Updates from August, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 2:52 AM on 2011/08/22 Permalink
    Tags: 36 butir-butir Pancasila, 45 butir-butir Pancasila, adab, ajaran kebaikan, ajaran moral, ajaran teokrasi, akhlak, akidah, all is fair in love and war, consequentialism, conviction, deontologi, dogmatisasi pancasila, ekaprasetia pancakarsa, etika kebaikan, etika pragmatis, fanatisme, garis-garis besar haluan negara, gbhn, ibadah, indoktrinasi pancasila, Inpres No.12/1968, keyakinan, kutu loncat, moral virtue, mpr, p4, pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, pragmatic ethics, rekonsiliasi politik, semangat jihad, Tap MPR No.I/2003, Tap MPR No.II/1978, Tap MPR No.V/1988, Tap MPR No.XII/1998, Tap MPR No.XVIII/1998, tap mpr sapu jagat, taqlid, the ends justify the means, virtue ethics   

    Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka 

    Jakarta, 21 Agustus 2011

    Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka

    oleh Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Warisan Pendudukan Jepang

    Serangan Jepang ke Honolulu, Hawaii, per 7 Desember 1941, di hari minggu pagi, mengawali Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik. Di Eropa, Perang Dunia II dimulai Hitler per 1 September 1939. Di saat yang sama, Jepang juga merangsek ke Hong Kong, Filipina, dan Malaya.

    Tujuan serangan ke Hawaii adalah guna mencegah armada perang AS bisa segera membantu negara-negara yang diserang Jepang. Tarakan merupakan wilayah Hindia Belanda yang pertama kali dikuasai Jepang per 11 Januari 1942. Wilayah selanjutnya mencakup Minahasa, Sulawesi Timur, Balikpapan, Ambon; Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Bali di bulan Februari; Banten, Indramayu (Tayu-Juana), Kragan (Rembang-Tuban); Batavia, dan terakhir Bandung (8 Maret 1942).

    Belanda yang merupakan bagian dari pasukan sekutu, menyatakan perang dengan Jepang di wilayah Asia Pasifik dalam front A-B-C-D (American, British, Chinese, Dutch), 5 jam sesudah Hawaii dibombardir Jepang. Wij zijn in oorlog met Japan, kita berperang dengan Jepang, demikian pernyataan lewat radio oleh AWL Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Gubernur Hindia Belanda kala itu.

    Dengan mengandalkan front A-B-C-D, pernyataan tersebut menjadi gertak kosong tanpa arti ketika satu-persatu kekuatan sekutu dengan mudah dapat ditaklukan Jepang. Benteng Inggris yang berlokasi di Singapura dan terkuat di Asia Tenggara jatuh per 15 Februari. Sisa Angkatan Laut Sekutu dimusnahkan di Laut Jawa pada akhir Februari. Jendral Ter Poorten, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Sekutu di Jawa, menyerah tanpa syarat per 9 Maret 1942. Gubernur Hindia Belanda dibuang ke luar Jawa.

    Rakyat Indonesia tidak menyangka akan secepat, sesingkat, dan semudah itu hancurnya perlawanan penjajah Belanda terhadap invasi dan agresi Jepang. Penjajah Belanda praktis tidak melakukan perlawanan yang berarti terhadap Jepang. Di kampungnya sendiri, Negeri Belanda harus takluk terhadap agresi Jerman pada tahun 1940.

    Asia Tenggara yang dibawah komando Panglima Besar (Nanpoo Gun) berpusat di Saigon. Pendudukan Jepang membagi wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara atas 3 wilayah, yakni:

    1. Pemerintahan Batavia yang menguasai Jawa-Madura dibawah Pemerintahan Angkatan Darat (Rikugun).
    2. Wilayah Sumatera yang berpusat di Bukittinggi berada dalam Rikugun Melayu (Sumatera dan Melayu) yang berpusat di Singapura.
    3. Pemerintahan Angkatan Laut (Kaigun) di Makassar yang menguasai wilayah Borneo, Bali, sampai Irian.

    Warisan Jepang atas pendudukannya di Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

    1. Pengakuan terhadap nama Indonesia menggantikan nama Hindia Timur.
    2. Pengakuan terhadap bahasa Indonesia, ketimbang bahasa Melayu.
    3. Pengakuan terhadap orang/bangsa Indonesia, ketimbang inlander, pribumi.
    4. Pengakuan terhadap wilayah Indonesia adalah wilayah bekas Hindia Belanda (Jenderal Terauchi).
    5. Menetapkan hari Jumat sebagai hari kerja setengah hari.
    6. Tersiapkannya jiwa dan semangat serta dasar dan tujuan bagi bangsa dan negara Indonesia yang ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan.
    7. Tercetuskannya istilah Pancasila, UUD 1945 dan Pembukaannya.

    Indoktrinasi Pancasila

    Menyimak pengakuan Soekarno di berbagai kesempatan, tanggal 1 Juni 1945 bukanlah hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya istilah Pancasila.

    Sila

    Muh. Yamin, 19450529

    Soekarno, 19450601

    1

    Peri Kebangsaan

    Kebangsaan Indonesia

    2

    Peri Kemanusiaan

    Internasionalisme atau peri-kemanusiaan

    3

    Peri Ke-Tuhanan

    Mufakat atau demokrasi

    4

    Peri-Kerakyatan (Permusyawaratan, Perwakilan, Kebijaksanaan)

    Kesejahteraan sosial

    5

    Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

    Ketuhanan yang berkebudayaan

    Menurut Soekarno, aku tidak mencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pancasila telah lama tergurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu corak karakter bangsa Indonesia. Menurut PPKI, Soekarno tidak mementingkan kata-kata, melainkan jiwa dari perumusan lima dasar itu yang berbeda dengan perumusan lima sila yang dimajukan pada 1 Juni 1945.

    Hal ini berbanding terbalik dengan Soeharto, yang mengukuhkan susunan kata per kata pada tata urutan dan rumusan sila-sila dalam Pancasila, berdasarkan Inpres No.12/1968, yakni:

    1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
    2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
    3. Persatuan Indonesia.
    4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
    5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Sepuluh tahun kemudian, Soeharto mensahkan doktrinasi Pancasila melalui Tap MPR No.II/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).


    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA

    Menimbang:

    a. bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

    b. bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan, dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya P4.

    c. bahwa oleh karena itu, MPR yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 berpendapat perlu adanya Ketetapan MPR tentang P4.

    Mengingat:

    1. Pembukaan dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

    2. Keputusan-keputusan MPR-RI No.1/1977; No.3/1977; No.4/1977; No.1/1978; dan No.2/1978.

    3. Ketetapan MPR-RI No.1/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No.2/1977.

    Memperhatikan:

    1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang P4 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

    2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 semasa Sidang Umum MPT bulan Maret 1978

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    KETETAPAN MPR RI tentang P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

    Pasal 1

    P4 ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

    Pasal 2

    P4 dituangkan dalam rumusan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami maknanya, disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
    BAB I:      Pendahuluan
    BAB II:     P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)
    BAB III:    Penutup

    Pasal 3

    Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

    Pasal 4

    P4 ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

    Pasal 5

    Menugaskan kepada Presiden sebagai Mandataris atau Presiden bersama-sama DPR untuk mengusahakan agar P4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pasal 6

    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 22 Maret 1978.

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
    REPUBLIK INDONESIA

    Ketua              :    Adam Malik
    Wakil Ketua    :    Mashuri, SH
    Wakil Ketua    :    KH Masjkur
    Wakil Ketua    :    R. Kartidjo
    Wakil Ketua    :    H. Achmad Lamo
    Wakil Ketua    :    Mh. Isnaeni


    Lampiran

    Naskah
    P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)

    I. Pendahuluan

    Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan rakyat Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia kepada Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban kelangsungan hidupnya.

    Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

    Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa, yang telah diuji kebenaran, keampuhan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan mana pun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

    Menyadari bahwa untuk kelestarian keampuhan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

    Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

    Untuk memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila diperlukan suatu pedoman, yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.

    P4 itu dituangkan dalam rumusan yang sederhana dan jelas, yang mencerminkan suara hati nurani manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan yang mampu secara terus-menerus menggelorakan semangat serta memberikan keyakinan dan harapan akan hari depan yang lebih baik, sehingga pedoman itu dapat mudah diresapi, dihayati, dan diamalkan.

    II. P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

    Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam:

    1. hidup manusia sebagai pribadi,
    2. hubungan manusia dengan masyarakat,
    3. hubungan manusia dengan alam,
    4. hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain,
    5. hubungan manusia dengan Tuhannya,
    6. mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

    Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

    Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

    Untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila secara bulat dan utuh menggunakan pedoman sebagai berikut:

    1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

    Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

    Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

    2. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa salira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

    Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-banga lain.

    3. SILA PERSATUAN INDONESIA

    Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

    Menempatkan kepentingan negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa, apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada Tanah Air dan Bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa.

    4. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

    Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan Masyarakat.

    Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

    Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

    Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

    5. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    Dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

    Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

    Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian, ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

    Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

    Demikianlah dengan ini ditetapkan P4 yang dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa.

    Ekaprasetia, karena P4 ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

    Kesadaran akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa.

    III. PENUTUP

    Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

    Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

    Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

    Demikianlah manusia dan bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila serta penuh gelora semangat membangun masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur.

    Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyertai pelaksanaan Pedoman ini.


    Penjelasan atas Bab II angka 1

    Dengan rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada Bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama dan suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

    Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan.


    36 Butir-butir Pancasila

    Kristalisasi P4 tersebut dinyatakan dalam 36 butir-butir Pancasila. Tetapi bila dihitung-hitung, bukannya 36 butir melainkan 37 butir. Beberapa sumber bahkan menjadikan butir-butir tersebut menjadi 35 butir. Mana yang benar?

    Menurut pendapat penulis, kalau ditelaah lebih lanjut, butir-butir Pancasila tersebut malah bisa lebih dari 37. Tafsir, penjelasan, uraian atau apa pun namanya, lampiran Tap MPR No. II/1978 tersebut merupakan naskah P4 yang mencoba mendeskripsikan terhadap apa yang dimaksud dengan P4 menurut setiap sila dalam Pancasila.

    Hal ini dibantah kerasa dalam Pasal 1 dari Tap MPR No.II/1978, yang menyatakan dengan tegas bahwa P4 bukan merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

    Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

    Hasil karya dan kerja MPR ini seperti orang-orang buta yang mendeskripsikan gajah menurut apa yang mereka pegang. Soekarno sebagai pencetus istilah Pancasila saja tidak perduli dengan urutan dan susunan kata per kata dalam Pancasila. M. Yamin sendiri pernah menyangkal kristalisasi Pancasila ke dalam 5 kata yang dia sampaikan pada rapat BPUPKI tertanggal 29 Mei 1945.

    A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    2. Hormat menghaormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
    3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
    4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

    B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persmaan kewajiban antara sesama manusia.
    2. Saling mencintai sesama manusia.
    3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
    4. Tidak semena-mena terhadap orang lain
    5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
    6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    C. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamtan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
    2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
    3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
    4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
    5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

    D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

    1. Mengutamakan kepentinagn negara dan masyarakat
    2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingn bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
    5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
    6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    8. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

    E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
    2. Bersikap adil
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak-hak orang lain.
    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
    6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
    7. Tidak bersifat boros
    8. Tidak bergaya hidup mewah
    9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
    10. Suka bekerja keras.
    11. Menghargai hasil karya orang lain.
    12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

    45 Butir-butir Pancasila

    Tap MPR No.II/1978 tentang P4 dibatalkan sekali lagi berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tap MPR No.I/2003 bersifat sapu jagat karena ‘kesaktiannya’ membreidel seluruh Tap MPR yang dinilai tidak sejalan dengan era dan tuntutan reformasi.

    Berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tersebut, menurut beberapa sumber yang sangat tidak bisa dipercaya, 36 butir-butir Pancasila kemudian berkembang menjadi 45 butir-butir Pancasila. Berdasarkan penelusuran penulis tentang Tap MPR No.I/2003, kata Pancasila ada disebutkan dalam pasal 6 seperti berikut:

    (Sebanyak 104) Tap MPRS dan Tap MPR yang disebutkan di bawah ini merupakan Tap MPRS dan Tap MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

    52. Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa).

    84. Tap MPR No.V/1988 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

    90. Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998.

    91. Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

    Seperti yang pernah penulis sebutkan, perspektif orang-orang buta tersebut –yang mencoba menginterpretasi Pancasila ke dalam pernyataan-pernyataan dogmatis yang kosong, tidak ilmiah, tidak sistematis– semakin berkembang setelah mereka mendapat pegangan baru terhadap bentuk tubuh gajah yang lain.

    A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
    3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
    5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
    6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
    7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

    B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
    2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
    3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
    4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
    5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
    6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
    7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
    8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
    9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
    10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

    C. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
    3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
    4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
    5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
    6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
    7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

    D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /PERWAKILAN

    1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
    2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
    5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
    6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
    7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
    9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
    10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

    E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
    2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
    4. Menghormati hak orang lain.
    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
    6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
    7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
    8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
    9. Suka bekerja keras.
    10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
    11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

    Berakhirnya Era Indoktrinasi Pancasila

    Era indoktrinasi Pancasila berakhir menyusul tumbangnya kepemimpinan orde baru digantikan dengan orde reformasi yang kebablasan dalam hal liberalisme dan individiualisme yang sarat dan sangat kapitalistik. Produk hukum yang memberangus dogmatisasi Pancasila adalah Tap MPR No.12/1998 dan Tap MPR No.18/1998, dan yang terakhir adalah Tap MPR No.I/2003.

    Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

    Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MPR RI,

    Menimbang:

    a. bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara.

    b. bahwa Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, perlu dicabut.

    c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Tap MPR untuk mencabut Tap MPR No.II/1978 tersebut dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

    Mengingat:

    1. Pasal 1, 2, dan 3 dari UUD 1945.

    2. Tap MPR No.I/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Tap MPR No.I/1998.

    Memperhatikan:

    1. Keputusan Pimpinan MPR No.10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR.

    2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 yang membahas Rancangan Tap MPR tentang Pencabutan dan Penggantian Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

    3. Putusan Rapat Paripurna Ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998.

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan:

    Tap MPR tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

    Pasal 1

    Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

    Pasal 2

    Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Pasal 3

    Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta,
    Pada Tanggal 13 November 1998

    MPR RI,

    Ketua          :    H. Harmoko
    Wakil Ketua    :    Hari Sabarno, S.Ip., M.B.A., M.M.
    Wakil Ketua    :    Dr. Abdul Gafur
    Wakil Ketua    :    H. Ismail Hasan Metareum, S.H.
    Wakil Ketua    :    Hj. Fatimah Achmad, S.H.
    Wakil Ketua    :    Poedjono Pranyaoto


    Tinjauan Reflektif Kehampaan MPR

    Tap MPR No.I/2003 merupakan karya dan sidang tahunan terakhir bagi MPR. Dasar utamanya adalah pertimbangan jadwal pelantikan anggota DPR dan DPD yang dihasilkan dalam pemilu nasional maupun pilkada. Efisiensi anggaran dan risiko politisasi merupakan reasoning yang lain.

    Pertimbangan legal lainnya adalah struktur, hierarki, posisi, ketatanegaraan produk hukum MPR yang tidak lagi bisa menerbitkan Tap yang bersifat regeling (mengatur). Penerbitan Tap merupakan kewenangan turunan dari menetapkan GBHN. Amandemen terhadap UUD 1945 membuat MPR tak lagi memiliki kewenangan menetapkan GBHN.

    Sidang Tahunan MPR 2003 merupakan upaya konsolidasi dan penegakkan demokrasi di Indonesia karena bertujuan meninjau seluruh produk MPR sepanjang  sejarahnya. Dana ratusan milyar sudah dianggarkan untuk ‘dihabiskan’ demi perbaikan bangunan politik dan ketatanegaraan.

    Berbagai kemegahan dan kemewahan dalam ritual MPR menjadi tanpa arti dan penuh kesia-siaan, mubazir, dan boros, ketika masyarakat menyaksikan secara langsung betapa banyaknya bangku kosong. Kalau pun bangku sidang terisi, para wakil rakyat yang gila hormat banyak yang tidur, asyik sendiri, browsing, sms-an, BB-an, bahkan menonton video porno. Mereka tidak menghiraukan apa yang sedang dibicarakan selama sidang berlangsung.

    Kelesuan Sidang Tahunan MPR tersebut merefleksikan minimnya semangat reformasi yang nyata di kalangan wakil rakyat yang haus penghormatan. Di tahun 2003, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang amat berkuasa dan lebih berkuasa atas presiden. Walau MPR tetap merupakan simbol wakil rakyat secara kolektif, MPR telah kehilangan legitimasi sebagai lembaga sarat social trust dan public respect.

    Semangat reformasi harus berhadapan dengan tokoh-tokoh masa lalu yang masih kuat secara politik, finansial, dan jaringan. Mereka berpotensi melakukan perlawanan habis-habisan bila dibawa ke pengadilan. Di banyak negara, tokoh-tokoh politik yang terlengserkan banyak yang mengacaukan negara dengan memobilisasi para simpatisan, kader, dan pendukung, baik secara terbuka maupun secara terselubung.

    Kedamaian dan tertib hukum bisa semakin jauh tercapai. Upaya penegakan hukum melalui sistem pengadilan dilakukan secara sangat selektif alias tebang pilih dan tentu dilaksanakan setengah hati. Kesalahan politik di masa lalu tidak dilupakan tetapi dianggap bersifat kolektif, bisa dimaafkan, dan bisa diampuni oleh pemerintah atas nama negara (national pardon, amnesty) yang ingin melakukan rekonsiliasi politik.

    Pancasila yang sangat diagung-agungkan sebagai moral bangsa, nilai-nilai dan perjanjian luhur bangsa, pedoman hidup, dan lainnya menjadi pepesan kosong yang tiada arti ketika harus berhadapan dengan kepentingan politik yang sangat mendewakan tujuan dan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan.

    Ough, itu dia semangat individualisme dan komunisme, lawan berat moral Pancasila yang sangat ditakuti dan digembar-gemborkan Soeharto. Dalam politik, tidak ada yang abadi, melainkan kepentingan orang yang sedang berpolitik. All is fair in love and war. The ends justify the means. The Machiavellians.

    Ajaran moral tersebut dipelajari sebagai subjek tersendiri pada pendekatan consequentialism. Konsekuensi prilaku seseorang merupakan basis utama suatu penilaian atas kebenaran suatu prilaku. Tiga pendekatan lainnya adalah deontologi, etika kebaikan (virtue ethics), dan etika pragmatis (pragmatic ethics) alias fenomena kutu loncat.


    Catatan Ringkas

    Tulisan ini dimulai dengan tujuan sebagai background research guna menganalisa Pancasila, mulai dari kelahirannya sebagai suatu istilah tersendiri sampai menjadi suatu moral yang didogmatisasi dan terabaikan. Tujuan jangka panjang moral Pancasila adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Tujuan jangka pendeknya adalah untuk memenangkan pemilu yang akan datang dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan partai politik dan para pejabat teras di partai berkuasa maupun di kementertian melalui praktek mark-up, legalisasi alokasi dana dan anggaran APBN.

    Kasus M. Nazaruddin dari Partai Demokrat membuktikan telah terwujudnya demokrasi di Indonesia yang sangat kapitalistik, liberal, dan individualistis. Hidup klas penguasa. Hidup partai berkuasa. Berjayalah terus wahai partai berkuasa dan klas penguasa, di dunia dan di neraka.


    Catatan Penutup

    Sekian puluh tahun yang lalu penulis pernah mencoba mencari buku yang eksklusif membahas tentang moral, akhlak, ajaran kebaikan, ala Indonesia, bahkan di toko buku terbesar di Asia Tenggara. Penulis tidak pernah menemukan apa yang penulis idamkan, kecuali ajaran moral, adab, ibadah, akidah, keyakinan, conviction yang sifatnya ritual, rutin, dan mengagungkan dalil naqli (ajaran teokrasi).

    Tidak ada yang salah memang dengan ajaran teokrasi. Kendala terbesar adalah minimnya pemahaman yang sifatnya prinsipil, logis, universal, dan perseptif bagi banyak kalangan yang dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi taqlid kepada sesuatu yang nisbi dan subjektif. Persepsi dipelintir menjadi ajaran mujahidin, semangat jihad dengan fanatisme yang sempit dan fundamental wahabian.

    Bila kita telaah keberadaan kita sebagai makhluk individu yang terbentuk dari air mani yang berkembang menjadi darah, untuk kemudian menjadi daging, urat, dan tulang; kita akan segera tersadar bahwa kita memiliki sistem biologika tubuh yang terus menerus mengalami transformasi, untuk tidak dikatakan bermutasi atau ber-evolusi.

    Sistem tubuh (body system) tersebut berkembang sejalan sistem kejiwaan seseorang (psychological system) sebagai manusia individu. Dalam perkembangannya, lingkungan fisik dan sosial (milieu) seseorang tersebut membentuk cara berpikir tersendiri (mind system), bersikap, berprilaku, dan berinteraksi dengan lingkungan tempat dimana dia tinggal dan menetap (psychosocial).

    Siklus penciptaan manusia yang terus berulang selama manusia ada, sekian ratus ribu tahun, sebenarnya merefleksikan kejadian manusia itu sama di mana saja dan kapan saja. Yang membedakannya cuma nama tempat dan nama pelaku orangnya saja. Bukankah Al-Quran telah menyuarakannya dalam QS-2:66, QS-3:140, dan seterusnya.

    Mulailah dengan iktikad, niat yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mencapai yang lebih baik, dengan berlaku seadil-adilnya, etis, dan segala macam adab yang baik. Ajaran teokrasi lagi.

     
  • Virtual Chitchatting 5:09 PM on 2011/08/20 Permalink
    Tags: dasar negara, panitia 9, pembukaan UUD 1945, pembukaan UUD RIS, pembukaan UUDS 1950, piagam jakarta, ppki, proklamasi kemerdekaan, tujuan negara   

    Dasar-dasar dan Tujuan Negara dalam Pembukaan Konstitusi Indonesia 

    Pembukaan UUD 1945 ala M. Yamin

    Untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Rapat BPUPKI, Jakarta, 29 Mei 1945


    Piagam Jakarta

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu yalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
    Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
    Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
    Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan dengan mewajibkan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

    Jakarta, 22 Juni 2605 (Tahun Masehi: 1945)

    Tertanda,
    Panitia Kecil, Panitia – 9
    PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
    1.    Ir Sukarno.
    2.    Drs. Mohammad Hatta.
    3.    Mr. A.A. Maramis.
    4.    Abikusno Tjokrosujoso.
    5.    Abdulkahar Muzakir.
    6.    H. Agus Salim.
    7.    Mr. Achmad Subardjo.
    8.    Wachid Hasjim.
    9.    Mr. Muhammad Yamin.


    Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

    Pidato Proklamasi

    Saudara-saudara sekalian !
    Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha-penting dalam sejarah kita.
    Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun !
    Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju kearah cita-cita.
    Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri.
    Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib-bangsa dan nasib-tanah-air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.
    Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia.
    Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
    Saudara-saudara ! Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu.
    Dengarkanlah proklamasi kami :

    Proklamasi

    Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
    Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

    Jakarta, 17 Agustus 1945.
    Atas nama Bangsa Indonesia,

    Soekarno – Hatta.

    Demikianlah saudara-saudara !
    Kita sekarang telah merdeka !
    Tidak ada ikatan lagi yang mengikat tanah-air dan bangsa kita !
    Mulai saat ini kita menyusun Negara Kita !
    Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, – merdeka kekal dan abadi.
    Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.


    Pembukaan UUD 1945

    Pembukaan

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
    Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang (kemerdekaan) Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
    Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
    Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Jakarta, 18 Agustus 1945


    Pembukaan UUD RIS, Republik Indonesia Serikat

    Mukaddimah

    Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu-padu dalam perjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa yang merdeka-berdaulat.
    Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.
    Maka demi ini, kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
    Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.


    Pembukaan UUD Sementara 1950

    Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
    Dan perjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
    Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur.
    Maka demi ini, kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik-Kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat dan sempurna.


    Source: Hazairin, Demokrasi Pancasila, cet.6, Rineka Cipta, Jakarta, Juli 1990.

     
  • Virtual Chitchatting 11:41 PM on 2011/04/09 Permalink  

    Indonesian Citibank is under fire 

    My comment:

    Siapa menabur angin, dia akan menuai badai.

    Siapa yang memulai bisnis kartu kredit di Indonesia? Siapa yang memulai bisnis outsourced debt collecting company? Siapa yang memulai gold client membershipness?

    Prestis tinggi dan segala atributnya membuat citibank, secara internal, kedodoran atau corrupted inside. pernah ngambil duit bergepok-gepok dari citibank? pasti ada duit kurang seratus ribu-dua ratus ribus. dari sekian milyar rupiah, tentu tidak berasa bagi penarik duit. dampaknya …. bagi teller penerima duit dari citibank, dia harus nombokin. begitulah jahatnya citibank dan karyawannya.

    Sumber: inilah.com, http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1393982/bi-internal-citibank-bermasalah

    BI: Internal Citibank Bermasalah

    Oleh: Tio Sukanto
    Ekonomi – Rabu, 6 April 2011 | 16:41 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution memastikan internal kontrol Citibank bermasalah, terkait kasus yang menimpa Citibank belakangan ini.

    Beberapa masalah internal tersebut di antaranya tidak bekerjanya supervisi atasan, tidak adanya rotasi karyawan, kontrol utang yang tidak sesuai prosedur dan tidak bekerjanya proses informasi kepada nasabah. “Saya kira itulah yang mendasari kenapa peristiwa ini bisa terjadi,” ungkap Darmin, saat rapat kerja dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4).

    Terkait kasus ini Bank Indonesia (BI) telah mengambil tindakan dengan memanggil manajemen citibank, agar segera melakukan pembinan kepada bank untuk menyelesaikan masalah. “BI telah supervisor action, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap chief country officer agar mereka menyampaikan surat pembinaan kepada bank untuk menyelesaikan masalah ini tanpa merugikan nasabah,” beber dia. [cms]

    Sumber: Republika.co.id, http://id.berita.yahoo.com/bi-tegur-bank-yang-gunakan-debt-collector-20110401-031624-309.html

    BI Tegur Bank yang Gunakan Debt Collector

    Republika – Jum, 1 Apr 2011 17.16 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegur sejumlah bank dan penerbit kartu kredit yang menggunakan jasa debt collector saat menagih tunggakan kredit. BI belum bisa mengatur atau menetapkan kode etik untuk mengawal kegiatan operasional penagihan tunggakan oleh debt collector.

    Deputi Gubernur BI, Budi Rochadi menyatakan, BI sudah mengumpulkan para penerbit kartu kredit dan industri perbankan. “Kamis sudah panggil mereka hari ini dan sudah kita imbau untuk tidak lagi menggunakan jasa debt collector,” ujarnya, Jumat (1/4).

    BI pun mengimbau agar para penagih tidak menggunakan tindakan kriminal saat melakukan penagihan. “Kekerasan dan teror itu tidak boleh, jika ada maka itu tindak kriminal,” tuturnya.

    Sebelumnya, seorang nasabah kartu kredit Citibank yang juga Sekjen Partai Persatuan Bangsa, Irzen Octa, meninggal di depan kantor bank itu. Ia datang untuk menyelesaikan utang kartu kreditnya.

    Polisi menemukan jejak kekerasan dalam kematiannya. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Gatot Edy Purnomo, mengatakan hal itu terungkap dari hasil visum sementara. “Ada memar di kelopak mata,” kata dia di Mapolres Jakarta Selatan, Jumat (1/4).

    Irzen diduga dianaiaya oleh dua orang debt collector dan seorang karyawan bank yang kini dijadikan tersangka.

    Sumber: Kompas, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/08/21200125/Penerbitan.CC.Citibank.Dibekukan

    Penerbitan CC Citibank Dibekukan

    Ester Meryana | Inggried | Jumat, 8 April 2011 | 21:20 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Desakan Komisi XI DPR untuk membekukan penerbitan kartu kredit Citibank yang baru sebagai salah satu hasil keputusan rapat, telah dilakukan oleh Bank Indonesia.

    “Apa yang disarankan atau direkomendasikan oleh DPR ini, sebagian sudah dilakukan. Misalnya, pembekuan (penerbitan) kartu kredit, mulai kemarin sebenarnya,” jelas Deputi Gubernur Senior BI Budi Rohadi, usai pembacaan kesimpulan oleh pimpinan Rapat Achsanul Qosasi, di DPR, Jumat ( 8/4/2011 ).

    Pembekuan penerbitan kartu kredit ini merupakan salah satu dari 12 poin kesimpulan yang dihasilkan oleh Komisi XI, yang untuk ini telah dibentuk tim perumus, yang terdiri dari Maruarar Sirait, Meutia Hafid, Andi Timo Pangeran, dan Maiasakh Johan.

    Sebelumnya, BI telah memberhentikan sementara penambahan nasabah Citi Gold oleh Citibank.

    Dalam kesimpulannya, DPR juga mendesak BI untuk mencabut, merevisi, dan menyempurnakan PBI No. 11/11 /PBI/ 2009 , dan SE No. 11/10 /DSAP, mengenai tata cara pelaksanaan penagihan atas tunggakan yang diragukan dan macet kepada pihak ketiga.

    Namun, terkait pencabutan tersebut, Budi menyatakan peraturan itu belum dan tidak akan dicabut. “Enggak, enggak dicabut, itu bagus kok dicabut,” jelas Budi.

    Selain itu, Komisi XI akan melakukan revisi terhadap UU tentang Perbankan dan UU tentang Bank Indonesia pada masa sidang IV mendatang.

    Secara keseluruhan, Komisi XI menyatakan kekecewaan atas ketidakpatuhan dan kelalaian Citibank terhadap instruksi BI. Komisi XI juga menilai BI tidak tegas dalam melakukan pengawasan.

    Baik BI maupun Citibank NA Indonesia diminta melapor pelaksanaan keputusan ini kepada Komisi XI, dalam waktu satu bulan sejak keputusan dikeluarkan. Keputusan ini juga akan diteruskan kepada Presiden RI, Duta Besar AS untuk Indonesia, hingga pimpinan Kantor Pusat Citibank di AS.

    Sumber: inilah.com, http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1393962/bi-larang-citibank-jual-citigold

    BI Larang Citibank Jual Citigold

    Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution – inilah.com/Agus Priatna
    Oleh: Mardiyah Nugrahani
    Ekonomi – Rabu, 6 April 2011 | 16:35 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyatakan secara tegas melarang pihak Citibank menambah nasabah baru untuk layanan Ciiygold sampai kasus pembobolan dana nasabah Citibank oleh Malinda Dee selesai.

    “Secara tegas Bank Indonesia melarang pihak Citibank untuk menambah nasabah baru di layanan Citigold sampai proses penyelidikan kasus Malinda selesai” katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Rabu (6/4).

    Menurutnya, larangan yang dimaksudkan tersebut sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi kasus pembobolan seperti yang dilakukan oleh mantan Relationship Manager Citigold Malinda Dee. “Kami (Bank Indonesia) telah melakukan pemanggilan Country Chief Officer atau (CCO) dan pejabat yang terkait untuk menyampaikan surat pembinaan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin tanpa merugikan nasabah, serta langkah perbaikan internal kontrol yakni dengan menghentikan nasabah baru untuk produk Citygold,” papar Darmin.

    Darmin menambahkan,untuk kasus pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Malinda Dee dipicu oleh lemahnya pengawasan internal pihak bank serta kurangnya pengawasan ketat dari dari para petinggi di lingkup internal tersebut. “Hal ini terjadi karena tidak adanya rotasi apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan, oleh sebabnya kontrol bagi para kayawan tidak sesuai dengan prosedur maka peluang pembobolan pun semakin terbuka,” katanya.

    Ia menambahkan tersedianya formulir atau blanko kosong yang memberikan kesempatan untuk menggunakannya.

    Proses penghentian nasabah baru untuk layanan Citigold ini akan dilakukan sampai proses penyelidikan dari Bank Indonesia selesai. Hal ini merupakan dampak dari kasus pembobolan dana nasabah Citibank yang dilakukan oleh mantan relation manager yang belakangan menggegerkan masyarakat. [cms]

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/0311194/dpr.minta.penagih.utang.sebaiknya.karyawan.bank

    PERBANKAN

    DPR Minta Penagih Utang Sebaiknya Karyawan Bank

    Jakarta, Kompas – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan agar penagih utang tak lagi ditangani oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kontrak lepas. Penagih utang sebaiknya karyawan perbankan di bawah manajemen bank yang bersangkutan.

    ”Dengan posisi demikian, kalau nasabah dirugikan, bisa menuntut balik. Kalau sekarang kan tidak bisa karena ada di bawah perusahaan outsourcing (tenaga kontrak lepas),” ujar Ketua Komisi XI Emir Moeis (Fraksi PDI-P) di Jakarta, Kamis (7/4).

    Menurut Emir, Bank Indonesia harus mengubah Peraturan Bank Indonesia ataupun Surat Edaran Bank Indonesia yang memperbolehkan penggunaan pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit. PBI Nomor 11/11/2009 dan SE Nomor 11/10/DASP tahun 2009 menyebutkan, penagihan menggunakan pihak ketiga hanya bisa dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.

    Komisi XI juga menyebutkan agar Citibank dijatuhi sanksi tegas apabila hasil penyidikan kepolisian membuktikan adanya kesalahan atau pidana yang mengakibatkan tewasnya Irzen Octa. Kepada kepolisian, Komisi XI meminta agar perkara tewasnya Irzen disidik hingga tuntas. Bahkan, apabila ada dugaan keterkaitan manajemen Citibank juga harus ditelusuri hingga tuntas.

    Ketua Komisi Penanganan Pengaduan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Gunarto di Jakarta, Kamis, juga mendesak BI untuk melarang perbankan menggunakan jasa penagih utang. Larangan diberlakukan sampai ada undang-undang yang secara khusus mengatur jasa penagih utang.

    Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah menjelaskan, BI akan mengaudit manajemen kartu kredit Citibank. Namun, soal rekomendasi Komisi XI, Difi menolak berkomentar. Ia beralasan, BI akan menunggu lebih dulu rekomendasi secara tertulis.

    Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia Ditta Amahorseya, melalui surat elektronik, membenarkan, pihaknya sudah menerima surat BI untuk menghentikan sementara penambahan nasabah baru kartu kredit.

    (IDR/ENY)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/02330265/polisi.periksa.manajemen.bank

    Polisi Periksa Manajemen Bank

    Jakarta, Kompas – Polisi mulai intensif memeriksa manajemen Citibank dalam kasus tewasnya Irzen Octa (50). Kendati saat ini masih berstatus sebagai saksi, tidak tertutup kemungkinan manajemen Citibank bisa berubah menjadi tersangka.

    ”Sikap polisi tidak berubah. Kalau dalam pengembangan penyelidikan ternyata manajemen Citibank terlibat, mereka bisa jadi tersangka,” kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman, Kamis (7/4).

    Irzen tewas di ruang negosiasi Kantor Citibank Cabang Menara Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Mampang Prapatan, 29 Maret lalu, saat mengurus tagihan kartu kreditnya yang membengkak dan bernegosiasi dengan penagih utang Citibank.

    Menurut Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Aswin, sudah ada sembilan saksi yang diperiksa, termasuk manajemen Citibank, seperti accounting, supervisor collection direct staff, dan karyawan direct staff.

    Adapun hasil visum, menurut Sutarman, belum menyebutkan penyebab kematian Irzen. ”Akan ada visum lanjutan dan penjelasan pakar yang membantu polisi menjelaskan penyebab kematian korban,” ujarnya.

    Kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan mengajukan permohonan pengujian laboratorium lanjutan tersebut. ”Laporan pemeriksaan jasad yang ada sekarang merupakan laporan pemeriksaan sementara. Untuk menentukan penyebab pasti meninggalnya korban, dokter forensik merekomendasikan dilakukan uji laboratorium,” kata Aswin.

    Hasil laporan pemeriksaan sementara jenazah Irzen tertanggal 29 Maret 2011, antara lain, menyebutkan, terdapat luka lecet pada sekat hidung bagian luar, pendarahan di bawah selaput keras otak, dan memar di batang otak serta keluar darah pada lubang hidung.

    Pengacara keluarga Irzen, Ficky Fiher Achmad dari Kantor Pengacara OC Kaligis, terus mengawal penyelidikan kasus ini. ”Jangan sampai hasil final pemeriksaan kontradiktif dengan hasil laporan sementara. Di laporan sementara jelas tertulis luka lecet di hidung akibat kekerasan benda tumpul,” tuturnya.

    Menurut Ficky, pihaknya juga akan mengirim surat kepada Kepala Polda Metro Jaya dan Kepala Polri agar segera menahan tersangka B. Alasannya, saat ini Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan empat tersangka, yaitu A, D, H, dan B. Namun, B belum ditahan.

    Ia juga akan menuntut Citibank bertanggung jawab karena korban merupakan nasabah Citibank dan meninggal di kantor Citibank saat memenuhi panggilan bank tersebut.

    Metode forensik

    Guru Besar Ilmu Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Herkutanto secara umum menjelaskan, ketika seseorang meninggal secara mendadak dan tidak diharapkan, akan dicari penyebab di tiga sistem utama tubuh, yaitu sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pernapasan, serta sistem susunan saraf pusat. Lalu, dicek apakah ada rudapaksa (trauma) atau akibat penyakit.

    Pada seseorang yang meninggal karena pembuluh darah otaknya pecah, akan diperiksa apakah hal itu disebabkan penyakit atau dibuat pecah. Pembuluh darah bisa dibuat pecah oleh kekerasan, tetapi harus dengan kekuatan besar karena pembuluh darah otak dilindungi berlapis.

    Pecahnya pembuluh darah secara spontan tanpa kekerasan bisa akibat dinding pembuluh darah tipis (aneurisma) atau tekanan darah yang membesar mendadak. Tekanan darah dapat meningkat mendadak jika orang merasakan situasi bahaya atau tekanan psikis yang menimbulkan reaksi melawan atau menghindar. ”Situasi seperti ini pada orang-orang tertentu yang sudah memiliki riwayat penyakit bisa menimbulkan pecahnya pembuluh darah,” kata Herkutanto.

    (NEL/WIN/ATK)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/02492287/tajuk.rencana

    TAJUK RENCANA

    Tercorengnya Citra Perbankan

    Beberapa hari ini perhatian masyarakat tersita oleh heboh kasus Citibank. Dua kasus serius membelit bank asal Amerika Serikat ini.

    Kasus pertama adalah tewasnya salah satu nasabah kartu kredit Citibank yang diduga dianiaya penagih utang di kantor collection Citibank. Kasus ini menyangkut tindak pidana karena menyebabkan melayangnya nyawa seseorang. Kasus kedua, pembobolan dana nasabah oleh Senior Relationship Manager Citibank, MD. Belakangan, kuat dugaan kasus ini mengarah ke kejahatan pencucian uang.

    Kasus ini beriringan dengan terungkapnya sejumlah kasus pembobolan bank BUMN—Bank Mandiri, BRI, dan BNI—yang di antaranya juga melibatkan orang dalam di level pejabat tinggi yang terjadi beberapa tahun lalu.

    Saat ini ada kekhawatiran, kasus MD ini hanya akan bermuara pada penyelesaian di ranah perdata dan akan ada upaya untuk menutupi karena sudah menyangkut mereka, yang dalam istilah kepolisian, ”nasabah kakap, yakni para bos dan pejabat tinggi”. Jika ini yang terjadi, hukum sudah diperjualbelikan, tak akan ada efek jera, serta kian merusak citra perbankan dan kepercayaan masyarakat.

    Sangat mencurigakan, dari puluhan miliar rupiah yang diduga dicuri MD, bagaimana mungkin tak ada seorang pun yang melapor sebagai korban jika bukan karena memang mereka tak ingin identitasnya terkuak, termasuk juga jumlah simpanan mereka dan asal-usul uang tersebut?

    Kasus ini memunculkan pertanyaan di masyarakat. Bagaimana mungkin bank sekaliber Citibank tak mampu mengendus praktik kejahatan oleh pegawainya yang sudah berlangsung tahunan dan melibatkan nilai uang yang sangat besar. Begitu burukkah mekanisme kontrol internal bank-bank itu dan pengawasan BI? Kurang ketat apa regulasi perbankan kita? Jika lebih karena faktor manusia, bagaimana masyarakat bisa diyakinkan dana yang dipercayakan ke bank aman?

    Dalam kasus kartu kredit, mungkin saja benar pernyataan BI, ada kekurangpahaman nasabah soal kartu kredit. Persoalannya, kenapa BI sebagai otoritas membiarkan praktik-praktik bank penerbit kartu kredit yang mengelabui nasabah yang tak paham soal kartu kredit?

    Lebih-lebih, ada kesan tutup mata atau kurang tegasnya BI, Perbanas, atau asosiasi penerbit kartu kredit terkait penagihan, terutama yang melibatkan penagih utang dan penggunaan teror, intimidasi, bahkan kekerasan yang berujung pada kematian nasabah pemegang kartu.

    Keluhan soal kekerasan dan intimidasi sangat banyak, tetapi tak pernah terdengar ada tindakan atau upaya penertiban terhadap bank, penerbit kartu kredit, atau pihak penagih utang itu sendiri, sampai akhirnya terjadi tragedi seperti ini. Sangat disesalkan praktik-praktik kekerasan dibiarkan begitu marak menguasai perbankan kita.

    Tak kalah penting, jangan sampai perbankan jadi tempat persembunyian hasil kejahatan dan hasil merampok uang negara. Jika terbukti ada pencucian uang, harus ada ketegasan terhadap pengelola bank, termasuk bank asing.

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/02291915/malinda.dijerat.dengan.pasal.pencucian.uang

    PEMBOBOLAN BANK

    Malinda Dijerat dengan Pasal Pencucian Uang

    Jakarta, Kompas – Mantan Senior Relationship Manager Citibank Inong Malinda Dee ternyata tak cuma diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan. Ia juga dijerat dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Kepastian Malinda diduga terlibat dua tindak pidana itu tertuang dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Dalam SPDP disebutkan, Malinda menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 49 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad, Kamis (7/4) di Jakarta, SPDP untuk Malinda itu tertanggal 25 Maret 2011. Namun, Kejagung baru menerimanya dari Polri pada 4 April 2011.

    Dalam kasus Malinda, menurut Noor, kejaksaan menunggu hasil penyidikan polisi. Jika lengkap, kejaksaan akan melimpahkannya ke pengadilan.

    Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Kamis, menyatakan, kepolisian merencanakan menelusuri data nasabah Citibank yang ditangani Malinda dalam dugaan penggelapan dan pencucian uang dana nasabah. Namun, penyidik masih fokus menelusuri aliran dana dari tiga nasabah Citibank yang diduga dipindahkan tersangka.

    ”Kami berkoordinasi dengan Citibank. Data itu ada di Citibank. Yang kami perlukan mudah-mudahan diberikan,” katanya.

    Namun, Kamis, polisi menunda rekonstruksi terkait prosedur transfer dana nasabah Citibank di Badan Reserse Kriminal Polri. Rekonstruksi itu dilakukan untuk melihat dugaan penyimpangan pentransferan dana yang dilakukan tersangka. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan terhadap kepala teller berinisial N.

    Seorang nasabah Citigold private banking, yang juga klien Malinda dan tak ingin disebutkan namanya, mengakui, kemungkinan terjadinya pembobolan dana nasabah dan pencucian uang dalam praktik private banking memang besar. Nasabah private banking memercayai customer relations dari bank yang membantunya sehingga bisa mengalihkan dana karena sejumlah formulir sudah ditandatangani nasabah.

    Nasabah Citigold itu mengakui pula, customer relations pernah menawarkan produk investasi yang tak sepenuhnya terkait dengan bank. ”Ditawarkan pula produk Citibank di Asia Pasifik, terutama produk investasi dari Citibank Singapura,” katanya.

    Rekomendasi DPR

    Secara terpisah, Komisi XI DPR dalam rekomendasinya, seperti disampaikan Ketua Komisi XI Emir Moeis, Kamis di Jakarta, meminta Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengevaluasi kinerja Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Halim Alamsyah dan pengawasan BI. Evaluasi itu terkait kasus pembobolan bank yang terjadi di Citibank yang seharusnya menjadi perhatian pengawasan BI.

    ”Rekomendasi ini mengikat. Jika tidak dijalankan, kami bisa menegur BI,” kata Emir. Komisi XI DPR telah memanggil Citibank, BI, dan Polri dalam rapat kerja pada Selasa-Rabu lalu. Dalam raker, sejumlah anggota Komisi XI DPR mempertanyakan pengawasan BI sehingga dugaan pembobolan dana nasabah Citibank oleh Malinda bisa terjadi.

    Menurut Emir, Komisi XI belum bisa memberikan banyak rekomendasi terkait kasus pembobolan dana nasabah karena masih menunggu hasil penyidikan Polri dan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. ”Kami meminta polisi menjalankan penyidikan dahulu, terutama untuk melihat ada atau tidak kemungkinan pencucian uang dalam kasus ini,” ujarnya.

    Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah mengatakan, BI menghentikan penghimpunan nasabah baru Citigold, layanan nasabah kelas premium Citibank. Meskipun demikian, layanan untuk nasabah lama tetap dibuka.

    Menurut Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia Ditta Amahorseya, Citibank menerima surat dari BI untuk menghentikan sementara penambahan nasabah baru Citigold.

    Presiden Direktur PT Sarwahita Global Management (SGM) Andrea Peresthu menjelaskan, Malinda pernah jadi pemegang 20 persen saham perusahaan itu. Namun, sejak 1 Februari 2011 Malinda mengundurkan diri.

    Andrea menambahkan, Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Rio Mendung Thalieb juga menjadi pemegang saham PT SGM. PT SGM diduga menerima dana dari Malinda.

    (faj/fer/idr/tra)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/04111248/malinda.dan.mitos.perbankan

    Malinda dan Mitos Perbankan

    Christianto Wibisono

    Skandal penggelapan dana nasabah Citibank oleh Malinda Dee membuktikan bahwa mitos kejayaan dan profesionalisme Citibank rapuh.

    Terdapat keterkaitan tiga isu utama dunia: pencucian uang oleh para koruptor melalui perbankan global; eksploitasi dana haram—plus sebagian dana halal—nasabah oleh eksekutif perbankan yang dicemplungkan ke dalam kasino derivatif global yang tak aman; serta kegagalan pemerintah ataupun otoritas global mengarahkan dana perbankan untuk pembangunan sektor riil.

    Pembobolan Citibank oleh Malinda, penggelapan oleh Bernie Madoff, serta skandal spekulasi dan manipulasi valas Nick Leeson dan Dicky Iskandardinata yang membangkrutkan Barings dan Bank Duta harus kita pahami sebagai modus dan gejala universal.

    Sampai di mana otoritas moneter suatu negara-bangsa dan otoritas moneter global bisa membenahi penyakit ini dalam konteks yang lebih struktural untuk menciptakan arsitektur keuangan global yang bertanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi kebutuhan dunia akan pembangunan sektor riil? Perlu aliran dana guna meningkatkan kesejahteraan manusia secara lebih mangkus.

    Laba terbesar

    Anthony Sampson dalam buku The Money Lenders, mengutip pernyataan Walter Wriston, petinggi Citibank kurun 1970-an, menyatakan, keuntungan terbesar Citibank diraup dari cabang Jakarta. Ketika bank itu buka cabang pada 1967, modal setornya hanya 1 juta dollar AS. Modal itu pasti hanya dipakai untuk beli atau sewa kantor. Lalu, perusahaan AS yang berinvestasi di Indonesia menjadi nasabah, disusul oleh masyarakat perusahaan dan perorangan Indonesia. Nah, dengan modal reputasi dan kepercayaan terhadap Citibank itu, cabang Jakarta—satu satunya di Indonesia—jadi juara penyetor untung bagi Citibank global.

    Wartawan Vincent Lingga pernah mengeluh, tabungannya selama 30 tahun sebagai wartawan terkuras habis karena dibelikan produk keuangan Lehman Brothers yang dibiarkan bangkrut oleh Presiden Bush dan memicu krisis keuangan AS dan global pada 2008. Vincent membeli produk derivatif itu oleh bujukan pegawai Citibank. Bandingkan dengan Robert Tantular dan Bank Century yang menjual sekuritas Antaboga.

    Arsitektur keuangan global era 1980-an memang didominasi produk derivatif yang sangat tak terkait dengan sektor riil. Dana yang berputar triliunan dollar AS di rekening antarbank sedunia, milik pelbagai perusahaan dan nasabah kakap koruptor ataupun konglomerat sejati, sebagian besar justru tak pernah menyentuh sektor riil, seperti infrastruktur.

    Karena itulah Wapres AS Joseph Biden mengusulkan pembentukan Bank Infrastruktur AS karena prasarana jalan dan jembatan serta perkeretaapian di AS kumuh dan lamban seperti Dunia Ketiga.

    Direktur Pengelolaan IMF Dominique Strauss-Kahn, Selasa lalu di Washington DC, menyatakan bahwa perbankan dan sistem moneter dunia harus segera menggebrak sektor riil pembangunan infrastruktur serta kebutuhan pangan, energi, dan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Semua itu memerlukan kebijakan agar dana yang terhimpun pada sistem moneter global bisa dimanfaatkan dan diinvestasikan di sektor riil jangka menengah-panjang dan bukan sekadar dikonsumsi atau dispekulasikan dalam kasino derivatif global.

    Gertak sambal

    Anggota DPR dengan galak mengancam akan mencabut izin Citibank. Saya rasa tak semudah gertak sambal antarkoalisi atau partai sempalan. Soalnya, pemilik Citibank itu adalah konsorsium global yang melibatkan Pemerintah AS (36 persen), Pemerintah Singapura melalui BUMN GSIC (11,1 persen), Kuwait Investment Authority (6 persen), Abu Dhabi Investment Authority (4,9 persen), dan Kingdom Holding Company Arab Saudi pimpinan Pangeran Al Waleed bin Talal.

    Jadi, Citibank merupakan wajah perusahaan transnasional, multinasional, dan global yang tak didominasi satu kelompok pun. Ia konsorsium multilateral.

    Bagaimana menyelesaikan dan menghukum masalah Citibank ini? Praktik Malinda pasti bukan hanya terjadi di Citibank. Bisa terjadi di bank BUMN dan bank milik konglomerat kita. Jadi, otoritas moneter global, regional, dan nasional harus waspada, seperti kata Dominique Strauss- Kahn yang akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan di Perancis.

    Segala praktik campur aduk spekulasi dan manipulasi derivatif harus diawasi ketat oleh otoritas moneter. Akumulasi dana—baik halal maupun haram (dari aliran pencucian uang diktator dan koruptor)—sedunia seyogianya disalurkan bagi investasi sektor riil, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Mumpung ada dosa kolektif Obama, Al Waleed, dan Ho Ching (pemegang saham Citibank mewakili GSIC), usul pembentukan Bank Pembangunan Infrastruktur baik di AS oleh Wapres Biden maupun di Indonesia oleh Kadin bisa segera direalisasi. Pemerintah bisa bernegosiasi atas dasar terobosan pemikiran membangun arsitektur keuangan global yang bertanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi kualitas hidup manusia.

    Pengarahan dana perbankan dari sektor derivatif ke sektor riil harus digerakkan otoritas moneter global. Sekarang kesempatan bagi otoritas global dan G-20 memperlihatkan wibawa mengatasi praktik skandal model Leeson, Madoff, dan Malinda. Jika tidak, Malindagate bisa terulang di mana, kapan, dan oleh bank apa saja.

    KPK mesti turun tangan menelusuri rekening terkait Malinda sebab sebagian pasti ada unsur korupsinya. Hukum karma bagi koruptor yang rekeningnya digelapkan Malinda: Anda merampok dana negara dan rakyat, aparat penegak hukum mungkin tak bisa mengejar, tetapi Anda disikat Malinda. Itulah tangan siluman karma.

    Christianto Wibisono

    CEO Global Nexus Institute

     
  • Virtual Chitchatting 12:04 AM on 2011/04/07 Permalink
    Tags: comparative advantage, , competitive strategy, keunggulan bersaing, keunggulan komparatif, kompetisi, manajemen strategis, persaingan, strategi bersaing, strategi manajemen,   

    Marketing people, practitioners and professors, donot know how to define competitive advantages 

    My comment:

    Orang marketing, baik praktisi maupun teorisi, sama-sama tukang kecap yang nggak pernah tahu dan mau tahu apa dan bagaimana kecap itu sendiri.

    Dari sekian ratus megabyte file sampah yang berhubungan dengan competitive advantage, tak ada satu pun yang mendefinisikan apa itu competitive advantage (keunggulan bersaing). dan bagaimana hubungannya dengan comparative advantage (keunggulan komparatif), competitive strategy (strategi bersaing), strategic management (manajemen strategis), apa itu kompetitif dan kompetisi (persaingan), apa yang dijadikan persaingan….

    Tukang kecap, tukang obat, sama aja. Mereka itu tak ubahnya tukang jual jigong.

    Ada sih yang sudah buat definisi tentang strategi bersaing, seperti Anne Lukkarila dan Katri Pitko, Strategic Management, tapi koq kayaknya kurang ngegigit gitu.

    dengan kata lain, mereka menganggap semua orang sudah tahu apa itu arti ‘keunggulan bersaing’. Naif bangetkah? terlalu taken for granted. duuhh….., basi banget nih profesor dan profesi tukang kecap.

    btw, siapa sih tukang kecap nomor satu di indonesia sekarang ini? dia suka lempar batu dan suka ngumpetin udang di atas peyek.

    aha, nugraha besoes yang tidak besus. gile, 20 tahun jadi sekjen pssi, sekarang nyembah-nyembah ke agum gumelar, atau ngemis-ngemis?

    bagaimana kabar si udin yang sangat kental dengan super-kasus cengkeh BPPC, Dekopin, mantan napi, setelah dipecat VIVA Cosmetics? Dempul lagi tuh muka supaya bisa tampil lagi di media massa…

    eh, kok ngomongin politik sih…

    Kutipan Istilah Competitive Advantage

    Kevin Lane Keller, Building Strong Brands: Three Models for Developing and Implementing Brand Plans, Tuck School of Business, Dartmouth College, 12.11.2008.

    Three models of branding are presented to help guide managerial efforts:

    1. Brand Positioning: Describes how to guide integrated marketing to maximize competitive advantages.
    2. Brand Resonance: Describes how to create intense, actively loyal relationships with customers.
    3. Brand Value Chain: Describes how to trace the value creation process to better understand the financial impact of marketing expenditures and investments.

    Three Tools to Facilitate Brand Planning

    Holistic marketing requires careful planning and implementation. To help guide these efforts, three models of increasing scope are presented:

    1. brand positioning model describes how to guide integrated marketing to maximize competitive advantages;
    2. brand resonance model describes how to create intense, activity loyalty relationships with customers; and
    3. brand value chain model describes how to trace the value creation process to better understand the financial impact of marketing expenditures and investments.

    The Four Components of a Superior Competitive Positioning

    1. Competitive frames of reference
      1. Nature of competition
      2. Target market
    2. Develop unique brand points-of-difference (POD’s)
      1. Desirable to consumer
      2. Deliverable by the brand
      3. Differentiating from competitors
    3. Establish shared brand points-of-parity(POP’s)
      1. Negate competitor points-of-difference
      2. Demonstrate category credentials
    4. Brand mantras
      1. Short 3-to-5 word phrases that capture key POD’s & the irrefutable essence or spirit of the brand.

    Points-of-difference

    1. Distinctive taste profile
    2. Optimistic view of life
    3. Classic, iconic symbolism & imagery

    Points-of-parity

    1. Contemporary, up-to-date
    2. Refreshing flavor

    Brand slogan: “Side of Life”

    Identifying & Choosing POP’s & POD’s

    1. Desirable? (consumer perspective)
      1. Personally relevant
      2. Believable & credible
    1. Deliverable? (firm perspective)
      1. Feasible
      2. Profitable
      3. Pre-emptive, defensible & difficult to attack
    1. Differentiating? (competitive perspective)
      1. Distinctive & superior
      2. Sustainable

    Janelle Barlow and Paul Stewart, Branded Customer Service: The New Competitive Edge, Berrett-Koehler, San Francisco, Oct.2004.

    Janelle Barlow and Paul Stewart show that delivering on-brand service—service that supports and extends a company’s brand— can provide enormous competitive advantage.

    Brennan Davis, The MarketForensics System, Management Sciences Group, 29.09.2004.

    Brand strategy, brand score-card, brand competitiveness

    Menurut Davis, keunggulan strategis (strategic advantage) merupakan satu kondisi keseimbangan dimana tiga elemen, yakni merek, konsumen, dan pasar, cocok bersama. Penyesuaian (alignment) yang lebih baik membuat keunggulan strategis semakin lebih besar, yakni dengan tercapainya tujuan peningkatan nilai. Nilai hanya akan tercipta dalam jangka panjang ketika pertumbuhan bersifat berkesinambungan.

    Keunggulan strategis bisa dinyatakan dalam ukuran kekuatan merek (brand power) atau kekuatan sinyal (signal strength), kecocokan merek-konsumen, dan kecocokan merek-pasar. Ukuran kekuatan merek bisa dilihat pada kecocokan merek-konsumen, kecocokan merek-pasar, dan kecocokan konsumen-pasar. Sementara kekuatan sinyal merupakan kombinasi hasil (return) empat upaya branding dalam bentuk pengalaman, mutu, imagery, dan identitas.

    Di sisi lain, pada akhir 1980-an, sumber keunggulan bersaing (competitive advantage) dan pendapatan masa depan (future earnings) terletak pada upaya pembangunan merek (brand-building) sebagai aset (brand assets) dan modal (brand equity). Pada pertengahan tahun 1990-an, berkembang pemikiran bahwa lebih murah mempertahankan pelanggan yang sudah ada, ketimbang bersaing untuk mendapatkan pelanggan baru (customer equity).[1]


    [1] M.J. Xavier, The fall of traditional brand management: Making way for CRM and business equity; Dean, Academy for Management Excellence, Chennai, India.

    Christian Blümelhuber, Advanced Marketing, Université Libre de Bruxelles, 07.11.2005.

    Bagi perusahaan, beberapa manfaat branding:

    1. Source of sustainable competitive advantage

    ” Differentiation

    ” Price premiums

    ” Channel power

    ” Increased effectiveness of marketing programs

    ” Increased efficiency of marketing programs

    1. Scale and scope economies in customer acquisition and retention

    ” Encourages trial of new products, cross sales

    1. Asset with market value
    2. Employee attraction/retention

    Points of Parity vs Points of Difference

    PoP:  No reason why not

    may be shared with other brands (Schema, Expectation, Must-be dimension) to be a credible and legitimate offering

    Competitive PoP´s

    PoD: Competitive advantage

    Reason-why

    Brandon Westling, Building Brand Equity in the Wine Industry, Wine Sales and Marketing Consultants, Healdsburg, CA, Nov.2001.

    Beberapa keunggulan kompetitif dari high brand equity:

    • A company will enjoy reduced marketing costs because of consumer brand awareness and loyalty.

    • A company will have more trade leverage in bargaining with distributors and retailers because consumers expect them to carry the brand.

    • A company can charge a higher price than its competitors because the brand is perceived as of higher quality.

    • A company can more easily launch extensions because the brand name carries high credibility.

    • The brand offers the company some defense against price competition.

    Katherine N. Lemon, Roland T. Rust, and Valarie A. Zeithaml, What Drives Customer Equity,  Marketing Management, American Marketing Association, Vol.10, No.1, 2001, pp.20-25.

    customer equity is key to long-term success. Understanding how to grow and manage customer equity is more complex. How to grow it is of utmost importance, and doing it well can create a significant competitive advantage. There are three drivers of customer equity—value equity, brand equity, and relationship equity (also known as retention equity).

    Ljiljana Stanković dan Suzana Djukić, Strategic Brand Management in Global Environment, Economics and Organization Vol.3, No.2, 2006, pp.125-133.

    Bagan: Building brand equity

    Sumber: L.K. Keller, Strategic Brand Management, Building, Measuring, and Managing Brand Equity, ed.2, Prentice Hall, 2003.

    Herbjørn Nysveen, Per E. Pedersen, dan Helge Thorbjørnsen, Using mobile services to strengthen brand relationships: The effects of SMS and MMS channel additions on brand knowledge, satisfaction, loyalty, and main channel use, Samfunns-og NæringslivsForskning As, Bergen, July 2003.

    Competitive advantage is defined as the superior customer value provided by the complementary product relative to competitors. To attain competitive advantage, companies should strive to build strong brands and strong brand relationships.

    Sengupta (1998) proposed that organizational fit, firm size, complementary product opportunity, multiplier effect, and innovativeness all had positive effects on the competitive advantage of complementary products. Empirical results showed support for the effect of innovativeness and the multiplier effect on competitive advantage of complementary products.

    Sengupta, S. (1998): Some approaches to Complementary Product Strategy, Journal of Product Innovation Management, vol. 15, pp. 352-367.

    Innovativeness points to the degree to which a complementary product serve customers need better than existing products. The multiplier effect is the incremental sales volume of the core product that the complementary product generates. The strength of the multiplier comes from the incremental value that the new and complementary product gives customers of the core product. This multiplier effect is unique to complementary products in that increased use of the complementary product increases the use of the core product.

    It is revealed by Kleinschmidt and Cooper (1991) that innovative products bring greater reward to companies. The more innovative the complementary product the greater is its ability to provide customer value and differentiate the brand or company from competitive brands or companies. Consequently, increasing innovativeness of complementary products increases the complementary product’s positive effect on competitive advantage. Thus, by focusing on key technologies and innovative solutions (e.g. SMS and MMS services), complementary products have the potential to differentiate brands from its competitors in the minds of the consumers. This differentiation will result in better performance and competitive advantages.

    Kleinschmidt, E. J., and Cooper, R. G. (1991): The Impact on Product Innovativeness on Performance, Journal of Product Innovation Management, vol. 8, pp. 240-251.

    Companies may obtain competitive advantages by adding new channels for marketing and distribution. In particular, this potential can be realized if the services presented are related and integrated across the channels being used. Thus, the use of synergistic channels, meaning mutual enforcement of the channels used, should be implemented by companies. In such situations, addition of new channels will lead to increased use of existing channels (complementary channels). Furthermore, customers will get an increased flexibility in their channel choice when using a service, probably increasing their overall satisfaction with the service.

    Valerie Lee Schutte, Building Brand Equity: Execution, Brand Implementation and Brand Management, The Design Depot, July 2004.

    The more you know about your competition the stronger brand equity you can build. You can create a successful competitive advantage by your ability to differentiate yourself. Consider creating a folder on each of your key competitors. This information will also be a gold mine when it comes to creating and refining your selling process.

    Kao, Key Drivers for Profitable Growth: Brand Equity, Superior R&D and TCR (Total Cost Reduction) activities, dalam Kao Annual Report 2001.

    Our R&D has also produced a competitive advantage in developing innovative and unique products and demonstrated ability to link R&D to meeting emerging consumer needs supports the Company’s success.

    Rainer Zimmermann, ed, Brand Equity Excellence, Volume 1: Brand Equity Review, BBDO, Düsseldorf, Nov.2001.

    brand positioning leads to “the set of associations and behaviors on the part of brand customers, channel members and parent corporation that permits the brand to enjoy the sustainable and differentiated competitive advantages (i.e. brand strength results in barriers to competition and, therefore, some degree of monopolistic power controlling the brand).”

    Srivastava, R. K. and Shocker, A. D. (1991): Brand Equity: a perspective on its meaning and measurement, Cambridge, U.K.: Marketing Science Institute, 1991, p.9

    Christel Binnie, Constructing University Brands Through University Research Magazines, Thesis, Department of Communication, Faculty of Arts, University of Ottawa, 2008.

    According to Aaker (1996), a pioneer and icon of branding, ‘brands are pivotal resources for generating and sustaining competitive advantage’. Such an advantage is thought to be generated through the words and actions of consumers, resulting in the value of a brand or brand equity (Hoeffler & Keller, 2003).

    D.A. Aaker, Building strong brands, The Free Press, 1996.

    S. Hoeffler dan K.L. Keller, The marketing advantages of strong brands. Brand Management, 10(6), 2003, 421-445.

    Kitchen and Schultz (2001) argue that “creating, and maintaining positive relationships with publics or stakeholders” should be added to the traditional two pillars of marketing: customer needs and competitive advantage (p. 88).

    P.J. Kitchen dan D.E. Schultz, Raising the Corporate Umbrella: Corporate Communication in the 21st Century. Palgrave, New York, 2001.

    Aaker (2003) emphasizes the multiple benefits of a well differentiated brand: added credibility, easy recall among consumers, more efficient and effective communication, and a sustainable competitive advantage.

    D. Aaker, The Power of the Branded Differentiator, MIT Sloan Management Review, Fall 2003, 83-87.

    Francisco Guzmán, A Brand Building Literature Review, Excerpt from PhD Thesis “Brand Building Towards Social Values: Associating to Public Goods”, Esade, 22.02.2005

    Urde (1999) presents Brand Orientation as another brand building model that focuses on brands as strategic resources. “Brand Orientation is an approach in which the processes of the organization revolve around the creation, development, and protection of brand identity in an ongoing interaction with target customers with the aim of achieving lasting competitive advantages in the form of brands” (p. 117-118). Brand orientation focuses on developing brands in a more active and deliberate manner, starting with the brand identity as a strategic platform. It can be said that as a consequence of this orientation the brand becomes an “unconditional response to customer needs and wants” (p. 120).

    Mats Urde, “Brand Orientation: A Mindset for Building Brands into Strategic Resources”, Journal of Marketing Management, 15, 2003, 117-133.

    High brand equity is considered to be a competitive advantage since: it implies that firms can charge a premium; there is an increase in customer demand; extending a brand becomes easier; communication campaigns are more effective; there is better trade leverage; margins can be greater; and the company becomes less vulnerable to competition (Bendixen, Bukasa, and Abratt 2003).

    Mike Bendixen, Kalala A. Bukasa, and Russell Abratt, “Brand Equity in the Business-to-Business Market”, Industrial Marketing Management, 33, 2003, 371-380.

    ResearchAndMarkets.com, Integrated Marketing Communication, 26.05.2009.

    The ultimate goals of IMC are to institute customer-oriented sensibilities and business processes in all aspects of the organization and its operations to add value for customers, provide a framework for resource allocation, and achieve sustainable competitive advantages.

    Camilla Kulluvaara dan Johanna Tornberg, Integrated Marketing Communication and Tourism: A Case Study of Icehotel AB, Bachelor’s Thesis, International Business and Economics Programme, Department of Business Administration and Social Sciences, Luleå University of Technology, 09.06.2003.

    To gain competitive advantage, it is becoming increasingly important for tourist marketers to discern how travelers perceive a competing set of choice of alternatives (destinations) and to their offerings of travel and tourism activities, attractions and amenities. (Javalgi, Thomas & Rao, 1992)

    G.R. Javalgi, E.G. Thomas, dan S.R. Rao, US Pleasure Travellers Perceptions of Selected European Destinations: European Journal of Marketing, Vol.26, No.7, 1992, pp. 45-64.

    The objectives of any promotional strategy can be drawn from an appropriate mixture of the roles of promotion; to increase sales, maintain or improve market share, create or improve brand recognition, create a favourable climate for future sales, inform and educate the market, create a competitive advantage relative to competitor’s products or market position and to improve promotional efficiency.

    Dalmé Mulder, Driving.IMC@home.org/effectiveness (Driving integrated marketing communication home for organisational effectiveness), ANZCA2007 Conference Proceedings, 10.02.2008.

    Kitchen, Brignell and Tao (2004) suggest that IMC is the major communications development of the last decade, and that it is a potential driver of competitive advantage.

    P.J. Kitchen, J. Brignell, dan L. Tao, The emergence of IMC: A theoretical perspective. Journal of Advertising Research, 2004, 44(1): 19-30.

    IMC is defined as a dynamic, holistic approach, integrated into all strategic levels of an organisation. It manages and fuses every point of contact between the organisation and its stakeholders. Through this coordinated efforts it supports a targeted, integrated, consistent brand communication strategy for the purpose of building positive lifetime relationships through data-driven techniques, by customer-conscious employees ultimately giving an organisation a competitive advantage and brand equity.

    29.12.2004

    marketing research (that is to learn more about their customers’ requirements, expectations, perceptions, and satisfaction levels) provides a foundation for building competitive advantage through well-informed segmenting, targeting, and positioning decisions.

    A positioning built on meaningful differences, supported by appropriate strategy and implementation, can help the company build competitive advantage

    Guna Ozolina, Differences in Applied Marketing Communications for Selected Product Classes in Cosmetics and Household, Telecommunication and Information Technology, Food and Beverages, Amusement and Culture Industries, Master’s Thesis, Tallinn University, May 2008.

    companies are rather reluctant to apply new tools if they are not tried by somebody else before, they do not realize that being a pioneer gives competitive advantage.

    Tauno Jokinen et al (eds), Estiem Vision of Cycles Seminar, Oulu University, Finland, 03-04.02.2006.

    Kati Seppälä dan Jukka Päkkilä, Environmental Management.

    according to Porter (1985), there are two main strategies for reaching competitive advantage; cost leadership and differentiation.

    Antti Tauriainen dan Ville Anttila, Information and Knowledge Management.

    Core competency: Know-how, skills, knowledge that helps and sustains companys value chain towards customers and gives competitive advantages. (Hamel and Prahalad 1994)

    Intellectual capital management (ICM). Categorizes and measures IC and finding knowledge and intellectual capital to create competitive advantage. Points direction for company’s future investments in terms of company’s internal education and training. Aims at increasing company’s IC and targets the improvement investments to the field of core competencies

    Suvi Kumpulainen, Quality Management.

    In the middle 1990s started to strengthen an idea that it is not enough if good quality is created only inside the company: quality management was considered partly as an intercompany total quality culture but also as a relationship between the companies. Quality became a critical competitive advantage. (Laatuakatemia)

    Anne Lukkarila dan Katri Pitko, Strategic Management.

    Competitive Strategy

    Competition is at the core of the success or failure of firms. Competition determines the appropriateness of a firm’s activities that can contribute to its performance, such as innovations. Competitive strategy is the search for a favourable competitive position in an industry. Competitive strategy’s goal is to establish a profitable and sustainable position against the forces that determine industry competition. (Porter, 1985.)

    Competitive strategy defines the ways that a firm creates value to its customers and distinguishes from its competitors. Other purpose of competitive strategy is to ensure the accomplishing of strategic cost effectiveness- and market position goals. (Hannus, 1999)

    Different types of firms exist because they want to satisfy the different type of needs of people or organizations. Demand and supply meet each other in competition situation, and customers have alternative ways to satisfy their needs. They want to have the best profit/cost –relation available. To be competitive, a firm has to have some kinds of competitive advantages. (Kamensky, 2000)

    Competitive advantages cannot be understood by looking at the firm as a whole. It stems from the many discrete activities a firm performs in designing, producing, marketing, delivering, and supporting its product. Each of these activities can contribute to a firm’s relative cost position and create a basis for differentiation. (Porter, 1985)

    Porter (1985) argued that there are two ”basic types of competitive advantage a firm can possess: low cost or differentiation”. These combine with the “scope” of a particular business –the range of market segments targeted- to produce “three generic strategies mediocrity for achieving above-average performance in an industry: cost leadership, differentiation and focus”. (Mintzberg, 1998)

    Cost leadership strategy aims at being a low-cost producer. The cost leadership strategy is realized through gaining experience, investing in large scale production facilities using economies of scale, and carefully monitoring overall operating costs. (Mintzberg, 1998)

    This strategy is typical for branch of businesses where prices are prescribed by the markets, and in the long run the winner is the company that has the lowest costs. The success of the cost leadership strategy is always based on lower costs than higher prices. (Kamensky, 2000)

    Differentiation strategy involves the development of unique products or services, relying on the brand/customers loyalty. A firm can offer i.e. higher quality, better performance or unique features, any of which can justify higher prices. (Mintzberg, 1998) Higher prices are reasonable only when the customer feels that they gain some kind of extra value that they don’t get form the competitors, and they are ready to pay for it. Differentiation is a very demanding strategy and it requires strong will to get competitive advantages and sustaining them. (Kamensky, 2000)

    Focus strategy wants to serve narrow market segments. A firm can focus on particular customer groups, product lines, or geographic markets. The strategy can be either “differentiation focus”, where the differentiation happens in focal market, or “overall cost leadership focus”, where the firm sells at low price in the focal market. The firm is able to concentrate on developing its own knowledge and competences. (Mintzberg, 1998)

    Harri Salo, Product Returns: Causes and Implications

    Reverse logistics can be a factor in creating competitive advantage (Trebilcock 2002b; Richey 2004

    • A brand name (eg. Toyota) may represent a good reputation in product service, which furthermore can be decisive factor for buying decision. If the return is not handled properly, the vulnerability is that the consumer may not buy the same brand again (Zieger 2003).

    Timothy J. Sturgeon dan Richard K. Lester, The New Global Supply-Base: New Challenges for Local Suppliers in East Asia, Paper prepared for the World Bank’s Project on East Asia’s Economic Future, Industrial Performance Center, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Feb.2003.

    Deverticalization.

    Lead firms have focused on the areas and functions that they believe to be essential to the creation and maintenance of competitive advantage, especially product innovation, marketing, and other activities related to brand development, and have increasingly come to rely upon specialized suppliers to provide “non-core” functions. The belief is that by divesting non-core functions, lead firms can more quickly reap value from innovations while spreading risk in volatile markets (Venkatesan, 1992).

    Firms that develop, market, and sell electronic hardware, cars, and clothing have turned to suppliers for production and, increasingly, post-architectural (i.e., detailed) design services. By tapping the competencies of suppliers, lead firms are able to maintain substantial market presence without the fixed costs and risk of building and supporting a vertically integrated corporate organization (Sturgeon, 2000, 2002).

    Among the advantages claimed for these production networks are that they are more adaptable than an integrated firm would be, and that they are capable of providing better economic performance in highly competitive and volatile markets (Powell, 1990; Cooke and Morgan, 1993).

    Design and engineering.

    Lead firms in the advanced economies are asking their suppliers to take on more responsibility for the design and engineering of products and sub-systems. Suppliers are increasingly being chosen and brought into the development process before products are fully designed. By doing so, the lead firm is able to spread risk and reduce costs.

    When suppliers participate in prototype development, moreover, they typically improve their performance in design for manufacturability and in implementing subsequent engineering change orders. Product redesign for different markets is also easier and quicker if the suppliers are actively involved from the outset.

    Suppliers must support assemblers as a sole source for global products lines to support commonalization. We must supply the same part, with the same quality and price, in every location. If [the automaker] says to go to Argentina, we must go or lose existing, not just potential, business. Logistics are becoming a key competitive advantage; we must have the ability to move production to where customer’s facilities are.

    Dieter Ernst, Inter-Organizational Knowledge Outsourcing: What Permits Small Taiwanese Firms to Compete in the Computer Industry, East-West Center, Working Paper, No.1, Honolulu, May 2000.

    Fu-Lai Tony Yu, Ho-Don Yan, dan Shan-Yu Chen, Adaptive Entrepreneurship and Taiwan’s Economic Dynamics, Laissez-Faire, 24.07.2006

    Entrepreneurial Strategies in Taiwan

    (1) Alertness, adaptability and guerrilla entrepreneurship

    (2) Original equipment manufacture (OEM), imitation, and entrepreneurial learning

    original design manufacturing (ODM) products

    the OEM proportion has been rising and that of own-brand manufacture (OBM) falling over time

    (3) Small enterprises, flexibility and production networks

    (4) Regional arbitrage: alertness to cost reduction opportunities

    Flexibility as competitive advantage

    The electronics industry is highly volatile, with frequent and unexpected changes in demand and technology. Taiwanese firms can succeed in this industry because they are able to respond and adjust quickly to change. By combining incremental product innovation with incredibly fast speed-to-market, they have been able to establish a strong international market position relatively early in the product cycle.

    As Wang (1995/1996) notes, Taiwan’s small firms fit into the IT industry due to their “flexibility, agility and assiduity.” PC firms in Taiwan have maintained close ties with global technological markets and by hooking up with multinational corporations.

    Tung An-chi, a research fellow in economics at Academia Sinica (Taiwan’s leading thinktank), attributes this in part to the “flexibility and keen entrepreneurship of Taiwanese businessmen who learned to find all possible niches, then grow, and compete in the world market without expecting prolonged government help” (Matthews 2002).

    The primary source of this flexibility appears to be the specific organization of the domestic supply base in Taiwan, especially for parts and components. Two main features of this domestic supply base have contributed to the flexibility of Taiwanese producers, the first being an extreme form of specialization.

    By engaging in single tasks and by producing, purchasing and selling in small lots, subcontractors avoid heavy fixed capital costs. This, in turn, makes it relatively easy to shift production at relatively short notice, and with minimum costs. The second feature is a certain network structure of multiple, volatile and short-term links that involve only limited financial and technology transfers.

    Spot-market transactions play an important role, but so do “temporary spider web” arrangements that are assembled for the duration of a particular job. The result of these characteristics is a form of open and volatile production networks, arguably even more so than the highly flexible production networks that characterize California’s Silicon Valley.

    These flexible firms maximize the number of jobs in order to compensate for the razor-thin profit margins; as a result, they avoid being locked into a particular production network. Domestic supplier networks thus have been highly flexible and capable of rapid change, but short-lived and foot-loose.

    In summary, the competitive edge in the PC firms in Taiwan is sustained through the support of their competent

    suppliers. Most of the PC components are supplied by small specialized enterprises.

    On the one hand, the specialization enables small firms to deliver costcompetitive and good quality parts to the larger PC companies. On the other hand, small firms allow for greater flexibility in meeting customized requirements from buyers, such as orders of various sizes and specifications.

    These small firms are willing to provide constant technical services to large PC firms in solving their production problems. In turn, small firms also improve their technological competence (Chang 1992, p. 209).

    John Power dan Susan Whelan, A Conceptual Model of the Influence of Brand Trust on the Relationship between Consumer and Company Image, Academy of Marketing Conference (AM2005), School of Marketing, Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 05-08.07.2005

    Bruijns (2003) argues that a correlation does in fact exist between CEO image, corporate reputation and corporate performance and that intangible assets (i.e. image, symbolic leadership) are significantly responsible in gaining competitive advantage in today’s competitive markets.

    C. Bruijns, “Commentary: Should an organisation devote communication dollars to making the CEO famous?”, Prism, Vol.1, Iss.1., 2003.

    Nusrath Jahan Maldar, ed, Case Studies on Brand Management, Vol.I, Icfai Business School Case Development Centre, Hyderabad, 2007.

    However, new-age thinking provides an alternative perspective, stating that,

    • Branding is a strategic point of view, not a select set of activities

    • Branding is central to creating customer value, not just images

    • Branding is a key tool for creating and maintaining competitive advantage

    • Brand strategies must be ‘engineered’ into the marketing mix. (Holt)

    Douglas B. Holt, “Brands and Branding”, Harvard Business School (Note), Harvard Business School Publishing, 11.03.2003, p.1.

    LG Electronics, Sustainability Report 2006-2007: Action Creates Value, 21.10.2008.

    In chapters 2 and 3 of its Code of Ethics, LG Electronics stipulates that

    “Our global business activities conform to relevant laws and regulations of host nations. At the same time, we employ only fair and just means in securing our competitive advantage in the global market”

    to stress the importance of fair competition and that

    “All business transactions will occur based on the principles of fair competition with equal opportunities for all entities to participate. We build trust and cooperative relationships through fair and transparent transactions. Such relationships are built with a long-term perspective for mutual growth”

    to stress the principle of fair trade.

    To promote these principles, LG Electronics became the first Korean company in 1995 to introduce fair trade compliance program. We have since set up a related organization and steadily improved related work process, in addition to holding voluntary training and supervision activities. LG Electronics has strived to ensure that the principle of fair competition and trade is followed throughout the company’s value chains.

    LG Electronics, LG Code of Ethics, 23.04.2008

    Chapter 2. Fair Competition

    Our global business activities conform to relevant laws and regulations of the host nations. At the same time, we employ only fair and just means in securing our competitive advantage in the global market.

    LG Electronics, The LG Electronics Code of Conduct: Creating Value for our Stakeholders, 30.04.2009.

    Even sales and promotional activities can risk the Company losing its valuable competitive advantage if this knowledge is advertised prematurely.

    Intellectual property consists of:

    • Designs, technologies, inventions and other materials and information that are protected by patents, design patents, trade marks and copyrights.

    • Trade secrets, such as product designs and technologies, provide the Company a competitive advantage in remaining secret. A trade secret must never be disclosed internally or externally without specific authorization.

    Richard N. Langlois dan W. Edward Steinmueller,  “The Evolution of Competitive Advantage in the Global Semiconductor Industry: 1947-1996”, paper presented to the DRUID seminar on Industrial Dynamics and Competition, Skagen, Denmark, June 1997.

    Henri Weijo, A Concept Analysis on Modern Branding: Defining Key Concepts in Mind-Share, Emotional, Viral, and Cultural Branding, Master´s Thesis, Department of Marketing and Management, Helsinki School of Economics, 16.04.2008.

    Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, 1985.

     
  • Virtual Chitchatting 3:24 PM on 2011/02/21 Permalink
    Tags: public policy analysis, qualitative analysis,   

    Reliable and trustworthy quantitative and qualitative analysis provider in Indonesia 

    If you are looking for reliable and trustworthy quantitative and qualitative analysis for economics, businesses, industries, politics, social, culture, ideologies, religions,

    please contact Advanced Advocacy Plus by phones on +622132187118 and +628128056516, or by email to aapluz (a) yahoo.co.id

    Even the President of the Republic of Indonesia eventually and finally found out that his current allies in the government agencies, businesses, and industries are no more than bullshits; full of pro forma analysis, good on papers and commitment, but not worth to be exercised and implemented as well.

    His  public policy analysts are …

    Pemerintahan

    Presiden Kenyang dengan Pepesan Kosong

    Editor: Heru Margianto
    Senin, 21 Februari 2011 | 12:02 WIB

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

    BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajarannya membuat rencana induk atau master plan yang konkret dan memiliki sasaran yang jelas dilengkapi dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, rencana kerja yang jelas, jumlah investasi dan lapangan kerja yang dapat diserap, serta lainnya. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya implementasi pada penyusunan rencana induk.

    “Saya kenyang sekali mendengar banyaknya komitmen. Yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI. Luar biasa banyaknya pada 10 tahun belakangan ini. Semuanya pepesan kosong. Tidak jalan. Barangkali di daerah seperti itu juga. Tidak jalan seperti di DKI. Kita tidak mau di master plan hanya komitmen,” kata Presiden ketika membuka rapat kerja pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN) terkait dengan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025, Senin (21/2/2011) di Istana Bogor.

    Turut hadir pada rapat tersebut semua kepala daerah di Indonesia, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, para staf khusus Presiden, jajaran Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), unsur pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian, serta pejabat eselon satu terkait.

    Pada kesempatan tersebut, Presiden berharap nilai investasi pada proyek infrastruktur dan noninfrastruktur selama 10 tahun mendatang dapat mencapai 200 miliar dollar AS atau mencapai Rp 2.000 triliun. Investasi ini diharapkan datang dari BUMN, pihak swasta dalam negeri dan luar negeri, mitra negara sahabat, dan lainnya.

    Nilai sebesar tersebut diperlukan agar investasi benar-benar bermakna dan memiliki implikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan tenaga kerja. “Saya ingin BUMN menjadi pilar dan kontributor utama,” katanya.

    Dikatakan, BUMN harus pandai menjalankan bisnis yang memanfaatkan peluang serta tak mengandalkan BUMN. BUMN juga diminta tak serakah dalam menjalankan proyeknya. Jika tak mampu menjalankan keseluruhan proyek, BUMN dapat berbagi dengan pihak swasta.

    Kemudian rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia dipaparkan. Menteri BUMN Mustafa Abubakar akan memberikan paparannya di bidang ekonomi. Setelah itu jajaran Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Indonesia memberikan paparan mereka.

    Selanjutnya, peserta rapat akan dibagi ke dalam tiga kelompok dan berdiskusi mengenai rencana induk percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Keesokan harinya, setiap kelompok akan melakukan presentasi yang disusul sesi tanya-jawab.

    Seusai sesi tanya-jawab, Presiden akan diberi laporan mengenai hasil diskusi. Setelah mendengarkan hasil diskusi, Mustafa akan melaporkan komitmen BUMN dalam melakukan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia.

    Source: http://nasional.kompas.com/read/2011/02/21/12020120/Presiden.Kenyang.dengan.Pepesan.Kosong

     
  • Virtual Chitchatting 4:20 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: roman military rank   

    Bureaucracy and the Roman Army in Britain 

    Bureaucracy and the Roman Army

    During the Republican era, Rome’s military objectives were the defense of Rome and the expansion of Roman influence in the Mediterannean basin. The environment in which the army oeprated at this time was unstable, with powerful and civilized foes in North Africa and the Balkans. The variety of disciplined, clever, and unpredictable foes presented the Roman army with problems that were neither standard nor well-understood. That is, in its battles anything could happen –and it did- and the legions had to be ready for it.

    The Romany army developed an organizational structure to match its environmental and technological requirements. Each legion was made up of about 4200 men, and was organized according to functional specialties and individual skills. There were light infantry, who could be used as scouts, pickets, or even dismounted cavalry; heavy assault troops, the hastati; the pride of the army, the principes; and the reserves, staffed by aging veterans.

    The authority structure of the Republican legion had a lean and flat configuration. There were only three hierarchical levels: the consul on top; under him six tribunes; and on the battle line the centurions. As with every army from the beginning of time, there were also sergeants. This structure allowed power to be decentralized effectively.

    Finally, and perhaps most importantly, the Army of the Republic was a citizen army, made up of landowners. They were called up in a yearly levy, at which time they democratically elected their most important military leaders.

    The legions of the Republic may have been too successful. Their conquests were partly to blame for the bureaucratization of the army. Because of expansion, war had become big business with multinational flavoring. Protracted campaigns a long way from home became common. The environment was more stable. It consisted of clearly identified frontier areas to be pacified and maintained.

    Under these conditions, the legions adopted a more routine work-flow technology. The army was now trying to turn out a uniform product on a grand scale. It felt that it knew exactly what had to be done to handle its raw material: it had to oppose forces made up of rag-tag hordes of undisciplined, uncivilized barbarians. In this new army, functional specialties were soon done away with. Equipment, training, and tactical maneuvers were standardized. All infantry legionnaires now possessed the same few low-level skills which were, however, highly developed.

    At the dawn of the Empire, the army had grown from an average strength of 8 legions to 28 legions. Each legion was also enlarged by about 1000 troops. The authority structure was made taller, from three hierarchical levels to five. The elected consul gave way to a person appointed by the emperor. The second-in-command was an aristocratic tribune. The other tribunes were young politicians going the motions of military service as a step in their careers. They were assigned staff jobs –the army’s first purely bureaucratic job. A new, critical office was established: camp prefect. This was usually occupied by an older man, a veteran who had risen through the centurial (fighting) ranks. Centurions were no longer elected, but appointed by the emperor. Those of the first company was considered a member of upper management.

    Decision making in the Imperial Army was highly centralized and standardized. Apart from the invasion of (Roman) Britain (Britannia), the whole first centurion A.D. was dedicated to the dull, unimaginative task of consolidating frontiers. Generals and their commanders had few patent strategies and tactical options to choose from. This state of affairs was the dream come true of Weberian bureaucratic efficiency.

    Source: M.J. Gent, Theory X in Antiquity, or the Bureaucratization of the Roman Army, Business Horizons, Jan.-Feb. 1984, pp.53-54; an adaptation.

    Copyright 1984 by the Foundation for the School of Business of Indiana University.

    Used without prior permission, verbally, or in written, or anything else but to cite it from the source.

    Rewritten digitally from

    David D. van Fleet, Contemporary Management, Houghton Mifflin Coy, Boston, 1988, p.71-72.

    10.01.1996 – RT.

    Management in Antiquity

    Ancient Management

    International Focus 3.1: Bureaucracy and the Roman Army, p.71-72.


    Organization of the Roman Imperial Legion

    A full strength legion was officially made up of 6,000 men, but typically all legions were organized at under strength and generally consisted of approximately 5,300 fighting men including officers. It is difficult to determine whether non-combatants like field surgeons and clerks were included in the 5,300 or helped bring the total number of men up to the official 6,000.

    The basic structure of the army is as follows:

    1. Contubernium: (tent group) consisted of 8 men.
    2. Centuria: (century) was made up of 10 contubernium with a total of 80 men commanded by a centurion
    3. Cohorts: (cohort) included 6 centuriae or a total of 480 fighting men, not including officers. In addition the first cohort was double strength but with only 5 centuriae instead of the normal 6.
    4. Legio: (Legion) consisted of 10 cohorts.

    Additionally each Legion had a 120 man Alae (cavalry unit) called the Eques Legionis permanently attached to it possibly to be used as scouts and messengers.

    Therefore the total fighting strength of a Legion:

    The First Cohort totaling 800 men (5 double-strength centuries with 160 men each) 9 Cohors (with 6 centuries at 80 men each) for a total 4,320, and an additional 120 man cavalry for a grand total of 5,240 men not including all the officers.

    The basic designation of the 10 cohorts was the same throughout all the Legions. They were arranged in battle so that the strongest and weakest units would be mixed throughout the formation maximizing moral and effectiveness

    1. Cohort I: Was made up of the elite troops. Its direct commander was the Primus Pilus, the highest ranking and most respected of all the Centurions.
    2. Cohort II: Consisted of some of the weaker or newest troops.
    3. Cohort III: No special designation for this unit.
    4. Cohort IV: Another of the four weak cohorts.
    5. Cohort V: Again, no special designation.
    6. Cohort VI: Made up of “The Finest of the Young Men”.
    7. Cohort VII: One of the four weak cohorts and a likely place to find trainees and raw recruits.
    8. Cohort VIII: Contained “The Selected Troops”.
    9. Cohort IX: One of the four weak cohorts and a likely place to find trainees and raw recruits.
    10. Cohort X: Made up of “The Good Troops”.

    Roman Legionary Ranks

    The following list indicates ranks from highest command to lowest common soldier:

    Senior Officers of the Roman Legion

    Legatus Legionis: The overall Legionary commander. This post was generally appointed by the emperor, was a former Tribune and held command for 3 or 4 years, although could serve for a much longer period. In a province with only one legion, the Legatus was also the provincial governor and in provinces with multiple legions, each legion has a Legatus and the provincial governor has overall command of them all.

    Tribunus Laticlavius: Named for the broad striped toga worn by men of senatorial rank. This tribune was appointed by the Emperor or the Senate. Though generally quite young and less experienced than the Tribuni Angusticlavii, he served as second in command of the legion, behind the Legate.

    Praefectus Castrorum: The camp Prefect. Generally he was a long serving veteran who had been promoted through the ranks of the centurions and was 3rd in overall command.

    Tribuni Angusticlavii: Each legion had 5 military tribunes of equestrian (knight) class citizens. They were in many cases career officers and served many of the important administrative tasks of the Legion, but still served in a full tactical command function during engagements.

    Primus Pilus: The “First File” was the commanding centurion of the first cohort and the senior centurion of the entire Legion. Service in this position also allowed entry into the equestrian social class upon retirement.

    Mid-Level Officers in the Roman Legion

    Centurions: Each Legion had 59 or 60 centurions, one to command each centuria of the 10 cohorts. They were the backbone of the professional army and were the career soldiers who ran the day to day life of the soldiers as well as issuing commands in the field. They were generally moved up from the ranks, but in some cases could be direct appointments from the Emperor or other higher ranking officials. The cohorts were ranked from the First to the Tenth and the Centuria within each cohort ranked from 1 to 6, with only 5 Centuria in the First Cohort (For a total of 59 Centuria and the Primus Pilus). The Centuria that each Centurion commanded was a direct reflection of his rank. (Command of the First Centuria of the First Cohort was the highest and the 6th Centuria of the 10th Cohort was the lowest). The 5 Centurions of the First Cohort were called the Primi Ordines, and included the Primus Pilus. Additional ranks are highlighted here:

    Pilus Prior: The commander of the first cohort of each Centuria (except the first), with the following titles for the Centurions in sequence throughout each Centuria.

    Pilus Posterior

    Princeps Prior

    Princeps Posterior

    Hastatus Prior

    Hastatus Posterior

    The following chart identifies the centurion command structure of each century, cohort and legion, including their typical battle arrangement with strongest from right to left. The bracketed name in each column signifies the actual title of that officer. For example: the Quintus Princeps Posterior was the commander of the 4th century of the 5th cohort.

    Centuria Cohort V Cohort IIII Cohort III Cohort II Cohort I
    I (Quintus) Pilus Prior (Quartus) Pilus Prior (Tertius) Pilus Prior (Secundus) Pilus Prior Primus Pilus
    II Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior
    III Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior (Primus) Princeps
    IIII Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Hastatus
    V Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Princeps Posterior
    VI Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior

     

    Centuria Cohort X Cohort VIIII Cohort VIII Cohort VII Cohort VI
    I (Decimus) Pilus Prior (Nonus) Pilus Prior (Octavus) Pilus Prior (Septimus) Pilus Prior (Sextus) Pilus Prior
    II Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior Pilus Posterior
    III Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior Princeps Prior
    IIII Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior Princeps Posterior
    V Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior Hastatus Prior
    VI Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior Hastatus Posterior

    Low-Level Officers in the Roman Legion

    Principales: The Principales would be the equivalent of modern day non-commissioned officers and had the following rank structures from highest to lowest.

    Aquilifer: A single position within the Legion. The Aquilifer was the Legion’s Standard or Eagle bearer and was an enormously important and prestigious position. The next step up would be a post as a Centurion.

    Signifer: Each Centuria had a Signifer (59). He was responsible for the men’s pay and savings, and the standard bearer for the Centurial Signum, a spear shaft decorated with medallions and often topped with an open hand to signify the oath of loyalty taken by the soldiers. It was this banner that the men from each individual Centuria would rally around. A soldier could also gain the position of Discentes signiferorum, or standard bearer in training.

    Optio:One for each Centurion (59), they were appointed by the Centurion from within the ranks to act as his second in command.

    Tesserarius: (Guard Commander) Again there were 59 of these, or one for each Centuria. They acted in similar roles to the Optios.

    Cornicen: (Horn blower) They worked hand in hand with the Signifer drawing the attention of the men to the Centurial Signum and issuing the audible commands of the officers.

    Imaginifer: Carried the Standard bearing the image of the Emperor as a constant reminder of the troop’s loyalty to him.

    The Rank and File of the Roman Legion

    Immunes: These were trained specialists, such as surgeons, engineers, surveyors, and architects, as well as craftsmen. They were exempt from camp and hard labor duties due to the nature of their work, and would generally earn slightly more pay than the Milites.

    Discens: Milites in training for an immunes position.

    Munifex (or Miles Gregarius): The basic private level foot soldier.

    Tirones: The basic new recruit. A Tirones could take up to 6 months before becoming a full Milites.

    Source: http://www.unrv.com/military/legion.php


    The Roman Army in Britain

    by Guy de la Bédoyère

    Source: http://www.romanbritain.freeserve.co.uk/Legions.htm

    I Italica

    II Adivtrix Pia Fidelis

    II Avgvsta (10)

    II Italica (Noricum)

    III Augusta

    III Italica (Raetia)

    VI Victrix (Pia Fidelis)

    VII Gemina

    VIII Augusta

    IX Hispana

    X Fretensis

    XIV Gemina (Martia Victrix)

    XX Valeria Victrix (16)

    XXII Primigenia

    XXX Ulpia Victrix

    Praetorians

    Other legions and legionary commanders

    Gnaeus Hosidius Geta, implied legionary command in 43. Dio lx.20

    Manlius Valens, 60. That he suffered a defeat in the Silurian territory of south Wales suggests his command was II or XX. Tacitus Annals xii.40

    Priscus, c. 184. Dio lxxii.9


    THE LEGIONS

    The Roman legion of the late first and second centuries was made up of about 5500 soldiers. Each legian was divided into ten cohorts, each of six centuries of 80 men except for the first cohort which had five double centuries. Each century had its own centurion and optio of which the most senior was the primus pilus, centurion of the first century of the first cohort. Each cohort had a tesserarius, signifer, and cornicularius. Although recruitment of legionaries had originally been in Italy, by the second century at the latest they were being recruited from other provinces.

    It’s very important to appreciate that we have absolutely no specific statement of how a legion was made up during the period Britain was being conquered. Earlier information like that provided by Polybius (2nd century BC), or later information (4th century AD) by Vegetius, shows that things changed over time. So, the information comes from a variety of sources.

    The century means literally ‘100’ but in practice it had become a more general statement of quantity like our ‘100 yards’ which we apply to practically any short distance. Hyginus (second century) tells us that centuries had 80 men divided into tent parties of 8 men. So, what we find on the ground at legionary fortresses allows us to compute the total taking into account other data like the fact that a legion had 60 centuries, 30 maniples (two centuries), and ten cohorts.

    Barrack blocks had ten rooms, plus a large room for the centurion and so on: 10 rooms x 8 men = 80. Count the barrack blocks and you have a theoretical total. BUT this was never exact – there were minor variations in numbers and arrangements for a whole variety of reasons.

    In addition the legion had its standard bearer, the aquilifer, 120 cavalry scouts, a praefectus castrorum (‘prefect of the camp’, normally an ex-primus pilus), six military tribunes, and a legate. The senior tribune, tribunus laticlavius, was of senatorial status and was being groomed as a leader. He would proceed to become a quaestor before being appointed perhaps to a legionary command.

    After a time as praetor, provincial governorships might follow. The other tribunes, tribuni angusticlavii, were equestrians. The rest of their military careers would normally involve commanding auxiliary units.

    Soldiers of various ranks were sometimes detached for other duties, usually either to the legate’s or governor’s personal staff (see Chapter 7). As a result individual soldiers may be testified in locations where their legions are not.

    In the year 23 there were twenty-five legions in service (Tacitus, Annals iv.5), though requirements in the civil war of 68-9, together with other campaigns, elevated the total to around thirty between c. 83-117. By the beginning of the third century Dio observed that the number had dropped to nineteen (lv.23.2).

    Until the fourth century Britain had at least three and in the early days there were four. However, it was common practice to split the legions into vexillations and these were utilized as necessary. Britain thus sometimes had a garrison made up of members of more than three permanent legions.

    Individuals also moved between legions. T. Flavius Virilis served as centurion in the late-second and early-third centuries with II Augusta, VI, and XX (twice), before moving on to posts elsewhere in the Empire, taking with him his wife of British origin, Lollia Bodicca (ILS 2653).

    The following legions were all stationed in whole or in part at some point during the Roman occupation of Britain, though in one or two cases this may only have amounted to an individual.

    The evidence for the activities of each legion is piecemeal, ranging from the detailed record by Tacitus of XIV Gemina’s movements during the years 68-70, to modern inferences based on undated tombstones. It is, for instance, remarkable that two of the legions based in Britain for very long periods of time, VI and XX, have produced no dated inscriptional evidence for their presence as units (as opposed to individual monuments like tombstones) at their respective fortresses of York and Chester apart from roof tiles.

     
  • Virtual Chitchatting 4:09 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: academic quality, mindset,   

    Menggugat Mutu Akademik Indonesia

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 20 Maret 2008

    Menarik mendengarkan alasan keengganan Menristek Kusmayanto Kadiman untuk mencantumkan gelar akademik pada namanya beberapa waktu lalu. Mantan Rektor ITB tersebut secara tegas mengatakan ‘tidak’ pada gelar akademik tetapi ‘ya’ pada kemampuan pengetahuan.

    Prilaku yang berbeda dan ‘menyimpang’ dari kebanyakan sivitas akademi bukannya tanpa sebab-musabab. Sikap demikian seperti menggambarkan fenomena puncak gunung es atas rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

    Dengan kondisi seperti ini, dari mana dan bagaimana kita mau merubah ke arah yang lebih baik? Jawabannya sangat sederhana, mulailah dari diri kita sendiri, setiap insan dalam lingkup sivitas akademi yang merasa peduli dan bertanggungjawab pada mutu manusia Indonesia.

    Sayangnya, keinginan merealisasikan pandangan normatif dan idealisme tersebut ibarat panggang yang jauh dari api. Sikap-mental dan budaya serta kelaziman yang salah kaprah di jenjang perguruan tinggi yang masih berlaku sampai saat ini kiranya merupakan faktor penghambat paling besar dan paling nyata.

    Guna memudahkan pemahaman analisa dan diskusi kita kali ini, akan lebih baik apabila kita menggunakan parameter yang diakui secara global. Human Development Index (HDI) yang rutin dipublikasikan oleh UNDP bisa dijadikan sebagai acuan umum tinggi/rendahnya mutu pembangunan manusia di suatu negara.

    Daftar peringkat perguruan tinggi di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh lembaga independen pun bisa dijadikan acuan spesifik tentang mutu institusi pendidikan tinggi di suatu negara secara global. Walau demikian, bias penilaian hendaknya bukan dijadikan sebagai penghambat untuk menggunakan indikator tersebut sebagai dasar introspeksi kepada sistem pendidikan yang berlaku.

    Menyikapi kondisi demikian, secara kelembagaan, setiap perguruan tinggi di Indonesia baik negeri atau pun swasta bukannya tidak berupaya melakukan pembenahan terhadap sistem dan operasionalisasi serta manajemen pendidikan di kalangan internal. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, semua perguruan tinggi di Indonesia memang telah dan sedang melakukan perbaikan hampir di segala bidang.

    Kalau memang demikian adanya, kenapa mutu pendidikan dan mutu manusia di Indonesia tidak maju-maju? Idealisme aturan, ketentuan, birokrasi, dan sistem pendidikan memang boleh ditetapkan setinggi-tingginya. Hambatan dan kendala terbesar dalam merealisasikan idealisme tersebut adalah pada interpretasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh setiap manusia yang terlibat (stakeholder).

    Tiga dari enam unsur pembentuk sistem pendidikan melibatkan aspek manusia, yakni peserta didik, pendidik, dan lingkungan sosial. Dua unsur lainnya merupakan unsur alat pendidikan, yakni sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan merupakan unsur keenam dalam sistem pendidikan.

    Dominannya aspek manusia dalam sistem pendidikan bukannya tidak disikapi oleh pemerintah dan semua perguruan tinggi. Dengan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah kemudian menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi peserta didik melalui UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula ketentuan kelulusan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan serta beberapa ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

    Di tingkat perguruan tinggi, berbagai standar, aturan, dan ketentuan akademis pun diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di sini, idealisme pranata pendidikan sudah dan sedang terbentuk. Idealisme ini menjadi mengambang ketika kita berhadapan secara langsung dengan rutinitas yang ada di lingkungan sivitas akademi.

    Materi pendidikan yang merupakan sarana pendidikan sekaligus merupakan bagian yang melekat pada sistem pendidikan, dalam prosesnya, sering menjadi sesuatu yang harus diambil SKS-nya oleh peserta didik tanpa perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Hal ini sangat terlihat jelas ketika peserta didik diwajibkan untuk menulis karya tulis ilmiah, khususnya skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa yang ingin memperoleh gelar sarjana (S-1).

    Menurut Markum (2007, hal.99), dalam skripsi, tidak ada tuntutan untuk mengembangkan suatu tesis tertentu, apalagi tuntutan untuk menguji hipotesis dengan penelitian empiris yang bisa memakan waktu enam bulan sampai satu tahun.

    Lebih jauh Markum menggarisbawahi esensi pembuatan skripsi terletak pada kemahiran membedah masalah dengan rujukan teori dan bagaimana dengan memakai rujukan teori tersebut ‘tertib berpikir ilmiah’ peserta didik terlihat dengan jelas.

    Dalam membedah masalah, peserta didik memang dituntut untuk merumuskan penalaran ilmiahnya terhadap suatu gejala, mencoba menjelaskan gejala dengan suatu rujukan teori (ilmiah), dan membuat kesimpulan dari upayanya menjelaskan gejala tersebut. Walau pun demikian, mahasiswa S-1 dibolehkan membuat tesis atau melakukan pengujian hipotesis, tetapi bukan sebagai suatu kewajiban.

    Di sinilah salah satu bentuk salah kaprahnya para dosen yang ditugaskan memberikan bimbingan penulisan skripsi. Untuk membuat skripsi, mahasiswa S-1 diwajibkan melakukan analisa kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Mereka biasanya menyalahkan metodologi penelitian yang diusulkan mahasiswa, tetapi tidak bisa memberikan acuan dengan berkata “coba kamu baca hasil riset si anu”.

    Bukannya membimbing, mengarahkan, atau pun memberikan solusi bagaimana membuat skripsi yang lebih baik dan yang terutama lebih cepat, kebanyakan dosen pembimbing skripsi asyik mem-ping-pong mahasiswa dengan menyuruh mahasiswa untuk membuat judul skripsi yang baru setiap kali mahasiswa datang untuk konsultasi.

    Dosen tipe ini biasanya tidak menguasai tema dan inti daripada isi skripsi yang ingin ditelaah oleh mahasiswa. Mereka tidak pernah mau menghargai upaya, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan mahasiswa S-1 dalam pembuatan proposal. Tidak jarang, mahasiswa yang diperlakukan seperti bola ping-pong kemudian mengalami trauma, frustasi, dan pasrah kena D.O. Beberapa kasus bahkan menyeret mahasiswa tersebut harus menjalani terapi jiwa.

    Dosen tipe ini seakan tidak menyadari bahwa dalam bisnis riset, proyek survey melalui penyebaran kuesioner membutuhkan waktu yang lama dan biaya ratusan juta rupiah. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis dalam bisnis riset, rekayasa sampel menjadi suatu hal yang biasa. Akibatnya, tidak jarang pula, pengujian validitas dan reliability terhadap variabel yang menjadi sampel dalam analisa kuantitatif menunjukkan hal yang negatif, yakni tidak valid dan tidak reliable.

    Karakteristik tipe dosen ini juga dapat dilihat dari karya tulis ilmiah dan/atau hasil riset yang dilakukannya, baik masih dalam bentuk proposal maupun sudah dalam bentuk proceeding. Dalam karya tulis mereka, biasanya tidak ada konsep baru dan/atau diperbaharui yang dikemukakan baik dalam landasan teori, kerangka konseptual, maupun kerangka analitis. Self-plagiarisation atau auto-plagiarim menjadi sesuatu yang lazim. Bagaimana sikap kita terhadap kelaziman yang membawa kezaliman bagi diri dosen tipe ini?

     
  • Virtual Chitchatting 3:59 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: , islamic inter-bank money market   

    Industri Perbankan Syariah di Inggris dan di Indonesia 

    Perbandingan Industri Perbankan Syariah di Inggris dan di Indonesia

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 18 Desember 2008

    Di tengah kesibukan perbankan konvensional di seluruh dunia melakukan revaluasi terhadap model usahanya, keuangan syariah menawarkan alternatif yang mampu meredam kekeringan likuiditas di pasar finansil. Dalam kurun waktu 7 bulan, nilai transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS) di Indonesia melonjak hampir 8 kali lipat, dari sekitar Rp 500 milyar di awal Maret 2008 menjadi sekitar Rp 4 trilyun di akhir September 2008.

    Perbankan Syariah di Inggris

    Di tengah badai krisis finansil global, di Inggris, setidaknya ada 5 bank baru yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sejak pertengahan tahun 2007, tepatnya sebulan sebelum krisis likuiditas mencuat ke permukaan.

    Tiga bank syariah baru di Inggris tersebut meliputi European Finance House, Gatehouse Capital, dan Bank of London and the Middle East. Dua bank syariah lainnya yang melakukan ekspansi adalah European Islamic Investment Bank dan Islamic Bank of Britain. Selain itu, Principal Insurance merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Inggris yang mulai beroperasi di bulan Mei 2008 ini.

    Basis keuntungan perbankan syariah berasal dari underlying business atau dari sewa gedung yang digunakan sebagai kolateral. Mereka tidak memiliki aset beracun, derivatif (dengan instrumen keuangan yang sangat kompleks), tidak terlibat dalam bisnis berisiko (membolehkan penerapan praktek akuntansi kreatif) dalam portofolionya seperti halnya bank konvensional. Mereka tidak tergantung pada saham dan obligasi, tidak boleh jual-beli utang, sangat berhati-hati dalam aktivitas pencucian uang, menghindari proyek yang memiliki risiko dan kesulitan finansil.

    Di tengah hiruk-pikuk kebangkrutan Lehman Brothers di bulan September 2008, Islamic Bank of Britain justru meluncurkan hipotik perumahan (residential mortgage). Tetap berkembangnya industri perbankan syariah di Inggris merupakan berkah tersendiri di tengah merebaknya berita bencana kerugian finansil dan PHK massal.

    Bahkan, Departemen Keuangan Inggris telah berencana pula untuk menerbitkan sukuk (obligasi syariah). Inggris merupakan satu-satunya negara di Eropa yang memiliki industri perbankan syariah, sementara 21 bank konvensional di London telah menawarkan berbagai produk perbankan syariah bagi lebih dari 2 juta muslimin di Inggris.

    Praktisi perbankan di Inggris mengakui bahwa banyak perusahaan konvensional dan penduduk non-muslim yang beralih menggunakan pembiayaan syariah sebagai alternatif menyusul tawaran yang kompetitif dalam penawaran uangnya. Hal ini disebabkan sistem perbankan konvensional saat ini sedang disibukkan melakukan revaluasi model usahanya.

    Dalam kekacauan finansil dewasa ini, pembiayaan syariah menjadi semacam bemper peredam kehancuran massal yang diciptakan lembaga finansil dan perbankan konvensional. Hal ini didasari jaminan ketersediaan likuiditas berbasis syariah, suatu prasyarat bagi berlakunya kondisi safe haven.

    Walau bagaimana pun, industri perbankan syariah di Inggris tetap terpengaruh secara tidak langsung, khususnya dalam bentuk kelangkaan likuiditas secara umum. Selain itu, banyaknya aset properti yang dijadikan agunan transaksi perbankan syariah membuatnya rentan bila kekacauan finansil tetap berlanjut dan nilai real assets mulai turun.

    Dampak krisis finansil global terhadap industri perbankan syariah lebih bersifat psikologis menyusul maraknya pemberitaan negatif di berbagai media massa global. Secara nominal, dampaknya mewujud dalam penurunan keuntungan, tetapi bukan penurunan modal yang mana nilai modal justru sangat dilindungi oleh tangible assets.

    Perbankan Syariah di Indonesia

    Kondisi perbankan syariah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan di Inggris, tetap berkembang dan cenderung ekspansif, walau dengan skala yang jauh lebih kecil. Per Desember 2003, aset industri perbankan syariah baru mencapai Rp 7,94 trilyun. Per September 2008, nilai asetnya melonjak hampir 6 kali lipatnya, menjadi Rp 45,86 trilyun.

    Sementara nilai investasi pada produk keuangan syariah naik lebih dari sepertiganya dalam waktu 3 kuartal, yakni meningkat dari Rp 27,94 trilyun per Desember 2007 menjadi Rp 37,68 trilyun per September 2008. Hampir 60% nilai investasi produk perbankan syariah berbentuk Murabahah. Per Agustus 2008, nilai pembiayaan musyarakah mulai melebihi nilai pembiayaan mudharabah.

    Hampir sepertiga investasi perbankan syariah di Indonesia dialokasikan untuk jasa dunia usaha (berkisar antara 30%-31%), disusul sektor perdagangan, restoran, hotel (berkisar antara 11%-15%), dan industri konstruksi (berkisar antara 8% sampai 10%).

    Memasuki bulan ketiga di tahun 2008, secara perlahan tapi pasti, transaksi pasar uang antarbank syariah di Indonesia mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Di awal Maret 2008, nilai transaksi PUAS tercatat sebesar sekitar Rp 500 milyar. Di akhir September 2008, nilainya melonjak hampir 8 kali lipatnya, yakni mendekati angka Rp 4 trilyun. Grafik ini secara tidak langsung memperlihatkan tingginya ketersediaan likuiditas di industri perbankan syariah.

    Grafik – 1. Volume Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah, Sept. 2007 – Sept. 2008

    Sumber:   Bank Indonesia

    Tabel – 1. Perkembangan investasi perbankan syariah berdasarkan tipenya, Des. 2007 – Sept. 2008

     
  • Virtual Chitchatting 3:51 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags:   

    Refleksi Akademik di tengah Krisis Finansil Global

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 20 November 2008

    Gelombang penurunan harga saham dan komoditas yang diperdagangkan secara global nampaknya tidak mau berkesudahan. Secara perlahan tapi pasti harga minyak dunia mulai menuju ke level di bawah US$ 40 per barrel. Dunia sedang mengantisipasi terjadinya penurunan skala ekonomi.

    Pengurangan aktivitas ekonomi seakan berpacu di dua sisi pasar, yakni aspek permintaan dan penawaran. Ekonomi beberapa negara mulai menyuarakan terjadinya resesi. Banyak perusahaan besar mulai melakukan pengurangan karyawan secara massal.

    Harapan kelesuan ekonomi sektor riel dunia diyakini berawal dari gonjang-ganjingnya industri real estate di AS di tahun 2006. Tingginya suku bunga dan mulai berlakunya bunga pasar bagi para pencicil KPR menimbulkan gelombang gagal bayar dan tingginya permintaan refinancing.

    Ketiadaan cicilan KPR atau uang masuk yang riel bagi pemberi KPR secara perlahan mulai mengeringkan likuiditas yang bisa diputar oleh pemberi KPR dan para pihak yang memberikan pinjaman. Termasuk didalamnya penurunan harga surat-surat berharga berkategori asset-backed securities (ABS) dan derivatifnya.

    Bank-bank investasi yang menerbitkan dan mentransaksikan ABS tersebut di pasar derivatif mulai kelimpungan mencari dana segar untuk bisa bertransaksi normal sekaligus menutup kerugian. Akumulasi kebutuhan likuiditas di pasar uang dunia memaksa bank sentral di beberapa negara maju untuk menginjeksi dana sekitar US$ 300 milyar di bulan Agustus 2007.

    Dunia terhenyak. Skandal predatory pricing pada pemberian KPR untuk masyarakat kelas menengah ke bawah (subprime mortgage) dituding sebagai biang keladi krisis finansil di AS. AS, yang merupakan pusat investasi instrumen keuangan dunia, menjadi tumpuan para pengelola dana raksasa untuk memutarkan dollar AS-nya sekaligus menuai hasilnya dalam dollar AS pula.

    Subprime mortgage merupakan instrumen investasi yang menawarkan return yang sangat tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Ketika surat berharga ini gagal untuk perform, kerugian yang dialami para pemegang surat berharga berikut turunannya mengalami multiplikasi yang berlipat-lipat. Likuidasi surat berharga tipe ini semakin memperburuk nilai kerugian yang dialami.

    Refleksi Akademis

    Ketimbang berwacana apa dan bagaimana krisis keuangan di dunia dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, akan lebih baik apabila kita merenungkan diri apa yang seharusnya kita lakukan bagi negeri ini. Perjalanan mengelilingi dunia selalu dimulai dengan satu langkah. Mendirikan bangunan dimulai dengan menyusun bata demi bata.

    Dalam dunia pendidikan, tiga dari enam unsur pembentuk sistem pendidikan melibatkan aspek manusia, yakni peserta didik, pendidik, dan lingkungan sosial. Dua unsur lainnya merupakan unsur alat pendidikan, yakni sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan merupakan unsur keenam dalam sistem pendidikan.

    Dominannya aspek manusia dalam sistem pendidikan bukannya tidak disikapi oleh pemerintah dan semua perguruan tinggi. Dengan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah kemudian menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi peserta didik melalui UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula ketentuan kelulusan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan serta beberapa ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

    Di tingkat perguruan tinggi, berbagai standar, aturan, dan ketentuan akademis pun diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di sini, idealisme pranata pendidikan sudah dan sedang terbentuk. Idealisme ini menjadi mengambang ketika kita berhadapan secara langsung dengan rutinitas yang ada di lingkungan sivitas akademi.

    Materi pendidikan yang merupakan sarana pendidikan sekaligus merupakan bagian yang melekat pada sistem pendidikan, dalam prosesnya, sering menjadi sesuatu yang harus diambil SKS-nya oleh peserta didik tanpa perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk dikembangkan sendiri oleh peserta didik.

    Realita demikian dan sepertinya dianggap biasa (taken for granted) ternyata merupakan fenomena global. Dunia pendidikan terlepas dari pasar tenaga kerja yang membutuhkan tenaga terdidik, terlatih, memiliki kompetensi, dan produktif. Dunia pendidikan berhadapan dengan realita penurunan nilai mahasiswa dalam ujian standar. Penurunan ini sekaligus mengindikasikan penurunan capabilities pekerja dan pelambatan produktivitas.

    Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila kita bersama-sama menegakkan empat pilar pendidikan yang telah dirumuskan Jacques Delors dalam laporannya kepada UNESCO di tahun 1996 dan sebagai wakil dari Komisi Internasional untuk Pendidikan di Abad ke-21.[1] Empat pilar pendidikan yang dimaksud adalah:

    1. Learning to know.
    2. Learning to do.
    3. Learning to live together, learning to live with others.
    4. Learning to be.

    Pembenahan lebih lanjut pada aspek sumber daya manusia dalam hal jumlah dan mutu merupakan salah satu titik awal yang diperbarui dalam menyikapi krisis finansil global yang sedang berlangsung dewasa ini. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya bisa dikelompokkan pada peningkatan jumlah dan mutu sumber daya alam, peningkatan stok barang modal, dan perbaikan teknologi. Beberapa elemen pertumbuhan ekonomi tersebut berpijak pada sisi penawaran yang berhubungan dengan kemampuan fisik dari ekonomi untuk berkembang.[2]

    Di tingkat perusahaan, rasionalisasi, restrukturisasi, dan konsolidasi internal menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengantisipasi momentum ekonomi yang pasti akan mengalami ekspansi lagi setelah krisis finansil mencapai titik nadir dan terciptanya titik keseimbangan yang sama sekali baru.


    [1] Jacques Delors, et al, Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publishing, Paris, 1996.

    [2] Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Economics: Principles, Problems, and Policies, ed.14, Irwin/McGraw-Hill, New York, 1999, hh.368-385.

     
  • Virtual Chitchatting 1:20 PM on 2010/09/07 Permalink
    Tags: Alexander The Great, Aristoteles, Attila The Hun, Centurion 2010, Christian Constantine, Cleopatra, Constantine XI, Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, Gaius Julius Caesar, Gnaeus Julius Agricola, Hadrian, Justinian I, Legio nona Hispana, Legion IX Hispana, Legion VIIII, Mahmud II, Marcus Antonius, Marcus Vipsanius Agrippa, Ninth Hispanic Legion, Octavianus, Odoacer, Quintus Dias, Quintus Petilius Cerialis Caesius Rufus, Quintus Petillius Cerialis, Romulus Augustus, Sextus Julius Severus, Theodosius I, Theodosius II, Titus Flavius Virilis, Triumvirate, Vespasian, Zulkarnain   

    Politik Perang Kekaisaran Romawi Mengharamkan Perang Gerilya

    dengan menyebut lawannya bangsa barbar

    oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 5 September 2010, 11.05

    Tulisan ini bertujuan memberikan makna susahnya membuat dan menjaga kebesaran, kejayaan, kekuasaan seseorang, suatu bangsa, atau suatu negara. Puncak kejayaan mereka merupakan awal kehancuran mereka. Kegagalan merealisasi satu ambisi besar, meraih satu angan yang tinggi, membuat mereka hancur dari dalam, secara fisik, psikis, maupun secara sosial. Kegagalan memberdayakan dan membina regenerasi kepemimpinan yang berdedikasi dan segala atributnya yang ‘benar’ pun, dipastikan bisa menghancurkan seseorang tersebut, secara pribadi berupa kematian secara fisik atau secara sosial. Hal ini juga berlaku untuk tingkat masyarakat, bangsa, dan negara.

    Individualisasi yang semakin tinggi dan sangat memuja ajaran neo-liberalisme membuat ‘perang terbuka’ menjadi suatu hal yang tabu. Hukum melarangnya. Cara yang lazim dilakukan adalah dengan berpolitik, menempuh jalan hukum, melakukan spionase, sabotase, dan lainnya. Intrik politik dan intrik bisnis menjadi keniscayaan lawan sesungguhnya dalam hidup keseharian masing-masing orang, masyarakat, bangsa, dan negara. Banyak pihak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. The ends justifies the means. Chivalry is dead. Then, there is no justice, but mercy, with some ‘price’ to have been paid off. You can keep up with some minimum requirements, otherwise, you go solo and keep one thing in mind, ablsolute termination of your sole competitor, rival, enemy.

    Setiap upaya penaklukan wilayah secara fisik akan berhadapan dengan kekuatan fisik. Perang terbuka yang bersifat frontal akan berlaku ketika setiap pihak yang bersengketa (the belligerents) memiliki beberapa kesamaan umum, seperti kekuatan militer, visi, misi, dan segala macam tujuan perang yang menjadi kebiasaan dan di’legal’kan secara internasional menurut apa yang mereka ketahui dan pahami. Bila tidak, mereka akan beranggapan bahwa pihak lawan barbar, biadab, tidak beradab, tidak jantan, dan lainnya.

    Hal ini berbeda di pihak lawan. Lawan beranggapan kami tidak punya sumber daya yang memadai untuk melakukan perang secara terbuka, kecuali perang secara tertutup alias gerilya. Dengan kata lain, mereka berpendapat kami berperang dengan upaya seefisien mungkin dan se’ekonomis’ mungkin, demi hasil (berupa) korban dan pampasan perang sebanyak mungkin. Kekaisaran Romawi dengan Legiun IX-nya yang sangat terkenal digjaya dan segala atribut kehebatan lainnya harus punah dari muka bumi ketika disergap bangsa Skotlandia. Amerika harus kalah memalukan di Vietnam. Soviet harus kalah memalukan di Afghanistan (Vietnamnya Soviet). Amerika dan Sekutunya harus kalah di Irak dan Afghanistan.

    Attila harus mundur dari rencana menyerang Roma, pusat Kekaisan Romawi Barat, karena ketiadaan ransum perang dan bencana kelaparan dan lainnya di Italia. Tidak lama kemudian, Attila mati pada usia 47, setelah berpesta minuman merayakan perkawinan terakhirnya. Marcian, Kaisar Romawi Timur (450-457) ditengarai berada di belakang kematian Attila. Sebelumnya, Kekaisaran Romawi Timur harus berdamai dengan bangsa Han yang dipimpin Attila. Kekuasaan Attila (434-453) terbentang dari Jerman sampai sungai Ural, dan dari sungai Danube sampai Laut Baltik.

    Sungai Ural terpanjang ketiga ini di Eropa (2.428 km) merupakan pembatas Asia dan Eropa dan mengalir dari selatan Pegunungan Ural di Rusia ke Kazakhstan dan berakhir di Laut Kaspia. Sungai Danube merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa (2.850 km) dan mengalir dari Black Forest di Jerman ke Laut Hitam melalui Delta Danube di Romania dan Ukraina. Sungai Danube merupakan pembatas tradisional Kekaisaran Romawi.

    Kematian Attila setelah berpesta minuman tidak berbeda jauh dengan kematian Alexander the Great. Alexander mati pada usia 32 tahun akibat ‘racun’ (calicheamicin) saat berpesta minuman dengan Laksamana Nearchus dan pemilik rumah, Medius of Larissa di bulan Juni 323 SM. Sebelumnya, Alexander banyak mengeksekusi tentaranya yang desersi dan memberontak saat ingin menginvasi India. Coenus, jenderal terbaik di bidang infantri, taktik, intelijen perang, dan pemberani, bahkan meminta Alexander untuk menarik rencananya. Nearchus mengantar Alexander pulang melalui Teluk Persia.

    Kebesaran Romawi

    Romawi. Ketika kata itu tersebut, pikiran kita sebagai orang Indonesia akan terasosiasi pada tentara, kerajaan, nama desa di semenanjung Italia yang berubah menjadi imperium, pemerintahan atau ketatanegaraan, angka, huruf dan bahasa (Latin), hukum, seni, budaya, filosofi, agama, mitologi, kalender, arsitektur, teknologi, lentera badai. Bahasa latin masih digunakan sebagai bahasa obat, hukum, diplomasi (traktat), intelektual, dan pendidikan tinggi. Misa dalam bahasa Latin masih digunakan sampai tahun 1969. Semasa kejayaan Kekaisaran Romawi Kuno, latinisasi membuatnya sebagai lingua franca di banyak negara, khususnya di barat Eropa. Pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi Timur, hellenisasi membuat bahasa Yunani menjadi lingua franca di timur Eropa. Pada masa kejayaan Islam, angka Romawi digantikan angka Arab.

    Kerajaan Romawi sendiri terbagi atas 3 periode, yakni Kerajaan Romawi Kuno (Ancient Rome, Kerajaan Romawi Barat, 21 April 753 SM sampai tahun 476 Masehi), Kerajaan Bizantium (Byzantine, Kerajaan Romawi Timur, 395-1453), dan Kerajaan Roma Suci (Holy Roman Empire, 900-1806).

    Pada mulanya Kerajaan Romawi merupakan negara kerajaan yang mendaulatkan raja (teokrasi) selama periode 753-509 SM. Bentuk pemerintahan berubah menjadi republik selama periode 509-44 SM. Transformasi bentuk negara Romawi menjadi negara otokrasi dimulai ketika Julius Caesar ditunjuk menjadi diktator seumur hidup di tahun 44 SM. Kekaisaran (imperium) Romawi dimulai ketika Octavianus diberi gelar Horrific Augustus per 4 Januari 27 SM.

    Kekaisaran Romawi mulai mengalami perpecahan ketika Diolectian membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4, Tetrarchy, rule of four, rulership by four. Desentralisasi kekuasaan terbagi atas Nicomedia, Mediolanum, Antioch, dan Trier. Birokratisasi, penguatan militer, perluasan wilayah kekuasaan, dan proyek-proyek konstruksi bersumber dari reformasi perpajakan yang berstandar kekaisaran, adil (equitable), dan retribusi yang tinggi. Diolectian merupakan Kaisar Romawi yang berkuasa semasa 284-305 dengan nama panjang Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (c. 22 Des. 244 – 3 Des. 311). Diolectian juga dinobatkan sebagai kaisar pertama yang mau turun tahta dengan sukarela dan mangkat secara alami.

    Tetrarki hanya berjalan semasa Diolectian berkuasa. Begitu Diolectian lengser, Kekaisaran Romawi mengalami perang saudara. Perang saudara berakhir ketika Christian Constantine berhasil mengalahkan Licinius di tahun 324. Warisan Diolectian yang lain adalah transformasi ritual atau seremonial di pengadilan yang menjadi lebih mewah. Koin perak yang stabil dinyatakan tidak berlaku, kecuali emas solidus. Di masa Constantine, agama kristen mulai ditoleransi, disukai, dan akhirnya menjadi agama resmi. Reformasi administrasi dan sistem perpajakan Diolectian juga berakhir dengan modifikasi. Reformasi ini kembali dilakukan seiring kebangkitan Kaum Muslim di tahun 630-an.

    Perpecahan terakhir Kekaisaran Romawi terjadi tidak lama setelah kematian Theodosius I di tahun 395, yakni berupa terbelahnya kekuasaan Kekaisaran Romawi atas wilayah barat dan timur. Arcadius berkuasa di timur dan Honorius berkuasa di barat. Di Afrika, Romawi berkuasa di pantai utara Afrika, mulai dari Maroko sampai Mesir. Di Asia, Romawi berkuasa di wilayah yang sekarang bernama Yordania, Syiria, dan Turki. Di Eropa, Romawi berkuasa dari Romania di Timur ke Italia, sampai Spanyol dan Portugis; di Utara, dari Perancis ke Belanda, sampai Inggris selatan, tidak termasuk wilayah Skotlandia.

    Prefecture (provinsi) Gaul dan Italy ada di Kekaisaran Romawi Barat; dan prefektur Timur dan Illyricum ada di Kekaisaran Romawi Timur. Provinsi Gaul terbagi atas 3 diocese (administrasi, setingkat kabupaten), yakni kabupaten Gaul, Spanyol, dan Inggris. Kabupaten Gaul mencakup Perancis di selatan sampai ke Belanda di utara. Provinsi Italy terbagi atas 3 kabupaten, yakni kabupaten Italy, kota Roma, dan Afrika (dari Maroko di barat sampai Libya bagian barat di timur). Illyricum, yang terdiri dari kabupaten Macedonia dan Dacia, merupakan nama lain dari semenanjung Balkan, mulai dari Yunani di selatan sampai Yugoslavia bagian timur di utara. Provinsi Timur terdiri dari kabupaten Timur (bagian utara jazirah Arab), Mesir (termasuk sebagian Libya bagian timur), Terace (Bulgaria), Asia dan Pontus (Turki).

    Kekaisaran Romawi Barat, 395-476

    Kekaisaran Romawi Barat tidak berlangsung lama dan runtuh menyusul dilengserkannya Romulus Augustus oleh Odoacer per 4 September 476. Odoacer adalah Jenderal keturunan Jerman yang menjadi Raja Italy. Keberadaannya menandakan sebagai akhir Kekaisaran Romawi klasik di Eropa Barat dan sebagai awal Abad Pertengahan. Penduduk yang jarang serta kurangnya pembangunan ekonomi (less urbanised) merupakan salah satu faktor penyebabnya. Secara militer, kekuasaan Kekaisaran Romawi terpecah dan dipercayakan kepada unit-unit foederati. Foederati diartikan sebagai orang, sekutu, tentara cadangan yang siap bertempur ketika diperlukan. Suku-suku Jerman merupakan lawan tangguh Romawi di barat. Parthia merupakan lawan tangguh Romawi di timur.

    Kekaisaran Romawi Timur mencoba menyatukan kembali wilayah Kekaisaran Romawi Barat sampai awal abad pertengahan (mulai dari Late Antiquity, selama abad ke-2 dan ke-8, antara Classical Antiquity sampai Abad Pertengahan, krisis abad ke-3 Kekaisaran Romawi sampai reorganisasi Kekaisaran Romawi Timur dipimpin Heraclius dan keyayaan Islam pada pertengahan abad ke-7). Upaya tersukses dilakukan Belisarius dan Narses dibawah Justinian I, Kaisar Romawi Timur 533-554. Wilayah yang dimaksud meliputi Carthage di Afrika Utara, semenanjung Iberia, dan Italia. Suku Lombard, Jerman, berhasil merebut Italia tahun 568, 3 tahun setelah kematian Justinian.

    Kekaisaran Romawi Timur, 395-1453

    Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium (Byzantine) bertahan cukup lama dan berakhir dengan kematian Constantine XI dan jatuhnya Konstantinopel (Istanbul) di tahun 1453 ke tangan Kerajaan Turki Ottoman dibawah kepemimpinan Mahmud II. Ekonomi dan budaya yang sudah maju ditengarai sebagai faktor utamanya. Hal ini membuat Konstantinopel merupakan kota terbesar dan terkaya di Eropa sepanjang Abad Pertengahan. Secara militer dan pertahanan, ada semacam pemberian upeti kepada penjajah dan tentara bayaran dari luar seperti bangsa Avar, Arab, Rus, Bulgar, dan lainnya. Khusus untuk bangsa Han suruhan Attila, subsidi yang diberikan Theodosius II berjumlah 300 kg emas. Kebijakan lainnya berupa favoritisme kepada pedagang yang berhubungan dengan bangsa Han dan bangsa asing lainnya.

    Secara fisik, kebijakan Theodosius II yang lain adalah membentengi tembok Konstantinopel (the walls of Constantinople) dan memanjangkannya 1,5 km ke barat, yang akhirnya berhasil dijebol pada tahun 1204. Per 29 Mei 1453, Kerajaan Ottoman Turki berhasil merobohkan benteng dua tembok dengan bantuan meriam. Walau tetap dipertahankan semasa Ottoman berkuasa, keberadaannya mulai dihilangkan di abad ke-19 menyusul perkembangan kota yang semakin pesat. Tembok Konstantinopel sepanjang 2,8 km dibangun tidak lama setelah Constantine the Great (r. 306-337) memindahkan ibukota Kekaisaran Romawi ke Bizantium dengan nama Constantinopolis (Kota Constantine). Constantinopolis diresmikan per 11 Mei 330 setelah dibangun selama 6 tahun dengan kesan yang jauh berbeda dengan Roma lama.

    Marcus Antonius, Penguasa Provinsi Timur, 43-33 SM

    Wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur sebelumnya berada di bawah kekuasaan Marcus Antonius. Provinsi Timur mencakup wilayah Achaea, Macedonia, dan Epirus (Yunani dan Macedonia), Bithynia, Pontus, dan Asia (Turki), Syria, Cyprus, dan Cyrenaica. Antonius merupakan jenderal, administrator, pendukung utama, teman setia, dan memiliki ikatan darah dengan Julius Caesar (Gaius Julius Caesar). Pembunuhan Caesar oleh persekutuan Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius memaksa Antonius membentuk aliansi politik resmi dengan Octavian (Augustus) dan Marcus Aemilius Lepidus dengan nama the Second Triumvirate per 26 November 43 SM. Setelah berhasil mengalahkan Brutus dan Cassius yang didukung Kekaisaran Parthian di Perang Philippi di bulan Oktober 42 SM, Triumvirat II diubah: Octavian ke Roma, Antonius di timur, dan Lepidus di Hispania dan Afrika.

    Pemberlakuan Triumvirat II dalam bentuk Lex Titia menandakan akhir periode Republik Romawi. Triumvirat II bertahan untuk 2 periode 5 tahun, yakni selama 43-33 SM. Sebagai institusi yang disahkan hukum, Triumvirat II berkuasa atas negara Romawi, memberikan sanksi hukum, kekaisaran yang lebih tinggi (imperium maius) dari seluruh magistrates, termasuk konsul. Seperti halnya Triumvirat I, Triumvirat II hancur karena intrik politik dari dalam. Lepidus menggantikan Caaesar sebagai Pontifex Maximus di tahun 43 SM. Walau Lepidus pro-Antonius, keberadaannya lebih dekat dengan Octavian, Lepidus malah dikebiri Octavian dengan melarangnya mengendalikan legiun Octavian yang menang saat melawan Pompeius (anak Gnaeus Pompeius Magnus) dan mengeluarkannya dari Triumvirat II, dan membolehkannya menguasai Pontificate. Lepidus malah dilengserkan dari Triumvirat II dengan alasan politis yang dibuat-buat.

    Antonius sendiri lebih suka menetap di timur bersama Cleopatra (Cleopatra II of Egypt), ketimbang di Roma bersama Octavia, istrinya yang merupakan adik Octavian. Alasan utamanya adalah karena Cleopatra mau mendanai Antonius untuk membalas invasi Parthian. Alasan kedua adalah karena Octavian wanprestasi terhadap persetujuannya mengirim bantuan memerangi invasi Kekaisaran Parthian di Syiria dan Asia kecil. Alasan Octavian adalah pemberontakan Sextus Pompeius di Sisilia membuat bala bantuan tertahan di Italia. Skeptisme Antonius tidak hilang walau telah dibuat kesepakatan baru antara Octavian dan Antonius yang dibantu Octavia di Tarentum di tahun 38 SM.

    Dengan bantuan uang Mesir, Antonius akhirnya berhasil menaklukan Armenia, wilayah barat Kekaisaran Parthian. Saat perayaan, Antonius menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri aliansinya dengan Octavian. Sebelumnya, Antonius pernah gagal menginvasi wilayah Parthian dengan kekuatan 100.000 tentara Romawi dan pasukan aliansi. Kemenangan Antonius dimanfaatkan Cleopatra dengan mendeklarasi Caesarion sebagai anak dan keturunan yang sah dari Caesar. Proklamasi yang dikenal sebagai Donasi Alexandria (Donations of Alexandria) berakibat fatal pada hubungan Antonius dengan Roma.

    Perang propaganda dimulai. Antonius yang ada di Mesir menceraikan Octavia yang ada di Roma. Antonius berpendapat bahwa Octavian memalsukan surat adopsi Octavian sebagai anak angkat Caesar; Octavian sebagai biang kerok kerusuhan sosial, dan timbulnya pemberontakan. Di sisi lain, pengadopsiannya oleh Caesar merupakan senjata kesetiaan dan popularitas yang sangat dibutuhkan Octavian dari legiunnya. Proklamasi Cleopatra sebagai wanita terkaya di dunia membuatnya mendesak Senat Roma melucuti kekuasaan Antonius dan mendeklarasikan perang terhadap Cleopatra, ketimbang terhadap Antonius yang keturunan Romawi. Dakwaan Octavian lainnya meliputi peperangan terhadap Armenia dan Parthia tanpa persetujuan Senat dan menguasai wilayah peruntukkan bagi bangsa lain.

    Perang Octavian-Antonius dimulai di tahun 31 SM. Dengan bantuan Marcus Vipsanius Agrippa, jenderal yang sangat berbakat dan memahami cara berperang Antonius, Octavian berhasil menghancurkan angkatan laut Antonius di perang Actium, Yunani, per 2 September 31 SM. Antonius dan Cleopatra berhasil kabur dengan 60 kapal. Dalam waktu kurang setahun, Agustus 30 SM, Octavian menginvasi Mesir. Informasi Cleopatra bunuh diri yang sumir membuat Antonius menikam diri sendiri dan akhirnya tewas di pangkuan Cleopatra di tempat persembunyiannya. Cleopatra sendiri akhirnya berhasil bunuh diri di bulan yang sama.

    Alexander The Great, Peletak Dasar Helenisasi di Timur, 356-323 SM

    Provinsi Timur merupakan wilayah bekas taklukan Alexander the Great (Alexander III of Macedon, 356-323 SM). Kebesaran nama Alexander diabadikan sebagai pahlawan klasik dalam bentuk relif atau cetakan patung Achilles. Taktik perangnya tetap menjadi tolok ukur di akademi-akademi militer sampai saat ini. Aristokrasi bernuansa Yunani di wilayah Romawi Timur dengan nama budaya baru Hellenistis. Bahasa Yunani sering menjadi lingua franca. Tradisi Kekaisaran Byzantine bertahan sampai pertengahan abad ke-15.

    Sejarah dan mitos Alexander tetap dipertahankan dalam budaya Yunani dan di luar Yunani. Orang Persia menyebutnya Iskandar Yang Agung. Teologis Al-Quran mengidentikkannya sebagai Zulkarnain yang hanya tersurat dalam 17 ayat di dalam Surat Al-Kahfi (QS-18:83-99). Sebagai keturunan Yunani-Mesir (Greco-Egyptian) dengan nama Mesir Marzuban bin Mardhaba yang artinya Orang Yunani, Alexander terkenal sebagai Raja Persia dan Yunani, raja timur dan barat. Beberapa penulis muslim lainnya mengidentikkan Zulkarnain sebagai Cyrus the Great (600-530 SM) atau Raja Yaman Kuno (ancient Yemenite king). Keyakinan terhadap satu Tuhan (monoteis) membuat penulis Yaman kuno menyebut Zulkarnain sebagai seorang muslim.

    Kejayaan Alexander sangat dipengaruhi ajaran 3 tahun dari gurunya, Aristoteles. Aristoteles mendidik Alexander, 13 tahun, dan companion-nya ajaran-ajaran tentang obat, filosofi, moral, agama, logika, dan seni. Taktik perangnya membuatnya tidak pernah kalah selama berperang. Wilayah kekuasaannya mencakup Syria, Mesir, Mesopotamia, Bactria, dan seluruh Kekaisaran Persia. Alexander gagal menginvasi India karena digoyang isu politik dalam pasukannya. Kematiannya pada usia 32 tahun ditengarai setelah diracuni dengan bermabuk-mabuk ria bersama Medius of Larissa. Sebagai politisi yang tidak pernah berperang atas nama raja, Medius diyakini berjiwa pengecut, penjilat, dan pengkhianat.

    Pelepasan Britannia (Romawi Inggris, Britain Roman), 43 SM-410

    Invasi Romawi ke Inggris telah dimulai pada periode 55-54 SM, tepatnya semasa pemerintahan Julius Caesar. Penaklukan pertama dimulai pada tahun 43 Masehi, dibawah kepemimpinan Claudius. Caledonia, nama latin untuk Skotlandia, di utara provinsi Britannia, tidak pernah bisa ditaklukan Romawi. Tembok Hadrian selesai dibuat tahun 128 sebagai pembatas dengan wilayah Skotlandia. Romawi sempat berkuasa lebih ke utara selama 20 tahun sejak 142 sampai garis Forth-Clyde dan mendirikan Tembok Antonine.Tiga kota terbesar di Skotlandia menyandang peringkat satu di Eropa di bidang finansil (Edinburgh), kota industri dunia terkemuka di dunia (Glasgow), dan pusat minyak Uni Eropa (Aberdeen).

    Di tahun 197, Britannia dibagi menjadi Britannia Superior berpusat di Londinium (London) dan Britannia Inferior berpusat di Eboracum (York). Di tahun 293, Britania Superior dipecah menjadi imperial diocese (provinsi) Maxima Caesariensis dengan pusat di Londinium dan Britannia Prima dengan pusat Corinium (Cirencester, Gloucestershire). Britania Inferior menjadi provinsi Flavia Caesariensis dengan pusat di Lindum (Lincoln) dan Britannia Secunda dengan pusat di Eboracum.

    Legiun II Augusta ditengarai berperan besar dalam penaklukan Inggris di tahun 43 SM. Beberapa legiun lainnya ditengarai tetap ada sejak invasi pertama, termasuk Legiun IX Hispana. Tiga legiun ditengarai berperan besar dalam meredam Revolusi Boudican di tahun 60/61, yakni Legiun IX Hispana, Legiun XIV Gemina (Martia Victrix), dan Legiun XX (Valeria Victrix). Legiun IX ditengarai menetap di Eboracum di tahun 71 dan menurut prasasti tahun 108. Bersama 11 legiun lainnya, Legiun IX ditengarai berperan dalam penumpasan Revolusi Bar Kochba (132-136) oleh di Israel. Revolusi tersebut merupakan revolusi ketiga Yahudi Judea dan perang terakhir antara Yahudi-Romawi. Romawi mengusir seluruh Yahudi dari Yerusalem, termasuk Yahudi Kristen yang tidak mendukung Yahudi Judea.

    Pengiriman (sisa) Legiun IX ke Israel ditengarai atas permintaan Kaisar Hadrian kepada Sextus Julius Severus, jenderal terbaiknya pada periode ‘sulit’, yang menjadi Gubernur Britannia di tahun 131. Causa Prima revolusi terakhir adalah larangan menyunat yang dianggap Hadrian dan menurut budaya Yunani sebagai mutilasi. Revolusi terakhir ini direncanakan selama 60 tahun, menyusul kegagalan Revolusi Raya Yahudi. Duabelas legiun Romawi berjumlah sekitar 60.000-120.000 pasukan. Korban fatal di pihak Romawi adalah musnahnya Legiun XXII Deiotariana.

    Legiun XXII tidak terdaftar saat rekapitulasi seluruh legiun di tahun 145. Legiun XXII merupakan legiun tambahan Caesar Augustus dan ditempatkan di Nicropolis (dekat Alexandria) bersama Legiun III Cyrenaica. Legiun XXII dipimpin Deiotarus, Raja suku Celtic-Tolistobogii (Galatia, Turki, Asia kecil), yang menjadi sekutu Republik Romawi di bawah kepemimpinan Jenderal Pompey di tahun 63 SM. Di tahun 48 SM, tentara Deiotarus yang berjumlah 12.000 infantri dan 2.000 pasukan berkuda, terbagi atas 30 kohor (cohortes) atau setara 3 legiun Romawi pada masa itu.

    Legiun IX juga tidak tercatat lagi saat rekapitulasi seluruh legiun pada masa Marcus Aurelius (161-180)

    Legiun IX

    Legiun IX dikenal dengan nama Ninth Hispanic Legion atau Legio nona Hispana. Bersama Legiun VI, VII, dan VIII, Legiun IX dibentuk Pompey di Spanyol pada tahun 65 SM. Julius Caesar yang menjadi Gubernur Spanyol merupakan komandan pertama Legiun IX di tahun 61 SM. Legiun IX setia menemani Caesar memenangi Perang Gallic (58-51 SM). Kemenangan ini menaikkan karier politik Caesar dan membuka jalan sebagai Kaisar Romawi serta melunasi hutangnya yang banyak begitu lengser dari Councilship di Roma. Propaganda politik dan kampanye perang Gallic ditulis Caesar dalam bukunya yang berjudul Commentarii de Bello Gallico.

    Sebagai anggota Triumvirat I, Caesar berkuasa meminta legiun dan unit-unit tambahan lainnya. Aliansi politik bersama Marcus Licinius Crassus dan Pompey, membuat Caesar berkuasa atas 2 provinsi, yakni Cisalpine Gaul dan Illyricum. Transalpine Gaul menjadi provinsi tambahan menyusul kematian mendadak gubernurnya, Metellus Celer. Kekuasaan Caesar sebagai gubernur diperpanjang selama 5 tahun. Sebagai Gubernur Hispania Ulterior (Portugis), Caesar mengenal dan berkuasa atas 4 legiun veteran, yakni VII, VIII, IX, dan X.

    Legiun IX ditarik ke Spanyol di tahun 49 SM dan mendapat anugerah Hispaniensis (Perang Gallic Caesar) dan terakhir ditempatkan Caesar di Picenum (sekarang Marche, Italia), tempat kelahiran Pompey the Great dan ayahnya, Pompeius Strabo. Legiun IX tidak tercatat lagi di Eboracum (York) sekitar tahun 120, kecuali Legiun VI Victrix yang dibawa Aulus Platorius Nepos dari Jerman pada tahun 122.

    Keterlibatan Legiun IX tercatat di perang-perang:
    1. Dyrrhachium dan Pharsalus (48 SM).
    2. Afrika (46 SM).
    3. Sextus Pompeius di Sisilia, atas perintah Octavian.
    4. Macedonia, atas perintah Octavian.
    5. Actium (31 SM), atas perintah Octavian melawan Marcus Antonius.
    6. Cantabrians (25-13 SM). Nama Hispana diberikan setelah perang ini berakhir.
    7. Perbatasan Rhine.
    8. Pannonia (9 Masehi), barat Hungaria, Austria, Croatia, Serbia, Slovenia, Slovakia, dan Bosnia and Herzegovina.
    9. Invasi Britannia (43).
    10. Revolusi Boudica, Britannia (61), kalah telak. Kavaleri hampir disapu bersih Boudica.
    11. Mendapat cadangan dari Jerman (60-61).
    12. Membantu Vespasian di Cremona (69).
    13. Berpartisipasi dengan Agricola menyerang Skotlandia (77/78-83/84).
    14. Satu detasemen dikirimkan ke Jerman.
    15. Pembuatan Benteng Eboracum, Britannia (71 dan 108).
    16. Kontroversi: Revolusi Bar Kochba, Israel (132-136).
    17. Kontroversi: Armenia (161), Capadocian (161) dan Revolusi Chatti, Danube (162); dibawah Marcus Aurelius berkonflik dengan Kekaisaran Parthia.
    18. Kontroversi: Dievakuasi oleh Legiun X Gemina di Nijmegen (Noviomagus), Belanda.
    19. Kontroversi: Bermukim di Ewijk, kecamatan yang bergabung dengan Beuningen, Belanda.
    20. Kontroversi: Bermukim di Rhine bawah, kuartal pertama abad ke-2.

    Beratnya perang di Britania terlihat pada dua makam:
    1. di benteng Vindolanda, Chesterholm, Northumberland, di timur taut Inggris. Makam tersebut sebagai tugu penghormatan terhadap Titus Annius, centurion dari Kohor I dari suku Tungri (suku Gaul dan Germania), sebagai korban perang (in bello … interfectus).
    2. di kota Ferentinum, provinsi Frosinone, Lazio, tenggara Roma. Makam tersebut sebagai penghormatan terhadap Titus Pontius Sabinus, yang telah memimpin detasemen-detasemen dari Legiun VII Gemina, Legiun VIII Augusta, dan Legiun XXII Primigenia pada ekspedisi Inggris (British expedition), pengiriman tentara bantuan setelah (atau selama) konflik besar, mungkin pada awal masa kekuasaan Kaisar Hadrian (117-138).

    Centurion, 2010: History is written in blood

    Menurut Tacitus, menantu Gubernur Gnaeus Julius Agricola, Quintus Petillius Cerialis (Quintus Petilius Cerialis Caesius Rufus) merupakan jenderal yang sembrono (bold), dan cenderung mempertaruhkan semuanya dalam satu pertempuran. Walau demikian, prestasinya cukup membanggakan di mata Vespasian. Cerialis pandai bergaul dengan prajuritnya dan sangat setia kepada atasan. Cerialis memimpin Legiun IX di Britania saat dipimpin Gaius Suetonius Paulinus; turut serta berperan dalam mengalahkan Ratu Boudica dari Iceni; dan kalah telak ketika akan membebaskan Camulodunum (Colchester), yang dihancurkan Britons. Kembali ke Britania bersama Legiun II Adiutrix, Cerialis menjadi gubernur di tahun 71. Agricola yang menjadi Komandan Legiun XX Valeria Victrix, mendukung Cerialis.

    Di film Centurion, Virilus menjadi Komandan Legiun IX. Dia diminta datang membantu benteng Agricola yang sedang digempur habis-habisan suku Pict. Profil Virilus seperti identik dengan karakter Ceralis yang digambarkan Tacitus, termasuk berkonvoi seluruh pasukan dalam satu barisan. Di film tersebut, kavalerinya dengan kekuatan sekitar 3.000 pasukan bisa dikatakan hampir musnah. Kejadian ini mirip dengan sejarah penyergapan konvoi Legiun IX oleh Boudica di tahun 61.

    The clip of Legion IX got ambushed to nill can be downloaded through this link: http://www.4shared.com/video/xFHPXfXw/Centurion_2010_Legion_IX_got_a.html

    The clip of Friendly Vilirus of Legion IX can be downloaded through this link: http://www.4shared.com/video/ptCREGbc/Centurion_2010_friendly_viliru.html

    HIGH QUALITY CLIP of Friendly Vilirus of Legion IX can be downloaded through this link: http://www.4shared.com/video/cBwnwckG/Centurion_2010_friendly_viliru.html

    Bukti makam Titus Flavius Virilis yang ditemukan di Lambaesis, Afrika Utara, menyebutkan perannya sebagai centurionate di 6 legiun dan terakhir menempati posisi sebagai Century ke-6 (Hastatus Posterior) di Legiun IX. Virilis wafat pada usia 65 saat melatih kadet di Afrika.

    The clip of The Roman Politics in War dealing with the losing Legion IX can be downloaded throuh this link: http://www.4shared.com/video/AuV7pLvo/Centurion_2010_the_roman_polit.html

    HIGH QUALITY CLIP of The Roman Politics in War dealing with the losing Legion IX can be downloaded throuh this link: http://www.4shared.com/video/m0ICD19r/Centurion_2010_the_roman_polit.html

    Centurion, 2010: Sinopsis

    Film Centurion: Bertarung Atau Mati!
    Jakarta, Warta Kota, Sabtu, 4 September 2010 | 11:12 WIB

    Satu lagi film yang berlatar belakang kisah kekaisaran Romawi. Film berjudul Centurion ini berkisah tentang sepasukan tentara Romawi yang akan memberantas kaum pemberontak namun akhirnya malah diobrak-abrik lawan.

    Film ini berlatar belakang tahun 117 Masehi. Kekaisaran Romawi membentang dari Mesir ke Spanyol, dan di bagian Timur hingga ke Laut Hitam. Namun di bagian utara Britania, sebuah suku enggan tunduk pada Romawi.

    Suku bernama Picts tersebut dikenal sebagai suku yang liar dan menakutkan. Mereka melakukan serangan non-stop terhadap Romawi. Bahkan pos-pos Romawi takluk satu persatu oleh Picts yang amat begitu membenci Romawi karena kekaisaran ini dianggap semena-mena terhadap kaum Picts.

    Adalah Centurion Quintus Dias (Michael Fassbender), satu-satunya korban selamat dari serangan suku Picts di benteng perbatasan Romawi. Meski sempat ditawan suku Picts, Quintus bisa melarikan diri. Di perjalanan ia berjumpa dengan Legiun ke-9 yang dipimpin Jenderal Titus Flavius Virilus (Dominic West).

    Akhirnya Quintus bergabung bersama pasukan tersebut. Dalam pasukan itu terdapat seorang pencari jejak bernama Etain (Olga Kurylenko). Etain akan membawa Legiun ke-9 menuju lokasi persembunyian suku Picts. Ya, suku tersebut akan diserang oleh pasukan Romawi ini.

    Namun, pasukan ini tidak tahu bahwa sebenarnya mereka dijebak oleh Etain, yang tak lain adalah anggota suku Picts. Dalam sebuah penyergapan, habislah Legiun ke-9. Sang jenderal ditawan. Quintus dan sejumlah rekannya mampu selamat.

    Mereka pun bertekad membebaskan Jenderal Virilus. Meski sudah bisa memasuki perkampungan suku Picts, Quintus dkk tak mampu membebaskan sang jenderal karena pasukan perang Picts tiba di lokasi.

    Pasukan kecil yang dipimpin Quintus pun mundur dan melarikan diri untuk kembali ke Romawi. Namun, salah seorang dari mereka membunuh putra mahkota suku Picts. Sang pemimpin, Gorlacon (Ulrich Thomsen) pun murka dan memerintahkan anak buahnya, yang dipimpin Etain, untuk memburu dan membunuh Quintus dkk.

    Maka perburuan terhadap Quintus pun dilakukan. Di tengah perburuan, pasukan kecil Quintus tercerai berai lantaran posisi mereka mampu dikejar Etain dkk. Quintus dkk pun harus terus berlari menghindari kekejaman Etain.

    Hingga pada akhirnya Quintus dkk memutuskan untuk menghadapi pasukan Etain apapun risiko yang bakal mereka terima. Mereka memilih bertarung menghadapi Etain dkk lantaran lelah terus-terusan diburu. Pilihan yang sulit buat mereka, bertarung atau mati diburu suku Picts.

    ***
    Film ini mengingatkan kita dengan film 300 yang dirilis beberapa waktu lalu. Dengan latar belakang suasana yang kelam, alur cerita dibangun secara runut. Penonton dijamin tak dibuat bingung dengan jalannya cerita.

    Film ini juga menyelipkan pesan-pesan moral bahwa janji adalah sesuatu yang harus dijalankan apapun risikonya. Dan harga diri adalah sesuatu yang harus dibela dan dijunjung tinggi.

    Pertarungan demi pertarungan terjadi di sepanjang film. Hanya saja adegan pertarungan menampilkan adegan-adegan sadis, semisal adegan menggorok leher musuh atau memenggal kepala, secara jelas dipertunjukkan. Nyaris seperti tak disensor untuk adegan-adegan kekerasan.

    Sehingga film ini tak cocok untuk disaksikan anak di bawah umur. Kalau pun telanjur menonton, hendaknya orangtua memberikan pengertian soal adegan kekerasan di film ini.

    Di luar adegan kekerasan itu, penonton akan disuguhi indahnya pemandangan yang menjadi setting film Centurion ini. Pegunungan es serta hutan-hutan yang lebat nan indah banyak menghiasi film ini. Teknik pengambilan gambar dengan menggunakan kamera bergerak dari atas, membuat view setting terlihat jelas dan utuh.

    Film ini sudah tayang mulai Sabtu (4/9) ini di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Film ini juga menjadi film untuk pertunjukan midnight (Sabtu malam) di jaringan bioskop 21. Selamat menonton! (Lucky Oktaviano)

    Judul Film: Centurion
    Jenis Film : Drama Action
    Pemain : Dominic West, Michael Fassbender, Olga Kurylenko, Ryan Atkinson, Riz Ahmed, Noel Clarke, Liam Cunningham
    Sutradara : Neil Marshall
    Penulis : Neil Marshall
    Produser : Christian Colson, Robert Jones
    Produksi : Pathé
    Homepage : http://www.centurionmovie.com/
    Rating LSF : Dewasa (adult)

    Sumber: Wartakota, http://www.wartakota.co.id/detil/berita/29748/Film-Centurion-Bertarung-Atau-Mati

    Jakarta, 7 September 2010, 09.07

     
  • Virtual Chitchatting 5:19 AM on 2010/07/10 Permalink  

    Laws are created to be bended and bypassed according to your needs and requests 

    Jakarta, 10.07.2010, 01.59

    Dear Ms. D.,

    Corresponding should be an easy thing to do. Writing it down is another thing. It requires lots of energy and concentration to keep focused. It becomes difficult as there are some other things in mind and other things to be dealt, solved, and taken care first.

    Doing an international trade is a tricky one, particularly the legal one. I have referred you some points of direction how to do business in Indonesia. One shall guide you to do it. I may become another one of many. Though, some errors may occur.

    The first time I urged you was to apply for a license to run the business in Indonesia as a representative office company, instead of a full-fledged foreign direct investment company. Once the permit issued, there are two things that you should have considered:
    1. You could have prepared the necessary things to fully operate your business in Indonesia, legally. You can do it by your own.
    2. It is because I could barely stand for the waiting tasks and to be the sitting duck without doing anything.

    Suppose the waiting game only takes one full day and every thing is okay, it surely won’t be a problem. The problems may arise, just like any other red tape requirements all over the world, as there are other things to be presented and submitted; and those things are not mentioned and clearly defined in the first place.

    I was thinking analogically and theoretically based on the applying rules. But the real world do not do that. You want to do it the same time. Applying for the permits and licenses and shipping the merchandise accordingly. This is conflicting and can cause unintended complications and consequences. Please be aware of it.

    You should have been following the major news of Indonesian current state, politically, legally, financially, and so on. The followings should be Indonesia in briefs.
    • The collapse of 32-years of presidency of Suharto in 1998 has disrupted the then-centralised regime and power. They (the regional leaders) say they want to ‘rule’ their regions by their own way.
    • Suharto had warned that the process should not be and could not be done instantly. People and his inner circle failed to believe in his words. This should probably because of his children have ‘bothered’ the vested interests of many businesses and industries owners.
    • As the reform era took place, ‘little kings’ become ubiquitous. Regionally and sectorally. Do you know what it means? If there are kings, then there should be tributes, worshipness, loyalty or allegiance oaths, esprit de corps, and so on. The synonims for tributes are bribery, corruption, and so on.
    • If one is not satisfied with his share, then he would blow the whistle. Internally and corruptly with corrupted senior staffs. Externally to the public and commit a suicidal act.
    • Then the moral chivalry appears to public. Standard operating procedures are then reviewed and re-evaluated. Such belated actions are to re-build the ruined public accountabily.
    • An independent legal agency (KPK), so they say, was established to investigate, accuse, verdict, and punish the corrupted leaders regionally and sectorally. This independency once again has been crippled and beheaded. The first man (and his political party) has been notoriously alleged to receive corrupted money from scandalous Bank Century. You should have known the machiavellians’ acts.
    • Back in 1997 and 1998. The 1997 Asian currency crises have forced the central bank of Indonesia to review its regulations. One of many is the requirement for any bank operating in Indonesia should know their customers and the declaration of foreign exchange usage. The implementation, as always, was good and fully complied in the first place.
    • As of 1 July 2010, each of financial transactions through the bank requires written personal identification in a separate form. This is to trace who is paying whom and the purpose of each financial transaction. This do not apply in cash transfer through ATM machines.
    • Large amount of money can not be done through ATM, mobile-banking, or internet banking but the bank counters. Particularly regarding with the offshore bank accounts.
    • This explanation is to recap what has been wrong with your payment to shipping your merchandise.

    What should we do next?
    I have consulted a colleague and trusted childhood neighbour working in a bank (BCA) about how to open a bank account for a foreign company. He replied that I should have submitted copies of some paper works such as necessary legal documents, permits, and so on. Among other things are:
    1. articles of association (act of establishment, AD and ART).
    2. registration number of tax payer (NPWP).
    3. permit, validation, registered with the department/ministry of justice.
    4. registered with the Indonesian court system (TDP).
    5. registered with the department/ministry of trade (SIUP).
    6. identity card of the president director and president commissioner (KTP, KITAS, KIMS).

    To find someone owning a company and trusted enough as the intermediary bank account for you financial transactions is hardly enough. Mostly they only have the first element, registered with the notary public. That was as far as they can go. Even if they are trusted, they are so suspicious and wondering if the financial transaction shall not compromise and could jeopardise their entire business. This is another thing that you should have considered.

    I have a known company in hand with completed paper works. But, it has been blacklisted by the tax authority and customs and excise agency. You probably would not get messed up with this company, would not you? ;p

    There are some instant ways. You can do it and bypass and ‘bend’ the laws as you are on the verge and on a very critical point and position. But not along the way. They should have been bumpy and winding.

    I have been doing the research stuffs and always behind the desk. As it comes and urges me to make some up front to collect data and information, I must be the one to seek resource-people and dig written and typed dusty materials. You know, the researchers’ things. As my works come with intelligent skills, it won’t be hard to spot any thing and any one and any case.

    My problem is the red tape. Some people loves to deal with the bureaucracy. I do not. I only can help you to register your company as a representative company. B2B is also okay, but not the red tape. That is all for now. I hope my explanation can clarify some things.

    Regards,

    S. S. Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 10.07.2010, 04.31

     
  • Virtual Chitchatting 11:19 AM on 2010/04/15 Permalink
    Tags: , , structural corruption   

    The predicates or conducts or M.O. of corruptions: The persisting groups 

    My comment:

    Like always, the corrupted hearts, minds, and souls justify their hidden evil interests. The intention to corrupt has been set neatly in order to gain legitimate access. Look at the persistent groups revealing the rigid, stiff, and obsolete rules of law. They are who persist that the intention of law can not be broken, unless amended. They are scum bags.

    Rabu, 14 April 2010 12:28 WIB

    Makelar Pemekaran Daerah Terendus

    Penulis : Kennorton Hutasoit

    JAKARTA–MI: Anggota Komisi II DPR RI Basuki T Purnama dari Fraksi Partai Golkar mencium adanya aroma makelar pemekaran daerah di DPR RI. Namun, hal itu sulit diungkap karena praktiknya rapi dan tersembunyi.

    “Praktik makelar ini pun berlanjut hingga daerah pemekaran terbentuk. Pelakunya ada oknum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu di Jakarta, Rabu (14/4).

    Basuki mengatakan setelah daerah pemekaran terbentuk, ada anggota DPD/DPR yang menjadi calo menawarkan pengurusan anggaran dana dekonstrasi. “Jeleknya, kalau tak dilayani, daerah pemekaran itu tak dikasih anggaran. Calo anggaran itu ada oknum DPD dan DPR,” ujarnya.

    Para calo tersebut terutama menawarkan anggaran kesehatan dana dana dekonstrasi untuk kabupaten/kota. “Waktu saya Bupati Belitung Timur, saya tolak praktik calo itu, biar anggaran yang ada saya gunakan untuk pelayanan masyarakat,” ungkapnya. (Ken/OL-04)

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/14/135959/3/1/Makelar-Pemekaran-Daerah-Terendus

    Rabu, 14 April 2010 12:10 WIB

    Komisi II DPR Debat tentang Moratorium Pemekaran Daerah

    Penulis : Kennorton Hutasoit

    JAKARTA–MI: Komisi II DPR RI terbelah menyikapi sikap Pemerintah yang menyatakan moratorium pemekaran daerah. Dua pimpinan Komisi II menolak moratorium itu karena UU membolehkan pemekaran. Sebaliknya, sebagian anggota mendukung moratorium karena pemekaran gagal dan harus grand desaign berdasarkan evaluasi dulu.

    Dua Wakil Ketua Komisi II yakni Ganjar Pranowo (F-PDIP) dan Teguh Juwarno (F-PAN) menolak moratorium karena tak ada dasar hukumnya. Sebaliknya, anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mendukung moratorium tersebut.

    “Moratorium dasarnya apa? Kalau dirasa perlu, UU Pemda harus direvisi. Kalau moratorium, tapi aturannya membolehkan, enggak boleh ngomong begitu kalau undang-undangnya menganga,” ujarnya di Jakarta, Rabu (14/4).

    Menurut Ganjar, sebenarnya, moratorium itu harus berdasarkan kesepakatan politik. “Silakan saja moratorium, tapi harus ada payung hukumnya. Boleh perppu atau merevisi Peraturan Pemerintah,” ujarnya.

    Teguh mengatakan moratorium harus mempunyai payung hukum berupa perppu. “Tidak bisa berupa Peraturan Pemerintah karena UU Pemda sendiri membolehkan pemekaran,” ujarnya.

    Arif menilai DPR yang mempersoalkan payung hukum moratorium hanya debat kusir yang tak ada artinya. “BPK dan Bappenas sudah menyatakan daerah pemekaran gagal. DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat agar daerah pemekaran dievaluasi. Moratorium ini kan tidak selamanya, tapi menunggu ada hasil evaluasi saja,” tegasnya.

    Hasil evaluasi, ujar Arif, nanti menjadi dasar atau acuan untuk pembentukan daerah pemekaran. “Hasil evaluasi itu nanti yang menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu daerah itu perlu dimekarkan atau daerah pemekaran itu digabung,’ ujarnya.

    Arif mengatakan terdapat 50 daerah yang bakal dimekarkan yang terdiri dari 20 daerah pemekaran menunggu ampres, 13 diajukan pembahasan di DPR, dan 17 sudah diajukan ke DPR sedang menunggu untuk dibahas. “Setelah Juli, sudah harus ada kepastian soal pemekaran setelah Pemerintah menyerahkan hasil evaluasi,” ujarnya. (Ken/OL-04)

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/14/135954/3/1/Komisi-II-DPR-Debat-tentang-Moratorium-Pemekaran-Daerah

    Selasa, 13 April 2010 16:45 WIB

    Cuma Dua Daerah Otonomi Baru Penuhi Kewajibannya (original title)

    Temuan BPK, Pemekaran Daerah Gagal (published title)

    Penulis : Marchelo

    JAKARTA–MI: Hasil pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas program pemekaran daerah memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah otonomi baru (DOB) gagal memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan dari daerah induk ke DOB. Dari delapan daerah pemekaran yang menjadi sampel, hanya dua yang dianggap dapat memenuhi kewajibannya.

    Click more to read further: Small kings policy as a means to gain control throughout the country

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/13/135777/23/2/Cuma-Dua-Daerah-Otonomi-Baru-Penuhi-Kewajibannya-

     
  • Virtual Chitchatting 10:13 AM on 2010/04/15 Permalink
    Tags: patrons, political power redistribution, small kings, William I   

    Small kings policy as a means to gain control throughout the country 

    My comment:

    The small kings, the patrons, is another public policy to spread the power throughout the country. Remember the policy implemented by William I as he conquered England.

    Selasa, 13 April 2010 16:45 WIB

    Cuma Dua Daerah Otonomi Baru Penuhi Kewajibannya (original title)

    Temuan BPK, Pemekaran Daerah Gagal (published title)

    Penulis : Marchelo

    JAKARTA–MI: Hasil pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas program pemekaran daerah memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah otonomi baru (DOB) gagal memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan dari daerah induk ke DOB. Dari delapan daerah pemekaran yang menjadi sampel, hanya dua yang dianggap dapat memenuhi kewajibannya.

    Hal tersebut disampaikan Anggota VI BPK Sapto Amal Damandari pada jumpa pers penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan semester II tahun anggaran 2009 kepada DPR, Selasa (13/4). “Dari delapan sampel, hanya dua, yaitu Cimahi dan Banjar, yang dianggap memenuhi kewajibannya selama masa transisi sesuai UU pembentukannya dan PP Nomor 6 Tahun 2008,” ungkapnya.

    Menurut Sapto, pada semester II tahun 2009, BPK memeriksa delapan daerah pemekaran, yaitu Cimahi, Banjar, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan.

    Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan bahwa hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK atas program pemekaran daerah menunjukkan program yang dicanangkan sejak tahun 1999 belum memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kondisi ini diperkuat adanya indikator kinerja seperti aspek kesejahteraan, belanja modal, dan jumlah ketersediaan dokter masih di bawah rata-rata nasional seluruh kabupaten atau kota di Indonesia,” tambahnya.

    Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2009 BPK, kegagalan DOB tersebut disebabkan oleh pembiayaan DOB yang tidak diatur jelas dalam UU Pembentukan DOB dan dokumentasi tidak memadai. Pengalihan fisik aset, pengaturan batas wilayah, dan tidak lengkapnya sarana prasarana masih menjadi masalah.

    Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) dan memanfaatkan hasilnya sebagai bahan pembinaan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan kepala daerah induk dan kepala daerah otonom baru. (*/OL-04)

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/13/135777/23/2/Cuma-Dua-Daerah-Otonomi-Baru-Penuhi-Kewajibannya-

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: