Updates from August, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 2:52 AM on 2011/08/22 Permalink
    Tags: 36 butir-butir Pancasila, 45 butir-butir Pancasila, adab, ajaran kebaikan, ajaran moral, ajaran teokrasi, akhlak, akidah, all is fair in love and war, consequentialism, conviction, deontologi, dogmatisasi pancasila, ekaprasetia pancakarsa, etika kebaikan, etika pragmatis, fanatisme, garis-garis besar haluan negara, gbhn, ibadah, indoktrinasi pancasila, Inpres No.12/1968, keyakinan, kutu loncat, moral virtue, mpr, p4, pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, pragmatic ethics, rekonsiliasi politik, semangat jihad, Tap MPR No.I/2003, Tap MPR No.II/1978, Tap MPR No.V/1988, Tap MPR No.XII/1998, Tap MPR No.XVIII/1998, tap mpr sapu jagat, taqlid, the ends justify the means, virtue ethics   

    Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka 

    Jakarta, 21 Agustus 2011

    Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka

    oleh Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Warisan Pendudukan Jepang

    Serangan Jepang ke Honolulu, Hawaii, per 7 Desember 1941, di hari minggu pagi, mengawali Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik. Di Eropa, Perang Dunia II dimulai Hitler per 1 September 1939. Di saat yang sama, Jepang juga merangsek ke Hong Kong, Filipina, dan Malaya.

    Tujuan serangan ke Hawaii adalah guna mencegah armada perang AS bisa segera membantu negara-negara yang diserang Jepang. Tarakan merupakan wilayah Hindia Belanda yang pertama kali dikuasai Jepang per 11 Januari 1942. Wilayah selanjutnya mencakup Minahasa, Sulawesi Timur, Balikpapan, Ambon; Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Bali di bulan Februari; Banten, Indramayu (Tayu-Juana), Kragan (Rembang-Tuban); Batavia, dan terakhir Bandung (8 Maret 1942).

    Belanda yang merupakan bagian dari pasukan sekutu, menyatakan perang dengan Jepang di wilayah Asia Pasifik dalam front A-B-C-D (American, British, Chinese, Dutch), 5 jam sesudah Hawaii dibombardir Jepang. Wij zijn in oorlog met Japan, kita berperang dengan Jepang, demikian pernyataan lewat radio oleh AWL Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Gubernur Hindia Belanda kala itu.

    Dengan mengandalkan front A-B-C-D, pernyataan tersebut menjadi gertak kosong tanpa arti ketika satu-persatu kekuatan sekutu dengan mudah dapat ditaklukan Jepang. Benteng Inggris yang berlokasi di Singapura dan terkuat di Asia Tenggara jatuh per 15 Februari. Sisa Angkatan Laut Sekutu dimusnahkan di Laut Jawa pada akhir Februari. Jendral Ter Poorten, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Sekutu di Jawa, menyerah tanpa syarat per 9 Maret 1942. Gubernur Hindia Belanda dibuang ke luar Jawa.

    Rakyat Indonesia tidak menyangka akan secepat, sesingkat, dan semudah itu hancurnya perlawanan penjajah Belanda terhadap invasi dan agresi Jepang. Penjajah Belanda praktis tidak melakukan perlawanan yang berarti terhadap Jepang. Di kampungnya sendiri, Negeri Belanda harus takluk terhadap agresi Jerman pada tahun 1940.

    Asia Tenggara yang dibawah komando Panglima Besar (Nanpoo Gun) berpusat di Saigon. Pendudukan Jepang membagi wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara atas 3 wilayah, yakni:

    1. Pemerintahan Batavia yang menguasai Jawa-Madura dibawah Pemerintahan Angkatan Darat (Rikugun).
    2. Wilayah Sumatera yang berpusat di Bukittinggi berada dalam Rikugun Melayu (Sumatera dan Melayu) yang berpusat di Singapura.
    3. Pemerintahan Angkatan Laut (Kaigun) di Makassar yang menguasai wilayah Borneo, Bali, sampai Irian.

    Warisan Jepang atas pendudukannya di Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

    1. Pengakuan terhadap nama Indonesia menggantikan nama Hindia Timur.
    2. Pengakuan terhadap bahasa Indonesia, ketimbang bahasa Melayu.
    3. Pengakuan terhadap orang/bangsa Indonesia, ketimbang inlander, pribumi.
    4. Pengakuan terhadap wilayah Indonesia adalah wilayah bekas Hindia Belanda (Jenderal Terauchi).
    5. Menetapkan hari Jumat sebagai hari kerja setengah hari.
    6. Tersiapkannya jiwa dan semangat serta dasar dan tujuan bagi bangsa dan negara Indonesia yang ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan.
    7. Tercetuskannya istilah Pancasila, UUD 1945 dan Pembukaannya.

    Indoktrinasi Pancasila

    Menyimak pengakuan Soekarno di berbagai kesempatan, tanggal 1 Juni 1945 bukanlah hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya istilah Pancasila.

    Sila

    Muh. Yamin, 19450529

    Soekarno, 19450601

    1

    Peri Kebangsaan

    Kebangsaan Indonesia

    2

    Peri Kemanusiaan

    Internasionalisme atau peri-kemanusiaan

    3

    Peri Ke-Tuhanan

    Mufakat atau demokrasi

    4

    Peri-Kerakyatan (Permusyawaratan, Perwakilan, Kebijaksanaan)

    Kesejahteraan sosial

    5

    Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

    Ketuhanan yang berkebudayaan

    Menurut Soekarno, aku tidak mencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pancasila telah lama tergurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu corak karakter bangsa Indonesia. Menurut PPKI, Soekarno tidak mementingkan kata-kata, melainkan jiwa dari perumusan lima dasar itu yang berbeda dengan perumusan lima sila yang dimajukan pada 1 Juni 1945.

    Hal ini berbanding terbalik dengan Soeharto, yang mengukuhkan susunan kata per kata pada tata urutan dan rumusan sila-sila dalam Pancasila, berdasarkan Inpres No.12/1968, yakni:

    1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
    2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
    3. Persatuan Indonesia.
    4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
    5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Sepuluh tahun kemudian, Soeharto mensahkan doktrinasi Pancasila melalui Tap MPR No.II/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).


    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA

    Menimbang:

    a. bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

    b. bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan, dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya P4.

    c. bahwa oleh karena itu, MPR yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 berpendapat perlu adanya Ketetapan MPR tentang P4.

    Mengingat:

    1. Pembukaan dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

    2. Keputusan-keputusan MPR-RI No.1/1977; No.3/1977; No.4/1977; No.1/1978; dan No.2/1978.

    3. Ketetapan MPR-RI No.1/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No.2/1977.

    Memperhatikan:

    1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang P4 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

    2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 semasa Sidang Umum MPT bulan Maret 1978

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    KETETAPAN MPR RI tentang P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

    Pasal 1

    P4 ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

    Pasal 2

    P4 dituangkan dalam rumusan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami maknanya, disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
    BAB I:      Pendahuluan
    BAB II:     P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)
    BAB III:    Penutup

    Pasal 3

    Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

    Pasal 4

    P4 ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

    Pasal 5

    Menugaskan kepada Presiden sebagai Mandataris atau Presiden bersama-sama DPR untuk mengusahakan agar P4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pasal 6

    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 22 Maret 1978.

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA

    Ketua              :    Adam Malik
    Wakil Ketua    :    Mashuri, SH
    Wakil Ketua    :    KH Masjkur
    Wakil Ketua    :    R. Kartidjo
    Wakil Ketua    :    H. Achmad Lamo
    Wakil Ketua    :    Mh. Isnaeni


    Lampiran

    Naskah
    P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)

    I. Pendahuluan

    Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan rakyat Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia kepada Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban kelangsungan hidupnya.

    Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

    Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa, yang telah diuji kebenaran, keampuhan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan mana pun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

    Menyadari bahwa untuk kelestarian keampuhan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

    Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

    Untuk memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila diperlukan suatu pedoman, yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.

    P4 itu dituangkan dalam rumusan yang sederhana dan jelas, yang mencerminkan suara hati nurani manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan yang mampu secara terus-menerus menggelorakan semangat serta memberikan keyakinan dan harapan akan hari depan yang lebih baik, sehingga pedoman itu dapat mudah diresapi, dihayati, dan diamalkan.

    II. P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

    Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam:

    1. hidup manusia sebagai pribadi,
    2. hubungan manusia dengan masyarakat,
    3. hubungan manusia dengan alam,
    4. hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain,
    5. hubungan manusia dengan Tuhannya,
    6. mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

    Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

    Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

    Untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila secara bulat dan utuh menggunakan pedoman sebagai berikut:

    1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

    Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

    Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

    2. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa salira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

    Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-banga lain.

    3. SILA PERSATUAN INDONESIA

    Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

    Menempatkan kepentingan negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa, apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada Tanah Air dan Bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa.

    4. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

    Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan Masyarakat.

    Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

    Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

    Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

    5. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    Dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

    Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

    Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian, ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

    Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

    Demikianlah dengan ini ditetapkan P4 yang dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa.

    Ekaprasetia, karena P4 ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

    Kesadaran akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa.

    III. PENUTUP

    Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

    Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

    Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

    Demikianlah manusia dan bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila serta penuh gelora semangat membangun masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur.

    Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyertai pelaksanaan Pedoman ini.


    Penjelasan atas Bab II angka 1

    Dengan rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada Bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama dan suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

    Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan.


    36 Butir-butir Pancasila

    Kristalisasi P4 tersebut dinyatakan dalam 36 butir-butir Pancasila. Tetapi bila dihitung-hitung, bukannya 36 butir melainkan 37 butir. Beberapa sumber bahkan menjadikan butir-butir tersebut menjadi 35 butir. Mana yang benar?

    Menurut pendapat penulis, kalau ditelaah lebih lanjut, butir-butir Pancasila tersebut malah bisa lebih dari 37. Tafsir, penjelasan, uraian atau apa pun namanya, lampiran Tap MPR No. II/1978 tersebut merupakan naskah P4 yang mencoba mendeskripsikan terhadap apa yang dimaksud dengan P4 menurut setiap sila dalam Pancasila.

    Hal ini dibantah kerasa dalam Pasal 1 dari Tap MPR No.II/1978, yang menyatakan dengan tegas bahwa P4 bukan merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

    Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

    Hasil karya dan kerja MPR ini seperti orang-orang buta yang mendeskripsikan gajah menurut apa yang mereka pegang. Soekarno sebagai pencetus istilah Pancasila saja tidak perduli dengan urutan dan susunan kata per kata dalam Pancasila. M. Yamin sendiri pernah menyangkal kristalisasi Pancasila ke dalam 5 kata yang dia sampaikan pada rapat BPUPKI tertanggal 29 Mei 1945.

    A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    2. Hormat menghaormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
    3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
    4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

    B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persmaan kewajiban antara sesama manusia.
    2. Saling mencintai sesama manusia.
    3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
    4. Tidak semena-mena terhadap orang lain
    5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
    6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    C. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamtan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
    2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
    3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
    4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
    5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

    D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

    1. Mengutamakan kepentinagn negara dan masyarakat
    2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingn bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
    5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
    6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    8. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

    E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
    2. Bersikap adil
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak-hak orang lain.
    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
    6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
    7. Tidak bersifat boros
    8. Tidak bergaya hidup mewah
    9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
    10. Suka bekerja keras.
    11. Menghargai hasil karya orang lain.
    12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

    45 Butir-butir Pancasila

    Tap MPR No.II/1978 tentang P4 dibatalkan sekali lagi berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tap MPR No.I/2003 bersifat sapu jagat karena ‘kesaktiannya’ membreidel seluruh Tap MPR yang dinilai tidak sejalan dengan era dan tuntutan reformasi.

    Berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tersebut, menurut beberapa sumber yang sangat tidak bisa dipercaya, 36 butir-butir Pancasila kemudian berkembang menjadi 45 butir-butir Pancasila. Berdasarkan penelusuran penulis tentang Tap MPR No.I/2003, kata Pancasila ada disebutkan dalam pasal 6 seperti berikut:

    (Sebanyak 104) Tap MPRS dan Tap MPR yang disebutkan di bawah ini merupakan Tap MPRS dan Tap MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

    52. Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa).

    84. Tap MPR No.V/1988 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

    90. Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998.

    91. Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

    Seperti yang pernah penulis sebutkan, perspektif orang-orang buta tersebut –yang mencoba menginterpretasi Pancasila ke dalam pernyataan-pernyataan dogmatis yang kosong, tidak ilmiah, tidak sistematis– semakin berkembang setelah mereka mendapat pegangan baru terhadap bentuk tubuh gajah yang lain.

    A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
    6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
    7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

    B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
    3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
    4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
    5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
    6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
    7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
    10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    C. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
    3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
    4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
    5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
    6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
    7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

    D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /PERWAKILAN

    1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
    2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
    5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
    6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
    7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
    10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

    E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
    2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak orang lain.
    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
    6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
    7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
    8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
    9. Suka bekerja keras.
    10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
    11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

    Berakhirnya Era Indoktrinasi Pancasila

    Era indoktrinasi Pancasila berakhir menyusul tumbangnya kepemimpinan orde baru digantikan dengan orde reformasi yang kebablasan dalam hal liberalisme dan individiualisme yang sarat dan sangat kapitalistik. Produk hukum yang memberangus dogmatisasi Pancasila adalah Tap MPR No.12/1998 dan Tap MPR No.18/1998, dan yang terakhir adalah Tap MPR No.I/2003.

    Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

    Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MPR RI,

    Menimbang:

    a. bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara.

    b. bahwa Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, perlu dicabut.

    c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Tap MPR untuk mencabut Tap MPR No.II/1978 tersebut dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

    Mengingat:

    1. Pasal 1, 2, dan 3 dari UUD 1945.

    2. Tap MPR No.I/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Tap MPR No.I/1998.

    Memperhatikan:

    1. Keputusan Pimpinan MPR No.10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR.

    2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 yang membahas Rancangan Tap MPR tentang Pencabutan dan Penggantian Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

    3. Putusan Rapat Paripurna Ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998.

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    Tap MPR tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

    Pasal 1

    Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

    Pasal 2

    Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Pasal 3

    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta,
    Pada Tanggal 13 November 1998

    MPR RI,

    Ketua          :    H. Harmoko
    Wakil Ketua    :    Hari Sabarno, S.Ip., M.B.A., M.M.
    Wakil Ketua    :    Dr. Abdul Gafur
    Wakil Ketua    :    H. Ismail Hasan Metareum, S.H.
    Wakil Ketua    :    Hj. Fatimah Achmad, S.H.
    Wakil Ketua    :    Poedjono Pranyaoto


    Tinjauan Reflektif Kehampaan MPR

    Tap MPR No.I/2003 merupakan karya dan sidang tahunan terakhir bagi MPR. Dasar utamanya adalah pertimbangan jadwal pelantikan anggota DPR dan DPD yang dihasilkan dalam pemilu nasional maupun pilkada. Efisiensi anggaran dan risiko politisasi merupakan reasoning yang lain.

    Pertimbangan legal lainnya adalah struktur, hierarki, posisi, ketatanegaraan produk hukum MPR yang tidak lagi bisa menerbitkan Tap yang bersifat regeling (mengatur). Penerbitan Tap merupakan kewenangan turunan dari menetapkan GBHN. Amandemen terhadap UUD 1945 membuat MPR tak lagi memiliki kewenangan menetapkan GBHN.

    Sidang Tahunan MPR 2003 merupakan upaya konsolidasi dan penegakkan demokrasi di Indonesia karena bertujuan meninjau seluruh produk MPR sepanjang  sejarahnya. Dana ratusan milyar sudah dianggarkan untuk ‘dihabiskan’ demi perbaikan bangunan politik dan ketatanegaraan.

    Berbagai kemegahan dan kemewahan dalam ritual MPR menjadi tanpa arti dan penuh kesia-siaan, mubazir, dan boros, ketika masyarakat menyaksikan secara langsung betapa banyaknya bangku kosong. Kalau pun bangku sidang terisi, para wakil rakyat yang gila hormat banyak yang tidur, asyik sendiri, browsing, sms-an, BB-an, bahkan menonton video porno. Mereka tidak menghiraukan apa yang sedang dibicarakan selama sidang berlangsung.

    Kelesuan Sidang Tahunan MPR tersebut merefleksikan minimnya semangat reformasi yang nyata di kalangan wakil rakyat yang haus penghormatan. Di tahun 2003, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang amat berkuasa dan lebih berkuasa atas presiden. Walau MPR tetap merupakan simbol wakil rakyat secara kolektif, MPR telah kehilangan legitimasi sebagai lembaga sarat social trust dan public respect.

    Semangat reformasi harus berhadapan dengan tokoh-tokoh masa lalu yang masih kuat secara politik, finansial, dan jaringan. Mereka berpotensi melakukan perlawanan habis-habisan bila dibawa ke pengadilan. Di banyak negara, tokoh-tokoh politik yang terlengserkan banyak yang mengacaukan negara dengan memobilisasi para simpatisan, kader, dan pendukung, baik secara terbuka maupun secara terselubung.

    Kedamaian dan tertib hukum bisa semakin jauh tercapai. Upaya penegakan hukum melalui sistem pengadilan dilakukan secara sangat selektif alias tebang pilih dan tentu dilaksanakan setengah hati. Kesalahan politik di masa lalu tidak dilupakan tetapi dianggap bersifat kolektif, bisa dimaafkan, dan bisa diampuni oleh pemerintah atas nama negara (national pardon, amnesty) yang ingin melakukan rekonsiliasi politik.

    Pancasila yang sangat diagung-agungkan sebagai moral bangsa, nilai-nilai dan perjanjian luhur bangsa, pedoman hidup, dan lainnya menjadi pepesan kosong yang tiada arti ketika harus berhadapan dengan kepentingan politik yang sangat mendewakan tujuan dan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan.

    Ough, itu dia semangat individualisme dan komunisme, lawan berat moral Pancasila yang sangat ditakuti dan digembar-gemborkan Soeharto. Dalam politik, tidak ada yang abadi, melainkan kepentingan orang yang sedang berpolitik. All is fair in love and war. The ends justify the means. The Machiavellians.

    Ajaran moral tersebut dipelajari sebagai subjek tersendiri pada pendekatan consequentialism. Konsekuensi prilaku seseorang merupakan basis utama suatu penilaian atas kebenaran suatu prilaku. Tiga pendekatan lainnya adalah deontologi, etika kebaikan (virtue ethics), dan etika pragmatis (pragmatic ethics) alias fenomena kutu loncat.


    Catatan Ringkas

    Tulisan ini dimulai dengan tujuan sebagai background research guna menganalisa Pancasila, mulai dari kelahirannya sebagai suatu istilah tersendiri sampai menjadi suatu moral yang didogmatisasi dan terabaikan. Tujuan jangka panjang moral Pancasila adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Tujuan jangka pendeknya adalah untuk memenangkan pemilu yang akan datang dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan partai politik dan para pejabat teras di partai berkuasa maupun di kementertian melalui praktek mark-up, legalisasi alokasi dana dan anggaran APBN.

    Kasus M. Nazaruddin dari Partai Demokrat membuktikan telah terwujudnya demokrasi di Indonesia yang sangat kapitalistik, liberal, dan individualistis. Hidup klas penguasa. Hidup partai berkuasa. Berjayalah terus wahai partai berkuasa dan klas penguasa, di dunia dan di neraka.


    Catatan Penutup

    Sekian puluh tahun yang lalu penulis pernah mencoba mencari buku yang eksklusif membahas tentang moral, akhlak, ajaran kebaikan, ala Indonesia, bahkan di toko buku terbesar di Asia Tenggara. Penulis tidak pernah menemukan apa yang penulis idamkan, kecuali ajaran moral, adab, ibadah, akidah, keyakinan, conviction yang sifatnya ritual, rutin, dan mengagungkan dalil naqli (ajaran teokrasi).

    Tidak ada yang salah memang dengan ajaran teokrasi. Kendala terbesar adalah minimnya pemahaman yang sifatnya prinsipil, logis, universal, dan perseptif bagi banyak kalangan yang dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi taqlid kepada sesuatu yang nisbi dan subjektif. Persepsi dipelintir menjadi ajaran mujahidin, semangat jihad dengan fanatisme yang sempit dan fundamental wahabian.

    Bila kita telaah keberadaan kita sebagai makhluk individu yang terbentuk dari air mani yang berkembang menjadi darah, untuk kemudian menjadi daging, urat, dan tulang; kita akan segera tersadar bahwa kita memiliki sistem biologika tubuh yang terus menerus mengalami transformasi, untuk tidak dikatakan bermutasi atau ber-evolusi.

    Sistem tubuh (body system) tersebut berkembang sejalan sistem kejiwaan seseorang (psychological system) sebagai manusia individu. Dalam perkembangannya, lingkungan fisik dan sosial (milieu) seseorang tersebut membentuk cara berpikir tersendiri (mind system), bersikap, berprilaku, dan berinteraksi dengan lingkungan tempat dimana dia tinggal dan menetap (psychosocial).

    Siklus penciptaan manusia yang terus berulang selama manusia ada, sekian ratus ribu tahun, sebenarnya merefleksikan kejadian manusia itu sama di mana saja dan kapan saja. Yang membedakannya cuma nama tempat dan nama pelaku orangnya saja. Bukankah Al-Quran telah menyuarakannya dalam QS-2:66, QS-3:140, dan seterusnya.

    Mulailah dengan iktikad, niat yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mencapai yang lebih baik, dengan berlaku seadil-adilnya, etis, dan segala macam adab yang baik. Ajaran teokrasi lagi.

     
  • Virtual Chitchatting 5:10 PM on 2011/07/18 Permalink
    Tags: blowing the media, corrupted news, misleading information, news capitalised, talk is cheap, You-Know-Who   

    Peran Media Meledakkan Partai Demokrat Dari Dalam 

    Jakarta, Monday, 18 July 2011, 13:36:14

    Peran Media Meledakkan Partai Demokrat Dari Dalam

    Media massa di Indonesia sekarang sedang melakukan konser secara bersama di tempat terpisah dan di lain waktu dengan menyuarakan isi lagu yang sama, menyudutkan SBY. Perusahaan TV yang paling menyebalkan adalah TV-One. Banyak orang menyebutkan TV-One sebagai TV-O’on, TV bloon, stupid and silly TV network.

    Semenjak Karni Ilyas menakhodai jaringan Lativi, TV bekas milik A. Latief, pemilik Sarinah, semenjak itu pula semakin hancur reputasi TV-One. Simak saja bagaimana Karni Ilyas mengarahkan acara “Talk is cheap” setiap sore. Bener-bener acara crap, useless, misinforming well-informed and intellectual audiences. Ugh, really crap.

    Sekarang coba kita balik logikanya, bagaimana kalau kita meledakkan media massa? Gampang saja, cari pesaing terdekatnya. TV-One dengan Metro-TV. SCTV dengan Liputan 6-nya sudah mandul sejak berdirinya TV-One, dan yang terutama semenjak sinetron sesat diputar selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 24/7. Demikian pula Indosiar setelah goyang ditinggal induk semangnya.

    RCTI dengan Harry Tanoesoedibyo sebagai nakhodanya mencoba berada di tengah-tengah. RCTI berkomplot dengan MNC-TV alias TPI dan Global-TV. Global-TV merupakan ujung tombak komplotan RCTI dalam bersaing dengan gerombolan Trans-TV. Trans-TV dari konglomerasi Para telah menguasai Carrefour dan Alfa Mart. Komplotan Para juga telah membuat produk sejenis dengan Dufan Ancol di Makassar dan Bandung.

    Mari kita lihat sisi profil dan kriminalitas dari para penggawa kelompok media. Siapa sih Karni Ilyas dulunya? Siapa sih A. Latief itu? Siapa sih yang namanya Tanoesoedibyo yang jadi buronan Interpol? RCTI itu dulunya punya Bimantara. Setelah dijual, Bimantara kembali membuat jaringan TV baru dengan nama, B-Channel, singkatan dari Bambang-Channel, alias Bimantara-Channel. B-Channel pasti nanti dijual juga. To the highest bidder, of-course.

    Bimantara dulu juga punya Satelindo, operator jaringan GSM, kemudian dijual ke Indosat. Bimantara dulu juga punya Fren, operator telepon CDMA, kemudian dijual ke Smart Telecom. Jadi, siapa itu orang-orang yang ada di dalam Bimantara? Kenyataan demikian mengingat penulis blog terhadap praktek-praktek yang dilakukan venture capitalist di Amerika Serikat. Angel investors.

    Gumaman penulis dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan yang sedang terjadi di belahan dunia nun jauh di sana, tetapi sangat dekat di depan mata kita, di layar monitor komputer kita. Bagaimana kalau kita meledakkan media massa?

    Apa kata dunia tentang kejatuhan moghul media dunia, Rupert Murdoch:

    a.    Bye bye FOX news. Could not have happened sooner. I feel sorry for all those who for so many years have been mislead. Who is going to fund the Tea Party and Republicans now?

    b.    This is how the mafia works. With large amounts of cash, they infiltrate the government, law enforcement and the press. Murdoch took it one step further, he actually bought the press. With all the watchdogs bought off or scared, he was free to enlarge his criminal empire. Al Capone was in the minor leagues compared to this crime boss.

    c.    Wow. Can’t trust the government. Can’t trust the media. Can’t trust big business. Can’t trust the banking system. Can’t trust religeon anymore. Can’t trust the judicial system all the way up the the Supreme Court. Can’t trust federal law being upheld(border). Can’t trust elections since the Bush/Gore fiasco. Shoot. Kinda make me want to go over and punch my neighbor. You know. Just in case.

    d.   Quite hilarious that Murdoch’s own New York Post has muzzled itself from reporting on the biggest media scandal in years. Now that Derek Jeter has his 3,000th hit the Post will have to find something else to fill up its pages with. Time for shark attacks!

    e.    I knew the minute this story came out what the real intent was. A round about way to take down Fox News. One day we will all look back and see how all of the puzzle pieces came together. One day when we have lost most of the freedom our soldiers and veterans’ have died for, we will rue the day we celebrated the secret slaughter of a news corporation. It’s all fine and good when it’s something we disagree with. Wait until it goes against something you agree with or treasure, like your freedom to speak out, or freedom to own property, or freedom to have food in the grocery store, and value in your currency. We all know, weather we admit it or not, that many, if not all news organizations have shady deals going on to get the big story first. We are fools to think that this is where it will end. There are groups of people who have bought out everyone, including governments. These people have so much money from their capitalistic ventures, that they no longer find pleasure in wealth. They are after power and glory now. The Power to decide who stays rich and powerful and who’s poor and in bondage. History repeats itself and this “new” agenda to bring about a new world order where all will be taken care of, take from the rich and give to the poor, etc. happily ever after…it’s been done to death. Literally death. The death of millions when the power maniacs find out that it’s not working and people are revolting at the loss of freedom, and society is falling apart, and the food chain is broken, and there is suffering and starving……that’s when the genocide that is being erased from the history books comes back into the picture.

    f.     Fox News is going down in flames due to the illegal, corrupt, and pretty close to evil business practices of it’s leadership and all the right winger’s can do is threaten violence. Well isn’t that special.

    g.    OMG since all this atrocities has been brought to light… I am wondering if they had anything to do with 9/11, Princess Diana Death and other tragedies… Let’s face it, this is all a dog and pony show because they will never really go to jail…. I am just keeping it real…

    h.    murdoch-fox…credibility…gone, finished, none left, fin, zero, empty, nonexistent, absent, airy, baseless, blank, chimerical, dead, defunct, departed, dreamlike, dreamy, empty, ethereal, extinct, extinguished, fancied, few and far between, flimsy, gone, gossamery, groundless, hallucinatory, hypothetical, illusory, imaginary, imagined, immaterial, imponderable, insubstantial, legendary, lost, missing, mythical, negative, null, null and void, passed away, passed on, perished, shadowy, tenuous, ungrounded, unreal, unsubstantial, vacant, vague, vaporous, void, without foundation

    i.      So… the Wall Street Journal… owned by Murdoch – wants to blame the police for not investigating this more thoroughly… yet they don’t bother to mention that part of the problem is that the police and politicians (in UK) were afraid to rock the boat with the Murdoch owned News of the World lest they too become targets of the Murdoch Media Empire… I for one am glad to see Rupert Murdoch brought down a peg. Fox News – fair and balanced reporting for the Conservatives. FoxTV network – got it’s start catering to liberals with Married with Children and the Simpsons #$%$ off the conservatives)… and Rupert Murdoch laughing in between the Right and the Left taking both sides money…

    j.      It’s time to pound all these tabloids into bankruptcy with lawsuits

    k.    murdoch paid off reagan to destory free press in America

    l.      Well News Corpse, karma is a #$%$

    m.  I love watching the Facist Morons in the news……hey !..is Fox News tapping my phone …?


    Danny Kemp | AFP – 9 hrs ago
    Jakarta time is, 18.07.20111, 15.53

    Scotland Yard chief quits, Brooks arrested over hacking

    The country’s top police officer resigned Sunday and Rupert Murdoch’s former aide Rebekah Brooks was arrested as the phone hacking scandal finally tore into the heart of the British establishment.

    Metropolitan Police Commissioner Paul Stephenson said he was quitting due to speculation about his links to Murdoch’s empire and the force’s botched investigation into hacking at the now-defunct News of the World tabloid.

    His shock announcement came just hours after police arrested Brooks — who resigned on Friday as head of News International, Murdoch’s British newspaper arm — on suspicion of phone-hacking and bribing police.

    “I have taken this decision as a consequence of the ongoing speculation and accusations relating to the Met’s links with News International at a senior level,” Stephenson said in a hastily arranged televised statement.

    Prime Minister David Cameron called it “a very sad occasion for him”, adding “I wish him well for the future.”

    However, the police chief took a sideswipe at Cameron and his government during his resignation speech despite Home Secretary Theresa May’s insistence that she was “sincerely sorry” to see him go.

    Stephenson was linked to former News of the World deputy editor Neil Wallis in reports Sunday which said the police chief accepted a five-week stay earlier this year at a luxury health spa where Wallis was a PR consultant.

    The force, which reopened the investigation into hacking in January, six years after it first broke, is already facing questions about why it hired Wallis as an advisor two months after he quit the tabloid.

    Wallis was arrested last week.

    “Let me state clearly, I and the people who know me know that my integrity is completely intact,” Stephenson added. “I may wish we had done some things differently, but I will not lose sleep over my personal integrity.”

    Cameron meanwhile faced questions about his decision to invite his former media chief Andy Coulson, another ex-News of the World editor, to his country residence in March, two months after Coulson quit Downing Street.

    Cameron hired Coulson, who was arrested and bailed by police earlier this month, after the former editor had quit the tabloid over the scandal.

    Stephenson highlighted this act when defending his force’s decision to employ Wallis.

    “Unlike Mr Coulson, Mr Wallis had not resigned from News of the World or, to the best of my knowledge, been in any way associated with the original phone hacking investigation,” he said.

    The scandal first emerged when two people were convicted over phone hacking at the News of the World in 2006, but did not explode until July 4 when it emerged that one of the victims was a murdered teenager, Milly Dowler.

    The flame-haired Brooks, one of Murdoch’s closest lieutenants, was editor of the News of the World at the time that Dowler’s voicemail messages were hacked and deleted.

    Murdoch closed the paper last Sunday, starting a week of chaos in which he had to abandon his bid for control of pay-TV giant BSkyB and accept the resignations on Friday of both Brooks and Dow Jones chief Les Hinton, who had worked with him for 52 years.

    Confirming Brooks’ arrest on Sunday, her spokesman David Wilson said her detention “came as a surprise” after she attended an appointment at a London police station.

    He warned it could affect her planned testimony before British lawmakers on Tuesday over the spiralling scandal alongside Murdoch and his son James, the chairman of News International.

    “At the moment today’s events do somewhat change potentially her ability to attend the hearing. There will be discussions between her lawyers and the select committee over the next 24 to 36 hours,” Wilson told AFP.

    “The fact that she has been arrested clearly has implications and so it is by no means a certainty that she will be able to attend, despite wishing to,” he added.

    He said senior officers had told Brooks earlier in the week that she would not be arrested.

    Scotland Yard confirmed that a 43-year-old woman “was arrested by appointment at a London police station by officers” on Sunday and was in custody.

    It said she was held “in connection with allegations of corruption and phone hacking”.

    Brooks, 43, is the 10th person and most senior Murdoch aide to be arrested over the scandal so far. At a previous hearing in 2003 she admitted the paper had made payments to police.

    Source: http://news.yahoo.com/police-chief-quits-over-phone-hacking-scandal-184708233.html


    By Ujala Sehgal | The Atlantic Wire – 8 hrs ago
    Jakarta time is, 18.07.20111, 15.46

    From King Lear to Potter: A Guide to News Corp Literary Analogies

    The scandal surrounding News Corp. has taken on epic proportions. The cast of characters involved is fascinating and the plot turns ever more multifaceted. There are unseen twists, dark secrets, meteoric rises, and bitter tragedies. So it’s natural that writers and journalists, otherwise at a loss for a way in which to describe the dramatic fallout, are turning increasingly to literature. This is what they’ve come up with:

    William Shakespeare’s King Lear. Comparisons between Rupert Murdoch and King Lear, the paranoid tyrant who descended into madness as he held on to his power, have been circulating for years. Before the scandal broke, in a 2002 article by the Telegraph, Murdoch was King Lear (of course), Lachlan and James Murdoch were like Lear’s daughters Goneril and Regan, “maneuvering for preferment,” and Elisabeth Murdoch was “the Cordelia of the outfit,” for opting out of the race.

    But the King Lear comparisons have returned with a vengeance with this latest scandal. According to Kevin Myers at the Independent, there has been a reshuffling:  Murdoch “appears as a genial old Lear, rewarding the loyalty of his lovely daughter Cordelia: yes, Rebekah Brooks, who — miraculously — also resembles a winsome Ophelia, wide-eyed and floating red tresses. Next moment, she stalks the stone corridors like Lady Macbeth, garrotting sentries.” And for the rest, he foregoes Lear entirely, and plays fast and loose with Shakespeare’s other iconic roles:

    “And lo! Here comes David Cameron, who thinks he is Henry V at Agincourt, but in reality is a sleekly podgy Juliet in a schoolboy production at Eton, opposite a Romeo played with reptilian bravura by James Murdoch, Rupert’s son. Enter stage left that sinister buffoon Piers Morgan, half-Iago, half-clown, bladder in one hand, a freshly sharpened bodkin in the other.

    Overall, the scandal is best described as “a surreal Shakespearean composite, an Elsinore on acid.”

    J.K. Rowling’s Harry Potter Series. The New Republic deserves much credit for applying its Harry Potter analogy of the Murdoch scandal to cover all the major players, with a slideshow besides. Some of the highlights:

    Rupert Murdoch as Lord Voldemort
    Nick Davies as Harry Potter
    Rebekah Brooks as Bellatrix Lestrange
    David Cameron as Cornelius Fudge
    James Murdoch as Nagini

    And it goes on! It’s well worth looking through in its entirety.

    Charles Dickens’ A Christmas Carol. Not everyone is thrilled about the grandiose depiction of the scandal as a “Shakespearean Tragedy.” On Saturday’s Good Morning America on ABC, Correspondent Jeffrey Kofman said the story reminded him more like something out of Charles Dickens than the work of the Bard, particularly with regard to Murdoch’s recent full page apology ad, and apology to the family of Milly Dowler, the 13-year-old murder victim whose phone messages were hacked. Said Kofman:

    “As you could say quite appropriately it’s a contrition mission. You know, I was trying to figure out what analogy works here – is this Shakespearean, his fall? But, actually, it reminds me of A Christmas Carol when Ebenezer Scrooge comes and approaches Tiny Tim and tries to atone for his past sins.

    Well that’s a remarkably un-cynical way of looking at it! Perhaps Murdoch will take another page out of Dickens, and sacrifice himself in the scandal to save others as anti-hero Sidney Carton did in A Tale Of Two Cities, claiming, “It is a far, far better thing that I do, than I have ever done; it is a far, far better rest that I go to than I have ever known.” But unlikely.

    J.R. Tolkien’s The Lord of the Rings. If Harry Potter doesn’t cut it for you, others have compared the News Corp. scandal to the Lord of the Rings, with Rupert Murdoch as an evil “media sorcerer.” Charles Moore at the Telegraph writes:

    “If News International fails to get control of BSkyB, what sorcery can Mr Murdoch employ now? He finds himself in the position of Saruman in The Lord of the Rings. He has been exposed, and he is losing the battle for Middle Earth – or rather, Middle England.

    But blogger Stephen Deas saw in his alternative version of Lord of the Rings: “Rupert Murdoch as Sauron, or News International as the numberless hordes of the Nadir.” Though he added, “personally I get stuck when Hugh Grant becomes Frodo Baggins, or Nick Clegg becomes Druss the Legend, neither of which particularly work for me.”

    Source: http://www.theatlanticwire.com/entertainment/2011/07/potter-king-lear-guide-news-corp-literary-analogies/40073/


    Peter Preston
    The Observer, Sunday 17 July 2011

    News Corp saga is gripping: let’s soak up the family drama

    The resignations of Rebekah Brooks and now Les Hinton mean the News International saga is set to roll on


    Rupert Murdoch may have offered his protection but Rebekah Brooks’s resignation seemed inevitable. Photograph: Phil Noble/Reuters

    There is always a point, in any great hunting party, when you begin to feel a bit soppy about the fox. That point is probably upon us now. Rebekah Brooks’s resistance crumbles. James Murdoch papers Fleet Street with full-page ads saying “Sorry”. Les Hinton, old mate and old right-hand man, quits. MPs on the media select committee ring Tuesday in their diaries and lick their lips. High noon for Rupert, too? Two weeks ago he was the biggest media power on the planet. Now he’s just a poor old guy. Hubris: this is, in a classical sense, tragic. From Tamburlaine to King Lear in a fortnight.

    And that, if all the usual journalistic injunctions to fairness, balance and impartiality matter a scrap, ought to make us pause for a moment and say what nobody outside Wapping’s walls has said for a long time now. When Rupert Murdoch arrived in Britain over four decades ago and bought the News of the World, there was only one other bidder in the race: Robert Maxwell. When Rupert Murdoch moved fast to buy the Times and Sunday Times, there was only one bidder still interested: a Daily Mail consortium (which would probably have killed off the Thunderer in a trice).

    When Rupert Murdoch bought the New York Post (for a second time) it was him or oblivion for the Post. When he bought the Wall Street Journal from a rabble of a Bancroft family, he put up its circulation, changed it enough to win Sir Harold Evans’s approval, and (until last week) had former opponents to the bid publicly recanting. When, in the direst circumstances of personal economic crisis, he saved BSkyB from ruinous collapse, he achieved something that the effete panjandrums of British broadcasting could only gasp over.

    That’s a much-truncated list of good things you could say about Rupert Murdoch if BBC standards of fairness and balance swung into action now. They don’t, for a second, outweigh the vile wrongs recently revealed. They aren’t remotely an argument for forgiving and forgetting. But it’s crazy, amid a great wash of righteousness, to pretend they don’t exist. Without them, there would in all probability be no Times and maybe no Sunday Times either.

    Without them, to be frank, our politicians wouldn’t have needed to go crawling around summer parties and weddings offering obeisances. They paid him court because he was a mover, shaker and master builder. They drank his Pimms because they feared his reputation. Now, in a gust of revulsion, all that’s gone. And the question at the heart of the affair lies revealed. Simply: who’s in charge of this total debacle – a catastrophe of corporate governance and public relations that makes even Scotland Yard look good?

    Consider the twists and turns since the Guardian revealed how Milly Dowler’s mobile had been hacked. Who was in charge of the News of the World at the time? Rebekah Brooks. Rupert, off the cuff, says she’s staying as Wapping CEO. James kills the News of the World in a minute, but Brooks, hanging on, declines to follow. 200 journalists are losing their jobs: Rebekah isn’t.

    Enter Rupert in person, hugging Mrs Brooks. She’s not going (again). Is she, with Murdoch père et fils, heeding the summons by John Whittingdale’s select committee? She is, they aren’t. Then, 15 seconds later, they all are. The BSkyB bid is scrapped. Incredibly. Rupert tells his Wall Street Journal that only “minor mistakes” have been made and it’s all been handled “excellently”. Then Rebekah, the unsackable one, goes, and more crucially, Les Hinton, ex-laird of Wapping, current chieftain at Dow Jones, disappears too. Cancel my last announcement? No: bury it deep in a trench of chaos and utter confusion. Hinton’s departure leaves his great chum, boss and confidante in New York painfully exposed, with only a dissonant family ranged behind him. Which is the absolute bottom line on this unrolling disaster.

    One facile conclusion, thus far, sees a ruthless tycoon still moving bits around his global board, still fighting to maintain his family dominance of one of the world’s biggest media companies. But the reality is quite the opposite. It is of a monster enterprise monstering itself, of a family that can’t get a grip – on itself or dad; of a dynasty falling apart as shareholders splutter and investors turned chicken cross the road.

    Who appointed Rebekah Brooks and sustained her well beyond due departure date? Who believed, with Hinton, that the “rotten element” at the News of the World had been carved out? Who kept issuing statements that had to be trashed and kept manning cardboard barricades? Who is ultimately responsible for this shambles – not because he knew about the phone hacking, not because he bribed policemen, but because News Corp is his one-man show?

    These aren’t “minor mistakes”. These are the errors of an old, charismatic leader struggling to adjust in an empire riven by complexity and feuding. These are errors of structure as well as personality, not personality, that ought to give Wall Street the heebie-jeebies.

    Of course it matters what MPs find out on Tuesday. Of course it’s important to find the roots of the hacking culture and tear them up. Of course there are bitter lessons for press, police and politicians here as the stones are rolled away and we can see what lies beneath. But these are not the heart of the story now. That is still being played out in real time as a new TV executive takes charge of Wapping’s remaining newspapers, as big shareholders revolt – and the biggest shareholder of the lot confronts a life where his “friends” make their excuses and leave – and only a distraught, fractured family remains.

    Feeling sorry for the fox? Maybe it’s still too early to mix triumphalism with a little sadness. But tune in on Tuesday and see for yourself, because this is intensely human drama now. And the next head of News Corp will not be called Murdoch.

    Source: http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/17/les-hinton-rebekah-brooks-resignations-shake-news-corp


    JILL LAWLESS – Associated Press,
    ROBERT BARR – Associated Press | AP – 1 hr 49 mins ago

    WSJ publisher quits in phone-hacking scandal

    US businessman Les Hinton, CEO of Dow Jones & Company and publisher of the Wall Street Journal, arrives a house …

    LONDON (AP) — Rupert Murdoch accepted the resignations of The Wall Street Journal’s publisher and the chief of his British operations on Friday as the once-defiant media mogul struggled to control an escalating phone hacking scandal, offering apologies to the public and the family of a murdered schoolgirl.

    The scandal has knocked billions off the value of Murdoch’s News Corp., scuttled his ambitions to take control of a lucrative satellite TV company, withered his political power in Britain — and is threatening to destabilize his globe-spanning empire.

    The controversy claimed its first Murdoch executive in the United States as Les Hinton, chief executive of the Murdoch-owned Dow Jones & Co. and publisher of the Wall Street Journal, announced he was resigning with immediate effect.

    Murdoch’s British lieutenant, Rebekah Brooks, stepped down earlier Friday.

    Hinton, 67, has worked for Murdoch’s News Corp. for 52 years and is one of the media baron’s staunchest allies. He became head of Dow Jones in December 2007.

    He was chairman of Murdoch’s British newspaper arm during some of the years its staffers are alleged to have hacked cell phones, but testified to a parliamentary committee in 2009 that he had seen no evidence abuses had spread beyond a single jailed reporter, Clive Goodman.

    Hinton said Friday that “the pain caused to innocent people (by hacking) is unimaginable.”

    “That I was ignorant of what apparently happened is irrelevant, and in the circumstances I feel it is proper for me to resign from News Corp. and apologize to those hurt by the actions of News of the World,” he said.

    Murdoch said he accepted Hinton’s resignation with “much sadness.” It capped a difficult week for the embattled mogul.

    Just a day after asserting that News Corp. had made only “minor mistakes,” Murdoch issued an apology to run in Britain’s national newspapers for “serious wrongdoing” by the News of the World, which he shut down last week amid allegations of large-scale illegal hacking by its staff.

    “We are sorry for the serious wrongdoing that occurred. We are deeply sorry for the hurt suffered by the individuals affected. We regret not acting faster to sort things out,” said the full-page ad, signed by Murdoch and due to run in Saturday’s editions of Britain’s main national newspapers.

    Murdoch promised “further concrete steps to resolve these issues and make amends for the damage they have caused.”

    Murdoch also met the family of murdered schoolgirl Milly Dowler, whose phone was hacked by the News of the World in 2002. The revelation that journalists had accessed her phone in search of scoops inflamed the long-simmering scandal about illegal eavesdropping by the newspaper.

    The 80-year-old mogul emerged from the meeting at a London hotel to catcalls of “shame on you!” from hecklers. He said that “as founder of the company I was appalled to find out what had happened and I apologized.”

    Dowler family lawyer Mark Lewis said Murdoch appeared humbled and had offered “a heartfelt and what seemed to be a very sincere apology.”

    “I don’t think somebody could have held their head in their hands so many times and said that they were sorry,” Lewis said.

    Murdoch’s tone was dramatically different from an interview published Thursday in the Wall Street Journal — which is owned by News Corp. — in which he said the company had handled the crisis “extremely well in every way possible” and complained he was “getting annoyed” at all the negative headlines.

    The crisis claimed another senior scalp Friday as Brooks, chief executive of Murdoch’s British newspaper division, resigned.

    The media magnate had defended the 43-year-old Brooks in the face of demands she step down from British politicians — including her friend and neighbor, Prime Minister David Cameron. After previously refusing to accept her resignation, Murdoch made an abrupt switch as News Corp. struggled but failed to contain the crisis.

    Brooks said she was stepping aside because “my desire to remain on the bridge has made me a focal point of the debate.”

    “This is now detracting attention from all our honest endeavors to fix the problems of the past,” she said in an email to staff.

    Brooks said she would “concentrate on correcting the distortions and rebutting the allegations about my record as a journalist, an editor and executive.”

    A new chief executive untainted by the U.K. problems, Tom Mockridge, was installed to replace Brooks at News International, the British arm of Rupert Murdoch’s global News Corp. Mockridge, a 55-year-old New Zealander, joined News Corp. in 1991 and has been in charge of Sky Italia since 2003. Dow Jones President Todd Larsen will maintain his title but will temporarily be the top executive there.

    The moves came after News Corp. brought in Edelman Communications to help with public relations and lobbying — an admission, perhaps, that its attempts to manage the crisis have so far been a disaster.

    News Corp.’s critics say the company underestimated the public and political anger. Media analyst Claire Enders said the company had cast itself as a victim — “which is completely impossible for people here to respond to and is making things worse.”

    Brooks’ departure marks a reversal of fortune for one of Britain’s most powerful media executives, who rose from secretary to CEO during 22 years with News International.

    Critics said she should have gone long ago. She was editor of the News of the World between 2000 and 2003, when the paper’s employees allegedly hacked into 13-year-old Milly’s phone as police searched for her, potentially interfering with the police investigation.

    Brooks has always said she had no knowledge of phone hacking, though she did acknowledge in a 2003 appearance before lawmakers that her paper had paid police officers for information — an illegal practice that, along with hacking, is now the center of a criminal investigation.

    Brooks had been in charge of News International’s four — now three — British newspapers since 2007, following a four-year stint as editor of the market-leading daily tabloid, The Sun. Just a week ago, she faced 200 angry employees at the News of the World who had lost their jobs as she kept hers when Murdoch shut down the paper.

    When shareholders began to call for her to go, Brooks’ position became untenable. Saudi Prince Al-Waleed bin Talal Alsaud, the second-largest News Corp. stockholder, told the BBC on Thursday that if Brooks were found to be implicated in wrongdoing by the newspapers, “for sure she has to go.”

    Her resignation was greeted with relief by British politicians.

    Cameron, who had called for Brooks to step down, said she made “the right decision,” said the prime minister’s spokesman, Steve Field.

    Allegations emerged last week that the News of the World hacked not only celebrities, politicians and athletes but Dowler, the victims of London’s 2005 terrorist bombings and the families of dead British soldiers.

    The company first shut down the News of the World and then abandoned a bid to take control of British Sky Broadcasting in an effort to limit the damage to the greater News Corp. empire, which includes Fox News, the 20th Century Fox movie studio, the Wall Street Journal, the New York Post and the three remaining British newspapers — The Sun, The Times and The Sunday Times.

    Hinton has done much to build and steady the Murdoch empire in the United States, where there were fears Murdoch would damage the venerable Wall Street Journal brand.

    New projects, including a beefed-up New York section and the lifestyle magazine insert WSJ, helped the 122-year-old paper surpass USA Today as America’s top-selling daily during Hinton’s 3-year tenure.

    In a memo to staff Friday, Hinton defended Murdoch as a strong backer of Dow Jones, “allowing us to invest and expand as other media companies slashed costs.”

    Hinton, who was named to the AP board in April, had been scheduled to attend his first board meeting next week, but it now seems certain that his tenure will be brief.

    “We’ve just heard this news, but the AP board of directors is made up of current leaders of news companies,” said AP spokesman Paul Colford.

    Friday’s dual departures of two key executives show Murdoch is “trying to build a firewall between the past and the future of News Corp.,” said newspaper analyst Ken Doctor.

    It also suggests that Murdoch doesn’t want the Journal, one of the world’s most respected newspapers, to get tarred in a scandal involving the tawdry behavior of journalists at a British tabloid.

    Protecting the Journal’s reputation has become more important to Murdoch now that the media mogul’s political influence in Britain has been diminished. Doctor believes it’s likely News Corp. will sell all of its British newspapers.

    “He has lost his power in Britain and he is never going to get it back in this lifetime, so there is no longer a reason for him to own News International,” Doctor said. “The movie studio and cable TV is what’s really important to protect now.”

    The crisis is far from over.

    This week Cameron appointed a judge to conduct a sweeping inquiry into criminal activity at the paper and in the British media.

    British police have arrested nine people in their investigation of phone hacking and alleged bribery of police officers, and have uncovered a list of 3,700 names of potential victims. Next week Brooks, Murdoch and his son James face questions from a British parliamentary committee.

    Most worrying for the Murdochs are signs the crisis could spread to the United States, where the FBI has opened an inquiry into whether 9/11 victims or their families were targeted by News Corp. papers.

    News Corp.’s main, nonvoting stock, which has rallied in recent days after losses last week, increased 20 cents, or 1.3 percent, to close Friday at $15.64.
    ____

    Raphael G. Satter, Danica Kirka and Cassandra Vinograd in London, David Randall and Barbara Ortutay in New York, Michael Liedtke in San Francisco and Ryan Nakashima in Los Angeles contributed to this report.

    Source: http://news.yahoo.com/wsj-publisher-quits-phone-hacking-scandal-205855939.html


    Ben Quinn and  Lisa O’Carroll
    The Guardian, Saturday 16 July 2011

    Les Hinton: the rise and fall of Rupert Murdoch’s most trusted lieutenant

    A model of discretion, dedication and loyalty for over 50 years finally parts company with the media mogul and his empire


    Les Hinton, chief executive officer of Dow Jones, the publisher of the Wall Street Journal, resigned from his post over the NoW phone-hacking scandal. Photograph: Mark Lennihan/AP

    When he embarked on his media career as a teenager checking copy at Rupert Murdoch’s first paper, Australia’s Adelaide News, Les Hinton’s duties included fetching lunch for the future global media mogul. In a speech earlier this year, Hinton underlined his loyalty to the man he has spent more than 50 years serving when he quipped “If Rupert Murdoch asks me to get his lunch, I still will.”

    Tall, trim and debonair, with rimless glasses and waves of silver hair, Hinton has a reputation for being level-headed and insightful, and has won praise for balancing out some of the stormier personalities within the Murdoch empire.

    “He runs interference for Rupert,” said a source who knows both men. “He’s a very nice guy – congenial, easygoing and smart.” Hinton’s charm, not to mention his discretion as Murdoch’s most trusted lieutenant, are among the qualities that have been key in his rise through the ranks.

    A British citizen by birth who took US citizenship in 1985, Hinton was tapped to run News International in 1995 after pounding streets and working phones as a reporter for various Murdoch-owned newspapers, during which time he was injured while covering the Northern Ireland conflict.

    At the top of the News International hierarchy, he was equally at home with the celebrity culture of the tabloids as he was with spreadsheets and boardroom power plays.

    He was liked by staff, particularly by journalists, who felt he understood their trade, but he rarely courted publicity. Hinton’s motto was said to be: “The lower your profile, the longer your longevity in Rupert’s court.”

    It paid off. Few if any of Murdoch consiglieri can boast the career credentials listed in the press statement issued last night by News Corp following his resignation.

    It recounts how 12 years as executive chairman of NI were preceded by 20 years working in the US, first as a correspondent for the company’s newspapers in the UK and Australia and later in a series of senior management positions at News Corp’s publishing and television business units.

    Other postings have including being president and chief executive of News America Publishing, responsible for the News Corp’s US publishing operations, and chairman and chief executive of Fox Television stations.

    However, it was said to be with reluctance that the 67-year-old went to the US after News Corp acquired Dow Jones, publisher of the Wall Street Journal, for $5.6bn (£3.9bn) in 2007.

    Tasked with transforming the journal into the “Financial Times of America”, he was parachuted in to take over the running of Dow Jones and integrate it into Murdoch’s global media empire.

    In 2009, Hinton was the focus of persistent speculation that he would be elevated to the top of the News Corp pyramid after the departure of Peter Chernin, the company’s president and chief operating officer. In the end, Chase Carey succeeded Chermin.

    Characteristically, Hinton had laughed off those rumours, and a Telegraph reporter who interviewed him then couldn’t help but pick up the hint that Dow Jones was to be his last major executive job.

    Whether Hinton had been planning to call it a day even before the fall-out from the hacking affair might never be known. At the same time, it’s also hard to see Hinton, an admitted newspaper man at heart, being content to spend his retirement lounging in his elegant townhouse on Manhattan’s upper east side with his wife, Kath, a former aide to Gordon Brown.

    In the more immediate term, with MPs, police and (soon) a judge all seeking answers on what happened in the deep-carpeted executive offices of Wapping during Hinton’s reign there, it is unlikely that his departure from News Corp will shift him from the eye of the storm.

    Source: http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/16/les-hinton-resigns-rupert-murdoch


    Ed Pilkington in New York and Chris McGreal in Washington
    The Guardian, Saturday 16 July 2011

    Les Hinton forced out as scandal threatens Rupert Murdoch’s empire

    Lieutenant resigns as chief executive of Dow Jones in attempt to prevent American interests from being contaminated


    Les Hinton was chairman of News International from 1995 to 2007 before becoming chief executive of Dow Jones in New York. Photograph: Mark Lennihan/AP

    Les Hinton, one of Rupert Murdoch’s closest business associates and head of News International at the height of the News of the World’s phone hacking, resigned on Friday as chief executive of Dow Jones in New York in an attempt to prevent Murdoch’s American interests being contaminated by the British scandal.

    In his resignation letter to Murdoch, Hinton again insisted he had no knowledge of the illegal activities at the News of the World. “That I was ignorant of what apparently happened is irrelevant, and in the circumstances I feel it is proper for me to resign from News Corp and apologise to those hurt by the actions of the News of the World,” he said.

    Michael Wolff, biographer of Rupert Murdoch and editor of Adweek, said Hinton’s resignation took the phone-hacking scandal to another level. “One of Murdoch’s central executives in the US has been fired,” Wolff said. “This is yet another dramatic move designed to quell the rising tide of opprobrium against News Corporation, but the problem is it is just going to increase the opprobrium.”

    Hinton’s departure takes the phone-hacking scandal out of the confined territory of UK papers and takes it to the core of Murdoch’s empire in New York. The Wall Street Journal, which Hinton, as chief executive of Dow Jones, had published, was seen as the pinnacle of Murdoch’s lifetime career of media acquisitions.

    It is also significant because Hinton, a former journalist on the Sun who has worked for Murdoch for 50 years beginning as a teenage reporter in Australia, was one of the small, tight inner circle of Murdoch loyalists that for decades have been the driving force behind News Corporation’s expansion.

    The departure of Rebekah Brooks as chief executive of News International earlier on Friday appeared to expose Hinton who was chairman of the UK newspaper arm of Murdoch’s empire for 12 years until 2007 when he moved to Dow Jones which is owned by the parent company, News Corporation.

    Hinton has been accused of giving misleading information to parliament on two occasions, in 2007 and 2009, by saying there was no evidence of widespread malpractice within the company.

    It was Hinton who handled the aftermath of the arrest of the News of the World’s former royal editor Clive Goodman in 2006, by claiming that the phone hacking was limited to a single reporter and no executives were aware of it.

    With the spotlight on Brooks, Hinton managed to stay on the sidelines of the crisis. He made no comments and had not been seen in public since the hacking of Milly Dowler’s voicemail was revealed. “Hinton’s strategy has been to keep his head down,” Wolff said shortly before the resignation announcement. “But he can’t do that for much longer. This is a classic domino effect.”

    With Brooks gone, there were bound to be deeper questions about Hinton’s role, which threatened to embarrass Dow Jones and News Corporation at a time when US shareholders, politicians and pressure groups are asking whether former executives in the British arm of Murdoch’s company brought unethical practices across the Atlantic. Hinton’s name in particular was mentioned more frequently.

    Hinton was particularly susceptible to scrutiny because of his disputed testimony to parliament, which is likely to be revisited at the hearings on Tuesday at which Rupert Murdoch, his son James, and Brooks are expected to testify. In his resignation letter, Hinton rejected claims he had misled parliament.

    “When I left News International in December 2007, I believed that the rotten element at the News of the World had been eliminated; that important lessons had been learned; and that journalistic integrity was restored,” he said. “My testimonies before the Culture Media and Sport Select Committee were given honestly. When I appeared before the Committee in March 2007, I expressed the belief that Clive Goodman had acted alone, but made clear our investigation was continuing.

    “In September 2009, I told the Committee there had never been any evidence delivered to me that suggested the conduct had spread beyond one journalist. If others had evidence that wrongdoing went further, I was not told about it.”

    Claire Enders, a media analyst in London, said questions were bound to be asked about Hinton’s role: “How the culture emerged at News of the World while he was head of News International, and what if anything he knew about the 2007 report into its activities, will emerge.”

    So far parliament has given no indication that it wishes to recall Hinton to explain his earlier comments, but MPs have expressed their dissatisfaction with his appearances before them.

    Hinton’s departure appears to be a move to protect Murdoch’s larger business interests in the US from being drawn further into the News of the World scandal. News Corp is under scrutiny, with the FBI launching an investigation into whether victims of the 9/11 attacks might have been targeted by phone-hacking allegedly carried out at the request of News Corp journalists .

    Members of Congress from both major parties have warned of “severe” consequences if a report in the Daily Mirror – that the News of the World attempted to access the voicemails of victims of the al-Qaeda attacks or other Americans – is true.

    Six members of Congress, from both parties, have called for official inquiries into whether the illegal practices displayed by News of the World in the UK were ever repeated by News Corp’s print or other businesses within the US.

    They include senators who wrote to the US attorney general, Eric Holder, also asking whether Murdoch’s company broke anti-bribery legislation under the Foreign Corrupt Practices Act. The senators referred to bribes by News of the World reporters to London police officers.

    “The reported allegations against News Corp are very serious, indicate a pattern of illegal activity and involve thousands of potential victims. It is important to ensure that no United States laws were broken and no US citizens were victimised,” the senators wrote.

    Murdoch said Hinton’s resignation was “a matter of much sadness”. He said: “Let me emphasise one point: News Corporation is not Rupert Murdoch. It is the collective creativity and effort of many thousands of people around the world, and few individuals have given more to this company than Les Hinton.”

    Source: http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/16/les-hinton-scandal-rupert-murdoch


    Pepih Nugraha | Kamis, 14 Juli 2011 | 12:46 WIB
    Media Massa

    Belajar dari Kematian News of the World


    AP Photo/Sang Tan. James Murdoch (kanan), pemimpin eksekutif News Corporation Eropa dan Asia, bersama Rebekah Brooks (tengah), pemimpin eksekutif News International, dan suaminya, Charlie Brooks (kiri), meninggalkan hotel di pusat kota London, Minggu (10/7). Hari itu, tabloid News of the World menerbitkan edisi terakhir setelah skandal penyadapan telepon.

    Satu media massa terkenal di dunia tutup beberapa hari lalu. News of The World namanya. Tabloid itu merupakan milik Rupert Murdoch yang dikenal sebagai bos media yang jaringannya sangat besar. Pemicunya, tabloid itu disangka melakukan penyadapan ilegal terhadap telepon beberapa orang atas suruhan eksekutif di media itu. Padahal, rekam jejak media itu bisa disebut mentereng. Kini, usai sudah kiprahnya.

    Demikian laporan pewarta warga Adian Saputra di social media Kompasiana. Berikut tulisan lengkapnya…

    Kompas edisi Rabu, 13 Juli 2011, dalam Tajuk Rencananya menulis soal edisi terakhir editorial media itu. “Kami menghargai standar tinggi, kami menuntut standar tinggi, tetapi saat ini kami tahu dengan sangat bersedih hati, selama periode beberapa tahun hingga tahun 2006, sejumlah orang yang bekerja untuk kami, atau atas nama kami, jatuh dengan memalukan di bawah standar tersebut. Mudahnya, kami tersesat. Telepon diretas, dan untuk itu, koran ini benar-benar menyesal.”

    Beberapa editor dan wartawan bakal menghadapi tuntutan lantaran tindakan ilegal mereka menyadap telepon. Salah satunya ialah Andy Coulson. Ia bakal membuat Perdana Menteri David Cameron kikuk. Sebab, Andy Coulson adalah Kepala Bagian Pers Cameron setelah mundur dari media itu sesaat setelah Cameron menjadi perdana menteri. Coulson sudah mundur pada Januari lalu sat kasus ini meruyak.

    Kejadian seperti kasus di atas membuktikan bahwa media bisa saja salah, baik berkenaan dengan tugas jurnalistiknya, maupun di luar itu. Dalam ranah bisnis, misalnya.

    Pers di luar negeri bahkan acap membuat edisi yang berisi permintaan maaf karena salah satu artikelnya mengandung kesalahan fatal.

    Majalah The New Republic pernah mengalami hal serupa. Ini majalah prestise. Di pesawat kepresidenan Amerika Serikat, Air Force One, pasti ada majalah ini. Oplahnya bukan yang terbesar, tapi seolah menjadi keunggulan bagi mereka yang sudah membacanya.

    Stephen Glass, wartawan muda majalah itu, banyak menulis feature dan artikel menarik lainnya. Tidak ada keluhan dari pembaca dan narasumber atas tulisan Glass. Hingga suatu waktu terjadi perubahan editor (setara pemimpin redaksi) di sana. Editor yang baru, Chuck, tak terlalu disenangi jurnalis lain. Tapi Chuck punya determinasi tinggi dan ketat dalam verifikasi.

    Suatu waktu wartawan majalah Forbes Digital dimarahi editornya karena tak menulis soal pertemuan para peretas (hacker) seperti yang ditulis Glass di The New Republic. Si wartawan bingung karena sama sekali tak mendengarnya. Usut punya usut, kejadian itu tak pernah ada. Glass berbohong dan menulis artikel hasil karangan. Dua editor, Forbes Digital dan The New Republic, kemudian sama-sama memverifikasi yang ditulis Glass.

    Chuck tegas. Glass mesti dikasih sanksi tegas. Tapi, kolega Glass di The New Republic awalnya tak sepakat. Mereka merasa Glass cuma korban. Akhirnya Chuck ambil langkah tegas. Semua tulisan Glass di majalah diverifikasi. Hasilnya mencengangkan, hampir 90 persen tulisan Glass adalah karangan. The New Republic lalu mengeluarkan edisi khusus permohonan maaf kepada pembaca yang selama ini ditipu oleh Glass. Stephen Glass pun dipecat.

    • Kita mesti jujur, di Indonesia, tradisi itu belum kuat. Saat ada kesalahan cetak nama narasumber saja, media kita abai dengan perbaikan. Bahkan, saat menulis kronologis kejadian saja, masih sering salah. Wujud paling mudah dilihat adalah contoh berikut ini. Cobalah ambil tiga koran lokal di daerah Anda. Baca satu berita yang sama, misalnya kriminalitas. Coba simak nama korban atau nama pelaku, hampir pasti berbeda. Bayangkan, hanya untuk urusan nama, belum yang lain.

    Media di Indonesia memang harus banyak belajar. Belajar profesional, belajar disiplin verifikasi, dan belajar rendah hati. Rendah hati? Ya, rendah hati. Bahkan, satu dari sembilan elemen jurnalisme yang diusung Bill Kovach dan Tom Rosensteil dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, adalah rendah hati. Jadi wartawan tak menjadi insan yang sok, ditakuti, dan disegani. Wartawan adalah warga biasa yang bertugas sebagai pewarta. Dan dengan rendah hati juga seorang Bondan “Mak Nyus” Winarno mampu menginvestigasi kematian misterius geolog perusahaan tambang emas Kanada, BreX: de Guzman.

    De Guzman dicari banyak orang karena memberikan keterangan bahwa cadangan emas di Busang sangat besar. Imbasnya, harga saham BreX naik dan semua petinggi korporasi itu menikmati duit yang besar. Tidak terkecuali de Guzman. De Guzman ditemukan “mati” jatuh dari helikopter. Dan Bondan dengan kesungguhan bekerjanya akhirnya “membuktikan” bahwa Guzman belum mati. Ia hanyalah lenyap karena tak mau bertanggung jawab atas kisruh cadang emas di Busang.

    Dengan kerendahan hati, semua narasumber mau memberikan keterangan tanpa Bondan menyembunyikan diri status jurnalisnya dalam bekerja. Setiap akan mewawancarai narasumber, ujar penulis-sastrawan Linda Christanty, Bondan terang-terangan mengaku wartawan dan akan menulis buku soal kematian Guzman. Dan Bondan membuktikan dengan kerendahan hati, reportasenya itu selesai dengan judul buku: Sebungkah Emas di Kaki Pelangi. Sayang, buku itu tak pernah saya peroleh. Semasa itu direportase, zaman Presiden Suharto, karya jurnalistik itu dilarang edar karena menyangkut nama Menteri Pertambangan IB Sudjana.

    • Kita berharap media massa Indonesia semakin matang dan rendah hati dalam bekerja. Pengalaman News The World dan The New Republic bisa menjadi ibrah yang paling baik. Ini penting agar media kita semakin bermartabat. Paling tidak Pak Presiden Yudhoyono tak acap curhat soal perlakuan media kepadanya dan kepada partainya: Demokrat. Wallahualam bissawab.

    Sumber : Kompasiana
    Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/07/14/12463536/Belajar.dari.Kematian.News.of.the.World


    Egidius Patnistik | Jumat, 15 Juli 2011 | 09:55 WIB

    SKANDAL MEDIA

    FBI Periksa Perusahaan Murdoch

    WASHINGTON, KOMPAS.com – Biro Penyelidikan Federal (FBI) AS melancarkan sebuah investigasi terhadap perusahaan Rupert Murdoch, News Corp, setelah ada laporan bahwa para karyawan perusahaan itu mungkin telah berusaha untuk menyadap percakapan telepon dan voice mail dari korban selamat, korban tewas serta keluarga korban peristiwa serangan teroris 11 September 2001, kata seorang penegak hukum federal kepada CNN, Kamis (14/7/2011) waktu setempat.

    “Kami mengetahui tuduhan-tuduhan itu dan sedang mendalaminya,” kata sumber itu, yang minta namanya tidak disebutkan karena sensitivitas penyelidikan tersebut. “Kami sedang mendalami siapa pun yang bertindak untuk atau atas nama News Corp, dari pimpinan puncak hingga ke tukang sapu,” untuk mengumpulkan informasi dan menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum. Sumber itu mengatakan, karena penyelidikan baru saja dimulai, masih terlalu dini untuk mengatakan kapan wawancara pertama akan dilakukan. Yang pasti, kata dia, pemeriksaan tersebut merupakan sebuah “prioritas tinggi”.

    Peter T Raja, anggota parlemen Partai Republik dari wilayah New York, awal pekan ini, telah meminta Direktur FBI, Robert Mueller, untuk menyelidiki kemungkinan para wartawan yang bekerja untuk media milik Murdoch telah menyadap telepon korban dan kerabat korban peristiwa 11 September atau sering disebut 9/11 itu.

    Pihak News Corp, Kamis, mengatakan no comment terhadap penyelidikan FBI atau kemungkinan tentang rapat dengar pendapat dengan Kongres AS.

    Kekhawatiran adanya praktek penyadapan oleh kelompok media milik Murdoch di AS sebagaimana yang terungkap sudah dilakukan kelompok media itu di Inggris, tampaknya bisa terlacak dari sebuah laporan yang diterbitkan The Mirror, sebuah tabloid Inggris, Rabu. Tabloid itu mengutip “sebuah sumber” yang merujuk ke mantan perwira polisi yang sekarang bekerja sebagai penyelidik swasta. “Penyilidik itu dipakai oleh banyak wartawan di Amerika dan dia baru-baru ini mengatakan kepada saya bahwa ia telah diminta untuk menyadap data telepon pribadi korban 9/11,” kata sumber itu sebagai dilaporkan media tersebut.

    Sumber itu mengatakan kepada The Mirror bahwa permintaan tersebut datang dari News of the World, salah satu media milik Murdoch yang berada di pusat skandal penyadapan telepon di Inggris dan telah ditutup hari Minggu lalu. “Dia mengatakan bahwa para wartawan itu memintanya untuk mengakses catatan-catatan yang menunjukkan panggilan ke dan dari ponsel milik para korban dan keluarga mereka,” tulis tabloid tersebut.

    “Dugaan dia adalah bahwa mereka menginginkan informasi tersebut sehingga mereka bisa menyadap ke kotak suara yang relevan (untuk berita mereka), seperti yang terbukti telah mereka lakukan di Inggris.”

    Penyelidik swasta itu mengatakan ia mengabaikan pekerjaan itu. Dia tahu bagaimana tidak sensitifnya penelitian tersebut dan betapa buruknya dampak hal itu. Penyelidik itu mengatakan, para wartawan tersebut tampaknya sangat tertarik untuk mendapatkan catatan telepon dari para korban yang berasal dari Inggris.”

    Keluarga para korban serangan teroris itu berang atas kemungkinan para wartawan telah menyadap telepon korban. “Itu benar-benar tidak etis, tidak profesional dan pada dasarnya kriminal,” kata Jim Riches, pensiunan wakil kepala Departemen Kebakaran New York yang kehilangan seorang putranya dalam serangan itu sebagaimana dikutip CNN. Sally Regenhard, yang juga kehilangan seorang putranya dalam serangan itu, menyebut hal tersebut sebagai “sangat mengerikan bahwa hal privasi dan keamanan pribadi bisa dilanggar sedemikian dengan cara yang mengerikan.”

    Senator Partai Demokrat, Frank Lautenberg, dari New Jersey mengatakan, keluarga korban serangan 11 September telah “cukup menderita” dan menuntut jawaban.

    Tekanan untuk melakukan penyelidikan federal terhadap kerajaan media Murdoch bertambah ketika seorang anggota kunci komite pengawas DPR meminta Kongres untuk mendalami tuduhan bahwa salah satu dari perusahaan Murdoch yang berbasis di AS mungkin telah melanggar undang-undang anti-penyuapan serta sejumlah UU lainnya.

    News of the World, sebuah tabloid milik Murdoch di Inggris yang telah berusia 168 tahun dan terakhir beroplah 2,5 juta eksemplar, ditutup hari Minggu lalu di tengah tuduhan bahwa wartawannya secara ilegal menyadap pesan-pesan telepon milik korban pembunuhan, korban teroris, politisi dan selebriti.

    Sumber : CNN
    Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/07/15/09552095/FBI.Periksa.Perusahaan.Murdoch


    Jimmy Hitipeuw | Minggu, 10 Juli 2011 | 05:49 WIB

    Newsweek

    Murdoch’s Watergate?


    Rupert Murdoch (AFP/Jemal Countess)

    KOMPAS.com – Skandal penyadapan yang mengguncang kerajaan media Rupert Murdoch bisa jadi hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap pengaruh jurnalistik dari media terkemuka di dunia berbahasa Inggris itu.

    Namun, banyak dari kita akan terbelalak apabila mengetahui begitu dalam jurang kebobrokan kasus korupsi jurnalisme bernuansa politik yang dibangun Murdoch di bentangan Atlantik sehingga majalah Newsweek mempertanyakan apakah kasus ini dapat dikategorikan sebagai Murdoch’s Watergate.

    Ribuan telepon pribadi telah disadap terutama oleh orang-orang yang terlibat dalam pemberitaan harian News of the World. Kasus penyadapan ini dilakukan bahkan terhadap Pangeran William, aktor Hugh Grant hingga keluarga tentara Inggris yang tewas dalam pertempuran di Iraq serta Afghanistan.

    Kasus ini telah berdampak ke penangkapan Andy Coulson, mantan kepala humas Perdana Menteri David Cameron atas perannya dalam skandal penyadapan selama masih menjabat sebagai editor News of the World. Editor lainnya, Clive Goodman, juga diringkus untuk kedua kalinya karena terjerat kasus serupa.

    Diumumkannya rencana penutupan News of the World pada 7 Juli lalu telah mengakibatkan ratusan pekerjanya terancam kehilangan mata pencaharian. Selain itu, upaya Murdoch untuk mendapatkan pengaruh penuh di jaringan televisi kabel BSkyB menjadi runyam.

    Kegentingan ini berlangsung saat sejumlah dugaan penyuapan, penyadapan serta bentuk tindakan kriminal lainnya terbongkar termasuk penghapusan jutaan data surat elektronik untuk menghalangi investigasi yang dilakukan oleh polisi Inggris.

    Murdoch selama ini dikenal dengan sosoknya yang tidak mempunyai tandingan pengaruh dalam politik atau rival yang sepadan. Hampir setiap perdana menteri di Inggris sejak Harold Wilson pada era 1960an maupun pada 1970an menaruh hormat terhadap Murdoch dan bisnisnya yang tak tertandingi itu.

    Saat Murdoch menggelar jamuan pesta musim panas di Kensington Gardens pada 16 Juni lalu, Perdana Menteri Cameron dan istrinya, Sam, serta pemimpin Partai Buruh Ed Miliband serta anggota kabinet lainnya hadir.

    Mantan rekanan maupun mereka yang masih aktif termasuk penyusun biografi Murdoch menekankan salah satu ambisi terbesar raja media ini adalah mereplikasikan kekuatan budaya dan politik di AS. Ini dilakukannya dengan mengendarai New York Post yang tidak ditujukan untuk mendatangkan laba besar tetapi menancapkan pengaruh tidak hanya di dunia jurnalisme AS tetapi secara lebih luas di bidang kebudayaan.

    Sumber : Newsweek
    Link: http://internasional.kompas.com/read/2011/07/10/0549087/Murdoch.s.Watergate.

     
  • Virtual Chitchatting 3:51 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags:   

    Refleksi Akademik di tengah Krisis Finansil Global

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 20 November 2008

    Gelombang penurunan harga saham dan komoditas yang diperdagangkan secara global nampaknya tidak mau berkesudahan. Secara perlahan tapi pasti harga minyak dunia mulai menuju ke level di bawah US$ 40 per barrel. Dunia sedang mengantisipasi terjadinya penurunan skala ekonomi.

    Pengurangan aktivitas ekonomi seakan berpacu di dua sisi pasar, yakni aspek permintaan dan penawaran. Ekonomi beberapa negara mulai menyuarakan terjadinya resesi. Banyak perusahaan besar mulai melakukan pengurangan karyawan secara massal.

    Harapan kelesuan ekonomi sektor riel dunia diyakini berawal dari gonjang-ganjingnya industri real estate di AS di tahun 2006. Tingginya suku bunga dan mulai berlakunya bunga pasar bagi para pencicil KPR menimbulkan gelombang gagal bayar dan tingginya permintaan refinancing.

    Ketiadaan cicilan KPR atau uang masuk yang riel bagi pemberi KPR secara perlahan mulai mengeringkan likuiditas yang bisa diputar oleh pemberi KPR dan para pihak yang memberikan pinjaman. Termasuk didalamnya penurunan harga surat-surat berharga berkategori asset-backed securities (ABS) dan derivatifnya.

    Bank-bank investasi yang menerbitkan dan mentransaksikan ABS tersebut di pasar derivatif mulai kelimpungan mencari dana segar untuk bisa bertransaksi normal sekaligus menutup kerugian. Akumulasi kebutuhan likuiditas di pasar uang dunia memaksa bank sentral di beberapa negara maju untuk menginjeksi dana sekitar US$ 300 milyar di bulan Agustus 2007.

    Dunia terhenyak. Skandal predatory pricing pada pemberian KPR untuk masyarakat kelas menengah ke bawah (subprime mortgage) dituding sebagai biang keladi krisis finansil di AS. AS, yang merupakan pusat investasi instrumen keuangan dunia, menjadi tumpuan para pengelola dana raksasa untuk memutarkan dollar AS-nya sekaligus menuai hasilnya dalam dollar AS pula.

    Subprime mortgage merupakan instrumen investasi yang menawarkan return yang sangat tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Ketika surat berharga ini gagal untuk perform, kerugian yang dialami para pemegang surat berharga berikut turunannya mengalami multiplikasi yang berlipat-lipat. Likuidasi surat berharga tipe ini semakin memperburuk nilai kerugian yang dialami.

    Refleksi Akademis

    Ketimbang berwacana apa dan bagaimana krisis keuangan di dunia dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, akan lebih baik apabila kita merenungkan diri apa yang seharusnya kita lakukan bagi negeri ini. Perjalanan mengelilingi dunia selalu dimulai dengan satu langkah. Mendirikan bangunan dimulai dengan menyusun bata demi bata.

    Dalam dunia pendidikan, tiga dari enam unsur pembentuk sistem pendidikan melibatkan aspek manusia, yakni peserta didik, pendidik, dan lingkungan sosial. Dua unsur lainnya merupakan unsur alat pendidikan, yakni sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan merupakan unsur keenam dalam sistem pendidikan.

    Dominannya aspek manusia dalam sistem pendidikan bukannya tidak disikapi oleh pemerintah dan semua perguruan tinggi. Dengan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah kemudian menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi peserta didik melalui UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula ketentuan kelulusan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan serta beberapa ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

    Di tingkat perguruan tinggi, berbagai standar, aturan, dan ketentuan akademis pun diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di sini, idealisme pranata pendidikan sudah dan sedang terbentuk. Idealisme ini menjadi mengambang ketika kita berhadapan secara langsung dengan rutinitas yang ada di lingkungan sivitas akademi.

    Materi pendidikan yang merupakan sarana pendidikan sekaligus merupakan bagian yang melekat pada sistem pendidikan, dalam prosesnya, sering menjadi sesuatu yang harus diambil SKS-nya oleh peserta didik tanpa perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk dikembangkan sendiri oleh peserta didik.

    Realita demikian dan sepertinya dianggap biasa (taken for granted) ternyata merupakan fenomena global. Dunia pendidikan terlepas dari pasar tenaga kerja yang membutuhkan tenaga terdidik, terlatih, memiliki kompetensi, dan produktif. Dunia pendidikan berhadapan dengan realita penurunan nilai mahasiswa dalam ujian standar. Penurunan ini sekaligus mengindikasikan penurunan capabilities pekerja dan pelambatan produktivitas.

    Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila kita bersama-sama menegakkan empat pilar pendidikan yang telah dirumuskan Jacques Delors dalam laporannya kepada UNESCO di tahun 1996 dan sebagai wakil dari Komisi Internasional untuk Pendidikan di Abad ke-21.[1] Empat pilar pendidikan yang dimaksud adalah:

    1. Learning to know.
    2. Learning to do.
    3. Learning to live together, learning to live with others.
    4. Learning to be.

    Pembenahan lebih lanjut pada aspek sumber daya manusia dalam hal jumlah dan mutu merupakan salah satu titik awal yang diperbarui dalam menyikapi krisis finansil global yang sedang berlangsung dewasa ini. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya bisa dikelompokkan pada peningkatan jumlah dan mutu sumber daya alam, peningkatan stok barang modal, dan perbaikan teknologi. Beberapa elemen pertumbuhan ekonomi tersebut berpijak pada sisi penawaran yang berhubungan dengan kemampuan fisik dari ekonomi untuk berkembang.[2]

    Di tingkat perusahaan, rasionalisasi, restrukturisasi, dan konsolidasi internal menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengantisipasi momentum ekonomi yang pasti akan mengalami ekspansi lagi setelah krisis finansil mencapai titik nadir dan terciptanya titik keseimbangan yang sama sekali baru.


    [1] Jacques Delors, et al, Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publishing, Paris, 1996.

    [2] Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Economics: Principles, Problems, and Policies, ed.14, Irwin/McGraw-Hill, New York, 1999, hh.368-385.

     
  • Virtual Chitchatting 5:19 AM on 2010/07/10 Permalink  

    Laws are created to be bended and bypassed according to your needs and requests 

    Jakarta, 10.07.2010, 01.59

    Dear Ms. D.,

    Corresponding should be an easy thing to do. Writing it down is another thing. It requires lots of energy and concentration to keep focused. It becomes difficult as there are some other things in mind and other things to be dealt, solved, and taken care first.

    Doing an international trade is a tricky one, particularly the legal one. I have referred you some points of direction how to do business in Indonesia. One shall guide you to do it. I may become another one of many. Though, some errors may occur.

    The first time I urged you was to apply for a license to run the business in Indonesia as a representative office company, instead of a full-fledged foreign direct investment company. Once the permit issued, there are two things that you should have considered:
    1. You could have prepared the necessary things to fully operate your business in Indonesia, legally. You can do it by your own.
    2. It is because I could barely stand for the waiting tasks and to be the sitting duck without doing anything.

    Suppose the waiting game only takes one full day and every thing is okay, it surely won’t be a problem. The problems may arise, just like any other red tape requirements all over the world, as there are other things to be presented and submitted; and those things are not mentioned and clearly defined in the first place.

    I was thinking analogically and theoretically based on the applying rules. But the real world do not do that. You want to do it the same time. Applying for the permits and licenses and shipping the merchandise accordingly. This is conflicting and can cause unintended complications and consequences. Please be aware of it.

    You should have been following the major news of Indonesian current state, politically, legally, financially, and so on. The followings should be Indonesia in briefs.
    • The collapse of 32-years of presidency of Suharto in 1998 has disrupted the then-centralised regime and power. They (the regional leaders) say they want to ‘rule’ their regions by their own way.
    • Suharto had warned that the process should not be and could not be done instantly. People and his inner circle failed to believe in his words. This should probably because of his children have ‘bothered’ the vested interests of many businesses and industries owners.
    • As the reform era took place, ‘little kings’ become ubiquitous. Regionally and sectorally. Do you know what it means? If there are kings, then there should be tributes, worshipness, loyalty or allegiance oaths, esprit de corps, and so on. The synonims for tributes are bribery, corruption, and so on.
    • If one is not satisfied with his share, then he would blow the whistle. Internally and corruptly with corrupted senior staffs. Externally to the public and commit a suicidal act.
    • Then the moral chivalry appears to public. Standard operating procedures are then reviewed and re-evaluated. Such belated actions are to re-build the ruined public accountabily.
    • An independent legal agency (KPK), so they say, was established to investigate, accuse, verdict, and punish the corrupted leaders regionally and sectorally. This independency once again has been crippled and beheaded. The first man (and his political party) has been notoriously alleged to receive corrupted money from scandalous Bank Century. You should have known the machiavellians’ acts.
    • Back in 1997 and 1998. The 1997 Asian currency crises have forced the central bank of Indonesia to review its regulations. One of many is the requirement for any bank operating in Indonesia should know their customers and the declaration of foreign exchange usage. The implementation, as always, was good and fully complied in the first place.
    • As of 1 July 2010, each of financial transactions through the bank requires written personal identification in a separate form. This is to trace who is paying whom and the purpose of each financial transaction. This do not apply in cash transfer through ATM machines.
    • Large amount of money can not be done through ATM, mobile-banking, or internet banking but the bank counters. Particularly regarding with the offshore bank accounts.
    • This explanation is to recap what has been wrong with your payment to shipping your merchandise.

    What should we do next?
    I have consulted a colleague and trusted childhood neighbour working in a bank (BCA) about how to open a bank account for a foreign company. He replied that I should have submitted copies of some paper works such as necessary legal documents, permits, and so on. Among other things are:
    1. articles of association (act of establishment, AD and ART).
    2. registration number of tax payer (NPWP).
    3. permit, validation, registered with the department/ministry of justice.
    4. registered with the Indonesian court system (TDP).
    5. registered with the department/ministry of trade (SIUP).
    6. identity card of the president director and president commissioner (KTP, KITAS, KIMS).

    To find someone owning a company and trusted enough as the intermediary bank account for you financial transactions is hardly enough. Mostly they only have the first element, registered with the notary public. That was as far as they can go. Even if they are trusted, they are so suspicious and wondering if the financial transaction shall not compromise and could jeopardise their entire business. This is another thing that you should have considered.

    I have a known company in hand with completed paper works. But, it has been blacklisted by the tax authority and customs and excise agency. You probably would not get messed up with this company, would not you? ;p

    There are some instant ways. You can do it and bypass and ‘bend’ the laws as you are on the verge and on a very critical point and position. But not along the way. They should have been bumpy and winding.

    I have been doing the research stuffs and always behind the desk. As it comes and urges me to make some up front to collect data and information, I must be the one to seek resource-people and dig written and typed dusty materials. You know, the researchers’ things. As my works come with intelligent skills, it won’t be hard to spot any thing and any one and any case.

    My problem is the red tape. Some people loves to deal with the bureaucracy. I do not. I only can help you to register your company as a representative company. B2B is also okay, but not the red tape. That is all for now. I hope my explanation can clarify some things.

    Regards,

    S. S. Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 10.07.2010, 04.31

     
  • Virtual Chitchatting 4:26 PM on 2010/07/01 Permalink
    Tags: foreign investment procedure, , ,   

    Procedure to establish a representative office in Indonesia 

    As part of its training and consulting business, Advanced Advocacy Plus provides some brief manuals on:

    License to operate a representative office for foreign companies in Indonesia can be obtained at least from one of four government agencies:

    1. Investment coordinating agency, BKPM. The license is called KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, A Representative Office for a Foreign Company).
    2. Ministry of Trade. The license is called KP (Kantor Perwakilan, Representative Office).
    3. Ministry of Public Works. The license is called KPK (Kantor Perwakilan Kontraktor, Representative Office of The Contractor).
    4. Ministry of Mines and Energy, Directorate of Oil and Gas. The license is called KPA (Kantor Perwakilan Asing, Foreign Representative Office).

    This procedure is valid for KPPA application with BKPM:

    Prior to realise the intention to invest in Indonesia, the willing-to-be investors should consult to the list of business sectors that allowed, restricted, and not allowed at-all for foreigners. The next step is having acquired licenses and permits before doing businesses in Indonesia.

    How to apply:

    Application for the establishment of regional representative offices (Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing, KPPA) shall be filed to Head of BKPM.

    Application for the establishment of KPPA shall be issued by using Form KPPA with the following attachments (ENCLOSURES):
    1. Articles of Association of the foreign company represented and any amendment(s).
    2. Letter of appointment from the foreign company represented to whom which will be proposed as a Representative Executive
    3. Copy of valid passport (for foreigner) or copy of identification card number (for Indonesia) who will be proposed as a Representative Executive.
    4. Letter of statement concerning the willingness to stay, and only work in the position as the Representative Executive without doing other business in Indonesia
    5. Power of Attorney to sign the application if the management of the foreign company represented by another party.

    UPON APPROVAL OF APPLICATIONS:
    a. Approval of applications for the establishment of KPPA shall be issued in the form of license of the establishment of KPPA.
    b. License of the establishment of KPPA shall be issued by Head of BKPM.
    c. License of the establishment of KPPA shall be issued not later than 7 (seven) working days after the receipt of correct and complete applications.

    The KPPA Form

    LAMPIRAN XI
    PERATURAN KEPALA BKPM
    NOMOR : 12 TAHUN 2009
    TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

    APPLICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE
    IN INDONESIA FORM

    APLICATION FORM
    FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE
    IN INDONESIA

    I. Information concerning the foreign company which will open a Representative Office in Indonesia
    1. Name of Company : ……………………………………
    2. Line of Business : ……………………………………
    3. Headquarter Address : ……………………………………
    a. Phone Number : ……………………………………
    b. Fax number : ……………………………………
    c. E-mail : ……………………………………

    II. Address of the Representative Office in Indonesia
    1. Regency/City : ……………………………………
    2. Province : ……………………………………
    3. Address : ……………………………………
    : ……………………………………
    a. Phone Number : ……………………………………
    b. Fax Number : ……………………………………
    c. E-mail : ……………………………………

    III. Information about the individual who will become the Representative Office’s executive
    1. Full Name : ……………………………………
    2. Citizenship : ……………………………………
    3. Address : ……………………………………
    a. in the country of origin : ……………………………………
    b. in Indonesia : ……………………………………
    4. Passport Number (for foreign) or : ……………………………………
    Identification Card Number (for Indonesia) : ……………………………………
    Valid until : ……………………………………
    5. Letter of appointment from the foreign company represented :
    a. Number (if any) : ……………………………………
    b. Date : ……………………………………
    c. Valid until : …………………………………..

    IV. Manpower Plan : Foreign Indonesian
    a. Management : ……….. ………..
    b. Expert(s) : ……….. ………..
    c. Staff(s) : X ………..
    Total : ……….. ………..

    V. Incentives applied for :
    1. ( ) Expatriate Work Permit
    2. ( ) Multiple Exit / Re-entry Permit
    3. ( ) Exemption from obtaining fiscal clearence for going abroad (SKFLN)

    VI. Declaration
    It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and completeness, including all data and documents attached hereto.

    ……………………,……………,20……
    Signature of
    The management of
    The foreign company represented

    Stamp duty Rp. 6.000,-
    ………………..………………
    Name, Signature and Occupation

    The Power of Attorney Form

    LAMPIRAN XXXIX
    PERATURAN KEPALA BKPM
    NOMOR : 12 TAHUN 2009
    TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

    Power of Attorney Form

    POWER OF ATTORNEY
    Number………………………

    The undersigned below:
    ____________, Citizen, of _________ holder of Identity Card (KTP)/Passport No. ______________, having his address at ____________; in this matter acting in his capacity as __________ and as such for and on behalf of _______, an individual/a company duly established and existing under the laws of ____________, be domiciled in_________, having its registered office at ___________;
    (hereinafter referred as the “Authorizer”);
    hereby gives full power and authority with/without the right of substitution to:
    _________________, Citizen of _________, holder of Identity Card (KTP)/ Passport No. ______________, having his address at ____________;
    (hereinafter referred to as the “Authorized”)

    ———————————————- SPECIFICALLY ———————————–

    To act for and on behalf of the Authorizer to conduct the application of : ……………………………………………………..

    For the above purpose, the Authorized is given the authority to appear before BKPM official in the Deputy of Investment Services and provide all required information, including signing the application and taking the approval letter of capital investment published by BKPM.

    The authorizer and the authorized understand that in conducting its function as administrator of investment services, BKPM does not impose nor charge any fees in whatever form or stage to investor or company or its Authorizer. Therefore, BKPM shall not be responsible nor be held liable for any fees in whatever form which may occur as a result of the powers and authority given by the Authorizer to the Authorized under this Power of Attorney.

    All powers and authority given by the Authorizer to the Authorized in this Power of Attorney shall remain valid until this Power of Attorney is revoked by the Authorizer.

    This Power of Attorney signed by both parties on this day, _____, (dd/mm/yyyy).

    The Authorizer                                                                        The Authorized

    ________________                                                           _______________
    Name:                                                                                        Name:
    Title:                                                                                           Title:

    BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
    KEPALA,

    GITA WIRJAWAN

    The Ultimate Prerequisite

    Before submitting the KPPA application to BKPM, you should have the signed documents BE ACKNOWLEDGED/AUTHORISED BY the Ambassador in question.

    You must have a request letter from each of the signatories to their ambassador in Indonesia, stating your purpose and letter of intent from the company of the reason why do you want to invest in Indonesia.

    Failed to comply the red tape requirements or any mistyped, you must have given enough time and provide more spare time and lots of patiency.

    For more information regarding the international trade with Indonesia and foreign direct investment in Indonesia, please contact:
    Advanced Advocacy Plus
    Mobile: +628128056516
    Tel.: +62-21-32187118

     
  • Virtual Chitchatting 4:08 PM on 2010/07/01 Permalink
    Tags: export procedure, , ,   

    Procedure to export from Indonesia 

    As part of its training and consulting business, Advanced Advocacy Plus provides some brief manuals on

    Procedure to export from Indonesia:

    1. Exporter receives the PURCHASE ORDER from an importer outside of Indonesia.

    2. The exporter’s bank confirms the exporter that an L/C account has been created under and on behalf of exporter’s name.

    3. The exporter places the order to the local producers and/or suppliers.

    4. The exporter conducts the sea-worthy packaging.

    5. The exporter books a space on a ship and issues a shipping order to a shipping company.

    6. The exporter completes the necessary and required export documentation.

    7. The exporter loads the cargo with /or without the expedition company.

    8. The exporter reconciles the Bill of Lading with the shipping company.

    9. The exporter covers the (marine cargo) insurance with the insurance company.

    10. The exporter completes the invoice and other shipping documentation.

    11. The exporter deals the Consular-Invoice with the Trade Councelor of the importer’s embassy in Indonesia.

    12. The exporter withdraws the money order from the importer and receives the proceed from the exporter’s bank.

    13. The exporter’s bank sends the shipping documents to the importer’s bank in importer’s country.

    14. The exporter sends the shipping advice and copy shipping documents to the importer.

    For more information regarding the international trade with Indonesia and foreign direct investment in Indonesia, please contact

    Advanced Advocacy Plus

    Mobile: +628128056516

    Tel.: +62-21-32187118

     
  • Virtual Chitchatting 5:45 PM on 2010/06/30 Permalink
    Tags: subprime mortgage loser,   

    Farewell to the 300 years of obsolete tradition and principle 

    Jakarta, 19 June 2010, 21.11

    Farewell to the Swiss Bank Secrecy Tradition and Principle

    by Sando Sasako

    The world is changing. A new beginning has come. A new horison is about to be embraced and dealt with. The old tradition has come to an end. So is the secrecy tradition and the history of Swiss banks in keeping secrets very tightly. A brave new world. A world or realm that has been transformed radically.

    The secrecy of Swiss banking principles has been breached many times. The last one happened legally following the vote of the Switzerland’s parliament on 17 June 2010 to allow banking giant UBS AG to hand over the names of 4,450 Americans with Swiss offshore accounts to the US Internal Revenue Service as part of an IRS tax evasion probe.1

    It was just two months before the 24 August 2010 deadline set for the bank to comply. The US Department of Justice had issued Switzerland with a deadline which, had it not been met, could have led to UBS losing its US operating licence. Swiss President and Finance Minister Hans-Rudolf Merz said the move would have threatened the very existence of the bank, and with it, the Swiss economy.2

    Such Switzerland’s parliament vote was following the rule order of a Swiss court in January 2010. Swiss lawmakers approved a final deal to hand over to American authorities data on thousands of suspected tax cheats with accounts at UBS. Swiss law distinguishes between tax evasion, a civil matter rarely prosecuted, and tax fraud, a criminal matter.3

    Failure to declare earnings, or tax evasion, is not a crime in Switzerland, and therefore Swiss banks see no reason to offer information. Sharing client information with other parties, where no crime is suspected, is actually an offence under Switzerland’s banking laws. Such a system has been, and according to many financial analysts, still is, open to exploitation by anyone who wants to hide their money.

    Swiss banks have already been involved in a number of embarrassing cases involving corrupt government leaders. The former presidents of the Philippines and Zaire, Ferdinand Marcos and Mobutu Sese Seko, were among those who hid billions of dollars of their countries’ money in Swiss banks.

    The January 2010 court panel said that under Swiss law, the failure to file a W-9 form wasn’t considered fraud in Switzerland, as it would be in the U.S. The W-9 form notifies a bank or broker that a customer is a U.S. taxpayer. A failure by U.S. taxpayers to file a W-9 form is indicated by as a fraud incident.4

    UBS shall disclose accounts for which holders did not file a special disclosure document, called a W-9, over at least three years since 1998, and for which the accounts generated annual revenue to the client of at least 100,000 Swiss francs. For accounts involving the concealment of funds, the submission of incorrect or false documents to UBS or the IRS, and what the IRS terms “a scheme of lies,” the balance must be at least 250,000 Swiss francs, about $247,000.

    In 2009, UBS paid a $780 million fine, turned over several hundred client names and entered into a deferred-prosecution agreement with the United States over activities in its offshore private bank. Switzerland, one of the world’s largest offshore jurisdictions, holds nearly one-third of the estimated $7 trillion in global wealth kept offshore.

    Switzerland: The Country Background5

    The Swiss Confederation was started in 1291. Its original purpose was to provide for the common defense of three cantons. (Cantons are roughly equivalent to states or provinces.) In later years, other cantons joined the initial three. In 1499, Switzerland acquired its independence from the Holy Roman Empire.

    The sovereignty and independence of the country have been well respected by European countries. The country was not involved in either World War one or two. Became a member of the UN in 2002. Country remains committed to neutrality and has not, as of this writing, become a member of the EU.

    Switzerland is a peaceful, stable and wealthy country with a modern economy and low unemployment. The per capita incomes of its workers are larger than the big Western European nations. Establishing a Swiss bank account remains common for many individuals and companies worldwide because of the Swiss bank secrecy laws and the long-term stability and value of the Swiss franc. Unemployment remains less than one half the average in the EU.

    The Swiss truly know what luxury matters in life: time (swiss army watches), money (banks), no drama (neutrality, ICRC, geneve conventions), multitasking (victorinox knives), cheese (kraft, nestle), chocolate (toblerone, kit kat), and corporatocracy. Chocolates and cheese are synonymous with secrecy? Ssstt, eat this cheese, but be quiet.6

    Switzerland is ranked number one as the world’s largest private banking center with over 500 major banking institutions. It is estimated that around 35% of all the private wealth globally is held in Switzerland. services market has moved to sophisticated services a competitive prices for large professional clients.7

    As the result of new legislation and market forces combined, the Swiss banking had changed its basic traditional smaller sized private accounts. In the meantime, the legislative changes is partly down to the Swiss desire to be seen as a major player in the war against organized crime and money laundering within the international community. The Money Laundering Act 1998 and the Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters 1983 are the key new pieces of legislation.

    Swiss Banking8

    Because of the peace, stability, financial strength and conservative business nature of the Swiss, the country has been a respectable banking center for many years. Very strict privacy laws were put into place in 1934 making it a crime to reveal information about a client’s bank account.

    The only exception to this is if the accountholder has committed a crime that is also a crime in Switzerland and the proceeds of the crime are in the bank. It first must be brought before a Swiss judge and ruled upon by a Swiss court. Tax evasion is not a crime in Switzerland and account information is not revealed in the event of a tax crime conviction. However, as a responsible company, we highly recommend that you follow the tax laws of the jurisdictions in which you are legally required.

    Swiss banks do not accept small deposits or those to intend to quickly open and close their accounts. Most banks have deposit requirements of $1 million (US) or more. Some banks will accept as little as $200,000. If less than this amount is available, there are some very strong, safe banks in the Caribbean that will accept less than this amount.

    For privacy, all Swiss accounts should be opened in an offshore company name and not a personal name. So, first establish and offshore company. Then open an offshore account. A company in the Caribbean Island of Nevis offers the best privacy. A Nevis limited liability company (LLC) offers both privacy of ownership and legal asset protection.

    In a personal account, all wire transfers and checks would leave an indelible paper and/or electronic trail. In a corporate account, on the other hand, the wire transfers and checks are in the name of the privately owned company.

    So there is significantly more privacy when a Swiss account is opened in an offshore company name (such as a Nevis LLC) than making the privacy-penetrating mistake of opening an account in one’s own name. So, open the account in the name of a Nevis LLC, not your name.

    The financial discretion tradition

    In 1984, the people of Switzerland once again elected by overwhelming majority, with over 73% of voters in favor of maintaining bank secrecy. Swiss bank secrecy has protected funds deposited in Swiss banks for over 300 years.9

    It means that Switzerland’s tradition of financial discretion goes back at least to the 17th century. Genevan bankers were the French king’s bankers, and the first known text on bank secrecy dates back to 1713. Louis XVI even had a Swiss banker, Jacques Necker, as director general of French finances.

    In the wake of World War I, as many European currencies became unstable, the consistent (not to mention neutral) Swiss franc attracted depositors. Until 1934, bank secrecy was covered by various provisions in the Swiss civil code and the labor code. Federal court jurisprudence fixed bank secrecy firmly in actual practice, so that a client who fell victim to violation of bank secrecy could henceforth obtain damages from the bank.

    After France, incensed by the loss of revenue, raided a Swiss bank’s office in Paris and revealed the names on its accounts, the Swiss passed a law in 1934 making such disclosures criminal.10

    The federal law on banking passed in 1934 clearly stated that bank secrecy fell within the criminal domain. A banker who infringed bank secrecy was henceforth punishable by imprisonment, thus reinforcing the depositor’s protection of the private sphere.

    There are two reasons why this protection was reinforced:
    1. Nazi spies: The 1931 crisis led to intensified foreign exchange control in Germany. Hitler promulgated a law whereby any German with foreign capital was to be punished by death, and the Gestapo began espionage on Swiss banks. When three Germans were put to death, the Swiss government was convinced of the necessity to reinforce bank secrecy.
    2. French Pressure: In 1932, the Basler Handelsbank affair revealed that over 2,000 members of the French elite had accounts in Switzerland. French Leftists took advantage of this to denounce the austerity program of the Herriot government. It called for legal authority over French accounts in Switzerland, but to no avail.

    By June 1941, Switzerland’s neutrality became a beacon of hope. It was as Hitler swiftly conquered country after country within Europe, beginning in September 1939. Thousands of Jews tried to hide themselves as well as their money in Switzerland. Switzerland did accept 65,000 civilian refugees of Jews, while tens of thousands were turned away.

    In the summer of 1942, when the mass deportations had begun taking millions to their deaths in camps, Switzerland closed its borders completely to all refugees. Switzerland was not the only nation to close their borders to Jews during the war as the United States and Great Britian are prime examples.

    Years later, Swiss banks both sheltered the assets of German Jews and accepted looted Nazi gold (and later set up a $1.25 billion compensation fund for Holocaust victims). Corrupt leaders ranging from the Philippines’ Ferdinand Marcos to Nigeria’s Sani Abacha have used Swiss banks to hide ill-gotten gains.

    Faced with criticism from foreign governments, Switzerland has changed some of its ways. It added laws to combat money-laundering and cracked down on numbered accounts in the 1990s. But that doesn’t mean the banks open their vaults for just anyone.

    Many Jews who opened these accounts perished in the Holcocaust. For several decades after the war, individual survivors petitioned and requested information about these accounts with little to no success. In 1974, the Swiss announced that they found 4.68 million Swiss francs in dormant accounts. This money was divided between two Swiss relief agencies and to the Polish and Hungarian governments.

    The questions concerning the morality of the Swiss during the war came into the public limelight when a security guard at a Swiss bank noticed on 14 January 1997 a pile of documents pertaining to Nazi and wartime accounts waiting to be shredded. The Swiss claim that these were of no interest to the hearings.

    On 29 January 1997, the city of New York considered boycotting Swiss banks. Eight days later, three Swiss banks announced that they would create a humanitarian fund of 100 million Swiss francs (U.S. $70 million). In June 1997, the Swiss government announced that it would establish a $5 billion humanitarian foundation.

    But what about the survivors of the Holocaust whose families’ entire fortunes were stored in Swiss accounts? As of 23 July 1997, the Swiss have produced a list of dormant accounts that will be accessible to the public. Any person with a valid claim on these accounts will go through an accounting firm and then an international panel will decide whether or not there is reasonable evidence to award the claims.

    When the U.S., which loses an estimated $100 billion in tax revenues every year on assets stashed overseas, demanded that UBS release information on an additional 52,000 accounts, the bank refused, saying the move would violate Swiss law. Of course, with some 27,000 UBS employees working in U.S. offices, Switzerland might not be the jurisdiction it should worry about.

    It is in contrast effort of to the EU which began negotiating with Switzerland in early 2001 in an attempt to reach an agreement for sharing information as required by the EU’s own withholding tax directive. The Savings Tax Directive and Bilaterals II (security co-operation and tax fraud) agreement is dependent on dilution of the Swiss banking secrecy throughout negotiations between Brussels and Switzerland.

    A compromise over the requirement for information exchange and judicial co-operation in regards to international crime was eventually reached in May 2004. The Swiss managed crucially to stay exempt from providing any assistance in cases revolving around fraud of direct taxation. For all other matters, Switzerland had agreed to provide legal assistance (the terms of which were contained in the Schengen agreement) for cases relating to indirect taxes, for example customs, VAT and alcohol and tobacco levies.

    By November 2004, Switzerland indicated that a referendum regarding the Savings Tax Agreement was unlikely but the legislation necessary to approve incorporating the Directive and the Bilaterals II agreements was proceeding.

    The Swiss’ biggest single-year loss

    At the time of this writing, there are at least seven major shareholders of UBS AG. They are Government of Singapore Investment Corp., Capital Group Companies, BlackRock, Mellon Bank, Chase Nominees, DTC, and Nortrust Nominees.11 The Swiss government also stepped in providing the necessary financial aid to restore the shaken trust in UBS.12

    On 16 October 2008, UBS announced they had CHF 6 billion of new capital through mandatory convertible notes, fully placed with Swiss Confederation. The SNB (Swiss National Bank) and UBS made an agreement to transfer approximately USD 60 billion of currently illiquid securities and various assets from UBS to a separate fund entity.13 The Swiss government announced it was selling its CHF 6 billion stake in UBS on 20 August 2009, making a significant profit; it had purchased 332.2 million mandantory convertible notes in 2008 to help UBS clear its balance sheets of toxic assets.14

    The Government of Singapore entered as UBS shareholder as it incurred a very huge loss in 2007.15 As of 1 April 2008, UBS AG reported that it expected to post net losses of 12 billion Swiss francs (US$12.1 billion) for the first quarter of 2008 and would seek 15 billion Swiss francs (US$15.1 billion) in new capital.

    UBS, hard hit by the U.S. Subprime mortgage crisis, also said it sees losses and writedowns of approximately US$19 billion on U.S. real estate and related credit positions.16 As of 9 February 2009, UBS announced that it lost nearly 20 billion Swiss francs (US$17.2 billion) in 2008, the biggest single-year loss in the history of Switzerland.17 On March 11, 2009 UBS AG posted a revised FY 2008 reported 20.9 billion CHF ($18 billion) loss. It was reported UBS was “extremely cautious” about the outlook for 2009.18

    About UBS AG

    The official company name in various languages was: German: Schweizerische Bankgesellschaft (SBG), Italian: Unione di Banche Svizzere (UBS), French: Union de Banques Suisses (UBS), Spanish: Unión de Bancos Suizos (UBS), Japanese: Swiss Union Ginko (UBS), Arabic: Bank Al Ittihad Al Swissri (UBS) (بنك الاتحاد السويسري), Portuguese: União de Bancos Suíços (UBS), Chinese: Ruishi Lianhe Yinhang (瑞士联合银行)(UBS).

    UBS AG was the result of the merger of the Union Bank of Switzerland and the Swiss Bank Corporation (SBC) in June 1998. UBS is no longer an acronym but is the company’s brand, like 3M. Its logo of three keys, carried over from SBC, stands for confidence, security, and discretion.19

    Following the merger to UBS, the first chairman of the merged bank had to step down in October 1998 due to the Long-Term Capital Management crisis, which affected the Union Bank of Switzerland.

    The company was initially formed in 1912 when the bank of Toggenburger (founded in 1862) merged with Toggenburger Bank (founded in 1863). The bank then continued to grow through acquisitions, including Aargauische Kreditanstalt in 1919, Eidgenössische Bank in 1945, Interhandel Basel in 1967, Phillips & Drew London in 1986, and Schröder Münchmeyer Hengst & Co in 1997.

    The history of the Swiss Bank Corporation (“SBC”) dates to 1856 and the constitution of an underwriting consortium, or “Bankverein,” by six private banks in Basel–Bischoff zu St Alban, Ehinger & Cie., J. Merian-Forcart, Passavant & Cie., J. Riggenbach and von Speyr & Cie., who formed an underwriting consortium in Basel, Switzerland. The company was formally organized as Basler Bankverein in 1872. It later joined forces with Zürcher Bankverein in 1895 to become Basler & Zürcher Bankverein. The next year, Basler Depositenbank and Schweizerische Unionbank were acquired.

    Following these acquisitions in 1896, the company changed its name to Schweizerischer Bankverein (Swiss Bank Corporation). The company grew through a series of mergers including Basler Handelsbank in 1945, O’Connor & Associates in 1992, Brinson Partners Chicago in 1994, S. G. Warburg & Co in 1995, and Dillon, Read & Co. in 1997.

    Swiss Bank Corporation (SBC) was the name of a bank that existed between 1856 and 1998, when it merged with Union Bank of Switzerland (UBS/SBG) to form UBS AG. Before the merger, the UK arm of SBC was housed in a building in the heart of the City of London just down from St Paul’s Cathedral and overlooking the River Thames.

    The SBC official company name in various languages was: German: Schweizerischer Bankverein (SBV), French: Société de Banque Suisse (SBS), Italian: Società di Banca Svizzera.

    As of 13 January 2010, UBS issued a new code of conduct and business ethics which all employees are asked to sign. The code addresses issues such as financial crime, competition, confidentiality, as well as human rights and environmental issues. The eight-page code also lays out potential sanctions against employees who violate it, including warnings, demotions or dismissal. According to Kaspar Villiger, Chairman of the Board and Oswald J. Grübel, Group CEO, the code is “an integral part of changing the way UBS conducts business”.20

    Jakarta, 20 June 2010, 13.31

    by Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    References

    1. Clifford M. Marks, Swiss Parliament Clears the Way for Handover of UBS Names, The Wall Street Journal Blogs, 18 June 2010, http://blogs.wsj.com/law/2010/06/18/swiss-parliament-clears-the-way-for-handover-of-ubs-names/

    2. Imogen Foulkes, Clock ticking for Swiss bank secrecy, BBC News, Geneva, 20 Feb. 2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7901832.stm

    3. Lynnley Browning, Swiss Approve Deal for UBS to Reveal U.S. Clients Suspected of Tax Evasion, New York Times, 17 June 2010, http://www.nytimes.com/2010/06/18/business/global/18ubs.html

    4. Ashby Jones, Are Reports of the Demise of Swiss Banking Secrecy Premature?, The Wall Street Journal Blogs, 25January 2010, http://blogs.wsj.com/law/2010/01/25/are-reports-of-the-demise-of-swiss-banking-secrecy-premature/

    5. Offshore Corporation, Swiss Bank Account-Switzerland Banks, http://www.offshorecorporation.com/swiss -bank-accounts/swisshistory.aspx

    6. http://digg.com/business_finance/A_Short_History_of_Swiss_Banks_Secrecy

    7. OffshoreLegal.org, History of Switzerland Banking, http://www.offshorelegal.org/offshore-banking/swiss-switzerland-offshore-banking/history-of-switzerland-banking.html

    8. Offshore Corporation, Swiss Bank Account-Switzerland Banks, http://www.offshorecorporation.com/swiss -bank-accounts/swisshistory.aspx

    9. Micheloud & Cie, Historical origins of Swiss bank secrecy, http://www.isyours.com/e/banking/secrecy/history.html

    10. Kate Pickert, A Brief History Of: Swiss Banks, Time, 26 Feb. 2009, http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1881977,00.html

    11. UBS Significant Shareholders, UBS, 8 June 2010, http://www.ubs.com/1/e/investors/share_information/shareholder_details/significant.html

    12. UBS-Aktionäre stimmen der Finanzspritze zu (Wirtschaft, Aktuell, NZZ Online). Nzz.ch. http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/ubs_generalversammlung_1.1318850.html

    13. Miles Costello, 2008-10-17. Times Online – UBS and Credit Suisse secure $70bn. London: Timesonline.com. http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article4959175.ece

    14. Switzerland Selling UBS Stake After U.S. Tax Accord (Update4). Bloomberg, 2009-08-20. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aVh0D6cQFqx4

    15. Citigroup Still in Talks with GIC; Seeks $5 Billion From Singapore Fund – WSJ.com. Online.wsj.com. 2008-01-15. http://online.wsj.com/article/SB120038661655190977.html?mod=googlenews_wsj. See also Robinson, Gwen (2007-12-11). UBS turns to Singapore state fund for capital. FT Alphaville. http://ftalphaville.ft.com/blog/2007/12/11/9539/ubs-turns-to-singapore-state-fund-for-capital/

    16. http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/04/01/ubs.losses.ap/index.html

    17. UBS expected to post biggest Swiss loss ever. Taipei Times. 2009-02-09. http://www.taipeitimes.com/News/worldbiz/archives/2009/02/09/2003435611

    18. UBS Has SF20.9 Billion 2008 Loss, ‘Extremely Cautious’ Outlook. Bloomberg. 2009-03-11. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aYWGvA0irRxY&refer=home

    19. History of UBS (1937-1939). http://www.ubs.com/1/e/investors/history/1900_1939/1937.html

    20. UBS Lays Out Employee Ethics Code. Lundquist. 2010-01-13. http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704586504574653901865050062.html

     
  • Virtual Chitchatting 11:31 PM on 2010/04/23 Permalink
    Tags: dumb buffalo, fatty pig, narrow-minded of indonesia's precedent, narrow-sighted of indonesia's precedent, politics of runaway waters, ruthless political disruptions, short-minded of indonesia's precedent, short-sighted of indonesia's precedent   

    Ruthless political disruptions of SBY and his cronies 

    My comment:

    Instead of making strategic, visionary, and comprehensive solutions to the ongoing moral crisis of SBY’s helpers in the second cabinet, the ambiguous President Yudh_ono_ngoyo set up a non-structural task-force, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. A very short-sighted tactical solution. Not only intellectual communities, the grass-root societies acclaim SBY’s disgrace.

    His cronies have been alleged of making numerous political disruptions, unnecessary public distractions. Dony Kleden used to call it as politics of runaway waters.

    SBY’s indecisive acts appear in any living aspects, mostly political and legal enforcement, and economy. He has been letting KPK operating without definitive leader for … consecutive months. He has been letting the central bank of Indonesia leaderlesss since he appointed the former Bank Indonesia Boediono to be his closest crony, the vice precedent of the Republic of Indonesia.

    As a consequence, we shall count the social unrests in the most and nearest cumming time.

    Count number one: the Koja incident on 14 April 2010.

    Count number two: Batam incident as of 22 April 2010.

    Sunday, 18 April 2010

    Meta Komunikasi Politik Satgas Mafia Hukum

    Banyak yang percaya bahwa sejak awal pembentukannya, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum diciptakan demi menandingi pelaksanaan hak angket Bank Century.

    Satgas ini sengaja dirancang untuk memecah perhatian dan pendapat umum atas bergulirnya penyelidikan kasus Bank Century. Kenyataannya, semakin lincah gerakan Satgas, semakin sepi penanganan hasil hak angket.Untuk sementara, kiprah Satgas mengungkap beberapa praktik mafia peradilan mampu mengalihkan perhatian publik dari kasus bailout Bank Century. Mereka yang pesimistis juga berargumen bahwa pembentukan Satgas hanyalah proyek pencitraan, bukan untuk penegakan hukum. Menyadari citra yang luluh lantak akibat penanganan kasus Bibit-Chandra yang berlarut-larut, dibentuklah Satgas guna mencegah terulangnya hal serupa pada pelaksanaan hak angket Bank Century.

    Bagi yang percaya dengan konspirasi politik, mereka tidak yakin pembentukan Satgas itu merupakan bagian program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, melainkan sebagai usaha untuk menenggelamkan proses pelaksanaan hak angket Bank Century beserta hasilnya. Mereka semakin yakin dengan asumsinya bahwa pengungkapan makelar kasus (markus) peradilan dan pajak akhir-akhir ini merupakan bukti adanya upaya sistematis Satgas untuk mengakhiri dominasi isu hak angket Bank Century.

    Bukti Diakronik dan Fakta Sinkronik

    Betulkah tugas pokok Satgas hanyalah demi mengalihkan isu sekaligus demi pencitraan belaka? Teori dinamika sistem (dynamic of system theory) menjelaskan bahwa aksi politik seperti yang diperlihatkan Satgas merupakan hal lazim dilakukan jika terjadi perebutan pengaruh di tengah masyarakat.

    Di tingkat dunia,manakala masih berlangsung Perang Dingin,Amerika Serikat (AS) mengembangkan NATO untuk menandingi Pakta Warsawa. Contoh lainnya, Uni Soviet mensponsori pengembangan ideologi komunis di sejumlah negara guna mengimbangi pengaruh Barat yang dikawal AS. Untuk mengimbangi dominasi dolar di dunia,Uni Eropa membuat euro. Bilamana ada AFTA, di sana ada ACFTA. Di tingkat regional,untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi Singapura, Pemerintah Indonesia mengembangkan Batam.Pemimpinpemimpin politik yang memiliki kekuatan ideosinkretik pada level personal membuat proyek politik sendiri untuk mengimbangi pemimpin lain.

    Pak Harto mengembangkan Orde Baru untuk menandingi karisma Bung Karno. Dengan demikian, dari perspektif teori dinamika sistem (dynamic of system theory),jelas kehadiran Satgas merupakan kreasi para aktornya untuk “menantang” Panitia Hak Angket. Hal ini juga didukung oleh bukti diakronik dan fakta sinkronik. Secara diakronik, kita mendapati waktu yang berdekatan antara pembentukan Satgas dan pelaksanaan hak angket Bank Century. Melalui rapat paripurna pada Selasa, 1 Desember 2009, DPR RI menyetujui usul menggunakan hak angket (penyelidikan) kasus dana talangan Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

    Adapun pembentukan Satgas diresmikan pada Rabu,30 Desember 2009, melalui sebuah keppres. Satgas diberi tenggat waktu selama 2 tahun untuk menuntaskan mafia hukum. Secara sinkronik, kehadiran Yunus Husein (Ketua PPATK) dalam Satgas merupakan salah satu fakta yang menyinkronkan kepentingan pembentukan Satgas dengan pelaksanaan hak angket Bank Century. Sepertinya pemerintah sudah memiliki asumsi awal bahwa kasus-kasus yang mesti ditangani adalah yang menyangkut penyalahgunaan dalam bidang keuangan, terutama yang dilakukan oleh orang atau pihak yang mendukung hak angket Bank Century.

    Itu sebabnya kita mudah maklum, menjelang pengumuman hasil akhir hak angket beberapa waktu lalu, orang atau pihak yang menyuarakan penyelewengan bailout Bank Century dan diduga bermasalah dengan keuangan diungkap ke permukaan. Tak urung, keseimbangan opini publik pun relatif tercapai antara yang pro dan kontra hak angket Bank Century.

    Meta Komunikasi Politik

    Membaca aksi politik Satgas melalui teori dinamika sistem (dynamic of system theory) memang menarik, penting, sekaligus menggelitik. Menarik karena kehadiran Satgas tidak ubahnya sebagai permainan politik. Sebagai permainan, para pemainnya dapat mengatur apakah permainannya ingin menarik ditonton ataukah membosankan; dilakukan secara fairplayataukah tidak? Penting karena setiap permainan selalu ada akhirnya.Bagaimanakah nanti akhir permainan politik Satgas setelah dua tahun bekerja? Untuk tugas aslinya: seberapa banyak output (dari jumlah kasus yang ditangani) yang akan dihasilkan?

    Sekuat apakah out-come(dari efek jera yang ditimbulkan serta pemulihan kepercayaan pada lembaga peradilan) yang bisa dicapai? Untuk “tugas asalnya”––sesuai sudut pandang yang telah dijabarkan di atas; apakah Satgas akan mampu menghapus ingatan publik atas hasil hak angket Bank Century? Seberapa kontribusinya pada pencitraan pemerintahan SBY? Menggelitik karena dalam setiap permainan politik seperti diperankan Satgas selalu ada suara-suara yang tidak diucapkan,tetapi dapat didengar bahkan dirasakan.Mengacu pada bukti diakronik dan fakta sinkronik, inilah tampaknya yang menjadi meta komunikasi politik Satgas. Bahwasanya Satgas akan setia “mengawal” rekomendasi hak angket Bank Century dengan cara mengungkap “kasus hukum” orang atau pihak yang mendukung hak angket. Masa kerja dua tahun kiranya waktu yang dianggap cukup jika proses kasus Bank Century harus masuk ke ranah hukum.

    Seperti halnya dengan fenomena lain, kehadiran dan kiprah Satgas bisa dibaca dari berbagai sudut pandang.Andaikan pembacaan dengan teori dinamika sistem (dynamic of system theory) ini benar adanya, tentu saja sangat disayangkan karena hal itu tidak menjanjikan apa-apa kecuali kekuasaan belaka.Yang dinginkan oleh kita semua adalah tegaknya keadilan bagi semua sebagaimana terkandung dalam makna keadilan itu sendiri: menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan Satgas untuk pemberantasan mafia hukum, bukan untuk pengalihan isu dan pencitraan. Semoga.(*)

    Prof Dr Ibnu Hamad, MSi
    Guru Besar di Departemen Komunikasi FISIP UI

    Sumber resmi yang diblok: Seputar Indonesia, http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/318545/

    Sumber resmi yang dicached sama Google: Seputar Indonesia, http://74.125.153.132/search?q=cache:f6GueshRaHkJ:www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/318545/+%22ibnu+hamad%22,%22meta+komunikasi+politik%22&cd=3&hl=en&ct=clnk&client=opera

    Sumber resmi yang dipublikasi-ulang: Uni Sosial Demokrat, http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=11833&coid=3&caid=31

     
  • Virtual Chitchatting 2:32 AM on 2010/04/10 Permalink  

    Jaka Sembung in action: Orang hukum berteori ekonomi 

    My comment:

    Satu lagi dari Mayora.

    Orang hukum menulis teori tentang ekonomi. Ya Jaka Sembung. Nggak bakalan nyambung. Berdasarkan ‘sinopsis’ Arizona, tak ada kata-kata SISTEM EKONOMI, ALIRAN/AJARAN EKONOMI. Jim, belajar ekonomi dulu dong, baru boleh berteori tentang ekonomi.

    ada satu paragraf yang membagi dua kelompok ekonomi di indonesia, yakni idealis dan pragmatis.

    Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi Swasono merefleksikan kelompok ekonom idealis. Kata orang, mereka berasal dari kelompok yang membumi.

    Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, dan Sri Adiningsih merepresentasikan kelompok pragmatis. Pragmatis itu nama lain dari kutu loncat kayak Malarangeng brothers.

    Ketahuan khan, siapa aja yang satu kubu. Sri Mulyani naik (jadi orang penting) gara-gara menghujat (kepemimpinan) Soeharto. Sri Mulyani turun karena dihujat DENGAN TUDUHAN sebagai arsitektur (baca: biang keladi, master mind) menyelamatkan uang Bank Century ke banyak kantong kas pribadi dan institusi Partai Demokrat yang lagi tebar pesona untuk memenangkan SBY sebagai presiden indonesia untuk kali kedua.

    RESENSI

    Diskursus Ekonomi dalam Konstitusi

    Jumat, 9 April 2010 | 04:08 WIB

    Oleh YANCE ARIZONA

    Seperti halnya dengan buku Green Constitution (2009) yang sebelumnya ditulis oleh Jimly Asshiddiqie, buku baru yang kembali ditulis olehnya, Konstitusi Ekonomi (2010), juga menghadirkan satu rintisan pendekatan baru dalam kajian konstitusi.

    Apabila sebelumnya kajian konstitusi lebih banyak dihadapkan pada pendekatan interdisipliner dengan kajian sosial dan kajian politik, melalui buku ini kajian itu diperluas dengan pendekatan ekonomi. Di dalam buku ini Jimly mendefinisikan suatu konstitusi disebut konstitusi ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi di dalamnya.

    Diskursus tentang konstitusi ekonomi sebenarnya dimulai sejak Uni Soviet memasukkan persoalan ekonomi di dalam konstitusinya pada tahun 1918 dan Republik Weimar Jerman pada tahun 1919 (hal 57, 61, 82). Kemudian pola konstitusionalisasi kebijakan ekonomi itu diikuti oleh banyak negara lain dalam berbagai tipologi.

    Untuk menjelaskan tipologi konstitusi ekonomi, Jimly memaparkan dinamika konstitusionalisasi kebijakan ekonomi di beberapa negara yang dipengaruhi oleh paham ekonomi yang dianutnya. Pemaparan seperti ini merupakan ciri khas dari studi perbandingan konstitusi yang dilakukan dengan pendekatan ideologis.

    Dari sejumlah konstitusi yang diperbandingkan, terdapat empat karakter konstitusi ekonomi. Pertama, konstitusi ekonomi negara liberal-kapitalis seperti Amerika, Australia, Belanda, dan Jerman. Pada tipe ini hal-hal yang diatur di dalam konstitusi adalah jaminan hak milik individual, kebebasan berkontrak dan kompetisi di antara pelaku usaha. Bukan pemerintah, tetapi pihak swasta—yang dinamikanya lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar—yang merupakan aktor utama dalam kegiatan perekonomian. Peranan negara sangat minimalis dan, kalau perlu, hanya membuat aturan agar mekanisme pasar bisa berlangsung dengan leluasa.

    Tipe kedua adalah konstitusi ekonomi negara sosialisme dan komunisme seperti Uni Soviet, China, Vietnam dan Korea Utara. Pada kelompok ini, pemerintah merupakan aktor utama dalam kegiatan perekonomian, termasuk dalam membuat aturan dan menjalankan kegiatan ekonomi. Semua sumber daya alam dan alat produksi lainnya adalah milik negara.

    Kedua tipe di atas menunjukkan adanya pertentangan ideologis yang memengaruhi karakter konstitusi ekonomi. Pertentangan antara ideologi sosialis-komunis dan liberal-kapitalis kentara sekali sejak berdirinya Uni Soviet sampai dengan keruntuhannya (1918-1991). Namun, setelah Uni Soviet bubar, pertentangan ideologis tersebut berangsur merenggang.

    Keruntuhan Uni Soviet inilah yang kemudian menjadi titik tolak lahirnya tipe konstitusi ekonomi yang ketiga, yaitu konstitusi ekonomi negara eks komunis. Pada negara eks komunis terjadi proses liberalisasi konstitusi ekonomi. Negara-negara yang memiliki tipe konstitusi ekonomi sosialis-komunis bergeser dengan mengadopsi norma-norma yang ada pada konstitusi negara liberal-kapitalis. Hal ini, misalnya, terjadi pada konstitusi Rusia (1993), sebelumnya konstitusi Uni Soviet (1978), di mana ketentuan tentang hak milik negara atas tanah, mineral, air dan hutan diubah menjadi ketentuan yang berisi hak milik perorangan yang tidak dapat diambil alih kecuali atas putusan pengadilan (147-148). Demikian juga dengan konstitusi Lituania dan Armenia.

    Sedangkan tipe konstitusi ekonomi yang keempat adalah konstitusi ekonomi negara nonkomunis seperti Perancis, Portugal, Spanyol, Filipina, dan Brasil. Pada negara-negara nonkomunis, pengaturan tentang peranan negara dan pihak swasta dalam perekonomian diatur secara berimbang. Selain memberikan peranan kepada negara melalui badan-badan khusus, seperti Dewan Ekonomi dan Sosial di Perancis, peranan pihak swasta juga mendapat tempat. Persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi juga menjadi hal yang dijamin di dalam norma konstitusi.

    Corak Indonesia

    Dikaitkan dengan empat tipe konstitusi ekonomi, konstitusi ekonomi Indonesia lebih tepat digolongkan ke dalam tipe keempat, yaitu konstitusi ekonomi negara nonkomunis. Hal ini semakin jelas terlihat setelah amandemen UUD 1945 menjadikan peranan negara dan swasta dalam kegiatan perekonomian sama-sama diakomodasi.

    Untuk menjelaskan karakter konstitusi ekonomi Indonesia, Jimly memaparkan perdebatan-perdebatan konstitusionalisasi ekonomi yang terjadi seputar amandemen konstitusi (1999-2002). Dalam proses amandemen tersebut terjadi ketegangan antara ekonom yang berpaham idealis, yang diwakili oleh Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi Swasono, dan ekonom yang berpaham pragmatis, seperti Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, dan Sri Adiningsih.

    Perseteruan dua kelompok tersebut dalam proses amandemen UUD 1945 hampir mengalami kebuntuan karena kedua kubu bersikukuh pada pandangannya masing-masing. Kelompok pragmatis berupaya mengganti Pasal 33 UUD 1945, yang merupakan pasal jantung konstitusi ekonomi Indonesia, dengan nilai-nilai neoliberal untuk memudahkan integrasi perekonomian Indonesia dengan perekonomian global. Sedangkan kelompok idealis berupaya mempertahankan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan rumusan fundamental ekonomi yang ditelurkan oleh founding father yang juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.

    Perseteruan sengit kedua kubu inilah yang akhirnya membuat Mubyarto mengundurkan diri dari Ketua Tim Ahli Ekonomi dalam proses pembahasan amandemen konstitusi setelah menyampaikan laporan kajian tim ahli kepada Badan Pekerja MPR. Alasannya karena pandangan yang diusungnya kalah dalam pengambilan keputusan yang demokratis dan karena jumlah ekonom yang berpandangan seperti dia sangat sedikit (hal 357).

    Pengunduran diri Mubyarto tersebut menyulut kontroversi di dalam masyarakat dan kemudian berhasil membuat Pasal 33 UUD 1945 tidak jadi diganti, melainkan ditambahkan dua ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5). Cara ini dianggap menjadi jalan tengah untuk meredakan pertentangan antara ekonom idealis dan ekonom pragmatis saat itu.

    Meskipun sudah mencapai jalan tengah, perseteruan kelompok idealis versus pragmatis belum usai. Ekonom pragmatis kemudian banyak mengisi pos-pos penting jabatan kenegaraan sampai hari ini, misalkan Boediono menjadi Wakil Presiden dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Hadirnya ekonom pragmatis dalam kancah jabatan publik cenderung membuat kebijakan negara mengarah kepada pemenuhan agenda neoliberal yang dirumuskan dalam Washington Consensus. Karena itu, bagi kalangan ekonom idealis, konstitusi ekonomi Indonesia masih rentan karena selalu diintai oleh agenda-agenda neoliberal seperti privatisasi, swastanisasi, komersialisasi, dan deregulasi.

    Karena konstitusi ekonomi memiliki kerentanan, perlu ada satu lembaga yang menjaga agar nilai-nilai konstitusi tetap sesuai dengan karakter konstitusi ekonomi Indonesia. Di sanalah pentingnya peranan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi the guardian of constitution melalui kewenangan judicial review untuk menjaga agar kebijakan ekonomi pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi.

    Selaku mantan Ketua MK yang memutus pengujian undang-undang dan juga orang yang terlibat dalam proses amandemen UUD 1945, tentulah menarik menyelami pemikiran Jimly Asshiddiqie terkait dengan konstitusi dan konstitusionalitas ekonomi. Cikal bakal gagasan konstitusi ekonomi yang ditulis di dalam buku ini sebenarnya sudah tersemai dalam disertasi beliau (1990) dan buku Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Konpres, 2005; hal 123-141). Karena itu, dapat dikatakan bahwa buku ini merupakan artikulasi dari benih-benih pemikiran yang sudah disemai sebelumnya.

    Saat ini MK sudah menguji lima belas undang-undang di bidang perekonomian. Delapan di antaranya adalah undang-undang yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam. Namun, sayangnya, putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang tersebut tidak berada pada satu langgam yang sama. Buku ini dapat menjadi pintu masuk yang tepat untuk ”berbincang” dengan gagasan baru yang dilontarkan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini. Terlebih, saat ini literatur asing yang membahas konstitusi ekonomi masih sangat minim.

    Sebagai salah satu dari sedikit literatur yang membahas konstitusi ekonomi, Jimly menjadikan buku ini sebagai literatur kunci untuk mengkaji konstitusi ekonomi yang pemaparannya disampaikan secara deskriptif dan, dalam beberapa hal, juga evaluatif. Buku ini hendak menjadikan konstitusi sebagai poros dari segala kehidupan bernegara, termasuk dalam urusan perekonomian.

    Yance Arizona Peneliti pada Perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

    Judul: Konstitusi Ekonomi

    • Penulis: Jimly Asshiddiqie

    • Penerbit: Penerbit Buku Kompas

    • Cetakan: Januari, 2010

    • Halaman: xvi + 440 halaman

    • ISBN: 978-979-709-465-2

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/04080192/diskursus.ekonomi.dalam.konstitusi

     
  • Virtual Chitchatting 1:07 AM on 2010/04/10 Permalink  

    The Law Enforcers: The lowest level of society, even lower than pariah 

    My comment:

    esprit de corps, esprit de corpses, semangat bangkai. ;p

    the collapse and ruined image and dignity of the Indonesian police as law enforcement. kesian deh loe. satu kelompok masyarakat elit yang punya kelas justru harus turun tahta menjadi kasta pariah di pikiran dan hati sanubari rakyat Indonesia. lebih rendah dari pengemis.

    duh bodohnya BHD. dia itu buta atau pura-pura buta. prinsip tribrata dan semangat ‘bangkai’ harus dipertahankan walau dunia runtuh. budaya wajib setor ke atasan dan ikrar kesetiaan kepada atasan menjadi kelaziman yang dipertahankan dan dibanggakan sebagai semangat ‘bangkai’.

    di amerika serikat, prinsip layanan polisi jelas, to protect and serve WHO CAN PAY.

    di indonesia, untuk melaporkan kehilangan kambing ke polisi, rakyat harus siap menjual sapi, rumah, tanah, dan nyawa kalau perlu.

    polisi, jaksa, hakim, pengacara, podo wae. to protect and serve WHO CAN PAY THE  HIGHEST BID PRICE.

    Jumat, 9 April 2010 | 03:58 WIB

    Dua Keniscayaan Polri (?)

    Oleh Reza Indragiri Amriel

    Sesungguhnya sangat menggelikan ketika Mabes Polri beberapa pekan lalu tetap bersikukuh tidak ada makelar kasus atau markus di organisasi Tribrata itu. Toh, sangat banyak ilmuwan yang berpandangan tindak korupsi di lingkungan kepolisian termasuk manipulasi perkara adalah sama usianya dengan umur korps penegak hukum itu sendiri.

    Jadi, bantahan atau pengingkaran Polri tentang keberadaan markus benar-benar terdengar bagaikan utopia di siang bolong.

    Keniscayaan pertama

    Munculnya rupa-rupa ketidaksemenggahan perilaku (misconduct), termasuk tindak korupsi, di organisasi kepolisian tak berlebihan untuk disebut sebagai kondisi yang kodrati. Para akademisi biasa menyebut kondisi itu sebagai akibat yang dimunculkan oleh faktor-faktor konstan. Disebut ”konstan” karena menunjuk pada unsur-unsur institusional yang relatif tidak bisa dihilangkan.

    Faktor pertama adalah diskresi. Diskresi, bagi polisi, merupakan ”senjata” terandal. Dalam metafora Farouk Muhammad, mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, diskresi ibarat pedang bermata ganda. Ketika digunakan melalui filter kognitif dan diselimuti oleh bisikan hati nurani, diskresi menjadi amunisi terdahsyat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun, manakala diskresi dimanfaatkan secara semena-mena, diskresi tak ubahnya senjata pemusnah hak asasi manusia yang paling mematikan.

    Agar efektif, diskresi, dengan demikian, benar-benar tergantung pada diri masing-masing personel polisi. Sadar akan kekuatan diskresi, personel tak pelak dapat tergoda sewaktu-waktu menggunakannya untuk keperluan menyimpang.

    Faktor kedua, kerja polisi menyangkut penggunaan kekuasaan, bahkan sebagian di antaranya mengerahkan kekerasan. Pada saat yang sama, tak sedikit area kerja polisi yang berada di wilayah tertutup. Penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan di wilayah tertutup, jadi prakondisi bagi berlangsungnya penyimpangan perilaku personel polisi.

    Faktor ketiga, supervisi yang tidak memadai dari atasan. Sekian banyak survei, termasuk yang dilakukan terhadap polisi Chech, menemukan bahwa kebanyakan personel polisi memandang atasan sebagai pihak yang sejatinya paling bisa diandalkan sebagai model ideal dalam rangka pembersihan organisasi. Persoalannya, pada saat yang sama, polisi-polisi tersebut juga menilai para penyelia mereka bukanlah personel polisi yang bersih. Alih-alih, para senior itu justru menjadi model bagi berseminya tindak-tanduk koruptif.

    Faktor keempat, persepsi negatif polisi terhadap masyarakat. Arogansi yang awalnya bersifat individual mewabah menjadi arogansi korps. Sorotan publik terhadap integritas dan profesionalitas institusi kepolisian acap ditanggapi sebagai sesuatu yang mengada-ada. Resistensi polisi terhadap tekanan masyarakat sangat kuat. Pandangan yang merendahkan publik tak pelak jadi warna budaya organisasi polisi dan bukan lagi tingkah laku individu per individu semata.

    ”Beruntung”, keempat faktor konstan yang membuat korupsi menjadi—nyaris—keniscayaan tersebut selalu bisa ditutupi dari waktu ke waktu berkat adanya the Code atau the Blue Curtain atau the Code of Silence. Ketiga istilah itu merupakan padanan jiwa korsa (semangat korps) yang distortif, yakni solidaritas untuk menutup-nutupi kesalahan sesama anggota korps.

    Berkat the Blue Curtain pula, hampir tak pernah terungkap sama sekali angka riil tindak korupsi di institusi kepolisian. Angka-angka yang mengemuka hanya sebatas indikasi, yakni besaran yang datang dari tindakan antikorupsi. Bukan dari nominal sebenarnya yang dikorupsi.

    The Code of Silence sebagai kultur menyimpang baru bisa didobrak manakala peniup peluit (whistle blower) beraksi. Dalam kehebohan makelar kasus pajak di Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji adalah sang peniup peluit itu.

    Berkat Susno pula, publik jadi tahu sebagian angka riil korupsi di Mabes Polri. Susno kini sedang di atas angin. Namun, terlepas bagaimana akhir perang bintang antara Susno dan Mabes Polri, ada sejumlah konsekuensi yang tampaknya akan muncul. Pertama, baku hantam ini terutama sekali akan meruntuhkan wibawa personel polisi di lapangan, khususnya para personel Polri berpangkat rendah. Masyarakat yang pada dasarnya sudah tak begitu simpati kepada Polri akan kian memandang enteng kewibawaan aparat berseragam coklat itu. Mental aparat pun tak terelakkan anjlok akibat pandangan mencibir yang ditunjukkan khalayak luas.

    Kedua, siapa pun yang akan—katakanlah—menang dalam adu gelut antara Susno dan Mabes Polri, harga diri (dignity) Polri tetap saja runtuh. Yang khalayak lihat sesungguhnya bukan pertaruhan antara seorang Susno dan para individu yang menjabat petinggi Mabes Polri belaka. Nama baik korps Tribrata, bukan yang lain, adalah yang paling dipertaruhkan. Dan, celakanya, ini adalah pertaruhan yang teramat mudah untuk diterka bagaimana akhirnya. Itu tadi: dignitiy atau kehormatan Polri yang porak poranda, siapa pun ”juara”-nya.

    Ketiga, apa yang sesungguhnya tengah diperjuangkan Susno? Juga, apa sebenarnya yang sedang dipertahankan Polri? Mereka mudah-mudahan tidak lupa, kodrat polisi adalah sebagai anak kandung masyarakat. Jadi, jangan sampai akibat dua gajah bertarung, pelanduk yang terjepit di tengah-tengah. Jangan sampai dua kubu Polri saling unjuk taring, tetapi justru masyarakat yang terengah-engah kehilangan napas.

    Keempat, friksi antarsesama anggota Polri akan mudah dibaca oleh para bandit sebagai kesempatan emas melakukan serbaneka tindak kejahatan. Polemik tentang markus membuat Polri lengah, energi terforsir, kewaspadaan dan kesigapan kerja menurun. Konsekuensinya, angka dan kualitas kejahatan yang ditakutkan akan meningkat.

    Keniscayaan kedua

    Kasus Gayus Tambunan semestinya tidak dibingkai sebagai manipulasi kasus perpajakan semata. Kasus Gayus harus dijadikan momentum pembersihan organisasi Polri beserta lembaga penegak hukum lainnya.

    Dalam konteks yang lebih luas tersebut, dengan segala hormat saya, sepertinya Jenderal Bambang Hendarso Danuri tidak cukup kuat untuk menghadapi guncangan internal di lembaga yang dipimpinnya. Terlebih, setelah sebelumnya sempat terkesan melindungi dua jenderalnya yang disebut-sebut Susno sebagai markus, kini Kapolri kembali mengingkari adanya kebiasaan pemberian setoran dari bawahan kepada atasan di institusi Polri. Padahal, sudah sejak lama, hal-hal semacam itu, termasuk ”lelang jabatan”, menjadi obrolan sehari-hari di ruang publik.

    Apa boleh buat; tanpa maksud menihilkan catatan positif yang telah dicapai oleh Kapolri saat ini, bisa jadi Indonesia butuh rezim Polri baru untuk mengakhiri masalah markus dalam kasus Gayus. Lebih mendasar lagi, untuk membenahi Polri secara lebih radikal. Polri butuh reformasi organisasi. Polri butuh revitalisasi spirit profesionalisme. Tentu saja, seberat apa pun masalah yang mereka hadapi, Polri butuh dukungan kita: masyarakat Indonesia. Wallahualam.

    Reza Indragiri Amriel

    Alumnus Psikologi Forensik, The University of Melbourne

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/0358027/dua.keniscayaan.polri.

    Kamis, 8 April 2010 | 03:08 WIB

    Semangat Korps Polisi

    Oleh G Ambar Wulan

    Dua pernyataan menarik perhatian keluar dari Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji tentang dugaan makelar kasus, melibatkan Gayus Tambunan dan beberapa perwira kepolisian.

    Kapolri menyebutkan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi semua polisi. Sebagai peledak kasus ini di luar institusi Polri, Susno menyebutnya strategi yang telah diperhitungkan setelah kecewa terhadap elite polisi (Kompas, 3/4). Di balik pembersihan institusi penegak hukum, pernyataan Bambang dan Susno memunculkan pertanyaan: ”ada apa dengan Corpsgeest Polri”.

    Corpsgeest, semangat korps, sebagai perekat persatuan merupakan fundamen utama bangunan institusi Polri melaksanakan fungsi dan tugas secara profesional. Bagaimana orang bisa percaya kepada polisi jika sebagai pelayan publik, polisi sendiri merepresentasikan institusi yang rapuh? Pelbagai kasus besar yang menggerogoti wibawanya membutuhkan resolusi guna menegaskan kembali komitmen terhadap profesionalisme kerja lembaga publik itu.

    Corpsgeest menjadi urgen sejak Kapolri pertama, yang menggunakan istilah itu, menyadari betapa penting persatuan bagi bangunan Polri. Kesadaran diwujudkan pada Oktober 1946 oleh Kapolri RS Soekanto dengan menyelenggarakan Konferensi Dinas Pertama, dihadiri para penilik kepolisian dan para kepala kepolisian karesidenan seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayah RI saat itu. Polri ketika itu meletakkan batu persatuan Korps Kepolisian Nasional sebagai upaya konsolidasi kepolisian di pusat dan di daerah di tengah kritisnya keamanan pada awal pemerintahan RI. Corpsgeest ini jadi dasar bagi pedoman mengubah watak dan moral polisi bekas aparat pemerintah kolonial menjadi aparat Pemerintah RI.

    Pembinaan

    Menghadapi perubahan dewasa ini, aktualisasi Corpsgeest menjadi tuntutan overall police management reform sebagai fundamen bagi pembaruan sistem, terutama dalam membina hubungan dan tata cara kerja vertikal ataupun horizontal. Yang seharusnya diperhatikan dan ditingkatkan adalah pembinaan berkesinambungan di lapangan oleh atasan langsung yang mampu menjadi panutan pada semua bawahannya. Secara struktur sekarang ini susunan organisasi Polri yang mencakup Mabes Polri, polda, polres, polsek, hingga satuan terkecil, seperti pos polisi di seluruh Indonesia diawaki sekitar 400. 000 polisi.

    Ironisnya, penurunan wibawa polisi justru terjadi saat Polri memperoleh apresiasi internasional dalam mengungkap terorisme dan melumpuhkan gembong teroris. Capaian ini ternyata tak otomatis meningkatkan citra polisi di mata masyarakat, bahkan tenggelam di tengah maraknya penyelewengan wewenang memainkan kasus yang menyuburkan praktik makelar kasus. Kewenangan polisi menegakkan hukum inilah di antaranya menjadi lahan terbuka bagi penyimpangan perilaku polisi yang bertentangan dengan nilai dan aturan institusi, serta semangat korps (Thomas Barker, 1999).

    Pembangunan citra Polri harus didasarkan pada introspeksi secara jujur yang tecermin dari kinerja, sikap, dan perilaku semua anggotanya, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Guna meminimalkan tindakan polisi yang tak terpuji, diperlukan pelembagaan pedoman yang efektif dan efisien guna membangun kesetiaan polisi terhadap wewenang serta tanggung jawab yang dijiwai semangat korps dalam melayani publik. Sejak Polri terpisah dari ABRI (TNI), kepolisian mestinya terus membangun identitas dalam mengimplementasikan prinsip korps yang harus dipatuhi polisi sebagai penegak hukum.

    Tren penting

    Menjaga integritas polisi dapat dilakukan melalui penanaman nilai formal dan nonformal dalam diri personel polisi yang didasarkan pada suatu konsensus. Agar efektif, Corpsgeest memerlukan waktu membentuk karakter yang menggabungkan moral, disiplin, dan misi institusi. Nilai-nilai dalam semangat korps berfungsi sebagai point bagi masyarakat untuk mengetahui keyakinan dasar institusi kepolisian dalam tanggung jawabnya melayani publik.

    Integritas polisi terus dituntut oleh masyarakat yang tak menghendaki ketidakjujuran, penyelewengan wewenang, ketidakberpihakan pada kepentingan umum, atau tindakan yang merugikan rakyat. Masyarakat masih prihatin terhadap wewenang dan penyalahgunaan yang menyebabkan rapuhnya dukungan publik terhadap kepolisian. Citra yang ternoda akan berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi polisi melaksanakan tugasnya secara efektif.

    Pentingnya persatuan dalam semangat korps Kepolisian Republik Indonesia menjadi kekuatan yang dibutuhkan bagi lembaga yang bertanggung jawab pada tertib hukum dan tertib keadaan umum. Akuntabilitas polisi menjadi ukuran dalam menjamin terselenggaranya pembaruan yang telah dirancang dalam cetak biru Reformasi Polri.

    G Ambar Wulan

    Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana UI

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/08/03080975/semangat.korps.polisi

    Tidak Cermat dalam Penanganan Kasus Gayus

    2 Jaksa Dinonaktifkan

    Jumat, 9 April 2010 | 04:52 WIB

    Jakarta, Kompas – Kejaksaan Agung akhirnya menonaktifkan dua jaksa yang dinilai bertanggung jawab atas ketidakcermatan dalam penuntutan saat menangani perkara Gayus HP Tambunan. Kedua jaksa itu adalah Cirus Sinaga dan Poltak Manulang. Keduanya juga dinilai melanggar disiplin pegawai.

    Cirus Sinaga adalah ketua tim jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum, sedangkan Poltak Manulang adalah Direktur Pra-Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (saat itu).

    ”Kedua pejabat itu terbukti melanggar Pasal 2 Huruf f, g, dan h serta Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mereka dikenai sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan struktural,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Hamzah Tadja, Kamis (8/4).

    Menurut Hamzah, keduanya sengaja tidak cermat dalam proses penuntutan, yaitu tidak ditindaklanjutinya indikasi korupsi dalam perkara Gayus serta membuat dakwaan secara alternatif pencucian uang atau penggelapan. Seharusnya didakwakan secara kumulatif pencucian uang dan penggelapan. Meski demikian, keduanya tidak mengakui ada motif tertentu.

    Cirus saat ini menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, sedangkan Poltak kini menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Serah terima jabatan keduanya, menurut Hamzah, segera dilakukan setelah diterbitkan keputusan pembebasan dari jabatan struktural oleh Jaksa Agung.

    Langkah kejaksaan tersebut diapresiasi Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah meski tergolong lambat. ”Polri telah menetapkan dua penyidiknya sebagai tersangka. Kejaksaan harus berani mengambil langkah serupa,” katanya.

    ICW mencatat, setidaknya 20 jaksa bermasalah. Sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berat dan ringan kepada 20 hakim tingkat pertama, 6 panitera, 2 wakil sekretaris, dan 2 panitera muda karena melanggar disiplin. (WHY/ANA/ong)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/04522274/2.jaksa.dinonaktifkan

    APARAT PEMDA

    Fauzi Bowo: Saatnya Perbaiki Citra Satpol PP

    Jumat, 9 April 2010 | 04:57 WIB

    Jakarta, Kompas – Meskipun ada beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan pembubaran satuan polisi pamong praja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan mempertahankannya. Namun, satpol PP diminta memperbaiki citra kesatuan dengan melaksanakan tugas secara profesional.

    ”Dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban, satpol PP harus bijaksana, luwes, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Komunikasi secara intensif dengan warga juga harus dilakukan agar pandangan negatif sebagian warga terhadap satpol PP dapat dikurangi,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo seusai upacara HUT Ke-60 Satpol PP dan Ke-48 Linmas di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/4).

    Menurut Fauzi, satpol PP diperlukan untuk menegakkan peraturan daerah (perda). Perda, seperti larangan merokok, pengaturan pedagang kaki lima, dan penertiban bangunan liar, sering diterapkan dengan cara pemaksaan karena banyak warga yang melawan. Dalam tubuh Pemprov DKI, hanya satpol PP yang memiliki kemampuan memaksa.

    Namun, kata Fauzi, cara-cara kekerasan untuk melaksanakan perda harus diminimalisasi. Cara persuasif harus diprioritaskan agar penolakan warga tidak berujung pada bentrokan.

    Kepala Satpol PP DKI Jakarta Harianto Badjoeri mengatakan, pihaknya selalu mengutamakan bersikap persuasi kepada warga sebelum melakukan penertiban. Langkah kekerasan hanya diterapkan jika ada perlawanan fisik yang membahayakan anggotanya. ”Masyarakat kami imbau mau bekerja sama saat penertiban. Setiap anggota satpol PP sudah dilatih agar bertindak secara persuasif dan manusiawi,” kata Badjoeri.

    Ia menceritakan, banyak anggotanya yang mengalami luka, bahkan tewas, karena serangan senjata tajam, kayu, dan batu saat menertibkan. Dalam kondisi itu, tindakan represi baru dilakukan.

    Pembubaran

    Sebelumnya, selama tiga pekan terakhir, puluhan pengamen, anak jalanan, dan ibu-ibu yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia menuntut pembubaran satpol PP. Mereka menuding satpol PP selalu melakukan kekerasan sehingga menyebabkan tewasnya tiga pengamen jalanan.

    Perayaan ulang tahun satpol PP itu mendapat penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia karena menampilkan pemain opera terbanyak, yaitu 2.010 orang. Semua pemainnya adalah anggota satpol PP. Opera menampilkan berbagai tarian daerah dan sejarah satpol PP sejak didirikan tahun 1950 di Yogyakarta. Selain itu, satpol PP juga menampilkan peragaan pasukan antihuru-hara dan kemampuan bela diri personelnya. (ECA)
    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/04574992/fauzi.bowo.saatnya.perbaiki.citra.satpol.pp

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: