Updates from August, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 2:52 AM on 2011/08/22 Permalink
    Tags: 36 butir-butir Pancasila, 45 butir-butir Pancasila, adab, ajaran kebaikan, ajaran moral, ajaran teokrasi, akhlak, akidah, all is fair in love and war, consequentialism, conviction, deontologi, dogmatisasi pancasila, ekaprasetia pancakarsa, etika kebaikan, etika pragmatis, fanatisme, garis-garis besar haluan negara, gbhn, ibadah, indoktrinasi pancasila, Inpres No.12/1968, keyakinan, kutu loncat, moral virtue, mpr, p4, pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, pragmatic ethics, rekonsiliasi politik, semangat jihad, Tap MPR No.I/2003, Tap MPR No.II/1978, Tap MPR No.V/1988, Tap MPR No.XII/1998, Tap MPR No.XVIII/1998, tap mpr sapu jagat, taqlid, the ends justify the means, virtue ethics   

    Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka 

    Jakarta, 21 Agustus 2011

    Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka

    oleh Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Warisan Pendudukan Jepang

    Serangan Jepang ke Honolulu, Hawaii, per 7 Desember 1941, di hari minggu pagi, mengawali Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik. Di Eropa, Perang Dunia II dimulai Hitler per 1 September 1939. Di saat yang sama, Jepang juga merangsek ke Hong Kong, Filipina, dan Malaya.

    Tujuan serangan ke Hawaii adalah guna mencegah armada perang AS bisa segera membantu negara-negara yang diserang Jepang. Tarakan merupakan wilayah Hindia Belanda yang pertama kali dikuasai Jepang per 11 Januari 1942. Wilayah selanjutnya mencakup Minahasa, Sulawesi Timur, Balikpapan, Ambon; Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Bali di bulan Februari; Banten, Indramayu (Tayu-Juana), Kragan (Rembang-Tuban); Batavia, dan terakhir Bandung (8 Maret 1942).

    Belanda yang merupakan bagian dari pasukan sekutu, menyatakan perang dengan Jepang di wilayah Asia Pasifik dalam front A-B-C-D (American, British, Chinese, Dutch), 5 jam sesudah Hawaii dibombardir Jepang. Wij zijn in oorlog met Japan, kita berperang dengan Jepang, demikian pernyataan lewat radio oleh AWL Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Gubernur Hindia Belanda kala itu.

    Dengan mengandalkan front A-B-C-D, pernyataan tersebut menjadi gertak kosong tanpa arti ketika satu-persatu kekuatan sekutu dengan mudah dapat ditaklukan Jepang. Benteng Inggris yang berlokasi di Singapura dan terkuat di Asia Tenggara jatuh per 15 Februari. Sisa Angkatan Laut Sekutu dimusnahkan di Laut Jawa pada akhir Februari. Jendral Ter Poorten, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Sekutu di Jawa, menyerah tanpa syarat per 9 Maret 1942. Gubernur Hindia Belanda dibuang ke luar Jawa.

    Rakyat Indonesia tidak menyangka akan secepat, sesingkat, dan semudah itu hancurnya perlawanan penjajah Belanda terhadap invasi dan agresi Jepang. Penjajah Belanda praktis tidak melakukan perlawanan yang berarti terhadap Jepang. Di kampungnya sendiri, Negeri Belanda harus takluk terhadap agresi Jerman pada tahun 1940.

    Asia Tenggara yang dibawah komando Panglima Besar (Nanpoo Gun) berpusat di Saigon. Pendudukan Jepang membagi wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara atas 3 wilayah, yakni:

    1. Pemerintahan Batavia yang menguasai Jawa-Madura dibawah Pemerintahan Angkatan Darat (Rikugun).
    2. Wilayah Sumatera yang berpusat di Bukittinggi berada dalam Rikugun Melayu (Sumatera dan Melayu) yang berpusat di Singapura.
    3. Pemerintahan Angkatan Laut (Kaigun) di Makassar yang menguasai wilayah Borneo, Bali, sampai Irian.

    Warisan Jepang atas pendudukannya di Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

    1. Pengakuan terhadap nama Indonesia menggantikan nama Hindia Timur.
    2. Pengakuan terhadap bahasa Indonesia, ketimbang bahasa Melayu.
    3. Pengakuan terhadap orang/bangsa Indonesia, ketimbang inlander, pribumi.
    4. Pengakuan terhadap wilayah Indonesia adalah wilayah bekas Hindia Belanda (Jenderal Terauchi).
    5. Menetapkan hari Jumat sebagai hari kerja setengah hari.
    6. Tersiapkannya jiwa dan semangat serta dasar dan tujuan bagi bangsa dan negara Indonesia yang ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan.
    7. Tercetuskannya istilah Pancasila, UUD 1945 dan Pembukaannya.

    Indoktrinasi Pancasila

    Menyimak pengakuan Soekarno di berbagai kesempatan, tanggal 1 Juni 1945 bukanlah hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya istilah Pancasila.

    Sila

    Muh. Yamin, 19450529

    Soekarno, 19450601

    1

    Peri Kebangsaan

    Kebangsaan Indonesia

    2

    Peri Kemanusiaan

    Internasionalisme atau peri-kemanusiaan

    3

    Peri Ke-Tuhanan

    Mufakat atau demokrasi

    4

    Peri-Kerakyatan (Permusyawaratan, Perwakilan, Kebijaksanaan)

    Kesejahteraan sosial

    5

    Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

    Ketuhanan yang berkebudayaan

    Menurut Soekarno, aku tidak mencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pancasila telah lama tergurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu corak karakter bangsa Indonesia. Menurut PPKI, Soekarno tidak mementingkan kata-kata, melainkan jiwa dari perumusan lima dasar itu yang berbeda dengan perumusan lima sila yang dimajukan pada 1 Juni 1945.

    Hal ini berbanding terbalik dengan Soeharto, yang mengukuhkan susunan kata per kata pada tata urutan dan rumusan sila-sila dalam Pancasila, berdasarkan Inpres No.12/1968, yakni:

    1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
    2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
    3. Persatuan Indonesia.
    4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
    5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Sepuluh tahun kemudian, Soeharto mensahkan doktrinasi Pancasila melalui Tap MPR No.II/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).


    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA

    Menimbang:

    a. bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

    b. bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan, dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya P4.

    c. bahwa oleh karena itu, MPR yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 berpendapat perlu adanya Ketetapan MPR tentang P4.

    Mengingat:

    1. Pembukaan dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

    2. Keputusan-keputusan MPR-RI No.1/1977; No.3/1977; No.4/1977; No.1/1978; dan No.2/1978.

    3. Ketetapan MPR-RI No.1/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No.2/1977.

    Memperhatikan:

    1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang P4 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

    2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 semasa Sidang Umum MPT bulan Maret 1978

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    KETETAPAN MPR RI tentang P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

    Pasal 1

    P4 ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

    Pasal 2

    P4 dituangkan dalam rumusan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami maknanya, disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
    BAB I:      Pendahuluan
    BAB II:     P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)
    BAB III:    Penutup

    Pasal 3

    Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

    Pasal 4

    P4 ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

    Pasal 5

    Menugaskan kepada Presiden sebagai Mandataris atau Presiden bersama-sama DPR untuk mengusahakan agar P4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pasal 6

    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 22 Maret 1978.

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA

    Ketua              :    Adam Malik
    Wakil Ketua    :    Mashuri, SH
    Wakil Ketua    :    KH Masjkur
    Wakil Ketua    :    R. Kartidjo
    Wakil Ketua    :    H. Achmad Lamo
    Wakil Ketua    :    Mh. Isnaeni


    Lampiran

    Naskah
    P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)

    I. Pendahuluan

    Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan rakyat Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia kepada Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban kelangsungan hidupnya.

    Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

    Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa, yang telah diuji kebenaran, keampuhan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan mana pun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

    Menyadari bahwa untuk kelestarian keampuhan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

    Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

    Untuk memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila diperlukan suatu pedoman, yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.

    P4 itu dituangkan dalam rumusan yang sederhana dan jelas, yang mencerminkan suara hati nurani manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan yang mampu secara terus-menerus menggelorakan semangat serta memberikan keyakinan dan harapan akan hari depan yang lebih baik, sehingga pedoman itu dapat mudah diresapi, dihayati, dan diamalkan.

    II. P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

    Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam:

    1. hidup manusia sebagai pribadi,
    2. hubungan manusia dengan masyarakat,
    3. hubungan manusia dengan alam,
    4. hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain,
    5. hubungan manusia dengan Tuhannya,
    6. mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

    Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

    Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

    Untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila secara bulat dan utuh menggunakan pedoman sebagai berikut:

    1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

    Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

    Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

    2. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa salira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

    Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-banga lain.

    3. SILA PERSATUAN INDONESIA

    Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

    Menempatkan kepentingan negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa, apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada Tanah Air dan Bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa.

    4. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

    Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan Masyarakat.

    Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

    Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

    Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

    5. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    Dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

    Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

    Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian, ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

    Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

    Demikianlah dengan ini ditetapkan P4 yang dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa.

    Ekaprasetia, karena P4 ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

    Kesadaran akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa.

    III. PENUTUP

    Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

    Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

    Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

    Demikianlah manusia dan bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila serta penuh gelora semangat membangun masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur.

    Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyertai pelaksanaan Pedoman ini.


    Penjelasan atas Bab II angka 1

    Dengan rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada Bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama dan suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

    Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan.


    36 Butir-butir Pancasila

    Kristalisasi P4 tersebut dinyatakan dalam 36 butir-butir Pancasila. Tetapi bila dihitung-hitung, bukannya 36 butir melainkan 37 butir. Beberapa sumber bahkan menjadikan butir-butir tersebut menjadi 35 butir. Mana yang benar?

    Menurut pendapat penulis, kalau ditelaah lebih lanjut, butir-butir Pancasila tersebut malah bisa lebih dari 37. Tafsir, penjelasan, uraian atau apa pun namanya, lampiran Tap MPR No. II/1978 tersebut merupakan naskah P4 yang mencoba mendeskripsikan terhadap apa yang dimaksud dengan P4 menurut setiap sila dalam Pancasila.

    Hal ini dibantah kerasa dalam Pasal 1 dari Tap MPR No.II/1978, yang menyatakan dengan tegas bahwa P4 bukan merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

    Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

    Hasil karya dan kerja MPR ini seperti orang-orang buta yang mendeskripsikan gajah menurut apa yang mereka pegang. Soekarno sebagai pencetus istilah Pancasila saja tidak perduli dengan urutan dan susunan kata per kata dalam Pancasila. M. Yamin sendiri pernah menyangkal kristalisasi Pancasila ke dalam 5 kata yang dia sampaikan pada rapat BPUPKI tertanggal 29 Mei 1945.

    A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    2. Hormat menghaormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
    3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
    4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

    B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persmaan kewajiban antara sesama manusia.
    2. Saling mencintai sesama manusia.
    3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
    4. Tidak semena-mena terhadap orang lain
    5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
    6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    C. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamtan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
    2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
    3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
    4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
    5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

    D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

    1. Mengutamakan kepentinagn negara dan masyarakat
    2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingn bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
    5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
    6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    8. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

    E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
    2. Bersikap adil
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak-hak orang lain.
    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
    6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
    7. Tidak bersifat boros
    8. Tidak bergaya hidup mewah
    9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
    10. Suka bekerja keras.
    11. Menghargai hasil karya orang lain.
    12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

    45 Butir-butir Pancasila

    Tap MPR No.II/1978 tentang P4 dibatalkan sekali lagi berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tap MPR No.I/2003 bersifat sapu jagat karena ‘kesaktiannya’ membreidel seluruh Tap MPR yang dinilai tidak sejalan dengan era dan tuntutan reformasi.

    Berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tersebut, menurut beberapa sumber yang sangat tidak bisa dipercaya, 36 butir-butir Pancasila kemudian berkembang menjadi 45 butir-butir Pancasila. Berdasarkan penelusuran penulis tentang Tap MPR No.I/2003, kata Pancasila ada disebutkan dalam pasal 6 seperti berikut:

    (Sebanyak 104) Tap MPRS dan Tap MPR yang disebutkan di bawah ini merupakan Tap MPRS dan Tap MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

    52. Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa).

    84. Tap MPR No.V/1988 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

    90. Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998.

    91. Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

    Seperti yang pernah penulis sebutkan, perspektif orang-orang buta tersebut –yang mencoba menginterpretasi Pancasila ke dalam pernyataan-pernyataan dogmatis yang kosong, tidak ilmiah, tidak sistematis– semakin berkembang setelah mereka mendapat pegangan baru terhadap bentuk tubuh gajah yang lain.

    A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
    6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
    7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

    B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
    3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
    4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
    5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
    6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
    7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
    10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    C. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
    3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
    4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
    5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
    6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
    7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

    D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /PERWAKILAN

    1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
    2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
    5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
    6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
    7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
    10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

    E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
    2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak orang lain.
    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
    6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
    7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
    8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
    9. Suka bekerja keras.
    10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
    11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

    Berakhirnya Era Indoktrinasi Pancasila

    Era indoktrinasi Pancasila berakhir menyusul tumbangnya kepemimpinan orde baru digantikan dengan orde reformasi yang kebablasan dalam hal liberalisme dan individiualisme yang sarat dan sangat kapitalistik. Produk hukum yang memberangus dogmatisasi Pancasila adalah Tap MPR No.12/1998 dan Tap MPR No.18/1998, dan yang terakhir adalah Tap MPR No.I/2003.

    Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

    Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MPR RI,

    Menimbang:

    a. bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara.

    b. bahwa Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, perlu dicabut.

    c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Tap MPR untuk mencabut Tap MPR No.II/1978 tersebut dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

    Mengingat:

    1. Pasal 1, 2, dan 3 dari UUD 1945.

    2. Tap MPR No.I/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Tap MPR No.I/1998.

    Memperhatikan:

    1. Keputusan Pimpinan MPR No.10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR.

    2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 yang membahas Rancangan Tap MPR tentang Pencabutan dan Penggantian Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

    3. Putusan Rapat Paripurna Ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998.

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    Tap MPR tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

    Pasal 1

    Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

    Pasal 2

    Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Pasal 3

    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta,
    Pada Tanggal 13 November 1998

    MPR RI,

    Ketua          :    H. Harmoko
    Wakil Ketua    :    Hari Sabarno, S.Ip., M.B.A., M.M.
    Wakil Ketua    :    Dr. Abdul Gafur
    Wakil Ketua    :    H. Ismail Hasan Metareum, S.H.
    Wakil Ketua    :    Hj. Fatimah Achmad, S.H.
    Wakil Ketua    :    Poedjono Pranyaoto


    Tinjauan Reflektif Kehampaan MPR

    Tap MPR No.I/2003 merupakan karya dan sidang tahunan terakhir bagi MPR. Dasar utamanya adalah pertimbangan jadwal pelantikan anggota DPR dan DPD yang dihasilkan dalam pemilu nasional maupun pilkada. Efisiensi anggaran dan risiko politisasi merupakan reasoning yang lain.

    Pertimbangan legal lainnya adalah struktur, hierarki, posisi, ketatanegaraan produk hukum MPR yang tidak lagi bisa menerbitkan Tap yang bersifat regeling (mengatur). Penerbitan Tap merupakan kewenangan turunan dari menetapkan GBHN. Amandemen terhadap UUD 1945 membuat MPR tak lagi memiliki kewenangan menetapkan GBHN.

    Sidang Tahunan MPR 2003 merupakan upaya konsolidasi dan penegakkan demokrasi di Indonesia karena bertujuan meninjau seluruh produk MPR sepanjang  sejarahnya. Dana ratusan milyar sudah dianggarkan untuk ‘dihabiskan’ demi perbaikan bangunan politik dan ketatanegaraan.

    Berbagai kemegahan dan kemewahan dalam ritual MPR menjadi tanpa arti dan penuh kesia-siaan, mubazir, dan boros, ketika masyarakat menyaksikan secara langsung betapa banyaknya bangku kosong. Kalau pun bangku sidang terisi, para wakil rakyat yang gila hormat banyak yang tidur, asyik sendiri, browsing, sms-an, BB-an, bahkan menonton video porno. Mereka tidak menghiraukan apa yang sedang dibicarakan selama sidang berlangsung.

    Kelesuan Sidang Tahunan MPR tersebut merefleksikan minimnya semangat reformasi yang nyata di kalangan wakil rakyat yang haus penghormatan. Di tahun 2003, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang amat berkuasa dan lebih berkuasa atas presiden. Walau MPR tetap merupakan simbol wakil rakyat secara kolektif, MPR telah kehilangan legitimasi sebagai lembaga sarat social trust dan public respect.

    Semangat reformasi harus berhadapan dengan tokoh-tokoh masa lalu yang masih kuat secara politik, finansial, dan jaringan. Mereka berpotensi melakukan perlawanan habis-habisan bila dibawa ke pengadilan. Di banyak negara, tokoh-tokoh politik yang terlengserkan banyak yang mengacaukan negara dengan memobilisasi para simpatisan, kader, dan pendukung, baik secara terbuka maupun secara terselubung.

    Kedamaian dan tertib hukum bisa semakin jauh tercapai. Upaya penegakan hukum melalui sistem pengadilan dilakukan secara sangat selektif alias tebang pilih dan tentu dilaksanakan setengah hati. Kesalahan politik di masa lalu tidak dilupakan tetapi dianggap bersifat kolektif, bisa dimaafkan, dan bisa diampuni oleh pemerintah atas nama negara (national pardon, amnesty) yang ingin melakukan rekonsiliasi politik.

    Pancasila yang sangat diagung-agungkan sebagai moral bangsa, nilai-nilai dan perjanjian luhur bangsa, pedoman hidup, dan lainnya menjadi pepesan kosong yang tiada arti ketika harus berhadapan dengan kepentingan politik yang sangat mendewakan tujuan dan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan.

    Ough, itu dia semangat individualisme dan komunisme, lawan berat moral Pancasila yang sangat ditakuti dan digembar-gemborkan Soeharto. Dalam politik, tidak ada yang abadi, melainkan kepentingan orang yang sedang berpolitik. All is fair in love and war. The ends justify the means. The Machiavellians.

    Ajaran moral tersebut dipelajari sebagai subjek tersendiri pada pendekatan consequentialism. Konsekuensi prilaku seseorang merupakan basis utama suatu penilaian atas kebenaran suatu prilaku. Tiga pendekatan lainnya adalah deontologi, etika kebaikan (virtue ethics), dan etika pragmatis (pragmatic ethics) alias fenomena kutu loncat.


    Catatan Ringkas

    Tulisan ini dimulai dengan tujuan sebagai background research guna menganalisa Pancasila, mulai dari kelahirannya sebagai suatu istilah tersendiri sampai menjadi suatu moral yang didogmatisasi dan terabaikan. Tujuan jangka panjang moral Pancasila adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Tujuan jangka pendeknya adalah untuk memenangkan pemilu yang akan datang dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan partai politik dan para pejabat teras di partai berkuasa maupun di kementertian melalui praktek mark-up, legalisasi alokasi dana dan anggaran APBN.

    Kasus M. Nazaruddin dari Partai Demokrat membuktikan telah terwujudnya demokrasi di Indonesia yang sangat kapitalistik, liberal, dan individualistis. Hidup klas penguasa. Hidup partai berkuasa. Berjayalah terus wahai partai berkuasa dan klas penguasa, di dunia dan di neraka.


    Catatan Penutup

    Sekian puluh tahun yang lalu penulis pernah mencoba mencari buku yang eksklusif membahas tentang moral, akhlak, ajaran kebaikan, ala Indonesia, bahkan di toko buku terbesar di Asia Tenggara. Penulis tidak pernah menemukan apa yang penulis idamkan, kecuali ajaran moral, adab, ibadah, akidah, keyakinan, conviction yang sifatnya ritual, rutin, dan mengagungkan dalil naqli (ajaran teokrasi).

    Tidak ada yang salah memang dengan ajaran teokrasi. Kendala terbesar adalah minimnya pemahaman yang sifatnya prinsipil, logis, universal, dan perseptif bagi banyak kalangan yang dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi taqlid kepada sesuatu yang nisbi dan subjektif. Persepsi dipelintir menjadi ajaran mujahidin, semangat jihad dengan fanatisme yang sempit dan fundamental wahabian.

    Bila kita telaah keberadaan kita sebagai makhluk individu yang terbentuk dari air mani yang berkembang menjadi darah, untuk kemudian menjadi daging, urat, dan tulang; kita akan segera tersadar bahwa kita memiliki sistem biologika tubuh yang terus menerus mengalami transformasi, untuk tidak dikatakan bermutasi atau ber-evolusi.

    Sistem tubuh (body system) tersebut berkembang sejalan sistem kejiwaan seseorang (psychological system) sebagai manusia individu. Dalam perkembangannya, lingkungan fisik dan sosial (milieu) seseorang tersebut membentuk cara berpikir tersendiri (mind system), bersikap, berprilaku, dan berinteraksi dengan lingkungan tempat dimana dia tinggal dan menetap (psychosocial).

    Siklus penciptaan manusia yang terus berulang selama manusia ada, sekian ratus ribu tahun, sebenarnya merefleksikan kejadian manusia itu sama di mana saja dan kapan saja. Yang membedakannya cuma nama tempat dan nama pelaku orangnya saja. Bukankah Al-Quran telah menyuarakannya dalam QS-2:66, QS-3:140, dan seterusnya.

    Mulailah dengan iktikad, niat yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mencapai yang lebih baik, dengan berlaku seadil-adilnya, etis, dan segala macam adab yang baik. Ajaran teokrasi lagi.

     
  • Virtual Chitchatting 5:09 PM on 2011/08/20 Permalink
    Tags: dasar negara, panitia 9, pembukaan UUD 1945, pembukaan UUD RIS, pembukaan UUDS 1950, piagam jakarta, ppki, proklamasi kemerdekaan, tujuan negara   

    Dasar-dasar dan Tujuan Negara dalam Pembukaan Konstitusi Indonesia 

    Pembukaan UUD 1945 ala M. Yamin

    Untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Rapat BPUPKI, Jakarta, 29 Mei 1945


    Piagam Jakarta

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu yalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
    Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
    Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
    Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan dengan mewajibkan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

    Jakarta, 22 Juni 2605 (Tahun Masehi: 1945)

    Tertanda,
    Panitia Kecil, Panitia – 9
    PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
    1.    Ir Sukarno.
    2.    Drs. Mohammad Hatta.
    3.    Mr. A.A. Maramis.
    4.    Abikusno Tjokrosujoso.
    5.    Abdulkahar Muzakir.
    6.    H. Agus Salim.
    7.    Mr. Achmad Subardjo.
    8.    Wachid Hasjim.
    9.    Mr. Muhammad Yamin.


    Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

    Pidato Proklamasi

    Saudara-saudara sekalian !
    Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha-penting dalam sejarah kita.
    Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun !
    Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju kearah cita-cita.
    Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri.
    Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib-bangsa dan nasib-tanah-air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.
    Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia.
    Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
    Saudara-saudara ! Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu.
    Dengarkanlah proklamasi kami :

    Proklamasi

    Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
    Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

    Jakarta, 17 Agustus 1945.
    Atas nama Bangsa Indonesia,

    Soekarno – Hatta.

    Demikianlah saudara-saudara !
    Kita sekarang telah merdeka !
    Tidak ada ikatan lagi yang mengikat tanah-air dan bangsa kita !
    Mulai saat ini kita menyusun Negara Kita !
    Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, – merdeka kekal dan abadi.
    Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.


    Pembukaan UUD 1945

    Pembukaan

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
    Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang (kemerdekaan) Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
    Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
    Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Jakarta, 18 Agustus 1945


    Pembukaan UUD RIS, Republik Indonesia Serikat

    Mukaddimah

    Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu-padu dalam perjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa yang merdeka-berdaulat.
    Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.
    Maka demi ini, kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
    Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.


    Pembukaan UUD Sementara 1950

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
    Dan perjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
    Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.
    Maka demi ini, kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik-Kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat dan sempurna.


    Source: Hazairin, Demokrasi Pancasila, cet.6, Rineka Cipta, Jakarta, Juli 1990.

     
  • Virtual Chitchatting 5:10 PM on 2011/07/18 Permalink
    Tags: blowing the media, corrupted news, misleading information, news capitalised, talk is cheap, You-Know-Who   

    Peran Media Meledakkan Partai Demokrat Dari Dalam 

    Jakarta, Monday, 18 July 2011, 13:36:14

    Peran Media Meledakkan Partai Demokrat Dari Dalam

    Media massa di Indonesia sekarang sedang melakukan konser secara bersama di tempat terpisah dan di lain waktu dengan menyuarakan isi lagu yang sama, menyudutkan SBY. Perusahaan TV yang paling menyebalkan adalah TV-One. Banyak orang menyebutkan TV-One sebagai TV-O’on, TV bloon, stupid and silly TV network.

    Semenjak Karni Ilyas menakhodai jaringan Lativi, TV bekas milik A. Latief, pemilik Sarinah, semenjak itu pula semakin hancur reputasi TV-One. Simak saja bagaimana Karni Ilyas mengarahkan acara “Talk is cheap” setiap sore. Bener-bener acara crap, useless, misinforming well-informed and intellectual audiences. Ugh, really crap.

    Sekarang coba kita balik logikanya, bagaimana kalau kita meledakkan media massa? Gampang saja, cari pesaing terdekatnya. TV-One dengan Metro-TV. SCTV dengan Liputan 6-nya sudah mandul sejak berdirinya TV-One, dan yang terutama semenjak sinetron sesat diputar selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 24/7. Demikian pula Indosiar setelah goyang ditinggal induk semangnya.

    RCTI dengan Harry Tanoesoedibyo sebagai nakhodanya mencoba berada di tengah-tengah. RCTI berkomplot dengan MNC-TV alias TPI dan Global-TV. Global-TV merupakan ujung tombak komplotan RCTI dalam bersaing dengan gerombolan Trans-TV. Trans-TV dari konglomerasi Para telah menguasai Carrefour dan Alfa Mart. Komplotan Para juga telah membuat produk sejenis dengan Dufan Ancol di Makassar dan Bandung.

    Mari kita lihat sisi profil dan kriminalitas dari para penggawa kelompok media. Siapa sih Karni Ilyas dulunya? Siapa sih A. Latief itu? Siapa sih yang namanya Tanoesoedibyo yang jadi buronan Interpol? RCTI itu dulunya punya Bimantara. Setelah dijual, Bimantara kembali membuat jaringan TV baru dengan nama, B-Channel, singkatan dari Bambang-Channel, alias Bimantara-Channel. B-Channel pasti nanti dijual juga. To the highest bidder, of-course.

    Bimantara dulu juga punya Satelindo, operator jaringan GSM, kemudian dijual ke Indosat. Bimantara dulu juga punya Fren, operator telepon CDMA, kemudian dijual ke Smart Telecom. Jadi, siapa itu orang-orang yang ada di dalam Bimantara? Kenyataan demikian mengingat penulis blog terhadap praktek-praktek yang dilakukan venture capitalist di Amerika Serikat. Angel investors.

    Gumaman penulis dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan yang sedang terjadi di belahan dunia nun jauh di sana, tetapi sangat dekat di depan mata kita, di layar monitor komputer kita. Bagaimana kalau kita meledakkan media massa?

    Apa kata dunia tentang kejatuhan moghul media dunia, Rupert Murdoch:

    a.    Bye bye FOX news. Could not have happened sooner. I feel sorry for all those who for so many years have been mislead. Who is going to fund the Tea Party and Republicans now?

    b.    This is how the mafia works. With large amounts of cash, they infiltrate the government, law enforcement and the press. Murdoch took it one step further, he actually bought the press. With all the watchdogs bought off or scared, he was free to enlarge his criminal empire. Al Capone was in the minor leagues compared to this crime boss.

    c.    Wow. Can’t trust the government. Can’t trust the media. Can’t trust big business. Can’t trust the banking system. Can’t trust religeon anymore. Can’t trust the judicial system all the way up the the Supreme Court. Can’t trust federal law being upheld(border). Can’t trust elections since the Bush/Gore fiasco. Shoot. Kinda make me want to go over and punch my neighbor. You know. Just in case.

    d.   Quite hilarious that Murdoch’s own New York Post has muzzled itself from reporting on the biggest media scandal in years. Now that Derek Jeter has his 3,000th hit the Post will have to find something else to fill up its pages with. Time for shark attacks!

    e.    I knew the minute this story came out what the real intent was. A round about way to take down Fox News. One day we will all look back and see how all of the puzzle pieces came together. One day when we have lost most of the freedom our soldiers and veterans’ have died for, we will rue the day we celebrated the secret slaughter of a news corporation. It’s all fine and good when it’s something we disagree with. Wait until it goes against something you agree with or treasure, like your freedom to speak out, or freedom to own property, or freedom to have food in the grocery store, and value in your currency. We all know, weather we admit it or not, that many, if not all news organizations have shady deals going on to get the big story first. We are fools to think that this is where it will end. There are groups of people who have bought out everyone, including governments. These people have so much money from their capitalistic ventures, that they no longer find pleasure in wealth. They are after power and glory now. The Power to decide who stays rich and powerful and who’s poor and in bondage. History repeats itself and this “new” agenda to bring about a new world order where all will be taken care of, take from the rich and give to the poor, etc. happily ever after…it’s been done to death. Literally death. The death of millions when the power maniacs find out that it’s not working and people are revolting at the loss of freedom, and society is falling apart, and the food chain is broken, and there is suffering and starving……that’s when the genocide that is being erased from the history books comes back into the picture.

    f.     Fox News is going down in flames due to the illegal, corrupt, and pretty close to evil business practices of it’s leadership and all the right winger’s can do is threaten violence. Well isn’t that special.

    g.    OMG since all this atrocities has been brought to light… I am wondering if they had anything to do with 9/11, Princess Diana Death and other tragedies… Let’s face it, this is all a dog and pony show because they will never really go to jail…. I am just keeping it real…

    h.    murdoch-fox…credibility…gone, finished, none left, fin, zero, empty, nonexistent, absent, airy, baseless, blank, chimerical, dead, defunct, departed, dreamlike, dreamy, empty, ethereal, extinct, extinguished, fancied, few and far between, flimsy, gone, gossamery, groundless, hallucinatory, hypothetical, illusory, imaginary, imagined, immaterial, imponderable, insubstantial, legendary, lost, missing, mythical, negative, null, null and void, passed away, passed on, perished, shadowy, tenuous, ungrounded, unreal, unsubstantial, vacant, vague, vaporous, void, without foundation

    i.      So… the Wall Street Journal… owned by Murdoch – wants to blame the police for not investigating this more thoroughly… yet they don’t bother to mention that part of the problem is that the police and politicians (in UK) were afraid to rock the boat with the Murdoch owned News of the World lest they too become targets of the Murdoch Media Empire… I for one am glad to see Rupert Murdoch brought down a peg. Fox News – fair and balanced reporting for the Conservatives. FoxTV network – got it’s start catering to liberals with Married with Children and the Simpsons #$%$ off the conservatives)… and Rupert Murdoch laughing in between the Right and the Left taking both sides money…

    j.      It’s time to pound all these tabloids into bankruptcy with lawsuits

    k.    murdoch paid off reagan to destory free press in America

    l.      Well News Corpse, karma is a #$%$

    m.  I love watching the Facist Morons in the news……hey !..is Fox News tapping my phone …?


    Danny Kemp | AFP – 9 hrs ago
    Jakarta time is, 18.07.20111, 15.53

    Scotland Yard chief quits, Brooks arrested over hacking

    The country’s top police officer resigned Sunday and Rupert Murdoch’s former aide Rebekah Brooks was arrested as the phone hacking scandal finally tore into the heart of the British establishment.

    Metropolitan Police Commissioner Paul Stephenson said he was quitting due to speculation about his links to Murdoch’s empire and the force’s botched investigation into hacking at the now-defunct News of the World tabloid.

    His shock announcement came just hours after police arrested Brooks — who resigned on Friday as head of News International, Murdoch’s British newspaper arm — on suspicion of phone-hacking and bribing police.

    “I have taken this decision as a consequence of the ongoing speculation and accusations relating to the Met’s links with News International at a senior level,” Stephenson said in a hastily arranged televised statement.

    Prime Minister David Cameron called it “a very sad occasion for him”, adding “I wish him well for the future.”

    However, the police chief took a sideswipe at Cameron and his government during his resignation speech despite Home Secretary Theresa May’s insistence that she was “sincerely sorry” to see him go.

    Stephenson was linked to former News of the World deputy editor Neil Wallis in reports Sunday which said the police chief accepted a five-week stay earlier this year at a luxury health spa where Wallis was a PR consultant.

    The force, which reopened the investigation into hacking in January, six years after it first broke, is already facing questions about why it hired Wallis as an advisor two months after he quit the tabloid.

    Wallis was arrested last week.

    “Let me state clearly, I and the people who know me know that my integrity is completely intact,” Stephenson added. “I may wish we had done some things differently, but I will not lose sleep over my personal integrity.”

    Cameron meanwhile faced questions about his decision to invite his former media chief Andy Coulson, another ex-News of the World editor, to his country residence in March, two months after Coulson quit Downing Street.

    Cameron hired Coulson, who was arrested and bailed by police earlier this month, after the former editor had quit the tabloid over the scandal.

    Stephenson highlighted this act when defending his force’s decision to employ Wallis.

    “Unlike Mr Coulson, Mr Wallis had not resigned from News of the World or, to the best of my knowledge, been in any way associated with the original phone hacking investigation,” he said.

    The scandal first emerged when two people were convicted over phone hacking at the News of the World in 2006, but did not explode until July 4 when it emerged that one of the victims was a murdered teenager, Milly Dowler.

    The flame-haired Brooks, one of Murdoch’s closest lieutenants, was editor of the News of the World at the time that Dowler’s voicemail messages were hacked and deleted.

    Murdoch closed the paper last Sunday, starting a week of chaos in which he had to abandon his bid for control of pay-TV giant BSkyB and accept the resignations on Friday of both Brooks and Dow Jones chief Les Hinton, who had worked with him for 52 years.

    Confirming Brooks’ arrest on Sunday, her spokesman David Wilson said her detention “came as a surprise” after she attended an appointment at a London police station.

    He warned it could affect her planned testimony before British lawmakers on Tuesday over the spiralling scandal alongside Murdoch and his son James, the chairman of News International.

    “At the moment today’s events do somewhat change potentially her ability to attend the hearing. There will be discussions between her lawyers and the select committee over the next 24 to 36 hours,” Wilson told AFP.

    “The fact that she has been arrested clearly has implications and so it is by no means a certainty that she will be able to attend, despite wishing to,” he added.

    He said senior officers had told Brooks earlier in the week that she would not be arrested.

    Scotland Yard confirmed that a 43-year-old woman “was arrested by appointment at a London police station by officers” on Sunday and was in custody.

    It said she was held “in connection with allegations of corruption and phone hacking”.

    Brooks, 43, is the 10th person and most senior Murdoch aide to be arrested over the scandal so far. At a previous hearing in 2003 she admitted the paper had made payments to police.

    Source: http://news.yahoo.com/police-chief-quits-over-phone-hacking-scandal-184708233.html


    By Ujala Sehgal | The Atlantic Wire – 8 hrs ago
    Jakarta time is, 18.07.20111, 15.46

    From King Lear to Potter: A Guide to News Corp Literary Analogies

    The scandal surrounding News Corp. has taken on epic proportions. The cast of characters involved is fascinating and the plot turns ever more multifaceted. There are unseen twists, dark secrets, meteoric rises, and bitter tragedies. So it’s natural that writers and journalists, otherwise at a loss for a way in which to describe the dramatic fallout, are turning increasingly to literature. This is what they’ve come up with:

    William Shakespeare’s King Lear. Comparisons between Rupert Murdoch and King Lear, the paranoid tyrant who descended into madness as he held on to his power, have been circulating for years. Before the scandal broke, in a 2002 article by the Telegraph, Murdoch was King Lear (of course), Lachlan and James Murdoch were like Lear’s daughters Goneril and Regan, “maneuvering for preferment,” and Elisabeth Murdoch was “the Cordelia of the outfit,” for opting out of the race.

    But the King Lear comparisons have returned with a vengeance with this latest scandal. According to Kevin Myers at the Independent, there has been a reshuffling:  Murdoch “appears as a genial old Lear, rewarding the loyalty of his lovely daughter Cordelia: yes, Rebekah Brooks, who — miraculously — also resembles a winsome Ophelia, wide-eyed and floating red tresses. Next moment, she stalks the stone corridors like Lady Macbeth, garrotting sentries.” And for the rest, he foregoes Lear entirely, and plays fast and loose with Shakespeare’s other iconic roles:

    “And lo! Here comes David Cameron, who thinks he is Henry V at Agincourt, but in reality is a sleekly podgy Juliet in a schoolboy production at Eton, opposite a Romeo played with reptilian bravura by James Murdoch, Rupert’s son. Enter stage left that sinister buffoon Piers Morgan, half-Iago, half-clown, bladder in one hand, a freshly sharpened bodkin in the other.

    Overall, the scandal is best described as “a surreal Shakespearean composite, an Elsinore on acid.”

    J.K. Rowling’s Harry Potter Series. The New Republic deserves much credit for applying its Harry Potter analogy of the Murdoch scandal to cover all the major players, with a slideshow besides. Some of the highlights:

    Rupert Murdoch as Lord Voldemort
    Nick Davies as Harry Potter
    Rebekah Brooks as Bellatrix Lestrange
    David Cameron as Cornelius Fudge
    James Murdoch as Nagini

    And it goes on! It’s well worth looking through in its entirety.

    Charles Dickens’ A Christmas Carol. Not everyone is thrilled about the grandiose depiction of the scandal as a “Shakespearean Tragedy.” On Saturday’s Good Morning America on ABC, Correspondent Jeffrey Kofman said the story reminded him more like something out of Charles Dickens than the work of the Bard, particularly with regard to Murdoch’s recent full page apology ad, and apology to the family of Milly Dowler, the 13-year-old murder victim whose phone messages were hacked. Said Kofman:

    “As you could say quite appropriately it’s a contrition mission. You know, I was trying to figure out what analogy works here – is this Shakespearean, his fall? But, actually, it reminds me of A Christmas Carol when Ebenezer Scrooge comes and approaches Tiny Tim and tries to atone for his past sins.

    Well that’s a remarkably un-cynical way of looking at it! Perhaps Murdoch will take another page out of Dickens, and sacrifice himself in the scandal to save others as anti-hero Sidney Carton did in A Tale Of Two Cities, claiming, “It is a far, far better thing that I do, than I have ever done; it is a far, far better rest that I go to than I have ever known.” But unlikely.

    J.R. Tolkien’s The Lord of the Rings. If Harry Potter doesn’t cut it for you, others have compared the News Corp. scandal to the Lord of the Rings, with Rupert Murdoch as an evil “media sorcerer.” Charles Moore at the Telegraph writes:

    “If News International fails to get control of BSkyB, what sorcery can Mr Murdoch employ now? He finds himself in the position of Saruman in The Lord of the Rings. He has been exposed, and he is losing the battle for Middle Earth – or rather, Middle England.

    But blogger Stephen Deas saw in his alternative version of Lord of the Rings: “Rupert Murdoch as Sauron, or News International as the numberless hordes of the Nadir.” Though he added, “personally I get stuck when Hugh Grant becomes Frodo Baggins, or Nick Clegg becomes Druss the Legend, neither of which particularly work for me.”

    Source: http://www.theatlanticwire.com/entertainment/2011/07/potter-king-lear-guide-news-corp-literary-analogies/40073/


    Peter Preston
    The Observer, Sunday 17 July 2011

    News Corp saga is gripping: let’s soak up the family drama

    The resignations of Rebekah Brooks and now Les Hinton mean the News International saga is set to roll on


    Rupert Murdoch may have offered his protection but Rebekah Brooks’s resignation seemed inevitable. Photograph: Phil Noble/Reuters

    There is always a point, in any great hunting party, when you begin to feel a bit soppy about the fox. That point is probably upon us now. Rebekah Brooks’s resistance crumbles. James Murdoch papers Fleet Street with full-page ads saying “Sorry”. Les Hinton, old mate and old right-hand man, quits. MPs on the media select committee ring Tuesday in their diaries and lick their lips. High noon for Rupert, too? Two weeks ago he was the biggest media power on the planet. Now he’s just a poor old guy. Hubris: this is, in a classical sense, tragic. From Tamburlaine to King Lear in a fortnight.

    And that, if all the usual journalistic injunctions to fairness, balance and impartiality matter a scrap, ought to make us pause for a moment and say what nobody outside Wapping’s walls has said for a long time now. When Rupert Murdoch arrived in Britain over four decades ago and bought the News of the World, there was only one other bidder in the race: Robert Maxwell. When Rupert Murdoch moved fast to buy the Times and Sunday Times, there was only one bidder still interested: a Daily Mail consortium (which would probably have killed off the Thunderer in a trice).

    When Rupert Murdoch bought the New York Post (for a second time) it was him or oblivion for the Post. When he bought the Wall Street Journal from a rabble of a Bancroft family, he put up its circulation, changed it enough to win Sir Harold Evans’s approval, and (until last week) had former opponents to the bid publicly recanting. When, in the direst circumstances of personal economic crisis, he saved BSkyB from ruinous collapse, he achieved something that the effete panjandrums of British broadcasting could only gasp over.

    That’s a much-truncated list of good things you could say about Rupert Murdoch if BBC standards of fairness and balance swung into action now. They don’t, for a second, outweigh the vile wrongs recently revealed. They aren’t remotely an argument for forgiving and forgetting. But it’s crazy, amid a great wash of righteousness, to pretend they don’t exist. Without them, there would in all probability be no Times and maybe no Sunday Times either.

    Without them, to be frank, our politicians wouldn’t have needed to go crawling around summer parties and weddings offering obeisances. They paid him court because he was a mover, shaker and master builder. They drank his Pimms because they feared his reputation. Now, in a gust of revulsion, all that’s gone. And the question at the heart of the affair lies revealed. Simply: who’s in charge of this total debacle – a catastrophe of corporate governance and public relations that makes even Scotland Yard look good?

    Consider the twists and turns since the Guardian revealed how Milly Dowler’s mobile had been hacked. Who was in charge of the News of the World at the time? Rebekah Brooks. Rupert, off the cuff, says she’s staying as Wapping CEO. James kills the News of the World in a minute, but Brooks, hanging on, declines to follow. 200 journalists are losing their jobs: Rebekah isn’t.

    Enter Rupert in person, hugging Mrs Brooks. She’s not going (again). Is she, with Murdoch père et fils, heeding the summons by John Whittingdale’s select committee? She is, they aren’t. Then, 15 seconds later, they all are. The BSkyB bid is scrapped. Incredibly. Rupert tells his Wall Street Journal that only “minor mistakes” have been made and it’s all been handled “excellently”. Then Rebekah, the unsackable one, goes, and more crucially, Les Hinton, ex-laird of Wapping, current chieftain at Dow Jones, disappears too. Cancel my last announcement? No: bury it deep in a trench of chaos and utter confusion. Hinton’s departure leaves his great chum, boss and confidante in New York painfully exposed, with only a dissonant family ranged behind him. Which is the absolute bottom line on this unrolling disaster.

    One facile conclusion, thus far, sees a ruthless tycoon still moving bits around his global board, still fighting to maintain his family dominance of one of the world’s biggest media companies. But the reality is quite the opposite. It is of a monster enterprise monstering itself, of a family that can’t get a grip – on itself or dad; of a dynasty falling apart as shareholders splutter and investors turned chicken cross the road.

    Who appointed Rebekah Brooks and sustained her well beyond due departure date? Who believed, with Hinton, that the “rotten element” at the News of the World had been carved out? Who kept issuing statements that had to be trashed and kept manning cardboard barricades? Who is ultimately responsible for this shambles – not because he knew about the phone hacking, not because he bribed policemen, but because News Corp is his one-man show?

    These aren’t “minor mistakes”. These are the errors of an old, charismatic leader struggling to adjust in an empire riven by complexity and feuding. These are errors of structure as well as personality, not personality, that ought to give Wall Street the heebie-jeebies.

    Of course it matters what MPs find out on Tuesday. Of course it’s important to find the roots of the hacking culture and tear them up. Of course there are bitter lessons for press, police and politicians here as the stones are rolled away and we can see what lies beneath. But these are not the heart of the story now. That is still being played out in real time as a new TV executive takes charge of Wapping’s remaining newspapers, as big shareholders revolt – and the biggest shareholder of the lot confronts a life where his “friends” make their excuses and leave – and only a distraught, fractured family remains.

    Feeling sorry for the fox? Maybe it’s still too early to mix triumphalism with a little sadness. But tune in on Tuesday and see for yourself, because this is intensely human drama now. And the next head of News Corp will not be called Murdoch.

    Source: http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/17/les-hinton-rebekah-brooks-resignations-shake-news-corp


    JILL LAWLESS – Associated Press,
    ROBERT BARR – Associated Press | AP – 1 hr 49 mins ago

    WSJ publisher quits in phone-hacking scandal

    US businessman Les Hinton, CEO of Dow Jones & Company and publisher of the Wall Street Journal, arrives a house …

    LONDON (AP) — Rupert Murdoch accepted the resignations of The Wall Street Journal’s publisher and the chief of his British operations on Friday as the once-defiant media mogul struggled to control an escalating phone hacking scandal, offering apologies to the public and the family of a murdered schoolgirl.

    The scandal has knocked billions off the value of Murdoch’s News Corp., scuttled his ambitions to take control of a lucrative satellite TV company, withered his political power in Britain — and is threatening to destabilize his globe-spanning empire.

    The controversy claimed its first Murdoch executive in the United States as Les Hinton, chief executive of the Murdoch-owned Dow Jones & Co. and publisher of the Wall Street Journal, announced he was resigning with immediate effect.

    Murdoch’s British lieutenant, Rebekah Brooks, stepped down earlier Friday.

    Hinton, 67, has worked for Murdoch’s News Corp. for 52 years and is one of the media baron’s staunchest allies. He became head of Dow Jones in December 2007.

    He was chairman of Murdoch’s British newspaper arm during some of the years its staffers are alleged to have hacked cell phones, but testified to a parliamentary committee in 2009 that he had seen no evidence abuses had spread beyond a single jailed reporter, Clive Goodman.

    Hinton said Friday that “the pain caused to innocent people (by hacking) is unimaginable.”

    “That I was ignorant of what apparently happened is irrelevant, and in the circumstances I feel it is proper for me to resign from News Corp. and apologize to those hurt by the actions of News of the World,” he said.

    Murdoch said he accepted Hinton’s resignation with “much sadness.” It capped a difficult week for the embattled mogul.

    Just a day after asserting that News Corp. had made only “minor mistakes,” Murdoch issued an apology to run in Britain’s national newspapers for “serious wrongdoing” by the News of the World, which he shut down last week amid allegations of large-scale illegal hacking by its staff.

    “We are sorry for the serious wrongdoing that occurred. We are deeply sorry for the hurt suffered by the individuals affected. We regret not acting faster to sort things out,” said the full-page ad, signed by Murdoch and due to run in Saturday’s editions of Britain’s main national newspapers.

    Murdoch promised “further concrete steps to resolve these issues and make amends for the damage they have caused.”

    Murdoch also met the family of murdered schoolgirl Milly Dowler, whose phone was hacked by the News of the World in 2002. The revelation that journalists had accessed her phone in search of scoops inflamed the long-simmering scandal about illegal eavesdropping by the newspaper.

    The 80-year-old mogul emerged from the meeting at a London hotel to catcalls of “shame on you!” from hecklers. He said that “as founder of the company I was appalled to find out what had happened and I apologized.”

    Dowler family lawyer Mark Lewis said Murdoch appeared humbled and had offered “a heartfelt and what seemed to be a very sincere apology.”

    “I don’t think somebody could have held their head in their hands so many times and said that they were sorry,” Lewis said.

    Murdoch’s tone was dramatically different from an interview published Thursday in the Wall Street Journal — which is owned by News Corp. — in which he said the company had handled the crisis “extremely well in every way possible” and complained he was “getting annoyed” at all the negative headlines.

    The crisis claimed another senior scalp Friday as Brooks, chief executive of Murdoch’s British newspaper division, resigned.

    The media magnate had defended the 43-year-old Brooks in the face of demands she step down from British politicians — including her friend and neighbor, Prime Minister David Cameron. After previously refusing to accept her resignation, Murdoch made an abrupt switch as News Corp. struggled but failed to contain the crisis.

    Brooks said she was stepping aside because “my desire to remain on the bridge has made me a focal point of the debate.”

    “This is now detracting attention from all our honest endeavors to fix the problems of the past,” she said in an email to staff.

    Brooks said she would “concentrate on correcting the distortions and rebutting the allegations about my record as a journalist, an editor and executive.”

    A new chief executive untainted by the U.K. problems, Tom Mockridge, was installed to replace Brooks at News International, the British arm of Rupert Murdoch’s global News Corp. Mockridge, a 55-year-old New Zealander, joined News Corp. in 1991 and has been in charge of Sky Italia since 2003. Dow Jones President Todd Larsen will maintain his title but will temporarily be the top executive there.

    The moves came after News Corp. brought in Edelman Communications to help with public relations and lobbying — an admission, perhaps, that its attempts to manage the crisis have so far been a disaster.

    News Corp.’s critics say the company underestimated the public and political anger. Media analyst Claire Enders said the company had cast itself as a victim — “which is completely impossible for people here to respond to and is making things worse.”

    Brooks’ departure marks a reversal of fortune for one of Britain’s most powerful media executives, who rose from secretary to CEO during 22 years with News International.

    Critics said she should have gone long ago. She was editor of the News of the World between 2000 and 2003, when the paper’s employees allegedly hacked into 13-year-old Milly’s phone as police searched for her, potentially interfering with the police investigation.

    Brooks has always said she had no knowledge of phone hacking, though she did acknowledge in a 2003 appearance before lawmakers that her paper had paid police officers for information — an illegal practice that, along with hacking, is now the center of a criminal investigation.

    Brooks had been in charge of News International’s four — now three — British newspapers since 2007, following a four-year stint as editor of the market-leading daily tabloid, The Sun. Just a week ago, she faced 200 angry employees at the News of the World who had lost their jobs as she kept hers when Murdoch shut down the paper.

    When shareholders began to call for her to go, Brooks’ position became untenable. Saudi Prince Al-Waleed bin Talal Alsaud, the second-largest News Corp. stockholder, told the BBC on Thursday that if Brooks were found to be implicated in wrongdoing by the newspapers, “for sure she has to go.”

    Her resignation was greeted with relief by British politicians.

    Cameron, who had called for Brooks to step down, said she made “the right decision,” said the prime minister’s spokesman, Steve Field.

    Allegations emerged last week that the News of the World hacked not only celebrities, politicians and athletes but Dowler, the victims of London’s 2005 terrorist bombings and the families of dead British soldiers.

    The company first shut down the News of the World and then abandoned a bid to take control of British Sky Broadcasting in an effort to limit the damage to the greater News Corp. empire, which includes Fox News, the 20th Century Fox movie studio, the Wall Street Journal, the New York Post and the three remaining British newspapers — The Sun, The Times and The Sunday Times.

    Hinton has done much to build and steady the Murdoch empire in the United States, where there were fears Murdoch would damage the venerable Wall Street Journal brand.

    New projects, including a beefed-up New York section and the lifestyle magazine insert WSJ, helped the 122-year-old paper surpass USA Today as America’s top-selling daily during Hinton’s 3-year tenure.

    In a memo to staff Friday, Hinton defended Murdoch as a strong backer of Dow Jones, “allowing us to invest and expand as other media companies slashed costs.”

    Hinton, who was named to the AP board in April, had been scheduled to attend his first board meeting next week, but it now seems certain that his tenure will be brief.

    “We’ve just heard this news, but the AP board of directors is made up of current leaders of news companies,” said AP spokesman Paul Colford.

    Friday’s dual departures of two key executives show Murdoch is “trying to build a firewall between the past and the future of News Corp.,” said newspaper analyst Ken Doctor.

    It also suggests that Murdoch doesn’t want the Journal, one of the world’s most respected newspapers, to get tarred in a scandal involving the tawdry behavior of journalists at a British tabloid.

    Protecting the Journal’s reputation has become more important to Murdoch now that the media mogul’s political influence in Britain has been diminished. Doctor believes it’s likely News Corp. will sell all of its British newspapers.

    “He has lost his power in Britain and he is never going to get it back in this lifetime, so there is no longer a reason for him to own News International,” Doctor said. “The movie studio and cable TV is what’s really important to protect now.”

    The crisis is far from over.

    This week Cameron appointed a judge to conduct a sweeping inquiry into criminal activity at the paper and in the British media.

    British police have arrested nine people in their investigation of phone hacking and alleged bribery of police officers, and have uncovered a list of 3,700 names of potential victims. Next week Brooks, Murdoch and his son James face questions from a British parliamentary committee.

    Most worrying for the Murdochs are signs the crisis could spread to the United States, where the FBI has opened an inquiry into whether 9/11 victims or their families were targeted by News Corp. papers.

    News Corp.’s main, nonvoting stock, which has rallied in recent days after losses last week, increased 20 cents, or 1.3 percent, to close Friday at $15.64.
    ____

    Raphael G. Satter, Danica Kirka and Cassandra Vinograd in London, David Randall and Barbara Ortutay in New York, Michael Liedtke in San Francisco and Ryan Nakashima in Los Angeles contributed to this report.

    Source: http://news.yahoo.com/wsj-publisher-quits-phone-hacking-scandal-205855939.html


    Ben Quinn and  Lisa O’Carroll
    The Guardian, Saturday 16 July 2011

    Les Hinton: the rise and fall of Rupert Murdoch’s most trusted lieutenant

    A model of discretion, dedication and loyalty for over 50 years finally parts company with the media mogul and his empire


    Les Hinton, chief executive officer of Dow Jones, the publisher of the Wall Street Journal, resigned from his post over the NoW phone-hacking scandal. Photograph: Mark Lennihan/AP

    When he embarked on his media career as a teenager checking copy at Rupert Murdoch’s first paper, Australia’s Adelaide News, Les Hinton’s duties included fetching lunch for the future global media mogul. In a speech earlier this year, Hinton underlined his loyalty to the man he has spent more than 50 years serving when he quipped “If Rupert Murdoch asks me to get his lunch, I still will.”

    Tall, trim and debonair, with rimless glasses and waves of silver hair, Hinton has a reputation for being level-headed and insightful, and has won praise for balancing out some of the stormier personalities within the Murdoch empire.

    “He runs interference for Rupert,” said a source who knows both men. “He’s a very nice guy – congenial, easygoing and smart.” Hinton’s charm, not to mention his discretion as Murdoch’s most trusted lieutenant, are among the qualities that have been key in his rise through the ranks.

    A British citizen by birth who took US citizenship in 1985, Hinton was tapped to run News International in 1995 after pounding streets and working phones as a reporter for various Murdoch-owned newspapers, during which time he was injured while covering the Northern Ireland conflict.

    At the top of the News International hierarchy, he was equally at home with the celebrity culture of the tabloids as he was with spreadsheets and boardroom power plays.

    He was liked by staff, particularly by journalists, who felt he understood their trade, but he rarely courted publicity. Hinton’s motto was said to be: “The lower your profile, the longer your longevity in Rupert’s court.”

    It paid off. Few if any of Murdoch consiglieri can boast the career credentials listed in the press statement issued last night by News Corp following his resignation.

    It recounts how 12 years as executive chairman of NI were preceded by 20 years working in the US, first as a correspondent for the company’s newspapers in the UK and Australia and later in a series of senior management positions at News Corp’s publishing and television business units.

    Other postings have including being president and chief executive of News America Publishing, responsible for the News Corp’s US publishing operations, and chairman and chief executive of Fox Television stations.

    However, it was said to be with reluctance that the 67-year-old went to the US after News Corp acquired Dow Jones, publisher of the Wall Street Journal, for $5.6bn (£3.9bn) in 2007.

    Tasked with transforming the journal into the “Financial Times of America”, he was parachuted in to take over the running of Dow Jones and integrate it into Murdoch’s global media empire.

    In 2009, Hinton was the focus of persistent speculation that he would be elevated to the top of the News Corp pyramid after the departure of Peter Chernin, the company’s president and chief operating officer. In the end, Chase Carey succeeded Chermin.

    Characteristically, Hinton had laughed off those rumours, and a Telegraph reporter who interviewed him then couldn’t help but pick up the hint that Dow Jones was to be his last major executive job.

    Whether Hinton had been planning to call it a day even before the fall-out from the hacking affair might never be known. At the same time, it’s also hard to see Hinton, an admitted newspaper man at heart, being content to spend his retirement lounging in his elegant townhouse on Manhattan’s upper east side with his wife, Kath, a former aide to Gordon Brown.

    In the more immediate term, with MPs, police and (soon) a judge all seeking answers on what happened in the deep-carpeted executive offices of Wapping during Hinton’s reign there, it is unlikely that his departure from News Corp will shift him from the eye of the storm.

    Source: http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/16/les-hinton-resigns-rupert-murdoch


    Ed Pilkington in New York and Chris McGreal in Washington
    The Guardian, Saturday 16 July 2011

    Les Hinton forced out as scandal threatens Rupert Murdoch’s empire

    Lieutenant resigns as chief executive of Dow Jones in attempt to prevent American interests from being contaminated


    Les Hinton was chairman of News International from 1995 to 2007 before becoming chief executive of Dow Jones in New York. Photograph: Mark Lennihan/AP

    Les Hinton, one of Rupert Murdoch’s closest business associates and head of News International at the height of the News of the World’s phone hacking, resigned on Friday as chief executive of Dow Jones in New York in an attempt to prevent Murdoch’s American interests being contaminated by the British scandal.

    In his resignation letter to Murdoch, Hinton again insisted he had no knowledge of the illegal activities at the News of the World. “That I was ignorant of what apparently happened is irrelevant, and in the circumstances I feel it is proper for me to resign from News Corp and apologise to those hurt by the actions of the News of the World,” he said.

    Michael Wolff, biographer of Rupert Murdoch and editor of Adweek, said Hinton’s resignation took the phone-hacking scandal to another level. “One of Murdoch’s central executives in the US has been fired,” Wolff said. “This is yet another dramatic move designed to quell the rising tide of opprobrium against News Corporation, but the problem is it is just going to increase the opprobrium.”

    Hinton’s departure takes the phone-hacking scandal out of the confined territory of UK papers and takes it to the core of Murdoch’s empire in New York. The Wall Street Journal, which Hinton, as chief executive of Dow Jones, had published, was seen as the pinnacle of Murdoch’s lifetime career of media acquisitions.

    It is also significant because Hinton, a former journalist on the Sun who has worked for Murdoch for 50 years beginning as a teenage reporter in Australia, was one of the small, tight inner circle of Murdoch loyalists that for decades have been the driving force behind News Corporation’s expansion.

    The departure of Rebekah Brooks as chief executive of News International earlier on Friday appeared to expose Hinton who was chairman of the UK newspaper arm of Murdoch’s empire for 12 years until 2007 when he moved to Dow Jones which is owned by the parent company, News Corporation.

    Hinton has been accused of giving misleading information to parliament on two occasions, in 2007 and 2009, by saying there was no evidence of widespread malpractice within the company.

    It was Hinton who handled the aftermath of the arrest of the News of the World’s former royal editor Clive Goodman in 2006, by claiming that the phone hacking was limited to a single reporter and no executives were aware of it.

    With the spotlight on Brooks, Hinton managed to stay on the sidelines of the crisis. He made no comments and had not been seen in public since the hacking of Milly Dowler’s voicemail was revealed. “Hinton’s strategy has been to keep his head down,” Wolff said shortly before the resignation announcement. “But he can’t do that for much longer. This is a classic domino effect.”

    With Brooks gone, there were bound to be deeper questions about Hinton’s role, which threatened to embarrass Dow Jones and News Corporation at a time when US shareholders, politicians and pressure groups are asking whether former executives in the British arm of Murdoch’s company brought unethical practices across the Atlantic. Hinton’s name in particular was mentioned more frequently.

    Hinton was particularly susceptible to scrutiny because of his disputed testimony to parliament, which is likely to be revisited at the hearings on Tuesday at which Rupert Murdoch, his son James, and Brooks are expected to testify. In his resignation letter, Hinton rejected claims he had misled parliament.

    “When I left News International in December 2007, I believed that the rotten element at the News of the World had been eliminated; that important lessons had been learned; and that journalistic integrity was restored,” he said. “My testimonies before the Culture Media and Sport Select Committee were given honestly. When I appeared before the Committee in March 2007, I expressed the belief that Clive Goodman had acted alone, but made clear our investigation was continuing.

    “In September 2009, I told the Committee there had never been any evidence delivered to me that suggested the conduct had spread beyond one journalist. If others had evidence that wrongdoing went further, I was not told about it.”

    Claire Enders, a media analyst in London, said questions were bound to be asked about Hinton’s role: “How the culture emerged at News of the World while he was head of News International, and what if anything he knew about the 2007 report into its activities, will emerge.”

    So far parliament has given no indication that it wishes to recall Hinton to explain his earlier comments, but MPs have expressed their dissatisfaction with his appearances before them.

    Hinton’s departure appears to be a move to protect Murdoch’s larger business interests in the US from being drawn further into the News of the World scandal. News Corp is under scrutiny, with the FBI launching an investigation into whether victims of the 9/11 attacks might have been targeted by phone-hacking allegedly carried out at the request of News Corp journalists .

    Members of Congress from both major parties have warned of “severe” consequences if a report in the Daily Mirror – that the News of the World attempted to access the voicemails of victims of the al-Qaeda attacks or other Americans – is true.

    Six members of Congress, from both parties, have called for official inquiries into whether the illegal practices displayed by News of the World in the UK were ever repeated by News Corp’s print or other businesses within the US.

    They include senators who wrote to the US attorney general, Eric Holder, also asking whether Murdoch’s company broke anti-bribery legislation under the Foreign Corrupt Practices Act. The senators referred to bribes by News of the World reporters to London police officers.

    “The reported allegations against News Corp are very serious, indicate a pattern of illegal activity and involve thousands of potential victims. It is important to ensure that no United States laws were broken and no US citizens were victimised,” the senators wrote.

    Murdoch said Hinton’s resignation was “a matter of much sadness”. He said: “Let me emphasise one point: News Corporation is not Rupert Murdoch. It is the collective creativity and effort of many thousands of people around the world, and few individuals have given more to this company than Les Hinton.”

    Source: http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/16/les-hinton-scandal-rupert-murdoch


    Pepih Nugraha | Kamis, 14 Juli 2011 | 12:46 WIB
    Media Massa

    Belajar dari Kematian News of the World


    AP Photo/Sang Tan. James Murdoch (kanan), pemimpin eksekutif News Corporation Eropa dan Asia, bersama Rebekah Brooks (tengah), pemimpin eksekutif News International, dan suaminya, Charlie Brooks (kiri), meninggalkan hotel di pusat kota London, Minggu (10/7). Hari itu, tabloid News of the World menerbitkan edisi terakhir setelah skandal penyadapan telepon.

    Satu media massa terkenal di dunia tutup beberapa hari lalu. News of The World namanya. Tabloid itu merupakan milik Rupert Murdoch yang dikenal sebagai bos media yang jaringannya sangat besar. Pemicunya, tabloid itu disangka melakukan penyadapan ilegal terhadap telepon beberapa orang atas suruhan eksekutif di media itu. Padahal, rekam jejak media itu bisa disebut mentereng. Kini, usai sudah kiprahnya.

    Demikian laporan pewarta warga Adian Saputra di social media Kompasiana. Berikut tulisan lengkapnya…

    Kompas edisi Rabu, 13 Juli 2011, dalam Tajuk Rencananya menulis soal edisi terakhir editorial media itu. “Kami menghargai standar tinggi, kami menuntut standar tinggi, tetapi saat ini kami tahu dengan sangat bersedih hati, selama periode beberapa tahun hingga tahun 2006, sejumlah orang yang bekerja untuk kami, atau atas nama kami, jatuh dengan memalukan di bawah standar tersebut. Mudahnya, kami tersesat. Telepon diretas, dan untuk itu, koran ini benar-benar menyesal.”

    Beberapa editor dan wartawan bakal menghadapi tuntutan lantaran tindakan ilegal mereka menyadap telepon. Salah satunya ialah Andy Coulson. Ia bakal membuat Perdana Menteri David Cameron kikuk. Sebab, Andy Coulson adalah Kepala Bagian Pers Cameron setelah mundur dari media itu sesaat setelah Cameron menjadi perdana menteri. Coulson sudah mundur pada Januari lalu sat kasus ini meruyak.

    Kejadian seperti kasus di atas membuktikan bahwa media bisa saja salah, baik berkenaan dengan tugas jurnalistiknya, maupun di luar itu. Dalam ranah bisnis, misalnya.

    Pers di luar negeri bahkan acap membuat edisi yang berisi permintaan maaf karena salah satu artikelnya mengandung kesalahan fatal.

    Majalah The New Republic pernah mengalami hal serupa. Ini majalah prestise. Di pesawat kepresidenan Amerika Serikat, Air Force One, pasti ada majalah ini. Oplahnya bukan yang terbesar, tapi seolah menjadi keunggulan bagi mereka yang sudah membacanya.

    Stephen Glass, wartawan muda majalah itu, banyak menulis feature dan artikel menarik lainnya. Tidak ada keluhan dari pembaca dan narasumber atas tulisan Glass. Hingga suatu waktu terjadi perubahan editor (setara pemimpin redaksi) di sana. Editor yang baru, Chuck, tak terlalu disenangi jurnalis lain. Tapi Chuck punya determinasi tinggi dan ketat dalam verifikasi.

    Suatu waktu wartawan majalah Forbes Digital dimarahi editornya karena tak menulis soal pertemuan para peretas (hacker) seperti yang ditulis Glass di The New Republic. Si wartawan bingung karena sama sekali tak mendengarnya. Usut punya usut, kejadian itu tak pernah ada. Glass berbohong dan menulis artikel hasil karangan. Dua editor, Forbes Digital dan The New Republic, kemudian sama-sama memverifikasi yang ditulis Glass.

    Chuck tegas. Glass mesti dikasih sanksi tegas. Tapi, kolega Glass di The New Republic awalnya tak sepakat. Mereka merasa Glass cuma korban. Akhirnya Chuck ambil langkah tegas. Semua tulisan Glass di majalah diverifikasi. Hasilnya mencengangkan, hampir 90 persen tulisan Glass adalah karangan. The New Republic lalu mengeluarkan edisi khusus permohonan maaf kepada pembaca yang selama ini ditipu oleh Glass. Stephen Glass pun dipecat.

    • Kita mesti jujur, di Indonesia, tradisi itu belum kuat. Saat ada kesalahan cetak nama narasumber saja, media kita abai dengan perbaikan. Bahkan, saat menulis kronologis kejadian saja, masih sering salah. Wujud paling mudah dilihat adalah contoh berikut ini. Cobalah ambil tiga koran lokal di daerah Anda. Baca satu berita yang sama, misalnya kriminalitas. Coba simak nama korban atau nama pelaku, hampir pasti berbeda. Bayangkan, hanya untuk urusan nama, belum yang lain.

    Media di Indonesia memang harus banyak belajar. Belajar profesional, belajar disiplin verifikasi, dan belajar rendah hati. Rendah hati? Ya, rendah hati. Bahkan, satu dari sembilan elemen jurnalisme yang diusung Bill Kovach dan Tom Rosensteil dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, adalah rendah hati. Jadi wartawan tak menjadi insan yang sok, ditakuti, dan disegani. Wartawan adalah warga biasa yang bertugas sebagai pewarta. Dan dengan rendah hati juga seorang Bondan “Mak Nyus” Winarno mampu menginvestigasi kematian misterius geolog perusahaan tambang emas Kanada, BreX: de Guzman.

    De Guzman dicari banyak orang karena memberikan keterangan bahwa cadangan emas di Busang sangat besar. Imbasnya, harga saham BreX naik dan semua petinggi korporasi itu menikmati duit yang besar. Tidak terkecuali de Guzman. De Guzman ditemukan “mati” jatuh dari helikopter. Dan Bondan dengan kesungguhan bekerjanya akhirnya “membuktikan” bahwa Guzman belum mati. Ia hanyalah lenyap karena tak mau bertanggung jawab atas kisruh cadang emas di Busang.

    Dengan kerendahan hati, semua narasumber mau memberikan keterangan tanpa Bondan menyembunyikan diri status jurnalisnya dalam bekerja. Setiap akan mewawancarai narasumber, ujar penulis-sastrawan Linda Christanty, Bondan terang-terangan mengaku wartawan dan akan menulis buku soal kematian Guzman. Dan Bondan membuktikan dengan kerendahan hati, reportasenya itu selesai dengan judul buku: Sebungkah Emas di Kaki Pelangi. Sayang, buku itu tak pernah saya peroleh. Semasa itu direportase, zaman Presiden Suharto, karya jurnalistik itu dilarang edar karena menyangkut nama Menteri Pertambangan IB Sudjana.

    • Kita berharap media massa Indonesia semakin matang dan rendah hati dalam bekerja. Pengalaman News The World dan The New Republic bisa menjadi ibrah yang paling baik. Ini penting agar media kita semakin bermartabat. Paling tidak Pak Presiden Yudhoyono tak acap curhat soal perlakuan media kepadanya dan kepada partainya: Demokrat. Wallahualam bissawab.

    Sumber : Kompasiana
    Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/07/14/12463536/Belajar.dari.Kematian.News.of.the.World


    Egidius Patnistik | Jumat, 15 Juli 2011 | 09:55 WIB

    SKANDAL MEDIA

    FBI Periksa Perusahaan Murdoch

    WASHINGTON, KOMPAS.com – Biro Penyelidikan Federal (FBI) AS melancarkan sebuah investigasi terhadap perusahaan Rupert Murdoch, News Corp, setelah ada laporan bahwa para karyawan perusahaan itu mungkin telah berusaha untuk menyadap percakapan telepon dan voice mail dari korban selamat, korban tewas serta keluarga korban peristiwa serangan teroris 11 September 2001, kata seorang penegak hukum federal kepada CNN, Kamis (14/7/2011) waktu setempat.

    “Kami mengetahui tuduhan-tuduhan itu dan sedang mendalaminya,” kata sumber itu, yang minta namanya tidak disebutkan karena sensitivitas penyelidikan tersebut. “Kami sedang mendalami siapa pun yang bertindak untuk atau atas nama News Corp, dari pimpinan puncak hingga ke tukang sapu,” untuk mengumpulkan informasi dan menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum. Sumber itu mengatakan, karena penyelidikan baru saja dimulai, masih terlalu dini untuk mengatakan kapan wawancara pertama akan dilakukan. Yang pasti, kata dia, pemeriksaan tersebut merupakan sebuah “prioritas tinggi”.

    Peter T Raja, anggota parlemen Partai Republik dari wilayah New York, awal pekan ini, telah meminta Direktur FBI, Robert Mueller, untuk menyelidiki kemungkinan para wartawan yang bekerja untuk media milik Murdoch telah menyadap telepon korban dan kerabat korban peristiwa 11 September atau sering disebut 9/11 itu.

    Pihak News Corp, Kamis, mengatakan no comment terhadap penyelidikan FBI atau kemungkinan tentang rapat dengar pendapat dengan Kongres AS.

    Kekhawatiran adanya praktek penyadapan oleh kelompok media milik Murdoch di AS sebagaimana yang terungkap sudah dilakukan kelompok media itu di Inggris, tampaknya bisa terlacak dari sebuah laporan yang diterbitkan The Mirror, sebuah tabloid Inggris, Rabu. Tabloid itu mengutip “sebuah sumber” yang merujuk ke mantan perwira polisi yang sekarang bekerja sebagai penyelidik swasta. “Penyilidik itu dipakai oleh banyak wartawan di Amerika dan dia baru-baru ini mengatakan kepada saya bahwa ia telah diminta untuk menyadap data telepon pribadi korban 9/11,” kata sumber itu sebagai dilaporkan media tersebut.

    Sumber itu mengatakan kepada The Mirror bahwa permintaan tersebut datang dari News of the World, salah satu media milik Murdoch yang berada di pusat skandal penyadapan telepon di Inggris dan telah ditutup hari Minggu lalu. “Dia mengatakan bahwa para wartawan itu memintanya untuk mengakses catatan-catatan yang menunjukkan panggilan ke dan dari ponsel milik para korban dan keluarga mereka,” tulis tabloid tersebut.

    “Dugaan dia adalah bahwa mereka menginginkan informasi tersebut sehingga mereka bisa menyadap ke kotak suara yang relevan (untuk berita mereka), seperti yang terbukti telah mereka lakukan di Inggris.”

    Penyelidik swasta itu mengatakan ia mengabaikan pekerjaan itu. Dia tahu bagaimana tidak sensitifnya penelitian tersebut dan betapa buruknya dampak hal itu. Penyelidik itu mengatakan, para wartawan tersebut tampaknya sangat tertarik untuk mendapatkan catatan telepon dari para korban yang berasal dari Inggris.”

    Keluarga para korban serangan teroris itu berang atas kemungkinan para wartawan telah menyadap telepon korban. “Itu benar-benar tidak etis, tidak profesional dan pada dasarnya kriminal,” kata Jim Riches, pensiunan wakil kepala Departemen Kebakaran New York yang kehilangan seorang putranya dalam serangan itu sebagaimana dikutip CNN. Sally Regenhard, yang juga kehilangan seorang putranya dalam serangan itu, menyebut hal tersebut sebagai “sangat mengerikan bahwa hal privasi dan keamanan pribadi bisa dilanggar sedemikian dengan cara yang mengerikan.”

    Senator Partai Demokrat, Frank Lautenberg, dari New Jersey mengatakan, keluarga korban serangan 11 September telah “cukup menderita” dan menuntut jawaban.

    Tekanan untuk melakukan penyelidikan federal terhadap kerajaan media Murdoch bertambah ketika seorang anggota kunci komite pengawas DPR meminta Kongres untuk mendalami tuduhan bahwa salah satu dari perusahaan Murdoch yang berbasis di AS mungkin telah melanggar undang-undang anti-penyuapan serta sejumlah UU lainnya.

    News of the World, sebuah tabloid milik Murdoch di Inggris yang telah berusia 168 tahun dan terakhir beroplah 2,5 juta eksemplar, ditutup hari Minggu lalu di tengah tuduhan bahwa wartawannya secara ilegal menyadap pesan-pesan telepon milik korban pembunuhan, korban teroris, politisi dan selebriti.

    Sumber : CNN
    Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/07/15/09552095/FBI.Periksa.Perusahaan.Murdoch


    Jimmy Hitipeuw | Minggu, 10 Juli 2011 | 05:49 WIB

    Newsweek

    Murdoch’s Watergate?


    Rupert Murdoch (AFP/Jemal Countess)

    KOMPAS.com – Skandal penyadapan yang mengguncang kerajaan media Rupert Murdoch bisa jadi hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap pengaruh jurnalistik dari media terkemuka di dunia berbahasa Inggris itu.

    Namun, banyak dari kita akan terbelalak apabila mengetahui begitu dalam jurang kebobrokan kasus korupsi jurnalisme bernuansa politik yang dibangun Murdoch di bentangan Atlantik sehingga majalah Newsweek mempertanyakan apakah kasus ini dapat dikategorikan sebagai Murdoch’s Watergate.

    Ribuan telepon pribadi telah disadap terutama oleh orang-orang yang terlibat dalam pemberitaan harian News of the World. Kasus penyadapan ini dilakukan bahkan terhadap Pangeran William, aktor Hugh Grant hingga keluarga tentara Inggris yang tewas dalam pertempuran di Iraq serta Afghanistan.

    Kasus ini telah berdampak ke penangkapan Andy Coulson, mantan kepala humas Perdana Menteri David Cameron atas perannya dalam skandal penyadapan selama masih menjabat sebagai editor News of the World. Editor lainnya, Clive Goodman, juga diringkus untuk kedua kalinya karena terjerat kasus serupa.

    Diumumkannya rencana penutupan News of the World pada 7 Juli lalu telah mengakibatkan ratusan pekerjanya terancam kehilangan mata pencaharian. Selain itu, upaya Murdoch untuk mendapatkan pengaruh penuh di jaringan televisi kabel BSkyB menjadi runyam.

    Kegentingan ini berlangsung saat sejumlah dugaan penyuapan, penyadapan serta bentuk tindakan kriminal lainnya terbongkar termasuk penghapusan jutaan data surat elektronik untuk menghalangi investigasi yang dilakukan oleh polisi Inggris.

    Murdoch selama ini dikenal dengan sosoknya yang tidak mempunyai tandingan pengaruh dalam politik atau rival yang sepadan. Hampir setiap perdana menteri di Inggris sejak Harold Wilson pada era 1960an maupun pada 1970an menaruh hormat terhadap Murdoch dan bisnisnya yang tak tertandingi itu.

    Saat Murdoch menggelar jamuan pesta musim panas di Kensington Gardens pada 16 Juni lalu, Perdana Menteri Cameron dan istrinya, Sam, serta pemimpin Partai Buruh Ed Miliband serta anggota kabinet lainnya hadir.

    Mantan rekanan maupun mereka yang masih aktif termasuk penyusun biografi Murdoch menekankan salah satu ambisi terbesar raja media ini adalah mereplikasikan kekuatan budaya dan politik di AS. Ini dilakukannya dengan mengendarai New York Post yang tidak ditujukan untuk mendatangkan laba besar tetapi menancapkan pengaruh tidak hanya di dunia jurnalisme AS tetapi secara lebih luas di bidang kebudayaan.

    Sumber : Newsweek
    Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/07/10/0549087/Murdoch.s.Watergate.

     
  • Virtual Chitchatting 12:11 AM on 2011/05/05 Permalink
    Tags: , cost leadership, differentiation, , , marketing mix, memenangkan persaing, menang bersaing, product mix, product strategy, , strategic thinking   

    Don’t we play the game to win the competition? 

    Winning A Relationship or Just Another Game to Win?

    by Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 4 May 2011

    In every relationship, there must a trade-off situation of loose and tight and in-between. The differences between one party with the other(s) are used to be called as conflict. The interactions between one party to other party(ies) and their characteriestics is defined as social.

    As a concept, social is referred to attitudes, orientations, or behaviours in terms of interests, intentions, or needs of other party(ies). Whike the social role takes place in defining the ideas or principles such as social reality, social justice, social constructivism, and social capital. The implication of marking a status as social is realised as a social process.

    Politically speaking, the word ‘social’ is frequently used by the political opponents of the ruling party as a discourse that the existing government is not committed and not-well functioned properly to serve and provide the social needs, redistribute the state’s resources to improve the welfare of the society as a whole. It can be used to increase the social cohesion. Or vice versa.

    As a course, the social functions and roles depends highly on its structural forming elements such as the norms, customs or conventions, traditions, and intitutions. Farthermore, the discussion over the term ‘social’ will be best and easy to comprehend as we get to know more about the meanings and/or the roles of how the ‘social’ functions.

    In other words, who and what to function socially? The question of who will be best answered if we refer to the individual human, the human society, and the state. The question of what will be best answered if we refer to one aspect of human life or the many aspects at once. They are used to be called as ipoleksosbud-hankam (ideology, politics, economy, social, culture, defense, security).

    A relationship is merely indifferent with a game. You can loose a relationship or you can win one. You can loose a game or you can win one. You can not always win the game. Neither you shall loose in every game you play. It is just like a turning wheel. Once it was up, it is sure to go down the drain. It was down to turn up again. It is dynamic. Be sure of that. The dynamics of life and in life.

    The polars. Try to get used to think between the polars and in-between. It can keep your head straight and clear and the perspectives that you incline and intend to.

    To win THE relationship, or you can read THE GAME, you have got to have the full understandingness of the terms of your relationship, objectively. Where do you want to take your relationships? As is, as it is, or differently? There shall be tugs of war of interests, intentions, or needs. These three things are the social terms.

    The individual social terms can be best described as the individual human needs and wants. Maslow had defined it in the past and been improved perfectly by his students, including me. Maslow differentiate the human needs between the basic needs and the cognitive needs that more advanced, that is expressions, feelings, and aesthetics.

    The five basic human needs comprises of:

    1. The needs in basic physiology to survive in life such as salary, food, clothes, settlement.
    2. The needs in security such as working environment that free from threats of firing, comforting family lives that free from violence verbally or physically for instance.
    3. The needs to be loved and caressed, and vice versa.
    4. The needs to be appreciated and honoured, and vice versa.
    5. The needs to self-actualisation.

    The individual convictions as another form of perception and expectation are the resultante of the developments of one’s socio-culture, situational, and lifetime experiences. The conviction can be realised as prejudices in the beginning and transformed into discrimination practices. Another form of individual conviction is the ethnocentrism such as chauvinism to one certain tribe.

    The alteration of conviction is good if it towards the open mind and willingness to ease the hearts. Human thinks, based on his perceptions. Human feels, based on her sensations. Balancing the two opposite and polarised orientations requires sufficient experiences and wisdoms in life. Eventually, you have to take the side.

    For every relationships, there shall be disagreements. The point to take is agree to disagree. Clashes and conflicts can stem from any minor and/or major viewpoints and perspectives. Each perspectives can be assessed directly, which one is more demanding the rights to be fulfilled or which one is more defensing THE rights that has been fulfilled.

    Likewise the game. Playing the game fairly amongst the players requires some degree of mutual understandingness. It is called by rules of the game. The rule in one place can be very different in another place. Players can be familiar or merely complete strangers or just incognito. They follow and comply to the common grounds which is called by the game theories.

    The leading player used to dictate the basic rules of the game. They used to name the terms in the first place as they have secured the leading position. The new players used to ask the rules of the game in the first place. This is to know how they can conduct maneuvers, mend the rules, bend the rules, or to seek alternative cheat codes.

    Prizes, rewards, or the similar things collected by the winner from any game is measurable. In any relationship, the prize is hardly measurable, but in terms of perceived appreciations, compassions, loves, caresses.

    Bagan:                  Hierarki Kebutuhan Manusia dan Design Concern
    Sumber:                John Lang, Urban Design: The American Experience, Van Nostrand Reinhold, New York, 1994

    Entrepreneurs donot have to be necessarily new player

    Successful enterpreneurs are not necessarily a new player in town or in any game. Instead, they are living and breathing the game, with the game, and in the game. As they are much aware how to defeat the game and win the game, they shall play nicely and neatly. The open competitions reveal that the situation and condition is fierce enough. Unable to survive the game, with the game, and in game, usually has triggered some mechanisms to expel you and kick you out of the game right on the spot.

    How long for Steve Jobs and Dell learnt to beat their competitors to the ground? Almost they spent no time. To the industry they entered, they were new. But, please look closely to what extent they spent their daily activities before they began their successful works, setting new rules of the game. They were there long enough to beat down their competitors.

    Pendidikan Kewirausahaan bukan untuk Semua Orang

    Sifatnya yang strategis membuat pendidikan kewirausahaan bukanlah untuk semua orang. Seorang wirausaha memiliki keahlian intelijensi bagaimana memanfaatkan permintaan yang laten dan potensial. Dia memiliki kemampuan taktis menyiasati pasar input dan output dan mampu bergerak lincah diantara kedua pasar. Pasar yang sangat dinamis dan sangat menuntut bisa membuat sang wirausaha sangat stres dan terdepresi di saat yang bersamaan. If you cannot handle such conditions, be ready to be institutionalised, mentally. Kesian deh loe.

    Studi kewirausahaan bukanlah sesuatu yang mudah dan sederhana serta instan. Anda datang ke kelas, mengikuti pendidikan, pelatihan, praktek, pemagangan, then, voila, setelah selesai semua materi atau modul selesai “disampaikan”di kelas, anda langsung mandapat cap, stempel, sebagai seorang wirausaha. Gini hari, masih ada yang senaif itu?

    Seorang wirausaha bukanlah seorang sarjana. Pendidikan kewirausahaan bukanlah pendidikan akademis ‘saat ini’ yang bisa dengan mudah memberi stempel mahasiswa tamat kuliah terlahir sebagai seorang sarjana. It is not that simple. Semua orang berhak mendefinisikan apa dan bagaimana seorang wirausaha.

    But the truth is not out there. It is inside, embedded as they say, in one’s mind, thoughts, feelings, manners, behaviours. So, where it is to start? The childhood. PAUD, they say, Pendidikan Anak Usia Dini. Bisakah pendidikan kewirausahaan dipelajari dan diterapkan pada usia dewasa? Bisa. Tetapi, kalau tidak digerakkan dari dalam, upaya itu akan menjadi sia-sia dan mubazir. Kenapa?

    Orang dewasa telah memiliki persepsi dan rasa tersendiri terhadap aksi dan reaksi dalam berkomunikasi. Masih banyak orang menilai segala sesuatu dari kulit luarnya saja. Coba lihat dan cerna apa yang dikatakan orang yang duduk, berdiri, bertetangga di sebelah anda? Apakah dasar yang menjadi penilaian mereka? Kebanyakan, sebatas kulit.

    That is to say, according to their senses, and then perceptions. Coba hayati sekali lagi. Anda akan bergumam sendiri terhadap penilaian mereka dan pandangan mereka terhadap dan atas suatu hal, persoalan, permasalahan, realita dalam hidup. Anda kemudian akan bersikap, if that’s the way it is, so be it. We have our separate ways in life and of life. I have to stay away from you. There shall be a distance. Manenggang, kecek urang. We can’t be together. We can’t be closer than we used to be. Au voir.

    Kewirausahaan sebagai Pendidikan Strategi Produk

    Banyak literatur dan modul serta aplikasi yang diajarkan di ruang-ruang kuliah menyamakan pendidikan kewirausahaan sebagai pendidikan menjual produk secara tradisional. Identifikasi peluang usaha kebanyakan dilakukan atas dasar modal sekecil-kecilnya dan ketrampilan sangat dasar seperti memasak, dan segala macam aktivitas kehidupan ekonomi tradisional. Sangat menyedihkan.

    Pemikiran kebanyakan penulis yang sangat terkooptasi dengan hal-hal yang sudah biasa ada di pasar dan sudah dilakukan orang di sekeliling kita. Dangkal, cetek, dan very skin-deep analysis. Terobosan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kreatif dan inovatif dalam berpikir dan bertindak, serta berani keluar dari cangkang siput atau kura-kura, atau yang terburuk, cangkang kerang.

    Banyak produk kreatif dan inovatif dibuat serta dipasarkan dengan harga super premium, berkali-kali lipat dari harga produk generik. Panci teflon dijual dengan harga satu juta rupiah? Tahukah anda, berapa harga franco panci teflon tersebut? Kurang dari seratus ribu rupiah! Berapa keuntungan kotor sang pemasar? Hampir sembilan kali lipat biaya produksinya!

    How come? Sang pemasar berhasil melakukan dua hal sekaligus, seperti yang diajarkan Michael Porter di tahun 1985, yakni dua sumber keunggulan kompetitif, yaitu kepemimpinan biaya terkecil (cost leadership) dan diferensiasi. Porter bukanlah seorang ahli pemasaran, melainkan seorang ahli ekonomi industri. Demikian pula halnya Steve Jobs, Dell, dan ribuan orang kreatif dan inovatif lainnya di dunia; mereka bukanlah orang teoritisi dan praktisi pemasaran.

    Teoritisi dan praktisi pemasaran banyak berperan layaknya tukang kecap dan tukang obat di pinggir-pinggir jalan. Mereka berkoar-koar bahwa untuk pergi ke Roma, hanya ada satu jalan, yakni jalan dan cara yang mereka tawarkan. Mereka sangat mengagung-agungkan istilah-istilah yang mereka kembangkan sendiri, yang pada dasarnya adalah sama dan memiliki fungsi generik yang sama, kecuali nama, merek, dan label, seperti top brand, super brand.

    Mereka akan sangat memegang teguh prinsip diferensiasi Shakespeare, what’s in a name? A name is everyting. A brand is everything. Biasalah, tukang kecap. Mereka doyan menciptakan fad, ilusi, sesuatu yang ambigu dan tidak nyata, kecuali dalam pikiran mereka sendiri yang mereka paksakan ke pemilik merek dan penikmat iklan, atau calon korban iklan?

    Pernahkah anda berpikir, siapakah sebenarnya tukang kecap nomor satu di dunia? Unilever. Coba simak tayangan iklan di segala media massa. Unilever sangat diagung-agungkan para raja media. Hampir 90% iklan yang tayang di televisi adalah produk-produk dan merek-merek yang dimiliki Unilever. Hal ini sudah dilakukan Unilever sejak kali pertama berdiri dan wujud di Inggris, pada akhir abad ke-19. Life sucks. Kalau orang LG bilang, Life is Good, for our profiteering companies, but not for our product users!

    Strategi produk yang biasanya dipakai para pemasar adalah berbagai konsep yang dimulai dengan huruf P seperti product, packaging, pricing, positioning, placement, promotion, people, process, physical evidence, dan lainnya. Ada yang keukeuh menggunakan istilah 3-P, 4-P, 6-P, dan lainnya. Ada satu P yang terlupakan, paint my s! Mereka demen menyebutnya dengan istilah marketing mix, product mix, dan berbagai mixer lainnya.

    Keunggulan Bersaing

    Dalam wikipedia, keunggulan kompetitif didefinisikan sebagai keunggulan strategis yang dimiliki satu entitas bisnis dibandingkan entitas pesaingnya dalam satu industri kompetitif. Menurut Dess, Lumpkin, dan Taylor (2005), satu keunggulan kompetitif wujud ketika satu perusahaan memiliki satu produk atau jasa yang dipersepsikan konsumen di pasar tertentu lebih baik dari pesaingnya.

    Menurut Ehmke (2008), satu keunggulan kompetitif merupakan satu keunggulan yang didapat dari persaingan dengan menawarkan pelanggan nilai lebih, melalui harga yang lebih murah atau dengan memberikan manfaat dan layanan tambahan yang membuat harga produk bisa dinaikkan.

    Keuntungan yang lebih tinggi memungkin usaha untuk bisa tetap bertahan hidup, usaha berkelanjutan, serta berhasil dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif bisa memperkuat dan menempatkan satu usaha menjadi lebih superior kinerjanya dibandingkan dengan para pesaingnya.

    Teori keunggulan kompetitif pertama kali diusung Michael Porter di tahun 1985 sebagai respon atas kritikan terhadap teori keunggulan komparatif yang dijelaskan David Ricardo pada tahun 1817. Ricardo mendorong negara-negara untuk berspesialisasi mengekspor barang primer dan bahan baku dan terjebak sebagai negara berupah rendah akibat nilai tukar perdagangan (terms of trade).

    Di sisi lain, Porter berpendapat bahwa negara dan perusahaan seharusnya membuat kebijakan yang menciptakan barang berkualitas tinggi agar bisa dijual dengan harga mahal di pasaran. Di tingkat negara, pertumbuhan produktivitas seharusnya menjadi fokus strategi nasional.

    Tabel – 1. Strategy and Sources of Competitive Advantage
    Strategy / Advantage Cost Leadership Differentiation
    Cost Leadership Yes No
    Differentiation No Yes
    Focus Yes Yes
    Sumber: Euromed Marseille Ecole de Management, Porter and Competitive Advantage

    Koreksi teori keunggulan kompetitif terdapat pada usulan maksimalisasi skala ekonomis pada produksi barang dan jasa yang bisa dijual pada harga premium. Prinsip dasar keunggulan kompetitif terletak pada buruh murah yang tersebar di mana-mana dan sumber daya alam tidaklah diperlukan bagi perekonomian.

    Upaya maksimalisasi dapat dilakukan dengan memberikan atribut kepada produk yang bisa bersaing dan mengungguli pesaingnya pada masa kini dan nanti (pesaing potensil). Produk yang kompetitif dicirikan memiliki beberapa bentuk kepemimpinan di pasar seperti pada biaya dan kemampuan diferensiasi menciptakan produk dengan sifat permintaan tidak elastis (monopolistik).

    Beberapa atribut yang umum mencakup:

    1. akses terhadap sumber daya alam yang berkualitas tinggi tapi relatif murah,
    2. akses terhadap sumber daya manusia yang sangat ahli dan terlatih tapi relatif murah,
    3. akses terhadap sumber daya teknologi produksi yang memberikan peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja seperti kemampuan robotik dan teknologi informasi.

    Dengan kata lain, sumber daya perusahaan, strategi usaha, dan/atau kemampuan perusahaan diharapkan mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Strategi bisnis merupakan perangkat yang mampu memanipulasi sumber daya alam dan manusia serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Sumber daya perusahaan dan kemampuan merupakan bahan terciptanya kompetensi distinctives. Kompetensi ini memudahkan inovasi, efisiensi, mutu, dan respon pelanggan.

    Bagan – 1.            Model Keunggulan Kompetitif
    Sumber:                QuickMBA.com, Competitive Advantage.

    Beberapa bentuk sumber daya perusahaan bagi keunggulan kompetitif, menurut QuickMBA.com, terdiri dari:

    1. paten dan merek dagang.
    2. Kecukupan cara (proprietary know-how).
    3. Sudah memiliki basis pelanggan.
    4. Reputasi perusahaan.
    5. Ekuitas merek.

    Salah satu indikator utama satu perusahaan telah mencapai dan memiliki keunggulan kompetitif adalah terjaganya tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari pesaingnya dan dari rata-rata industri. Keuntungan superior didapat dari biaya produksi yang (jauh) lebih rendah dibandingkan perusahaan pesaing sejenis atau rata-rata industri.

    Keunggulan bersaing bisa berbentuk terimplementasinya strategi penciptaan nilai secara berkesinambungan. Nilai yang dimaksud bisa berupa manfaat yang dirasakan lebih besar dari produk pesaing dan/atau biaya produksi yang lebih rendah di tingkat perusahaan atau di tingkat saluran distribusinya.

    Keunggulan biaya dan diferensiasi nilai dikenal sebagai keunggulan posisi perusahaan yang menjadi pemimpin pasar di salah satu atau kedua aspek tersebut. Di sisi perusahaan, nilai yang diciptakan adalah berasal dari serangkaian aktivitas perusahaan, yang diidentifikasi Porter sebagai rantai nilai (value chain) dalam aktivitas upstream dan downstream.


    Bagan – 2.            Rantai nilai generik
    Sumber:                Michael E. Porter, Competitive Advantage, hal.37.

    Di tingkat konsumen, atribut produk harus dilihat dan dianggap pelanggannya sebagai produk penting yang harus dibeli dan tidak bisa digantikan produk pesaing. Oleh karena itu, pasar atau segmen produk harus bersifat unik, sempit (niche), dan fokus. Menurut Euromed Marseille Ecole de Management, strategi fokus memungkin perusahaan untuk beroperasi di 2 kepemimpinan pasar, yakni dalam hal biaya dan diferensiasi.

    Bagan – 3.            Rantai nilai untuk produsen penjiplak
    Sumber:                Michael E. Porter, Competitive Advantage, hal.47

    Pemilihan strategi dan keunggulan kompetitif pada aspek biaya membuat perusahaan sangat menekankan pentingnya sistem kontrol, pencapaian skala ekonomis, dan eksploitasi kurva pembelajaran. Melalui teknologi sistem informasi, kontrol dilakukan terhadap aspek penjadwalan, optimisasi, pengukuran, dan koordinasi seluruh prilaku aktivitas.

    Five Forces

    Bagan – 4.            Elemen Struktur Industri
    Sumber:                Michael E. Porter, Competitive Advantage, hal.6.

    Kerangka analisis keunggulan kompetitif Porter berangkat dari pemikirannya pada aspek analisis industri dan strategi bisnis dalam perspektif ilmu ekonomi (organisasi) industri. Porter berpendapat bahwa intensitas persaingan dan daya tarik pasar sangat ditentukan oleh 5 kekuatan, yakni daya tawar pemasok, daya tawar pelanggan, ancaman pemain baru, ancaman produk substitusi, dan intensitas persaingan dalam satu industri.

    Kritik terhadap Teori Porter

    Menurut Dess, Lumpkin, dan Taylor (2005), sudut pandang Porter yang berdasarkan pada teori ekonomi industri, membuatnya rawan terhadap kritikan dari sudut pandang yang lain, yakni kewirausahaan yang mengagung-agungkan kemampuan inovasi bisa menembus pasar yang sudah jenuh. Sejumlah elemen dari stuktur industri diakui Porter bisa mempengaruhi 5 kekuatan tersebut. Faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi mempengaruhi keunggulan kompetitif.

    Dess, Lumpkin, dan Taylor memang mengakui 5 kekuatan tersebut sebagai ukuran kemampuan suatu usaha untuk bisa sukses di suatu pasar. Mereka menekankan pendapat bahwa kekuatan setiap unsur tidak sama di setiap situasi dan di setiap industri. Beberapa penjelasan:

    1. Di pasar output, kekuatan pembeli mempengaruhi harga yang bisa dibebankan perusahaan, seperti halnya ancaman substitusi.
    2. Di pasar input, kekuatan pembeli dapat mempengaruhi biaya dan investasi, karena pembeli yang berkuasa menuntut layanan yang berbiaya tinggi (costly).
    3. Di pasar input, kekuatan pemasok menentukan biaya bahan baku dan input lainnya.
    4. Intensitas persaingan mempengaruhi harga seperti halnya biaya bersaing di bidang-bidang seperti pabrik, pengembangan produk, pengiklanan, dan tenaga sales.
    5. Ancaman masuk ke pasar menempatkan batasan atas harga dan bentuk investasi yang dipersyaratkan dalam rangka menghalangi pesaing masuk ke pasar.

    Daya inovasi wirausaha bisa terbangkitkan ketika sang wirausahawan mengenali dan memahami kekuatan dasar (underlying forces) dari bentuk dan tekanan persaingan. Kekuatan yang mana yang mendominasi persaingan industri tergantung kondisi tertentu. Bersamaan dengan itu, mereka bisa menilai peluang pasar atau ancaman yang dihadapi usahanya. Disinilah tantangan bagi wirausahawan untuk bisa mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan memanfaatkan dan menempatkan posisinya di pasar.

    Dua mitos yang sering dihadapi wirausahawan dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif, yakni:

    1. Peluang usaha yang paling baik sudah pergi.
    2. Usaha kecil tidak bisa bersaing dengan baik dengan perusahaan besar.

    Dari sudut pandang lain, perusahaan yang sudah ada, baik besar ataupun kecil, pada umumnya tidak menyambut baik pesaing. Perusahaan yang sudah mapan pasti akan memerisai dirinya dari pesaing prospektif dan terhadap pesaing yang sudah ada. Sebagai konsekuensinya, sebagai pesaing baru, wirausahawan harus bisa melihat celah. Celah yang dimaksud adalah keunggulan kompetitif yang strategis guna menerobos masuk ke pasar dan/atau aktivitas perdagangan dengan pola yang sudah mapan.

    Porter sendiri sudah mafhum dengan cacat pemikiran strategis menyangkut situasi persaingan yang dihadapi wirausahawan. Beberapa cacat yang dimaksud:

    1. Memiliki keunggulan kompetitif yang tidak riel. Imitasi pesaing bersifat sukar dan berisiko dan merefleksikan kurangnya keunggulan kompetitif.
    2. Mengejar keunggulan bersaing yang tidak bisa berkesinambungan. Wirausahawan harus yakin bahwa keunggulan kompetitif tidak bisa secepatnya diimitasi.
    3. Salah membaca daya tarik industri. Industri yang paling atraktif bisa jadi bukanlah industri yang bisa cepat tumbuh atau paling mewah.

    Sumber Keunggulan Kompetitif

    Menurut Ehmke (2008), arti pentingnya keunggulan kompetitif menjadi aktual ketika semua produk ‘terlihat’ homogen, sedikit terdiferensiasi, dan sangat dipengaruhi oleh tingkat harga. Pemenang persaingan langsung dapat dilihat pada produsen yang paling efisien dalam biaya dan volume produksi yang tinggi.

    Preferensi konsumen yang beralih pada produk dengan ciri yang lebih spesifik atau layanan khusus menciptakan peluang diferensiasi produk yang signifikan terasa bagi konsumen. Harga produk tersebut tidak melulu tergantung pada biaya dan volume, melainkan pada:

    1. Mutu premium.
    2. Diferensiasi pada proses produksi dan/atau hasil produksi seperti organik, alami, atau buatan manusia.
    3. Komponen poduksi dengan nilai tambah seperti rasa, sudah diproses, sudah diseleksi, atau lainnya.

    Menurut Gupta (2009), beberapa atribut penting dari perusahaan diakui sebagai sumber atau determinan keunggulan kompetitif:

    1. Kelangkaan, nilai, ketidakmampuan ditiru, ketidakmampuan disubstitusi.
    2. Sumber daya potensil yang penting dalam hal finansil, fisik, hukum, manusia, organisasi, informasi, dan rasional.
    3. Kemampuan mengembangkan kompetensi inti yang superior dengan mengkombinasikan keahlian dan sumber daya.
    4. Serangkaian kapabilitas dinamis, kemampuan memiliki dan mengalokasikan serta meningkatkan (upgrade) sumber daya yang berbeda (distinctive).
    5. Hak kekayaan intelektual, rahasia dagang, basis data, budaya organisasi, dan lainnya.
    6. Kapabilitas etika.
    7. Reputasi perusahaann.
    8. Diversitas tempat kerja.
    9. Filantropi perusahaan (CSR).

    Menurut Ehmke (2008), beberapa strategi potensil bagi diferensiasi:

    1. Fitur dan manfaat produk. Beberapa ciri produk yang unik dan diinginkan meliputi gaya, kemasan (handling), rasa, komposisi bermutu, nyaman, metode produksi (alami atau organik, buatan tangan atau pabrik), sertifikasi, dan seterusnya.
    2. Lokasi.
    3. Staf.
    4. Prosedur kerja.
    5. Harga.
    6. Program insentif pelanggan.
    7. Garansi dan jaminan.
    8. Merek.
    9. Niat baik (goodwill).
    10. Nilai tambah produk/jasa.
    11. Perpanjangan atau ekstensi masa kerja.
    12. Lapisan tanah, gedung, lokasi, dan tata letak (landscape).
    13. Air, akses terhadap sumber daya (irigasi), dan tanah basah.
    14. Cuaca.
    15. Tanaman dan hewan.
    16. Organisasi dan aliansi.
    17. Pengalaman pelanggan.
    18. Mutu.

    Dalam perjalanannya, keunggulan kompetitif membutuhkan proses evaluasi yang dijalankan secara konsisten dan terus-menerus. Objek evaluasi mencakup sumber daya, tujuan usaha, cara masuk ke pasar dan diterima pasar, serta pesaing. Tujuan usaha adalah sesuatu yang harus bisa dicapai, spesifik, dan realistis.

    Keuntungan Keunggulan Komparatif

    Menurut Pearce dan Robinson (2007: 233), keberhasilan suatu usaha wujud karena adanya keunggulan relatif bila dibandingkan pesaingnya. Dua sumber utama keunggulan kompetitif adalah struktur biaya usaha dan kemampuannya mendiferensiasi usaha dari pesaingnya.

    Kepemilikan satu atau kedua keunggulan kompetitif biasanya menikmati profitabilitas diatas rata-rata dalam industrinya. Usaha yang tidak memiliki keunggulan kompetitif, salah satu atau keduanya, biasanya maksimal hanya menikmati keuntungan rata-rata industri atau dibawah rata-rata industri.[1]

    Bentuk keuntungan kepemilikan 2 sumber keunggulan komparatif pada satu waktu adalah tingkat profitabilitas yang paling tinggi dibanding pesaingnya dan secara rata-rata industri. Pemilihan strategi prioritas bertumpu pada tingkat keuntungan yang lebih superior dibanding pesaingnya. Di tingkat produk, pemilihan strategi usaha seharusnya berbasis pada aktivitas kompetensi inti dan rantai nilai yang bisa melestarikan kedua keunggulan kompetitif secara simultan.

    Kepemimpinan Biaya sebagai Keunggulan Kompetitif

    Menurut National Correctional Industries Association (2007), keunggulan kompetitif bisa diartikan sebagai satu kondisi dimana perusahaan bisa untung lebih banyak, lebih lama (long term), daripada pesaingnya. Keunggulan yang dimaksud adalah berupa kemampuan memenangkan usaha dan tetap membuat keuntungan. Di sisi lain, penurunan harga bukanlah praktek keunggulan biaya, melainkan mengurangi keuntungan.

    Dua jenis keunggulan kompetitif adalah kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Beberapa cara mendapatkan keunggulan biaya:

    1. Memberikan manfaat yang sama dengan pesaing lainnya pada harga yang sama, tetapi pada biaya yang lebih rendah. Di sisi lain, pengurangan biaya bisa berhasil bila persepsi nilai tidak berubah.
    2. Kumulasi biaya (seluruh aktivitas yang menciptakan nilai produk) lebig kecil dari pesaing.
    3. Struktur biaya lebih rendah yang dibuat dari awal (built-in).
    4. Pesaing tidak mudah menduplikasi.
    5. Bisa terkait dengan perlengkapan, bahan baku, jaringan (linkages), pembelajaran, operasi, lokasi, proses, distribusi, dan volume.

    Buruh murah merupakan keunggulan biaya terbesar. Pertumbuhan produktivitas (jumlah output yang lebih banyak per jam) telah membuat biaya buruh menempati porsi yang lebih kecil dari biaya produk. Rasio biaya buruh terhadap harga merupakan salah satu bentuk keunggulan kompetitif. Beberapa bentuk keunggulan kompetitif lainnya mencakup tahan lama, layanan, reputasi, fungsionalitas, dan kemudahan pembelian.

    Menurut Pearce dan Robinson (2007: 234-237), strategi biaya rendah merupakan strategi usaha yang mencari cara membangun keunggulan kompetitif jangka panjang dengan menekankan dan menyempurnakan aktivitas rantai nilai yang bisa dicapai dengan tingkat biaya secara substansil dibawah pesaingnya yang mana bisa disamakan pada basis kesinambungan. Hal ini bisa berdampak pada persaingan harga yang lebih rendah dari pesaingnya dan usahanya bisa tetap berjalan.

    Keberhasilan usaha berdasarkan kepemimpinan biaya mensyaratkan usaha yang mampu menyediakan produk atau jasa pada biaya lebih rendah dari yang dilakukan pesaingnya. Dan keunggulan biaya tersebut harus berkesinambungan. Beberapa keahlian dan sumber daya yang membidani kepemimpinan biaya:

    1. Kesinambungan investasi modal dan akses terhadap modal.
    2. Keahlian rekayasa proses.
    3. Pengawasan ketat pada kegiatan teknis inti atau buruh.
    4. Produk atau jasa yang dirancang demi kemudahan produksi atau penyampaian (delivery).
    5. Sistem distribusi berbiaya rendah.

    Berdasarkan keahlian dan sumber daya tersebut, suatu usaha harus bisa menyelesaikan satu atau lebih banyak aktivitas dalam aktivitas rantai nilainya (mendapatkan bahan baku, mengolahnya menjadi produk, memasarkan produk, dan mendistribusikan produk atau mendukung aktivitas) dengan sikap yang lebih cost-effective dari pada pesaingnya atau usaha tersebut harus bisa mengkonfigurasi-ulang rantai nilainya demi mencapai keunggulan biaya.

    Beberapa persyaratan organisasi guna mendukung dan memelihara aktivitas kepemimpinan biaya:

    1. Kontrol ketat atas biaya.
    2. Laporan kontrol yang rutin dan terinci.
    3. Berorientasi pada perbaikan yang kontinyu dan benchmarking.
    4. Terstrukturnya organisasi dan tanggung jawab.
    5. Insentif berbasis ketepatan pemenuhan target kuantitatif yang ketat.

    Bagan – 5.            Contoh-contoh cara usaha mencapai keunggulan kompetitif melalui kepemimpinan biaya.
    Sumber:                Michael Porter, On Competition, HBS Press, 1998; dalam John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., Strategic Management, hal.236.

    Beberapa aktivitas berbiaya rendah yang bisa dilestarikan dan memberikan satu atau beberapa keunggulan relatif terhadap kekuatan industri kunci seharusnya menjadi basis kunci bagi strategi kompetitif usaha, antara lain:

    1. Keunggulan biaya rendah yang mengurangi kesamaan tekanan penetapan harga dari pembeli.
    2. Keunggulan biaya rendah yang wujud dan berkesinambungan bisa mendorong pesaing ke wilayah lain, mengurangi persaingan harga.
    3. Pendatang baru, yang bersaing dalam hal harga dan tanpa pengalaman untuk mereplikasi setiap keunggulan biaya, harus berhadapan pemimpin biaya yang sudah mapan.
    4. Keunggulan biaya rendah seharusnya mengurangi daya tarik produk pengganti.
    5. Marjin yang lebih tinggi membolehkan produsen berbiaya rendah menahan kenaikan biaya pemasok dan sering mendapatkan kesetiaan pemasok sepanjang waktu.
    6. Banyak aktivitas yang menghemat biaya mudah diduplikasi.
    7. Kepemimpinan biaya eksklusif bisa menjadi perangkap.
    8. Pemotongan biaya yang obsesif bisa mengecilkan keunggulan kompetitif lainnya yang melibatkan atribut kunci daripada produk.
    9. Perbedaan biaya sering menurun sepanjang waktu.

    Diferensiasi sebagai Keunggulan Kompetitif

    Keunggulan diferensiasi wujud ketika manfaat yang diberikan lebih besar dari pesaingnya. Dengan manfaat yang lebih besar, produsen bisa memberikan harga yang lebih tinggi. Dalam prosesnya, diferensiasi merupakan proses menciptakan perbedaan di benak konsumen, antara satu produsen dengan pesaing lainnya.

    Beberapa bentuk diferensiasi yang dirasakan konsumen mencakup rasa yang lebih baik, menciptakan kesan lebih muda, memberikan jaminan yang lebih baik. Kesemua produk tersebut berpotensi menurunkan biaya dalam jangka lebih panjang. Keunggulan diferensiasi bisa bekerja bila konsumen mempercayai adanya diferensiasi atau tahu kenyataannya. Mengklaim adanya diferensiasi tidak membuatnya jadi nyata.

    Semakin tinggi tingkat diferensiasi yang dilakukan, semakin jauh persaingan dalam bentuk harga. Konsumen hanya akan menerima informasi yang mereka sudah tahu atau percaya. Produk atau perusahaan anda sudah menempati ruang dalam pikirran konsumen.

    Menurut Pearce dan Robinson (2007: 237-239), diferensiasi merupakan strategi usaha yang mencari cara membangun keunggulan kompetitif dengan produk atau jasanya dengan menjadikannya ‘berbeda’ dari produk saingannya berdasarkan fitur, kinerja, dan faktor lain yang tidak langsung berhubungan dengan biaya dan harga. Perbedaan hanya satu yang susah untuk diciptakan dan/atau sukar dikopi atau diimitasi.

    Strategi diferensiasi mensyaratkan usaha yang memiliki keunggulan kompetitif yang membisakan usaha menyediakan pembeli sesuatu yang unik bernilai. Strategi diferensiasi yang berhasil membisakan usaha menyediakan produk atau jasa yang dipersepsikan bernilai lebih tinggi bagi pembeli pada ‘biaya yang berbeda’ dibawah ‘premi nilai’bagi pembeli.

    Dengan kata lain, pembeli merasakan tambahan biaya saat membeli produk atau jasa yang dinilai lebih rendah nilainya dari produk atau jasa bila dibandingkan dengan berbagai pilihan alternatif lainnya. Diferensiasi biasanya timbul dari satu atau banyak aktivitas dalam rantai nilai yang menciptakan nilai unik dan penting bagi pembeli.

    Satu usaha dapat melakukan diferensiasi dengan menunjukkan kinerja aktivitas nilai yang ada atau mengkonfigurasi-ulang dengan cara yang unik. Dan kesinambungan diferensiasi tergantung dua hal, yakni kelanjutan persepsi nilai yang tinggi di mata pembeli dan kurangnya imitasi dari pesaingnya.

    Beberapa keahlian dan sumber daya kunci guna membangun strategi berbasis diferensiasi melalui penciptaan basis keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan mendasar, antara lain:

    1. Kemampuan pemasaran yang kuat.
    2. Rekayasa produk.
    3. Bakat dan kemampuan kreatif.
    4. Kemampuan yang kuat dalam riset dasar.
    5. Reputasi perusahaan dalam hal kepemimpinan mutu dan teknis.
    6. Tradisi yang panjang di industri atau kombinasi yang unik pada keahlian dari usaha lain.
    7. Kerjasama yang kuat dari saluran (pemasaran).
    8. Kerjasama yang kuat dari pemasok komponen utama dari produk atau jasa.

    Bagan – 6.            Contoh-contoh cara suatu usaha (terhadap aktivitas rantai nilai) mencapai keunggulan kompetitif melalui diferensiasi.
    Sumber:                Michael Porter, On Competition, HBS Press, 1998; dalam John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., Strategic Management, hal.238.Beberapa persyaratan organisasi guna mendukung dan memelihara aktivitas aktivitas diferensiasi:

    1. Koordinasi yang kuat antara fungsi-fungsi litbang, pengembangan produk, dan pemasaran.
    2. Pengukuran dan insentif subjektif, daripada pengukuran kuantitatif.
    3. Berbagai fasilitas guna menarik buruh berkeahlian tinggi, ilmuwan, dan orang kreatif.
    4. Tradisi kedekatan terhadap pelanggan kunci.
    5. Beberapa personil yang ahli di bidang penjualan dan operasi, teknis dan pemasaran.

    Beberapa aktivitas, yang menyediakan satu atau lebih banyak peluang relatif terhadap kekuatan-kekuatan industri yang pokok, seharusnya menjadi basis aspek diferensiasi dari strategi usaha yang kompetitif:

    1. Rivalry is reduced when a business successfully differentiates itself.
    2. Buyers are less sensitive to prices for effectively differentiated products.
    3. Brand loyalty is hard for new entrants to overcome.

    Managers examining differentiation-based advantages must take potential risks into account as they commit their business to these advantages. Some of the more common ways risks arise are the followings:

    1. Imitation narrows perceived differentiation, rendering differentiation meaningless.
    2. Technological changes that nullify past investments or learning.
    3. The cost difference between low-cost competitors and the differentiated business becomes too great for differentiation to hold brand loyalty.

    Kecepatan sebagai Keunggulan Kompetitif

    Speed-based strategies, or rapid responses to customer requests or market and technological changes, have become a major source of competitive advantage for numerous firms in today’s intensely competitive global economy. Speed is certainly a form of differentiation, but it is more than that. Speed involves:

    1. the availability of a rapid response to a customer by providing current products quicker,
    2. accelerating new-product development or improvement,
    3. quickly adjusting production processes, and
    4. making decisions quickly.

    While low cost and differentiation may provide important competitive advantages, managers in tomorrow’s successful companies will base their strategies on creating speed-based competitive advantages.

    This strategy has been adopted widely by Welch as he transformed a fading GE into one of Wall Street’s best performers over the past 25 years. Below are his words in A CEO Who Can’t Be Cloned, BusinessWeek, 17.09.2001:

    Speed is really the driving force that everyone is after. Faster products, faster product cycles to market. Better response time to customers … Satisfying customers, getting faster communications, moving with more agility, all these things are easier when one is small. And these are all characteristics one needs in a fast-moving global environment.

    Speed-based strategies are business strategies built around functional capabilities and activities that allow the company to meet customer needs directly or indirectly more rapidly than its main competitors.

    Speed-based competitive advantages can be created around several activities:

    1. Customer responsiveness.
    2. Product development cycles.
    3. Product or service improvements.
    4. Speed in delivery or distribution.
    5. Information sharing and technology.

    Some required skills and resources to foster speed:

    1. Process engineering skills.
    2. Excellent inbound and outbound logistics.
    3. Technical people in sales and customer service.
    4. High levels of automation.
    5. Corporate reputation for quality or technical leadership.
    6. Flexible manufacturing capabilities.
    7. Strong downstream partners.
    8. Strong cooperation from suppliers of major components of the product or service.

    Some organisational requirements to support and sustain rapid response activities:

    1. Strong coordination among functions in R&D, product development, and marketing.
    2. Major emphasis on customer satisfaction in incentive programs.
    3. Strong delegation to operating personnel.
    4. Tradition of closeness to key customers.
    5. Some personnel skilled in sales and operations – technical and marketing.
    6. Empowered customer service personnel.

    These rapid response capabilities create competitive advantages in several ways:

    1. They create a way to lessen rivalry because they had availability of something that a rival may not have.
    2. It can allow the business to charge buyers more, engender loyalty, or otherwise enhance the business’s position relative to its buyers.
    3. Particularly where impressive customer response is involved, businesses can generate supplier cooperation and concessions because their business ultimately benefits from increased revenue.
    4. Finally, substitute products and new entrants find themselves trying to keep up with the rapid changes rather than introducing them.

    While the notion of speed-based competitive advantage is exciting, it has risks managers must consider:

    1. First, speeding up activities that haven’t been conducted in a fashion that prioritises rapid responses should only be done after considerable attention to training, reorganisation, and/or reengineering.
    2. Second, some industries –stable, mature ones that have very minimal levels of change– may not offer much advantage to the firm that introduces some forms of rapid response. Customers in such settings may prefer the slower pace or the lower costs currently available, or they may have long time frames in purchasing such that speed is not that important to them.

    Skala Kecil dan Fokus terhadap Pasar sebagai Keunggulan Kompetitif

    Market focus is a generic strategy that applies a differentiation strategy approach, or a low-cost strategy approach, or a combination – and does solely in a narrow (or ‘focused’) market niche rather trying to do so across the broader market. The narrow focus may be geographically defined or defined by product type features, or target customer type, or some combination of these.

    Small companies, at least the better ones, usually thrive because they serve narrow market niches. This is usually called market focus, the extent to which a business concentrates on a narrowly defined market. It usually is differentiating the product and its sales force, achieving low costs in promotion and delivery, and making rapid, immediate response to any owner request its normal practice.

    Some capabilities were created, along with resources, and value chain activities that achieved differentiation, low-costm and rapid response competitive advantages within the niche market that would be hard for other firms, particularly mass market-oriented firms, to replicate.

    Focus lets a business ‘learn’ its target customers –their needs, special considerations they want accommodated– and establish personal relationships in ways that ‘differentiate’ the smaller firm or make it more valuable to the target customer. Low costs can also be achieved, filling niche needs on a buyer’s operations that larger rivals either do not want to bother with or cannot do as cost effectively.

    Cost advantage often centers around the high level of customised service the focused, smaller business can provide. And perhaps the greatest competitive weapon that can arise is rapid response. With enhanced knowledge of its customers and intricacies of their operations, the small, focused company builds up organisational knowledge about timing-sensitive ways to work with a customer. Often the needs of that narrow set of customers represent a large part of the small, focused business’s revenues.

    The risk of focus is that you attract major competitors who have waited for your business to prove the market. Likewise, the publicly traded companies built around focus strategies become takeover targets for large firms seeking to fill out a product portfolio. And perhaps the greatest risk of all is slipping into the illusion that it is focus itself, and not some special form of low cost, differentiation, or rapid response, that is creating the business’s success.

    Managers evaluating opportunities to build competitive advantage should link strategies to resources, capabilitiesm and value chain activities that exploit low cost, differentiation, and rapid response competitive advantages. When advantageous, they should consider ways to use focus to leverage these advantages.

    One way business managers can enhance their likelihood of identifying these opportunities is to consider several different ‘generic’ industry environments from the perspective of the typical value chain activities most often linked to sustained competitive advantages in those unique industry situations.

    Pilihan Strategis Meraih Keunggulan Kompetitif menurut Tahapan Evolusi Industri

    1. Industri yang sedang tumbuh (emerging).
    2. Industri yang sedang berkembang (growing).
    3. Industri yang sudah dewasa (mature).
    4. Industri yang sedang menurun (declining).
    5. Industri yang terfragmen.
    6. Industri yang mendunia.
    7. Pemilihan berdasarkan matriks.
    8. Pemilihan berdasarkan cluster.
    9. Pemilihan antara diversifikasi atau integrasi.

    [1] Hasil dua studi empiris memperlihatkan kecenderungan tersebut, yakni:

    1. R.B. Robinson dan J.A. Pearce, “Planned Patterns of Strategic Behavior and Their Relationship to Business Unit Performance,” Strategic Management Journal, 9, No.1, 1988, hal.43-60.
    2. G.G. Dess dan G.T. Lumpkin, Emerging Issues in Strategy Process Research, dalam Handbook of Strategic Management, M.A. Hitt, R.E. Freeman, dan J.S. Harrison (eds), Blackwell, Oxford, 2001, hal.3-34.
     
  • Virtual Chitchatting 11:41 PM on 2011/04/09 Permalink  

    Indonesian Citibank is under fire 

    My comment:

    Siapa menabur angin, dia akan menuai badai.

    Siapa yang memulai bisnis kartu kredit di Indonesia? Siapa yang memulai bisnis outsourced debt collecting company? Siapa yang memulai gold client membershipness?

    Prestis tinggi dan segala atributnya membuat citibank, secara internal, kedodoran atau corrupted inside. pernah ngambil duit bergepok-gepok dari citibank? pasti ada duit kurang seratus ribu-dua ratus ribus. dari sekian milyar rupiah, tentu tidak berasa bagi penarik duit. dampaknya …. bagi teller penerima duit dari citibank, dia harus nombokin. begitulah jahatnya citibank dan karyawannya.

    Sumber: inilah.com, http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1393982/bi-internal-citibank-bermasalah

    BI: Internal Citibank Bermasalah

    Oleh: Tio Sukanto
    Ekonomi – Rabu, 6 April 2011 | 16:41 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution memastikan internal kontrol Citibank bermasalah, terkait kasus yang menimpa Citibank belakangan ini.

    Beberapa masalah internal tersebut di antaranya tidak bekerjanya supervisi atasan, tidak adanya rotasi karyawan, kontrol utang yang tidak sesuai prosedur dan tidak bekerjanya proses informasi kepada nasabah. “Saya kira itulah yang mendasari kenapa peristiwa ini bisa terjadi,” ungkap Darmin, saat rapat kerja dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4).

    Terkait kasus ini Bank Indonesia (BI) telah mengambil tindakan dengan memanggil manajemen citibank, agar segera melakukan pembinan kepada bank untuk menyelesaikan masalah. “BI telah supervisor action, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap chief country officer agar mereka menyampaikan surat pembinaan kepada bank untuk menyelesaikan masalah ini tanpa merugikan nasabah,” beber dia. [cms]

    Sumber: Republika.co.id, http://id.berita.yahoo.com/bi-tegur-bank-yang-gunakan-debt-collector-20110401-031624-309.html

    BI Tegur Bank yang Gunakan Debt Collector

    Republika – Jum, 1 Apr 2011 17.16 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegur sejumlah bank dan penerbit kartu kredit yang menggunakan jasa debt collector saat menagih tunggakan kredit. BI belum bisa mengatur atau menetapkan kode etik untuk mengawal kegiatan operasional penagihan tunggakan oleh debt collector.

    Deputi Gubernur BI, Budi Rochadi menyatakan, BI sudah mengumpulkan para penerbit kartu kredit dan industri perbankan. “Kamis sudah panggil mereka hari ini dan sudah kita imbau untuk tidak lagi menggunakan jasa debt collector,” ujarnya, Jumat (1/4).

    BI pun mengimbau agar para penagih tidak menggunakan tindakan kriminal saat melakukan penagihan. “Kekerasan dan teror itu tidak boleh, jika ada maka itu tindak kriminal,” tuturnya.

    Sebelumnya, seorang nasabah kartu kredit Citibank yang juga Sekjen Partai Persatuan Bangsa, Irzen Octa, meninggal di depan kantor bank itu. Ia datang untuk menyelesaikan utang kartu kreditnya.

    Polisi menemukan jejak kekerasan dalam kematiannya. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Gatot Edy Purnomo, mengatakan hal itu terungkap dari hasil visum sementara. “Ada memar di kelopak mata,” kata dia di Mapolres Jakarta Selatan, Jumat (1/4).

    Irzen diduga dianaiaya oleh dua orang debt collector dan seorang karyawan bank yang kini dijadikan tersangka.

    Sumber: Kompas, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/08/21200125/Penerbitan.CC.Citibank.Dibekukan

    Penerbitan CC Citibank Dibekukan

    Ester Meryana | Inggried | Jumat, 8 April 2011 | 21:20 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Desakan Komisi XI DPR untuk membekukan penerbitan kartu kredit Citibank yang baru sebagai salah satu hasil keputusan rapat, telah dilakukan oleh Bank Indonesia.

    “Apa yang disarankan atau direkomendasikan oleh DPR ini, sebagian sudah dilakukan. Misalnya, pembekuan (penerbitan) kartu kredit, mulai kemarin sebenarnya,” jelas Deputi Gubernur Senior BI Budi Rohadi, usai pembacaan kesimpulan oleh pimpinan Rapat Achsanul Qosasi, di DPR, Jumat ( 8/4/2011 ).

    Pembekuan penerbitan kartu kredit ini merupakan salah satu dari 12 poin kesimpulan yang dihasilkan oleh Komisi XI, yang untuk ini telah dibentuk tim perumus, yang terdiri dari Maruarar Sirait, Meutia Hafid, Andi Timo Pangeran, dan Maiasakh Johan.

    Sebelumnya, BI telah memberhentikan sementara penambahan nasabah Citi Gold oleh Citibank.

    Dalam kesimpulannya, DPR juga mendesak BI untuk mencabut, merevisi, dan menyempurnakan PBI No. 11/11 /PBI/ 2009 , dan SE No. 11/10 /DSAP, mengenai tata cara pelaksanaan penagihan atas tunggakan yang diragukan dan macet kepada pihak ketiga.

    Namun, terkait pencabutan tersebut, Budi menyatakan peraturan itu belum dan tidak akan dicabut. “Enggak, enggak dicabut, itu bagus kok dicabut,” jelas Budi.

    Selain itu, Komisi XI akan melakukan revisi terhadap UU tentang Perbankan dan UU tentang Bank Indonesia pada masa sidang IV mendatang.

    Secara keseluruhan, Komisi XI menyatakan kekecewaan atas ketidakpatuhan dan kelalaian Citibank terhadap instruksi BI. Komisi XI juga menilai BI tidak tegas dalam melakukan pengawasan.

    Baik BI maupun Citibank NA Indonesia diminta melapor pelaksanaan keputusan ini kepada Komisi XI, dalam waktu satu bulan sejak keputusan dikeluarkan. Keputusan ini juga akan diteruskan kepada Presiden RI, Duta Besar AS untuk Indonesia, hingga pimpinan Kantor Pusat Citibank di AS.

    Sumber: inilah.com, http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1393962/bi-larang-citibank-jual-citigold

    BI Larang Citibank Jual Citigold

    Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution – inilah.com/Agus Priatna
    Oleh: Mardiyah Nugrahani
    Ekonomi – Rabu, 6 April 2011 | 16:35 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyatakan secara tegas melarang pihak Citibank menambah nasabah baru untuk layanan Ciiygold sampai kasus pembobolan dana nasabah Citibank oleh Malinda Dee selesai.

    “Secara tegas Bank Indonesia melarang pihak Citibank untuk menambah nasabah baru di layanan Citigold sampai proses penyelidikan kasus Malinda selesai” katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Rabu (6/4).

    Menurutnya, larangan yang dimaksudkan tersebut sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi kasus pembobolan seperti yang dilakukan oleh mantan Relationship Manager Citigold Malinda Dee. “Kami (Bank Indonesia) telah melakukan pemanggilan Country Chief Officer atau (CCO) dan pejabat yang terkait untuk menyampaikan surat pembinaan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin tanpa merugikan nasabah, serta langkah perbaikan internal kontrol yakni dengan menghentikan nasabah baru untuk produk Citygold,” papar Darmin.

    Darmin menambahkan,untuk kasus pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Malinda Dee dipicu oleh lemahnya pengawasan internal pihak bank serta kurangnya pengawasan ketat dari dari para petinggi di lingkup internal tersebut. “Hal ini terjadi karena tidak adanya rotasi apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan, oleh sebabnya kontrol bagi para kayawan tidak sesuai dengan prosedur maka peluang pembobolan pun semakin terbuka,” katanya.

    Ia menambahkan tersedianya formulir atau blanko kosong yang memberikan kesempatan untuk menggunakannya.

    Proses penghentian nasabah baru untuk layanan Citigold ini akan dilakukan sampai proses penyelidikan dari Bank Indonesia selesai. Hal ini merupakan dampak dari kasus pembobolan dana nasabah Citibank yang dilakukan oleh mantan relation manager yang belakangan menggegerkan masyarakat. [cms]

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/0311194/dpr.minta.penagih.utang.sebaiknya.karyawan.bank

    PERBANKAN

    DPR Minta Penagih Utang Sebaiknya Karyawan Bank

    Jakarta, Kompas – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan agar penagih utang tak lagi ditangani oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kontrak lepas. Penagih utang sebaiknya karyawan perbankan di bawah manajemen bank yang bersangkutan.

    ”Dengan posisi demikian, kalau nasabah dirugikan, bisa menuntut balik. Kalau sekarang kan tidak bisa karena ada di bawah perusahaan outsourcing (tenaga kontrak lepas),” ujar Ketua Komisi XI Emir Moeis (Fraksi PDI-P) di Jakarta, Kamis (7/4).

    Menurut Emir, Bank Indonesia harus mengubah Peraturan Bank Indonesia ataupun Surat Edaran Bank Indonesia yang memperbolehkan penggunaan pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit. PBI Nomor 11/11/2009 dan SE Nomor 11/10/DASP tahun 2009 menyebutkan, penagihan menggunakan pihak ketiga hanya bisa dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.

    Komisi XI juga menyebutkan agar Citibank dijatuhi sanksi tegas apabila hasil penyidikan kepolisian membuktikan adanya kesalahan atau pidana yang mengakibatkan tewasnya Irzen Octa. Kepada kepolisian, Komisi XI meminta agar perkara tewasnya Irzen disidik hingga tuntas. Bahkan, apabila ada dugaan keterkaitan manajemen Citibank juga harus ditelusuri hingga tuntas.

    Ketua Komisi Penanganan Pengaduan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Gunarto di Jakarta, Kamis, juga mendesak BI untuk melarang perbankan menggunakan jasa penagih utang. Larangan diberlakukan sampai ada undang-undang yang secara khusus mengatur jasa penagih utang.

    Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah menjelaskan, BI akan mengaudit manajemen kartu kredit Citibank. Namun, soal rekomendasi Komisi XI, Difi menolak berkomentar. Ia beralasan, BI akan menunggu lebih dulu rekomendasi secara tertulis.

    Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia Ditta Amahorseya, melalui surat elektronik, membenarkan, pihaknya sudah menerima surat BI untuk menghentikan sementara penambahan nasabah baru kartu kredit.

    (IDR/ENY)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/02330265/polisi.periksa.manajemen.bank

    Polisi Periksa Manajemen Bank

    Jakarta, Kompas – Polisi mulai intensif memeriksa manajemen Citibank dalam kasus tewasnya Irzen Octa (50). Kendati saat ini masih berstatus sebagai saksi, tidak tertutup kemungkinan manajemen Citibank bisa berubah menjadi tersangka.

    ”Sikap polisi tidak berubah. Kalau dalam pengembangan penyelidikan ternyata manajemen Citibank terlibat, mereka bisa jadi tersangka,” kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman, Kamis (7/4).

    Irzen tewas di ruang negosiasi Kantor Citibank Cabang Menara Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Mampang Prapatan, 29 Maret lalu, saat mengurus tagihan kartu kreditnya yang membengkak dan bernegosiasi dengan penagih utang Citibank.

    Menurut Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Aswin, sudah ada sembilan saksi yang diperiksa, termasuk manajemen Citibank, seperti accounting, supervisor collection direct staff, dan karyawan direct staff.

    Adapun hasil visum, menurut Sutarman, belum menyebutkan penyebab kematian Irzen. ”Akan ada visum lanjutan dan penjelasan pakar yang membantu polisi menjelaskan penyebab kematian korban,” ujarnya.

    Kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan mengajukan permohonan pengujian laboratorium lanjutan tersebut. ”Laporan pemeriksaan jasad yang ada sekarang merupakan laporan pemeriksaan sementara. Untuk menentukan penyebab pasti meninggalnya korban, dokter forensik merekomendasikan dilakukan uji laboratorium,” kata Aswin.

    Hasil laporan pemeriksaan sementara jenazah Irzen tertanggal 29 Maret 2011, antara lain, menyebutkan, terdapat luka lecet pada sekat hidung bagian luar, pendarahan di bawah selaput keras otak, dan memar di batang otak serta keluar darah pada lubang hidung.

    Pengacara keluarga Irzen, Ficky Fiher Achmad dari Kantor Pengacara OC Kaligis, terus mengawal penyelidikan kasus ini. ”Jangan sampai hasil final pemeriksaan kontradiktif dengan hasil laporan sementara. Di laporan sementara jelas tertulis luka lecet di hidung akibat kekerasan benda tumpul,” tuturnya.

    Menurut Ficky, pihaknya juga akan mengirim surat kepada Kepala Polda Metro Jaya dan Kepala Polri agar segera menahan tersangka B. Alasannya, saat ini Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan empat tersangka, yaitu A, D, H, dan B. Namun, B belum ditahan.

    Ia juga akan menuntut Citibank bertanggung jawab karena korban merupakan nasabah Citibank dan meninggal di kantor Citibank saat memenuhi panggilan bank tersebut.

    Metode forensik

    Guru Besar Ilmu Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Herkutanto secara umum menjelaskan, ketika seseorang meninggal secara mendadak dan tidak diharapkan, akan dicari penyebab di tiga sistem utama tubuh, yaitu sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pernapasan, serta sistem susunan saraf pusat. Lalu, dicek apakah ada rudapaksa (trauma) atau akibat penyakit.

    Pada seseorang yang meninggal karena pembuluh darah otaknya pecah, akan diperiksa apakah hal itu disebabkan penyakit atau dibuat pecah. Pembuluh darah bisa dibuat pecah oleh kekerasan, tetapi harus dengan kekuatan besar karena pembuluh darah otak dilindungi berlapis.

    Pecahnya pembuluh darah secara spontan tanpa kekerasan bisa akibat dinding pembuluh darah tipis (aneurisma) atau tekanan darah yang membesar mendadak. Tekanan darah dapat meningkat mendadak jika orang merasakan situasi bahaya atau tekanan psikis yang menimbulkan reaksi melawan atau menghindar. ”Situasi seperti ini pada orang-orang tertentu yang sudah memiliki riwayat penyakit bisa menimbulkan pecahnya pembuluh darah,” kata Herkutanto.

    (NEL/WIN/ATK)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/02492287/tajuk.rencana

    TAJUK RENCANA

    Tercorengnya Citra Perbankan

    Beberapa hari ini perhatian masyarakat tersita oleh heboh kasus Citibank. Dua kasus serius membelit bank asal Amerika Serikat ini.

    Kasus pertama adalah tewasnya salah satu nasabah kartu kredit Citibank yang diduga dianiaya penagih utang di kantor collection Citibank. Kasus ini menyangkut tindak pidana karena menyebabkan melayangnya nyawa seseorang. Kasus kedua, pembobolan dana nasabah oleh Senior Relationship Manager Citibank, MD. Belakangan, kuat dugaan kasus ini mengarah ke kejahatan pencucian uang.

    Kasus ini beriringan dengan terungkapnya sejumlah kasus pembobolan bank BUMN—Bank Mandiri, BRI, dan BNI—yang di antaranya juga melibatkan orang dalam di level pejabat tinggi yang terjadi beberapa tahun lalu.

    Saat ini ada kekhawatiran, kasus MD ini hanya akan bermuara pada penyelesaian di ranah perdata dan akan ada upaya untuk menutupi karena sudah menyangkut mereka, yang dalam istilah kepolisian, ”nasabah kakap, yakni para bos dan pejabat tinggi”. Jika ini yang terjadi, hukum sudah diperjualbelikan, tak akan ada efek jera, serta kian merusak citra perbankan dan kepercayaan masyarakat.

    Sangat mencurigakan, dari puluhan miliar rupiah yang diduga dicuri MD, bagaimana mungkin tak ada seorang pun yang melapor sebagai korban jika bukan karena memang mereka tak ingin identitasnya terkuak, termasuk juga jumlah simpanan mereka dan asal-usul uang tersebut?

    Kasus ini memunculkan pertanyaan di masyarakat. Bagaimana mungkin bank sekaliber Citibank tak mampu mengendus praktik kejahatan oleh pegawainya yang sudah berlangsung tahunan dan melibatkan nilai uang yang sangat besar. Begitu burukkah mekanisme kontrol internal bank-bank itu dan pengawasan BI? Kurang ketat apa regulasi perbankan kita? Jika lebih karena faktor manusia, bagaimana masyarakat bisa diyakinkan dana yang dipercayakan ke bank aman?

    Dalam kasus kartu kredit, mungkin saja benar pernyataan BI, ada kekurangpahaman nasabah soal kartu kredit. Persoalannya, kenapa BI sebagai otoritas membiarkan praktik-praktik bank penerbit kartu kredit yang mengelabui nasabah yang tak paham soal kartu kredit?

    Lebih-lebih, ada kesan tutup mata atau kurang tegasnya BI, Perbanas, atau asosiasi penerbit kartu kredit terkait penagihan, terutama yang melibatkan penagih utang dan penggunaan teror, intimidasi, bahkan kekerasan yang berujung pada kematian nasabah pemegang kartu.

    Keluhan soal kekerasan dan intimidasi sangat banyak, tetapi tak pernah terdengar ada tindakan atau upaya penertiban terhadap bank, penerbit kartu kredit, atau pihak penagih utang itu sendiri, sampai akhirnya terjadi tragedi seperti ini. Sangat disesalkan praktik-praktik kekerasan dibiarkan begitu marak menguasai perbankan kita.

    Tak kalah penting, jangan sampai perbankan jadi tempat persembunyian hasil kejahatan dan hasil merampok uang negara. Jika terbukti ada pencucian uang, harus ada ketegasan terhadap pengelola bank, termasuk bank asing.

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/02291915/malinda.dijerat.dengan.pasal.pencucian.uang

    PEMBOBOLAN BANK

    Malinda Dijerat dengan Pasal Pencucian Uang

    Jakarta, Kompas – Mantan Senior Relationship Manager Citibank Inong Malinda Dee ternyata tak cuma diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan. Ia juga dijerat dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Kepastian Malinda diduga terlibat dua tindak pidana itu tertuang dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Dalam SPDP disebutkan, Malinda menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 49 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad, Kamis (7/4) di Jakarta, SPDP untuk Malinda itu tertanggal 25 Maret 2011. Namun, Kejagung baru menerimanya dari Polri pada 4 April 2011.

    Dalam kasus Malinda, menurut Noor, kejaksaan menunggu hasil penyidikan polisi. Jika lengkap, kejaksaan akan melimpahkannya ke pengadilan.

    Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Kamis, menyatakan, kepolisian merencanakan menelusuri data nasabah Citibank yang ditangani Malinda dalam dugaan penggelapan dan pencucian uang dana nasabah. Namun, penyidik masih fokus menelusuri aliran dana dari tiga nasabah Citibank yang diduga dipindahkan tersangka.

    ”Kami berkoordinasi dengan Citibank. Data itu ada di Citibank. Yang kami perlukan mudah-mudahan diberikan,” katanya.

    Namun, Kamis, polisi menunda rekonstruksi terkait prosedur transfer dana nasabah Citibank di Badan Reserse Kriminal Polri. Rekonstruksi itu dilakukan untuk melihat dugaan penyimpangan pentransferan dana yang dilakukan tersangka. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan terhadap kepala teller berinisial N.

    Seorang nasabah Citigold private banking, yang juga klien Malinda dan tak ingin disebutkan namanya, mengakui, kemungkinan terjadinya pembobolan dana nasabah dan pencucian uang dalam praktik private banking memang besar. Nasabah private banking memercayai customer relations dari bank yang membantunya sehingga bisa mengalihkan dana karena sejumlah formulir sudah ditandatangani nasabah.

    Nasabah Citigold itu mengakui pula, customer relations pernah menawarkan produk investasi yang tak sepenuhnya terkait dengan bank. ”Ditawarkan pula produk Citibank di Asia Pasifik, terutama produk investasi dari Citibank Singapura,” katanya.

    Rekomendasi DPR

    Secara terpisah, Komisi XI DPR dalam rekomendasinya, seperti disampaikan Ketua Komisi XI Emir Moeis, Kamis di Jakarta, meminta Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengevaluasi kinerja Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Halim Alamsyah dan pengawasan BI. Evaluasi itu terkait kasus pembobolan bank yang terjadi di Citibank yang seharusnya menjadi perhatian pengawasan BI.

    ”Rekomendasi ini mengikat. Jika tidak dijalankan, kami bisa menegur BI,” kata Emir. Komisi XI DPR telah memanggil Citibank, BI, dan Polri dalam rapat kerja pada Selasa-Rabu lalu. Dalam raker, sejumlah anggota Komisi XI DPR mempertanyakan pengawasan BI sehingga dugaan pembobolan dana nasabah Citibank oleh Malinda bisa terjadi.

    Menurut Emir, Komisi XI belum bisa memberikan banyak rekomendasi terkait kasus pembobolan dana nasabah karena masih menunggu hasil penyidikan Polri dan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. ”Kami meminta polisi menjalankan penyidikan dahulu, terutama untuk melihat ada atau tidak kemungkinan pencucian uang dalam kasus ini,” ujarnya.

    Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah mengatakan, BI menghentikan penghimpunan nasabah baru Citigold, layanan nasabah kelas premium Citibank. Meskipun demikian, layanan untuk nasabah lama tetap dibuka.

    Menurut Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia Ditta Amahorseya, Citibank menerima surat dari BI untuk menghentikan sementara penambahan nasabah baru Citigold.

    Presiden Direktur PT Sarwahita Global Management (SGM) Andrea Peresthu menjelaskan, Malinda pernah jadi pemegang 20 persen saham perusahaan itu. Namun, sejak 1 Februari 2011 Malinda mengundurkan diri.

    Andrea menambahkan, Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Rio Mendung Thalieb juga menjadi pemegang saham PT SGM. PT SGM diduga menerima dana dari Malinda.

    (faj/fer/idr/tra)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/04111248/malinda.dan.mitos.perbankan

    Malinda dan Mitos Perbankan

    Christianto Wibisono

    Skandal penggelapan dana nasabah Citibank oleh Malinda Dee membuktikan bahwa mitos kejayaan dan profesionalisme Citibank rapuh.

    Terdapat keterkaitan tiga isu utama dunia: pencucian uang oleh para koruptor melalui perbankan global; eksploitasi dana haram—plus sebagian dana halal—nasabah oleh eksekutif perbankan yang dicemplungkan ke dalam kasino derivatif global yang tak aman; serta kegagalan pemerintah ataupun otoritas global mengarahkan dana perbankan untuk pembangunan sektor riil.

    Pembobolan Citibank oleh Malinda, penggelapan oleh Bernie Madoff, serta skandal spekulasi dan manipulasi valas Nick Leeson dan Dicky Iskandardinata yang membangkrutkan Barings dan Bank Duta harus kita pahami sebagai modus dan gejala universal.

    Sampai di mana otoritas moneter suatu negara-bangsa dan otoritas moneter global bisa membenahi penyakit ini dalam konteks yang lebih struktural untuk menciptakan arsitektur keuangan global yang bertanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi kebutuhan dunia akan pembangunan sektor riil? Perlu aliran dana guna meningkatkan kesejahteraan manusia secara lebih mangkus.

    Laba terbesar

    Anthony Sampson dalam buku The Money Lenders, mengutip pernyataan Walter Wriston, petinggi Citibank kurun 1970-an, menyatakan, keuntungan terbesar Citibank diraup dari cabang Jakarta. Ketika bank itu buka cabang pada 1967, modal setornya hanya 1 juta dollar AS. Modal itu pasti hanya dipakai untuk beli atau sewa kantor. Lalu, perusahaan AS yang berinvestasi di Indonesia menjadi nasabah, disusul oleh masyarakat perusahaan dan perorangan Indonesia. Nah, dengan modal reputasi dan kepercayaan terhadap Citibank itu, cabang Jakarta—satu satunya di Indonesia—jadi juara penyetor untung bagi Citibank global.

    Wartawan Vincent Lingga pernah mengeluh, tabungannya selama 30 tahun sebagai wartawan terkuras habis karena dibelikan produk keuangan Lehman Brothers yang dibiarkan bangkrut oleh Presiden Bush dan memicu krisis keuangan AS dan global pada 2008. Vincent membeli produk derivatif itu oleh bujukan pegawai Citibank. Bandingkan dengan Robert Tantular dan Bank Century yang menjual sekuritas Antaboga.

    Arsitektur keuangan global era 1980-an memang didominasi produk derivatif yang sangat tak terkait dengan sektor riil. Dana yang berputar triliunan dollar AS di rekening antarbank sedunia, milik pelbagai perusahaan dan nasabah kakap koruptor ataupun konglomerat sejati, sebagian besar justru tak pernah menyentuh sektor riil, seperti infrastruktur.

    Karena itulah Wapres AS Joseph Biden mengusulkan pembentukan Bank Infrastruktur AS karena prasarana jalan dan jembatan serta perkeretaapian di AS kumuh dan lamban seperti Dunia Ketiga.

    Direktur Pengelolaan IMF Dominique Strauss-Kahn, Selasa lalu di Washington DC, menyatakan bahwa perbankan dan sistem moneter dunia harus segera menggebrak sektor riil pembangunan infrastruktur serta kebutuhan pangan, energi, dan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Semua itu memerlukan kebijakan agar dana yang terhimpun pada sistem moneter global bisa dimanfaatkan dan diinvestasikan di sektor riil jangka menengah-panjang dan bukan sekadar dikonsumsi atau dispekulasikan dalam kasino derivatif global.

    Gertak sambal

    Anggota DPR dengan galak mengancam akan mencabut izin Citibank. Saya rasa tak semudah gertak sambal antarkoalisi atau partai sempalan. Soalnya, pemilik Citibank itu adalah konsorsium global yang melibatkan Pemerintah AS (36 persen), Pemerintah Singapura melalui BUMN GSIC (11,1 persen), Kuwait Investment Authority (6 persen), Abu Dhabi Investment Authority (4,9 persen), dan Kingdom Holding Company Arab Saudi pimpinan Pangeran Al Waleed bin Talal.

    Jadi, Citibank merupakan wajah perusahaan transnasional, multinasional, dan global yang tak didominasi satu kelompok pun. Ia konsorsium multilateral.

    Bagaimana menyelesaikan dan menghukum masalah Citibank ini? Praktik Malinda pasti bukan hanya terjadi di Citibank. Bisa terjadi di bank BUMN dan bank milik konglomerat kita. Jadi, otoritas moneter global, regional, dan nasional harus waspada, seperti kata Dominique Strauss- Kahn yang akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan di Perancis.

    Segala praktik campur aduk spekulasi dan manipulasi derivatif harus diawasi ketat oleh otoritas moneter. Akumulasi dana—baik halal maupun haram (dari aliran pencucian uang diktator dan koruptor)—sedunia seyogianya disalurkan bagi investasi sektor riil, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Mumpung ada dosa kolektif Obama, Al Waleed, dan Ho Ching (pemegang saham Citibank mewakili GSIC), usul pembentukan Bank Pembangunan Infrastruktur baik di AS oleh Wapres Biden maupun di Indonesia oleh Kadin bisa segera direalisasi. Pemerintah bisa bernegosiasi atas dasar terobosan pemikiran membangun arsitektur keuangan global yang bertanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi kualitas hidup manusia.

    Pengarahan dana perbankan dari sektor derivatif ke sektor riil harus digerakkan otoritas moneter global. Sekarang kesempatan bagi otoritas global dan G-20 memperlihatkan wibawa mengatasi praktik skandal model Leeson, Madoff, dan Malinda. Jika tidak, Malindagate bisa terulang di mana, kapan, dan oleh bank apa saja.

    KPK mesti turun tangan menelusuri rekening terkait Malinda sebab sebagian pasti ada unsur korupsinya. Hukum karma bagi koruptor yang rekeningnya digelapkan Malinda: Anda merampok dana negara dan rakyat, aparat penegak hukum mungkin tak bisa mengejar, tetapi Anda disikat Malinda. Itulah tangan siluman karma.

    Christianto Wibisono

    CEO Global Nexus Institute

     
  • Virtual Chitchatting 3:24 PM on 2011/02/21 Permalink
    Tags: public policy analysis, qualitative analysis,   

    Reliable and trustworthy quantitative and qualitative analysis provider in Indonesia 

    If you are looking for reliable and trustworthy quantitative and qualitative analysis for economics, businesses, industries, politics, social, culture, ideologies, religions,

    please contact Advanced Advocacy Plus by phones on +622132187118 and +628128056516, or by email to aapluz (a) yahoo.co.id

    Even the President of the Republic of Indonesia eventually and finally found out that his current allies in the government agencies, businesses, and industries are no more than bullshits; full of pro forma analysis, good on papers and commitment, but not worth to be exercised and implemented as well.

    His  public policy analysts are …

    Pemerintahan

    Presiden Kenyang dengan Pepesan Kosong

    Editor: Heru Margianto
    Senin, 21 Februari 2011 | 12:02 WIB

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

    BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajarannya membuat rencana induk atau master plan yang konkret dan memiliki sasaran yang jelas dilengkapi dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, rencana kerja yang jelas, jumlah investasi dan lapangan kerja yang dapat diserap, serta lainnya. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya implementasi pada penyusunan rencana induk.

    “Saya kenyang sekali mendengar banyaknya komitmen. Yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI. Luar biasa banyaknya pada 10 tahun belakangan ini. Semuanya pepesan kosong. Tidak jalan. Barangkali di daerah seperti itu juga. Tidak jalan seperti di DKI. Kita tidak mau di master plan hanya komitmen,” kata Presiden ketika membuka rapat kerja pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN) terkait dengan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025, Senin (21/2/2011) di Istana Bogor.

    Turut hadir pada rapat tersebut semua kepala daerah di Indonesia, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, para staf khusus Presiden, jajaran Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), unsur pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian, serta pejabat eselon satu terkait.

    Pada kesempatan tersebut, Presiden berharap nilai investasi pada proyek infrastruktur dan noninfrastruktur selama 10 tahun mendatang dapat mencapai 200 miliar dollar AS atau mencapai Rp 2.000 triliun. Investasi ini diharapkan datang dari BUMN, pihak swasta dalam negeri dan luar negeri, mitra negara sahabat, dan lainnya.

    Nilai sebesar tersebut diperlukan agar investasi benar-benar bermakna dan memiliki implikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan tenaga kerja. “Saya ingin BUMN menjadi pilar dan kontributor utama,” katanya.

    Dikatakan, BUMN harus pandai menjalankan bisnis yang memanfaatkan peluang serta tak mengandalkan BUMN. BUMN juga diminta tak serakah dalam menjalankan proyeknya. Jika tak mampu menjalankan keseluruhan proyek, BUMN dapat berbagi dengan pihak swasta.

    Kemudian rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dipaparkan. Menteri BUMN Mustafa Abubakar akan memberikan paparannya di bidang ekonomi. Setelah itu jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Indonesia memberikan paparan mereka.

    Selanjutnya, peserta rapat akan dibagi ke dalam tiga kelompok dan berdiskusi mengenai rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Keesokan harinya, setiap kelompok akan melakukan presentasi yang disusul sesi tanya-jawab.

    Seusai sesi tanya-jawab, Presiden akan diberi laporan mengenai hasil diskusi. Setelah mendengarkan hasil diskusi, Mustafa akan melaporkan komitmen BUMN dalam melakukan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia.

    Source: http://nasional.kompas.com/read/2011/02/21/12020120/Presiden.Kenyang.dengan.Pepesan.Kosong

     
  • Virtual Chitchatting 4:20 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: roman military rank   

    Bureaucracy and the Roman Army in Britain 

    Bureaucracy and the Roman Army

    During the Republican era, Rome’s military objectives were the defense of Rome and the expansion of Roman influence in the Mediterannean basin. The environment in which the army oeprated at this time was unstable, with powerful and civilized foes in North Africa and the Balkans. The variety of disciplined, clever, and unpredictable foes presented the Roman army with problems that were neither standard nor well-understood. That is, in its battles anything could happen –and it did- and the legions had to be ready for it.

    The Romany army developed an organizational structure to match its environmental and technological requirements. Each legion was made up of about 4200 men, and was organized according to functional specialties and individual skills. There were light infantry, who could be used as scouts, pickets, or even dismounted cavalry; heavy assault troops, the hastati; the pride of the army, the principes; and the reserves, staffed by aging veterans.

    The authority structure of the Republican legion had a lean and flat configuration. There were only three hierarchical levels: the consul on top; under him six tribunes; and on the battle line the centurions. As with every army from the beginning of time, there were also sergeants. This structure allowed power to be decentralized effectively.

    Finally, and perhaps most importantly, the Army of the Republic was a citizen army, made up of landowners. They were called up in a yearly levy, at which time they democratically elected their most important military leaders.

    The legions of the Republic may have been too successful. Their conquests were partly to blame for the bureaucratization of the army. Because of expansion, war had become big business with multinational flavoring. Protracted campaigns a long way from home became common. The environment was more stable. It consisted of clearly identified frontier areas to be pacified and maintained.

    Under these conditions, the legions adopted a more routine work-flow technology. The army was now trying to turn out a uniform product on a grand scale. It felt that it knew exactly what had to be done to handle its raw material: it had to oppose forces made up of rag-tag hordes of undisciplined, uncivilized barbarians. In this new army, functional specialties were soon done away with. Equipment, training, and tactical maneuvers were standardized. All infantry legionnaires now possessed the same few low-level skills which were, however, highly developed.

    At the dawn of the Empire, the army had grown from an average strength of 8 legions to 28 legions. Each legion was also enlarged by about 1000 troops. The authority structure was made taller, from three hierarchical levels to five. The elected consul gave way to a person appointed by the emperor. The second-in-command was an aristocratic tribune. The other tribunes were young politicians going the motions of military service as a step in their careers. They were assigned staff jobs –the army’s first purely bureaucratic job. A new, critical office was established: camp prefect. This was usually occupied by an older man, a veteran who had risen through the centurial (fighting) ranks. Centurions were no longer elected, but appointed by the emperor. Those of the first company was considered a member of upper management.

    Decision making in the Imperial Army was highly centralized and standardized. Apart from the invasion of (Roman) Britain (Britannia), the whole first centurion A.D. was dedicated to the dull, unimaginative task of consolidating frontiers. Generals and their commanders had few patent strategies and tactical options to choose from. This state of affairs was the dream come true of Weberian bureaucratic efficiency.

    Source: M.J. Gent, Theory X in Antiquity, or the Bureaucratization of the Roman Army, Business Horizons, Jan.-Feb. 1984, pp.53-54; an adaptation.

    Copyright 1984 by the Foundation for the School of Business of Indiana University.

    Used without prior permission, verbally, or in written, or anything else but to cite it from the source.

    Rewritten digitally from

    David D. van Fleet, Contemporary Management, Houghton Mifflin Coy, Boston, 1988, p.71-72.

    10.01.1996 – RT.

    Management in Antiquity

    Ancient Management

    International Focus 3.1: Bureaucracy and the Roman Army, p.71-72.


    Organization of the Roman Imperial Legion

    A full strength legion was officially made up of 6,000 men, but typically all legions were organized at under strength and generally consisted of approximately 5,300 fighting men including officers. It is difficult to determine whether non-combatants like field surgeons and clerks were included in the 5,300 or helped bring the total number of men up to the official 6,000.

    The basic structure of the army is as follows:

    1. Contubernium: (tent group) consisted of 8 men.
    2. Centuria: (century) was made up of 10 contubernium with a total of 80 men commanded by a centurion
    3. Cohorts: (cohort) included 6 centuriae or a total of 480 fighting men, not including officers. In addition the first cohort was double strength but with only 5 centuriae instead of the normal 6.
    4. Legio: (Legion) consisted of 10 cohorts.

    Additionally each Legion had a 120 man Alae (cavalry unit) called the Eques Legionis permanently attached to it possibly to be used as scouts and messengers.

    Therefore the total fighting strength of a Legion:

    The First Cohort totaling 800 men (5 double-strength centuries with 160 men each) 9 Cohors (with 6 centuries at 80 men each) for a total 4,320, and an additional 120 man cavalry for a grand total of 5,240 men not including all the officers.

    The basic designation of the 10 cohorts was the same throughout all the Legions. They were arranged in battle so that the strongest and weakest units would be mixed throughout the formation maximizing moral and effectiveness

    1. Cohort I: Was made up of the elite troops. Its direct commander was the Primus Pilus, the highest ranking and most respected of all the Centurions.
    2. Cohort II: Consisted of some of the weaker or newest troops.
    3. Cohort III: No special designation for this unit.
    4. Cohort IV: Another of the four weak cohorts.
    5. Cohort V: Again, no special designation.
    6. Cohort VI: Made up of “The Finest of the Young Men”.
    7. Cohort VII: One of the four weak cohorts and a likely place to find trainees and raw recruits.
    8. Cohort VIII: Contained “The Selected Troops”.
    9. Cohort IX: One of the four weak cohorts and a likely place to find trainees and raw recruits.
    10. Cohort X: Made up of “The Good Troops”.

    Roman Legionary Ranks

    The following list indicates ranks from highest command to lowest common soldier:

    Senior Officers of the Roman Legion

    Legatus Legionis: The overall Legionary commander. This post was generally appointed by the emperor, was a former Tribune and held command for 3 or 4 years, although could serve for a much longer period. In a province with only one legion, the Legatus was also the provincial governor and in provinces with multiple legions, each legion has a Legatus and the provincial governor has overall command of them all.

    Tribunus Laticlavius: Named for the broad striped toga worn by men of senatorial rank. This tribune was appointed by the Emperor or the Senate. Though generally quite young and less experienced than the Tribuni Angusticlavii, he served as second in command of the legion, behind the Legate.

    Praefectus Castrorum: The camp Prefect. Generally he was a long serving veteran who had been promoted through the ranks of the centurions and was 3rd in overall command.

    Tribuni Angusticlavii: Each legion had 5 military tribunes of equestrian (knight) class citizens. They were in many cases career officers and served many of the important administrative tasks of the Legion, but still served in a full tactical command function during engagements.

    Primus Pilus: The “First File” was the commanding centurion of the first cohort and the senior centurion of the entire Legion. Service in this position also allowed entry into the equestrian social class upon retirement.

    Mid-Level Officers in the Roman Legion

    Centurions: Each Legion had 59 or 60 centurions, one to command each centuria of the 10 cohorts. They were the backbone of the professional army and were the career soldiers who ran the day to day life of the soldiers as well as issuing commands in the field. They were generally moved up from the ranks, but in some cases could be direct appointments from the Emperor or other higher ranking officials. The cohorts were ranked from the First to the Tenth and the Centuria within each cohort ranked from 1 to 6, with only 5 Centuria in the First Cohort (For a total of 59 Centuria and the Primus Pilus). The Centuria that each Centurion commanded was a direct reflection of his rank. (Command of the First Centuria of the First Cohort was the highest and the 6th Centuria of the 10th Cohort was the lowest). The 5 Centurions of the First Cohort were called the Primi Ordines, and included the Primus Pilus. Additional ranks are highlighted here:

    Pilus Prior: The commander of the first cohort of each Centuria (except the first), with the following titles for the Centurions in sequence throughout each Centuria.

    Pilus Posterior

    Princeps Prior

    Princeps Posterior

    Hastatus Prior

    Hastatus Posterior

    The following chart identifies the centurion command structure of each century, cohort and legion, including their typical battle arrangement with strongest from right to left. The bracketed name in each column signifies the actual title of that officer. For example: the Quintus Princeps Posterior was the commander of the 4th century of the 5th cohort.

    Centuria Cohort V Cohort IIII Cohort III Cohort II Cohort I
    I (Quintus) Pilus Prior (Quartus) Pilus Prior (Tertius) Pilus Prior (Secundus) Pilus Prior Primus Pilus
    II Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior
    III Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior (Primus) Princeps
    IIII Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Hastatus
    V Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Princeps Posterior
    VI Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior

     

    Centuria Cohort X Cohort VIIII Cohort VIII Cohort VII Cohort VI
    I (Decimus) Pilus Prior (Nonus) Pilus Prior (Octavus) Pilus Prior (Septimus) Pilus Prior (Sextus) Pilus Prior
    II Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior
    III Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior
    IIII Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior
    V Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior
    VI Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior

    Low-Level Officers in the Roman Legion

    Principales: The Principales would be the equivalent of modern day non-commissioned officers and had the following rank structures from highest to lowest.

    Aquilifer: A single position within the Legion. The Aquilifer was the Legion’s Standard or Eagle bearer and was an enormously important and prestigious position. The next step up would be a post as a Centurion.

    Signifer: Each Centuria had a Signifer (59). He was responsible for the men’s pay and savings, and the standard bearer for the Centurial Signum, a spear shaft decorated with medallions and often topped with an open hand to signify the oath of loyalty taken by the soldiers. It was this banner that the men from each individual Centuria would rally around. A soldier could also gain the position of Discentes signiferorum, or standard bearer in training.

    Optio:One for each Centurion (59), they were appointed by the Centurion from within the ranks to act as his second in command.

    Tesserarius: (Guard Commander) Again there were 59 of these, or one for each Centuria. They acted in similar roles to the Optios.

    Cornicen: (Horn blower) They worked hand in hand with the Signifer drawing the attention of the men to the Centurial Signum and issuing the audible commands of the officers.

    Imaginifer: Carried the Standard bearing the image of the Emperor as a constant reminder of the troop’s loyalty to him.

    The Rank and File of the Roman Legion

    Immunes: These were trained specialists, such as surgeons, engineers, surveyors, and architects, as well as craftsmen. They were exempt from camp and hard labor duties due to the nature of their work, and would generally earn slightly more pay than the Milites.

    Discens: Milites in training for an immunes position.

    Munifex (or Miles Gregarius): The basic private level foot soldier.

    Tirones: The basic new recruit. A Tirones could take up to 6 months before becoming a full Milites.

    Source: http://www.unrv.com/military/legion.php


    The Roman Army in Britain

    by Guy de la Bédoyère

    Source: http://www.romanbritain.freeserve.co.uk/Legions.htm

    I Italica

    II Adivtrix Pia Fidelis

    II Avgvsta (10)

    II Italica (Noricum)

    III Augusta

    III Italica (Raetia)

    VI Victrix (Pia Fidelis)

    VII Gemina

    VIII Augusta

    IX Hispana

    X Fretensis

    XIV Gemina (Martia Victrix)

    XX Valeria Victrix (16)

    XXII Primigenia

    XXX Ulpia Victrix

    Praetorians

    Other legions and legionary commanders

    Gnaeus Hosidius Geta, implied legionary command in 43. Dio lx.20

    Manlius Valens, 60. That he suffered a defeat in the Silurian territory of south Wales suggests his command was II or XX. Tacitus Annals xii.40

    Priscus, c. 184. Dio lxxii.9


    THE LEGIONS

    The Roman legion of the late first and second centuries was made up of about 5500 soldiers. Each legian was divided into ten cohorts, each of six centuries of 80 men except for the first cohort which had five double centuries. Each century had its own centurion and optio of which the most senior was the primus pilus, centurion of the first century of the first cohort. Each cohort had a tesserarius, signifer, and cornicularius. Although recruitment of legionaries had originally been in Italy, by the second century at the latest they were being recruited from other provinces.

    It’s very important to appreciate that we have absolutely no specific statement of how a legion was made up during the period Britain was being conquered. Earlier information like that provided by Polybius (2nd century BC), or later information (4th century AD) by Vegetius, shows that things changed over time. So, the information comes from a variety of sources.

    The century means literally ‘100’ but in practice it had become a more general statement of quantity like our ‘100 yards’ which we apply to practically any short distance. Hyginus (second century) tells us that centuries had 80 men divided into tent parties of 8 men. So, what we find on the ground at legionary fortresses allows us to compute the total taking into account other data like the fact that a legion had 60 centuries, 30 maniples (two centuries), and ten cohorts.

    Barrack blocks had ten rooms, plus a large room for the centurion and so on: 10 rooms x 8 men = 80. Count the barrack blocks and you have a theoretical total. BUT this was never exact – there were minor variations in numbers and arrangements for a whole variety of reasons.

    In addition the legion had its standard bearer, the aquilifer, 120 cavalry scouts, a praefectus castrorum (‘prefect of the camp’, normally an ex-primus pilus), six military tribunes, and a legate. The senior tribune, tribunus laticlavius, was of senatorial status and was being groomed as a leader. He would proceed to become a quaestor before being appointed perhaps to a legionary command.

    After a time as praetor, provincial governorships might follow. The other tribunes, tribuni angusticlavii, were equestrians. The rest of their military careers would normally involve commanding auxiliary units.

    Soldiers of various ranks were sometimes detached for other duties, usually either to the legate’s or governor’s personal staff (see Chapter 7). As a result individual soldiers may be testified in locations where their legions are not.

    In the year 23 there were twenty-five legions in service (Tacitus, Annals iv.5), though requirements in the civil war of 68-9, together with other campaigns, elevated the total to around thirty between c. 83-117. By the beginning of the third century Dio observed that the number had dropped to nineteen (lv.23.2).

    Until the fourth century Britain had at least three and in the early days there were four. However, it was common practice to split the legions into vexillations and these were utilized as necessary. Britain thus sometimes had a garrison made up of members of more than three permanent legions.

    Individuals also moved between legions. T. Flavius Virilis served as centurion in the late-second and early-third centuries with II Augusta, VI, and XX (twice), before moving on to posts elsewhere in the Empire, taking with him his wife of British origin, Lollia Bodicca (ILS 2653).

    The following legions were all stationed in whole or in part at some point during the Roman occupation of Britain, though in one or two cases this may only have amounted to an individual.

    The evidence for the activities of each legion is piecemeal, ranging from the detailed record by Tacitus of XIV Gemina’s movements during the years 68-70, to modern inferences based on undated tombstones. It is, for instance, remarkable that two of the legions based in Britain for very long periods of time, VI and XX, have produced no dated inscriptional evidence for their presence as units (as opposed to individual monuments like tombstones) at their respective fortresses of York and Chester apart from roof tiles.

     
  • Virtual Chitchatting 4:09 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: academic quality, mindset,   

    Menggugat Mutu Akademik Indonesia

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 20 Maret 2008

    Menarik mendengarkan alasan keengganan Menristek Kusmayanto Kadiman untuk mencantumkan gelar akademik pada namanya beberapa waktu lalu. Mantan Rektor ITB tersebut secara tegas mengatakan ‘tidak’ pada gelar akademik tetapi ‘ya’ pada kemampuan pengetahuan.

    Prilaku yang berbeda dan ‘menyimpang’ dari kebanyakan sivitas akademi bukannya tanpa sebab-musabab. Sikap demikian seperti menggambarkan fenomena puncak gunung es atas rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

    Dengan kondisi seperti ini, dari mana dan bagaimana kita mau merubah ke arah yang lebih baik? Jawabannya sangat sederhana, mulailah dari diri kita sendiri, setiap insan dalam lingkup sivitas akademi yang merasa peduli dan bertanggungjawab pada mutu manusia Indonesia.

    Sayangnya, keinginan merealisasikan pandangan normatif dan idealisme tersebut ibarat panggang yang jauh dari api. Sikap-mental dan budaya serta kelaziman yang salah kaprah di jenjang perguruan tinggi yang masih berlaku sampai saat ini kiranya merupakan faktor penghambat paling besar dan paling nyata.

    Guna memudahkan pemahaman analisa dan diskusi kita kali ini, akan lebih baik apabila kita menggunakan parameter yang diakui secara global. Human Development Index (HDI) yang rutin dipublikasikan oleh UNDP bisa dijadikan sebagai acuan umum tinggi/rendahnya mutu pembangunan manusia di suatu negara.

    Daftar peringkat perguruan tinggi di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh lembaga independen pun bisa dijadikan acuan spesifik tentang mutu institusi pendidikan tinggi di suatu negara secara global. Walau demikian, bias penilaian hendaknya bukan dijadikan sebagai penghambat untuk menggunakan indikator tersebut sebagai dasar introspeksi kepada sistem pendidikan yang berlaku.

    Menyikapi kondisi demikian, secara kelembagaan, setiap perguruan tinggi di Indonesia baik negeri atau pun swasta bukannya tidak berupaya melakukan pembenahan terhadap sistem dan operasionalisasi serta manajemen pendidikan di kalangan internal. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, semua perguruan tinggi di Indonesia memang telah dan sedang melakukan perbaikan hampir di segala bidang.

    Kalau memang demikian adanya, kenapa mutu pendidikan dan mutu manusia di Indonesia tidak maju-maju? Idealisme aturan, ketentuan, birokrasi, dan sistem pendidikan memang boleh ditetapkan setinggi-tingginya. Hambatan dan kendala terbesar dalam merealisasikan idealisme tersebut adalah pada interpretasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh setiap manusia yang terlibat (stakeholder).

    Tiga dari enam unsur pembentuk sistem pendidikan melibatkan aspek manusia, yakni peserta didik, pendidik, dan lingkungan sosial. Dua unsur lainnya merupakan unsur alat pendidikan, yakni sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan merupakan unsur keenam dalam sistem pendidikan.

    Dominannya aspek manusia dalam sistem pendidikan bukannya tidak disikapi oleh pemerintah dan semua perguruan tinggi. Dengan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah kemudian menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi peserta didik melalui UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula ketentuan kelulusan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan serta beberapa ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

    Di tingkat perguruan tinggi, berbagai standar, aturan, dan ketentuan akademis pun diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di sini, idealisme pranata pendidikan sudah dan sedang terbentuk. Idealisme ini menjadi mengambang ketika kita berhadapan secara langsung dengan rutinitas yang ada di lingkungan sivitas akademi.

    Materi pendidikan yang merupakan sarana pendidikan sekaligus merupakan bagian yang melekat pada sistem pendidikan, dalam prosesnya, sering menjadi sesuatu yang harus diambil SKS-nya oleh peserta didik tanpa perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Hal ini sangat terlihat jelas ketika peserta didik diwajibkan untuk menulis karya tulis ilmiah, khususnya skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa yang ingin memperoleh gelar sarjana (S-1).

    Menurut Markum (2007, hal.99), dalam skripsi, tidak ada tuntutan untuk mengembangkan suatu tesis tertentu, apalagi tuntutan untuk menguji hipotesis dengan penelitian empiris yang bisa memakan waktu enam bulan sampai satu tahun.

    Lebih jauh Markum menggarisbawahi esensi pembuatan skripsi terletak pada kemahiran membedah masalah dengan rujukan teori dan bagaimana dengan memakai rujukan teori tersebut ‘tertib berpikir ilmiah’ peserta didik terlihat dengan jelas.

    Dalam membedah masalah, peserta didik memang dituntut untuk merumuskan penalaran ilmiahnya terhadap suatu gejala, mencoba menjelaskan gejala dengan suatu rujukan teori (ilmiah), dan membuat kesimpulan dari upayanya menjelaskan gejala tersebut. Walau pun demikian, mahasiswa S-1 dibolehkan membuat tesis atau melakukan pengujian hipotesis, tetapi bukan sebagai suatu kewajiban.

    Di sinilah salah satu bentuk salah kaprahnya para dosen yang ditugaskan memberikan bimbingan penulisan skripsi. Untuk membuat skripsi, mahasiswa S-1 diwajibkan melakukan analisa kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Mereka biasanya menyalahkan metodologi penelitian yang diusulkan mahasiswa, tetapi tidak bisa memberikan acuan dengan berkata “coba kamu baca hasil riset si anu”.

    Bukannya membimbing, mengarahkan, atau pun memberikan solusi bagaimana membuat skripsi yang lebih baik dan yang terutama lebih cepat, kebanyakan dosen pembimbing skripsi asyik mem-ping-pong mahasiswa dengan menyuruh mahasiswa untuk membuat judul skripsi yang baru setiap kali mahasiswa datang untuk konsultasi.

    Dosen tipe ini biasanya tidak menguasai tema dan inti daripada isi skripsi yang ingin ditelaah oleh mahasiswa. Mereka tidak pernah mau menghargai upaya, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan mahasiswa S-1 dalam pembuatan proposal. Tidak jarang, mahasiswa yang diperlakukan seperti bola ping-pong kemudian mengalami trauma, frustasi, dan pasrah kena D.O. Beberapa kasus bahkan menyeret mahasiswa tersebut harus menjalani terapi jiwa.

    Dosen tipe ini seakan tidak menyadari bahwa dalam bisnis riset, proyek survey melalui penyebaran kuesioner membutuhkan waktu yang lama dan biaya ratusan juta rupiah. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis dalam bisnis riset, rekayasa sampel menjadi suatu hal yang biasa. Akibatnya, tidak jarang pula, pengujian validitas dan reliability terhadap variabel yang menjadi sampel dalam analisa kuantitatif menunjukkan hal yang negatif, yakni tidak valid dan tidak reliable.

    Karakteristik tipe dosen ini juga dapat dilihat dari karya tulis ilmiah dan/atau hasil riset yang dilakukannya, baik masih dalam bentuk proposal maupun sudah dalam bentuk proceeding. Dalam karya tulis mereka, biasanya tidak ada konsep baru dan/atau diperbaharui yang dikemukakan baik dalam landasan teori, kerangka konseptual, maupun kerangka analitis. Self-plagiarisation atau auto-plagiarim menjadi sesuatu yang lazim. Bagaimana sikap kita terhadap kelaziman yang membawa kezaliman bagi diri dosen tipe ini?

     
  • Virtual Chitchatting 4:07 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: political suicide,   

    Brutus vs Teori Konspirasi

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 11 Agustus 2009

    Et tu Brute! Kamu juga, Brutus! Demikian teriakan Julius Caesar (100-44 SM) dalam bahasa Latin ketika mengetahui Brutus sahabatnya berada di antara para pembunuhnya. Ungkapan tersebut menjadi semacam stigma atas pengkhianatan orang terdekat yang berkonspirasi ingin menjatuhkan orang yang sedang berkuasa. Pada masa kini, Brutus menitis menjadi burung yang menyanyi atau menjadi semacam Deep Throat.

    Selama 1129 tahun masa kejayaannya, pergantian kepemimpinan kerajaan Bizantium selalu berlumur darah. Termasuk didalamnya 7 dari 12 penguasa kerajaan, pasca-suksesi damai Maurice atas Tiberius Constantine, berakhir dengan pembunuhan atau eksekusi. Dari 5 penguasa yang tidak dibunuh, 2 diantaranya dilengserkan; 1 orang, yakni Constantine IV, tetap berkuasa dengan memutilasi 2 saudara yang menjadi rivalnya.

    Penyampaian Teori Konspirasi

    Menurut kamus Webster, to conspire means to join in a secret agreement to do an unlawful or wrongful act or to use such means to accomplish a lawful end. Ketika ‘konspirasi’ dianggap sebagai kata sifat, artinya berubah menjadi semacam bayangan ketakutan tanpa alasan, bahkan bisa dibilang paranoid.

    Pihak yang bersepakat bisa individu atau institusi. Secara politis, tujuannya adalah untuk melengserkan penguasa politik. Kelompok ini biasa disebut oppressor class atau klas politik menurut Charles Comte dan Dunoyer.

    Istilah ‘teori konspirasi’ mungkin merupakan pendeskripsi netral dari penguasa bagi klaim adanya konspirasi. Bila teori ini benar, implikasi sosial dan politik menjadi luas. Sebagai penguasa, teori ini bisa dibenarkan secara faktual dan/atau secara persepsi. Penguasa punya akses yang sangat besar terhadap perekayasaan fakta (supplanting evidence) dan pembentukan persepsi.

    Pembentukan persepsi dilakukan dengan mempertentangkan pandangan umum. Pembentukan opini sarat konflik merupakan gaya paranoid. Conspiracy theorists merupakan jagonya dalam memutarbalikkan data agar sesuai dengan teori mereka. Pemimpin militan yang paranoid ini seakan buta untuk melihat konflik sosial yang seharusnya dimediasi dan dikompromikan sang penguasa sebagai seorang politisi yang benar.

    Mereka biasanya bertindak demi kepentingan sendiri. Teori ini disampaikan ketika mereka ingin lepas tangan dan melabelnya dengan teori konspirasi. Ketimbang memberikan bukti yang orisinil guna mendukung teori konspirasi tersebut, para penguasa menciptakan retorika politik yang sifatnya lebih mengarah pada patologi politik. Masyarakat umum meyakini penguasa merupakan pihak yang paling bisa memanipulasi simbol.

    Menurut Fenster, dalam gaya paranoid, kompleksitas teori konspirasi adalah lebih besar dari binary opposition. Teori konspirasi merupakan satu sistem produktif yang mensignifikasi, mengidentifikasi sumber daya baru dan yang lama tergerus, menghancurkan dan membangun berbagai sinyal dan rantai yang baru dalam proses interpretasi (persepsi) yang tanpa akhir.

    Materi atau isi teori konspirasi bersifat idiotic atau cenderung mirip cerita anjing Shaggy (Shaggy dog story), dalam film kartun Scoobydoo. Pembuatan materi tersebut melibatkan keahlian berargumentasi yang baik dan strategi reasoning yang baik pula. Walaupun demikian, beberapa hal yang disampaikan justru tidak logis. Prilaku dan argumen konspiratif yang disampaikan melahirkan tolakan mentah-mentah dari hasil pemikiran ilmiah yang kritis dan telaah serta penjelasan alternatif atas bukti-bukti yang ada.

    Avant-Garde atau Brutus

    Di akhir hayatnya, Brutus memilih menjadi pahlawan ketimbang dicap sebagai pengkhianat dengan melakukan aksi bunuh diri. Hal ini dilakukan ketika ia berhadapan dengan penguasa dan demi gengsinya sebagai keluarga hartawan dan ningrat di lingkungan kerajaan Romawi. Dalam Hukum Romawi, orang Romawi yang dihukum mati harus melepaskan kepemilikan hartanya dan tidak boleh dikubur. Bunuh diri membuat ketentuan tersebut tidak berlaku dan “sang pengkhianat” berubah menjadi pahlawan (bagi keluarganya) karena hartanya tidak disita dan mayatnya boleh dikubur.

    Pada masa kini, aksi bunuh diri politik semakin sering dilakukan oleh para penguasa aktif maupun non-aktif. Upaya ini dilakukan ketika sang penguasa tidak mampu melihat alternatif. Orang di sekelilingnya mengambil jarak dan berseberangan. Banyak haknya dikebiri oleh orang dekatnya. Orang dekat yang berseberangan dengan sang penguasa tersebut cenderung mengikuti herd instinct dan membentuk prilaku kolektif (baca: konspiratif).

    Semangat kebersamaan demi kesatuan tujuan ingin menjatuhkan penguasa menjadi suatu keniscayaan ketika sang penguasa dirasa tidak bisa memberi manfaat lagi bagi kelompoknya. Sementara kelompok yang bersangkutan berupaya menjadi solid dengan mewacanakan dan menegakkan kembali semangat kesatuan (esprit de corps).

    Di tingkat pencapaian penguasa kebebasan hidup seseorang, kejaksaan dan kepolisian merupakan penguasa tradisional. Di tingkat pencapaian materialistik yang lebih rendah tingkatannya, semangat kebersamaan mewujud dalam bentuk korupsi berjamaah.

    Berbagai fakta yang sumir, bila ditelaah secara seksama melalui kacamata investigative journalism dan pemikiran ilmiah yang kritis, mengarah pada satu kalimat pertanyaan. Siapa yang mengail di air keruh? Burung senantiasa berkicau di pagi hari. Semakin senja, kicauan itu semakin tidak terdengar lagi untuk digantikan oleh siulan kereta senja (whistleblowing).

     
  • Virtual Chitchatting 3:51 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags:   

    Refleksi Akademik di tengah Krisis Finansil Global

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 20 November 2008

    Gelombang penurunan harga saham dan komoditas yang diperdagangkan secara global nampaknya tidak mau berkesudahan. Secara perlahan tapi pasti harga minyak dunia mulai menuju ke level di bawah US$ 40 per barrel. Dunia sedang mengantisipasi terjadinya penurunan skala ekonomi.

    Pengurangan aktivitas ekonomi seakan berpacu di dua sisi pasar, yakni aspek permintaan dan penawaran. Ekonomi beberapa negara mulai menyuarakan terjadinya resesi. Banyak perusahaan besar mulai melakukan pengurangan karyawan secara massal.

    Harapan kelesuan ekonomi sektor riel dunia diyakini berawal dari gonjang-ganjingnya industri real estate di AS di tahun 2006. Tingginya suku bunga dan mulai berlakunya bunga pasar bagi para pencicil KPR menimbulkan gelombang gagal bayar dan tingginya permintaan refinancing.

    Ketiadaan cicilan KPR atau uang masuk yang riel bagi pemberi KPR secara perlahan mulai mengeringkan likuiditas yang bisa diputar oleh pemberi KPR dan para pihak yang memberikan pinjaman. Termasuk didalamnya penurunan harga surat-surat berharga berkategori asset-backed securities (ABS) dan derivatifnya.

    Bank-bank investasi yang menerbitkan dan mentransaksikan ABS tersebut di pasar derivatif mulai kelimpungan mencari dana segar untuk bisa bertransaksi normal sekaligus menutup kerugian. Akumulasi kebutuhan likuiditas di pasar uang dunia memaksa bank sentral di beberapa negara maju untuk menginjeksi dana sekitar US$ 300 milyar di bulan Agustus 2007.

    Dunia terhenyak. Skandal predatory pricing pada pemberian KPR untuk masyarakat kelas menengah ke bawah (subprime mortgage) dituding sebagai biang keladi krisis finansil di AS. AS, yang merupakan pusat investasi instrumen keuangan dunia, menjadi tumpuan para pengelola dana raksasa untuk memutarkan dollar AS-nya sekaligus menuai hasilnya dalam dollar AS pula.

    Subprime mortgage merupakan instrumen investasi yang menawarkan return yang sangat tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Ketika surat berharga ini gagal untuk perform, kerugian yang dialami para pemegang surat berharga berikut turunannya mengalami multiplikasi yang berlipat-lipat. Likuidasi surat berharga tipe ini semakin memperburuk nilai kerugian yang dialami.

    Refleksi Akademis

    Ketimbang berwacana apa dan bagaimana krisis keuangan di dunia dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, akan lebih baik apabila kita merenungkan diri apa yang seharusnya kita lakukan bagi negeri ini. Perjalanan mengelilingi dunia selalu dimulai dengan satu langkah. Mendirikan bangunan dimulai dengan menyusun bata demi bata.

    Dalam dunia pendidikan, tiga dari enam unsur pembentuk sistem pendidikan melibatkan aspek manusia, yakni peserta didik, pendidik, dan lingkungan sosial. Dua unsur lainnya merupakan unsur alat pendidikan, yakni sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan merupakan unsur keenam dalam sistem pendidikan.

    Dominannya aspek manusia dalam sistem pendidikan bukannya tidak disikapi oleh pemerintah dan semua perguruan tinggi. Dengan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah kemudian menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi peserta didik melalui UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula ketentuan kelulusan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan serta beberapa ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

    Di tingkat perguruan tinggi, berbagai standar, aturan, dan ketentuan akademis pun diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di sini, idealisme pranata pendidikan sudah dan sedang terbentuk. Idealisme ini menjadi mengambang ketika kita berhadapan secara langsung dengan rutinitas yang ada di lingkungan sivitas akademi.

    Materi pendidikan yang merupakan sarana pendidikan sekaligus merupakan bagian yang melekat pada sistem pendidikan, dalam prosesnya, sering menjadi sesuatu yang harus diambil SKS-nya oleh peserta didik tanpa perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk dikembangkan sendiri oleh peserta didik.

    Realita demikian dan sepertinya dianggap biasa (taken for granted) ternyata merupakan fenomena global. Dunia pendidikan terlepas dari pasar tenaga kerja yang membutuhkan tenaga terdidik, terlatih, memiliki kompetensi, dan produktif. Dunia pendidikan berhadapan dengan realita penurunan nilai mahasiswa dalam ujian standar. Penurunan ini sekaligus mengindikasikan penurunan capabilities pekerja dan pelambatan produktivitas.

    Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila kita bersama-sama menegakkan empat pilar pendidikan yang telah dirumuskan Jacques Delors dalam laporannya kepada UNESCO di tahun 1996 dan sebagai wakil dari Komisi Internasional untuk Pendidikan di Abad ke-21.[1] Empat pilar pendidikan yang dimaksud adalah:

    1. Learning to know.
    2. Learning to do.
    3. Learning to live together, learning to live with others.
    4. Learning to be.

    Pembenahan lebih lanjut pada aspek sumber daya manusia dalam hal jumlah dan mutu merupakan salah satu titik awal yang diperbarui dalam menyikapi krisis finansil global yang sedang berlangsung dewasa ini. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya bisa dikelompokkan pada peningkatan jumlah dan mutu sumber daya alam, peningkatan stok barang modal, dan perbaikan teknologi. Beberapa elemen pertumbuhan ekonomi tersebut berpijak pada sisi penawaran yang berhubungan dengan kemampuan fisik dari ekonomi untuk berkembang.[2]

    Di tingkat perusahaan, rasionalisasi, restrukturisasi, dan konsolidasi internal menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengantisipasi momentum ekonomi yang pasti akan mengalami ekspansi lagi setelah krisis finansil mencapai titik nadir dan terciptanya titik keseimbangan yang sama sekali baru.


    [1] Jacques Delors, et al, Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publishing, Paris, 1996.

    [2] Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Economics: Principles, Problems, and Policies, ed.14, Irwin/McGraw-Hill, New York, 1999, hh.368-385.

     
  • Virtual Chitchatting 3:27 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: hubungan sosial, individualisasi, kerekatan sosial, masyarakat partisipatif, neo-liberalisme, solidaritas sosial   

    Peran Media Mengindividualisasi Sosok demi Terciptanya Kohesi Sosial yang Lebih Baik

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 10 Mei 2010

    Pembentukan Tim Pengawas Kasus Bank Century merupakan upaya menjaga aktualisasi skandal tetap disorot media massa. Di tengah reaktivasi pengungkapan skandal tersebut, Sri Mulyani Indrawati (SMI) terpaksa harus hijrah ke luar negeri. Pro-kontra kepergian SMI memperlihatkan subjektivitas dan strategi basis pertahanan sekaligus basis perlawanan yang bisa bersifat personal ataupun politik kepartaian.

    Pengkultusan yang tinggi bagi sosok reformis SMI merefleksikan upaya mengindividualisasi peran penting SMI, sekaligus menafikan peran sistem dan komunitas yang dipimpin SMI secara langsung maupun tidak langsung. Prestasi SMI sebagai individu dan pemimpin merupakan hasil kerja sama yang produktif dengan pihak terkait. Individualisasi merupakan buah, keyakinan, dan praktek yang diterapkan dalam ekonomi pasar global yang sangat mengagungkan kebebasan individu.

    Dampak Globalisasi

    Di awal tahun 1990-an, negara-negara OECD mulai merasakan dampak negatif globalisasi pasar dan produksi:

    1. munculnya persyaratan baru di pasar kerja (kualifikasi angkatan kerja yang lebih tinggi dan fleksibilitas yang lebih besar).

    2. di tingkat individu, segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, budaya bermutasi. Konsekuensi dan implikasinya terefleksi pada perubahan nilai-nilai dan gaya hidup. Termasuk didalamnya peran dan tanggung jawab terhadap keluarga.

    3. di tingkat masyarakat, individualisme yang egosentris menggerogoti kohesi sosial. Konsekuensi dan implikasinya terefleksi pada terciptanya jurang ketidakadilan sosial-ekonomi dan polarisasi sosial.

    Penghargaan yang semakin tinggi dan bersifat individualistik membuat ideologi individualisme semakin berkembangbiak dengan subur. Di sisi lain, gerakan dan keyakinan individualisme tersebut semakin menggerogoti prasarana sosial yang menjadi pondasi kohesi sosial dan semangat kebersamaan (collectivist).

    Masyarakat yang semakin terorientasi pada pasar, menurut Coburn, berdampak pada semakin besarnya fragmentasi sosial. Di sisi lain, organisasi kolektif menjadi semakin rendah, termasuk didalamnya derajat kohesi sosial dan kepercayaan (trust) sosial di masyarakat. Masyarakat secara individu semakin menjauh dari partisipasi publik.

    Kepercayaan sosial yang berkurang berdampak pada ketidakberdayaan, apati, dan alienasi. Aktualisasi negatif mewujud pada maraknya aksi pembunuhan, kejahatan dengan kekerasan, dan merendahkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dirancang untuk melindungi kelompok yang rentan.

    Intervensi terhadap Liberalisasi Individualisme

    Individualisme merupakan ajaran Adam Smith yang membebaskan (liberating) upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pribadi yang tidak terbatas dengan sumber ekonomi yang terbatas. Individu menjadi semakin saling bersaing satu sama lain secara rasional, secara bebas, dan tidak mengenal etika (non-homo ethicus).

    Kebebasan individu kemudian bermutasi menjadi neo-liberalisme tatkala melibatkan kekuatan global di ranah ekonomi (neo-kapitalisme) dan politik (neo-imperialisme). Kekuatan neo-liberalisme memanfaatkan kelompok yang lemah secara ekonomi dan secara politik. Kondisi yang mewujud semakin eksploitatif, memangsa (predatoric), dan tamak.

    Doktrin neo-liberal menjadi antitesis terhadap kohesi sosial atau pada kepercayaan sosial. Gerakan neo-liberalisme menjadi penyebab parsial turunnya rasa kohesi sosial.

    Pasar bebas tidak akan pernah bisa menyediakan barang publik secara memadai dan layak. Berdasarkan hal itu, Barrack Obama yang menjadi Presiden AS mendobrak keyakinan tersebut dengan gigih dan berhasil menggolkan kebijakan mengintervensi sistem pelayanan kesehatan bagi warga negara AS.

    AS sebagai negara pemuja kebebasan pasar pun harus tunduk pada dogma Neo-Keynesian. Para pengikut ajaran Keynes menistakan kebebasan pasar yang gagal dalam hal penyediaan barang publik.

    Obama seakan ingin menyatukan kembali masyarakat AS yang terfragmentasi menurut status ekonomi. Obama seakan ingin menghidupkan kembali konsep negara kesejahteraan (welfare state) dan semangat kebersamaan menggalang kepercayaan sosial bahwa pemerintah AS bisa melindungi kelompok yang rentan secara ekonomi dan politik.

    Definisi Kohesi Sosial

    Seperti halnya berbagai definisi yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, konsep kohesi sosial berbeda dalam hal persepsi dan pada prakteknya. Disparitas dipertajam oleh perbedaan pengetahuan, pendekatan kebijakan yang tidak konsisten, kurangnya informasi, dan gambaran stereotip, kategorisasi, dan model-model tradisional tertentu bagi penyediaan kesejahteraan sosial.

    Menurut Council of Europe, kohesi sosial merupakan kapasitas masyarakat untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, meminimkan disparitas, dan menghindari polarisasi. Masyarakat yang kohesif dicirikan dengan komunitas individu-individu yang bebas tetapi saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan yang umum melalui sarana demokratis.

    Menurut FEANTSA , kohesi sosial didefinisikan sebagai proses pengembangan kebersamaan nilai dan tantangan, dan kesamaan peluang. Kohesi sosial berbeda dengan inklusi sosial. Inklusi sosial merupakan suatu proses atau situasi yang berhubungan langsung dengan individu. Inklusi sosial merupakan bagian dari legislasi hak asasi manusia, sementara kohesi sosial bukanlah suatu hak ataupun kewajiban.

    Kohesi sosial merupakan konsep kemasyarakatan (societal). Sinonim dari kohesi sosial mencakup solidaritas sosial, kesatuan, kesadaran kelompok, asabiyah, kesukuan (tribalism), kesaudaraan (clanism), nasionalisme modern.

    Ibnu Khaldun melihat kohesi sosial sebagai ikatan fundamental bagi masyarakat manusia dan merupakan kekuatan motif dasar dari sejarah. Kohesi sosial tidak berdasarkan hubungan nomaden atau hubungan darah. Sementara menurut Émile Durkheim, agama merupakan sumber kohesi sosial. Agama juga memiliki peran dan fungsi yang lain, yakni sebagai bentuk ekspresi kohesi sosial.

    Hambatan Kohesi Sosial

    Seperti halnya saat pendefinisian, kebijakan, hukum, dan layanan dukungan bagi kohesi sosial dicirikan oleh banyak kriteria yang berakibat pada birokratisasi, diskriminasi, dan stigmatisasi lebih lanjut. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan bisa berkolaborasi antar-sektor membuat aparat pemerintah semakin bersikap reaktif daripada proaktif.

    Struktur dan birokrasi yang kaku dan tidak manusiawi; kurang terpadunya kebijakan; kurang terkoordinasinya pendekatan, administrasi, dan penyediaan layanan (termasuk kerja sosial dan praktek antar-profesi) merupakan tiga faktor utama yang menghambat kohesi sosial.

    Dilihat dari perspektif berbeda, hambatan demikian berubah menjadi persyaratan mutlak bagi kohesi sosial, antara lain kebutuhan koordinasi antar-sektoral (pendekatan holistik), keinginan untuk berasosiasi dan memiliki serta beberapa asas yang mendasarinya. Beberapa asas tersebut meliputi resiprositas, saling ketergantungan, dan partisipasi.

    Menurut Canadian Policy Research Centre, beberapa asas tersebut juga merupakan dimensi kohesi sosial, yakni memiliki, inklusi, partisipasi, pengenalan, dan legitimasi. Sementara menurut State of the English Cities thematic reports, lima dimensi kohesi sosial terdiri atas kondisi material, hubungan pasif, hubungan aktif, inklusi, dan kesamaan (equality).

    Kondisi material mencakup pekerjaan, pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kebutuhan dasar manusia merupakan pondasi struktur sosial yang kuat dan merupakan indikator penting bagi kemajuan sosial. Hubungan antara dan dalam komunitas bisa merenggang ketika kebutuhan dasar untuk hidup tidak terpenuhi, antara lain tidak memiliki pekerjaan, mengalami kerasnya hidup, utang, kegelisahan, rendahnya harga diri, sakit-sakitan, kurangnya keahlian, dan kondisi penghidupan yang buruk.

    Hubungan pasif, yang merupakan ajaran dasar kedua bagi terciptanya kohesi sosial, adalah tertib sosial bersama dengan perdamaian dan keamanan. Ajaran kedua ini merupakan stempel bagi masyarakat kota yang stabil dan harmonis.

    Interaksi, pertukaran, dan jaringan yang positif antara individu dan komunitas melalui kontak dan koneksi merupakan sumber potensil bagi suatu wilayah memberikan dukungan satu sama lain bagi orang dan organisasi, informasi, kepercayaan (trust), dan penghargaan dari berbagai jenis. Kondisi ini merupakan bentuk hubungan (sosial) aktif

    Perluasan inklusi sosial atau integrasi orang kedalam lembaga utama (mainstream institutions) dari masyarakat sipil bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki wilayah dan kekuatan berbagi pengalaman, identitas, dan nilai-nilai dari berbagai latarbelakang. Kesamaan (equality) sosial mengacu pada derajat keadilan (fairness) atau disparitas akses terhadap peluang atau lingkungan material seperti pendapatan, kesehatan, atau mutu kehidupan, atau kesempatan hidup di masa depan.

    Peran Media

    Di zaman yang informatif ini, media massa dituntut untuk bisa menarik perhatian publik. Sayangnya, riset latar belakang yang dilakukan oleh orang media bersifat minim. Kejar tayang merupakan alasan utama. Akibatnya, informasi yang kebanyakan diekspose lebih bersifat dangkal, personal dan tergantung subjektivitas reporter, sering mendiskriminasi, dan menstigma.

    Ekspose dan individualisasi sosok-sosok yang sedang disorot media kiranya perlu dikurangi karena sifatnya yang jangka pendek, tidak strategis, dan tidak konstruktif. Media seharusnya menyoroti dan memfokuskan diri pada apa dan bagaimana yang seharusnya kita harus lakukan untuk menciptakan bangsa yang sehat secara fisik dan rohani serta makmur sejahtera, bebas dari rasa lapar dan sakit yang tidak perlu.

    Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

     
  • Virtual Chitchatting 6:15 PM on 2010/10/20 Permalink
    Tags: alternative dispute resolution, creative solution, diplomacy, game theory, international relations, negotiation theory, tit for tat, win-lose, win-win, winner takes all   

    No Deal. Walk Away and Let’s Have A War

    if you please and insist upon your terms and conditions, but decline to mine

    oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 19 October 2010, 10.57

    Deal bisa diartikan sebagai bentuk dan/atau akhir dari satu atau banyak perundingan dalam suatu kontrak, kesepakatan, pakta, traktat, persetujuan, atau lainnya. Perundingan melibatkan upaya tawar-menawar (bargain). Beberapa sinonim dari kata perundingan meliputi negosiasi, diskusi, dialog, konsultasi, perembukan, rapat, musyawarah, konferensi, majelis, sidang.

    Tujuan daripada perundingan adalah untuk menyelesaikan sengketa (dispute), memenuhi berbagai kepentingan, memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, bisnis, suku bangsa, negara, atau hubungan internasional. Oleh karena itu, perundingan menjadi cara alternatif utama dalam menyelesaikan sengketa (alternative dispute resolution, ADR) dan menghilangkan kesan menang-kalah atau winner takes all.

    Tujuan utama perundingan adalah tercapainya alternatif terbaik melalui suatu kesepakatan perundingan (best alternative to a negotiated agreement, BATNA). Nama lain BATNA mencakup perundingan berprinsip (principled negotiation), perundingan sama-sama menang (win-win negotiation), tawar-menawar yang menguntungkan kedua belah pihak (mutual gains bargaining).

    Pendekatan berprinsip ini bersifat efektif ketika diterapkan dalam situasi lingkungan dan hubungan industri. Empat langkah utama adalah memisahkan orang dari masalah; fokus atas kepentingan, bukannya posisi; mencari berbagai kemungkinan sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan; dan berketetapan bahwa hasil dibuat berdasarkan beberapa standar objektif.

    Perbedaan budaya bisa menjadi faktor penentu keberhasilan suatu perundingan. Beberapa bentuk budaya tersebut mencakup bahasa, prilaku non-verbal, nilai-nilai, dan proses berpikir dan pengambilan keputusan. Urutan dari awal sampai akhir merefleksikan keseriusan tingkat kesulitan dalam mendiagnosa dan menentukan solusinya.

    Nilai-nilai (manajerial) yang dimaksud meliputi objektivitas, daya saing, kesamaan, dan tepat waktu. Nilai-nilai ini dikembangkan dan bernuansa Amerika yang liberal dan individualistis. Nilai-nilai ini menjadi tidak berlaku ketika berhadapan dengan budaya lokal yang sosialis atau komunal. Nepotisme menjadi landasan bermitra dan berbisnis di beberapa negara seperti Cina, Mexico, Spanyol, dan suku hispanic.

    Dalam disiplin hubungan internasional, perundingan identik dengan kata diplomasi. Seni dan praktek negosiasi dalam hubungan internasional biasanya menyangkut isu penciptaan-perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi, budaya, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dalam artian informal atau sosial, diplomasi merupakan penggunaan taktik untuk mendapatkan keunggulan strategis atau mendapatkan solusi –yang saling menguntungkan dan dapat diterima– terhadap tantangan. Arti lainnya berupa serangkaian perangkat menggunakan pernyataan yang non-konfrontasi atau bersikap sopan.

    Pendekatan Kreatif dalam Berunding

    Tidak ada yang salah bisa perundingan yang dilakukan hanya sebatas penyelesaian masalah terjadinya kesepakatan, atau win-win solution. Lebih dari itu, negosiasi seharusnya memberikan solusi kreatif yang tidak saja memberikan solusi atas sengketa, melainkan solusi atas permasalahan hakiki.

    Proses kreatif melahirkan inovasi. Inovasi menjelma menjadi kata kunci yang didengungkan dalam berbagai konferensi akademis dan ruang rapat perusahaan. Inovasi menjadi suatu keharusan ditengah berbagai kelangkaan sumber daya bahan baku dan keterbatasan wilayah serta hambatan budaya seperti hierarki dan keyakinan kolektivisme.

    Di Jepang, spesialisasi kerja bisa dikatakan hampir tidak ada. Staf pemasaran, teknisi, analis keuangan, atau lainnya memiliki pengetahuan dan keahlian yang sama. Hal ini didasari pendidikan dan kemampuan visualisasi serta pemikiran holistik sebagai suatu hal yang lumrah.

    Pada tahapan awal negosiasi, para pihak hendaknya tidak membuat trade-off, komitmen, atau argumen tentang cara membagi kue. Para pihak hendaknya pula berpikir dan membuat rencana bersama secara informal serta melakukan brainstorming gabungan, seperti dalam bentuk dialog atau pra-negosiasi.

    Berikut 10 aturan global yang ditetapkan Hernandez dan Graham:
    1. Accept only creative outcomes
    2. Understand cultures, especially your own.
    3. Don’t just adjust to cultural differences, exploit them.
    4. Gather intelligence and reconnoiter the terrain.
    5. Design the information flow and process of meetings.
    6. Invest in personal relationships.
    7. Persuade with questions. Seek information and understanding.
    8. Make no concessions until the end.
    9. Use techniques of creativity.
    10. Continue creativity after negotiations.

    Hasil perundingan dalam bentuk kesepakatan kreatif atau great agreements seharusnya dibuat berdasarkan negosiasi informal yang dilakukan secara paralel. Solusi hendaknya tidak dibuat untuk masalah saat ini, melainkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan para pihak di masa yang akan datang.

    Berikut pandangan dan metode yang diusulkan Lynda Lawrence guna menghasilkan lebih banyak gagasan selama negosiasi:
    1. Establish common goals of what this “collaboration” would create. A more workable deal? Some common long term goals? A closer partnership?
    2. Establish the rules of engagement. The purpose of the exercise is to resolve differences in creative ways that work better for both parties. All ideas are possibilities, and research shows that combining ideas from different cultures can result in better outcomes than those from a single culture.
    3. Trust is key, and difficult to establish in many cultures. Certain techniques might speed that process a little. Being offsite, for example. Establishing physical proximity that unconsciously signals intimacy.
    4. Add diversity (gender, culture, extroverts, different work specialties, experts, outsiders) to the group. Indeed, the diversity associated with international teams and alliances is the real goldmine of creativity in negotiations.
    5. Use storytelling. This both helps establish who you are and what point of view you are bringing to this collaboration.
    6. Work in small groups. Add physical movement. Tell the participants to relax, play, sing, have fun, and silence is ok.
    7. Work holistically and using visuals. If, for example, there are three sticking points where neither side is happy, agree to work on those points by spending a short time – 10 minutes – on each point where both sides offer “crazy” suggestions. Use techniques of improvisation. Neither side should be offended by the crazy ideas. No one should criticize. Explain that by exploring crazy ideas that better ideas are often generated.
    8. Sleep on it. This enables the unconscious to work on the problems, and gives negotiators time to collect opinions before meeting again the next day. Other kinds of breaks, coffee, etc. are also helpful. The overnight part is particularly important. Anthropologist and consumer expert Clotaire Rapaille suggests that the transitions between wakefulness and sleep allow new kinds of thinking “…calming their brainwaves, getting them to that tranquil point just before sleep”.
    9. Doing this process over several sessions allows both sides to feel that progress is being made, and actually generates better and more polished ideas that both sides can invest in.
    10. It is the process of creating something together, rather than the specific proposals, which creates bonding around a shared task and establishes new ways of working together. Each side feels honored and all can feel that something is being accomplished.

    The Negotiator

    Perundingan wujud dalam bisnis, LSM, lembaga pemerintahan dan berbentuk hasil hukum (legal proceedings) antara pribadi, masyarakat, atau bangsa. Di tingkat individu, perundingan wujud dalam perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, dan kehidupan sehari-hari. Menurut bidang atau kepentingannya, pelaku perundingan nampak pada serikat usaha, upaya akuisisi (M&A, LBO), perdamaian, penyanderaan. Status, titel, atau predikat yang biasa disebut untuk pelaku perundingan adalah diplomat, legislator, arbitrator, atau makelar.

    Keberadaan pihak ketiga yang netral menjadi keharusan demi lepasnya berbagai anasir dan emosi individu yang bersengketa demi terfokusnya upaya perumusan penyelesaian. Keahlian dan pengalaman negosiasi pihak ketiga menjadi prasyarat utama, yakni dalam menyediakan kemungkinan teoretis dari hasil proses kombinasi posisi dari pihak-pihak yang berkonflik.

    Keahlian perunding bisa berupa taktik hipnosis, presentasi langsung sesuai permintaan atau setting prakondisi, sampai pada pendekatan penuh tipu (deceptive) seperti pemetikan buah (cherry picking). Taktik salami, intimidasi, dan peran bad guy/good guy bisa memuluskan hasil perundingan. Taktik salami dikenal dengan sebutan strategi salami-slice, atau nama lain dari politik adu-domba, politik pecah-belah, atau proses divide and conquer terhadap ancaman dan aliansi.

    Tiga elemen perundingan lainnya, diluar perunding dan pihak yang dirundingkan, mencakup proses, prilaku, dan substansi. Proses mengacu pada cara pihak berunding, konteks perundingan, para pihak yang berunding, taktik yang digunakan para pihak, urutan dan tahapan perundingan. Prilaku mengacu pada hubungan, komunikasi, dan gaya diantara para pihak. Substansi mengacu pada objek yang dirundingkan seperti agenda, isu (posisi dan kepentingan), pilihan, dan kesepakatan pada akhir perundingan.

    Dalam perspektif lainnya, perundingan terdiri dari 4 elemen, yakni strategi, proses, alat, dan taktik. Strategi terdiri dari tujuan paling atas, biasanya mencakup hubungan dan hasil akhir. Proses dan alat mencakup langkah-langkah yang akan diikuti dan peran dalam penyiapan dan perundingan dengan pihak lain. Taktik mencakup rincian pernyataan dan aksi serta respon terhadap aksi dan pernyataan pihak lain. Termasuk didalamnya mencakup persuasi dan pengaruh yang merupakan bagian integral keberhasilan negosiasi masa kini.

    Teori Perundingan

    Dasar dari teori perundingan adalah analisa keputusan, pengambilan keputusan berdasarkan prilaku, teori permainan, dan analisa negosiasi. Pendekatan lainnya berupa analisa struktur, analisa strategis, analisa proses, analisa integratif, dan analisa prilaku negosiasi (behavioral analysis of negotiations) dengan sudut pandang sintetis. Beberapa faktor perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan bagi wujudnya keputusan bersama dan kolaboratif.

    Dalam analisa struktural, kekuasaan harus dimiliki dan dimanifestasikan kedalam bentuk sumber daya ekonomi, militer, atau hubungan (politik, hegemoni). Kekuasaan atau kekuatan fisik bisa berupa senjata atau kekuatan sosial yang non-fisik seperti norma, kontrak, atau preseden.

    Analisa strategis dimulai dengan asumsi kedua pihak memiliki hak veto, bisa bekerja sama (C) atau menolak kerja sama (D). Berdasarkan analisa struktural, evaluasi hasil kemungkinan perundingan adalah 1) C, C; 2) C, D; 3) D, D; dan 4) D, C. Konsesi oleh satu pihak ke pihak lain bisa tidak berbalas. Setiap pihak memiliki insentif yang berlawanan terhadap kerjasama atau penolakan.

    Analisa proses merupakan teori yang terdekat dengan tawar-menawar (haggling). Setiap pihak mulai dari 2 titik dan berkonvergensi melalui serangkaian konsesi. Asumsi struktural dalam analisa proses adalah ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Prediksi prilaku dalam menemukan tingkat konsesi diperlukan guna mengetahui hasil (outcome) perundingan dalam bentuk security point.

    Analisa integratif membagi proses atas tahapan sukses. Analisis meluas ke tahapan pra-negosiasi, yakni kontak pertama antara pihak-pihak. Hasilnya berupa kinerja pemain dalam berbagai tahapan. Tahapan lainnya mencakup perumusan distribusi, prilaku pemimpin, dan penyelesaian (settlement).

    Analisa morfologis merupakan cara mengeksplorasi seluruh solusi yang mungkin terhadap masalah yang bersifat multi-dimensi, tidak-terukur, dan kompleks. Pemodelan kausalitas dan simulasi tidak berfungsi dengan baik. Dengan menggunakan penilaian konsistensi silang, cara tersebut bisa mereduksi kompleksitas permasalahan, dengan mengeliminasi solusi yang tidak logis.

    Aksi-Reaksi selama dan sesudah Perundingan

    Dalam analisa strategis, perundingan bisa dipetakan dalam bentuk matriks Teori Permainan seperti Prisoner’s Dilemma atau Chicken Dilemma (Hawk-Dove atau Snowdrift). Solusi yang saling menguntungkan dan yang bisa disepakati bersifat labil. Berkonflik bersifat fatal dan retaliasi bersifat tidak efektif, kecuali dalam bentuk konsiliasi dan strategi bercampur. Harus ada yang mengalah (menjadi penakut, chicken).

    Retaliasi bisa efektif ketika ‘permainan kekuasaan (agen) polisi’ dilakukan berulang-ulang. Pola prilaku yang reliable seperti tit-for-tat bisa membangun kepercayaan (trust). Tit-for-tat merupakan adagium dalam bahasa Inggris yang berarti equivalent retaliation. Sang agen pada awalnya mau bekerja sama, melakukan respon sesuai aksi lawan sebelumnya.

    Kalau lawan kooperatif, sang agen kooperatif juga. Kalau terprovokasi, agen akan membalas (retaliasi). Kondisi ketiga adalah sang agen yang mudah memaafkan. Kondisi keempat mewajibkan sang agen harus memiliki kans yang baik dalam bersaing menaklukan lawannya lebih dari sekali.

    Dalam berbagai permainan simulasi komputer dan algoritme kompleks, tit-for-tat merupakan strategi terbaik dan paling efektif yang pernah ada. Efektivitas strategi dalam teori permainan sangat rentan terhadap pelanggaran asumsi egoisme bagi pelaku dan sempurnanya proses komunikasi (solusi rasional).

    Dalam kehidupan nyata, seorang pemain sering memiliki kepentingan terselubung (vested interests) atau rasa (empati, compassion) terhadap pemain lain. Kesalahan satu bit dalam menginterpretasi satu kejadian (event) bisa memicu dan mengarah pada spiral kematian tanpa akhir.

    Situasi simetris demikian didasari asumsi setiap agen cenderung mau bekerja sama, kalau pihak lainnya mau bekerja sama pula. Aksi menghukum berlaku ketika pihak lain bersikap menyerang. Setiap pihak beranggapan mereka tidak bersalah (innocent) dan hanya bertindak mempertahankan-diri (self-defense), sementara pihak lain itu jahat atau terlalu bodoh untuk belajar mau bekerja sama.

    Strategi tit-for-tat yang diaplikasikan kedalam program dan protokol BitTorrent dikenal dengan sebutan optimistic unchoking. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kecepatan download dan sharing file torrent yang berbasis peer-to-peer. Strategi yang dipakai BitTorrent adalah varian dari Tit for two Tats.

    Beberapa sinonim dari strategi tit-for-tat mencakup quid pro quo, something for something, an exchange or substitution of goods or services, a favor for a favor, what for what, give and take, this for that, “you scratch my back, and I’ll scratch yours.” Dalam tradisi kebudayaan Yahudi-Kristen-Islam, tit-for-tat diparalelkan dengan adagium an-eye-for-an eye.

    Bentuk Reaksi selama Perundingan

    Bentuk respon terhadap negosiasi tergantung konteks dan kepentingan pihak lain. Dinamika respon berubah sepanjang waktu. Lima tipe respon terhadap negosiasi yang dirumuskan Shell bisa berbentuk akomodasi, penghindaran (avoidance), kolaborasi, bersaing, atau kompromi:
    1. Mengakomodasi. Bentuk respon biasanya berasal dari individu yang suka menyelesaikan masalah pihak lain dan menjaga hubungan pribadi. Mereka biasanya sensitif terhadap pernyataan emosional, bahasa tubuh, dan sinyal verbal dari pihak lain. Ketika mereka merasa mendapat empati yang sedikit dari pihak lain dari hubungan yang ada, mereka merasa dimanfaatkan.
    2. Menghindari. Bentuk respon dicirikan oleh individu yang tidak suka berunding dan tidak akan menaati kesepakatan kecuali jika terjamin. Ketika bernegosiasi, mereka cenderung menunda dan menjauhi konfrontasi. Mereka sering dianggap bijaksana dan diplomatik.
    3. Berkolaborasi. Bentuk respon dicirikan oleh individu yang suka berunding saat mencari solusi masalah berat dengan cara-cara kreatif. Mereka biasanya pandai berunding dalam memahami perhatian (concerns) dan kepentingan pihak lain. Walau demikian, mereka berpotensi menciptakan masalah dengan mengtransformasi situasi sederhana menjadi lebih kompleks.
    4. Bersaing. Bentuk respon dicirikan oleh individu yang suka bernegosiasi atas dasar kemungkinan untuk memenangkan sesuatu. Perunding kompetitif memiliki insting kuat terhadap seluruh aspek negosiasi dan sering bersifat strategis. Gaya mereka, yang bisa mendominasi proses tawar-menawar, sering mengabaikan pentingnya hubungan.
    5. Berkompromi. Bentuk respon dicirikan oleh individu yang bernafsu demi tercapainya kesepakatan (eager to close the deal) berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Mereka bisa berguna ketika didesak waktu untuk menyelesaikan kesepakatan. Keburukannya adalah mereka sering mempercepat proses negosiasi tanpa dasar dan membuat konsesi secara cepat.

    Peran Emosi selama Perundingan

    Emosi dapat secara strategis ditampilkan guna mempengaruhi hasil (outcomes) dan bisa berbeda arti menurut budaya yang berlaku. Emosi negatif bisa menyebabkan prilaku ekstrim dan irasional serta eskalasi konflik yang membuat proses negosiasi buyar. Di sisi lain, emosi negatif bisa instrumental dalam mendapatkan konsesi.

    Determinasi, motivasi, dan fokus terhadap perundingan serta sadar –atas kausalitas atas hal-hal emosional– bisa menetralkan situasi dan kondisi emosional yang timbul selama perundingan. Beberapa bentuk emosi mencakup marah, kebanggaan, rasa bersalah atau penyesalan, dan khawatir atau kecewa.

    Rasa marah menyebabkan pihak lain menurunkan permintaan dan mengalah pada negosiasi zero-sum (netral). Hasil negosiasi menjadi kurang disukai karena memprovokasi prilaku pihak lain untuk mendominasi dan memetik panen. Rasa bangga mengarah pada strategi yang lebih integratif dan kompromistis di pihak lain. Rasa salah atau penyesalan perunding mengarah pada kesan yang lebih baik di mata pihak lain, tetapi juga tuntutan yang lebih tinggi. Khawatir atau kecewa meninggalkan kesan buruk di mata pihak lain sekaligus menurunkan tuntutan pihak lain.

    Marah merupakan bentuk umum dari emosi negatif. Mereka cenderung menggunakan strategi kompetitif dan sedikit kooperatif, bahkan sebelum negosiasi dimulai. Hasil kesepakatan tereduksi oleh tingkat kepercayaan, mengaburkan (clouding) penilaian para pihak, menyempitkan fokus perhatian para pihak dan merubah tujuan sentral dari terjadinya kesepakatan pada aksi retaliasi terhadap pihak lain.

    Perunding yang marah kurang memperhatikan dan sedikit akurat dalam menilai kepentingan pihak lain, dus mendapat keuntungan gabungan yang lebih rendah. Mereka juga semakin egois dalam preferensi, termasuk kemungkinan penolakan tawaran yang menguntungkan. Pihak lain yang menjadi marah juga (menangis, atau kehilangan kontrol) cenderung berbuat kesalahan, dengan syarat kemarahan pihak lain justru menguntungkan pihak kita.

    Ekspresi emosi negatif selama negosiasi bisa menguntungkan, khususnya yang dilakukan secara sah sebagai cara efektif memperlihatkan komitmen, kejujuran, dan kebutuhannya. Emosi negatif bisa lebih baik dalam hal tugas distributif dibandingkan emosi positif. Termasuk didalamnya sebagai ungkapan atas niat jahat terhadap kelompok etnis atau gender tertentu.

    Di sisi lain, emosi positif sering memfasilitasi pencapaian kesepakatan dan membantu maksimalisasi keuntungan gabungan. Selain itu, emosi positif dapat instrumental dalam mendapatkan konsesi dan tujuan-tujuan instrumental serta keuntungan integratif. Emosi positif sering membuat perunding menikmati interaksi lebih banyak, memperlihatkan prilaku yang kurang konfrontatif, menggunakan lebih sedikit taktik agresif, dan lebih banyak strategi kooperatif. Kesepakatan sangat dijunjung tinggi dalam proses ini.

    Hasil kesepakatan yang sesuai harapan menjadi wujud karena adanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti pemikiran fleksibel, penyelesaian kreatif terhadap masalah, penghargaan terhadap perspektif pihak lain, keinginan mengambil risiko dan kepercayaan yang lebih tinggi. Dampak lanjutannya berupa keinginan berinteraksi di masa depan. Dampak negatif berupa distorsi terhadap persepsi kinerja, yang dinilai relatif lebih baik dari kondisi aktualnya. Oleh karena itu, studi pelaporan diri terhadap hasil yag dicapai bisa bias.

    No Deal

    Kondisi jalan buntu, impasse, berlaku ketika para pihak yang berunding tidak bisa mencapai suatu kesepakatan. Remis atau stalemate merupakan nama lain dari impasse di permainan catur. Impasse bisa diatasi melalui arbitrasi, mediasi, atau bahkan berdasarkan keputusan negara. Kewajiban arbitrasi merupakan hal yang lumrah dalam hukum hubungan industri di banyak negara.

    Ketika perundingan tidak berjalan mulus, proses negosiasi menjadi lamban, terlambat, atau terhenti sama sekali (no deal). Beberapa kemungkinan terburuk bisa wujud. Aksi demonstrasi yang tidak diselesaikan dengan baik, bisa mengarah pada aksi anarki. Buruh bisa mengambil langkah mogok kerja. Aksi kekerasan sosial bisa berlanjut pada aksi kekerasan fisik dan meningkat pada aksi kekerasan bersenjata. Dalam hubungan internasional, negara lain secara individu atau kolektif bisa melakukan aksi atau sanksi militer.

    Pemaksaan kehendak satu pihak kepada pihak lain menjadi alternatif terakhir ketika kedua belah pihak sama-sama bersikeras ingin mempertahankan pendapat dan kemauannya. Situasi kemungkinan ‘adu kambing’ dalam analog chicken dilemma melahirkan kemungkinan adagium ‘menang jadi arang, kalah jadi abu’.

    Informasi yang tidak sempurna bisa menjadi alasan atau cara menginformasikan pihak lain keseriusan posisi mereka. Bias egoisme (self-serving) bisa menjadi dasar impasse. Banyak sengketa timbul dari situasi dimana fakta diinterpretasi dalam banyak cara. Interpretasi bisa bias karena subjektivitas yang tinggi. Mereka bisa menganggap pihak lain menggertak atau bertindak tidak adil dan layak dihukum.

    Asal Kata Deal

    Secara etimologi, kata deal bisa berasal dari empat kelompok yang berbeda, yakni satu, dǣl (Old English); dua, dǣlan (Old English), *delja- (Proto-Jerman), *dʰail- (Proto-Indo-Europa), delen (Belanda), teilen (Jerman), dela (Swedia); dalinti (divide dalam Lithuania), делить (Rusia); tiga, dele (Middle Low German), þille (Old English); empat, dol (Kroasia, Slavia).

    Pertama, deal (dǣl) diartikan sebagai satu porsi, bagian, divisi. Termasuk didalamnya berupa aksi penjatahan, pendistribusian, pembagian, menderma. Kata deal sering dipasangkan dalam frase a great deal, a good deal, big deal, real deal. Sinonim kata deal dalam bahasa Inggris mencakup batch, flock, good deal, great deal, hatful, heap, load, lot, mass, mess, mickle, mint, muckle, peck, pile, plenty, pot, quite a little, raft, sight, slew, spate, stack, tidy sum, wad, whole lot, whole slew.

    Kedua, sebagai kata kerja transitif, deal berarti menjual (obat terlarang), melempar (bola dalam baseball), menawarkan upaya promosi penjualan (sales pitch). Sebagai kata kerja intransitif, deal bisa berarti perjanjian usaha (to have dealings or business), bekerja sendiri (to conduct oneself, to behave), bidang usaha (she deals in gold), khawatir (to be concerned with), menangani, mengatasi, mengatur (to handle, to manage, to cope; I can’t deal with this).

    Kata kerja deal (dǣlan) sering dipasangkan dalam frase deal with, deal in, dealer, dealy. Beberapa sinonim deal sebagai kata kerja dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan pendistribusian meliputi apportion, divvy up, share, share out, portion out; dan tentang penjatahan meliputi administer, allot, deal out, dish out, dispense, distribute, dole out, hand out, lot, mete out, parcel out, shell out.

    Ketiga, deal (dele) yang diartikan sebagai papan kayu lunak yang tebal dan berat (pinus atau fir), berukuran tebal 5-10 cm dan lebar minimal 20 cm. keempat, deal (dol) yang diartikan sebagai bukit.

    Pemakaian Kata Deal

    1. A plain deal table
    2. Business deals, sale, trade, transaction
    3. He made a deal with the devil.
    4. I believe it’s your deal.
    5. I can’t deal with this.
    6. I didn’t have a good deal all evening.
    7. I was dealt four aces.
    8. I’ve never killed anybody before. I don’t see what’s the big deal.
    9. Made of deal.
    10. She deals in gold.
    11. The cards were shuffled and dealt by the croupier.
    12. The deal with four tines is called a pitchfork.
    13. The fighting is over; now we deal out the spoils of victory.
    14. The whole crowd waited for him to deal a real humdinger.
    15. This club takes a dim view of members who deal drugs.
    16. To have dealings or business.
    17. We gave three deals of grain in tribute to the king.
    18. We need to finalise the deal with him by midnight.
    19. What’s the deal?

     
  • Virtual Chitchatting 3:24 PM on 2010/10/20 Permalink
    Tags: cpo, nestle, palm oil, suisse, , unilever   

    Unilever and Nestle are boycotting Indonesian CPOs 

    It is simply because of failure to bargain and have descent deals for their own sake over Indonesian CPOs

    My comment:

    You should have known about who and what kinds of animals are Nestle and Unilever.  They have been boycotting Indonesian CPOs. The environment factor has become the culprit. Aren’t there anything reasonable or business terms that they are not satisfied with the Indonesian CPO producers, instead of such ridiculous things.

    Read and learn about the history of Unilever. They have been selling cheap and low quality products all over the world for over more than a century. They do it by aggresively buying commercial spots on tv, magazines, newspapers. They sell junk, but indefinitely proclaim and bombard the mass media with bogus claims.

    How about Nestle? It is a Suisse’ product. The Swiss people truly know what luxury matters in life: time (swiss army watches), money (banks), no drama (neutrality, ICRC, geneve conventions), multitasking (victorinox knives), cheese (kraft, nestle), chocolate (toblerone, kit kat), and corporatocracy. Chocolates and cheese are synonymous with secrecy? Ssstt, eat this cheese, but be quiet.

    Do you know why Swiss has been in love with the secrecy things? They allow the richest people on earth to save their money in their bank, without interest. The secrecy is the interest that the Swiss banks have been offering.

    Nevertheless, Swiss is not a rich country nor their citizens. Recall upon the recent fact that its richest bank, UBS, had been trembled and thirsty for real money infusion to their own account, following the subprime mortgage scandal and blow-outs in 2007.

    They had asked to the Government of Singapore to step in as a UBS shareholder as UBS incurred a very huge loss in 2007. As of 1 April 2008, UBS AG reported that it expected to post net losses of 12 billion Swiss francs (US$12.1 billion) for the first quarter of 2008 and would seek 15 billion Swiss francs (US$15.1 billion) in new capital.

    The U.S. Subprime mortgage crisis made it to see losses and writedowns of approximately US$19 billion on U.S. real estate and related credit positions. As of 9 February 2009, UBS announced that it lost nearly 20 billion Swiss francs (US$17.2 billion) in 2008, the biggest single-year loss in the history of Switzerland. On 11 March 2009, UBS AG posted a revised FY 2008 reported 20.9 billion CHF ($18 billion) loss. It was reported UBS was “extremely cautious” about the outlook for 2009.

    By June 2010, the Government of Singapore owned 6.45% of ownership in UBS. If you have an access to the database of who owns the Singaporean property, real estates, apartments, and so on, you shall be amazed. They are Indonesian citizens. So, the real question is, who own Singapore? Who own UBS? Who has the real money? Indonesian citizens. wtf. f-crap.

    The money comes from palm oil products and rubber. Indonesia and Malaysia are very much blessed to monopolise the production of quality palm oil products. Quality rubber products also come from Indonesia, Malaysia, and Thailand.

    The point is: stop shipping the palm oil products to Rotterdam. Indonesia MUST have their own rottEnDAM or MEDAN, I should say, as the price reference. Indonesia MUST quit RSPO, just like Indonesia quit OPEC. This is to increase the bargaining position of Indonesian CPO and of course the CPO price.

    KELAPA SAWIT

    Indonesia Tak Perlu Tunduk kepada Eropa

    Selasa, 19 Oktober 2010 | 03:58 WIB

    Medan, Kompas – Indonesia tak perlu tunduk dengan segala tuntutan dan kemauan negara-negara Eropa terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa relatif kecil, tetapi tuntutan mereka terlalu banyak.

    Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting menjelaskan, dari total ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia 21 juta ton, ekspor ke negara-negara Uni Eropa hanya 9,5 persen dari jumlah itu.

    ”Nilainya sedikit, tetapi tuntutan dari Eropa ini terlalu banyak. Indonesia produsen CPO terbesar di dunia, semestinya tak perlu tunduk kepada Eropa untuk mengendalikan pasar CPO dunia. Pasar kita terbuka lebar di China dan India,” ujar Timbas di Medan, Senin (18/10).

    Hingga kini, dua perusahaan besar asal Eropa, Unilever dan Nestle, masih memboikot pembelian CPO dari Indonesia. Ini terkait isu bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dinilai merusak lingkungan. Pekan lalu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia bersama perwakilan delapan negara Eropa mengunjungi Riau dan bertemu pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit nasional.

    Menanggapi ancaman Eropa yang menyatakan akan menolak barang dari India dan China jika produk tersebut menggunakan bahan setengah jadi berupa CPO dari Indonesia, menurut Timbas, itu hanya isapan jempol.

    ”Tak mungkin Eropa berani menekan China yang jadi kekuatan ekonomi dunia. Ekspor CPO ke China tetap aman, apa pun ancaman Eropa,” ujarnya.

    Tekanan dari Eropa tidak hanya datang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, tetapi juga lewat forum Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan kelapa sawit dunia untuk menjamin produksi minyak sawit yang berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan.

    ”Hampir setiap tahun selalu ada syarat tambahan RSPO. Yang meminta selalu pembeli dari Eropa. Mereka seolah tak menganggap produsen sawit ini juga anggota RSPO,” kata Timbas.

    Oleh karena itu, muncul ide untuk berdikari dalam pengelolaan sawit nasional, serta pasarnya, yakni dengan menggagas Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

    ”ISPO dibutuhkan karena selama ini patokan harga internasional CPO selalu ditentukan di Rotterdam. Dengan ISPO, kami ingin agar patokan harga CPO dunia tak lagi ditentukan di Rotterdam, tetapi di Jakarta atau Kuala Lumpur. Jika perlu, Indonesia dan Malaysia keluar dari RSPO,” ujar Timbas.

    Ancaman keluar dari RSPO juga dilontarkan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Menurut Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsyad, RSPO tak memberikan pengaruh bagus terhadap petani kecil.

    Ditegaskan, dengan biaya sertifikasi yang sangat mahal, tak mungkin petani kelapa sawit Indonesia mendapat sertifikasi RSPO. Padahal, sebagian pembeli dari Eropa mensyaratkan sertifikasi itu. (BIL)

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2010/10/19/03581256/indonesia..tak.perlu.tunduk.kepada.eropa

    INDUSTRI HILIR CPO

    Bidik Pasar Eropa Butuh Sertifikat RSPO

    Sabtu, 9 Oktober 2010 | 03:04 WIB

    Jakarta, Kompas – PT Megasurya Mas menjadi perusahaan Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO Supply Chain. Berbekal sertifikat itu, industri hilir minyak kelapa sawit ini menargetkan akan mengekspor 30 persen dari produknya ke Eropa.

    Menurut General Manager PT Megasurya Mas Wibowo Suryadinata di Jakarta, Jumat (8/10), sertifikat RSPO sangat penting untuk masuk pasar Eropa. Alasannya, negara-negara di kawasan itu mensyaratkan produk minyak sawit yang ramah lingkungan.

    ”Sertifikat RSPO menjadi bekal penting untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, terutama untuk mengembangkan pasar internasional, khususnya Eropa, yang menuntut produk ramah lingkungan. Selain, memperbaiki citra Indonesia di mata dunia,” kata Wibowo.

    Ia menjelaskan, untuk tahap awal, Megasurya menerima 1.000 ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari PT Musi Mas. CPO ini diolah menjadi sabun, margarin, dan lilin. Kapasitas produksi sabun 10.000 ton per bulan, margarin 5.000 ton per bulan, dan produk lilin 5.000 ton per bulan.

    Wibowo menjelaskan, separuh dari hasil produksi Megasurya diekspor ke 130 negara, antara lain, negara-negara di Eropa, India, Pakistan, Timur Tengah, Amerika Latin, Iran, dan Afganistan. Separuhnya untuk pasar domestik.

    Nilai ekspor Megasurya tahun 2009 mencapai 57 juta dollar AS. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor 3-4 persen per tahun. ”Seperti pasar Jepang, ekspor ke Eropa bukan hanya menggunakan merek global brand (merek internasional), kami juga terbuka pada private label. Jadi, produk jadi kami dikemas dan diberi merek tertentu di negara tujuan ekspor,” ujar Wibowo. (OSA)

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2010/10/09/03043485/bidik.pasar.eropa.butuh.sertifikat.rspo…

    TKI dan Sawit Malaysia

    Sabtu, 9 Oktober 2010 | 04:13 WIB

    Transtoto Handadhari

    Dalam pernyataan yang dikeluarkan, di tengah ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia beberapa waktu lalu, tersirat kekhawatiran pemerintah bahwa ketegangan hubungan RI-Malaysia akan berimbas ke tenaga kerja Indonesia di sana.

    Menurut data resmi, dari lebih 2 juta TKI yang bekerja di Malaysia, 78 persen bekerja di perkebunan. Terbesar bekerja di ladang sawit, sisanya di kebun karet, cokelat, dan kehutanan. Jumlah TKI di atas belum termasuk TKI ilegal yang bisa mencapai separuhnya.

    Malaysia, sebagai penghasil minyak sawit terbesar kedua dunia setelah Indonesia mengandalkan pula hasil karet dan cokelat, jelas-jelas sangat menggantungkan diri pada peran TKI. Lapangan pekerjaan kasar di perkebunan sangat tidak diminati oleh masyarakat lapis bawah Malaysia sekalipun. Artinya, TKI kebun bisa saja menjadi ”mesiu” efektif Indonesia menghadapi arogansi Malaysia.

    Kemilau sawit

    Sawit (Elaeis sp) memang sedang menjadi primadona. Negeri tropis Indonesia dan Malaysia dengan jenis tanah podsol pada umumnya dan curah hujan 1.000-2.500 milimeter per tahun menjadikan negeri ini ladang yang amat produktif untuk sawit. Devisa yang diraup Indonesia saat ini sekitar 14 miliar dollar AS per tahun, padahal luas kebun sawit baru 7,2 juta hektar. Hasil produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia yang mencapai lebih dari 19 juta ton per tahun menempatkan Indonesia sebagai penghasil minyak CPO terbesar di dunia (44,5 persen).

    Malaysia dengan keterbatasan lahan dan tenaga kerja ternyata mampu mendudukkan dirinya sebagai penghasil CPO nomor dua dunia setelah Indonesia. Namun, penghasil 17,35 juta ton CPO (41,3 persen) tersebut hanya mampu berproduksi lantaran dukungan sepenuhnya dari TKI.

    Tahun 2050, permintaan global untuk minyak goreng diperkirakan mencapai 240 juta ton, hampir dua kali konsumsi tahun 2008. Produksi dan konsumsi minyak nabati dunia periode 2008-2012 saja diperkirakan 132 juta ton, sedangkan produksinya hanya 108 juta ton sehingga perlu pasokan baru sebesar 24 juta ton. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dunia diperlukan penambahan areal perkebunan kelapa sawit sebesar 12 juta hektar. Indonesia berpeluang besar memenuhi kebutuhan dunia tersebut. Namun, bagi Malaysia akan sangat terkendala untuk bersaing dengan Indonesia.

    Malangnya, saat ini kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama akibat serangan ”green gun” dari sebagian lembaga swadaya masyarakat yang seakan memiliki misi menghambat pengembangan sawit Indonesia. Akibatnya, muncul keputusan sepihak dari perusahaan-perusahaan multinasional yang merugikan Indonesia. Gangguan ini tidak dialami kebun-kebun sawit Malaysia.

    Hambatan lainnya, karena Indonesia dianggap ”tidak mampu” dibandingkan Malaysia dalam mempraktikkan produksi minyak sawit yang berkelanjutan (sustainable palm oil production’) oleh dunia internasional sehingga para pengusaha Indonesia seperti dipaksa ”harus” bekerja sama dengan Malaysia dalam mengelola kebun sawit. Malaysia berpeluang menguasai perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

    TKI di Malaysia

    TKI menduduki jumlah pekerja terbesar di Malaysia. Sebagian bekerja di rumah tangga dan bangunan (20 persen) dan sisanya (80 persen) di perkebunan dan kehutanan. Sektor perkebunan merupakan andalan perekonomian Malaysia yang hampir sepenuhnya ditopang oleh tenaga kerja asal Indonesia. Tanpa pekerja Indonesia, sektor perkebunan akan ambruk.

    Sebagai gambaran, Sabah, Malaysia Timur, dengan luas 76.115 kilometer persegi merupakan kantong TKI yang sangat diminati calon pekerja Indonesia karena faktor geografis (jarak), agama, dan bahasa yang memudahkan mereka berkomunikasi.

    Jumlah TKI resmi di Sabah mencapai 538.180 orang, TKI ilegal menurut catatan Imigresen Sabah 329.388 orang, belum termasuk WNI ilegal yang keluar masuk Sabah dari Nunukan melalui ”jalan-jalan tikus” di Kalabakan, Tawau. Mereka diperkirakan berjumlah 182.746 orang tahun 2008. Dari kebun sawit di Sabah yang hanya sekitar 1,3 juta hektar, disumbangkan

    97 persen PDB dan ekspor CPO merupakan 35 persen ekspor Sabah secara keseluruhan.

    Yang berjasa dari proses produksi sawit tersebut adalah para TKI dengan jumlah 90 persen dari total pekerja perkebunan di Sabah. Selain TKI, terdapat pekerja dari Filipina, sementara pekerja dari negara lain seperti India, Banglades, Vietnam, dan Timor Leste, sebagaimana sering digembar-gemborkan Pemerintah Malaysia, belum tampak.

    Upah rendah

    Malaysia, di samping memiliki keterbatasan luas lahan sawit untuk bersaing dengan Indonesia, sebenarnya juga cemas terkait kebutuhan tenaga kerja kasar di lapangan. Seperti yang disebut di atas, nyaris hanya dipenuhi oleh tenaga kerja asal Indonesia.

    Ironisnya, meskipun tingkat upah kotor pekerja perkebunan relatif rendah, rata-rata hanya 500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp 1,25 juta dan tertinggi 700 RM, TKI tetap saja berebut bekerja di sana. Pekerja lapangan terbesar berasal dari Bugis dan Toraja, disusul NTB dan NTT, serta sisanya dari Banyumas yang dikenal ahli petik buah sawit.

    Menjadi PRT pun gajinya juga hanya berkisar 350-500 RM atau sekitar Rp 1 juta per bulan, masih ditambah dengan bonus penghinaan (Rudhito Widagdo, KJRI Sabah, 2010).

    Memang, kemudian menjadi mengherankan, mengapa hanya untuk meraih upah sedemikian rendah para TKI rela hidup sulit di kebun-kebun di negeri orang, dengan risiko tersia-sia dan bahkan hilang tak tentu jejaknya. Pemerintah selayaknya melihat keadaan nyata ini sebagai salah satu faktor yang dapat menekan kesemena-menaan Malaysia terhadap bangsa kita.

    Kesempatan membuka kebun sawit yang lebih luas harus segera dirancang di atas lahan-lahan telantar ataupun menanami lahan hutan yang rusak. Kebijakan pengembangan kebun dan hutan tanaman yang ramah lingkungan di dalam negeri akan membuka lapangan kerja yang amat luas dan sekaligus mengembalikan para TKI untuk bekerja di negeri sendiri.

    Di samping meningkatkan devisa, kebijakan tersebut akan meningkatkan martabat bangsa ini sekaligus memberikan pelajaran yang telak bagi keangkuhan negeri tetangga itu.

    TRANSTOTO HANDADHARI Ketua Umum Yayasan GreenNET Indonesia

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2010/10/09/04134820/tki..dan.sawit..malaysia

     
  • Virtual Chitchatting 5:17 PM on 2010/07/17 Permalink  

    Blind-folded bureaucrats and technocrats surely corrupt governmentship 

    Jakarta, 6 July 2010
    My comment:
    after not following corrupted news presented on any mass media, tv, newspapers, internet, i got the chance to read this Kompas. it is a must have to do, just to kill time waiting for my mother taking care the pension administration from my late father’s bank account to my mother’s.

    there are some unspoken words came out of mind:
    pensions of senior citizens: fixed income
    acquainted…. acknowledged …
    anafilaksis
    deforestation
    QC and QA of LPG tube? Pertamina’s CSR
    face or deal your worst DEMONS, NIGHTMARE, ENEMY

    (tempo) magazine tell the inside story, the chronological events in details. ubs whistleblower?
    what if there are some seconds that were not retold by the media? …. corrupted news.

    all is fair in love and war. every war requires the belligerents. included is the means and methods of warfare.
    when one has taken side, conceived, that is HE IS IN WAR … what’s gonna happen then

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 04:43 WIB

    Tiada Profesionalisme

    JE Sahetapy

    subordinates: obedient, robotic, dollie, dollhouse

    Dalam keadaan proses pembusukan hukum yang merajalela seperti sekarang ini di mana ”polisi, jaksa, pengacara, dan hakim berkomplot” (Tempo, 20-6-10), rakyat di akar rumput sebetulnya tidak bisa dibodohi lagi.

    Mereka menjadi sinis dan melontarkan komentar yang kalau didengar membuat kuping menjadi merah, dan sungguh menyakitkan.

    Para penguasa harus sadar bahwa tidak ada dusta yang bertahan selamanya. Demikian pula bahwa kekuasaan hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, karikatur Tempo dengan oknum polisi dan celengan babi dapat dipahami. Sungguh ”absurd” kalau Polri memperkarakan Tempo. Apalagi setelah muncul kasus (-kasus) markus, dan menyimak komentar juru bicara berbintang dari kepolisian. Tampaknya, seperti kaum awam begitu ”bodoh” dan ingin dipintarkan dengan komentar yang sebetulnya ”naif” pula.

    Memalukan

    Kalau menganalisis dari aspek kriminologi dan atau viktimologi, Hermann Mannheim (1970) Who steal the goose from the common menjadi atau Who steal the common from the goose. Di akar rumput, orang menjadi ”frustrasi” kalau berurusan dengan polisi. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sendiri minta KPK mengurus mafia Polri (Media Indonesia, 20 Maret 2010). Dalam bahasa Belanda dapat disebut hij heeft geen kaas der van gegeten. Ibarat orang Jawa yang seolah-olah belum pernah makan tempe. Ini suatu ironi yang menyakitkan dan memalukan.

    Dalam jajak pendapat Kompas, 30 November 2009, dapat dibaca bahwa rakyat sangat tidak puas 76,2 persen terhadap Polri; idem dito dengan kehakiman, dan 77,3 persen terhadap kejaksaan. Dalam Koran Tempo, 19 Mei 2010, dapat dibaca ”PPATK curiga Puluhan Rekening Polisi”. Ada yang memiliki rekening senilai Rp 95 miliar. Kalau itu benar, boleh tanya: gajinya berapa sih! Tampaknya, Polri kebakaran jenggot sehingga rupanya ”malu” merayakan Hari Bhayangkari dengan cara terbuka (Koran Tempo, 30 Juni 2010).

    Polri dewasa ini seperti Dr Jekyll and Mr Hyde. Pada satu pihak ia begitu hebat dalam memberantas terorisme. Acapkali HAM ditelantarkan. Pada pihak lain seperti ragu-ragu mengusut rekening polisi berbintang. Meski sudah dilapori Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu (baca: tahun 2005) yang lalu, komentar Kabareskrim ”Kapolri Perintahkan Rekening Perwira Ditelusuri (Koran Tempo, 30-06-10) sungguh mengherankan! Mengapa baru sekarang!

    ”Korpsgeest” di kepolisian begitu kuat dalam keadaan bobrok sehingga setiap hal yang memalukan ditutup rapat-rapat. Bahkan, ada oknum polisi yang jadi whistle blower tidak ditoleransi. Seharusnya yang bersangkutan ikut membersihkan rumah Polri sampai bersih dari tikus-tikus tengik, baru yang bersangkutan ditindak. Ironinya dicari-cari kesalahan beberapa tahun yang lalu. Anehnya, kenapa sekarang baru boroknya diungkit?

    Jadi sejak lama boroknya dibiarkan meski yang bersangkutan dapat promosi atau dapat jabatan tinggi di Polri. Ini aneh! Jadi boroknya disimpan dulu jadi tongkat pemukul. Apa ini fair? Jelas tidak.

    Dengan keadaan seperti itu, undang-undang PPATK perlu direvisi. Dengan perkataan lain, kalau PPATK temui boroknya oknum Polri, laporan PPATK tersebut jangan diserahkan kepada penyidik, tetapi diteruskan ke KPK. Kalau diserahkan ke penyidik, ada kemungkinan dipetieskan. Lalu siapa mea culpa?

    JE Sahetapy
    Guru Besar Emeritus
    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/04432124/tiada.profesionalisme.

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 05:07 WIB

    OPINI

    Membongkar Bungker Koruptor

    Oleh: Marzuki Alie *

    KOMPAS.com – Tulisan berjudul ”Parpol (Bukan) Bungker Koruptor” yang ditulis Saldi Isra (Kompas, 5/7/2010) mengagumkan kalau dilihat sebagai bentuk kritik positif terhadap kinerja partai politik di Tanah Air.

    Publik, termasuk seluruh politikus yang mempunyai hati di negeri ini, tentu tidak menghendaki para koruptor menyelamatkan diri dengan menjabat sebagai pengurus strategis di tubuh partai politik.

    Akan tetapi, saya agak menyayangkan tulisan Isra di alinea ke-6 yang penggalannya demikian: ”Marzuki Alie adalah seorang aktivis PD yang pernah menjadi tersangka kasus korupsi. Merujuk catatan ICW (2010), terhitung sejak 31 Maret 2004 Marzuki Alie ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Proyek OPT II PT Semen Baturaja dengan nilai proyek Rp 600 miliar. Perjalanannya selanjutnya, kejaksaan menerbitkan SP3 bagi mantan direktur komersial Semen Baturaja ini. Hanya dalam hitungan tahun setelah melompat ke PD, Marzuki Alie Berjaya meraih posisi tertinggi di DPR.”

    Data Isra tidak akurat. Padahal, intelektualitas selalu identik dengan akurasi dalam berhipotesis. Sebagai intelektual, Isra mesti menggunakan referensi silang untuk memastikan validitas data. Hal itu tak hanya berkaitan dengan nama baik saya selaku ketua parlemen, atau sebagai politikus dari partai penguasa, tetapi terutama juga menyangkut kejujuran intelektual dan pendidikan politik untuk masyarakat.

    Untuk diketahui, PT Semen Baturaja sudah dinyatakan bangkrut sejak tahun 1998. Nilainya sudah negatif menurut konsultan Meneg BUMN, yaitu Boston Consulting Group, karena sudah termasuk pesakitan BPPN. Lantas, disarankan ketika itu agar PT Semen Baturaja ditutup dan pengantongan di Palembang dan Panjang dijual.

    Pengandaian paling ideal pada waktu itu, pemerintah akan mendapat untung jika ada pihak yang mau membeli perusahaan ini dengan nol rupiah, tetapi bersedia menanggung beban utang ke BPPN. Direksi PT Semen Baturaja dan Marzuki Alie selaku Kepala Departemen Keuangan menolak kajian tersebut sehingga pemerintah tak jadi menjualnya.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Marzuki Alie diangkat menjadi direktur bersama direksi lainnya. Jajaran direksi baru inilah yang kemudian berhasil menyelamatkan PT Semen Baturaja dengan total aset hasil penilaian appraisal independen Rp 1,2 triliun. Alhasil, perusahaan bangkrut ini hidup kembali.

    Karena keberhasilan ini, Marzuki Alie diangkat menjadi direktur utama, tetapi jabatan ini tak pernah dieksekusi Marzuki Alie. Marzuki tetap menjabat sebagai direktur.

    Kesalahan manajemen kembali terjadi sehingga perusahaan makin rusak. Pada situasi macam inilah muncul dugaan korupsi yang melibatkan nama Marzuki Alie. Lalu, dikaitkan lagi dengan bergabungnya saya ke Partai Demokrat pada tahun 2003.

    Kejati sendiri mengeluarkan SP3 karena memang tidak ada bukti material yang kuat yang membuat Marzuki Alie dijadikan tersangka.

    Mendukung gagasan

    Kalau Saldi Isra dalam tulisannya menyebut saya sebagai koruptor, itu adalah pencemaran nama baik yang menyalahi prinsip dan etika kecendekiawanan. Akan tetapi, terlepas dari masalah pribadi ini, saya mendukung spirit gagasan Isra bahwa partai politik tidak boleh menjadi bungker bagi para koruptor.

    Mereka yang namanya masuk dalam daftar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kasusnya masih aktif sudah seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi penting di tubuh partai politik. Pernyataan ini tak ditujukan pada salah satu, tetapi pada semua partai politik karena hal ini berkaitan dengan masa depan demokratisasi di Indonesia.

    DPR sebagai lembaga tinggi negara yang mencerminkan suara rakyat Indonesia juga berkomitmen serius mendukung agenda pemberantasan korupsi yang sudah menjadi brand pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita tidak menghendaki DPR menjadi bungker bagi koruptor seperti disimpulkan Saudara Saldi Isra.

    Kita perlu membangun DPR yang bersih dan berkomitmen pada kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada tempat bagi koruptor di DPR dan sama sekali tidak ada skenario yang sistematis untuk melindungi politisi wakil rakyat yang terlibat korupsi.

    Saat ini, DPR berupaya keras mengubah citra lama yang dilekatkan pada etos kerja yang buruk, korupsi yang meluas, dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Kita berjuang membangun DPR yang pro-rakyat, yang bersih, dan sesuai dengan amanah yang diterima dari konstitusi.
    Loe ngomong sama ember atau sama anak kecil? Gile loe, mau ngelecein dan ngelecehin orang gede, tolong pikir-pikir dulu dong… Hare gene berurusan sama DPR yang sangat korup, sok bersih, dan sok mulia? Wake-up man.
    Dalam rangka mewujudkan cita-cita baik ini, tentu DPR tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari elemen bangsa yang lainnya. Untuk itu, kita selalu membuka diri terhadap segala bentuk kritik seperti yang dilontarkan intelektual Saldi Isra.

    Akan tetapi, kita pun berharap, kaum akademisi tak usah ragu untuk membangun dialog dengan para wakil rakyat di DPR supaya bersama-sama kita merumuskan jalan keluar bagi masalah bangsa yang rumit dan tak kunjung terselesaikan.

    *Marzuki Alie Ketua DPR (2009-2014)

    DHONI SETIAWAN

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/05070241/membongkar.bungker.koruptor

     
  • Virtual Chitchatting 4:54 PM on 2010/07/17 Permalink  

    The power struggle of the machiavellians 

    Jakarta, 6 July 2010
    My comment:
    after not following corrupted news presented on any mass media, tv, newspapers, internet, i got the chance to read this Kompas. it is a must have to do, just to kill time waiting for my mother taking care the pension administration from my late father’s bank account to my mother’s.

    there are some unspoken words came out of mind:
    pensions of senior citizens: fixed income
    acquainted…. acknowledged …
    anafilaksis
    deforestation
    QC and QA of LPG tube? Pertamina’s CSR
    face or deal your worst DEMONS, NIGHTMARE, ENEMY

    (tempo) magazine tell the inside story, the chronological events in details. ubs whistleblower?
    what if there are some seconds that were not retold by the media? …. corrupted news.

    all is fair in love and war. every war requires the belligerents. included is the means and methods of warfare.
    when one has taken side, conceived, that is HE IS IN WAR … what’s gonna happen then

    S. S. Sutan Rajo Ali

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 02:51 WIB

    KILAS POLITIK & HUKUM

    Susno Praperadilankan Kepala Polri Kembali

    Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji kembali mengajukan permohonan praperadilan. Kali ini permohonan praperadilan terkait perpanjangan penahanannya sebagai tersangka penerima suap Rp 500 juta dalam perkara PT Salmah Arowana Lestari. Sidang praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (5/7), dipimpin hakim tunggal Haswandi. Pemohon, Susno, diwakili kuasa hukumnya, antara lain, Henry Yosodiningrat dan Zul Armain. Termohon adalah Kepala Polri. Menurut kuasa hukum Susno, praperadilan itu mempersoalkan perpanjangan penahanan Susno selama 30 hari terhitung sejak 14 hari lalu. Perpanjangan penahanan yang dilakukan penyidik Polri itu dinilai tak tepat. Pasalnya, saat itu sudah ada perjanjian dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). ”LPSK sudah menyatakan akan mendampingi Pak Susno setiap kali ada pemeriksaan oleh penyidik Polri. Juga, LPSK akan menempatkan Pak Susno di safe house, tetapi ditolak oleh polisi,” kata Zul Armain. (idr)

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/0251376/kilas.politik..hukum

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 03:03 WIB

    ADMINISTRASI HUKUM

    Hendarman Hadapi Yusril

    Jakarta, Kompas – Jaksa Agung Hendarman Supandji mempersilakan mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menggugat ke pengadilan jika Yusril masih meragukan keabsahannya sebagai jaksa agung. Namun, Hendarman menegaskan, proses hukum terhadap Yusril tidak akan terganggu karena proses penyidikan oleh Kejaksaan adalah perintah undang-undang.

    Jaksa Agung Hendarman Supandji menyampaikan hal itu sebelum rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/7). ”Tidak ada persoalan, jabatan itu masih valid. Kalau dinyatakan legal tidak legal, itu pendapat Pak Yusril, bawa saja ke pengadilan sehingga hakim bisa memberikan satu keputusan,” ujar Hendarman.

    Sementara itu, menanggapi Jaka Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi yang akan memanggil paksa, kemarin, Yusril menegaskan, selama ini dia kooperatif dengan Kejaksaan. Yusril juga membantah pendapat Jamwas bahwa masalah legalitas Jaksa Agung tidak terkait dengan pemanggilan dirinya. Yusril menegaskan, sesuai dengan UUD 1945, negara ini adalah negara hukum. ”Pasal 28 D UUD 1945 menyatakan, hak setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Karena itu, adanya kepastian legalitas jaksa agung dan bawahannya menjadi penting untuk dijawab,” ujarnya.

    Yusril mengatakan, tahu jaksa mempunyai kewenangan memanggil paksa, menahan, mencekal, dan sebagainya yang menjadi domain hak pidana dan hak acara pidana. ”Namun, segala kewenangan itu baru sah dijalankan kalau pengangkatan mereka dalam jabatan itu juga sah. Ini adalah domain hak administrasi negara yang harus dijunjung tinggi. Tanpa domain hak ini, yang terjadi hanyalah kekuasaan yang sewenang-wenang,” ujarnya.
    (day/osd/idr)

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/03031446/hendarman.hadapi.yusril

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 03:08 WIB

    IDEOLOGI

    Islam Demokrat Terancam Terpuruk

    aliran atau pengkotak-kotakan islam berdasarkan … menjadi islam demokrat?

    Jakarta, Kompas – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menyatakan keprihatinannya berkaitan dengan perpecahan di Partai Kebangkitan Bangsa yang tak kunjung usai. Menurut dia, kalau perpecahan ini terus-menerus berlangsung dan PKB terkena imbas aturan ambang batas parlemen, hal itu akan membuat Islam demokrat semakin terpuruk.

    ”Yang ditakutkan, yang menang adalah Islam yang formalis,” kata Hasyim Muzadi yang saat ini Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) seusai bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Senin (5/7).

    Menyikapi kondisi saat ini, menurut Hasyim, PKB hanya bisa bersatu kalau Mahkamah Agung mau mengeluarkan format hukum agar bisa terjadi rekonsiliasi. Hasyim menyatakan pesimismenya kalau Muhaimin Iskandar bisa mengakomodasi keinginan untuk rekonsiliasi. ”Kalau kasasi terhadap muktamar di Semarang dimenangkan, baru bisa ada rekonsiliasi. Kalau tidak, ya, untuk apa orang mau rekonsiliasi kalau sudah pegang kekuasaan,” kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini.

    Sementara itu, Marwan Ja’far dari PKB mengatakan, pihaknya selalu terbuka lebar untuk rekonsiliasi. Ia balik mempertanyakan itikad pihak lain yang terus-menerus mengajukan gugatan di pengadilan. Padahal, menurut dia, PKB akomodatif terhadap keinginan pihak lain. ”Mau minta jabatan atau jadi caleg, kami terbuka, kok,” katanya.

    Menurut dia, solusi hanya bisa dilakukan kalau pihak yang satu lagi berhenti mengajukan gugatan. Menurut dia, seharusnya hal ini diselesaikan dengan kultur Nahdlatul Ulama. ”Duduk bersama, jagongan, sarungan, pasti beres. Jangan bilang rekonsiliasi malah kayak mau perang,” kata Marwan.

    Hasyim Muzadi membahas soal nasionalisme saat bertemu dengan Megawati. ICIS mengundang Megawati menjadi pembicara kunci seminar ICIS. (EDN)

    Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars KH Hasyim Muzadi (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (5/7).

    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/03085939/islam.demokrat.terancam.terpuruk

    Kompas, Selasa, 6 Juli 2010 | 03:52 WIB

    Bentrok, Markas Polres Muara Enim Dirusak

    Delapan Orang, Termasuk 5 Warga Sipil, Terluka

    Palembang, Kompas – Lebih dari 30 anggota TNI Angkatan Darat mendatangi dan merusak Markas Kepolisian Resor Muara Enim, Markas Kepolisian Sektor Lawang Kidul, dan Pos Polisi Jembatan Enim II, di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Minggu (4/7) pukul 22.30 WIB.

    Penyerangan yang dilakukan anggota Batalyon 141 Aneka Yudha Jaya Prakosa itu dipicu perselisihan soal tarif parkir. Dalam insiden ini delapan orang—2 polisi, 1 anggota TNI AD, dan 5 warga sipil—mengalami luka- luka.

    Dua anggota polisi yang luka adalah Inspektur Dua Reza A (memar wajah) dan Brigadir Kepala Dedy Halim (memar dan lecet lutut kiri), sedangkan dari TNI AD adalah Pratu Jaka S (luka tusuk di belakang telinga).

    Lima warga sipil yang luka ialah Edi Rison (luka di pelipis kiri), Indra Jaya (luka robek kepala), Ahmad Siregar (memar wajah), Hendrik (luka di pelipis dan hidung), serta Dimas (pendarahan hidung dan mata kiri).

    Fasilitas milik polisi yang dirusak dalam penyerangan itu antara lain 15 mobil operasional (termasuk kendaraan dinas Kepala Polres Muara Enim), sekitar 20 sepeda motor, dan sejumlah televisi, komputer, serta alat penyejuk ruangan. Mayoritas kaca di ketiga tempat yang diserang pun hancur berantakan.

    Kemarin Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Hasyim Irianto dan Panglima Kodam Sriwijaya Mayor Jenderal M Sochib mengadakan pertemuan empat mata di Muara Enim untuk mencari solusi terbaik.

    Sangat disayangkan

    Panglima melalui Kepala Penerangan Kodam Sriwijaya Letnan Kolonel M Noor menyayangkan terjadinya kerusuhan ini.

    Hal senada dikemukakan Kapolda Sumsel. ”Saya dan Pangdam sudah sepakat akan mendinginkan suasana. Kami berdua sangat menyayangkan ini bisa terjadi, apalagi ternyata akar masalahnya sangat sepele,” kata Hasyim.

    Perselisihan tersebut, menurut Noor, berawal dari konflik antara Prajurit Dua Fredy Sastriawan (anggota TNI 141/AYJP) dan Zulpa (42), penjaga parkir di Gelanggang Olahraga Muara Enim.

    Saat itu sedang ada konser musik di GOR. Ketika Zulpa meminta uang parkir, Fredy yang berboncengan dengan Briptu Refki Haryanto (25) menolak membayar. Ribut mulut pun terjadi.

    Zulpa kemudian melaporkan kasus ini kepada Ipda Reza, yang sudah lama dikenalnya. Selanjutnya, terjadi keributan antara Fredy dan Reza.

    Fredy akhirnya mengalah. Namun, ia menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya. Mereka lalu sepakat mendatangi Markas Polres Muara Enim.

    Saat ini, kata Noor lagi, Propam TNI AD sedang memeriksa sejumlah anggota TNI yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan tersebut. ”Jika terbukti bersalah, mereka yang terlibat tentunya akan diproses secara hukum,” tambah Noor meyakinkan. (ONI)
    Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/07/06/03524287/bentrok.markas.polres.muara.enim.dirusak

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers

%d bloggers like this: