berhasil menggolkan kebijakan mengintervensi sistem pelayanan kesehatan bagi warga negara AS.

    AS sebagai negara pemuja kebebasan pasar pun harus tunduk pada dogma Neo-Keynesian. Para pengikut ajaran Keynes menistakan kebebasan pasar yang gagal dalam hal penyediaan barang publik.

    Obama seakan ingin menyatukan kembali masyarakat AS yang terfragmentasi menurut status ekonomi. Obama seakan ingin menghidupkan kembali konsep negara kesejahteraan (welfare state) dan semangat kebersamaan menggalang kepercayaan sosial bahwa pemerintah AS bisa melindungi kelompok yang rentan secara ekonomi dan politik.

    Definisi Kohesi Sosial

    Seperti halnya berbagai definisi yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, konsep kohesi sosial berbeda dalam hal persepsi dan pada prakteknya. Disparitas dipertajam oleh perbedaan pengetahuan, pendekatan kebijakan yang tidak konsisten, kurangnya informasi, dan gambaran stereotip, kategorisasi, dan model-model tradisional tertentu bagi penyediaan kesejahteraan sosial.

    Menurut Council of Europe, kohesi sosial merupakan kapasitas masyarakat untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, meminimkan disparitas, dan menghindari polarisasi. Masyarakat yang kohesif dicirikan dengan komunitas individu-individu yang bebas tetapi saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan yang umum melalui sarana demokratis.

    Menurut FEANTSA , kohesi sosial didefinisikan sebagai proses pengembangan kebersamaan nilai dan tantangan, dan kesamaan peluang. Kohesi sosial berbeda dengan inklusi sosial. Inklusi sosial merupakan suatu proses atau situasi yang berhubungan langsung dengan individu. Inklusi sosial merupakan bagian dari legislasi hak asasi manusia, sementara kohesi sosial bukanlah suatu hak ataupun kewajiban.

    Kohesi sosial merupakan konsep kemasyarakatan (societal). Sinonim dari kohesi sosial mencakup solidaritas sosial, kesatuan, kesadaran kelompok, asabiyah, kesukuan (tribalism), kesaudaraan (clanism), nasionalisme modern.

    Ibnu Khaldun melihat kohesi sosial sebagai ikatan fundamental bagi masyarakat manusia dan merupakan kekuatan motif dasar dari sejarah. Kohesi sosial tidak berdasarkan hubungan nomaden atau hubungan darah. Sementara menurut Émile Durkheim, agama merupakan sumber kohesi sosial. Agama juga memiliki peran dan fungsi yang lain, yakni sebagai bentuk ekspresi kohesi sosial.

    Hambatan Kohesi Sosial

    Seperti halnya saat pendefinisian, kebijakan, hukum, dan layanan dukungan bagi kohesi sosial dicirikan oleh banyak kriteria yang berakibat pada birokratisasi, diskriminasi, dan stigmatisasi lebih lanjut. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan bisa berkolaborasi antar-sektor membuat aparat pemerintah semakin bersikap reaktif daripada proaktif.

    Struktur dan birokrasi yang kaku dan tidak manusiawi; kurang terpadunya kebijakan; kurang terkoordinasinya pendekatan, administrasi, dan penyediaan layanan (termasuk kerja sosial dan praktek antar-profesi) merupakan tiga faktor utama yang menghambat kohesi sosial.

    Dilihat dari perspektif berbeda, hambatan demikian berubah menjadi persyaratan mutlak bagi kohesi sosial, antara lain kebutuhan koordinasi antar-sektoral (pendekatan holistik), keinginan untuk berasosiasi dan memiliki serta beberapa asas yang mendasarinya. Beberapa asas tersebut meliputi resiprositas, saling ketergantungan, dan partisipasi.

    Menurut Canadian Policy Research Centre, beberapa asas tersebut juga merupakan dimensi kohesi sosial, yakni memiliki, inklusi, partisipasi, pengenalan, dan legitimasi. Sementara menurut State of the English Cities thematic reports, lima dimensi kohesi sosial terdiri atas kondisi material, hubungan pasif, hubungan aktif, inklusi, dan kesamaan (equality).

    Kondisi material mencakup pekerjaan, pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kebutuhan dasar manusia merupakan pondasi struktur sosial yang kuat dan merupakan indikator penting bagi kemajuan sosial. Hubungan antara dan dalam komunitas bisa merenggang ketika kebutuhan dasar untuk hidup tidak terpenuhi, antara lain tidak memiliki pekerjaan, mengalami kerasnya hidup, utang, kegelisahan, rendahnya harga diri, sakit-sakitan, kurangnya keahlian, dan kondisi penghidupan yang buruk.

    Hubungan pasif, yang merupakan ajaran dasar kedua bagi terciptanya kohesi sosial, adalah tertib sosial bersama dengan perdamaian dan keamanan. Ajaran kedua ini merupakan stempel bagi masyarakat kota yang stabil dan harmonis.

    Interaksi, pertukaran, dan jaringan yang positif antara individu dan komunitas melalui kontak dan koneksi merupakan sumber potensil bagi suatu wilayah memberikan dukungan satu sama lain bagi orang dan organisasi, informasi, kepercayaan (trust), dan penghargaan dari berbagai jenis. Kondisi ini merupakan bentuk hubungan (sosial) aktif

    Perluasan inklusi sosial atau integrasi orang kedalam lembaga utama (mainstream institutions) dari masyarakat sipil bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki wilayah dan kekuatan berbagi pengalaman, identitas, dan nilai-nilai dari berbagai latarbelakang. Kesamaan (equality) sosial mengacu pada derajat keadilan (fairness) atau disparitas akses terhadap peluang atau lingkungan material seperti pendapatan, kesehatan, atau mutu kehidupan, atau kesempatan hidup di masa depan.

    Peran Media

    Di zaman yang informatif ini, media massa dituntut untuk bisa menarik perhatian publik. Sayangnya, riset latar belakang yang dilakukan oleh orang media bersifat minim. Kejar tayang merupakan alasan utama. Akibatnya, informasi yang kebanyakan diekspose lebih bersifat dangkal, personal dan tergantung subjektivitas reporter, sering mendiskriminasi, dan menstigma.

    Ekspose dan individualisasi sosok-sosok yang sedang disorot media kiranya perlu dikurangi karena sifatnya yang jangka pendek, tidak strategis, dan tidak konstruktif. Media seharusnya menyoroti dan memfokuskan diri pada apa dan bagaimana yang seharusnya kita harus lakukan untuk menciptakan bangsa yang sehat secara fisik dan rohani serta makmur sejahtera, bebas dari rasa lapar dan sakit yang tidak perlu.

    Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

     
  • Virtual Chitchatting 5:48 PM on 2010/07/17 Permalink  

    Politik pembiaran pemerintah Indonesia yang korup 

    Jakarta, 6 July 2010
    My comment:
    after not following corrupted news presented on any mass media, tv, newspapers, internet, i got the chance to read this Kompas. it is a must have to do, just to kill time waiting for my mother taking care the pension administration from my late father’s bank account to my mother’s.

    there are some unspoken words came out of mind:
    pensions of senior citizens: fixed income
    acquainted…. acknowledged …
    anafilaksis
    deforestation
    QC and QA of LPG tube? Pertamina’s CSR
    face or deal your worst DEMONS, NIGHTMARE, ENEMY

    (tempo) magazine tell the inside story, the chronological events in details. ubs whistleblower?
    what if there are some seconds that were not retold by the media? …. corrupted news.

    all is fair in love and war. every war requires the belligerents. included is the means and methods of warfare.
    when one has taken side, conceived, that is HE IS IN WAR … what’s gonna happen then

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 04:36 WIB

    Profesor Achmad Mochtar Tidak Mati Sia-sia

    Kami cuma tulang-tulang berserakan…/Berikan kami arti/Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian
    Chairil Anwar, ”Krawang Bekasi”, 1948

    Potongan ayat-ayat puisi ”Krawang Bekasi” karya Chairil Anwar tahun 1948 seolah berbicara lagi di Ereveld Ancol, Sabtu (3/7) lepas fajar lalu, setelah Georgina Tapiheru memetik gitar akustik sambil menyanyikan ”Gugur Bunga” ciptaan Ismail Marzuki. Ditingkah gerimis tipis, suasana dini hari itu mengiris sunyi.

    Di makam Belanda itu berjajar ratusan nisan para korban eksekusi militer pendudukan Jepang antara 1942-1945. Bukan cuma warga asli Belanda, tetapi juga putra-putra Indonesia. Di antaranya adalah almarhum Prof Dr Achmad Mochtar, yang dipenggal kepalanya tepat 65 tahun lalu: 3 Juli 1945. Upacara sederhana tetapi khidmat untuk memperingati wafat, reputasi, dan jasa-jasa direktur Indonesia pertama Lembaga Eijkman ini.

    Makamnya baru-baru ini ditemukan di Ereveld Ancol setelah puluhan tahun sejarah seolah melupakannya. ”Di tempat ini 65 tahun lalu, Prof Dr Achmad Mochtar—Direktur Lembaga Eijkman—gugur dipancung tentara pendudukan Jepang. Beliau dituduh memimpin tindakan sabotase terhadap Jepang, yakni mencemari vaksin TCD (tifus, kolera, disentri) dengan bakteri dan toksin tetanus. Ia dituduh menyuntikkan vaksin mematikan itu kepada ratusan romusa,” kata Prof Dr Sangkot Marzuki, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dalam renungannya.

    Meluruskan sejarah

    Menurut Sangkot, amat perlu meluruskan sejarah dan merehabilitasi nama baik almarhum Prof Achmad. Ini bukan melulu karena ia adalah direktur Indonesia pertama Lembaga Eijkman, tetapi karena memang tuduhan yang ditimpakan kepada almarhum amat tidak adil.

    Peristiwa tewasnya sekitar 900 romusa (tenaga kerja paksa) Indonesia di wilayah Klender terjadi pada Juli 1944. Atas perintah penguasa Jepang, mereka divaksinasi dengan vaksin TCD produksi Lembaga Pasteur Bandung yang dikuasai Angkatan Darat Jepang—berganti nama menjadi Boeki Kenkyujo. Vaksin yang disimpan di Lembaga Eijkman dibawa militer Jepang ke Klender lalu disuntikkan staf Eijkman dan beberapa dokter dari Jawatan Kesehatan Kota Jakarta. Mereka semua tewas dengan manifestasi keracunan toksin tetanus.

    Prof Achmad, beberapa anggota staf Eijkman, dan dokter Jawatan Kesehatan Kota Jakarta ditangkap Kenpeitai. Mereka disiksa dan dipaksa mengakui kematian para romusa adalah kesalahan mereka. ”Prof Mochtar tahu, tanpa pengakuan, siksaan akan terus berjalan dan hampir pasti akan berakhir dengan kematian mereka. Ia mengakui itu sebagai perbuatannya. Ia mengorbankan nyawa dan reputasinya asalkan sejawat-sejawatnya dibebaskan,” kata Sangkot.

    Betul, rekan-rekannya dibebaskan Januari 1945, sementara Prof Achmad dieksekusi sebulan sebelum Jepang bertekuk lutut kepada tentara Sekutu. Betulkah pihak Jepang ingin menghapus jejak tindakan genosida yang mereka lakukan sendiri?

    Sehari sebelumnya, 2 Juli 2010, majalah Science yang amat bergengsi menurunkan laporan dua halaman: ”History of Science: Righting a 65-Year-Old Wrong”. Di sana terungkap, militer Jepang pada pengujung Perang Pasifik amat butuh vaksin tetanus untuk pasukannya. Tidak mustahil 900-an romusha yang tewas itu dijadikan ”kelinci percobaan” toksisitas racun tetanus. Pada Januari 1945 dokter armada Laut Selatan Kedua, Hirosato Nakamura, menyuntik 17 narapidana Indonesia dengan vaksin tetanus dan 15 orang mati. Mahkamah Penjahat Perang Australia memvonis Nakamura empat tahun penjara. (ij)

    KOMPAS/IRWAN JULIANTO
    Prof Sangkot Marzuki, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta, di belakang nisan dan foto almarhum Prof Achmad Mochtar di Ereveld Ancol, Sabtu (3/7) pagi, didampingi dua cucu almarhum, Monique Hasna Mochtar dan Jolanda Astrid Mochtar.

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/0436048/profesor..achmad.mochtar.tidak.mati.sia-sia
    LEMBAGA EIJKMAN

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 03:47 WIB

    Polisi Tangkap Empat Tersangka Pengoplos

    Jakarta, Kompas – Empat tersangka pengoplos elpiji ditangkap di Kompleks Pertokoan Pinangsia, Blok H13, di Jalan Pangeran Jayakarta, Taman Sari, Jakarta Barat, Senin (5/7). Mereka adalah Saimin (35), Joko (45), Suparno (38), dan Parlan (40).

    Kapolsek Metro Taman Sari, Jakbar, Komisaris Zein Dwi Nugroho menyampaikan ini di Jakarta, Senin. Keempat tersangka memindahkan gas bersubsidi dari tabung gas berukuran 3 kilogram (tabung gas melon) ke tabung gas berukuran 12 kilogram.

    Saat ditangkap, mereka sedang mengoplos gas di sebuah toko milik tersangka Suparno. Dari tempat itu, polisi menyita 37 tabung gas berukuran 12 kilogram.

    ”Ke-37 tabung gas tersebut kami simpan sebagai barang bukti,” ucap Zein.

    Mengutip pengakuan tersangka, Zein mengatakan, praktik oplosan gas ini sudah dilakukan tersangka sejak pemerintah menyubsidi gas lewat gas di tabung melon.

    Zein mengatakan, polisi menjerat keempat tersangka dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ”Ancaman hukumannya lima tahun penjara,” ujar Zein.

    Sebelumnya, tim Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek tiga tempat pengoplosan gas di Tangerang, Banten. Sebanyak 13 orang, termasuk tiga sopir pembawa mobil pikap berisi tabung gas 3 kilogram dan 12 kilogram, diperiksa.

    Ketiga tempat pengoplosan tersebut, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar, ada di Lembang Baru, Sudimara, Ciledug; Jalan AMD Sukabakti, Curug, Kabupaten Tangerang; dan Kampung Monggor, Cisauk, Kota Tangerang Selatan.

    Cara pengoplosan gas yang dilakukan pun sama, memindahkan isi tabung gas 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram. Pemindahan dilakukan dengan menyuntik kedua ujung tabung gas yang dihubungkan dengan selang. (WIN)

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/03472054/polisi.tangkap.empat.tersangka.pengoplos..
    TABUNG GAS

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 03:24 WIB

    Arah Ekonomi Merisaukan

    Perlu Pengawasan dalam Pelaksanaan Kebijakan

    basi. get out from your desk and alwas closed-room.

    Jakarta, Kompas – Kondisi perekonomian nasional jangka panjang kian merisaukan. Program yang dijalankan dengan koordinasi yang buruk antarkementerian dan kepemimpinan yang lemah membuat roh pembangunan untuk rakyat hilang. Jurang masyarakat kaya dan miskin pun melebar.

    Demikian benang merah Forum Sarasehan Ekonom Senior- Ekonom Muda Indonesia yang berlangsung di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (5/7). Sarasehan ini dipandu Prof Dr Soebroto setelah dibuka oleh Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama.

    Ekonom senior yang hadir adalah Adrianus Mooy, Ali Wardhana, BS Muljana, Djunaedi Hadisumarto, Hartarto Sastrosoenarto, JB Sumarlin, Rahmat Saleh, Suhadi Mangkusuwondo, dan ekonom muda Firmanzah (Universitas Indonesia), Prasetyantoko (Universitas Atma Jaya), dan Tony A Prasetyantono (Universitas Gadjah Mada), serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

    Pemerintahan masih harus menuntaskan pekerjaan rumah mereka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dunia usaha masih menghadapi ekonomi biaya tinggi, infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan pasokan energi, ekonomi biaya tinggi, dan kebijakan pusat-daerah yang tidak sejalan.

    Beberapa hal ini sebenarnya bisa diatasi apabila segera diambil keputusan secara cepat dengan landasan yang tepat. Pelaksanaan program yang tidak solid dan penyelesaian persoalan yang berlarut-larut justru semakin memperbesar masalah.

    Terungkap dalam sarasehan bahwa berbagai kebijakan yang tidak solid seperti konversi minyak tanah ke gas dengan sosialisasi buruk mulai menelan korban jiwa. Demikian juga kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai akibat pengurangan subsidi bahan bakar minyak tahun 2005, tetapi pemerintah malah menambah bantuan sosial bagi masyarakat.

    Kehilangan panduan

    Ditekankan juga, kebijakan ekonomi yang disusun dari penjabaran janji kampanye membuat Indonesia kehilangan panduan ekonomi jangka panjang. Program-program yang disusun berorientasi jangka pendek dengan hasil instan.

    Seorang panelis mengungkapkan, pertumbuhan 4,5 persen saat krisis global tahun 2009 seharusnya menjadi momentum Indonesia mencapai pertumbuhan 8 persen tahun 2010. Namun, pemerintah hanya berani menargetkan 6 persen. Malaysia yang perekonomian terpuruk hingga minus kini malah tumbuh 4 persen.

    Para panelis menyadari, situasi perekonomian sekarang sudah berubah dari masa Orde Baru. Padahal, soliditas kebijakan berpadu dengan keputusan yang tegas dan cepat bisa membuat anggota kabinet kompak menjalankan program pemerintah.

    Menurut salah satu panelis, kondisi yang ada menunjukkan Indonesia tidak punya masalah perekonomian jangka pendek. Nilai tukar rupiah relatif stabil, cadangan devisa meningkat, dan ekspor-impor masih berimbang.

    Akan tetapi, semua pertumbuhan ekonomi relatif berjalan tanpa fokus yang jelas. Perekonomian nasional kini lebih banyak bergantung pada ekspor berbasis sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan, tanpa pengembangan industri nilai tambah.

    Dampaknya, Indonesia mengekspor bahan baku ke negara lain yang terus mengembangkan industri mereka. Apabila hal ini terus terjadi, Indonesia akan memiliki perekonomian terjajah dalam 10 tahun mendatang karena hanya bergantung pada impor.

    Amerika Serikat dan China punya cadangan energi dalam jumlah besar, tetapi melarang ekspor. Sementara Indonesia yang berada di urutan ke-16 dunia malah mengekspor sebagian besar energinya.

    Keterbatasan energi membuat investor lama kesulitan mengembangkan kapasitas produksi. Investor baru pun berpikir ulang mewujudkan rencana investasi mereka.

    Kondisi ini membuat pro poor, pro job, dan pro growth tinggal menjadi slogan dan upaya penciptaan lapangan kerja formal baru pun semakin sulit terlaksana.

    Panelis lain menambahkan, anggaran (APBN) pemerintah telah tumbuh dari Rp 400 triliun menjadi Rp 1.200 triliun dalam 6 tahun. Namun, selama periode tersebut lapangan kerja formal justru menciut sehingga jutaan angkatan kerja lama dan baru harus masuk ke lapangan kerja informal.

    Dari 113,83 juta angkatan kerja per Agustus 2009, hanya 29,11 juta orang yang bekerja di sektor formal. Karena itu, pemerintah dan perbankan harus segera memerhatikan sektor usaha kecil dan menengah.

    Pengawasan

    Kebijakan pemerintah saat ini tidak ada yang salah. Namun, masalahnya adalah pelaksanaan dari kebijakan itu.

    Program Bimbingan Masyarakat (Bimas) yang sukses meningkatkan produktivitas pertanian pangan masa Orde Baru bisa berjalan berkat pengawasan ketat. Seusai mengumumkan program Bimas, Menteri Koordinator Ekuin Widjojo Nitisastro setiap hari menelepon para menteri dan pejabat terkait untuk memastikan program terlaksana dengan baik.

    Pemerintah pusat, walau telah membentuk koalisi, kini masih kewalahan mengawasi program di daerah. Anggota legislatif pun berperan melebihi eksekutif.

    Anggota DPR tak lagi sebatas membahas program kerja pemerintah, tetapi turut terlibat membahas formulir A3 yang sudah sangat teknis rinci.

    Situasi telah berbeda berkat demokrasi dan otonomi daerah. Namun, harus ada pemisahan jelas antara eksekutif dan legislatif agar tidak rancu dalam menjalankan fungsi masing-masing.

    (HAM)

    KOMPAS/LASTI KURNIA
    Forum Sarasehan Ekonom Senior-Ekonom Muda Indonesia yang diselenggarakan harian umum Kompas di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (5/7). Hadir pada acara tersebut Dr Firmanzah, Dr Prasetyantoko, Ir Hartarto Sastrosoenarto, Dr Tony A Prasetyantono, Sofjan Wanandi, Prof Dr Adrianus Mooy, Drs Rahmat Saleh, Prof Dr Ali Wardhana, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, Prof Dr Soebroto, Prof Dr BS Muljana, Prof Dr JB Sumarlin, Prof Dr Suhadi Mangkusuwondo, dan Dr Djunaedi Hadisumarto.
    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/03242326/arah.ekonomi.merisaukan

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 04:42 WIB

    Jebakan detailing Investasi

    Ahmad Erani Yustika

    there are terms that the writer should address in he wants to write an article:

    investments in: productive, consumptive, trading
    brain-drain vs regional growth
    sosialisme?

    sources of economic growth: productive sector or consumptive sector?

    Pemerintah sejak 2010-2014 ini menargetkan investasi sebesar Rp 2.000 triliun per tahun. Jumlah itu merupakan kebutuhan minimum agar perekonomian bisa dipacu sekitar 7 persen tiap tahun.

    Namun, di balik itu tidak pernah ditanyakan secara kritis, investasi sebanyak itu dialokasikan untuk sektor apa, di mana lokasinya, siapa pelakunya, insentifnya seperti apa, apa sasarannya, dan lain sebagainya. Akibat tidak jelasnya orientasi pembangunan dan investasi yang diselenggarakan itu, maka sebetulnya tanpa disadari investasi yang dilakukan selama ini justru banyak menimbulkan masalah ketimbang manfaat. Pemerintah menganggap pekerjaan selesai apabila target kuantitatif investasi telah dipenuhi dan besaran pertumbuhan ekonomi sudah dicapai. Padahal, di balik pencapaian tersebut sebetulnya meninggalkan banyak luka yang tidak pernah dicari obatnya selama ini. Akibatnya, sekian banyak penyakit ekonomi dan sosial justru muncul akibat investasi yang salah arah.

    Ketimpangan dan kepemilikan

    Data yang jarang dilansir dan dibuka secara resmi menunjukkan, investasi yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir membuat kita miris. Pertama, 91,23 persen investasi berlokasi di Pulau Jawa, 6,79 persen di Sumatera, dan sisanya (2 persen) disebar ke daerah-daerah lain. Pola ini telah berjalan lama dan tidak ada tanda-tanda bakal berakhir. Kedua, sekitar 82 persen dari total investasi berbentuk penanaman modal asing (PMA) dan kurang dari 18 persen penanaman modal dalam negeri (PMDN).

    Ketimpangan ini kian memburuk dari tahun ke tahun sebab pada tahun 2000 kontribusi PMDN masih 32 persen dan PMA 68 persen. Ketiga, investasi di sektor sekunder sebesar 78,15 persen, tersier 13,21 persen, dan 8,61 persen di sektor primer. Artinya, kegiatan investasi di Indonesia hanya menyantuni ”kaum pedagang” dan bukan gerombolan produsen yang akan membantu kegiatan di industri (pengolahan) atau jasa. Itulah data-data yang mencemaskan berkenaan dengan investasi yang telah dijalankan selama ini.

    Dengan pola semacam itu menjadi tidak aneh apabila pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi semakin timpang. Pembangunan infrastruktur (jalan tol, jembatan, listrik, pelabuhan, dan lain-lain) dikonsentrasikan di Pulau Jawa sehingga para investor memilih Jawa sebagai lokasi investasi. Implikasinya, kegiatan ekonomi terpusat di sini. Semua orang terbaik di daerah berduyun-duyun ke Jakarta (dan daerah sekitarnya) untuk menjemput kesempatan ekonomi. Di luar Jawa, yang tertinggal hanya warga ”kelas dua” dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas. Mereka itu memperebutkan kue ekonomi yang kecil dengan imbalan yang terbatas pula. Situasi itu menyebabkan pembangunan di daerah tidak bisa diakselerasi sehingga di daerah tidak hanya dikendalai oleh modal yang cekak dan investor yang enggan datang, tetapi juga keterbatasan kualitas manusia. Hasilnya, pembangunan kian tertinggal dibandingkan dengan Pulau Jawa. Makna otonomi daerah pun menjadi menguap.

    Aspek lainnya, pemerintah menganggap remeh soal pemilik investasi. Pada umumnya, pemerintah berlindung di balik ”dunia tanpa batas” untuk menutupi ketidaksanggupan memfasilitasi dan menciptakan pelaku ekonomi domestik. Lebih dari itu, kuat terpatri di pikiran pengambil kebijakan bahwa ”tidak penting warna kucingnya, yang prinsip bisa menangkap tikus”. Dengan kata lain, buat mereka tidak masalah investasi itu dalam bentuk PMA atau PMDN, yang pokok investasi itu bisa membuka lapangan kerja.

    Filosofi ini kelihatannya masuk akal, tetapi menjadi bermasalah jika ditelan mentah-mental dalam konteks pengelolaan ekonomi nasional. Bayangkan, dari dulu semua negara berjuang untuk menguasai sumber daya ekonomi (dengan cara apa pun) karena mereka sadar dengan penguasaan sumber daya ekonomi itu nisbah terbesar kesejahteraan akan jatuh ke tangannya. Jadi, kalau sumber daya ekonomi yang dimiliki justru kita berikan kepada negara (orang) lain, maka sama halnya dengan menyerahkan kesejahteraan kepada pihak lain tersebut.

    Konstruksi kesejahteraan

    Dengan deskripsi dan pijakan semacam itu, maka sebetulnya situasi investasi ini sudah sangat mencemaskan. Paling tidak terdapat tiga level investasi penting yang perlu kita selamatkan. Pertama, investasi sebagian besar harus diarahkan ke sektor primer (pertanian) dan sekunder (industri pengolahan). Kedua, sektor itu dijadikan satu paket sehingga pertumbuhan satu sektor akan memicu perkembangan sektor lainnya. Jika ini dilakukan, bukan hanya penyerapan tenaga kerja yang didapat, tetapi juga nilai tambah.

    Tentu saja, aspek lingkungan harus dipertimbangkan agar pembangunan itu dapat berkesinambungan. Kedua, investasi harus dijadikan instrumen pemerataan pembangunan (wilayah), dan bukan sebaliknya. Konsekuensinya, lokasi investasi harus disebar ke semua wilayah secara proporsional. Ketiga, penguatan investor domestik harus mulai dirintis. PMA harus ditempatkan sebagai pelengkap dan bukan sebagai sumber investasi utama. Sekian peta jalan seyogianya perlu direntangkan untuk memperbesar partisipasi pelaku ekonomi domestik dalam melakukan investasi.

    Tentu saja untuk menuju ke arah sana perlu kebijakan teknis yang sangat banyak dan bakal melalui jalan yang terjal. Pemerintah tidak boleh lagi melihat investasi sebagai deretan angka-angka kuantitatif, misalnya nilai dan jumlah proyek yang disetujui atau direalisasi. Fokus kepada aspek kuantitatif tersebut terbukti lebih banyak menjebak bangsa ini ketimbang membawa berkah.

    Seluruh kementerian (ekonomi) dan DPR perlu membahas soal ini secara serius agar pembangunan nasional bisa diselamatkan. Investasi merupakan hulu ekonomi yang akan menentukan bagaimana konstruksi hilir kesejahteraan ekonomi. Jika hulu ekonomi terpusat pada wilayah, sektor, dan pemain tertentu, format kesejahteraan juga akan mengerucut ke alamat para pemain-pemain tersebut.

    Situasi memang sudah begitu rumit, tetapi belum sama sekali terlambat. Semoga komitmen yang utuh dari pemerintah bisa menyelamatkan pembangunan negeri ini.

    Ahmad Erani Yustika Direktur Eksekutif Indef; Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/04423155/jebakan.investasi.

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 04:41 WIB

    Lenyapnya Kasus Bank Century

    Hifdzil Alim

    trace the money! where it flows. who became the recipients.

    Apa kabar kasus Bank Century? Skandal yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun dan menyeret pejabat tinggi negara itu kini lamat-lamat mulai redup, lenyap, tak membekas.

    Sinyal lenyapnya kasus Bank Century didapatkan tatkala para penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan kepolisian menggelar rapat dengan tim pengawas kasus Bank Century bentukan DPR. KPK, misalnya, setelah memeriksa 31 orang dari Bank Indonesia, 39 orang dari Bank Century, 11 orang dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 2 orang dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 1 orang dari Bapepam, dan 12 orang lainnya, menyatakan untuk sementara tak ditemukan indikasi korupsi di kasus Bank Century (Kompas, 9/6).

    Lima pelanggaran

    Agak mengherankan jika menilai tak ada indikasi korupsi di kasus Bank Century sebab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemegang kuasa memeriksa keuangan negara menemukan ada dugaan pelanggaran hukum. BPK pun mengundang KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian (14/12/2009) pada presentasi temuannya.

    BPK mencatat lima pelanggaran hukum di kasus Bank Century. Pertama, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BPMK) melalui pemberian surat-surat berharga (SSB) yang bernilai rendah. Aturan hukum yang berpotensi ditubruk adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus Bank Century, dan pihak terkait melalui pemberian kredit, seperti letter of credit fiktif.

    Ketiga, kebijakan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No 10/26/PBI/ 2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang menentukan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang harus dimiliki oleh Bank calon penerima FPJP adalah 8 persen. Padahal, CAR Bank Century minus. Diduga, ada rekayasa untuk membuat CAR Bank Century menjadi positif dan di atas 8 persen.

    Keempat, potensi pelanggaran terhadap Perppu No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Kelima, penyerahan Bank Century ke LPS pada 21 November 2008 dinilai oleh BPK tidak mempunyai landasan hukum.

    Dokumen lima temuan pelanggaran BPK tersebut sudah berada di tangan lembaga penegak hukum karena BPK mengundang mereka untuk melihat dan mendengarkan paparannya secara langsung, tahun lalu. Apakah penegak hukum tak menelaah dengan sungguh-sungguh lima pelanggaran tersebut?

    Selain itu, pelanggaran FPJP dan penyertaan modal sementara (PMS) Bank Century juga sudah diperiksa secara politik. Melalui hak angket, Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century memanggil pihak-pihak terkait kasus Bank Century. Hasilnya, pada sidang paripurna (3/3), 325 anggota DPR dengan menepis 212 anggota yakin bahwa kebijakan menyelamatkan Bank Century adalah salah, melanggar aturan hukum.

    Pemeriksaan keuangan BPK serta pemeriksaan politik DPR berpendapat sama, ada pelanggaran dalam kasus Bank Century. Lalu, kenapa pemeriksaan hukum menyatakan berbeda (meskipun sementara) bahwa tak ada pelanggaran atau tak ditemukan indikasi korupsi di Bank Century. Atau untuk pertanyaan kelembagaan yang ekstrem, apakah BPK keliru melakukan audit investigatif terhadap Bank Century sehingga penegak hukum sampai saat ini belum menemukan pelanggaran hukum terhadap kasus Bank Century. Jika demikian, kasus Bank Century benar-benar akan lenyap.

    Katakanlah kasus Bank Century lenyap, pertanyaannya kemudian, apakah lenyapnya karena hanya tak ditemukan indikasi pelanggaran hukum semata? Tidak!

    Kuasa politik

    Ada tekanan kuasa politik yang menggurita. Konstelasi politik belakangan sepertinya menunjukkan ada indikasi transaksional dalam pelenyapan kasus Bank Century. Sebut saja, misalnya, ”hengkangnya” mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Bank Dunia dan menguatnya posisi Aburizal Bakrie dengan jubah ketua harian Sekretariat Gabungan Koalisi. Ketika Sri Mulyani meletakkan jabatannya, sikap partai yang dipimpin Bakrie melunak. Terkesan, Sri Mulyani dikorbankan untuk memperlambat dorongan politik terhadap pembongkaran kasus Bank Century. Tak berselang lama, kasasi Dirjen Pajak atas pemeriksaan pajak anak perusahaan milik Bakrie ditolak oleh MA. Seperti ada transaksi kuasa politik di sini.

    Kuasa politik memungkinkan individu ataupun kelompok kekuasaan mengambil keuntungan besar secara melawan hukum sekaligus mengamankan propertinya. Rohini Pande dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, dalam kajiannya berjudul Understanding Political Corruption in Low Income Countries (2007), misalnya, memaparkan minimal tiga tindakan yang dilakukan oleh individu pemegang kuasa politik untuk mengeksploitasi kuasa politiknya, pertama, mencuri sumber daya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menjarah dana masyarakat atau memanfaatkan posisinya sebagai regulator kebijakan ekonomi atau melakukan suap. Kedua, melakukan korupsi di proses pemilihan umum dengan membeli suara, mengontrol media, dan membatasi informasi bagi publik. Ketiga, menyimpangi alokasi (misallocate) sumber daya publik dengan memilih target khusus untuk kelompoknya.

    Kajian Pande memberikan gambaran bahwa dominasi kuasa politik apalagi bila dikawinkan dengan kekuatan ekonomi, akan dengan mudah mengenyampingkan hukum, bahkan pun memberikan tekanan kepada penegak hukum agar tidak mengutak-atik kasus yang sedang membelit pemegang kuasa politik. Pendek kata, kuasa politik dapat membuat kasus Bank Century lenyap by design, bukan semata tak ditemukan indikasi korupsi.

    Boleh jadi, SKPP Bibit-Chandra, pengamanan terhadap dugaan terlibatnya beberapa petinggi Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam skandal mafia perpajakan adalah bagian dari barter politik untuk melenyapkan kasus Bank Century, yang selanjutnya dapat menyelamatkan kepentingan rezim politik yang lebih besar. Dan, bukankah semua mungkin dalam lingkaran kuasa politik?

    Agar kasus Bank Century tak lenyap, mau tak mau, kuasa politik harus disingkirkan. Kemudian menitipkan asa ke para penegak hukum, khususnya KPK, sekaligus membuktikan independensinya dalam mengusut kasus Bank Century. Selebihnya, biarlah Tuhan yang mengurusnya.

    Hifdzil Alim Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/04410273/lenyapnya.kasus.bank.century

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: