Updates from April, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 11:41 PM on 2011/04/09 Permalink  

    Indonesian Citibank is under fire 

    My comment:

    Siapa menabur angin, dia akan menuai badai.

    Siapa yang memulai bisnis kartu kredit di Indonesia? Siapa yang memulai bisnis outsourced debt collecting company? Siapa yang memulai gold client membershipness?

    Prestis tinggi dan segala atributnya membuat citibank, secara internal, kedodoran atau corrupted inside. pernah ngambil duit bergepok-gepok dari citibank? pasti ada duit kurang seratus ribu-dua ratus ribus. dari sekian milyar rupiah, tentu tidak berasa bagi penarik duit. dampaknya …. bagi teller penerima duit dari citibank, dia harus nombokin. begitulah jahatnya citibank dan karyawannya.

    Sumber: inilah.com, http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1393982/bi-internal-citibank-bermasalah

    BI: Internal Citibank Bermasalah

    Oleh: Tio Sukanto
    Ekonomi – Rabu, 6 April 2011 | 16:41 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution memastikan internal kontrol Citibank bermasalah, terkait kasus yang menimpa Citibank belakangan ini.

    Beberapa masalah internal tersebut di antaranya tidak bekerjanya supervisi atasan, tidak adanya rotasi karyawan, kontrol utang yang tidak sesuai prosedur dan tidak bekerjanya proses informasi kepada nasabah. “Saya kira itulah yang mendasari kenapa peristiwa ini bisa terjadi,” ungkap Darmin, saat rapat kerja dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4).

    Terkait kasus ini Bank Indonesia (BI) telah mengambil tindakan dengan memanggil manajemen citibank, agar segera melakukan pembinan kepada bank untuk menyelesaikan masalah. “BI telah supervisor action, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap chief country officer agar mereka menyampaikan surat pembinaan kepada bank untuk menyelesaikan masalah ini tanpa merugikan nasabah,” beber dia. [cms]

    Sumber: Republika.co.id, http://id.berita.yahoo.com/bi-tegur-bank-yang-gunakan-debt-collector-20110401-031624-309.html

    BI Tegur Bank yang Gunakan Debt Collector

    Republika – Jum, 1 Apr 2011 17.16 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menegur sejumlah bank dan penerbit kartu kredit yang menggunakan jasa debt collector saat menagih tunggakan kredit. BI belum bisa mengatur atau menetapkan kode etik untuk mengawal kegiatan operasional penagihan tunggakan oleh debt collector.

    Deputi Gubernur BI, Budi Rochadi menyatakan, BI sudah mengumpulkan para penerbit kartu kredit dan industri perbankan. “Kamis sudah panggil mereka hari ini dan sudah kita imbau untuk tidak lagi menggunakan jasa debt collector,” ujarnya, Jumat (1/4).

    BI pun mengimbau agar para penagih tidak menggunakan tindakan kriminal saat melakukan penagihan. “Kekerasan dan teror itu tidak boleh, jika ada maka itu tindak kriminal,” tuturnya.

    Sebelumnya, seorang nasabah kartu kredit Citibank yang juga Sekjen Partai Persatuan Bangsa, Irzen Octa, meninggal di depan kantor bank itu. Ia datang untuk menyelesaikan utang kartu kreditnya.

    Polisi menemukan jejak kekerasan dalam kematiannya. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Gatot Edy Purnomo, mengatakan hal itu terungkap dari hasil visum sementara. “Ada memar di kelopak mata,” kata dia di Mapolres Jakarta Selatan, Jumat (1/4).

    Irzen diduga dianaiaya oleh dua orang debt collector dan seorang karyawan bank yang kini dijadikan tersangka.

    Sumber: Kompas, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/08/21200125/Penerbitan.CC.Citibank.Dibekukan

    Penerbitan CC Citibank Dibekukan

    Ester Meryana | Inggried | Jumat, 8 April 2011 | 21:20 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Desakan Komisi XI DPR untuk membekukan penerbitan kartu kredit Citibank yang baru sebagai salah satu hasil keputusan rapat, telah dilakukan oleh Bank Indonesia.

    “Apa yang disarankan atau direkomendasikan oleh DPR ini, sebagian sudah dilakukan. Misalnya, pembekuan (penerbitan) kartu kredit, mulai kemarin sebenarnya,” jelas Deputi Gubernur Senior BI Budi Rohadi, usai pembacaan kesimpulan oleh pimpinan Rapat Achsanul Qosasi, di DPR, Jumat ( 8/4/2011 ).

    Pembekuan penerbitan kartu kredit ini merupakan salah satu dari 12 poin kesimpulan yang dihasilkan oleh Komisi XI, yang untuk ini telah dibentuk tim perumus, yang terdiri dari Maruarar Sirait, Meutia Hafid, Andi Timo Pangeran, dan Maiasakh Johan.

    Sebelumnya, BI telah memberhentikan sementara penambahan nasabah Citi Gold oleh Citibank.

    Dalam kesimpulannya, DPR juga mendesak BI untuk mencabut, merevisi, dan menyempurnakan PBI No. 11/11 /PBI/ 2009 , dan SE No. 11/10 /DSAP, mengenai tata cara pelaksanaan penagihan atas tunggakan yang diragukan dan macet kepada pihak ketiga.

    Namun, terkait pencabutan tersebut, Budi menyatakan peraturan itu belum dan tidak akan dicabut. “Enggak, enggak dicabut, itu bagus kok dicabut,” jelas Budi.

    Selain itu, Komisi XI akan melakukan revisi terhadap UU tentang Perbankan dan UU tentang Bank Indonesia pada masa sidang IV mendatang.

    Secara keseluruhan, Komisi XI menyatakan kekecewaan atas ketidakpatuhan dan kelalaian Citibank terhadap instruksi BI. Komisi XI juga menilai BI tidak tegas dalam melakukan pengawasan.

    Baik BI maupun Citibank NA Indonesia diminta melapor pelaksanaan keputusan ini kepada Komisi XI, dalam waktu satu bulan sejak keputusan dikeluarkan. Keputusan ini juga akan diteruskan kepada Presiden RI, Duta Besar AS untuk Indonesia, hingga pimpinan Kantor Pusat Citibank di AS.

    Sumber: inilah.com, http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1393962/bi-larang-citibank-jual-citigold

    BI Larang Citibank Jual Citigold

    Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution – inilah.com/Agus Priatna
    Oleh: Mardiyah Nugrahani
    Ekonomi – Rabu, 6 April 2011 | 16:35 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyatakan secara tegas melarang pihak Citibank menambah nasabah baru untuk layanan Ciiygold sampai kasus pembobolan dana nasabah Citibank oleh Malinda Dee selesai.

    “Secara tegas Bank Indonesia melarang pihak Citibank untuk menambah nasabah baru di layanan Citigold sampai proses penyelidikan kasus Malinda selesai” katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Rabu (6/4).

    Menurutnya, larangan yang dimaksudkan tersebut sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi kasus pembobolan seperti yang dilakukan oleh mantan Relationship Manager Citigold Malinda Dee. “Kami (Bank Indonesia) telah melakukan pemanggilan Country Chief Officer atau (CCO) dan pejabat yang terkait untuk menyampaikan surat pembinaan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin tanpa merugikan nasabah, serta langkah perbaikan internal kontrol yakni dengan menghentikan nasabah baru untuk produk Citygold,” papar Darmin.

    Darmin menambahkan,untuk kasus pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Malinda Dee dipicu oleh lemahnya pengawasan internal pihak bank serta kurangnya pengawasan ketat dari dari para petinggi di lingkup internal tersebut. “Hal ini terjadi karena tidak adanya rotasi apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan, oleh sebabnya kontrol bagi para kayawan tidak sesuai dengan prosedur maka peluang pembobolan pun semakin terbuka,” katanya.

    Ia menambahkan tersedianya formulir atau blanko kosong yang memberikan kesempatan untuk menggunakannya.

    Proses penghentian nasabah baru untuk layanan Citigold ini akan dilakukan sampai proses penyelidikan dari Bank Indonesia selesai. Hal ini merupakan dampak dari kasus pembobolan dana nasabah Citibank yang dilakukan oleh mantan relation manager yang belakangan menggegerkan masyarakat. [cms]

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/0311194/dpr.minta.penagih.utang.sebaiknya.karyawan.bank

    PERBANKAN

    DPR Minta Penagih Utang Sebaiknya Karyawan Bank

    Jakarta, Kompas – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan agar penagih utang tak lagi ditangani oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kontrak lepas. Penagih utang sebaiknya karyawan perbankan di bawah manajemen bank yang bersangkutan.

    ”Dengan posisi demikian, kalau nasabah dirugikan, bisa menuntut balik. Kalau sekarang kan tidak bisa karena ada di bawah perusahaan outsourcing (tenaga kontrak lepas),” ujar Ketua Komisi XI Emir Moeis (Fraksi PDI-P) di Jakarta, Kamis (7/4).

    Menurut Emir, Bank Indonesia harus mengubah Peraturan Bank Indonesia ataupun Surat Edaran Bank Indonesia yang memperbolehkan penggunaan pihak ketiga dalam penagihan kartu kredit. PBI Nomor 11/11/2009 dan SE Nomor 11/10/DASP tahun 2009 menyebutkan, penagihan menggunakan pihak ketiga hanya bisa dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.

    Komisi XI juga menyebutkan agar Citibank dijatuhi sanksi tegas apabila hasil penyidikan kepolisian membuktikan adanya kesalahan atau pidana yang mengakibatkan tewasnya Irzen Octa. Kepada kepolisian, Komisi XI meminta agar perkara tewasnya Irzen disidik hingga tuntas. Bahkan, apabila ada dugaan keterkaitan manajemen Citibank juga harus ditelusuri hingga tuntas.

    Ketua Komisi Penanganan Pengaduan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Gunarto di Jakarta, Kamis, juga mendesak BI untuk melarang perbankan menggunakan jasa penagih utang. Larangan diberlakukan sampai ada undang-undang yang secara khusus mengatur jasa penagih utang.

    Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah menjelaskan, BI akan mengaudit manajemen kartu kredit Citibank. Namun, soal rekomendasi Komisi XI, Difi menolak berkomentar. Ia beralasan, BI akan menunggu lebih dulu rekomendasi secara tertulis.

    Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia Ditta Amahorseya, melalui surat elektronik, membenarkan, pihaknya sudah menerima surat BI untuk menghentikan sementara penambahan nasabah baru kartu kredit.

    (IDR/ENY)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/02330265/polisi.periksa.manajemen.bank

    Polisi Periksa Manajemen Bank

    Jakarta, Kompas – Polisi mulai intensif memeriksa manajemen Citibank dalam kasus tewasnya Irzen Octa (50). Kendati saat ini masih berstatus sebagai saksi, tidak tertutup kemungkinan manajemen Citibank bisa berubah menjadi tersangka.

    ”Sikap polisi tidak berubah. Kalau dalam pengembangan penyelidikan ternyata manajemen Citibank terlibat, mereka bisa jadi tersangka,” kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman, Kamis (7/4).

    Irzen tewas di ruang negosiasi Kantor Citibank Cabang Menara Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Mampang Prapatan, 29 Maret lalu, saat mengurus tagihan kartu kreditnya yang membengkak dan bernegosiasi dengan penagih utang Citibank.

    Menurut Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Aswin, sudah ada sembilan saksi yang diperiksa, termasuk manajemen Citibank, seperti accounting, supervisor collection direct staff, dan karyawan direct staff.

    Adapun hasil visum, menurut Sutarman, belum menyebutkan penyebab kematian Irzen. ”Akan ada visum lanjutan dan penjelasan pakar yang membantu polisi menjelaskan penyebab kematian korban,” ujarnya.

    Kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan mengajukan permohonan pengujian laboratorium lanjutan tersebut. ”Laporan pemeriksaan jasad yang ada sekarang merupakan laporan pemeriksaan sementara. Untuk menentukan penyebab pasti meninggalnya korban, dokter forensik merekomendasikan dilakukan uji laboratorium,” kata Aswin.

    Hasil laporan pemeriksaan sementara jenazah Irzen tertanggal 29 Maret 2011, antara lain, menyebutkan, terdapat luka lecet pada sekat hidung bagian luar, pendarahan di bawah selaput keras otak, dan memar di batang otak serta keluar darah pada lubang hidung.

    Pengacara keluarga Irzen, Ficky Fiher Achmad dari Kantor Pengacara OC Kaligis, terus mengawal penyelidikan kasus ini. ”Jangan sampai hasil final pemeriksaan kontradiktif dengan hasil laporan sementara. Di laporan sementara jelas tertulis luka lecet di hidung akibat kekerasan benda tumpul,” tuturnya.

    Menurut Ficky, pihaknya juga akan mengirim surat kepada Kepala Polda Metro Jaya dan Kepala Polri agar segera menahan tersangka B. Alasannya, saat ini Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan empat tersangka, yaitu A, D, H, dan B. Namun, B belum ditahan.

    Ia juga akan menuntut Citibank bertanggung jawab karena korban merupakan nasabah Citibank dan meninggal di kantor Citibank saat memenuhi panggilan bank tersebut.

    Metode forensik

    Guru Besar Ilmu Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Herkutanto secara umum menjelaskan, ketika seseorang meninggal secara mendadak dan tidak diharapkan, akan dicari penyebab di tiga sistem utama tubuh, yaitu sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pernapasan, serta sistem susunan saraf pusat. Lalu, dicek apakah ada rudapaksa (trauma) atau akibat penyakit.

    Pada seseorang yang meninggal karena pembuluh darah otaknya pecah, akan diperiksa apakah hal itu disebabkan penyakit atau dibuat pecah. Pembuluh darah bisa dibuat pecah oleh kekerasan, tetapi harus dengan kekuatan besar karena pembuluh darah otak dilindungi berlapis.

    Pecahnya pembuluh darah secara spontan tanpa kekerasan bisa akibat dinding pembuluh darah tipis (aneurisma) atau tekanan darah yang membesar mendadak. Tekanan darah dapat meningkat mendadak jika orang merasakan situasi bahaya atau tekanan psikis yang menimbulkan reaksi melawan atau menghindar. ”Situasi seperti ini pada orang-orang tertentu yang sudah memiliki riwayat penyakit bisa menimbulkan pecahnya pembuluh darah,” kata Herkutanto.

    (NEL/WIN/ATK)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/02492287/tajuk.rencana

    TAJUK RENCANA

    Tercorengnya Citra Perbankan

    Beberapa hari ini perhatian masyarakat tersita oleh heboh kasus Citibank. Dua kasus serius membelit bank asal Amerika Serikat ini.

    Kasus pertama adalah tewasnya salah satu nasabah kartu kredit Citibank yang diduga dianiaya penagih utang di kantor collection Citibank. Kasus ini menyangkut tindak pidana karena menyebabkan melayangnya nyawa seseorang. Kasus kedua, pembobolan dana nasabah oleh Senior Relationship Manager Citibank, MD. Belakangan, kuat dugaan kasus ini mengarah ke kejahatan pencucian uang.

    Kasus ini beriringan dengan terungkapnya sejumlah kasus pembobolan bank BUMN—Bank Mandiri, BRI, dan BNI—yang di antaranya juga melibatkan orang dalam di level pejabat tinggi yang terjadi beberapa tahun lalu.

    Saat ini ada kekhawatiran, kasus MD ini hanya akan bermuara pada penyelesaian di ranah perdata dan akan ada upaya untuk menutupi karena sudah menyangkut mereka, yang dalam istilah kepolisian, ”nasabah kakap, yakni para bos dan pejabat tinggi”. Jika ini yang terjadi, hukum sudah diperjualbelikan, tak akan ada efek jera, serta kian merusak citra perbankan dan kepercayaan masyarakat.

    Sangat mencurigakan, dari puluhan miliar rupiah yang diduga dicuri MD, bagaimana mungkin tak ada seorang pun yang melapor sebagai korban jika bukan karena memang mereka tak ingin identitasnya terkuak, termasuk juga jumlah simpanan mereka dan asal-usul uang tersebut?

    Kasus ini memunculkan pertanyaan di masyarakat. Bagaimana mungkin bank sekaliber Citibank tak mampu mengendus praktik kejahatan oleh pegawainya yang sudah berlangsung tahunan dan melibatkan nilai uang yang sangat besar. Begitu burukkah mekanisme kontrol internal bank-bank itu dan pengawasan BI? Kurang ketat apa regulasi perbankan kita? Jika lebih karena faktor manusia, bagaimana masyarakat bisa diyakinkan dana yang dipercayakan ke bank aman?

    Dalam kasus kartu kredit, mungkin saja benar pernyataan BI, ada kekurangpahaman nasabah soal kartu kredit. Persoalannya, kenapa BI sebagai otoritas membiarkan praktik-praktik bank penerbit kartu kredit yang mengelabui nasabah yang tak paham soal kartu kredit?

    Lebih-lebih, ada kesan tutup mata atau kurang tegasnya BI, Perbanas, atau asosiasi penerbit kartu kredit terkait penagihan, terutama yang melibatkan penagih utang dan penggunaan teror, intimidasi, bahkan kekerasan yang berujung pada kematian nasabah pemegang kartu.

    Keluhan soal kekerasan dan intimidasi sangat banyak, tetapi tak pernah terdengar ada tindakan atau upaya penertiban terhadap bank, penerbit kartu kredit, atau pihak penagih utang itu sendiri, sampai akhirnya terjadi tragedi seperti ini. Sangat disesalkan praktik-praktik kekerasan dibiarkan begitu marak menguasai perbankan kita.

    Tak kalah penting, jangan sampai perbankan jadi tempat persembunyian hasil kejahatan dan hasil merampok uang negara. Jika terbukti ada pencucian uang, harus ada ketegasan terhadap pengelola bank, termasuk bank asing.

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/02291915/malinda.dijerat.dengan.pasal.pencucian.uang

    PEMBOBOLAN BANK

    Malinda Dijerat dengan Pasal Pencucian Uang

    Jakarta, Kompas – Mantan Senior Relationship Manager Citibank Inong Malinda Dee ternyata tak cuma diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan. Ia juga dijerat dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Kepastian Malinda diduga terlibat dua tindak pidana itu tertuang dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Dalam SPDP disebutkan, Malinda menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran terhadap Pasal 49 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad, Kamis (7/4) di Jakarta, SPDP untuk Malinda itu tertanggal 25 Maret 2011. Namun, Kejagung baru menerimanya dari Polri pada 4 April 2011.

    Dalam kasus Malinda, menurut Noor, kejaksaan menunggu hasil penyidikan polisi. Jika lengkap, kejaksaan akan melimpahkannya ke pengadilan.

    Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Kamis, menyatakan, kepolisian merencanakan menelusuri data nasabah Citibank yang ditangani Malinda dalam dugaan penggelapan dan pencucian uang dana nasabah. Namun, penyidik masih fokus menelusuri aliran dana dari tiga nasabah Citibank yang diduga dipindahkan tersangka.

    ”Kami berkoordinasi dengan Citibank. Data itu ada di Citibank. Yang kami perlukan mudah-mudahan diberikan,” katanya.

    Namun, Kamis, polisi menunda rekonstruksi terkait prosedur transfer dana nasabah Citibank di Badan Reserse Kriminal Polri. Rekonstruksi itu dilakukan untuk melihat dugaan penyimpangan pentransferan dana yang dilakukan tersangka. Polisi masih melanjutkan pemeriksaan terhadap kepala teller berinisial N.

    Seorang nasabah Citigold private banking, yang juga klien Malinda dan tak ingin disebutkan namanya, mengakui, kemungkinan terjadinya pembobolan dana nasabah dan pencucian uang dalam praktik private banking memang besar. Nasabah private banking memercayai customer relations dari bank yang membantunya sehingga bisa mengalihkan dana karena sejumlah formulir sudah ditandatangani nasabah.

    Nasabah Citigold itu mengakui pula, customer relations pernah menawarkan produk investasi yang tak sepenuhnya terkait dengan bank. ”Ditawarkan pula produk Citibank di Asia Pasifik, terutama produk investasi dari Citibank Singapura,” katanya.

    Rekomendasi DPR

    Secara terpisah, Komisi XI DPR dalam rekomendasinya, seperti disampaikan Ketua Komisi XI Emir Moeis, Kamis di Jakarta, meminta Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengevaluasi kinerja Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Halim Alamsyah dan pengawasan BI. Evaluasi itu terkait kasus pembobolan bank yang terjadi di Citibank yang seharusnya menjadi perhatian pengawasan BI.

    ”Rekomendasi ini mengikat. Jika tidak dijalankan, kami bisa menegur BI,” kata Emir. Komisi XI DPR telah memanggil Citibank, BI, dan Polri dalam rapat kerja pada Selasa-Rabu lalu. Dalam raker, sejumlah anggota Komisi XI DPR mempertanyakan pengawasan BI sehingga dugaan pembobolan dana nasabah Citibank oleh Malinda bisa terjadi.

    Menurut Emir, Komisi XI belum bisa memberikan banyak rekomendasi terkait kasus pembobolan dana nasabah karena masih menunggu hasil penyidikan Polri dan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. ”Kami meminta polisi menjalankan penyidikan dahulu, terutama untuk melihat ada atau tidak kemungkinan pencucian uang dalam kasus ini,” ujarnya.

    Kepala Biro Humas BI Difi Ahmad Johansyah mengatakan, BI menghentikan penghimpunan nasabah baru Citigold, layanan nasabah kelas premium Citibank. Meskipun demikian, layanan untuk nasabah lama tetap dibuka.

    Menurut Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia Ditta Amahorseya, Citibank menerima surat dari BI untuk menghentikan sementara penambahan nasabah baru Citigold.

    Presiden Direktur PT Sarwahita Global Management (SGM) Andrea Peresthu menjelaskan, Malinda pernah jadi pemegang 20 persen saham perusahaan itu. Namun, sejak 1 Februari 2011 Malinda mengundurkan diri.

    Andrea menambahkan, Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Rio Mendung Thalieb juga menjadi pemegang saham PT SGM. PT SGM diduga menerima dana dari Malinda.

    (faj/fer/idr/tra)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/04111248/malinda.dan.mitos.perbankan

    Malinda dan Mitos Perbankan

    Christianto Wibisono

    Skandal penggelapan dana nasabah Citibank oleh Malinda Dee membuktikan bahwa mitos kejayaan dan profesionalisme Citibank rapuh.

    Terdapat keterkaitan tiga isu utama dunia: pencucian uang oleh para koruptor melalui perbankan global; eksploitasi dana haram—plus sebagian dana halal—nasabah oleh eksekutif perbankan yang dicemplungkan ke dalam kasino derivatif global yang tak aman; serta kegagalan pemerintah ataupun otoritas global mengarahkan dana perbankan untuk pembangunan sektor riil.

    Pembobolan Citibank oleh Malinda, penggelapan oleh Bernie Madoff, serta skandal spekulasi dan manipulasi valas Nick Leeson dan Dicky Iskandardinata yang membangkrutkan Barings dan Bank Duta harus kita pahami sebagai modus dan gejala universal.

    Sampai di mana otoritas moneter suatu negara-bangsa dan otoritas moneter global bisa membenahi penyakit ini dalam konteks yang lebih struktural untuk menciptakan arsitektur keuangan global yang bertanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi kebutuhan dunia akan pembangunan sektor riil? Perlu aliran dana guna meningkatkan kesejahteraan manusia secara lebih mangkus.

    Laba terbesar

    Anthony Sampson dalam buku The Money Lenders, mengutip pernyataan Walter Wriston, petinggi Citibank kurun 1970-an, menyatakan, keuntungan terbesar Citibank diraup dari cabang Jakarta. Ketika bank itu buka cabang pada 1967, modal setornya hanya 1 juta dollar AS. Modal itu pasti hanya dipakai untuk beli atau sewa kantor. Lalu, perusahaan AS yang berinvestasi di Indonesia menjadi nasabah, disusul oleh masyarakat perusahaan dan perorangan Indonesia. Nah, dengan modal reputasi dan kepercayaan terhadap Citibank itu, cabang Jakarta—satu satunya di Indonesia—jadi juara penyetor untung bagi Citibank global.

    Wartawan Vincent Lingga pernah mengeluh, tabungannya selama 30 tahun sebagai wartawan terkuras habis karena dibelikan produk keuangan Lehman Brothers yang dibiarkan bangkrut oleh Presiden Bush dan memicu krisis keuangan AS dan global pada 2008. Vincent membeli produk derivatif itu oleh bujukan pegawai Citibank. Bandingkan dengan Robert Tantular dan Bank Century yang menjual sekuritas Antaboga.

    Arsitektur keuangan global era 1980-an memang didominasi produk derivatif yang sangat tak terkait dengan sektor riil. Dana yang berputar triliunan dollar AS di rekening antarbank sedunia, milik pelbagai perusahaan dan nasabah kakap koruptor ataupun konglomerat sejati, sebagian besar justru tak pernah menyentuh sektor riil, seperti infrastruktur.

    Karena itulah Wapres AS Joseph Biden mengusulkan pembentukan Bank Infrastruktur AS karena prasarana jalan dan jembatan serta perkeretaapian di AS kumuh dan lamban seperti Dunia Ketiga.

    Direktur Pengelolaan IMF Dominique Strauss-Kahn, Selasa lalu di Washington DC, menyatakan bahwa perbankan dan sistem moneter dunia harus segera menggebrak sektor riil pembangunan infrastruktur serta kebutuhan pangan, energi, dan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Semua itu memerlukan kebijakan agar dana yang terhimpun pada sistem moneter global bisa dimanfaatkan dan diinvestasikan di sektor riil jangka menengah-panjang dan bukan sekadar dikonsumsi atau dispekulasikan dalam kasino derivatif global.

    Gertak sambal

    Anggota DPR dengan galak mengancam akan mencabut izin Citibank. Saya rasa tak semudah gertak sambal antarkoalisi atau partai sempalan. Soalnya, pemilik Citibank itu adalah konsorsium global yang melibatkan Pemerintah AS (36 persen), Pemerintah Singapura melalui BUMN GSIC (11,1 persen), Kuwait Investment Authority (6 persen), Abu Dhabi Investment Authority (4,9 persen), dan Kingdom Holding Company Arab Saudi pimpinan Pangeran Al Waleed bin Talal.

    Jadi, Citibank merupakan wajah perusahaan transnasional, multinasional, dan global yang tak didominasi satu kelompok pun. Ia konsorsium multilateral.

    Bagaimana menyelesaikan dan menghukum masalah Citibank ini? Praktik Malinda pasti bukan hanya terjadi di Citibank. Bisa terjadi di bank BUMN dan bank milik konglomerat kita. Jadi, otoritas moneter global, regional, dan nasional harus waspada, seperti kata Dominique Strauss- Kahn yang akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan di Perancis.

    Segala praktik campur aduk spekulasi dan manipulasi derivatif harus diawasi ketat oleh otoritas moneter. Akumulasi dana—baik halal maupun haram (dari aliran pencucian uang diktator dan koruptor)—sedunia seyogianya disalurkan bagi investasi sektor riil, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Mumpung ada dosa kolektif Obama, Al Waleed, dan Ho Ching (pemegang saham Citibank mewakili GSIC), usul pembentukan Bank Pembangunan Infrastruktur baik di AS oleh Wapres Biden maupun di Indonesia oleh Kadin bisa segera direalisasi. Pemerintah bisa bernegosiasi atas dasar terobosan pemikiran membangun arsitektur keuangan global yang bertanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi kualitas hidup manusia.

    Pengarahan dana perbankan dari sektor derivatif ke sektor riil harus digerakkan otoritas moneter global. Sekarang kesempatan bagi otoritas global dan G-20 memperlihatkan wibawa mengatasi praktik skandal model Leeson, Madoff, dan Malinda. Jika tidak, Malindagate bisa terulang di mana, kapan, dan oleh bank apa saja.

    KPK mesti turun tangan menelusuri rekening terkait Malinda sebab sebagian pasti ada unsur korupsinya. Hukum karma bagi koruptor yang rekeningnya digelapkan Malinda: Anda merampok dana negara dan rakyat, aparat penegak hukum mungkin tak bisa mengejar, tetapi Anda disikat Malinda. Itulah tangan siluman karma.

    Christianto Wibisono

    CEO Global Nexus Institute

     
  • Virtual Chitchatting 3:41 AM on 2011/02/21 Permalink
    Tags: , , banking profile, , , indonesian stock exchange, indonesian stocks, industrial report, industry analysis, industry profile, industry report, , jakarta stock exchange, , publicly held companies, quantitative analyst   

    Market Research Reports on Banking Industry in Indonesia 

    Banking Industry in Indonesia

    If you would like to have:

    1. the industrial report of banking industry in Indonesia, analysed by their respective performances in liquidity, profitability, rentability, solvability, and
    2. their respective sound and health management of the bank,
    3. their management profile and their respective status/credit report,

    please contact Advanced Advocacy Plus, through their phones +622132187118, +628128056516, or by email aapluz (a) yahoo.co.id

    The publicly held bank companies that we have updated the analyses so far are (and so were the liquidated ones as well):

    1. Bank Agroniaga Tbk, PT                                                                   AGRO
    2. Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT                                          INPC
    3. Bank Bukopin Tbk, PT                                                                      BBKP
    4. Bank Bumi Artha Tbk, PT                                                                BNBA
    5. Bank Capital Indonesia Tbk, PT                                                       BACA
    6. Bank Central Asia Tbk, PT                                                               BBCA
    7. Bank CIMB Niaga Tbk, PT                                                              BNGA
    8. Bank Danamon Indonesia Tbk, PT                                                   BDMN
    9. Bank Ekonomi Raharja Tbk, PT                                                        BAEK
    10. Bank Eksekutif Internasional Tbk, PT                                              BEKS
    11. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk, PT                                            SDRA
    12. Bank ICB Bumiputera Tbk, PT                                                         BABP
    13. Bank Internasional Indonesia Tbk, PT                                              BNII
    14. Bank Kesawan Tbk, PT                                                                     BKSW
    15. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT                                                       BMRI
    16. Bank Mayapada Tbk, PT                                                                   MAYA
    17. Bank Mega Tbk, PT                                                                          MEGA
    18. Bank Mutiara Tbk, PT                                                                       BCIC
    19. Bank Negara Indonesia Tbk, PT                                                       BBNI
    20. Bank Nusantara Parahyangan Tbk, PT                                              BBNP
    21. Bank OCBC NISP Tbk, PT                                                              NISP
    22. Bank Pan Indonesia Tbk, PT                                                             PNBN
    23. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT          BJBR
    24. Bank Permata Tbk, PT                                                                      BNLI
    25. Bank Pundi Indonesia Tbk, PT                                                         BEKS
    26. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT                                                       BBRI
    27. Bank Sinarmas Tbk, PT                                                                     BSIM
    28. Bank Swadesi Tbk, PT                                                                      BSWD
    29. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT                                        BBTN
    30. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT                                   BTPN
    31. Bank Victoria International Tbk, PT                                                 BVIC
    32. Bank Windu Kentjana International Tbk, PT                                   MCOR

    BANKING INDUSTRY IN INDONESIA
    AFTER TOPNOTCH INDONESIAN BANKS RECAPITALISED

    Jakarta, September 2000

    FOREWORD
    EXECUTIVE SUMMARY

    CHAPTER
    1. INDONESIAN MACROECONOMIC        1
    1.1. Plenty of tasks waiting to be fulfilled following the recapitalisation of banking industry in Indonesia        1
    1.2. The bolstering up optimistic viewpoints        4
    1.3. Reform and full economic recovery remain in the backseat and are at risk        5
    1.4. Some real sector indicators revealing positive consumer sentiment        7
    1.5. Indonesian international trade: exports on non-primary products are proof of Indonesian economic recovery        11
    1.6. A declining role of Japan in trading partnership and foreign direct investments        13
    1.7. Structural reforms implementation requires mostly reasonable transparency        16
    1.8. The danger of repeated recapitalisations of banks lurks        20
    1.9. The recapitalisation program dwarfing other fund raising activities        22
    1.10. Macroeconomic indicators recapitulated        23

    2. BANKING INDUSTRY AFTER TOPNOTCH INDONESIAN BANKS RECAPITALISED        29
    2.1. Banking industry post-recapitalisation        29
    2.2. Recapitulating the bank restructuring actions in Indonesia        31
    2.3. The recapitalised banks controlling the market structure by 80.41%        34
    2.4. Government bonds to finance the restructuring of Indonesian banks        41
    2.5. The backdrop of bank recapitalisation        50
    2.6. Bank recapitalisation as part of blanket guarantee program policy        51
    2.7. Blanket guarantee program is not free after all        54

    3. PROFILE OF NATIONAL PRIVATE BANKS JOINING THE RECAPITALISATION PROGRAM        56
    3.1. The banking recapitalisation program fails to improve the asset quality        56
    3.2. Non-publicly held banks were more liquid than publicly held banks        60
    3.2.1. Bank Artamedia        61
    3.2.1.1. Bank Artamedia in brief        61
    3.2.1.2. Bank Artamedia received government bonds worth Rp 130 bn        61
    3.2.1.3. Assets transferred to BPPN        64
    3.2.2. Bank Bukopin        64
    3.2.2.1. Bukopin in brief        64
    3.2.2.2. Bukopin received government bonds worth Rp 380.80 bn        68
    3.2.2.3. Participation in loan syndications        69
    3.2.2.4. The legal case with Bank International Indonesia        70
    3.2.2.5. A proposal of Rp 60 bn in fresh money        70
    3.2.3. Bank Patriot        71
    3.2.3.1. Bank Patriot in brief        71
    3.2.3.2. Bank Patriot received government bonds worth Rp 52 bn        72
    3.2.4. Bank Prima Ekspress        74
    3.2.4.1. Bank Prima Ekspres in brief        74
    3.2.4.2. Bank Prima Ekspress received government bonds worth Rp 533.4 bn        75
    3.3. Publicly held banks have put their doubtful (category 4) loans greater than the non-publicly held banks        77
    3.3.1. Bank International Indonesia        80
    3.3.1.1. BII in brief        80
    3.3.1.2. BII received government bonds worth Rp 6.6 tn        83
    3.3.1.3. Assets restructured        85
    3.3.1.4. Asset swap following non-eligible interbank claims        87
    3.3.1.5. Participation in its subsidiaries        88
    3.3.1.6. The legal cases        90
    3.3.2. Bank Lippo        91
    3.3.2.1. Bank Lippo in brief        91
    3.3.2.2. Bank Lippo received government bonds worth Rp 7.3 tn        93
    3.3.2.3. Participation in loan syndications        95
    3.3.2.4. Assets transferred        96
    3.3.2.5. Participation in its subsidiaries        97
    3.3.3. Bank Universal        98
    3.3.3.1. Bank Universal in brief        98
    3.3.3.2. Bank Universal received government bonds worth Rp 4.6 tn        99
    3.3.3.3. Bank’s placements        102
    3.3.3.4. Assets transferred        103
    3.3.3.5. Participation in loan syndications        103
    3.3.3.6. The legal case        104

    4. PROFILE OF NATIONAL PRIVATE BANKS TAKENOVER JOINING THE RECAPITALISATION PROGRAM        107
    4.1. More liquid and efficient the financial condition of takenover banks prior to their mergers with Bank Danamon Indonesia        107
    4.2. True, late recapitalisation increasing the amount of capital bleeding and government bonds to issue        111
    4.3. Asset disposal of BCA was the largest within the category of takenover banks        115
    4.4. Bank Central Asia        119
    4.4.1. BCA in brief        119
    4.4.2. BCA received government bonds worth Rp 60.88 tn        121
    4.4.3. The placements of BCA        122
    4.4.4. Participation in loan syndications        123
    4.4.5. Assets transferred        124
    4.4.6. Participation in its subsidiaries        125
    4.4.7. Its listing story        127
    4.4.8. The challenge of BCA: credit management under a very brand new environment        129
    4.5. Bank Bali        130
    4.5.1. Bank Bali in brief        130
    4.5.2. The recapitalisation plan of Bank Bali        131
    4.5.3. The ever-changing management during the crisis        134
    4.5.4. Bank Bali: The latest bank to be recapitalised by the government        135
    4.5.5. Finally, Bank Bali will receive government bonds worth Rp 5.36 tn        136
    4.5.6. Participation in loan syndications        138
    4.5.7. Participation in its subsidiaries: Establishing a network of rural banking        138
    4.5.8. The legal cases        141
    4.6. Bank Niaga        145
    4.6.1. Bank Niaga in brief        145
    4.6.2. The recapitalisation of Bank Niaga did not go smoothly        148
    4.6.3. From custodian bank to subregistrar of government bonds        150
    4.6.4. Participation in loan syndications        150
    4.6.5. Participation in its subsidiaries        151
    4.6.6. The legal cases        152
    4.7. National private banks takenover on 4 April 1998        153
    4.7.1. Bank Danamon Indonesia        153
    4.7.1.1. Bank Danamon in brief        153
    4.7.1.2. The merger with 8 other banks takenover        156
    4.7.1.3. Bank Danamon received government bonds worth Rp 61 tn        158
    4.7.1.4. Bank Danamon Selected as Servicing Agent For Tranche 1 of The Commercial Loan Portfolio Outsourcing Program        159
    4.7.2. Bank PDFCI        161
    4.7.2.1. Bank PDFCI in brief        161
    4.7.2.2. Ambition to be one of the big five investment banks in Indonesia        162
    4.7.2.3. Controversies and the legal case with the supreme court        163
    4.7.2.4. Controversies over the plan of internal recapitalisation        164
    4.7.2.5. Controversies over the merger of Bank PDFCI into Bank Danamon        165
    4.7.3. Bank Tiara Asia        165
    4.7.3.1. Bank Tiara Asia in brief        165
    4.7.3.2. Participation in loan syndications        167
    4.7.3.3. Participation in its subsidiaries        172
    4.8. National private banks takenover on 13 March 1999        173
    4.8.1. Bank Duta        173
    4.8.1.1. Bank Duta in brief        173
    4.8.2. Bank Jaya International        177
    4.8.2.1. Bank Jaya International in brief        177
    4.8.3. Bank Nusa Nasional        180
    4.8.3.1. Bank Nusa Nasional in brief        180
    4.8.4. Bank Pos Nusantara        183
    4.8.4.1. Bank Pos Nusantara in brief        183
    4.8.5. Bank Rama        185
    4.8.5.1. Bank Rama in brief        185
    4.8.6. Bank Risjad Salim International        188
    4.8.6.1. Bank Risjad Salim International in brief        188
    4.8.7. Bank Tamara        191
    4.8.7.1. Bank Tamara in brief        191

    5. PROFILE OF STATE BANKS JOINING THE RECAPITALISATION PROGRAM        195
    5.1. A better management of BTN in its relative productive assets        195
    5.2. Highly liquid and efficient but desperate of capital differentiate BTN with the other 3 state banks        197
    5.3. Bank Mandiri disposing quality productive assets the largest        199
    5.3.1. Bank Mandiri        202
    5.3.1.1. Bank Mandiri in brief        202
    5.3.1.2. The recapitalisation of Bank Mandiri        204
    5.3.1.3. Bank Mandiri received more than two thirds of government bonds to recapitalise state banks        207
    5.3.1.4. The delaid government bonds issuance increasing its recapitalisation cost        207
    5.3.1.5. Government bonds received by Bank Mandiri        209
    5.3.1.6. Participation in loan syndications        211
    5.3.1.7. Participation in its subsidiaries        211
    5.3.1.8. Its subordinated loans        214
    5.4. Bank Negara Indonesia        215
    5.4.1. BNI in brief        215
    5.4.2. The recapitalisation of BNI realised in 2 tranches        217
    5.4.3. Participation in loan syndications        220
    5.4.4. Assets transferred        220
    5.4.5. Participation in its subsidiaries        221
    5.5. Bank Rakyat Indonesia        225
    5.5.1. BRI in brief        225
    5.5.2. The recapitalisation program of BRI        225
    5.5.3. Assets restructured        229
    5.5.4. Polemics and controversies for the last two years        229
    5.5.5. Polemics on the new management of BRI        229
    5.5.6. Previous management of BRI        231
    5.5.7. Polemics on credits to conglomerates        232
    5.5.8. Polemics on the realisation of kredit program        234
    5.6. Bank Tabungan Negara        236
    5.6.1. BTN in brief        236
    5.6.2. The recapitalisation of BTN completed in October 2000        238
    5.6.3. BTN responsible for the disbursement of 75% funds for the purpose of housing loans in 2000        238

    6. BANK CREDITS        241
    6.1. An overview: The crisis brings banks in Indonesia to refocus its business to retail sector        241
    6.1.1. New places for bank’s money to put: consumptive goods        242
    6.1.2. Program-based credits (kredit program)        245
    6.1.3. Housing loans        250
    6.2. Pakto 1988 raising the existence of private sector        253
    6.3. Competition in bank credit disbursement        254
    6.3.1. Outstanding total credit        255
    6.3.2. Outstanding working capital credit        257
    6.3.3. Working capital dominates 70 percent of the bank credits        258
    6.3.4. Outstanding investment credit        259
    6.4. Credit contraction in the service industry dragging down the total bank credits        260
    6.5. Significant increase of the role of foreign and joint venture banks in bank credits        265
    6.5.1. The portfolio of foreign and joint venture banks in working capital credits        268
    6.5.2. The portfolio of BPD banks in working capital credits        270
    6.5.3. The portfolio of national private banks in working capital credits        271
    6.5.4. The portfolio of state banks in working capital credits        273
    6.6. Manufacturing industry granted the highest priority for bank credits        275
    6.6.1. About 72 percent of the bank credits for manufacturing industry was allocated for working capital        280
    6.6.2. Contraction of the working capital credit for service industry was the highest        282
    6.6.3. Also in trade industry, foreign and joint venture banks expanded their monthly credits for working capital        284
    6.6.4. In agroindustry, monthly credits for working capital provided by BPDs expanded        286
    6.6.5. Monthly credits for working capital in the mining industry has been constant        288
    6.6.6. Monthly credits for working capital in other industries also contracted        289
    6.7. Bank credits in foreign currencies expanded by Rp 43.79 tn        290
    6.8. By province, it’s been DKI Jakarta and by island, it’s been Java receiving bank credits mostly        294
    6.8.1. Bank credits in foreign exchange ranging around 38.35 percent        299
    6.8.2. The realisation of bank credits in KUK (small scale) ranging around 14.16 percent        302
    6.8.3. Idle capacity of the banks reaching 41.81 percent in 1999        305
    6.8.4. Rupiah savings contributed 76.80 percent of the total savings        311

    7. DEPOSITS IN BANKS
    7.1. Competition in enticing the funds of bank’s clients
    7.2. Total deposits
    7.3. Time deposits
    7.4. Demand deposits
    7.5. Savings deposits

    8. BANKS’ INVESTMENT
    8.1. Top-10 banks in credit investment
    8.2. Top-10 banks in banks’ placement
    8.3. Top-10 banks in banks’ securities
    8.4. Top-10 banks in banks’ private placement

    9. CONCLUDING SUMMARY
    9.1. Remaining weaknesses could lead to downturn
    9.2. The bank restructuring agenda needs to be taken to a decisive stage
    9.3. BPPN’s 9 programs of economic restructuring
    9.4. The outlook is filled with the same liquidity problem but with different magnitude, manner, and background

    ATTACHMENT
    I. DIRECTORY OF BANKS IN INDONESIA

    II. BANKS’ FINANCIAL REPORTS
    II.A. Total assets
    II.A.1. Current assets
    II.A.2. Credit investments
    II.A.3. Banks’ placements
    II.A.4. Investments in the securities of the banks
    II.A.5. Private placements of the banks
    II.B. Total equity
    II.B.1. Paid up capital
    II.B.2. Retained earnings
    II.B.3. Other forms of capitals
    II.C. Liabilities
    II.C.1. Current liabilities
    II.C.2. Public funds
    II.C.3. Securities issued
    II.C.4. Loans granted
    II.D. Profitability
    II.D.1. Operational income
    II.D.2. Operational expense

    III. A NEW BANK INDONESIA BUILT ON THE ROTTEN BLBI SCANDAL
    III.A. The word of audit becomes buzzword
    III.B. Bank Indonesia facing  two results of audit
    III.C. Bank Indonesia and the government refuse to take responsibility
    III.D. For the sake of saving payment system and the banking industry
    III.E. BLBI leaks had been detected ?
    III.F. Moral Hazard of bankers receiving BLBI questioned?
    III.G. Excessive disbursement of BLBI result of poor administration of BI?
    III.H. Absence of reporting became the base of disclaimer opinion for the opening balance of a new Bank Indonesia

    IV. BALIGATE: THE WORLD-SHAKING CASE
    IV.A. The Bank Bali scandal: A case fully of controversies and polemics
    IV.B. The pulling back of Stanchart from the management and investment agrements, would that be the anticlimax of the case?
    IV.C. The faults of Stanchart: Ignoring corporate culture and the prevailing system
    IV.D. Counter measures of Rudy Ramli
    IV.E. BPPN’s role in Baligate case
    IV.F. Stanchart’s role in the Bank Bali scandal
    IV.G. To transfer Rp 905 bn, Bank Indonesia only took 3 hours for approval

    TABLE
    1.1. The peaks and troughs of the rupiah and the JSX-CI, 29 April 1997 – 15 Nov. 1999        24
    1.2. Inflation rates, money supply, and bank credits, 1988 – Aug. 2000        25
    1.3. Average quarter growth of Indonesian imports by type of economic goods, 1997 – 1999        26
    1.4. Average quarter growth of Indonesian exports by primary commodity, 1997 – 1999        27
    1.5. Indonesian GDP by sector at current market price, 1989 – 2000A        28

    2.1. Results of due diligence examinations in Indonesian banking industry, 20 March 1999        32
    2.2. Actions in bank restructuring in Indonesia, 1 Nov. 1997 – October 2000        33
    2.3. Banks grouped, August 2000        35
    2.4. The market structure of Indonesian banking industry, March 2000        38
    2.5. Government bonds issued under the name of blanket guarantee program, December 1999        41
    2.6. Government bonds to recapitalise banks in Indonesia, up to Oct. 2000        43
    2.7. Government bonds to recapitalise banks in Indonesia by maturity, 12 June 2000        45
    2.8. Legal bases for the implementation of banking recapitalisation program in Indonesia, 1998-2000        52

    3.1. The 7 national private banks joining the recapitalisation program: some financial indicators as of March 2000        58
    3.2. The 7 national private banks joining the recapitalisation program: the equities and the assets as of March 2000        59
    3.3. Bank Artamedia’s capital that has been paid up, paid in, and authorised, 1999        62
    3.4. Financial profile of Bank Artamedia, June 1998 – December 1999        63
    3.5. Shareholders of Bukopin, 31 December 1999        66
    3.6. Financial profile of Bukopin, June 1998 – March 2000        67
    3.7. Financial profile of Bank Patriot, June 1998 – March 2000        73
    3.8. Financial profile of Bank Prima Ekspres, June 1998 – March 2000        76
    3.9. Allowance for loan losses of 7 national private banks recapitalised, March 2000        78
    3.10. The classified loans of 7 national private banks that recapitalised, March 2000        79
    3.11. BII’s capital that has been paid up, paid in, and authorised, 1999        82
    3.12. Financial profile of BII, June 1998 – June 2000        84
    3.13. Participation of BII in its subsdiaries, 1999        89
    3.14. Bank Lippo’s capital that has been paid up, paid in, and authorised, 1999        92
    3.15. Financial profile of Bank Lippo, Dec. 1997 – March 2000        94
    3.16. Classified credit risk , 31 December 1999        96
    3.17. Bank Universal’s capital that has been paid up, paid in, and authorised, 1999        100
    3.18. Financial profile of Bank Universal, June 1998 – March 2000        101

    4.1. Efficiency ratio of national private banks takenover in terms of relative operational income to expenses, June 1998 – March 2000        108
    4.2. Liquidity ratio of national private banks takenover in terms of current ratio, June 1998 – March 2000        109
    4.3. The 13 national private banks takenover joining the recapitalisation program: some financial indicators as of March 2000        113
    4.4. The 13 national private banks takenover joining the recapitalisation program : the equities and the assets as of March 2000        114
    4.5. The classified loans of 13 national private banks takenover, March 2000        116
    4.6. Allowance for loan losses of 7 national private banks recapitalised, March 2000        117
    4.7. BCA’s capital that has been paid up and authorised, 1999        120
    4.8. Financial profile of BCA, September – December 1999        122
    4.9. Bonds held by BCA, 1997 – 1999        123
    4.10. The subsidiaries of BCA, 1999        126
    4.11. Financial profile of Bank Bali, September 1998 and December 1999        133
    4.12. Participation of Bank Bali in its subsdiaries, 1999        140
    4.13. Unsettled legal cases of Bank Bali, December 1999        142
    4.14. Bank Niaga’s capital that has been paid up, paid in, and authorised, 1999        146
    4.15. Financial profile of Bank Niaga, June 1998 – June 2000        149
    4.16. Financial profile of Bank Danamon, September 1999 – June 2000        154
    4.17. Bank Danamon’s capital that has been paid up, paid in, and authorised, 1999        155
    4.18. Estimated share ownership structure, 1 May 2000        155
    4.19. Balance of negative equity of the 7 banks takenover, 31 December 1999        157
    4.20. Financial profile of Bank PDFCI, June 1998 – September 1999        162
    4.21. Bank Tiara Asia’s capital that has been paid up, paid in, and authorised, March 2000        167
    4.22. Financial profile of Bank Tiara Asia, June 1998 – March 2000        169
    4.23. Borrowings of Bank Tiara Asia, 1997-1998        170
    4.24. Derivative transactions of Bank Tiara Asia, 1998        172
    4.25. Participation of Bank Tiara Asia in its subsdiaries, 1998        173
    4.26. The shareholders of Bank Duta, 17 April 2000        174
    4.27. Participation of Bank Duta in its subsdiaries, 1997        175
    4.28. Financial profile of Bank Duta, June 1998 – March 2000        176
    4.29. The shareholders of Bank Jaya International, 17 April 2000        178
    4.30. Financial profile of Bank Jaya International, June 1998 – March 2000        179
    4.31. The shareholders of Bank Nusa Nasional, 17 April 2000        181
    4.32. Financial profile of Bank Nusa Nasional, June 1998 – March 2000        182
    4.33. The shareholders of Bank Pos Nusantara, 17 April 2000        183
    4.34. Financial profile of Bank Pos Nusantara, June 1998 – March 2000        184
    4.35. The shareholders of Bank Rama, 31 December 1999        185
    4.36. Participation of Bank Rama in its subsdiaries, 1997        186
    4.37. Financial profile of Bank Rama, June 1998 – March 2000        187
    4.38. The shareholders of Bank Risjad Salim International, 30 September 1997        189
    4.39. Financial profile of Bank Risjad Salim International, June 1998 – December 1999        190
    4.40. The shareholders of Bank Tamara, 30 September 1997        191
    4.41. Participation of Bank Tamara in its subsidiaries, 1996-1997        193
    4.42. Financial profile of Bank Tamara, June 1998 – March 2000        194

    5.1. Relative productive assets of state banks, June 1998 – March 2000        196
    5.2. The state banks joining the recapitalisation program: some financial indicators as of March 2000        198
    5.3. The state banks joining the recapitalisation program : the equities and the assets as of March 2000        198
    5.4. The classified loans of state banks, March 2000        200
    5.5. Allowance for loans losses of state banks, March 2000        201
    5.6. Financial profile of Bank Mandiri, August 1999 – June 2000        206
    5.7. Participation of Bank Mandiri in its subsdiaries, 1999        213
    5.8. BNI’s capital that has been paid up, paid in, and authorised, 1999        216
    5.9. Financial profile of BNI, September 1999 – June 2000        219
    5.10. Participation of BNI in its subsdiaries, 1999        223
    5.11. Financial profile of BRI, December 1998 – June 2000        228
    5.12. The value of program-based credits transferred from BI to BRI, BTN, and PNM, Nov. 1999        235
    5.13. Financial profile of Bank Tabungan Negara, June 1998 – March 2000        237

    6.1. Publicly held banks that have recapitalised themselves in 1999        244
    6.2. SMEs credit, 1989 – Oct. 1999        249
    6.3. Property credit, Dec. 1998 – Feb. 2000        250
    6.4. Housing loans provided by some banks, 2000        251
    6.5. Outstanding KUK (credits for SMEs) by type of use and KPR, 1991 – May 2000        252
    6.6. Monthly average of additional credits in a year, 1990 – 1999        261
    6.7. Average additional credits by month, 1990 – 1999        261
    6.8. Average monthly credits by type of bank credits and of industry, July 1997 – Nov. 1999        263
    6.9. Credits by type of bank credits and of industry, Jan – Nov. 1999        263
    6.10. Working capital credits by type of industry and of creditor banks, Jan – Nov. 1999        264
    6.11. Average monthly credits for working capital by type of creditor banks, February 1990 – November 1999        266
    6.12. Annual credits for working capital by type of creditor banks, 1990 – 1999        267
    6.13. The portfolio of foreign and joint venture banks in working capital credits by type of industry, 1990-1999        268
    6.14. The portfolio of BPD banks in working capital credits by type of industry, 1990-1999        270
    6.15. The portfolio of national private banks in working capital credits by type of industry, 1990-1999        272
    6.16. The portfolio of state banks in working capital credits by type of industry, 1990-1999        274
    6.17. Average monthly credits by type of industry, Feb. 1990 – Nov. 1999        277
    6.18. Annual credits by type of industry, 1990 – 1999        277
    6.19. Average monthly credits for working capital by type of industry, Feb. 1990 – Nov. 1999        278
    6.20. Annual credits for working capital by type of industry, 1990 – 1999        278
    6.21. Average monthly credits for investment by type of industry, Feb. 1990 – Nov. 1999        279
    6.22. Annual credits for investment by type of industry, 1990 – 1999        279
    6.23. Average monthly credits for working capital in manufacturing industry by type of creditor banks, Feb. 1990 – Nov. 1999        281
    6.24. Annual credits for working capital in manufacturing industry by type of creditor banks, 1990 – 1999        281
    6.25. Average monthly credits for working capital in service industry, Feb. 1990 – Nov. 1999        283
    6.26. Annual credits for working capital in service industry by type of creditor banks, 1990 – 1999        283
    6.27. Average monthly credits for working capital in trading industry, Feb. 1990 – Nov. 1999        285
    6.28. Annual credits for working capital in trading industry by type of creditor banks, 1990 – 1999        285
    6.29. Average monthly credits for working capital in agroindustry, Feb. 1990 – Nov. 1999        287
    6.30. Annual credits for working capital in agroindustry by type of creditor banks, 1990 – 1999        287
    6.31. Average monthly credits for working capital in mining industry, Feb. 1990 – Nov. 1999        288
    6.32. Annual credits for working capital in mining industry by type of creditor banks, 1990 – 1999        289
    6.33. Average monthly credits for working capital in other industries, Feb. 1990 – Nov. 1999        290
    6.34. Annual credits for working capital in other industries by type of creditor banks, 1990 – 1999        290
    6.35. Average monthly bank credits by type of currencies, Feb. 1990 – Nov. 1999        292
    6.36. Bank credits by type of currencies, 1990 – 1999        293
    6.37. Bank credits by island and province, 1990 – 1999        295
    6.38. Bank credits by island and province, 1990 – 1999        297
    6.39. The portion of foreign exchange credits by island and province, 1990 – 1999        300
    6.40. The portion of KUK (small scale) credits by island and province, 1990 – 1999        303
    6.41. The portion of bank credits to the savings by island and province, 1990 – 1999        307
    6.42. The portion of bank credits in rupiah to the savings in rupiah by island and province, 1990 – 1999        309
    6.43. The portion of savings in rupiah to the total savings by island and province, 1990 – 1999        312

    7.1.

    CHART
    1.1. Food and beverages imported to be consumed, Jan. 1996 – Feb. 2000        7
    1.2. Food and beverages imported to be utilised, Jan. 1996 – Feb. 2000        8
    1.3. Lubricants and private transportation equipment imported to be consumed, Jan. 1996 – Feb. 2000        8
    1.4. Fuels and lubricants imported to be utilised, Jan. 1996 – Feb. 2000        9
    1.5. Raw materials imported to be utilised, Jan. 1996 – Feb. 2000        9
    1.6. Consumption goods imported by durability, Jan. 1996 – Feb. 2000        10
    1.7. Indonesian GDP by current price and per capita, 1979 – 2000A        10
    1.8. Monthly Indonesian exports by primary category, Jan. 1996 – Feb. 2000        11
    1.9. Indonesian exports by primary category, 1983 – Feb. 2000        12
    1.10. Indonesian trade accounts, 1972 – 1999        12
    1.11. Total exports and the imports on raw materials and capital goods, 1981– 2000A        13
    1.12. Indonesian exports by country of destination, cumulative for the year 1981 – Feb. 2000        13
    1.13. Indonesian exports to major trading partners, 1981 – Feb. 2000        14
    1.14. Indonesian imports by country of origin, cumulative for the year 1981 – Feb. 2000        14
    1.15. Indonesian imports from major trading partners, 1981 – Feb. 2000        15
    1.16. The foreign direct investments of Japan, Hong Kong, and Singapore in Indonesia, 1981 – 2000A        15
    1.17. Foreign direct investments in Indonesia, 1967 – Feb. 2000        16
    1.18. The flows of US$ in Indonesia, 1972 – 1999        17
    1.19. Bank credits, 1981 – Feb. 2000        19
    1.20. Value of rights issues, 1989 – Oct. 1999        22
    1.21. Value of IPOs, 1997 – Oct. 1999        22
    1.22. Value of bond issues, 1983 – Oct. 1999        23
    1.23. Mutual funds in Indonesia, Jan 1994 – Sept. 1999        23
    1.24. Monthly inflation rates, bank credits, money supply, Jan. 1993–May 2000        25

    6.1. Bank credits: The outstanding and monthly incrementals, July 1997–June 2000        243
    6.2. Development of number of banks in Indonesia, 1987 – 1999        253
    6.3. Development of number of banks’ offices in Indonesia, 1987 – 1999        254
    6.4. Annual development of outstanding credit disbursement, 1987–June 2000        254
    6.5. Monthly development of outstanding credit disbursement, 1987–June 2000        255
    6.6. Annual development of outstanding total credits by type of banks, 1987 – June 2000        256
    6.7. Monthly development of outstanding total credits by type of banks, 1987 – June 2000        256
    6.8. Annual development of outstanding working capital credits by type of banks, 1987 – June 2000        257
    6.9. Monthly development of outstanding working capital credits by type of banks, 1987 – June 2000        257
    6.10. Monthly bank credits by total and working capital, Feb. 1990 – June 2000        258
    6.11. Annual bank credits by type, 1990 – June 2000        259
    6.12. Annual development of outstanding investment credits by type of banks, 1987 – June 2000        259
    6.13. Monthly development of outstanding investment credits by type of banks, 1987 – June 2000        260
    6.14. Bank credits by type of creditor banks, Feb. 1990 – June 2000        265
    6.15. Credits for working capital by type of creditor banks, Feb. 1990 – June 2000        266
    6.16. The portfolio of foreign and joint venture banks in working capital credits, Feb. 1990 – Nov. 1999        269
    6.17. The portfolio of foreign and joint venture banks in working capital credits, Feb. 1990 – June 1997        269
    6.18. The portfolio of foreign and joint venture banks in working capital credits, July 1997 – Nov. 1999        269
    6.19. The portfolio of BPD banks in working capital credits, Feb. 1990 – Nov. 1999        271
    6.20. The portfolio of BPD banks in working capital credits, Feb. 1990 – June 1997        271
    6.21. The portfolio of BPD banks in working capital credits, July 1997 – Nov. 1999        271
    6.22. The portfolio of national private banks in working capital credits, Feb. 1990 – Nov. 1999        272
    6.23. The portfolio of national private banks in working capital credits, Feb. 1990 – June 1997        273
    6.24. The portfolio of national private banks in working capital credits, July 1997 – Nov. 1999        273
    6.25. The portfolio of state banks in working capital credits, Feb. 1990 – Nov. 1999        274
    6.26. The portfolio of state banks in working capital credits, Feb. 1990 – June 1997        274
    6.27. The portfolio of state banks in working capital credits, July 1997 – Nov. 1999        275

    7.1.

    CHART
    1.1. Dirty Games Or Just Creative Book-Keeping        20


    Analisa kuantitatif terhadap harga saham-saham yang terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

    (Quantitative analysis on stocks listed and traded in Indonesia stock exchange, Jakarta.)

    Hubungi kami di 021-32187118, 08128056516.

    Daftar kuotasi harga saham Indonesia per 3 Maret 2011:

    idx 20110303

    AALI Astra Agro Lestari Tbk
    ABBA Mahaka Media Tbk.
    ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk
    ACES Ace Hardware Indonesia Tbk
    ADES Akasha Wira International Tbk
    ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk
    ADMF Adira Dinamika Multi Finance
    ADMG Polychem Indonesia Tbk
    ADRO Adaro Energy Tbk.
    AGRO Bank Agroniaga Tbk.
    AHAP Asuransi Harta Aman P Tbk
    AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk
    AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
    AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk
    AKPI Argha Karya Prima Inds. Tbk
    AKRA AKR Corporindo Tbk
    AKSI Majapahit Securities Tbk
    ALFA Alfa Retailindo Tbk
    ALKA Alakasa Industrindo Tbk
    ALMI Alumindo Light Metal Inds.Tbk
    AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk
    AMFG Asahimas Flat Glass Tbk
    AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
    ANTA Anta Express Tour & Travel Se
    ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk
    APIC Pan Pacific International Tbk
    APLI Asiaplast Industries Tbk
    APLN Agung Podomoro Land Tbk.
    APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
    AQUA Aqua Golden Mississippi Tbk.
    ARGO Argo Pantes Tbk
    ARNA Arwana Citramulia Tbk
    ARTA Arthavest Tbk
    ARTI Ratu Prabu Energi Tbk
    ASBI Asuransi Bintang Tbk
    ASDM Asuransi Dayin MitraTbk
    ASGR Astra Graphia Tbk
    ASIA Asia Natural Resources Tbk
    ASII Astra International Tbk
    ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk
    ASRI Alam Sutera Realty Tbk.
    ASRM Asuransi Ramayana Tbk
    ATPK ATPK Resources Tbk
    AUTO Astra Otoparts Tbk
    BABP Bank ICB Bumiputera Tbk
    BACA Bank Capital Indonesia Tbk
    BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk.
    BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk
    BATA Sepatu Bata Tbk
    BAYU Bayu Buana Tbk
    BBCA Bank Central Asia Tbk
    BBKP Bank Bukopin Tbk
    BBLD Buana Finance Tbk
    BBNI Bank Negara Indonesia Tbk
    BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tb
    BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk
    BBTN Bank Tabungan Negara (Persero
    BCAP Bhakti Capital Indonesia Tbk
    BCIC Bank Mutiara Tbk
    BCIP Bumi Citra Permai Tbk.
    BDMN Bank Danamon Tbk
    BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk.
    BFIN BFI Finance Indonesia Tbk
    BHIT Bhakti Investama Tbk
    BIMA Primarindo Asia Infrastr. Tbk
    BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk.
    BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk
    BISI BISI International Tbk
    BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa
    BKDP Bukit Darmo Property Tbk
    BKSL Sentul City Tbk
    BKSW Bank Kesawan Tbk
    BLTA Berlian Laju Tanker Tbk
    BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk
    BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk
    BMTR Global Mediacom Tbk
    BNBA Bank Bumi Arta Tbk
    BNBR Bakrie & Brothers Tbk
    BNGA Bank CIMB Niaga Tbk
    BNII Bank International Ind. Tbk
    BNLI Bank Permata Tbk
    BORN Borneo Lumbung Energi & Metal
    BPFI Batavia Prosperindo Finance T
    BRAM Indo Kordsa Tbk
    BRAU Berau Coal Energy Tbk.
    BRMS Bumi Resources Minerals Tbk.
    BRNA Berlina Tbk
    BRPT Barito Pacific Tbk
    BSDE Bumi Serpong Damai Tbk
    BSIM Bank Sinarmas Tbk.
    BSWD Bank Swadesi Tbk
    BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk
    BTEL Bakrie Telecom Tbk
    BTON Betonjaya Manunggal Tbk
    BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasio
    BUDI Budi Acid Jaya Tbk
    BUMI Bumi Resources Tbk
    BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk.
    BVIC Bank Victoria Int l. Tbk
    BWPT BW Plantation Tbk
    BYAN Bayan Resources Tbk
    CEKA Cahaya Kalbar Tbk
    CENT Centrin Online Tbk.
    CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk
    CITA Cita Mineral Investindo Tbk
    CKRA Citra Kebun Raya Agri Tbk
    CLPI Colorpak Indonesia Tbk
    CMNP Citra Marga Nushapala Persada
    CMPP Centris Multi Persada P. Tbk
    CNKO Exploitasi Energi Indonesia T
    CNTB Saham Seri B ( Centex Tbk )
    CNTX Centex (Saham Preferen) Tbk
    COWL Cowell Development Tbk
    CPDW Cipendawa Tbk
    CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tb
    CPRO Central Proteinaprima Tbk
    CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk.
    CTBN Citra Tubindo Tbk
    CTRA Ciputra Development Tbk
    CTRP Ciputra Property Tbk
    CTRS Ciputra Surya Tbk
    CTTH Citatah Tbk.
    DART Duta Anggada Realty Tbk
    DAVO Davomas Abadi Tbk
    DEFI Danasupra Erapacific Tbk
    DEWA Darma Henwa Tbk
    DGIK Duta Graha Indah Tbk
    DILD Intiland Development Tbk
    DKFT Central Omega Resources Tbk.
    DLTA Delta Djakarta Tbk
    DNET Dyviacom Intrabumi Tbk
    DOID Delta Dunia Makmur Tbk
    DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk
    DSFI Dharma Samudera Fishing In Tb
    DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk
    DUTI Duta Pertiwi Tbk
    DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk
    DYNA Dynaplast Tbk
    EKAD Ekadharma International Tbk
    ELSA Elnusa Tbk
    ELTY Bakrieland Development Tbk
    EMDE Megapolitan Developments Tbk.
    EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk
    ENRG Energi Mega Persada Tbk
    EPMT Enseval Putra Megatrading Tbk
    ERTX Eratex Djaja Tbk
    ESTI Ever Shine Tex Tbk.
    ETWA Eterindo Wahanatama Tbk
    EXCL XL Axiata Tbk.
    FAST Fast Food Indonesia Tbk
    FASW Fajar Surya Wisesa Tbk
    FISH FKS Multi Agro Tbk
    FMII Fortune Mate Indonesia Tbk
    FORU Fortune Indonesia Tbk
    FPNI Titan Kimia Nusantara Tbk
    FREN Mobile-8 Telecom Tbk
    GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
    GDYR Goodyear Indonesia Tbk
    GEMA Gema Grahasarana Tbk
    GGRM Gudang Garam Tbk
    GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tb
    GJTL Gajah Tunggal Tbk
    GMCW Grahamas Citrawisata Tbk.
    GMTD Gowa Makassar Tourism Dev. Tb
    GOLD Golden Retailindo Tbk.
    GPRA Perdana Gapuraprima Tbk
    GREN Evergreen Invesco Tbk.
    GSMF Equity Development Investment
    GTBO Garda Tujuh Buana Tbk
    GZCO Gozco Plantations Tbk
    HADE HD Capital Tbk
    HDTX Panasia Indosyntec Tbk
    HERO Hero Supermarket Tbk
    HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk
    HITS Humpuss Intermoda Trans. Tbk
    HMSP H M Sampoerna Tbk
    HOME Hotel Mandarine Regency Tbk
    HRUM Harum Energy Tbk.
    IATA Indonesia Air Transport Tbk
    ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tb
    ICON Island Concepts Indonesia Tbk
    IDKM Indosiar Karya Media Tbk
    IGAR Champion Pacific Indonesia Tb
    IIKP Inti Agri Resources Tbk
    IKAI Intikeramik Alamasri Inds. Tb
    IKBI Sumi Indo Kabel Tbk
    IMAS Indomobil Sukses Int l. Tbk
    INAF Indofarma Tbk
    INAI Indal Aluminium Industry Tbk
    INCF Indo Citra Finance Tbk
    INCI Intanwijaya Internasional Tbk
    INCO International Nickel Indonesi
    INDF Indofood Sukses Makmur Tbk
    INDR Indo-Rama Synthetics Tbk.
    INDS Indospring Tbk
    INDX Indoexchange Tbk
    INDY Indika Energy Tbk
    INKP Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
    INPC Bank Artha Graha Internasiona
    INPP Indonesian Paradise Property
    INRU Toba Pulp Lestari Tbk.
    INTA Intraco Penta Tbk
    INTD Inter Delta Tbk
    INTP Indocement Tunggal Prakasa Tb
    INVS Inovisi Infracom Tbk
    IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tb
    ISAT Indosat Tbk
    ITMA Itamaraya Tbk
    ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk
    ITTG Leo Investments Tbk
    JECC Jembo Cable Company Tbk
    JIHD Jakarta Int l Hotel & Dev. Tb
    JKON Jaya Konstruksi Manggala Prat
    JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk
    JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk
    JPRS Jaya Pari Steel Tbk
    JRPT Jaya Real Property Tbk
    JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk
    JSPT Jakarta Setiabudi Internasion
    JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
    KAEF Kimia Farma Tbk
    KARK Dayaindo Resources Internatio
    KARW Karwell Indonesia Tbk
    KBLI KMI Wire & Cable Tbk.
    KBLM Kabelindo Murni Tbk
    KBLV First Media Tbk.
    KBRI Kertas Basuki Rachmat Indones
    KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk
    KIAS Keramika Indonesia Assosiasi
    KICI Kedaung Indah Can Tbk
    KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk
    KKGI Resource Alam Indonesia Tbk
    KLBF Kalbe Farma Tbk
    KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk
    KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk
    KPIG Global Land Development Tbk
    KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk.
    KREN Kresna Graha Sekurindo Tbk
    LAMI Lamicitra Nusantara Tbk
    LAPD Leyand International Tbk
    LCGP Laguna Cipta Griya Tbk
    LION Lion Metal Works Tbk
    LMAS Limas Centric Indonesia Tbk
    LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk.
    LMSH Lionmesh Prima Tbk.
    LPCK Lippo Cikarang Tbk
    LPGI Lippo General Insurance Tbk
    LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk
    LPKR Lippo Karawaci Tbk
    LPLI Star Pacific Tbk
    LPPF Matahari Department Store Tbk
    LPPS Lippo Securities Tbk
    LSIP PP London Sumatra Indonesia T
    LTLS Lautan Luas Tbk
    MAIN Malindo Feedmill Tbk
    MAMI Mas Murni Indonesia Tbk
    MAMIP Mas Murni Tbk (Saham Preferen
    MAPI Mitra Adiperkasa Tbk
    MASA Multistrada Arah Sarana Tbk
    MAYA Bank Mayapada Tbk
    MBAI Multibreeder Adirama Ind. Tbk
    MBTO Martina Berto Tbk.
    MCOR Bank Windu Kentjana Internati
    MDLN Modernland Realty Ltd. Tbk
    MDRN Modern Internasional Tbk
    MEDC Medco Energi International Tb
    MEGA Bank Mega Tbk
    MERK Merck Tbk
    META Nusantara Infrastructure Tbk
    MFIN Mandala Multifinance Tbk
    MFMI Multifiling Mitra Indonesia T
    MICE Multi Indocitra Tbk
    MIDI Midi Utama Indonesia Tbk.
    MIRA Mitra International Resources
    MITI Mitra Investindo Tbk
    MKPI Metropolitan Kentjana Tbk
    MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk
    MLIA Mulia Industrindo Tbk
    MLPL Multipolar Tbk
    MNCN Media Nusantara Citra Tbk
    MPPA Matahari Putra Prima Tbk
    MRAT Mustika Ratu Tbk
    MREI Maskapai Reasuransi Ind. Tbk
    MTDL Metrodata Electronics Tbk
    MTFN Capitalinc Investment Tbk
    MTSM Metro Realty Tbk
    MYOH Myoh Technology Tbk.
    MYOR Mayora Indah Tbk
    MYRX Hanson International Tbk
    MYRXP Saham Seri B Hanson Internati
    MYTX Apac Citra Centertex Tbk
    NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk.
    NIPS Nipress Tbk
    NISP Bank OCBC NISP Tbk
    OCAP Onix Capital Tbk.
    OKAS Ancora Indonesia Resources Tb
    OMRE Indonesia Prima Property Tbk
    PAFI Panasia Filament Inti Tbk
    PANR Panorama Sentrawisata Tbk
    PANS Panin Sekuritas Tbk
    PBRX Pan Brothers Tbk.
    PDES Destinasi Tirta Nusantara Tbk
    PEGE Panca Global Securities Tbk
    PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk
    PGLI Pembangunan Graha Lestari Ind
    PICO Pelangi Indah Canindo Tbk
    PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk
    PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk
    PLAS Polaris Investama Tbk
    PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk
    PNBN Bank Pan Indonesia Tbk
    PNIN Panin Insurance Tbk
    PNLF Panin Financial Tbk
    PNSE Pudjiadi & Sons Estate Tbk
    POLY Asia Pacific Fibers Tbk
    POOL Pool Advista Indonesia Tbk
    PRAS Prima Alloy Steel Tbk
    PSAB Pelita Sejahtera Abadi Tbk.
    PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk
    PSKT Pusako Tarinka Tbk.
    PTBA Tambang Batubara Bukit AsamTb
    PTPP PP (Persero) Tbk.
    PTRO Petrosea Tbk
    PTSN Sat Nusapersada Tbk
    PTSP Pioneerindo Gourmet Int l Tbk
    PUDP Pudjiadi Prestige Limited Tbk
    PWON Pakuwon Jati Tbk
    PWSI Panca Wiratama Sakti Tbk
    PYFA Pyridam Farma Tbk
    RAJA Rukun Raharja Tbk
    RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk
    RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati
    RDTX Roda Vivatex Tbk
    RELI Reliance Securities Tbk
    RICY Ricky Putra Globalindo Tbk
    RIGS Rig Tenders Tbk
    RIMO Rimo Catur Lestari Tbk
    RINA Katarina Utama Tbk
    RMBA Bentoel International Inv. Tb
    RODA Royal Oak Development Asia Tb
    ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk.
    RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk
    SAFE Steady Safe Tbk
    SAIP Surabaya Agung Industry P. Tb
    SCBD Danayasa Arthatama Tbk.
    SCCO Supreme Cable Manufacturing
    SCMA Surya Citra Media Tbk
    SCPI Schering Plough Indonesia Tbk
    SDPC Millennium Pharmacon Int. Tbk
    SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tb
    SGRO Sampoerna Agro Tbk
    SHID Hotel Sahid Jaya Tbk
    SIAP Sekawan Intipratama Tbk
    SIIP Suryainti Permata Tbk
    SIMA Siwani Makmur Tbk
    SIMM Surya Intrindo Makmur Tbk
    SIPD Sierad Produce Tbk
    SKLT Sekar Laut Tbk
    SKYB Skybee Tbk.
    SMAR SMART Tbk
    SMCB Holcim Indonesia Tbk
    SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk
    SMDR Samudera Indonesia Tbk
    SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk
    SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk
    SMMT Eatertainment International
    SMRA Summarecon Agung Tbk
    SMSM Selamat Sempurna Tbk
    SOBI Sorini Agro Asia Corporindo
    SONA Sona Topas Tourism Inds.Tbk
    SPMA Suparma Tbk
    SQBB Taisho Pharmaceutical Indones
    SQBI Taisho Pharmaceutical Indones
    SQMI Renuka Coalindo Tbk.
    SRSN Indo Acidatama Tbk
    SSIA Surya Semesta Internusa Tbk
    SSTM Sunson Textile Manufacture Tb
    STTP Siantar TOP Tbk
    SUGI Sugih Energy Tbk.
    SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk
    TBIG Tower Bersama Infrastructure
    TBLA Tunas Baru Lampung Tbk
    TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk
    TCID Mandom Indonesia Tbk
    TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk.
    TGKA Tigaraksa Satria Tbk
    TINS Timah (Persero) Tbk.
    TIRA Tira Austenite Tbk
    TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk
    TKGA Toko Gunung Agung Tbk
    TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
    TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk
    TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk
    TMPI AGIS Tbk
    TMPO Tempo Inti Media Tbk
    TOTL Total Bangun Persada Tbk
    TOTO Surya Toto Indonesia Tbk
    TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk.
    TPIA Chandra Asri Petrochemical Tb
    TRAM Trada Maritime Tbk
    TRIL Triwira Insanlestari Tbk.
    TRIM Trimegah Securities Tbk
    TRIO Trikomsel Oke Tbk
    TRST Trias Sentosa Tbk
    TRUB Truba Alam Manunggal E. Tbk
    TRUS Trust Finance Indonesia Tbk
    TSPC Tempo Scan Pacific Tbk
    TURI Tunas Ridean Tbk
    ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk
    UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk
    UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk
    UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tb
    UNTR United Tractors Tbk
    UNTX Unitex Tbk.
    UNVR Unilever Indonesia Tbk
    VOKS Voksel Electric Tbk
    VRNA Verena Multi Finance Tbk.
    WAPO Wahana Phonix Mandiri Tbk
    WEHA Panorama Transportasi Tbk
    WICO Wicaksana Overseas Int l Tbk
    WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk
    WINS Wintermar Offshore Marine Tbk
    WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
    YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk
    YULE Yulie Sekurindo Tbk
    ZBRA Zebra Nusantara Tbk
     
  • Virtual Chitchatting 3:59 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags: , islamic inter-bank money market   

    Industri Perbankan Syariah di Inggris dan di Indonesia 

    Perbandingan Industri Perbankan Syariah di Inggris dan di Indonesia

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 18 Desember 2008

    Di tengah kesibukan perbankan konvensional di seluruh dunia melakukan revaluasi terhadap model usahanya, keuangan syariah menawarkan alternatif yang mampu meredam kekeringan likuiditas di pasar finansil. Dalam kurun waktu 7 bulan, nilai transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS) di Indonesia melonjak hampir 8 kali lipat, dari sekitar Rp 500 milyar di awal Maret 2008 menjadi sekitar Rp 4 trilyun di akhir September 2008.

    Perbankan Syariah di Inggris

    Di tengah badai krisis finansil global, di Inggris, setidaknya ada 5 bank baru yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sejak pertengahan tahun 2007, tepatnya sebulan sebelum krisis likuiditas mencuat ke permukaan.

    Tiga bank syariah baru di Inggris tersebut meliputi European Finance House, Gatehouse Capital, dan Bank of London and the Middle East. Dua bank syariah lainnya yang melakukan ekspansi adalah European Islamic Investment Bank dan Islamic Bank of Britain. Selain itu, Principal Insurance merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Inggris yang mulai beroperasi di bulan Mei 2008 ini.

    Basis keuntungan perbankan syariah berasal dari underlying business atau dari sewa gedung yang digunakan sebagai kolateral. Mereka tidak memiliki aset beracun, derivatif (dengan instrumen keuangan yang sangat kompleks), tidak terlibat dalam bisnis berisiko (membolehkan penerapan praktek akuntansi kreatif) dalam portofolionya seperti halnya bank konvensional. Mereka tidak tergantung pada saham dan obligasi, tidak boleh jual-beli utang, sangat berhati-hati dalam aktivitas pencucian uang, menghindari proyek yang memiliki risiko dan kesulitan finansil.

    Di tengah hiruk-pikuk kebangkrutan Lehman Brothers di bulan September 2008, Islamic Bank of Britain justru meluncurkan hipotik perumahan (residential mortgage). Tetap berkembangnya industri perbankan syariah di Inggris merupakan berkah tersendiri di tengah merebaknya berita bencana kerugian finansil dan PHK massal.

    Bahkan, Departemen Keuangan Inggris telah berencana pula untuk menerbitkan sukuk (obligasi syariah). Inggris merupakan satu-satunya negara di Eropa yang memiliki industri perbankan syariah, sementara 21 bank konvensional di London telah menawarkan berbagai produk perbankan syariah bagi lebih dari 2 juta muslimin di Inggris.

    Praktisi perbankan di Inggris mengakui bahwa banyak perusahaan konvensional dan penduduk non-muslim yang beralih menggunakan pembiayaan syariah sebagai alternatif menyusul tawaran yang kompetitif dalam penawaran uangnya. Hal ini disebabkan sistem perbankan konvensional saat ini sedang disibukkan melakukan revaluasi model usahanya.

    Dalam kekacauan finansil dewasa ini, pembiayaan syariah menjadi semacam bemper peredam kehancuran massal yang diciptakan lembaga finansil dan perbankan konvensional. Hal ini didasari jaminan ketersediaan likuiditas berbasis syariah, suatu prasyarat bagi berlakunya kondisi safe haven.

    Walau bagaimana pun, industri perbankan syariah di Inggris tetap terpengaruh secara tidak langsung, khususnya dalam bentuk kelangkaan likuiditas secara umum. Selain itu, banyaknya aset properti yang dijadikan agunan transaksi perbankan syariah membuatnya rentan bila kekacauan finansil tetap berlanjut dan nilai real assets mulai turun.

    Dampak krisis finansil global terhadap industri perbankan syariah lebih bersifat psikologis menyusul maraknya pemberitaan negatif di berbagai media massa global. Secara nominal, dampaknya mewujud dalam penurunan keuntungan, tetapi bukan penurunan modal yang mana nilai modal justru sangat dilindungi oleh tangible assets.

    Perbankan Syariah di Indonesia

    Kondisi perbankan syariah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan di Inggris, tetap berkembang dan cenderung ekspansif, walau dengan skala yang jauh lebih kecil. Per Desember 2003, aset industri perbankan syariah baru mencapai Rp 7,94 trilyun. Per September 2008, nilai asetnya melonjak hampir 6 kali lipatnya, menjadi Rp 45,86 trilyun.

    Sementara nilai investasi pada produk keuangan syariah naik lebih dari sepertiganya dalam waktu 3 kuartal, yakni meningkat dari Rp 27,94 trilyun per Desember 2007 menjadi Rp 37,68 trilyun per September 2008. Hampir 60% nilai investasi produk perbankan syariah berbentuk Murabahah. Per Agustus 2008, nilai pembiayaan musyarakah mulai melebihi nilai pembiayaan mudharabah.

    Hampir sepertiga investasi perbankan syariah di Indonesia dialokasikan untuk jasa dunia usaha (berkisar antara 30%-31%), disusul sektor perdagangan, restoran, hotel (berkisar antara 11%-15%), dan industri konstruksi (berkisar antara 8% sampai 10%).

    Memasuki bulan ketiga di tahun 2008, secara perlahan tapi pasti, transaksi pasar uang antarbank syariah di Indonesia mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Di awal Maret 2008, nilai transaksi PUAS tercatat sebesar sekitar Rp 500 milyar. Di akhir September 2008, nilainya melonjak hampir 8 kali lipatnya, yakni mendekati angka Rp 4 trilyun. Grafik ini secara tidak langsung memperlihatkan tingginya ketersediaan likuiditas di industri perbankan syariah.

    Grafik – 1. Volume Transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah, Sept. 2007 – Sept. 2008

    Sumber:   Bank Indonesia

    Tabel – 1. Perkembangan investasi perbankan syariah berdasarkan tipenya, Des. 2007 – Sept. 2008

     
  • Virtual Chitchatting 3:51 AM on 2011/02/19 Permalink
    Tags:   

    Refleksi Akademik di tengah Krisis Finansil Global

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 20 November 2008

    Gelombang penurunan harga saham dan komoditas yang diperdagangkan secara global nampaknya tidak mau berkesudahan. Secara perlahan tapi pasti harga minyak dunia mulai menuju ke level di bawah US$ 40 per barrel. Dunia sedang mengantisipasi terjadinya penurunan skala ekonomi.

    Pengurangan aktivitas ekonomi seakan berpacu di dua sisi pasar, yakni aspek permintaan dan penawaran. Ekonomi beberapa negara mulai menyuarakan terjadinya resesi. Banyak perusahaan besar mulai melakukan pengurangan karyawan secara massal.

    Harapan kelesuan ekonomi sektor riel dunia diyakini berawal dari gonjang-ganjingnya industri real estate di AS di tahun 2006. Tingginya suku bunga dan mulai berlakunya bunga pasar bagi para pencicil KPR menimbulkan gelombang gagal bayar dan tingginya permintaan refinancing.

    Ketiadaan cicilan KPR atau uang masuk yang riel bagi pemberi KPR secara perlahan mulai mengeringkan likuiditas yang bisa diputar oleh pemberi KPR dan para pihak yang memberikan pinjaman. Termasuk didalamnya penurunan harga surat-surat berharga berkategori asset-backed securities (ABS) dan derivatifnya.

    Bank-bank investasi yang menerbitkan dan mentransaksikan ABS tersebut di pasar derivatif mulai kelimpungan mencari dana segar untuk bisa bertransaksi normal sekaligus menutup kerugian. Akumulasi kebutuhan likuiditas di pasar uang dunia memaksa bank sentral di beberapa negara maju untuk menginjeksi dana sekitar US$ 300 milyar di bulan Agustus 2007.

    Dunia terhenyak. Skandal predatory pricing pada pemberian KPR untuk masyarakat kelas menengah ke bawah (subprime mortgage) dituding sebagai biang keladi krisis finansil di AS. AS, yang merupakan pusat investasi instrumen keuangan dunia, menjadi tumpuan para pengelola dana raksasa untuk memutarkan dollar AS-nya sekaligus menuai hasilnya dalam dollar AS pula.

    Subprime mortgage merupakan instrumen investasi yang menawarkan return yang sangat tinggi dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Ketika surat berharga ini gagal untuk perform, kerugian yang dialami para pemegang surat berharga berikut turunannya mengalami multiplikasi yang berlipat-lipat. Likuidasi surat berharga tipe ini semakin memperburuk nilai kerugian yang dialami.

    Refleksi Akademis

    Ketimbang berwacana apa dan bagaimana krisis keuangan di dunia dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, akan lebih baik apabila kita merenungkan diri apa yang seharusnya kita lakukan bagi negeri ini. Perjalanan mengelilingi dunia selalu dimulai dengan satu langkah. Mendirikan bangunan dimulai dengan menyusun bata demi bata.

    Dalam dunia pendidikan, tiga dari enam unsur pembentuk sistem pendidikan melibatkan aspek manusia, yakni peserta didik, pendidik, dan lingkungan sosial. Dua unsur lainnya merupakan unsur alat pendidikan, yakni sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan merupakan unsur keenam dalam sistem pendidikan.

    Dominannya aspek manusia dalam sistem pendidikan bukannya tidak disikapi oleh pemerintah dan semua perguruan tinggi. Dengan kekuasaannya sebagai lembaga eksekutif, pemerintah kemudian menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi bagi peserta didik melalui UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula ketentuan kelulusan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan serta beberapa ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

    Di tingkat perguruan tinggi, berbagai standar, aturan, dan ketentuan akademis pun diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai di sini, idealisme pranata pendidikan sudah dan sedang terbentuk. Idealisme ini menjadi mengambang ketika kita berhadapan secara langsung dengan rutinitas yang ada di lingkungan sivitas akademi.

    Materi pendidikan yang merupakan sarana pendidikan sekaligus merupakan bagian yang melekat pada sistem pendidikan, dalam prosesnya, sering menjadi sesuatu yang harus diambil SKS-nya oleh peserta didik tanpa perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk dikembangkan sendiri oleh peserta didik.

    Realita demikian dan sepertinya dianggap biasa (taken for granted) ternyata merupakan fenomena global. Dunia pendidikan terlepas dari pasar tenaga kerja yang membutuhkan tenaga terdidik, terlatih, memiliki kompetensi, dan produktif. Dunia pendidikan berhadapan dengan realita penurunan nilai mahasiswa dalam ujian standar. Penurunan ini sekaligus mengindikasikan penurunan capabilities pekerja dan pelambatan produktivitas.

    Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila kita bersama-sama menegakkan empat pilar pendidikan yang telah dirumuskan Jacques Delors dalam laporannya kepada UNESCO di tahun 1996 dan sebagai wakil dari Komisi Internasional untuk Pendidikan di Abad ke-21.[1] Empat pilar pendidikan yang dimaksud adalah:

    1. Learning to know.
    2. Learning to do.
    3. Learning to live together, learning to live with others.
    4. Learning to be.

    Pembenahan lebih lanjut pada aspek sumber daya manusia dalam hal jumlah dan mutu merupakan salah satu titik awal yang diperbarui dalam menyikapi krisis finansil global yang sedang berlangsung dewasa ini. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya bisa dikelompokkan pada peningkatan jumlah dan mutu sumber daya alam, peningkatan stok barang modal, dan perbaikan teknologi. Beberapa elemen pertumbuhan ekonomi tersebut berpijak pada sisi penawaran yang berhubungan dengan kemampuan fisik dari ekonomi untuk berkembang.[2]

    Di tingkat perusahaan, rasionalisasi, restrukturisasi, dan konsolidasi internal menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengantisipasi momentum ekonomi yang pasti akan mengalami ekspansi lagi setelah krisis finansil mencapai titik nadir dan terciptanya titik keseimbangan yang sama sekali baru.


    [1] Jacques Delors, et al, Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publishing, Paris, 1996.

    [2] Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Economics: Principles, Problems, and Policies, ed.14, Irwin/McGraw-Hill, New York, 1999, hh.368-385.

     
  • Virtual Chitchatting 4:31 PM on 2010/12/21 Permalink
    Tags: , , , ,   

    Bahaya Off Balance Sheet bagi Ketiadaan Likuiditas di Pasar Finansil yang Rapuh

    Oleh: Sando Sasako
    Dosen di salah satu PTS, JB.
    Lead Consultant di Advanced Advocacy Plus.

    Jakarta, 19 September 2008

    Abstract
    The subprime mortgage crisis that started last year in the US has not gone yet. It keeps grinding the global financial giants to the graveyards that have been crowded with the small ones before. The multiplying effect of derivative instruments to the equity by 1000 to 1 has increased the fragility of financial system all over the world. The interlocking nature of derivative contracts makes it vulnerable to cause frightening consequences. It is easier to unravel due to a failure of one contract settlement, which is hedging another contract, which in turn is a hedge to something else. Such potential financial risks have never been calculated as most practictioners are eager to escape the consolidation policy in the balance sheet. The benefits of such off balance sheet activities are directly accumulated into the consolidated balance sheet, but not the financial losses. Lack-of-control and supervisory mechanisms from the management and the authorities, nationally and internationally, are the easy scapegoat to blame.

    JEL Classification Numbers: G1, G21, G32, E1

    Keywords: off-balance-sheet, derivatives

    Author’s e-mail: sandosako (a) yahoo.com

    Latar Belakang

    Kebangkrutan Lehman Brothers di bulan Spetember 2008 merupakan seri kedua dari kelangsungan hidup usahanya. Kebangkrutan pertama terjadi setelah Lehman Brothers pada bulan April 1984 dijual ke Shearson, anak perusahaan American Express. Kebangkrutan Lehman yang pertama dipicu oleh penurunan keuntungan secara drastis dan tidak diharapkan.

    Penurunan keuntungan disebabkan mundurnya beberapa pemegang saham (mitra) kunci yang menimbulkan masalah kecukupan modal yang serius. Mereka menilai manajemen hasil kudeta yang dipimpin Lewis Glucksman lebih memfokuskan diri pada aktivitas bagi-bagi saham dan bonus kepada karyawannya ketimbang kepentingan bisnis jangka panjang Lehman.

    Glucksman berhasil memaksa Peter Peterson, pendahulunya, untuk menyerahkan tahta kepemimpinannya di bulan Juli 1983 dengan pola golden shake-hand. Keberhasilan kudeta Glucksman didasari kedekatannya dengan traders yang banyak memberikan keuntungan bagi Lehman. Sementara Peterson berasal dari kelompok bankers yang banyak berhubungan dengan klien, pesaing, pemerintah, media, dan masyarakat.

    Kebangkrutan Lehman yang kedua dipicu oleh pernyataan pemerintah AS yang tidak akan membantu Lehman untuk mengatasi masalah likuiditas akibat runtuhnya industri KPR (subprime mortgages market) di AS. Pernyataan ini dikeluarkan seminggu sebelum Lehman meminta status bangkrut, tepatnya tidak lama setelah pemerintah mem-bailout GNMA dan FNMA.

    Ketimbang menyelamatkan Lehman beberapa hari sebelumnya, Barclays Plc lebih memilih membeli aset Lehman yang paling produktif seperti unit operasi dan perdagangan perbankan investasi untuk wilayah Amerika Utara dengan nilai US$ 250 juta dan markas besar dan dua pusat data di New Jersey dengan nilai US$ 1,5 milyar.

    Kejatuhan Lehman, menurut beberapa analisis, sebagai hasil reaksi berantai dari kejadian yang lepas kontrolnya bank investasi tersebut. Lehman beroperasi dalam lingkungan bisnis yang sangat tidak menguntungkan, menyusul penurunan nilai aset dan rendahnya tingkat likuiditas.

    Tujuan Penelitian

    Secara umum penelitian bertujuan untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi tentang asal-muasal kerapuhan sistem finansil dunia. Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang didapatkan, tulisan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait, mulai dari individu dan perusahaan yang ingin, sedang, dan/atau telah melakukan transaksi derivatif, otoritas dan lembaga pengawas terkait seperti Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan, serta kalangan akademis.

    Metodologi

    Penelitian untuk makalah ini menggunakan metode deskriptif dan eksplanatif. Penekanan analisa dilakukan terhadap filosofi dasar ekonomi uang dan dinamikanya. Penelitian berfokus pada aspek kausalitas, khususnya pada dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari satu dan/atau beberapa kejadian sejarah atau yang dihipotetiskan. Penganalisaan dilakukan secara ringkas tapi komprehensif dan kontekstual demi mendapatkan gambaran dan makna yang sesungguhnya sesuai fokus penelitian.

    Data dan informasi yang diperoleh bisa berasal dari pusat-pusat data dan informasi, perpustakaan, toko buku, internet, yang bisa memberikan conclusive perpectives atas tema makalah ini. Data dan informasi dalam penelitian ini berupa dokumen berbentuk buku, file digital, jurnal, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya.

    Teknik analisis data dimulai dengan menginventarisir data, klasifikasi, tabulasi, dan grafis. Penyajian data dan informasi ditampilkan bersama hasil analisis dan interpretasi. Kesimpulan dan rekomendasi merupakan tahapan akhir dari penganalisaan data dan informasi.

    Transformasi Fungsi Uang

    Uang sebagai komoditi yang diperdagangkan dinilai dalam bentuk bunga menjadi alat atau instrumen investasi yang mengejar keuntungan dengan risiko ‘relatif lebih aman’ dibandingkan dengan investasi di sektor riel. Keuntungan yang didapat dari sektor moneter ini berbentuk penciptaan uang dan tidak dibarengi dengan penciptaan nilai tambah di sektor riel. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan inflasi. Perkembangan sektor moneter yang sangat pesat, dan tingkat perkembangan sektor riel yang lebih kecil di sisi lain, menyebabkan kedua sektor mengalami dikotomi.

    Fungsi uang di masa kini telah mengalami transformasi dari fungsinya yang khusus sebagai alat tukar (medium of exchange), alat penyimpan nilai (store of value), satuan hitung (unit of account), dan ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment). Uang sebagai aset likuid merepresentasikan fungsi umum dari uang. Tiga fungsi umum lainnya dari uang menurut Davies mencakup: (3)
    1. Sebagai faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the market allocative system).
    2. Sebagai faktor penyebab dalam perekonomian (a causative factor in the economy).
    3. Sebagai faktor pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy).

    Bentuk instrumen atau kebijakan terhadap uang (atau aktivitas moneter) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa instrumen pengendali moneter yang bersifat langsung meliputi:
    1. Penetapan suku bunga.
    2. Pagu kredit.
    3. Rasio likuiditas (statutory liquidity ratios).
    4. Kredit langsung (directed, selected, prioritas, dan sejenisnya).
    5. Kuota rediskonto.
    6. Instrumen lainnya. (4)

    Beberapa instrumen pengendali moneter yang bersifat tidak langsung meliputi:
    1. Cadangan Wajib Minimum.
    a. Cadangan primer (primary reserves).
    b. Cadangan sekunder (secondary reserves).
    2. Fasilitas diskonto.
    3. Fasilitas rediskonto.
    4. Operasi Pasar Terbuka.
    a. Lelang Surat Berharga Bank Sentral.
    b. Lelang Surat Berharga Pemerintah.
    c. Operasi Pasar Sekunder.
    5. Fasilitas simpanan bank sentral.
    6. Intervensi valuta asing.
    7. Fasilitas overdraft.
    8. Simpanan sektor pemerintah.
    9. Lelang kredit.
    10. Imbauan.
    11. Instrumen lainnya SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia).

    Dinamika Aset Finansil

    Walau menjadi basis dari ekonomi moneter, ekonomi sektor riel tumbuh tidak sepesat pertumbuhan ekonomi moneter (atau aset finansil). Aset finansil yang nilainya berlipat-lipat dari aset sektor riel (real assets) merupakan salah satu indikatornya. Perbedaan juga bisa berasal dari perlakuan akuntansi yang menerapkan nilai aset finansil pada harga pasar sementara nilai aset riel pada harga perolehan (replacement).

    Aset riel yang bisa berbentuk tanah, gedung, mesin, pengetahuan merupakan faktor-faktor dalam fungsi produksi barang dan jasa. Sementara bentuk aset finansil tidak lebih dari lembaran kertas atau data hasil entry di komputer dan tidak memiliki kontribusi langsung terhadap kapasitas produksi dari suatu ekonomi.

    Walau pun demikian, aset finansil bisa merupakan sarana untuk mengklaim terhadap aset riel, pendapatan dari aset riel, atau klaim pendapatan dari suatu organisasi. Nilai tambah yang dihasilkan sektor riel merupakan net income bagi ekonomi; sementara hasil aset finansil dinyatakan dalam alokasi pendapatan atau kemakmuran (wealth) bagi investor. Satu hal pokok lainnya adalah keberhasilan atau kegagalan aset finansil sangat tergantung pada kinerja aset riel yang menjadi dasarnya (underlying).

    Nilai lebih lainnya dari aset finansil adalah, khusus untuk tipe yang bisa diperdagangkan (marketable securities), lebih mudah dan lebih murah diperdagangkan di pasar (aset) finansil. Pasar (aset) finansil memiliki peran sentral dalam alokasi sumber daya modal, khususnya pada perekonomian yang telah maju yang ditandai dengan telah berlakunya sistem kapitalis.

    Proses modal dialokasikan melalui bursa saham bisa membuat harga saham naik berlipat-lipat dalam sekejap ataupun menjadi tidak berharga dalam hitungan jam atau hari. Dasar yang menjadi dinamika harga saham adalah persepsi bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek yang baik atau buruk. Persepsi tersebut dibangun berdasarkan harapan terjadinya satu atau banyak kejadian.

    Sistem kapitalis dalam pasar modal murni bersifat partikelir. Prinsip mekanisme pasar bebas berlaku tanpa syarat. Setiap pelaku dalam pasar modal berjuang hanya untuk dirinya sendiri, ataupun dalam bentuk konsorsium terbuka atau tertutup. Hampir tidak ada campur tangan pemerintah dan/atau otoritas dalam menjaga dinamika harga surat berharga di pasar modal. Hal ini disebabkan transaksi yang terjadi bersifat B2B.

    Campur tangan pemerintah dan/atau otoritas sangat kentara pada pasar (aset) finansil yang lain, yakni pasar uang. Beberapa piranti pasar uang di Indonesia meliputi Sertifikat Bank Indonesia, promes, wesel, Pasar Uang Antar Bank, sertifikat deposit, surat berharga komersil (CP), dan Banker’s Acceptance.(5) Beberapa piranti lainnya meliputi Surat Utang Negara, Surat Perbendaharaan Negara, Obligasi Negara RI, Obligasi Pemerintah, dan Surat Berharga Syariah (Sukuk) Negara.

    Pasar uang menjadi tempat diperdagangkannya surat-surat berharga berjangka pendek, yakni di bawah satu tahun. Surat berharga dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, yang ditransaksikan secara repo dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, dikategorikan sebagai transaksi pasar uang.

    Dinamika Pasar Finansil

    Pergerakan aktivitas ekonomi (sektor riel dan/atau sektor finansil) merefleksikan siklus usaha yang sedang mengalami ekspansi (recovery) atau kontraksi (resesi). Lama waktu ekspansi atau resesi berbeda untuk setiap periode observasi. Titik balik (turning points) ditentukan oleh sekumpulan indikator siklis. Perubahan arah indeks komposit tidak secara otomatis mengindikasikan titik balik siklis.

    Siklus usaha diawali dengan titik terendah (trough) dalam kondisi tertekan (depressed), untuk kemudian memasuki tahap ekspansi, dan berakhir dalam kondisi menurun (downturn), agar bisa memasuki tahapan awal lagi (mungkin karena adanya stimulus pemerintah).

    Bulan Maret 1991 ditandai sebagai awal masa ekspansi ekonomi AS yang berlangsung hingga bulan Maret 2001. Sementara secara rata-rata sejak Perang Dunia II, masa ekspansi hampir 50 bulan dan sekitar 29 bulan untuk periode 1854-1945. Di sisi lain, lama kontraksi ekonomi AS rata-rata hanya berlangsung kurang dari 1 tahun untuk periode sejak Perang Dunia II.

    Beberapa hal yang bisa dijadikan patokan telah berakhirnya masa-masa ekspansi antara lain:
    1. Ekonomi yang mengalami overheating dengan inflasi yang semakin naik.
    2. Keterpaksaan bank sentral menaikkan suku bunga.
    3. Adanya kejutan eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia, atau
    4. Adanya kejatuhan finansil (financial crash) menyusul
    5. Pecahnya gelembung ekonomi spekulasi (yang mendorong harga aset melambung tinggi).

    Serangkaian indikator siklis yang memberikan gambaran fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi terbagi atas 3 jenis indikator, yakni indikator ekonomi utama, koinsiden, dan lagging.(6)  Sepuluh indikator utama:
    1. Rata-rata mingguan jam pekerja produksi (manufaktur).
    2. Klaim awal asuransi pengangguran.
    3. Order baru perusahaan manufaktur (industri barang konsumsi dan material).
    4. Kinerja vendor (slower deliveries diffusion index).
    5. Order baru untuk barang-barang modal untuk keperluan non-militer.
    6. Jumlah satuan perumahan swasta (berdasarkan ijin bangunan lokal).
    7. Kemiringan kurva hasil obligasi (yield), misalnya SUN-10 tahun minus bunga federal.
    8. Harga-harga saham, misalnya 500 saham.
    9. Jumlah uang beredar (M2).
    10. Indeks harapan konsumen.

    Empat indikator koinsiden:
    1. Karyawan tetap di bidang non-pertanian.
    2. Pendapatan pribadi minus pembayaran transfer.
    3. Produksi industri.
    4. Penjualan manufaktur dan perdagangan.

    Tujuh indikator lagging:
    1. Rata-rata lama menganggur.
    2. Rasio persediaan dagang terhadap penjualan.
    3. Perubahan indeks upah buruh per unit output.
    4. Rata-rata bunga utama yang ditetapkan bank.
    5. Jumlah utang dagang dan industri yang belum dilunasi.
    6. Rasio tagihan cicilan kredit konsumen terhadap pendapatan pribadi.
    7. Perubahan indeks harga konsumen jasa.

    Pasar (aset) finansil, pasar saham khususnya, merefleksikan kekuatan ekonomi sekaligus aktivitas ekonomi sektor riel. Hubungan dua arah ini bersifat timbal-balik. Ketika ekonomi sedang buruk, kebanyakan perusahaan akan memiliki kinerja buruk pula, demikian pula bursa saham. Sebaliknya, ketika ekonomi membaik, kebanyakan perusahaan akan berkinerja baik pula, dan bursa saham merefleksikan kekuatan ekonomi yang riel.

    Berdasarkan analisa sensitivitas umum, (indeks) harga saham merupakan indikator paling sensitif terhadap siklus usaha. Berdasarkan observasi terhadap fakta sejarah, harga-harga saham menjulang tinggi setahun sebelum dimulainya resesi. (7)

    Dengan kata lain, segala aktivitas yang terjadi di pasar (aset) finansil berpotensi memberikan pengaruh langsung terhadap kemakmuran individu (personal wealth), prilaku bisnis dan konsumen, serta keseluruhan kinerja ekonomi. Dasar yang melatarbelakangi adalah transaksi bernilai trilyunan dollar AS di seluruh dunia yang bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk keuntungan usaha dan/atau sebagai hasil aktivitas produksi barang dan jasa. Hal ini berlaku dua arah.

    Risiko Mencari Keuntungan

    Setiap usaha (yang memaksimalkan keuntungan) pasti berisiko. Adagium yang berlaku di dunia investasi adalah harapan keuntungan yang lebih tinggi (higher returns) hanya bisa didapat pada harga risiko yang lebih besar (greater risks). Trade-off antara risiko-keuntungan (risk-return) merupakan fokus dari proses investasi. Preferensi investor terhadap risiko membedakannya antara pengambil risiko (risk-taker) dan penghindar risiko (risk-averter).

    Secara statistik, risiko didefinisikan sebagai volatilitas atau standar deviasi arus kas bersih suatu usaha. Risiko bisa pula diukur dalam bentuk berbagai produk keuangan. Khusus untuk bisnis bank, manajemen risiko merupakan bisnis inti bagi bank. (8)

    Risiko bisa pula didefinisikan sebagai peluang hasil aktual dari suatu investasi yang berbeda dengan hasil yang diharapkan. Semakin variabel hasil yang mungkin terjadi, semakin besar risikonya. Investor bersedia membeli aset tertentu jika harapan keuntungan dinilai cukup memberikan kompensasi atas risiko yang harus ditanggungnya. Realisasi harapan keuntungan dalam investasi jangka panjang adalah lebih baik dari jangka pendek.

    Pencarian keuntungan semaksimal mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mencerminkan prilaku investor jangka pendek. Di sisi lain, investor jangka panjang sejatinya tidak terlalu mempertimbangkan arah pergerakan pasar di sepanjang waktu melainkan arah pergerakan pasar pada masa-masa yang akan datang.

    Globalisasi atau internasionalisasi pasar finansil membuat lingkungan ekonomi menjadi tempat yang semakin berisiko. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain karena suku bunga yang berfluktuasi liar, indeks saham yang naik-turun secara drastis, dominansi aksi spekulasi dan/atau aksi pencarian keuntungan secara cepat di berbagai pasar finansil, banyaknya kejadian wanprestasi di berbagai institusi keuangan, dan lainnya.

    Secara lebih spesifik, risiko investasi terhadap aset finansil bisa bersumber dari: (9)
    1. Suku bunga. Harga aset finansil berbanding terbalik dengan suku bunga.
    2. Pasar. Risiko pasar bisa berupa fluktuasi bursa saham, kondisi resesi ekonomi, perang, perubahan struktur ekonomi, dan perubahan preferensi konsumen.
    3. Inflasi atau daya beli. Pemberi pinjaman biasanya meminta tambahan premi inflasi guna mengkompensasi kehilangan daya beli.
    4. Usaha. Risiko usaha di sektor riel di setiap industri atau lingkungan berbeda.
    5. Finansil. Risiko finansil biasanya diasosiasikan dengan pemanfaatan pembiayaan dari utang (debt financing). Semakin besar proporsi aset yang dibiayai dari hutang, semakin besar variabilitas hasil, ceteris paribus.
    6. Likuiditas. Risiko likuiditas biasanya diasosiasikan dengan pasar sekunder tertentu. Suatu produk investasi yang bisa cepat dibeli atau dijual, dan tanpa konsesi harga yang signifikan, dianggap likuid. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian waktu dan konsesi harga, semakin besar risiko likuiditas.
    7. Nilai tukar, khususnya bagi investasi di luar negeri.
    8. Negara atau politis, khususnya bagi investasi di luar negeri. Termasuk di dalamnya adalah risiko ekonomi, stabilitas, dan kelangsungan ekonomi (viability).

    Efek Domino Risiko Bank

    Walau serupa, risiko yang dihadapi bank tidak jauh berbeda dengan risiko berinvestasi. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan banyak bank disebabkan adanya cacat pada penilaian risiko kredit secara layak, ketimbang kegagalan pada manajemen bentuk lain dari risiko. Beberapa bentuk risiko yang spesifik dihadapi bank mencakup: (10)
    1. Risiko kredit. Aset atau pinjaman yang diberikan berisiko gagal bayar atau terlambat bayar yang berdampak pada penurunan present value dari aset dan mengurangi tingkat solvabilitas bank. Risiko kredit berubah menjadi risiko counterparty ketika bank dan nasabah terikat dalam suatu kontrak finansil, yakni pada instrumen finansil yang diperdagangkan.
    2. Risiko likuiditas dan pendanaan. Risiko ketidakcukupan likuiditas guna beroperasi secara normal, khususnya dalam kemampuan memenuhi kewajiban (liabilities). Risiko pendanaan merupakan kemampuan bank mendanai kegiatan harian.
    3. Risiko penyelesaian/pembayaran atau lebih dikenal dengan istilah risiko Herstatt. (11) Risiko ini timbul ketika penyerahan uang atau aset dilakukan sebelum uang atau aset diterima.
    Rugi valas yang diderita bank Jerman tersebut membuatnya harus ditutup sementara dollar AS yang harus dibayarkan ke bank-bank Amerika tidak dilaksanakan membuat bank-bank terkait mengalami krisis likuiditas dan memicu kolapsnya sistem pembayaran di AS di tahun 1974. Risiko yang terjadi di pasar uang antar bank menimbulkan efek domino yang berantai.
    Solusi permasalahan ini baru terealisasi 20 tahun kemudian melalui sistem netting, di mana pembayaran dapat dilakukan secara kumulatif ke satu pihak, ketimbang serangkaian pembayaran ke banyak bank korespondensi. Beberapa sistem netting swasta yang telah operasional sejak 1994 adalah ECHO dan Multinet.
    Demi menjaga aktualisasi risiko settlement, kebanyakan bank sentral atau regulator menetapkan beberapa ketentuan, antara lain:
    a. Kesepakatan sukarela untuk patuh terhadap batasan bilateral atas tagihan kredit (exposure).
    b. Penutupan tagihan multilateral.
    c. Persyaratan kolateral.
    d. Legalisasi sistem netting bilateral dan multilateral.
    e. Penetapan tingkat penalti bagi bank yang menghubungi bank sentral di akhir hari transaksi.
    Dewasa ini, negara-negara yang ekonomi dan pasar finansilnya telah terintegrasi ke dunia internasional biasanya telah menerapkan sitem RTGS (real time gross settlement).

    4. Risiko suku bunga. Risiko tipe ini muncul akibat tidak klopnya (mismatch) volume dan jatuh temponya produk finansil yang sensitif terhadap bunga mulai dari aset, pasiva, dan portofolio dalam kategori off-balance sheet.
    5. Risiko pasar atau harga. Risiko pasar (umum atau spesifik) yang potensil dialami bank bisa berasal dari efek utang (obligasi, instrumen utang berbunga tetap atau mengambang), derivatif utang (kontrak forward rate, futures dan options pada instrumen utang, swap bunga dan kurs, posisi forward valas), ekuitas, derivatif ekuitas (swap ekuitas, futures dan options pada indeks ekuitas, options atas futures, warrants), dan transaksi kurs.
    Risiko pasar sistematik atau risiko umum disebabkan perubahan harga seluruh instrumen pasar karena perubahan kebijakan ekonomi sebagai contoh. Risiko pasar non-sistematik muncul ketika harga satu instrumen keluar dari jalur yang dilalui instrumen sejenis.
    6. Risiko valuta asing atau kurs. Aplikasi sistem nilai tukar mengambang membuat posisi net short atau long open pada satu kurs yang dipegang oleh bank menjadi berisiko valas, jenis lain dari risiko pasar. Posisi bank dalam banyak transaksi spot, forward, dan swap membuatnya rentan terhadap risiko mismatch dalam kurs dan jatuh tempo karena perubahan posisi bisa terjadi secara dramatis dalam hitungan menit.
    7. Risiko gearing/utang (leverage).
    8. Risiko kedaulatan dan politik.
    9. Risiko operasional. Risiko ini biasanya muncul akibat adanya penipuan atau biaya yang tidak diharapkan seperti litigasi.
    10. Risiko perbankan global.

    Kebijakan Too Big To Fail

    Peran sentral dan strategis dari sistem perbankan membuatnya rentan terhadap efek penularan (contagion). Ketika suatu bank mengalami penarikan dana masyarakat secara besar-besaran (bank run), nilai aset bank yang dilikuidasi mengalami penurunan drastis. Jika ini terjadi pada banyak bank, termasuk bank yang paling sehat sekalipun, sistem keuangan bisa kolaps.

    Efek berantai dimulai ketika bank yang mengalami run, bank tersebut memicu kontraksi deposit secara berganda di sistem keuangan pada aplikasi sistem pencadangan fraksional. Intervensi bank sentral atau suspensi konvertibilitas menjadi keharusan demi mencegah penurunan nilai aset. Bank run yang terjadi pada banyak bank (bank panic) berpotensi menyebabkan krisis finansil.

    Kerentanan perbankan terhadap penularan menciptakan risiko sistemik, yakni risiko yang bisa merusak sistem finansil dam ekonomi makro serta menimbulkan ongkos sosial yang tinggi dalam hal hilangnya metode intermediasi (fungsi bank) dan transmisi uang. Besarnya potensi ongkos sosial dari kegagalan sistem finansil membuat negara melalui otoritasnya membuat serangkaian aturan dan ketentuan yang ketat bagi industri perbankan.

    Dalam rangka intervensi ke pasar finansil, pemerintah melalui otoritas moneter menetapkan berbagai bentuk instrumen pengendali moneter. Instrumen ini dimanfaatkan seoptimal dan semaksimal mungkin dalam pasar uang antar bank, tempat di mana pemerintah dan otoritas moneter bisa melakukan intervensi ke pasar finansil. Pasar uang antar bank memiliki fungsi sebagai peredam risiko sekaligus penyebar risiko serta membuat sistem perbankan global rentan terhadap kejutan luar (exogenous shocks). Termasuk ke dalam instrumen pengendali moneter adalah utang pemerintah.

    Dalam upaya meminimisasi krisis finansil, pemerintah sangat menekankan aplikasi prinsip kehati-hatian (prudential) dalam sistem perbankan. Beberapa ketentuan yang menyertai meliputi: (12)
    1. Jaminan keselamatan pemerintah (government safety net).
    a. Fungsi otoritas moneter (atau bank sentral) sebagai lender of the last resort.
    b. Fungsi otoritas moneter (atau bank sentral) sebagai pemimpin dalam penyelamatan lifeboat dibantu beberapa bank sehat dalam upaya menyelamatkan bank bermasalah.
    2. Pembatasan persyaratan permodalan dan pemilikan aset bank (bank asset holdings).
    3. Pemeringkatan dan penilaian bank.
    4. Persyaratan keterbukaan.
    5. Perlindungan konsumen.
    6. Pembatasan persaingan.
    7. Pemisahan perbankan dengan industri sekuritas.

    Jaminan yang diberikan pemerintah dalam bentuk lender of the last resort, dalam perkembangannya, melahirkan kebijakan, doktrin, sikap too big to fail. Institusi finansil kelas dunia kemudian memanfaatkan kebijakan ini dengan mengadopsi risiko yang lebih besar demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

    Asumsi yang dipegang teguh adalah risiko pemberian pinjaman, khususnya dalam rangka pemenuhan kewajiban bila terjadi gagal bayar atau telat bayar, akan di-bail-out sepenuhnya oleh pemerintah. Pola kebijakan ini didasari pertimbangan kepentingan nasional dan internasional bahwa kolapsnya suatu atau beberapa institusi, yang merupakan sumber ketidakstabilan sistem finansil, dapat memprovokasi bank panic atau menjadi prima facie dari hilangnya bisnis di (atau status sebagai) pusat finansil internasional ternama.

    Kebijakan too big to fail menjadi problematik menimbang beberapa faktor berikut:
    1. Moral hazard yang semakin tinggi yang membuat bank memiliki insentif mengambil risiko lebih besar.
    2. Pengawas bank tidak memonitor aktivitas bank-bank yang lebih kecil.
    3. Doktrin tersebut memberikan bank-bank besar keunggulan kompetitif dibandingkan bank-bank kecil.

    Inovasi Menyembunyikan Risiko Finansil

    Ketatnya pemberlakuan prinsip kehati-hatian dalam operasionalisasi harian, membuat bank harus pintar-pintar menyembunyikan risiko finansil dari aktivitas yang dilakukannya. Agar berbagai ketentuan perbankan tidak dilanggar, banyak bank kemudian menerbitkan instrumen off-balance sheet (OBS).

    Instrumen OBS merupakan kontrak atau komitmen darurat (contingent) yang menghasilkan pendapatan bagi bank tetapi tidak dilaporkan sebagai aset atau liabilities dalam neraca tradisional suatu bank. Instrumen OBS bisa berbentuk asset-backed securities (ABS), stand-by L/C, garansi terhadap commercial paper, sampai kepada derivatif yang kompleks seperti swaptions.

    Tidak nampaknya instrumen OBS dalam neraca berdampak pada rendahnya persyaratan modal yang dibutuhkan (sesuai aturan hukum yang berlaku) dalam membiayai instrumen OBS tersebut. Aktivitas OBS, baik di sisi aktiva dan pasiva, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendapatan (earnings quality).

    Banyak bank melakukan bisnis OBS karena didasari keyakinan aktivitas tersebut bisa meningkatkan profitability bank dengan berbagai alasan, yakni:
    1. Instrumen OBS menghasilkan pendapatan fee, dan oleh karenanya dianggap sebagai sejenis produk finansil.
    2. Instrumen OBS bisa meningkatkan kemampuan bank dalam teknik manajemen risiko, untuk kemudian meningkatkan profitability dan nilai tambah bagi pemegang saham.
    3. Instrumen OBS bisa membuat bank lebih mudah dalam hal memenuhi standar permodalan, seandainya otoritas moneter hanya terfokus pada neraca bank saja. Termasuk didalamnya adalah menghindari pajak cadangan wajib dan premi asuransi deposito.

    Aset yang disekuritisasi bank melibatkan aset tradisional dan terdapat dalam neraca yang tidak dipasarkan (seperti pinjaman) menjadi efek yang dapat diperdagangkan (marketable securities) dan memindahkannya menjadi off-balance sheet. Sekuritisasi juga dikenal dengan sebutan structured finance. (13)

    Sekuritisasi merupakan proses penjualan aset tradisional bank seperti hipotik kepada satu trust atau perusahaan, yang kemudian menjual aset tersebut sebagai sekuritas. Proses tersebut terjadi di pasar informal (biasanya melalui inisiatif bank mencari peminjam), fungsi tradisional yang berhubungan dengan aset pinjaman diurai (unbundled) sehingga aset tersebut bisa dipasarkan sebagai sekuritas di pasar formal. (14)

    Ketika aset bank disekuritisasi, berbagai fungsi tradisional bank yang berbeda diuraikan (unbundled) menjadi struktur yang dikenal dengan pass through. Fungsi-fungsi yang diuraikan meliputi:
    1. Origination, peminjam didapatkan melalui bank yang memasarkan ketersediaan pinjaman (loan).
    2. Credit analysis, kesamaan pinjaman dilunasi peminjam dievaluasi.
    3. Loan servicing, memastikan pinjaman dilunasi (serviced).
    4. Credit support, evaluasi dibuat berdasarkan kelayakan dukungan terhadap peminjam seandainya ada perubahan dalam creditworthiness peminjam setiap saat selama jangka waktu pinjaman.
    5. Funding function, pendanaan pinjaman dijamin (secured) melalui penciptaan produk-produk deposit yang atraktif bagi nasabah kecil (retail) dan besar (wholesale).
    6. Servicing function, administrasi dan penegakkan aturan kontrak pinjaman.
    7. Warehousing function, pinjaman merupakan satu dari banyak pinjaman yang sangat homogen yang disimpan sebagai portofolio.

    Ilustrasi sekuritisasai aset adalah sebagai berikut:
    1. Perusahaan A menjamin utang (outstanding debt) perusahaan B.
    2. Mungkin saja A memiliki saham B.
    3. Kewajiban A seharusnya dipaparkan sebagai contingent liability, yang mana A mungkin harus melakukan pembayaran talangan (cicilan) utang B.
    4. Kewajiban A bisa tidak dilaporkan sebagai bagian dari utang A yang belum lunas (outstanding debt).

    Ilustrasi kedua adalah leasing yang bisa digunakan untuk mengelola aset dan pasiva OBS. Perusahaan penerbangan bisa tidak melaporkan pesawatnya dalam neraca, tetapi memiliki (cicilan) leasing jangka panjang yang secara virtual ekuivalen dengan kepemilikan melalui utang (debt-financed ownership). Bila leasing tersebut dinyatakan sebagai operating lease ketimbang financial lease, laporan nilai (operating) lease bisa nampak sebagai catatan kaki pada laporan keuangan.

    Menurut Brealey dan Myers, sampai akhir tahun 1976, financial lease diperlakukan sebagai pembiayaan off-balance sheet. Suatu aset yang dibeli suatu perusahaan bisa tidak dilaporkan sebagai aset atau kontrak leasing dalam neracanya bila pembiayaannya dilakukan secara financial lease. Perusahaan tersebut hanya diwajibkan memberikan catatan kaki singkat terhadap account-nya yang menjelaskan kewajiban leasing-nya (lease obligation). (15)

    Standar akuntansi yang berlaku dewasa ini telah mengharuskan seluruh capital (financial) lease dikapitalisasi. Nilai aktual (present value) pembayaran leasing harus dikalkulasi dan ditampilkan sebagai utang di sisi pasiva dan sebagai aset. Aset ini kemudian diamortisasi sesuai umur kontrak leasing.

    FASB (Financial Accounting Standard Board) mengkategorikan capital lease bila memenuhi persyaratan berikut:
    1. Kontrak leasing mengalihkan kepemilikan kepada lessee sebelum kontrak berakhir.
    2. Lessee dapat membeli aset dengan harga rendah (bargain) ketika kontrak leasing berakhir.
    3. Kontrak leasing berakhir ketika estimasi nilai ekonomis aset berada di bawah 75%.
    4. Nilai aktual (present value) pembayaran leasing minimal sebesar 90% nilai aset.

    Bencana Prilaku Berisiko Berlebihan

    Praktik menyembunyikan risiko finansil serta perlakuan off-balance sheet membuat aktivitas demikian tidak ubahnya seperti menimbun risiko finansil. Aktivitas OBS yang semakin intensif secara tidak langsung menaikkan profil risiko bank yang bersangkutan. Profil risiko disembunyikan sedemikian rupa guna mengurangi risk exposures dan menurunkan biaya meminjam (borrowing).

    Aktivitas yang off-the-record ini membutakan akuntan, setiap individu dalam manajemen bank, dan otoritas pengawasan. Ketika aktivitas OBS mendapatkan untung, transaksinya dicatat sebagai fee income. Sebaliknya, bila merugi, upaya menutupi akumulasi besar kerugian diibaratkan seperti menutupi gunung api yang siap meletus kapan saja.

    Kolapsnya pasar seluruh ABS bisa diartikan sebagai bukti kegagalan dan hilangnya kontrol bank sentral terhadap pasar finansil. Komisi Pengawasan Perbankan Basel sendiri telah mengingatkan bahaya bencana OBS lebih dari 20 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Maret 1986, jauh sebelum pasar subprime mortgage meledak di tahun 2007 lalu.

    Risiko OBS tidak jauh berbeda dengan risiko on-balance sheet. Penganalisaan risiko off-balance sheet dan on-balance sheet seharusnya merupakan bagian integral dari profil keseluruhan risiko bank. Pemahaman profil risiko hendaknya diaplikasikan oleh bank dalam bentuk pendekatan terkoordinasi dalam manajemen risiko serta pemberian perhatian khusus pada korelasi yang mungkin terjadi pada berbagai tipe risiko aktivitas OBS.

    Risiko OBS tidak jauh berbeda dengan risiko bank pada umumnya, melainkan pada tingkatan dan eskalasi yang lebih tinggi dan signifikan. Komitmen pemberian pinjaman yang sifatnya callable pada opsi penerima pinjaman membuat bank rentan terhadap risiko pendanaan ketika debitur meminta pinjamannya segera dicairkan.

    Secara lebih spesifik, risiko OBS menjelma pada kebaruan instrumen OBS, institusinya, dan perbedaan akuntansi. NIF sebagai salah satu instrumen OBS bisa merupakan komitmen dan/atau kontingen dalam pengertian tradisional. Translasi derajat relatif dari risiko ke dalam perangkat manajemen dan kebijakan penilaian risiko pengawasan merupakan yang masalah cukup pelik bila ditimbang secara teoritis, praktis, dan hukum.

    NIF (Note Issuance Facilities) dan RUF (Revolving Underwriting Facilities) merupakan dua contoh instrumen OBS berkategori risiko sedang. Risiko sedang merupakan tingkatan risiko kredit yang signifikan tetapi memiliki unsur mitigasi. Risiko penuh (full risk) instrumen OBS merupakan substitusi kredit langsung yang risiko kreditnya setara dengan yang dicatat dalam neraca (on-balance sheet). Walau instrumen OBS ada yang berisiko rendah, bukan berarti bisa diabaikan.

    Instrumen OBS bisa dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:
    1. Guarantees and similar contingent liabilities.
    2. Commitments.
    3. Market-related transactions.
    4. Advisory, management, and underwriting functions.

    Bertaruh pada Aset Fiktif

    Ketika sekuritisasi dilakukan sebagai turunan (derived) dari suatu atau banyak produk finansil, surat berharga yang dihasilkan dapat dianggap sebagai derivative securities (derivatives, efek derivatif). Karena sifatnya yang turunan (derivatif), investor yang memegang efek derivatif pada dasarnya memiliki aset ‘fiktif’.

    Aset fiktif hanya memiliki nilai ketika underlying assets (aset yang riel secara fisik) memang memiliki nilai. Harapan kenaikan nilai aset riel merupakan dasar perhitungan keuntungan dari memiliki aset fiktif. Ketika nilai aset riel turun, nilai aset fiktif yang mengalami penurunan mengalami multiplikasi sebesar multiplikasi kenaikannya. Hal inilah yang terjadi pada nilai efek subprime mortgage.

    Bagan berikut seakan ingin bercerita bahwa ketika sistem pembayaran berangsur berhenti akibat gagal bayar bernominal relatif kecil, satu kejadian kecil bisa menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Hal ini seperti konsisten dengan contoh dari chaos theory dari kepakan sayap kupu-kupu di Afrika bisa menghasilkan topan di Cina.

    Bagan – 1. Multiplikasi Penciptaan Aset Fiktif

    Sumber: Peter Breuer, Measuring Off-Balance-Sheet Leverage.

    Convertible securities, rights, warrants merupakan efek derivatif-ekuitas (equity-derivative securities). Opsi terhadap efek tipe ini tidak harus direalisasi (dan bahkan sering tidak layak untuk direalisasikan). Keuntungan atau kerugian dari memiliki efek ini berasal dari selisih harga jual dan harga beli.

    Efek derivatif-ekuitas dan/atau indeks berasal dari keinginan investor untuk tetap aktif mengikuti pergerakan dan dinamika harga surat berharga dan/atau indeks. Tidak jarang harga banyak surat berharga bergerak dalam kisaran sempit, berfluktuasi kecil, nilai transaksi tergantung kapitalisasi surat berharga itu sendiri, dan lainnya.

    Investor institusi yang memiliki dana trilyunan rupiah tentu tidak bisa bergerak bebas karena adanya berbagai ketentuan dan batasan yang berlaku di pasar modal. Praktek-praktek menggoreng saham, insider trading, atau yang sejenisnya sudah basi bagi mereka. Mereka tidak ingin terkena penalti bila ada ketentuan yang terlanggarkan. Mereka tidak ingin dana mereka terhenti barang sedetik pun karena adanya suspensi saham, indeks, atau lainnya. Dari sinilah lahirnya pasar efek derivatif dan praktek mark-to-market. Pasar di sini diartikan sebagai harga pasar suatu efek dan indeks pasar yang terjadi.

    Kontrak opsi standar mulai diperdagangkan di AS sejak tahun 1973 di CBOE (Chicago Board Options Exchange). Pasar derivatif mulai dibuka menyusul semakin maraknya pasar over-the-counter pada stock options. Standarisasi dan pasar derivatif yang ada membelenggu kebebasan investor institusi yang memiliki dana raksasa. Pembebasan batasan standarisasi menjelma ke efek derivatif yang bersifat sesuai pesanan (custom-tailored)

    Beberapa aplikasi penting dari efek derivatif finansil mencakup manajemen risiko, efisiensi perdagangan, dan spekulasi. Efek derivatif menawarkan peluang untuk membatasi risiko yang dihadapi investor individu dan perusahaan. Efek tersebut juga bisa digunakan sebagai pengganti posisi yang berlaku (underlying positions) dan bisa menurunkan biaya transaksi serta menaikkan likuiditas.

    Efek derivatif saham dan indeks (equity-linked derivatives) merupakan satu dari empat produk derivatif utama. Tiga produk lainnya terkait erat dengan suku bunga, valuta asing, dan komoditi. Efek derivatif ekuitas menempati peringkat ketiga dalam hal nilai pasar bruto dan jumlah notional dengan nilai masing-masingnya sebesar US$ 293 milyar dan US$ 1.671 milyar pada akhir Juni 2000.

    Paragraf berikut mencoba menjelaskan mekanisme dan arti salah satu transaksi swap: (16)
    A swap dealer might advertise its willingness to exchange, or swap, a cash flow based on the 6-month LIBOR rate for one based on a fixed rate of 7%.
    The portfolio manager would then enter into a swap agreement with the dealer to pay 7% on notional principal of $100 million dan receive payment of the LIBOR rate on that amount of notional principal.
    The participants to the swap do not loan each other money. They agree only to exchange a fixed cash flow for a variable cash flow that depends on the short-term interest rate. This is why the principal is described as notional. The notional principal is simply a way to describe the size of the swap agreement.
    In this example, the parties to the swap exchange a 7% fixed rate for the LIBOR rate; the difference between LIBOR and 7% is multiplied by notional principal to determine the cash flow exchanged by the parties.

    Akuntansi OBS

    Sarana pembiayaan (financing vehicles) OBS mulai diciptakan di tahun 1980-an dalam rangka membiayai swastanisasi dan serangkaian IPO perusahaan-perusahaan Mexico dan Amerika Selatan. Dampaknya, akuntansi OBS ke dalam aplikasi US GAAP menjadi suatu keharusan, walau tanpa ada kejelasan standarisasinya.

    Akuntansi OBS mulai diidentifikasi Financial Accounting Standard Board (FASB) pada bulan November 1983 melalui Statement No.76 (tentang Extinguishment of Debt) dan No.77 (tentang Reporting by Transferors for Transfers of Receivables with Recourse). Kedua Statement ini kemudian digantikan dengan Statement No.125 dan No.140 (tentang Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishment of Liabilities – Sept. 2000).

    Menurut FAS 140, akuntansi transaksi sekuritisasi tergantung ketentuan struktural yang diadopsi dan dapat dilaksanakan sesuai salah satu dari empat cara berikut: (17)
    1. Sebagai penjualan, ketika penjual atau originator tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan dengan aset yang dialihkan.
    2. Sebagai pembiayaan, ketika persyaratan FAS 140 untuk akuntansi penjualan tidak terpenuhi.
    3. Bukan sebagai penjualan atau pun pembiayaan, ketika tidak ada hasil (proceed) selain bunga dari aset yang dialihkan seperti mortgage-backed securities (MBS).
    4. Sebagai penjualan sebagian, ketika pengalih (transferor) menahan bunga dan/atau service terhadap aset dan kriteria penjualan pada FAS 140 tidak terpenuhi.

    Cara keempat merupakan yang paling banyak diterapkan dalam praktek sekuritisasi yang berakibat pada dihilangkannya pembiayaan tunai dan aset dalam neraca, sementara bunga yang ditahan tetap ada di neraca, walau pun dalam bentuk baru seperti mortgage servicing rights.

    Agar transaksi bisa memenuhi kualifikasi sebagai penjualan, diciptakanlah badan hukum terpisah yang dikenal dengan sebutan SPE (special purpose entity). SPE ini kemudian memiliki aset yang dialihkan serta dibolehkan pula menjaminkan aset tersebut. Bila penjual bangkrut, krediturnya tidak bisa melakukan klaim terhadap aset SPE; begitu pula bila SPE bangkrut, transferor tidak terpengaruh.

    Praktek FAS 140 dikritik tajam oleh badan akutansi standar lainnya karena membolehkan metode sekuritisasi OBS, ketimbang menerapkan praktek akuntansi yang baik. Walau beberapa penyesuaian kemudian dilakukan, hal ini tetap saja dinilai bersifat plastis dan tidak tegas alias tidak konsisten.

    Di Inggris, perlakuan akuntansi OBS ditetapkan Accounting Standards Board di tahun 1994 dalam Financial Reporting Standard 5 (tentang Reporting the Substance of Transactions). FRS 5 menetapkan dampak komersil (risiko dan manfaat) setiap transaksi sekuritisasi sebagai dasar penetapan suatu transaksi dicatatkan ke dalam neraca atau tidak, bukannya berdasarkan status atau struktur hukum dari transaksi.

    Perlakuan sekuritisasi di Inggris bisa dibedakan atas 3 hal, yakni derecognition, linked-presentation, dan separate presentation. Setiap perlakuan memiliki persyaratan dan/atau kondisi masing-masing. Satu hal yang perlu dicatat adalah ketika pengenalan ulang (re-recognition) menjadi suatu keharusan bagi originator, SPV (special purpose vehicle) bisa dicatatkan ulang di neraca berdasarkan ketentuan quasi-subsidiaries, yakni ketika sponsor atau repackager memiliki kepentingan yang signifikan atas rewards dari kolam aset.

    Tabel – 1. Ringkasan Perlakuan Transaksi Sekuritisasi menurut UK GAAP

    Sumber: Peter Jeffrey, International Harmonization of Accounting Standards, and The Question of Off-Balance Sheet Treatment.

    Perbedaan pendekatan, perlakuan, dan lainnya daripada ketiga sistem akuntansi utama, yakni US GAAP, UK GAAP, dan International Accounting Standard (IAS), membuat ketiganya jauh dari harapan untuk bisa diharmonisasikan. Diametrika dan logika yang berlawanan satu sama lain, membuat satu transaksi sekuritisasi bisa ditafsirkan berbeda dan berpotensi membingungkan investor dan pasar modal serta validitas masing-masing standar akuntansi.

    Komisi Pengawasan Perbankan Basel pun, di tahun 2001, seakan membebaskan regulator membuat aturannya masing-masing dan bebas pula untuk tidak mengikuti perlakuan akuntansi manapun jua. (18) Hal yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah apakah sekuritisasi dilakukan dalam rangka menghindari ketentuan persyaratan modal.

    Hal lain yang sangat perlu diperhatikan, menurut Jeffrey, adalah banyaknya manfaat positif yang bisa didapatkan dari sekuritisasi bila tidak dimasukkan ke dalam pernyataan keuangan berpotensi menimbulkan depresi yang dalam. Beberapa manfaat pasti tersebut meliputi:
    1. Perusahaan bisa mendapatkan pendanaan dengan biaya efektif.
    2. Modal.
    3. Pengalihan risiko.
    4. Menstimulasi manajemen risiko.
    5. Menaikkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

    Fleksibilitas Pasal Karet

    Ketidaktegasan pasal-pasal dalam FAS 140 membuat para originator bebas berakrobat dalam menjalankan aktivitas OBS, mulai dari sekuritisasi, penciptaan SPE, peminjaman uang oleh SPE dengan jaminan originator, bisa itu dalam bentuk saham, harga sahamnya, atau credit rating dari originator.

    Ketiga faktor tersebut yang merupakan landasan operasional dari bisnis OBS mengerucut pada satu hal, yakni harga saham. Harga saham yang tetap tinggi mengandung arti bahwa originator memang perusahaan yang baik, credit rating yang baik. Harga yang harus dibayar untuk mempertahankan image tersebut berupa pemberian paket kompensasi kepada para manajer dalam bentuk insentif pada harga berapa pun.

    Ketika kompensasi yang harus dibayarkan tidak mengenal batasan, implikasi yang nyata adalah semua kaidah dan norma yang berlaku sudah pasti terlanggarkan dengan sengaja. Manajemen puncak seakan menutup mata untuk menerapkan praktek prinsip Good Corporate Governance, terutama setelah dicatatkannya pertumbuhan rata-rata tahunan dari revenue yang lebih dari 50% dalam waktu, misalnya, 5 tahun.

    Beberapa bentuk pelanggaran FAS 140:
    1. SPE yang idealnya merupakan perusahaan terpisah, pada kenyataannya, dijalankan oleh karyawan originator.
    2. Utang SPE dijamin originator.
    3. Kedua hal di atas membuat aktivitas keuangan SPE wajib dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan originator.
    4. Originator tidak memiliki kontrol sedikit pun terhadap SPE.
    5. Keuntungan dari praktek akuntansi mark-to-market yang dilakukan SPE langsung direalisasikan dan dikonsolidasikan ke originator.
    6. Kerugian dari praktek akuntansi mark-to-market yang dilakukan SPE tidak diakui oleh originator.

    Fleksibilitas yang ditawarkan FAS 140 sebenarnya bertujuan memberikan kemudahan bagi originator untuk bebas ber inovasi di bidang instrumen keuangan dan mempraktekkannya di sistem keuangan ‘global’. Global di sini diartikan para pelakunya yang berasal dari seluruh penjuru dunia yang melakukan investasi di pasar keuangan AS.

    Sayangnya, berbagai badan pengawas keuangan di tingkat nasional, regional, maupun internasional seakan diam dan mengambil sikap berpangku-tangan saja atas fenomena yang berpotensi mengacaukan sistem keuangan dunia. Walau pun ada suara-suara kritis dari berbagai institusi keuangan dunia, yang menyuarakan praktek-praktek tidak sehat dalam aktivitas OBS, para pelaku tetap tidak bergeming.

    Praktek tidak sehat ini pada akhirnya meledakkan banyak raksasa keuangan dunia, bahkan ada yang sudah berumur ratusan tahun. Nama-nama Lehman Brothers, Enron, Long Term Capital Management (LTCM), Barings, dan lainnya merupakan beberapa korban dari aktivitas OBS dan transaksi derivatif.

    Penyesuaian Pasal Karet

    Dari sudut perundang-undangan, menyusul skandal Enron di akhir 2001, pemerintah AS memberlakukan UU Sarbanes-Oxley pada pertengahan 2002. SEC sebagai Bapepam AS mengadopsi UU tersebut ke dalam UU Exchange – Section 13(j) dengan Section 401(a) dari UU tersebut sebagai lampiran.

    Ketentuan baru SEC, yang bertemakan Disclosure in Management’s Discussion and Analysis of Off-Balance Sheet Arrangements and Aggregate Contractual Obligations, berlaku mulai 1 April 2003. Ketentuan tersebut bertujuan adanya transparansi bagi kesepakatan OBS perusahaan. Selain itu, laporan tahunan emiten besar wajib memberikan disclosure terhadap kontrak obligasi-obligasi. SEC cenderung menetapkan keterbukaan berbasis prinsip.

    Menyusul penyalahgunaan ‘plastisitas’ FAS 140 dan ledakan masalah Enron, FASB kemudian menerbitkan 2 set kriteria akuntansi per 17 Januari 2003, yakni FASB Interpretation No.45 dan No.46. Kedua interpretasi tersebut merupakan hasil dari program dengan prioritas tinggi. Kedua interpretasi berbeda dalam mencikal-bakali (grandftahering) provisi.

    Secara lebih spesifik, FIN 46 mengistilahkan SPE dengan VIEs (Variable Interest Entities) dan juga mendefinisikan originator sebagai primary beneficiary. Selain itu, FIN 46 memiliki 3 tujuan:
    1. memberikan aplikasi yang lebih konsisten terhadap kebijakan konsolidasi terhadap VIEs, dengan maksud adanya standarisasi serta bisa dibandingkannya perusahaan dan/atau VIEs yang melakukan aktivitas serupa.
    2. Semua aset, kewajiban, dan hasil aktivitas VIEs dicantumkan dalam laporan keuangan konsolidasi dari primary beneficiary guna memberikan informasi lebih lengkap tentang sumber, obligasi, risiko, dan peluang dari perusahaan terkonsolidasi. Pada intinya, risiko VIE yang biasanya merupakan item OBS telah berubah menjadi item dalam neraca.
    3. Keterbukaan VIEs yang dipersyaratkan Interpretasi, khususnya bagi perusahaan yang memiliki VIEs, diharapkan bisa membantu pemakai laporan keuangan perusahaan dalam menilai risiko perusahaan.

    Beberapa ketentuan dalam FIN 45:
    a. mengatur garansi keuangan,
    b. berlaku bagi seluruh leasing sintetis yang baru, dan
    c. mengecualikan garansi yang sudah ada sebelum Interpretasi No.45 berlaku, sepanjang garansi belum dimodifikasi.
    d. leasing sintetis yang baru tidak bisa diperlakukan sebagai pembiayaan OBS untuk corporate lessees, melainkan sebagai pasiva lessee di neraca (lessee balance sheet liability).

    Beberapa ketentuan dalam FIN 46:
    a. mengatur konsolidasi aset dan kewajiban dari badan hukum terkait SPE ke dalam neraca badan hukum lainnya.
    b. berlaku bagi seluruh leasing aset sintetis yang baru yang dipegang SPE, termasuk seluruh real estate yang di-leasing secara sintetis.
    c. mulai berlaku pertengahan 2003 bagi struktur keuangan pre-existing.(untuk kebanyakan corporate lessees yang diperdagangkan secara umum).
    d. status struktur modal dari properti yang dimiliki SPE, sebelum FIN 46 berlaku, harus sudah dikonsolidasi ke dalam neraca lessee pada pertengahan 2003, dengan syarat properti tersebut belum di-refinance.

    Memanfaatkan Celah Hukum

    Sesuai adagium yang berlaku, the devil was in the details. Sejalan dengan perjalanan waktu, loophole dari FIN 46 mulai dimanfaatkan program-program asset-backed commercial paper (ABCP), alias para pelaku ABS yang kemudian memberlakukan berbagai aktivitasnya sebagai OBS. Loophole yang dimaksud terdapat pada pasal 9(c).
    9. An equity investment of less than 10 percent of the entity’s total assets shall not be considered sufficient to permit the entity to finance its activities without subordinated financial support in addition to the equity investment unless the equity investment can be demonstrated to be sufficient in at least one of the following three ways:
    a. The entity has demonstrated that it can finance its activities without additional subordinated financial support.
    b. The entity has at least as much equity invested as other entities that hold only similar assets of similar quality in similar amounts and operate with no additional subordinated financial support.
    c. The amount of equity invested in the entity exceeds the estimate of the entity’s expected losses based on reasonable quantitative evidence.
    10. Some entities may require an equity investment greater than 10 percent of their assets to finance their activities, especially if they engage in high-risk activities, hold high-risk assets, or have exposure to risks that are not reflected in the reported amounts of the entities’ assets or liabilities. The presumption in paragraph 9 does not relieve an enterprise of its responsibility to determine whether a particular entity with which the enterprise is involved needs an equity investment greater than 10 percent of its assets in order to finance its activities without subordinated financial support in addition to the equity investment.

    Berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, Adelson mengemukakan beberapa bahasa yang digunakan untuk ‘mengakali’ pasal 9(c): (19)
    1. Beberapa sponsor ABCP berpendapat bahwa dengan investasi pada outside equity kurang dari 0,1%, ketentuan pengkonsolidasian aktivitas OBS bisa dihindari.
    2. Nilai estimate dari harapan kerugian adalah sangat kecil, yakni pada kisaran 0,1%.
    3. Eksploitasi loophole lebih dikenal dengan istilah selling an expected loss tranche. Tiga bank yang mempelopori sejak pertengahan Juli 2003 adalah Mellon Bank, Citibank, dan HSBC, sama-sama mengunakan KPMG sebagai auditor.

    Publikasi besar-besaran loophole memaksa FASB pada akhir Oktober 2003 untuk mengeluarkan modifikasi terhadap FIN 46 dengan memasukkan Paragraf 9A yang baru.
    9A. Qualitative assessments shall be carefully considered before attempting to estimate the entity’s expected losses and equity investment at risk in paragraph 9(c). If, after diligent effort, a reasonable conclusion cannot be reached based solely on qualitative considerations, the amounts required by paragraph 9(c) shall be estimated

    Tiga strategi lainnya yang diterapkan pelaku sekuritisasi guna menghindari aturan pengkonsolidasian aktivitas OBS ke dalam neraca:
    1. Menstrukturkan kondite ABCP sebagai Qualifying SPE (QSPE) berdasarkan FAS 140. Dalam prakteknya, hal ini tidak bisa dilakukan mengingat penempatan kendala operasional yang janggal atas kondite.
    2. Metode silo yang memanfaatkan loophole pada pasal 13 dari FIN 46, tergantung nasabah bank yang dapat mengerti permasalahan peminjaman berdasarkan kondite ABCP dari bank. Bank of America diyakini sebagai satu-satunya bank yang menggunakan metode ini.
    3. Beberapa bank secara bersama mengurus program ABCP.

    Kerapuhan Sistem Finansil

    Kreativitas dan daya inovasi serta kejelian yang tinggi dalam mengejar keuntungan maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya membuat instrumen keuangan tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam menjelaskan prilaku demikian adalah herd instinct, mimicry, copycat. Prilaku agresif ini berdampak pada lonjakan luar biasa pada aktivitas perbankan global sekaligus kekhawatiran pada potensi risiko terhadap sistem keuangan internasional.

    Nilai nominal dari instrumen derivatif berlipat-lipat besarnya dari PDB global. Angka spektakuler ini menjelaskan cikal-bakal dari kemungkinan krisis finansil sekaligus merefleksikan kerapuhan sistem keuangan dunia. Andaikan ada rantai kontrak derivatif yang saling mengunci ini terurai akibat adanya kegagalan pada penyelesaian satu kontrak, yakni transaksi hedging kontrak yang lain, yang melakukan hedging terhadap yang lain.

    Penggandaan ekuitas sebanyak $1 menjadi transaksi derivatif bernilai $1000 seperti ilustrasi di atas memperlihatkan efek multiplier sebesar 1000x. Kejadian gagal bayar sebesar $1 bisa menimbulkan kerugian sebesar $1000. Satu kejadian kecil bisa memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan global.

    Grafik – 1. Perkembangan aktivitas perbankan internasional

    Sumber: Patrick McGuire and Karsten von Kleist, Cyclical growth in the interbank market, dalam Patrick McGuire, et al, “Highlights of international banking and financial market activity,” BIS Quarterly Review: International banking and financial market developments, March 2008.
    Catatan:

    • The vertical lines mark: 1979 second oil shock; 1982 Mexican default; 1987 stock market correction; 1994 Mexican peso devaluation; 1997 Asian financial crisis; 1998 Russian default and LTCM; 2000 Nasdaq peak. The shaded areas mark US recessions (NBER definition).
    • Growth in BIS reporting banks’ cross-border claims in all currencies and foreign currency claims on residents.

    Hal ini pernah diutarakan Kindleberg di tahun 1978 seperti berikut: (20)
    “…may be trivial, a bankruptcy, a suicide, a flight, a revelation, a refusal of credit to some borrower, some change of view which leads a significant actor to unload. Prices fall. Expectations are reversed. The movement picks up speed. To the extent that speculators are leveraged with borrowed money, the decline in prices leads to further calls on them for margin or cash, and to further liquidation. As prices fall further, bank loans turn sour, and one or more mercantile houses, banks, discount houses, or brokerages fail. The credit system itself appears shaky and the race for liquidity is on”.

    Kasus sejarah kebangkrutan Long Term Capital Management (LTCM) dan aksi terkoordinasi The Fed dalam upaya menyelamatkan LTCM di bulan Oktober 1998 mungkin bisa menjadi contoh sejarah krisis instrumen derivatif pertama. (21) Kasus bersebab dari pengumuman moratorium sebesar 281 milyar rubel (US$ 13,5 milyar) yang dilakukan pemerintah Rusia di bulan Agustus 1998.

    Kekhawatiran The Fed di New York, terhadap potensi krisis bila LTCM bangkrut dan tidak diselamatkan secepatnya, dilandasi besarnya posisi LTCM di pasar-pasar yang tidak likuid. Status bangkrut bisa memaksa LTCM melikuidasi seluruh asetnya secara cepat dengan harga-harga sangat rendah, yang pada gilirannya bisa memperbesar masalah. Institusi lain bisa mendapat tekanan dan terpaksa menjual asetnya dengan cepat dan harga murah.

    Upaya penyelamatan LTCM dilakukan The Fed dengan mengumpulkan sekelompok bank swasta untuk membeli hedge fund tersebut dan melikuidasi seluruh posisinya secara normal. Interaksi yang intensif antara perantara keuangan dengan pasarnya membuat peran likuiditas menjadi crucial. Interaksi ini juga bisa memberikan penjelasan berbagai krisis sistemik atau economy-wide.

    Harga aset yang gampang berubah merupakan insentif bagi perantara keuangan untuk menyediakan likuiditas. Pasar likuiditas yang tidak elastis dalam jangka pendek membuat sedikit ketidakpastian agregat bisa menimbulkan fluktuasi yang tinggi dalam harga aset. Memegang likuiditas melibatkan opportunity cost, yang mana pemasok bisa mendapatkan kembali likuiditas hanya pada harga obral (fire sale), sehingga penyediaan swasta terhadap likuiditas oleh arbitrageurs tidak akan pernah cukup guna memastikan stabilitas harga aset.

    Sedikit shock dapat menyebabkan volatilitas harga aset yang signifikan. Ketika volatilitas cukup hebat, bank-bank merasa tidak mungkin bisa memenuhi komitmen mereka dan krisis dalam skala penuh (full-blown) pasti terjadi.

    Tiga bulan pasca penyelamatan LTCM, tidak ada satu pun perusahaan yang dipaksa melakukan deal terhadap posisi LTCM mengalami kehilangan uang, melainkan malah membuahkan uang. Dan risiko utama dari sistem keuangan berhasil dihindari, hanya dengan keterlibatan aksi yang tepat dari The Fed dan kehancuran pada beberapa negara berkembang. (22)

    Perubahan Portofolio The Fed

    Krisis subprime mortgage mengubah portofolio The Fed secara dramatis. Modifikasi dilakukan terhadap fasilitas discount window yang juga diberikan kepada investment banks, selain kepada bank-bank sebelumnya. Komisi Operasi Pasar Terbuka (FOMC) juga telah memodifikasi program peminjaman sekuritas dari System Open Market Account (SOMA).

    Empat program baru yang dijalankan The Fed:
    1. Term Discount Window (TDWP), mulai 17 Agustus 2007. Fasilitas ini membolehkan bank meminjam kolateral discount window yang layak secara penuh sampai 90 hari.
    2. Term Auction Facility (TAC), mulai 12 Desember 2007. Fasilitas ini membolehkan bank menawar jangka waktu federal funds sampai 28 hari, didukung kolateral discount window yang layak secara penuh.
    3. Term Securities Lending Facility (TSLF), mulai 11 Maret 2008. Dealer-dealer utama (bank dan investment bank) diijinkan meminjam US Treasuries dari SOMA portfolio overnight sampai 28 hari, dengan menggunakan Treasuries, agency securities, agency MBS, AAA/Aaa-rated private-label real estate MBS, collateralised MVS, agency-collateralised mortgage obligations, dan ABS lainnya (sekuritas terakhir mulai ditambahkan per 2 Mei 2008). Sekuritas Treasury yang dipinjam bisa di-repo overnight dan digunakan sebagai cara me-liquefy aset-aset yang tidak likuid selama periode kekacauan pasar. Sekuritas yang terkait TSFL yang dipinjamkan ditampilkan dalam neraca SOMA sebagai item OBS.
    4. Primary Dealer Credit Facility (PDCF), mulai 16 Maret 2008. Fasilitas ini membolehkan primary dealers meminjam discount window dengan menggunakan US Treasuries, agency securities, agency MBS, dan fasilitas utang dengan grade investasi.

    Grafik – 2. Factors adding to reserves and off balance sheet securities lending program

    Sumber: Federal Reserve Board of Governors Statistical Release H.4.1. Data through 8/20/08; Cumberland Advisors

    Kesimpulan

    Maraknya aktivitas off balance sheet yang dilakukan pelaku pasar keuangan dunia turut memacu bank sentral Amerika Setikat untuk ikut-ikutan melakukan hal serupa. Hal ini didasari keinginan untuk menyediakan likuiditas yang dibutuhkan pasar. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjaga harga aset-aset yang tidak likuid tidak anjlok secara drastis menyusul kemungkinan fire sale demi menutupi kelangkaan likuiditas yang dialami para pelaku pasar keuangan.

    Dami mencegah fire sale, The Fed tidak segan-segan untuk menyelamatkan banyak lembaga yang memiliki masalah keuanngan yang sangat besar. Upaya penyelamatan bisa dilakukan The Fed sendiri, menggandeng satu lembaga keuangan yang masih solid basis keuangannya, membentuk konsorsium, atau lainnya.

    Berbagai aksi penyelamatan yang dilakukan The Fed tidak ubahnya seperti aksi pemadam kebakaran. Baru beraksi setelah ada kejadian. Sinyal peluang dan kemungkinan terjadinya ledakan transaksi intrumen derivatif telah disuarakan lebih dari 20 tahun yang lalu. Indikasi awal yang bisa dijadikan pintu masuk adanya aktivitas off balance sheet adalah adanya kenaikan dan pertumbuhan pendapatan yang signifikan.

    Pihak auditor, manajemen, regulator, dan otoritas pengawas seharusnya duduk bersama untuk mendiskusikan bahayanya tidak mengkalkulasi risiko ke dalam neraca, dalam artian penyediaan permodalan yang layak demi meng-cover risiko yang mungkin terealisasi menyusul adanya default pada satu atau banyak transaksi instrumen derivatif.

    Lampiran

    Grafik – 3. Aset Riel dan Aset Fiktif Bank-bank di AS, 1995–2000

    Sumber: Office of the Comptroller of the Currency dalam Breuer, Peter, Measuring Off-Balance-Sheet Leverage.
    Catatan:

    • Regulatory capital refers to tier 1 plus tier 2 capital
    • Judul grafik asli: US Banks: Total Gross and On-Balance-Sheet Leverage Ratios, 1995–2000

    Grafik – 4. Nilai Derivatif dan Modal 25 Bank AS Ternama (US$ milyar)

    Sumber: Office of the Comptroller of the Currency dalam PeterBreuer, Measuring Off-Balance-Sheet Leverage.
    Catatan :Judul grafik asli: Top-25 US Banks: Total Notional Amounts of Derivatives and Capital, 1995–2000 (US$ bn)

    Tabel – 2. Amounts of outstanding OTC derivatives

    Sumber: BIS Quarterly Review, Sept. 2008.

    Tabel – 3.a. Derivative financial instruments traded on organised exchangesSumber: BIS Quarterly Review, Sept. 2008.

    Tabel – 3.b. Derivative financial instruments traded on organised exchanges

    Sumber: BIS Quarterly Review, Sept. 2008.

     

    References/Notes:

    (3) Glyn A. Davies, A History of Money: From Ancient Times to the Present Day, ed.3, University of Wales Press, Cardiff, 2002.

    (4) Tiga instrumen yang pernah dilakukan pada masa lalu meliputi pengguntingan uang, pembersihan uang (monetary purge), dan penetapan uang muka impor.

    (5) Surat Berharga Pasar Uang tidak berlaku lagi sejak Juli 1998.

    (6) The Conference Board, Business Cycle Indicators, February 2006.

    (7)  Charles P. Jones, Investments: Analysis and Management, ed.9, Wiley, Hoboken, NJ, 2004, hal.347.

    (8) Shelagh Heffernan, Modern Banking in Theory and Practice, cet.6, Wiley, Chichester, UK, March 2003, hal.164-170.

    (9) Charles P. Jones, Investments: Analysis and Management, hal.142-144.

    (10) Shelagh Heffernan, Modern Banking in Theory and Practice, hal.164-170.

    (11) Istilah lain dari risiko pembayaran adalah risiko sistemik. Risiko sistemik bisa didefinisikan sebagai risiko kegagalan sistem finansil.

    (12) Frederic S. Mishkin dan Stanley G. Eakins, Financial Markets and Institutions, ed.4, Addison-Wesley, Boston, 2003, hal.491-518. Lihat juga Shelagh Heffernan, Modern Banking in Theory and Practice, hal.220.

    (13) Charles Parker Jones, Investments: Analysis and Management, hal.37.

    (14) Shelagh Heffernan, Modern Banking in Theory and Practice, hal.28.

    (15) Richard A. Brealey dan Stewart C. Myers, Principles of Corporate Finance, ed.4, McGraw-Hill, New York, 1991, hal.657.

    (16) Zvi Bodie, et al, Investments, ed..7, McGraw-Hill, Singapore, 2008, hal.852.

    (17) Peter Jeffrey, “International Harmonization of Accounting Standards, and The Question of Off-Balance Sheet Treatment,” Journal of Comparative and International Law, Vol.12:341, Duke, 2002.

    (18) http://www.bis.org/publ/bsbsca03.pdf, 21.02.2002.

    (19) Mark Adelson, “Off-Balance Sheet Update,” Nomura Fixed Income Research, Nomura Securities International, 24 Nov. 2003.

    (20) C. Kindleberger, Manias, panics, and crashes: a history of financial crises, Basic Books, 1978, hal.107-108; dalam Franklin Allen and Elena Carletti, “Financial system:shock absorber or amplifier?,” Paper, Sixth BIS Annual Conference 2007, “Financial system and macroeconomic resilience”, 18–19 June 2007, Brunnen, Switzerland; BIS Working Papers, 257, July 2008.

    (21) Stanley Fischer, “Concluding panel comments,” Sixth BIS Annual Conference on “Financial System and Macroeconomic Resilience”, Brunnen, Switzerland, 18–19 June 2007; dalam Financial system and macroeconomic resilience, Papers No.41, BIS, July 2008.

    (22) Stanley Fischer,“Keynote Address,” Fifth BIS Annual Research Conference tentang Financial Globalisation, 19-20 June 2006; dalam “Financial Market Liberalisation,” Papers, No.32, December 2006. Makalah awal pernah disampaikan dalam Konferensi OECD tentang Balancing Globalisation yang diadakan bulan Mei 2006.

     

     

     
  • Virtual Chitchatting 4:07 PM on 2010/12/21 Permalink
    Tags: , , , ,   

    Belajar dari Keterpurukan Pembiayaan KPR di AS

    oleh Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 24 September 2007

    Pada roda yang berjalan, setiap bagiannya pasti menempati posisi di atas dan di bawah secara silih-berganti. Demikian pula kondisi pasar apa pun. Semuanya berpasangan. Kadang untung, kadang rugi. Risiko rugi merupakan bagian integral dari fungsi/sistem meraih keuntungan.

    Industri konstruksi perumahan di AS mulai bergairah kembali ketika secara perlahan The Fed mulai menurunkan suku bunga utamanya sejak awal 2001. Penambahan pasokan yang tidak diiringi dengan penambahan permintaan, dengan jumlah minimal sama, membuat persediaan rumah yang tersedia untuk dijual semakin menumpuk.

    Stimulasi permintaan rumah dilakukan dengan pemberian persetujuan KPR yang sarat dengan berbagai insentif keuangan, khususnya pada nasabah non-prima (subprime). Nasabah tipe ini dicirikan dengan berpendapatan kecil dan tidak memiliki track record sebagai pencicil utang yang baik serta dikenakan bunga yang lebih tinggi sekitar 2-3% dari bunga untuk nasabah prima.

    Ketika The Fed mulai secara berangsur menaikkan suku bunga utamanya, setelah berada pada level 1% selama periode medio-2003 sampai medio-2004, insentif yang ada semakin ditingkatkan. Jangka waktu pembayaran yang lebih lama, grace period untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian suku bunga tetap pada masa awal angsuran, pembayaran minimum, piggyback loans dari uang muka yang telah dibayarkan.

    Landasan utama pemberian berbagai insentif tersebut adalah pada beberapa asumsi tradisional. Harga rumah pasti naik; nasabah tidak akan pernah wanprestasi; pemberi pinjaman KPR tidak akan bangkrut. Harga rumah yang pasti naik melahirkan pilihan refinancing seandainya nasabah mengalami kejadian gagal bayar.

    Di tingkat konsumen, berbagai insentif tersebut seakan meninabobokan mereka perihal biaya aktual untuk memiliki rumah. Mereka sadar bahwa begitu mereka melakukan akad kredit dengan bank/pemberi KPR, mereka langsung mewarisi kewajiban finansil untuk melunasinya.

    Persetujuan KPR rumah baru bagi nasabah non-prima, kebanyakan, mengandalkan pada agunan rumah lama yang telah dimiliki. Seiring dengan semakin berakhirnya grace period dan The Fed fund rate yang juga secara konstan mengalami kenaikan, nasabah mulai merasakan peningkatan kewajiban finansilnya baik secara umum maupun untuk cicilan KPR.

    Kejadian wanprestasi dan refinancing mulai menampakkan dirinya sekaligus merefleksikan semakin buramnya industri perumahan AS. Desakan likuiditas ini membuat nasabah non-prima mulai memasarkan kedua rumahnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah inventory rumah yang pada gilirannya menjatuhkan harga rumah secara umum. Harga rumah yang jatuh membuat opsi refinancing semakin tidak menguntungkan. Penyitaan dan foreclosure/pembatalan KPR merupakan hal terburuk bagi nasabah.

    Di sisi pemberi KPR, berbagai KPR yang telah diberikan tersebut dikemas dalam bentuk mortgage-backed securities untuk dijual kepada institutional investor, biasanya reksadana atau dana pensiun. Di AS, pemberi KPR bisa berbentuk bank atau lembaga pembiayaan perumahan.1)

    Khusus untuk KPR non-prima (subprime mortgage), MBS dijual ke investment bank untuk dikemas-ulang menjadi Franken-loan dan dijual kepada Collateralised Debt Obligations (CDOs) dan Collateralised Loan Obligations (CLOs). Baik CDO maupun CLO merupakan investment fund yang dikelola oleh hedge fund atau bank. CDO membeli obligasi termasuk kelas high yield dan MBS; sementara CLO membeli pinjaman korporasi termasuk pinjaman untuk buyout, merger/akuisisi. Kebanyakan transaksi kedua wahana investasi ini tidak dicatat di neraca bank (off-balance-sheet).

    CDO dan CLO ini kemudian menerbitkan berbagai obligasi dengan dasar cicilan KPR dan kolateral seperti rumah, pabrik, perlengkapan, inventaris. Obligasi tersebut dijual ke investor asing seperti bank atau perusahaan asuransi. Surat utang yang paling banyak dicari adalah yang memiliki rating (investment grade) tertinggi, yakni obligasi yang memiliki klaim pertama atas cash flow dan kolateral pinjaman.

    Hedge fund yang lapar atas kinerja laba maksimal cenderung membeli obligasi dengan rating rendah (junk bonds), hasil yang lebih tinggi (higher-yielding), dan meramu hasil dengan aksi beli untung. Dengan jaminan pemberian keuntungan minimum 20%, mereka menetapkan charge super terhadap klien mereka seperti badan-badan amal, dana pensiun, ataupun orang-orang kaya. Dana pembelian yang dikeluarkan hedge fund tersebut merupakan pinjaman dari pialang-pialang utama milik investment bank yang menjamin emisi surat-surat utang tersebut.

    Rekayasa Finansial

    Di sisi underwriter, pihak-pihak yang menjamin emisi serangkaian surat utang berikut derivatifnya mampu meraih fee penjaminan berlipat-lipat. Securities houses tersebut berani melakukan penjaminan emisi karena pembelinya telah ada, yakni perusahaan-perusahaan yang notabene merupakan kepanjangan tangan operasional usaha mereka sendiri.

    Demi mendapatkan berbagai rating yang diinginkan terhadap berbagai surat utang tersebut di atas, investment bank melakukan kongkalingkong dengan semua badan rating ternama seperti S&P, Moody’s, dan Fitch. Mereka bahu-membahu melakukan financial engineering. Atas jasanya ini, badan-badan rating tersebut mendapatkan fee yang tidak sedikit.

    Harga surat utang tersebut ditetapkan melalui praktek akuntansi mark-to-model yang merupakan hasil kerja simulasi komputer. Mereka kemudian menyuarakan dibolehkannya institutional investor menerapkan aturan akuntansi melakukan mark subprime derivatives at cost.

    Praktek mark-to-model yang tidak sesuai dengan realita yang ada mulai memperlihatkan besarnya lubang pada arsitektur keuangan modern ketika underlying assumptions mulai berubah, tepatnya sejak medio-2006.

    Cicilan KPR yang harus dibayar tidaklah lagi tetap, suku bunga utama The Fed tetap naik, harga rumah tidak lagi naik karena adanya praktek quick-selling, opsi refinancing tidak lagi menguntungkan, gagal bayar semakin banyak. Bagi pemberi pinjaman KPR, cicilan KPR tidak lagi memberikan steady cash-inflow. Bagi investment bank dan seterusnya, cicilan KPR tidak lagi merupakan steady fee income.

    Disrupted revenue stream menurunkan kualitas investasi MBS dan sejenisnya. Bagi pemberi KPR, bank terkait, dan institutional investor, kejadian tersebut berdampak pada jatuhnya harga saham mereka. Di sisi lain, investor dan pemberi pinjaman kemudian meminta spread margin yang lebih tinggi, kolateral yang lebih ketat, dan insentif yang lebih banyak guna bertahan pada posisi hold.

    Tekanan jual dan flight to quality membuat pasar MBS tidak lagi menarik dan semakin ditinggalkan. Banyak pemberi KPR dan bank berguguran termasuk hedge fund, CDO, CLO dan sejenis. Hilangnya kepercayaan terhadap nilai aset yang mereka pegang turut mengeringkan likuiditas di pasar uang antar bank.

    Berbagai bank sentral di seluruh dunia melakukan concerted action dengan menginjeksi likuiditas sekitar US$ 300 milyar ke pasar. Penyelamatan tidak saja dilakukan terhadap pasar uang melainkan para rahwana di pasar MBS. Di AS, namanya Bear Stearns. Di Jerman, namanya IKB Deutsche Industriebank.

    Walau begitu, krisis subprime mortgage belum berlalu. Berbagai skenario dikemukakan oleh para ahlinya. Skenario terburuk adalah ketika wanprestasi terjadi pada semua exposure MBS yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Sampai saat ini, belum diketahui nilai riel dari semua exposure MBS yang ada di portofolio setiap institutional investor. Nilai riel baru bisa diketahui ketika aset tersebut laku terjual.

    1) Sebagai contoh Aegis Mortgage, New Century Financial, People’s Choice Home Loan, SouthStar Funding, Alternative Financing, Fieldstone Investment.

    Sumber: Bisnis Indonesia, Senin, 9 Oktober 2007, hal.7.

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers

%d bloggers like this: