Updates from August, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 2:52 AM on 2011/08/22 Permalink
    Tags: 36 butir-butir Pancasila, 45 butir-butir Pancasila, adab, ajaran kebaikan, ajaran moral, ajaran teokrasi, akhlak, akidah, all is fair in love and war, consequentialism, conviction, deontologi, dogmatisasi pancasila, ekaprasetia pancakarsa, etika kebaikan, etika pragmatis, fanatisme, garis-garis besar haluan negara, gbhn, ibadah, indoktrinasi pancasila, Inpres No.12/1968, keyakinan, kutu loncat, moral virtue, mpr, p4, pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, pragmatic ethics, rekonsiliasi politik, semangat jihad, Tap MPR No.I/2003, Tap MPR No.II/1978, Tap MPR No.V/1988, Tap MPR No.XII/1998, Tap MPR No.XVIII/1998, tap mpr sapu jagat, taqlid, the ends justify the means, virtue ethics   

    Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka 

    Jakarta, 21 Agustus 2011

    Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka

    oleh Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Warisan Pendudukan Jepang

    Serangan Jepang ke Honolulu, Hawaii, per 7 Desember 1941, di hari minggu pagi, mengawali Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik. Di Eropa, Perang Dunia II dimulai Hitler per 1 September 1939. Di saat yang sama, Jepang juga merangsek ke Hong Kong, Filipina, dan Malaya.

    Tujuan serangan ke Hawaii adalah guna mencegah armada perang AS bisa segera membantu negara-negara yang diserang Jepang. Tarakan merupakan wilayah Hindia Belanda yang pertama kali dikuasai Jepang per 11 Januari 1942. Wilayah selanjutnya mencakup Minahasa, Sulawesi Timur, Balikpapan, Ambon; Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Bali di bulan Februari; Banten, Indramayu (Tayu-Juana), Kragan (Rembang-Tuban); Batavia, dan terakhir Bandung (8 Maret 1942).

    Belanda yang merupakan bagian dari pasukan sekutu, menyatakan perang dengan Jepang di wilayah Asia Pasifik dalam front A-B-C-D (American, British, Chinese, Dutch), 5 jam sesudah Hawaii dibombardir Jepang. Wij zijn in oorlog met Japan, kita berperang dengan Jepang, demikian pernyataan lewat radio oleh AWL Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Gubernur Hindia Belanda kala itu.

    Dengan mengandalkan front A-B-C-D, pernyataan tersebut menjadi gertak kosong tanpa arti ketika satu-persatu kekuatan sekutu dengan mudah dapat ditaklukan Jepang. Benteng Inggris yang berlokasi di Singapura dan terkuat di Asia Tenggara jatuh per 15 Februari. Sisa Angkatan Laut Sekutu dimusnahkan di Laut Jawa pada akhir Februari. Jendral Ter Poorten, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Sekutu di Jawa, menyerah tanpa syarat per 9 Maret 1942. Gubernur Hindia Belanda dibuang ke luar Jawa.

    Rakyat Indonesia tidak menyangka akan secepat, sesingkat, dan semudah itu hancurnya perlawanan penjajah Belanda terhadap invasi dan agresi Jepang. Penjajah Belanda praktis tidak melakukan perlawanan yang berarti terhadap Jepang. Di kampungnya sendiri, Negeri Belanda harus takluk terhadap agresi Jerman pada tahun 1940.

    Asia Tenggara yang dibawah komando Panglima Besar (Nanpoo Gun) berpusat di Saigon. Pendudukan Jepang membagi wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara atas 3 wilayah, yakni:

    1. Pemerintahan Batavia yang menguasai Jawa-Madura dibawah Pemerintahan Angkatan Darat (Rikugun).
    2. Wilayah Sumatera yang berpusat di Bukittinggi berada dalam Rikugun Melayu (Sumatera dan Melayu) yang berpusat di Singapura.
    3. Pemerintahan Angkatan Laut (Kaigun) di Makassar yang menguasai wilayah Borneo, Bali, sampai Irian.

    Warisan Jepang atas pendudukannya di Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

    1. Pengakuan terhadap nama Indonesia menggantikan nama Hindia Timur.
    2. Pengakuan terhadap bahasa Indonesia, ketimbang bahasa Melayu.
    3. Pengakuan terhadap orang/bangsa Indonesia, ketimbang inlander, pribumi.
    4. Pengakuan terhadap wilayah Indonesia adalah wilayah bekas Hindia Belanda (Jenderal Terauchi).
    5. Menetapkan hari Jumat sebagai hari kerja setengah hari.
    6. Tersiapkannya jiwa dan semangat serta dasar dan tujuan bagi bangsa dan negara Indonesia yang ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan.
    7. Tercetuskannya istilah Pancasila, UUD 1945 dan Pembukaannya.

    Indoktrinasi Pancasila

    Menyimak pengakuan Soekarno di berbagai kesempatan, tanggal 1 Juni 1945 bukanlah hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya istilah Pancasila.

    Sila

    Muh. Yamin, 19450529

    Soekarno, 19450601

    1

    Peri Kebangsaan

    Kebangsaan Indonesia

    2

    Peri Kemanusiaan

    Internasionalisme atau peri-kemanusiaan

    3

    Peri Ke-Tuhanan

    Mufakat atau demokrasi

    4

    Peri-Kerakyatan (Permusyawaratan, Perwakilan, Kebijaksanaan)

    Kesejahteraan sosial

    5

    Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

    Ketuhanan yang berkebudayaan

    Menurut Soekarno, aku tidak mencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pancasila telah lama tergurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu corak karakter bangsa Indonesia. Menurut PPKI, Soekarno tidak mementingkan kata-kata, melainkan jiwa dari perumusan lima dasar itu yang berbeda dengan perumusan lima sila yang dimajukan pada 1 Juni 1945.

    Hal ini berbanding terbalik dengan Soeharto, yang mengukuhkan susunan kata per kata pada tata urutan dan rumusan sila-sila dalam Pancasila, berdasarkan Inpres No.12/1968, yakni:

    1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
    2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
    3. Persatuan Indonesia.
    4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
    5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Sepuluh tahun kemudian, Soeharto mensahkan doktrinasi Pancasila melalui Tap MPR No.II/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).


    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA

    Menimbang:

    a. bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

    b. bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan, dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya P4.

    c. bahwa oleh karena itu, MPR yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 berpendapat perlu adanya Ketetapan MPR tentang P4.

    Mengingat:

    1. Pembukaan dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

    2. Keputusan-keputusan MPR-RI No.1/1977; No.3/1977; No.4/1977; No.1/1978; dan No.2/1978.

    3. Ketetapan MPR-RI No.1/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No.2/1977.

    Memperhatikan:

    1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang P4 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

    2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 semasa Sidang Umum MPT bulan Maret 1978

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    KETETAPAN MPR RI tentang P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

    Pasal 1

    P4 ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

    Pasal 2

    P4 dituangkan dalam rumusan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami maknanya, disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
    BAB I:      Pendahuluan
    BAB II:     P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)
    BAB III:    Penutup

    Pasal 3

    Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

    Pasal 4

    P4 ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

    Pasal 5

    Menugaskan kepada Presiden sebagai Mandataris atau Presiden bersama-sama DPR untuk mengusahakan agar P4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pasal 6

    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 22 Maret 1978.

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA

    Ketua              :    Adam Malik
    Wakil Ketua    :    Mashuri, SH
    Wakil Ketua    :    KH Masjkur
    Wakil Ketua    :    R. Kartidjo
    Wakil Ketua    :    H. Achmad Lamo
    Wakil Ketua    :    Mh. Isnaeni


    Lampiran

    Naskah
    P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)

    I. Pendahuluan

    Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan rakyat Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia kepada Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban kelangsungan hidupnya.

    Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

    Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa, yang telah diuji kebenaran, keampuhan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan mana pun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

    Menyadari bahwa untuk kelestarian keampuhan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

    Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

    Untuk memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila diperlukan suatu pedoman, yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.

    P4 itu dituangkan dalam rumusan yang sederhana dan jelas, yang mencerminkan suara hati nurani manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan yang mampu secara terus-menerus menggelorakan semangat serta memberikan keyakinan dan harapan akan hari depan yang lebih baik, sehingga pedoman itu dapat mudah diresapi, dihayati, dan diamalkan.

    II. P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

    Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam:

    1. hidup manusia sebagai pribadi,
    2. hubungan manusia dengan masyarakat,
    3. hubungan manusia dengan alam,
    4. hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain,
    5. hubungan manusia dengan Tuhannya,
    6. mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

    Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

    Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

    Untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila secara bulat dan utuh menggunakan pedoman sebagai berikut:

    1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

    Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

    Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

    2. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa salira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

    Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-banga lain.

    3. SILA PERSATUAN INDONESIA

    Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

    Menempatkan kepentingan negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa, apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada Tanah Air dan Bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa.

    4. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

    Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan Masyarakat.

    Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

    Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

    Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

    5. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    Dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

    Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

    Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian, ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

    Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

    Demikianlah dengan ini ditetapkan P4 yang dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa.

    Ekaprasetia, karena P4 ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

    Kesadaran akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa.

    III. PENUTUP

    Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

    Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

    Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

    Demikianlah manusia dan bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila serta penuh gelora semangat membangun masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur.

    Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyertai pelaksanaan Pedoman ini.


    Penjelasan atas Bab II angka 1

    Dengan rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada Bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama dan suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

    Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan.


    36 Butir-butir Pancasila

    Kristalisasi P4 tersebut dinyatakan dalam 36 butir-butir Pancasila. Tetapi bila dihitung-hitung, bukannya 36 butir melainkan 37 butir. Beberapa sumber bahkan menjadikan butir-butir tersebut menjadi 35 butir. Mana yang benar?

    Menurut pendapat penulis, kalau ditelaah lebih lanjut, butir-butir Pancasila tersebut malah bisa lebih dari 37. Tafsir, penjelasan, uraian atau apa pun namanya, lampiran Tap MPR No. II/1978 tersebut merupakan naskah P4 yang mencoba mendeskripsikan terhadap apa yang dimaksud dengan P4 menurut setiap sila dalam Pancasila.

    Hal ini dibantah kerasa dalam Pasal 1 dari Tap MPR No.II/1978, yang menyatakan dengan tegas bahwa P4 bukan merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

    Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

    Hasil karya dan kerja MPR ini seperti orang-orang buta yang mendeskripsikan gajah menurut apa yang mereka pegang. Soekarno sebagai pencetus istilah Pancasila saja tidak perduli dengan urutan dan susunan kata per kata dalam Pancasila. M. Yamin sendiri pernah menyangkal kristalisasi Pancasila ke dalam 5 kata yang dia sampaikan pada rapat BPUPKI tertanggal 29 Mei 1945.

    A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    2. Hormat menghaormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
    3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
    4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

    B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persmaan kewajiban antara sesama manusia.
    2. Saling mencintai sesama manusia.
    3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
    4. Tidak semena-mena terhadap orang lain
    5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
    6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    C. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamtan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
    2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
    3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
    4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
    5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

    D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

    1. Mengutamakan kepentinagn negara dan masyarakat
    2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingn bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
    5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
    6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    8. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

    E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
    2. Bersikap adil
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak-hak orang lain.
    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
    6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
    7. Tidak bersifat boros
    8. Tidak bergaya hidup mewah
    9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
    10. Suka bekerja keras.
    11. Menghargai hasil karya orang lain.
    12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

    45 Butir-butir Pancasila

    Tap MPR No.II/1978 tentang P4 dibatalkan sekali lagi berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tap MPR No.I/2003 bersifat sapu jagat karena ‘kesaktiannya’ membreidel seluruh Tap MPR yang dinilai tidak sejalan dengan era dan tuntutan reformasi.

    Berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tersebut, menurut beberapa sumber yang sangat tidak bisa dipercaya, 36 butir-butir Pancasila kemudian berkembang menjadi 45 butir-butir Pancasila. Berdasarkan penelusuran penulis tentang Tap MPR No.I/2003, kata Pancasila ada disebutkan dalam pasal 6 seperti berikut:

    (Sebanyak 104) Tap MPRS dan Tap MPR yang disebutkan di bawah ini merupakan Tap MPRS dan Tap MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

    52. Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa).

    84. Tap MPR No.V/1988 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

    90. Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998.

    91. Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

    Seperti yang pernah penulis sebutkan, perspektif orang-orang buta tersebut –yang mencoba menginterpretasi Pancasila ke dalam pernyataan-pernyataan dogmatis yang kosong, tidak ilmiah, tidak sistematis– semakin berkembang setelah mereka mendapat pegangan baru terhadap bentuk tubuh gajah yang lain.

    A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
    6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
    7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

    B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
    3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
    4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
    5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
    6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
    7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
    10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    C. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
    3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
    4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
    5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
    6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
    7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

    D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /PERWAKILAN

    1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
    2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
    5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
    6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
    7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
    10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

    E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
    2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak orang lain.
    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
    6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
    7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
    8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
    9. Suka bekerja keras.
    10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
    11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

    Berakhirnya Era Indoktrinasi Pancasila

    Era indoktrinasi Pancasila berakhir menyusul tumbangnya kepemimpinan orde baru digantikan dengan orde reformasi yang kebablasan dalam hal liberalisme dan individiualisme yang sarat dan sangat kapitalistik. Produk hukum yang memberangus dogmatisasi Pancasila adalah Tap MPR No.12/1998 dan Tap MPR No.18/1998, dan yang terakhir adalah Tap MPR No.I/2003.

    Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

    Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MPR RI,

    Menimbang:

    a. bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara.

    b. bahwa Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, perlu dicabut.

    c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Tap MPR untuk mencabut Tap MPR No.II/1978 tersebut dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

    Mengingat:

    1. Pasal 1, 2, dan 3 dari UUD 1945.

    2. Tap MPR No.I/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Tap MPR No.I/1998.

    Memperhatikan:

    1. Keputusan Pimpinan MPR No.10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR.

    2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 yang membahas Rancangan Tap MPR tentang Pencabutan dan Penggantian Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

    3. Putusan Rapat Paripurna Ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998.

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    Tap MPR tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

    Pasal 1

    Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

    Pasal 2

    Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Pasal 3

    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta,
    Pada Tanggal 13 November 1998

    MPR RI,

    Ketua          :    H. Harmoko
    Wakil Ketua    :    Hari Sabarno, S.Ip., M.B.A., M.M.
    Wakil Ketua    :    Dr. Abdul Gafur
    Wakil Ketua    :    H. Ismail Hasan Metareum, S.H.
    Wakil Ketua    :    Hj. Fatimah Achmad, S.H.
    Wakil Ketua    :    Poedjono Pranyaoto


    Tinjauan Reflektif Kehampaan MPR

    Tap MPR No.I/2003 merupakan karya dan sidang tahunan terakhir bagi MPR. Dasar utamanya adalah pertimbangan jadwal pelantikan anggota DPR dan DPD yang dihasilkan dalam pemilu nasional maupun pilkada. Efisiensi anggaran dan risiko politisasi merupakan reasoning yang lain.

    Pertimbangan legal lainnya adalah struktur, hierarki, posisi, ketatanegaraan produk hukum MPR yang tidak lagi bisa menerbitkan Tap yang bersifat regeling (mengatur). Penerbitan Tap merupakan kewenangan turunan dari menetapkan GBHN. Amandemen terhadap UUD 1945 membuat MPR tak lagi memiliki kewenangan menetapkan GBHN.

    Sidang Tahunan MPR 2003 merupakan upaya konsolidasi dan penegakkan demokrasi di Indonesia karena bertujuan meninjau seluruh produk MPR sepanjang  sejarahnya. Dana ratusan milyar sudah dianggarkan untuk ‘dihabiskan’ demi perbaikan bangunan politik dan ketatanegaraan.

    Berbagai kemegahan dan kemewahan dalam ritual MPR menjadi tanpa arti dan penuh kesia-siaan, mubazir, dan boros, ketika masyarakat menyaksikan secara langsung betapa banyaknya bangku kosong. Kalau pun bangku sidang terisi, para wakil rakyat yang gila hormat banyak yang tidur, asyik sendiri, browsing, sms-an, BB-an, bahkan menonton video porno. Mereka tidak menghiraukan apa yang sedang dibicarakan selama sidang berlangsung.

    Kelesuan Sidang Tahunan MPR tersebut merefleksikan minimnya semangat reformasi yang nyata di kalangan wakil rakyat yang haus penghormatan. Di tahun 2003, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang amat berkuasa dan lebih berkuasa atas presiden. Walau MPR tetap merupakan simbol wakil rakyat secara kolektif, MPR telah kehilangan legitimasi sebagai lembaga sarat social trust dan public respect.

    Semangat reformasi harus berhadapan dengan tokoh-tokoh masa lalu yang masih kuat secara politik, finansial, dan jaringan. Mereka berpotensi melakukan perlawanan habis-habisan bila dibawa ke pengadilan. Di banyak negara, tokoh-tokoh politik yang terlengserkan banyak yang mengacaukan negara dengan memobilisasi para simpatisan, kader, dan pendukung, baik secara terbuka maupun secara terselubung.

    Kedamaian dan tertib hukum bisa semakin jauh tercapai. Upaya penegakan hukum melalui sistem pengadilan dilakukan secara sangat selektif alias tebang pilih dan tentu dilaksanakan setengah hati. Kesalahan politik di masa lalu tidak dilupakan tetapi dianggap bersifat kolektif, bisa dimaafkan, dan bisa diampuni oleh pemerintah atas nama negara (national pardon, amnesty) yang ingin melakukan rekonsiliasi politik.

    Pancasila yang sangat diagung-agungkan sebagai moral bangsa, nilai-nilai dan perjanjian luhur bangsa, pedoman hidup, dan lainnya menjadi pepesan kosong yang tiada arti ketika harus berhadapan dengan kepentingan politik yang sangat mendewakan tujuan dan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan.

    Ough, itu dia semangat individualisme dan komunisme, lawan berat moral Pancasila yang sangat ditakuti dan digembar-gemborkan Soeharto. Dalam politik, tidak ada yang abadi, melainkan kepentingan orang yang sedang berpolitik. All is fair in love and war. The ends justify the means. The Machiavellians.

    Ajaran moral tersebut dipelajari sebagai subjek tersendiri pada pendekatan consequentialism. Konsekuensi prilaku seseorang merupakan basis utama suatu penilaian atas kebenaran suatu prilaku. Tiga pendekatan lainnya adalah deontologi, etika kebaikan (virtue ethics), dan etika pragmatis (pragmatic ethics) alias fenomena kutu loncat.


    Catatan Ringkas

    Tulisan ini dimulai dengan tujuan sebagai background research guna menganalisa Pancasila, mulai dari kelahirannya sebagai suatu istilah tersendiri sampai menjadi suatu moral yang didogmatisasi dan terabaikan. Tujuan jangka panjang moral Pancasila adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Tujuan jangka pendeknya adalah untuk memenangkan pemilu yang akan datang dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan partai politik dan para pejabat teras di partai berkuasa maupun di kementertian melalui praktek mark-up, legalisasi alokasi dana dan anggaran APBN.

    Kasus M. Nazaruddin dari Partai Demokrat membuktikan telah terwujudnya demokrasi di Indonesia yang sangat kapitalistik, liberal, dan individualistis. Hidup klas penguasa. Hidup partai berkuasa. Berjayalah terus wahai partai berkuasa dan klas penguasa, di dunia dan di neraka.


    Catatan Penutup

    Sekian puluh tahun yang lalu penulis pernah mencoba mencari buku yang eksklusif membahas tentang moral, akhlak, ajaran kebaikan, ala Indonesia, bahkan di toko buku terbesar di Asia Tenggara. Penulis tidak pernah menemukan apa yang penulis idamkan, kecuali ajaran moral, adab, ibadah, akidah, keyakinan, conviction yang sifatnya ritual, rutin, dan mengagungkan dalil naqli (ajaran teokrasi).

    Tidak ada yang salah memang dengan ajaran teokrasi. Kendala terbesar adalah minimnya pemahaman yang sifatnya prinsipil, logis, universal, dan perseptif bagi banyak kalangan yang dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi taqlid kepada sesuatu yang nisbi dan subjektif. Persepsi dipelintir menjadi ajaran mujahidin, semangat jihad dengan fanatisme yang sempit dan fundamental wahabian.

    Bila kita telaah keberadaan kita sebagai makhluk individu yang terbentuk dari air mani yang berkembang menjadi darah, untuk kemudian menjadi daging, urat, dan tulang; kita akan segera tersadar bahwa kita memiliki sistem biologika tubuh yang terus menerus mengalami transformasi, untuk tidak dikatakan bermutasi atau ber-evolusi.

    Sistem tubuh (body system) tersebut berkembang sejalan sistem kejiwaan seseorang (psychological system) sebagai manusia individu. Dalam perkembangannya, lingkungan fisik dan sosial (milieu) seseorang tersebut membentuk cara berpikir tersendiri (mind system), bersikap, berprilaku, dan berinteraksi dengan lingkungan tempat dimana dia tinggal dan menetap (psychosocial).

    Siklus penciptaan manusia yang terus berulang selama manusia ada, sekian ratus ribu tahun, sebenarnya merefleksikan kejadian manusia itu sama di mana saja dan kapan saja. Yang membedakannya cuma nama tempat dan nama pelaku orangnya saja. Bukankah Al-Quran telah menyuarakannya dalam QS-2:66, QS-3:140, dan seterusnya.

    Mulailah dengan iktikad, niat yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mencapai yang lebih baik, dengan berlaku seadil-adilnya, etis, dan segala macam adab yang baik. Ajaran teokrasi lagi.

     
  • Virtual Chitchatting 5:09 PM on 2011/08/20 Permalink
    Tags: dasar negara, panitia 9, pembukaan UUD 1945, pembukaan UUD RIS, pembukaan UUDS 1950, piagam jakarta, ppki, proklamasi kemerdekaan, tujuan negara   

    Dasar-dasar dan Tujuan Negara dalam Pembukaan Konstitusi Indonesia 

    Pembukaan UUD 1945 ala M. Yamin

    Untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Rapat BPUPKI, Jakarta, 29 Mei 1945


    Piagam Jakarta

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu yalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
    Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
    Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
    Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan dengan mewajibkan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

    Jakarta, 22 Juni 2605 (Tahun Masehi: 1945)

    Tertanda,
    Panitia Kecil, Panitia – 9
    PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
    1.    Ir Sukarno.
    2.    Drs. Mohammad Hatta.
    3.    Mr. A.A. Maramis.
    4.    Abikusno Tjokrosujoso.
    5.    Abdulkahar Muzakir.
    6.    H. Agus Salim.
    7.    Mr. Achmad Subardjo.
    8.    Wachid Hasjim.
    9.    Mr. Muhammad Yamin.


    Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

    Pidato Proklamasi

    Saudara-saudara sekalian !
    Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha-penting dalam sejarah kita.
    Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun !
    Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju kearah cita-cita.
    Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri.
    Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib-bangsa dan nasib-tanah-air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.
    Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia.
    Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
    Saudara-saudara ! Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu.
    Dengarkanlah proklamasi kami :

    Proklamasi

    Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
    Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

    Jakarta, 17 Agustus 1945.
    Atas nama Bangsa Indonesia,

    Soekarno – Hatta.

    Demikianlah saudara-saudara !
    Kita sekarang telah merdeka !
    Tidak ada ikatan lagi yang mengikat tanah-air dan bangsa kita !
    Mulai saat ini kita menyusun Negara Kita !
    Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, – merdeka kekal dan abadi.
    Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.


    Pembukaan UUD 1945

    Pembukaan

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
    Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang (kemerdekaan) Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
    Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
    Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Jakarta, 18 Agustus 1945


    Pembukaan UUD RIS, Republik Indonesia Serikat

    Mukaddimah

    Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu-padu dalam perjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa yang merdeka-berdaulat.
    Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.
    Maka demi ini, kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
    Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.


    Pembukaan UUD Sementara 1950

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
    Dan perjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
    Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.
    Maka demi ini, kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik-Kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat dan sempurna.


    Source: Hazairin, Demokrasi Pancasila, cet.6, Rineka Cipta, Jakarta, Juli 1990.

     
  • Virtual Chitchatting 4:49 PM on 2011/08/05 Permalink  

    Menjual tidak sama dengan Memasarkan

    Jakarta, 5 Agustus 2011, 15.54

    Orang Hukum berbicara ekonomi, seperti Jaka Sembung yang tidak bakalan nyambung.  Orang Hukum itu khan taunya dan sukanya pepesan kosong, memperdebatkan sesuatu yang sia-sia, seperti dua orang buta yang mencoba mendeskripsikan gajah berdasarkan apa yang dia pegang.

    Begitu pula ketika Orang Teknik berbicara tentang pemasaran dan melatih orang lain, jelas seperti menegakkan benang basah. Apalagi bagi Orang Teknik yang tidak memiliki kapasitas sebagai pengambil-keputusan. The lesson learnt is that try dealing only with the decision maker, otherwise you are salting the sea.

    Melatih orang itu membutuhkan keahlian manajemen sumber daya manusia.  Keahlian inter-personal dan kemampuan membaca psikologi sikap dan prilaku orang per orang jelas tidak sama. Belum lagi bagaimana cara memasarkan produk yang delicate dalam hal teknologi produksi dan teknologi pemakaian.


    Step number 1, to begin with, Set the mind with 5W + 1H way of thinking.

    Mendeskripsikan Oli

    Bagi orang awam, oli biasanya diasosiasikan dengan kendaraan otomotif, seperti misalnya dengan oli motor, oli mobil. Gunanya adalah untuk melicinkan gesekan dua permukaan logam sehingga tidak menimbulkan bunyi dan tidak cepat aus.

    Dalam bahasa Indonesia, oli dengan tujuan seperti ini dinamakan pelumas. Kata kerjanya melumasi, dan dibendakan menjadi pelumasan. Dalam bahasa Inggris, oli untuk tujuan pelumasan disebut lubricant dengan kata kerjanya to lubricate, dan ketika dibendakan menjadi lubrication.

    Why lube?

    Fungsi teknik dari pelumas adalah sebagai berikut:

    1. Reduce friction and wear which is the major function.
    2. Carry away heat by being circulated and cooled.
    3. Seals against contaminants of which grease are particularly effective.
    4. Prevents rust and corrosion by preventing air or moisture to contact with metal.
    5. Removes contaminants by carrying them to filtration system or settling them in a reservoir.
    6. Transmits power which is the prime function of a hydraulic fluid.
    7. Acts as a dielectric fluid which is a main function of transformer oils.
    8. Dampen shock which is the function of oils in shock absorbers.

    Pendefinisian pelumas bisa dibuat berdasarkan beberapa kriteria berikut:

    1. Tipe.
    2. Standar.
    3. Klasifikasi.
    4. Atribut / properties.
    5. Resistensi terhadap api.
    6. Aplikasi.
    7. Lainnya.

    Pelumas bisa dibedakan menurut bahan dasarnya:

    1. Minyak mentah, base oil.
    2. Sintetis.
    3. Minyak sayur, vegetables.

    Ketika membandingkan masing-masing jenis pelumas, yang perlu dibahas adalah:

    1. kelebihan dan kekurangan.
    2. kekuatan dan kelemahan.

    Atribut atau properties dari pelumas terdiri dari:

    1. Oxidation.
    2. Demulsibility.
    3. Flash point / fire point.
    4. Resistensi terhadap api.
    5. Pour point.
    6. Neutralisation (acidity number / alkalinity number).
    7. Foaming.
    8. Aniline point (solvency, detergency).
    9. Viscosity.
    10. Viscosity reactions to temperature changes.
    11. Viscosity reactions to pressure changes.
    12. Volatilitas.
    13. Lubricity level.
    14. Seal swell.
    15. Additive solubility.
    16. Hydrolytic.
    17. Compatibility with other oil (base, synthetic, vegetable).

    Pelumas juga bisa dibedakan menurut zat pencampurnya (aditif, additives) seperti:

    Jenis pelumas menurut aditif

    Aditif

    Turbine

    Gear

    Hydraulic

    Engine

    Paper Machine

    Circulating

    Rust inhibitor

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    Oxidation inhibitor

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    Extreme Pressure

    v

    Anti-wear

    v

    v

    Detergents

    v

    v

    Dispersants

    v

    Anti-foam

    v

    v

    v

    v

    v

    v

    VI Improvers

    v

    Demulsifiers

    v

    v

    v

    v

    v

    Berbagai standar pengukuran pelumas:

    1. SAE, Society of Automotive Needs.
    2. API, American Petroleum Institute.
    3. ASTM, American Society of Testing and Materials.
    4. ILSAC, International Lubricant Standardization and Approval Committee.
    5. AAMA, American Automobile Manufacturers Association.
    6. JAMA, Japan Automobile Manufacturers Association.
    7. J-300 Viscosity Classification.

    What is lubed?

    1. Bearings.
    2. Gears.
    3. Seals.
    4. Couplings.
    5. Rantai.
    6. Wire cable.
    7. Wire rope.
    8. Metal working, metal cutting (heat transfer).
    9. Compressors / pneumatics.
    10. Turbines.
    11. Hydraulics.
    12. (Transportation) Engine.
    13. Paper machine.
    14. Circulating / conveyor.

    How to lube?

    1. SOP machining.
    2. Work diagram of machinery.
    3. Process flow.

    Application methods:

    1. Manual lubrication.
    2. Centralised, direct and indirect.

    Pembandingan masing-masing jenis pelumas, untuk:

    1. kelebihan dan kekurangan.
    2. kekuatan dan kelemahan.

    When to lube?

    Identified in the scheduling lubrication program, that includes:

    1. Survey and lab testings.
    2. Calculate the lube consumption.
    3. Stress test / simulation.

    Who to lube?

    mesin
    mekanik
    mekanis


    Semua penjelasan perlu dibuatkan semacam user guide, manual, pedoman, atau apalah namanya sebagai referensi internal dan panduan operasional (SOP).

    Termasuk quick guide untuk:

    1. Viskositas.
    2. Kontaminan, particulates.
    3. Filtrasi.
    4. Apa yang bisa membuat pelumas efektif.
    5. Apa yang bisa membuat pelumas tidak efektif.

    Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi viskositas dan/atau kontaminan?

    1. Temperatur.
    2. Kecepatan.
    3. Size / load.
    4. Particulates / debris.
    5. Korosi.
    6. Karat.

    The causalities of viscosity.
    The causalities of contaminants.


    Step number 3, divide and organise the marketing activities into 6 parts:

    1. The sales force.
    2. The marketing team.
    3. The user’s technical/lab.
    4. Site visit to regular and current user(s).
    5. Site visit to the plant @ Bekasi.
    6. Site visit to the plant @ Singapore.

    The marketing activities should be equipped with
    consulting and marketing skills and expertise.

    Screening new persons to do the jobs:

    1. Memiliki latar belakang teknik mesin.
    2. Komunikatif.
    3. Pragmatis dalam menjelaskan apa yang ada dalam ruangan saat walk-in interview.
    4. Uji pengetahuan teknis tentang mesin dan lubrikasi.
    5. Kontrak kesepakatan sebelum dan setelah on-the-job training.
    6. Penilaian kualifikasi selama on-the-job training.
    7. Penilaian kesungguhan, kecakapan, kompetensi melakukan pekerjaan yang diamanatkan secara periodik.

    The Offer

    1. Pembuatan product knowledge dengan memperhatikan beberapa prinsip dan aspek berikut, yakni essentials, practicals, easy to read and to comprehend.
    2. Referensi akan dibuat dalam bentuk modul-modul yang sesederhana mungkin dan membumi, ringkas, sistematis, serta berdasarkan praktek-praktek terbaik di seluruh dunia (world best practices).
    3. Pembuatan modul pelatihan kerja dan kriteria serta kualifikasi rekrutmen pasca pelatihan kerja secara periodik, yakni semasa dan setelah pelatihan, seperti sebulan, tiga bulan, atau lainnya, sesuai kebutuhan.
    4. Termasuk didalam modul pelatihan kerja adalah penilaian kecenderungan sikap dan prilaku karyawan semasa pelatihan dan setelah pelatihan.
    5. Pembuatan rencana aktivitas bagi karyawan baru dan lama (Logical Framework Analysis).
    6. Pembuatan Prosedur Operasi Standar (SOP) menurut klas dan tipe karyawan.

    Masalah Potensil … ?

    Bentuk Keterikatan Kerja …?

    Waktu …?

    Biaya …?

    Bila ada pertanyaan, keterangan,  atau apa pun  yang  ingin disampaikan perihal proposal ini, silahkan hubungi kami melalui saluran komunikasi apa pun. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

    Hormat kami,

    Sando Sasako
    Lead Consultant

     
  • Virtual Chitchatting 8:41 PM on 2011/05/24 Permalink
    Tags: Achmad Albar, Anne Sinclair, Arnold Schwarzenegger, Balzac, blue-collar, blue-collar crimes, conflict management, cost-effective, Dominique Strauss-Kahn, Dorian Gray, dunia ini tidak selebar daun kelor, economies of production scale, , Gaudissart, guerilla maneuvres, Hugh Grant, human expectations, human management, , human perceptions, human sensations, , Joseph Brooks, Jude Law, l'exploitation de l'homme par l'homme, Maria Shriver, pariah, , playing duck, relationship management, Ricardo Gelael, Rini S. Bono, Ruhut Sitompul, selfish-egoism, shark bait, Silvio Berlusconi, the world is not your oyster,   

    the world is not your oyster. dunia ini tidak selebar daun kelor.

    you donot live under a shell. the shell you live is not as wide as one merunggai leaf. there is plenty opportunity to find a lover.

    by Sando Sasako

    Jakarta, 24 May 2011

    those two sentences have been spinning in my head for a couple of days. in this life, you cannot win all the games, neither you shall loose in every games you played. yet, the opposites are unpleasant. if every body wins, they shall show you their friendly faces, otherwise they shall express their hostile attitudes nor irritating behaviours. still, it is very much likely with the faces of any coin, head you lose, tail i win. (the same thing, actually, ;p).

    in any relationship, you cannot expect it shall go the drain, straight, and run smoothly. more likely, the road that you take shall get bumpy, winding, even more that many long roads can lead you to the dead ends. i have written in this blog, what kinds of conflict management that we should take as there exists some kind of impasse or stalemate. the problems right now are not the deals that broken, but the relationships that can not be expected to go the way it used to be. we have to go on with our lives, our separate lives. a pity and what a waste that such relationships we cannot hold, maintain, and endure. yet, c’est la vie. that’s life. you can not expect every thing and every one shall follow the way you lead, direct, and ask to.

    it is the human management, managing human relations. the human factor that is not easy to tackle, cope. you must be aware of that, each in every second while you are interacting with people. their sensation and their perceptions. and more to it, their expectations. the common grounds are to understand and comprehend the human needs and human wants as have been defined very well by Maslow and his counterparts, or to say his followers. argh, why is it so hard to deal with humans? so many errors are to happen easily, just like the existing electronic gadgets that have been manufactured in nearly non-humane working environments. they used to call it by the economies of production scale.

    l’exploitation de l’homme par l’homme

    such an epitome once was depicted by de Balzac (1799–1850) within his multi-volume collection of interlinked novels and stories depicting French society in the period of the Restoration and the July Monarchy (1815–1848). Balzac captured the scenes from provincial life (scènes de la vie de province). the theme was Parisians in the Country (Les Parisiens en province). the novel was titled by The Illustrious Gaudissart (L’Illustre Gaudissart, 1834).

    C’est dans L’Illustre Gaudissart, publié en 1837, que le romancier met ces propos dans la bouche de Gaudissart : « L’exploitation de l’homme par l’homme aurait dû cesser, Monsieur, du jour où Christ, je ne dis pas Jésus-Christ, je dis Christ, est venu proclamer l’égalité des hommes devant Dieu. Mais cette égalité n’a-t-elle pas été jusqu’à présent la plus déplorable chimère ? Or, Saint-Simon est le complément du Christ. Christ a fait son temps […]. Il a fait son temps contre le libéralisme. Maintenant, il y a quelque chose de plus fort en avant de nous, c’est la nouvelle foi […] une coordination sociale qui fasse que chacun reçoive équitablement son salaire social suivant son œuvre, et ne soit plus exploité par des individus qui, sans capacité, font travailler tous au profit d’un seul. »

    http://www.esprit-et-vie.com/article.php3?id_article=1604

    by studying the electronics industry and its embedded high techonology usage and appliances, we can be sure that the practices of l’exploitation de l’homme par l’homme do exist and inevitable. it also applies to any industrial goods manufactured and/or tailored in China. as they offer the most efficient production network which is highly horisontal, they also offer the number one cheapest labours in the world. so you can imagine, how low quality products they are producing. how not-very-reliable their products shall be. easy to break. and the most disappointing parts are their products are not worth repaired, or to say the least, no serviceability. once it broke, you should toss it to the scum bag and the thrash can. ugh crappy scrap.

    individually speaking, the usual words are cost-effective. neither jargons prevail and reveal the position of individuals exposed to such choices in any decision-making process. when it is just a penny, they’d prefer to decline and play it safe. otherwise, they shall play the duck role, below any existing radar, rules and regulations, conducting guerilla maneuvres, from one hotel lobby to another, and as well, from one hotel suite to another.

    some people play high, by renting an exclusive and deluxe suite of a 5-star hotel, just to show that they are worth, highly profiled, and so on. but as the fair market price of the deal is brought to them, they shall decline and insist upon the first business term that set before. say the first business term is IDR 15,000 for a t. page set in 2 spaces, 1-inch margins, font-sized 12. the prevailing market price is IDR 35,000 to IDR 50,000 a page, with the same terms and conditions. the negotiated price is IDR 25,000 a page.

    while my usual business term is IDR 1,500,000 per 10 pages of g-w skill, or IDR 150,000 per working page. the fee offered is a tenth of my business terms. i usually ask the down payment, at least 30% of the total amount. how can i perform to such a task?

    if you just offered the business to any people doing the translations, or a bunch of it, they shall hunt you down like a shark sniffing the spelt blood in thousands of meters. no chit-chat, no confirmation on the business terms, they shall just simply ask, where is it? how rude they are. and they are the same. they behave the same. they communicate the similar way.

    a blue-collar. a pariah. you can compare them like the nightly creatures, beast at its very basic nature, when civilisation havenot settled. or has the civilisation been ended these days? no norms, no ethics, no self-aligning position. just the the selfish egoism. there is only I, you donot exist, you donot prevail, you arenot valid to be taken account.

    blue-collars vs white-collars

    blue-collars are the people who brought things to life practical and humanely as possible. the problems are not their output, but about the treatments they have been receiving at work, after work, and post-work. they have been treated inhumanely as a man can value their works. blue-collars are replaceable in any time and any place. their presence are monitored and scuritinised by seconds. amazing, how exploitation de l’homme par l’homme takes place just right before your eyes. you are experiencing yourselves, everyday, every second, every step you made, every breathe you take. look around you. routine jobs must be paid as minimum as they can be. regular jobs can be paid accordingly. specific jobs, uncommon, and very special are highly paid and appreciated. it is in the name of money. the capitalism works at its best.

    white collars can be distinguished into two categories, that is the one that can be fired and the one that cannot be fired, but have a firing power indefinitively. the most recent examples of fired white collars are Dominique Strauss-Kahn and Arnold Schwarzenegger. Strauss-Kahn is a bureaucratic and a politic figure. he has been notorious with his internal French Connexxxions. here are some facts. he is a wife-swapping clubber. Anne Sinclair is his third wife. and then, it was Piroska Nagy in 2008, a Hungarian economist and a junior colleague at the IMF. in 2002, Tristane Banon, a French journalist and writer, was about to be raped by Strauss-Kahn. Radio France urged its employees to take exceptional security measures in order not to awaken the beast. in order to guarantee the safety of personnel, female workers must wear long, dark, unrevealing clothes that are anti-sex. high heels, leather pants and chic lingerie are banned. the head of information, who will greet DSK, will wear a burqa.

    the second figure that was fired from his wife is the governator Arnold Schwarzenegger. the event was amazingly made public right not long after his terms in office expired in January 2011. as a niece to a former US President, Shriver is a political dynasty. the political step was seen obvious as the couple had their 25th wedding anniversary, on last 26 April 2011. about a month before the anniversary, Shriver wrote on her facebook page that she was going through a transition in her life. her father, Sargent Shriver, deceased in January 2011. this event reminds me of Achmad Albar that was left by Rini S. Bono, right after his father in law died. Rini then got ‘together’ with the ‘convicted villain’ goro and gelael owner, Ricardo Gelael.

    yet arnie shall weather the storms as many did the extramarital affairs before. the badly damaged from a prostitution scandal, Eliot Spitzer is now hosting “In the Arena” on CNN. Jude Law’s image wasn’t derailed after his affair with his children’s former nanny. Hugh Grant eventually shook off his arrest with a prostitute. look at arnie’s phony friendliness pictures at his wedding, a retarded smiling grimace; as he received a political kiss from Shriver in the podium; and the grinning smile as being applauded. the last one reminds me the foolish Raja Minyak dari Medan, Ruhut Sitompul. both have similar idiotic smiles, donot they?

    another type of white collar is the one that cannot be fired but have a firing power. Silvio Berlusconi is another one of them you can call. is he a playboy? no, i’d say, according to my knowledge. then how we should define a playboy? well, playing pigeon-holing is a very fucking waste of time doing it. now you classify it as a. as info was about to be updated, then you shall classify it as b. confusing the very bases of classifying things. we can simply classify the playboy in his pure meanings as he is doing it for pleasure, not by any other power such as money, and no other motives in the background in seducing the opposite sex. so, we can simply point Dorian Gray as the legendary playboy, shall we? what was he doing in the end? finding someone who has been messing his mind in his entire life. to that end, can we put arnie as the aging and maturing playboy? we are supposed to. how do you tell about Joseph Brooks, the writer of You Light Up My Life?

    redefining the blue-collar

    a blue-collar is a part of a working class society. the typical work is manual and waged hourly. it may be skilled or unskilled.  lesser requirement for formal academic education. the jobs used to require strength. the work conditions can be strenuous or hazardous, or three-Ds for Dirty, Demanding, and Dangerous. the typical economic sectors are manufacturing, mining, building and construction trades, mechanical work, repair and operations maintenance or technical installation, restaurant, bar. durable clothing that can be dirty, soiled, or scrapped at work. the jobs may be represented by trade unions or regulated by state/provincial and/or federal/national statutes.

    on the other hand, the typical economic sector for the whiter-collars are the service sector, the jobs are non-manual labour, often in an office, customer interactions, entertainment, retail and outside sales, and the like. again, like the wasted pigeon-holing efforts, the distinction is becoming more blurred.

    the typical regions for blue-collars were Pittsburgh, Allentown and western parts of Pennsylvania; Ohio; the mill towns and cities of Southeastern Massachussetts; Detroit; Midwest and Western New York. the cities predominantly were in the manual labour and manufacturing sectors until de-industrialisation began in the 1960s. Cleveland, Ohio; Detroit, Michigan; Buffalo, New York; Niagara Falls, New York and Saint Louis, Missouri, have fallen on hard times, with many blue-collar workers out of a job, and populations slowly decreasing each year. these cities, which formerly boomed with industry, have high unemployment rates and issues with poverty and urban blight. however, many of these cities have begun revitalizing their downtowns, and have become cities of professional business.

    the blue-collar crimes

    the International Conference of Labour Statisticians (ILO) defines the unemployed as persons without work, were currently available for work, and were seeking work. yet, the relationship between overall unemployment and crime is inconsistent. the significance of unemployment will vary depending on its duration, social assessments of blame, previous experience of steady employment, perception of future prospects, comparison with other groups, disadvantaged ethnic groups, etc. hence, there is likely to be a causal relationship between relative deprivation and crime, particularly where unemployment is perceived as unjust and hopeless by comparison with the lot of other groups.

    the delinquency study in Philadelphia found that unemployment exerts a rather immediate effect on criminal involvement, while criminal involvement exerts a more long-range effect on unemployment. what this and other empirical research demonstrates is that crime-rates, especially for property offences, were higher during periods of unemployment than of employment. this suggests that holding constant other variables, the same youths commit more crimes while unemployed. This is not surprising since unemployment provides an incentive to commit offences and erodes the social controls which would otherwise encourage conformity. on the other hand, the criminal justice system was failing.

    a very wrongfully positivistic view came from Cantor and Land (1985) which found a negative association for unemployment and property crime in the United States. they argued that unemployment decreases the opportunity for property crime since it reflects a general slowdown in production and consumption activities and it increases the ability to guard property due to a greater concentration of time at home.

    conservatism alleges the failure of state agencies charged with the task of socialisation to instil self-discipline and moral values resulting in permissiveness, a lack of conformity, and liberalisation. the “evidence” that there are new affluent criminals allows populist politicians to deny any link between inner-city deprivation and crime. The Left avoids the issue of morality and crime which denies earlier work in Marxist criminology linking crime and the culture of egoism stimulated by economic advance under capitalism as a more amorally materialistic culture emerges. as Durkheim asserted, moral education cannot be effective in an economically unjust society.

    thus, additional research is required, using a more complex model of crime and control to include variables such as
    1. opportunities or incentives relative to a country’s standard of living,
    2. potential punishment,
    3. chance of being caught,
    4. law enforcement efforts and expenditures on theft and property crime relative to other crimes,
    5. size of the country’s criminal population,
    6. education levels,
    7. the media.
    8. other socio-economic factors.

    crime is a substantial element in media news reporting. the media plays significant role in the social construction of “hot spots” or dangerous places within a city. media research is now determining whether the coverage of crime is spatially representative of where crime occurs, or disproportionately presents crime as occurring in certain areas of a city, thereby skewing public perceptions and the political response.

    Jakarta, 19 May 2011 05:06:34

    http://beta.news.yahoo.com/schwarzeneggers-comeback-track-despite-scandal-202659982.html

    Schwarzenegger’s comeback on track despite scandal

    By JAKE COYLE – AP Entertainment Writer | AP – 1 hour 32 minutes ago

    Arnold Schwarzenegger’s return to showbiz has succeeded in one way: He’s a hit in late-night.

    The former California governor has been preparing a return to Hollywood, but becoming a punch line wasn’t on the agenda. Yet that’s exactly what’s happened since Schwarzenegger acknowledged Tuesday that he had fathered a child of a longtime household staff member more than a decade ago. The revelation followed last week’s separation of Schwarzenegger and his wife of 25 years, Maria Shriver.

    Everyone has lined up with their Schwarzenegger impression and puns on movie titles like “Twins” and “True Lies.” Schwarzenegger has long been a source of parody, but these revelations threaten to sully the generally positive image he’s created over decades of moviemaking and seven years in government.

    Many believe Schwarzenegger — who had been positioning himself as a highly paid speaker and green energy advocate — is politically relegated to John Edwards oblivion. Showbiz, however, can be forgiving of even the most appalling indiscretions. But the 63-year-old Schwarzenegger may have made rejuvenating his dormant movie career more challenging.

    It doesn’t help that the first project Schwarzenegger announced after leaving office in January was a children’s cartoon, to be globally distributed by a company called Your Family Entertainment.

    “The Governator” is a planned animated TV series, which is also to be spun into a comic book, video game and movie. It’s a production of famed comic book author Stan Lee’s Pow! Entertainment, Archie Comics and A2 Entertainment, and while it already has international deals, it doesn’t yet have a U.S. network home. Schwarzenegger touted it at a press conference in Cannes and in an Entertainment Weekly cover story.

    The show, in which he voices a superhero character, is to draw heavily from Schwarzenegger’s personal life. At one point, Schwarzenegger said that Shriver was to voice a character, too, but those plans were scuttled.

    Last week, Lee said Schwarzenegger’s separation merely meant that the series will now include “a lot of girls having crushes on our hero.”

    “A2′s ‘Governator’ animated series and its lore is fictional and stands on its merits,” Andy Heyward, co-president of A2 Entertainment, said in a statement. “The series stands on its own and is going forward as such.”

    He added: “Of course we wish the family the best in this challenging time.”

    Release is scheduled for late 2012.

    Schwarzenegger told The Associated Press last month that his focus was now on show business, that “entertainment is the important thing right now.” He’s found Hollywood eager to welcome back an actor whose films have grossed more than $1.6 billion domestically, and whose international fame is greater than most A-list stars.

    On the big screen, the most anticipation will fall on Schwarzenegger returning to arguably his most famous role: the cyborg in the “Terminator” films. 2009′s “Terminator Salvation” attempted to reboot the franchise without him (Sam Worthington played the part) and made $125 million domestically, plus $246 million internationally.

    The franchise is now being resuscitated for two more films. A package featuring Schwarzenegger as star, Justin Lin (“Fast Five”) as director and Robert Cort producing was reportedly bought by Annapurna Films last week.

    Annapurna Films declined to comment.

    Schwarzenegger is also to star as a horse trainer in the planned drama “Cry Macho.” It’s scheduled to begin shooting in August, with Brad Furman (“The Lincoln Lawyer”) directing a script based on the 1975 novel by N. Richard Nash.

    For his rebooted movie career, veteran publicist Howard Bragman says the scandal is “a non-issue.”

    “Moviegoing audiences have seen a lot worse from celebrities,” says Bragman. “The moviegoing audience tends to be younger males, and they just don’t care.”

    Schwarzenegger has generally drawn largely male audiences. Female viewers are seen as more likely to boycott a performer who has betrayed his wife.

    “Probably shouldn’t try to do a romantic comedy right away,” Bragman says. “But I don’t see any reason Arnold can’t have a much better movie career than he had a political career.”

    Though action films have generally favored the young, recent box office history suggests aging stars can be quite bankable. “Red,” which starred Bruce Willis and Helen Mirren, earned more than $90 million domestically last year. Sylvester Stallone’s “The Expendables” did even better, taking in $103 million domestically and an additional $171 million internationally.

    The last time Schwarzenegger starred in a film was 2003′s “Terminator 3: Rise of the Machines.” He’s also made a handful of cameos, including in “The Expendables.”

    As bad as Schwarzenegger’s image may be at the moment, many have recovered from seeming disaster. Though badly damaged from a prostitution scandal, Eliot Spitzer is now hosting “In the Arena” on CNN. Jude Law’s image wasn’t derailed after his affair with his children’s former nanny. Hugh Grant eventually shook off his arrest with a prostitute.

    And it will likely be a year or more before any of his projects in development see the light of day. The landscape could be very different for Schwarzenegger by then — so long as further skeletons aren’t revealed.

    Jakarta, 10 May 2011 22:59:48

    http://news.yahoo.com/s/ap/20110510/ap_en_mo/us_schwarzenegger_shriver_separation

    Schwarzenegger, Shriver separating after 25 years

    By MICHAEL R. BLOOD, AP Political Writer – 21 mins ago

    LOS ANGELES – It was a storybook marriage in 1986 on a spring weekend on Cape Cod that united a princess of an American political dynasty, Maria Shriver, and the gap-toothed muscle-clad movie star famous enough to be known by one name, Arnold.

    In many ways, it was a pairing of opposites: Her uncle was a U.S. president; his father was an Austrian policeman. She was the rising star of a network TV news show; he was the pot-puffing star of “Pumping Iron.” He was a Republican with a soft spot for Richard Nixon; her family was a pillar in the nation’s Democratic establishment.

    Former California Gov. Arnold Schwarzenegger and Shriver announced their separation late Monday, cleaving a sometimes-turbulent 25-year relationship after “a time of great personal and professional transition for each of us,” the couple said in a joint statement.

    The breakup comes about four months after Schwarzenegger ended a bumpy, two-term run as California governor, a job his wife never wanted him to pursue. Since then, Schwarzenegger, 63, has been fashioning a role as an international advocate for green energy, giving speeches and lining up work in Hollywood. Shriver, 55, has guested-edited an edition of Oprah Winfrey’s magazine but also talked about the stress of changing roles after serving as California’s first lady.

    The joint statement said the two were working on the future of their relationship while living apart and they would continue to parent their four children — Katherine, 21, Christina, 19, Patrick, 17, and Christopher, 13.

    “After a great deal of thought, reflection, discussion, and prayer, we came to this decision together,” the statement said.

    Shriver moved out of the couple’s gated estate in the Los Angeles neighborhood of Brentwood, but they remain on speaking terms. They had brunch with their children on Mother’s Day in a tony restaurant in Santa Monica, and met privately on their wedding anniversary last month.

    Prior to the announcement, there were hints of a rift. The former governor tweeted frequently during his recent travels to Brazil, Nigeria and France, but Shriver was not mentioned in his online updates from the road. Shriver, also active on social networks, posted three updates on her Twitter page on the day of their 25th wedding anniversary, April 26, but did not mention the milestone.

    About a month before the anniversary, Shriver wrote on her Facebook page that she was going through a transition in her life.

    “As you know, transitions are not easy. I’d love to get your advice on how you’ve handled transitions in your own life,” she said in a video posted on YouTube.

    “It’s so stressful to not know what you’re doing next. People ask you what are you doing and then they can’t believe that you don’t know what you’re doing,” she said.

    Schwarzenegger has often said that Shriver, who is keenly attuned to the risks of a life in politics, initially was very upset about his plan to run for governor. But when Schwarzenegger announced his decision on “The Tonight Show with Jay Leno” in August 2003, he said his wife stood by his decision.

    During Schwarzenegger’s time in office, Shriver and the couple’s children never moved to Sacramento, preferring their secluded estate a few miles from the Pacific Ocean. Schwarzenegger never settled in Sacramento, choosing instead to commute by private jet between his home and the state capitol.

    Schwarzenegger and Shriver long presented a gilded partnership that crossed politics, Hollywood and media. They are known for charitable work, and he also founded a committee with New York Mayor Michael Bloomberg and Pennsylvania Gov. Ed Rendell to encourage road, bridge and other infrastructure development.

    Shriver, the daughter of the late Eunice Kennedy Shriver, left her job as an NBC News correspondent after Schwarzenegger took office.

    In a May 2009 commencement speech at the University of Southern California, Schwarzenegger alluded to the powerful influence Shriver had on his life. He said when people ask him the secret to success, “I say, number one, come to America. Number two, work your butt off. And number three, marry a Kennedy.”

    As the state’s first lady, Shriver ran an annual women’s conference that attracted a long list of business, political and entertainment luminaries, along with an audience of thousands. She also was credited with overhauling the California Museum in downtown Sacramento, and, with Schwarzenegger, starting the California Hall of Fame.

    In 2007, Shriver said she wouldn’t resume a TV news career after the media circus surrounding Anna Nicole Smith’s accidental drug overdose.

    “It was then that I knew that the TV news business had changed and so had I,” she said at the time. In a 2009 interview with The Associated Press, she said “I’m too much of a free spirit” to consider running for elective office.

    Shriver stood by her husband during his campaign after the Los Angeles Times reported accusations that he had a history of groping women; Schwarzenegger later said he “behaved badly sometimes.”

    The breakup comes months after the death of Shriver’s father, Peace Corps founder and former vice presidential candidate Sargent Shriver, in January.

    ___

    Associated Press writer Daisy Nguyen contributed to this report.

    Jakarta, 23 May 2011 02:47:48

    http://beta.news.yahoo.com/songwriter-brooks-apparently-kills-himself-nyc-183459290.html

    Songwriter Brooks apparently kills himself in NYC

    By COLLEEN LONG – Associated Press | AP – 12 minutes ago

    Joseph Brooks, the Academy Award-winning songwriter of “You Light Up My Life” who was awaiting trial on charges of sexually assaulting more than a dozen women, was found dead Sunday of an apparent suicide in his Manhattan apartment, police said.

    Brooks, 73, was discovered in his Upper East Side apartment around 12:30 p.m. by a friend with whom he had planned to have lunch, police spokesman Paul Browne said. It was not immediately clear how long his body had been there. The apartment door was left unlocked, police said.

    Brooks’ death comes five months after his son was arrested in an unrelated, high-profile case. The son was charged with murdering his fashion designer girlfriend, whose body was found in December in an overflowing bathtub at a swank hotel in SoHo.

    The elder Brooks was discovered slumped over on a couch in the den, fully-clothed, with a plastic dry-cleaning bag around his head and a towel wrapped around his neck, Browne said. A hose attached to a helium tank was hooked up to the bag, he said.

    According to police, Brooks told the doorman at his apartment that a friend was meeting him for lunch and had permission to enter the building. Police believe Brooks left the apartment unlocked so his friend could find him.

    The medical examiner will perform an autopsy to determine the cause of death. Police said a rambling, three-page suicide note was found that included complaints about his health. They did not elaborate.

    Brooks suffered a stroke in 2008, and his lawyer had said the songwriter’s health was deteriorating during the court case. He appeared gaunt and shuffled slowly as he came to recent court dates.

    Helium is difficult to detect in an autopsy. Using it to commit suicide is outlined in a best-selling suicide manual by British author Derek Humphry.

    Brooks was awaiting trial on allegations that he molested women who were lured to his apartment for supposed acting auditions. He pleaded not guilty.

    Brooks’ lawyer and Manhattan prosecutors had no immediate comment about Brooks’ death.

    Brooks won the Academy Award for best original song for the 1977 Debby Boone ballad “You Light Up My Life” and directed a movie of the same name. It is about a comedian who has a one-night stand with a director. Brooks also won a Grammy for the song.

    He pleaded not guilty in 2009 to rape, sexual abuse and other charges in the attacks on 13 women. His trial date had not been set.

    Prosecutors say he lured most of the women to his apartment through an online ad offering auditions for a movie role, then sexually assaulted them after making them drink apparently drugged wine as part of an “acting exercise.”

    Brooks’ son, Nicholas, is charged with murder in the death of his girlfriend, Peruvian-American swimsuit designer Sylvie Cachay. She was found dead, half-clothed and face-up, in a tub at the Soho House, an elite club and hotel, after water began leaking through to the floor below. The 24-year-old had little contact with his father in recent years, authorities have said.

    Nicholas Brooks has pleaded not guilty and is being held without bail at the Rikers Island jail complex.

    ___

    Associated Press writer Jennifer Peltz contributed to this report.

     
  • Virtual Chitchatting 12:11 AM on 2011/05/05 Permalink
    Tags: , cost leadership, differentiation, , , marketing mix, memenangkan persaing, menang bersaing, product mix, product strategy, , strategic thinking   

    Don’t we play the game to win the competition? 

    Winning A Relationship or Just Another Game to Win?

    by Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 4 May 2011

    In every relationship, there must a trade-off situation of loose and tight and in-between. The differences between one party with the other(s) are used to be called as conflict. The interactions between one party to other party(ies) and their characteriestics is defined as social.

    As a concept, social is referred to attitudes, orientations, or behaviours in terms of interests, intentions, or needs of other party(ies). Whike the social role takes place in defining the ideas or principles such as social reality, social justice, social constructivism, and social capital. The implication of marking a status as social is realised as a social process.

    Politically speaking, the word ‘social’ is frequently used by the political opponents of the ruling party as a discourse that the existing government is not committed and not-well functioned properly to serve and provide the social needs, redistribute the state’s resources to improve the welfare of the society as a whole. It can be used to increase the social cohesion. Or vice versa.

    As a course, the social functions and roles depends highly on its structural forming elements such as the norms, customs or conventions, traditions, and intitutions. Farthermore, the discussion over the term ‘social’ will be best and easy to comprehend as we get to know more about the meanings and/or the roles of how the ‘social’ functions.

    In other words, who and what to function socially? The question of who will be best answered if we refer to the individual human, the human society, and the state. The question of what will be best answered if we refer to one aspect of human life or the many aspects at once. They are used to be called as ipoleksosbud-hankam (ideology, politics, economy, social, culture, defense, security).

    A relationship is merely indifferent with a game. You can loose a relationship or you can win one. You can loose a game or you can win one. You can not always win the game. Neither you shall loose in every game you play. It is just like a turning wheel. Once it was up, it is sure to go down the drain. It was down to turn up again. It is dynamic. Be sure of that. The dynamics of life and in life.

    The polars. Try to get used to think between the polars and in-between. It can keep your head straight and clear and the perspectives that you incline and intend to.

    To win THE relationship, or you can read THE GAME, you have got to have the full understandingness of the terms of your relationship, objectively. Where do you want to take your relationships? As is, as it is, or differently? There shall be tugs of war of interests, intentions, or needs. These three things are the social terms.

    The individual social terms can be best described as the individual human needs and wants. Maslow had defined it in the past and been improved perfectly by his students, including me. Maslow differentiate the human needs between the basic needs and the cognitive needs that more advanced, that is expressions, feelings, and aesthetics.

    The five basic human needs comprises of:

    1. The needs in basic physiology to survive in life such as salary, food, clothes, settlement.
    2. The needs in security such as working environment that free from threats of firing, comforting family lives that free from violence verbally or physically for instance.
    3. The needs to be loved and caressed, and vice versa.
    4. The needs to be appreciated and honoured, and vice versa.
    5. The needs to self-actualisation.

    The individual convictions as another form of perception and expectation are the resultante of the developments of one’s socio-culture, situational, and lifetime experiences. The conviction can be realised as prejudices in the beginning and transformed into discrimination practices. Another form of individual conviction is the ethnocentrism such as chauvinism to one certain tribe.

    The alteration of conviction is good if it towards the open mind and willingness to ease the hearts. Human thinks, based on his perceptions. Human feels, based on her sensations. Balancing the two opposite and polarised orientations requires sufficient experiences and wisdoms in life. Eventually, you have to take the side.

    For every relationships, there shall be disagreements. The point to take is agree to disagree. Clashes and conflicts can stem from any minor and/or major viewpoints and perspectives. Each perspectives can be assessed directly, which one is more demanding the rights to be fulfilled or which one is more defensing THE rights that has been fulfilled.

    Likewise the game. Playing the game fairly amongst the players requires some degree of mutual understandingness. It is called by rules of the game. The rule in one place can be very different in another place. Players can be familiar or merely complete strangers or just incognito. They follow and comply to the common grounds which is called by the game theories.

    The leading player used to dictate the basic rules of the game. They used to name the terms in the first place as they have secured the leading position. The new players used to ask the rules of the game in the first place. This is to know how they can conduct maneuvers, mend the rules, bend the rules, or to seek alternative cheat codes.

    Prizes, rewards, or the similar things collected by the winner from any game is measurable. In any relationship, the prize is hardly measurable, but in terms of perceived appreciations, compassions, loves, caresses.

    Bagan:                  Hierarki Kebutuhan Manusia dan Design Concern
    Sumber:                John Lang, Urban Design: The American Experience, Van Nostrand Reinhold, New York, 1994

    Entrepreneurs donot have to be necessarily new player

    Successful enterpreneurs are not necessarily a new player in town or in any game. Instead, they are living and breathing the game, with the game, and in the game. As they are much aware how to defeat the game and win the game, they shall play nicely and neatly. The open competitions reveal that the situation and condition is fierce enough. Unable to survive the game, with the game, and in game, usually has triggered some mechanisms to expel you and kick you out of the game right on the spot.

    How long for Steve Jobs and Dell learnt to beat their competitors to the ground? Almost they spent no time. To the industry they entered, they were new. But, please look closely to what extent they spent their daily activities before they began their successful works, setting new rules of the game. They were there long enough to beat down their competitors.

    Pendidikan Kewirausahaan bukan untuk Semua Orang

    Sifatnya yang strategis membuat pendidikan kewirausahaan bukanlah untuk semua orang. Seorang wirausaha memiliki keahlian intelijensi bagaimana memanfaatkan permintaan yang laten dan potensial. Dia memiliki kemampuan taktis menyiasati pasar input dan output dan mampu bergerak lincah diantara kedua pasar. Pasar yang sangat dinamis dan sangat menuntut bisa membuat sang wirausaha sangat stres dan terdepresi di saat yang bersamaan. If you cannot handle such conditions, be ready to be institutionalised, mentally. Kesian deh loe.

    Studi kewirausahaan bukanlah sesuatu yang mudah dan sederhana serta instan. Anda datang ke kelas, mengikuti pendidikan, pelatihan, praktek, pemagangan, then, voila, setelah selesai semua materi atau modul selesai “disampaikan”di kelas, anda langsung mandapat cap, stempel, sebagai seorang wirausaha. Gini hari, masih ada yang senaif itu?

    Seorang wirausaha bukanlah seorang sarjana. Pendidikan kewirausahaan bukanlah pendidikan akademis ‘saat ini’ yang bisa dengan mudah memberi stempel mahasiswa tamat kuliah terlahir sebagai seorang sarjana. It is not that simple. Semua orang berhak mendefinisikan apa dan bagaimana seorang wirausaha.

    But the truth is not out there. It is inside, embedded as they say, in one’s mind, thoughts, feelings, manners, behaviours. So, where it is to start? The childhood. PAUD, they say, Pendidikan Anak Usia Dini. Bisakah pendidikan kewirausahaan dipelajari dan diterapkan pada usia dewasa? Bisa. Tetapi, kalau tidak digerakkan dari dalam, upaya itu akan menjadi sia-sia dan mubazir. Kenapa?

    Orang dewasa telah memiliki persepsi dan rasa tersendiri terhadap aksi dan reaksi dalam berkomunikasi. Masih banyak orang menilai segala sesuatu dari kulit luarnya saja. Coba lihat dan cerna apa yang dikatakan orang yang duduk, berdiri, bertetangga di sebelah anda? Apakah dasar yang menjadi penilaian mereka? Kebanyakan, sebatas kulit.

    That is to say, according to their senses, and then perceptions. Coba hayati sekali lagi. Anda akan bergumam sendiri terhadap penilaian mereka dan pandangan mereka terhadap dan atas suatu hal, persoalan, permasalahan, realita dalam hidup. Anda kemudian akan bersikap, if that’s the way it is, so be it. We have our separate ways in life and of life. I have to stay away from you. There shall be a distance. Manenggang, kecek urang. We can’t be together. We can’t be closer than we used to be. Au voir.

    Kewirausahaan sebagai Pendidikan Strategi Produk

    Banyak literatur dan modul serta aplikasi yang diajarkan di ruang-ruang kuliah menyamakan pendidikan kewirausahaan sebagai pendidikan menjual produk secara tradisional. Identifikasi peluang usaha kebanyakan dilakukan atas dasar modal sekecil-kecilnya dan ketrampilan sangat dasar seperti memasak, dan segala macam aktivitas kehidupan ekonomi tradisional. Sangat menyedihkan.

    Pemikiran kebanyakan penulis yang sangat terkooptasi dengan hal-hal yang sudah biasa ada di pasar dan sudah dilakukan orang di sekeliling kita. Dangkal, cetek, dan very skin-deep analysis. Terobosan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kreatif dan inovatif dalam berpikir dan bertindak, serta berani keluar dari cangkang siput atau kura-kura, atau yang terburuk, cangkang kerang.

    Banyak produk kreatif dan inovatif dibuat serta dipasarkan dengan harga super premium, berkali-kali lipat dari harga produk generik. Panci teflon dijual dengan harga satu juta rupiah? Tahukah anda, berapa harga franco panci teflon tersebut? Kurang dari seratus ribu rupiah! Berapa keuntungan kotor sang pemasar? Hampir sembilan kali lipat biaya produksinya!

    How come? Sang pemasar berhasil melakukan dua hal sekaligus, seperti yang diajarkan Michael Porter di tahun 1985, yakni dua sumber keunggulan kompetitif, yaitu kepemimpinan biaya terkecil (cost leadership) dan diferensiasi. Porter bukanlah seorang ahli pemasaran, melainkan seorang ahli ekonomi industri. Demikian pula halnya Steve Jobs, Dell, dan ribuan orang kreatif dan inovatif lainnya di dunia; mereka bukanlah orang teoritisi dan praktisi pemasaran.

    Teoritisi dan praktisi pemasaran banyak berperan layaknya tukang kecap dan tukang obat di pinggir-pinggir jalan. Mereka berkoar-koar bahwa untuk pergi ke Roma, hanya ada satu jalan, yakni jalan dan cara yang mereka tawarkan. Mereka sangat mengagung-agungkan istilah-istilah yang mereka kembangkan sendiri, yang pada dasarnya adalah sama dan memiliki fungsi generik yang sama, kecuali nama, merek, dan label, seperti top brand, super brand.

    Mereka akan sangat memegang teguh prinsip diferensiasi Shakespeare, what’s in a name? A name is everyting. A brand is everything. Biasalah, tukang kecap. Mereka doyan menciptakan fad, ilusi, sesuatu yang ambigu dan tidak nyata, kecuali dalam pikiran mereka sendiri yang mereka paksakan ke pemilik merek dan penikmat iklan, atau calon korban iklan?

    Pernahkah anda berpikir, siapakah sebenarnya tukang kecap nomor satu di dunia? Unilever. Coba simak tayangan iklan di segala media massa. Unilever sangat diagung-agungkan para raja media. Hampir 90% iklan yang tayang di televisi adalah produk-produk dan merek-merek yang dimiliki Unilever. Hal ini sudah dilakukan Unilever sejak kali pertama berdiri dan wujud di Inggris, pada akhir abad ke-19. Life sucks. Kalau orang LG bilang, Life is Good, for our profiteering companies, but not for our product users!

    Strategi produk yang biasanya dipakai para pemasar adalah berbagai konsep yang dimulai dengan huruf P seperti product, packaging, pricing, positioning, placement, promotion, people, process, physical evidence, dan lainnya. Ada yang keukeuh menggunakan istilah 3-P, 4-P, 6-P, dan lainnya. Ada satu P yang terlupakan, paint my s! Mereka demen menyebutnya dengan istilah marketing mix, product mix, dan berbagai mixer lainnya.

    Keunggulan Bersaing

    Dalam wikipedia, keunggulan kompetitif didefinisikan sebagai keunggulan strategis yang dimiliki satu entitas bisnis dibandingkan entitas pesaingnya dalam satu industri kompetitif. Menurut Dess, Lumpkin, dan Taylor (2005), satu keunggulan kompetitif wujud ketika satu perusahaan memiliki satu produk atau jasa yang dipersepsikan konsumen di pasar tertentu lebih baik dari pesaingnya.

    Menurut Ehmke (2008), satu keunggulan kompetitif merupakan satu keunggulan yang didapat dari persaingan dengan menawarkan pelanggan nilai lebih, melalui harga yang lebih murah atau dengan memberikan manfaat dan layanan tambahan yang membuat harga produk bisa dinaikkan.

    Keuntungan yang lebih tinggi memungkin usaha untuk bisa tetap bertahan hidup, usaha berkelanjutan, serta berhasil dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif bisa memperkuat dan menempatkan satu usaha menjadi lebih superior kinerjanya dibandingkan dengan para pesaingnya.

    Teori keunggulan kompetitif pertama kali diusung Michael Porter di tahun 1985 sebagai respon atas kritikan terhadap teori keunggulan komparatif yang dijelaskan David Ricardo pada tahun 1817. Ricardo mendorong negara-negara untuk berspesialisasi mengekspor barang primer dan bahan baku dan terjebak sebagai negara berupah rendah akibat nilai tukar perdagangan (terms of trade).

    Di sisi lain, Porter berpendapat bahwa negara dan perusahaan seharusnya membuat kebijakan yang menciptakan barang berkualitas tinggi agar bisa dijual dengan harga mahal di pasaran. Di tingkat negara, pertumbuhan produktivitas seharusnya menjadi fokus strategi nasional.

    Tabel – 1. Strategy and Sources of Competitive Advantage
    Strategy / Advantage Cost Leadership Differentiation
    Cost Leadership Yes No
    Differentiation No Yes
    Focus Yes Yes
    Sumber: Euromed Marseille Ecole de Management, Porter and Competitive Advantage

    Koreksi teori keunggulan kompetitif terdapat pada usulan maksimalisasi skala ekonomis pada produksi barang dan jasa yang bisa dijual pada harga premium. Prinsip dasar keunggulan kompetitif terletak pada buruh murah yang tersebar di mana-mana dan sumber daya alam tidaklah diperlukan bagi perekonomian.

    Upaya maksimalisasi dapat dilakukan dengan memberikan atribut kepada produk yang bisa bersaing dan mengungguli pesaingnya pada masa kini dan nanti (pesaing potensil). Produk yang kompetitif dicirikan memiliki beberapa bentuk kepemimpinan di pasar seperti pada biaya dan kemampuan diferensiasi menciptakan produk dengan sifat permintaan tidak elastis (monopolistik).

    Beberapa atribut yang umum mencakup:

    1. akses terhadap sumber daya alam yang berkualitas tinggi tapi relatif murah,
    2. akses terhadap sumber daya manusia yang sangat ahli dan terlatih tapi relatif murah,
    3. akses terhadap sumber daya teknologi produksi yang memberikan peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja seperti kemampuan robotik dan teknologi informasi.

    Dengan kata lain, sumber daya perusahaan, strategi usaha, dan/atau kemampuan perusahaan diharapkan mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Strategi bisnis merupakan perangkat yang mampu memanipulasi sumber daya alam dan manusia serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Sumber daya perusahaan dan kemampuan merupakan bahan terciptanya kompetensi distinctives. Kompetensi ini memudahkan inovasi, efisiensi, mutu, dan respon pelanggan.

    Bagan – 1.            Model Keunggulan Kompetitif
    Sumber:                QuickMBA.com, Competitive Advantage.

    Beberapa bentuk sumber daya perusahaan bagi keunggulan kompetitif, menurut QuickMBA.com, terdiri dari:

    1. paten dan merek dagang.
    2. Kecukupan cara (proprietary know-how).
    3. Sudah memiliki basis pelanggan.
    4. Reputasi perusahaan.
    5. Ekuitas merek.

    Salah satu indikator utama satu perusahaan telah mencapai dan memiliki keunggulan kompetitif adalah terjaganya tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari pesaingnya dan dari rata-rata industri. Keuntungan superior didapat dari biaya produksi yang (jauh) lebih rendah dibandingkan perusahaan pesaing sejenis atau rata-rata industri.

    Keunggulan bersaing bisa berbentuk terimplementasinya strategi penciptaan nilai secara berkesinambungan. Nilai yang dimaksud bisa berupa manfaat yang dirasakan lebih besar dari produk pesaing dan/atau biaya produksi yang lebih rendah di tingkat perusahaan atau di tingkat saluran distribusinya.

    Keunggulan biaya dan diferensiasi nilai dikenal sebagai keunggulan posisi perusahaan yang menjadi pemimpin pasar di salah satu atau kedua aspek tersebut. Di sisi perusahaan, nilai yang diciptakan adalah berasal dari serangkaian aktivitas perusahaan, yang diidentifikasi Porter sebagai rantai nilai (value chain) dalam aktivitas upstream dan downstream.


    Bagan – 2.            Rantai nilai generik
    Sumber:                Michael E. Porter, Competitive Advantage, hal.37.

    Di tingkat konsumen, atribut produk harus dilihat dan dianggap pelanggannya sebagai produk penting yang harus dibeli dan tidak bisa digantikan produk pesaing. Oleh karena itu, pasar atau segmen produk harus bersifat unik, sempit (niche), dan fokus. Menurut Euromed Marseille Ecole de Management, strategi fokus memungkin perusahaan untuk beroperasi di 2 kepemimpinan pasar, yakni dalam hal biaya dan diferensiasi.

    Bagan – 3.            Rantai nilai untuk produsen penjiplak
    Sumber:                Michael E. Porter, Competitive Advantage, hal.47

    Pemilihan strategi dan keunggulan kompetitif pada aspek biaya membuat perusahaan sangat menekankan pentingnya sistem kontrol, pencapaian skala ekonomis, dan eksploitasi kurva pembelajaran. Melalui teknologi sistem informasi, kontrol dilakukan terhadap aspek penjadwalan, optimisasi, pengukuran, dan koordinasi seluruh prilaku aktivitas.

    Five Forces

    Bagan – 4.            Elemen Struktur Industri
    Sumber:                Michael E. Porter, Competitive Advantage, hal.6.

    Kerangka analisis keunggulan kompetitif Porter berangkat dari pemikirannya pada aspek analisis industri dan strategi bisnis dalam perspektif ilmu ekonomi (organisasi) industri. Porter berpendapat bahwa intensitas persaingan dan daya tarik pasar sangat ditentukan oleh 5 kekuatan, yakni daya tawar pemasok, daya tawar pelanggan, ancaman pemain baru, ancaman produk substitusi, dan intensitas persaingan dalam satu industri.

    Kritik terhadap Teori Porter

    Menurut Dess, Lumpkin, dan Taylor (2005), sudut pandang Porter yang berdasarkan pada teori ekonomi industri, membuatnya rawan terhadap kritikan dari sudut pandang yang lain, yakni kewirausahaan yang mengagung-agungkan kemampuan inovasi bisa menembus pasar yang sudah jenuh. Sejumlah elemen dari stuktur industri diakui Porter bisa mempengaruhi 5 kekuatan tersebut. Faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi mempengaruhi keunggulan kompetitif.

    Dess, Lumpkin, dan Taylor memang mengakui 5 kekuatan tersebut sebagai ukuran kemampuan suatu usaha untuk bisa sukses di suatu pasar. Mereka menekankan pendapat bahwa kekuatan setiap unsur tidak sama di setiap situasi dan di setiap industri. Beberapa penjelasan:

    1. Di pasar output, kekuatan pembeli mempengaruhi harga yang bisa dibebankan perusahaan, seperti halnya ancaman substitusi.
    2. Di pasar input, kekuatan pembeli dapat mempengaruhi biaya dan investasi, karena pembeli yang berkuasa menuntut layanan yang berbiaya tinggi (costly).
    3. Di pasar input, kekuatan pemasok menentukan biaya bahan baku dan input lainnya.
    4. Intensitas persaingan mempengaruhi harga seperti halnya biaya bersaing di bidang-bidang seperti pabrik, pengembangan produk, pengiklanan, dan tenaga sales.
    5. Ancaman masuk ke pasar menempatkan batasan atas harga dan bentuk investasi yang dipersyaratkan dalam rangka menghalangi pesaing masuk ke pasar.

    Daya inovasi wirausaha bisa terbangkitkan ketika sang wirausahawan mengenali dan memahami kekuatan dasar (underlying forces) dari bentuk dan tekanan persaingan. Kekuatan yang mana yang mendominasi persaingan industri tergantung kondisi tertentu. Bersamaan dengan itu, mereka bisa menilai peluang pasar atau ancaman yang dihadapi usahanya. Disinilah tantangan bagi wirausahawan untuk bisa mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan memanfaatkan dan menempatkan posisinya di pasar.

    Dua mitos yang sering dihadapi wirausahawan dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif, yakni:

    1. Peluang usaha yang paling baik sudah pergi.
    2. Usaha kecil tidak bisa bersaing dengan baik dengan perusahaan besar.

    Dari sudut pandang lain, perusahaan yang sudah ada, baik besar ataupun kecil, pada umumnya tidak menyambut baik pesaing. Perusahaan yang sudah mapan pasti akan memerisai dirinya dari pesaing prospektif dan terhadap pesaing yang sudah ada. Sebagai konsekuensinya, sebagai pesaing baru, wirausahawan harus bisa melihat celah. Celah yang dimaksud adalah keunggulan kompetitif yang strategis guna menerobos masuk ke pasar dan/atau aktivitas perdagangan dengan pola yang sudah mapan.

    Porter sendiri sudah mafhum dengan cacat pemikiran strategis menyangkut situasi persaingan yang dihadapi wirausahawan. Beberapa cacat yang dimaksud:

    1. Memiliki keunggulan kompetitif yang tidak riel. Imitasi pesaing bersifat sukar dan berisiko dan merefleksikan kurangnya keunggulan kompetitif.
    2. Mengejar keunggulan bersaing yang tidak bisa berkesinambungan. Wirausahawan harus yakin bahwa keunggulan kompetitif tidak bisa secepatnya diimitasi.
    3. Salah membaca daya tarik industri. Industri yang paling atraktif bisa jadi bukanlah industri yang bisa cepat tumbuh atau paling mewah.

    Sumber Keunggulan Kompetitif

    Menurut Ehmke (2008), arti pentingnya keunggulan kompetitif menjadi aktual ketika semua produk ‘terlihat’ homogen, sedikit terdiferensiasi, dan sangat dipengaruhi oleh tingkat harga. Pemenang persaingan langsung dapat dilihat pada produsen yang paling efisien dalam biaya dan volume produksi yang tinggi.

    Preferensi konsumen yang beralih pada produk dengan ciri yang lebih spesifik atau layanan khusus menciptakan peluang diferensiasi produk yang signifikan terasa bagi konsumen. Harga produk tersebut tidak melulu tergantung pada biaya dan volume, melainkan pada:

    1. Mutu premium.
    2. Diferensiasi pada proses produksi dan/atau hasil produksi seperti organik, alami, atau buatan manusia.
    3. Komponen poduksi dengan nilai tambah seperti rasa, sudah diproses, sudah diseleksi, atau lainnya.

    Menurut Gupta (2009), beberapa atribut penting dari perusahaan diakui sebagai sumber atau determinan keunggulan kompetitif:

    1. Kelangkaan, nilai, ketidakmampuan ditiru, ketidakmampuan disubstitusi.
    2. Sumber daya potensil yang penting dalam hal finansil, fisik, hukum, manusia, organisasi, informasi, dan rasional.
    3. Kemampuan mengembangkan kompetensi inti yang superior dengan mengkombinasikan keahlian dan sumber daya.
    4. Serangkaian kapabilitas dinamis, kemampuan memiliki dan mengalokasikan serta meningkatkan (upgrade) sumber daya yang berbeda (distinctive).
    5. Hak kekayaan intelektual, rahasia dagang, basis data, budaya organisasi, dan lainnya.
    6. Kapabilitas etika.
    7. Reputasi perusahaann.
    8. Diversitas tempat kerja.
    9. Filantropi perusahaan (CSR).

    Menurut Ehmke (2008), beberapa strategi potensil bagi diferensiasi:

    1. Fitur dan manfaat produk. Beberapa ciri produk yang unik dan diinginkan meliputi gaya, kemasan (handling), rasa, komposisi bermutu, nyaman, metode produksi (alami atau organik, buatan tangan atau pabrik), sertifikasi, dan seterusnya.
    2. Lokasi.
    3. Staf.
    4. Prosedur kerja.
    5. Harga.
    6. Program insentif pelanggan.
    7. Garansi dan jaminan.
    8. Merek.
    9. Niat baik (goodwill).
    10. Nilai tambah produk/jasa.
    11. Perpanjangan atau ekstensi masa kerja.
    12. Lapisan tanah, gedung, lokasi, dan tata letak (landscape).
    13. Air, akses terhadap sumber daya (irigasi), dan tanah basah.
    14. Cuaca.
    15. Tanaman dan hewan.
    16. Organisasi dan aliansi.
    17. Pengalaman pelanggan.
    18. Mutu.

    Dalam perjalanannya, keunggulan kompetitif membutuhkan proses evaluasi yang dijalankan secara konsisten dan terus-menerus. Objek evaluasi mencakup sumber daya, tujuan usaha, cara masuk ke pasar dan diterima pasar, serta pesaing. Tujuan usaha adalah sesuatu yang harus bisa dicapai, spesifik, dan realistis.

    Keuntungan Keunggulan Komparatif

    Menurut Pearce dan Robinson (2007: 233), keberhasilan suatu usaha wujud karena adanya keunggulan relatif bila dibandingkan pesaingnya. Dua sumber utama keunggulan kompetitif adalah struktur biaya usaha dan kemampuannya mendiferensiasi usaha dari pesaingnya.

    Kepemilikan satu atau kedua keunggulan kompetitif biasanya menikmati profitabilitas diatas rata-rata dalam industrinya. Usaha yang tidak memiliki keunggulan kompetitif, salah satu atau keduanya, biasanya maksimal hanya menikmati keuntungan rata-rata industri atau dibawah rata-rata industri.[1]

    Bentuk keuntungan kepemilikan 2 sumber keunggulan komparatif pada satu waktu adalah tingkat profitabilitas yang paling tinggi dibanding pesaingnya dan secara rata-rata industri. Pemilihan strategi prioritas bertumpu pada tingkat keuntungan yang lebih superior dibanding pesaingnya. Di tingkat produk, pemilihan strategi usaha seharusnya berbasis pada aktivitas kompetensi inti dan rantai nilai yang bisa melestarikan kedua keunggulan kompetitif secara simultan.

    Kepemimpinan Biaya sebagai Keunggulan Kompetitif

    Menurut National Correctional Industries Association (2007), keunggulan kompetitif bisa diartikan sebagai satu kondisi dimana perusahaan bisa untung lebih banyak, lebih lama (long term), daripada pesaingnya. Keunggulan yang dimaksud adalah berupa kemampuan memenangkan usaha dan tetap membuat keuntungan. Di sisi lain, penurunan harga bukanlah praktek keunggulan biaya, melainkan mengurangi keuntungan.

    Dua jenis keunggulan kompetitif adalah kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Beberapa cara mendapatkan keunggulan biaya:

    1. Memberikan manfaat yang sama dengan pesaing lainnya pada harga yang sama, tetapi pada biaya yang lebih rendah. Di sisi lain, pengurangan biaya bisa berhasil bila persepsi nilai tidak berubah.
    2. Kumulasi biaya (seluruh aktivitas yang menciptakan nilai produk) lebig kecil dari pesaing.
    3. Struktur biaya lebih rendah yang dibuat dari awal (built-in).
    4. Pesaing tidak mudah menduplikasi.
    5. Bisa terkait dengan perlengkapan, bahan baku, jaringan (linkages), pembelajaran, operasi, lokasi, proses, distribusi, dan volume.

    Buruh murah merupakan keunggulan biaya terbesar. Pertumbuhan produktivitas (jumlah output yang lebih banyak per jam) telah membuat biaya buruh menempati porsi yang lebih kecil dari biaya produk. Rasio biaya buruh terhadap harga merupakan salah satu bentuk keunggulan kompetitif. Beberapa bentuk keunggulan kompetitif lainnya mencakup tahan lama, layanan, reputasi, fungsionalitas, dan kemudahan pembelian.

    Menurut Pearce dan Robinson (2007: 234-237), strategi biaya rendah merupakan strategi usaha yang mencari cara membangun keunggulan kompetitif jangka panjang dengan menekankan dan menyempurnakan aktivitas rantai nilai yang bisa dicapai dengan tingkat biaya secara substansil dibawah pesaingnya yang mana bisa disamakan pada basis kesinambungan. Hal ini bisa berdampak pada persaingan harga yang lebih rendah dari pesaingnya dan usahanya bisa tetap berjalan.

    Keberhasilan usaha berdasarkan kepemimpinan biaya mensyaratkan usaha yang mampu menyediakan produk atau jasa pada biaya lebih rendah dari yang dilakukan pesaingnya. Dan keunggulan biaya tersebut harus berkesinambungan. Beberapa keahlian dan sumber daya yang membidani kepemimpinan biaya:

    1. Kesinambungan investasi modal dan akses terhadap modal.
    2. Keahlian rekayasa proses.
    3. Pengawasan ketat pada kegiatan teknis inti atau buruh.
    4. Produk atau jasa yang dirancang demi kemudahan produksi atau penyampaian (delivery).
    5. Sistem distribusi berbiaya rendah.

    Berdasarkan keahlian dan sumber daya tersebut, suatu usaha harus bisa menyelesaikan satu atau lebih banyak aktivitas dalam aktivitas rantai nilainya (mendapatkan bahan baku, mengolahnya menjadi produk, memasarkan produk, dan mendistribusikan produk atau mendukung aktivitas) dengan sikap yang lebih cost-effective dari pada pesaingnya atau usaha tersebut harus bisa mengkonfigurasi-ulang rantai nilainya demi mencapai keunggulan biaya.

    Beberapa persyaratan organisasi guna mendukung dan memelihara aktivitas kepemimpinan biaya:

    1. Kontrol ketat atas biaya.
    2. Laporan kontrol yang rutin dan terinci.
    3. Berorientasi pada perbaikan yang kontinyu dan benchmarking.
    4. Terstrukturnya organisasi dan tanggung jawab.
    5. Insentif berbasis ketepatan pemenuhan target kuantitatif yang ketat.

    Bagan – 5.            Contoh-contoh cara usaha mencapai keunggulan kompetitif melalui kepemimpinan biaya.
    Sumber:                Michael Porter, On Competition, HBS Press, 1998; dalam John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., Strategic Management, hal.236.

    Beberapa aktivitas berbiaya rendah yang bisa dilestarikan dan memberikan satu atau beberapa keunggulan relatif terhadap kekuatan industri kunci seharusnya menjadi basis kunci bagi strategi kompetitif usaha, antara lain:

    1. Keunggulan biaya rendah yang mengurangi kesamaan tekanan penetapan harga dari pembeli.
    2. Keunggulan biaya rendah yang wujud dan berkesinambungan bisa mendorong pesaing ke wilayah lain, mengurangi persaingan harga.
    3. Pendatang baru, yang bersaing dalam hal harga dan tanpa pengalaman untuk mereplikasi setiap keunggulan biaya, harus berhadapan pemimpin biaya yang sudah mapan.
    4. Keunggulan biaya rendah seharusnya mengurangi daya tarik produk pengganti.
    5. Marjin yang lebih tinggi membolehkan produsen berbiaya rendah menahan kenaikan biaya pemasok dan sering mendapatkan kesetiaan pemasok sepanjang waktu.
    6. Banyak aktivitas yang menghemat biaya mudah diduplikasi.
    7. Kepemimpinan biaya eksklusif bisa menjadi perangkap.
    8. Pemotongan biaya yang obsesif bisa mengecilkan keunggulan kompetitif lainnya yang melibatkan atribut kunci daripada produk.
    9. Perbedaan biaya sering menurun sepanjang waktu.

    Diferensiasi sebagai Keunggulan Kompetitif

    Keunggulan diferensiasi wujud ketika manfaat yang diberikan lebih besar dari pesaingnya. Dengan manfaat yang lebih besar, produsen bisa memberikan harga yang lebih tinggi. Dalam prosesnya, diferensiasi merupakan proses menciptakan perbedaan di benak konsumen, antara satu produsen dengan pesaing lainnya.

    Beberapa bentuk diferensiasi yang dirasakan konsumen mencakup rasa yang lebih baik, menciptakan kesan lebih muda, memberikan jaminan yang lebih baik. Kesemua produk tersebut berpotensi menurunkan biaya dalam jangka lebih panjang. Keunggulan diferensiasi bisa bekerja bila konsumen mempercayai adanya diferensiasi atau tahu kenyataannya. Mengklaim adanya diferensiasi tidak membuatnya jadi nyata.

    Semakin tinggi tingkat diferensiasi yang dilakukan, semakin jauh persaingan dalam bentuk harga. Konsumen hanya akan menerima informasi yang mereka sudah tahu atau percaya. Produk atau perusahaan anda sudah menempati ruang dalam pikirran konsumen.

    Menurut Pearce dan Robinson (2007: 237-239), diferensiasi merupakan strategi usaha yang mencari cara membangun keunggulan kompetitif dengan produk atau jasanya dengan menjadikannya ‘berbeda’ dari produk saingannya berdasarkan fitur, kinerja, dan faktor lain yang tidak langsung berhubungan dengan biaya dan harga. Perbedaan hanya satu yang susah untuk diciptakan dan/atau sukar dikopi atau diimitasi.

    Strategi diferensiasi mensyaratkan usaha yang memiliki keunggulan kompetitif yang membisakan usaha menyediakan pembeli sesuatu yang unik bernilai. Strategi diferensiasi yang berhasil membisakan usaha menyediakan produk atau jasa yang dipersepsikan bernilai lebih tinggi bagi pembeli pada ‘biaya yang berbeda’ dibawah ‘premi nilai’bagi pembeli.

    Dengan kata lain, pembeli merasakan tambahan biaya saat membeli produk atau jasa yang dinilai lebih rendah nilainya dari produk atau jasa bila dibandingkan dengan berbagai pilihan alternatif lainnya. Diferensiasi biasanya timbul dari satu atau banyak aktivitas dalam rantai nilai yang menciptakan nilai unik dan penting bagi pembeli.

    Satu usaha dapat melakukan diferensiasi dengan menunjukkan kinerja aktivitas nilai yang ada atau mengkonfigurasi-ulang dengan cara yang unik. Dan kesinambungan diferensiasi tergantung dua hal, yakni kelanjutan persepsi nilai yang tinggi di mata pembeli dan kurangnya imitasi dari pesaingnya.

    Beberapa keahlian dan sumber daya kunci guna membangun strategi berbasis diferensiasi melalui penciptaan basis keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan mendasar, antara lain:

    1. Kemampuan pemasaran yang kuat.
    2. Rekayasa produk.
    3. Bakat dan kemampuan kreatif.
    4. Kemampuan yang kuat dalam riset dasar.
    5. Reputasi perusahaan dalam hal kepemimpinan mutu dan teknis.
    6. Tradisi yang panjang di industri atau kombinasi yang unik pada keahlian dari usaha lain.
    7. Kerjasama yang kuat dari saluran (pemasaran).
    8. Kerjasama yang kuat dari pemasok komponen utama dari produk atau jasa.

    Bagan – 6.            Contoh-contoh cara suatu usaha (terhadap aktivitas rantai nilai) mencapai keunggulan kompetitif melalui diferensiasi.
    Sumber:                Michael Porter, On Competition, HBS Press, 1998; dalam John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., Strategic Management, hal.238.Beberapa persyaratan organisasi guna mendukung dan memelihara aktivitas aktivitas diferensiasi:

    1. Koordinasi yang kuat antara fungsi-fungsi litbang, pengembangan produk, dan pemasaran.
    2. Pengukuran dan insentif subjektif, daripada pengukuran kuantitatif.
    3. Berbagai fasilitas guna menarik buruh berkeahlian tinggi, ilmuwan, dan orang kreatif.
    4. Tradisi kedekatan terhadap pelanggan kunci.
    5. Beberapa personil yang ahli di bidang penjualan dan operasi, teknis dan pemasaran.

    Beberapa aktivitas, yang menyediakan satu atau lebih banyak peluang relatif terhadap kekuatan-kekuatan industri yang pokok, seharusnya menjadi basis aspek diferensiasi dari strategi usaha yang kompetitif:

    1. Rivalry is reduced when a business successfully differentiates itself.
    2. Buyers are less sensitive to prices for effectively differentiated products.
    3. Brand loyalty is hard for new entrants to overcome.

    Managers examining differentiation-based advantages must take potential risks into account as they commit their business to these advantages. Some of the more common ways risks arise are the followings:

    1. Imitation narrows perceived differentiation, rendering differentiation meaningless.
    2. Technological changes that nullify past investments or learning.
    3. The cost difference between low-cost competitors and the differentiated business becomes too great for differentiation to hold brand loyalty.

    Kecepatan sebagai Keunggulan Kompetitif

    Speed-based strategies, or rapid responses to customer requests or market and technological changes, have become a major source of competitive advantage for numerous firms in today’s intensely competitive global economy. Speed is certainly a form of differentiation, but it is more than that. Speed involves:

    1. the availability of a rapid response to a customer by providing current products quicker,
    2. accelerating new-product development or improvement,
    3. quickly adjusting production processes, and
    4. making decisions quickly.

    While low cost and differentiation may provide important competitive advantages, managers in tomorrow’s successful companies will base their strategies on creating speed-based competitive advantages.

    This strategy has been adopted widely by Welch as he transformed a fading GE into one of Wall Street’s best performers over the past 25 years. Below are his words in A CEO Who Can’t Be Cloned, BusinessWeek, 17.09.2001:

    Speed is really the driving force that everyone is after. Faster products, faster product cycles to market. Better response time to customers … Satisfying customers, getting faster communications, moving with more agility, all these things are easier when one is small. And these are all characteristics one needs in a fast-moving global environment.

    Speed-based strategies are business strategies built around functional capabilities and activities that allow the company to meet customer needs directly or indirectly more rapidly than its main competitors.

    Speed-based competitive advantages can be created around several activities:

    1. Customer responsiveness.
    2. Product development cycles.
    3. Product or service improvements.
    4. Speed in delivery or distribution.
    5. Information sharing and technology.

    Some required skills and resources to foster speed:

    1. Process engineering skills.
    2. Excellent inbound and outbound logistics.
    3. Technical people in sales and customer service.
    4. High levels of automation.
    5. Corporate reputation for quality or technical leadership.
    6. Flexible manufacturing capabilities.
    7. Strong downstream partners.
    8. Strong cooperation from suppliers of major components of the product or service.

    Some organisational requirements to support and sustain rapid response activities:

    1. Strong coordination among functions in R&D, product development, and marketing.
    2. Major emphasis on customer satisfaction in incentive programs.
    3. Strong delegation to operating personnel.
    4. Tradition of closeness to key customers.
    5. Some personnel skilled in sales and operations – technical and marketing.
    6. Empowered customer service personnel.

    These rapid response capabilities create competitive advantages in several ways:

    1. They create a way to lessen rivalry because they had availability of something that a rival may not have.
    2. It can allow the business to charge buyers more, engender loyalty, or otherwise enhance the business’s position relative to its buyers.
    3. Particularly where impressive customer response is involved, businesses can generate supplier cooperation and concessions because their business ultimately benefits from increased revenue.
    4. Finally, substitute products and new entrants find themselves trying to keep up with the rapid changes rather than introducing them.

    While the notion of speed-based competitive advantage is exciting, it has risks managers must consider:

    1. First, speeding up activities that haven’t been conducted in a fashion that prioritises rapid responses should only be done after considerable attention to training, reorganisation, and/or reengineering.
    2. Second, some industries –stable, mature ones that have very minimal levels of change– may not offer much advantage to the firm that introduces some forms of rapid response. Customers in such settings may prefer the slower pace or the lower costs currently available, or they may have long time frames in purchasing such that speed is not that important to them.

    Skala Kecil dan Fokus terhadap Pasar sebagai Keunggulan Kompetitif

    Market focus is a generic strategy that applies a differentiation strategy approach, or a low-cost strategy approach, or a combination – and does solely in a narrow (or ‘focused’) market niche rather trying to do so across the broader market. The narrow focus may be geographically defined or defined by product type features, or target customer type, or some combination of these.

    Small companies, at least the better ones, usually thrive because they serve narrow market niches. This is usually called market focus, the extent to which a business concentrates on a narrowly defined market. It usually is differentiating the product and its sales force, achieving low costs in promotion and delivery, and making rapid, immediate response to any owner request its normal practice.

    Some capabilities were created, along with resources, and value chain activities that achieved differentiation, low-costm and rapid response competitive advantages within the niche market that would be hard for other firms, particularly mass market-oriented firms, to replicate.

    Focus lets a business ‘learn’ its target customers –their needs, special considerations they want accommodated– and establish personal relationships in ways that ‘differentiate’ the smaller firm or make it more valuable to the target customer. Low costs can also be achieved, filling niche needs on a buyer’s operations that larger rivals either do not want to bother with or cannot do as cost effectively.

    Cost advantage often centers around the high level of customised service the focused, smaller business can provide. And perhaps the greatest competitive weapon that can arise is rapid response. With enhanced knowledge of its customers and intricacies of their operations, the small, focused company builds up organisational knowledge about timing-sensitive ways to work with a customer. Often the needs of that narrow set of customers represent a large part of the small, focused business’s revenues.

    The risk of focus is that you attract major competitors who have waited for your business to prove the market. Likewise, the publicly traded companies built around focus strategies become takeover targets for large firms seeking to fill out a product portfolio. And perhaps the greatest risk of all is slipping into the illusion that it is focus itself, and not some special form of low cost, differentiation, or rapid response, that is creating the business’s success.

    Managers evaluating opportunities to build competitive advantage should link strategies to resources, capabilitiesm and value chain activities that exploit low cost, differentiation, and rapid response competitive advantages. When advantageous, they should consider ways to use focus to leverage these advantages.

    One way business managers can enhance their likelihood of identifying these opportunities is to consider several different ‘generic’ industry environments from the perspective of the typical value chain activities most often linked to sustained competitive advantages in those unique industry situations.

    Pilihan Strategis Meraih Keunggulan Kompetitif menurut Tahapan Evolusi Industri

    1. Industri yang sedang tumbuh (emerging).
    2. Industri yang sedang berkembang (growing).
    3. Industri yang sudah dewasa (mature).
    4. Industri yang sedang menurun (declining).
    5. Industri yang terfragmen.
    6. Industri yang mendunia.
    7. Pemilihan berdasarkan matriks.
    8. Pemilihan berdasarkan cluster.
    9. Pemilihan antara diversifikasi atau integrasi.

    [1] Hasil dua studi empiris memperlihatkan kecenderungan tersebut, yakni:

    1. R.B. Robinson dan J.A. Pearce, “Planned Patterns of Strategic Behavior and Their Relationship to Business Unit Performance,” Strategic Management Journal, 9, No.1, 1988, hal.43-60.
    2. G.G. Dess dan G.T. Lumpkin, Emerging Issues in Strategy Process Research, dalam Handbook of Strategic Management, M.A. Hitt, R.E. Freeman, dan J.S. Harrison (eds), Blackwell, Oxford, 2001, hal.3-34.
     
  • Virtual Chitchatting 12:04 AM on 2011/04/07 Permalink
    Tags: comparative advantage, , competitive strategy, keunggulan bersaing, keunggulan komparatif, kompetisi, manajemen strategis, persaingan, strategi bersaing, strategi manajemen,   

    Marketing people, practitioners and professors, donot know how to define competitive advantages 

    My comment:

    Orang marketing, baik praktisi maupun teorisi, sama-sama tukang kecap yang nggak pernah tahu dan mau tahu apa dan bagaimana kecap itu sendiri.

    Dari sekian ratus megabyte file sampah yang berhubungan dengan competitive advantage, tak ada satu pun yang mendefinisikan apa itu competitive advantage (keunggulan bersaing). dan bagaimana hubungannya dengan comparative advantage (keunggulan komparatif), competitive strategy (strategi bersaing), strategic management (manajemen strategis), apa itu kompetitif dan kompetisi (persaingan), apa yang dijadikan persaingan….

    Tukang kecap, tukang obat, sama aja. Mereka itu tak ubahnya tukang jual jigong.

    Ada sih yang sudah buat definisi tentang strategi bersaing, seperti Anne Lukkarila dan Katri Pitko, Strategic Management, tapi koq kayaknya kurang ngegigit gitu.

    dengan kata lain, mereka menganggap semua orang sudah tahu apa itu arti ‘keunggulan bersaing’. Naif bangetkah? terlalu taken for granted. duuhh….., basi banget nih profesor dan profesi tukang kecap.

    btw, siapa sih tukang kecap nomor satu di indonesia sekarang ini? dia suka lempar batu dan suka ngumpetin udang di atas peyek.

    aha, nugraha besoes yang tidak besus. gile, 20 tahun jadi sekjen pssi, sekarang nyembah-nyembah ke agum gumelar, atau ngemis-ngemis?

    bagaimana kabar si udin yang sangat kental dengan super-kasus cengkeh BPPC, Dekopin, mantan napi, setelah dipecat VIVA Cosmetics? Dempul lagi tuh muka supaya bisa tampil lagi di media massa…

    eh, kok ngomongin politik sih…

    Kutipan Istilah Competitive Advantage

    Kevin Lane Keller, Building Strong Brands: Three Models for Developing and Implementing Brand Plans, Tuck School of Business, Dartmouth College, 12.11.2008.

    Three models of branding are presented to help guide managerial efforts:

    1. Brand Positioning: Describes how to guide integrated marketing to maximize competitive advantages.
    2. Brand Resonance: Describes how to create intense, actively loyal relationships with customers.
    3. Brand Value Chain: Describes how to trace the value creation process to better understand the financial impact of marketing expenditures and investments.

    Three Tools to Facilitate Brand Planning

    Holistic marketing requires careful planning and implementation. To help guide these efforts, three models of increasing scope are presented:

    1. brand positioning model describes how to guide integrated marketing to maximize competitive advantages;
    2. brand resonance model describes how to create intense, activity loyalty relationships with customers; and
    3. brand value chain model describes how to trace the value creation process to better understand the financial impact of marketing expenditures and investments.

    The Four Components of a Superior Competitive Positioning

    1. Competitive frames of reference
      1. Nature of competition
      2. Target market
    2. Develop unique brand points-of-difference (POD’s)
      1. Desirable to consumer
      2. Deliverable by the brand
      3. Differentiating from competitors
    3. Establish shared brand points-of-parity(POP’s)
      1. Negate competitor points-of-difference
      2. Demonstrate category credentials
    4. Brand mantras
      1. Short 3-to-5 word phrases that capture key POD’s & the irrefutable essence or spirit of the brand.

    Points-of-difference

    1. Distinctive taste profile
    2. Optimistic view of life
    3. Classic, iconic symbolism & imagery

    Points-of-parity

    1. Contemporary, up-to-date
    2. Refreshing flavor

    Brand slogan: “Side of Life”

    Identifying & Choosing POP’s & POD’s

    1. Desirable? (consumer perspective)
      1. Personally relevant
      2. Believable & credible
    1. Deliverable? (firm perspective)
      1. Feasible
      2. Profitable
      3. Pre-emptive, defensible & difficult to attack
    1. Differentiating? (competitive perspective)
      1. Distinctive & superior
      2. Sustainable

    Janelle Barlow and Paul Stewart, Branded Customer Service: The New Competitive Edge, Berrett-Koehler, San Francisco, Oct.2004.

    Janelle Barlow and Paul Stewart show that delivering on-brand service—service that supports and extends a company’s brand— can provide enormous competitive advantage.

    Brennan Davis, The MarketForensics System, Management Sciences Group, 29.09.2004.

    Brand strategy, brand score-card, brand competitiveness

    Menurut Davis, keunggulan strategis (strategic advantage) merupakan satu kondisi keseimbangan dimana tiga elemen, yakni merek, konsumen, dan pasar, cocok bersama. Penyesuaian (alignment) yang lebih baik membuat keunggulan strategis semakin lebih besar, yakni dengan tercapainya tujuan peningkatan nilai. Nilai hanya akan tercipta dalam jangka panjang ketika pertumbuhan bersifat berkesinambungan.

    Keunggulan strategis bisa dinyatakan dalam ukuran kekuatan merek (brand power) atau kekuatan sinyal (signal strength), kecocokan merek-konsumen, dan kecocokan merek-pasar. Ukuran kekuatan merek bisa dilihat pada kecocokan merek-konsumen, kecocokan merek-pasar, dan kecocokan konsumen-pasar. Sementara kekuatan sinyal merupakan kombinasi hasil (return) empat upaya branding dalam bentuk pengalaman, mutu, imagery, dan identitas.

    Di sisi lain, pada akhir 1980-an, sumber keunggulan bersaing (competitive advantage) dan pendapatan masa depan (future earnings) terletak pada upaya pembangunan merek (brand-building) sebagai aset (brand assets) dan modal (brand equity). Pada pertengahan tahun 1990-an, berkembang pemikiran bahwa lebih murah mempertahankan pelanggan yang sudah ada, ketimbang bersaing untuk mendapatkan pelanggan baru (customer equity).[1]


    [1] M.J. Xavier, The fall of traditional brand management: Making way for CRM and business equity; Dean, Academy for Management Excellence, Chennai, India.

    Christian Blümelhuber, Advanced Marketing, Université Libre de Bruxelles, 07.11.2005.

    Bagi perusahaan, beberapa manfaat branding:

    1. Source of sustainable competitive advantage

    ” Differentiation

    ” Price premiums

    ” Channel power

    ” Increased effectiveness of marketing programs

    ” Increased efficiency of marketing programs

    1. Scale and scope economies in customer acquisition and retention

    ” Encourages trial of new products, cross sales

    1. Asset with market value
    2. Employee attraction/retention

    Points of Parity vs Points of Difference

    PoP:  No reason why not

    may be shared with other brands (Schema, Expectation, Must-be dimension) to be a credible and legitimate offering

    Competitive PoP´s

    PoD: Competitive advantage

    Reason-why

    Brandon Westling, Building Brand Equity in the Wine Industry, Wine Sales and Marketing Consultants, Healdsburg, CA, Nov.2001.

    Beberapa keunggulan kompetitif dari high brand equity:

    • A company will enjoy reduced marketing costs because of consumer brand awareness and loyalty.

    • A company will have more trade leverage in bargaining with distributors and retailers because consumers expect them to carry the brand.

    • A company can charge a higher price than its competitors because the brand is perceived as of higher quality.

    • A company can more easily launch extensions because the brand name carries high credibility.

    • The brand offers the company some defense against price competition.

    Katherine N. Lemon, Roland T. Rust, and Valarie A. Zeithaml, What Drives Customer Equity,  Marketing Management, American Marketing Association, Vol.10, No.1, 2001, pp.20-25.

    customer equity is key to long-term success. Understanding how to grow and manage customer equity is more complex. How to grow it is of utmost importance, and doing it well can create a significant competitive advantage. There are three drivers of customer equity—value equity, brand equity, and relationship equity (also known as retention equity).

    Ljiljana Stanković dan Suzana Djukić, Strategic Brand Management in Global Environment, Economics and Organization Vol.3, No.2, 2006, pp.125-133.

    Bagan: Building brand equity

    Sumber: L.K. Keller, Strategic Brand Management, Building, Measuring, and Managing Brand Equity, ed.2, Prentice Hall, 2003.

    Herbjørn Nysveen, Per E. Pedersen, dan Helge Thorbjørnsen, Using mobile services to strengthen brand relationships: The effects of SMS and MMS channel additions on brand knowledge, satisfaction, loyalty, and main channel use, Samfunns-og NæringslivsForskning As, Bergen, July 2003.

    Competitive advantage is defined as the superior customer value provided by the complementary product relative to competitors. To attain competitive advantage, companies should strive to build strong brands and strong brand relationships.

    Sengupta (1998) proposed that organizational fit, firm size, complementary product opportunity, multiplier effect, and innovativeness all had positive effects on the competitive advantage of complementary products. Empirical results showed support for the effect of innovativeness and the multiplier effect on competitive advantage of complementary products.

    Sengupta, S. (1998): Some approaches to Complementary Product Strategy, Journal of Product Innovation Management, vol. 15, pp. 352-367.

    Innovativeness points to the degree to which a complementary product serve customers need better than existing products. The multiplier effect is the incremental sales volume of the core product that the complementary product generates. The strength of the multiplier comes from the incremental value that the new and complementary product gives customers of the core product. This multiplier effect is unique to complementary products in that increased use of the complementary product increases the use of the core product.

    It is revealed by Kleinschmidt and Cooper (1991) that innovative products bring greater reward to companies. The more innovative the complementary product the greater is its ability to provide customer value and differentiate the brand or company from competitive brands or companies. Consequently, increasing innovativeness of complementary products increases the complementary product’s positive effect on competitive advantage. Thus, by focusing on key technologies and innovative solutions (e.g. SMS and MMS services), complementary products have the potential to differentiate brands from its competitors in the minds of the consumers. This differentiation will result in better performance and competitive advantages.

    Kleinschmidt, E. J., and Cooper, R. G. (1991): The Impact on Product Innovativeness on Performance, Journal of Product Innovation Management, vol. 8, pp. 240-251.

    Companies may obtain competitive advantages by adding new channels for marketing and distribution. In particular, this potential can be realized if the services presented are related and integrated across the channels being used. Thus, the use of synergistic channels, meaning mutual enforcement of the channels used, should be implemented by companies. In such situations, addition of new channels will lead to increased use of existing channels (complementary channels). Furthermore, customers will get an increased flexibility in their channel choice when using a service, probably increasing their overall satisfaction with the service.

    Valerie Lee Schutte, Building Brand Equity: Execution, Brand Implementation and Brand Management, The Design Depot, July 2004.

    The more you know about your competition the stronger brand equity you can build. You can create a successful competitive advantage by your ability to differentiate yourself. Consider creating a folder on each of your key competitors. This information will also be a gold mine when it comes to creating and refining your selling process.

    Kao, Key Drivers for Profitable Growth: Brand Equity, Superior R&D and TCR (Total Cost Reduction) activities, dalam Kao Annual Report 2001.

    Our R&D has also produced a competitive advantage in developing innovative and unique products and demonstrated ability to link R&D to meeting emerging consumer needs supports the Company’s success.

    Rainer Zimmermann, ed, Brand Equity Excellence, Volume 1: Brand Equity Review, BBDO, Düsseldorf, Nov.2001.

    brand positioning leads to “the set of associations and behaviors on the part of brand customers, channel members and parent corporation that permits the brand to enjoy the sustainable and differentiated competitive advantages (i.e. brand strength results in barriers to competition and, therefore, some degree of monopolistic power controlling the brand).”

    Srivastava, R. K. and Shocker, A. D. (1991): Brand Equity: a perspective on its meaning and measurement, Cambridge, U.K.: Marketing Science Institute, 1991, p.9

    Christel Binnie, Constructing University Brands Through University Research Magazines, Thesis, Department of Communication, Faculty of Arts, University of Ottawa, 2008.

    According to Aaker (1996), a pioneer and icon of branding, ‘brands are pivotal resources for generating and sustaining competitive advantage’. Such an advantage is thought to be generated through the words and actions of consumers, resulting in the value of a brand or brand equity (Hoeffler & Keller, 2003).

    D.A. Aaker, Building strong brands, The Free Press, 1996.

    S. Hoeffler dan K.L. Keller, The marketing advantages of strong brands. Brand Management, 10(6), 2003, 421-445.

    Kitchen and Schultz (2001) argue that “creating, and maintaining positive relationships with publics or stakeholders” should be added to the traditional two pillars of marketing: customer needs and competitive advantage (p. 88).

    P.J. Kitchen dan D.E. Schultz, Raising the Corporate Umbrella: Corporate Communication in the 21st Century. Palgrave, New York, 2001.

    Aaker (2003) emphasizes the multiple benefits of a well differentiated brand: added credibility, easy recall among consumers, more efficient and effective communication, and a sustainable competitive advantage.

    D. Aaker, The Power of the Branded Differentiator, MIT Sloan Management Review, Fall 2003, 83-87.

    Francisco Guzmán, A Brand Building Literature Review, Excerpt from PhD Thesis “Brand Building Towards Social Values: Associating to Public Goods”, Esade, 22.02.2005

    Urde (1999) presents Brand Orientation as another brand building model that focuses on brands as strategic resources. “Brand Orientation is an approach in which the processes of the organization revolve around the creation, development, and protection of brand identity in an ongoing interaction with target customers with the aim of achieving lasting competitive advantages in the form of brands” (p. 117-118). Brand orientation focuses on developing brands in a more active and deliberate manner, starting with the brand identity as a strategic platform. It can be said that as a consequence of this orientation the brand becomes an “unconditional response to customer needs and wants” (p. 120).

    Mats Urde, “Brand Orientation: A Mindset for Building Brands into Strategic Resources”, Journal of Marketing Management, 15, 2003, 117-133.

    High brand equity is considered to be a competitive advantage since: it implies that firms can charge a premium; there is an increase in customer demand; extending a brand becomes easier; communication campaigns are more effective; there is better trade leverage; margins can be greater; and the company becomes less vulnerable to competition (Bendixen, Bukasa, and Abratt 2003).

    Mike Bendixen, Kalala A. Bukasa, and Russell Abratt, “Brand Equity in the Business-to-Business Market”, Industrial Marketing Management, 33, 2003, 371-380.

    ResearchAndMarkets.com, Integrated Marketing Communication, 26.05.2009.

    The ultimate goals of IMC are to institute customer-oriented sensibilities and business processes in all aspects of the organization and its operations to add value for customers, provide a framework for resource allocation, and achieve sustainable competitive advantages.

    Camilla Kulluvaara dan Johanna Tornberg, Integrated Marketing Communication and Tourism: A Case Study of Icehotel AB, Bachelor’s Thesis, International Business and Economics Programme, Department of Business Administration and Social Sciences, Luleå University of Technology, 09.06.2003.

    To gain competitive advantage, it is becoming increasingly important for tourist marketers to discern how travelers perceive a competing set of choice of alternatives (destinations) and to their offerings of travel and tourism activities, attractions and amenities. (Javalgi, Thomas & Rao, 1992)

    G.R. Javalgi, E.G. Thomas, dan S.R. Rao, US Pleasure Travellers Perceptions of Selected European Destinations: European Journal of Marketing, Vol.26, No.7, 1992, pp. 45-64.

    The objectives of any promotional strategy can be drawn from an appropriate mixture of the roles of promotion; to increase sales, maintain or improve market share, create or improve brand recognition, create a favourable climate for future sales, inform and educate the market, create a competitive advantage relative to competitor’s products or market position and to improve promotional efficiency.

    Dalmé Mulder, Driving.IMC@home.org/effectiveness (Driving integrated marketing communication home for organisational effectiveness), ANZCA2007 Conference Proceedings, 10.02.2008.

    Kitchen, Brignell and Tao (2004) suggest that IMC is the major communications development of the last decade, and that it is a potential driver of competitive advantage.

    P.J. Kitchen, J. Brignell, dan L. Tao, The emergence of IMC: A theoretical perspective. Journal of Advertising Research, 2004, 44(1): 19-30.

    IMC is defined as a dynamic, holistic approach, integrated into all strategic levels of an organisation. It manages and fuses every point of contact between the organisation and its stakeholders. Through this coordinated efforts it supports a targeted, integrated, consistent brand communication strategy for the purpose of building positive lifetime relationships through data-driven techniques, by customer-conscious employees ultimately giving an organisation a competitive advantage and brand equity.

    29.12.2004

    marketing research (that is to learn more about their customers’ requirements, expectations, perceptions, and satisfaction levels) provides a foundation for building competitive advantage through well-informed segmenting, targeting, and positioning decisions.

    A positioning built on meaningful differences, supported by appropriate strategy and implementation, can help the company build competitive advantage

    Guna Ozolina, Differences in Applied Marketing Communications for Selected Product Classes in Cosmetics and Household, Telecommunication and Information Technology, Food and Beverages, Amusement and Culture Industries, Master’s Thesis, Tallinn University, May 2008.

    companies are rather reluctant to apply new tools if they are not tried by somebody else before, they do not realize that being a pioneer gives competitive advantage.

    Tauno Jokinen et al (eds), Estiem Vision of Cycles Seminar, Oulu University, Finland, 03-04.02.2006.

    Kati Seppälä dan Jukka Päkkilä, Environmental Management.

    according to Porter (1985), there are two main strategies for reaching competitive advantage; cost leadership and differentiation.

    Antti Tauriainen dan Ville Anttila, Information and Knowledge Management.

    Core competency: Know-how, skills, knowledge that helps and sustains companys value chain towards customers and gives competitive advantages. (Hamel and Prahalad 1994)

    Intellectual capital management (ICM). Categorizes and measures IC and finding knowledge and intellectual capital to create competitive advantage. Points direction for company’s future investments in terms of company’s internal education and training. Aims at increasing company’s IC and targets the improvement investments to the field of core competencies

    Suvi Kumpulainen, Quality Management.

    In the middle 1990s started to strengthen an idea that it is not enough if good quality is created only inside the company: quality management was considered partly as an intercompany total quality culture but also as a relationship between the companies. Quality became a critical competitive advantage. (Laatuakatemia)

    Anne Lukkarila dan Katri Pitko, Strategic Management.

    Competitive Strategy

    Competition is at the core of the success or failure of firms. Competition determines the appropriateness of a firm’s activities that can contribute to its performance, such as innovations. Competitive strategy is the search for a favourable competitive position in an industry. Competitive strategy’s goal is to establish a profitable and sustainable position against the forces that determine industry competition. (Porter, 1985.)

    Competitive strategy defines the ways that a firm creates value to its customers and distinguishes from its competitors. Other purpose of competitive strategy is to ensure the accomplishing of strategic cost effectiveness- and market position goals. (Hannus, 1999)

    Different types of firms exist because they want to satisfy the different type of needs of people or organizations. Demand and supply meet each other in competition situation, and customers have alternative ways to satisfy their needs. They want to have the best profit/cost –relation available. To be competitive, a firm has to have some kinds of competitive advantages. (Kamensky, 2000)

    Competitive advantages cannot be understood by looking at the firm as a whole. It stems from the many discrete activities a firm performs in designing, producing, marketing, delivering, and supporting its product. Each of these activities can contribute to a firm’s relative cost position and create a basis for differentiation. (Porter, 1985)

    Porter (1985) argued that there are two ”basic types of competitive advantage a firm can possess: low cost or differentiation”. These combine with the “scope” of a particular business –the range of market segments targeted- to produce “three generic strategies mediocrity for achieving above-average performance in an industry: cost leadership, differentiation and focus”. (Mintzberg, 1998)

    Cost leadership strategy aims at being a low-cost producer. The cost leadership strategy is realized through gaining experience, investing in large scale production facilities using economies of scale, and carefully monitoring overall operating costs. (Mintzberg, 1998)

    This strategy is typical for branch of businesses where prices are prescribed by the markets, and in the long run the winner is the company that has the lowest costs. The success of the cost leadership strategy is always based on lower costs than higher prices. (Kamensky, 2000)

    Differentiation strategy involves the development of unique products or services, relying on the brand/customers loyalty. A firm can offer i.e. higher quality, better performance or unique features, any of which can justify higher prices. (Mintzberg, 1998) Higher prices are reasonable only when the customer feels that they gain some kind of extra value that they don’t get form the competitors, and they are ready to pay for it. Differentiation is a very demanding strategy and it requires strong will to get competitive advantages and sustaining them. (Kamensky, 2000)

    Focus strategy wants to serve narrow market segments. A firm can focus on particular customer groups, product lines, or geographic markets. The strategy can be either “differentiation focus”, where the differentiation happens in focal market, or “overall cost leadership focus”, where the firm sells at low price in the focal market. The firm is able to concentrate on developing its own knowledge and competences. (Mintzberg, 1998)

    Harri Salo, Product Returns: Causes and Implications

    Reverse logistics can be a factor in creating competitive advantage (Trebilcock 2002b; Richey 2004

    • A brand name (eg. Toyota) may represent a good reputation in product service, which furthermore can be decisive factor for buying decision. If the return is not handled properly, the vulnerability is that the consumer may not buy the same brand again (Zieger 2003).

    Timothy J. Sturgeon dan Richard K. Lester, The New Global Supply-Base: New Challenges for Local Suppliers in East Asia, Paper prepared for the World Bank’s Project on East Asia’s Economic Future, Industrial Performance Center, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Feb.2003.

    Deverticalization.

    Lead firms have focused on the areas and functions that they believe to be essential to the creation and maintenance of competitive advantage, especially product innovation, marketing, and other activities related to brand development, and have increasingly come to rely upon specialized suppliers to provide “non-core” functions. The belief is that by divesting non-core functions, lead firms can more quickly reap value from innovations while spreading risk in volatile markets (Venkatesan, 1992).

    Firms that develop, market, and sell electronic hardware, cars, and clothing have turned to suppliers for production and, increasingly, post-architectural (i.e., detailed) design services. By tapping the competencies of suppliers, lead firms are able to maintain substantial market presence without the fixed costs and risk of building and supporting a vertically integrated corporate organization (Sturgeon, 2000, 2002).

    Among the advantages claimed for these production networks are that they are more adaptable than an integrated firm would be, and that they are capable of providing better economic performance in highly competitive and volatile markets (Powell, 1990; Cooke and Morgan, 1993).

    Design and engineering.

    Lead firms in the advanced economies are asking their suppliers to take on more responsibility for the design and engineering of products and sub-systems. Suppliers are increasingly being chosen and brought into the development process before products are fully designed. By doing so, the lead firm is able to spread risk and reduce costs.

    When suppliers participate in prototype development, moreover, they typically improve their performance in design for manufacturability and in implementing subsequent engineering change orders. Product redesign for different markets is also easier and quicker if the suppliers are actively involved from the outset.

    Suppliers must support assemblers as a sole source for global products lines to support commonalization. We must supply the same part, with the same quality and price, in every location. If [the automaker] says to go to Argentina, we must go or lose existing, not just potential, business. Logistics are becoming a key competitive advantage; we must have the ability to move production to where customer’s facilities are.

    Dieter Ernst, Inter-Organizational Knowledge Outsourcing: What Permits Small Taiwanese Firms to Compete in the Computer Industry, East-West Center, Working Paper, No.1, Honolulu, May 2000.

    Fu-Lai Tony Yu, Ho-Don Yan, dan Shan-Yu Chen, Adaptive Entrepreneurship and Taiwan’s Economic Dynamics, Laissez-Faire, 24.07.2006

    Entrepreneurial Strategies in Taiwan

    (1) Alertness, adaptability and guerrilla entrepreneurship

    (2) Original equipment manufacture (OEM), imitation, and entrepreneurial learning

    original design manufacturing (ODM) products

    the OEM proportion has been rising and that of own-brand manufacture (OBM) falling over time

    (3) Small enterprises, flexibility and production networks

    (4) Regional arbitrage: alertness to cost reduction opportunities

    Flexibility as competitive advantage

    The electronics industry is highly volatile, with frequent and unexpected changes in demand and technology. Taiwanese firms can succeed in this industry because they are able to respond and adjust quickly to change. By combining incremental product innovation with incredibly fast speed-to-market, they have been able to establish a strong international market position relatively early in the product cycle.

    As Wang (1995/1996) notes, Taiwan’s small firms fit into the IT industry due to their “flexibility, agility and assiduity.” PC firms in Taiwan have maintained close ties with global technological markets and by hooking up with multinational corporations.

    Tung An-chi, a research fellow in economics at Academia Sinica (Taiwan’s leading thinktank), attributes this in part to the “flexibility and keen entrepreneurship of Taiwanese businessmen who learned to find all possible niches, then grow, and compete in the world market without expecting prolonged government help” (Matthews 2002).

    The primary source of this flexibility appears to be the specific organization of the domestic supply base in Taiwan, especially for parts and components. Two main features of this domestic supply base have contributed to the flexibility of Taiwanese producers, the first being an extreme form of specialization.

    By engaging in single tasks and by producing, purchasing and selling in small lots, subcontractors avoid heavy fixed capital costs. This, in turn, makes it relatively easy to shift production at relatively short notice, and with minimum costs. The second feature is a certain network structure of multiple, volatile and short-term links that involve only limited financial and technology transfers.

    Spot-market transactions play an important role, but so do “temporary spider web” arrangements that are assembled for the duration of a particular job. The result of these characteristics is a form of open and volatile production networks, arguably even more so than the highly flexible production networks that characterize California’s Silicon Valley.

    These flexible firms maximize the number of jobs in order to compensate for the razor-thin profit margins; as a result, they avoid being locked into a particular production network. Domestic supplier networks thus have been highly flexible and capable of rapid change, but short-lived and foot-loose.

    In summary, the competitive edge in the PC firms in Taiwan is sustained through the support of their competent

    suppliers. Most of the PC components are supplied by small specialized enterprises.

    On the one hand, the specialization enables small firms to deliver costcompetitive and good quality parts to the larger PC companies. On the other hand, small firms allow for greater flexibility in meeting customized requirements from buyers, such as orders of various sizes and specifications.

    These small firms are willing to provide constant technical services to large PC firms in solving their production problems. In turn, small firms also improve their technological competence (Chang 1992, p. 209).

    John Power dan Susan Whelan, A Conceptual Model of the Influence of Brand Trust on the Relationship between Consumer and Company Image, Academy of Marketing Conference (AM2005), School of Marketing, Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 05-08.07.2005

    Bruijns (2003) argues that a correlation does in fact exist between CEO image, corporate reputation and corporate performance and that intangible assets (i.e. image, symbolic leadership) are significantly responsible in gaining competitive advantage in today’s competitive markets.

    C. Bruijns, “Commentary: Should an organisation devote communication dollars to making the CEO famous?”, Prism, Vol.1, Iss.1., 2003.

    Nusrath Jahan Maldar, ed, Case Studies on Brand Management, Vol.I, Icfai Business School Case Development Centre, Hyderabad, 2007.

    However, new-age thinking provides an alternative perspective, stating that,

    • Branding is a strategic point of view, not a select set of activities

    • Branding is central to creating customer value, not just images

    • Branding is a key tool for creating and maintaining competitive advantage

    • Brand strategies must be ‘engineered’ into the marketing mix. (Holt)

    Douglas B. Holt, “Brands and Branding”, Harvard Business School (Note), Harvard Business School Publishing, 11.03.2003, p.1.

    LG Electronics, Sustainability Report 2006-2007: Action Creates Value, 21.10.2008.

    In chapters 2 and 3 of its Code of Ethics, LG Electronics stipulates that

    “Our global business activities conform to relevant laws and regulations of host nations. At the same time, we employ only fair and just means in securing our competitive advantage in the global market”

    to stress the importance of fair competition and that

    “All business transactions will occur based on the principles of fair competition with equal opportunities for all entities to participate. We build trust and cooperative relationships through fair and transparent transactions. Such relationships are built with a long-term perspective for mutual growth”

    to stress the principle of fair trade.

    To promote these principles, LG Electronics became the first Korean company in 1995 to introduce fair trade compliance program. We have since set up a related organization and steadily improved related work process, in addition to holding voluntary training and supervision activities. LG Electronics has strived to ensure that the principle of fair competition and trade is followed throughout the company’s value chains.

    LG Electronics, LG Code of Ethics, 23.04.2008

    Chapter 2. Fair Competition

    Our global business activities conform to relevant laws and regulations of the host nations. At the same time, we employ only fair and just means in securing our competitive advantage in the global market.

    LG Electronics, The LG Electronics Code of Conduct: Creating Value for our Stakeholders, 30.04.2009.

    Even sales and promotional activities can risk the Company losing its valuable competitive advantage if this knowledge is advertised prematurely.

    Intellectual property consists of:

    • Designs, technologies, inventions and other materials and information that are protected by patents, design patents, trade marks and copyrights.

    • Trade secrets, such as product designs and technologies, provide the Company a competitive advantage in remaining secret. A trade secret must never be disclosed internally or externally without specific authorization.

    Richard N. Langlois dan W. Edward Steinmueller,  “The Evolution of Competitive Advantage in the Global Semiconductor Industry: 1947-1996”, paper presented to the DRUID seminar on Industrial Dynamics and Competition, Skagen, Denmark, June 1997.

    Henri Weijo, A Concept Analysis on Modern Branding: Defining Key Concepts in Mind-Share, Emotional, Viral, and Cultural Branding, Master´s Thesis, Department of Marketing and Management, Helsinki School of Economics, 16.04.2008.

    Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, 1985.

     
  • Virtual Chitchatting 3:24 PM on 2011/02/21 Permalink
    Tags: public policy analysis, qualitative analysis,   

    Reliable and trustworthy quantitative and qualitative analysis provider in Indonesia 

    If you are looking for reliable and trustworthy quantitative and qualitative analysis for economics, businesses, industries, politics, social, culture, ideologies, religions,

    please contact Advanced Advocacy Plus by phones on +622132187118 and +628128056516, or by email to aapluz (a) yahoo.co.id

    Even the President of the Republic of Indonesia eventually and finally found out that his current allies in the government agencies, businesses, and industries are no more than bullshits; full of pro forma analysis, good on papers and commitment, but not worth to be exercised and implemented as well.

    His  public policy analysts are …

    Pemerintahan

    Presiden Kenyang dengan Pepesan Kosong

    Editor: Heru Margianto
    Senin, 21 Februari 2011 | 12:02 WIB

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

    BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajarannya membuat rencana induk atau master plan yang konkret dan memiliki sasaran yang jelas dilengkapi dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, rencana kerja yang jelas, jumlah investasi dan lapangan kerja yang dapat diserap, serta lainnya. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya implementasi pada penyusunan rencana induk.

    “Saya kenyang sekali mendengar banyaknya komitmen. Yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI. Luar biasa banyaknya pada 10 tahun belakangan ini. Semuanya pepesan kosong. Tidak jalan. Barangkali di daerah seperti itu juga. Tidak jalan seperti di DKI. Kita tidak mau di master plan hanya komitmen,” kata Presiden ketika membuka rapat kerja pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN) terkait dengan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025, Senin (21/2/2011) di Istana Bogor.

    Turut hadir pada rapat tersebut semua kepala daerah di Indonesia, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, para staf khusus Presiden, jajaran Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), unsur pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian, serta pejabat eselon satu terkait.

    Pada kesempatan tersebut, Presiden berharap nilai investasi pada proyek infrastruktur dan noninfrastruktur selama 10 tahun mendatang dapat mencapai 200 miliar dollar AS atau mencapai Rp 2.000 triliun. Investasi ini diharapkan datang dari BUMN, pihak swasta dalam negeri dan luar negeri, mitra negara sahabat, dan lainnya.

    Nilai sebesar tersebut diperlukan agar investasi benar-benar bermakna dan memiliki implikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan tenaga kerja. “Saya ingin BUMN menjadi pilar dan kontributor utama,” katanya.

    Dikatakan, BUMN harus pandai menjalankan bisnis yang memanfaatkan peluang serta tak mengandalkan BUMN. BUMN juga diminta tak serakah dalam menjalankan proyeknya. Jika tak mampu menjalankan keseluruhan proyek, BUMN dapat berbagi dengan pihak swasta.

    Kemudian rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dipaparkan. Menteri BUMN Mustafa Abubakar akan memberikan paparannya di bidang ekonomi. Setelah itu jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Indonesia memberikan paparan mereka.

    Selanjutnya, peserta rapat akan dibagi ke dalam tiga kelompok dan berdiskusi mengenai rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Keesokan harinya, setiap kelompok akan melakukan presentasi yang disusul sesi tanya-jawab.

    Seusai sesi tanya-jawab, Presiden akan diberi laporan mengenai hasil diskusi. Setelah mendengarkan hasil diskusi, Mustafa akan melaporkan komitmen BUMN dalam melakukan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia.

    Source: http://nasional.kompas.com/read/2011/02/21/12020120/Presiden.Kenyang.dengan.Pepesan.Kosong

     
  • Virtual Chitchatting 4:20 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: roman military rank   

    Bureaucracy and the Roman Army in Britain 

    Bureaucracy and the Roman Army

    During the Republican era, Rome’s military objectives were the defense of Rome and the expansion of Roman influence in the Mediterannean basin. The environment in which the army oeprated at this time was unstable, with powerful and civilized foes in North Africa and the Balkans. The variety of disciplined, clever, and unpredictable foes presented the Roman army with problems that were neither standard nor well-understood. That is, in its battles anything could happen –and it did- and the legions had to be ready for it.

    The Romany army developed an organizational structure to match its environmental and technological requirements. Each legion was made up of about 4200 men, and was organized according to functional specialties and individual skills. There were light infantry, who could be used as scouts, pickets, or even dismounted cavalry; heavy assault troops, the hastati; the pride of the army, the principes; and the reserves, staffed by aging veterans.

    The authority structure of the Republican legion had a lean and flat configuration. There were only three hierarchical levels: the consul on top; under him six tribunes; and on the battle line the centurions. As with every army from the beginning of time, there were also sergeants. This structure allowed power to be decentralized effectively.

    Finally, and perhaps most importantly, the Army of the Republic was a citizen army, made up of landowners. They were called up in a yearly levy, at which time they democratically elected their most important military leaders.

    The legions of the Republic may have been too successful. Their conquests were partly to blame for the bureaucratization of the army. Because of expansion, war had become big business with multinational flavoring. Protracted campaigns a long way from home became common. The environment was more stable. It consisted of clearly identified frontier areas to be pacified and maintained.

    Under these conditions, the legions adopted a more routine work-flow technology. The army was now trying to turn out a uniform product on a grand scale. It felt that it knew exactly what had to be done to handle its raw material: it had to oppose forces made up of rag-tag hordes of undisciplined, uncivilized barbarians. In this new army, functional specialties were soon done away with. Equipment, training, and tactical maneuvers were standardized. All infantry legionnaires now possessed the same few low-level skills which were, however, highly developed.

    At the dawn of the Empire, the army had grown from an average strength of 8 legions to 28 legions. Each legion was also enlarged by about 1000 troops. The authority structure was made taller, from three hierarchical levels to five. The elected consul gave way to a person appointed by the emperor. The second-in-command was an aristocratic tribune. The other tribunes were young politicians going the motions of military service as a step in their careers. They were assigned staff jobs –the army’s first purely bureaucratic job. A new, critical office was established: camp prefect. This was usually occupied by an older man, a veteran who had risen through the centurial (fighting) ranks. Centurions were no longer elected, but appointed by the emperor. Those of the first company was considered a member of upper management.

    Decision making in the Imperial Army was highly centralized and standardized. Apart from the invasion of (Roman) Britain (Britannia), the whole first centurion A.D. was dedicated to the dull, unimaginative task of consolidating frontiers. Generals and their commanders had few patent strategies and tactical options to choose from. This state of affairs was the dream come true of Weberian bureaucratic efficiency.

    Source: M.J. Gent, Theory X in Antiquity, or the Bureaucratization of the Roman Army, Business Horizons, Jan.-Feb. 1984, pp.53-54; an adaptation.

    Copyright 1984 by the Foundation for the School of Business of Indiana University.

    Used without prior permission, verbally, or in written, or anything else but to cite it from the source.

    Rewritten digitally from

    David D. van Fleet, Contemporary Management, Houghton Mifflin Coy, Boston, 1988, p.71-72.

    10.01.1996 – RT.

    Management in Antiquity

    Ancient Management

    International Focus 3.1: Bureaucracy and the Roman Army, p.71-72.


    Organization of the Roman Imperial Legion

    A full strength legion was officially made up of 6,000 men, but typically all legions were organized at under strength and generally consisted of approximately 5,300 fighting men including officers. It is difficult to determine whether non-combatants like field surgeons and clerks were included in the 5,300 or helped bring the total number of men up to the official 6,000.

    The basic structure of the army is as follows:

    1. Contubernium: (tent group) consisted of 8 men.
    2. Centuria: (century) was made up of 10 contubernium with a total of 80 men commanded by a centurion
    3. Cohorts: (cohort) included 6 centuriae or a total of 480 fighting men, not including officers. In addition the first cohort was double strength but with only 5 centuriae instead of the normal 6.
    4. Legio: (Legion) consisted of 10 cohorts.

    Additionally each Legion had a 120 man Alae (cavalry unit) called the Eques Legionis permanently attached to it possibly to be used as scouts and messengers.

    Therefore the total fighting strength of a Legion:

    The First Cohort totaling 800 men (5 double-strength centuries with 160 men each) 9 Cohors (with 6 centuries at 80 men each) for a total 4,320, and an additional 120 man cavalry for a grand total of 5,240 men not including all the officers.

    The basic designation of the 10 cohorts was the same throughout all the Legions. They were arranged in battle so that the strongest and weakest units would be mixed throughout the formation maximizing moral and effectiveness

    1. Cohort I: Was made up of the elite troops. Its direct commander was the Primus Pilus, the highest ranking and most respected of all the Centurions.
    2. Cohort II: Consisted of some of the weaker or newest troops.
    3. Cohort III: No special designation for this unit.
    4. Cohort IV: Another of the four weak cohorts.
    5. Cohort V: Again, no special designation.
    6. Cohort VI: Made up of “The Finest of the Young Men”.
    7. Cohort VII: One of the four weak cohorts and a likely place to find trainees and raw recruits.
    8. Cohort VIII: Contained “The Selected Troops”.
    9. Cohort IX: One of the four weak cohorts and a likely place to find trainees and raw recruits.
    10. Cohort X: Made up of “The Good Troops”.

    Roman Legionary Ranks

    The following list indicates ranks from highest command to lowest common soldier:

    Senior Officers of the Roman Legion

    Legatus Legionis: The overall Legionary commander. This post was generally appointed by the emperor, was a former Tribune and held command for 3 or 4 years, although could serve for a much longer period. In a province with only one legion, the Legatus was also the provincial governor and in provinces with multiple legions, each legion has a Legatus and the provincial governor has overall command of them all.

    Tribunus Laticlavius: Named for the broad striped toga worn by men of senatorial rank. This tribune was appointed by the Emperor or the Senate. Though generally quite young and less experienced than the Tribuni Angusticlavii, he served as second in command of the legion, behind the Legate.

    Praefectus Castrorum: The camp Prefect. Generally he was a long serving veteran who had been promoted through the ranks of the centurions and was 3rd in overall command.

    Tribuni Angusticlavii: Each legion had 5 military tribunes of equestrian (knight) class citizens. They were in many cases career officers and served many of the important administrative tasks of the Legion, but still served in a full tactical command function during engagements.

    Primus Pilus: The “First File” was the commanding centurion of the first cohort and the senior centurion of the entire Legion. Service in this position also allowed entry into the equestrian social class upon retirement.

    Mid-Level Officers in the Roman Legion

    Centurions: Each Legion had 59 or 60 centurions, one to command each centuria of the 10 cohorts. They were the backbone of the professional army and were the career soldiers who ran the day to day life of the soldiers as well as issuing commands in the field. They were generally moved up from the ranks, but in some cases could be direct appointments from the Emperor or other higher ranking officials. The cohorts were ranked from the First to the Tenth and the Centuria within each cohort ranked from 1 to 6, with only 5 Centuria in the First Cohort (For a total of 59 Centuria and the Primus Pilus). The Centuria that each Centurion commanded was a direct reflection of his rank. (Command of the First Centuria of the First Cohort was the highest and the 6th Centuria of the 10th Cohort was the lowest). The 5 Centurions of the First Cohort were called the Primi Ordines, and included the Primus Pilus. Additional ranks are highlighted here:

    Pilus Prior: The commander of the first cohort of each Centuria (except the first), with the following titles for the Centurions in sequence throughout each Centuria.

    Pilus Posterior

    Princeps Prior

    Princeps Posterior

    Hastatus Prior

    Hastatus Posterior

    The following chart identifies the centurion command structure of each century, cohort and legion, including their typical battle arrangement with strongest from right to left. The bracketed name in each column signifies the actual title of that officer. For example: the Quintus Princeps Posterior was the commander of the 4th century of the 5th cohort.

    Centuria Cohort V Cohort IIII Cohort III Cohort II Cohort I
    I (Quintus) Pilus Prior (Quartus) Pilus Prior (Tertius) Pilus Prior (Secundus) Pilus Prior Primus Pilus
    II Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior
    III Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior (Primus) Princeps
    IIII Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Hastatus
    V Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Princeps Posterior
    VI Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior

     

    Centuria Cohort X Cohort VIIII Cohort VIII Cohort VII Cohort VI
    I (Decimus) Pilus Prior (Nonus) Pilus Prior (Octavus) Pilus Prior (Septimus) Pilus Prior (Sextus) Pilus Prior
    II Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior
    III Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior
    IIII Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior
    V Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior
    VI Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior

    Low-Level Officers in the Roman Legion

    Principales: The Principales would be the equivalent of modern day non-commissioned officers and had the following rank structures from highest to lowest.

    Aquilifer: A single position within the Legion. The Aquilifer was the Legion’s Standard or Eagle bearer and was an enormously important and prestigious position. The next step up would be a post as a Centurion.

    Signifer: Each Centuria had a Signifer (59). He was responsible for the men’s pay and savings, and the standard bearer for the Centurial Signum, a spear shaft decorated with medallions and often topped with an open hand to signify the oath of loyalty taken by the soldiers. It was this banner that the men from each individual Centuria would rally around. A soldier could also gain the position of Discentes signiferorum, or standard bearer in training.

    Optio:One for each Centurion (59), they were appointed by the Centurion from within the ranks to act as his second in command.

    Tesserarius: (Guard Commander) Again there were 59 of these, or one for each Centuria. They acted in similar roles to the Optios.

    Cornicen: (Horn blower) They worked hand in hand with the Signifer drawing the attention of the men to the Centurial Signum and issuing the audible commands of the officers.

    Imaginifer: Carried the Standard bearing the image of the Emperor as a constant reminder of the troop’s loyalty to him.

    The Rank and File of the Roman Legion

    Immunes: These were trained specialists, such as surgeons, engineers, surveyors, and architects, as well as craftsmen. They were exempt from camp and hard labor duties due to the nature of their work, and would generally earn slightly more pay than the Milites.

    Discens: Milites in training for an immunes position.

    Munifex (or Miles Gregarius): The basic private level foot soldier.

    Tirones: The basic new recruit. A Tirones could take up to 6 months before becoming a full Milites.

    Source: http://www.unrv.com/military/legion.php


    The Roman Army in Britain

    by Guy de la Bédoyère

    Source: http://www.romanbritain.freeserve.co.uk/Legions.htm

    I Italica

    II Adivtrix Pia Fidelis

    II Avgvsta (10)

    II Italica (Noricum)

    III Augusta

    III Italica (Raetia)

    VI Victrix (Pia Fidelis)

    VII Gemina

    VIII Augusta

    IX Hispana

    X Fretensis

    XIV Gemina (Martia Victrix)

    XX Valeria Victrix (16)

    XXII Primigenia

    XXX Ulpia Victrix

    Praetorians

    Other legions and legionary commanders

    Gnaeus Hosidius Geta, implied legionary command in 43. Dio lx.20

    Manlius Valens, 60. That he suffered a defeat in the Silurian territory of south Wales suggests his command was II or XX. Tacitus Annals xii.40

    Priscus, c. 184. Dio lxxii.9


    THE LEGIONS

    The Roman legion of the late first and second centuries was made up of about 5500 soldiers. Each legian was divided into ten cohorts, each of six centuries of 80 men except for the first cohort which had five double centuries. Each century had its own centurion and optio of which the most senior was the primus pilus, centurion of the first century of the first cohort. Each cohort had a tesserarius, signifer, and cornicularius. Although recruitment of legionaries had originally been in Italy, by the second century at the latest they were being recruited from other provinces.

    It’s very important to appreciate that we have absolutely no specific statement of how a legion was made up during the period Britain was being conquered. Earlier information like that provided by Polybius (2nd century BC), or later information (4th century AD) by Vegetius, shows that things changed over time. So, the information comes from a variety of sources.

    The century means literally ‘100’ but in practice it had become a more general statement of quantity like our ‘100 yards’ which we apply to practically any short distance. Hyginus (second century) tells us that centuries had 80 men divided into tent parties of 8 men. So, what we find on the ground at legionary fortresses allows us to compute the total taking into account other data like the fact that a legion had 60 centuries, 30 maniples (two centuries), and ten cohorts.

    Barrack blocks had ten rooms, plus a large room for the centurion and so on: 10 rooms x 8 men = 80. Count the barrack blocks and you have a theoretical total. BUT this was never exact – there were minor variations in numbers and arrangements for a whole variety of reasons.

    In addition the legion had its standard bearer, the aquilifer, 120 cavalry scouts, a praefectus castrorum (‘prefect of the camp’, normally an ex-primus pilus), six military tribunes, and a legate. The senior tribune, tribunus laticlavius, was of senatorial status and was being groomed as a leader. He would proceed to become a quaestor before being appointed perhaps to a legionary command.

    After a time as praetor, provincial governorships might follow. The other tribunes, tribuni angusticlavii, were equestrians. The rest of their military careers would normally involve commanding auxiliary units.

    Soldiers of various ranks were sometimes detached for other duties, usually either to the legate’s or governor’s personal staff (see Chapter 7). As a result individual soldiers may be testified in locations where their legions are not.

    In the year 23 there were twenty-five legions in service (Tacitus, Annals iv.5), though requirements in the civil war of 68-9, together with other campaigns, elevated the total to around thirty between c. 83-117. By the beginning of the third century Dio observed that the number had dropped to nineteen (lv.23.2).

    Until the fourth century Britain had at least three and in the early days there were four. However, it was common practice to split the legions into vexillations and these were utilized as necessary. Britain thus sometimes had a garrison made up of members of more than three permanent legions.

    Individuals also moved between legions. T. Flavius Virilis served as centurion in the late-second and early-third centuries with II Augusta, VI, and XX (twice), before moving on to posts elsewhere in the Empire, taking with him his wife of British origin, Lollia Bodicca (ILS 2653).

    The following legions were all stationed in whole or in part at some point during the Roman occupation of Britain, though in one or two cases this may only have amounted to an individual.

    The evidence for the activities of each legion is piecemeal, ranging from the detailed record by Tacitus of XIV Gemina’s movements during the years 68-70, to modern inferences based on undated tombstones. It is, for instance, remarkable that two of the legions based in Britain for very long periods of time, VI and XX, have produced no dated inscriptional evidence for their presence as units (as opposed to individual monuments like tombstones) at their respective fortresses of York and Chester apart from roof tiles.

     
  • Virtual Chitchatting 4:09 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: academic quality, mindset,   

    Menggugat Mutu Akademik Indonesia

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 20 Maret 2008

    Menarik mendengarkan alasan keengganan Menristek Kusmayanto Kadiman untuk mencantumkan gelar akademik pada namanya beberapa waktu lalu. Mantan Rektor ITB tersebut secara tegas mengatakan ‘tidak’ pada gelar akademik tetapi ‘ya’ pada kemampuan pengetahuan.

    Prilaku yang berbeda dan ‘menyimpang’ dari kebanyakan sivitas akademi bukannya tanpa sebab-musabab. Sikap demikian seperti menggambarkan fenomena puncak gunung es atas rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

    Dengan kondisi seperti ini, dari mana dan bagaimana kita mau merubah ke arah yang lebih baik? Jawabannya sangat sederhana, mulailah dari diri kita sendiri, setiap insan dalam lingkup sivitas akademi yang merasa peduli dan bertanggungjawab pada mutu manusia Indonesia.

    Sayangnya, keinginan merealisasikan pandangan normatif dan idealisme tersebut ibarat panggang yang jauh dari api. Sikap-mental dan budaya serta kelaziman yang salah kaprah di jenjang perguruan tinggi yang masih berlaku sampai saat ini kiranya merupakan faktor penghambat paling besar dan paling nyata.

    Guna memudahkan pemahaman analisa dan diskusi kita kali ini, akan lebih baik apabila kita menggunakan parameter yang diakui secara global. Human Development Index (HDI) yang rutin dipublikasikan oleh UNDP bisa dijadikan sebagai acuan umum tinggi/rendahnya mutu pembangunan manusia di suatu negara.

    Daftar peringkat perguruan tinggi di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh lembaga independen pun bisa dijadikan acuan spesifik tentang mutu institusi pendidikan tinggi di suatu negara secara global. Walau demikian, bias penilaian hendaknya bukan dijadikan sebagai penghambat untuk menggunakan indikator tersebut sebagai dasar introspeksi kepada sistem pendidikan yang berlaku.

    Menyikapi kondisi demikian, secara kelembagaan, setiap perguruan tinggi di Indonesia baik negeri atau pun swasta bukannya tidak berupaya melakukan pembenahan terhadap sistem dan operasionalisasi serta manajemen pendidikan di kalangan internal. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, semua perguruan tinggi di Indonesia memang telah dan sedang melakukan perbaikan hampir di segala bidang.

    Kalau memang demikian adanya, kenapa mutu pendidikan dan mutu manusia di Indonesia tidak maju-maju? Idealisme aturan, ketentuan, birokrasi, dan sistem pendidikan memang boleh ditetapkan setinggi-tingginya. Hambatan dan kendala terbesar dalam merealisasikan idealisme tersebut adalah pada interpretasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh setiap manusia yang terlibat (stakeholder).

    Tiga dari enam unsur pembentuk sistem pendidikan melibatkan aspek manusia, yakni peserta didik, pendidik, dan lingkungan sosial. Dua unsur lainnya merupakan unsur alat pendidikan, yakni sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan merupakan unsur keenam dalam sistem pendidikan.

    Dominannya aspek manusia dalam sistem pendidikan bukannya tidak disikapi oleh pemerintah dan semua perguruan tinggi. Dengan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah kemudian menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi peserta didik melalui UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula ketentuan kelulusan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan serta beberapa ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

    Di tingkat perguruan tinggi, berbagai standar, aturan, dan ketentuan akademis pun diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di sini, idealisme pranata pendidikan sudah dan sedang terbentuk. Idealisme ini menjadi mengambang ketika kita berhadapan secara langsung dengan rutinitas yang ada di lingkungan sivitas akademi.

    Materi pendidikan yang merupakan sarana pendidikan sekaligus merupakan bagian yang melekat pada sistem pendidikan, dalam prosesnya, sering menjadi sesuatu yang harus diambil SKS-nya oleh peserta didik tanpa perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Hal ini sangat terlihat jelas ketika peserta didik diwajibkan untuk menulis karya tulis ilmiah, khususnya skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa yang ingin memperoleh gelar sarjana (S-1).

    Menurut Markum (2007, hal.99), dalam skripsi, tidak ada tuntutan untuk mengembangkan suatu tesis tertentu, apalagi tuntutan untuk menguji hipotesis dengan penelitian empiris yang bisa memakan waktu enam bulan sampai satu tahun.

    Lebih jauh Markum menggarisbawahi esensi pembuatan skripsi terletak pada kemahiran membedah masalah dengan rujukan teori dan bagaimana dengan memakai rujukan teori tersebut ‘tertib berpikir ilmiah’ peserta didik terlihat dengan jelas.

    Dalam membedah masalah, peserta didik memang dituntut untuk merumuskan penalaran ilmiahnya terhadap suatu gejala, mencoba menjelaskan gejala dengan suatu rujukan teori (ilmiah), dan membuat kesimpulan dari upayanya menjelaskan gejala tersebut. Walau pun demikian, mahasiswa S-1 dibolehkan membuat tesis atau melakukan pengujian hipotesis, tetapi bukan sebagai suatu kewajiban.

    Di sinilah salah satu bentuk salah kaprahnya para dosen yang ditugaskan memberikan bimbingan penulisan skripsi. Untuk membuat skripsi, mahasiswa S-1 diwajibkan melakukan analisa kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Mereka biasanya menyalahkan metodologi penelitian yang diusulkan mahasiswa, tetapi tidak bisa memberikan acuan dengan berkata “coba kamu baca hasil riset si anu”.

    Bukannya membimbing, mengarahkan, atau pun memberikan solusi bagaimana membuat skripsi yang lebih baik dan yang terutama lebih cepat, kebanyakan dosen pembimbing skripsi asyik mem-ping-pong mahasiswa dengan menyuruh mahasiswa untuk membuat judul skripsi yang baru setiap kali mahasiswa datang untuk konsultasi.

    Dosen tipe ini biasanya tidak menguasai tema dan inti daripada isi skripsi yang ingin ditelaah oleh mahasiswa. Mereka tidak pernah mau menghargai upaya, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan mahasiswa S-1 dalam pembuatan proposal. Tidak jarang, mahasiswa yang diperlakukan seperti bola ping-pong kemudian mengalami trauma, frustasi, dan pasrah kena D.O. Beberapa kasus bahkan menyeret mahasiswa tersebut harus menjalani terapi jiwa.

    Dosen tipe ini seakan tidak menyadari bahwa dalam bisnis riset, proyek survey melalui penyebaran kuesioner membutuhkan waktu yang lama dan biaya ratusan juta rupiah. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis dalam bisnis riset, rekayasa sampel menjadi suatu hal yang biasa. Akibatnya, tidak jarang pula, pengujian validitas dan reliability terhadap variabel yang menjadi sampel dalam analisa kuantitatif menunjukkan hal yang negatif, yakni tidak valid dan tidak reliable.

    Karakteristik tipe dosen ini juga dapat dilihat dari karya tulis ilmiah dan/atau hasil riset yang dilakukannya, baik masih dalam bentuk proposal maupun sudah dalam bentuk proceeding. Dalam karya tulis mereka, biasanya tidak ada konsep baru dan/atau diperbaharui yang dikemukakan baik dalam landasan teori, kerangka konseptual, maupun kerangka analitis. Self-plagiarisation atau auto-plagiarim menjadi sesuatu yang lazim. Bagaimana sikap kita terhadap kelaziman yang membawa kezaliman bagi diri dosen tipe ini?

     
  • Virtual Chitchatting 3:51 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags:   

    Refleksi Akademik di tengah Krisis Finansil Global

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 20 November 2008

    Gelombang penurunan harga saham dan komoditas yang diperdagangkan secara global nampaknya tidak mau berkesudahan. Secara perlahan tapi pasti harga minyak dunia mulai menuju ke level di bawah US$ 40 per barrel. Dunia sedang mengantisipasi terjadinya penurunan skala ekonomi.

    Pengurangan aktivitas ekonomi seakan berpacu di dua sisi pasar, yakni aspek permintaan dan penawaran. Ekonomi beberapa negara mulai menyuarakan terjadinya resesi. Banyak perusahaan besar mulai melakukan pengurangan karyawan secara massal.

    Harapan kelesuan ekonomi sektor riel dunia diyakini berawal dari gonjang-ganjingnya industri real estate di AS di tahun 2006. Tingginya suku bunga dan mulai berlakunya bunga pasar bagi para pencicil KPR menimbulkan gelombang gagal bayar dan tingginya permintaan refinancing.

    Ketiadaan cicilan KPR atau uang masuk yang riel bagi pemberi KPR secara perlahan mulai mengeringkan likuiditas yang bisa diputar oleh pemberi KPR dan para pihak yang memberikan pinjaman. Termasuk didalamnya penurunan harga surat-surat berharga berkategori asset-backed securities (ABS) dan derivatifnya.

    Bank-bank investasi yang menerbitkan dan mentransaksikan ABS tersebut di pasar derivatif mulai kelimpungan mencari dana segar untuk bisa bertransaksi normal sekaligus menutup kerugian. Akumulasi kebutuhan likuiditas di pasar uang dunia memaksa bank sentral di beberapa negara maju untuk menginjeksi dana sekitar US$ 300 milyar di bulan Agustus 2007.

    Dunia terhenyak. Skandal predatory pricing pada pemberian KPR untuk masyarakat kelas menengah ke bawah (subprime mortgage) dituding sebagai biang keladi krisis finansil di AS. AS, yang merupakan pusat investasi instrumen keuangan dunia, menjadi tumpuan para pengelola dana raksasa untuk memutarkan dollar AS-nya sekaligus menuai hasilnya dalam dollar AS pula.

    Subprime mortgage merupakan instrumen investasi yang menawarkan return yang sangat tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Ketika surat berharga ini gagal untuk perform, kerugian yang dialami para pemegang surat berharga berikut turunannya mengalami multiplikasi yang berlipat-lipat. Likuidasi surat berharga tipe ini semakin memperburuk nilai kerugian yang dialami.

    Refleksi Akademis

    Ketimbang berwacana apa dan bagaimana krisis keuangan di dunia dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, akan lebih baik apabila kita merenungkan diri apa yang seharusnya kita lakukan bagi negeri ini. Perjalanan mengelilingi dunia selalu dimulai dengan satu langkah. Mendirikan bangunan dimulai dengan menyusun bata demi bata.

    Dalam dunia pendidikan, tiga dari enam unsur pembentuk sistem pendidikan melibatkan aspek manusia, yakni peserta didik, pendidik, dan lingkungan sosial. Dua unsur lainnya merupakan unsur alat pendidikan, yakni sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan merupakan unsur keenam dalam sistem pendidikan.

    Dominannya aspek manusia dalam sistem pendidikan bukannya tidak disikapi oleh pemerintah dan semua perguruan tinggi. Dengan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah kemudian menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi peserta didik melalui UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula ketentuan kelulusan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan serta beberapa ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

    Di tingkat perguruan tinggi, berbagai standar, aturan, dan ketentuan akademis pun diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di sini, idealisme pranata pendidikan sudah dan sedang terbentuk. Idealisme ini menjadi mengambang ketika kita berhadapan secara langsung dengan rutinitas yang ada di lingkungan sivitas akademi.

    Materi pendidikan yang merupakan sarana pendidikan sekaligus merupakan bagian yang melekat pada sistem pendidikan, dalam prosesnya, sering menjadi sesuatu yang harus diambil SKS-nya oleh peserta didik tanpa perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk dikembangkan sendiri oleh peserta didik.

    Realita demikian dan sepertinya dianggap biasa (taken for granted) ternyata merupakan fenomena global. Dunia pendidikan terlepas dari pasar tenaga kerja yang membutuhkan tenaga terdidik, terlatih, memiliki kompetensi, dan produktif. Dunia pendidikan berhadapan dengan realita penurunan nilai mahasiswa dalam ujian standar. Penurunan ini sekaligus mengindikasikan penurunan capabilities pekerja dan pelambatan produktivitas.

    Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila kita bersama-sama menegakkan empat pilar pendidikan yang telah dirumuskan Jacques Delors dalam laporannya kepada UNESCO di tahun 1996 dan sebagai wakil dari Komisi Internasional untuk Pendidikan di Abad ke-21.[1] Empat pilar pendidikan yang dimaksud adalah:

    1. Learning to know.
    2. Learning to do.
    3. Learning to live together, learning to live with others.
    4. Learning to be.

    Pembenahan lebih lanjut pada aspek sumber daya manusia dalam hal jumlah dan mutu merupakan salah satu titik awal yang diperbarui dalam menyikapi krisis finansil global yang sedang berlangsung dewasa ini. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya bisa dikelompokkan pada peningkatan jumlah dan mutu sumber daya alam, peningkatan stok barang modal, dan perbaikan teknologi. Beberapa elemen pertumbuhan ekonomi tersebut berpijak pada sisi penawaran yang berhubungan dengan kemampuan fisik dari ekonomi untuk berkembang.[2]

    Di tingkat perusahaan, rasionalisasi, restrukturisasi, dan konsolidasi internal menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengantisipasi momentum ekonomi yang pasti akan mengalami ekspansi lagi setelah krisis finansil mencapai titik nadir dan terciptanya titik keseimbangan yang sama sekali baru.


    [1] Jacques Delors, et al, Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publishing, Paris, 1996.

    [2] Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Economics: Principles, Problems, and Policies, ed.14, Irwin/McGraw-Hill, New York, 1999, hh.368-385.

     
  • Virtual Chitchatting 4:09 PM on 2010/07/17 Permalink  

    Inspiring the moments of truth 

    Jakarta, 6 July 2010

    My comment:

    after not following corrupted news presented on any mass media, tv, newspapers, internet, i got the chance to read this Kompas. it is a must have to do, just to kill time waiting for my mother taking care the pension administration from my late father’s bank account to my mother’s.

    there are some unspoken words came out of mind:

    pensions of senior citizens: fixed income
    acquainted…. acknowledged …
    anafilaksis
    deforestation
    QC and QA of LPG tube? Pertamina’s CSR
    face or deal your worst DEMONS, NIGHTMARE, ENEMY

    (tempo) magazine tell the inside story, the chronological events in details. ubs whistleblower?
    what if there are some seconds that were not retold by the media? …. corrupted news.

    all is fair in love and war. every war requires the belligerents. included is the means and methods of warfare.
    when one has taken side, conceived, that is HE IS IN WAR … what’s gonna happen then

    S. S. Sutan Rajo Ali

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 04:39 WIB

    KOMPAS/KHAERUDIN

    Wirausahawan Sampah Plastik

    oleh KHAERUDIN

    Awalnya Baharuddin Sanian tengah mencari kemungkinan kerabatnya yang hilang atau meninggal akibat gempa dan gelombang tsunami. Sesampai di Banda Aceh, di antara ribuan mayat korban bencana dahsyat itu, ia termangu melihat tumpukan sampah berbagai jenis, dari besi hingga plastik.

    Saat sampah mulai dibersihkan, Baharuddin heran. Tak banyak orang mau memunguti sampah plastik. Pemulung tak banyak yang mau mengambil sampah plastik. ”Mungkin karena nilainya rendah, sampah plastik tak banyak yang mengambil. Berbeda dengan besi yang harganya mahal kalau dijual kembali,” katanya.

    Timbul niat Baharuddin untuk ikut membersihkan sampah plastik karena sadar plastik tak mudah terurai. Ia lalu belajar kepada pemulung bagaimana memanfaatkan sampah plastik. Dia berkenalan dengan Dardak, agen pemulung di Banda Aceh. Dari Dardak ia tahu, sampah plastik hanya dimanfaatkan ala kadarnya. Pemulung di Aceh menggolongkan sampah plastik dalam dua jenis, atom plastik dan cong atau samsam.

    Atom plastik berupa bekas kemasan air berbentuk gelas, kursi plastik, hingga bekas ember. Sedangkan cong atau samsam merupakan campuran berbagai sampah plastik. Penggolongan yang sederhana itu membuat nilai sampah plastik saat dijual ke agen atau pengepul sangat murah.

    Baharuddin yang penasaran dengan sampah plastik, mencoba mencari tahu lewat internet. Dia kemudian tahu, sampah plastik seperti halnya ketika masih berupa bahan jadi plastik, terdiri dari berbagai jenis. Sampah plastik pun dibedakan sesuai senyawa kimia pembentuknya. ”Di internet saya tahu, sampah plastik secara garis besar ada tujuh jenis.”

    Tujuh jenis itu adalah PET (polyethylene therephthalate), biasanya berupa botol air mineral, HDPE (high density polyethylene) berupa botol oli, kosmetik hingga keresek, PVC (polyvinyl chloride) berupa pipa dan bahan konstruksi, LDP (low density polyethylene) berupa tutup botol air kemasan galon, PP (polypropylene) berupa kemasan air dalam gelas hingga peralatan makan, PS (polystyrene) biasanya styrofoam, dan HIPC (high impact plastic cover) untuk perangkat elektronik.

    Harga tiap jenis sampah plastik itu berbeda-beda. Sayang, lanjut Baharuddin, pemulung tak tahu jenis-jenis sampah plastik karena mereka menggolongkannya secara sederhana. Dia mencontohkan, satu bekas kemasan botol air minum terdiri dari empat jenis plastik. ”Botolnya itu PET, labelnya PP, tutupnya HDPE, dan segelnya PVC.”

    Jika pemulung memilah keempat jenis plastik dalam satu botol kemasan air minum, mereka bakal mendapatkan uang lebih saat menjualnya ke agen. Umumnya pemulung tak pernah memilahnya. Akibatnya, agen menyamaratakan harga beli.

    ”Bekas gelas air minum kemasan kalau sudah dibersihkan dari penutupnya, harganya bisa Rp 6.500 per kilogram. Kalau penutupnya dibersihkan seadanya, paling dihargai Rp 4.500,” ujar Baharuddin.

    Harga bekas kemasan gelas plastik air minum yang dibersihkan penutupnya bisa mahal karena seluruhnya terdiri dari PP. Sebagai insinyur teknik mesin, ia berinovasi menciptakan mesin yang dapat membersihkan penutup kemasan air minuman dalam gelas plastik.

    ”Kami menyebutnya PP bening. Bila dicacah dan dijadikan bijih plastik, bisa untuk bahan pembuat kantong plastik berkualitas tinggi. Ini membuat bekas gelas plastik air minum menjadi mahal. Kalau gelas plastiknya tak bersih, masih ada sisa penutupnya, maka kualitas bijih plastiknya jelek,” katanya.

    Mendirikan PPRF

    Baharuddin pun berniat membagi pengetahuannya kepada pemulung meskipun oleh teman dekat dan keluarga ia dianggap ”gila”. Sudah enak bekerja di Exxon, malah sibuk mengurus pemulung. Lima bulan setelah bencana tsunami di Aceh, Mei 2005, ia mendirikan yayasan, Palapa Plastic Recycle Foundation (PPRF) di Lhokseumawe.

    Dibantu Dardak, PPRF menjadi semacam agen atau pengepul sampah plastik. Dardak meminta anak buahnya menjual sampah plastik ke PPRF. Para pemulung lalu diajarkan memilah berbagai jenis sampah plastik sesuai dengan senyawa kimianya.

    PPRF juga membeli sampah plastik lebih mahal dibanding agen pemulung lain di Lhokseumawe karena pemulung telah memilah berbagai jenis sampah sesuai senyawa kimianya.

    Ini membuat banyak pemulung menjual sampah plastik ke PPRF. Ia juga belajar, kebanyakan agen pengumpul di Aceh mengirim rongsokan plastik ke Medan tanpa dicacah atau di-grinding sehingga kendaraan pengangkut tak bisa memuat banyak sampah plastik. Lewat internet, ia mengenal seorang pengusaha pencacahan sampah plastik di Bekasi. Dia lalu membeli mesin pencacah sampah plastiknya.

    Selain menjadi tempat penampungan sampah plastik para pemulung di Lhokseumawe, PPRF mempekerjakan masyarakat sekitar tempat penampungan di Panggoi, Lhokseumawe, untuk memilah sampah plastik. ”Pemulung memilah secara kasar, pekerja di penampungan memilah lebih detail.”

    Kini, sekitar 100 pemulung menjual sampah plastik ke PPRF. Kegiatan PPRF pun menarik lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang beroperasi di Aceh. Mereka menilai PPRF membantu memberdayakan masyarakat miskin di Aceh.

    ”Ada anggapan di Aceh ini, pekerjaan pemulung itu ’rendahan’ sehingga tak banyak yang mau. Padahal kalau tahu potensinya, pemulung juga bisa menghidupi keluarga dengan layak,” kata Baharuddin.

    Juni 2006, LSM asal Belanda, PUM Nederland, memberi bantuan mesin grinding berkapasitas 50 ton per bulan. Bantuan ini sebagian hibah, sekitar 30 persen sisanya pinjaman lunak selama lima tahun. Pada 2007, LSM lain dari Belanda membantu PPRF mendirikan 20 rumah bagi pemulung di sekitar lokasi pabrik pencacahan sampah plastik.

    Upayanya memberdayakan pemulung dengan PPRF membuat dia dinilai sebagai social entrepreneur. Tahun 2007, Auscare dan UNDP memberi hibah PPRF Rp 1,6 miliar untuk membangun pabrik pencacahan sampah plastik di Banda Aceh.

    Sayang, upaya Baharuddin belum dihargai pemerintah daerah. Saat menawarkan program penanganan sampah anorganik di Lhokseumawe, pemerintah daerah malah minta bantuan pengadaan tong sampah ke PPRF.

    Satu mimpi Baharuddin yang belum terwujud, yaitu mendirikan pabrik pengolahan sampah plastik menjadi barang jadi.

    ”Pabrik untuk mengolah sampah plastik yang telah berupa bijih menjadi barang jadi seperti kantong keresek hingga tali rafia. Selama ini sampah plastik dari Aceh dibawa ke Medan, diolah menjadi barang jadi, lalu dikirim lagi ke Aceh,” katanya.

    Source: Kompas,  http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/04395249/wirausahawan.sampah.plastik.

     
  • Virtual Chitchatting 5:19 AM on 2010/07/10 Permalink  

    Laws are created to be bended and bypassed according to your needs and requests 

    Jakarta, 10.07.2010, 01.59

    Dear Ms. D.,

    Corresponding should be an easy thing to do. Writing it down is another thing. It requires lots of energy and concentration to keep focused. It becomes difficult as there are some other things in mind and other things to be dealt, solved, and taken care first.

    Doing an international trade is a tricky one, particularly the legal one. I have referred you some points of direction how to do business in Indonesia. One shall guide you to do it. I may become another one of many. Though, some errors may occur.

    The first time I urged you was to apply for a license to run the business in Indonesia as a representative office company, instead of a full-fledged foreign direct investment company. Once the permit issued, there are two things that you should have considered:
    1. You could have prepared the necessary things to fully operate your business in Indonesia, legally. You can do it by your own.
    2. It is because I could barely stand for the waiting tasks and to be the sitting duck without doing anything.

    Suppose the waiting game only takes one full day and every thing is okay, it surely won’t be a problem. The problems may arise, just like any other red tape requirements all over the world, as there are other things to be presented and submitted; and those things are not mentioned and clearly defined in the first place.

    I was thinking analogically and theoretically based on the applying rules. But the real world do not do that. You want to do it the same time. Applying for the permits and licenses and shipping the merchandise accordingly. This is conflicting and can cause unintended complications and consequences. Please be aware of it.

    You should have been following the major news of Indonesian current state, politically, legally, financially, and so on. The followings should be Indonesia in briefs.
    • The collapse of 32-years of presidency of Suharto in 1998 has disrupted the then-centralised regime and power. They (the regional leaders) say they want to ‘rule’ their regions by their own way.
    • Suharto had warned that the process should not be and could not be done instantly. People and his inner circle failed to believe in his words. This should probably because of his children have ‘bothered’ the vested interests of many businesses and industries owners.
    • As the reform era took place, ‘little kings’ become ubiquitous. Regionally and sectorally. Do you know what it means? If there are kings, then there should be tributes, worshipness, loyalty or allegiance oaths, esprit de corps, and so on. The synonims for tributes are bribery, corruption, and so on.
    • If one is not satisfied with his share, then he would blow the whistle. Internally and corruptly with corrupted senior staffs. Externally to the public and commit a suicidal act.
    • Then the moral chivalry appears to public. Standard operating procedures are then reviewed and re-evaluated. Such belated actions are to re-build the ruined public accountabily.
    • An independent legal agency (KPK), so they say, was established to investigate, accuse, verdict, and punish the corrupted leaders regionally and sectorally. This independency once again has been crippled and beheaded. The first man (and his political party) has been notoriously alleged to receive corrupted money from scandalous Bank Century. You should have known the machiavellians’ acts.
    • Back in 1997 and 1998. The 1997 Asian currency crises have forced the central bank of Indonesia to review its regulations. One of many is the requirement for any bank operating in Indonesia should know their customers and the declaration of foreign exchange usage. The implementation, as always, was good and fully complied in the first place.
    • As of 1 July 2010, each of financial transactions through the bank requires written personal identification in a separate form. This is to trace who is paying whom and the purpose of each financial transaction. This do not apply in cash transfer through ATM machines.
    • Large amount of money can not be done through ATM, mobile-banking, or internet banking but the bank counters. Particularly regarding with the offshore bank accounts.
    • This explanation is to recap what has been wrong with your payment to shipping your merchandise.

    What should we do next?
    I have consulted a colleague and trusted childhood neighbour working in a bank (BCA) about how to open a bank account for a foreign company. He replied that I should have submitted copies of some paper works such as necessary legal documents, permits, and so on. Among other things are:
    1. articles of association (act of establishment, AD and ART).
    2. registration number of tax payer (NPWP).
    3. permit, validation, registered with the department/ministry of justice.
    4. registered with the Indonesian court system (TDP).
    5. registered with the department/ministry of trade (SIUP).
    6. identity card of the president director and president commissioner (KTP, KITAS, KIMS).

    To find someone owning a company and trusted enough as the intermediary bank account for you financial transactions is hardly enough. Mostly they only have the first element, registered with the notary public. That was as far as they can go. Even if they are trusted, they are so suspicious and wondering if the financial transaction shall not compromise and could jeopardise their entire business. This is another thing that you should have considered.

    I have a known company in hand with completed paper works. But, it has been blacklisted by the tax authority and customs and excise agency. You probably would not get messed up with this company, would not you? ;p

    There are some instant ways. You can do it and bypass and ‘bend’ the laws as you are on the verge and on a very critical point and position. But not along the way. They should have been bumpy and winding.

    I have been doing the research stuffs and always behind the desk. As it comes and urges me to make some up front to collect data and information, I must be the one to seek resource-people and dig written and typed dusty materials. You know, the researchers’ things. As my works come with intelligent skills, it won’t be hard to spot any thing and any one and any case.

    My problem is the red tape. Some people loves to deal with the bureaucracy. I do not. I only can help you to register your company as a representative company. B2B is also okay, but not the red tape. That is all for now. I hope my explanation can clarify some things.

    Regards,

    S. S. Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 10.07.2010, 04.31

     
  • Virtual Chitchatting 1:51 AM on 2010/04/10 Permalink  

    Entrepreneurships: the combined results of the four pillars of lifelong education 

    My comment:

    Sularto  seems never hear and listen about the four pillars of education defined by Jacques Delors et al of UNESCO in “Learning: The Treasure Within“. The 1996 report addressed the principles that lifelong education should learn to know, learn to do, learn to live together and learn to live with others, and learn to be.

    please read my previous post.

    Indratno seems to have forgotten the words of culture and the typical nature of mankind on earth (or universe)? It was not just the 3.5 centuries of dutch colonialisation in Indonesia. You should divide the classes of people in societies. There are some that active and leading, others are passive and following. As you see the nature of human, than you can figure out what has been going wrong with Indonesia nowadays. TORN-APART by the FREE-RIDERS in the economy and (political) power. There are also classes of entrepreneurs, such as business entrepreneurs, government entrepreneurs, academic entrepreneurs, social entrepreneurs.

    You can request Advanced Advocacy Plus to train and educate the entrepreneurship materials, from  leadership, to substances such as the creation of business profile, marketing plan, business plan, business development, particularly the implementations. The AA Plus services is available by phone calls at +62-21-32187118 or +628128056516.

    FORUM MANGUNWIJAYA

    Urgensi Pendidikan Kewirausahaan

    Jumat, 9 April 2010 | 03:52 WIB

    Oleh ST SULARTO

    Pengembangan entrepreneurship (kewirausahaan) adalah kunci kemajuan. Mengapa? Itulah cara mengurangi jumlah penganggur, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomis. Lebih jauh lagi dan politis, meningkatkan harkat sebagai bangsa yang mandiri dan bermartabat.

    Dalam ranah pendidikan, persoalannya menyangkut bagaimana dikembangkan praksis pendidikan yang tidak hanya menghasilkan manusia terampil dari sisi ulah intelektual, tetapi juga praksis pendidikan yang inspiratif-pragmatis. Praksis pendidikan, lewat kurikulum, sistem dan penyelenggaraannya harus serba terbuka, eksploratif, dan membebaskan. Tidak hanya praksis pendidikan yang link and match (tanggem), yang lulusannya siap memasuki lapangan kerja, tetapi juga siap menciptakan lapangan kerja.

    Panelis Agus Bastian menangkap gejala yang berkebalikan di lingkungan terdekatnya, Kota Yogyakarta. Di satu sisi bermunculan banyak entrepreneur muda yang kreatif. Mereka jeli menangkap peluang menjawab kebutuhan komunitas kampus. Misalnya bisnis refil tinta, merakit komputer, jual beli buku, cuci kiloan, melukis sepatu—sebelumnya tentu saja yang sudah lama melukis kaus—sama seperti rekan-rekan mereka di kota lain, seperti Bandung. Sebaliknya pada saat yang sama, rekan-rekan mereka berebut tempat meraih kursi pegawai negeri. Ribuan anak muda terdidik berdesakan antre mendaftar, mengikuti ujian saringan, bahkan ada yang perlu merogoh kocek ratusan ribu untuk pelicin.

    Ditarik dalam konteks nasional, pengamatan Bastian itulah miniatur kondisi ketenagakerjaan Indonesia, lebih jauh lagi potret lemahnya jiwa kewirausahaan. Misalnya, bahkan untuk sarjana yang relatif potensial terserap di lapangan kerja pun, sampai pertengahan tahun lalu 70 persen dari 6.000 sarjana pertanian lulusan 58 perguruan tinggi di Indonesia menganggur. Merekalah bagian dari 9,43 juta atau 8,46 persen jumlah penduduk pada Februari 2008. Tidak imbangnya jumlah pelamar kerja dan lowongan kerja, gejalanya merata di seluruh pelosok—bahkan jumlah penganggur terdidik semakin membesar—menunjukkan kecilnya jiwa kewirausahaan. Para lulusan lebih tampil sebagai pencari kerja dan belum sebagai pencipta lapangan kerja.

    Tidak terserapnya lulusan pendidikan ke lapangan kerja memang tidak sepenuhnya disebabkan faktor tak adanya jiwa kewirausahaan. Banyak faktor lain menjadi penyebab. Meskipun demikian, tampaknya faktor dan tantangan terpenting adalah bagaimana institusi pendidikan berhasil membentuk atau menanamkan semangat, jiwa, dan sikap kewirausahaan.

    Sebagai disiplin ilmu, kewirausahaan bisa diajarkan lewat sistem terstruktur, salah satu hasil penting dan utama praksis pendidikan. Lembaga pendidikan tidak dapat memberikan pekerjaan, tetapi bisa memastikan agar hasil didik mampu menciptakan pekerjaan. Mengutip Peter F Drucker, pakar manajemen yang kondang pada tahun 1990-an, kewirausahaan itu bukan bimsalabim, apalagi berurusan dengan keturunan. Singapura dengan memiliki 4 persen wirausaha dari total penduduknya, sementara Indonesia baru 0,18 persen dari total sekitar 225 juta penduduk, bukan karena mayoritas penduduknya beretnis China dan Indonesia mayoritas Jawa. Ketimpangan itu disebabkan kurang terselenggaranya praksis pendidikan yang membuka ke arah kreativitas dan temuan-temuan bersama.

    Inisiatif pada tahun 2010 ini Kementerian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalokasikan dana Rp 50 miliar untuk mencetak 10.000 sarjana wirausaha perlu dihargai. Proyek itu menambah adrenalin Kementerian Pendidikan Nasional yang lama terengah-engah dengan masalah-masalah teknis dan sistem. Dana UKM itu digunakan untuk pemberdayaan sarjana di bawah usia 30 tahun yang masih menganggur.

    Sejak digulirkan Desember 2009 dan telah disosialisasikan ke sembilan provinsi, program ini diikuti 4.525 sarjana dan akan berlangsung sampai tahun 2014 dengan target tahunan tercipta 10.000 atau seluruhnya 50.000 wirausaha baru hingga tahun 2014. Memang terlambat sebab justru kewirausahaan seharusnya ditanamkan sejak di jenjang pendidikan anak usia dini dan bukan dicangkokkan setelah lulus. Namun, tak ada kata terlambat untuk suatu perbaikan.

    Program ini merupakan bagian dari upaya memperbesar jumlah wirausaha Indonesia. Tercatat jumlah 48 juta wirausaha Indonesia, tetapi yang benar-benar wirausahawan sejati sebenarnya hanya 0,1 persen atau sekitar 400.000 orang. Minimal dari jumlah total penduduk, setidaknya Indonesia harus memiliki 2 persen dari jumlah itu. Upaya itu sejalan dengan ”impian” Ciputra, salah satu entrepreneur Indonesia yang obses, bahwa pada 25 tahun lagi lahir 4 juta entrepreneur Indonesia.

    Relatif barang baru

    Kewirausahaan memang masih merupakan barang baru untuk Indonesia, sementara AS sudah mengenalnya sejak 30 tahun lalu dan Eropa 6-7 tahun lalu.

    Munculnya entrepreneur sebagai hasil lembaga pendidikan dan buah learning by doing masih ada perbedaan persepsi. Ada yang berpendapat jiwa kewirausahaan tidak harus dihasilkan dari lembaga pendidikan, ada pendapat lain bisa dilakukan tidak lewat proses yang direncanakan.

    Menurut panelis Agus Bastian, entrepreneur dan kemudian politisi yang merasa sebagai entrepreneur lahir dari jalanan, yakin kewirausahaan bisa dihasilkan juga dari semangat mengambil risiko tanpa takut, bukan lewat pendidikan khusus kewirausahaan atau manajemen. Modal utama seorang entrepreneur bukanlah uang, melainkan kreativitas. Tanpa kreativitas, syarat utama seorang calon entrepreneur, yang ada bukanlah entrepreneur sejati, melainkan pedagang.

    Keyakinan Agus didukung panelis Agung Waluyo. Seorang entrepreneur jadi dari sosok seorang pedagang atau juragan. Sebab, kewirausahaan menawarkan dan menciptakan nilai, sementara jiwa dagang hanya menawarkan alternatif. Ada contoh, seorang sarjana lulusan UGM menciptakan nilai mau membantu yang sama-sama jadi korban gempa bulan Mei 2006. Dia buat desain pakaian Muslim. Dia tawarkan lewat internet atas mentoring langsung Ciputra. Usahanya berkembang, bahkan sekarang sudah merambah mancanegara di tiga benua besar, sampai akhirnya dia merasa tak sanggup lagi melayani permintaan pasar. Tetapi, ia sudah menciptakan nilai untuk desanya, menciptakan lapangan kerja baru.

    Contoh kasus itu menunjukkan, sikap menolong orang lain diwujudkan untuk orang lain. Nilainya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi milik orang lain juga. Yang dia lakukan adalah menginspirasikan generasi muda bahwa mereka bisa menjadi berkah bagi masyarakat. Sosok sarjana lulusan UGM di atas mirip jiwa kewirausahaan Mangunwijaya, terutama dalam konteks menciptakan nilai untuk orang lain (social entrepreneurship, kewirausahaan sosial).

    Selain Kementerian Urusan Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab dalam urusan pendidikan perlu diakui belum lama tanggap. Walaupun masih terengah-engah bergulat dengan soal-soal teknis, bekerja sama dengan lembaga penggiat wiraswasta seperti Ciputra Entrepreneurship Center, Kementerian Pendidikan Nasional melakukan upaya membangun jiwa kewirausahaan. Dilakukan dengan membenahi kurikulum berbasis komunitas, memperbaiki praksis pendidikan di sekolah kejuruan dan tinggi, sampai pada pengarbitan calon-calon entrepreneur yang dicangkokkan di lembaga pendidikan tinggi.

    Banyaknya industri kreatif yang dihasilkan bangsa ini menunjukkan sebenarnya bangsa ini kreatif. Tetapi, mengapa kekayaan alam dan kekayaan budaya dengan segala keragamannya itu tidak dimanfaatkan untuk ekonomi? Karena kita tidak kreatif. Karena kita tidak punya jiwa kewirausahaan—yang dengan gampang terbelokkan karena sejak awal pun bangsa ini terbelenggu tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. Melalui kewirausahaan sebenarnya anugerah alam raya Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

    Gerakan nasional

    Masalahnya apakah yang perlu dipelajari generasi muda mengembangkan jiwa kewirausahaan? Kepercayaan diri menjadi modal utama, selain sikap dan kemauan terus menemukan yang baru tanpa kenal risiko. Kewirausahaan membuat orang yang berhasrat besar terhadap sesuatu menjadi mandiri secara finansial dan berkontribusi untuk masyarakat. Dia melatih keterampilan, know-how, dan tindakan yang menghasilkan ide-ide dan inovasi, meyakinkan orang lain untuk menolong dan bekerja dalam sebuah tim, menerjemahkan ide menjadi kenyataan, dan mendirikan perusahaan.

    Dalam konteks Indonesia, dengan kecilnya jumlah entrepreneur, kewirausahaan menjadi keharusan. Dialah kunci kemajuan. Dunia membutuhkan solusi masalah yang bisa mewujudkan impian jadi kenyataan, dilandasi ambisi dan keberanian mengambil risiko secara cerdas.

    Menanamkan jiwa kewirausahaan perlu dimulai dini dalam praksis pendidikan mengusung kebebasan, sebagai contoh SD Mangunan di Sleman dan Sanggar Anak Alam di Bantul. Masih banyak yang lain, yang umumnya kembali pada dasar paling mendasar dari praksis pendidikan, yakni praksis pembelajaran yang membebaskan yang kadang direcoki dengan pendekatan teknis dan persoalan remeh-temeh mengganggu seperti kasus ujian nasional atau UU Badan Hukum Pendidikan.

    Dibutuhkan satu gerakan nasional, semacam Gerakan Kewirausahaan berbasis komunitas untuk melahirkan UKM-UKM baru di satu pihak, sekaligus praksis pendidikan yang berorientasi pada pendidikan yang membebaskan di atas habitat masyarakat yang kondusif positif menyangkut 3 L (lahir, lingkungan, latihan). Gerakan baru itu dirumuskan oleh Ciputra sebagai Gerakan Budaya Wirausaha yang melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, dan sosok-sosok sosial.

    Itulah tantangan urgen-mendesak Indonesia yang seharusnya menjadi batu penjuru dan batu sendi praksis pendidikan; dan sebaliknya menjauhkannya dari keterjebakan ”kekeliruan yang satu ke kekeliruan yang lain” yang bersifat teknis-metodis-yuridis.

    Sumber: Kompas,  http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/03521467/urgensi.pendidikan.kewirausahaan

    KEWIRAUSAHAAN

    Lompatan Kuantum Jiwa “Entrepreneur”

    Jumat, 9 April 2010 | 03:25 WIB

    Oleh A FERRY T INDRATNO

    Siapa menduga konglomerat dari Meksiko, Carlos Slim, orang terkaya di dunia yang menurut majalah Forbes telah menggeser kedudukan Bill Gates dan Warren Buffet, ternyata sudah mencari uang sejak usia 10 tahun. Tiger Wood pun, pegolf juara dunia, mulai memegang golf sejak usia tiga tahun. Adapun Ir Ciputra telah memulai berwirausaha pada usia menjelang remaja.

    Bagi umumnya orang Indonesia, memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja sejak dini bukanlah kebiasaan yang lazim dilakukan. Penyebabnya, menurut Agung B Waluyo, Manajer Pendidikan Universitas Ciputra Entrepreneurship Center, dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, selama 350 tahun masa penjajahan sebagian besar rakyat Indonesia tidak mendapat pendidikan yang seharusnya. Kedua, pendidikan kita memiliki orientasi membentuk SDM pencari kerja, bukan pencipta kerja.

    Mind set sebagai pencari kerja semakin membuat tingginya angka penganggur di Indonesia. BPS mencatat, sampai Februari 2008, jumlah sarjana menganggur sudah mencapai 1,1 juta orang. Padahal, menurut penelitian, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen hanya mampu menciptakan sekitar 265.000 lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 6 persen, hanya tersedia sekitar 1.590.000 lapangan kerja baru. Lulusan sarjana setiap tahunnya lebih dari 300.000 orang.

    Akibatnya, banyak terjadi penganggur terdidik. Cerita-cerita ironis bisa didengar. Ada sarjana nuklir yang berjualan es krim atau insinyur pesawat terbang menjadi pemulung. Bahkan, penelitian Prof Payaman J Simanjuntak dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, toga dari 10 tukang ojek di Jakarta adalah sarjana.

    Minimnya ”entrepreneur”

    Secara etimologis, entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, entre (antara) dan prendre (mengambil), yang dipakai untuk menggambarkan orang yang berani mengambil risiko dan memulai yang baru (Serian Wijatno, Pengantar Entrepreneur, Jakarta: 2009). Di Indonesia, entrepreneur bisa ditulis entrepreneur, wirausaha, atau usahawan.

    Tingginya pengangguran dan rendahnya kesejahteraan di Indonesia dipengaruhi oleh kecilnya jumlah entrepreneur. Menurut David McClelland, suatu negara akan menjadi makmur apabila memiliki entrepreneur sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk. Singapura, menurut Global Entrepreneurship Monitor (GEM) tahun 2005, memiliki sebanyak 7,2 persen, sedangkan Amerika Serikat tahun 2007 memiliki 11,5 persen entrepreneur. Indonesia diperkirakan hanya 400.000 orang yang tercatat menjadi pelaku usaha yang mandiri, atau sekitar 0,18 persen dari populasi. Dengan jumlah penduduk sebesar 220 juta, Indonesia membutuhkan 4,4 juta entrepreneur.

    Bagaimana menghasilkan wirausaha sebanyak itu? Menurut Ciputra, sosok entrepreneur adalah seorang yang mampu mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Namun, kita orang Indonesia tidak perlu memulai dari kotoran dan rongsokan. Indonesia dianugerahi dengan kelimpahan potensi sumber daya alam, seperti energi, aneka komoditas, dan bahan-bahan tambang yang luar biasa. Namun, produk-produk itu kurang mendapat sentuhan entrepreneurship sehingga tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

    Saat ini generasi muda kita tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. Untuk menghasilkan wirausaha yang andal, paling tidak dibutuhkan 3L yang menentukan, yaitu: lahir, lingkungan, dan latihan. Lahir, seseorang yang lahir dari keluarga wirausaha sehingga mendapat atmosfer kewirausahaan dalam jangka panjang. Ibarat ia sudah lahir di tengah-tengah tumpukan barang dagangan.

    Lingkungan, seseorang berada dalam lingkungan entrepreneurship sehingga jiwa wirausahanya muncul, misalnya, seorang profesional yang bekerja bertahun-tahun dengan seorang wirausaha. Latihan atau pendidikan, upaya yang secara sadar dan terstruktur dilakukan untuk membangun mind set wirausaha.

    Solusi

    Pendidikan Kewirausahaan sering kali dikaitkan dengan kegiatan dagang atau jual beli sehingga guru dan kalangan pendidikan ragu memasukkan unsur wirausaha dalam materi pelajaran. Hal itu kurang tepat karena entrepreneurship bukan sekadar berdagang untuk menghasilkan keuntungan, melainkan tujuan utamanya mengubah mind set sehingga jiwa kewirausahaan bisa dikondisikan (by design) melalui pendidikan sejak usia dini.

    Melalui pendidikan, seseorang didorong untuk mencari dan menciptakan peluang yang bernilai bagi masyarakat. Ia ditumbuhkan menjadi seorang inovator yang menemukan solusi bagi masyarakat, seorang sosok yang berani mengambil risiko secara terukur. Entrepreneur yang sukses tidak mulai dengan berdagang demi keuntungan finansial, tetapi mencari inovasi kreatif bagi masyarakat. Keuntungan finansial adalah produk dari kreativitas, kata panelis Agus Bastian.

    Dalam pendidikan entrepreneurship, peserta didik tidak sekadar didorong menjadi business entrepreneur, tetapi juga menjadi government entrepreneur, semacam Lee Kuan Yew, seorang leader yang menumbuhkan Singapura, atau Soekarno, sang pembebas Indonesia, academic entrepreneur, seperti Nicholas Negroponte, penggagas One Chils One Laptop dari MIT Amerika Serikat, dan social entrepreneur, yang menghimpun dana demi kesejahteraan bersama, semacam Muhamad Yunus, Bunda Teresa, atau Romo YB Mangunwijaya.

    Bagaimana mengimplementasi quantum leap entrepreneurship (lompatan kuantum kewirausahaan)? Ciputra menawarkan tiga gagasan.

    Pertama, untuk pendidikan usia dini, dasar, dan menengah, perlu diintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam kurikulum nasional.

    Kedua, untuk perguruan tinggi diciptakan dan dikembangkan pusat-pusat kewirausahaan (entrepreneurship centre).

    Ketiga, untuk masyarakat, diciptakan gerakan nasional pelatihan kewirausahaan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk menjangkau masyarakat luas yang berada di luar bangku sekolah.

    A FERRY T IDRATNO Direktur Dinamika Edukasi Dasar, Yogyakarta

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/03255985/lompatan.kuantum.jiwa.entrepreneur

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: