Universitas Trisakti, A name and a place worth to sell vs Patra M Zen, Kutu Loncat Jebolan YLBHI

Universitas Trisakti, A name and a place worth to sell vs Patra M Zen, Kutu Loncat Jebolan YLBHI

Anas, Andi Nurpati, Andi Malarangeng, dan lainnya merupakan nama-nama yang terkenal sebagai kutu loncat, aji mumpung, dan lainnya. Coba lihat track record ketiga kutu loncat tersebut beberapa tahun terakhir ini. Setelah mereka tidak berkuasa lagi di tahun 2014, mereka bisa dipastikan masuk penjara.

Kutu loncat ternama dan mungkin bukan yang terakhir adalah Patra M. Zen, a.k.a. si kambing berjenggot. Pengacara biasalah, sangat berani dan lantang membela yang bayar. Si muka tembok yang harus bersiap-siap untuk dicemooh dan diledek orang seindonesia. Another Devil’s Advocate.

Untuk menghadapi kutu loncat tipe ini sangatlah mudah. Biarkan saja dia loncat-loncat bergembira. Ada masanya dia akan menclok di kertas lalat. Untuk menjerumuskan kambing berjenggot juga mudah, berikan saja daun muda yang hijau, muda, dan segar, secara harfiah dan secara literal.

Di Mahkamah Konstitusi, si kutu loncat dan kambing berjenggot kalah menggugat kemenangan pilkada Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno. Dia menggugat dan bertindak sebagai pengacara Wahidin Halim-Irna Narulita.

Masih inget kambing berjenggot yang lain, dan jebolan YLBHI yang lain, dan yang masuk penjara gara-gara menerima uang di Hotel Ibis Slipi. Ngomong soal moral, ngomong soal keadilan, itu kantong sampah….

Tips untuk Universitas Trisakti, cobalah berpikir dan bertindak ala corporate lawyers yang sangat gigih untuk menggagalkan aksi hostile takeover dari Yayasan Trisakti. What is takes to be the most unwanted target: be the shark repellant, scorched-earth defense, poison pills, and so on.

Another tactic is use external leverage to BUY a significant and controlling power in the management and shareholder of Yayasan Trisakti.

To list possible tactics against hostile takeover:

  1. Back-end
  2. Bankmail
  3. Crown Jewel Defense
  4. Flip-in
  5. Flip-over
  6. Golden Parachute
  7. Gray Knight
  8. Greenmail
  9. Jonestown Defense
  10. Killer bees
  11. Leveraged recapitalization
  12. Lobster trap
  13. Lock-up provision
  14. Nancy Reagan Defense
  15. Non-voting stock
  16. Pac-Man Defense  Pension parachute
  17. People Pill
  18. Poison pill
  19. Safe Harbor
  20. Scorched-earth defense
  21. Shark Repellent
  22. Staggered board of directors
  23. Standstill agreement
  24. Targeted repurchase
  25. Top-ups
  26. Treasury stock
  27. Voting plans
  28. White knight
  29. White squire
  30. Whitemail

http://www.suarapembaruan.com/home/dosen-karyawan-dan-mahasiswa-dijamin-keberadaannya/6756

Usakti Dieksekusi 19 Mei 2011: Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Dijamin Keberadaannya

Sabtu, 14 Mei 2011 | 9:09

[JAKARTA] Konflik internal yang terjadi antara pihak Rektorat dan Yayasan Universitas Trisakti (Usakti) memasuki tahap krusial. Rencananya, pada 19 Mei 2011 mendatang Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan melakukan eksekusi, yakni mengeluarkan pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan secara ilegal Universitas Trisakti dan mengembalikannya kepada Yayasan Trisakti.

Tim Pengacara Yayasan Trisakti yang terdiri dari Utomo Karim, Ardy Mbalembout, dan Patra M Zen menyampaikan, tindakan eksekusi ini sesuai dengan putusan MA Nomor 821 K/PDT/2010 yang telah dikeluarkan pada  28 September 2010. “Semua keputusan kasus  ini sudah inkrah. Tanggal 19 Mei besok, kita harapkan dalam pelaksanaan eksekusi dapat  berlangsung lancar dan tertib,” kata Karim kepada SP, Sabtu (14/5).

Karim mengimbau seluruh karyawan, dosen, mahasiswa hingga orang tua mahasiswa Usakti tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan eksekusi ini. Pihaknya menjamin 100 persen, proses eksekusi ini tidak akan menganggu proses belajar mengajar di lingkungan kampus Usakti.

“Mahasiswa jangan sampai terpengaruh isu negatif yang dilontarkan oleh pihak rektorat, apalagi sampai mau dijadikan alat untuk melawan proses eksekusi dan menjadi pagar betis. Tidak ada gunanya. Karena di sini yayasan sudah menjamin, seluruh mahasiswa, dosen dan karyawan bisa berjalan seperti biasanya,” kata dia.

Karenanya, pihaknya menghimbau agar karyawan, staf, dosen pengajar dan mahasiswa melakukan aktivitasnya belajar mengajar seperti biasa. “Eksekusi ini justru membawa kebaikan bagi kita semua. Sudah saatnya Usakti menjadi universitas terbaik lagi, seperti pada era 80-an dulu sehingga menjadi pilihan bagi orang tua dan calon mahasiswa,” tuturnya.

Patra M Zein menambahkan, hingga saat ini pihak rektorat memang kerap kali melemparkan isu negati di lingkungan kampus bahwa proses eksekusi akan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan melarang mahasiswa, dosen maupun karyawan masuk ke lingkungan kampus Usakti. “Itu semua bohong. Rektorat hanya berusaha untuk mempengaruhi masyarakat kampus agar melawan proses eksekusi. Tidak ada drop out atau segala macam. Jika ada bentrok fisik pastinya akan rugi sendiri,” tukasnya.

Mantan Ketua YLBHI itu  menambahkan, tindakan eksekusi terpaksa dilakukan karena pihak tergugat yakni Rektor Usakti, Thoby Mutis beserta beberapa orang terkait lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seharusnya Thoby Cs secara sukarela mematuhi isi putusan tersebut karena putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya pihak tergugat tidak mau melaksanakannya. [E-8]


http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/09/54306/Patra-M-Zen:-Tudingan-Anas-di-Balik-Permai-Group-Tak-Mendasar-

KORUPSI WISMA ATLET

Patra M Zen: Tudingan Anas di Balik Permai Group Tak Mendasar

Hendry Ginting, Kamis, 09 Februari 2012 , 13:43:00 WIB

RMOL.Tudingan Muhammad Nazaruddin bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berada di balik Permai Group, perusahaan yang menjadi kendaraannya meraup untung dari proyek negara, adalah tuduhan tak berdasar.

Nazaruddin berulang kali menuding seperti di dalam persidangan. Terkait tuduhan itu, Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat,  Patra M.Zen menyatakan soal kepemilikan perusahaan dan peralihan saham-saham harus menaati aturan-aturan hukum.

“Misalnya dalam aturan hukum, peralihan saham mesti dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Sementara dari keterangan di persidangan, itu tidak ada. Jadi jangan asal menuduh,” tegas Patra kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/2).

Selain itu, Patra menegaskan, keterangan saksi-saksi di persidangan juga akan menjadi bahan pertimbangan akan hal itu. Semisal, katanya, terungkap fakta bahwa sudah biasa bagi Nazaruddin untuk mencatut nama orang lain.

Oleh Nazaruddin, para karyawannya dijadikan direktur anak-anak perusahaan Anugerah. Modusnya adalah para karyawan itu dimintai KTP dan kemudian dimasukkan ke dalam akta pendirian perusahaan.

Sebagai contoh, ujar Patra, Mindo Rosalina Manullang, di persidangan pada  16 Januari tahun lalu, menyatakan bahwa di seluruh perusahaan milik Nazaruddin memiliki manajemen terpisah-pisah.

“Tetapi Rosa juga menjelaskan bahwa untuk setiap posisi yang ada di perusahan itu, semua karyawan Nazaruddin diminta untuk mengisi posisi-posisi Direktur, tetapi orang-orangnya itu-itu juga,” tutur Patra.

Bukti lainnya adalah keterangan oleh saksi lain yang juga mantan anak buah Nazaruddin, Yulianis, di persidangan 25 Januari, katanya, Saat menjawab pertanyaan JPU apakah dirinya diangkat menjadi direktur di salah satu perusahaan Nazaruddin dengan melalui RUPS sesuai aturan UU, Yulianis menjawab, bahwa hal itu tidak terjadi.

Masih kata Patra, Yulianis pun lalu menjelaskan bahwa dia hanya dimintai KTP dengan sedikit paksaan gaji akan dipotong Rp 1 juta untuk jabatan supervisor ke atas, dan Rp 500 ribu untuk jabatan staf, bila menolak.

“Saat ditanya lagi oleh JPU, siapa yang memaksa saudara yang kemudian untuk dicantumkan sebagai direktur?. Yulianis menjawab, Pak Nazaruddin. Jadi sudah jelas semuanya itu Nazaruddin,” beber Patra. [dry]


http://monitorindonesia.com/hukrim/54-hukrim/2473-patra-m-zen-tidak-sebiji-sawi-yang-buktikan-anas-urbaningrum-terlibat.html

Patra M Zen: Tidak Sebiji Sawi yang Buktikan Anas Urbaningrum Terlibat

kamis, 09 Februari 2012 19:06

Kubu Ketua Umum Partai Demokrat merasa tak terlibat dalam kasus dugaan suap Wisma Atlet. Soalnya, tidak ada satu pun keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan yang menyudutkan Anas Urbaningrum.

“SUDAH 14 saksi di persidangan, tidak ada yang menyebut Pak Anas menyuruh mereka melakukan apapun,” kata kuasa hukum Anas Urbaningrum, Patra M Zen, Kamis (9/2/2012.

Menurut Patra, dalam persidangan tidak pernah ada kesaksian yang menyebut Anas mengupayakan PT Duta Graha Indah sebagai pemenang proyek wisma atlet. Walau Nazaruddin mengklaim Anas yang menyuruh, namun keterangan saksi lainnya justru secara jelas menyatakan bahwa mereka disuruh oleh Nazaruddin.

Tak hanya itu, kata Patra, dalam persidangan juga tidak ada keterangan yang menyebutkan Anas menerima aliran suap dalam pemenangan PT DGI dalam proyek wisma atlet. “Secara hukum, tidak sebiji sawi pun yang menunjukkan Anas Urbaningrum terlibat. Bahkan untuk menjadi saksi dalam kasus itu pun, Anas tidak relevan,” katanya.

Soal kepemilikan saham di PT Permai Group, menurut Patra tidak pernah ada rapat pemegang saham untuk peralihan saham yang menyebut Anas sebagai pemilik saham. “Misalnya dalam aturan hukum, peralihan saham mesti dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Sementara dari keterangan di persidangan, itu tidak ada. Jadi jangan asal menuduh,” paparnya.

Lebih jauh Patra menambahkan, keterangan saksi-saksi di persidangan juga akan menjadi bahan pertimbangan lain. Misalnya terungkap fakta bahwa sudah biasa bagi Nazaruddin mencatut nama orang lain untuk menjadi bos di anak perusahaannya.

Patra mencontohkan, soal pengakuan Mindo Rosalina Manulang, dalam persidangan pada 16 Januari 2011. saat itu Rosa menyatakan, bahwa di seluruh perusahaan milik Nazaruddin memiliki manajemen terpisah-pisah.

“Tetapi Rosa juga menjelaskan bahwa untuk setiap posisi yang ada di perusahan itu, semua karyawan Nazaruddin diminta untuk mengisi posisi-posisi Direktur, tetapi orang-orangnya itu-itu juga,” tuturnya.

Indra


http://nasional.vivanews.com/news/read/164799-ketua-lybhi-patra-m-zen-mundur

Ketua YLBHI Patra M Zen Mundur

Dewan Pembina telah mengeluarkan SK yang meminta YLBHI memilih caretaker.

Amril Amarullah, Kamis, 15 Juli 2010, 16:09 WIB

VIVAnews – Terhitung sejak 23 Juni 2010 lalu, secara resmi Patra M Zen mundur dari jabatannya sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Patra tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya itu.

Selanjutnya, pada 13 Juli 2010 lalu, Ketua Dewan Pembina telah mengeluarkan SK No. 059/SK/D.Pembina/YLBHI/VII/2010 yang meminta kesediaan YLBHI untuk membantu pemilihan caretaker Badan Pengurus yang akan ditunjuk dewan pembina, besok, Jumat 16 Juli 2010.

“Bersama-sama dewan pembina dan pengawas, kami akan membicarakan penunjukan caretaker badan pengurus,” kata Patra M Zen melalui keterangan pers yang diterima VIVAnews, Kamis 15 Juli 2010.

Ia menegaskan, meski sudah mundur, tapi tetap berkomitmen untuk membantu sampai pemilihan Ketua Badan Pengurus definitif periode 2010- 2015, termasuk membantu serah terima pekerjaan dan penyelesaian program dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Patra menjelaskan, sudah 15 tahun mengabdi di Yayasan LBH Indonesia: sejak menjadi volunteer di LBH Palembang pada 1995; Kepala Divisi di LBH Jakarta; staf yang diperbantukan di LBH Banda Aceh, dan dipercaya menjadi caretaker tunggal Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia sampai dengan memimpin kepengurusan Yayasan LBH Indonesia yang berakhir pada Juni 2010.

Menurutnya, sejumlah mimpi telah diupayakan dan dicapainya. Salah satunya adalah pembangunan dan peningkatan fasilitas seperti pembangunan gedung YLBHI berlantai 4 merupakan contoh terbaik kerjasama Dewan Pembina, Badan Pengurus dan Pemerintah Daerah.

“Masih banyak contoh-contoh pencapaian sebagaimana telah kami dokumentasikan dalam Laporan Badan Pengurus per semester sejak tahun 2006 hingga Juni 2010. Kami menyadari, masih banyak lagi yang mesti ditingkatkan, dan menjadi tantangan bagi Badan Pengurus selanjutnya,” tutup Patra. (umi)

• VIVAnews


http://news.detik.com/read/2010/07/15/152712/1399963/10/patra-m-zen-mundur-dari-ylbhi

Patra M Zen Mundur dari YLBHI

Gagah Wijoseno – detikNews, Kamis, 15/07/2010 15:27 WIB

Jakarta  Patra M Zen mundur dari kursi Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), setahun sebelum masa tugasnya berakhir. Surat pengunduran Patra pun sudah disetujui Dewan Pembina YLBHI.

“Tepat 23 Juni 2010 lalu, secara resmi, kami telah menyampaikan surat resmi pengunduran diri dari Yayasan LBH Indonesia. Selanjutnya, pada 13 Juli 2010, Ketua Dewan Pembina telah mengeluarkan SK No. 059/SK/D.Pembina/YLBHI/VII/2010 yang meminta kesediaan Kami untuk membantu pemilihan caretaker Badan Pengurus yang akan ditunjuk Dewan Pembina,” kata Patra dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (15/7/2010).

Patra menjelaskan, karena itu pada Jumat 16 Juli 2010, bersama-sama Dewan Pembina dan Pengawas, dia akan membicarakan penunjukan caretaker Badan Pengurus.

“Kami berkomitmen untuk membantu sampai pemilihan Ketua Badan Pengurus definitif periode 2010-2015, termasuk membantu serah terima pekerjaan dan penyelesaian program dan perjanjian dengan pihak ketiga,” imbuhnya.

Patra menjelaskan, dia sudah 15 tahun mengabdi di Yayasan LBH Indonesia, sejak menjadi volunteer di LBH Palembang pada 1995, Kepala Divisi di LBH Jakarta, staf yang diperbantukan di LBH Banda Aceh, dan dipercaya menjadi caretaker tunggal Badan Pengurus YLBHI sampai dengan memimpin kepengurusan YLBHI hingga dia mundur pada Juni 2010.

“YLBHI mempunyai standing sebagai organisasi HAM merupakan salah satu pencapaian Badan Pengurus periode 2006-2011, di samping keberhasilan mendorong RUU Bantuan Hukum yang sekarang sedang dibahas di DPR,” ujarnya.

Patra juga menunjuk pembangunan gedung YLBHI berlantai 4 yang berdiri berkat kerjasama Dewan Pembina, Badan Pengurus dan Pemerintah Daerah, sebagai prestasi kepengurusannya.

(ndr/nrl)


http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/24/00173224/Eksekusi.Universitas.Trisakti.Tanggal.28.Februari

Eksekusi Universitas Trisakti Tanggal 28 Februari

Imanuel More | Tri Wahono | Jumat, 24 Februari 2012 | 00:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota tim kuasa hukum pihak Yayasan Trisakti memastikan eksekusi atas Universitas Trisakti akan terlaksana. Eksekusi yang merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung itu akan dilangsungkan pada 28 Februari 2012.

“Pasti dilaksanakan. Tanggal 28 Februari nanti kami akan ke sana bersama juru sita (Pengadilan Negeri Jakarta Barat),” kata Ardy Mbalembout, anggota tim kuasa hukum Yayasan Trisakti saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Ardi menegaskan, putusan MA merupakan putusan tertinggi yang harus ditaati setiap warga negara. Karena itu, ia berharap para petinggi Usakti yang menjadi tereksekusi dapat berlaku sebagai orang yang taat hukum.

Eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan Putusan MA RI No. 821 k/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010. Sedianya putusan sejumlah petinggi senat Usakti itu akan dilaksanakan pada 19 Mei 2011. Namun, lantaran adanya aksi penolakan dari pihak kampus, eksekusi urung terlaksana.

“(Eksekusi) sempat tertunda cukup lama karena kami harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Eksekusi seperti ini kan harus disertai aparat supaya prosesnya berlangsung aman dan lancar. Selain itu, kita harus mempertimbangkan waktu juru sita PN Jakbar sebagai pelaksana eksekusi,” terang Ardy.

Ia mengaku telah mengetahui adanya dua kekuatan hukum baru bagi pihak senat Usakti, yakni putusan PN Jaksel dan PN Jaktim. Meski demikian, ia menilai kedua putusan tersebut memiliki esensi berbeda dengan putusan MA. “Putusan itu tentang hal lain yang berbeda dengan Putusan Kasasi,” kata Ardy.

Ia menganjurkan, pihak rektorat untuk lebih dahulu menaati putusan MA dengan menerima pelaksanaan eksekusi. “Eksekusinya jalan dulu sebagai pelaksanaan putusan MA. Setelah itu baru dipertimbangkan lagi soal putusan-putusan lain itu,” pungkas Ardy.

Bersama Patra M. Zen, Ardy turut menyertai juru sita PN Jakbar dalam pelaksanaan eksekusi pada 19 Mei 2011. Eksekusi urung terlaksana lantaran juru sita yang diserta aparat dihadang mahasiswa dan karyawan Usakti di gerbang utama kampus yang terletak di Grogol, Jakarta Barat itu.


http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/24/00435825/Senat.dan.FKK.Usakti.Sepakat.Tolak.Eksekusi

Senat dan FKK Usakti Sepakat Tolak Eksekusi

Imanuel More | Tri Wahono | Jumat, 24 Februari 2012 | 00:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan kembali melaksanakan eksekusi atas senat Universitas Trisakti (Usakti), Jalan Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat, pada 28 Februari 2012. Menanggapi rencana tersebut Senat Usakti bersama Forum Komunikasi Karyawan (FKK) Usakti sepakat untuk mengadakan aksi penolakan.

“Para Dekan dan Ketua Jurusan dari seluruh Fakultas di Usakti hadir dalam rapat tadi yang juga diikuti oleh seluruh pimpinan admistratif yang membawahi sekitar 2.000 orang dosen dan staf tegas menolak rencana eksekusi tersebut,” kata Advendi Simangunsong, Juru Bicara FKK Usakti dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Advendi menjelaskan, penolakan pihak universitas didasarkan pada adanya fakta hukum baru setelah Keputusan MA RI No. 821 k/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 yang menjadi dasar hukum pelaksaan eksekusi. Fakta hukum baru dimaksud adalah putusan PN Jakarta Selatan No. 40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Januari 2012 yang menyatakan Kepengurusan Yayasan Trisakti tidak sah dan Universitas Trisakti adalah penyelenggara satuan pendidikan di universitas Trisakti.

“Jadi bukan Yayasan Trisakti,” tegas Prof Prajitno, Ketua Senat Usakti. Advendi Simangunsong melanjutkan, dengan adanya Keputusan PN Jaksel itu Yayasan Trisakti tidak lagi memiliki landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap Universitas Trisakti.

Keputusan untuk menolak rencana eksekusi itu juga didasarkan pada amar No 4 Keputusan Mahkamah Agung yang mendasari rencana eksekusi itu. Dalam amar tersebut disebutkan “Para Tergugat atau siapapun tanpa kecuali yang telah mendapatkan hak dan kewenangan dengan cara apapun juga dari para Tergugat dengan memerintahkan secara paksa dengan menggunakan alat negara (Kepolisian). Tidak memperbolehkan masuk ke dalam semua Kampus Universitas Trisakti dan atau tempat lain yang fungsinya sama atas alasan apapun dan dilarang melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Manajemennya untuk semua jenjang dan jenis program baik di dalam maupun di luar Kampus A Universitas Trisakti Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta Barat, sepanjang memakai baik secara langsung ataupun tidak langsung nama Universitas Trisakti”.

“Jadi yang akan tidak diperbolehkan masuk ke kampus Usakti bukan hanya Pimpinan Usakti yang 9 orang saja, namun seluruh dosen dan karyawan yang bisa bekerja karena mendapat kewenangan dari pimpinan Usakti juga terancam tidak bisa memasuki Kampus. Bahkan para mahasiswa pun terancam tidak bisa masuk dan mengikuti perkuliahan,” urai Advendi.

Atas dasar itu, ia menilai bila terlaksana, eksekusi tersebut adalah bentuk pelanggaran HAM dan UU Pendidikan. Pasalnya, jika mengacu pada amar ke-4 Putusan MA maka seluruh karyawan dan mahasiswa yang memiliki kekuatan hukum untuk bekerja dan berkuliah dari pemangku jabatan rektorat saat ini tidak boleh masuk kampus dan melakukan kegiatan pendidikan jelas Advendi.

Fakta hukum kedua adalah Keputusan PN Jakarta Timur No. 34/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Tim tanggal 22 Juni 2011. PN Jaksel memutuskan bahwa SK Mendikbud No 0281 yang memberikan pengelolaan Usakti kepada Yayasan Trisakti (yang jadi dasar hukum Keputusan MA untuk melakukan eksekusi) dinyatakan kadaluarsa, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Jadi jika pada bulan Mei 2011 lalu kami menolak eksekusi karena Putusan MA ini berpotensi melanggar HAM, maka kami kembali menolak eksekusi kali ini karena juga telah ada dua keputusan Pengadilan yang membuat keputusan MA itu non-executable,” pungkas Advendi.


http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/21/22004133/Usakti.Ditetapkan.sebagai.Penyelenggara.Satuan.Pendidikan.Tinggi

Usakti Ditetapkan sebagai Penyelenggara Satuan Pendidikan Tinggi

Imanuel More | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Selasa, 21 Februari 2012 | 22:00 WIB

IMANUEL MORE GHALE

Salah satu spanduk yang dipajang di lingkup Kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Spanduk itu berisikan maklumat tekad universitas tersebut menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Foto: Kamis, 19 April 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan permohonan pihak Universitas Trisakti (Usakti) dalam gugatan kepada Yayasan Trisakti. Salinan amar putusan yang diterima pihak rektorat Usakti hari ini, Selasa (21/2/2012), antara lain menyebutkan, Universitas Trisakti adalah penyelenggara satuan pendidikan tinggi Universitas Trisakti.

“Keputusan PN Jakarta Selatan No. 40/Pdt.G/2011/PN/Jkt.Sel dalam amar nomor 6 memutuskan bahwa Universitas Trisakti adalah pembina dan pengelola dari satuan pendidikan tinggi Universitas Trisakti,” tutur Prof Dr Prayitno, Ketua Senat Universitas Trisakti, dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/2/2012).

Dengan kewenangan tersebut, peran pihak universitas telah merangkum fungsi yang biasanya diemban yayasan. Kewenangan tersebut juga sekaligus mengalihkan peran yayasan yang dalam amar ke-4 disebutkan kepengurusannya tidak sah.

Sebagaimana disebutkan Prayitno mengutip amar ke-4 dari putusan PN Jaksel tersebut, anggaran dasar Yayasan Trisakti yang termuat di dalam Akta Notaris Nomor 22 Tertanggal 7 september 2005 tentang berita acara rapat Yayasan Trisakti yang dibuat oleh/di hadapan Notaris Sutjipto adalah tidak sah dan menyatakan bahwa kepengurusan Yayasan Trisakti yang didasarkan pada akta tersebut adalah tidak sah.

Prof Dr Prayitno juga menyampaikan, dalam amar putusan tersebut dinyatakan juga bahwa Yayasan Trisakti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Dengan adanya putusan ini, Yayasan Trisakti tidak dapat melakukan tindakan hukum apa pun terhadap Universitas Trisakti,” kata Effendi Saragih selaku kuasa hukum Univesitas Trisakti.

“Dengan adanya putusan dari PN Jaksel ini artinya telah ada dua putusan pengadilan negeri yang memenangkan Universitas Trisakti setelah keluarnya keputusan MA No. 821 K/Pdt/2010 Tanggal 28 September 2010,” papar Advendi Simangunsong, Ketua Forum Komunikasi Karyawan Trisakti.

Sebelumnya, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Juni 2011 juga telah memutuskan bahwa Universitas Trisakti adalah pembina pengelola dan penyelenggara satuan pendidikan tinggi Universitas Trisakti, ujar Advendi.

“Dalam amar putusan nomor 3, PN Jaktim juga telah menyatakan bahwa Surat Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 0281/u/1979 tanggal 31 desember 1979 telah dinyatakan cacat hukum, kedaluarsa, dan tidak memiliki kekuatan hukum, padahal yang menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk memenangkan Yayasan Trisakti adalah SK Mendikbud tersebut. Jadi, dasar hukum putusan MA telah terbukti cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum,” ungkap Advendi.

Ia melanjutkan, kedua putusan pengadilan tersebut menjadi dasar bagi pihak Usakti untuk menolak eksekusi Universitas Trisakti. “Kami dengan bukti-bukti baru ini tengah mengajukan peninjauan kembali pada Makamah Agung,” ujar Advendi.

Ia menambahkan, dengan adanya keputusan PN Jaksel tersebut, kedudukan Yayasan Trisakti menjadi tidak sah untuk melakukan tindakan hukum apa pun terhadap Universitas Trisakti. Pengajar Fakultas Ekonomi ini menerangkan, pihaknya juga telah menyampaikan salinan resmi keputusan PN Jaksel ini kepada semua pihak terkait, seperti Ketua PN Jakarta Barat, Komandan Kodim Jakbar, dan Wali Kota Jakbar.

“Kami ingin sampaikan kepada semua pihak bahwa Yayasan Trisakti tidak lagi memiliki legal standing untuk melakukan tindakan hukum apa pun terhadap Universitas Trisakti,” ujar Advendi.


http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/07/04102248/Rektorat.Usakti.Minta.PN.Jakbar.Tunda.Eksekusi.

Rektorat Usakti Minta PN Jakbar Tunda Eksekusi

Imanuel More | Eko Hendrawan Sofyan | Sabtu, 7 Januari 2012 | 04:10 WIB

IST

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak rektorat Universitas Trisakti (Usakti) berharap Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak terburu-buru melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk mengeksekusi beberapa petinggi Usakti.

Pasalnya, bila dilaksanakan, maka eksekusi tersebut bisa bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengenai keabsahan kepengurusan Yayasan Trisakti. “Sebaiknya ditunggu sampai putusan di PN Jaksel inkracht (berkekuatan hukum tetap). Kalau sudah dieksekusi ternyata ada putusan pengadilan lain yang bertentangan kan malah bermasalah nantinya,” kata juru bicara Usakti, Advendi Simangunsong, saat dihubungi di Jakarta Barat, Jumat (6/1/2012).

Advendi menjelaskan, majelis hakim PN Jaksel yang diketuai Kusno SH dalam sidang kemarin mengabulkan sejumlah poin gugatan yang diajukan pihak rektorat terhadap Yayasan Trisakti. Di antaranya menyatakan para tergugat (yayasan) telah melakukan perbuatan melawan hukum; menyatakan rapat dewan pengurus Yayasan Trisakti yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2005 tidak sah; menyatakan Anggaran Dasar Yayasan yang termuat dalam Akta Notaris No 22 tertanggal 7 September 2005 adalah akta yang tidak sah dan batal demi hukum; menyatakan kepengurusan Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No 22 Tahun 2005 tersebut tidak sah, dan menyatakan Universitas Trisakti sebagai pembina dan pengelola dari satuan pendidikan tinggi Usakti.

Bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, polemik akan muncul lantaran Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya tanggal 10 Januari 2011 mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan pihak yayasan. PN Jakarta Barat bersama kuasa hukum sempat melakukan upaya eksekusi pada 19 Mei 2011. Namun, upaya tersebut digagalkan hadangan mahasiswa dan karyawan Usakti yang memblokade gerbang masuk salah satu kampus swasta ternama di Jakarta Barat itu.

“Jika putusan lainnya menyatakan bahwa Yayasan Trisakti tidak sah, maka akan bertentangan dengan putusan eksekusi karena pihak yang dimenangkan ternyata tidak sah secara hukum,” lanjut Advendi, yang juga menjabat Ketua Forum Komunikasi Karyawan Usakti.

Ia menguraikan, sejak persiapan pembukaan Usakti yang diresmikan pada 29 November 1965, telah didirikan sebuah presidium berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 013/dar. Tahun 1965, tanggal 15 November 1965. Fungsi presidium tersebut sebagai pembina, pengelola, dan penyelenggara Usakti sebagai lembaga pendidikan tinggi. Dengan demikian, sejak berdiri, Usakti telah menjadi lembaga yang swadaya dan swakelola.

Pengajar Fakultas Ekonomi ini menambahkan, sejak Usakti berdiri, tidak terdapat pemisahan kekayaan kepada subyek hukum lain, baik yang berasal dari pemerintah maupun perseorangan. “Dengan demikian, Universitas Trisakti adalah badan hukum yang otonom, bukan di bawah subyek hukum lainnya, termasuk yayasan,” kata Advendi dalam sidang pada Kamis (5/1/2012) kemarin.

Advendi juga mengungkapkan, pihaknya tetap mengupayakan Usakti menjadi universitas negeri. Alasannya, Usakti didirikan oleh pemerintah dan berdiri di atas tanah yang dihibahkan negara. Nama Trisakti sendiri diberikan langsung oleh Presiden Soekarno. “Proses ke arah itu masih terus berlangsung,” pungkas Advendi.


http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/05/18212194/PN.Jaksel.Menangkan.Pihak.Usakti

PN Jaksel Menangkan Pihak Usakti

Imanuel More | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Kamis, 5 Januari 2012 | 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti sebagai akta yang tidak sah dan batal demi hukum. Pengadilan juga memutuskan Universitas Trisakti (Usakti) sebagai pembina dan pengelola dari Satuan Pendidikan Tinggi Universitas Trisakti.

Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang diketuai oleh Kusno, SH dalam Putusan No 40/PDT.G/2011/PN Jaksel pada tanggal 5 Januari 2012 menyatakan memenangkan pihak rektorat Trisakti dalam gugatan legal standing yang diajukan pada 11 Januari 2011. Majelis hakim memutuskan, Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang termuat dalam Akta Notaris No.22 tertanggal 7 September 2005 yang dibuat oleh /dihadapan Notaris Sucipto SH adalah akta yang tidak sah dan batal demi hukum.

”Ini semakin memperkuat kedudukan kami di mata hukum secara formal karena amar putusannya jelas menyatakan bahwa Universitas Trisakti lah yang merupakan pembina dan pengelola satuan pendidikan tinggi Universitas Trisakti dan bukan Yayasan seperti yang mereka sampaikan selama ini,” ujar Advendi Simangunsong, juru bicara sekaligus ketua Forum Komunikasi Karyawan Usakti.

Advendi menjelaskan, pendiri Usakti adalah pemerintah melalui Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 014/dar/ Th 1965. Dengan demikian, Usakti seharusnya menjadi milik negara.

Yayasan sendiri baru didirikan setahun kemudian, pada tahun 1966. Namun, pihak Usakti beranggapan, yayasan tidak pernah berperan dalam pengembangan dan pengelolaan Usakti sejauh ini.

”Secara faktual selama ini sama sekali tidak ada peran Yayasan Trisakti dalam membesarkan Universitas Trisakti,” lanjut Advendi.

Pihak Usakti menilai putusan PN Jaksel ini juga sejalan dengan Surat Mendiknas No 94/MPN/LK/2008 tanggal 30 Juni 2008 kepada Menteri Keuangan RI yang menyatakan bahwa SK Mendikbud No 0281/U/1979 yang menyerahkan pengelolaan pendidikan di Usakti kepada yayasan Trisakti sebagai keputusan yang cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kisruh antara pihak rektorat dan yayasan Usakti mencuat sejak adanya putusan PK MA No. 63 PK/Pdt/ 2006 pada 28 Agustus 2008 yang menolak permohonan pihak rektorat terkait putusan kasasi sebelumnya. Dalam putusan kasasi itu, MA menilai pengangkatan pihak rektorat pada tahun 2005 tidak sah.

PK tersebut juga menjadi landasan hukum untuk mengeksekusi sejumlah petinggi Usakti. Eksekusi urung dilaksanakan hingga saat ini lantaran muncul perlawanan dari pihak kampus.

About these ads