Updates from Virtual Chitchatting Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 10:41 AM on 2014/03/18 Permalink  

    PP No.11/2014 menjadikan OJK sangat mudah disuap dalam rangka mengamankan tindakan kriminil di industri keuangan dan perbankan Indonesia (extreme moral hazard)
    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 2014-03-18 10:41

    PP No.11/2014 tentang Pembenaran Pungutan Liar oleh OJK

    peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2014-tentang-pungutan-oleh-otoritas-jasa-keuangan.pdf

    http://ojk.go.id/dl.php?i=2663

    OJK tidak ada bedanya dengan BNP2TKI.
    Menetapkan pungutan di sana sini. Kalau mau nyetor di atas nilai nominal, dijamin nilai rapor keuangannya pasti sehat.

    Beginilah mental para birokrat yang korup di Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
    Mereka kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai alat justification, pembenar untuk melakukan pungli terhadap seluruh perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia.

    OJK di Inggris aja dibubarin karena tidak efektif.
    Indonesia tidak mau belajar, karena OJK merupakan wahana untuk memperkaya para birokrat di Departemen Keuangan, khususnya, dan di Bank Indonesia, pada umumnya.

    Mari kita lihat beberapa tahun lagi.
    Emang ada Gubernur Bank Indonesia yang tidak dipenjara?


    http://market.bisnis.com/read/20140224/192/205632/mulai-1-maret-ojk-kutip-pungutan-sesuai-pp-112014

    Mulai 1 Maret, OJK Kutip Pungutan Sesuai PP 11/2014
    Vega Aulia Pradipta – Senin, 24 Februari 2014, 16:33 WIB

    Bisnis.com, JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Maret mendatang memungut sejumlah uang kepada perusahan yang bergerak di sektor jasa keuangan sesuai dengan PP No.11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK.

    Dalam aturan yang diundangkan di Jakarta, 12 Februari 2014 itu, perusahaan di sektor jasa keuangan wajib membayar sejumlah uang yang dipungut OJK.

    Perusahaan itu termasuk yang bergerak di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

    Jenis pungutannya ada dua. Pertama adalah biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi.

    Kedua, biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian. Pungutan OJK ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.

    Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan PP tersebut berlaku mulai 1 Maret 2014.

    “Untuk emiten ada dua, ada iuran tahunan per outstanding nilai emisi dan kedua, kalau ada corporate action misalnya dia lakukan right issue, take over, itu ada lagi fee-nya di luar fee tahunan,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Bank Indonesia, Senin (24/2/2014).

    Menurut Nurhaida, pungutan oleh OJK ini tidak akan memberatkan industri jasa keuangan. Dia meyakini ini untuk kebaikan pasar ke depan.

    “Tujuannya jangan dilihat dari sisi memberatkan. Setiap aksi korporasi kan ada hal yang harus dilakukan atau secara teknis ada yang dilakukan kajian oleh OJK. Nah pungutan itu untuk menutupi biaya operasional OJK. Kemudian untuk kebaikan market ke depan,” jelasnya.

    Editor : Ismail Fahmi


    http://www.antaranews.com/berita/420747/pp-112014-ubah-fungsi-ojk

    PP 11/2014 ubah fungsi OJK
    Zul Sikumbang, Senin, 24 Februari 2014 18:08 WIB

    Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPR Arif Budimanta melempar kritik dengan mengatakan bahwa PP No. 11/2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah mengubah OJK menjadi institusi pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Padahal, dalam UU No.21 Tahun 2011 disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan mengatur dan mengawasi serta memberikan perlindungan bagi nasabah jasa keuangan di Indonesia.

    “Harusnya OJK dapat membuktikan kinerja dulu mengingat sejak dua tahun ini belum ada yang menggembirakan dari kinerja OJK,” kata anggota Komisi XI DPR RI itu di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin.

    Terkait substansi, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut berpotensi tidak membuat OJK mandiri dan independen, pengenaan dan kewajiban pungutan ini dibuat dengan klasifisikasi tertentu, pada akhirnya akan menjadi beban bagi industri dengan meningkatnya biaya operasional, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen.

    Menurut dia, PP ini berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi terhadap sektor jasa keuangan dan akan memandekkan pertumbuhan jasa keuangan. UU OJK sudah mengamanatkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan untuk mewujudakn sistem keuangan yang tumbuh secara keberlanjutan dan stabil,” kata dia.

    “Saya sudah membaca detil PP ini, dan jika diberlakukan, maka akan menimbulkan potensi suap, menjadi beban nasabah dan berpotensi mematikan industrik keuangan kecil,” katanya.

    Sebagai contoh, ujar Arif, lembaga keuangan mikro harus membayar perizinan sebesar Rp50 juta sementara perputaran uang di lembaga keuangan mikro tersebut hanya Rp100 juta pertahun ditambah lagi harus membayar paling sedikit Rp10 juta untuk biaya pengawasan dan pemeriksaan (lampiran 3 PP NO 11 Tahun 2014).

    “Pembiayaan OJK ini sebenarnya dapat dilakukan dari berbagi sumber seperti APBN, LPS dan BI seperti yang pernah diterapkan oleh FSA Inggris. Sehingga kredibilitas dan reputasi OJK dapat dipertahankan dengan baik,” kata Arif.

    Editor: Suryanto


    http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=318883:ojk-diminta-perjelas-parameter-iuran-perbankan&catid=18:bisnis&Itemid=95

    OJK diminta perjelas parameter iuran perbankan
    Thursday, 13 March 2014 10:45

    JAKARTA – Pelaku pasar modal Indonesia meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperjelas parameter pungutan yang akan dibebankan kepada industri.

    “PP-nya sudah ada tetapi petunjuk teknisnya belum ada. Kita setuju pungutan oleh OJK tetapi parameternya belum detil, jangan sampai ada dua kali pungutan,” kata Direktur Kresna Securities, Octavianus Budiyanto.

    Ia mengatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.11/2014 tentang Pungutan oleh OJK di antaranya disebutkan bahwa emiten, perusahaan sekuritas, manajer investasi dan perusahaan yang berkaitan dengan industri pasar modal dikenakan pungutan yang masing-masing memiliki besaran yang berbeda.

    “Nah, kami (Kresna Securities) dikenakan berdasarkan pendapatan. Padahal di bawah kami ada anak usaha yang bergerak di bisang asset management yang juga dikenakan pungutan berdasarkan dana kelolaan,” kata dia.

    Dengan demikian, menurut dia, pihaknya akan terkena pungutan dua kali, karena laporan keuangan anak usaha akan terkonsolidasi.

    “Jadi harus diperjelas, dengan begitu diharapkan pelaku industri tidak akan merasa keberatan pada saat dikenakan pungutan,” kata dia.

    Apalagi, lanjut dia, pada saat ini industri pasar modal Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dari eksternal maupun domestik.

    Direktur AAA Securities Anita Wijanto mengatakan bahwa pungutan yang dikenakan OJK berpotensi mengganggu kinerja bisnis perusahaan efek.

    Menurut dia, ada baiknya pungutan OJK tersebut dikenakan satu pintu sehingga industri tidak dikenakan pungutan ganda.

    Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Pasar Modal IIA OJK Fahri Hilmi mengatakan bahwa OJK sedang menyusun peraturan dan surat edaran sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah No.11/2014.

    “Apa yang menjadi pertanyaan industri akan dijelaskan,” kata dia.
    (dat06/antara)


    http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/03/14/0855158/Bankir.Protes.Iuran.OJK.Masuk.Kas.Negara

    Bankir Protes Iuran OJK Masuk Kas Negara
    Jumat, 14 Maret 2014 | 08:55 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memungut iuran dari industri keuangan terus menuai protes. Kali ini, kalangan industri menolak ketentuan perihal kelebihan iuran yang masuk ke kas negara.

    Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2014 tentang Pungutan Industri Keuangan oleh OJK, BAB III Pasal 3 ayat 3 berbunyi : Dalam hal pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

    Sebagai gambaran, pagu anggaran negara bagi OJK tahun 2014 adalah Rp 2,4 triliun. Sementara, potensi iuran yang bisa dikantongi OJK sepanjang tahun 2014 adalah 0,03 persen dari total aset industri keuangan mencapai Rp 9.744,83 triliun atau sebesar Rp 2,92 triliun.

    Itu artinya, ada kelebihan dana Rp 500 miliar yang bakal masuk kas negara. Catatan saja, iuran digunakan untuk operasional OJK di berikutnya. Misal, pembayaran tahun 2014 untuk operasional OJK di tahun 2015 mendatang. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) menyarankan, kelebihan dana iuran OJK dipakai untuk anggaran tahun berikutnya.

    “Sebaiknya untuk investasi infrastruktur industri keuangan,” ujar Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur Bank OCBC NISP seperti dikutip KONTAN, Rabu (12/3/2014).

    Satu suara

    Bankir Tanah Air serius mencermati ketentuan kelebihan dana iuran OJK. Buktinya, para bankir satu suara lewat Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas). “Karena peraturan pemerintah, kami pelaku hanya mengikuti aturan. Tapi nanti secara industri ada satu pendapat, sedang dikumpulkan di Perbanas,” ujar Herwidayatmo, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Permata.

    Sigit Pramono, Ketua Umum Perbanas, mengatakan, perlu ada perubahan Undang-Undang (UU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, revisi kebijakan pungutan OJK menjadi salah satu poin penting. Rekomendasi Perbanas : kelebihan dana iuran dipakai untuk anggaran tahun berikutnya atau rasio pungutan dikurangi. “Ini untuk efisiensi lembaga keuangan juga,” kata Sigit, kepada KONTAN.

    Alasan Perbanas, kelebihan dana iuran OJK dikhawatiran menimbulkan moral hazard, andai diparkir di kas negara. Kendati bankir satu suara memprotes ketentuan tersebut, pelaku industri bersikap pasrah. “Kami selaku industri akan menjalankan hal tersebut, meskipun memberatkan,” tambah Sigit.

    Namun, PP No. 11/2014 Bab Pasal 4 menyatakan, pungutan OJK dari industri bisa dihapuskan. Syaratnya, total iuran yang sudah terkumpul telah melebihi pagu anggaran yang diminta OJK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Karena OJK tidak bermaksud mengambil untung dari publik. Jadi secukupnya saja,” ujar Retno Ici, Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK. Yang pasti, ketentuan PP No. 11/2014 membingungkan karena Peraturan OJK belum kunjung terbit. (Dea Chadiza Syafina, Nina Dwiantika, Issa Almawadi, Dessy Rosalina)
    Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Editor : Erlangga Djumena


    http://finansial.bisnis.com/read/20140317/90/211307/ini-daftar-lengkap-tarif-pungutan-ojk

    Ini Daftar Lengkap Tarif Pungutan OJK
    Sukirno – Senin, 17 Maret 2014, 12:17 WIB

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2014, tentang pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap perusahaan jasa keuangan harus menyetor duit kepada OJK yang besarannya telah diatur.

    Pasar modal, perbankan, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan ditarik pungutan OJK dengan besaran yang berbeda-beda.

    Berikut daftar pungutan OJK berdasarkan PP nomor 11 Tahun 2014 yang berlaku sejak 1 Maret 2014:

    Jenis dan Besaran Pungutan OJK dikelompokkan dalam tiga jenis:
    1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan,
    2. Biaya penelaahan rencana aksi korporasi,
    3. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

    Pungutan yang terkait dengan Pengajuan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan
    1. Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek, Bank Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, dan Manajer Investasi.Besaran pungutan per perusahaan Rp100 juta.

    2. Perusahaan Pemeringkat Efek, Penjaminan Emisi Efek, BPR, BPRS, Perusahaan Pembiayaan, dan Modal Ventura serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Besaran pungutan per perusahaan Rp50 juta.

    3. Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah. Besaran pungutan per perusahaan Rp30 juta.

    4. Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penilai Harga Efek. Besaran pungutan per perusahaan Rp5 juta.

    5. Persetujuan untuk Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, Bank Kustodian; Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat. Besaran pungutan per perusahaan Rp5 juta.

    6. Perizinan Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi. Besaran pungutan per perusahaan Rp5 juta.

    7. Pendaftaran untuk Wali Amanat. Besaran pungutan per perusahaan Rp5 juta.

    8. Pendaftaran untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana. Besaran pungutan per perusahaan Rp30 juta.

    9. Pengesahan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja. Besaran pungutan per lembaga Rp50 juta.

    Biaya Perizinan dan pendaftaran orang perseorangan :
    10. Peizinan untuk Wakil Manajer Investasi dan Penasehat Investasi. Besaran pungutan per orang Rp1 juta.

    11. Perizinan untuk Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Agen Penjual Agen Reksa Dana. Besaran pungutan per orang Rp500.000.

    12. Perizinan untuk Profesi Penunjang. Besaran pungutan per orang Rp5 juta.

    Biaya Pendaftaran :
    13. Pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum:
    Efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas/Rights Issue), untuk penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Efek yang dapat dikonversi menjadi saham dan oleh pemegang saham. Besaran pungutan diambil 0,05% dari nilai emisi, maksimal Rp750 juta.

    14. Sukuk. Besaran pungutan diambil 0,05% dari nilai emisi dan maksimal Rp150 juta.

    15. Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik. Besaran pungutan per pernyataan pendaftaran Rp10 juta.

    16. Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Tender Sukarela. Besaran pungutan per penawaran Rp25 juta.

    Biaya Penelaah Rencana Aksi Korporasi :
    1. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanpa Melalui Penawaran Umum tidak untuk memperbaiki posisi keuangan. Besaran pungutan sebesar 0,025% dari nilai emisi, maksimal Rp500 juta.

    2. Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Terbuka. Besaran pungutan sebesar 0,05% dari aset proforma penggabungan/peleburan, maksimal Rp250 juta.

    3. Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup secara Sukarela (voluntary going private). Besaran pungutan per perubahan Rp1 miliar.

    4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Besaran pungutan per pengambilalihan Rp25 juta.

    Biaya Tahunan dalam Rangka Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penelitian :
    1. Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek Besaran pungutan sebesar 15% dari pendapatan usaha.

    2. Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa keuangan Lainnya. Besaran pungutan sebesar 0,045% (minimal Rp10 juta) dari aset.

    3. Manajer Investasi. Besaran pungutan sebesar 0,045% (minimal Rp10 juta) dari dana kelolaan.

    4. Penasihat Investasi. Besaran pungutan sebesar 1,2% (minimal Rp10 juta) dari pendapatan imbalan jasa nasihat investasi.

    5. Agen Penjual Efek Reksa Dana. Besaran pungutan sebesar 1,2% (minimal Rp10 juta) dari pendapatan fee keagenan.

    6. Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Besaran pungutan sebesar 1,2% (minimal Rp10 juta) dari pendapatan usaha.

    7. Emiten. Besaran pungutan sebesar 0,03% dari nilai emisi/outstanding (minimal Rp15 juta dan maksimal Rp150 juta)

    8. Perusahaan Publik. Besaran pungutan per perusahaan sebesar Rp15 juta.

    9. Perusahaan Pemeringkat Efek. Besaran pungutan per pendapatan usaha sebesar 1,2% minimal Rp5 juta.

    10. Lembaga Penunjang, Lembaga penunjang perbankan yakni lembaga pemeringkat, lembaga penunjang pasar modal yaitu Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, dan Wali Amanat, Lembaga Penunjang INKB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, dan Lembaga Penilai Harga Efek. Besaran pungutan per pendapatan usaha sebesar 1,2% minimal Rp5 juta.

    11. Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan perusahaan konsultan Aktuaria. Besaran pungutan sebesar 1,2% dari nilai kontrak dari kegiatan SJK.

    12. Profesi, Profesi penunjang perbankan yaitu akuntan dan penilai, profesi penunjang pasar modal yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris. Besaran pungutan per orang sebesar Rp5 juta.

    Editor : Nurbaiti


    http://finansial.bisnis.com/read/20140317/90/211395/penerimaan-ojk-dari-pungutan-ke-perbankan-rp167-triliun

    Penerimaan OJK dari Pungutan ke Perbankan Rp1,67 Triliun
    Vega Aulia Pradipta – Senin, 17 Maret 2014, 15:42 WIB

    Bisnis.com, JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan total perolehan penerimaan dari pungutan tahun ini sesuai dengan PP No. 11/2014 tentang Pungutan oleh OJK mencapai Rp1,67 triliun.

    Lucky F.A. Hadibrata, Deputi Komisioner Manajemen Strategis I OJK, mengatakan kebutuhan OJK tahun depan akan lebih tinggi dari kebutuhan tahun ini yang sebesar Rp2,4 triliun.

    “Pak Muliaman menargetkan dari APBN bisa turun Rp1 triliun untuk tahun depan, sehingga sumber penerimaan yang dari pungutan itu dinaikkan. Pada 2015, kami perkirakan Rp1,67 triliun berasal dari pungutan,” ujarnya dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh OJK Watch, Senin (17/3/2014).

    Menurut Lucky, anggaran untuk OJK pada 2013 sebesar Rp1,7 triliun yang seluruhnya berasal dari APBN. Kemudian pada 2014, anggaran naik menjadi Rp2,4 triliun yang juga masih diambil seluruhnya dari APBN.

    “Tahun ini anggarannya naik karena tugas OJK bertambah jadi mengawasi perbankan. Tahun depan bertambah lagi, kami juga mengawasi Lembaga Keuangan Mikro,” ujarnya.

    OJK juga berencana melakukan pengawasan terintegrasi berbasis grup. Di sisi lain, OJK masih akan terus menambah jumlah pegawai, sehingga memerlukan gedung baru. “Kami tidak akan bisa beli gedung, dari mana uangnya? Kapan kami punya gedung sendiri?,” ujarnya.

    Menurut Lucky, di luar negeri sebenarnya industri perbankan juga dikenakan pungutan oleh bank sentral. Dia menegaskan khusus untuk sektor perbankan, pungutan OJK ini akan memberikan manfaat untuk kesehatan bank itu sendiri ke depan.

    Editor : Hery Lazuardi


     
  • Virtual Chitchatting 3:43 PM on 2014/03/17 Permalink  

    In Indonesia, Polytron will flood the smartphone market with smartphones embedded with Firefox Operating Sytem
    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 2014-03-17 PM 03:43

    Firefox OS (project name: Boot to Gecko, also known as B2G) is a Linux-based open-source operating system for smartphones and tablet computers and is set to be used on smart TVs. It is being developed by Mozilla, the non-profit organization best known for the Firefox web browser.

    Firefox OS is designed to provide a “complete” community-based alternative system for mobile devices, using open standards and approaches such as HTML5 applications, JavaScript, a robust privilege model, open web APIs to communicate directly with cellphone hardware, and application marketplace. As such, it competes with proprietary systems such as Apple’s iOS, Google’s Android and Microsoft’s Windows Phone, as well as other open source systems such as Jolla’s Sailfish OS and Ubuntu Touch.

    Firefox OS was publicly demonstrated in February 2012, on Android-compatible smartphones, and again in 2013 running on Raspberry Pi. In January 2013, at CES 2013, ZTE confirmed they would be shipping a smartphone with Firefox OS, and on July 2, 2013, Telefónica launched the first commercial Firefox OS based phone, ZTE Open, in Spain which was quickly followed by GeeksPhone’s Peak+.


    http://reviews.cnet.com/8301-13970_7-57619338-78/with-firefox-os-mozilla-begins-the-$25-smartphone-push/

    With Firefox OS, Mozilla begins the $25 smartphone push
    by Stephen Shankland
    February 23, 2014 7:47 AM PST

    (Credit: Stephen Shankland/CNET)

    Mozilla has new partnerships to carry its browser-based OS to high-growth, low-cost markets like Indonesia where iOS and Android are vulnerable. Also: more power at the same price from Alcatel and ZTE, the first LTE Firefox OS phone, and a 7-inch tablet.

    A Mozilla reference phone, built with Spreadtrum’s processor, that ultimately will hit the market as a $25 device for customers who don’t have the funds for higher-end phones.

    BARCELONA — Mozilla doubled down on its bet that low-end smartphones will give Firefox OS a place in the crowded mobile market, announcing partnerships Sunday that will bring $25 smartphones to the large number of people who can’t afford high-end models like Apple’s iPhone 5S and Samsung’s Galaxy S5 that cost hundreds of dollars.

    At the Mobile World Congress here, Mozilla announced a deal with Chinese chip designer Spreadtrum Communications that will mean Firefox OS smartphones will arrive in extremely cost-sensitive markets like India and Indonesia where people often buy phones from a bin in a store.

    “We’re working with them to break through the $50 barrier, which is hard,” Mozilla Chief Technology Officer Brendan Eich told CNET. “This is going to be for a set of [sales] channels in Asia that do not involve operators,” the carriers that in other parts of the world dominate distribution.

    One company that plans to make and promote the phones is Indonesia-based Polytron. And Indonesian carriers Telkomsel and Indosat plan to sell the devices. Hands-on testing shows the cheap Firefox OS phones to be workable. “This is a price point currently out of the reach of Google and even the lowest-cost Android handset vendors. It pushes Firefox OS into feature-phone territory, potentially signaling the beginning of the end for the category,” said Ovum analyst Nick Dillon in a statement.

    The phones may seem small, underpowered, and short on features to people used to modern Android and iOS phones. But Mitchell Baker, chair of the Mozilla Foundation, said at a press conference here that the devices have to be judged by a different, lower-end standard.

    “Imagine the phone in your pocket is a feature phone. Imagine, when you go buy one of these devices, that every euro is precious to you,” Baker said. Looking at “the richness and power we’re able to offer to this market, you’ll be astonished. Then imagine where we can go from there.”

    Mozilla has found a small niche in the mobile OS market by pursuing its low-end strategy, with the first phones debuting in countries such as Hungary, Venezuela, Colombia, Brazil, and Greece. Mozilla, a non-profit organization, hopes to use the browser-based operating system to lower the barriers that today keep people locked into ecosystems linking hardware, OS, app store, services, content, and apps.

    Mozilla also expanded partnerships with the Firefox OS allies it announced last year at the same show, Alcatel and ZTE. They debuted upgraded models that move to dual-core processors and add larger-screen options, bringing a little more processing horsepower to Firefox OS without raising the price.

    One of those Alcatel phones, the One Touch Fire S, pushes Firefox OS to new heights a quad-core processor and support for faster new 4G LTE networks. And Alcatel also showed off an early version of a planned new tablet, the One Touch Fire 7.

    Alcatel plans to sell its One Touch Fire 7, a tablet with Firefox OS.
    (Credit: CNET)

    Also at Mozilla’s event, a new partner, Huawei, showed off its first Firefox OS phone. The Y300 comes with a 4-inch 800×480 screen, dual-core processor, 512MB RAM, a 5-megapixel rear-facing camera, a 0.3-megapixel front-facing camera, and Firefox OS 1.1. It’s not clear yet when that model will go on sale.

    LG Electronics introduced a Firefox OS later phone last year, the Fireweb, and didn’t have any updates. Sony last year said it planned a Firefox OS phone for 2014, but it didn’t have any on display.

    Firefox OS takes on challenges

    Today, Apple’s iOS and Google’s Android dominate the market for smartphones and tablets. Challengers like Microsoft’s Windows Phone, Ubuntu Touch, WebOS, BlackBerry OS, and Samsung’s Tizen have struggled to push these aside: it’s hard to compete against an incumbent that’s got millions of users, hundreds of thousands of apps, and few signs of the complacency that can open a door for challengers.

    Firefox OS won’t have an easy time of it. There’s not as much money to be squeezed from low-end markets, so developers aren’t as likely to pursue it as avidly. The Spreadtrum chipset will support only 2.5G Edge mobile networks that, while common in poorer parts of the world, are too slow for a lot of modern apps. And Google is pushing toward lower-end phones, with Android 4.4 memory-saving techniques that fit KitKat into phones with 512MB of RAM.

    At the same time, though, Firefox is pushing, too. It uses the same ZRAM memory compression technique to halve its memory requirement to 128MB of memory, Eich said.

    Getting down to $25 phones means Firefox OS will provide an alternative for people who’d otherwise buy a feature phone — a model with a few built-in apps but not much more.

    So Firefox has a chance there. But in the long run, to succeed, Firefox OS will need to push up-market, and it’s not clear how Mozilla will succeed there with much stronger competition.

    Huawei takes the Firefox OS plunge with the Y300 (pictures)

    http://reviews.cnet.com/2300-13970_7-10019635.html

    Dual-core Firefox OS phones

    Phone makers are helping to push Firefox OS toward higher-end models. The first-generation Firefox OS phones like the Alcatel One Touch Fire had single-core Qualcomm processors.

    Now that’s changing with a host of new models that should arrive at the same low prices. Arriving at the show are two ZTE phones and four Alcatel phones:

    The ZTE Open C has a 4-inch, 800×480 display, a dual-core 1.2GHz Qualcomm Snapdragon 200 processor, 3G networking; 1,400mAh battery, 512MB RAM, 2GB flash storage, and 3-megapixel camera. The Spanish carrier Telefonica will sell it in Venezuela and Uruguay in the second quarter of 2014, ZTE said.

    The ZTE Open II has a 3.5-inch 480×320 display, dual-core 1.2GHz Qualcomm Snapdragon processor, 3G networking; 1,150mAh battery, 256MB RAM, 2GB flash storage, and 2-megapixel camera. Telefonica will sell this model in six countries

    The Alcatel One Touch Fire S, the company’s highest-end model, has 4G LTE networking, a 4.5-inch 960×540 IPS screen, a quad-core 1.2GHz processor, an 8-megapixel rear-facing camera and 2-megapixel front-facing camera, and support for near-field communications (NFC).

    The Alcatel One Touch Fire E is a step down. It’s also got a4.5-inch 960×540 screen, but not with in-plane switching, and its 1.2GHz processor is only a dual-core model. Its rear-facing camera has a 5MP resolution but its front-facing camera is only 0.3MP.

    The Alcatel One Touch Fire C is the clear successor to 2013’s model. Its 3.5-inch 480×320 screen is the same size, but it now is accompanied by a dual-core 1.2GHz processor. Its camera is pretty low-end, just a 0.3-megapixel model.

    Tablets and more

    Alcatel is also the first to push a Firefox OS tablet, the One Touch Fire 7, into the market. Electronics companies Foxconn and Via have worked on reference designs, but Alcatel is aimmig the Fire 7 at the mass market.

    It’s got a 7-inch 960×540 display, dual-core 1.2GHz processor, 0.3-megapixel front and rear cameras, a 9.9mm thickness, and 285g weight. With those specs, it looks like Alcatel plans reproduce the low-budget Firefox OS phone strategy but this time with tablets.

    Firefox OS is a smartphone operating system so far aimed at lower-end phones in cost-sensitive markets.
    (Credit: Telefonica Brazil screenshot by Stephen Shankland/CNET)

    Mozilla itself will be selling phones, too: a reference design called the for hardware and software partners called the Firefox OS Flame.

    It’s got a Qualcomm 1.2GHz dual-core Snapdragon processor, a 4.5-inch 854×480 screen, a 5MP rear-facing camera and 2MP front-facing camera, 3G networking, 8GB of flash storage, NFC, a 1,800mAh battery. Unusually, it’s got RAM that can be adjusted between 256MB and 1GB so developers can test different configurations.

    Mozilla’s main focus is on smartphones, but it’s encouraging others to help push Firefox OS into tablets. Via’s 7-inch Vixen 7 and Foxconn’s 10-inch InFocus are available to developers who are interested in the area.

    The Firefox OS ecosystem is clearly maturing. It’s nowhere near the scale of Android or iOS, but the first-stage partnerships announced a year ago are deepening and broadening.


    MrFill Feb 24, 2014
    Wow, those are 5 year old phone specs, no wonder they’re keeping the price down…
    Considering Android went 1920×1080 a year ago & 1280×720 3 years ago, and iPhone went 960×640 3 years ago & 1136×640 18 months ago, having a phone at 800×480 is just comical, especially at a 4″ screen!
    Yes, it’ll keep the cost down & battery life up, but people are asking more and more from their smart phones, so going to YEARS old specs is basically saying “you can have an entry level phone, and nothing more”
    The tablet size at 7″ 960×540 is worse than the Galaxy Tab 7 (first edition) which is nearly 3 years old
    If they had done this 3 years ago it might have been a contender, but it’s “too little, too late”, unless you want REALLY cheap hardware, and no apps – BB10 apps are scarce & WP8 apps are rare, so how do Mozilla expect to impact the market when a year after BB10 and 18 months after WP8, and running on 3+ year old hardware?

    eebrah Feb 24, 2014
    @MrFill This phones will probably NEVER be released in the US and most first world markets, you need not worry what it will do to impact your network, not soon anyway.
    For the rest of the world [ The majority, actually ] that does not consider $200 an “entry level” price for a phone, a $25-50 option is a good thing to have, especially as a first time phone or smartphone.
    FirefoxOS has apps, any suitably configured [ offline cache manifest ] webpage can be considered an app on such a platform.
    If this platform allows for cheaper smart-phones that people who could not afford smart-phones before can then purchase, it will have more than won, It will have done a good thing

    MrFill Feb 24, 2014
    @eebrah
    Actually I consider $50 an “entry level phone”, and even the likes of the Galaxy Fame cost under this amount SIM free, not to mention that Huawei make quite a few low spec phones at similar prices
    If they can’t afford $50 for a smartphone, what are they doing with a smartphone in the first place???

    eebrah Feb 26, 2014
    @MrFill Thank you educating me about the smart-phone situation in my part of the world, and of informing me of the rules and guidelines of smart-phone use and ownership, I was not aware that not being able ( or willing ) to spare an extra $25 made me unworthy of using a smart-phone. Good to know.
    That being said, that entry level smart-phone you speak of? It is not made available in my part of the world, not at that price anyway, I guess they figure just as well as you that people in the third world have no need for cheap, affordable communication.
    My question, does there being an even cheaper, more affordable and better suited to 3rd world conditions phones existence threaten your use and enjoyment of your devices?
    I would also love to see this Huawei phones that you claim is available at similar [ $25 ] prices.
    P.S. Smart-phones provide cheaper communication vis-a-vie voice and text and they enable a richer form of communication with photos, media clips and a social network. That is why people want smart-phones…. they also provide pretty kick-ass media-players, navigation devices, educational tools and opportunities at making a living than dumb phones, but then again, people who would rather spend $25 than $50 on phones should not have such, right?

    MrFill Feb 26, 2014
    @eebrah
    I guess all of these charities who provide re-conditioned smart phones to the 3rd world countries are just ripping everyone off then, because I personally have supplied several phones to them which are only 1 generation old, and thus higher spec than the ones in this article – they told me that they sell them in the countries for well under $25 equivalent, so if you want a phone for that cheap, try not looking at new and look at a reconditioned, unless your standards are higher than that, wanting a full spec phone for virtually nothing
    If it provides a better experience, then like those of us in the first world, we do this magical thing called “saving up” for items which are out of our financial reach immediately – for my current phone I saved up several months, putting aside many things for myself and my family, just so that I can get the device I wanted – I could have got a cheaper and less functional device immediately, but I wanted something better – maybe, because you’re on a site like this, you expect more, and seeing this new tech you demand it NOW and for virtually nothing, while those of us who want the newest tech have to put money aside to try to get something new
    It’s good to know that you are incapable of searching the Internet, because the Huawei Ascend Y300 is available in many places for well under $50, and is a very similar spec to those in the list above, but maybe that’s beyond your abilities to find, but that might be why you need a “smart” phone, to make something on you smart :-P

    eebrah Feb 26, 2014
    @MrFill Wow, way to go dude, assuming that people cannot save because they cannot afford what you can, how about you look up the average income for a resident of a random 3rd world country and what proportion $50 is of that income and compare it to the cost of whatever device it is you saved up for vs how much you make then come back and tell me that getting $25 for a phone does not require saving up. You sir are an ass.
    I have searched the internet and no, I have not come across an unlocked, off contract Huawei [ or other ] phone for $50 that does not require exorbitant shipping.
    Please be adviced that cheap phone in the US/EU/UK is of not cheap to someone on the other world if it costs the same or more to ship it there.
    So you donate your old devices? whop-dee-doo, I fail to see how that means that getting a new $25 dollar phone is a bad thing compared to an old one for the same price?
    It boggles the mind how someone can be opposed to people getting access to affordable technology and especially so when the alternatives they propose cost a minimum of twice as much and are not easily accesible. Maybe their being a $25 FirefoxOS smart-phone will suddenly make the devices you use self-destruct?


    http://www.phonearena.com/news/Mozilla-signs-a-deal-to-make-the-worlds-cheapest-smartphone-25-Firefox-OS-device-with-3.5-screen-and-HTML5-apps_id52963

    Mozilla signs a deal to make the world’s cheapest smartphone: $25 Firefox OS device with 3.5″ screen and HTML5 apps
    by Victor H., 23 Feb 2014, 09:38

    Smartphones have gotten cheaper and faster, but it’s still hard to find many smartphones under $100, and there are almost none under $50. Mozilla, the company behind the popular browser and the Firefox OS, wants to right that wrong and has signed a partnership to make the world’s cheapest smartphone, a $25 Firefox OS smartphone.

    The $25 smartphone is expected to feature up to a 3.5-inch touchscreen with a resolution of 320 x 480 pixels (by the way, this is the exact size and resolution that the iPhone 3GS had), integrated Wi-Fi, Bluetooth, FM Radio and a camera function. It will also support a traditional phone and browser apps that come with Firefox OS, and will have access to an ecosystem of web and HTML5 apps. The reference design also includes a basic, 2-megapixel rear camera. The plan is for this to be a much more feature-packed offering than dirt-cheap feature phones that are traditionally sold at similar prices.

    In order to make all this possible, Mozilla signed a deal with Chinese fabless chip maker Spreadtrum to use its just-unveiled SC8621 silicon. The chip is well integrated to optimize for cost as much as possible, and this kind of $25 smartphones are what it aims for.

    Mozilla and Spreadtrum have also done the work on integrating Firefox OS with SC6821 and SC7710 WCDMA smartphone chipsets, and will soon complete a turnkey reference design for the SC7715, a chip with integrated connectivity.

    Right now, Firefox OS is on three devices offered on four carriers and covering 15 markets. In 2014, Mozilla hopes to further expand into Latin America and Deutsche Telekom will offer its Firefox OS phones in new European markets.

    source: Sacbee, Re/code

    http://www.sacbee.com/2014/02/23/6182484/spreadtrum-and-mozilla-take-aim.html

    http://recode.net/2014/02/23/mozilla-says-new-chip-paves-way-for-25-smartphone/


     
  • Virtual Chitchatting 3:47 PM on 2014/03/15 Permalink  

    The idiot Indonesian spin doctors: who were they, who are they, who could they be? 

    Who really are the idiot Indonesian spin doctors right now?
    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 15:47 2014-03-15

    Let’s see what and why the people call them as the spin doctor. What I know, in the past, spin doctors is a band, singing “Two Princess”.

    In brief, the spin doctor is the master in astroturfing & media manipulation. In public relations term, they are called to practice astroturfing. The result is to wag the dog. the questions will be:
    1. does the tail wag the dog?, or
    2. does the dog wag its tail?

    similar questions are:
    which one walk first, the head of the tail?

    if you happen to be the tail, please be advised and be ready to be eliminated by the dog. just like what happened to Dustin Hoffman in the movie in 1997, “Wag the Dog”.


    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=spin+doctor

    spin doctor

    by David June 01, 2005
    A person who works in public relations, usually for a political party who spins news stories round for the benefit of that party.
    The pound may have lost %20 of its value against the $ but lets report this as a great help in making our exports cheaper.

    by gemixman June 01, 2005
    Someone who twists facts for political purposes.
    The spin doctor made sure that the governer won the election.

    by Justcauz June 01, 2005
    A person that will take a bad situation and word it so it dos not sound so bad, can even switch blame to someone/something else.
    The President’s spin doctors have been getting them out of major trubble for generations.

    by CaffeineHead June 03, 2005
    Someone involved in the media, almost always a major outlet, who attempts to “spin” events and predictions in a certain light in order to further their agenda.
    Dude, that PETA spin doctor used Schaivo to support a McDonald’s boycott.

    by Super Genius June 01, 2005
    An operative who uses his platform to influence the perception of a person, organization, or event. Like a damage-control PR person. Most often this is in the political context, usually conservative, with the spin doctor masquerading as a journalist or “expert in the field” to lend credibility to what’s actually just a PR line cooked up by the right-wing.
    After “Deep Throat” finally revealed himself as W. Mark Felt in May, 2005, a parade of spin doctors, old Nixon cronies and convicted Watergate felons appeared in the media, trying to tarnish Felt in any way they could, to distract from and lessen in the public’s mind the enormity of the crimes they’d committed 30 years ago.

    by Bungalow Bill July 01, 2004
    1) somebody who works in or for the media who ensures that the public understands things from a certain perspective.
    2) a radio station DJ, or MC at a club or event.

    1) we think that the spin doctors at the local TV station helped the mayor win the election.
    2) the club boom anniversary party spin doctor was awesome!

    by Lawrence H. June 03, 2005
    1. Informal title for the member of an organization specifically responsible for presenting information with a particular slant or point of view, and for recovering an organizations image after a public relations catastrophe.
    2. Slang for a disc jokey, especially of vinyl records and mixing.
    The House Speakers Spin Doctors really cleaned up the intern scandal with that dropped contact lense story!

    by nac June 01, 2005
    Communication professional that crafts messages on behalf of an organization or individual to persuade an audience
    The administration’s spin doctors have managed to convince the American public that Social Security is in trouble now.

    by Light Joker April 09, 2007
    someone who is employed to make sure a story works to their employers advantage
    Those spin doctors are ruining the media.

    by gdog26 February 11, 2006
    A political analyst, pundit, or anyone else who makes their living by “spinning” something to make the other party look bad and their party look good. Some even resort to all
    Al Franken, Michael Moore, Cindy Sheehan, Ann Coulter, Jesse Jackson, Noam Chomsky are all examples of spin doctors.

    by Seb Flyte June 01, 2005
    Someone who manages the media for a politician or political party, to the extent of manipulating policy and behaviour for the sake of image.
    The role was typefied (some might say invented) by Tony Blair’s ‘Director of Communications and Strategy’ Alastair Campbell. Spin doctors have been the death of modern politics.

    by bieseraj@yahoo.com October 07, 2008
    1. Radio DJ or MC.
    2. Someone who gives multiple points of view.
    3. MD specialized in sprains and fractures
    4. Disk smoother, with a lamanated belt and sands the disk.

    1. “That spin doctor totally had last night’s crowd jumpin!”
    2. “I loved the Cubs until that spin doctor down the street told me all sorts of neat things about the Sox.”
    3. “My brother f*cked up his leg on the steps, luckily my friend’s a spin doctor.”
    4. “You messed up the CD I lent you! Go buy yourself a spin doctor, fix it and bring it back, asshole.”

    by REAL AMERICAN June 01, 2005
    bushfuck and/or his official liar.
    “Mission accomplished”.
    One of the scumbag’s greatest lies among many.

    by pozcircuitboy September 15, 2004
    Drug dealer, particularly speed.
    I’m going to see the spin doctor.


    the practices of astroturfing & media manipulation

    Contexts
    * Bias
    * Crowd psychology
    * Deception
    * Dumbing down
    * False balance
    * Half-truths
    * Machiavellianism
    * Media
    * Obfuscation
    * Persuasion
    * Psychological manipulation

    Activism
    * Alternative media
    * Boycott
    * Civil disobedience
    * Culture jamming
    * Demonstrations
    * Guerrilla communication
    * Hacktivism
    * Internet
    * Media
    * Occupations
    * Petitions
    * Protests
    * Youth

    Advertising
    * Billboards
    * False
    * Infomercials
    * Mobiles
    * Modeling
    * Radio
    * Regulation
    * Sex
    * Slogans
    * Testimonials
    * TV

    Censorship – Regulation
    * Books
    * Broadcast law
    * Burying of scholars
    * Cover-ups
    * Corporate
    * Euphemism
    * Films
    * Historical revisionism
    * Internet
    * Political
    * Religious
    * Self

    Hoaxing
    * April Fools’
    * Fakelore
    * Fictitious entries
    * Forgery
    * List
    * Literary
    * Racial
    * Urban legend
    * Virus

    Marketing
    * Branding
    * Loyalty
    * Product
    * Product placement
    * Publicity
    * Research
    * Word of mouth

    News media
    * Agenda-setting
    * Broadcasting
    * Circus
    * Cycle
    * False balance
    * Infotainment
    * Managing
    * Narcotizing dysfunction
    * Pseudo-event
    * Scrum
    * Sensationalism
    * Tabloid journalism

    Political campaigning
    * Advertising
    * Astroturfing
    * Attack ad
    * Canvassing
    * Character assassination
    * Charm offensive
    * Election promises
    * Lawn signs
    * Manifestos
    * Name recognition
    * Negative
    * Push polling
    * Smear campaign
    * Wedge issue

    Propaganda
    * Bandwagon
    * Crowd manipulation
    * Disinformation
    * Fear mongering
    * Framing
    * Indoctrination
    * Loaded language
    * National mythology
    * Techniques

    Psychological warfare
    * Airborne leaflets
    * False flag
    * Fifth column
    * Information (IT)
    * Lawfare
    * Political
    * Public diplomacy
    * Sedition
    * Subversion

    Public relations
    * Cult of personality
    * Doublespeak
    * Non-apology apology
    * Reputation management
    * Slogans
    * Sound bites
    * Spin
    * Transfer
    * Understatement
    * Weasel words

    Sales
    * Cold calling
    * Door-to-door
    * Phone
    * Pricing
    * Product demonstrations
    * Promotional merchandise
    * Promotion


    en.wikipedia.org/wiki/Spin_Doctors
    spin doctors
    8 March 2014 at 23:36.

    Spin Doctors – Two Princes – YouTube

    25 Oct 2009 – 4 min – Uploaded by SpinDoctorsVEVO
    4:20


    Spin Doctors – Little Miss Can’t Be Wrong – YouTube

    25 Oct 2009 – 4 min – Uploaded by SpinDoctorsVEVO
    3:52


    Spin Doctors is an American alternative rock band formed in New York City, best known for their early 1990s hits, “Two Princes”, and “Little Miss Can’t Be Wrong”, which peaked on the Billboard Hot 100 chart at No. 7 and No. 17 respectively.

    The current members are Chris Barron (vocals), Eric Schenkman (guitar and vocals), Aaron Comess (drums and percussion), and Mark White (bass guitar).


    Genres Alternative rock, funk rock, power pop, jam rock, blues rock
    Years active 1988-1999, 2001-present
    Labels Sony, Uptown
    Website http://www.spindoctors.com
    Members Eric Schenkman, Chris Barron, Aaron Comess, Mark White
    Past members Anthony Krizan, Eran Tabib, Ivan Neville, Carl Carter


    http://kickass.to/usearch/spin%20doctor/

    http://kickass.to/spin-doctors-7-albums-t1060612.html

    Spin Doctors – 7 Albums
    magnet:?xt=urn:btih:cc2446d9783363f7f73fe713fb6a1b89d6fd6df0&dn=spin+doctors+7+albums&tr=http%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    http://torcache.net/torrent/CC2446D9783363F7F73FE713FB6A1B89D6FD6DF0.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dspin.doctors.7.albums

    419.34 MB, 83 files, 5 years (Sep 25, 2008), 34 seeders, 17 leechers

    Spin Doctors – 7 Albums (Size: 419.34 MB)
    Homebelly Groove – Live
    01 – What Time is it–Off My Line.mp3 11.33 MB
    02 – Freeway of the Plains-Lady Kerosene.mp3 10.01 MB
    03 – Yo Baby.mp3 5.39 MB
    04 – Little Miss Can’t be Wrong.mp3 4.35 MB
    05 – Shinbone Alley.mp3 7.56 MB
    06 – Refrigerator Car.mp3 5.84 MB
    07 – Sweet Widow.mp3 10.69 MB
    08 – Stepped on a Crack.mp3 4.82 MB
    09 – Yo Mamas a Pajama.mp3 3.8 MB
    10 – Rosetta Stone.mp3 7.47 MB
    Nice Talking To Me
    01-spin_doctors-nice_talking_to_me_-_www.torrentazos.com.mp3 6.61 MB
    02-spin_doctors-sugar_-_www.torrentazos.com.mp3 7.23 MB
    03-spin_doctors-margarita_-_www.torrentazos.com.mp3 5.19 MB
    04-spin_doctors-happily_ever_after_-_www.torrentazos.com.mp3 5.07 MB
    05-spin_doctors-id_like_to_love_you_(but_i_think_you_might_be_crazy)_-_www.torrentazos.com.mp3 9.46 MB
    06-spin_doctors-cant_kick_the_habit_-_www.torrentazos.com.mp3 13.26 MB
    07-spin_doctors-my_problem_now_-_www.torrentazos.com.mp3 5.58 MB
    08-spin_doctors-genuine_-_www.torrentazos.com.mp3 9.79 MB
    09-spin_doctors-tonight_you_could_steal_me_away_-_www.torrentazos.com.mp3 7.59 MB
    10-spin_doctors-safety_pin_-_www.torrentazos.com.mp3 7.26 MB
    11-spin_doctors-cant_kick_the_habit_(radio_edit)_-_www.torrentazos.com.mp3 7.04 MB
    spin.jpg 3.64 KB
    Outline and Online
    01 – Two Princes.mp3 4.28 MB
    02 – Shibone Alley.mp3 6.6 MB
    03 – Big Fat Funky Booty.mp3 5.95 MB
    04 – Refrigerator Car.mp3 4.73 MB
    05 – Jimmy Olsen’s Blues.mp3 3.93 MB
    06 – More Then She Knows.mp3 1.98 MB
    07 – Little Miss Can’t Be Wrong.mp3 3.98 MB
    08 – What Time Is It.mp3 6.7 MB
    09 – How Could You Want Him.mp3 5.77 MB
    Pocket Full Of Kryptonite
    01 – Jimmy Olsen’s Blues.mp3 4.28 MB
    02 – What Time Is It-.mp3 4.46 MB
    03 – Little Miss Can’t Be Wrong.mp3 3.61 MB
    04 – Forty Or Fifty.mp3 4.05 MB
    05 – Refrigerator Car.mp3 4.39 MB
    06 – More Than She Knows.mp3 2.04 MB
    07 – Two Princes.mp3 3.96 MB
    08 – Off My Line.mp3 3.68 MB
    09 – How Could You Want Him (When You Know You Could Have Me-).mp3 4.6 MB
    10 – Shinbone Alley – Hard To Exist.mp3 11.67 MB
    11 – Yo Mamas A Pajama.mp3 3.74 MB
    12 – Sweet Widow.mp3 10.68 MB
    13 – Stepped On A Crack.mp3 3.73 MB
    Turn it upside down
    01 – Big Fat Funky Booty.mp3 3.92 MB
    02 – You Let Your Heart Go Too Fast.mp3 3.52 MB
    03 – Cleopatra’s Cat.mp3 3.76 MB
    04 – Hungry Hamed’s.mp3 4.78 MB
    05 – Biscuit Head.mp3 3.98 MB
    06 – Indifference.mp3 4.05 MB
    07 – Bags Of Dirt.mp3 4.42 MB
    08 – Mary Jane.mp3 3.41 MB
    09 – More Than Meets The Ear.mp3 3.61 MB
    10 – Laraby’s Gang.mp3 3.37 MB
    11 – At This Hour.mp3 3.59 MB
    12 – Someday All This Will Be Road.mp3 4.33 MB
    13 – Beasts In The Woods.mp3 4.22 MB
    You’ve Got to Believe in Something
    01 – You’ve got to believe in something.mp3 3.72 MB
    02 – House.mp3 3.58 MB
    03 – Dogs on a doe.mp3 4.78 MB
    04 – I can’t believe you’re still with her.mp3 3.44 MB
    05 – She used to be mine.mp3 3.32 MB
    06 – She’s not you.mp3 4.71 MB
    07 – To make me blue.mp3 3.27 MB
    08 – ‘Bout a train.mp3 4.99 MB
    09 – Where angels fear to tread.mp3 3.72 MB
    10 – If wishes were horses.mp3 4.13 MB
    11 – Sister Sisyphus.mp3 3.78 MB
    12 – That’s The Way I Like It (Hidden).mp3 7.34 MB
    01 – Here Comes The Bride.mp3 2.97 MB
    02 – Vampires In The Sun.mp3 2.73 MB
    03 – Waiting For The Blow.mp3 3.01 MB
    04 – The Man.mp3 3.54 MB
    05 – Gone Mad.mp3 3.98 MB
    06 – Wow.mp3 3.9 MB
    07 – Siren Dress.mp3 3 MB
    08 – Gorilla Boy.mp3 2.95 MB
    09 – Key To The Kingdom.mp3 3.76 MB
    10 – Fisherman’s Delight.mp3 3.87 MB
    11 – The Bigger I Laugh, The Harder I Cry.mp3 3.17 MB
    12 – Dodging Assassins.mp3 2.94 MB
    13 – Diamond.mp3 3.49 MB
    14 – Tomorrow Can Pay The Rent.mp3 10.12 MB


    http://kickass.to/spin-doctors-just-go-ahead-now-a-retrospective-t1106387.html

    SPIN DOCTOR S – Just Go Ahead Now – A Retrospective
    magnet:?xt=urn:btih:34371099decd8e63b8eeca683852440de6a9c1a5&dn=spin+doctors+just+go+ahead+now+a+retrospective&tr=http%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    http://torcache.net/torrent/34371099DECD8E63B8EECA683852440DE6A9C1A5.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dspin.doctors.just.go.ahead.now.a.retrospective

    100.73 MB, 18 files, 6 years (Mar 5, 2008), 10 seeders, 1 leechers

    SPIN DOCTORS – Just Go Ahead Now – A Retrospective (Size: 100.73 MB)
    Just Go Ahead Now – A Retrospective
    01-Jimmy Olsen’s Blues.mp3 6.34 MB
    02-Little Miss Can’t Be Wrong.mp3 5.47 MB
    03-What Time Is It_.mp3 6.93 MB
    04-How Could You Want Him (When You Know You Can Have Me).mp3 7.02 MB
    05-Two Princes.mp3 6.3 MB
    06-Cleopatra’s Cat.mp3 5.39 MB
    07-You Let Your Heart Go Too Fast.mp3 5.13 MB
    08-Indifference.mp3 5.4 MB
    09-Big Fat Funky Booty.mp3 5.68 MB
    10-Hungry Hamed’s.mp3 6.91 MB
    11-House.mp3 5.66 MB
    12-I Can’t Believe You’re Still with Her.mp3 5.4 MB
    13-If Wishes Were Horses.mp3 5.85 MB
    14-She Used to Be Mine.mp3 4.93 MB
    15-Miss America.mp3 4.91 MB
    16-You’ve Got to Believe in Something.mp3 5.58 MB
    17-Refrigerator Car [Live].mp3 7.79 MB
    c o v e r.jpg 48.55 KB

    SPIN DOCTORS — Just Go Ahead Now: A Retrospective ( Greatest Hits )
    01 Jimmy Olsen’s Blues (4:39)
    02 Little Miss Can’t Be Wrong (3:54)
    03 What Time Is It? (4:50)
    04 How Could You Want Him (When You Know You Can Have Me) (5:00)
    05 Two Princes (4:17)
    06 Cleopatra’s Cat (4:06)
    07 You Let Your Heart Go Too Fast (3:50)
    08 Indifference (4:23)
    09 Big Fat Funky Booty (4:16)
    10 Hungry Hamed’s (5:13)
    11 House (3:54)
    12 I Can’t Believe You’re Still with Her (3:45)
    13 If Wishes Were Horses (4:30)
    14 She Used to Be Mine (3:35)
    15 Miss America (3:34)
    16 You’ve Got to Believe in Something (4:02)
    17 Refrigerator Car [Live] (5:35)


    http://kickass.to/spin-doctors-if-the-river-was-whiskey-2013-nltoppers-t7227458.html

    Spin Doctor s-If The River Was Whiskey (2013) NLToppers
    magnet:?xt=urn:btih:2A3A4C594520502157922527EB190462FC94814F&dn=spin+doctors+if+the+river+was+whiskey+2013+nltoppers&tr=udp%3A%2F%2Ffr33domtracker.h33t.com%3A3310%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    http://torcache.net/torrent/2A3A4C594520502157922527EB190462FC94814F.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dspin.doctors.if.the.river.was.whiskey.2013.nltoppers

    100.98 MB, 21 files, 11 months (Mar 22, 2013), 39 seeders, 11 leechers

    Spin Doctors-If The River Was Whiskey (2013) NLToppers (Size: 100.98 MB)
    01 Some Other Man Instead.mp3 10.53 MB
    02 If The River Was Whiskey.mp3 7.53 MB
    03 Sweetest Portion.mp3 9.25 MB
    04 Traction Blues.mp3 8.49 MB
    05 Scotch And Water Blues.mp3 12.08 MB
    06 About A Train.mp3 14.31 MB
    07 The Drop.mp3 10.7 MB
    08 Ben’s Looking Out The Window Blues.mp3 7.24 MB
    09 So Bad.mp3 13.61 MB
    10 What My Love.mp3 5.82 MB
    inside.jpg 421.32 KB
    outside.jpg 411.46 KB
    cd tekst.txt 459 bytes
    Het NLtoppers Team..pdf 353.33 KB
    lime.txt 50 bytes
    NLtoppers.txt 696 bytes
    NLtopperszoektVertalersenReleasers.jpg 145.97 KB
    NLtopperszoektVertalersReleasers.jpg 42.18 KB
    ore sabre.jpg 54.91 KB
    Wij zijn op zoek naar jou!.txt 927 bytes
    wiskey.jpg 33.65 KB


    wag the dog

    the questions are:
    1. does the tail wag the dog?, or
    2. does the dog wag its tail?

    similar questions are:
    which one walk first, the head of the tail?


    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=wag+the+dog

    wag the dog

    by Anomie March 18, 2006
    When something of secondary importance improperly takes on the role of something of primary importance. The expression pre-dates the movie by the same name, and was NOT coined by said movie.
    Concentrate on the dog wagging his tail, not on that the tail might wag the dog.

    by Crack-boy November 04, 2007
    To cause a desired result by means other than the obvious or rational method. Imagine you want a dog to wag it’s tail. You should make the dog happy, and the tail will wag. If you can’t or won’t make the dog happy, you can get the tail to wag by “wagging the dog”.
    When the college saw that black students were failing Calculus at a disproportionately high rate to their enrollment, they decided to wag the dog by making the tests less difficult.

    by seanonyms August 20, 2013
    to cause a persuasive movement in any large body of influence, i.e., a mass of people, through means by which a lesser influence is utilized.
    From the phrase, ‘It’s the tail that wags the dog.’ This can be seen when a dog begins to wag it’s tail, and it’s body then follows.
    in partisan politics, an unpopular party will wag the dog using a variety of provocative political manoeverings and machinations to undermine the public favour from the popular party, out of which a momentum can be borne.

    by PeaTearGriffin October 29, 2005
    To start a war or military operation to divert negative politcal attention away from yourself. Based on the movie of the same name, where the President fabricates a fake war to take political pressure away from a scandal.
    When Cater ordered Operation Eagle Claw he was playing wag the dog, because he was a very unpopular and weak President and wanted to seem like he handled it strongly.
    It is suggested that Clinton wagged the dog by helping NATO bomb Kosovo at the same time as the Lewinski scandal. This theory came about because the film had just been released.

    by wankadankadoo September 13, 2013
    What you do when your reality sucks
    A: Hey let’s go to a movie tonight
    B: I’m feeling Meh. I think I’ll just stay home and wag the dog instead
    A: But you do that every night. There’s no hope for you. Why do I even bother?


    http://www.usingenglish.com/reference/idioms/wag+the+dog.html

    Idiom: Wag the dog
    by: Joel de la Cruz

    To ‘wag the dog’ means to purposely divert attention from what would otherwise be of greater importance, to something else of lesser significance. By doing so, the lesser-significant event is catapulted into the limelight, drowning proper attention to what was originally the more important issue.


    http://en.wikipedia.org/wiki/Wag_the_Dog

    Wag the Dog (1997)
    14 March 2014 19:22

    Wag the Dog is a 1997 black comedy film produced and directed by Barry Levinson. The screenplay by Hilary Henkin and David Mamet was loosely adapted from Larry Beinhart’s novel American Hero. The film stars Dustin Hoffman and Robert De Niro, with Anne Heche, Denis Leary, and William H. Macy in supporting roles.

    Just days before a presidential election, a Washington, D.C. spin doctor (De Niro) distracts the electorate from a sex scandal by hiring a Hollywood film producer (Hoffman) to construct a fake war with Albania.

    The film was released just prior to the Lewinsky scandal and the subsequent bombing of the Al-Shifa pharmaceutical factory in Sudan by the Clinton Administration.


    Directed by Barry Levinson
    Produced by Barry Levinson & Robert De Niro
    Screenplay by Hilary Henkin & David Mamet
    Based on American Hero (novel) by Larry Beinhart
    Starring Dustin Hoffman, Robert De Niro
    Music by Mark Knopfler
    Cinematography Robert Richardson
    Editing by Stu Linder
    Distributed by New Line Cinema
    Release dates December 17, 1997 (1997-12-17) (US)
    Running time 97 minutes
    Country United States
    Language English
    Budget $15 million[1]
    Box office $64,256,513



    Plot

    The President of the United States is caught making advances on an underage “Firefly Girl” less than two weeks before Election Day. Conrad Brean (De Niro), a top-notch spin doctor, is brought in to take the public’s attention away from the scandal. He decides to construct a fake war with Albania, hoping the media will concentrate on this instead. In order to come up with his “war,” he contacts Hollywood producer Stanley Motss (Hoffman), who brings in a series of specialists to construct a theme song, build up interest, and fake film footage of an orphan in Albania.

    The plan’s setbacks, including an error in seizing a criminally insane Army prison convict (Harrelson) to be a “hero” who was “shot down behind enemy lines,” do not disturb Motss, who repeatedly claims “this is nothing” while comparing the situation to past movie-making catastrophes he averted.

    In the end, with the president re-elected, everything seems fine until Motss finds out that the media are crediting the president’s win to a tired campaign slogan of “Don’t change horses in mid-stream” rather than Motss’s hard work. Motss announces that he only did this for “the credit” and will call the media to “set them straight,” despite Brean’s warning that he is “playing with his life.” Motss refuses to back down, so Brean reluctantly has him killed and makes it look as if he had a heart attack. A news report about a violent incident in Albania is shown, but it is ambiguous whether this is a true event or simply a continuation of the fictional war.


    Cast

    * Dustin Hoffman as Stanley Motss
    * Robert De Niro as Conrad Brean
    * Anne Heche as Winifred Ames
    * Denis Leary as Fad King
    * Willie Nelson as Johnny Dean
    * Andrea Martin as Liz Butsky
    * Kirsten Dunst as Tracy Lime
    * William H. Macy as CIA Agent Charles Young
    * John Michael Higgins as John Levy
    * Suzie Plakson as Grace
    * Woody Harrelson as Sgt. William “the Old Shoe” Schumann
    * Michael Belson as the President
    * Suzanne Cryer as Amy Cain
    * Jason Cottle as A.D.
    * David Koechner as the director
    * Craig T. Nelson as Senator John Neal (uncredited)


    Motss and Evans

    Hoffman’s character is said to have been based directly upon famed producer Robert Evans. Similarities have been noted between the character and Evans’ work habits, mannerisms, quirks, clothing style, hairstyle, and large, square-framed eyeglasses; in fact, the real Evans is said to have joked, “I’m magnificent in this film.” Hoffman has never discussed any inspiration Evans may have provided for the role, and claims on the commentary track for the film’s DVD release that much of Motss’ characterization was based on Hoffman’s father, Harry Hoffman, a former prop manager for Columbia Pictures.

    Writing credits

    The award of writing credits on the film became controversial at the time, due to objections by Barry Levinson. After Levinson became attached as director, David Mamet was hired to rewrite Hilary Henkin’s screenplay, which was loosely adapted from Larry Beinhart’s novel American Hero.

    Given the close relationship between Levinson and Mamet, New Line Cinema asked that Mamet be given sole credit for the screenplay. However, the Writers Guild of America intervened on Henkin’s behalf to assure that Henkin received first-position shared screenplay credit, finding that-as the original screenwriter-Henkin had created the screenplay’s structure as well as much of the screen story and dialogue.

    Levinson thereafter threatened to (but did not) quit the Guild, claiming that Mamet had written all of the dialogue as well as creating the characters of Motss and Schumann, and had originated most of the scenes set in Hollywood and all of the scenes set in Nashville. Levinson attributed the numerous similarities between Henkin’s original version and the eventual shooting script to Henkin and Mamet working from the same novel, but the WGA disagreed in its credit arbitration ruling.


    Awards and honors

    The film was nominated for two Academy Awards: Dustin Hoffman for the Academy Award for Best Actor, and Hilary Henkin and David Mamet for Best Adapted Screenplay. The film was also entered into the 48th Berlin International Film Festival, where it won the Silver Bear – Special Jury Prize.


    http://kickass.to/usearch/wag%20the%20dog/

    http://kickass.to/wag-the-dog-1997-dvdrip-xvid-ar-t496303.html

    magnet:?xt=urn:btih:68170257451953709de521614f14c46389dcf80b&dn=wag+the+dog+1997+dvdrip+xvid+ar&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    http://torcache.net/torrent/68170257451953709DE521614F14C46389DCF80B.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dwag.the.dog.1997.dvdrip.xvid.ar

    Movie: Wag the Dog
    IMDB link: 0120885 http://anonym.to/?http://www.imdb.com/title/tt0120885/
    Detected quality: DVDRip
    IMDB rating: 7.1 (39,794 votes)
    Genres: Drama, Comedy
    Release date: 17 December 1997
    Language: English

    Cast:
    Robert De Niro, Anne Heche, Dustin Hoffman, Kirsten Dunst, Woody Harrelson, William H. Macy, James Belushi, Denis Leary, Giselle Fernandez, Jay Leno and others

    Wag The Dog 1997 DVDRip XviD AR (Size: 700.63 MB)
    Wag.The.Dog.1997.DVDRip.XviD.AR-ENG.srt 137.4 KB
    Wag.The.Dog.1997.DVDRip.XviD.AR-ESP.srt 130.1 KB
    Wag.The.Dog.1997.DVDRip.XviD.AR-PT-BR.srt 134.73 KB
    Wag.The.Dog.1997.DVDRip.XviD.AR.avi 700.23 MB


     
  • Virtual Chitchatting 3:24 PM on 2014/03/15 Permalink  

    I was the tiger she wanted to tame 

    Caribbean Queen
    Billy Ocean

    She dashed by me in painted on jeans
    And all heads turned ’cause she was the dream
    In the blink of an eye I knew her number and her name yeah
    Ah she said I was the tiger she wanted to tame

    CHORUS
    Caribbean queen
    Now we’re sharing the same dream
    And our hearts they beat as one
    No more love on the run

    I lose my cool when she steps in the room
    And I get so excited just from her perfume
    Electric eyes that you can’t ignore
    And passion burns you like never before

    I was in search of a good time
    Just running my game
    Love was the furthest
    Furthest from my mind

    REPEAT CHORUS THREE TIMES

    CIX Lyric Service
    Uploader:CIXLyricsRobot


    Caribbean Queen (No More Love On The Run) – YouTube

    18 Jan 2013 – 4 min – Uploaded by BillyOceanVEVO
    ► 3:41


    Billy Ocean – Caribbean Queen – YouTube

    23 Nov 2012 – 4 min – Uploaded by Fafner Norman
    ► 4:07


     
  • Virtual Chitchatting 7:16 AM on 2014/03/14 Permalink  

    I Don`t Want To 

    Toni Braxton – I Don’t Want To – YouTube

    25 Oct 2009 – 4 min – Uploaded by ToniBraxtonVEVO
    ► 4:18


    I Don`t Want To
    Toni Braxton

    I really don’t feel like talking on the phone
    And I really don’t feel like company at home
    Lately I don’t want to do the things I used to do
    Baby since I lost you

    And I don’t want to sing another love song babe
    I don’t want to hum another melody
    I dont’ want to live my life without you babe yeah
    It’s driving me crazy (crazy)

    I really don’t feel like smiling anymore
    And I haven’t had the peace to sleep at all
    Ever since you went away, baby my whole life has changed
    I don’t want to love and I don’t want to live

    And I don’t want to sing another love song babe
    I don’t want to hum another melody
    I dont’ want to live my life without you babe yeah
    It’s driving me crazy (crazy)

    I don’t wanna laugh, I don’t wanna play
    I don’t wanna talk, I don’t have nothing to say
    I don’t want to tour, forget the show how can I go on
    Now that you’re gone

    And I don’t want to sing another love song babe
    I don’t want to hum another melody
    I dont’ want to live my life without you babe yeah
    It’s driving me crazy (crazy)

    CIX Lyric Service
    Uploader:CIXLyricsRobot

     
  • Virtual Chitchatting 9:23 AM on 2014/03/08 Permalink  

    How to recharge and ‘turn on’ your Nokia Lumia 920 embedded with Windows Phone 8
    by Sando Sasako
    Jakarta, 2014-03-08 09:23:38

    It is not to say Lumia 920 is in bed with Windows Phone 8. ;p

    How to conserve the energy/power of your Lumia 920:
    1. Disable NFC. Navigate to System->Settings->Tap+Send and there we finally see it described as “NFC Sharing.” Simply turn this feature off and you will have disabled NFC on your 920.

    2. Set Nokia Drive app to turn-off or run in the background. turn off this app’s ability to run in the background by going into Settings, swipe over to the Applications option, then select “background tasks.” Here you can “block” this app’s ability to run in the background.

    3. Set HERE City Lens app to turn-off or run in the background.


    If your Lumia 920 won’t charge, start up, and boot up, then make a booty call. ;p
    Here are the stepping stones to solve your irritating and annoying problem provided by Microsoft in Lumia 920:

    1. Make sure that you recharge your Lumia 920 from the charger (the mains), not from your PC, or it will take even longer. The charger itself should be equipped with a chip that can read Windows operating system within your smartphone. Common chargers, even old and late Nokia original chargers, take longers to recharge Lumia 920. For some time, I had been using Windows Mobile 5 embedded in iPaq 6818, a Hewlett-Packard smartphone. Lots of apps, useful ones. That was fun. Until it broke.

    2. Make sure that the phone is being charged (with murders ;P). Force a device reset by holding the power and volume down buttons, until it vibrates.

    3. Make sure that the phone is being charged (with murders ;P). Force the phone to reset by holding volume down, power, camera buttons, until the phone vibrates.

    4. Make sure that the phone is being charged (with murders ;P). Force the phone to reset by holding volume down, power, camera buttons, until the phone vibrates. Then release the power button but keep the volume and camera keys pressed down for another 5 seconds.

    5. Download and install Nokia Softvware Updater v4.1.0 to solve this annoying problem. 104 MB. http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1310/0909/7297834135/NokiaSoftwareUpdaterForRetail_4.1.0.exe

    6. Make sure the phone is being charged with a low powered USB port (laptop port with the battery installed and running with main electricals). Run Nokia Softvware Updater v4.1.0 on on 7, 8 (and should be with 8.1). Many drivers get installed during the setup of Nokia Software Updater, make sure you don’t stop them from doing so. The following screen pops up, and click on My device doesn’t boot up

    When the “waiting for device connection” screen comes up, press and hold both the “power” button and the “volume down” button until the phone vibrates and your pc detects a new hardware, the installer will take over and will prompt you to install a hefty 1.2gb worth of firmware, after which it’ll flash the firmware and you’ll get your Lumia back to life.

    7. Update your fimware AT YOUR OWN RISK.

    8. Use an original USB cable, if you’re flashing, use the motherboard’s USB port and not the port embedded in the case, DO NOT use an extension cord too. The actual flashing process is not related to the firmware download so don’t be afraid if your phone got disconnected then, but once your phone reboot please for god’s sake do not remove it or touch it until its done. If all of the above didn’t work just change the PC you’re using to do this.

    http://mynokiablog.com/2013/10/11/how-to-easily-fix-the-lumia-reset-spinning-cogs-at-home/


    http://www.wafflesatnoon.com/2012/11/16/solved-nokia-lumia-920-battery-problems/

    Solved: Nokia Lumia 920 Battery Problems
    waffles, November 16, 2012

    I have thoroughly enjoyed my Nokia Lumia 920 since picking it up the day it was released. The first few days I used it so much that I didn’t think much when the battery died quickly. I chalked it up to over-use on my part. But after nearly a week and reduced usage, I started to realize that the battery was dying far too quickly, forcing me to charge it three times a day. I was surprised to find out that the solution to this problem took seconds to implement.

    The first sign of battery issues came the second night I had my 920. I set up my alarms for the next morning, but they didn’t go off. Why? The phone had died overnight. I thought that was odd since obviously I hadn’t been using the phone while I slept. The next sign I saw was that my Lumia 920 was getting very warm – far warmer than any phone I had owned previously – and while doing rather mundane tasks such as taking pictures. It would get warm on one half of the phone, between the camera lens and the edge of the phone. After doing some digging, I’ve found that there are two culprits which have been identified as the reason for the Lumia 920?s battery issues, both of which you can turn off without losing any functionality.

    Fix #1: Disable NFC
    Near Field Communication (NFC) is a relatively new technology in which cell phones can exchange information by tapping them together or placing them in close proximity. It’s not a feature I have ever used, nor has anyone I’ve asked about it. This particular feature in the Lumia 920 is a likely culprit for constant battery drain. Several forums and articles written prior to this one have also stated this. The problem I had with those forums was that I kept reading about people turning off NFC, but no one said how they did it – and it took me a while to figure out where to find it.

    How to turn off NFC on a Nokia Lumia 920
    You won’t find an “NFC” option on the 920. This feature is called “tap+send” in the system settings. So navigate to System->Settings->Tap+Send and there we finally see it described as “NFC Sharing.” Simply turn this feature off and you will have disabled NFC on your 920.

    Fix #2: Nokia Drive
    Another culprit in the extensive battery drainage for the Lumia 920 has been identified as the “Nokia Drive+ Beta” running in the background. Nokia Drive is the offline GPS system, which is a great feature, but certainly not something most users will run extensively. You can turn off this app’s ability to run in the background by going into Settings, swipe over to the Applications option, then select “background tasks.” Here you can “block” this app’s ability to run in the background.

    If you perform the two steps above, I’m confident that your Lumia 920?s battery will last significantly longer than before. I have seen a vast increase in battery life since implementing the NFC and Drive fixes.

    Have you found other issues or solutions for the Lumia 920?s battery life? Share your experiences in the comments below.

    11/24/2012 Update:
    There have been a couple of isolated events where my battery seemed to drain quickly and the handset became warm, even after implementing the steps above. In those cases, I restarted the phone and the issue appears to be resolved. I am assuming something was running in the background, such as a web browser.

    12/21/2012 Update
    There was an update to the Nokia Drive app this week. They claimed that one of the changes was “Battery Saver” which would prevent the app from running in the background. This setting defaults to “ON.”

    1/30/2013 Update
    It has been reported by some that the battery life for the Lumia 920 will increase after about 10 charging cycles. After nearly 3 months of use, I can confirm that the 920 has quite acceptable battery life. It could be due to the fixes above or going through many cycle charges.

    7/29/2013 Update
    A recent update to “HERE City Lens” appears to have created a battery-draining issue again. After updating the app, it was no longer blocked from background tasks. Follow Fix #2 above and block this app from running in the background to prevent it from draining your battery.


    Tony Harris // November 29, 2012 at 10:43 am //
    I really liked the Lumia 920 but the random battery drain (I tried disabling NFC, Bluetooth, Location, Nokia Drive, background tasks, etc. etc.) but came to the conclusion that the OS itself is letting something max the CPU because even going into airplane mode I would see fast battery drain. The only thing that helped, for awhile, was rebooting the phone. In addition, this phone has major issues interfacing with car Bluetooth systems – especially for audio and it completely froze several times while connected to 2 different car audio/phone systems. I solved my battery and glitch issues by returning the 920 in exchange for an iPhone 5 and I did give it the “college try” because I really liked the Windows GUI, active tiles, and the 920 itself.


    http://discussions.nokia.com/t5/Nokia-Lumia/Nokia-Lumia-920-won-t-turn-on/td-p/1766538

    Nokia Lumia 920 won’t turn on
    EnviroGuy, 21-02-2013 12:34

    Last night I put my phone into airplane mode and then plugged it in to charge, something do each evening before heading to bed.

    A few minutes after I did that I went to check the time on the phone and I noticed it wasn’t turned on. I ended up leaving it to charge all night hoping the alarm clock would wake the phone in the morning.

    The next day the phone still won’t start, It does nothing when I hold down the power button. I’ve also tried holding Volume Down + Power button, the phone is unresponsive.

    In the past I would just unplug the battery and plug it back in to resolve this issue. However, since this is a 920 I am unable to do so.

    Advice please?

    Thanks!


    farby, 21-02-2013 12:38
    Press Power + Volume(down) + Camera keys until the phone vibrates Then release the power button but keep the volume and camera keys pressed down for another 5 seconds.
    See if this works …

    jajai, 11-03-2013 19:57
    hi guys,,im having this issue like every day.but now,i think i’ve figured out the main culprit. i’ve uninstalled all “HERE” apps including here drive, here city lens and here maps.and now this problem yet to happen again (this is 3rd day of my experiment and my phone wont need any soft reset yet)

    hfjghdghfhkf, 20-03-2013 16:51
    My Nokia LM 920 when battery empty. than i chaging but won’t turn on, i try to hard reset but still won’t turn on, it’s spend time about 40 minutes or 1 hour it’s turn on by it’s self. i wonder why ? if my battery empty i have to waiting for 40 minute? i just bought my phone for a few month, how should i do?
    Thank you
    Chanpheng

    farby, 21-03-2013 5:21
    Empty means till it dies down.. keep on charge once it reaches 5-7% balance level ..If you don’t then the phone will shut down and depending upon the length of time between the phone switching OFF and it being again connected to charger it will take that much longer time to reach sufficient power to turn on and work.
    If you immediately connect the charger when the phone switches OFF due to drained battery it will not take 40 minutes but just about 4-5 minutes ..

    musica, 19-04-2013 11:59
    Have you charged your phone again? You should leave it charging for a minimum of 1 hour or 2 hours on the wireless charger.
    You can also try to hold the power and down volume key for 10 seconds. The phone should vibrate and start up. If this wouldn’t help, try to remove the SIM card and then try the reset again.
    You can try to perform again the other resets you’ve done before too. Give them a shot or two. Make sure that you are doing it right.
    If above would fail, the best thing to do is to bring it to a Nokia Care Point for inspection: http://www.nokia.com/global/support/locations/

    qiangchen, 06-06-2013 6:26
    This happened to me twice in the last few weeks. Held down the power + volumn down buttons for about 20 seconds woke up the Lumia 920 both times. I normally turn off bluetooth but turned it on the use ‘Tap and Send’ to transfer photos to another Lumia. Both times when I did that, the phone stopped responding a few minutes after the transfer. Other than that, the phone is great. Will stop using ‘Tap and Send’ again until this issue is resolved.

    farby, 04-07-2013 16:16
    if the Lumia 920 keeps going off by itself.
    Try with another New SIM. If the SIM is worn out or badly cut (from regular SIM to Micro SIM) this may happen …

    areid, 08-07-2013 17:11
    Hello!
    Yesterday I reset my lumia 920, I have done this once before without any problems, however this time it has decided to not charge up properly or turn on.
    The screen shows 2 cogs turning, which is does endlessly, I left it for a few hours to see if it would eventually work, however the phone was getting too heated so I unplugged it from the charger.
    Alternatively I tried the LOW VOLUME + POWER + CAMERA – this only resulted in a false sense of hope, the nokia screen appeared, then a white line briefly showed for half a second at the bottom of the screen, then the low battery symbol appeared.
    I did reset the phone on low battery and it has been an exceptionally hot day, I left it in the car which may have heated it up… however the phone had time to cool down before I tried any of this.
    What can I do to fix it? I refuse to accept it being broken – my previous phones survived water damage, cracked screens etc… I love this phone too much to let it go…. and it is ridiculously expensive to buy again… NOOOOO.
    HELP x

    MoiFou, 10-07-2013 8:09
    This “won’t turn on” thing just happened to me. My phone is 2 days old. It’s my second Nokia Lumia 920. The first one wouldn’t charge, but thought it was charging even when it wasn’t plugged in. But I digress.
    My battery life was fine when my phone wouldn’t turn on. The screen did freeze immediately before refusing to turn on.
    Out of curiosity, did any of you try to sync with your PC using the “Windows Phone app for PC” while your phone was refusing to turn on? I did, and my computer sensed that my phone was plugged in and working, but complained that I needed to unlock it. Of course, without the display turning on, I couldn’t unlock it.
    I wonder if what’s happening is NOT that the phone won’t turn on, but that the display won’t start. If any of you get the problem again, I’d be curious to know if your PC thinks the phone is working.
    Thanks for the soft reset tip!

    surtr9, 13-07-2013 5:37
    OP @EnviroGuy @Mike621 @qiangchen @MoiFou Yup, absolutely the same problem. Lumia920.

    • problem occurs during overnight charge: I wake up to find that the screen won’t turn on and won’t respond to buttons.
    • computer senses it normally when it’s plugged in (suggest a screen thing)
    • the soft reset (POWER + VOL DOWN extended press) works
    • it doesn’t occur when I’m using the laptop to charge it using the always-on USB port, but it DOES occur when I’ve used either of my two Nokia approved USB chargers.
    • I don’t know if this is related: lately the antenna has been going funny and the signal just drops out for no clear reason, whereas before it had the strongest signal out of all of my friends’ handsets.

    I might have to go about deleting apps and seeing if that helps… not keen on deleting the Maps app as I use it quite a bit. Might also change my screen settings.

    surtr9, 14-07-2013 4:51
    Hi guys,

    • the volume button was also going crazy – refusing to let me increase the volume and just automatically decreasing it to zero. I don’t think it was dust (because I used the vacuum cleaner and brushes to gently suck any particles out). Think this was maybe related to the problem.
    • but now it’s FIXED. I went on an app deletion rampage, including Here Transit, Authenticator and a whole bunch of apps I don’t use. Then soft reset – got a bit worried because it rebooted, then immediately rebooted again, but has been normal since then. Let me know if you are really attached to any apps and I can tell you if I still have them.

    HT


    http://answers.microsoft.com/en-us/winphone/forum/wp8-wpstart/fully-drained-battery-on-lumia-920-unable-to-boot/f00874cd-9d46-468e-bb93-441611b80ca3

    Fully Drained Battery on Lumia 920 – Unable to Boot Up
    Lumia 920 User, April 2, 2013

    I just bought a Lumia 920 about a week ago. When the battery was fully drained and shutdown on it’s own, it won’t boot up even when connected to a charger. It will only boot up when a soft reset is done (hold volume + power). On another occasion (also after battery fully drained off and it shut itself down), i waited for almost 2 hour for it to charge before it finally boot up on it’s own without soft reset.
    Have anyone have had this issue or is this just the normal behavior of Lumia 920?

    I already send the phone to Nokia Care and they changed the battery, but I am still seeing the same issue.

    When you shut down the phone manually (with battery left) and plug it into a charger, it will boot up normally. Any feedback will be appreciated.

    MandyShaw, April 2, 2013
    This is, frustratingly, absolutely normal behaviour for all Windows Phones (it is the feature of the OS that winds me up the most – I just can’t see why it has to be like this, no other smartphone I’ve ever had involved a delay after you plugged it in).
    Make sure that under such circumstances you charge from the mains, not from your PC, or it will take even longer. I’ve known it take up to an hour.
    Leaving it to rest for a while after it powers itself off does reduce the time it takes to wake up.
    As Phil says,just leave the ‘phone alone until it switches itself on – it doesn’t help to fiddle with it.
    I find the free Battery Tile app very useful.
    Nokia Lumia 920, EE UK, & HTC 8X, AT&T: 8.0.10211.204
    Samsung Omnia 7, T-Mobile UK: 7.10.7740.16

    AshishThomas, June 2, 2013
    Hi I am having EXACTLY the same issue and am not sure whether it is a windows so issue or a Nokia issue. The jerks at Nokia customer care half the time don’t understand the problem and their standard response is come over and we will change the battery for you. There doesn’t seem to be a fix for this either. I guess next time I just won’t recommend letting the battery drain out. I have been waiting now for 4 hrs and no progress.

    Lumia 920 User, June 3, 2013
    Hi
    I understand exactly your frustration. Don’t waste time sending your phone to Nokia Care, I sent mine and they changed the battery without even knowing what’s wrong with the device, and I am still having the same issue today. So, it seems that it is an OS issue from Microsoft. In the process of replacing the battery, they scratched my lcd screen, and tried to return it to me. I lodge a complaint, and then finally replaced it.
    I have learn to live with it (the boot up issue), but it just baffles you why they can’t behave like any other phone, boot up when plugged into a charger. It makes you wonder how Microsoft would ever win in their fight against Android / IOS with all this issue unresolved, not to mentioned Microsoft unresponsiveness to consumer complaints.
    WP8 has another major flaw. It has a bug that misreport the presence of a SD card (when it doesn’t even have one like the Lumia 920). Worse of all, it also doesn’t support sd card encryption for devices that has sd card. Therefore, WP8 phone will fail to sync with enterprise email which would require sd card encryption as part of BYOD mobile security policy. I know I am off topic, but the more you get to know WP8, the more you realize jumping to WP8 is a wrong choice, at least for me.
    And if anyone from Microsoft is reading this, please tell Steve Ballmer this…WP8 sucks!!!

    It was not Steve Ballmer, but Steve Lamer

    Delboy_Scottie, July 9, 2013
    Have just hit this forum with my ‘dead’ Nokia 720. Spent 2 hours testing Drive+ Beta without using car charger CR-200 because I am not sure I want to spend any more money if it fails my usability or confidence tests. I turned it off when I arrived back home then 30 mins later, guess what, it won’t turn on! So on the charger and after 1 hour it has still not ‘fired’ up. Now what sort of ‘bunch of clowns’ designed this software & hardware combination? OS won’t allow boot up with ‘flat’ battery even when on charger & hardware designed with NON-replaceable battery! If Microsoft and Nokia are trying to drive themselves or the other party into liquidation then they will succeed as a result of this spectacularly juvenile incompetence. Media profiles of both Nokia and Microsoft repeatedly inform us that they recruit vast quantities of the world cleverest university graduates. Just a shame they fail to employ any with any ‘common sense’ !!!!!

    Lumia 920 User, July 10, 2013
    Hello, i hope by now after charging it for a few hours, you are able to boot up. This is indeed silly, both from Microsoft and Nokia. I am more inclined to say this is Microsoft issue more than Nokia. Imagine an emergency situation, where you you finally able to find a source to charge up your phone, and guess what, it ain’t happening until 2 hours later before you can use it.
    I can’t offer much advice other than get as much charger as you can (car, living room, bedroom) and etc. Trust me, you need to keep them constantly plugged in for power. My Lumia 920 is sucking its power dry within few hours of use. I have tried every tricks there is to save battery (disable background task running on apps, turn off wifi/bluetooth, go with 2G and etc..), none have had the effect i wished for. If you are able to return it, pls do so. Not worth the frustration using it. I can’t, and i am stuck with a lemon. My fault, for believing in Microsoft.
    Microsoft, if you are seeing this…serve you right after 8 months of WP8 release, you get 3.2% of market share. Your effort, or lack of it, will surely bring your OS to the graveyard sooner. You think you got Blackberry beaten for the 3rd spot? Think again. There won’t be a # 3 once Android/IOS eat up all the cake.
    Not sure what Stephen Elop was smoking when he signed the deal with Microsoft, but i guess Steve Ballmer gave him something strong.

    MansoorD, August 23, 2013
    Not sure if everyone is still having this problem or not, but you can force the phone back on when you plug it into the charger with a dead batter by holding volume down, power, camera until the phone vibrates.

    melagustin, September 4, 2013
    YES IT’S TRUE WP8 SUCKS. I AM HAVING THE SAME ISSUE WITH THIS **** BATTERY. GOT MINE ON EBAY UNLOCKED MADE IN VIETNAM AND NOKIA WON’T EVEN COVER THE WARRANTY. WORST IS THEY HAVE DEFINED THAT ITS THEIR PRODUCT CUZ THEY WERE ABLE TO FIND THE IMEI NUMBER ON THEIR RECORD. SINCE I TRAVEL A LOT COMING BACK AND FORTH TO ASIA NOKIA USA WON’T DO ANY HELP WITH MY LUMIA 920. NOKIA USA TOLD ME TO SEND IT NOKIA VIETNAM. WHAT AN **** COMPANY. SO IT MEANS ONLY THAT WHEN YOU ARE IN ANOTHER COUNTRY AND HAVE AN ISSUE WITH YOUR WP8 YOU ARE STOCK AND CAN’T GET ANY HELP. FINALLY, I JUZ DUMP THIS EXPENSIVE UNLOCKED NOKIA LUMIA 920 AND HAVE MY GRAND KID PLAY WITH IT AND I ENDED UP USING AGAIN MY IPHONE 4 WHICH ATT HAVE IT UNLOCKED AND I CAN USE IT ANYWHERE IN ASIA. IPHONE IS THE MOST RELIABLE OF ALL CELLULAR PHONE THAT I HAVE USED AND ALSO THEIR AFTER SALES SERVICE IS EXCELLENT. NOW MY FAMILY ENDED UP BUYING ONLY APPLE PRODUCTS. ALL OF US HAVE APPLE PRODUCT NOW. MY ADVISE TO ALL USER OF WP8 RETURN IT AND GET OUT OF THAT **** PHONE WHILE YOU CAN.

    HKai, September 7, 2013
    It is a joke Microsoft acquired Nokia Phone division. can’t wait for this division to be history. Used nokia for the past 15 years, and now we are all ios and android. Poor customer service from Nokia. VERY POOR

    Roman Hnatiuk, January 14, 2014
    Same here. Last time it took about an hour before 920 turned on from empty battery.
    Gosh, I hope those fu$#%rs, who “invented” this design, will once be in the situation when they will desperately need their phone, but it will take them an hour to get it on!
    Also, all Microsoft’s and Nokia’s executives shall use Windows Phones that are fully discharged in the morning, and then they need to charge them for an hour with wall-socket chargers (with a fuc$#ng 70cm long cable!!!) before they can be turned on!
    Well, dreams… dreams…
    PS It seems that 1520 boots immediately once plugged in. I think MS should just call back all 920s and either fix them or just replace with something better (car manufacturers would be forced to do it in similar circumstances).


    http://www.ask.com/answers/433021221/my-phone-won-t-charge

    My phone won’t charge.
    DylanForte, 6 months ago

    It is a Nokia Lumia 920.
    It won’t even be recognized as a device when I plug it into my laptop.
    It does not respond to buttons being pushed.
    It does not show the “it needs to be charged” picture of a battery and a the plug.
    Help?

    CarolMuMuu, 6 months ago
    Change your charging device, for instance, from wall socket t USB cable and charge via the computer. If this does not help, change the cables you have been using and use completely different ones to charge. Let it charge for a while before turning it on. Otherwise, consult the customer care for further assistance.

    Quester2011, 6 months ago | Last edited at 11:17AM on 9/27/2013
    Sounds like either the port or cord is bad. Try a different cord, then try a different port on the laptop. If it’s still not charging, the Nokia’s charging port is probably bad, and you should turn it in on warranty.

    Cowgirl2011, 6 months ago
    take it to where ever you got it from and tell them.


    http://winsource.com/forum/nokia-lumia-920/7567-how-i-fix-my-lumia920-battery-not-charge.html

    How I fix my Lumia920 battery not charge
    persona3, 09-11-2013, 04:31 AM #1

    I just got a Nokia Lumia 920 from a friend. It worked quite fine at first. But I wanted to remove everything off of the phone.

    So I did a factory reset on the phone. When I did it got stuck on the spinning wheels screen. So I did a soft reset on the phone, and it didn’t boot up. It keeps showing the battery with a low charge.

    And it won’t stay on if I don’t have it plugged in. I’ve let it charge overnight. Still no charge. I don’t think it is a dead battery…

    Then I try to plug it in and turned it on, and waited for it to reach the charging screen. Then, while it was still plugged in, I forced a device reset by holding the power and volume down buttons. The device successfully booted up, and indicated a proper charge reflecting the amount of time it had previously been plugged in.

    Fortunately, this reset does not mess with any apps or settings, so it was no hassle after this. Still, it’s unfortunate that the device has this problem in the first place. I’m not knowledgeable enough to know if it has to do with the wireless charging or the NFC like some others are saying though. All I know is my phone appears to be working fine now.

    One thing to note is it recently updated to 8.0.10211.204, Firmware 1232.5951.1249.1018 – Used the mains charger for 40 minutes pre implementing this “fix”. The device runs hot most of the time but came back gracefully. Typical Windows OS – REBOOT to resolve


    Duper, 11-05-2013, 03:50 PM #3
    Yep, I’ve had this problem twice but I have had my phone for about 10 months. A couple days ago I woke up and the phone wasn’t fully charged (even though I sleep with it on the charging pillow), since then I have been charging it and it never charges above 29%. I just read your post and did a soft reset and it booted back up at 90+%. Now, I am pretty sure this is how I fixed it the first time I had this problem over 6 months ago. Anyway, a minor issue once every 6 months is better than my battery being dead at 3pm everyday (like my iPhone 4s). I love this phone. I’ve had it for 10 months and it only gets better. Thanks for your post.


    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2454521

    Lumia 920 AT&T stuck on the gears spinning. Won’t boot
    deepal720, 22nd September 2013, 07:35 PM

    Hello everyone,
    I Just bought the AT&T Lumia 920 on ebay the battery was dead so I plug in charge for a while then I turn it on but it won’t boot and screen shows the two gears spinning. please help

    TheInterframe, 8th October 2013, 11:06 PM
    Leave it for a few hours and let it do it’s thing. If that doesn’t work then hold the Volume + button and the POWER button together, the phone should reboot, and gears should vanish. If none of these work, go to Nokia support and explain your problem, they wont bite
    REMEMBER I’M NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR DEVICE OR DATA

    N!ghtgold , 10th October 2013, 05:47 AM
    press and hold both on the volume down button and power key for about 10 seconds.
    The phone should then reboot. When the nokia logo appears press the below sequence
    Volume up
    Volume down
    Power key
    Volume down
    Make sure that you try this while the phone is charged.
    When I did this… the gears continued to spin for about 5 minutes, but then the phone restarted and made it back to the “Welcome to your phone” screen. Success!

    greggerca, 11th October 2013, 05:29 PM
    This actually happened to me yesterday after AT&T released the GDR2 firmware update.
    The gears spun for about 2 hours before I finally did the Volume Down + Power reboot.
    Unfortunately, it didn’t ever recover – or so I thought.
    Giving it about 5-6 minutes after each reboot (and trying to Volume Up, Volume Down, Power, Volume Down sequence during reboot several times), about 2 more hours later, it suddenly started booting.
    However, I am now in an indeterminate Firmware state…
    I “have Amber” and some mess of Firmware. But I’m missing many major features of GDR2 (like the FM Radio, Glance works, but no Double Tap to Wake, no Data Sense).
    Nokia Pro Camera won’t work – says I need “to check for updates on my phone”…
    Anyhow, I’m now going to figure out if I can flatten the phone and get a successful flash if I can back up some of the personal data in it first.
    Yay for working phone!
    Weird for the firmware state it’s in…

    dxdy, 13th October 2013, 03:50 PM
    new Nokia Softvware Updater v4.1.0 is easy way to solve this problem

    http://mynokiablog.com/2013/10/11/how-to-easily-fix-the-lumia-reset-spinning-cogs-at-home/

    I spent half my money on computers, smartphones, alcohol and girls… The other half I wasted. (modern version of W.C. Fields quote)


    http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20131010162731AAFxRsw

    Nokia Lumia 920 won’t turn on?
    Nomi, 5 months ago, last updated 1 week ago

    Hello
    So i got new lumia 920 & it won’t even turn on, when i plug in mobile for charging it just vibrate for a second. that’s it! i don’t get any response except 1 mini vibration from my lumia 920.

    Btw i did every thing that can fix this problem for example: soft reset, hard reset etc
    i don’t always ask questions in yahoo but when i do it’s impossible to answer.

    please help! & thanks for reading.

    Francis G, 5 months ago
    Do you know how many answers I wrote to this ALL rejected by “Legal”
    What is worse is there is a lot of laughter coming from that department.
    OK 1st thing 1st NOKIA phones occasionally if the % gets too low will CHARGE but the phone won’t register the charge (ie 4 hours is enough time for the 920 to be FULLY charged****
    You are NOT doing a soft reset if I had nits and was picking at them
    A SOFT RESET [SR] is a battery pull you physically remove the battery for the phone for say two minutes return it and turn the phone on
    That is the ONLY SR that works and if battery charge % is too low, 98.7654321% success
    The too low % is whatever it is
    As the 920 does NOT have a user replaceable battery you have to go to the Nokia centre for them to do it, and when done your phone may actually register a FULL charge
    You can go a year without it happening then that fluke it happens, a reason why many always buy phones with a replaceable battery
    If you charge at say 30% it never happens
    RE “i don’t always ask questions in yahoo but when i do it’s impossible to answer.”
    NO I guess you will be happy when your phone is fixed but next time give me material I can work with!
    Source: phone GSM

    ?, 1 week ago
    Press the 3 buttons the buttons in a sequence of 30 seconds bearing the camera button will be the last.The phone will switch itself on.


    http://www.mynokiablog.com/2013/10/11/how-to-easily-fix-the-lumia-reset-spinning-cogs-at-home/

    How to fix the Lumia reset spinning cogs at home
    Moody Caplan | October 11, 2013

    Nokia’s Lumia line is still plagued with the worst bug ever, if you ever want to reset your phone, NEVER and I mean never use the reset button in the setting.

    Mainly because If you do reset it chances are you’ll spend the next day or so waiting on a spinning cogs animation that may or may not reset your phone successfully.

    While in old days we could just flash the phone with Nokia Care Suite, now as Nokia closed its servers to our peeping eyes, our only option became to take the phone to Nokia Care Center!

    I’m glad to report that Nokia updated its “Nokia Software Updater for Retail to version 4.1.0? which added an option so direly missed: “My device does not boot up.” those of you Nokia veterans this basically dead phone flashing, this NSU is basically idiot proof.

    The process goes as follows, install the NSU for retail 4.1.0 or update it if you already have it. 104MB

    http://nds2.fds-fire.nokia.com/fds_fire/1310/0909/7297834135/NokiaSoftwareUpdaterForRetail_4.1.0.exe

    This only works on Windows 7 & 8.
    Run NSU and this screen pops up, click on My device doesn’t boot up

    Make sure your phone is charged; using a low powered USB port(PC/laptop port)
    (DO NOT USE WIRELESS CHARGING or the wall charger as both will heat up the phone to dangerous degrees as the spinning cogs already heat up the phone)

    Now that you have a fully charged phone stuck on animated cogs, Connect the phone and click continue
    (I know they say disconnect it, its okay connect it anyways)

    When the “waiting for device connection” screen comes up, press and hold both the “power” button and the “volume down” button until the phone vibrates and your pc detects a new hardware, the installer will take over and will prompt you to install a hefty 1.2gb worth of firmware, after which it’ll flash the firmware and you’ll get your Lumia back to life.

    Warning: This “MAY” void your warranty, the logic behind the voided warranty is up for debate; if your device loses connection during flashing like in case of a faulty cable, electricity outage or any other trouble you’ll brick your phone and thus Nokia can’t be held responsible for this.
    SO TRY AT YOUR OWN RISK.

    It didn’t work?

    Use an original USB cable, if you’re flashing via a desktop PC (which I don’t recommend) use the motherboard’s USB port and not the port embedded in the case, DO NOT use an extension cord too.
    Many drivers get installed during the setup of Nokia Software Updater, make sure you don’t stop them from doing so.
    The actual flashing process is not related to the firmware download so don’t be afraid if your phone got disconnected then, but once your phone reboot please for god’s sake do not remove it or touch it until its done.
    If all of the above didn’t work just change the PC you’re using to do this. Thanks for reading and I’m glad to answer any questions down bellow, but I have no idea when your updates come out so please leave that out of the comments

    ran, March 4, 2014 at 12:14 pm
    My phone took 2 days and when i was about to re-install its firmware, it suddenly started !!


     
  • Virtual Chitchatting 3:16 PM on 2014/03/04 Permalink  

    everything’s so different without you 

    Everything’s So Different Without You
    sung by Billy Ocean
    written by Billy Ocean, Robert S. Kelly

    I said my heart would never break
    I coulda tried to meet you halfway
    But now and then we make mistakes
    Oh, I shoulda tried to change your mind
    Beggin you to stay

    I did all the right things to hurt you
    And I stood by watchin while you hurt inside
    Oh, I shoulda seen it in your eyes
    But I didn’t realize

    Thought that I could take losin you, but I just can’t make it
    I know that I could win, but being alone just wont do
    Being on my own
    Everythings so different without you

    I made you think you were wrong
    I led you to believe in the lie
    While I was weak, you were strong
    Oh, but now you’ll see the change in me
    Wont you let me try

    I hope that you reading my letter
    That Im cryin out to you in every line
    Tell me how could I have been so blind
    Now I need you all the time

    Thought that I could take losin you, but I just can’t make it
    I know that I could win, but being alone just wont do
    Being on my own
    Everythings so different without you

    Thought that I could take the road by myself
    Now I know that I need you and no one else
    Thought that I could take losin you, but I just can’t make it
    I know that I could win, but being alone just wont do
    Being on my own
    Everythings so different, oh…oh…ooh…mmm…

    No, no, no, no, no
    It just wont do
    Being on my own
    Everythings so different without you
    I said my heart would never break


    Billy Ocean – Everything’s So Different Without You.flv – YouTube

    4 Mar 2010 – 4 min – Uploaded by buds70
    ► 4:22


    Everything’s So Different Without You.wmv – YouTube

    3 Apr 2011 – 4 min – Uploaded by jeweeroa
    ► 4:21


    Billy Ocean – Everything’s So Different Without You – YouTube

    29 Oct 2012 – 4 min – Uploaded by slowjam2u
    ► 4:23


    Billy Ocean – Everything’s So Different Without You – YouTube

    17 Jan 2012 – 5 min – Uploaded by MonsterlyInLove2
    ► 4:35

     
  • Virtual Chitchatting 10:23 AM on 2014/03/03 Permalink  

    kalau cicak besar (ular) makan buaya 

    ular vs buaya


    01

    02

    03

    04

    05

    06

    07

    08

    09

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31


    http://www.brisbanetimes.com.au/queensland/snake-eats-crocodile-after-epic-fight-in-queensland-20140303-33xz8.html

    Snake eats crocodile after epic fight in Queensland
    March 3, 2014

    http://media.brisbanetimes.com.au/featured/snake-swallows-crocodile-near-mt-isa-5223894.html

    Snake swallows crocodile near Mt Isa
    Alyce Rosenthal describes watching a water python strangle and then slowly eat a crocodile at Lake Moondarra in north western Queensland, Australia.

    An enormous water python has devoured a metre-long fresh water crocodile following an epic duel that shocked onlookers at Lake Moondarra, near Mount Isa, on Sunday.

    And that’s not uncommon, according to University of Queensland snake expert Bryan Fry.

    Mount Isa mother Tiffany Corlis captured the contest on camera, taking a series of shots that documented the huge snake’s assault on the croc.

    Snake eats crocodile
    A snake battles to eat a crocodile at Lake Moondarra in Mt Isa. Photo: Marvin Muller

    She was near the lake having breakfast when canoeists, who witnessed the battle playing out, alerted her to the struggle between the snake and crocodile.

    By the time Ms Corlis started watching, the snake had already coiled its body around the crocodile and was beginning to strangle it.

    ‘‘[The crocodile] was fighting at the start, so it was trying to keep its head out of water and survive,’’ she told ABC North West Queensland Radio on Monday.

    ‘‘But as the morning sort of progressed, you could tell that both of them were getting a little weaker.

    ‘‘Finally, the croc sort of gave in and the snake had uncoiled for a little while and had a brief break and then actually started to consume the crocodile.’’

    Elly Bradfield https://twitter.com/AGirlNamedElly
    @AGirlNamedElly
    Listener Tiffany Corlis sent us this photo of a croc and snake doing battle at Lake Moondarra in #MountIsa
    3:56 AM – 3 Mar 2014

    Snake expert Associate Professor Bryan Fry, from the University of Queensland’s School of Biological Science, said while water pythons usually targeted smaller animals and rodents, small fresh water crocodiles were easy prey.

    ‘‘Crocs are more dangerous to catch but easier to sneak up on,’’ he said.

    ‘‘Up in Kakadu, for example, they feed heavily on small rodents but that’s not to say they won’t take the crocs as well.

    ‘‘The problem is they are risking being injured or killed, so they have to be judicious.’’

    Associate Professor Fry said for a water python to successfully overpower and then devour a small crocodile, a lot more time was required than for smaller animals, which left the pythons vulnerable to attack.

    Another witness Alyce Rosenthal said the battle probably lasted about five hours. By the time she arrived, the two combatants were at the point of exhaustion.

    ‘‘They were just pretty much laying there, waiting to die I would assume,’’ she told Fairfax Media on Monday.

    ‘‘It’s not something that you see every day.

    ‘‘I’m almost tempted to go for a drive and see if he’s still laying there.

    Associate Professor Fry said the feast would keep the reptile satisfied for about a month.

    ‘‘The longer it takes to swallow, the longer it is without a means of defending itself,’’ he said

    ‘‘Now it might go and find a hollow in the mud and tuck itself away for a while.’’

    Ms Corlis said it was amazing to witness.

    ‘‘It was just unbelievable,” she said.

    ‘‘We were sort of thinking that the snake had bitten off a little more than it could chew.

    ‘‘But it did. It actually ate the crocodile.

    ‘‘The aftermath showed the overstuffed snake lying still, where presumably it stayed for some time as it digested its dinner.

    ‘‘When you actually looked at the snake, you could actually see the crocodile’s ridges, legs and everything inside its belly.’’

    For many people, the picture of the monster reptile at the popular Mount Isa swimming hole may lead them to question the long held belief taking a dip in the Top End’s fresh water was safe.

    ‘‘You can go to places up in Kakadu that are legendary spots for these type of snakes, there can be as many as 40 of them in one water hole,’’ Associate Professor Fry said.

    Kim Stephens with Kristian Silva and AAP


    http://www.brisbanetimes.com.au/photogallery/queensland/snake-eats-crocodile-20140303-33yso.html?aggregate=


    001 05 gal-port-IMG_2846-600x400

    002 04 gal-land-IMG_2855-600x400

    003 06 gal-port-IMG_2857-600x400

    004 07 gal-port-IMG_2886-600x400

    005 08 gal-port-IMG_2899-600x400

    006 09 gal-port-IMG_2917-600x400

    007 03 SB-snake_gall14-20140303141451791425-600x400

    008 01 SB-snake_gall13-20140303141439466626-600x400

    009 10 gal-port-IMG_2933-600x400

    010 11 gal-port-IMG_2953-600x400

    011 02 SB-snake_gall15-20140303141504361861-600x400

    012 12 gal-port-IMG_2974-600x400

    013 13 gal-port-IMG_2979-600x400

    014 14 gal-port-IMG_2984-600x400


     
  • Virtual Chitchatting 9:51 PM on 2014/02/28 Permalink  

    Finally, Microsoft has the gut to retire its most successful (windows) operating system 

    Windows (windows@email.microsoft.com)
    Fri, 28 Feb 2014 21:51:23 -0800

    wxp is retiring

    Windows XP is Retiring
    After 12 years of support, technical assistance for Windows XP will end on April 8, 2014. The end of Windows XP support will help us focus resources on delivering you the best, most current PC experience.

    What this means for Windows XP users
    The end of support means we will no longer deliver software updates. These updates help keep your PC secure and working reliably. Without them, your PC may become a target for harmful viruses, spyware and other malicious software—causing loss of data and hindered performance.
    While your computer will work, your PC may cause you security and support issues. We’d love to help you avoid that.

    Find out more about Windows XP end of support

    Upgrade options
    To make sure your PC is protected and doesn’t cause you potential frustration, upgrade to the latest version of Windows.
    If your PC is older, you may consider browsing a range of new PCs—now more affordable, lightweight and powerful than ever.

    Explore your upgrade options

    Microsoft

    Microsoft respects your privacy. To learn more, please read our Privacy Statement.

    Microsoft Corporation
    One Microsoft Way
    Redmond WA 98052

     
  • Virtual Chitchatting 5:42 PM on 2014/02/28 Permalink  

    jilboobs, takJIL with BOOBS? 

    5:30 PM 2014-08-31






    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10513478_617867718326533_3138900565139149857_n.jpg?oh=454c6161f14eda243333881a6ef346c9&oe=547C985D&__gda__=1417428023_9b5c3e3988f172c9a58c18ba2e3a61a7

    https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10342403_617867244993247_4477959882422898391_n.jpg?oh=25a576b3f1d340e03f65c286a5f8a886&oe=547B1BB1

    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10513478_617867718326533_3138900565139149857_n.jpg?oh=454c6161f14eda243333881a6ef346c9&oe=547C985D&__gda__=1417428023_9b5c3e3988f172c9a58c18ba2e3a61a7

    https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10522754_617870988326206_3581986255827978773_n.jpg?oh=831cf83d6c763048eb21894cc88226d2&oe=547DCDCD&__gda__=1417318417_bda76dd4ad625f8857154a56eba9d5a9

    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10580231_617868781659760_6135655167249912771_n.jpg?oh=71d22e84b23fc898c31ae8f1e7e84195&oe=547BD61C&__gda__=1416302710_968643afc252809f516cba360bb3a0e4

    https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10565028_617869901659648_4504035775772167750_n.jpg?oh=701e69ba083e883c3627d502eb3ec53c&oe=547D42A0&__gda__=1417652760_3c49b65095413f713647187a6441f4a0

    https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/1621830_617897351656903_4280353367698634309_n.png?oh=ff6172526af5be73878f440d08526f3d&oe=547BF752&__gda__=1416525100_4cdb52ea2f274cb6048cd66639deac06

    https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10417644_617899471656691_858750897899730521_n.png?oh=b0e145254adc478945433f5df3cb0405&oe=545DAFB5&__gda__=1416226676_8387144ada4926d1bf8ff9f785f345ef

    https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10369898_617901134989858_5945120180590790900_n.jpg?oh=a43472e9991b7555b0a1d3cbf3304175&oe=547D6ED2

    https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10590611_617908734989098_1911769612956881342_n.png?oh=6a88ab13a1c0868b5d00e1cf31e1e4d8&oe=545FC202

    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/16023_617912671655371_3539048920273345043_n.jpg?oh=3cbd6548631ca134870838e3c927f22e&oe=5462F627&__gda__=1417473316_bbf6d45063b6dc03a07509cfe87548cf

    https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10547588_617916298321675_7494985554112088845_n.jpg?oh=6bed84fcb796dca4853fa48b8324c8ce&oe=54806679&__gda__=1416952655_d92ce9be071c7fde2b068bc5bc3ab505

    https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1487446_617916784988293_1416690800990432362_n.jpg?oh=4d57208a0dd22eeaf8918a98aa8a527b&oe=5471C952

    https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10404127_617937348319570_9156734601045726123_n.jpg?oh=fa5da7bed8f8e668080bd8cd3530c525&oe=547BD988

    https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10435834_617947194985252_22518164666524897_n.png?oh=88f33a610577527a674c3001b117295e&oe=547728A0&__gda__=1415443532_e180829cc140ed8b73f4f9550ef44c94

    https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10552500_617976378315667_1769993584942876993_n.jpg?oh=bda9df97ff2d4f4b1ba4a0f027fda7f0&oe=54734B01

    https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/l/t1.0-9/10525960_618037018309603_1901763514259275471_n.jpg?oh=f96fca71369406920fe8d1007307c44a&oe=546490DB

    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10577206_618042104975761_62943356114669244_n.png?oh=ec42d25274e2541d82e2a8cb68ac5497&oe=547AC8AB&__gda__=1417518110_dcc4b4cd4ec861b6661b84aa472042b9

    https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10351817_618043428308962_1039216206135209383_n.jpg?oh=d03a5f76731c39f281ad2dbafd70a548&oe=546350D7

    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10532867_618210354958936_3570182099645420424_n.jpg?oh=09e64b4a890e7728822b052abed00ba5&oe=545BADCD&__gda__=1415768337_f7838b54b0e1d222049fff0f20ad612f

    https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10347629_618270321619606_2608846178523776781_n.png?oh=4488e7c11bb3eb9a31a1563f42a57af9&oe=547EF0D7&__gda__=1416621679_32cbbd6acb8978c525f3be8baad1f8a8

    https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10464271_618271221619516_4385368110911156259_n.jpg?oh=d21dce5c3e754934d06ed97cf799c37d&oe=547B40B7

    https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10464271_618271221619516_4385368110911156259_n.jpg?oh=d21dce5c3e754934d06ed97cf799c37d&oe=547B40B7

    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10479960_619725054807466_1439584077676663441_n.jpg?oh=2a303bceeb20a00580a2737eef06b47e&oe=547AC653&__gda__=1417669099_20e6badcd394098327f0ffe68785770f

    https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10522043_619726221474016_8713017327327796650_n.jpg?oh=b69820e346ae8debdcfb0abfc21b649d&oe=5460F2BF&__gda__=1416864263_658e48ff3c9eb36912db46e25de4a277

    https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10390055_620341564745815_8220916907953827580_n.png?oh=c0669b9c7e340ae069ffe66167d8c6ec&oe=547A4607

    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10352091_621670651279573_4498353802682130571_n.jpg?oh=df70271178d95d5c25c25d5943a9be6e&oe=547A95BD&__gda__=1416907269_b37a8b3fac91d8378c5d01fa5e728a2d

    https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10540416_358332744322540_3166089850041627741_n.jpg?oh=9e7ee55c37721e71f3b3fecab36d497f&oe=5466AAD7

    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1557467_639776006080105_555221069_n.jpg?oh=f1213006b676d92bac81cb9d2ae01aa0&oe=54756435&__gda__=1415946310_622bf7c537b2258203120d27a32c5839

    https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1457455_639776129413426_371956657_n.jpg?oh=6db1924b1f7d682665d0809801934103&oe=54779174&__gda__=1416846839_305114117c4c766682a4afb78fd0ec3e

    https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/1743588_639776139413425_458553910_n.jpg?oh=3161c01fe124e052218c0b615d9d3774&oe=546AD136&__gda__=1415838951_07fa8c71671a99e5e3f64be86596af3a

    https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/1797569_639776199413419_1749322533_n.jpg?oh=df10acb11b4c36e0af6d6de16575555d&oe=545D1042&__gda__=1416594549_bbf50a63b70659f3396f9815efd7ce73

    https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/8197_639776219413417_1051612476_n.jpg?oh=592eebc2fb89a299ce11741dbfc7115d&oe=547292AA&__gda__=1415386778_9d39b711c4129063e66d148bf370cd2b

    https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1655935_639776249413414_67275118_n.jpg?oh=83d06024ad7b63f67850e3a883f53a23&oe=546F1991

    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/1794672_639784622745910_383512584_n.jpg?oh=06e4f5fc573a05df3092e160ad9f9214&oe=54730E30&__gda__=1417328609_231509a87a8310074927ffd98065f76b

    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/1794672_639784622745910_383512584_n.jpg?oh=06e4f5fc573a05df3092e160ad9f9214&oe=54730E30&__gda__=1417328609_231509a87a8310074927ffd98065f76b

    https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1601157_639784682745904_598860637_n.jpg?oh=64a3649e22e8f23ce0587b537b064b83&oe=547822BF

    https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/1013495_639784769412562_424215304_n.jpg?oh=39d98c7864457351cf88975e619ab3ef&oe=547ED52E

    https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1607057_639784816079224_605661025_n.jpg?oh=2d07fe1b234f9bdee1b65fb07e5a5ba2&oe=546C8C2D&__gda__=1416547678_2a06c314b45680a3095357f9e4bcf758

    https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/1796630_639784932745879_1491259293_n.jpg?oh=9e55cd5d7fcdc57dfbdcf97690219283&oe=545E2161

    https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/l/t1.0-9/15072_639784982745874_89458048_n.jpg?oh=c42c7f1ec42fd4756995a7ebd7902538&oe=5472E86C

    https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/550302_639785112745861_406973738_n.jpg?oh=37dfa122f91453cac477f42f86fa7a64&oe=545B7E13



     
  • Virtual Chitchatting 6:28 PM on 2014/02/25 Permalink  

    Bank Indonesia main kucing-kucingan dengan analis industri perbankan indonesia 

    bila tanggal 15 februari 2014 lalu, semua laporan keuangan bulanan industri perbankan di indonesia tidak bisa diakses. error ‘glitch’ yang ada adalah seperti gambar di bawah ini.

    20140215

    pada tanggal 18 februari 2014, pilihan bank yang bisa diakses adalah seperti display di bawah ini

    tanggal 24 februari 2014, akses (laporan keuangan bulanan perbankan di indonesia) per bulan november 2013 sudah bisa dilakukan.
    tanggal 25 februari 2014, akses terhadap bulan november 2013 ditutup lagi. lihat screen shot seperti di bawah.

    ngapain sih Bank Indonesia? bank apa lagi yang mau dijadiin tumbal buat pemilu 2014?

    Kebusukan Bank Indonesia dimulai dengan ketidaktransparanan penilaian bank mana yang sehat, bank mana yang sedang sakit, bank mana yang potensil untuk dijadikan tumbal pemilu untuk memenangkan penguasa dan partai yang akan berkuasa, dan berbagai status embel-embel lainnya.

    Kalau pun tidak ada pemilu, penguasa sangat getol memaksa Bank Indonesia untuk mencari bank mana yang bisa ditumbalkan supaya pemerintah yang berkuasa memiliki kecukupan uang tunai untuk menyuap lawan-lawan politiknya. Kalau perlu, ‘menghilangkan’ lawan-lawan politiknya, dengan cara halus maupun kasar. Wet ops, psy ops, you can name any intelligent operations available, or not.

    Bank Indonesia tidak pernah mau mempublikasikan kesehatan suatu bank dengan berbagai argumentasi ilmiah, logis, dan akal-akalan. Pokoke justified. The end justifies the means. By all means necessary.

    Masyarakat umum hanya bisa mereka-reka kesehatan suatu bank berdasarkan laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Timbul pertanyaan, kenapa (setiap) bank tidak dibolehkan mempublikasikan laporan keuangan bulanannya di website-nya masing-masing. Demikian pula status kesehatan suatu bank dari Bank Indonesia.

    Karena di situlah peran para pengawas di Bank Indonesia untuk bisa memeras pemilik dan manajemen bank yang sangat ingin untuk mendapatkan nilai sehat. Itulah sontoloyonya sistem perbankan di Indonesia. Penguasa di Departemen Keuangan/Kementerian Keuangan tahu itu. Mereka mau jatah dan kekuasaan untuk bisa memeras pemilik dan manajemen bank. Dibuatlah Otoritas Jasa Keuangan. Di Inggris aja, OJK-nya dengan nama FSA sudah dibubarkan karena dinilai tidak efektif.

    Birokrasi OJK di Indonesia sangat menggelikan. Lihat dan pelajari SOP, cara kerja, mekanisme kerja OJK yang ada. Ketahuan banget peran penguasa di Lapangan Banteng yang berkeinginan keras untuk bisa memeras pemilik dan manajemen bank. Kalau membayar ‘setoran’ lebih tinggi, pasti hanya mendapat teguran lisan. Paling mentok teguran berupa layangan surat cinta. Ugh, crap.

    Okelah kalau begitu. Selama akses terhadap laporan keuangan bulanan perbankan di Indonesia masih terbuka, that’s fine. Akan tetapi, sampai tadi malam, 14 Februari 2014, akses terhadap laporan keuangan bulanan perbankan di Indonesia masih terbuka. Pagi ini, 15 Februari 2014, akses itu sudah ditutup. Karena bukan hari kerja-kah alasannya? Tidak juga. Beberapa waktu lalu, akses terbuka kala hari libur dan hari libur nasional.

    Sinyalemen KPK mulai membuka tabir kebusukan Bank Indonesia, baik secara oknum, maupun secara institusi. The whole, the entire system has been corrupted. We really do need Indonesian Hitler. Make Indonesian autobahn. Make Indonesian cars, entirely. Make Indonesian railways. Make Indonesian maglev (shinkansen). Bukan pesawat baling-baling! Indonesia, get real!

    Dulu, ada yang bilang Bank Indonesia sebagai sarang penyamun. Si dogol asat sebut. Sudah jelas Bank Indonesia dibuat dan didirikan sebagai kasir pemerintah. Tidak ada otoritas moneter di negara mana pun yang independent. Kebijakannya memang bisa dibilang independent. Disebut otoritas karena sifatnya yang memang otoriter. Tidak bisa disalahkan walau menyengsarakan rakyat dan bangsa suatu negara. Keadilan berlaku bagi penguasa. Hidup dan kepala rakyat hanya jadi batu pijakan para penguasa.

    Crime pays.

    You can bet on it.

    Emang ada Gubernur Bank Indonesia yang tidak pernah di penjara?

    Boediono sedang menghitung hari untuk digantung karena menyediakan dana pemilu 2009 sebesar Rp 6 trilyun bagi Soesilo Bambang Yoedhoyono.




    http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-konvensional/Default.aspx

    ketika diakses per 13 Februari 2014, ceklis semua bank terlihat


    http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-konvensional/Default.aspx

    ketika diakses per 15 Februari 2014, banyak bank hilang dari ceklis.

    Tidak itu saja, begitu dipilih salah satu bank, begini hasil query-nya:

    Laporan Keuangan Publikasi Neraca bank ini tidak tersedia.

    Laporan Keuangan Publikasi Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba bank ini tidak tersedia.

    Laporan Keuangan Publikasi Komitmen dan Kontinjensi bank ini tidak tersedia.

    Laporan Keuangan Publikasi Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya bank ini tidak tersedia.

    Laporan Keuangan Publikasi Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank ini tidak tersedia.

    Laporan Keuangan Publikasi Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Asing bank ini tidak tersedia.

    Sumber data : Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia

    Keterangan : 1. Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.

    2. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank.

    3. Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas.


    http://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih_sekitar_masalah_blbi.html

    MASIH BERGULAT DENGAN MASALAH BLBI

    Oleh : J. Soedradjad Djiwandono

    Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia

    PENDAHULUAN

    Permasalahan BLBI telah beberapa lama menjadi bahan pergunjingan di masyarakat. Panitia Kerja (Panja) BLBI Komisi IX DPRRI telah meminta penjelasan dari sejumlah mantan pejabat yang dianggap berhubungan dengan kebijakan dan pelaksanaannya. DPR juga meminta penjelasan dari sejumlah pengelola dan pemilik bank-bank penerima bantuan likuiditas tersebut.

    Masalah BLBI menarik perhatian masyarakat terutama semenjak pengumuman BPK mengenai hasil audit BI disertai dengan suatu disclaimer yang secara populernya diartikan di masyarakat sebagai penolakan laporan keuangan atau neraca bank sentral Indonesia ini. Padahal arti yang benar dari disclaimer dalam suatu laporan audit adalah bahwa pemeriksa (BPK dalam hal ini) itu berposisi netral, tidak mengatakan menolak tetapi juga tidak mengatakan menerima laporan yang ada. Posisi ini dipegang oleh BPK karena menurut pernilaiannya laporan BI mengandung berbagai hal yang dinilai tidak jelas.

    Sebenarnya dua instansi, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, yang langsung berkaitan dengan permasalahan ini harus sepakat dulu mengenai kriteria dan berbagai hal yang menyangkut BLBI supaya pertanggung jawaban dalam pembebanan pembiayaannya tidak menimbulkan masalah. Tetapi kesepakatan ini memang belum tercapai. Akan tetapi karena belum adanya kesepakatan tersebut BPK telah melakukan audit dengan menggunakan sebagai kriteria ketentuan-ketentuan yang ada mengenai fasililitas-fasilitas yang merupakan BLBI tersebut.

    Atas dasar audit tersebut kemudian BPK menyusun laporan dan mengumumkan temuannya kepada masyarakat luas. Belum adanya kesepakatan kedua instansi tersebut ternyata menimbulkan masalah. Sebenarnya disclaimer itu sendiri netral. Akan tetapi dengan membuat pernialian dan kemudian mengumumkannya kepada masyarakat luas BPK memang tidak netral. Atas dasar penemuan ini masyarakat kemudian membuat interpretasi bahwa BPK telah menolak laporan BI. Ini merupakan interpretasi yang tidak tepat.

    Makalah ini akan membahas berbagai hal mengenai BLBI, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebijaksanaannya, untuk menambah kejelasan tentang permasalahannya. Ini diharapkan ikut mengurangi kesimpang siuran pembahasan mengenai masalahnya maupun jalan keluar yang sedang dicari berbagai pihak untuk menyelesaikannya.

    MASALAH BLBI

    Komponen terbesar dari BLBI adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada bank-bank yang menghadapi masalah likuiditas karena terjadinya penarikan dana nasabah secara besar-besaran dan bersamaan, berkaitan dengan krisis yang melanda perekonomian nasional. Akan tetapi BLBI juga menyangkut berbagai fasilitas BI kepada bank-bank dalam bentuk lain sebagaimana dapat diikuti di bawah. Bantuan likuiditas ini dipermasalahkan dari aspek kebijaksanaannya, proses penyaluran dan pemanfaatannya serta pembebanan pembiayaanya.

    Masalah ini lebih mencuat lagi setelah diumumkannya hasil audit BPK terhadap Bank Indonesia yang memberikan suatu disclaimer, artinya BPK tidak memberikan pendapat karena belum adanya kejelasan mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan antara BI dan Depkeu tentang kriteris BLBI. Akan tetapi ternyata disclaimer ini tidak menghalangi BPKmembuat pernilaian setelah melakukan audit. Karena kreteria yang disepakati oleh kedua instansi mengenai BLBI belum tersedia, maka BPK telah menggunakan ketentuan perundangan yang berlaku tentang berbagai jenis bantuan likuiditas untuk memberikan pernilaiannya. Meskipun ada disclaimer BPK juga memberi pernilaian terhahdap kinerja BI, seperti lemahnya pengawasan intern dan pembukuan yang tidak beres dan pernilaian lain.

    Laporan tentang audit ini kemudian oleh BPK diumumkan di masyarakat yang menimbulkan berbagai reaksi. Salah satunya adalah dibentuknya Panitia Kerja (Panja) BLBI Komisi IX DPR yang memanggil berbagai instansi dan pejabat serta mantan pejabat untuk diminta keterangan tentang permasalahan BLBI. Selain para pejabat dan mantan pejabat Panja juga meminta keterangan dari pengelola dan pemilik berbagai bank yang meneima bantuan likuiditas. Bahkan kemudian Panja BLBI berencana untuk meminta keterangan mantan Presiden Suharto yang oleh pendukungnya langsung dituduh merupakan upaya mengaburkan masalah yang sebenarnya.

    ARTI

    Sebelum membahas permasalahan BLBI saya ingin kembali mengungkapkan apa arti BLBI terlebih dahulu. Sebagaimana saya utarakan dalam tulisan terdahulu ( lihat artikel saya mengenai BLBI pada http://www.pacific.net.id/pakar/sj ), BLBI adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan atas permintaan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Bantuan ini diberikan untuk menjaga kestabilan sektor perbankan serta sistim pembayaran nasional agar jangan terganggu oleh ketidak seimbangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik untuk jangka pendek maupun panjang.

    Dalam operasinya ada berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya. Karena jenis fasilitas yang beragam ini, maka dalam arti luas BLBI adalah semua bantuan likuiditas BI diluar kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan kepada sektor perbankan.

    Meskipun bantuan likuiditas untuk menghadapi masalah perbankan ini sudah ada dan dipergunakan sejak lama, istilah bantuan likuiditas BI atau BLBI baru digunakan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1998. Istilah ini muncul semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan ekonomi dengan dukungan IMF yang menyebutkan berbagai fasilitas tadi sebagai liquidity supports. Sebagai terjemahan dari liquidity support dan untuk membedakannya dengan KLBI yang lebih dikenal di masyarakat, telah digunakan istilah bantuan BLBI.

    Menurut cacatan BI bantuan likuiditas yang termasuk dalam BLBI meliputi 15 jenis yang dapat digolongkan kedalam 5 kelompok fasilitas sebagai berikut:

    • Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistim pembayaran yang bisa terganggu karena adanya mismatch atau kesenjangan antara penerimaan dan penarikan dana perbankan, baik dalam jangka pendek disebut fasilitas diskonto atau fasdis I dan yang berjangka lebih panjang, disebut fasdis II.
    • Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT) sjalan dengan program moneter dalam bentuk SBPU lelang maupun bilateral
    • Fasilitas dalam rangka penyehatan (nursing atau rescue) bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat (KLD) dan kredit sub-ordinasi (SOL)
    • Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistim perbankan dan sistim pembayaran sehubungan dengan adanya penarikan dana perbankan secara besar-besaran (bank run atau rush) dalam bentuk penarikan cadangan wajib (GWM) atau adanya saldo negatif atau saldo debet atau overdraft rekening bank di BI
    • Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kewajiban yang timbul dari pelaksanaan janji Pemerintah memperhatikan kepentingan deposan, dimulai dengan deposan kecil dan kemudian keseluruhan deposan dan kreditur bank dalam sistim penjaminan menyeluruh (blanket guarantee) dan membayar kewajiban luar negeri bank dalam rangka perjanjian Frankfurt.

    PEMBAYARAN DEPOSAN DAN BLANKET GUARANTEE

    Salah satu aspek BLBI yang dipermasalahkan adalah mengenai dasar kebijaksanaan pemberiannya yang akhirnya meliputi jumlah yang sangat besar tersebut. Apakah pemberian BLBI kepada sektor perbankan merupakan kebijaksanaan Pemerintah atau sebenarnya semata-mata kebijaksanaan Bank Indonesia sendiri? Aspek ini dipermasalahkan, artinya siapa yang membuat kebijaksanaan BLBI, terutama setelah tiga mantan Menkeu seusai memberi keterangan di DPR diberitakan mengatakan bahwa pembebrian BLBI bukan kebijaksanaan Pemerintah dan bahwa Bank Indonesia salah menafsirkan kebijaksanaan Pemerintah.

    Kalau digunakan definisi yang sangat umum bahwa BLBI adalah semua bantuan likuiditas BI diluar KLBI yang diberikan kepada sektor perbankan, bantuan likuiditas yang dipermasalahkan ini meliputi 15 jenis. Mungkin saja perbedaan pendapat antara Depkeu dengan BI ini berkaitan dengan sebagian dari jenis-jenis bantuan tersebut dan bukan untuk semuanya. Laporan audit BPK juga menyebutkan mana dari BLBI yang pembebanan biayanya sepantasnya dipikul Pemerintah dan mana yang dianggap harus ditanggung (sendiri) oleh BI. Ini nampaknya menunjukkan adanya sebagian dari BLBI yang dianggap disepakati oleh BI dan Depkeu (Pemerintah?), karena itu bebannya secara sah dipikul anggaran Pemerintah dan sebagian lain yang pemberiannya tanpa kesepakatan. Mungkin bagian kedua ini yang dianggap bukan kebijaksanaan Pemerintah, karena itu harus ditanggung sendiri oleh BI (bukan Pemerintah?).

    Beragamnya bantuan likuiditas yang dapat dimasukkan sebagai BLBI membuat argumentasi mengenai kebijaksanaan BLBI dapat menimbulkan tambahan salah pengertian, karena mungkin saja kita berbicara mengenai dua hal yang memang berbeda. Ini harus dipisahkan dari perbedaan pendapat yang sesungguhnya, yang mengenai hal yang sama. Kalau dikatakan BLBI ini kebijaksanaan BI, Pemerintah tidak menginstruksikan BI memberikan BLBI atau BI salah menafsirkan kebijakan BLBI. Yang mana sebenarnya dari jenis-jenis tersebut yang dipermasalahkan. Ini perlu disadari bersama agar tidak menambah ruwetnya masalah yang memang sudah menimbulkan banyak salah pengertian tersebut.

    Kalau dikatakan bahwa Pemerintah tidak menginstruksikan BI untuk memberikan BLBI atau BI salah mengartikan kebijaksanaan Pemerintah, maka ada berbagai implikaksi yang perlu memperoleh perhatian kita semua. Sebagai dikatakan di atas istilah BLBI baru muncul bulan-bulan pertama tahun 1998, mungkin Maret 1998. Karena itu tentu saja instruksi memberikan BLBI itu ya tidak ada. Akan tetapi ini tidak sama dengan mengatakan pemberian BLBI itu bukan kebijaksanaan Pemerintah.

    Salah satu yang dalam definisi luas termasuk sebagai BLBI adalah dana talangan BI untuk membayar pemilik deposito dan tabungan sampai dengan 20 juta rupiah pada 16 bank yang dicabut ijin usahanya awal Nopember 1997. Hal yang serupa adalah yang menyangkut pemilik deposito dan tabungan diatas 20 juta rupiah pada bank-bank dalam likuidasi (BDL) yang pembayarannya didasarkan atas instruksi Presiden kepada Menkeu 18 Pebruari 1998.

    Tindakan melakukan pembayaran kepada deposan dan penabung adalah merupakan pelaksanaan dari keputusan Sidang Kabinet yang menjadi petunjuk Presiden tanggal 3 September 1997. Mengenai hal ini instruksi tersebut mengatakan bahwa bank-bank yang tidak sehat dan tidak dapat ditolong dengan merger atau akuisisi akan dilikuidasikan dengan memperhatikan kepentingan deposan, utamanya deposan kecil. Keputusan ini dilaksanakan dengan penentuan jumlah maksimal 20 juta rupiah yang akan dikembalikan kepada pemilik. Pengeluaran ini dibiayai dengan dana talangan BI. Saya sendiri dalam pertemuan antara team ekonomi (Dewan Moneter) dengan Presiden semula mengusulkan jumlah tersebut 30 juta rupiah per rekening, sedangkan Menkeu mengusulkan jumlah yang akhirnya menjadi keputusan Presiden yaitu 20 juta rupiah per rekening pernasabah. Ini tentu dengan pertimbangan bahwa dana talangan tersebut nantinya akan dibebankan kepada anggaran Pemerintah.

    Perlu dikemukakan di sini bahwa ketentuan perundangan yang berlaku, ( PP nomor 68 Tentang Likuidasi Bank Tahun 1996 ), memang tidak mengatur demikian. Menurut ketentuan ini pengembalian uang deposan dibiayai dengan penjualan aset bank yang dilikuidasi. Tindakan ini memang berbeda dengan aturan likuidasi bank, antara lain karena belum adanya program asuransi deposito.

    Jadi pengembalian dana milik deposan kecil yang dibiayai dengan dana talangan BI dan merupakan salah satu bentuk BLBI ini memang suatu kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini diputuskan Pemerintah dalam suatu Sidang Kabinet, diikuti dengan instruksi Presiden. Dalam pelaksaknaannya hal ini dibahas lebih dahulu oleh Team Negosiasi Pemerintah dalam mempersiapkan program ekonomi-keuangan Pemerintah menghadapi keadaan krisis dengan bantuan siaga IMF yang dituangkan di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies atau MEFP. Memorandum yang secara rinci memuat program yang akan dilaksanakan Pemerintah ini memuat berbagai kondisi penyaluran pinjaman yang disepakati ( conditionalities ). Kemudian dengan suatu surat pengantar, lazim disebut sebagai letter of intent (LOI), memorandum tersebut diserahkan kepada Manajemen IMF untukdisetujui tidaknya.

    Termasuk di dalam Program Pemerintah tersebut adalah restrukturisasi sektor keuangan, yang didahului dengan tindakan mencabut ijin usaha atau lebih populer menutup bank yang tidak solvent. Baik kebijaksanaan penutupan bank tidak solvent maupun pembayaran deposan dan tabungan sampai maksimal 20 juta rupiah merupakan kebijaksanaan Pemerintah. Karena itu dana talangan BI yang menjadi salah satu jenis BLBI sudah selayaknya merupakan beban Pemerintah.

    Bagaimana dengan pengembalian dana nasabah di atas 20 juta rupiah? Ini mungkin dari aspek ketentuan-perundangan memang dapat menimbulkan masalah. Saya hanya ingin mengungkapkan apa yang terjadi dan mengapa. Dalam pembahasan menindak lanjuti kesepakatan kedua Indonesia dengan IMF yang dimuat dalam LOI kedua, 15 Januari 1998, perkembangan krisis yang sangat cepat melatar belakangi keputusan Pemerintah untuk memberikan jaminan sementara (dua tahun) kepada pemilik dana (deposan dan penabung) serta kreditor secara keseluruhan dari bank-bank nasional. Artinya adalah kalau ada bank nasional yang dilikuidasi, seperti yang dilakukan awal Nopember 1997 dan setelah itu, pemilik dana dan kreditor bank-bank yang dilikuidasi tersebut dijamin pengembaliannya oleh Pemerintah. Program ini dengan demikian merupakan penjaminan secara menyeluruh dana deposito dan tabungan serta kreditor perbankan nasional, secara populernya dinamakan blanket guarantee. Mungkin perlu diketahui bahwa program serupa juga diterapkan di berbagai negara Asia, seperti Korea Selatan, Thailand, Philippina dan Malaysia.

    Sebagai implikasi dari diterapkannya program penjaminan menyeluruh desakan menjadi semakin keras dari masyarakat (beberapa kali dilakukan demosntrasi di DPR, BI dan Depkeu ) agar Pemerintah juga mengembalikan dana nasabah di atas 20 juta rupiah pada 16 bank-bank yang dilikuidasi awal Nopember 1997. Mereka mengatakan bahwa Pemerintah tidak adil, dalam waktu yang pendek merubah ketentuan dari melindungi deposan kecil saja menjadi melindungi seluruh pemilik dana, bahkan kreditor bank. Saya sendiri menyampaikan masalah ini dua kali, pada suatu pertemuan team ekonomi dengan Presiden (akhir Januari/awal Pebruari 1998) dan terakhir pada waktu dipanggil Presiden untuk diberitahu mengenai pemberhentian saya (17 Pebruari 1998). Catatan BI menunjukkan bahwa Menkeu waktu itu juga mengajukan usul yang sama mengenai hal ini awal minggu kedua Pebruari 1998.

    Dalam pelaksanaannya Presiden waktu itu menginstruksikan Menkeu tanggal 18 Pebruari 1998 untuk melakukan pengembalian dana deposito dan tabungan di atas 20 juta rupiah pada bank-bank yang telah ditutup. Menjadi masalah sekarang apakah dana talangan BI yang digunakan untuk membiayai pengembalian dana nasabah ini merupakan bagian BLBI yang pembebanannya layak dialihkan kepada Pemerintah atau tidak. Bahwa hal ini bisa menimbulkan masalah hukum saya kira memang benar. Pertama, karena ketentuan likuidasi bank memang tidak mengatur demikian, sama halnya dengan pembiayaan pengembalian deposito dibawah 20 juta rupiah. Kedua, kalau digunakan dasar PP tentang blanket guarantee, maka kita menghadapi masalah memberlakukan ketentuan ini secara surut, yang tidak dibenarkan. Di sini harus diakui ada masalah. Akan tetapi mengatakan bahwa ini semata-mata kebijaksanaan BI dan bukan kebijaksanaan Pemerintah, jelas tidak tepat. Ini adalah keputusan Presiden waktu itu yang dalam sistim yang berlaku adalah Pemerintah dan dipersiapkan oleh team Pemerintah, dimana BI menjadi bagian daripadanya.

    Sebagaimana diketahui, penjaminan secara menyeluruh deposito dan tabungan serta kreditor perbankan nasional atau blanket guarantee diterapkan Pemerintah melalui suatu peraturan Pemerintah ( PP nomor 26 tanggal 26 Januari 1998). Tetapi bagaimana dengan dana talangan BI blanket guarantee itu sendiri? Saya kira kalau kita akan menundukkan diri hanya kepada ketentuan likuidasi bank, pemberian jaminan menyeluruh ini juga tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

    Argumen bahwa dana untuk penjaminan program blanket guarantee dianggap sah karena ada PP-nya, sedangkan pembiayaan pembayaran dana milik nasabah bank-bank dalam likuidasi (BDL) tidak sah karena tidak ada PP-nya, saya kira mengandung kejanggalan juga. Argumen demikian hanya mendasarkan pada ketentuan perundangannya saja secara kaku. Padahal kalau dilihat dari aspek yang lebih luas, termasuk sasaran dari kebijaksanaan yang melatar belakanginya, keduanya sebenarnya sama. Keduanya merupakan upaya untuk mempertahankan keberadaan dan kestabilan sektor perbankan dan sistim pembayaran pada waktu program asuransi deposito belum ada. Keduanya merupakan tindakan yang didasari atas kebijaksanaan Pemerintah. Kalau ukuran yang dipakai adalah ketentuan tentang lukuidasi bank sebenarnya semuanya tidak sesuai. Dengan lain perkataan kalau itu dasarnya maka blanket guarantee ini, meskipun ada Ppnya, juga harus ditolak atau dinilai tidak sah.

    Bahwa keputusan Pemerintah membayar kembali dana nasabah pada bank-bank yang ditutup tanpa mengeluarkan ketentuan perundangannya mungkin lebih menunjukkan suasana krisis. Dalam perkembangan yang sangat cepat waktu krisis Pemerintah menghadapi berbagai masalah yang bersifat dilematis, dimana kecepatan bertindak sangat krusial. Mungkin bisa juga dikatakan bahwa pada kasus ini yang terjadi adalah kelambatan dalam penyusunan atau penyesuaian ketentuan. Akan tetapi, kalau cepat disesuaikan dan ternyata perkembangan berubah cepat, nantinya akan menghadapi masalah lain, yaitu bahwa kebijaksanaan Pemerintah terlalu cepat berubah atau tidak konsisten. Dalam keadaan sekarangpun kritik demikian telah keras dilancarkan.

    Masalah yang serupa terjadi dalam hal dana talangan BI untuk membayar arrears pinjaman perbankan dalam rangka trade financing dan money line dari bank-bank di luar negeri yang diputuskan sebagai bagian dari penanganan masalah pinjaman perusahaan swasta dalam kesepakatan Frankfurt bulan Juni 1998.


    http://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih_sekitar_masalah_blbi2.html

    MASIH BERGULAT DENGAN MASALAH BLBI (2)

    Oleh : J. Soedradjad Djiwandono

    Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia

    Cambridge, MA, 18 Pebruari, 2000.

    MASALAH PENUTUPAN BANK

    Apakah penutupan bank tidak solvent itu kebijaksanaan Pemerintah? Jawabannya adalah ya, ini adalah kebijaksanaan Pemerintah. Mengapa demikian? Di atas diungkapkan bahwa Pemerintah memutuskan melakukan likuidasi bank yang tidak sehat dan tidak bisa ditolong dengan merger atau akuisisi. Tindakan ini memrupakan pelaksanaan dari keputusan Sidang Kabinet diperkuat dengan instruksi Presiden tanggal 3 September 1997. Mungkin perlu diingat kembali bahwa Pemerintah memutuskan untuk mengundang IMF untuk mengatasi masalah ekonomi-keuangan yang diidentifikasikan sebagai menyurutnya kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Dengan mengundang lembaga multilateral yang akan memberikan bantuan teknis dan pinjaman siaga serta dukungan negara-negara sahabat diharapkan kepercayaan pasar yang terus menerus menurun, nampak dari rupiah yang terdepresiasi drastis, akan dapat pulih kembali. Kebijaksanaan mengundang IMF ini dilakukan Pemerintah dengan keputusannya pada Sidang Kabinet minggu pertama Oktober 1997.

    Pada waktu negosiasi dengan team IMF diidentifikasikan bahwa pemulihan kepercayaan pasar dan ekonomi nasional ini menuntut reformasi ekonomi sektor riil, restrukturisasi sektor keuangan dan pelaksanaan kebijaksanaan fiskal-moneter yang berhati-hati. Dan dalam restrukturisasi sektor keuangan diutamakan sektor perbankan. Sedangkan restrukturisasi sektor perbankan didahului dengan penutupan bank-bank yang tidak solvent serta rekapitalisasi dan restrukturisasi bank-bank lain dengan penguatan institusi keuangan, termasuk perbaikan pengawasan, peraturan dan perundangan, sistim pengadilan dan penegakan hukum, transparansi dan governance. Dari ini jelas penutupan bank tidak solvent pada permulaan Nopember adalah merupakan kebijaksanaan Pemerintah dengan persiapan yang melibatkan unsur-unsur dari team ekonomi Pemerintah yang bernegosiasi dengan IMF.

    Tentu saja lembaga yang paling banyak mempersiapkan segala sesuatunya adalah Bank Indonesia yang juga berfungsi sebagai pemegang otorita pengawasan bank. Mungkin masyarakat perlu mengingat kembali bahwa pengumuman mengenai pencabutan ijin usaha 16 bank pada permulaan Nopember 1997 dilakukan oleh tiga orang Menteri dengan Gubernur BI di Gedung Sekretariat Negara. Ini dilakukan setelah hampir dua minggu Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan IMF mengenai program pemulihan ekonomi nasional dengan bebebrapa kali melaporkan perkembangan negosiasi kepada Presiden waktu itu.

    Bahwa pencabutan ijin usaha 16 bank tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, bahkan justru sebaliknya yang terjadi, tentu itu harus diakui karena telah menjadi kenyataan. Akan tetapi disinipun kita tidak bisa terlalu cepat hanya menyalahkan tindakan ini saja tanpa menganalisis apa yang terjadi di masyarakat waktu itu. Saya juga membuat tulisan mengenai masalah penutupan 16 ini dengan latar belakang dan implikasinya dimuat dalam Kolom Pakar Pacific net (lihat alamat website di atas).

    Kalau dikatakan kebijaksanaan Pemerintah itu tidak konsisten, banyak berubah dalam waktu singkat, ini mungkin mengandung kebenaran. Tetapi ini merupakan masalah lain, berbeda dengan mengatakan bahwa ini bukan kebijaksanaan Pemerintah atau bahwa kebijaksanaan Pemerintah tersebut disalah mengertikan BI waktu itu. Bagaimanapun semua ini masih harus diuji lebih lanjut dengan kondisi yang melatar belakanginya, keadaan krisis yang memang berkembang sangat cepat. Dalam keadaan ini upaya untuk mempertahankan sistim atau sektor perbankan menghadapi keadaan krisis yang merupakan kenyataan yang dihadapi waktu itu. Analisis dan pernilaian yang dilakukan setelah semuanya terjadi, termasuk reaksi pasar serta perkembangan-perkembangan sosial politik yang terkait, dengan menggunakan ukuran untuk keadaan normal, memang menghasilkan suatu gambaran tindakan atau kebijaksanaan yang tidak konsisten.

    BLBI DAN TUGAS BANK SENTRAL

    BLBI yang paling dominan dari segi besarnya adalah bantuan likuiditas untuk mengatasi masalah kesenjangan likuiditas sektor perbankan. Dari keseluruhan jumlah BLBI lebih dari 50% berasal dari bantuan likuiditas pada sektor perbankan yang mengalami masalah likuiditas sebagai akibat dari krisis yang menimbulkan penarikan dana nasabah secara besar-besaran dan bersamaan

    Kalau suatu bank mengalami masalah likuiditas dan tidak dapat menyelesaikannya dengan sumber yang ada, maka bank sentral mempunyai kewajiban membantunya, tentu dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagaimana diketahui, bahkan dalam keadaan normal, tanpa adanya krisis dalam perekonomian, suatu bank dapat saja menghadapi masalah kesenjangan likuiditas karena kewajiban membayar yang lebih besar dari penerimaan dana.

    Dalam pembayaran dengan menggunakan dokumen melalui sektor perbankan atau pembayaran bukan tunai, pada suatu saat kesenjangan aliran dana atau mismatch dalam likuiditas bisa terjadi pada suatu bank, termasuk bank sehat sekalipun. Bank yang kalah kliring adalah bank yang mengalami masalah kesenjangan likuiditas ini. Dalam keadaan ini bank yang bersangkutan diberi waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bank dapat menggunakan dananya sendiri yang disimpan di BI atau disimpan didalam kasnya, atau mencari pinjaman antar bank untuk menutup selisih tersebut. Kalau mereka tidak dapat menggunakan sumber-sumber tersebut, maka bank sentral menyediakan fasilitas untuk mengatasi masalah yang dihadapi bank tersebut. Berbagai fasilitas diskonto yang merupakan BLBI diberikan untuk maksud ini.

    Pada waktu krisis melanda perbankan setelah adanya keketatan likuiditas yang luar biasa, penarikan dana nasabah yang juga terdorong oleh ketidak pastian dalam suasana krisis telah menimbulkan tekanan luar biasa pada banyak bank. Masalah likuiditas yang banyak dialamai oleh bank tidak bisa ditutup dengan sumber-sumber yang ada pada waktu keadaan normal. Pasar uang antar bank terkotak-kotak sehingga dan tidak dapat diharapkan oleh bank-bank yang dianggap lemah di pasar. Mereka ini yang kemudian lari ke BI, mengajukan permintaan menggunakan BLBI.

    Dalam masa krisis perkembangan diatas terjadi demikian cepatnya, suatu bank yang sehat dalam waktu singkat dapat menghadapi masalah mismatch likuiditas yang karena kondisi keuangan terus memburuk, semakin parah menghadapi penarikan dana nasabah. Dalam waktu singkat bank-bank ini dapat berubah kondisi menjadi menghadapi masalah solvabilitas. Pada waktu krisis masalah ini cepat merembet ke banyak bank (menjadi sistemik) dan dengan cepat sektor perbankan mengalami krisis dimana sebagian bank menjadi tidak solvent.

    Perkembangan yang demikian cepat ini tidak bisa dibayangkan pada waktu keadaan masih belum diwarnai oleh krisis dan juga setelah krisis berlalu. Ini yang menyulitkan mereka yang melihat keadaan krisis ini dengan kacamata atau ukuran keadaan normal. Karena itu langkah-langkah yang ditempuh waktu krisis juga sukar dibayangkan bagaimana mungkin terjadi pada waktu keadaan normal. Menerapkan ukuran-ukuran keadaan normal untuk menganalisa keadaan waktu krisis, apakah dengan tetap memegang ketentuan perundangan yang berlaku atau menolak menerima bahwa ada perbedaan kondisi tentu akan menimbulkan perbedaan pernilaian. Ini merupakan masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat mengenai kebijaksanaan pemberian BLBI.

    Tindakan penutupan 16 bank tidak solvent yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar terhadap sektor perbankan ternyata tidak mencapai hasil. Kepercayaan terhadap sektor perbankan justru sebaliknya menjadi lebih buruk lagi. Penarikan dana perbankan menjadi sangat meningkat pada waktu bank-bank menghadapi keketatan likuiditas. Pada waktu yang sama di masyarakat tersebar rumor dan selebaran gelap akan dilaksanakannya penutupan bank lebih lanjut. Keadaan ini mendorong Pemerintah mengumumkan pernyataan untuk tidak menutup bank lagi sebagai upaya menyelamatkan sistim pembayaran dan sektor perbankan.

    Pernyataan Pemerintah tidak akan menutup bank lagi ini disampaikan oleh Gubernur BI pada waktu bersama Menkeu dan Memperindag mengumumkan berbagai langkah reformmasi ekonomi sektor riil dalam Peket Kebijakan Ekonomi 3 Nopember 1997 (Kompas On Line, 4/11/97). Langkah-langkah ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi yang disebutkan di dalam LOI pertama, hasil kesepakatan dengan IMF akhir Oktober 1997. Kemudian setelah dilihat krisis ekonomi dan depresiasi rupiah tidak mereda, bahkan sebaliknya, pernyataan Pemerintah untuk tidak menutup bank ini diulangi oleh Presiden waktu itu pada waktu mengumumkan garis besar LOI kedua 15 Januari 1998 (Suara Pembaharuan Daily, 16/1/98)

    Dalam keadaan erosi besar-besaran dana perbankan oleh para pemilik dana, kebijaksanaan tidak menutup bank ini membawa implikasi dilaksanakannya pemberian bantuan likuiditas kepada sektor perbankan untuk menyelamatkan dari keruntuhannya. Penarikan besar-besaran dan bersamaan dana perbankan dilakukan oleh para pemilik dana yang mencoba menyelamatkan dana tersebut dari kemungkinan hilang dengan penutupan bank yang tidak solvent. Sebagian dana dipindahkan dari rupiah menjadi dollar, dimasukkan ke dalam bank-bank asing atau malah dipindahkan ke bank-bank di luar negeri. Ini semua yang menyebabkan meningkatnya BLBI dalam periode setelah penutupan 16 bank sampai setelah diterapkannya sistim penjaminan menyeluruh pada akhir Januari 1998.

    Selain pemilik dana memindahkan dana mereka ke bank yang lebih dianggap aman, masyarakat juga semakin tidak mempercayai bank sehingga perdagangan banyak yang dilakukan hanya dengan cara pembayaran tunai. Ini menyebabkan keluarnya uang kertas dari BI yang jauh melebihi keadaan normal. Bahkan pada waktu keadaan terpaksa, uang plastik lima puluh ribuan, yang dikeluarkan sebagai commemorative notes memperingati 25 Tahun Indonesia Membangun, yang diedarkan 1 Maret 1993. Uang tersebut tidak laku terjual karena harga jual yang besarnya dua kali lipat dari nilainya sebagai alat tukar yang sah (legal tender). Sejumlah 245 milyar rupiah dari uang plastik ini kemudian diedarkan pada bulan Januari 1998 untuk memenuhi kebutuhan tambahan uang menghadapi penarikan dana perbankan.

    Pemberian bantuan likuiditas oleh BI kepada sektor perbankan yang mengalami masalah likuiditas didasarkan atas tugasnya sebagai bank sentral yang menurut Undang-undang yang berlaku, baik UU tentang Bank Sentral maupun UU Pokok Perbankan, harus menjaga kestabilan sistim pembayaran dan perbankan sebagai sektor yang merupakan pelaku utama dalam sistim pembayaran nasional. Pada wkatu sebagai sektor perbankan terancam hancur, pada waktu sistim pembayaran nasional terancam macet karena antar mereka tidak dapat menyelamatkan diri, maka fungsi sebagai lender of last resort inilah yang mendasari tindakan membantu sektor perbankan dengan BLBI.

    Dasar peraturan perundangan ini kemudian ditegaskan dalam kebijaksanaan Pemerintah, baik Keputusan Sidang Kabinet maupun instruksi Presiden yang merupakan kepala Pemerintahan dalam sistim yang berlaku. Kebijaksanaan Pemerintah ini pada waktu menghadapi keadaan krisis mengambil berbagai bentuk seperti membantu bank yang mengalami likuiditas, menutup bank yang tidak solvent dan implikasinya –seperti pembayaran kepada pemilik dana dan penerapan sistim jaminan yang menyeluruh — dan kemudian tidak menutup bank lagi maupun yang sebaliknya. Langkah-langkah tersebut dikritik sebagai bukti bahwa kebijaksanaan yang dianut oleh Pemerintah atau Bank Inodonesia memang tidak konsisten. Bahkan BI dikatakan mencla-mencle.

    Setelah semua ini terjadi nampaknya sulit untuk mendebat kritik yang antara lain diungkapkan oleh para anggota Panja BLBI pada waktu saya dan teman-teman mantan pejabat dan pejabat BI dipanggil tersebut. Saya hanya dapat memberikan penjelasan mengapa kebijaksanaan ini nampak tidak konsisten. Menurut pendapat saya, apa yang akhirnya terjadi ini merupakan kombinasi dari keadaan tidak independentnya BI saat itu di satu pihak, dan perkembangan krisis itu sendiri dipihak lain.

    Mengapa tidak independentnya BI menjadi penyebab? Karena, seperti penjelasan saya dan rekan-rekan BI pada pertemuan DPR, saya telah mengajukan usul untuk menutup sejumlah bank ( tujuh bank ) pada akhir tahun 1996 dan diulang sekitar bulan Maret 1997. Pada waktu itu akhirnya Presiden setuju untuk menutup bank-bank tersebut akan tetapi diminta agar pelaksanaannya menunggu setelah pelaksanaan Pemilu Mei 1997. Dalam posisi BI yang independent setelah Mei 1999, Gubernur tidak perlu minta ijin kepada Presiden, apalagi menerima petunjuk yang bertentangan dengan posisinya, jelas tidak perlu. Sebagaimana saya laporkan DPR akhirnya setelah Pemerintah setuju menutup sejumlah bank, sesuai kesepakatan dengan IMF yang mendatangkan bantuan siaga, langkah restrukturisasi keuangan pertama adalah menutup bank-bank yang tidalk solvent. Dalam hal ini ketujuh bank yang semula sudah saya usulkan untuk ditutp dan telah disetujui Presiden tersebut menjadi bagian dari ke 16 bank yang ditutup awal Nopember 1997.

    Setelah diamati bahwa penutupan 16 bank ini tidak menndatangkan hasil yang diinginkan, bahkan justru berdampak sebaliknya yaitu bahaya hilangnya kepercayaan terhadap pasar sama sekali, maka kebijaksanaan pentutupan bank dibalik menjadi tidak akan melakukan penutupan bank lebih lanjut. Seperti saya ungkapkan di atas, ini saya sampaikan, atas nama Pemerintah, pada waktu pengumuman Paket Kebijaksanaan 3 Nopember 1997. Akan tetapi kemudian hal ini ditegaskan lebih lanjut di masyarakat dengan pernyataan Presiden pada waktu penanda tanganan LOI kedua tanggal 15 Januari 1998 yang terkenal itu. IMF yang memberikan dukungan pada program ekonomi-keuangan Pemerintah tersebut juga mengambil posisi yang sama, sebab blanket guarantee yang memberi jaminan menyeluruh perbankan nasional itu mengandung arti tdak menutup bank, atau tidak mau menerima dampak penutupan bank seperti yang terjadi setelah penutupan 16 bank sebelumnya.

    Setelah keadaan lebih sedikit tenang Pemerintah kembali melakukan penutupan, pengambil alihan serta pembekuan operasi sejumlah bank pada bulan Agustus 1998 dan sekali lagi padabulan Maret 1999. Tindakan-tindakan ini nampak seperti tidak konsisten. Tetapi perlu disadari bahwa kondisi yang ada karena perkembangan keadaan dalam krisis memang tidak menentu. Posisi BI sebagai bagian Pemerintah dengan Gubernurnya sebagai pembantu Presiden memang mempersulit pelaksanaan tugas bank sentral. Perubahan kebijaksanaan Pemerintah bukan barang yang terlalu aneh waktu itu, bahkan pada waktu pasar internasional semakin dapat melihatnya karena transparansi yang meningkat. Dalam sektor perbankan penutupan 16 bank yang kemudian dalam waktu singkat diikuti dengan pembelian suatu bank oleh salah seorang pemilik bank yang ditutup menggambarkan betapa tidak independentnya otorita moneter-perbankan saat itu. Reformmasi sektor riil dengan penundaan sejumlah proyek besar yang dalam waktu sangat singkat diubah kembali untuk tetap dilanjutkan, penghapusan monopoli yang muncul dalam bentuk baru, ini contoh-contoh tidak konsistennya kebijaksanaan yang terlampau naif bagi kita untuk mengatakan tidak mempunyai dampak pada perkembangan perbankan dan moneter waktu itu.

    Suatu hal yang sampai sekarang tidak pernah dikemukakan adalah bahwa sekiranya BLBI itu tidak diberikan sistim perbankan bisa juga hancur sama sekali dan sistim pembayaran macet total. Mungkin kurang disadari di masyarakat bahwa sebelum krisis pembayaran transaksi dengan dukumen atau bukan tunai yang nampak dari besarnya kliring harian itu mencapai jumlah 18 trilyun rupiah per harinya. Dampak bagi sektor riil dan masyarakat, sekiranya keduanya hancur sudah jelas, akan hancur pula. Kalau ini terjadi BI sebagai bank sentral juga jelas akan menyandang predikat gagal menjalankan tugasnya sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kestabilan sektor perbankan serta sistim pembayaran nasional. Mungkin kalau hal tersebut terjadi kebijaksanaan Pemerintah atau kebijaksanaan BI konsisten dan tidak mencla-mencle, tetapi jelas tugas yang diembannya juga tidak dilaksanakan dan dampak negatifnya jelas jauh lebih besar dari yang sudah sangat besar ini.

    Skenario alternatif yang disebutkan di atas dikemukakan untuk mengatakan bahwa memang biaya yang akhirnya dipikul oleh perekonomian nasional, oleh masyarakat dari berbagai kebijaksanaan yang dilaksanakan itu sangat besar. Akan tetapi hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari biaya yang lebih besar lagi, yaitu kehancuran sama sekali sistim pembayaran nasional, kehancuran sama sekali dari sektor bahkan sistim perbankan nasional.

    Di atas tadi telah disebutkan bahwa berbagai negara Asia karena adanya krisis juga menerapkan jaminan menyeluruh pada dana nasabah dan kreditor perbankan. Selain itu bank sentral negara-negara tersebut juga memberikan bantuan likuiditas kepada sektor perbankan seperti yang dilaksanakan di Indonesia. IMF baru saja menyelesaikan studi yang membahas permasalahan ini dalam terbitan yang disusun oleh Tomas Balino, et al, Financial Sector Crisis and Restructuring: Lessons from Asia, Washington DC : IMF, September 1999.

    Mengenai biaya yang dipikul perekonomian nasional dari bantuan likuiditas kepada sektor perbankan studi IMF tersebut melaporkan bahwa bantuan likuiditas yang diberikan bank sentral di Indonesia, Korea, Malaysia, Philippina dan Thailand memang kebanyakan besar jumlahnya. Untuk periode Juni 1997 – Juni 1999 biaya yang ditunjukkan dalam persentasi terhadap GDP untuk masing-masing negara adalah 17% untuk Indonesia, 7% untuk Korea, 13% untuk Malaysia, 0,8% untuk Philippina dan 22% untuk Thailand ( Tabel 3 dari studi di atas ). Studi tersebut selain menunjukkan semua negara yang mengalami krisis perbankan telah menjalankan langkah yang sama, bahwa bank sentralnya memberikan bantuan likuiditas, juga menunjukan betapa besarnya biaya yang harus dipikul masyarakat, kecuali Philippina.

    PEMBEBANAN BIAYA BLBI

    Masalah pembebanan dari pengeluaran bank sentral yang digunakan untuk membiayai BLBI ini menjadi rumit karena adanya kekurang jelasan atau beda pengertian mengenai berbagai hal yang disebutkan di atas. Sebenarnya sekiranya telah ada kesepakatan antara Departemen Keuangan dengan BI mengenai kriteria dan akhirnya jumlah dari keseluruhan bantuan likuiditas, maka seharusnya temuan BPK akan berbeda. Tentunya bukan dalam bentuk disclaimer dan karena itu tidak menimbulkan pergunjingan seperti sekarang. Tetapi ini telah terjadi jadi sekarang menimbulkan masalah.

    Implikasi dari penggunaan ketentuan perundangan secara kaku, dalam hal ini menggunakan ukuran keadaan normal untuk menilai keadaan krisis, memang dapat membawa kita pada konklusi yang dapat keliru, meskipun dari segi ketentuan yang ada nampaknya memang tidak sesuai. Apalagi kalau digunakan asummsi bahwa setiap ditemukan kasus demikian langsung konklusinya adalah bahwa telah terjadi kesengajaan untuk penyelewengan, ini bisa menghasilkan rekomendasi yang salah arah. Orang juga dapat menggunakan ketentuan yang kaku mengenai audit BPK sendiri dan berkesimpulan bahwa audit ini tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, misalnya mengenai pengumuman hasil audit oleh BPK kepada masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan. Tetapi ini akan menjadi polemik yang bisa tidak berkesudahan yang bukan maksud dari tulisan ini.

    Nampaknya menggunakan ketentuan perundangan secara kaku tidak banyak akan menjawab masalah bagaimana membebankan biaya pemberian BLBI yang sudah terjadi tersebut. Selain itu, mengikuti ketentuan yang berlaku secara kaku juga menimbulkan berbagai kejanggalan. Misalknya dalam hal dana talangan BI untuk membiayai pembayaran kepada pemilik dana 16 bank yang ditutup Nopember 1997. Ketentuan likuidasi bank tidak mengatur hal ini. BI diminta Pemerintah waktu itu untuk membayar lebih dahulu. Sekarang temuan BPK mengatakan BI tidak berhak minta Pemerintah mengganti biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Hal serupa dengan berbagai pengeluaran lain. Ini memang perlu kejelasan, sehingga tidak menjadi perdebatan yang tidak menghasilkan jalan keluar.

    Mengenai pembebanan pembiayaan pada APBN dan karena itu akhirnya dibayar oleh masyarakat, memang benar. Yang juga jelas adalah bahwa beban itu telah terjadi waktu krisis dan semakin ditunda penyelesaiannya jumlahnya dapat menjadi meningkat. Coba diingat tentang biaya rekapitalisasi untuk berbagai bank, termasuk bank-bank Pemerintah, dengan tertundanya pelaksanaan telah berakibat terjadinya pembengkakan. Perhitungan pembiayaan yang menggunakan pinjaman memang selalu demikian, karena selain jumlah pokok kita bicara mengenai bunga atas pokok pinjaman. Pokoknya tidak begerak akan tetapi bunganya bertambah terus. Selain itu, pada waktu krisis masih berjalan perbankan kerapkali menghadapi masalah yang memeperburuk posisinya dari dua sisi, suku bunga deposito yang biasanya meningkat di sisi pengeluaran dan pengembalian kredit yang semakin seret karena nasabah yang menjadi bermasalah pada sisi penerimaan. Untuk bank yang mempunyai kewajiban dalam valas hal ini masih ditambah dengan depresiasi yang memperberat posisinya.

    Mengapa akhirnya beban tersebut harus dibayar masyarakat, atau pembayar pajak? Sebenarnya ini bermula dari tuntutan agar bantuan likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan ini menjadi transparan, agar tidak ada yang disembunyikan yang bisa banyak implikasinya. Ini serupa dengan tuntutan agar segala bentuk subsidi yang dilakukan untuk sektor atau kegiatan tertentu yang diprioritaskan dalam perekonomian dimasukkanm dalam APBN; supaya ada transparansi, supaya rakyat mengetahuniya lewat anggota DPR. Jalan yang paling baik dari meningkatkan transparansi ini adalah kalau masyarakat atau rakyat dapat mengetahuinya secara jelas. Dan dalam sistim penyelenggaraan negara hal ini paling baik dilakukan melalui APBN yang penyusunannya harus melalui hak budget DPR. Jalan ini dengan demikian memenuhi tuntutan transparansi tersebut.

    Secara teoritis sebenarnya kalau penyusunan anggaran BI dilakukan dengan pembahasan DPR sebenarnya transparansi tersebut dipenuhi, masyarakat mengetahui melalui wakil rakyat yang membahas anggaran tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah apakah BLBI dibebankan pada anggaran Pemerintah atau anggaran BI. Tentu saja ada aspek lain yang perlu diperhatikan, akan tetapi dalam aspek peningkatan transparansi ini sebenarnya tidak harus jalur anggaran Pemerintah ini yang ditempuh.

    Kalau diikuti hasil audit BPK untuk menentukan mana yang layak dibebankan anggaran Pemerintah dan mana yang tidak layak, masalah selanjutnya adalah bagaimana bagian beban BI ini nantinya dibiayai. Perhitungan yang menghasilkan konklusi bahwa BI sudah bangkrut adalah berdasarkan penentuan bahwa BLBI atau sebagian dari BLBI harus ditanggung BI. Kalau BI harus menanggung beban tersebut dan dianggap bahwa beban ini merupakan kredit macet, maka BI harus membentuk cadangan piutang yang bermasalah tersebut. Dalam perhitungannya cadangan yang harus dibentuk ini akan menyebabkan seluruh kewajiban BI diluar modalnya menjadi jauh lebih besar dari tagihan atau assetnya. Dengan demikian BI menjadi tidak solvent dan harus dilikuidasi.

    Kalau penyelesaian ini dilakukan, maka setelah bank sentral ini dibangkrutkan maka Pemerintah, menurut ketentuan perundangan yang berlaku, berkewajiban untuk merekapitalisasi banknya sampai sonvent kembali. Pemerintah akan melakukan hal ini dengan membebankan siapa? Tentu saja pada APBN, kecuali kalau akan menjual saham bank sentral kepada masyarakat. Ini telah banyak diungkapkan, saya hanya menyebutkan sebagai kelengkapan uraian mengenai masalah pembebanan biaya BLBI.

    Sebenarnya yang juga perlu diingat mengenai masalah pembebanan ini adalah bahwa sebelum berlakunya ketentuan baru tentang bank sentral (UU Tentang Bank Sentral bulan Mei 1999) kedudukan BI pada dasarnya adalah merupakan bagian dari Pemerintah ( saya telah sering bicara dan menulis mengenai masalah tidak independentnya BI dan berbagai implikasinya ). Dari penentuan tuganya yang tegas-tegas dikatakan membantu Pemerintah, bahkan dalam kebijaksanaan moneter selain dalam mendorong kelancaran produksi dan pembangunan (pasal 7 UU nomor 13 1968), menunjukkan bahwa bank sentral sebelum Mei 1999 adalah bagian dari Pemerintah. Selain itu status Gubernur BI yang sejak tahun 1983 sampai Mei 1998 dijadikan anggota Kabinet, juga menggaris bawahi posisi BI sebagai bagian Pemerintah tersebut.

    Dalam kaitan diatas, selain maksud pembebanan pada APBN bermula dari perlunya transparansi dari kegiatan semacam ini, argumen mengenai pembebanan BLBI mungkin bukan masalah antara Pemerintah dan BI akan tetapi masalah hubungan antar instansi (Depkeu dan BI) di dalam satu Pemerintah. Kejelasan masalah, akuntabilitas instansi atau bahkan individu kiranya perlu dijadikan transparan, akan tetapi mudah-mudahan perdebatannya bukan masalah mencari kambing hitam. Kalau hal ini yang dicari nampaknya tidak sulit, biasanya yang lemah dalam berbagai posisinya yang harus memikul.

    BEBERAPA CACATAN

    1. Pada waktu dilakukan pembahasan di DPR, Ketua Panja BLBI mengatakan bahwa tindakan yang sangat luas dampak negatifnya ini tidak mungkin dilakukan tanpa ada yang salah. Siapa yang salah itu? Siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana mungkin hal ini menimbulkan tindakan saling tuding mengenai siapa yang salah? Dalam salah satu komentar saya, saya mengajukan alternatif lain dari tidak ada yang salah, yaitu semua salah. Siapa semua itu?

    2. Sekiranya apa yang dilakukan waktu itu memberikan hasil seperti yang diharapkan, perbankan tidak mengalami kerusakan yang lebih besar, rupiah menguat dan sektor riil tertolong, apakah akan ada kritik terhadap BLBI? Saya kira sebaliknya, mungkin kebijaksanaan ini disanjung-sanjung. Saya jadi ingat pada kata-kata orang bijak bahwa kegagalan itu adalah anak tiri, sedangkan sukses itu banyak bapanya. Karena BLBI yang dilaksanakan untuk menghadapi krisis perbankan nampak seperti kegagalan kebijaksanaan maka tidak ada lembaga apalagi individu yang bersedia mendakunya. Akan tetapi seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, masalah perbankan terselesaikan dengan baik, saya hampir yakin dewasa ini ada banyak pihak yang menunjukkan kontribusinya pada kebijaksanaan tersebut. Manusiawi? Ya!

    3. Ada sesuatu yang nampak kurang pas dalam kita menyikapi masalah BLBI ini. Ini menyangkut bagaimana jauh berbedanya orang memandang BPPN dengan BLBI. Pembahasan mengenai BPPN nampak lebih dilatar belakangi oleh besarnya kekuasaan lembaga ini atas asset perbankan dan nasabah perbankan. Bahkan terkesan kedudukan pimpinannya sering diperebutkan. Akan tetapi mengenai BLBI pembahasannya menampakkan sulit mencari yang bersedia menaggung bebannya. Kalau diterapkan kata-kata orang bijak di atas, BPPN ini banyak bapaknya sedangkan BLBI itu anak tiri. Saya kira satu aspek yang dilupakan orang di sini adalah bahwa BPPN adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil alih masalah bank-bank yang sedang menderita sakit dan perlu disehatkan. Penyakit bank-bank tersebut antara lain tercermin dari pinjamannya yang kelewat besar pada BI karena bantuan likuiditas yang diterimanya selama krisis. Kalau mau ekstrim orang bisa mengatakan BPPN itu lahir karena adanya BLBI. Jadi?

    4. Semua argumen di atas diajukan bukan untuk mengkaburkan masalah BLBI. Bahkan sebaliknya diinginkan untuk menyumbang kejelasan masalahnya. Ini dikemukakan bukan untuk menutup kesalahan atau penyelewengan yang mungkin terjadi, menyangkut individu yang ternyata mengambil manfaat pribadi dari penyalurannya atau menyalah gunakan penggunaannya, di BI ataupun bank-bank penerima atau diluar itu. Disinilah pertanggung jawaban itu dituntut. Saya ingin menulis kembali apa yang telah saya kemukakan sebelum ini ; dari aspek sosial dan moral bagi para pejabat yang tersangkut adalah bahwa mereka tidak menerima imbalan dalam arti materi atau yang lain yang berkaitan dengan pemberian failitas ini. Ini tidak cukup, karena dalam suatu kebijakan seorang penentu kebijakan harus bertanggung jawab dalam arti akuntabilitas, dalam sesuatu hirarki kekuasaan atasan akhirnya harus ikut bertanggung jawab dari kesalahan bawahan. Akan tetapi pertanggung jawaban suatu kebijakan tentu berbeda dengan suatu tindakan pidana. Dalam hal ini semua test minimal bagi akuntabilitas sosial dan moral pejabat adalah apakah masing-masing bersih dari menerima imbalan atau tidak. Mengenai penyelewengan atau penyalah gunaan penggunaannya pemilik atau pimpinan bank penerima yang harus bertanggung jawab. Semua ini harus terungkap dari investigative audit atau penyidikan lain yang sedang berjalan.


    http://m.jaringnews.com/index.php/ekonomi/perbankan/6671/dijuluki-sarang-penyamun-bi-punya-sejarah-memalukan

    Dijuluki Sarang Penyamun, BI Punya Sejarah Memalukan

    Eben Ezer Siadari

    BI belum sepenuhnya terbebas dari citra sarang penyamun tersebut.

    JAKARTA, Jaringnews.com – Mantan deputi senior Gubernur Bank Indonesia, Anwar Nasution, pernah menjuluki Bank Indonesia sebagai sarang penyamun didasari keprihatinannya pada maraknya korupsi di bank sentral itu.

    Kini publik kembali teringat pada julukan itu. Kian gencarnya sorotan diarahkan kepada mantan deputi senior Gubernur BI, Miranda Goeltom, setelah tertangkapnya Nunun Nurbaetie, serta dinonaktifkannya deputi Gubernur BI Budi Mulya dalam kasus ‘pinjaman’ sebesar Rp1 miliar dari Robert Tantoelar, terpidana kasus Bank Century, menimbulkan keraguan jangan-jangan BI belum sepenuhnya terbebas dari citra sarang penyamun tersebut.

    Kepada wartawan, Selasa (13/12) Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Gultom adalah sejarah yang memalukan. Menurut dia, pihaknya telah mengambil langkah untuk tidak membiarkan peristiwa serupa terulang. “Menyedihkan terjadi di BI. Sudahlah itu sejarah memalukan. Ke depan akan kita bangun kebiasaan baru agar fit and proper buat statement dan pakta integritas,” kata Darmin.

    Bukan hanya kasus cek pelawat dalam pemilihan deputi gubernur BI itu yang merupakan sejarah memalukan bagi bank ‘sarang penyamun’ itu. Penelusuran Jaringnews menunjukkan setidaknya 12 petinggi BI setingkat direktur dan deputi gubernur BI, pernah masuk bui karena kasus korupsi. Tiga diantaranya adalah gubernur. Walau belum ada penelitian ilmiah, tapi dapat dikatakan BI mungkin salah satu bank sentral di dunia yang petingginya terbanyak dihukum karena korupsi.

    Para petinggi BI yang pernah masuk bui atas tuduhan korupsi antara lain Soedradjad Djiwandono, Syahril Sabirin dan Burhanuddin Abdullah. Ketiganya pernah menjabat gubernur BI dan korupsi yang dituduhkan kepada mereka terjadi pada saat mereka menjabat.

    Pejabat lainnya adalah Paul Soetopo, Hendrobudijanto, Heru Supraptomo, Aulia Pohan, Bun Bunan Hutapea, Aslim Tadjuddin dan Iwan Prawiranata. Mereka ini pernah menduduki jabatan gubernur BI, atau setingkat dengan deputi gubernur BI zaman sekarang.

    Sekadar mengingatkan, Paul Soetopo adalah mantan Direktur Urusan otoritas dan Pengendalian Moneter Bank Indonesia. Ia divonis hukuman penjara 2,5 tahun dan denda Rp 20 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 April 2003 karena dinyatakan terbukti menyetujui pemberian fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai lebih dari Rp 2,02 triliun kepada lima bank yang kalah kliring: Bank Harapan Sentosa, Bank Nusa Internasional, Bank Umum Nasional, Bank Anriko, dan Bank Upindo. Ia dibebaskan dari tuntutan pidana di tingkat banding sehingga jaksa kemudian mengajukan kasasi.

    Pada 22 Juni 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa ia bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara. Dalam kasus ini, tersangkut pula dua direksi BI lain yakni Hendrobudiyanto dan Heru Supraptomo. Mereka dituduh menyalahgunakan wewenangnya karena mengetahui adanya penyalahgunaan dana BLBI oleh bank penerima namun tidak pernah memberikan sanksi kepada bank-bank tersebut.

    Dua pejabat lain setingkat di bawah direksi atau deputi gubernur BI adalah Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak. Keduanya masuk bui tersangkut kasus korupsi yang melibatkan Burhanuddin Abdullah, Bun Bunan Hutapea dan Aulia Pohan.

    Terungkapnya lagi kasus Miranda Goeltom dan Budi Mulya melahirkan spekulasi akan bertambahnya pejabat BI yang mengikuti jejak pendahulu mereka menorehkan sejarah gelap di institusi bergengsi tersebut.

    (Ben / Deb)


    http://tempo.co.id/harian/profil/prof-anwarnasution.html

    Profil Anwar Nasution

    Nama : ANWAR NASUTION

    Tempat, Tgl lahir : Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 5 Agustus 1942

    Agama : Islam

    Pendidikan :

    • SD Negeri I, Sipirok (1955)
    • SMP Negeri, Sipirok (1958)
    • SMA Negeri Teladan, Medan (1961)
    • Fakultas Ekonomi UI, Jakarta (1968)
    • School of Government, Universitas Harvard, AS (1973)
    • Tax Administration, University of Southern California, Los Angeles (1976)
    • Universitas Tufts, Massachusetts, AS (doktor, 1982)

    Karya Tulis Penting : Financial Institutions and Policies in Indonesia, ISEAS, 1983

    Pekerjaan :

    • Lektor Fakultas Ekonomi UI (1964-sekarang)
    • Research Associate Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (1975-sekarang)
    • Ketua Tim Konsultan Bank Umum Koperasi Indonesia (1984- sekarang)
    • Staf Ahli majalah Infobank (1982-sekarang)
    • Tenaga Perbantuan Departemen Keuangan Ditjen Moneter (1968- 1975)
    • Konsultan Ekonomi BI (1982-1983)
    • Dosen Fakultas Ekonomi UI * Dekan Fakultas Ekonomi (1998-1999).
      • Deputi Senior Bank Indonesia (Sejak 1999)

    Alamat rumah : Jalan Taman Lebak Bulus I No. 3, Cilandak, Jakarta Selatan

    Alamat kantor : Gedung BI, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.


    ‘Preman’ di ‘Sarang Penyamun’

    ANWAR NASUTION

    Rasa humor, tampaknya, tidak bisa lepas dari sosok Anwar Nasution, Deputi Senior Gubernur BI, yang kini menjadi pelaksana tugas kepemimpinan BI setelah Gubernur BI, Syahril Sabirin, ditahan Kejaksaan Agung. Ketika sejumlah wartawan ingin mengucapkan selamat atas terpilih dirinya sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Anwar berujar: “Jangan memberi ucapan selamat. Lebih tepat ucapan duka cita. Soalnya, gaji saya sekarang hanya sepertiga dari yang saya terima setiap bulannya. Padahal, tugas dan beban saya lebih berat,” ucapnya tertawa, seperti dikutip sebuah majalah.

    Sesungguhnya, ucapan Anwar itu tidak berlebihan. Dengan menjadi Deputi Senior Gubernur BI, ia harus melepaskan sejumlah jabatannya, seperti sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Komisaris Semen Gresik, Komisaris Pelindo II, dan Konsultan. Selain itu, sudah pasti, waktunya akan banyak tersita di BI, sehingga kesempatannya untuk berkumpul dengan keluarga pun jadi berkurang, termasuk shoping ke mal bersama anak dan isterinya. Bahkan, suatu kali, ia harus absen menemani anak dan isterinya berlibur ke luar negeri –sekaligus menjadi pembicara pada sebuah seminar di sana– karena harus tampil di DPR untuk melakukan presentasi sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI.

    Naiknya Anwar menjadi orang nomor dua di bank sentral itu dipenuhi pro-kontra. Alasannya macam-macam, ada yang mengatakan ia tidak mampu membangun kerja tim, enggan melepaskan jabatannya sebagai Dekan FE UI. Tetapi semua ini, agaknya, pro-kontra itu tak lepas dari sikapnya yang memang kritis dan blak-blakan. Anwar, sejak dulu memang dikenal sebagai ekonom yang sangat vokal. Banyak kritik tajam yang dialamatkan ke pemerintah menyangkut kebijakan sektor ekonomi, moneter, maupun politik secara umum. Salah satu kritiknya yang paling monumental adalah: “Bank Indonesia itu sarang penyamun.” Orang pun tercengang.

    Tentu ia tidak asal melemparkan kritik terhadap bank sentral. Semua itu, katanya, tidak lepas dari tindakan BI sendiri. Lembaga itu lebih banyak berperan sebagai bagian dari birokrasi, daripada sebagai bank sentral. Ia menunjuk, hampir semua program kredit yang dikeluarkan BI lebih bernuansa politik. “Karena itu terjadilah praktek mark up, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta adanya investasi keliru yang mengakibatkan kehancuran sistem perbankan,” katanya.

    Lebih jauh, ia mengungkapkan bagaimana ulah bank sentral yang diibaratkan sebagai rumah gadai. Alasannya, BI kerap memberikan kredit tanpa memperhatikan karakter dan tingkah laku si penerima kredit itu sendiri. Itu semua berakibat fatal, dan itu harus dibayar mahal oleh perbankan nasional. Antara lain, katanya, itu terlihat dari tindakan BPPN yang harus membayar mahal ahli hukum, konsultan, dan tenaga ahli lainnya. Karena itu, lanjutnya, BI tidak boleh lagi memberi kredit-kredit yang bernuansa politik.

    Anwar lahir Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 47 tahun lalu. Ia menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya itu — tempat ia menamatkan SD dan SMP. Ketika sekolah di SMA Teladan, Medan, ia menjadi “preman” –istilah di sana untuk anggota gank. Namun, sekolahnya lancar. Di SMP, Anwar malah menjadi juara pertama, di SMA pun ia jadi juara dua. Mengambil jurusan ilmu pasti dan pengetahuan alam, ia juga menjuarai mata pelajaran aljabar, goneometri, dan ilmu falak. Anehnya, “Mata pelajaran ekonomi malah saya tak suka,” katanya.

    Tidak heran kalau kemudian ia mendaftar di Fakultas Matematika & Ilmu Pasti Alam (FMIPA) ITB di Bandung, 1961. Baru setahun ia kuliah, seorang bekas rekan se-SMA datang “menggoda”. “Lowongan untuk sarjana matematika susah, nanti mau kerja apa kau,” kata si teman, yang lalu menganjurkannya pindah ke fakultas ekonomi. Anwar mencoba mendaftar ke FE UI — dan diterima.

    Tinggal di asrama mahasiswa UI di Rawamangun, Anwarlah yang memprakarsai nama Daksinapati –kata Sanskerta yang berarti “calon suami yang baik”. Nama itu yang dipakai hingga kini. Pada 1966, ia turut menyelenggarakan seminar ekonomi, yang kesimpulannya dipakai sebagai bahan Ketetapan MPRS No. 63/MPRS/66.

    Pada 1968, setelah lulus dari FE UI, Anwar mengajar di almamaternya, sambil menjadi tenaga bantuan pada Dirjen Moneter Departemen Keuangan. Sejak 1975, ia menjadi peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FE UI. Yang menarik sebagai peneliti, menurut dia, ialah tidak adanya ikatan birokrasi. “Saya paling malas kalau disuruh rapat,” ujar Anwar, yang meraih gelar doktor pada Universitas Tufts, Medford, Massachusetts, AS, 1982 dengan disertasi berjudul “Macroeconomic Policies, Financial Institutions and a Short Run Monetary Model of the Indonesian Economy”. Di Amerika, ia juga mendalami administrasi perpajakan.

    Anwar anak sulung di antara enam bersaudara. Kedua orangtuanya guru SMP. Ia menikah dengan perancang interior Maya Ayuna, 1974. Dulu, pada 1970-an ia berlatih karate pada Lahardo. Sebagai murid yang setia, Anwar ikut berpartisipasi ketika Lahardo diadu melawan macan di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Sebelum Lahardo masuk gelanggang, menurut cerita Anwar, ia dan teman-temannya mengelilingi sang macan. Tahu-tahu, ada penonton iseng melempar sesuatu. “Kami langsung bubar, karena macan keburu mengamuk duluan,” tutur penggemar joging ini, terbahak-bahak. (mis/sumber: apa&siapa tempo dan kliping)


    http://rapolo.wordpress.com/2003/11/21/dr-anwar-nasution/

    Dr. Anwar Nasution Setelah Masuk ‘Sarang Penyamun’

    rapOLO, November 21, 2003 at 6:18 pm

    Ia dikenal sebagai ekonom yang sangat vokal. Sebelum menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, ia sering mengkritik tajam pemerintah dan Bank Indonesia menyangkut kebijakan sektor ekonomi dan moneter. Salah satu kritiknya yang paling monumental ketika ia menyatakan: “Bank Indonesia itu sarang penyamun.” Maka, saat diangkat masuk BI, banyak harapan dialamatkan ke pundaknya untuk membersihkan penyamun dari bank sentral itu. Tapi, tampaknya mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu tidak bisa berbuat banyak. Publik yakin, pria kelahiran Sipirok, Sumatera Utara 5 Agustus 1942, ini tidak sembarang melemparkan kritik terhadap bank sentral itu. Sebab sebagai seorang ekonom dan akademisi, ia diyakini punya alasan cukup kuat tentang pernyataan-pernyataannya. Doktor bidang ekonomi dari Tufts University, Massachusetts, USA 1982, itu mengatakan kritiknya tidak lepas dari tindakan BI sendiri. Lembaga ini lebih banyak berperan sebagai bagian dari birokrasi daripada sebagai bank sentral.

    Menurutnya, hampir semua program kredit yang dikeluarkan BI lebih bernuansa politik. Sehingga terjadilah praktek mark up, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta adanya investasi keliru yang mengakibatkan kehancuran sistem perbankan. Sebelum diberlakukannya UU No. 23/1999, BI memang masih belum independen dan masih mengucurkan kredit. Sebelum menjabat di BI, ia juga mengungkapkan bagaimana ulah bank sentral ini yang diibaratkannya sebagai rumah gadai. Hal mana, BI kerap memberikan kredit tanpa memperhatikan karakter dan tingkah laku si penerima kredit itu sendiri. Tindakan itu berakibat fatal, dan harus dibayar mahal oleh perbankan nasional. Antara lain, katanya, itu terlihat dari tindakan BPPN yang harus membayar mahal ahli hukum, konsultan, dan tenaga ahli lainnya. Karena itu, lanjutnya, BI tidak boleh lagi memberi kredit-kredit yang bernuansa politik.

    Lalu setelah masuk BI yang disebutnya ‘sarang penyamun’ itu, tampaknya ia tidak bisa berbuat banyak. Posisinya sebagai Deputi Senior Gubernur BI tidak cukup kuat untuk melakukan reformasi di bank central yang penuh noda itu. Mentalitas para pejabat dan karyawannya yang sudah terbiasa melayani kepentingan diri, sehingga berakibat kebijakan moneter negeri ini sempat amburadul, tak mudah diubah. Bahkan berbagai pihak sempat menduga bahwa ia menjadi larut dalam ‘sarang penyamun’ itu. Atau BI kini sudah tidak lagi sebagai’sarang penyamun’? Namun, kelihatannya ia bukan orang yang diinginkan dalam tubuh BI. Presiden Megawati Sukarnoputri juga tampaknya tak melihat potensinya untuk dapat memperbaiki kinerja BI. Terbukti, ia tidak ikut dicalonkan untuk menjabat Gubernur BI menggantikan Syahril Sabirin yang akan berakhir masa jabatannya 17 Mei 2003. Padahal, sebelumnya banyak pihak menduga ia akan dicalonkan. Bahkan disebut, ia salah seorang yang paling layak dicalonkan daripada tiga calon yang diajukan presiden.

    Ketidakkuasaannya melakukan reformasi dalam tubuh BI, tercermin juga dalam sikapnya sehari-hari. Ia malah sempat melontarkan betapa pihak asing tak memandangnya, karena jabatannya hanya deputi senior, saat syahril Sabirin dalam tahanan sekalipun. Lalu, ia pun sempat menyatakan mengundurkan diri bersama empat deputi Gubernur BI, secara serempak, saat Gubernur BI Syahril Sabirin ditahan karena dituduh terlibat kasus Bank Bali. Pengunduran diri ini mengundang pro dan kontra. Ada yang mengiranya sebagai persekongkolan atau mungkin tekanan untuk mengganti Syahril Sabirin yang memang sudah lama diinginkan Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu. Apalagi, sehari setelah pengunduran diri itu, presiden mengajukan namanya menjadi calon Gubernur BI bersama Dr Hartadi dan Fajriah Fajriah yang saat itu menjabat Direktur Pengawasan BI.

    Namun, keinginan penggantian Gubernur BI itu rupanya tidak mudah dilakukan. Terjadi pro dan kontara tentang hal ini. Akhirnya pemerintah dan DPR sepakat (Minggu 19/11/2000) proses pergantian gubernur bank sentral itu diundur sambil menunggu revisi Undang-undang (UU) No. 23/1999 tentang BI. Kendati Gus Dur sendiri tetap bersikeras mempertahankan Anwar Nasution sebagai calon gubernur BI. Pasalnya, Anwar dinilai memenuhi kriteria untuk menduduki posisi orang nomor satu di bank sentral itu. Kalangan DPR menolak pencalonan Anwar, karena selain ada parpol yang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan Syahril, mekanisme yang ditempuh Gus Dur juga dinilai melanggar UU No. 23/1999.

    Beberapa pengamat berpendapat, pengajuan tiga bakal nama calon gubernur BI dan deputi gubernur senior merupakan kesalahan, bahkan pemerintah bisa dikategorikan melanggar UU No. 23/1999. Syahril yang berstatus tahanan rumah dalam kasus Bank Bali (BB) tidak bisa diberhentikan begitu saja selama belum ada kepastian hukum yang menyebutkan dia bersalah. Ini disebut bukan sekadar intervensi, tapi juga pelanggaran UU. Sementara, untuk mencegah kevakuman kepemimpinan BI, pemerintah tetap meminta kepada mereka yang mengundurkan diri untuk bekerja sampai terpilihnya deputi yang baru. Pemerintah memandang, pengunduran diri mereka bukan dilihat sebagai bentuk kegagalan kerja, tetapi merupakan permintaan pribadi masing-masing sebagai tanggung jawab moral terhadap apa yang terjadi di masa lalu.

    Kepala Biro Humas BI Halim Alamsyah itu juga mengeluarkan pernyataan pers yang menyebutkan, penanggungjawab pelaksanaan tugas BI tetap dilaksanakan anggota Dewan Gubernur BI. Selain itu, BI mengimbau kalangan perbankan dan lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri serta masyarakat tetap tenang dan bertindak wajar, sehingga tak mengganggu upaya pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang dilaksanakan. Sementara itu, Anwar Nasution didampingi Deputi Gubernur BI Achyar Ilyas dan tiga orang staf BI sebelumnya menjenguk Syahril Sabirin di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Agung. Wartawan yang mengira terjadi penandatanganan serah terima wewenang Gubernur BI di tahanan itu, langsung mengerumuni Anwar. Anwar membantah isu serah terima itu. Ia mengatakan, belum ada rencana Syahril mundur dari jabatan sebelum pengadilan memutuskan apakah salah atau tidak. Ia yang menjadi pelaksana tugas kepemimpinan BI setelah Syahril Sabirin ditahan, juga berkali-kali berkata tak tahu saat wartawan menanyakan pendapatnya tentang rekayasa di balik penahanan Syahril.

    Perjalanan karir penulis Financial Institutions and Policies in Indonesia, ISEAS (1983), ini banyak berada di lingkungan akademis. Diawali sebagai asisten pengajar, dosen dan guru besar ekonomi di FEUI mulai tahun 1964 sampai sekarang. Selain itu sejak tahun 1985 menjadi pengajar tamu mata kuliah ekonomi di Lemhannas, Seskoal dan Seskoad. Pada tahun 1995-1996, ia sempat menjadi pengajar tamu mata kuliah ekonomi pembangunan di University of Helsinki, Finlandia. Selain itu ia juga aktip sebagai konsultan dan menjabat Komisaris Semen Gresik, dan Pelindo II.

    Maka ketika ia baru diangkat menjadi Deputi Senior Gubernur BI, Rasa humor, saat sejumlah wartawan ingin mengucapkan selamat, secara berkelakar ia mengatakan: “Jangan memberi ucapan selamat. Lebih tepat ucapan duka cita. Soalnya, gaji saya sekarang hanya sepertiga dari yang saya terima setiap bulannya. Padahal, tugas dan beban saya lebih berat,” ucapnya tertawa, seperti dikutip sebuah majalah. Ucapan itu tidak berlebihan. Sebab dengan menjadi Deputi Senior Gubernur BI, ia harus melepaskan sejumlah jabatannya. Soalnya, sebagai deputi senior, ia tidak bisa lagi merangkap jabatan. Selain itu, sudah pasti, waktunya akan banyak tersita di BI. Sehingga kesempatannya berceramah di mana-mana seperti sediakala dan untuk berkumpul dengan keluarga pun jadi berkurang. Termasuk shoping ke mal bersama anak dan isterinya. Bahkan, suatu kali, ia harus absen menemani anak dan isterinya berlibur ke luar negeri -sekaligus menjadi pembicara pada sebuah seminar di sana- karena harus tampil di DPR untuk melakukan presentasi sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI.

    Kendati demikian, diangkatnya ia menjadi orang nomor dua di bank sentral itu bukan tidak mengundang pro-kontra. Alasannya macam-macam. Di antaranya sikap kritisnya terhadap pemerintah menyangkut kebijakan sektor ekonomi, moneter, maupun politik secara umum. Salah satu kritiknya yang paling monumental adalah: “Bank Indonesia itu sarang penyamun.” Kritik ini membuat orang-orang BI tercengang dan berang. Sebagian ada pula yang mengatakan bahwa ia tidak berkemampuan membangun kerja tim. Juga keenggannya melepaskan jabatan sebagai Dekan FE UI. Pria Batak berjiwa kebangsaan ini menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya Sipirok, Tapanuli Selatan. Di situ ia menamatkan SD dan SMP. Di SMP, ia meraih juara pertama. Lalu melanjut ke SMA Teladan, Medan. Di sini, ia menjadi “preman” -istilah di sana untuk anggota gank. Namun, sekolahnya tetap lancar. Bahkan ia masih jadi juara dua. Mengambil jurusan ilmu pasti dan pengetahuan alam, ia juga menjuarai mata pelajaran aljabar, goneometri, dan ilmu falak. Anehnya, “Mata pelajaran ekonomi malah saya tak suka,” kanangnya.

    Lalu, tak heran bila kemudian ia mendaftar di Fakultas Matematika & Ilmu Pasti Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB), 1961. Baru setahun ia kuliah, seorang rekan se-SMA “menggodanya”. Rekannya bilang, lowongan untuk sarjana matematika susah. “Nanti mau kerja apa kau,” kata si teman, yang lalu menganjurkannya pindah ke fakultas ekonomi. Anwar pun mendaftar ke FE UI dan diterima. ITB pun ditinggalkan, lalu tinggal di asrama mahasiswa UI di Rawamangun. Ketika di asrama itu, ia memprakarsai nama asrama itu, Daksinapati, kata Sanskerta yang berarti “calon suami yang baik”. Nama itu dipakai hingga kini. Pada 1966, ia turut menyelenggarakan seminar ekonomi, yang kesimpulannya dipakai sebagai bahan Ketetapan MPRS No. 63/MPRS/66.

    Pada 1968, setelah lulus dari FE UI, ia mengajar di almamaternya, sambil menjadi tenaga bantuan pada Dirjen Moneter Departemen Keuangan. Sejak 1975, ia menjadi peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FE UI. Menurutnya, hal yang menarik sebagai peneliti adalah tidak adanya ikatan birokrasi. Ia mengaku paling malas kalau disuruh rapat. Ia pun kemudian meraih MPA di Harvard University, Massachusetts, USA pada tahun 1973. Tahun berikutnya (1974), ia menikah dengan perancang interior Maya Ayuna. Gelar doktornya dalam bidang ekonomi diraih di Tufts University, Medford, Massachusetts, USA pada tahun 1982. dengan disertasi berjudul “Macroeconomic Policies, Financial Institutions and a Short Run Monetary Model of the Indonesian Economy”. Di negeri Paman Sam itu, penggemar joging ini, juga mendalami administrasi perpajakan. Ia anak sulung dari enam bersaudara. Darah guru mengalir dalam tubuhnya. Kedua orangtuanya guru SMP. Pria yang suka kelakar ini, juga rajin berolahraga. dulu, pada 1970-an ia berlatih karate pada Lahardo. Sebagai murid yang setia, ia ikut berpartisipasi ketika Lahardo diadu melawan macan di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Sebelum Lahardo masuk gelanggang, ia dan teman-temannya mengelilingi sang macan. Tahu-tahu, ada penonton iseng melempar sesuatu. “Kami langsung bubar, karena macan keburu mengamuk duluan,” tuturnya seraya tertawa terpingkel-pingkel.

    Kinerja

    Seusai menjadi pembicara kunci pada Seminar ‘BPR, Peluang Investasi’ di Malang, beberapa waktu lalu, ia mengatakan semua pihak agar jangan hanya menyalahkan tim ekonomi Kabinet Gotong Royong sehubungan dengan upaya mereka dalam pemulihan ekonomi bangsa yang terkesan ‘jalan di tempat.’ Karena ada berbagai masalah dan faktor yang kurang mendukung upaya pemulihan ekonomi bangsa ini, seperti masa transisi menjadi sistem demokrasi. Selain persoalan masa transisi, katanya, hal itu juga dipengaruhi adanya perubahan sistem pemerintah dari sentralistis menjadi otonomi serta adanya pengurangan peran politik dari TNI. Sehingga perlu waktu untuk perbaikan yang dilakukan secara bertahap.

    Ia juga menjelaskan salah satu strategi pemerintah yang kini gencar dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional adalah memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) melalui empat pilar kebijakan, yakni kebijakan kredit perbankan, kebijakan kredit program, bantuan teknis, serta pengembangan kelembagaan. Ia berharap melalui empat pilar strategi tersebut dapat memperluas akses UKM terhadap fasilitas kredit perbankan, sehingga potensi UKM dapat dikembangkan sekaligus mempercepat usaha negeri ini untuk keluar dari krisis ekonomi. Ia pun menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum bisa dikatakan sustainable (berkesinambungan). Sebab, iklim investasi di dalam negeri belum memungkinkan bagi para investor untuk berbondong-bondong masuk dan membuka investasi baru di Indonesia.

    Menurutnya, adanya peningkatan konsumsi dalam negeri, juga tidak mampu memacu kenaikan investasi. Oleh karena itu, agenda terpenting bagi pemerintah, termasuk BI, adalah bagaimana menjaga situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta keamanan dalam negeri yang dapat merangsang masuknya investor. “Betul dalam teori ekonomi yang kita pelajari, kalau konsumsi itu meningkat, maka melalui proses akselerator hal itu akan menggerakkan dan mendorong perekonomian. Asalkan, kenaikan konsumsi itu memang meningkatkan investasi. Dengan peningkatan investasi yang terjadi, harusnya akan meningkatkan income. Akan tetapi, belum kelihatan di sini bahwa kenaikan konsumsi menaikan investasi, jelasnya.


    http://rusdimathari.wordpress.com/2008/01/03/memo-memo-rahasia-soal-blbi/

    Memo-Memo Rahasia soal BLBI

    by rusdi mathari, Januari 3, 2008

    Setelah sempat diributkan oleh Ketua BPK Anwar Nasution, kasus BLBI kembali hilang dari ingatan. Dari masa ke masa, dari rezim ke rezim, kasus penggasiran uang negara terbesar itu hanya menjadi dagangan politik dan kekuasaan. Padahal ada beberapa temuan yang mengindikasikan bahwa penyaluran BLBI diduga sarat kongkalikong antara pejabat BI dan konglomerat pemilik bank. Inilah beberapa memo pejabat pemerintah dan pemilik bank yang tercecer dan belum sepenuhnya terungkap kepada publik menyangkut kejanggalan penyaluran BLBI.

    SUATU hari di pertengahan bulan September 2002, saya menghadiri jamuan makan para pejabat BPPN. Nama BPPN saat itu sedang berada di puncak ketenaran dan para pejabat lembaga ad hoc itu ingin para wartawan mendengar “wejangan” mereka. Tempatnya di Mercantile Club, Wisma BCA, Jakarta dengan jamuan makan malam yang luar biasa mahal, setidaknya menurut ukuran saya.

    Ketika acara jamuan mulai beranjak ke menu utama setelah disuguhi menu pembuka, saya mulai bertanya soal BLBI sehubungan rencana BPPN untuk kembali memanggil Usman Admadjaja, salah satu konglomerat penerima BLBI. Menjawab pertanyaan saya, seorang pejabat BPPN mengungkapkan bahwa dari RP 153,4 triliun BLBI yang dikucurkan oleh Bank Indonesia, sebanyak 21 persen diantaranya ternyata tidak ada jaminan. Sementara yang ada jaminannya pun, sebanyak 74 persen tidak diikat dengan azas legalitas. “Kami tidak tahu kenapa BI bisa kebobolan seperti itu,” kata pejabat tadi.

    Hal itu baru ketahuan oleh BPPN, kata pejabat tadi, setelah lembaganya kembali mengotak-atik dokumen perihal BLBI sehubungan dengan rencana pemanggilan kembali Usman Admadjaja, salah satu konglomerat penerima BLBI bekas pemilik Bank Danamon. Ada beberapa debitur yang namanya tercantum sehubungan dengan penyerahan jaminan yang kurang itu tapi pejabat tadi tak bersedia menyebutkannya kepada saya. Sebuah keterangan dan penjelasan yang aneh.

    Mengapa aneh? Karena lembaga sebesar BPPN yang didirikan sejak 1998 untuk mengurusi BLBI ternyata baru mengetahui ada “ketimpangan” itu justru pada saat masa kerjanya akan berakhir pada tahun 2003. Soal temuan itu pun BPPN sebenarnya bisa dikatakan sangat terlambat bila mengingat Badan Pemeriksa Keuangan sudah lebih awal mengungkapkan banyaknya ketimpangan antara jumlah BLBI yang dikucurkan dengan jaminan yang diberikan oleh para debitur.

    Berdasarkan hasil audit pada 1999, BPK antara lain pernah mengungkapkan bahwa dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 54 bank, hanya sekitar Rp 24 triliun yang diikat dengan jaminan. Sisanya menurut BPK, tidak ada kejelasan. Itulah sebagian carut marut kasus BLBI, yang kemudian kembali diributkan banyak orang menyusul temuan terbaru BPK (Anwar Nasution) soal mengalirnya dana BI kepada sejumlah anggota DPR-RI senilai Rp 31,5 miliar.

    Bertindak sebagai kasir adalah Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang berada di bawah naungan BI. Laporan BPK menjelaskan, dana Rp 31,5 miliar itu dicairkan oleh Rusli Simanjuntak yang selanjutnya diserahkan kepada anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Anthony Zeidra Abidin. Tujuannya untuk memuluskan pembahasan amendemen UU BI dan penyelesaian kasus BLBI (Suara Pembaruan 30 Oktober 2007).

    Seperti halnya pejabat BI dan anggota DPR yang terlibat dalam urusan suap menyuap itu, Anwar juga pasti punya motif mengeluarkan pernyataan dan mengungkap aliran dana dari BI kepada para anggota DPR, apalagi dia waktu itu juga orang penting di di BI. Motif-motif semacam itulah yang sejauh ini telah ikut menghambat penuntasan aliran BLBI. Skandal itu hanya menjadi hangat-hangat tahi ayam dengan memunculkan tokoh baru lalu dilupakan kembali. Kali ini tokohnya Anwar Nasution meski kita tak tahu ke mana “bola” sedang diarahkan oleh bekas Deputi Senior Gubernur BI itu.

    Satu hal yang jelas, penyaluran BLBI sejak awal memang kontroversial. Bukan saja nilainya yang luar biasa (enam ratusan triliun rupiah) namun karena penyalurannya juga tidak pernah transparan diketahui publik dan dicurigai penuh dengan perselingkuhan antara pejabat BI dengan para pemilik bank: tidak jelasnya jaminan yang diberikan dan kemudahan yang diberikan oleh BI kepada bank-bank penerima, meskipun bank-bank itu sudah mengalami overdraft (saldo negatif) yang parah dan terjadi berulang kali.

    Semula ada usaha meyakinkan bahwa pengucuran BLBI terutama dimaksudkan untuk menyelamatkan bank dari badai rush pasca-likuidasi 16 bank 1 November 1997 dan gonjang-ganjing fluktuasi mata uang rupiah. Belakangan ketahuan, dari seluruh bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagian besar bukan diakibatkan oleh rush (penarikan dana secara masif) melainkan justru diakibatkan oleh penyaluran kredit kepada kelompok terafiliasi alias menabrak batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

    Salah satu dokumen yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran BMPK adalah dokumen berkode SR dengan nomor 28/MK/1998, ditujukan kepada Presiden RI bertanggal 18 Mei 1998. Sesuai dokumen yang berbentuk surat itu, sedikitnya ditemukan 12 bank yang kesulitan likuiditasnya disebabkan oleh pengucuran kredit kepada kelompoknya sendiri. Keduabelas bank itu: PT Bank Surya Tbk., PT Bank Pelita, PT Bank Istismarat Indonesia, PT Bank Centris, PT Subentra, PT Bank Deka, PT Hokindo, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk, PT Bank Tiara Asia Tbk., PT Bank Modern Tbk., dan PT Bank Umum Nasional Tbk.

    Merujuk kepada surat menter keuangan itu, permasalahan likuiditas Bank Danamon (Usman Admadjaja) dan BDNI (Sjamsul Nursalim) ternyata juga sudah terjadi jauh sebelum likuidasi 16 bank dan Indonesia dihantam krismon seperti yang selama ini dijadikan alasan oleh pemilik kedua bank tersebut. Dua bank itu telah mendapatkan dana dari BI melalui surat berharga pasar uang khusus (SPBUK) masing-masing Rp 11,3 triliun dan Rp 9,8 triliun – beberapa bulan sebelum terjadinya krisis moneter. Khusus kepada BDNI, bank sentral bahkan telah mengucurkan kredit kepada grup terkait sebesar US$ 600 juta antara Mei-Oktober 1997.

    Oleh BPK pemberian SBPUK kepada bank-bank bermasalah itu, dinilai diberikan tanpa analisis terlebih dahulu atas kondisi keuangan bank. Padahal analisis layak tidaknya satu fasilitas diberikan kepada sebuah bank semacam itu merupakan tugas BI dalam hal ini Urusan Pengawasan Bank (UPwB). Contohnya adalah SBPUK yang dikeluarkan lewat Surat Direksi No.30/50/Dir/UK tanggal 30 Desember 1997.

    Pemberian fasilitas itu juga dianggap tidak sesuai dengan surat Presiden RI tanggal 27 Desember 1997 yang dikirim kepada Gubernur BI Soedradjad Djiwandono melalui Surat Menteri Sekretaris Negara bernomor R-183/M.Sesneg/12/1997. Isi surat itu antara lain berisi persetujuan Presiden RI tentang pemberian fasilitas SBPUK untuk mengatasi saldo debit bank yang ada harapan sehat. Mengapa hanya bank yang punya harapan sehat? Berdasarkan laporan tingkat kesehatan bank, Presiden RI rupanya mengetahui bahwa sebagian besar bank penerima SBPUK ternyata memang tidak sehat bahkan sudah sakit sejak sebelum krismon. Beberapa bank diantaranya kemudian dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi dan Bank Beku Kegiatan Usaha.

    Surat tersebut merupakan balasan terhadap surat Gubernur BI yang dikirim kepada Presiden RI pada tanggal 26 Desember 1997. Dalam surat itu, Soedradjad melaporkan perkembangan terakhir keadaan bank yang mengalami saldo debit yang terus membengkak sebagai akibat tekanan dari berbagai penarikan nasabah. Dijelaskan pula untuk mencegah runtuhnya perbankan, maka diperlukan penggantian saldo debit.

    “Sambil menunggu kondisi perbankan dan pulihnya kepercayaan terhadap perbankan, BI, sekiranya disetujui, akan mengganti saldo debit dengan SBPUK sesuai dengan memo terlampir”. Begitulah sebagian isi surat dari Soedradjad Djiwandono.

    Memo yang dimaksud Soedradjad tak lain adalah memo bernomor MO-67/MK/97 yang dibuat Mar’ie Muhammad (Menteri Keuangan) kepada Soedradjad tanggal 26 Desember 1997. Memo Mar’ie keluar karena ada kabar tentang disposisi Soeharto yang meminta agar Bank Utama -milik Sigit dan Tommy Soeharto- dimerger dengan Bank Harapan Sentosa milik Hendra Rahardja, kakak Eddy Tanzil, buronan dalam kasus Bapindo. Disposisi itu, sebelumnya juga disampaikan Mar’ie secara lisan dalam rapat Dewan Moneter. Karena memo itulah, Soedradjad mengirim surat kepada Seoharto sebagai Presiden RI dan dijawab oleh Mensesneg dengan menyetujui saran Soedradjad.

    Namun SPBUK ternyata tetap mengalir kepada bank-bank yang tidak punya harapan sehat yaitu 12 bank seperti yang dimaksudkan oleh surat Menteri Keuangan bernomor 28/MK/1998 tadi. Dalam surat itu disebutkan, 12 bank tersebut telah melakukan rekayasa pemberian fasilitas kredit yang dilakukan pihak terafiliasi yang jumlahnya tak memenuhi persyaratan yang wajar. Kalau dijumlah, nilai total pemberian kredit yang tak wajar itu mencapai Rp 23,27 triliun atau US$ 608,4 juta.

    Untuk pengucuran BLBI kepada BDNI, terungkap hanya ada enam perusahaan yang terkait dengan BDNI yang perikatannya secara hukum relatif kuat. Enam perusahaan itu adalah PT Bahtera Sinar Mulia, PT Bakahuni Sarana Prima, PT Diners Yaya Indonesia, PT Gajah Perkasa Sakti, PT Langgeng Baja Pratama, dan PT Nusa Minera Utama. Menjelang BDNI dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi, total kredit yang diberikan pada enam perusahaan itu mencapai Rp1.528.704 juta dan US$97,368,800.

    Kecuali tiga perusahaan yang disebutkan pertama, perjanjian kredit untuk tiga perusahaan berikutnya banyak dilakukan di bawah tangan. Akad pemberian kredit sebesar Rp1,5 miliar kepada PT Nusa Minera Utama pada 20 November 1995, misalnya, dibuat di bawah tangan oleh Rudolf Kasenda dengan Indrawan Widjaja yang mewakili BDNI. Padahal, posisi Kasenda – pernah menjabat kepala staf Angkatan Laut RI – adalah Komisaris BDNI bersama Makmun Murod, juga pensiunan jenderal.

    Kejanggalan lain yang juga belum terungkap adalah penggunaan dana SBPUK sebesar Rp 9,8 triliun yang telah mengucur ke kocek BDNI. Padahal, sebagaimana tertulis dalam surat menteri keuangan tadi, pada 27 Maret 1995 atau sekitar empat bulanan sebelum krismon – BDNI sudah pula disuntik oleh BI dengan SBPUK sebesar Rp 345 miliar dan pinjaman subordinasi sebesar Rp 270,9 miliar (Rp 70,9 miliar diantaranya merupakan konversi SBPU). Dana yang dikucurkan oleh BI itupun ternyata bukan untuk penyehatan BDNI melainkan untuk pembelian Bank Dewa Rutji.

    Pada 24 Oktober 1997, ketika rekening giro BDNI di BI mengalami overdraft sebesar Rp 638,8 miliar, bank sentral secara maraton masih menyuntikkan dana kepada BDNI. Ini bisa dilihat antara lain dari pemberian fasilitas diskonto (Fasdis) I pada 27 Oktober 1997 sebesar Rp 515 miliar, yang ternyata tetap tak banyak membantu pemulihan likuiditas BDNI. Bahkan saat pengumuman likuidasi 16 bank 1 November 1997, ketika saldo debit BDNI sudah membengkak menjadi Rp 1,479 triliun dan akhirnya menjadi Rp 2,013 triliun pada 6 November 1997, BI masih menyuntikkan dana melalui SBPU kredit usaha kecil (KUK) sebesar Rp200 miliar dan Fasdis II sebesar Rp 3 triliun.

    Pemberian BLBI ini, terus berlanjut sepanjang November-Desember 1997, sebelum akhirnya ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaannya dan SBPUK yang telah dilahapnya mencapai Rp9,8 triliun. Total seluruh BLBI yang diterima oleh BDNI sekitar Rp 37 triliun.

    Pola pengucuran BLBI yang hampir sama dengan DBNI juga diberikan BI kepada Bank Danamon. Akta Perjanjian Jual Beli SPBUK dengan pemberian jaminan bernomor 107 tanggal 14 Januari 1998, yang dibuat oleh notaris Lindasari Bachroem disebutkan bahwa pada 31 Oktober 1997 utang Danamon kepada BI sebesar Rp 3,46 triliun berupa Fasdis II dengan memakai jaminan. Jaminan dalam akta yang dibuat atas nama Direktur Utama Bank Danamon Nienie Narwastu Admadjaja (putri Usman Admadjaja) dan Direktur Bank Danamon Soesilo Oetomo itu, antara lain PT Kuningan Persada, PT Bentala Anggada Mandura, dan PT Bank Danamon Indonesia – semuanya milik keluarga Admadjaja.

    Pinjaman ini harusnya sudah lunas paling lambat 29 Desember 1997 tapi oleh pihak Danamon diperpanjang lagi hingga 30 hari atas izin BI. BI lalu menghapus dan mengubah Fasdis II untuk Danamon dengan memperbesar pagu pinjaman kepada Danamon melalui pembelian SBPUK berupa Surat-surat utang dari Danamon sebesar Rp11,41 triliun. Dana itu telah diterima Danamon pada 31 Desember 1997 dengan cara pemindahan buku oleh BI ke rekening Danamon. Belakangan, oleh Danamon jumlah yang diterima diklaim hanya sebesar Rp11,29 triliun dengan alasan disesuaikan dengan jangka waktu diskonto yang diberikan sebesar 27 persen atau setara dengan Rp117,63 miliar.

    Melalui surat bernomor 704/BPPN-LGS/Team BDI/1998, 20 April 1998, oleh BPPN pihak Danamon sebenarnya telah diminta untuk menyediakan akta yang disebut-sebut telah memberikan perpanjangan waktu pembayaran atas Fasdis II tersebut. Danamon membalas lewat surat bertanggal 21 April 1998 dan menyatakan bahwa akta perpanjangan tersebut tidak ada. Bank itu juga tidak menjabarkan perhitungan penyesuaian jangka waktu diskontonya yang telah menyebabkan selisih harga SBPUK sebesar Rp117,63 miliar. BPPN kemudian merekomendasikan bahwa perpanjangan waktu 30 hari dari Fasdis II itu sebenarnya tidak tersedia dalam pemeriksaan hukum. Jumlah BLBI yang diterima oleh Danamon mencapai Rp 23 triliun.

    Lalu, ke mana uang BLBI itu dipergunakan? Merujuk surat BPPN kepada Menteri Keuangan, 18 Mei 1998, bernomor S-3/PROG/BPPN/1998/Rahasia, sebagian besar digunaan untuk kepentingan pemegang saham pendiri maupun manajemennya. Surat itu juga mengungkapkan, Danamon telah kelimpungan likuiditas jauh sebelum terjadinya krismon.

    Sebagai pemilik Usman Admadjaja dan beberapa direksi Danamon disebut-sebut telah melakukan rekayasa pemberian fasilitas kredit. Sampai surat itu dibuat, total kredit yang diberikan kepada pihak terafiliasinya sudah mencapai Rp 8,25 triliun. Penggunaan dana bank untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya itu juga melambung jauh dari batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang perbankan dan hal itu diakui oleh Danamon.

    Dalam suratnya kepada BI bertanggal 13 April 1998, yang ditandatangani Rita Kusumawijaya, Eddy Riyanto, dan Maria Regina L.W., dinyatakan bahwa pihak Danamon memang telah melanggar BMPK seperti yang ditemukan BPPN. Kendati berbeda angka nominalnya sampai 28 Februari 1998 diketahui bahwa paling sedikit Danamon telah mengucurkan kredit sebesar Rp4,18 triliun kepada kelompok usahanya di 77 perusahaan.

    Kredit itu antara lain digunakan untuk memborong saham PT Astra Internasional (sebanyak 19 perusahaan) sebesar Rp 1,49 triliun, pembelian dan pengembangan kapling di Jalan Sudirman, Jakarta (53 perusahaan) sebesar Rp 2,07 triliun, dan pembelian Extention Kuningan (5 perusahaan) sebesar Rp 618,9 miliar. Sementara jumlah kredit yang dikucurkan untuk debitur grup dan debitur nongrup mencapai Rp 7,59 triliun lebih.

    Kredit yang diberikan kepada debitur grup celakanya juga banyak mengucur pada kelompok usaha para pemilik bank yang juga bermasalah dalam kasus BLBI. Ada yang mengucur pada PT Kiani Kertas milik Bob Hasan sebesar Rp 766,73 miliar, Grup BDNI milik Sjamsul Nursalim sebesar Rp 285,95 miliar, dan yang terbesar mengalir kepada PT Chandra Asri (Grup Bank Andromeda) milik Bambang Trihatmodjo, Prajogo Pangestu, dan Peter F. Gontha, sebesar Rp 2,91 triliun. Dan ini yang mungkin luar biasa: sebagian besar perusahaan pemegang saham Grup BDNI dimiliki oleh Grup Danamon sendiri. Menurut laporan itu paling tidak terdapat 12 perusahaan milik Danamon yang tercatat sebagai pemegang saham di grup BDNI.

    Temuan-temuan itu sebenarnya bisa dengan mudah didapat oleh negara jika memang serius mengusut penyaluran BLBI. Namun rupanya penuntasan kasus BLBI cenderung dijadikan alat tawar menawar politik dan selesai karena dilupakan orang. Komisi Pemberantasan Korupsi jauh-jauh hari bahkan mengatakan BLBI adalah kasus lama-sebuah isyarat keengganan untuk mengusutnya. Kelak mungkin akan muncul tokoh baru seperti Anwar Nasution, yang mengangkat kembali kasus BLBI dengan temuan lama yang diperbaharui tapi tetap tanpa ada keseriusan menyelesaikan.


    http://rusdimathari.wordpress.com/2008/02/18/sandyakalaning-bank-indonesia-sarang-penyamun/

    Sandyakalaning Bank Indonesia (Sarang Penyamun)

    by rusdi mathari, Februari 18, 2008

    Kejelasan tentang nama calon Gubernur BI semakin melengkapi sinisme publik terhadap pergantian Gubernur BI, yang sejak zaman Soedradjad Djiwandono digantikan oleh Syahril Sabirin lalu Syahril ke Burhanuddin Abdullah, selalu didahului dengan “sengketa” politik para penguasa. Kini pergantian Burhanuddin pun diawali dengan “sengketa” semacam itu melalui pernyataan Anwar Nasution tentang aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR. Lalu bagaimana nasib kasus BLBI itu sendiri?

    CUACA mendung yang terus menggantung di langit Jakarta tampaknya hanya menyiratkan satu hal bagi Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah: jabatannya akan diakhiri dengan status dirinya sebagai tersangka. Sebuah predikat yang dulu juga disandang oleh Syahril Sabirin dan Soedradjad Djiwandono, pendahulu Burhanuddin. Dengan predikat tersangka pada Burhanuddin itu, Bank Indonesia kini menjadi bank sentral di dunia yang paling banyak -untuk tidak menyebut sebagai satu-satunya- yang “menghasilkan” mantan gubernur dengan status tersangka.

    Semula banyak analis pasar keuangan yang meramalkan bahwa penetapan status tersangka pada Burhanuddin bisa berakibat pada nilai tukar rupiah. Sebuah ramalan yang mestinya memang niscaya terutama karena posisi gubernur bank sentral memang sentral untuk menekan atau membuat laju pergerakan nilai tukar. Di Amerika Serikat, bahkan sempat ada ungkapan jika gubernur bank sentral negara itu batuk maka moneter Amerika bisa terguncang dan getarannya juga bisa terasa pada stabilitas moneter di negara-negara lain. Tapi ini Indonesia dan bukan Amerika.

    Setidaknya hingga minggu ini, setelah dua pekan lebih Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, nilai tukar rupiah terutama terhadap mata uang dolar Amerika tetap tak menunjukkan gejala, misalnya akan turun nilainya. Rupiah tetap berada pada harga “normal” sekitar Rp 9.000-an terhadap dolar. Padahal bukan Burhanuddin saja yang menjadi tersangka, tapi juga Kepala Kantor BI Surabaya Rusli Simanjuntak (dulu Kepala Biro Gubernur BI) dan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong (lihat “Tersangka BI akan Bertambah” Harian Bangsa 30 Januari 2008).

    Kecuali penetapan Soedradjad sebagai tersangka, penetapan Burhanuddin dan juga Syahril sebagai tersangka berkaitan dengan nama Anwar Nasution (mantan Deputi Senior Gubernur BI, sekarang Ketua BPK). Syahril adalah tersangka dan kemudian menjadi terpidana dalam kasus cessie Bank Bali (sekarang Bank Permata). Kasus itu sempat menyeret Syahril ke balik jeruji sel penjara pada 21 Juni 2000. Syahril dipersalahkan karena dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip perbankan dan dihukum penjara selama 3 tahun oleh PN Jakarta Pusat pada 13 Maret 2002 meskipun lalu dibebaskan dari semua dakwaan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lima bulan kemudian (lihat “Terkejut, Katakan Bukan Kesalahan Pribadi” http://www.riaupos.com 30 Januari 2008).

    Banyak yang mengatakan, kasus Syahril sarat dengan muatan politis dan kepentingan terutama dari penguasa saat itu (Presiden Abdurrahman Wahid) yang berniat mengganti Syahril dengan Anwar (lihat “Golkar, Seng Ada Lawan…..” Gatra 7 Desember 2000). Sebagai gantinya, Syahril ditawarkan menjadi duta besar atau menjabat sebagai Ketua DPA oleh Gus Dur tapi Syahril menolak.

    Kasus Burhanuddin lebih jelas menyeret nama Anwar. Dialah orang yang pertama kali mengungkapkan ke publik soal aliran dana BI kepada sejumlah anggota DPR-RI senilai Rp 31,5 miliar. Bertindak sebagai kasir adalah Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang berada di bawah naungan BI. Laporan BPK menurut Anwar menjelaskan, dana Rp 31,5 miliar itu dicairkan oleh Rusli yang selanjutnya diserahkan kepada anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Anthony Zeidra Abidin. Tujuannya untuk memuluskan pembahasan amendemen UU BI dan penyelesaian kasus BLBI (Lihat “Aliran Dana BI ke DPR-BK DPR Akan Panggil ICW” Suara Pembaruan 30 Oktober 2007).

    Keputusan pencairan dana BI itu diambil pada rapat pada 3 Juni 2003. Menurut Burhanuddin setiap kebijakan strategis dan prinsip diputuskan di dalam Rapat Dewan Gubernur yang sifatnya kolegial dan bukan keputusan pribadi. Sementara kebijakan untuk melakukan diseminasi bantuan hukum adalah kebijakan yang sangat diperlukan pada saat itu. Kira-kira begitulah alasan Burhanuddin. Duduk dalam Dewan Gubernur itu adalah Anwar (saat itu menjabat Deputi Gubernur Senior), Aulia Pohan, Aslim Tadjudin, Maman Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Maulana Ibrahim. Namun menurut Anwar, dirinya tidak mengikuti rapat karena sedang berada di luar negeri. (lihat “Anwar Nasution Bantah Terlibat Kasus Aliran Dana BI ke DPR”, Koran Tempo 23 November 2007).

    Pendek kata, “gara-gara” pernyataan Anwar yang meributkan soal aliran dana BI itulah, Burhanuddin dan dua pejabat BI lainnya menjadi tersangka. Mungkinkah Anwar punya kepentingan politik tertentu dengan melempar kasus aliran dana BI itu ke publik? Berkali-kali Anwar membatah soal itu meskipun tentu saja tak bisa disalahkan jika ada yang menganggap Anwar punya kepentingan, misalnya berambisi menjadi orang nomor satu di BI.

    Semua tahu, Anwar tak pernah menjadi orang nomor satu dalam setiap jabatannya, kecuali sekarang di BPK. Ketika masih mengajar di Universitas Indonesia, Anwar hanya menjadi Dekan FEUI, dan bukan menjadi rektor perguruan tinggi itu. Ketika Anwar diangkat jadi Deputi Gubernur BI pada tahun 1999, muncul pro dan kontra. Anwar terkenal kritis terhadap kebijakan sektor ekonomi, moneter, dan politik. Pernyataannya soal BI yang paling terkenal adalah BI sarang penyamun. Anwar penah pula menyebut BI sebagai rumah gadai, karena BI dianggap sering mengucurkan dana likuiditas tanpa memerhatikan karakter dan tingkah laku si penerima dana.

    Dengan menjabat Deputi Gubernur BI, banyak yang meragukan bahwa Anwar tidak lagi kritis. Anwar sempat sesumbar, bila ada pejabat BI terlibat penyelewengan BLBI, dia akan mengantarnya sendiri ke Kejaksaan Agung (lihat “Anwar Nasution” Apa & Siapa, PDA Tempo). Faktanya, tak satu pun pejabat BI yang “berhasil” diantar oleh Anwar ke Gedung Bundar, di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sebaliknya jabatan Anwar semakin mengkilap di BI karena tak lama setelah menjabat Deputi Gubernur BI, dia diangkat menjadi Deputi Senior Gubernur BI- jabatan ini kemudian harus berakhir pada 2004 dan Anwar digantikan oleh Miranda S. Goeltom. Namun Anwar, konon sempat melontarkan pernyataan bahwa pihak asing tak memandangnya karena jabatannya hanya Deputi Senior Gubernur BI (lihat “Dr. Anwar Nasution Setelah Masuk ‘Sarang Penyamun’,” http://www.rapolo.wordpress.com).

    Dengan melempar bola panas tentang aliran dana BI kepada anggota DPR, Anwar dituduh sedang mengincar posisi Gubernur BI, pasca Burhanuddin, sebuah tuduhan yang sekali lagi telah berkali-kali dibantah oleh Anwar. Persoalannya ketika Anwar kemudian sudah menjadi orang nomor satu di sebuah lembaga (BPK), masih banyak yang bersuara sumbang, bahwa BPK di zaman reformasi sudah tak punya “gigi” dibandingkan zaman Orde Baru sehingga Anwar pun disebut-sebut hendak memutar kembali ke haluan menuju “sarang penyamun”.

    Masa jabatan Burhanuddin sebagai Gubernur BI akan berakhir pada 17 Mei mendatang. Presiden SBY sudah mengajukan Agus Martowardojo (Direktur Utama Bank Mandiri) dan Raden Pardede (Komisaris Independen BCA) sebagai calon Gubernur BI dan bukan nama Anwar (lihat “Agus Martowardojo dan Raden Pardede Calon Gubernur BI”, http://www.kompas.co.id, 15 Februari 2008). Dengan mentalnya nama Anwar sebagai calon, maka peluang Anwar untuk kembali berkantor di Gedung BI mungkin saja akan semakin tertutup.

    Kejelasan tentang soal calon Gubernur BI itu, lalu semakin melengkapi sinisme publik terhadap pergantian Gubernur BI, yang sejak zaman Soedradjad digantikan oleh Syahril, lalu Syahril ke Burhanuddin, selalu didahului dengan “sengketa” politik para penguasa. Kini pergantian Burhanuddin pun diawali dengan “sengketa” semacam itu melalui pernyataan Anwar tentang aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR. Karena itu jangan terlalu berharap bahwa kasus BLBI yang melibatkan banyak pejabat BI (lihat “Menyusul, Tersangka Baru Kasus Dana BI,” http://www.padangekspres.co.id, 30 Januari 2008) dan telah menguras ratusan triliun keuangan negara itu, akan benar-benar terungkap apalagi selesai (lihat “Memo-Memo Rahasia soal BLBI”).


    Calon Gubernur BI Agus Marto dan Kasus Merincorp

    Tukang Kliping, on Februari 19, 2008 at 9:39 am

    Kasus penghapusan buku dan aset PT. Bank Merincorp oleh Direksi Bank Mandiri sudah berada di tangan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Hendarman Supandji. “Ya, berkasnya sudah ada di meja saya,”katanya. Cuma karena banyaknya kasus, juga beberapa kasus Bank Mandiri yang sudah mulai masuk ke pengadilan, soal itu belum sempat disentuhnya.

    Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan kredit Bank Mandiri, Direksi dan Komisaris Bank itu diduga setuju penghapusanbukuan fasilitas kredit PT. Bank Merincorp senilai US $ 30 juta yang mengakibatkan kerugian negara. Padahal penghapusan bukuan tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar.

    Corporate Secretary Bank Mandiri Ekoputro Adijayanto membantah tudingan pengambilalihan Bank Merincorp tidak sesuai prosedur dan terindikasi merugikan negara. Rekapitalisasi Merincorp oleh Bank Mandiri telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan keinginan dari pemerintah.

    Menurut Eko, pada saat krisis moneter hampir seluruh bank mengalami penurunan modal termasuk Bank Merincorp yang sebagian besar sahamnya dimiliki Bank Exim yang merger menjadi Bank Mandiri. Tetapi, karena Merincorp dikategorikan sebagai bank campuran karena sisa sahamnya dimiliki oleh Sumitomo Bank Limited sebesar 26 persen, sehingga tidak masuk dalam program rekapitalisasi dari negara. Makanya, program rekapitalisasi harus dilakukan Bank Exim dan Sumitomo.

    Sumitomo menarik diri pada tahun 1998, Bank Exim menambah modal Merincorp sebesar Rp648,53 miliar sehingga CAR Merincorp menjadi 4 persen. Pertimbanganya, hubungan bisnis dengan Jepang dan terkait juga dengan rencana trade financing yang dilakukan Merincorp kepada Bank Mandiri. “Sumitomo saat itu memberikan trade financing sebesar 160 juta dolar AS atau Rp1,4 triliun. Ini merupakan soft loan, dan ketika itu malah trade financing yang diberikan Jepang sekitar 500 juta dolar AS lebih,”kata Eko.

    Pengambilalihan saham sebesar 26 persen milik Sumitomo itu adalah bagian dari restrukturisasi dan penyehatan Bank Mandiri. Soal pengambilalihan pinjaman Sumitomo kepada Merincorp sebesar 30 juta dolar AS itu, menurut Eko dialihkan menjadi pinjaman Sumitomo ke Bank Mandiri dengan syarat lunak dan masa tenggang hingga 2009. Bahkan komitmen penghapus buku pinjaman (bukan menghapus tagih) sebesar 30 juta dolar AS itu juga telah ditetapkan dalam perjanjian IMPA (Invesment Management and Performance Agreement). “Semua ini atas restu dan perintah dari pemerintah ketika itu,”ujar Eko.

    Penghapus buku pinjaman sebesar 30 juta dolar AS itu kemudian dilaporkan dan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mandiri pada tahun 2002. “Ada payung hukumnya melalui RUPS. RUPS adalah lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan. Jadi ini tidak menjadi masalah sebenarnya, dengan IMPA saja sebenarnya sudah cukup kuat,”kata Eko.


    Tukang Gosip, on Februari 20, 2008 at 3:09 pm said:

    Dulu, waktu Agus Martowardojo (yang sempat terseret kasus Merincorp) mau jadi Dirut Bank Mandiri, beliau harus menggusur ECW Neloe – Dirut Bank Mandiri sebelumnya ke Kejakgung, lalu Cipinang. Kini, sewaktu Agus Martowardojo mau jadi Gubernur Bank Indonesia, beliau juga harus menggusur Burhanudin Abdullah ke KPK. Apa Agus Martowardojo nggak takut hukum karma ya ? Meskipun didukung Ibu Negara dan Ibu Suri, mestinya sih beliau takut….

    Adian Husaini, M.A, on Februari 22, 2008 at 1:00 pm said:

    Persoalannya ketika Anwar kemudian sudah menjadi orang nomor satu di sebuah lembaga (BPK), masih banyak yang bersuara sumbang, bahwa BPK di zaman reformasi sudah tak punya “gigi” dibandingkan zaman Orde Baru sehingga Anwar pun disebut-sebut hendak memutar kembali ke haluan menuju “sarang penyamun”.

    mungkin pernyataan ini tidak tepat, karena banyak studi memperlihatkan bahwa BPK dijaman Orba adalah bagian dari korporatisme negara, sama statusnya seperti DPR, dll, dikuasai oleh ABRI dan Golkar.\

    Baru pasca reformasi BPK dibawah Billy Joedono bisa independen dan mulai ditakuti. ANwar membuat BPK lebih ditakuti koruptor.

    meski cara komunikasi Anwar dalam banyak hal jelek sekali, seperti komentarnya terhadap kasus BI: “saya sudah beri kesempatan ke BI karena mereka teman saya..”, juga terhadap Iriansyah, rasanya analisis di atas sangatlah tidak tepat.

    mungkin benar Anwar ingin jadi Gubernur BI, tapi BPK sebagai lembaga sekarang sangat berwibawa.

    Adian Husaini

    Bukan orang BPK

    rusdi mathari, on Februari 22, 2008 at 2:03 pm said:

    Pak Ahdian

    “Punya gigi” pada kalimat itu dalam konteks pejabat atau ketua BPK di zaman Orba masih disegani atau tepatnya dihormati dan mendapat banyak fasilitas seperti layaknya menteri, karena memang setingkat menteri dan gubernur BI. Di jaman reformasi, pejabat atau ketua BPK, nyaris bukan apa-apa. Itu saja.

    Adian Husaini, M.A, on Februari 23, 2008 at 12:12 pm said:

    Pak Rusdi,

    mungkin tidak terlalu tepat juga penjelasan anda di atas.

    dulu menurut UUD 45 pra amandemen BPK sejajar dengan Presiden, termasuk diantara 5 lembaga negara yang disebut di konstitusi: presiden, MA, DPR< BPK, DPA.

    pasca amademen, dimana struktur ketatanegaraan kita kian tidak jelas, BPK bisa dianggap sebagap state auxiliary bodies. lembaga-lembaga negara tetapi disebutkan di konstitusi.

    posisi cukup terhormat, gaji dan fasilitas juga setara dengan Pimpinan DPR: VOlvo, dll

    juga BPK sekarang jauh lebih dihormati dibandingkan dulu. dalam sejarahnya, BPK hanya dihormati ketika jaman M Jusuf. citranya terpuruk ketika JB Sumarlin kena kasus Golden Key. CItra naik lagi ketika Billy Joedono. kalau era Anwar, mungkin tidak tepat kalau disegani, tapi ditakuti karena Anwar kalau ngomong kayak sopir mabok.

    jadi tidak relevan analisa tentang “tidak diseganinya” BPK sekarang.

    Adian Husaini: saya bukan orang BPK, justru temannya eks Deputi Gubernur BI Maman Soemantri dalam urusan musik ha..ha..ha..mau bikin website aktuil kok nggak jadi-jadi


    Siapakah Biang Kerok Kegaduhan BLBI?

    BLBI Network Monitor, on Maret 2, 2008 at 1:51 pm said:

    Akhirnya Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam dua kasus Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pada kesempatan itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman juga mengumumkan pembubaran tim 35 jaksa yang bertugas menyelidiki dua kasus BLBI tersebut sekaligus menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

    Keputusan Kejagung tersebut relevan dengan logika keadilan hukum bisnis. Bagaimana mungkin, obligor yang dinilai pemerintah sebagai obligor yang kooperatif, dianiaya melalui berbagai unjuk rasa oleh para aktivis mahasiswa, dan juga dibombardir berita negatif yang berasal dari anggota DPR-RI. Sebaliknya, obligor yang jahat dan tidak kooperatif (seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR-RI), justru tidak tersentuh hukum. Bahkan sebagian, sukses ngumpet di luar negeri.

    Oleh sebab itu, sebaiknya aparat hukum, baik Polri maupun Kejakgung mengusut siapa konglomerat hitam yang menjadi biang kerok dan sponsor dibalik kegaduhan BLBI selama ini. Selain merepotkan pemerintah karena membuang-buang energi dengan membuka kasus lama yang sudah closed, tekanan publik melalui unjuk rasa dan pernyataan negatif, sudah menorehkan citra negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.

    Berbagai kalangan kritis memprediksi, ada disain besar yang disponsori oleh konglomerat hitam untuk meluluh-lantakan tatanan hukum bisnis investasi setelah dia mereguk keuntungan ekonomis dan politis sekaligus. Dalam hal kepentingan ekonomis, konglomerat hitam itu hanya ingin mengeruk keuntungan tanpa mau mempertanggungjawabkan kewajiban utang-utang.

    Konglomerat hitam sudah mengambilalih asset obligor BLBI melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan harga yang murah, namun tidak mau membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Pengusutan terhadap konglomerat hitam seperti ini pastilah akan memberikan citra positif terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (SBY). Adakah political will pemerintah untuk memberangus konglomerat hitam seperti ini? sebaiknya pemerintah yang menjawab pertanyaan ini.


    http://www.haluankepri.com/nasional/355-terbukti-bi-sarang-penyamun.html

    Terbukti, BI Sarang Penyamun

    Jumat, 28 May 2010 00:00

    JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan banyaknya kasus korupsi di Bank Indonesia (BI) yang terungkap membuktikan bahwa bank sentral benar merupakan sarang penyamun. Terakhir, kasus dugaan korupsi di BI yang terungkap adalah suap pencetakan uang pecahan Rp 100.000.

    “Saya ingat betul ketika Pak Anwar Nasution belum menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI pernah menyatakan bahwa Bank Indonesia itu adalah sarang penyamun. Itu terbukti dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi di bank sentral itu,” kata Eva kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/5).

    Menurut Eva, masalah struktural dan kelembagaan di BI ini akan terus terjadi jika kursi Gubernur BI tidak segera diisi. “Kita tahu dengan masalah Bank Centuy dan kasus suap ini, kebutuhan mengisi Gubernur BI sudah sangat mendesak,” ujar Eva Sundari.

    Dijelaskan Eva, Komisi XI dalam rapat internalnya dengan Badan Supervisi BI, Selasa (25/5) lalu juga menghasilkan satu kesepakatan bahwa pengawasan BSBI akan segera dioptimalkan. “Tujuannya agar kerja BSBI sesuai dengan tujuan DPR. Jadi ada sinkronisasi antara DPR dan BSBI,” kata Eva.

    Terkait dengan dugaan suap terhadap pejabat BI, Komisi XI berencana akan mengirim tim pengawas supervisi ‘on the spot’ ke Australia untuk melakukan investigasi, terutama di pengadilannya. “Upaya ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa masalahnya dan bagaimana modusnya. Kita akan putuskan ini setelah bertemu dengan Menkeu minggu depan. Rencananya mau diputuskan tadi dalam rapat internal, sayangnya tadi belum kuorum,” ujar Eva.

    Skandal suap pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu yang diduga melibatkan oknum pejabat BI berinisial “S dan “M” itu juga mengundang reaksi keras anggota Dewan dari fraksi yang lain. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vera Vebyanty menegaskan, pihaknya akan segera memanggil BI.

    “Kasus ini akan kita selidiki secara tuntas dan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memanggil pihak terkait. Pastinya Radius Christianto (perwakilan perusahaan RBA di Indonesia) dan siapa pejabat BI yang berinisial “S” dan “M” itu,” tegas Vera.

    Menurut Vera, meski kebijakan moneter dalam UU BI tidak masuk kewenangan Komisi XI, namun pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini begitu saja. “DPR akan membawa kasus ini ke rapat paripurna dan bekerjasama dengan KPK, Polri, agar pihak asing tidak lebih dulu mengintervensi kasus ini,” tambah Veby

    Sementara angggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Arief Budimanta mempertanyakan kredibilitas BI. “Harus ada evaluasi total terhadap keberadaan BI selama ini,” tegas Arief.

    Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Andi Rahmat, menduga skandal ini sudah berlangsung lama. “Saya yakin praktik semacam ini sudah berlangsung lama, tidak hanya pecahan uang Rp 100 ribu saja. Itulah sebabnya kenapa RUU mata uang selalu gagal digodok DPR. Karena itu saya akan mendorong agar RUU mata uang segera dibahas kembali DPR,” kata Andi.

    Andi menambahkan, lambatnya DPR menggodok RUU Mata Uang karena ada tarik menarik kepentingan BI dengan Peruri. Selama ini BI mencurigai Peruri sebagai pihak yang mengurusi percetakan uang.

    Dua pejabat senior BI tersebut berinisial ‘S’ dan ‘M’ terindikasi menerima 1,3 juta dolar AS, atau setara Rp 12 miliar dari anak usaha Reserve Bank of Australia (RBA) untuk memenangkan kontrak pencetakan uang pecahan Rp 100.000 itu.

    Desak KPK

    Sementara itu secara terpisah Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengusut skandal suap percetakan uang pecahan Rp 100 ribu yang diduga melibatkan oknum pejabat Bank Indonesia (BI) berinisial “S dan “M” tersebut disamping Jampidsus juga diharapkan membentuk tim khusus menangani kasus tersebut. “KPK harus turun tangan terkait tender pengadaan kertas uang yang selama ini sangat tertutup,” ujar Pramono.

    Menurut Pramono, selama ini korupsi di BI hanya tercium baunya, tapi tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. “Jampidsus juga untuk segera membuat tim khusus menangani kasus ini. Kasus ini terang benderang karena KPK-nya Australia sudah membuka secara resmi ke publik dan menurut saya hal yang tidak terbantahkan, meski kalau disini masih diperdebatkan,” kata Pram.

    DPR sendiri diharapkan terus mengawasi, meski selama ini tidak ada bukti, tapi DPR sudah merasakan ada ketidakberesan. “Praktek suap terjadi di BI. Sistem pengadaan kertas dan cetak uang selalu tidak transparan, padahal di dalam negeri ada pabrik kertas uang yang harganya bersaing,” tandas Pram.

    Lantaran itu, ujarnya, kalau benar terjadi suap kepada pejabat BI terkait tender kertas uang pecahan Rp 1000 ribu, tidak tertutup kemungkinan praktek yang sama terjadi pada kasus lainnya.

    Menurut Pramono, berdasarkan laporan koran Australia, terlihat betul yang mengatur dugaan suap itu bukan hanya pejabat BI, tapi orang-orang yang mempunyai jaringan di BI.

    Dia menduga makelar di BI selama ini banyak. “Ini kasus yang lebih besar dari kasus Gayus, karena berkaitan dengan kebijakan dan uang yang sangat besar. Mereka bermain di internal karena sistem pengadaannya bersifat tertutup dan bisa berperan banyak,” tutur Pramono. (sm/sam)


    http://archive.kaskus.co.id/thread/5182954/0

    BI Tetap Jadi Sarang Penyamun Sampai Kiamat?

    jagu4r – 02/09/2010 05:08 PM

    Kamis, 02/09/2010 | 10:32 WIB

    core net – 02/09/2010 05:15 PM

    :cystg yg berani ngusut kriminalkan aja

    SETELAH ‘lolos’ dari penolakan publik dan sejumlah anggota DPR akibat sosok Darmin Nasution diduga terlibat kasus pajak dan skandal ‘bailout’ Bank Century, akhirnya mantan Dirjen Pajak dan Plt/Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI) ini resmi diambil sumpahnya sebagai orang nomor satu di BI pada pelantikannya di Kantor Mahkamah Agung, Rabu (1/9/2010). Yang menarik, mantan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution yang hadir mengatakan, Darmin Nasution harus bisa membersihkan nama BI dari perliaku dan persepsi ‘sarang penyamun’. Mantan Ketua BPK itu juga berharap pengawasan di bank sentral ditegakkan dan dibenahi agar tidak lagi ada kasus Bank Bali dan skandal Bank Century.

    Seperti diberitakan di berbagai media, menurut dia, persepsi sarang penyamun bukan saja dari kalangan internal BI, melainkan kepentingan politik yang ingin memanfaatkan bank sentral sebagai sapi perahan, baik dalam bentuk materi dan nonmateri. Bank sentral ini pun diharapkan independen, mandiri dan bebas dari tekanan-tekanan politik dan penguasa. Istilah sarang penyamun, tidak lain dari gambaran BI yang dianggap menjadi markas besar koruptor. Kasus yang lalu, melalui kewenangannya menyalurkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 650 triliun, bank sentral yang saat itu berada di bawah Departemen Keuangan juga menyalurkan kredit untuk membantu likuiditas perbankan yang terancam bangkrut akibat krisis moneter yang menghantam Indonesia pertengahan 1997.

    Anehnya, berbagai pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap penyaluran dan penagihan kembali BLBI, seperti beberapa pejabat BI, pejabat Departemen Keuangan, hingga pejabat BPPN ternyata tidak dapat dijerat hukum. Inipun terjadi saat terjadi kasus dugaan korupsi aliran dana bailout Bank Century sekarang ini. Kasus demi kasus dugaan korupsi terus menyeruak di BI, diantaranya yang terungkap adalah kasus dugaan suap pencetakan uang pecahan Rp 100.000. Skandal suap pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu yang diduga melibatkan oknum pejabat BI berinisial “S dan “M” yang terindikasi menerima 1,3 juta dolar AS, atau setara Rp 12 miliar dari anak usaha Reserve Bank of Australia (RBA) untuk memenangkan kontrak pencetakan uang pecahan Rp 100.000 tersebut.

    Mendiang Presiden Gus Dur juga pernah menyebut BI sebagai sarang penyamun. Akibatnya, guru besar UGM Prof Boediono yang dikenal relatif cukup bersih dan lugu pun tertular virus penyamun dan menjadi bulan-bulanan opini publik hingga cercaan demo aktivis yang berteriak “Boediono Maling!”. Sayang, Boediono yang sebelumnya sangat dihormati sebagai intelektual UGM, harus membayar mahal harga dirinya setelah terkonpirasi dan terkooptasi penguasa untuk ikut melumuri lembaga BI dengan kasus Bank Century. Maklum, mantan Gubernur BI Boediono yang dijadikan Wapresnya SBY dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dicairkannya dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

    Akibat BI identik sarang penyamun, maka tak heran lembaga ini menghasilkan alumni ataupun lulusan pejabat BI yang mengantongi ‘predikat’ status tersangka. Sebut saja, mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, Syahril Sabirin, Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan dan pejabat BI lainnya. Bahkan, kasus Burhanuddin juga menyeret nama Anwar Nasution. Ditambah lagi, Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goelton terlibat kasus suap dalam pemilihannya di DPR. Maka, terasa pantas dan tidak salah jika publik memberi cap dan merek yang mantap, yakni: “BI sebagai sarang penyamun”.

    Lantas bagaimana solusinya agar BI tidak menjadi sarang penyamun? Apakah perlu dipasang sosok Gubernur BI yang jujur dan berani dihukum mati jika melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme? Sebenarnya, anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Soesatyo pernah menyarakan dukungannya kepada figur Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era pemerintahan Gus Dur, untuk menduduki jabatan Gubernur BI menggantikan Boediono saat itu. Karena figur Rizal Ramli dinilai relatif lebih jujur dibanding nama-nama lainnya yang diunggulkan sebagai pejabat Gubernur BI. Namun, sudah pasti ekonom vokal ini diduga tidak bakal disentuh oleh geng SBY atau lingkaran Istana, untuk dijadikan orang nomor satu di BI. Mungkin mereka takut proyek-proyeknya bakal dihantam oleh ‘orangnya’ Gus Dur tersebut.

    Maka, sekarang setidaknya terpikir oleh kita, bahwa untuk menjadikan lembaga BI yang bersih dan bebas dari sarang penyamun, tergantung political will rezim yang sedang berkuasa. Apabila sang rezim menghendaki BI dibersihkan dari sarang penyamun maka seketika itu juga kun fayakun BI jadi lembaga yang bersih dan mandiri. Tapi, kalau rezim penguasa tak menghendaki BI bersih karena masih dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya atau sebagai mesin uang/ATM partai politik penguasa, maka sampai kiamat pun BI akan menjadi ‘sarang penyamun’. Lantas pertanyaan kita, apakah Gubernur BI sekarang Darmin Nasution masuk geng rezim penguasa yang akan memanfaatkan BI untuk kepentingan politik dan Pemilu/Pilpres2014?

    Kalau boleh menduga, Darmin Nasution itu apakah orangnya SBY? Sebab, mengapa Presiden hanya mengajukan nama Darmin sebagai calon tunggal Gubernur BI kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) ‘paksaan’ oleh Komisi XI DPR. Akhirnya, Komisi DPR yang membidangi keuangan dan perbankan ini pun ‘terpaksa’ memilih Darmin Nasution sebagai Gubernur BI. Nampaknya, pihak DPR tak berkutik, mungkin kalau macam-macam akan diseret kasusnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maklum, kalangan anggota DPR juga dikenal tidak bersih-bersih amat. Komisi XI DPR hanya mampu menyodorkan ‘kontrak politik’ kepada Darmin Nasution seolah-olah DPR itu kelihatan ‘galak-galak’ sedikitlah.

    Inilah 9 butir “kontrak politik” antara Komisi XI DPR dengan Darmin Nasution setelah mengikuti proses fit and proper test:

    1. Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan saudara Darmin Nasution sehubungan dengan posisinya sebagai salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam proses bailout Bank Century dan kasus hukum lainnya selama menjabat di lembaga pemerintahan lainnya, maknakala pada suatu saat dinyatakan secara formal oleh instrumen hukum di Indonesia (KPK, Kejaksaan Agung atau kembaga hukum lainnya) sebagai terdakwa, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI pada saat itu juga tanpa harus menunggu ketetapan hukum yang tetap.

    2. Sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia, dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia, selalu berkomitmen membuat kebijakan moneter yang integratif, yaitu bukan kebijakan moneter yang absolut melainkan kebijakan moneter yang selalu paralel dan sinergi dengan kebijakan yang dapat menjadi insentif terhadap sektor riil terutama pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut antara lain memberikan kemudahan akses pembiayaan, mendorong pemberlakukan tingkat suku bunga pinjaman yang rendah dan selisih bunga yang kecil dengan tetap memperhatikan prudential system.

    3. Berkomitmen untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi industri perbankan di Indonesia.

    4. Dalam rangka meningkatkan mekanisme check and balance antara DPR dengan BI berkomitmen untuk bersama-sama mendorong dan memberdayakan Badan Supervisi Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugas mengevaluasi kinerja BI yang disampaikan Komisi XI. Selama ini peran BSBI belum optimal.

    5. Guna memperkokoh independensi BI sebagai instrumen moneter yang kredibel, transparan dan akuntabel, maka Gubernur BI bersedia dan berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi di kalangan internal BI, mengingat maraknya berbagai kasus yang terjadi selama ini lebih banyak disebabkan tidak berjalannya good corporate governance di lingkungan BI.

    6. Perbankan syariah dan BPR harus dikembangkan secara adil dan proporsional.]

    7. Memperjuangkan perbankan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak ada kendali asing dan memperjuangkan asas resiprokal dengan perbankan negara lain.

    8. Bahwa janji Gubernur BI terpilih untuk merubah paradigma kerja BI agar pro sektor riil harus terbukti demi upaya BI untuk menciptakan kedaulatan keuangan dan perbankan nasional.

    9. Apabila semua penjelasan dan klarifikasi selama fit and proper test terhadap kasus yang ditanyakan oleh para anggota Komisi XI DPR terbukti tidak benar, maka Saudara Darmin Nasution bersedia mengundurkan diri. Surahman mengatakan, kontrak politik ini merupakan bagian dari hak politik dan konstitusional Komisi XI. Maka, tak akan dimintakan persetujuan Darmin atas poin-poin dalam keputusan ini. Selanjutnya, Komisi XI akan melaporkan hasil keputusan ke Rapat Paripurna pekan depan.

    http://jakartapress.com/www.php/news/id/15800/BI-Tetap-jadi-Sarang-Penyamun-Sampai-Kiamat.jp

    ————–

    Bijimana orang-orang di BI itu tidak kaya-kaya kayak penyamun, kalo duit yang namanya RUPIAH itu: dia sendiri yang cetak, dia sendiri yang mengedarkan, dan dia sendiri yang mengawasinya …


    http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2042056/bi-masihkah-sarang-penyamun

    BI, Masihkah Sarang Penyamun?

    Oleh: Iwan Purwantono, Senin, 28 Oktober 2013 | 10:23 WIB

    INILAH.COM, Jakarta -Dua kasus mencuat, menyeret Gubernur BI Agus DW Martowardojo. Yakni korupsi di proyek Hambalang dan suap BUMN, temuan SEC-komisi pasar modal Amerika Serikat (AS).

    Pada 1996, Prof Anwar Nasution sempat membuat pernyataan yang bikin heboh. Dia menyebut BI adalah sarang penyamun. Tentu saja, Anwar punya alasan kuat yang bisa dipertanggung jawabkan. Satu hal lagi, mantan Deputi Senior Gubernur BI itu, tentu tak sedang bercanda.

    Nah, sejarah akhirnya membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Sudah banyak elite BI yang masuk kerangkeng karena korupsi. Mulai dari Syahril Sabirin, Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan sampai Miranda S Goeltom.

    Kini, BI dipimpin Agus Martowardojo, ternyata belum bersih-bersih benar. Belakangan, muncul dua kasus besar yang melibas bos bank sentral itu. Yaitu korupsi Hambalang dan suap Diebold Inc untuk pejabat bank BUMN temuan SEC (Security Exchange Commission) alias komisi pasar modal AS.

    Dalam korupsi Hambalang, audit BPK menemukan adanya kesalahan Agus Martowardojo ketika menjabat sebagai menteri keuangan. Kesalahannya, Agus menyetujui dispensasi waktu pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) TA 2010 yang diajukan Sekretaris Kemenpora.

    Padahal, RKA KL TA 2010 itu, telah melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK 69/PMK.02/2010. Selain itu, Agus juga menetapkan persetujuannya soal penggantian tahun jamak dalam kontrak proyek Hambalang. Menurut aturan, usulan pergantian kontrak proyek Hambalang harus mendapat persetujuan Menpora dan Menteri Pekerjaan Umum.

    Anehnya, Agus langsung setuju meski proposal tersebut hanya ditandatangani sekretaris Kemenpora dan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kemenperian PU. Sedangkan kasus suap bank BUMN, temuan SEC, cukup menarik.

    Berdasarkan investigasi komisi pasar modal AS itu, terdapat suap yang dilakukan Diebold INC, perusahaan ATM asal AS kepada sejumlah pejabat bank pelat merah pada 2005-2010. Diebold menjatah sogokan berupa perjalanan wisata ke AS dan Eropa.

    Paket pelesiran yang ditawarkan Diebold, cukup menarik. Semisal Grand Canyon, Napa Valley, Las Vegas, New York City, Washinton DC, Hawaii, serta sejumlah tempat wisata terkenal di Eropa. Nah, biaya plesir para bos itu, menelan biaya sampai US$ 147 ribu atau Rp 1,6 miliar.

    Lalu, bank BUMN apa saja yang menggunakan ATM karya Diebold? Ada dua, yakni BRI dan Bank Mandiri. Nah, kala suap itu berlangsung, Agus Martowo menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri.

    Kalau sudah begitu, sulit membantah pernyataan Anwar Nasution tadi. Ternyata, BI belum bebas dari penyamun? Jangan-jangan lebih parah lagi. [tjs]


    http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/11/20/bank-indonesia-masih-sarang-penyamun-611392.html

    Bank Indonesia “Masih” Sarang Penyamun

    OPINI | 20 November 2013 | 17:55

    Demikian ekonom UI Anwar Nasution berujar tentang Bank Indonesia (BI), ketika kontroversi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 650 triliun mengemuka ke publik pasca keruntuhan Orde Baru. Pernyataan Anwar kala itu tentu saja cukup mencengangkan, mengingat posisi strategis Bank Indonesia sebagai pengelola moneter nasional sekaligus regulator semua Bank yang beroperasi di Indonesia.

    Seolah menjadi penguat atas pernyataan tersebut, sejumlah kasus korupsi terkuak dan melibatkan banyak pejabat Bank Indonesia sepanjang satu dekade terakhir. Setidaknya sudah tiga Gubernur BI yang membelitkan dirinya dengan kasus korupsi; Soedradjad Djiwandono, Syahril Sabirin dan Burhanuddin Abdullah. Lantas kita juga pernah mendengar nama bekas Deputi Gubernur BI; Aulia Tantowi Pohan, Miranda Gultom, Iwan R Prawinata, Siti Chalimah Fadjrijah atau Budi Mulya. Lalu beberapa Direksi BI antara lain Oey Hoey Tiong, Heru Supraptomo, Hendro Budianto, dan Paul Sutopo, dan pejabat sedikit dibawah level direktur BI terdapat nama Rusli Simanjuntak (Kepala Biro Gubernur BI), serta masih banyak pejabat lain yang kejahatannya tak terlalu terekspose media.

    Kasus-kasusnya pun beragam, dari suap, korupsi, sampai praktik pelanggaran hukum dengan bumbu intrik politik kekuasaan mengemuka sepanjang waktu. Para pihak yang terlibat pun bermacam-macam, mulai dari anggota DPR korup, aparat penegak hukum nakal, bahkan vendor pencetakan uang pun tak lepas dari aksi kejahatan pengelola moneter nasional tersebut. Belum lagi kasus yang melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 silam, yang memutuskan menyelamatkan Bank Century (bailout) dengan cara yang sangat kontroversial, yang hingga kini penyelesaiannya masih berlarut-larut karena melibatkan rezim penguasa didalamnya.

    Krisis Kredibilitas

    Lewat serentetan kasus tersebut Bank Indonesia seolah menjawab kekhawatiran masyarakat tentang arti pentingnya menjaga amanah dengan cara yang salah. Boleh jadi “kepercayaan” telah hanya menjadi mitos bagi para pengelola BI dewasa ini. Sifat jujur dan amanah seperti yang pernah terdengar dari pendahulu mereka, macam Syafruddin Prawiranegara seolah membekas sebagai sejarah yang gagal diteladani. Bank Indonesia telah terjebak dengan virus kekuasaan bernama korupsi, reputasi sebagai bank sentral nyaris hancur ditangan segelintir orang yang rendah integritas dan lacur karena harta.

    Jadi, jika anda seorang warga negara biasa atau pernah menjabat sebagai auditor bank swasta berlabel Panin yang tugasnya melakukan pengawasan dan menghindarkan bank dari tindak kejahatan perbankan, kemudian anda mencoba mengeluh atau melapor tentang perilaku menyimpang suatu Bank ke BI tapi seolah-olah tidak didengar dan dibiarkan menjadi korban. Ya, jangan heran. Karena sensitivitas bank sentral kita cuma berlaku untuk kategori warga negara tertentu dengan status dan dukungan materi yang cukup untuk membuat mereka terperangah dan mulai mendengar keluhan. Situasi yang nyaris sama dengan mudah kita temui di lembaga pemerintah lainnya yang sarat dengan pola birokrasi feodal.

    Tulisan ini tentu tidak akan membahas soal kapabilitas BI dalam menentukan kebijakan moneter dan makro ekonomi lainnya yang mempengaruhi nasib perekonomian kita. Namun sebagaimana pelajaran yang kita petik dari runtuhnya perekonomian barat akhir-akhir ini. Kemampuan mengelola arus ekonomi ternyata tidak cukup dengan soal intelektualitas, analisa mendalam atas pergerakan pasar, dan kemampuan mengukur variabel ekonomi dalam angka. Tapi lebih mendasar dari itu, persoalan integritas, kehormatan dan kesederhanaan sikap menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan para pengelola perekonomian. Hal yang kemudian dalam dunia perbankan tertuang dalam prinsip kehati-hatiannya.

    Keprihatinan yang Memprihatinkan

    Sebagai sesama warga negara, saya hanya bisa berucap “prihatin” manakala kasus auditor bank swasta nasional yang dipecat atau dipaksa mengundurkan diri, karena alasan yang dicari-cari berupa mangkir dari kantor 5 hari tanpa pemberitahuan. Hal yang mengaburkan masalah sebenarnya, soal kejahatan perbankan, soal fraud yang melibatkan petinggi Bank tersebut, soal penggelapan dana. Soal “kecil” dalam bank yang mengelola uang masyarakat, dengan nominal beberapa Rupiah. Soal yang sering kita temui jauh hari sebelumnya, yang seolah-olah mereplika perilaku regulatornya (BI) yang salah.

    Lagi-lagi soal amanah yang cacat, soal pelanggaran yang ditemukan auditor yang tugasnya memang harus mencari pelanggaran dan penyimpangan pelaku bisnis Bank. Dan karena “ketidakberuntungan” harus berhadap-hadapan dengan petinggi institusi Bank, penguasa kecil yang cenderung diktatif karena merasa institusi adalah dirinya, mirip dengan slogan l’etat c’est moi. Hingga mereka yang berbeda kepentingan harus dipaksa mengaku kalah dan mengikuti keinginannya meski itu salah.

    Meski ada lembaga regulator yang bertugas sebagai pengawas Bank, kita tentu harus tahu diri, karena mereka terlalu banyak makan gula-gula, dan terserang penyakit diabetes hingga matanya sudah tak lagi “awas” alias rabun. Jadi saya tak juga terkejut jika KPK kelak mampu membongkar bau busuk yang lebih luas lagi, ketika kasus Century telah berani mereka korek lebih dalam dan lebar. Sehingga akan menambah panjang sejarah kelam Gubernur BI yang membelitkan dirinya dengan kasus Korupsi.

    Kalau sudah begini anda, saya, kita bisa apa?


    http://acch.kpk.go.id/modus-korupsi-di-sektor-perbankan

    Modus Korupsi di Sektor Perbankan

    Secara teoritis, kejahatan perbankan khususnya pembobolan dan penjarahan bank didorong oleh motif untuk menguntungkan pribadi bankir dengan cara merugikan bank dan masyarakat. Dalam kenyataannya praktek ini pernah dan selalu akan terjadi di belahan dunia manapun, baik di negara maju maupun negara berkembang. Praktik tersebut selalu terjadi ketika kesempatan untuk melakukannya terbuka.

    Secara empiris, tindak pidana korupsi perbankan melalui penipuan, pembobolan dan penjarahan seringkali terjadi di Indonesia. Hampir setiap tahun hal tersebut terjadi baik yang menimpa bank besar maupun bank kecil. Baik yang dilakukan oleh pihak dalam bank maupun pihak luar bank. Baik yang dilakukan oleh pemilik bank maupun oleh pegawai bank.

    Tindak kejahatan yang dilakukan pun semakin beragam dan kompleks. Dari mulai pembobolan kartu kredit, pemalsuan kartu ATM, pemindahbukuan secara ilegal, transfer fiktif, surat tagihan bodong, NCD fiktif sampai kredit fiktif.

    Kejahatan yang relatif kecil dan dilakukan oleh pegawai rendahan biasanya terjadi karena kelemahan dalam sistem prosedur di dalam bank. Kejahatan besar yang dilakukan manajemen puncak dan pemilik bank biasanya bukan karena kelemahan prosedur internal, tetapi lebih diakibatkan kelemahan karakter bankir.

    Terlepas dari siapapun yang melakukannya, praktek pembobolan dan korupsi perbankan adalah sangat berbahaya karena dapat menggoyahkan keamanan sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Karena itu penegakan hukum dan tindakan preventif menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan perbankan.

    Studi Modus Korupsi di Sektor Perbankan dilakukan dengan tujuan untuk : (1) mengklasifikasikan antara kejahatan perbankan umum dengan tindak pidana korupsi pada sektor perbankan. (2) mendapatkan gambaran awal – yang sebisa mungkin menyeluruh – tentang potensi dan kondisi kejahatan perbankan termasuk korupsi pada lembaga perbankan termasuk korupsi pada lembaga perbankan. (3) memetakan potensi terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi yang mungkin terjadi pada sektor perbankan serta modus operandinya, (4) mendapatkan gambaran awal yang dari waktu ke waktu bisa digunakan sebagai data pembanding dengan kondisi di masa depan, (5) mencari akar masalah atas potensi terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi pada sektor perbankan, (6) menyusun masukan yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi pada sektor perbankan, (7) menyusun masukan mengenai penanganan kejahatan perbankan dan kasus korupsi pada sektor perbankan terkait dengan kewenangan KPK.

    Hasil selengkapnya Studi Modus Korupsi di Sektor Perbankan bisa didownload di bawah ini.

    http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27925/Modus_Korupsi_Sektor_Perbankan.pdf


    http://twitter.com/KPK_RI

    http://nasional.kompas.com/read/2013/12/04/0519211/KPK.Endus.Potensi.Skandal.Perbankan.Terkait.Pemilu.2014

    KPK Endus Potensi Skandal Perbankan Terkait Pemilu 2014

    Rabu, 4 Desember 2013 | 05:19 WIB

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (LUCKY PRANSISKA)

    JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus potensi korupsi di sektor perbankan untuk pendanaan partai politik dalam menghadapi Pemilu 2014. Perbankan menjadi sektor yang potensial dijadikan “bancakan” para koruptor dalam tiga kali pemilu terakhir, yaitu pada 1999, 2004, dan 2009.

    “(Pada) 2008, (skandal Bank) Century terjadi. (Pada) 2004, (kasus) kredit-kredit bank juga terjadi. Apa tahun ini tidak ada masalah itu? Kami mempelajari ada (potensi serupa),” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam diskusi di kantor Transparency International Indonesia (TII), Jakarta, Selasa (3/12/2013).

    Menurut Bambang, sebelum Pemilu 1999 terjadi skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari kasus ini, ujar dia, ada dana sekitar Rp 160 triliun yang tak jelas peruntukannya. Sementara pada 2004, kata Bambang, terjadi beberapa kasus pembobolan dana perbankan.

    Pada 2004, sebut Bambang, terjadi antara lain menimpa BNI oleh Maria Pauline senilai Rp 1,2 triliun. Dia pun mengatakan, ada dua atau tiga kasus terkait bank lain. “Termasuk Bank Global,” sebut dia.

    KPK, kata Bambang, saat ini sedang melakukan kajian terhadap sektor perbankan. Dia mengatakan, kajian itu memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi karena ada kekhususan.

    Bambang mengatakan, ada tiga sektor yang rentan disalahgunakan untuk mendulang dana menjelang pemilu. Selain perbankan, sebut dia, dua hal lain adalah bantuan sosial dan dana optimalisasi.

    Perbankan menjadi incaran untuk penggalangan dana pemenangan pemilu, menurut Bambang, karena kapitalisasi dana di dalamnya. “Itu yang disebut cash and carry-nya jelas. Transaksi bribery (suap) kan cash and carry. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada jasa.”

    Tahun pemilu, kata Bambang, ditandai dengan tingginya pergerakan aliran uang. Ongkos politik yang mahal serta sumber pendanaan yang tak transparan dan akuntabel, sebut dia, adalah akar permasalahan korupsi di dunia politik.

    Penulis : Rahmat Fiansyah

    Editor : Palupi Annisa Auliani


    Bokir, Rabu, 4 Desember 2013 | 10:05 WIB

    syukur dah kalo KPK sdh mengendus kemungkinan pembobolan perbankan lg, smoga jgn ada lagi korupsi sistemik & canggih ala Century, jg smoga dalang pembobolan & pemakai duit haram Century sgr terungkap & ditangkap KPK.

    Mohd, Rabu, 4 Desember 2013 | 09:49 WIB

    Udah deh KPK, beresin dulu Hambalang dan Century dg cepat dan memuaskan ! Buatlah kami puas dengan sitaan yg nilainya sebanding dg kehilangan negara yg 6,7T dan 2T itu. Kalo itu tuntas, baru deh omong milestone yg laen. Ga usah maruk karena penyidik kalian emang dikit.

    wibowo, Rabu, 4 Desember 2013 | 08:49 WIB

    Tidak usah caci-maki, kalau ga suka ya keluar dari Indonesia. Berbuatlah yang terbaik bagi negaramu. Kalau kamu merasa lebih baik ya gantikan mereka.

    iwan hendrawan, Rabu, 4 Desember 2013 | 06:02 WIB

    Tujuan reformasi telah salah arah dan dibelokkan: dlu sama2 ingin berantas korupsi,prakteknya stelah berhasil melengserkan p harto klompok reformis jegal menjegal di parlemen dan malah brkoalisi dgn klompok korup akibatnya ikutan korupsi sndri.,parahnya korupsi berjamaah menghindari resiko ditnggung

    Dady, Rabu, 4 Desember 2013 | 05:44 WIB

    PEMILU 2014 ..Waspadai BANCAKAN PARTAI SAPI akibat merger XL- AXIS … dan juga partai lain di TELCO !!

    Mohd, Rabu, 4 Desember 2013 | 09:52 WIB

    Kejauhan mas Bro. Tuh bongkar SKK Migas, duitnya jelas triliunan dan itu hak negara. Deviardi jelas2 bilang di BAP kalo proyek2 migas digilir oleh garong bernama PDIP, Golkar dan Demokrat ! XL-AXIS mah swasta murni, mana bisa KPK masuk.


    http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1550-bank-selalu-dibobol-jelang-pemilu

    Bank Selalu Dibobol Jelang Pemilu

    Rabu, Desember 04 2013 15:17

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, angka korupsi di Indonesia semakin meroket menjelang pemilu. “Pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada kasus yang menjebol keuangan negara,” kata dia, Selasa (3/12).

    Bambang memaparkan pola pengerukan keuangan negara selalu berulang menjelang pemilu. Ia mencontohkan sebelum Pemilu 1999, terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari anggaran sebesar Rp 600 triliun, ada sekitar Rp 100 triliun yang tidak jelas. Bahkan, sampai saat ini pemerintah harus membayar bunganya.

    Pada 2004, sebelum Pemilu 2005, lanjutnya, terjadi pembobolan BNI 46 Kebayoran Baru dengan letter of credit atau surat utang bodong senilai Rp 1,7 triliun. Pelaku pembobolan bank ini adalah Dirut PT Gramarindo, Maria Pauline Lumowa.

    Sedangkan pada 2008, sebelum Pemilu 2009, terjadi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Akibat dari kebijakan ini, negara harus menggelontorkan dana talangan atau bail out sebesar Rp 6,7 triliun. KPK baru menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Budi Mulya.

    Karena itu, Bambang menilai hasil survei lembaga Transparency International (TI) bukan merupakan akhir dunia. Menurutnya, kenyataan korupsi di Indonesia yang masih buruk harus menjadi masukan dalam upaya memberantasnya.

    “Saya hanya mau katakan, hasil survei ini bukanlah kiamat. Survei Corruption Perception Index (CPI) ini bisa menjadi ukuran lain yang penting dalam pemberantasan korupsi, tapi jangan dianggap yang paling penting,” kata Bambang. Tokoh yang akrab disapa BW ini menambahkan hasil survei CPI ini jangan dilihat begitu saja.

    Secara metodologis, survei itu memang dapat dipercaya, tetapi tidak bisa menjadi justifikasi terhadap semua upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, hasil survei ini diambil dari satu kelompok tertentu, dalam hal ini pengusaha atau pelaku bisnis sehingga tidak dapat menilai secara keseluruhan atau holistik.

    Tertinggi

    Kemarin, Transparency International (TI) kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau indeksi tingkat persepsi publik terhadap korupsi secara global. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun ini masih lebih buruk dari sejumlah negara miskin Afrika.

    Pada CPI 2013 ini, Indonesia mendapatkan nilai skor sebesar 32 poin dan menempati peringkat ke-114 dari 177 negara. Pada 2012 lalu, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara meski memiliki poin yang sama, yaitu 32.

    Nilai yang diraih Indonesia ini masih kalah dengan sejumlah negara dari Afrika yang tergolong miskin, seperti Ethiopia dan Tanzania, dengan nilai 33 poin. Bahkan, negara yang baru merdeka beberapa tahun lalu, seperti Kosovo, tingkat korupsinya leb’ baik dari Indonesia dengan meraih 3 poin.

    Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko memaparkan hasil survei di Indonesia ini diuku dari sembilan sumber data, seperti ilihat dari aspek birokrasi, parlemen, penegak hukum, dan layanan pemerintah.

    “Kepolisian dan lembaga peradilan masih menjadi lembaga yang korupsi, juga ada parlemen dan partai politik. Jadi, masih ada problem di penegak hukum dan peradilan dan puncaknya pada penangkapan Ketua MK (Akil Mochtar) dan hakim Pengadilan Tipikor (Setyabudi Tedjocahyono) juga ditangkap KPK,” kata Dadang, kemarin.

    Akan tetapi, ada beberapa sumber data yang menyumbang hasil positif dalam hasil survei ini, yaitu adanya penegakan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, KPK memiliki prestasi dan membuat Indonesia tetap memiliki nilai positif.

    Sumber: Republika, 4 Desember 2013


    http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=14083&type=5

    Waspadai Kejahatan Perbankan Jelang Pemilu 2014

    Satya Dewangga *), 04-12-2013

    Ada dua momentum penting dihadapi bangsa Indonesia, yaitu periode akhir tahun Pemerintahan Presiden SBY dan kedua menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014. Pengamat dengan memanfaatkan media massa pada umumnya lebih sensitif dalam merasakan suasana dan kecenderungan yang akan terjadi. Tulisan ini akan menyoroti permasalahan ekonomi nasional dan pemberantasan korupsi dengan tujuan agar para pemangku kepentingan (stakeholders) lebih cepat mewaspadainya.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak sangat risau terhadap perkembangan ekonomi belakangan ini, sampai-sampai ia mengajak anggota kabinet mendinginkan suasana di tengah keteduhan Istana Cipanas.

    Berbagai indikator ekonomi memang memperlihatkan kecenderungan memburuk, tentu saja merupakan pukulan bagi pemerintahan SBY, mengingat masa kerjanya makin pendek. Sejumlah indikator makin tidak menggembirakan, mencakup pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi bulan November, cadangan devisa, pembengkakan jumlah subsidi BBM, dan membesarnya defisit transaksi berjalan.

    Masalah-masalah yang dikemukakan diatas terutama yang dirisaukan Presiden SBY, pada umumnya tergolong pada masalah-masalah ekonomi makro, tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat biasa. Namun semua sadar, bahwa persoalan ekonomi golongan rakyat biasa, golongan menengah sangat tergantung pada kondisi masalah-masalah ekonomi makro tersebut. Padahal, secara makro saat ini situasi ekonomi berat.

    Dalam situasi ekonomi makro yang berat tersebut sebuah pengalaman yang berharga dari sejarah adalah langkah Orde Baru mengatasi situasi pasca G30S/PKI yang tidak kalah parahnya dari situasi saat ini, yaitu ada keberanian politik mengambil berbagai keputusan ekonomi sebagai awal memecahkan lingkaran setan kesulitan ekonomi.

    Jadi persoalan pertama yang harus dijawab oleh para ekonom adalah apa hambatan utama dibidang ekonomi dewasa ini dan apa alternatif pemecahannya. Selanjutnya pertanyaan ditujukan kapada para politisi yaitu apakah berani memilih salah satu alternatif yang tersedia dan dengan keberanian politik yang luar biasa dibuat keputusan politik nasional untuk bangsa Indonesia melakukannya. Hanya inilah kuncinya, yaitu unsur serta faktor kepemimpinan politik negeri ini.

    Sementara itu, terkait pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewaspadai adanya kasus pembobolan korupsi dana perbankan menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Kewaspadaan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, tidaklah berlebihan. Pasalnya, kata Bambang, masyarakat Indonesia selalu disuguhkan kasus pembobolan bank setiap kali menjelang pemilu.

    Menurut penulis, kejahatan perbankan yang terjadi menjelang Pemilu, dicurigai adalah bagian dari kegiatan politik sesuatu golongan, yang seperti dalam pembahasan masalah situasi ekonomi makro, maka negeri ini harus berani mengambil suatu keputusan politik yang menentukan. Kekhawatiran terjadinya kejahatan perbankan seperti pada tahun 2004 dan tahun 2009 seperti tersebut diatas dibuat oleh Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK.

    Sungguh ironis, Wakil Ketua KPK bisa membuat peringatan kepada masyarakat kemungkinan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014 akan ada lagi skandal perbankan, tetapi ia sebagai pimpinan KPK tidak berani mendorong KPK membuat keputusan politik yang berani, bagaimana dan ke arah mana skandal bank Century yang sudah berusia sekitar lima tahun tersebut, tetapi masih menggantung tidak menentu, harus diakhiri. Pengakhiran kasus skandal Bank Century secara politik perlu dilakukan agar menjadi contoh untuk tidak terjadi kembali.

    Persoalan Bank Century adalah membongkar pertama, siapa yang secara politik bertanggung jawab terjadinya keputusan bailout sebesar 6,7 Triliun kepada bank Century. Orang ini harus mempertanggung jawabkannya secara politik dan diancam pidana karena telah mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 6,7 Triliun dan ada fihak-fihak lain yang menjadi kaya. Kedua, meneliti aliran dana yang terjadi untuk menemukan siapa saja yang telah menikmati dana talangan sebesar Rp 6,7 Triliun tersebut dan menangkap serta mengirimkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Ketiga, kita perlu memiliki pemangku kepentingan dari kalangan politik yang berani mengambil keputusan politik itu, karena tanpa itu KPK dimana Bambang Wijayanto penulis prediksi diatas bertugas, akan selalu dalam kebimbangan dan masalah bank Century semakin berlarut-larut.

    Oleh karena itu, perlu dikritisi usulan Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Aziz Syamsuddin, agar KPK vakum selama proses Pemilu 2014. Usulan ini memancing pendapat jika KPK vakum, maka masyarakat dapat golput. Seharusnya, pemberantasan korupsi tidak perlu dihentikan, dan justru untuk mengawasi adanya politik uang menjelang dan saat Pemilu 2014.

    *) Penulis adalah peneliti muda di Forum Dialog (Fordial)


    http://www.jpnn.com/read/2013/12/09/204763/KPK-Cegah-Tradisi-Gangsir-Bank-

    KPK Cegah Tradisi Gangsir Bank

    Tiga Kali Terjadi Jelang Pemilu

    Senin, 09 Desember 2013 , 05:38:00

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan studi kejahatan pembobolan perbankan yang ternyata terjadi tiga kali berturut-turut menjelang perhelatan pemilu. Kejahatan menggangsir dana di bank itu diduga dilakukan oleh pemangku kebijakan dan dialirkan sebagai pendanaan pemilu.

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, dari hasil studi yang dilakukan instansinya, tenyata ada siklus kejahatan perbankan yang terjadi menjelang pemilu. Mantan pengacara itu kemudian membeberkan sejumlah hasil studinya.

    Misalnya, kejahatan perbankan yang terjadi pada 1998, setahun menjelang Pemilu 1999. “Ketika itu, kita tahu bersama terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai 144,5 triliun,” ujar pria yang akrab disapa BW itu. Karena perkara itu, negara harus membayar utang Rp 60 triliun per tahun kepada IMF hingga 2018.

    “Kemudian, menjelang Pemilu 2004 terjadi skandal penyaluran kredit fiktif pada 4″5 bank yang nilainya juga banyak,” ungkapnya.

    Nah, yang hingga kini masih hangat ialah pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Perkara ini hingga kini masih ditangani KPK. Baru dua orang yang dijadikan tersangka dalam perkara ini. Itu pun diduga bukan pemeran utama yang mengakibatkan negara rugi hingga Rp 6,7 triliun tersebut. “Nah, kita tidak melakukan justifikasi, tapi apakah pada menjelang 2014 ini bakal terjadi lagi” Ini yang kami sedang lakukan pencegahannya,” papar Bambang.

    Mengapa kejahatan perbankan kerap terjadi menjelang pemilu” Menurut Bambang, hal itu berkaitan dengan kapitalisasi yang luar biasa besar di sektor tersebut. “Kalau dicermati, kasus-kasus yang ditangani KPK yang utama juga sektor perbankan, bantuan sosial, importasi, dan sektor migas,” ungkap pejabat kelahiran Jakarta tersebut.

    Lantas, siapakah yang bisa terjerat dalam perkara ini” Bambang mengatakan, orang-orang yang bermain di sektor itu bisa saja terjerat perkara. Terutama pembuat kebijakan. “Kami terus melakukan kajian pencegahannya untuk sektor perbankan ini,” katanya.

    Dalam acara yang berbeda kemarin, Ketua KPK Abraham Samad menambahkan, skandal perbankan setiap menjelang pemilu itu terjadi karena kejahatan tersebut dilakukan oleh penguasa. “Yang kedua kejahatan seperti itu sifatnya white collar crime. Jadi, agak sulit mendeteksinya,” ujar pria asal Makassar itu.

    Faktor ketiga, ada indikasi bahwa uang dari kejahatan tersebut disalurkan untuk kegiatan yang bersifat pemilu dan pilpres.

    Meski ada indikasi uang dari kejahatan perbankan mengalir ke pemilu, Abraham tidak berani menyebutkan indikasi pelakunya berkaitan dengan partai politik tertentu.

    “Kami belum bisa pastikan. Tapi, kejahatan seperti ini dilakukan para pemangku kebijakan yang punya kewenangan luar biasa,” ujarnya.

    Abraham mengatakan, kondisi perbankan di Indonesia rentan kejahatan. Sebab, banyak bank kecil di Indonesia dan tiba-tiba mengalami kesulitan pendanaan, kemudian dilimpahkan ke pemerintah. Dari situ, pemerintah melakukan kewajiban penyelamatan. “Di sinilah kerawanan itu terjadi dan harus diantisipasi,” ungkapnya.

    Salah satu tindakan yang dilakukan KPK untuk mencegah hal tersebut ialah melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kita bekerja sama melakukan pemantauan,” paparnya.

    Menurut Abraham, yang terpenting dalam perkara ini ialah pencegahan. Dia mengatakan, jika pencegahan tidak dapat dilakukan, uang negara yang begitu besar sulit diselamatkan.

    Abraham mencontohkan perkara Century yang kini sedang ditangani. Dia tidak yakin uang negara yang kembali akan sebesar kerugiannya, yakni Rp 6,7 triliun.

    Saat ditegaskan apakah kasus Century juga mengalir ke Pemilu 2009, Abraham menjawab hal tersebut akan terungkap dalam sidang. (bay/gun/dim/c1/kim)


    http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/45011/dana-kejahatan-bank-mengalir-ke-pemilu.html

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RmBKNsLBuuEJ:www.kaltimpost.co.id/berita/detail/45011/dana-kejahatan-bank-mengalir-ke-pemilu.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=firefox-aurora

    Dana Kejahatan Bank Mengalir ke Pemilu

    Sudah Tiga Kali Terjadi Jelang Pemilihan Umum

    Senin, 9 Desember 2013 – 09:59:04

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan studi kejahatan pembobolan perbankan yang ternyata terjadi tiga kali berturut-turut menjelang perhelatan pemilu. Kejahatan menggangsir dana di bank itu diduga dilakukan oleh pemangku kebijakan dan dialirkan sebagai pendanaan pemilu.

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan dari hasil studi yang dilakukan instansinya ternyata ada siklus kejahatan perbankan yang terjadi menjelang pemilu. Mantan pengacara itu kemudian membeberkan sejumlah hasil studinya.

    Misalnya, kejahatan perbankan yang terjadi pada 1998, setahun menjelang Pemilu 2009. “Ketika itu kita tahu bersama terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai 144,5 triliun,” ujar pria yang akrab disapa BW itu. Akibat perkara itu negara harus membayar utang Rp 60 triliun per tahun pada IMF hingga 2018.

    “Kemudian menjelang pemilu 2004 terjadi skandal penyaluran kredit fiktif pada 4-5 bank yang nilainya juga banyak,” ungkapnya. Nah, yang hingga kini masih hangat ialah pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Perkara ini hingga kini masih ditangani KPK. Baru dua orang yang dijadikan tersangka dalam perkara ini. Itu pun diduga bukan pemeran utama yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp 6,7 triliun tersebut. “Nah kita tidak melakukan justifikasi, tapi apakah menjelang 2014 ini bakal terjadi lagi? Ini yang kami sedang lakukan pencegahannya,” papar Bambang.

    Mengapa kejahatan perbankan kerap terjadi menjelang pemilu? Menurut Bambang hal itu karena kapitalisasi yang luar biasa di sektor tersebut. “Kalau dicermati kasus-kasus yang ditangani KPK yang utama juga sektor perbankan, bantuan sosial, importasi, dan sektor migas,” ungkap pejabat kelahiran Jakarta tersebut.

    Lantas siapakah yang bisa terjerat dalam perkara ini? Bambang mengatakan orang-orang yang bermain sektor itu bisa saja terjerat perkara. Terutama pada pembuat kebijakan. “Kami terus melakukan kajian pencegahannya untuk sektor perbankan ini,” kata BW.

    Ketua KPK Abraham Samad menambahkan, skandal perbankan setiap menjelang pemilu itu terjadi karena kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan.

    “Yang kedua kejahatan seperti itu sifatnya white collar crime jadi agak sulit mendeteksinya,” terang pria asal Makassar ini. faktor ketiganya, uang dari kejahatan tersebut memang ada indikasi diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat pemilu dan pilpres.

    Meski ada indikasi uang dari kejahatan perbankan mengalir ke pemilu namun Abraham tidak berani menyebutkan indikasi pelakunya berkaitan dengan partai politik tertentu.

    “Kami belum bisa pastikan, tapi kejahatan seperti ini dilakukan para pemangku kebijakan yang punya kewenangan luar biasa,” ujarnya.

    Abraham mengatakan, kondisi perbankan di Indonesia rentan terjadi kejahatan. Sebab banyak bank kecil di Indonesia dan tiba-tiba kesulitan pendanaan kemudian dilimpahkan ke pemerintah. Dari situ, pemerintah akan melakukan kewajiban penyelamatan. “Di sinilah kerawanan itu terjadi dan harus diantisipasi,” ungkapnya.

    Salah satu yang dilakukan KPK untuk mencegah hal tersebut ialah dengan melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kita bekerja sama melakukan pemantauan,” paparnya. Abraham mengungkapkan yang terpenting dalam perkara ini ialah pencegahan.

    Menurutnya, jika tidak berhasil melakukan pencegahan maka yang terjadi uang negara yang hilang begitu besar sulit diselamatkan.

    Dia mencontohkan perkara Century yang kini sedang ditangani, Abraham tidak yakin uang negara yang kembali akan sebesar kerugiannya, yakni Rp 6,7 triliun. Saat ditegaskan apakah kasus Century juga mengalir ke pemilu 2009? Abraham menjawab hal tersebut akan terungkap di persidangan.

    AKSI PPATK

    Tengara petinggi KPK soal adanya kasus skandal perbankan setiap menjelang pemilu mendapat perhatian Pusat Penelitian Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga pengawas lalu lintas transaksi keuangan itu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan data rekening dana kampanye calon legislatif (caleg).

    PPATK meminta kepada KPU berinisiatif menyerahkan daftar nama dan tanggal lahir pengurus partai politik, demi memantau aliran dana kampanye pemilu legislatif 2014.

    Ketua PPATK Muhammad Yusuf menyatakan, PPATK selama ini selalu meminta kepada KPU untuk bisa menyerahkan rekening dana kampanye masing-masing caleg. Namun, faktanya KPU hanya memiliki laporan rekening dana kampanye partai politik, akibat keterbatasan aturan Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012.

    “Kalau rekening dirasa keberatan, kita sederhanakan supaya KPU serahkan data lengkap pengurus 12 parpol,” ujar Yusuf dalam diskusi bertajuk Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang di Café Deli, Jakarta, kemarin (8/12).

    Menurut Yusuf, identitas itu penting bagi PPATK untuk melakukan deteksi dini. Modus di dua pemilu sebelumnya, terjadi transaksi mencurigakan di sejumlah rekening saat mendekati tahun pemilihan.

    “Kalau hanya nama, itu banyak (yang sama). Tapi tempat tanggal lahir enggak sama. Kalau bisa lengkap, tapi kalau enggak bisa minimal nama lengkap dan tempat tanggal lahir,” ujarnya.

    Yusuf menjelaskan, tren yang terjadi di pemilu 2004 dan 2009 kembali terulang jelang pemilu 2014. Satu tahun jelang pemungutan suara pemilu legislatif, terjadi transaksi di sejumlah rekening yang terindikasi terkait dengan dana kampanye parpol.

    “Itu seperti pola peng-ijonan. Sudah diberikan satu tahun sebelumnya, lalu menjelang pemungutan suara, selanjutnya satu tahun setelah pemilu,” jelasnya.

    Maraknya transaksi mencurigakan itu, muncul dengan adanya penarikan dana tunai dalam jumlah yang besar. Namun, saat ditelusuri, dana tunai itu tidak digunakan untuk pembelian barang ataupun jasa, sehingga terindikasi menjadi transaksi yang mencurigakan.

    “Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk mengatur regulasi pembatasan transaksi tunai. Karena ini urgent,” ujar Yusuf.

    Penggunaan anggaran negara, lanjut Yusuf, juga rawan diselewengkan untuk kepentingan politik dan pribadi. Dana negara yang paling rawan adalah anggaran bantuan sosial. Ini karena dana pusat yang mengalir ke rekening daerah, sering diselewengkan dengan dialihkan ke rekening pribadi untuk dinikmati bunga dari besaran anggaran tersebut.

    “Kasus Wali Kota Bandung merupakan contoh dari temuan PPATK,” ujar Yusuf.

    Penyelewengan di dunia perbankan untuk kepentingan politik juga bisa terjadi. Yusuf mencontohkan, pencairan dari kredit yang tidak prudent rawan untuk diselewengkan guna kepentingan politik.

    Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga kerap dimanfaatkan elite politik.

    “Belum lagi dana pendidikan. Itu tersalur ke daerah Rp 320 triliun, tidak ada kontrol dari pusat,” ujarnya mengingatkan.

    Yusuf juga meminta peran OJK untuk selektif memeriksa pribadi yang kerap menukar uang dengan nilai pecahan. OJK harus mempertanyakan, apa relevansi orang tersebut sehingga membutuhkan uang pecahan dalam jumlah banyak. “Jika tidak relevan, tentu ini bisa kita mitigasi, dan tentunya memudahkan kinerja KPK,” jelasnya.

    Menurut Yusuf, dirinya prihatin dengan fakta banyaknya transaksi mencurigakan dalam proses pemilu, namun penegakan hukum yang dilakukan masih rendah. “Negara kita luas. Masak tidak ada pelanggaran pemilunya. Harus ada upaya penegakan hukum, supaya ada efek jeranya,” tandasnya.

    Bagaimana tanggapan KPU? Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan, problem untuk mewajibkan laporan rekening caleg maupun pengurus partai disebabkan batasan pada UU. Aturan KPU hanya bisa memberikan batasan bahwa semua sumbangan harus masuk ke rekening parpol, baru didistribusikan ke pihak lain. “Kalau memang ada inisiatif individual, tentu baik,” ujar Sigit.

    Dia menambahkan, langkah PPATK menelusuri aliran dana kampanye melalui identitas pengurus partai, patut diapresiasi. KPU dalam hal ini siap untuk memberikan data lengkap kepengurusan parpol jika memang dibutuhkan oleh PPATK. “Kalau PPATK membutuhkan kepengurusan, itu bukan sesuatu yang sulit,” ujarnya. (bay/gun/dim/kim/jpnn/che/k7)?


    http://m.poskotanews.com/2013/12/21/waspadai-suntikan-modal-ke-bank-mutiara-jelang-pemilu/

    Diguyur LPS Rp1,5 Triliun

    Waspadai Suntikan Modal ke Bank Mutiara Jelang Pemilu

    Sabtu, 21 Desember 2013 – 13:44

    JAKARTA (Pos Kota) – Langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyuntikkan modal ke PT Bank Mutiara sebesar Rp1,5 triliun mengundang tanda tanya dan kritik oleh DPR.

    LPS sendiri beralasan, keputusan itu demi mengatasi merosotnya rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank yang sebelumnya bernama Bank Century.

    Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin mengatakan, momentum pemberian suntikan modal Bank Mutiara, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Century, layak diwaspadai.

    “Kita harus kritis, saat ini akhir 2013 dan 2014 merupakan tahun-tahun politik ketika semua pihak mengerahkan semua sumber-sumber kekuatan politik, termasuk sumber dana. Jangan sampai, aliran suntikan modal ke bank dibelokkan untuk kepentingan politik,” kata Saleh, Sabtu (22/12).

    Saleh juga mengingatkan, keputusan memberikan dana talangan atau bailout pada Bank Century pada November 2009, diambil beberapa bulan sebelum Pemilu 2009. Nilainya mencapai Rp6,7 triliun meski estimasi awal hanya membutuhkan sekitar Rp600 miliar.

    Untuk itu, saat ini publik harus mengawasi dan pihak LPS, Bank Indonesia dan Bank Mutiara pun wajib menunjukkan transparansi penggunaan dana. “Sejarah tidak boleh berulang dan terjadi lagi skandal Bank Century dengan wajah baru. Jangan sampai terjadi Century Jilid II,” tegas Saleh. (rizal/yo)


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/22/hanura-waspadai-suntikan-modal-untuk-eks-bank-century-jelang-pemilu

    Pemilu 2014

    Hanura Waspadai Suntikan Modal untuk Eks Bank Century Jelang Pemilu

    Minggu, 22 Desember 2013 09:10 WIB

    Saleh Husin (kedua kanan) (Wartakota/Henry Lopulalan)

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin mempertanyakan langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyuntikkan modal ke PT Bank Mutiara Tbk sebesar Rp 1,5 triliun. LPS beralasan, keputusan itu demi mengatasi merosotnya rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank tersebut.

    Saleh Husin mengatakan, momentum pemberian suntikan modal Bank Mutiara, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Century, layak diwaspadai.

    “Kita harus kritis, saat ini akhir 2013 dan 2014 merupakan tahun-tahun politik ketika semua pihak mengerahkan semua sumber-sumber kekuatan politik, termasuk sumber dana. Jangan sampai, aliran suntikan modal ke bank dibelokkan untuk kepentingan politik,” kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (22/12/2013).

    Saleh juga mengingatkan, keputusan memberikan dana talangan atau bailout pada Bank Century pada November 2009, beberapa bulan sebelum Pemilu 2009. Nilainya mencapai Rp 6,7 triliun meski estimasi awal hanya membutuhkan sekitar Rp 600 miliar.

    Untuk itu, saat ini publik harus mengawasi dan pihak LPS, Bank Indonesia dan Bank Mutiara pun wajib menunjukkan transparansi penggunaan dana.

    “Jangan sampai sejarah berulang dan terjadi lagi skandal Bank Century dengan wajah baru,” tegas Saleh.

    Jika ditotal, maka dana penambahan modal dari negara bagi bank tersebut mencapai Rp 8,2 triliun.

    Kredit Macet

    Saleh Husin yang juga Ketua DPP Partai Hanura itu pun mengkritisi alasan tambahan modal untuk mendongkrak rasio kecukupan modal (CAR). Merosotnya CAR, menurut manajemen Bank Century lantaran adanya Non-Performing Load (NPL) alias kredit macet yang mencapai Rp 400 miliar.

    “LPS sebagai pemegang saham Bank Mutiara dan BI jangan hanya mengurusi CAR. Mereka harus menegur dan mengevaluasi kinerja direksi Bank Mutiara. Juga, memverifikasi apakah memang benar ada kredit macet sebesar itu dan apakah memang membutuhkan dana Rp 1,5 triliun,” kata Saleh.

    Penulis: Ferdinand Waskita

    Editor: Gusti Sawabi

    Sumber: Tribun Jakarta


    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014

    Mewaspadai (Siklus) Krisis Perbankan Jelang Pemilu 2014

    Oleh: Tigor Damanik, Alumnus FHUI 1982 dan Mantan Auditor Bank BUMN

    Senin, 30/12/2013

    Mengamati pelemahan rupiah terhadap USD (United States Dollar )/Dolar Amerika Serikat (AS) selama kurang lebih dua bulan terakhir ini, dimana kurs rupiah nyaris dan diperkirakan dalam waktu dekat akan menyentuh level Rp. 12.000,00 per USD-nya.

    Kemudian, disepanjang tahun 2013 dimana Bank Indonesia (BI) gencar menaikkan suku bunga acuannya (= BI Rate ) dari semula di angka “kondusif” 5,5% hingga menjadi di angka “fantastis” 7,5% menjelang akhir Nopember dan bertahan hingga saat ini.

    Berikut potensi krisis ekonomi dunia pasca “shutdown” (pemberhentian sementara aktifitas pemerintahan) AS beberapa waktu lalu yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian manca negara, terutama negara-negara yang “sangat” tergantung ekonominya kepada negara adhi daya itu.

    Berbagai kejadian di 2013 tersebut, terutama gerak pelemahan rupiahnya, jika dikaitkan dengan krisis ekonomi dan perbankan yang pernah melanda Indonesia (termasuk beberapa negara Asia, Eropa dan Afrika) pada tahun 2008 memiliki kemiripan.

    Pertama, yakni bermomen sama. Sama-sama setahun menjelang Pemilu (2009 dan 2014). Kedua, situasi kondisi perekonomian dunia juga ber-ritme hampir sama atau (bisa dikatakan) sedang terjadi krisis ekonomi dunia.


    Ketiga, pelemahan nilai rupiah meski sedikit demi sedikit namun membukit dan gerak pelemahannya relatif cepat serta angka kurs rupiahnya berada di level Rp. 12.000,00-an.

    Jelang Pemilu 2014

    Menengok kemiripan kondisi tersebut tentu wajar saja jika ada pihak yang berpendapat bahwa (akan) terdapat potensi terjadinya bank gagal berdampak sistemik “jilid dua”.

    Sekalipun kans bakal terjadinya kecil, mengingat traumatik skandal Bank Century yang sejak 2008 hingga saat ini masih sangat mengental dan terus dikejar, bahkan diobok-obok, namun yang namanya (kemungkinan) niat jahat dan rakus terhadap tahta dan harta (greedy) tentu setiap jengkal geraknya perlu diwaspadai.

    Merefleksi krisis 2008 (setahun jelang Pemilu 2009) dinyatakan bahwa telah terjadi krisis keuangan dan moneter hingga “terpaksa” mengambil langkah kebijakan untuk mem-bail out Bank Century sekitar Rp. 600,00 miliaran dan menjadi masalah besar karena terealisasi dalam jumlah “fantastis” yakni Rp. 6,7 triliun!


    Bank (kecil/tidak ternama) mana yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik kala itu, jika tidak segera diselamatkan akan berefek domino kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan yang berlanjut ke ketidak percayaan (masyarakat) kepada Pemerintah.

    Langkah penyelamatan melalui kebijakan bail out (pemberian dana talangan) mana diklaim sebagai “perbuatan mulia” karena telah menyelamatkan ekonomi dan perbankan di Indonesia.

    Meski faktanya justru menjadi aib bagi dunia perbankan Indonesia dan diduga melibatkan banyak (oknum) petinggi negeri dan kerap dimanfaatkan sebagai senjata/amunisi politisasi jika suatu saat diperlukan.

    Timbul pertanyaan, jika menengok kepada histori, mungkinkah akan terulang kembali bank gagal berdampak sistemik mirip Bank Century menjelang Pemilu 2014 ?”.

    Dengan “mengorbitkan” (kembali) sebuah bank kecil/menengah/tidak terkenal (karena jika dilakukan via bank besar pasti cepat terdeteksi ) yang sengaja dikondisikan bermasalah hingga harus diselamatkan karena dinilai berdampak sistemik?


    Atau melalui pemberian fasilitas kredit yang tidak sewajarnya, baik jumlah maupun prosedurnya yang bertujuan guna pendanaan bagi pemenangan diri, kelompok dan atau partai politiknya ?.

    Patut mengapresiasi antisipasi dan kecurigaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kemungkinan siklus krisis perbankan yang muncul menjelang Pemilu 2014 sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto karena merupakan salah satu tugas KPK di bidang pencegahan.

    Menyoroti kemunculan kasus-kasus perbankan sejak menjelang Pemilu 1999 saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, 2 Desember 2013.

    Sebelum Pemilu 1999 ada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Jelang Pemilu 2004 ada 3 kasus perbankan. Menjelang Pemilu 2009 lagi-lagi publik digegerkan dengan isu kasus perbankan yang terkenal dengan : “Skandal Bank Century”.

    KPK sedang mempelajari modusnya dan jika memang benar ada kecenderungan ke arah itu maka KPK akan mengkonfirmasikannya kepada lembaga perbankan terkait supaya jangan sampai perbankan menjadi korban dimanfaatkan untuk tujuan negatif oleh kekuatan tertentu.


    Hanya saja menjadi terasa hambar, janggal dan aneh bin ajaib jika sampai Gubernur BI Agus Martowadojo menyatakan tidak perlu khawatir atas gerak pelemahan nilai rupiah saat ini yang menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah masih dalam batas normal dan bukan merupakan sesuatu yang harus ditakutkan.

    Pelemahan rupiah mana, katanya dipengaruhi faktor perkembangan ekonomi global yang berdampak terhadap negara-negara berkembang. Tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara karena lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar global dan spekulasi penarikan stimulus The Fed ( Federal Reserve Bank )/Bank Sentral AS hingga ikut memicu pelemahan rupiah.

    Meminta pasar untuk tidak perlu khawatir dengan pelemahan tersebut sembari mengatakan bahwa nilai rupiah masih wajar meski terjadi pelemahan. Pergerakan nilai tukar adalah suatu yang dinamis, tidak bisa dinilai hanya dengan melihat setiap hari.

    Bahkan Agus juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah menargetkan satu tingkat nilai tukar tertentu, namun lebih pada bagaimana menjaga fundamental ekonomi.

    Tapi, bagaimana bisa menjaga fundamental ekonomi jika pelemahan kurs (terkesan) dibiarkan ?. Apalagi, meski BI Rate telah dinaikkan ke angka tertinggi 7,5% namun kurs rupiah masih tetap saja melemah (?!)


    Kebijakan BI Rate, selain memberikan dampak positif (dalam mengendalikan inflasi dan defisit pada neraca transaksi berjalan) juga berdampak negatif. Bahkan dalam praktik dilapangan justru dampak negatifnya lebih mendominasi terutama pengaruhnya terhadap nafas kehidupan dan gairah sektor riil.

    BI Rate tinggi menyebabkan terjadinya pelambatan di sektor riil dan melesunya gairah dan atau aktivitas UKM (usaha kecil dan menengah) mengingat suku bunga kredit bank yang tinggi. Ekstremnya para pengusaha UKM berpotensi gulung tikar (tutup) karena tidak bisa lagi memodali usahanya akibat suku bunga kredit bank yang tinggi.

    Harapan

    Kunci pas mengatasi pelemahan rupiah hingga dapat menguat ke level kurs normal/wajar ( di Rp. 9.600,00 atau maksimal di Rp. 10.000,00-an per USD-nya) adalah perlunya harmonisasi antara Pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal dan BI sebagai pengambil kebijakan moneter.

    Bergerak sesuai bidang tugas masing-masing dan bermuara kepada tujuan yang sama,yakni sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi yang realistis.


    Gubernur BI sebagai pejabat penting negara pemilik otoritas moneter sejatinya bukanlah berargumen makro semata, tapi harus lebih mikro, faktual dan realistis.

    Pro aktif meminta/membujuk para anak bangsa (di dalam negeri maupun di manca negara) yang masih menyimpan USD-nya agar segera merupiahkannya dan atau memulangkan dananya ke di Indonesia karena, antara lain, BI Rate sudah tinggi.

    Terhadap pelemahan rupiah petinggi negara sejatinya wajib khawatir dan ekstra serius untuk melakukan berbagai upaya antisipatif dan signifikatif bagaimana memulihkannya hingga kembali ke level normal supaya tidak berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

    Bukan malah lebih serius dan fokus untuk kepentingan pribadi/kelompoknya, guna memenangi diri dan partainya pada Pemilu 2014. Sudah tidak saatnya lagi para pejabat berbicara enteng dan retorik karena akan semakin berdampak negatif terhadap pasar.

    Kiranya tidak akan ada lagi bank kecil yang sengaja dikondisikan “bermasalah” dan lalu meminta BI untuk membantu pendanaannya dimana dana talangannya justru ditilep untuk keperluan tahta dan harta.


    Perlu mewaspadai dan memantau gerak negatif praktik perbankan, termasuk pemberian kredit yang tidak sewajarnya kepada perorangan dan atau melalui bendera perusahaannya untuk menjadi (calon) anggota legislatif dan pembiayaan pemenangan partainya jelang Pemilu Legislatif 9 April 2014. (analisadaily.com)


    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/2

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/3

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/4

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/5

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/6

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/7

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/8


    http://gagasanhukum.wordpress.com/2014/01/16/waspada-krisis-perbankan-jelang-pemilu/

    Waspada Krisis Perbankan Jelang Pemilu

    Oleh Tigor Damanik, Januari 16, 2014

    Perlu dicermati pelemahan rupiah terhadap dolar AS selama kurang lebih dua bulan terakhir, kini telah menembus angka di atas Rp 12.000, per dolar AS. Sepanjang 2013 Bank Indonesia (BI) begitu gencar menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dari semula di angka “kondusif” 5,5 persen hingga menjadi di angka “fantastis” 7,5 persen jelang akhir November dan bertahan hingga saat ini. Berikut potensi krisis ekonomi dunia pasca shutdown (pemberhentian sementara aktifitas pemerintahan) AS beberapa waktu lalu yang jelas mempengaruhi perekonomian manca negara, terutama negara-negara yang ekonominya tergantung kepada AS.

    Berbagai peristiwa itu, khususnya terhadap gerak pelemahan rupiah, dikaitkan dengan krisis ekonomi dan perbankan yang pernah melanda Indonesia (termasuk beberapa negara Asia, Eropa dan Afrika) pada 2008, memiliki kemiripan.

    Pertama, momen sama, yakni sama-sama satu tahun menjelang pelaksanaan pemilu (2009 dan 2014). Kedua, situasi kondisi perekonomian dunia juga hampir sama atau (bisa dikatakan) sedang terjadi krisis ekonomi dunia. Ketiga, pelemahan rupiah, meski sedikit demi sedikit namun membukit dan gerak pelemahannya pun berlangsung relatif cepat serta angka kurs rupiah berada di level Rp 12 ribuan. Atas dasar itu, tentu wajar jika ada pihak yang berpendapat bahwa (akan) terdapat potensi terjadinya bank gagal berdampak sistemik untuk kedua kalinya. Sekalipun kemungkinan kans bakal terjadinya agak kecil, mengingat traumatik skandal Bank Century yang sejak 2008 hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya, namun (kemungkinan) niat jahat dan rakus terhadap tahta dan harta (greedy) tentu perlu diwaspadai.

    Merefleksi krisis 2008 (setahun jelang Pemilu 2009) dinyatakan bahwa telah terjadi krisis keuangan, moneter dan perbankan hingga perlu mengambil langkah penyelamatan Bank Century kala itu yang berjumlah Rp 600,00 miliaran dan menjadi masalah besar karena terealisasi dalam jumlah “fantastis” sebesar Rp 6,7 triliun.

    Sekarang, bank (kecil/tidak ternama) mana yang akan dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh pemerintah dan jika tidak segera dilakukan penyelamatan maka akan berefek domino kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan yang berlanjut pada ketidakpercayaan (masyarakat) kepada Pemerintah? Langkah penyelamatan melalui kebijakan bailout (pemberian dana talangan) mana disebut sebagai perbuatan mulia karena telah menyelamatkan ekonomi dan perbankan di Indonesia kala itu?

    Meski faktanya justru menjadi aib bagi dunia perbankan Indonesia dan diduga melibatkan banyak (oknum) petinggi negeri dan kerap dimanfaatkan sebagai senjata/amunisi pertarungan politik. Timbul pertanyaan, mungkinkah sejarah akan terulang, kembali terjadi bank gagal berdampak sistemik sebagaimana kasus Bank Century, menjelang Pemilu 2014 ini? Misal, dengan sengaja “mengorbankan” (kembali) sebuah bank kecil/menengah/tidak terkenal (karena jika dilakukan via bank besar pasti akan cepat terdeteksi) dikondisikan bermalasah hingga perlu penyelamatan karena diputuskan pemerintah berdampak sistemik?

    Atau kemungkinan melalui pemberian fasilitas kredit yang tidak prosedural dan tidak sewajarnya yang diberikan kepada perorangan maupun korporasi yang bertujuan untuk pendanaan bagi pemenangan diri, kelompok dan atau partai politiknya?

    Mengapresiasi antisipasi dan kecurigaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kemungkinan siklus krisis perbankan muncul kembali menjelang Pemilu 2014 mendatang sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto yang merupakan salah satu tugas KPK di bidang pencegahan. Dengan menyoroti kemunculan kasus-kasus perbankan sejak menjelang Pemilu 1999 pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta pada 2 Desember 2013 lalu.

    Ingat, sebelum Pemilu 1999 ada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Jelang Pemilu 2004 ada 3 kasus perbankan. Menjelang Pemilu 2009 lagi-lagi publik digegerkan dengan isu kasus perbankan yang terkenal dengan, “Skandal Bank Century”. Dimana KPK terus dan sedang mempelajari modusnya. Jika memang benar ada kecenderungan ke arah itu maka KPK akan mengkonfirmasikannya kepada lembaga perbankan terkait supaya jangan sampai perbankan menjadi korban praktik negatif oleh kekuatan tertentu.

    Memang terasa janggal dan aneh jika sampai Gubernur BI menyatakan tidak perlu khawatir atas gerak pelemahan nilai rupiah saat ini. Dengan menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah masih dalam batas normal dan bukan merupakan sesuatu yang harus ditakutkan. Dimana tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara karena lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar global dan spekulasi penarikan stimulus The Fed (Federal Reserve Bank/Bank Sentral AS) yang ikut memicu pelemahan rupiah.

    Bahkan lucunya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah menargetkan satu tingkat nilai tukar tertentu, namun lebih pada bagaimana menjaga fundamental ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana bisa menjaga fundamental ekonomi jika pelemahan kurs (terkesan) terus dibiarkan? Apalagi, meski BI Rate telah dinaikkan ke angka tertinggi 7,5 persen namun kurs rupiah masih tetap saja melemah (?!). Karena menaikkan BI Rate ke angka yang lebih tinggi akan sangat membahayakan perekonomian nasional, khususnya terkait aktivitas sektor riil.

    Kebijakan BI Rate, selain memberikan dampak positif (dalam mengendalikan inflasi dan defisit pada neraca transaksi berjalan) tapi juga berdampak negatif! Dalam praktik dilapangan, jika BI Rate tinggi, dampak negatifnya lebih mendominasi terutama pengaruhnya terhadap gairah sektor riil melambat, hingga ekstrimnya, para pengusaha UKM berpotensi untuk gulung tikar, karena tidak bisa lagi memodali usahanya akibat suku bunga kredit bank yang tinggi. (Sumber: Suara Karya, 15 Januari 2014)

    Tentang penulis:

    Tigor Damanik, pemerhati perbankan, tinggal di Medan.


    http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/01/18/28707/bambang-widjojanto-bank-dibobol-angka-korupsi-meroket-jelang-pemilu/#sthash.UdVW7X2b.dpbs

    Bambang Widjojanto: Bank Dibobol, Angka Korupsi Meroket Jelang Pemilu

    Sabtu, 14 Rabiul Akhir 1435 H / 18 Januari 2014 00:04 wib

    JAKARTA (voa-islam.com) – Sistem demokrasi kalo di bahas dengan akal sehat dan menimbang kenyataan dilapangan tidak seindah bahasa retorika di buku-buku dan kampus-kampus. Karena faktanya lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka pun tak merasakan kemerdekaan hakiki. Lebih tepatnya tetap menjadi objek perampokan oknum partai politik melalui katabelece penguasa.

    Sebut saja skandal bank Century dan bank BNI 46 yang dibobol untuk mendanai salah satu parpol memenangkan pemilu. Tahun 2014 yang juga merupakan tahun politik sering menjadi kekhawatiran beberapa pihak akan adanya peristiwa pembobolan bank.

    Dalam sebuah kesempatan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan agar semua pihak mewaspadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat.

    Menurutnya, kedua bank tersebut harus mendapat pengawasan agar tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Mengingat kedua bank tersebut sangat dekat dengan kegiatan pemerintah daerah.

    “Ada yang diwaspadai secara umum misalnya BPD, itu dekat sekali dengan kegiatan pemda dan perlu dijaga good governance-nya, BPR juga. Sehingga kita tidak ingin hal-hal seperti itu (pembobolan bank),” katanya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (17/1).

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, angka korupsi di Indonesia semakin meroket menjelang pemilu. “Pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada kasus yang menjebol keuangan negara,” ujarnya.

    Ia mencontohkan sebelum Pemilu 1999, terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari anggaran sebesar Rp 600 triliun, ada sekitar Rp 100 triliun yang tidak jelas. Bahkan, sampai saat ini pemerintah harus membayar bunganya.

    Pada 2004, sebelum Pemilu 2005, lanjutnya, terjadi pembobolan BNI 46 Kebayoran Baru dengan letter of credit (LoC) atau surat utang bodong senilai Rp1,7 triliun. Pelaku pembobolan bank ini adalah Dirut PT Gramarindo, Maria Pauline Lumowa.

    Sedangkan pada 2008, sebelum Pemilu 2009, terjadi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Bambang memaparkan pola pengerukan keuangan negara selalu berulang menjelang pemilu. Ia mencontohkan sebelum Pemilu 1999, terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari anggaran sebesar Rp 600 triliun, ada sekitar Rp 100 triliun yang tidak jelas. Bahkan, sampai saat ini pemerintah harus membayar bunganya.

    Pada 2004, sebelum Pemilu 2005, lanjutnya, terjadi pembobolan BNI 46 Kebayoran Baru dengan letter of credit atau surat utang bodong senilai Rp 1,7 triliun. Pelaku pembobolan bank ini adalah Dirut PT Gramarindo, Maria Pauline Lumowa.

    Sedangkan pada 2008, sebelum Pemilu 2009, terjadi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Akibat dari kebijakan ini, negara harus menggelontorkan dana talangan atau bail out sebesar Rp 6,7 triliun. KPK baru menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Budi Mulya.

    Karena itu, Bambang menilai hasil survei lembaga Transparency International (TI) bukan merupakan akhir dunia. Menurutnya, kenyataan korupsi di Indonesia yang masih buruk harus menjadi masukan dalam upaya memberantasnya.

    “Saya hanya mau katakan, hasil survei ini bukanlah kiamat. Survei Corruption Perception Index (CPI) ini bisa menjadi ukuran lain yang penting dalam pemberantasan korupsi, tapi jangan dianggap yang paling penting,” kata Bambang. Tokoh yang akrab disapa BW ini menambahkan hasil survei CPI ini jangan dilihat begitu saja.

    Secara metodologis, survei itu memang dapat dipercaya, tetapi tidak bisa menjadi justifikasi terhadap semua upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, hasil survei ini diambil dari satu kelompok tertentu, dalam hal ini pengusaha atau pelaku bisnis sehingga tidak dapat menilai secara keseluruhan atau holistik.

    Beginilah Pemilu, modal besar tapi hasilnya? Apa pendapat anda? [brbs/umar/voa-islam.com]


    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1

    KRISIS EKONOMI, POTENSI BANGKRUTNYA PERBANKAN DAN DANA ILEGAL PEMILIHAN PRESIDEN 2014 (1)

    Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Institute for Global Justice (IGJ)

    Senin, 27/01/2014

    Tahun 2014 adalah tahun “vivere pericoloso” hidup secara berbahaya, bukan hanya karena tahun ini merupakan tahun politik Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, juga karena tahun ini adalah puncak dari krisis ekonomi sejak 2008 lalu disertai dengan konflik politik diantara faksi nasional yang kian memuncak.

    Paling membahayakan apabila situasi krisis ekonomi bertemu dengan krisis politik, yang akhirnya menjadi ruang bagi tindak korupsi sektor perbankan dan keuangan. Ingat sejarah hitam perbankan Indonesia sejak krisis 1998, negara dirugikan ratusan triliun dan mewariskan utang negara yang tampaknya tidak akan pernah dapat terbayarkan.

    Tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2013 dipengaruhi oleh meningkatnya defisit transaksi. Defisit transaksi berjalan diperkirakan mencapai 3,5% dari PDB, dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8% dari PDB. Angka ini jauh diatas asumsi pemerintah dan para analis ekonomi. Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan terutama disebabkan menurunnya ekspor non-migas, meningkatnya impor migas dan kebutuhan pokok lainnya.

    Akibatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus merosot, sementara Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi melalui 2 (dua) hal: (1) intervensi pasar uang dengan mengorbankan devisa negara yang tersisa untuk membeli rupiah dan (2) menaikkan suku bunga acuan BI rate secara terus menerus. Baru-baru ini BI telah menetapkan suku bunga sebesar 7,5 %, dalam rangka menahan gejolak rupiah. Alhasil, sejak Juni 2013 BI Rate sudah naik hingga 175%. Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebagai antisipasi inflasi dan terpuruknya rupiah.


    Kebijakan ini memang terlihat dapat meredam gejolak namun hanya dalam jangka pendek, atau meningkatkan penerimaan pemerintah dalam surat utang, namun dalam jangka panjang ternyata kebijakan peningkatan suku bunga semakin memberatkan industri dan perbankkan nasional itu sendiri.

    Terlihat jelas, kinerja ekonomi dan perusahaan kian merosot dan berdampak pada perlambatan ekonomi. Keadaan ini tentu sangat mengkuatirkan. Dunia usaha khususnya industri di Indonesia telah terpukul oleh 2 (dua) hal sekaligus yakni (1) meningkatnya harga bahan baku impor akibat dari merosotnya nilai tukar rupiah terhdap US dolar, dan (2) meningkatnya suku bunga yang akan semakin memperberat kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya.

    Bank Dunia dan IMF mengeluarkan perkiraan yang relatif sama tentang nasib ekonomi Indonesia pada 2014. Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 5,3%. IMF menyatakan pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,5%. Kedua perkiraan tersebut berada dibawah optimisme pemerintah mengejar pertumbuhan, 6 %.

    Seluruh sektor ekonomi menerima tekanan yang berat akibat kebijakan suku bunga tinggi dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sektor industri prosesing menerima dampak paling parah mengingat kredit sektor ini adalah yang paling besar yakni 16.46% dari total loan, diikuti dengan sektor Wholesale and Retail Trade dengan kredit senilai 18.45% dari total loan. Sektor lain yang menerima tekanan besar adalah sektor pertambangan. Pemberatan ini akibat dari turunan peraturan pelaksanaan UU Minerba, larangan ekspor mineral mentah dan bea keluar ekspor bahan tambang yang tinggi. Dengan demikian pada akhirnya kebijakan suku bunga tinggi dan dampak dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap US AS akan menghantam sektor perbankan.

    Perbankan Di Tepi Jurang Krisis


    Di satu sisi kebijakan menaikkan suku bunga dapat menahan pertumbuhan ekspansi kredit perbankan, namun di sisi lain justru akan semakin memberatkan konsumen perbankan dalam melunasi utang-utang mereka, baik dalam kredit investasi, modal kerja maupun kredit konsumsi. Akibatnya semakin beresikonya kredit perbankan seperti kredit macet, dan peningkatan NPL perbankkan. Selain dari sisi konsumen, kebijakan suku bunga tinggi secara langsung menghantam daya beli masyarakat.

    Lembaga pemeringkat Fitch Ratings merilis dalam laporan “2014 Outlook: Asia-Pacific Banks” memproyeksikan non-performing loan (NPL) pada 2014 akan meningkat menjadi 3%-4%. Sementara per Oktober 2013, tingkat NPL perbankan mencapai 1,9%.

    Terlihat beberapa bank telah menunjukkan angka NPL yang tinggi, seperti rasio kredit bermasalah NPL BTN diprediksi 4% di akhir 2013. Kondisi ini telah menimbulkan gonjang ganjing dalam manajemen bank tersebut. Alasan kredit bermasalah menjadi alasan pergantian direksi bank BUMN tersebut. Atas dasar evaluasi BI, Wakil Direktur Utama Evi Firmansyah dan Direktur Saut Pardede gagal dalam fit and proper test alias uji kepatutan dan kelayakan anggota direksi dan pejabat eksekutif BTN yang dilaksanakan Bank Indonesia (BI).

    Tampak ada resiko peningkatan NPL di Bank Mutiara, meningkat dari 2,89% (gross) dan 2,58 (net) menjadi 10,92% (gross) dan 10,37% (net). Pemerintah kembali memberikan dana talangan kepada Bank Mutiara senilai Rp 1,5 triliun, padahal skandal bailout bank tersebut belum terselesaikan.

    Tidak hanya Bank Mutiara, bank lainnya juga mengalami kekeringan likuiditas yang semakin parah baik karena kredit macet, merosotnya nilai tukar dan banyaknya utang perbankan. Perkiraan para ahli menyebutkan likuiditas perbankan yang ketat di akhir 2013 akan berlanjut hingga tahun depan. Malah, likuiditas di 2014 diperkirakan akan semakin kerontang. Wajar saja bila bank memasang target konservatif dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di tahun depan.


    Bank Central Asia (BCA) hanya mematok target pertumbuhan DPK sebesar 445 triliun atau naik 9,88% dibandingkan tahun ini. Padahal target pertumbuhan DPK tahun ini naik sebesar 15% dari tahun lalu. Caranya dengan menggenjot dana murah.

    Bank Rakyat Indonesia (BRI) menargetkan perolehan DPK tahun 2014 15%-17% atau sesuai proyeksi BI. Target tersebut lebih rendah ketimbang target tahun ini yang sebesar 20%.

    Selain itu tampak ada resiko pada bank asing seperti PT Bank Permata Tbk (BNLI) yang secara mendadak menerbitkan obligasi dengan bunga tinggi. PT Bank Permata Tbk (BNLI) menerbitkan obligasi dan obligasi subordinasi tahap I tahun 2013 untuk meraih dana segar hingga Rp 3,5 triliun. Tahap I tahun 2013 dengan nilai Rp1,5 triliun dua tahun mendatang.

    Beberapa perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Bank Permata seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) terancam gagal bayar utang. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya PLN Tambah Utang Rp 6 Triliun, PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi, dan wali amanat dipercayakan ke Bank Permata. Secara keseluruhan, potensi gagal bayar utang PLN mencapai 210 Trilyun.

    Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah berhadapan dengan tumpukan kredit macet yang menggunung. Bulan April 2013 yang lalu, 4 (empat) Bank BUMN dengan nilai total 10,03 triliun dari kredit macet senilai 70 triliun melakukan hair cut dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tindakan hair cut ini perlu mendapat pengawasan secara ketat karena berpeluang korupsi.


    Bank BUMN mana yang memiliki kredit macet terbesar? Urutan pertama, Bank Mandiri. Saat ini Bank Mandiri memiliki kredit macet 32,75 triliun dari 478.605 debitor. Sebagian merupakan limpahan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak krisis moneter 1998. Dari jumlah itu, plafon hapus tagih yang disetujui 4,9 triliun.

    Posisi kedua adalah BNI dengan total kredit macet 22 triliun. Dari jumlah tersebut, plafon hapus tagihnya mencapai 4,6 triliun. Posisi ketiga adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan kredit macet 14,5 triliun. Sebenarnya total kredit macet BRI hingga akhir 2012 lalu mencapai 24,66 triliun. Namun dari jumlah tersebut, 14,53 triliun sudah dilakukan pemulihan. Dari kredit macet tersisa, plafon hapus tagih mencapai 426,46 miliar. Terakhir, Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat kredit macet sebesar 743,5 miliar dari 51.999 debitor, dari jumlah tersebut, plafon hapus tagih disetujui sebesar 115 miliar.

    Secara keseluruhan kredit bermasalah hingga saat ini masih cukup tinggi. Fitch Ratings dalam laporan terbarunya tersebut memperingatkan perbankan di Asia Pasifik mengenai potensi lonjakan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) pada 2014. Lembaga pemeringkat ini memprediksi rasio kredit bermasalah perbankan akan naik menjadi 3%-4% dari total kredit. Nilai ini berarti setara dengan dua kali kredit bermasalah perbankan Indonesia pada Oktober 2013 yang rata-rata sebesar 1,9%. Nilai non-performing loan perbankan kembali ke posisi tahun 2006-2007, sebelum krisis 2008 terjadi, yang mengawali kisah korupsi Bank Century.

    Table 1: Loans growth vs Deposits growth

    Year Loans growth Deposits growth


    2006 13.9% 14.1%

    2007 26.5% 17.4%

    2008 30.5% 16.0%

    2009 10.0% 12.3%

    2010 22.8% 18.8%


    2011 24.6% 19.1%

    2012 23.1% 15.8%

    Source: Bank Indonesia (processed)

    Perbankkan nasional berada pada tepi jurang krisis. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkhawatirkan bank-bank kecil akan ambruk karena suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) terus naik. Pasalnya, keuntungan bank-bank dari selisih bunga kredit akan semakin kecil dan dikuatirkan akan muncul bank-bank seperti Bank Century yang ambruk karena kondisi perekonomian memburuk. (Bersambung)


    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/2

    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/3

    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/4

    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/5

    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/6

    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/7


    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/2

    KRISIS EKONOMI, POTENSI BANGKRUTNYA PERBANKAN DAN DANA ILEGAL PEMILIHAN PRESIDEN 2014 (2)

    Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Institute for Global Justice (IGJ)

    Selasa, 28/01/2014

    Ditengah hiruk pikuk korupsi APBN yang menyita perhatian publik seperti kasus Korupsi Hambalang yang melibatkan petinggi Partai Demokrat. Kasus ini telah di entertainment sepanjang tahun 2013. Sisi lain, kasus korupsi perbankan bagaikan silent tsunami merambat dan dapat meruntuhkan sektor keuangan nasional.

    Krisis keuangan selalu menjadi ruang moral hazard pelaku sektor keuangan dan perbankan. Modus yang selalu terjadi, pemilik bank merampok banknya sendiri dan membangkrutkannya lalu kemudian meminta dana talangan dari pemerintah dengan alasan krisis.

    Sementara pemerintah yang berkuasa mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan sumber dana bagi pemenangan politiknya. Itulah sebabnya di Indonesia korupsi perbankan rawan terjadi setiap menjelang pemilihan umum, dengan cara menciptakan krisis.

    Tahun 1998-1999 terjadi mega perampokan keuangan negara yang dilakukan dunia perbankan melalui skema BLBI/KLBI. Negara dirugikan mencapai 630,13 trilun untuk menyuntik likuiditas puluhan bank-bank yang bermasalah dan bangkrut. Ternyata uang negara itu telah terbukti disalahgunakan, dilarikan oleh para obligor kakap BLBI ke luar negeri.


    Tahun 2004 menjelang pemilihan umum juga terjadi perampokan keuangan negara melalui Bank “Cessie” Bali, yang sekarang menjadi PT Bank Permata Tbk (BNLI). Negara dirugikan ratusan miliar untuk menalangi bank ini.

    Menjelang pemilihan umum 2009 kembali terjadi kasus perampokan Bank Century, yang diduga melibatkan rezim SBY-Boediono yang kemudian menjadi pemenang Pemilu. Nilai kerugian negara mencapai 6,5 triliun. Dunia perbankan terus digoyang dan digarong. Tahun 2013, Bank Century kembali disuntik dana oleh LPS senilai 1,2 triliun. Padahal kasus korupsi 2009 belum terselesaikan secara terang benderang.

    Gubernur BI, Boediono, sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut masih menjabat wakil presiden. Lembaga penegak hukum gagal menuntaskan secara menyeluruh kasus korupsi Bank Century. Prestasi kelam penegakan hukum ini akan terus menjadi preseden buruk dalam dunia perbankan Indonesia. Krisis menjadi alasan elite politik dalam mengeruk keuangan negara dengan cara korupsi.

    Menjelang pemilu 2014 ternyata masih banyak perkara atau kasus lama yang menumpuk di Kejaksaan Agung yang hingga kini belum tuntas. Sebut saja kasus korupsi proyek privatisasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) atau Pelindo II dengan kerugian negara 12,9 miliar. Yang mana Herwidayatmo, saat ini menjabat Wakil Direktur Utama Bank Permata (Pelaksana Tugas Direktur Utama hasil RUPS Bank Permata) menjadi tersangka berdasarkan surat jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) No:Print-70/F/Fkp.1/06/2000, 2 Juni 2000, 13 tahun yang lalu. Terkait kasus Herwidayatmo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini belum ada tindak lanjut kejelasan.

    Perekonomian nasional semakin rapuh akibat perampokan demi perampokan perbankan oleh elite politik yang bekerjasama dengan pengusaha perbankan. Padahal luka ekonomi Indonesia akibat krisis 1998 dan mega korupsi BLBI masing mengangga sampi detik ini. Luka yang menganga kembali disobek berdarah oleh perampokan sistemik Bank Century.


    Dalam tahun politik 2014 peluang bagi terjadinya kembali penjarahan bank dan sektor keuangan pada umumnya seakan kembali menemukan momentum dikarenakan 2 (dua) hal, yakni pertama, transformasi fungsi pengawasan oleh BI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kedua, transformasi dari BUMN Jamsostek, Askes, Asabri, Taspen, Jamkesda ke badan hukum publik Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    Proses transformasi dari BI ke OJK oleh banyak kalangan dikuatirkan akan menimbulkan kekisruhan dikarenakan bertepatan dengan tahun politik dan momentum krisis. Dalam tahun politik, elite politik yang berkuasa tengah haus dana dan cenderung menggunakan segala macam cara untuk memperoleh sumber pembiayaan Pemilu, termasuk menjarah sektor perbankan melalui tangan direksi. Sementara bagi bank-bank yang tengah sekarat dapat dengan mudah dibangkrutkan agar memperoleh dana talangan dari pemerintah.

    Jika moral hazard politisi bertemu dengan para direksi perbankan yang berpengalaman korupsi, maka dikuatirkan tidak ada pihak yang bertanggung jawab jika ada bank yang dibangkrutkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya single authority dalam lembaga pemerintahan dan tanggung jawab telah tersebar kedalam berbagai lembaga otonom yakni BI, OJK, LPS, yang kesemuanya tidak dapat dijamin netralitasnya terhadap elite politik yang berkuasa baik di pemerintahan maupun DPR. (Selesai)


     
  • Virtual Chitchatting 3:07 PM on 2014/02/21 Permalink  

    Why you should use TidyPage on your Windows Phone 8 

    tidypage01

    tidypage02

    tidypage03

    tidypage04

    tidypage05

    tidypage06

    tidypage07

    tidypage08


    From: Anna on behalf of Support
    Sent: Friday, February 21, 2014 3:07 PM
    Subject: RE: TidyPage: checklist, each item 2 have status, comment, date. exportation & synch?

    Hello User,

    Thank you for your letter and thank you for using TidyPage!

    TidyPage was intended as knowledge-tree or personal information management system. It is nor todo, neither project management app, that’s why there’s no status, comments and dates for every checklist items.

    We are planning to develop “todo” part of TidyPage and make it more prominent. However I can’t promise when it will be done. Backup (saving files in SkyDrive) will also be presented soon.

    As for export to Lotus organizer and MS Outlook, we do not plan to do it.

    Thank you for 4 stars, however think it over. You give us 4, not 5 star as a punishment for we do not have features you need. TidyPage is a free app and free from add app (we do not want to annoy our customers with ads). We also do not sell your information. The only benefit we get from TidyPage is a number of downloads, usefulness for many people and people download keeping an eye on other people’s reviews. At my opinion it makes no sense to punish us with lower review.

    Could you please share with me how do you use TidyPage? For what? It will help to improve it and make it better.

    Cheers,

    Anna


    http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/tidypage/f1709038-da61-4806-938d-035b2fd622a3

    TidyPage
    Download and install manually

    http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/tidypage/f1709038-da61-4806-938d-035b2fd622a3/xap?apptype=regular

    ***** Microsoft’s AppCampus Award.
    ***** Microsoft’s App Awards 2014 nominee.
    A must-have app for productivity Hero! TidyPage is a brand-new life-organizing and productivity app that allows you to place text notes, links, images, contacts, lists and more on one page. TidyPage frees you from remembering how different pieces of information are connected to each other. You will finally see the big picture. TidyPage is better than note-taking and simpler than project management app. With TidyPage you’ll never think again that being organized is boring and tedious.

    What can you accomplish using TidyPage?

    • Organize your information by joining relevant notes, bookmarks, pictures, documents, todo lists and more, in a context
    • Find your information easily with a convenient full-text search and colorful labels
    • Make your pages follow your daily life by commenting on anything in real-time
    • Increase your productivity and efficiency.

    5 reasons why you’ll love TidyPage:

    • You’ll find TidyPage practical and enjoyable
    • You can always save information for later and at once focus on the topic at hand
    • You’ll be able to empty your head from things you need to remember or keep track on and pin them on your Windows Phone
    • You can use the same TidyPage for home and office and have the convenience of keeping everything in one place
    • You’ll hand over the tricky task of keeping context to TidyPage and enjoy the feeling that everything is in place and in order.

    Download TidyPage now and get first-hand experience!

    This application may require Internet connection and data transfer charges may apply.

    Publisher: ArcticBee Oy
    Download size: 3 MB
    Last updated: 12/20/2013
    Version: 1.0.9.1
    Works with

    • Windows Phone 8

    App requires

    • contacts
    • phone identity
    • maps
    • data services
    • movement and directional sensor
    • HD720P (720×1280)
    • WVGA (480×800)
    • WXGA (768×1280)

    What’s this?

    Supported languages (5)
    English (United States)
    español
    suomi
    italiano
    русский

    Reviews:
    Three Stars
    by Ahmad 2/24/2014
    I need to tag a place on map add reminder if u add it is good And need back up on my cloud And nned to share some note with my friends

    Three Stars
    by AbdolhamiD 2/22/2014
    Plz add alert for each task

    Four Stars
    by Elyerick 12/18/2013
    Please add feature backup to skydrive,thanks

    Five Stars
    by Adam 11/11/2013
    Great app for taking simple OR very detailed notes

    Four Stars
    by me, Monday, February 17, 2014 10:28 AM
    TidyPage: checklist, each item 2 have status, comment, date. exportation & synch?

    Dear TidyPage,

    I have been searching “Project Management”, some kind of “organiser”, “note-taker” about an issue. the program should have a person or a thing with checklisted to-do’s.

    you have it. great. at the moment.
    yet, the program lacks of status, comment, date to each and every checklist items.

    one other thing.
    can it be saved and exported to “lotus organiser” or “ms-outlook”?
    an open database that can be read by other similar programs in desktop computer.
    synchronisation issue?

    thank you.
    regards,


    http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/ed53423e-b93f-434a-9343-577bb7d4c6c6?imageType=ws_screenshot_small&rotation=

    http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/2377d867-8e55-4cd8-82ac-4d8aae85e4db?imageType=ws_screenshot_small&rotation=0

    http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/62e56baa-c7ab-48bf-99a3-0f881e148a96?imageType=ws_screenshot_small&rotation=0

    http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/b8c17c22-bfff-496e-9f5b-3189747cb68c?imageType=ws_screenshot_small&rotation=0

    http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/63646e4b-8987-4743-aba1-f0ec2c571ec5?imageType=ws_screenshot_small&rotation=0

    http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/80a8db90-d01a-42bd-9a56-55a460ff88d6?imageType=ws_screenshot_small&rotation=0

    http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/4f03a2ef-fe35-4908-8ff4-3e612ef6fb2d?imageType=ws_screenshot_small&rotation=0

    http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/7807dde6-5ac3-4bd9-bd9d-a8e90fb27e08?imageType=ws_screenshot_small&rotation=0

     
  • Virtual Chitchatting 9:34 AM on 2014/02/20 Permalink  

    Kesia-siaan Tifatul Sembiring memblokir internet, p2p, kickass.to, torrent providers 

    Kelakuan Tifatul Sembiring: kickass.to tidak bisa diakses melalui jaringan ini sesuai peraturan perundang-undangan

    indonesia akhirnya harus tunduk dan patuh pada tekanan sponsor negara yahudi yang menguasai Motion Picture Association of America (MPAA), RIAA, dan terutama Microsoft. Indonesia dibawah kepemimpinan Tifatul Sembiring manut banget terhadap perintah DMCA takedown notices dari berbagai kalangan pemilik hak cipta.

    karena kemampuannya hanya bisa bermunafik ria, sok suci, sok alim, anti-pornografi, liat aja cara anak buahnya buat link ke nawala.org

    masak buat link http:// dibuat htp://www.nawala.org
    si dogol

    01 nawala project

    02 nawala project, kedogolan anak buah tifatul

    03 kedogolan tifatul 2

    Cara ngakalin blokir internet oleh ISP,

    Download dan gunakan PirateBrowser

    Version 0.6b

    Magnet link
    magnet:?xt=urn:btih:12C542A45C523D36DED2EB5F816A08D173861409&dn=PirateBrowser_0.6b.exe&tr=udp%3a%2f%2ftracker.publicbt.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.istole.it%3a80%2fannouncee

    Torrent file

    http://piratebrowser.com/downloads/PirateBrowser_0.6b.exe.torrent

    Self extracting archive

    http://cdn.piratebrowser.net/PirateBrowser_0.6b.exe

    Checksums
    md5: a23b66f7c3fdd5308fc729582a7c8101
    sha1: 40ee38c8eb81d27e8cf4c385d5eccee68381f268
    sha256: dfe1fd76870a89f7832a00d924ed0b32b1ff2f58c6c40899efe82773211f0713
    sha512: d188c26c71572c8be5c9b80958b71156ce7d4a652c355c85dc782f9ad999d8b57f3c5fde5a781366f4ad5a80933c5f45a43a8bc101f081e1f17f6e69c4adccdb

    http://piratebrowser.com/


    http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/21/pirate-bay-piratebrowser-1m-downloads

    Pirate Bay’s PirateBrowser web browser reaches 1m downloads
    Stuart Dredge, theguardian.com, Monday 21 October 2013 09.31 BST

    Filesharing site claims 0.5% of its visitors are now using the software, which helps people evade ISP blocks

    The Pirate Bay’s new web browser aims to help users get around ISP blocks

    Filesharing site The Pirate Bay has clocked up more than 1m downloads of its PirateBrowser web browser in the two months since it launched in mid-August.

    The desktop application was released as a response to the growing number of ISPs blocking access to The Pirate Bay and other filesharing site, although it was also pitched as an anti-censorship tool.

    The 1m milestone was revealed by TorrentFreak, which notes that although The Pirate Bay hasn’t said how many of those people are actively using PirateBrowser, it’s currently accounting for 0.5% of the site’s visitors.

    “I guess that a lot of people want to see the websites their governments and courts are trying to hide from them,” one of The Pirate Bay’s admins tells TorrentFreak, which in the absence of official stats, estimates that the browser has “hundreds of thousands” of active users.

    PirateBrowser is based on the FireFox Portable Edition web browser, adding Tor client Vidalia to anonymise data connections and the FoxyProxy proxy-management plug-in. When it launched, The Pirate Bay described it as “a simple one-click browser that circumvents censorship and blockades and makes the site instantly available and accessible”.

    The Pirate Bay is blocked by ISPs in an increasing number of countries, including the UK, where Sky, Virgin Media, TalkTalk, O2 and Everything Everywhere were ordered by the high court to stop their customers accessing it in April 2012, after a case brought by music industry body the BPI.

    PirateBrowser may not be the most popular tool used to get around such blocks and visit The Pirate Bay, however. In May this year, the site claimed that 8% of its page views were already coming through its dedicated proxy IP-address.


    http://www.theguardian.com/technology/2014/feb/14/australian-government-considers-crackdown-illegal-downloading?INTCMP=ILCNETTXT3487


    Well, MPAA sendiri, sang Advokat anti-file sharing dan peer-to-peer file sharing, juga doyan memakan hak cipta orang lain tanpa seizin pemiliknya.


    Accusations of copyright infringements against the MPAA

    The MPAA itself has been accused of copyright infringement. In 2007, the creator of a blogging platform called Forest Blog accused the MPAA of violating the license for the platform, which required that users link back to the Forest Blog website. The MPAA had used the platform for its own blog, but without linking back to the Forest Blog website. The MPAA subsequently took the blog offline.

    Also in 2007, the MPAA released a software toolkit for universities to help identify cases of file sharing on campus. The software used parts of the Ubuntu Linux distribution, released under the General Public License, which stipulates that the source code of any projects using the distribution be made available to third parties. The source code for the MPAA’s toolkit, however, was not made available. When the MPAA was made aware of the violation, the software toolkit was removed from their website.


    http://en.wikipedia.org/wiki/DMCA

    DMCA

    The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) is a United States copyright law that implements two 1996 treaties of the World Intellectual Property Organization (WIPO). It criminalizes production and dissemination of technology, devices, or services intended to circumvent measures (commonly known as digital rights management or DRM) that control access to copyrighted works. It also criminalizes the act of circumventing an access control, whether or not there is actual infringement of copyright itself. In addition, the DMCA heightens the penalties for copyright infringement on the Internet.

    Passed on October 12, 1998, by a unanimous vote in the United States Senate and signed into law by President Bill Clinton on October 28, 1998, the DMCA amended Title 17 of the United States Code to extend the reach of copyright, while limiting the liability of the providers of on-line services for copyright infringement by their users.

    The DMCA’s principal innovation in the field of copyright is the exemption from direct and indirect liability of internet service providers and other intermediaries. This exemption was adopted by the European Union in the Electronic Commerce Directive 2000. The Copyright Directive 2001 implemented the 1996 WIPO Copyright Treaty in the EU.


    http://en.wikipedia.org/wiki/Takedown_notice

    Takedown Notice

    Notice and take down is a process operated by online hosts in response to court orders or allegations that content is illegal. Content is removed by the host following notice. Notice and take down is widely operated in relation to copyright infringement, as well as for libel and other illegal content. In US and European Union law, notice and takedown is mandated as part of limited liability, or safe harbour, provisions for online hosts (see the Digital Millennium Copyright Act 1998 and the Electronic Commerce Directive 2000). As a condition for limited liability online hosts must expeditiously remove or disable access to content they host when they are notified of the alleged illegality.


    http://en.wikipedia.org/wiki/MPAA

    MPAA

    The Motion Picture Association of America (MPAA) is an American trade association that represents the six major Hollywood studios. It was founded in 1922 as the Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA) to advance the business interests of its members. In its formative years it took on the role of devising guidelines for film content which resulted in the creation of the Production Code, and currently administers the MPAA film rating system.

    More recently, the MPAA has advocated for the motion picture and television industry through lobbying to protect creative content from piracy and for the removal of trade barriers. The MPAA has long worked to curb copyright infringement, including recent attempts to limit the sharing of copyrighted works via peer-to-peer file-sharing networks. Former Democratic Senator Chris Dodd is the Chairman and CEO.

    MPAA Membership
    Walt Disney Studios
    Sony Pictures Entertainment
    Paramount Pictures
    20th Century Fox
    Universal Studios
    Warner Bros.

    The Presidents
    1922-1945, General Will H. Hays (24 years)
    1945-1966, Eric Johnston
    1966-2004, Jack Valenti (38 years)
    2004-2010, Dan Glickman (Secretary of Agriculture)
    Since March 2011, Chris Dodd (US Senator)


    In 1945, the MPPDA hired Eric Johnston, four-time president of the United States Chamber of Commerce, to replace Will Hays. During his first year as president, Johnston rebranded the Motion Picture Producers and Distributors of America as the Motion Picture Association of America (MPAA).


    In 1966, the MPAA hired Jack Valenti, former aide to President Lyndon Johnson, as president. In one of his first actions as president, in 1968 Valenti replaced the Production Code with a system of voluntary film ratings, in order to limit censorship of Hollywood films and provide parents with information about the appropriateness of films for children.


    As appointed, Dodd has focused on anti-piracy efforts, trade, and improving Hollywood’s image since becoming MPAA president. He traveled to China in 2011 in an effort to encourage the Chinese government to both crack down on piracy and further open their film market. In 2012, he spoke out in support of the passage of the Stop Online Piracy Act (SOPA) and PROTECT IP Act (PIPA). After the two bills were shelved, Dodd indicated that Hollywood might cut off campaign contributions to politicians who failed to support the movie industry in the future. Dodd has also highlighted the need for movie studios to embrace technology as a means of distributing content.


    http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA

    Recording Industry Association of America

    The Recording Industry Association of America (RIAA) is a trade organization that represents recording industry distributors in the United States. Its members consist of record labels and distributors, which the RIAA say “create, manufacture and/or distribute approximately 85% of all legally sold recorded music in the United States.” RIAA has its headquarters in Washington, D.C.

    The RIAA was formed in 1952. Its original mission was to administer recording copyright fees and problems, work with trade unions and do research relating to the record industry and government regulations. Early RIAA standards included the RIAA equalization curve, the format of the stereophonic record groove and the dimensions of 33 1/3 rpm, 45 rpm, and 78 rpm records.

    The RIAA participates in the collective rights management of sound recording. The association is also responsible for certifying Gold and Platinum albums and singles in the United States.

    The RIAA lists its goals as:
    1. to protect intellectual property rights and the First Amendment rights of artists;
    2. to perform research about the music industry;
    3. to monitor and review relevant laws, regulations and policies;

    Presidents of RIAA

    • Goddard Lieberson 1964-?.[54]
    • Stanley Gortikov circa 1985
    • Jay Berman circa 1982
    • Hilary Rosen 1958-2001.
    • Cary Sherman 2001-2013

    Company structure and sales

    Cary Sherman has been the RIAA’s chairman and CEO since 2011. Sherman joined the RIAA as its general counsel in 1997 and became president of the board of directors in 2001, serving in that position until being made chairman and CEO.

    Mitch Glazier has been the RIAA’s senior executive vice president since 2011. He served as executive vice president for public policy and industry relations from 2000 to 2011.

    The past RIAA chairman and CEO is the Mitch Bainwol, who served from 2003 to 2011. He left in 2011 to become president and CEO of the Alliance of Automobile Manufacturers.

    The board of directors consists of 26 members of the board, drawn mostly from the big three members of the RIAA. The board is currently made up of:

    • Cary Sherman – RIAA
    • Colin Finkelstein – EMI Recorded Music
    • Bill Hearn – EMI Christian Music Group
    • Deirdre McDonald – Sony Music Entertainment
    • Terry Hemmings – Provident Music Group/Sony Music Entertainment
    • Kevin Kelleher – Sony Music Entertainment
    • Thomas Hesse – Sony Music Entertainment
    • Julie Swidler – Sony Music Entertainment
    • Luke Wood- Interscope Records
    • Jeff Harleston – Universal Music Group
    • Zach Horowitz – Universal Music Group
    • Mel Lewinter – Universal Motown Republic Group
    • Craig Kallman – The Atlantic Group
    • Paul Robinson – Warner Music Group
    • Bob Cavallo – Buena Vista Music
    • Glen Barros – Concord Music Group
    • Mike Curb – Curb Records
    • Michael Koch[disambiguation needed] – Entertainment One U.S.
    • Tom Silverman – Tommy Boy Entertainment
    • Steve Bartels – Island Records

    The RIAA represents over 1,600 member labels, which are private corporate entities such as record labels and distributors, and collectively create and distribute about 90% of recorded music sold in the United States. The largest and most influential of the members are the “Big Three” that include:

    • Sony Music Entertainment
    • Universal Music Group
    • Warner Music Group

    The RIAA reports that total retail value of recordings sold by their members was $10.4 billion at the end of 2007, a decline from $14.6 billion in 1999.


     
  • Virtual Chitchatting 10:01 AM on 2014/02/15 Permalink  

    Bank Indonesia mulai menutup rapat-rapat akses terhadap laporan keuangan bulanan perbankan di Indonesia
    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 15 Februari 2014 10.01

    Kebusukan Bank Indonesia dimulai dengan ketidaktransparanan penilaian bank mana yang sehat, bank mana yang sedang sakit, bank mana yang potensil untuk dijadikan tumbal pemilu untuk memenangkan penguasa dan partai yang akan berkuasa, dan berbagai status embel-embel lainnya.

    Kalau pun tidak ada pemilu, penguasa sangat getol memaksa Bank Indonesia untuk mencari bank mana yang bisa ditumbalkan supaya pemerintah yang berkuasa memiliki kecukupan uang tunai untuk menyuap lawan-lawan politiknya. Kalau perlu, ‘menghilangkan’ lawan-lawan politiknya, dengan cara halus maupun kasar. Wet ops, psy ops, you can name any intelligent operations available, or not.

    Bank Indonesia tidak pernah mau mempublikasikan kesehatan suatu bank dengan berbagai argumentasi ilmiah, logis, dan akal-akalan. Pokoke justified. The end justifies the means. By all means necessary.

    Masyarakat umum hanya bisa mereka-reka kesehatan suatu bank berdasarkan laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Timbul pertanyaan, kenapa (setiap) bank tidak dibolehkan mempublikasikan laporan keuangan bulanannya di website-nya masing-masing. Demikian pula status kesehatan suatu bank dari Bank Indonesia.

    Karena di situlah peran para pengawas di Bank Indonesia untuk bisa memeras pemilik dan manajemen bank yang sangat ingin untuk mendapatkan nilai sehat. Itulah sontoloyonya sistem perbankan di Indonesia. Penguasa di Departemen Keuangan/Kementerian Keuangan tahu itu. Mereka mau jatah dan kekuasaan untuk bisa memeras pemilik dan manajemen bank. Dibuatlah Otoritas Jasa Keuangan. Di Inggris aja, OJK-nya dengan nama FSA sudah dibubarkan karena dinilai tidak efektif.

    Birokrasi OJK di Indonesia sangat menggelikan. Lihat dan pelajari SOP, cara kerja, mekanisme kerja OJK yang ada. Ketahuan banget peran penguasa di Lapangan Banteng yang berkeinginan keras untuk bisa memeras pemilik dan manajemen bank. Kalau membayar ‘setoran’ lebih tinggi, pasti hanya mendapat teguran lisan. Paling mentok teguran berupa layangan surat cinta. Ugh, crap.

    Okelah kalau begitu. Selama akses terhadap laporan keuangan bulanan perbankan di Indonesia masih terbuka, that’s fine. Akan tetapi, sampai tadi malam, 14 Februari 2014, akses terhadap laporan keuangan bulanan perbankan di Indonesia masih terbuka. Pagi ini, 15 Februari 2014, akses itu sudah ditutup. Karena bukan hari kerja-kah alasannya? Tidak juga. Beberapa waktu lalu, akses terbuka kala hari libur dan hari libur nasional.

    Sinyalemen KPK mulai membuka tabir kebusukan Bank Indonesia, baik secara oknum, maupun secara institusi. The whole, the entire system has been corrupted. We really do need Indonesian Hitler. Make Indonesian autobahn. Make Indonesian cars, entirely. Make Indonesian railways. Make Indonesian maglev (shinkansen). Bukan pesawat baling-baling! Indonesia, get real!

    Dulu, ada yang bilang Bank Indonesia sebagai sarang penyamun. Si dogol asat sebut. Sudah jelas Bank Indonesia dibuat dan didirikan sebagai kasir pemerintah. Tidak ada otoritas moneter di negara mana pun yang independent. Kebijakannya memang bisa dibilang independent. Disebut otoritas karena sifatnya yang memang otoriter. Tidak bisa disalahkan walau menyengsarakan rakyat dan bangsa suatu negara. Keadilan berlaku bagi penguasa. Hidup dan kepala rakyat hanya jadi batu pijakan para penguasa.

    Crime pays.
    You can bet on it.

    Emang ada Gubernur Bank Indonesia yang tidak pernah di penjara?
    Boediono sedang menghitung hari untuk digantung karena menyediakan dana pemilu 2009 sebesar Rp 6 trilyun bagi Soesilo Bambang Yoedhoyono.




    http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-konvensional/Default.aspx

    ketika diakses per 13 Februari 2014, ceklis semua bank terlihat


    http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-konvensional/Default.aspx

    ketika diakses per 15 Februari 2014, banyak bank hilang dari ceklis.

    Tidak itu saja, begitu dipilih salah satu bank, begini hasil query-nya:

    Laporan Keuangan Publikasi Neraca bank ini tidak tersedia.
    Laporan Keuangan Publikasi Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba bank ini tidak tersedia.
    Laporan Keuangan Publikasi Komitmen dan Kontinjensi bank ini tidak tersedia.
    Laporan Keuangan Publikasi Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya bank ini tidak tersedia.
    Laporan Keuangan Publikasi Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank ini tidak tersedia.
    Laporan Keuangan Publikasi Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Asing bank ini tidak tersedia.

    Sumber data : Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia
    Keterangan : 1. Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.
    2. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank.
    3. Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas.


    http://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih_sekitar_masalah_blbi.html

    MASIH BERGULAT DENGAN MASALAH BLBI
    Oleh : J. Soedradjad Djiwandono
    Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia

    PENDAHULUAN

    Permasalahan BLBI telah beberapa lama menjadi bahan pergunjingan di masyarakat. Panitia Kerja (Panja) BLBI Komisi IX DPRRI telah meminta penjelasan dari sejumlah mantan pejabat yang dianggap berhubungan dengan kebijakan dan pelaksanaannya. DPR juga meminta penjelasan dari sejumlah pengelola dan pemilik bank-bank penerima bantuan likuiditas tersebut.

    Masalah BLBI menarik perhatian masyarakat terutama semenjak pengumuman BPK mengenai hasil audit BI disertai dengan suatu disclaimer yang secara populernya diartikan di masyarakat sebagai penolakan laporan keuangan atau neraca bank sentral Indonesia ini. Padahal arti yang benar dari disclaimer dalam suatu laporan audit adalah bahwa pemeriksa (BPK dalam hal ini) itu berposisi netral, tidak mengatakan menolak tetapi juga tidak mengatakan menerima laporan yang ada. Posisi ini dipegang oleh BPK karena menurut pernilaiannya laporan BI mengandung berbagai hal yang dinilai tidak jelas.

    Sebenarnya dua instansi, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, yang langsung berkaitan dengan permasalahan ini harus sepakat dulu mengenai kriteria dan berbagai hal yang menyangkut BLBI supaya pertanggung jawaban dalam pembebanan pembiayaannya tidak menimbulkan masalah. Tetapi kesepakatan ini memang belum tercapai. Akan tetapi karena belum adanya kesepakatan tersebut BPK telah melakukan audit dengan menggunakan sebagai kriteria ketentuan-ketentuan yang ada mengenai fasililitas-fasilitas yang merupakan BLBI tersebut.

    Atas dasar audit tersebut kemudian BPK menyusun laporan dan mengumumkan temuannya kepada masyarakat luas. Belum adanya kesepakatan kedua instansi tersebut ternyata menimbulkan masalah. Sebenarnya disclaimer itu sendiri netral. Akan tetapi dengan membuat pernialian dan kemudian mengumumkannya kepada masyarakat luas BPK memang tidak netral. Atas dasar penemuan ini masyarakat kemudian membuat interpretasi bahwa BPK telah menolak laporan BI. Ini merupakan interpretasi yang tidak tepat.

    Makalah ini akan membahas berbagai hal mengenai BLBI, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebijaksanaannya, untuk menambah kejelasan tentang permasalahannya. Ini diharapkan ikut mengurangi kesimpang siuran pembahasan mengenai masalahnya maupun jalan keluar yang sedang dicari berbagai pihak untuk menyelesaikannya.

    MASALAH BLBI

    Komponen terbesar dari BLBI adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada bank-bank yang menghadapi masalah likuiditas karena terjadinya penarikan dana nasabah secara besar-besaran dan bersamaan, berkaitan dengan krisis yang melanda perekonomian nasional. Akan tetapi BLBI juga menyangkut berbagai fasilitas BI kepada bank-bank dalam bentuk lain sebagaimana dapat diikuti di bawah. Bantuan likuiditas ini dipermasalahkan dari aspek kebijaksanaannya, proses penyaluran dan pemanfaatannya serta pembebanan pembiayaanya.

    Masalah ini lebih mencuat lagi setelah diumumkannya hasil audit BPK terhadap Bank Indonesia yang memberikan suatu disclaimer, artinya BPK tidak memberikan pendapat karena belum adanya kejelasan mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan antara BI dan Depkeu tentang kriteris BLBI. Akan tetapi ternyata disclaimer ini tidak menghalangi BPKmembuat pernilaian setelah melakukan audit. Karena kreteria yang disepakati oleh kedua instansi mengenai BLBI belum tersedia, maka BPK telah menggunakan ketentuan perundangan yang berlaku tentang berbagai jenis bantuan likuiditas untuk memberikan pernilaiannya. Meskipun ada disclaimer BPK juga memberi pernilaian terhahdap kinerja BI, seperti lemahnya pengawasan intern dan pembukuan yang tidak beres dan pernilaian lain.

    Laporan tentang audit ini kemudian oleh BPK diumumkan di masyarakat yang menimbulkan berbagai reaksi. Salah satunya adalah dibentuknya Panitia Kerja (Panja) BLBI Komisi IX DPR yang memanggil berbagai instansi dan pejabat serta mantan pejabat untuk diminta keterangan tentang permasalahan BLBI. Selain para pejabat dan mantan pejabat Panja juga meminta keterangan dari pengelola dan pemilik berbagai bank yang meneima bantuan likuiditas. Bahkan kemudian Panja BLBI berencana untuk meminta keterangan mantan Presiden Suharto yang oleh pendukungnya langsung dituduh merupakan upaya mengaburkan masalah yang sebenarnya.

    ARTI

    Sebelum membahas permasalahan BLBI saya ingin kembali mengungkapkan apa arti BLBI terlebih dahulu. Sebagaimana saya utarakan dalam tulisan terdahulu ( lihat artikel saya mengenai BLBI pada http://www.pacific.net.id/pakar/sj ), BLBI adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan atas permintaan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Bantuan ini diberikan untuk menjaga kestabilan sektor perbankan serta sistim pembayaran nasional agar jangan terganggu oleh ketidak seimbangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik untuk jangka pendek maupun panjang.

    Dalam operasinya ada berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya. Karena jenis fasilitas yang beragam ini, maka dalam arti luas BLBI adalah semua bantuan likuiditas BI diluar kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan kepada sektor perbankan.

    Meskipun bantuan likuiditas untuk menghadapi masalah perbankan ini sudah ada dan dipergunakan sejak lama, istilah bantuan likuiditas BI atau BLBI baru digunakan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1998. Istilah ini muncul semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan ekonomi dengan dukungan IMF yang menyebutkan berbagai fasilitas tadi sebagai liquidity supports. Sebagai terjemahan dari liquidity support dan untuk membedakannya dengan KLBI yang lebih dikenal di masyarakat, telah digunakan istilah bantuan BLBI.

    Menurut cacatan BI bantuan likuiditas yang termasuk dalam BLBI meliputi 15 jenis yang dapat digolongkan kedalam 5 kelompok fasilitas sebagai berikut:

    • Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistim pembayaran yang bisa terganggu karena adanya mismatch atau kesenjangan antara penerimaan dan penarikan dana perbankan, baik dalam jangka pendek disebut fasilitas diskonto atau fasdis I dan yang berjangka lebih panjang, disebut fasdis II.
    • Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT) sjalan dengan program moneter dalam bentuk SBPU lelang maupun bilateral
    • Fasilitas dalam rangka penyehatan (nursing atau rescue) bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat (KLD) dan kredit sub-ordinasi (SOL)
    • Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistim perbankan dan sistim pembayaran sehubungan dengan adanya penarikan dana perbankan secara besar-besaran (bank run atau rush) dalam bentuk penarikan cadangan wajib (GWM) atau adanya saldo negatif atau saldo debet atau overdraft rekening bank di BI
    • Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kewajiban yang timbul dari pelaksanaan janji Pemerintah memperhatikan kepentingan deposan, dimulai dengan deposan kecil dan kemudian keseluruhan deposan dan kreditur bank dalam sistim penjaminan menyeluruh (blanket guarantee) dan membayar kewajiban luar negeri bank dalam rangka perjanjian Frankfurt.

    PEMBAYARAN DEPOSAN DAN BLANKET GUARANTEE

    Salah satu aspek BLBI yang dipermasalahkan adalah mengenai dasar kebijaksanaan pemberiannya yang akhirnya meliputi jumlah yang sangat besar tersebut. Apakah pemberian BLBI kepada sektor perbankan merupakan kebijaksanaan Pemerintah atau sebenarnya semata-mata kebijaksanaan Bank Indonesia sendiri? Aspek ini dipermasalahkan, artinya siapa yang membuat kebijaksanaan BLBI, terutama setelah tiga mantan Menkeu seusai memberi keterangan di DPR diberitakan mengatakan bahwa pembebrian BLBI bukan kebijaksanaan Pemerintah dan bahwa Bank Indonesia salah menafsirkan kebijaksanaan Pemerintah.

    Kalau digunakan definisi yang sangat umum bahwa BLBI adalah semua bantuan likuiditas BI diluar KLBI yang diberikan kepada sektor perbankan, bantuan likuiditas yang dipermasalahkan ini meliputi 15 jenis. Mungkin saja perbedaan pendapat antara Depkeu dengan BI ini berkaitan dengan sebagian dari jenis-jenis bantuan tersebut dan bukan untuk semuanya. Laporan audit BPK juga menyebutkan mana dari BLBI yang pembebanan biayanya sepantasnya dipikul Pemerintah dan mana yang dianggap harus ditanggung (sendiri) oleh BI. Ini nampaknya menunjukkan adanya sebagian dari BLBI yang dianggap disepakati oleh BI dan Depkeu (Pemerintah?), karena itu bebannya secara sah dipikul anggaran Pemerintah dan sebagian lain yang pemberiannya tanpa kesepakatan. Mungkin bagian kedua ini yang dianggap bukan kebijaksanaan Pemerintah, karena itu harus ditanggung sendiri oleh BI (bukan Pemerintah?).

    Beragamnya bantuan likuiditas yang dapat dimasukkan sebagai BLBI membuat argumentasi mengenai kebijaksanaan BLBI dapat menimbulkan tambahan salah pengertian, karena mungkin saja kita berbicara mengenai dua hal yang memang berbeda. Ini harus dipisahkan dari perbedaan pendapat yang sesungguhnya, yang mengenai hal yang sama. Kalau dikatakan BLBI ini kebijaksanaan BI, Pemerintah tidak menginstruksikan BI memberikan BLBI atau BI salah menafsirkan kebijakan BLBI. Yang mana sebenarnya dari jenis-jenis tersebut yang dipermasalahkan. Ini perlu disadari bersama agar tidak menambah ruwetnya masalah yang memang sudah menimbulkan banyak salah pengertian tersebut.

    Kalau dikatakan bahwa Pemerintah tidak menginstruksikan BI untuk memberikan BLBI atau BI salah mengartikan kebijaksanaan Pemerintah, maka ada berbagai implikaksi yang perlu memperoleh perhatian kita semua. Sebagai dikatakan di atas istilah BLBI baru muncul bulan-bulan pertama tahun 1998, mungkin Maret 1998. Karena itu tentu saja instruksi memberikan BLBI itu ya tidak ada. Akan tetapi ini tidak sama dengan mengatakan pemberian BLBI itu bukan kebijaksanaan Pemerintah.

    Salah satu yang dalam definisi luas termasuk sebagai BLBI adalah dana talangan BI untuk membayar pemilik deposito dan tabungan sampai dengan 20 juta rupiah pada 16 bank yang dicabut ijin usahanya awal Nopember 1997. Hal yang serupa adalah yang menyangkut pemilik deposito dan tabungan diatas 20 juta rupiah pada bank-bank dalam likuidasi (BDL) yang pembayarannya didasarkan atas instruksi Presiden kepada Menkeu 18 Pebruari 1998.

    Tindakan melakukan pembayaran kepada deposan dan penabung adalah merupakan pelaksanaan dari keputusan Sidang Kabinet yang menjadi petunjuk Presiden tanggal 3 September 1997. Mengenai hal ini instruksi tersebut mengatakan bahwa bank-bank yang tidak sehat dan tidak dapat ditolong dengan merger atau akuisisi akan dilikuidasikan dengan memperhatikan kepentingan deposan, utamanya deposan kecil. Keputusan ini dilaksanakan dengan penentuan jumlah maksimal 20 juta rupiah yang akan dikembalikan kepada pemilik. Pengeluaran ini dibiayai dengan dana talangan BI. Saya sendiri dalam pertemuan antara team ekonomi (Dewan Moneter) dengan Presiden semula mengusulkan jumlah tersebut 30 juta rupiah per rekening, sedangkan Menkeu mengusulkan jumlah yang akhirnya menjadi keputusan Presiden yaitu 20 juta rupiah per rekening pernasabah. Ini tentu dengan pertimbangan bahwa dana talangan tersebut nantinya akan dibebankan kepada anggaran Pemerintah.

    Perlu dikemukakan di sini bahwa ketentuan perundangan yang berlaku, ( PP nomor 68 Tentang Likuidasi Bank Tahun 1996 ), memang tidak mengatur demikian. Menurut ketentuan ini pengembalian uang deposan dibiayai dengan penjualan aset bank yang dilikuidasi. Tindakan ini memang berbeda dengan aturan likuidasi bank, antara lain karena belum adanya program asuransi deposito.

    Jadi pengembalian dana milik deposan kecil yang dibiayai dengan dana talangan BI dan merupakan salah satu bentuk BLBI ini memang suatu kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini diputuskan Pemerintah dalam suatu Sidang Kabinet, diikuti dengan instruksi Presiden. Dalam pelaksaknaannya hal ini dibahas lebih dahulu oleh Team Negosiasi Pemerintah dalam mempersiapkan program ekonomi-keuangan Pemerintah menghadapi keadaan krisis dengan bantuan siaga IMF yang dituangkan di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies atau MEFP. Memorandum yang secara rinci memuat program yang akan dilaksanakan Pemerintah ini memuat berbagai kondisi penyaluran pinjaman yang disepakati ( conditionalities ). Kemudian dengan suatu surat pengantar, lazim disebut sebagai letter of intent (LOI), memorandum tersebut diserahkan kepada Manajemen IMF untukdisetujui tidaknya.

    Termasuk di dalam Program Pemerintah tersebut adalah restrukturisasi sektor keuangan, yang didahului dengan tindakan mencabut ijin usaha atau lebih populer menutup bank yang tidak solvent. Baik kebijaksanaan penutupan bank tidak solvent maupun pembayaran deposan dan tabungan sampai maksimal 20 juta rupiah merupakan kebijaksanaan Pemerintah. Karena itu dana talangan BI yang menjadi salah satu jenis BLBI sudah selayaknya merupakan beban Pemerintah.

    Bagaimana dengan pengembalian dana nasabah di atas 20 juta rupiah? Ini mungkin dari aspek ketentuan-perundangan memang dapat menimbulkan masalah. Saya hanya ingin mengungkapkan apa yang terjadi dan mengapa. Dalam pembahasan menindak lanjuti kesepakatan kedua Indonesia dengan IMF yang dimuat dalam LOI kedua, 15 Januari 1998, perkembangan krisis yang sangat cepat melatar belakangi keputusan Pemerintah untuk memberikan jaminan sementara (dua tahun) kepada pemilik dana (deposan dan penabung) serta kreditor secara keseluruhan dari bank-bank nasional. Artinya adalah kalau ada bank nasional yang dilikuidasi, seperti yang dilakukan awal Nopember 1997 dan setelah itu, pemilik dana dan kreditor bank-bank yang dilikuidasi tersebut dijamin pengembaliannya oleh Pemerintah. Program ini dengan demikian merupakan penjaminan secara menyeluruh dana deposito dan tabungan serta kreditor perbankan nasional, secara populernya dinamakan blanket guarantee. Mungkin perlu diketahui bahwa program serupa juga diterapkan di berbagai negara Asia, seperti Korea Selatan, Thailand, Philippina dan Malaysia.

    Sebagai implikasi dari diterapkannya program penjaminan menyeluruh desakan menjadi semakin keras dari masyarakat (beberapa kali dilakukan demosntrasi di DPR, BI dan Depkeu ) agar Pemerintah juga mengembalikan dana nasabah di atas 20 juta rupiah pada 16 bank-bank yang dilikuidasi awal Nopember 1997. Mereka mengatakan bahwa Pemerintah tidak adil, dalam waktu yang pendek merubah ketentuan dari melindungi deposan kecil saja menjadi melindungi seluruh pemilik dana, bahkan kreditor bank. Saya sendiri menyampaikan masalah ini dua kali, pada suatu pertemuan team ekonomi dengan Presiden (akhir Januari/awal Pebruari 1998) dan terakhir pada waktu dipanggil Presiden untuk diberitahu mengenai pemberhentian saya (17 Pebruari 1998). Catatan BI menunjukkan bahwa Menkeu waktu itu juga mengajukan usul yang sama mengenai hal ini awal minggu kedua Pebruari 1998.

    Dalam pelaksanaannya Presiden waktu itu menginstruksikan Menkeu tanggal 18 Pebruari 1998 untuk melakukan pengembalian dana deposito dan tabungan di atas 20 juta rupiah pada bank-bank yang telah ditutup. Menjadi masalah sekarang apakah dana talangan BI yang digunakan untuk membiayai pengembalian dana nasabah ini merupakan bagian BLBI yang pembebanannya layak dialihkan kepada Pemerintah atau tidak. Bahwa hal ini bisa menimbulkan masalah hukum saya kira memang benar. Pertama, karena ketentuan likuidasi bank memang tidak mengatur demikian, sama halnya dengan pembiayaan pengembalian deposito dibawah 20 juta rupiah. Kedua, kalau digunakan dasar PP tentang blanket guarantee, maka kita menghadapi masalah memberlakukan ketentuan ini secara surut, yang tidak dibenarkan. Di sini harus diakui ada masalah. Akan tetapi mengatakan bahwa ini semata-mata kebijaksanaan BI dan bukan kebijaksanaan Pemerintah, jelas tidak tepat. Ini adalah keputusan Presiden waktu itu yang dalam sistim yang berlaku adalah Pemerintah dan dipersiapkan oleh team Pemerintah, dimana BI menjadi bagian daripadanya.

    Sebagaimana diketahui, penjaminan secara menyeluruh deposito dan tabungan serta kreditor perbankan nasional atau blanket guarantee diterapkan Pemerintah melalui suatu peraturan Pemerintah ( PP nomor 26 tanggal 26 Januari 1998). Tetapi bagaimana dengan dana talangan BI blanket guarantee itu sendiri? Saya kira kalau kita akan menundukkan diri hanya kepada ketentuan likuidasi bank, pemberian jaminan menyeluruh ini juga tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

    Argumen bahwa dana untuk penjaminan program blanket guarantee dianggap sah karena ada PP-nya, sedangkan pembiayaan pembayaran dana milik nasabah bank-bank dalam likuidasi (BDL) tidak sah karena tidak ada PP-nya, saya kira mengandung kejanggalan juga. Argumen demikian hanya mendasarkan pada ketentuan perundangannya saja secara kaku. Padahal kalau dilihat dari aspek yang lebih luas, termasuk sasaran dari kebijaksanaan yang melatar belakanginya, keduanya sebenarnya sama. Keduanya merupakan upaya untuk mempertahankan keberadaan dan kestabilan sektor perbankan dan sistim pembayaran pada waktu program asuransi deposito belum ada. Keduanya merupakan tindakan yang didasari atas kebijaksanaan Pemerintah. Kalau ukuran yang dipakai adalah ketentuan tentang lukuidasi bank sebenarnya semuanya tidak sesuai. Dengan lain perkataan kalau itu dasarnya maka blanket guarantee ini, meskipun ada Ppnya, juga harus ditolak atau dinilai tidak sah.

    Bahwa keputusan Pemerintah membayar kembali dana nasabah pada bank-bank yang ditutup tanpa mengeluarkan ketentuan perundangannya mungkin lebih menunjukkan suasana krisis. Dalam perkembangan yang sangat cepat waktu krisis Pemerintah menghadapi berbagai masalah yang bersifat dilematis, dimana kecepatan bertindak sangat krusial. Mungkin bisa juga dikatakan bahwa pada kasus ini yang terjadi adalah kelambatan dalam penyusunan atau penyesuaian ketentuan. Akan tetapi, kalau cepat disesuaikan dan ternyata perkembangan berubah cepat, nantinya akan menghadapi masalah lain, yaitu bahwa kebijaksanaan Pemerintah terlalu cepat berubah atau tidak konsisten. Dalam keadaan sekarangpun kritik demikian telah keras dilancarkan.

    Masalah yang serupa terjadi dalam hal dana talangan BI untuk membayar arrears pinjaman perbankan dalam rangka trade financing dan money line dari bank-bank di luar negeri yang diputuskan sebagai bagian dari penanganan masalah pinjaman perusahaan swasta dalam kesepakatan Frankfurt bulan Juni 1998.


    http://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih_sekitar_masalah_blbi2.html

    MASIH BERGULAT DENGAN MASALAH BLBI (2)
    Oleh : J. Soedradjad Djiwandono
    Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia
    Cambridge, MA, 18 Pebruari, 2000.

    MASALAH PENUTUPAN BANK

    Apakah penutupan bank tidak solvent itu kebijaksanaan Pemerintah? Jawabannya adalah ya, ini adalah kebijaksanaan Pemerintah. Mengapa demikian? Di atas diungkapkan bahwa Pemerintah memutuskan melakukan likuidasi bank yang tidak sehat dan tidak bisa ditolong dengan merger atau akuisisi. Tindakan ini memrupakan pelaksanaan dari keputusan Sidang Kabinet diperkuat dengan instruksi Presiden tanggal 3 September 1997. Mungkin perlu diingat kembali bahwa Pemerintah memutuskan untuk mengundang IMF untuk mengatasi masalah ekonomi-keuangan yang diidentifikasikan sebagai menyurutnya kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Dengan mengundang lembaga multilateral yang akan memberikan bantuan teknis dan pinjaman siaga serta dukungan negara-negara sahabat diharapkan kepercayaan pasar yang terus menerus menurun, nampak dari rupiah yang terdepresiasi drastis, akan dapat pulih kembali. Kebijaksanaan mengundang IMF ini dilakukan Pemerintah dengan keputusannya pada Sidang Kabinet minggu pertama Oktober 1997.

    Pada waktu negosiasi dengan team IMF diidentifikasikan bahwa pemulihan kepercayaan pasar dan ekonomi nasional ini menuntut reformasi ekonomi sektor riil, restrukturisasi sektor keuangan dan pelaksanaan kebijaksanaan fiskal-moneter yang berhati-hati. Dan dalam restrukturisasi sektor keuangan diutamakan sektor perbankan. Sedangkan restrukturisasi sektor perbankan didahului dengan penutupan bank-bank yang tidak solvent serta rekapitalisasi dan restrukturisasi bank-bank lain dengan penguatan institusi keuangan, termasuk perbaikan pengawasan, peraturan dan perundangan, sistim pengadilan dan penegakan hukum, transparansi dan governance. Dari ini jelas penutupan bank tidak solvent pada permulaan Nopember adalah merupakan kebijaksanaan Pemerintah dengan persiapan yang melibatkan unsur-unsur dari team ekonomi Pemerintah yang bernegosiasi dengan IMF.

    Tentu saja lembaga yang paling banyak mempersiapkan segala sesuatunya adalah Bank Indonesia yang juga berfungsi sebagai pemegang otorita pengawasan bank. Mungkin masyarakat perlu mengingat kembali bahwa pengumuman mengenai pencabutan ijin usaha 16 bank pada permulaan Nopember 1997 dilakukan oleh tiga orang Menteri dengan Gubernur BI di Gedung Sekretariat Negara. Ini dilakukan setelah hampir dua minggu Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan IMF mengenai program pemulihan ekonomi nasional dengan bebebrapa kali melaporkan perkembangan negosiasi kepada Presiden waktu itu.

    Bahwa pencabutan ijin usaha 16 bank tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, bahkan justru sebaliknya yang terjadi, tentu itu harus diakui karena telah menjadi kenyataan. Akan tetapi disinipun kita tidak bisa terlalu cepat hanya menyalahkan tindakan ini saja tanpa menganalisis apa yang terjadi di masyarakat waktu itu. Saya juga membuat tulisan mengenai masalah penutupan 16 ini dengan latar belakang dan implikasinya dimuat dalam Kolom Pakar Pacific net (lihat alamat website di atas).

    Kalau dikatakan kebijaksanaan Pemerintah itu tidak konsisten, banyak berubah dalam waktu singkat, ini mungkin mengandung kebenaran. Tetapi ini merupakan masalah lain, berbeda dengan mengatakan bahwa ini bukan kebijaksanaan Pemerintah atau bahwa kebijaksanaan Pemerintah tersebut disalah mengertikan BI waktu itu. Bagaimanapun semua ini masih harus diuji lebih lanjut dengan kondisi yang melatar belakanginya, keadaan krisis yang memang berkembang sangat cepat. Dalam keadaan ini upaya untuk mempertahankan sistim atau sektor perbankan menghadapi keadaan krisis yang merupakan kenyataan yang dihadapi waktu itu. Analisis dan pernilaian yang dilakukan setelah semuanya terjadi, termasuk reaksi pasar serta perkembangan-perkembangan sosial politik yang terkait, dengan menggunakan ukuran untuk keadaan normal, memang menghasilkan suatu gambaran tindakan atau kebijaksanaan yang tidak konsisten.

    BLBI DAN TUGAS BANK SENTRAL

    BLBI yang paling dominan dari segi besarnya adalah bantuan likuiditas untuk mengatasi masalah kesenjangan likuiditas sektor perbankan. Dari keseluruhan jumlah BLBI lebih dari 50% berasal dari bantuan likuiditas pada sektor perbankan yang mengalami masalah likuiditas sebagai akibat dari krisis yang menimbulkan penarikan dana nasabah secara besar-besaran dan bersamaan

    Kalau suatu bank mengalami masalah likuiditas dan tidak dapat menyelesaikannya dengan sumber yang ada, maka bank sentral mempunyai kewajiban membantunya, tentu dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagaimana diketahui, bahkan dalam keadaan normal, tanpa adanya krisis dalam perekonomian, suatu bank dapat saja menghadapi masalah kesenjangan likuiditas karena kewajiban membayar yang lebih besar dari penerimaan dana.

    Dalam pembayaran dengan menggunakan dokumen melalui sektor perbankan atau pembayaran bukan tunai, pada suatu saat kesenjangan aliran dana atau mismatch dalam likuiditas bisa terjadi pada suatu bank, termasuk bank sehat sekalipun. Bank yang kalah kliring adalah bank yang mengalami masalah kesenjangan likuiditas ini. Dalam keadaan ini bank yang bersangkutan diberi waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bank dapat menggunakan dananya sendiri yang disimpan di BI atau disimpan didalam kasnya, atau mencari pinjaman antar bank untuk menutup selisih tersebut. Kalau mereka tidak dapat menggunakan sumber-sumber tersebut, maka bank sentral menyediakan fasilitas untuk mengatasi masalah yang dihadapi bank tersebut. Berbagai fasilitas diskonto yang merupakan BLBI diberikan untuk maksud ini.

    Pada waktu krisis melanda perbankan setelah adanya keketatan likuiditas yang luar biasa, penarikan dana nasabah yang juga terdorong oleh ketidak pastian dalam suasana krisis telah menimbulkan tekanan luar biasa pada banyak bank. Masalah likuiditas yang banyak dialamai oleh bank tidak bisa ditutup dengan sumber-sumber yang ada pada waktu keadaan normal. Pasar uang antar bank terkotak-kotak sehingga dan tidak dapat diharapkan oleh bank-bank yang dianggap lemah di pasar. Mereka ini yang kemudian lari ke BI, mengajukan permintaan menggunakan BLBI.

    Dalam masa krisis perkembangan diatas terjadi demikian cepatnya, suatu bank yang sehat dalam waktu singkat dapat menghadapi masalah mismatch likuiditas yang karena kondisi keuangan terus memburuk, semakin parah menghadapi penarikan dana nasabah. Dalam waktu singkat bank-bank ini dapat berubah kondisi menjadi menghadapi masalah solvabilitas. Pada waktu krisis masalah ini cepat merembet ke banyak bank (menjadi sistemik) dan dengan cepat sektor perbankan mengalami krisis dimana sebagian bank menjadi tidak solvent.

    Perkembangan yang demikian cepat ini tidak bisa dibayangkan pada waktu keadaan masih belum diwarnai oleh krisis dan juga setelah krisis berlalu. Ini yang menyulitkan mereka yang melihat keadaan krisis ini dengan kacamata atau ukuran keadaan normal. Karena itu langkah-langkah yang ditempuh waktu krisis juga sukar dibayangkan bagaimana mungkin terjadi pada waktu keadaan normal. Menerapkan ukuran-ukuran keadaan normal untuk menganalisa keadaan waktu krisis, apakah dengan tetap memegang ketentuan perundangan yang berlaku atau menolak menerima bahwa ada perbedaan kondisi tentu akan menimbulkan perbedaan pernilaian. Ini merupakan masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat mengenai kebijaksanaan pemberian BLBI.

    Tindakan penutupan 16 bank tidak solvent yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar terhadap sektor perbankan ternyata tidak mencapai hasil. Kepercayaan terhadap sektor perbankan justru sebaliknya menjadi lebih buruk lagi. Penarikan dana perbankan menjadi sangat meningkat pada waktu bank-bank menghadapi keketatan likuiditas. Pada waktu yang sama di masyarakat tersebar rumor dan selebaran gelap akan dilaksanakannya penutupan bank lebih lanjut. Keadaan ini mendorong Pemerintah mengumumkan pernyataan untuk tidak menutup bank lagi sebagai upaya menyelamatkan sistim pembayaran dan sektor perbankan.

    Pernyataan Pemerintah tidak akan menutup bank lagi ini disampaikan oleh Gubernur BI pada waktu bersama Menkeu dan Memperindag mengumumkan berbagai langkah reformmasi ekonomi sektor riil dalam Peket Kebijakan Ekonomi 3 Nopember 1997 (Kompas On Line, 4/11/97). Langkah-langkah ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi yang disebutkan di dalam LOI pertama, hasil kesepakatan dengan IMF akhir Oktober 1997. Kemudian setelah dilihat krisis ekonomi dan depresiasi rupiah tidak mereda, bahkan sebaliknya, pernyataan Pemerintah untuk tidak menutup bank ini diulangi oleh Presiden waktu itu pada waktu mengumumkan garis besar LOI kedua 15 Januari 1998 (Suara Pembaharuan Daily, 16/1/98)

    Dalam keadaan erosi besar-besaran dana perbankan oleh para pemilik dana, kebijaksanaan tidak menutup bank ini membawa implikasi dilaksanakannya pemberian bantuan likuiditas kepada sektor perbankan untuk menyelamatkan dari keruntuhannya. Penarikan besar-besaran dan bersamaan dana perbankan dilakukan oleh para pemilik dana yang mencoba menyelamatkan dana tersebut dari kemungkinan hilang dengan penutupan bank yang tidak solvent. Sebagian dana dipindahkan dari rupiah menjadi dollar, dimasukkan ke dalam bank-bank asing atau malah dipindahkan ke bank-bank di luar negeri. Ini semua yang menyebabkan meningkatnya BLBI dalam periode setelah penutupan 16 bank sampai setelah diterapkannya sistim penjaminan menyeluruh pada akhir Januari 1998.

    Selain pemilik dana memindahkan dana mereka ke bank yang lebih dianggap aman, masyarakat juga semakin tidak mempercayai bank sehingga perdagangan banyak yang dilakukan hanya dengan cara pembayaran tunai. Ini menyebabkan keluarnya uang kertas dari BI yang jauh melebihi keadaan normal. Bahkan pada waktu keadaan terpaksa, uang plastik lima puluh ribuan, yang dikeluarkan sebagai commemorative notes memperingati 25 Tahun Indonesia Membangun, yang diedarkan 1 Maret 1993. Uang tersebut tidak laku terjual karena harga jual yang besarnya dua kali lipat dari nilainya sebagai alat tukar yang sah (legal tender). Sejumlah 245 milyar rupiah dari uang plastik ini kemudian diedarkan pada bulan Januari 1998 untuk memenuhi kebutuhan tambahan uang menghadapi penarikan dana perbankan.

    Pemberian bantuan likuiditas oleh BI kepada sektor perbankan yang mengalami masalah likuiditas didasarkan atas tugasnya sebagai bank sentral yang menurut Undang-undang yang berlaku, baik UU tentang Bank Sentral maupun UU Pokok Perbankan, harus menjaga kestabilan sistim pembayaran dan perbankan sebagai sektor yang merupakan pelaku utama dalam sistim pembayaran nasional. Pada wkatu sebagai sektor perbankan terancam hancur, pada waktu sistim pembayaran nasional terancam macet karena antar mereka tidak dapat menyelamatkan diri, maka fungsi sebagai lender of last resort inilah yang mendasari tindakan membantu sektor perbankan dengan BLBI.

    Dasar peraturan perundangan ini kemudian ditegaskan dalam kebijaksanaan Pemerintah, baik Keputusan Sidang Kabinet maupun instruksi Presiden yang merupakan kepala Pemerintahan dalam sistim yang berlaku. Kebijaksanaan Pemerintah ini pada waktu menghadapi keadaan krisis mengambil berbagai bentuk seperti membantu bank yang mengalami likuiditas, menutup bank yang tidak solvent dan implikasinya –seperti pembayaran kepada pemilik dana dan penerapan sistim jaminan yang menyeluruh — dan kemudian tidak menutup bank lagi maupun yang sebaliknya. Langkah-langkah tersebut dikritik sebagai bukti bahwa kebijaksanaan yang dianut oleh Pemerintah atau Bank Inodonesia memang tidak konsisten. Bahkan BI dikatakan mencla-mencle.

    Setelah semua ini terjadi nampaknya sulit untuk mendebat kritik yang antara lain diungkapkan oleh para anggota Panja BLBI pada waktu saya dan teman-teman mantan pejabat dan pejabat BI dipanggil tersebut. Saya hanya dapat memberikan penjelasan mengapa kebijaksanaan ini nampak tidak konsisten. Menurut pendapat saya, apa yang akhirnya terjadi ini merupakan kombinasi dari keadaan tidak independentnya BI saat itu di satu pihak, dan perkembangan krisis itu sendiri dipihak lain.

    Mengapa tidak independentnya BI menjadi penyebab? Karena, seperti penjelasan saya dan rekan-rekan BI pada pertemuan DPR, saya telah mengajukan usul untuk menutup sejumlah bank ( tujuh bank ) pada akhir tahun 1996 dan diulang sekitar bulan Maret 1997. Pada waktu itu akhirnya Presiden setuju untuk menutup bank-bank tersebut akan tetapi diminta agar pelaksanaannya menunggu setelah pelaksanaan Pemilu Mei 1997. Dalam posisi BI yang independent setelah Mei 1999, Gubernur tidak perlu minta ijin kepada Presiden, apalagi menerima petunjuk yang bertentangan dengan posisinya, jelas tidak perlu. Sebagaimana saya laporkan DPR akhirnya setelah Pemerintah setuju menutup sejumlah bank, sesuai kesepakatan dengan IMF yang mendatangkan bantuan siaga, langkah restrukturisasi keuangan pertama adalah menutup bank-bank yang tidalk solvent. Dalam hal ini ketujuh bank yang semula sudah saya usulkan untuk ditutp dan telah disetujui Presiden tersebut menjadi bagian dari ke 16 bank yang ditutup awal Nopember 1997.

    Setelah diamati bahwa penutupan 16 bank ini tidak menndatangkan hasil yang diinginkan, bahkan justru berdampak sebaliknya yaitu bahaya hilangnya kepercayaan terhadap pasar sama sekali, maka kebijaksanaan pentutupan bank dibalik menjadi tidak akan melakukan penutupan bank lebih lanjut. Seperti saya ungkapkan di atas, ini saya sampaikan, atas nama Pemerintah, pada waktu pengumuman Paket Kebijaksanaan 3 Nopember 1997. Akan tetapi kemudian hal ini ditegaskan lebih lanjut di masyarakat dengan pernyataan Presiden pada waktu penanda tanganan LOI kedua tanggal 15 Januari 1998 yang terkenal itu. IMF yang memberikan dukungan pada program ekonomi-keuangan Pemerintah tersebut juga mengambil posisi yang sama, sebab blanket guarantee yang memberi jaminan menyeluruh perbankan nasional itu mengandung arti tdak menutup bank, atau tidak mau menerima dampak penutupan bank seperti yang terjadi setelah penutupan 16 bank sebelumnya.

    Setelah keadaan lebih sedikit tenang Pemerintah kembali melakukan penutupan, pengambil alihan serta pembekuan operasi sejumlah bank pada bulan Agustus 1998 dan sekali lagi padabulan Maret 1999. Tindakan-tindakan ini nampak seperti tidak konsisten. Tetapi perlu disadari bahwa kondisi yang ada karena perkembangan keadaan dalam krisis memang tidak menentu. Posisi BI sebagai bagian Pemerintah dengan Gubernurnya sebagai pembantu Presiden memang mempersulit pelaksanaan tugas bank sentral. Perubahan kebijaksanaan Pemerintah bukan barang yang terlalu aneh waktu itu, bahkan pada waktu pasar internasional semakin dapat melihatnya karena transparansi yang meningkat. Dalam sektor perbankan penutupan 16 bank yang kemudian dalam waktu singkat diikuti dengan pembelian suatu bank oleh salah seorang pemilik bank yang ditutup menggambarkan betapa tidak independentnya otorita moneter-perbankan saat itu. Reformmasi sektor riil dengan penundaan sejumlah proyek besar yang dalam waktu sangat singkat diubah kembali untuk tetap dilanjutkan, penghapusan monopoli yang muncul dalam bentuk baru, ini contoh-contoh tidak konsistennya kebijaksanaan yang terlampau naif bagi kita untuk mengatakan tidak mempunyai dampak pada perkembangan perbankan dan moneter waktu itu.

    Suatu hal yang sampai sekarang tidak pernah dikemukakan adalah bahwa sekiranya BLBI itu tidak diberikan sistim perbankan bisa juga hancur sama sekali dan sistim pembayaran macet total. Mungkin kurang disadari di masyarakat bahwa sebelum krisis pembayaran transaksi dengan dukumen atau bukan tunai yang nampak dari besarnya kliring harian itu mencapai jumlah 18 trilyun rupiah per harinya. Dampak bagi sektor riil dan masyarakat, sekiranya keduanya hancur sudah jelas, akan hancur pula. Kalau ini terjadi BI sebagai bank sentral juga jelas akan menyandang predikat gagal menjalankan tugasnya sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kestabilan sektor perbankan serta sistim pembayaran nasional. Mungkin kalau hal tersebut terjadi kebijaksanaan Pemerintah atau kebijaksanaan BI konsisten dan tidak mencla-mencle, tetapi jelas tugas yang diembannya juga tidak dilaksanakan dan dampak negatifnya jelas jauh lebih besar dari yang sudah sangat besar ini.

    Skenario alternatif yang disebutkan di atas dikemukakan untuk mengatakan bahwa memang biaya yang akhirnya dipikul oleh perekonomian nasional, oleh masyarakat dari berbagai kebijaksanaan yang dilaksanakan itu sangat besar. Akan tetapi hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari biaya yang lebih besar lagi, yaitu kehancuran sama sekali sistim pembayaran nasional, kehancuran sama sekali dari sektor bahkan sistim perbankan nasional.

    Di atas tadi telah disebutkan bahwa berbagai negara Asia karena adanya krisis juga menerapkan jaminan menyeluruh pada dana nasabah dan kreditor perbankan. Selain itu bank sentral negara-negara tersebut juga memberikan bantuan likuiditas kepada sektor perbankan seperti yang dilaksanakan di Indonesia. IMF baru saja menyelesaikan studi yang membahas permasalahan ini dalam terbitan yang disusun oleh Tomas Balino, et al, Financial Sector Crisis and Restructuring: Lessons from Asia, Washington DC : IMF, September 1999.

    Mengenai biaya yang dipikul perekonomian nasional dari bantuan likuiditas kepada sektor perbankan studi IMF tersebut melaporkan bahwa bantuan likuiditas yang diberikan bank sentral di Indonesia, Korea, Malaysia, Philippina dan Thailand memang kebanyakan besar jumlahnya. Untuk periode Juni 1997 – Juni 1999 biaya yang ditunjukkan dalam persentasi terhadap GDP untuk masing-masing negara adalah 17% untuk Indonesia, 7% untuk Korea, 13% untuk Malaysia, 0,8% untuk Philippina dan 22% untuk Thailand ( Tabel 3 dari studi di atas ). Studi tersebut selain menunjukkan semua negara yang mengalami krisis perbankan telah menjalankan langkah yang sama, bahwa bank sentralnya memberikan bantuan likuiditas, juga menunjukan betapa besarnya biaya yang harus dipikul masyarakat, kecuali Philippina.

    PEMBEBANAN BIAYA BLBI

    Masalah pembebanan dari pengeluaran bank sentral yang digunakan untuk membiayai BLBI ini menjadi rumit karena adanya kekurang jelasan atau beda pengertian mengenai berbagai hal yang disebutkan di atas. Sebenarnya sekiranya telah ada kesepakatan antara Departemen Keuangan dengan BI mengenai kriteria dan akhirnya jumlah dari keseluruhan bantuan likuiditas, maka seharusnya temuan BPK akan berbeda. Tentunya bukan dalam bentuk disclaimer dan karena itu tidak menimbulkan pergunjingan seperti sekarang. Tetapi ini telah terjadi jadi sekarang menimbulkan masalah.

    Implikasi dari penggunaan ketentuan perundangan secara kaku, dalam hal ini menggunakan ukuran keadaan normal untuk menilai keadaan krisis, memang dapat membawa kita pada konklusi yang dapat keliru, meskipun dari segi ketentuan yang ada nampaknya memang tidak sesuai. Apalagi kalau digunakan asummsi bahwa setiap ditemukan kasus demikian langsung konklusinya adalah bahwa telah terjadi kesengajaan untuk penyelewengan, ini bisa menghasilkan rekomendasi yang salah arah. Orang juga dapat menggunakan ketentuan yang kaku mengenai audit BPK sendiri dan berkesimpulan bahwa audit ini tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, misalnya mengenai pengumuman hasil audit oleh BPK kepada masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan. Tetapi ini akan menjadi polemik yang bisa tidak berkesudahan yang bukan maksud dari tulisan ini.

    Nampaknya menggunakan ketentuan perundangan secara kaku tidak banyak akan menjawab masalah bagaimana membebankan biaya pemberian BLBI yang sudah terjadi tersebut. Selain itu, mengikuti ketentuan yang berlaku secara kaku juga menimbulkan berbagai kejanggalan. Misalknya dalam hal dana talangan BI untuk membiayai pembayaran kepada pemilik dana 16 bank yang ditutup Nopember 1997. Ketentuan likuidasi bank tidak mengatur hal ini. BI diminta Pemerintah waktu itu untuk membayar lebih dahulu. Sekarang temuan BPK mengatakan BI tidak berhak minta Pemerintah mengganti biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Hal serupa dengan berbagai pengeluaran lain. Ini memang perlu kejelasan, sehingga tidak menjadi perdebatan yang tidak menghasilkan jalan keluar.

    Mengenai pembebanan pembiayaan pada APBN dan karena itu akhirnya dibayar oleh masyarakat, memang benar. Yang juga jelas adalah bahwa beban itu telah terjadi waktu krisis dan semakin ditunda penyelesaiannya jumlahnya dapat menjadi meningkat. Coba diingat tentang biaya rekapitalisasi untuk berbagai bank, termasuk bank-bank Pemerintah, dengan tertundanya pelaksanaan telah berakibat terjadinya pembengkakan. Perhitungan pembiayaan yang menggunakan pinjaman memang selalu demikian, karena selain jumlah pokok kita bicara mengenai bunga atas pokok pinjaman. Pokoknya tidak begerak akan tetapi bunganya bertambah terus. Selain itu, pada waktu krisis masih berjalan perbankan kerapkali menghadapi masalah yang memeperburuk posisinya dari dua sisi, suku bunga deposito yang biasanya meningkat di sisi pengeluaran dan pengembalian kredit yang semakin seret karena nasabah yang menjadi bermasalah pada sisi penerimaan. Untuk bank yang mempunyai kewajiban dalam valas hal ini masih ditambah dengan depresiasi yang memperberat posisinya.

    Mengapa akhirnya beban tersebut harus dibayar masyarakat, atau pembayar pajak? Sebenarnya ini bermula dari tuntutan agar bantuan likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan ini menjadi transparan, agar tidak ada yang disembunyikan yang bisa banyak implikasinya. Ini serupa dengan tuntutan agar segala bentuk subsidi yang dilakukan untuk sektor atau kegiatan tertentu yang diprioritaskan dalam perekonomian dimasukkanm dalam APBN; supaya ada transparansi, supaya rakyat mengetahuniya lewat anggota DPR. Jalan yang paling baik dari meningkatkan transparansi ini adalah kalau masyarakat atau rakyat dapat mengetahuinya secara jelas. Dan dalam sistim penyelenggaraan negara hal ini paling baik dilakukan melalui APBN yang penyusunannya harus melalui hak budget DPR. Jalan ini dengan demikian memenuhi tuntutan transparansi tersebut.

    Secara teoritis sebenarnya kalau penyusunan anggaran BI dilakukan dengan pembahasan DPR sebenarnya transparansi tersebut dipenuhi, masyarakat mengetahui melalui wakil rakyat yang membahas anggaran tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah apakah BLBI dibebankan pada anggaran Pemerintah atau anggaran BI. Tentu saja ada aspek lain yang perlu diperhatikan, akan tetapi dalam aspek peningkatan transparansi ini sebenarnya tidak harus jalur anggaran Pemerintah ini yang ditempuh.

    Kalau diikuti hasil audit BPK untuk menentukan mana yang layak dibebankan anggaran Pemerintah dan mana yang tidak layak, masalah selanjutnya adalah bagaimana bagian beban BI ini nantinya dibiayai. Perhitungan yang menghasilkan konklusi bahwa BI sudah bangkrut adalah berdasarkan penentuan bahwa BLBI atau sebagian dari BLBI harus ditanggung BI. Kalau BI harus menanggung beban tersebut dan dianggap bahwa beban ini merupakan kredit macet, maka BI harus membentuk cadangan piutang yang bermasalah tersebut. Dalam perhitungannya cadangan yang harus dibentuk ini akan menyebabkan seluruh kewajiban BI diluar modalnya menjadi jauh lebih besar dari tagihan atau assetnya. Dengan demikian BI menjadi tidak solvent dan harus dilikuidasi.

    Kalau penyelesaian ini dilakukan, maka setelah bank sentral ini dibangkrutkan maka Pemerintah, menurut ketentuan perundangan yang berlaku, berkewajiban untuk merekapitalisasi banknya sampai sonvent kembali. Pemerintah akan melakukan hal ini dengan membebankan siapa? Tentu saja pada APBN, kecuali kalau akan menjual saham bank sentral kepada masyarakat. Ini telah banyak diungkapkan, saya hanya menyebutkan sebagai kelengkapan uraian mengenai masalah pembebanan biaya BLBI.

    Sebenarnya yang juga perlu diingat mengenai masalah pembebanan ini adalah bahwa sebelum berlakunya ketentuan baru tentang bank sentral (UU Tentang Bank Sentral bulan Mei 1999) kedudukan BI pada dasarnya adalah merupakan bagian dari Pemerintah ( saya telah sering bicara dan menulis mengenai masalah tidak independentnya BI dan berbagai implikasinya ). Dari penentuan tuganya yang tegas-tegas dikatakan membantu Pemerintah, bahkan dalam kebijaksanaan moneter selain dalam mendorong kelancaran produksi dan pembangunan (pasal 7 UU nomor 13 1968), menunjukkan bahwa bank sentral sebelum Mei 1999 adalah bagian dari Pemerintah. Selain itu status Gubernur BI yang sejak tahun 1983 sampai Mei 1998 dijadikan anggota Kabinet, juga menggaris bawahi posisi BI sebagai bagian Pemerintah tersebut.

    Dalam kaitan diatas, selain maksud pembebanan pada APBN bermula dari perlunya transparansi dari kegiatan semacam ini, argumen mengenai pembebanan BLBI mungkin bukan masalah antara Pemerintah dan BI akan tetapi masalah hubungan antar instansi (Depkeu dan BI) di dalam satu Pemerintah. Kejelasan masalah, akuntabilitas instansi atau bahkan individu kiranya perlu dijadikan transparan, akan tetapi mudah-mudahan perdebatannya bukan masalah mencari kambing hitam. Kalau hal ini yang dicari nampaknya tidak sulit, biasanya yang lemah dalam berbagai posisinya yang harus memikul.

    BEBERAPA CACATAN

    1. Pada waktu dilakukan pembahasan di DPR, Ketua Panja BLBI mengatakan bahwa tindakan yang sangat luas dampak negatifnya ini tidak mungkin dilakukan tanpa ada yang salah. Siapa yang salah itu? Siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana mungkin hal ini menimbulkan tindakan saling tuding mengenai siapa yang salah? Dalam salah satu komentar saya, saya mengajukan alternatif lain dari tidak ada yang salah, yaitu semua salah. Siapa semua itu?
    2. Sekiranya apa yang dilakukan waktu itu memberikan hasil seperti yang diharapkan, perbankan tidak mengalami kerusakan yang lebih besar, rupiah menguat dan sektor riil tertolong, apakah akan ada kritik terhadap BLBI? Saya kira sebaliknya, mungkin kebijaksanaan ini disanjung-sanjung. Saya jadi ingat pada kata-kata orang bijak bahwa kegagalan itu adalah anak tiri, sedangkan sukses itu banyak bapanya. Karena BLBI yang dilaksanakan untuk menghadapi krisis perbankan nampak seperti kegagalan kebijaksanaan maka tidak ada lembaga apalagi individu yang bersedia mendakunya. Akan tetapi seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, masalah perbankan terselesaikan dengan baik, saya hampir yakin dewasa ini ada banyak pihak yang menunjukkan kontribusinya pada kebijaksanaan tersebut. Manusiawi? Ya!
    3. Ada sesuatu yang nampak kurang pas dalam kita menyikapi masalah BLBI ini. Ini menyangkut bagaimana jauh berbedanya orang memandang BPPN dengan BLBI. Pembahasan mengenai BPPN nampak lebih dilatar belakangi oleh besarnya kekuasaan lembaga ini atas asset perbankan dan nasabah perbankan. Bahkan terkesan kedudukan pimpinannya sering diperebutkan. Akan tetapi mengenai BLBI pembahasannya menampakkan sulit mencari yang bersedia menaggung bebannya. Kalau diterapkan kata-kata orang bijak di atas, BPPN ini banyak bapaknya sedangkan BLBI itu anak tiri. Saya kira satu aspek yang dilupakan orang di sini adalah bahwa BPPN adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil alih masalah bank-bank yang sedang menderita sakit dan perlu disehatkan. Penyakit bank-bank tersebut antara lain tercermin dari pinjamannya yang kelewat besar pada BI karena bantuan likuiditas yang diterimanya selama krisis. Kalau mau ekstrim orang bisa mengatakan BPPN itu lahir karena adanya BLBI. Jadi?
    4. Semua argumen di atas diajukan bukan untuk mengkaburkan masalah BLBI. Bahkan sebaliknya diinginkan untuk menyumbang kejelasan masalahnya. Ini dikemukakan bukan untuk menutup kesalahan atau penyelewengan yang mungkin terjadi, menyangkut individu yang ternyata mengambil manfaat pribadi dari penyalurannya atau menyalah gunakan penggunaannya, di BI ataupun bank-bank penerima atau diluar itu. Disinilah pertanggung jawaban itu dituntut. Saya ingin menulis kembali apa yang telah saya kemukakan sebelum ini ; dari aspek sosial dan moral bagi para pejabat yang tersangkut adalah bahwa mereka tidak menerima imbalan dalam arti materi atau yang lain yang berkaitan dengan pemberian failitas ini. Ini tidak cukup, karena dalam suatu kebijakan seorang penentu kebijakan harus bertanggung jawab dalam arti akuntabilitas, dalam sesuatu hirarki kekuasaan atasan akhirnya harus ikut bertanggung jawab dari kesalahan bawahan. Akan tetapi pertanggung jawaban suatu kebijakan tentu berbeda dengan suatu tindakan pidana. Dalam hal ini semua test minimal bagi akuntabilitas sosial dan moral pejabat adalah apakah masing-masing bersih dari menerima imbalan atau tidak. Mengenai penyelewengan atau penyalah gunaan penggunaannya pemilik atau pimpinan bank penerima yang harus bertanggung jawab. Semua ini harus terungkap dari investigative audit atau penyidikan lain yang sedang berjalan.


    http://m.jaringnews.com/index.php/ekonomi/perbankan/6671/dijuluki-sarang-penyamun-bi-punya-sejarah-memalukan

    Dijuluki Sarang Penyamun, BI Punya Sejarah Memalukan
    Eben Ezer Siadari

    BI belum sepenuhnya terbebas dari citra sarang penyamun tersebut.

    JAKARTA, Jaringnews.com – Mantan deputi senior Gubernur Bank Indonesia, Anwar Nasution, pernah menjuluki Bank Indonesia sebagai sarang penyamun didasari keprihatinannya pada maraknya korupsi di bank sentral itu.

    Kini publik kembali teringat pada julukan itu. Kian gencarnya sorotan diarahkan kepada mantan deputi senior Gubernur BI, Miranda Goeltom, setelah tertangkapnya Nunun Nurbaetie, serta dinonaktifkannya deputi Gubernur BI Budi Mulya dalam kasus ‘pinjaman’ sebesar Rp1 miliar dari Robert Tantoelar, terpidana kasus Bank Century, menimbulkan keraguan jangan-jangan BI belum sepenuhnya terbebas dari citra sarang penyamun tersebut.

    Kepada wartawan, Selasa (13/12) Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Gultom adalah sejarah yang memalukan. Menurut dia, pihaknya telah mengambil langkah untuk tidak membiarkan peristiwa serupa terulang. “Menyedihkan terjadi di BI. Sudahlah itu sejarah memalukan. Ke depan akan kita bangun kebiasaan baru agar fit and proper buat statement dan pakta integritas,” kata Darmin.

    Bukan hanya kasus cek pelawat dalam pemilihan deputi gubernur BI itu yang merupakan sejarah memalukan bagi bank ‘sarang penyamun’ itu. Penelusuran Jaringnews menunjukkan setidaknya 12 petinggi BI setingkat direktur dan deputi gubernur BI, pernah masuk bui karena kasus korupsi. Tiga diantaranya adalah gubernur. Walau belum ada penelitian ilmiah, tapi dapat dikatakan BI mungkin salah satu bank sentral di dunia yang petingginya terbanyak dihukum karena korupsi.

    Para petinggi BI yang pernah masuk bui atas tuduhan korupsi antara lain Soedradjad Djiwandono, Syahril Sabirin dan Burhanuddin Abdullah. Ketiganya pernah menjabat gubernur BI dan korupsi yang dituduhkan kepada mereka terjadi pada saat mereka menjabat.

    Pejabat lainnya adalah Paul Soetopo, Hendrobudijanto, Heru Supraptomo, Aulia Pohan, Bun Bunan Hutapea, Aslim Tadjuddin dan Iwan Prawiranata. Mereka ini pernah menduduki jabatan gubernur BI, atau setingkat dengan deputi gubernur BI zaman sekarang.

    Sekadar mengingatkan, Paul Soetopo adalah mantan Direktur Urusan otoritas dan Pengendalian Moneter Bank Indonesia. Ia divonis hukuman penjara 2,5 tahun dan denda Rp 20 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 April 2003 karena dinyatakan terbukti menyetujui pemberian fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai lebih dari Rp 2,02 triliun kepada lima bank yang kalah kliring: Bank Harapan Sentosa, Bank Nusa Internasional, Bank Umum Nasional, Bank Anriko, dan Bank Upindo. Ia dibebaskan dari tuntutan pidana di tingkat banding sehingga jaksa kemudian mengajukan kasasi.

    Pada 22 Juni 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa ia bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara. Dalam kasus ini, tersangkut pula dua direksi BI lain yakni Hendrobudiyanto dan Heru Supraptomo. Mereka dituduh menyalahgunakan wewenangnya karena mengetahui adanya penyalahgunaan dana BLBI oleh bank penerima namun tidak pernah memberikan sanksi kepada bank-bank tersebut.

    Dua pejabat lain setingkat di bawah direksi atau deputi gubernur BI adalah Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak. Keduanya masuk bui tersangkut kasus korupsi yang melibatkan Burhanuddin Abdullah, Bun Bunan Hutapea dan Aulia Pohan.

    Terungkapnya lagi kasus Miranda Goeltom dan Budi Mulya melahirkan spekulasi akan bertambahnya pejabat BI yang mengikuti jejak pendahulu mereka menorehkan sejarah gelap di institusi bergengsi tersebut.
    (Ben / Deb)


    http://tempo.co.id/harian/profil/prof-anwarnasution.html

    Profil Anwar Nasution

    Nama : ANWAR NASUTION
    Tempat, Tgl lahir : Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 5 Agustus 1942
    Agama : Islam

    Pendidikan :

    • SD Negeri I, Sipirok (1955)
    • SMP Negeri, Sipirok (1958)
    • SMA Negeri Teladan, Medan (1961)
    • Fakultas Ekonomi UI, Jakarta (1968)
    • School of Government, Universitas Harvard, AS (1973)
    • Tax Administration, University of Southern California, Los Angeles (1976)
    • Universitas Tufts, Massachusetts, AS (doktor, 1982)

    Karya Tulis Penting : Financial Institutions and Policies in Indonesia, ISEAS, 1983

    Pekerjaan :

    • Lektor Fakultas Ekonomi UI (1964-sekarang)
    • Research Associate Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (1975-sekarang)
    • Ketua Tim Konsultan Bank Umum Koperasi Indonesia (1984- sekarang)
    • Staf Ahli majalah Infobank (1982-sekarang)
    • Tenaga Perbantuan Departemen Keuangan Ditjen Moneter (1968- 1975)
    • Konsultan Ekonomi BI (1982-1983)
    • Dosen Fakultas Ekonomi UI * Dekan Fakultas Ekonomi (1998-1999).
      • Deputi Senior Bank Indonesia (Sejak 1999)

    Alamat rumah : Jalan Taman Lebak Bulus I No. 3, Cilandak, Jakarta Selatan
    Alamat kantor : Gedung BI, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.


    ‘Preman’ di ‘Sarang Penyamun’
    ANWAR NASUTION

    Rasa humor, tampaknya, tidak bisa lepas dari sosok Anwar Nasution, Deputi Senior Gubernur BI, yang kini menjadi pelaksana tugas kepemimpinan BI setelah Gubernur BI, Syahril Sabirin, ditahan Kejaksaan Agung. Ketika sejumlah wartawan ingin mengucapkan selamat atas terpilih dirinya sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Anwar berujar: “Jangan memberi ucapan selamat. Lebih tepat ucapan duka cita. Soalnya, gaji saya sekarang hanya sepertiga dari yang saya terima setiap bulannya. Padahal, tugas dan beban saya lebih berat,” ucapnya tertawa, seperti dikutip sebuah majalah.

    Sesungguhnya, ucapan Anwar itu tidak berlebihan. Dengan menjadi Deputi Senior Gubernur BI, ia harus melepaskan sejumlah jabatannya, seperti sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Komisaris Semen Gresik, Komisaris Pelindo II, dan Konsultan. Selain itu, sudah pasti, waktunya akan banyak tersita di BI, sehingga kesempatannya untuk berkumpul dengan keluarga pun jadi berkurang, termasuk shoping ke mal bersama anak dan isterinya. Bahkan, suatu kali, ia harus absen menemani anak dan isterinya berlibur ke luar negeri –sekaligus menjadi pembicara pada sebuah seminar di sana– karena harus tampil di DPR untuk melakukan presentasi sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI.

    Naiknya Anwar menjadi orang nomor dua di bank sentral itu dipenuhi pro-kontra. Alasannya macam-macam, ada yang mengatakan ia tidak mampu membangun kerja tim, enggan melepaskan jabatannya sebagai Dekan FE UI. Tetapi semua ini, agaknya, pro-kontra itu tak lepas dari sikapnya yang memang kritis dan blak-blakan. Anwar, sejak dulu memang dikenal sebagai ekonom yang sangat vokal. Banyak kritik tajam yang dialamatkan ke pemerintah menyangkut kebijakan sektor ekonomi, moneter, maupun politik secara umum. Salah satu kritiknya yang paling monumental adalah: “Bank Indonesia itu sarang penyamun.” Orang pun tercengang.

    Tentu ia tidak asal melemparkan kritik terhadap bank sentral. Semua itu, katanya, tidak lepas dari tindakan BI sendiri. Lembaga itu lebih banyak berperan sebagai bagian dari birokrasi, daripada sebagai bank sentral. Ia menunjuk, hampir semua program kredit yang dikeluarkan BI lebih bernuansa politik. “Karena itu terjadilah praktek mark up, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta adanya investasi keliru yang mengakibatkan kehancuran sistem perbankan,” katanya.

    Lebih jauh, ia mengungkapkan bagaimana ulah bank sentral yang diibaratkan sebagai rumah gadai. Alasannya, BI kerap memberikan kredit tanpa memperhatikan karakter dan tingkah laku si penerima kredit itu sendiri. Itu semua berakibat fatal, dan itu harus dibayar mahal oleh perbankan nasional. Antara lain, katanya, itu terlihat dari tindakan BPPN yang harus membayar mahal ahli hukum, konsultan, dan tenaga ahli lainnya. Karena itu, lanjutnya, BI tidak boleh lagi memberi kredit-kredit yang bernuansa politik.

    Anwar lahir Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 47 tahun lalu. Ia menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya itu — tempat ia menamatkan SD dan SMP. Ketika sekolah di SMA Teladan, Medan, ia menjadi “preman” –istilah di sana untuk anggota gank. Namun, sekolahnya lancar. Di SMP, Anwar malah menjadi juara pertama, di SMA pun ia jadi juara dua. Mengambil jurusan ilmu pasti dan pengetahuan alam, ia juga menjuarai mata pelajaran aljabar, goneometri, dan ilmu falak. Anehnya, “Mata pelajaran ekonomi malah saya tak suka,” katanya.

    Tidak heran kalau kemudian ia mendaftar di Fakultas Matematika & Ilmu Pasti Alam (FMIPA) ITB di Bandung, 1961. Baru setahun ia kuliah, seorang bekas rekan se-SMA datang “menggoda”. “Lowongan untuk sarjana matematika susah, nanti mau kerja apa kau,” kata si teman, yang lalu menganjurkannya pindah ke fakultas ekonomi. Anwar mencoba mendaftar ke FE UI — dan diterima.

    Tinggal di asrama mahasiswa UI di Rawamangun, Anwarlah yang memprakarsai nama Daksinapati –kata Sanskerta yang berarti “calon suami yang baik”. Nama itu yang dipakai hingga kini. Pada 1966, ia turut menyelenggarakan seminar ekonomi, yang kesimpulannya dipakai sebagai bahan Ketetapan MPRS No. 63/MPRS/66.

    Pada 1968, setelah lulus dari FE UI, Anwar mengajar di almamaternya, sambil menjadi tenaga bantuan pada Dirjen Moneter Departemen Keuangan. Sejak 1975, ia menjadi peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FE UI. Yang menarik sebagai peneliti, menurut dia, ialah tidak adanya ikatan birokrasi. “Saya paling malas kalau disuruh rapat,” ujar Anwar, yang meraih gelar doktor pada Universitas Tufts, Medford, Massachusetts, AS, 1982 dengan disertasi berjudul “Macroeconomic Policies, Financial Institutions and a Short Run Monetary Model of the Indonesian Economy”. Di Amerika, ia juga mendalami administrasi perpajakan.

    Anwar anak sulung di antara enam bersaudara. Kedua orangtuanya guru SMP. Ia menikah dengan perancang interior Maya Ayuna, 1974. Dulu, pada 1970-an ia berlatih karate pada Lahardo. Sebagai murid yang setia, Anwar ikut berpartisipasi ketika Lahardo diadu melawan macan di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Sebelum Lahardo masuk gelanggang, menurut cerita Anwar, ia dan teman-temannya mengelilingi sang macan. Tahu-tahu, ada penonton iseng melempar sesuatu. “Kami langsung bubar, karena macan keburu mengamuk duluan,” tutur penggemar joging ini, terbahak-bahak. (mis/sumber: apa&siapa tempo dan kliping)


    http://rapolo.wordpress.com/2003/11/21/dr-anwar-nasution/

    Dr. Anwar Nasution Setelah Masuk ‘Sarang Penyamun’
    rapOLO, November 21, 2003 at 6:18 pm

    Ia dikenal sebagai ekonom yang sangat vokal. Sebelum menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, ia sering mengkritik tajam pemerintah dan Bank Indonesia menyangkut kebijakan sektor ekonomi dan moneter. Salah satu kritiknya yang paling monumental ketika ia menyatakan: “Bank Indonesia itu sarang penyamun.” Maka, saat diangkat masuk BI, banyak harapan dialamatkan ke pundaknya untuk membersihkan penyamun dari bank sentral itu. Tapi, tampaknya mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu tidak bisa berbuat banyak. Publik yakin, pria kelahiran Sipirok, Sumatera Utara 5 Agustus 1942, ini tidak sembarang melemparkan kritik terhadap bank sentral itu. Sebab sebagai seorang ekonom dan akademisi, ia diyakini punya alasan cukup kuat tentang pernyataan-pernyataannya. Doktor bidang ekonomi dari Tufts University, Massachusetts, USA 1982, itu mengatakan kritiknya tidak lepas dari tindakan BI sendiri. Lembaga ini lebih banyak berperan sebagai bagian dari birokrasi daripada sebagai bank sentral.

    Menurutnya, hampir semua program kredit yang dikeluarkan BI lebih bernuansa politik. Sehingga terjadilah praktek mark up, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta adanya investasi keliru yang mengakibatkan kehancuran sistem perbankan. Sebelum diberlakukannya UU No. 23/1999, BI memang masih belum independen dan masih mengucurkan kredit. Sebelum menjabat di BI, ia juga mengungkapkan bagaimana ulah bank sentral ini yang diibaratkannya sebagai rumah gadai. Hal mana, BI kerap memberikan kredit tanpa memperhatikan karakter dan tingkah laku si penerima kredit itu sendiri. Tindakan itu berakibat fatal, dan harus dibayar mahal oleh perbankan nasional. Antara lain, katanya, itu terlihat dari tindakan BPPN yang harus membayar mahal ahli hukum, konsultan, dan tenaga ahli lainnya. Karena itu, lanjutnya, BI tidak boleh lagi memberi kredit-kredit yang bernuansa politik.

    Lalu setelah masuk BI yang disebutnya ‘sarang penyamun’ itu, tampaknya ia tidak bisa berbuat banyak. Posisinya sebagai Deputi Senior Gubernur BI tidak cukup kuat untuk melakukan reformasi di bank central yang penuh noda itu. Mentalitas para pejabat dan karyawannya yang sudah terbiasa melayani kepentingan diri, sehingga berakibat kebijakan moneter negeri ini sempat amburadul, tak mudah diubah. Bahkan berbagai pihak sempat menduga bahwa ia menjadi larut dalam ‘sarang penyamun’ itu. Atau BI kini sudah tidak lagi sebagai’sarang penyamun’? Namun, kelihatannya ia bukan orang yang diinginkan dalam tubuh BI. Presiden Megawati Sukarnoputri juga tampaknya tak melihat potensinya untuk dapat memperbaiki kinerja BI. Terbukti, ia tidak ikut dicalonkan untuk menjabat Gubernur BI menggantikan Syahril Sabirin yang akan berakhir masa jabatannya 17 Mei 2003. Padahal, sebelumnya banyak pihak menduga ia akan dicalonkan. Bahkan disebut, ia salah seorang yang paling layak dicalonkan daripada tiga calon yang diajukan presiden.

    Ketidakkuasaannya melakukan reformasi dalam tubuh BI, tercermin juga dalam sikapnya sehari-hari. Ia malah sempat melontarkan betapa pihak asing tak memandangnya, karena jabatannya hanya deputi senior, saat syahril Sabirin dalam tahanan sekalipun. Lalu, ia pun sempat menyatakan mengundurkan diri bersama empat deputi Gubernur BI, secara serempak, saat Gubernur BI Syahril Sabirin ditahan karena dituduh terlibat kasus Bank Bali. Pengunduran diri ini mengundang pro dan kontra. Ada yang mengiranya sebagai persekongkolan atau mungkin tekanan untuk mengganti Syahril Sabirin yang memang sudah lama diinginkan Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu. Apalagi, sehari setelah pengunduran diri itu, presiden mengajukan namanya menjadi calon Gubernur BI bersama Dr Hartadi dan Fajriah Fajriah yang saat itu menjabat Direktur Pengawasan BI.

    Namun, keinginan penggantian Gubernur BI itu rupanya tidak mudah dilakukan. Terjadi pro dan kontara tentang hal ini. Akhirnya pemerintah dan DPR sepakat (Minggu 19/11/2000) proses pergantian gubernur bank sentral itu diundur sambil menunggu revisi Undang-undang (UU) No. 23/1999 tentang BI. Kendati Gus Dur sendiri tetap bersikeras mempertahankan Anwar Nasution sebagai calon gubernur BI. Pasalnya, Anwar dinilai memenuhi kriteria untuk menduduki posisi orang nomor satu di bank sentral itu. Kalangan DPR menolak pencalonan Anwar, karena selain ada parpol yang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan Syahril, mekanisme yang ditempuh Gus Dur juga dinilai melanggar UU No. 23/1999.

    Beberapa pengamat berpendapat, pengajuan tiga bakal nama calon gubernur BI dan deputi gubernur senior merupakan kesalahan, bahkan pemerintah bisa dikategorikan melanggar UU No. 23/1999. Syahril yang berstatus tahanan rumah dalam kasus Bank Bali (BB) tidak bisa diberhentikan begitu saja selama belum ada kepastian hukum yang menyebutkan dia bersalah. Ini disebut bukan sekadar intervensi, tapi juga pelanggaran UU. Sementara, untuk mencegah kevakuman kepemimpinan BI, pemerintah tetap meminta kepada mereka yang mengundurkan diri untuk bekerja sampai terpilihnya deputi yang baru. Pemerintah memandang, pengunduran diri mereka bukan dilihat sebagai bentuk kegagalan kerja, tetapi merupakan permintaan pribadi masing-masing sebagai tanggung jawab moral terhadap apa yang terjadi di masa lalu.

    Kepala Biro Humas BI Halim Alamsyah itu juga mengeluarkan pernyataan pers yang menyebutkan, penanggungjawab pelaksanaan tugas BI tetap dilaksanakan anggota Dewan Gubernur BI. Selain itu, BI mengimbau kalangan perbankan dan lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri serta masyarakat tetap tenang dan bertindak wajar, sehingga tak mengganggu upaya pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang dilaksanakan. Sementara itu, Anwar Nasution didampingi Deputi Gubernur BI Achyar Ilyas dan tiga orang staf BI sebelumnya menjenguk Syahril Sabirin di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Agung. Wartawan yang mengira terjadi penandatanganan serah terima wewenang Gubernur BI di tahanan itu, langsung mengerumuni Anwar. Anwar membantah isu serah terima itu. Ia mengatakan, belum ada rencana Syahril mundur dari jabatan sebelum pengadilan memutuskan apakah salah atau tidak. Ia yang menjadi pelaksana tugas kepemimpinan BI setelah Syahril Sabirin ditahan, juga berkali-kali berkata tak tahu saat wartawan menanyakan pendapatnya tentang rekayasa di balik penahanan Syahril.

    Perjalanan karir penulis Financial Institutions and Policies in Indonesia, ISEAS (1983), ini banyak berada di lingkungan akademis. Diawali sebagai asisten pengajar, dosen dan guru besar ekonomi di FEUI mulai tahun 1964 sampai sekarang. Selain itu sejak tahun 1985 menjadi pengajar tamu mata kuliah ekonomi di Lemhannas, Seskoal dan Seskoad. Pada tahun 1995-1996, ia sempat menjadi pengajar tamu mata kuliah ekonomi pembangunan di University of Helsinki, Finlandia. Selain itu ia juga aktip sebagai konsultan dan menjabat Komisaris Semen Gresik, dan Pelindo II.

    Maka ketika ia baru diangkat menjadi Deputi Senior Gubernur BI, Rasa humor, saat sejumlah wartawan ingin mengucapkan selamat, secara berkelakar ia mengatakan: “Jangan memberi ucapan selamat. Lebih tepat ucapan duka cita. Soalnya, gaji saya sekarang hanya sepertiga dari yang saya terima setiap bulannya. Padahal, tugas dan beban saya lebih berat,” ucapnya tertawa, seperti dikutip sebuah majalah. Ucapan itu tidak berlebihan. Sebab dengan menjadi Deputi Senior Gubernur BI, ia harus melepaskan sejumlah jabatannya. Soalnya, sebagai deputi senior, ia tidak bisa lagi merangkap jabatan. Selain itu, sudah pasti, waktunya akan banyak tersita di BI. Sehingga kesempatannya berceramah di mana-mana seperti sediakala dan untuk berkumpul dengan keluarga pun jadi berkurang. Termasuk shoping ke mal bersama anak dan isterinya. Bahkan, suatu kali, ia harus absen menemani anak dan isterinya berlibur ke luar negeri -sekaligus menjadi pembicara pada sebuah seminar di sana- karena harus tampil di DPR untuk melakukan presentasi sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI.

    Kendati demikian, diangkatnya ia menjadi orang nomor dua di bank sentral itu bukan tidak mengundang pro-kontra. Alasannya macam-macam. Di antaranya sikap kritisnya terhadap pemerintah menyangkut kebijakan sektor ekonomi, moneter, maupun politik secara umum. Salah satu kritiknya yang paling monumental adalah: “Bank Indonesia itu sarang penyamun.” Kritik ini membuat orang-orang BI tercengang dan berang. Sebagian ada pula yang mengatakan bahwa ia tidak berkemampuan membangun kerja tim. Juga keenggannya melepaskan jabatan sebagai Dekan FE UI. Pria Batak berjiwa kebangsaan ini menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya Sipirok, Tapanuli Selatan. Di situ ia menamatkan SD dan SMP. Di SMP, ia meraih juara pertama. Lalu melanjut ke SMA Teladan, Medan. Di sini, ia menjadi “preman” -istilah di sana untuk anggota gank. Namun, sekolahnya tetap lancar. Bahkan ia masih jadi juara dua. Mengambil jurusan ilmu pasti dan pengetahuan alam, ia juga menjuarai mata pelajaran aljabar, goneometri, dan ilmu falak. Anehnya, “Mata pelajaran ekonomi malah saya tak suka,” kanangnya.

    Lalu, tak heran bila kemudian ia mendaftar di Fakultas Matematika & Ilmu Pasti Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB), 1961. Baru setahun ia kuliah, seorang rekan se-SMA “menggodanya”. Rekannya bilang, lowongan untuk sarjana matematika susah. “Nanti mau kerja apa kau,” kata si teman, yang lalu menganjurkannya pindah ke fakultas ekonomi. Anwar pun mendaftar ke FE UI dan diterima. ITB pun ditinggalkan, lalu tinggal di asrama mahasiswa UI di Rawamangun. Ketika di asrama itu, ia memprakarsai nama asrama itu, Daksinapati, kata Sanskerta yang berarti “calon suami yang baik”. Nama itu dipakai hingga kini. Pada 1966, ia turut menyelenggarakan seminar ekonomi, yang kesimpulannya dipakai sebagai bahan Ketetapan MPRS No. 63/MPRS/66.

    Pada 1968, setelah lulus dari FE UI, ia mengajar di almamaternya, sambil menjadi tenaga bantuan pada Dirjen Moneter Departemen Keuangan. Sejak 1975, ia menjadi peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FE UI. Menurutnya, hal yang menarik sebagai peneliti adalah tidak adanya ikatan birokrasi. Ia mengaku paling malas kalau disuruh rapat. Ia pun kemudian meraih MPA di Harvard University, Massachusetts, USA pada tahun 1973. Tahun berikutnya (1974), ia menikah dengan perancang interior Maya Ayuna. Gelar doktornya dalam bidang ekonomi diraih di Tufts University, Medford, Massachusetts, USA pada tahun 1982. dengan disertasi berjudul “Macroeconomic Policies, Financial Institutions and a Short Run Monetary Model of the Indonesian Economy”. Di negeri Paman Sam itu, penggemar joging ini, juga mendalami administrasi perpajakan. Ia anak sulung dari enam bersaudara. Darah guru mengalir dalam tubuhnya. Kedua orangtuanya guru SMP. Pria yang suka kelakar ini, juga rajin berolahraga. dulu, pada 1970-an ia berlatih karate pada Lahardo. Sebagai murid yang setia, ia ikut berpartisipasi ketika Lahardo diadu melawan macan di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Sebelum Lahardo masuk gelanggang, ia dan teman-temannya mengelilingi sang macan. Tahu-tahu, ada penonton iseng melempar sesuatu. “Kami langsung bubar, karena macan keburu mengamuk duluan,” tuturnya seraya tertawa terpingkel-pingkel.

    Kinerja

    Seusai menjadi pembicara kunci pada Seminar ‘BPR, Peluang Investasi’ di Malang, beberapa waktu lalu, ia mengatakan semua pihak agar jangan hanya menyalahkan tim ekonomi Kabinet Gotong Royong sehubungan dengan upaya mereka dalam pemulihan ekonomi bangsa yang terkesan ‘jalan di tempat.’ Karena ada berbagai masalah dan faktor yang kurang mendukung upaya pemulihan ekonomi bangsa ini, seperti masa transisi menjadi sistem demokrasi. Selain persoalan masa transisi, katanya, hal itu juga dipengaruhi adanya perubahan sistem pemerintah dari sentralistis menjadi otonomi serta adanya pengurangan peran politik dari TNI. Sehingga perlu waktu untuk perbaikan yang dilakukan secara bertahap.

    Ia juga menjelaskan salah satu strategi pemerintah yang kini gencar dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional adalah memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) melalui empat pilar kebijakan, yakni kebijakan kredit perbankan, kebijakan kredit program, bantuan teknis, serta pengembangan kelembagaan. Ia berharap melalui empat pilar strategi tersebut dapat memperluas akses UKM terhadap fasilitas kredit perbankan, sehingga potensi UKM dapat dikembangkan sekaligus mempercepat usaha negeri ini untuk keluar dari krisis ekonomi. Ia pun menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum bisa dikatakan sustainable (berkesinambungan). Sebab, iklim investasi di dalam negeri belum memungkinkan bagi para investor untuk berbondong-bondong masuk dan membuka investasi baru di Indonesia.

    Menurutnya, adanya peningkatan konsumsi dalam negeri, juga tidak mampu memacu kenaikan investasi. Oleh karena itu, agenda terpenting bagi pemerintah, termasuk BI, adalah bagaimana menjaga situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta keamanan dalam negeri yang dapat merangsang masuknya investor. “Betul dalam teori ekonomi yang kita pelajari, kalau konsumsi itu meningkat, maka melalui proses akselerator hal itu akan menggerakkan dan mendorong perekonomian. Asalkan, kenaikan konsumsi itu memang meningkatkan investasi. Dengan peningkatan investasi yang terjadi, harusnya akan meningkatkan income. Akan tetapi, belum kelihatan di sini bahwa kenaikan konsumsi menaikan investasi, jelasnya.


    http://rusdimathari.wordpress.com/2008/01/03/memo-memo-rahasia-soal-blbi/

    Memo-Memo Rahasia soal BLBI
    by rusdi mathari, Januari 3, 2008

    Setelah sempat diributkan oleh Ketua BPK Anwar Nasution, kasus BLBI kembali hilang dari ingatan. Dari masa ke masa, dari rezim ke rezim, kasus penggasiran uang negara terbesar itu hanya menjadi dagangan politik dan kekuasaan. Padahal ada beberapa temuan yang mengindikasikan bahwa penyaluran BLBI diduga sarat kongkalikong antara pejabat BI dan konglomerat pemilik bank. Inilah beberapa memo pejabat pemerintah dan pemilik bank yang tercecer dan belum sepenuhnya terungkap kepada publik menyangkut kejanggalan penyaluran BLBI.

    SUATU hari di pertengahan bulan September 2002, saya menghadiri jamuan makan para pejabat BPPN. Nama BPPN saat itu sedang berada di puncak ketenaran dan para pejabat lembaga ad hoc itu ingin para wartawan mendengar “wejangan” mereka. Tempatnya di Mercantile Club, Wisma BCA, Jakarta dengan jamuan makan malam yang luar biasa mahal, setidaknya menurut ukuran saya.

    Ketika acara jamuan mulai beranjak ke menu utama setelah disuguhi menu pembuka, saya mulai bertanya soal BLBI sehubungan rencana BPPN untuk kembali memanggil Usman Admadjaja, salah satu konglomerat penerima BLBI. Menjawab pertanyaan saya, seorang pejabat BPPN mengungkapkan bahwa dari RP 153,4 triliun BLBI yang dikucurkan oleh Bank Indonesia, sebanyak 21 persen diantaranya ternyata tidak ada jaminan. Sementara yang ada jaminannya pun, sebanyak 74 persen tidak diikat dengan azas legalitas. “Kami tidak tahu kenapa BI bisa kebobolan seperti itu,” kata pejabat tadi.

    Hal itu baru ketahuan oleh BPPN, kata pejabat tadi, setelah lembaganya kembali mengotak-atik dokumen perihal BLBI sehubungan dengan rencana pemanggilan kembali Usman Admadjaja, salah satu konglomerat penerima BLBI bekas pemilik Bank Danamon. Ada beberapa debitur yang namanya tercantum sehubungan dengan penyerahan jaminan yang kurang itu tapi pejabat tadi tak bersedia menyebutkannya kepada saya. Sebuah keterangan dan penjelasan yang aneh.

    Mengapa aneh? Karena lembaga sebesar BPPN yang didirikan sejak 1998 untuk mengurusi BLBI ternyata baru mengetahui ada “ketimpangan” itu justru pada saat masa kerjanya akan berakhir pada tahun 2003. Soal temuan itu pun BPPN sebenarnya bisa dikatakan sangat terlambat bila mengingat Badan Pemeriksa Keuangan sudah lebih awal mengungkapkan banyaknya ketimpangan antara jumlah BLBI yang dikucurkan dengan jaminan yang diberikan oleh para debitur.

    Berdasarkan hasil audit pada 1999, BPK antara lain pernah mengungkapkan bahwa dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 54 bank, hanya sekitar Rp 24 triliun yang diikat dengan jaminan. Sisanya menurut BPK, tidak ada kejelasan. Itulah sebagian carut marut kasus BLBI, yang kemudian kembali diributkan banyak orang menyusul temuan terbaru BPK (Anwar Nasution) soal mengalirnya dana BI kepada sejumlah anggota DPR-RI senilai Rp 31,5 miliar.

    Bertindak sebagai kasir adalah Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang berada di bawah naungan BI. Laporan BPK menjelaskan, dana Rp 31,5 miliar itu dicairkan oleh Rusli Simanjuntak yang selanjutnya diserahkan kepada anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Anthony Zeidra Abidin. Tujuannya untuk memuluskan pembahasan amendemen UU BI dan penyelesaian kasus BLBI (Suara Pembaruan 30 Oktober 2007).

    Seperti halnya pejabat BI dan anggota DPR yang terlibat dalam urusan suap menyuap itu, Anwar juga pasti punya motif mengeluarkan pernyataan dan mengungkap aliran dana dari BI kepada para anggota DPR, apalagi dia waktu itu juga orang penting di di BI. Motif-motif semacam itulah yang sejauh ini telah ikut menghambat penuntasan aliran BLBI. Skandal itu hanya menjadi hangat-hangat tahi ayam dengan memunculkan tokoh baru lalu dilupakan kembali. Kali ini tokohnya Anwar Nasution meski kita tak tahu ke mana “bola” sedang diarahkan oleh bekas Deputi Senior Gubernur BI itu.

    Satu hal yang jelas, penyaluran BLBI sejak awal memang kontroversial. Bukan saja nilainya yang luar biasa (enam ratusan triliun rupiah) namun karena penyalurannya juga tidak pernah transparan diketahui publik dan dicurigai penuh dengan perselingkuhan antara pejabat BI dengan para pemilik bank: tidak jelasnya jaminan yang diberikan dan kemudahan yang diberikan oleh BI kepada bank-bank penerima, meskipun bank-bank itu sudah mengalami overdraft (saldo negatif) yang parah dan terjadi berulang kali.

    Semula ada usaha meyakinkan bahwa pengucuran BLBI terutama dimaksudkan untuk menyelamatkan bank dari badai rush pasca-likuidasi 16 bank 1 November 1997 dan gonjang-ganjing fluktuasi mata uang rupiah. Belakangan ketahuan, dari seluruh bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagian besar bukan diakibatkan oleh rush (penarikan dana secara masif) melainkan justru diakibatkan oleh penyaluran kredit kepada kelompok terafiliasi alias menabrak batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

    Salah satu dokumen yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran BMPK adalah dokumen berkode SR dengan nomor 28/MK/1998, ditujukan kepada Presiden RI bertanggal 18 Mei 1998. Sesuai dokumen yang berbentuk surat itu, sedikitnya ditemukan 12 bank yang kesulitan likuiditasnya disebabkan oleh pengucuran kredit kepada kelompoknya sendiri. Keduabelas bank itu: PT Bank Surya Tbk., PT Bank Pelita, PT Bank Istismarat Indonesia, PT Bank Centris, PT Subentra, PT Bank Deka, PT Hokindo, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk, PT Bank Tiara Asia Tbk., PT Bank Modern Tbk., dan PT Bank Umum Nasional Tbk.

    Merujuk kepada surat menter keuangan itu, permasalahan likuiditas Bank Danamon (Usman Admadjaja) dan BDNI (Sjamsul Nursalim) ternyata juga sudah terjadi jauh sebelum likuidasi 16 bank dan Indonesia dihantam krismon seperti yang selama ini dijadikan alasan oleh pemilik kedua bank tersebut. Dua bank itu telah mendapatkan dana dari BI melalui surat berharga pasar uang khusus (SPBUK) masing-masing Rp 11,3 triliun dan Rp 9,8 triliun – beberapa bulan sebelum terjadinya krisis moneter. Khusus kepada BDNI, bank sentral bahkan telah mengucurkan kredit kepada grup terkait sebesar US$ 600 juta antara Mei-Oktober 1997.

    Oleh BPK pemberian SBPUK kepada bank-bank bermasalah itu, dinilai diberikan tanpa analisis terlebih dahulu atas kondisi keuangan bank. Padahal analisis layak tidaknya satu fasilitas diberikan kepada sebuah bank semacam itu merupakan tugas BI dalam hal ini Urusan Pengawasan Bank (UPwB). Contohnya adalah SBPUK yang dikeluarkan lewat Surat Direksi No.30/50/Dir/UK tanggal 30 Desember 1997.

    Pemberian fasilitas itu juga dianggap tidak sesuai dengan surat Presiden RI tanggal 27 Desember 1997 yang dikirim kepada Gubernur BI Soedradjad Djiwandono melalui Surat Menteri Sekretaris Negara bernomor R-183/M.Sesneg/12/1997. Isi surat itu antara lain berisi persetujuan Presiden RI tentang pemberian fasilitas SBPUK untuk mengatasi saldo debit bank yang ada harapan sehat. Mengapa hanya bank yang punya harapan sehat? Berdasarkan laporan tingkat kesehatan bank, Presiden RI rupanya mengetahui bahwa sebagian besar bank penerima SBPUK ternyata memang tidak sehat bahkan sudah sakit sejak sebelum krismon. Beberapa bank diantaranya kemudian dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi dan Bank Beku Kegiatan Usaha.

    Surat tersebut merupakan balasan terhadap surat Gubernur BI yang dikirim kepada Presiden RI pada tanggal 26 Desember 1997. Dalam surat itu, Soedradjad melaporkan perkembangan terakhir keadaan bank yang mengalami saldo debit yang terus membengkak sebagai akibat tekanan dari berbagai penarikan nasabah. Dijelaskan pula untuk mencegah runtuhnya perbankan, maka diperlukan penggantian saldo debit.

    “Sambil menunggu kondisi perbankan dan pulihnya kepercayaan terhadap perbankan, BI, sekiranya disetujui, akan mengganti saldo debit dengan SBPUK sesuai dengan memo terlampir”. Begitulah sebagian isi surat dari Soedradjad Djiwandono.

    Memo yang dimaksud Soedradjad tak lain adalah memo bernomor MO-67/MK/97 yang dibuat Mar’ie Muhammad (Menteri Keuangan) kepada Soedradjad tanggal 26 Desember 1997. Memo Mar’ie keluar karena ada kabar tentang disposisi Soeharto yang meminta agar Bank Utama -milik Sigit dan Tommy Soeharto- dimerger dengan Bank Harapan Sentosa milik Hendra Rahardja, kakak Eddy Tanzil, buronan dalam kasus Bapindo. Disposisi itu, sebelumnya juga disampaikan Mar’ie secara lisan dalam rapat Dewan Moneter. Karena memo itulah, Soedradjad mengirim surat kepada Seoharto sebagai Presiden RI dan dijawab oleh Mensesneg dengan menyetujui saran Soedradjad.

    Namun SPBUK ternyata tetap mengalir kepada bank-bank yang tidak punya harapan sehat yaitu 12 bank seperti yang dimaksudkan oleh surat Menteri Keuangan bernomor 28/MK/1998 tadi. Dalam surat itu disebutkan, 12 bank tersebut telah melakukan rekayasa pemberian fasilitas kredit yang dilakukan pihak terafiliasi yang jumlahnya tak memenuhi persyaratan yang wajar. Kalau dijumlah, nilai total pemberian kredit yang tak wajar itu mencapai Rp 23,27 triliun atau US$ 608,4 juta.

    Untuk pengucuran BLBI kepada BDNI, terungkap hanya ada enam perusahaan yang terkait dengan BDNI yang perikatannya secara hukum relatif kuat. Enam perusahaan itu adalah PT Bahtera Sinar Mulia, PT Bakahuni Sarana Prima, PT Diners Yaya Indonesia, PT Gajah Perkasa Sakti, PT Langgeng Baja Pratama, dan PT Nusa Minera Utama. Menjelang BDNI dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi, total kredit yang diberikan pada enam perusahaan itu mencapai Rp1.528.704 juta dan US$97,368,800.

    Kecuali tiga perusahaan yang disebutkan pertama, perjanjian kredit untuk tiga perusahaan berikutnya banyak dilakukan di bawah tangan. Akad pemberian kredit sebesar Rp1,5 miliar kepada PT Nusa Minera Utama pada 20 November 1995, misalnya, dibuat di bawah tangan oleh Rudolf Kasenda dengan Indrawan Widjaja yang mewakili BDNI. Padahal, posisi Kasenda – pernah menjabat kepala staf Angkatan Laut RI – adalah Komisaris BDNI bersama Makmun Murod, juga pensiunan jenderal.

    Kejanggalan lain yang juga belum terungkap adalah penggunaan dana SBPUK sebesar Rp 9,8 triliun yang telah mengucur ke kocek BDNI. Padahal, sebagaimana tertulis dalam surat menteri keuangan tadi, pada 27 Maret 1995 atau sekitar empat bulanan sebelum krismon – BDNI sudah pula disuntik oleh BI dengan SBPUK sebesar Rp 345 miliar dan pinjaman subordinasi sebesar Rp 270,9 miliar (Rp 70,9 miliar diantaranya merupakan konversi SBPU). Dana yang dikucurkan oleh BI itupun ternyata bukan untuk penyehatan BDNI melainkan untuk pembelian Bank Dewa Rutji.

    Pada 24 Oktober 1997, ketika rekening giro BDNI di BI mengalami overdraft sebesar Rp 638,8 miliar, bank sentral secara maraton masih menyuntikkan dana kepada BDNI. Ini bisa dilihat antara lain dari pemberian fasilitas diskonto (Fasdis) I pada 27 Oktober 1997 sebesar Rp 515 miliar, yang ternyata tetap tak banyak membantu pemulihan likuiditas BDNI. Bahkan saat pengumuman likuidasi 16 bank 1 November 1997, ketika saldo debit BDNI sudah membengkak menjadi Rp 1,479 triliun dan akhirnya menjadi Rp 2,013 triliun pada 6 November 1997, BI masih menyuntikkan dana melalui SBPU kredit usaha kecil (KUK) sebesar Rp200 miliar dan Fasdis II sebesar Rp 3 triliun.

    Pemberian BLBI ini, terus berlanjut sepanjang November-Desember 1997, sebelum akhirnya ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaannya dan SBPUK yang telah dilahapnya mencapai Rp9,8 triliun. Total seluruh BLBI yang diterima oleh BDNI sekitar Rp 37 triliun.

    Pola pengucuran BLBI yang hampir sama dengan DBNI juga diberikan BI kepada Bank Danamon. Akta Perjanjian Jual Beli SPBUK dengan pemberian jaminan bernomor 107 tanggal 14 Januari 1998, yang dibuat oleh notaris Lindasari Bachroem disebutkan bahwa pada 31 Oktober 1997 utang Danamon kepada BI sebesar Rp 3,46 triliun berupa Fasdis II dengan memakai jaminan. Jaminan dalam akta yang dibuat atas nama Direktur Utama Bank Danamon Nienie Narwastu Admadjaja (putri Usman Admadjaja) dan Direktur Bank Danamon Soesilo Oetomo itu, antara lain PT Kuningan Persada, PT Bentala Anggada Mandura, dan PT Bank Danamon Indonesia – semuanya milik keluarga Admadjaja.

    Pinjaman ini harusnya sudah lunas paling lambat 29 Desember 1997 tapi oleh pihak Danamon diperpanjang lagi hingga 30 hari atas izin BI. BI lalu menghapus dan mengubah Fasdis II untuk Danamon dengan memperbesar pagu pinjaman kepada Danamon melalui pembelian SBPUK berupa Surat-surat utang dari Danamon sebesar Rp11,41 triliun. Dana itu telah diterima Danamon pada 31 Desember 1997 dengan cara pemindahan buku oleh BI ke rekening Danamon. Belakangan, oleh Danamon jumlah yang diterima diklaim hanya sebesar Rp11,29 triliun dengan alasan disesuaikan dengan jangka waktu diskonto yang diberikan sebesar 27 persen atau setara dengan Rp117,63 miliar.

    Melalui surat bernomor 704/BPPN-LGS/Team BDI/1998, 20 April 1998, oleh BPPN pihak Danamon sebenarnya telah diminta untuk menyediakan akta yang disebut-sebut telah memberikan perpanjangan waktu pembayaran atas Fasdis II tersebut. Danamon membalas lewat surat bertanggal 21 April 1998 dan menyatakan bahwa akta perpanjangan tersebut tidak ada. Bank itu juga tidak menjabarkan perhitungan penyesuaian jangka waktu diskontonya yang telah menyebabkan selisih harga SBPUK sebesar Rp117,63 miliar. BPPN kemudian merekomendasikan bahwa perpanjangan waktu 30 hari dari Fasdis II itu sebenarnya tidak tersedia dalam pemeriksaan hukum. Jumlah BLBI yang diterima oleh Danamon mencapai Rp 23 triliun.

    Lalu, ke mana uang BLBI itu dipergunakan? Merujuk surat BPPN kepada Menteri Keuangan, 18 Mei 1998, bernomor S-3/PROG/BPPN/1998/Rahasia, sebagian besar digunaan untuk kepentingan pemegang saham pendiri maupun manajemennya. Surat itu juga mengungkapkan, Danamon telah kelimpungan likuiditas jauh sebelum terjadinya krismon.

    Sebagai pemilik Usman Admadjaja dan beberapa direksi Danamon disebut-sebut telah melakukan rekayasa pemberian fasilitas kredit. Sampai surat itu dibuat, total kredit yang diberikan kepada pihak terafiliasinya sudah mencapai Rp 8,25 triliun. Penggunaan dana bank untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya itu juga melambung jauh dari batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang perbankan dan hal itu diakui oleh Danamon.

    Dalam suratnya kepada BI bertanggal 13 April 1998, yang ditandatangani Rita Kusumawijaya, Eddy Riyanto, dan Maria Regina L.W., dinyatakan bahwa pihak Danamon memang telah melanggar BMPK seperti yang ditemukan BPPN. Kendati berbeda angka nominalnya sampai 28 Februari 1998 diketahui bahwa paling sedikit Danamon telah mengucurkan kredit sebesar Rp4,18 triliun kepada kelompok usahanya di 77 perusahaan.

    Kredit itu antara lain digunakan untuk memborong saham PT Astra Internasional (sebanyak 19 perusahaan) sebesar Rp 1,49 triliun, pembelian dan pengembangan kapling di Jalan Sudirman, Jakarta (53 perusahaan) sebesar Rp 2,07 triliun, dan pembelian Extention Kuningan (5 perusahaan) sebesar Rp 618,9 miliar. Sementara jumlah kredit yang dikucurkan untuk debitur grup dan debitur nongrup mencapai Rp 7,59 triliun lebih.

    Kredit yang diberikan kepada debitur grup celakanya juga banyak mengucur pada kelompok usaha para pemilik bank yang juga bermasalah dalam kasus BLBI. Ada yang mengucur pada PT Kiani Kertas milik Bob Hasan sebesar Rp 766,73 miliar, Grup BDNI milik Sjamsul Nursalim sebesar Rp 285,95 miliar, dan yang terbesar mengalir kepada PT Chandra Asri (Grup Bank Andromeda) milik Bambang Trihatmodjo, Prajogo Pangestu, dan Peter F. Gontha, sebesar Rp 2,91 triliun. Dan ini yang mungkin luar biasa: sebagian besar perusahaan pemegang saham Grup BDNI dimiliki oleh Grup Danamon sendiri. Menurut laporan itu paling tidak terdapat 12 perusahaan milik Danamon yang tercatat sebagai pemegang saham di grup BDNI.

    Temuan-temuan itu sebenarnya bisa dengan mudah didapat oleh negara jika memang serius mengusut penyaluran BLBI. Namun rupanya penuntasan kasus BLBI cenderung dijadikan alat tawar menawar politik dan selesai karena dilupakan orang. Komisi Pemberantasan Korupsi jauh-jauh hari bahkan mengatakan BLBI adalah kasus lama-sebuah isyarat keengganan untuk mengusutnya. Kelak mungkin akan muncul tokoh baru seperti Anwar Nasution, yang mengangkat kembali kasus BLBI dengan temuan lama yang diperbaharui tapi tetap tanpa ada keseriusan menyelesaikan.


    http://rusdimathari.wordpress.com/2008/02/18/sandyakalaning-bank-indonesia-sarang-penyamun/

    Sandyakalaning Bank Indonesia (Sarang Penyamun)
    by rusdi mathari, Februari 18, 2008

    Kejelasan tentang nama calon Gubernur BI semakin melengkapi sinisme publik terhadap pergantian Gubernur BI, yang sejak zaman Soedradjad Djiwandono digantikan oleh Syahril Sabirin lalu Syahril ke Burhanuddin Abdullah, selalu didahului dengan “sengketa” politik para penguasa. Kini pergantian Burhanuddin pun diawali dengan “sengketa” semacam itu melalui pernyataan Anwar Nasution tentang aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR. Lalu bagaimana nasib kasus BLBI itu sendiri?

    CUACA mendung yang terus menggantung di langit Jakarta tampaknya hanya menyiratkan satu hal bagi Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah: jabatannya akan diakhiri dengan status dirinya sebagai tersangka. Sebuah predikat yang dulu juga disandang oleh Syahril Sabirin dan Soedradjad Djiwandono, pendahulu Burhanuddin. Dengan predikat tersangka pada Burhanuddin itu, Bank Indonesia kini menjadi bank sentral di dunia yang paling banyak -untuk tidak menyebut sebagai satu-satunya- yang “menghasilkan” mantan gubernur dengan status tersangka.

    Semula banyak analis pasar keuangan yang meramalkan bahwa penetapan status tersangka pada Burhanuddin bisa berakibat pada nilai tukar rupiah. Sebuah ramalan yang mestinya memang niscaya terutama karena posisi gubernur bank sentral memang sentral untuk menekan atau membuat laju pergerakan nilai tukar. Di Amerika Serikat, bahkan sempat ada ungkapan jika gubernur bank sentral negara itu batuk maka moneter Amerika bisa terguncang dan getarannya juga bisa terasa pada stabilitas moneter di negara-negara lain. Tapi ini Indonesia dan bukan Amerika.

    Setidaknya hingga minggu ini, setelah dua pekan lebih Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, nilai tukar rupiah terutama terhadap mata uang dolar Amerika tetap tak menunjukkan gejala, misalnya akan turun nilainya. Rupiah tetap berada pada harga “normal” sekitar Rp 9.000-an terhadap dolar. Padahal bukan Burhanuddin saja yang menjadi tersangka, tapi juga Kepala Kantor BI Surabaya Rusli Simanjuntak (dulu Kepala Biro Gubernur BI) dan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong (lihat “Tersangka BI akan Bertambah” Harian Bangsa 30 Januari 2008).

    Kecuali penetapan Soedradjad sebagai tersangka, penetapan Burhanuddin dan juga Syahril sebagai tersangka berkaitan dengan nama Anwar Nasution (mantan Deputi Senior Gubernur BI, sekarang Ketua BPK). Syahril adalah tersangka dan kemudian menjadi terpidana dalam kasus cessie Bank Bali (sekarang Bank Permata). Kasus itu sempat menyeret Syahril ke balik jeruji sel penjara pada 21 Juni 2000. Syahril dipersalahkan karena dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip perbankan dan dihukum penjara selama 3 tahun oleh PN Jakarta Pusat pada 13 Maret 2002 meskipun lalu dibebaskan dari semua dakwaan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lima bulan kemudian (lihat “Terkejut, Katakan Bukan Kesalahan Pribadi” http://www.riaupos.com 30 Januari 2008).

    Banyak yang mengatakan, kasus Syahril sarat dengan muatan politis dan kepentingan terutama dari penguasa saat itu (Presiden Abdurrahman Wahid) yang berniat mengganti Syahril dengan Anwar (lihat “Golkar, Seng Ada Lawan…..” Gatra 7 Desember 2000). Sebagai gantinya, Syahril ditawarkan menjadi duta besar atau menjabat sebagai Ketua DPA oleh Gus Dur tapi Syahril menolak.

    Kasus Burhanuddin lebih jelas menyeret nama Anwar. Dialah orang yang pertama kali mengungkapkan ke publik soal aliran dana BI kepada sejumlah anggota DPR-RI senilai Rp 31,5 miliar. Bertindak sebagai kasir adalah Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang berada di bawah naungan BI. Laporan BPK menurut Anwar menjelaskan, dana Rp 31,5 miliar itu dicairkan oleh Rusli yang selanjutnya diserahkan kepada anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Anthony Zeidra Abidin. Tujuannya untuk memuluskan pembahasan amendemen UU BI dan penyelesaian kasus BLBI (Lihat “Aliran Dana BI ke DPR-BK DPR Akan Panggil ICW” Suara Pembaruan 30 Oktober 2007).

    Keputusan pencairan dana BI itu diambil pada rapat pada 3 Juni 2003. Menurut Burhanuddin setiap kebijakan strategis dan prinsip diputuskan di dalam Rapat Dewan Gubernur yang sifatnya kolegial dan bukan keputusan pribadi. Sementara kebijakan untuk melakukan diseminasi bantuan hukum adalah kebijakan yang sangat diperlukan pada saat itu. Kira-kira begitulah alasan Burhanuddin. Duduk dalam Dewan Gubernur itu adalah Anwar (saat itu menjabat Deputi Gubernur Senior), Aulia Pohan, Aslim Tadjudin, Maman Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Maulana Ibrahim. Namun menurut Anwar, dirinya tidak mengikuti rapat karena sedang berada di luar negeri. (lihat “Anwar Nasution Bantah Terlibat Kasus Aliran Dana BI ke DPR”, Koran Tempo 23 November 2007).

    Pendek kata, “gara-gara” pernyataan Anwar yang meributkan soal aliran dana BI itulah, Burhanuddin dan dua pejabat BI lainnya menjadi tersangka. Mungkinkah Anwar punya kepentingan politik tertentu dengan melempar kasus aliran dana BI itu ke publik? Berkali-kali Anwar membatah soal itu meskipun tentu saja tak bisa disalahkan jika ada yang menganggap Anwar punya kepentingan, misalnya berambisi menjadi orang nomor satu di BI.

    Semua tahu, Anwar tak pernah menjadi orang nomor satu dalam setiap jabatannya, kecuali sekarang di BPK. Ketika masih mengajar di Universitas Indonesia, Anwar hanya menjadi Dekan FEUI, dan bukan menjadi rektor perguruan tinggi itu. Ketika Anwar diangkat jadi Deputi Gubernur BI pada tahun 1999, muncul pro dan kontra. Anwar terkenal kritis terhadap kebijakan sektor ekonomi, moneter, dan politik. Pernyataannya soal BI yang paling terkenal adalah BI sarang penyamun. Anwar penah pula menyebut BI sebagai rumah gadai, karena BI dianggap sering mengucurkan dana likuiditas tanpa memerhatikan karakter dan tingkah laku si penerima dana.

    Dengan menjabat Deputi Gubernur BI, banyak yang meragukan bahwa Anwar tidak lagi kritis. Anwar sempat sesumbar, bila ada pejabat BI terlibat penyelewengan BLBI, dia akan mengantarnya sendiri ke Kejaksaan Agung (lihat “Anwar Nasution” Apa & Siapa, PDA Tempo). Faktanya, tak satu pun pejabat BI yang “berhasil” diantar oleh Anwar ke Gedung Bundar, di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sebaliknya jabatan Anwar semakin mengkilap di BI karena tak lama setelah menjabat Deputi Gubernur BI, dia diangkat menjadi Deputi Senior Gubernur BI- jabatan ini kemudian harus berakhir pada 2004 dan Anwar digantikan oleh Miranda S. Goeltom. Namun Anwar, konon sempat melontarkan pernyataan bahwa pihak asing tak memandangnya karena jabatannya hanya Deputi Senior Gubernur BI (lihat “Dr. Anwar Nasution Setelah Masuk ‘Sarang Penyamun’,” http://www.rapolo.wordpress.com).

    Dengan melempar bola panas tentang aliran dana BI kepada anggota DPR, Anwar dituduh sedang mengincar posisi Gubernur BI, pasca Burhanuddin, sebuah tuduhan yang sekali lagi telah berkali-kali dibantah oleh Anwar. Persoalannya ketika Anwar kemudian sudah menjadi orang nomor satu di sebuah lembaga (BPK), masih banyak yang bersuara sumbang, bahwa BPK di zaman reformasi sudah tak punya “gigi” dibandingkan zaman Orde Baru sehingga Anwar pun disebut-sebut hendak memutar kembali ke haluan menuju “sarang penyamun”.

    Masa jabatan Burhanuddin sebagai Gubernur BI akan berakhir pada 17 Mei mendatang. Presiden SBY sudah mengajukan Agus Martowardojo (Direktur Utama Bank Mandiri) dan Raden Pardede (Komisaris Independen BCA) sebagai calon Gubernur BI dan bukan nama Anwar (lihat “Agus Martowardojo dan Raden Pardede Calon Gubernur BI”, http://www.kompas.co.id, 15 Februari 2008). Dengan mentalnya nama Anwar sebagai calon, maka peluang Anwar untuk kembali berkantor di Gedung BI mungkin saja akan semakin tertutup.

    Kejelasan tentang soal calon Gubernur BI itu, lalu semakin melengkapi sinisme publik terhadap pergantian Gubernur BI, yang sejak zaman Soedradjad digantikan oleh Syahril, lalu Syahril ke Burhanuddin, selalu didahului dengan “sengketa” politik para penguasa. Kini pergantian Burhanuddin pun diawali dengan “sengketa” semacam itu melalui pernyataan Anwar tentang aliran dana BI ke sejumlah anggota DPR. Karena itu jangan terlalu berharap bahwa kasus BLBI yang melibatkan banyak pejabat BI (lihat “Menyusul, Tersangka Baru Kasus Dana BI,” http://www.padangekspres.co.id, 30 Januari 2008) dan telah menguras ratusan triliun keuangan negara itu, akan benar-benar terungkap apalagi selesai (lihat “Memo-Memo Rahasia soal BLBI”).


    Calon Gubernur BI Agus Marto dan Kasus Merincorp
    Tukang Kliping, on Februari 19, 2008 at 9:39 am

    Kasus penghapusan buku dan aset PT. Bank Merincorp oleh Direksi Bank Mandiri sudah berada di tangan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Hendarman Supandji. “Ya, berkasnya sudah ada di meja saya,”katanya. Cuma karena banyaknya kasus, juga beberapa kasus Bank Mandiri yang sudah mulai masuk ke pengadilan, soal itu belum sempat disentuhnya.

    Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan kredit Bank Mandiri, Direksi dan Komisaris Bank itu diduga setuju penghapusanbukuan fasilitas kredit PT. Bank Merincorp senilai US $ 30 juta yang mengakibatkan kerugian negara. Padahal penghapusan bukuan tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar.

    Corporate Secretary Bank Mandiri Ekoputro Adijayanto membantah tudingan pengambilalihan Bank Merincorp tidak sesuai prosedur dan terindikasi merugikan negara. Rekapitalisasi Merincorp oleh Bank Mandiri telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan keinginan dari pemerintah.

    Menurut Eko, pada saat krisis moneter hampir seluruh bank mengalami penurunan modal termasuk Bank Merincorp yang sebagian besar sahamnya dimiliki Bank Exim yang merger menjadi Bank Mandiri. Tetapi, karena Merincorp dikategorikan sebagai bank campuran karena sisa sahamnya dimiliki oleh Sumitomo Bank Limited sebesar 26 persen, sehingga tidak masuk dalam program rekapitalisasi dari negara. Makanya, program rekapitalisasi harus dilakukan Bank Exim dan Sumitomo.

    Sumitomo menarik diri pada tahun 1998, Bank Exim menambah modal Merincorp sebesar Rp648,53 miliar sehingga CAR Merincorp menjadi 4 persen. Pertimbanganya, hubungan bisnis dengan Jepang dan terkait juga dengan rencana trade financing yang dilakukan Merincorp kepada Bank Mandiri. “Sumitomo saat itu memberikan trade financing sebesar 160 juta dolar AS atau Rp1,4 triliun. Ini merupakan soft loan, dan ketika itu malah trade financing yang diberikan Jepang sekitar 500 juta dolar AS lebih,”kata Eko.

    Pengambilalihan saham sebesar 26 persen milik Sumitomo itu adalah bagian dari restrukturisasi dan penyehatan Bank Mandiri. Soal pengambilalihan pinjaman Sumitomo kepada Merincorp sebesar 30 juta dolar AS itu, menurut Eko dialihkan menjadi pinjaman Sumitomo ke Bank Mandiri dengan syarat lunak dan masa tenggang hingga 2009. Bahkan komitmen penghapus buku pinjaman (bukan menghapus tagih) sebesar 30 juta dolar AS itu juga telah ditetapkan dalam perjanjian IMPA (Invesment Management and Performance Agreement). “Semua ini atas restu dan perintah dari pemerintah ketika itu,”ujar Eko.

    Penghapus buku pinjaman sebesar 30 juta dolar AS itu kemudian dilaporkan dan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mandiri pada tahun 2002. “Ada payung hukumnya melalui RUPS. RUPS adalah lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan. Jadi ini tidak menjadi masalah sebenarnya, dengan IMPA saja sebenarnya sudah cukup kuat,”kata Eko.


    Tukang Gosip, on Februari 20, 2008 at 3:09 pm said:
    Dulu, waktu Agus Martowardojo (yang sempat terseret kasus Merincorp) mau jadi Dirut Bank Mandiri, beliau harus menggusur ECW Neloe – Dirut Bank Mandiri sebelumnya ke Kejakgung, lalu Cipinang. Kini, sewaktu Agus Martowardojo mau jadi Gubernur Bank Indonesia, beliau juga harus menggusur Burhanudin Abdullah ke KPK. Apa Agus Martowardojo nggak takut hukum karma ya ? Meskipun didukung Ibu Negara dan Ibu Suri, mestinya sih beliau takut….

    Adian Husaini, M.A, on Februari 22, 2008 at 1:00 pm said:
    Persoalannya ketika Anwar kemudian sudah menjadi orang nomor satu di sebuah lembaga (BPK), masih banyak yang bersuara sumbang, bahwa BPK di zaman reformasi sudah tak punya “gigi” dibandingkan zaman Orde Baru sehingga Anwar pun disebut-sebut hendak memutar kembali ke haluan menuju “sarang penyamun”.
    mungkin pernyataan ini tidak tepat, karena banyak studi memperlihatkan bahwa BPK dijaman Orba adalah bagian dari korporatisme negara, sama statusnya seperti DPR, dll, dikuasai oleh ABRI dan Golkar.\
    Baru pasca reformasi BPK dibawah Billy Joedono bisa independen dan mulai ditakuti. ANwar membuat BPK lebih ditakuti koruptor.

    meski cara komunikasi Anwar dalam banyak hal jelek sekali, seperti komentarnya terhadap kasus BI: “saya sudah beri kesempatan ke BI karena mereka teman saya..”, juga terhadap Iriansyah, rasanya analisis di atas sangatlah tidak tepat.
    mungkin benar Anwar ingin jadi Gubernur BI, tapi BPK sebagai lembaga sekarang sangat berwibawa.
    Adian Husaini
    Bukan orang BPK

    rusdi mathari, on Februari 22, 2008 at 2:03 pm said:
    Pak Ahdian
    “Punya gigi” pada kalimat itu dalam konteks pejabat atau ketua BPK di zaman Orba masih disegani atau tepatnya dihormati dan mendapat banyak fasilitas seperti layaknya menteri, karena memang setingkat menteri dan gubernur BI. Di jaman reformasi, pejabat atau ketua BPK, nyaris bukan apa-apa. Itu saja.

    Adian Husaini, M.A, on Februari 23, 2008 at 12:12 pm said:
    Pak Rusdi,
    mungkin tidak terlalu tepat juga penjelasan anda di atas.
    dulu menurut UUD 45 pra amandemen BPK sejajar dengan Presiden, termasuk diantara 5 lembaga negara yang disebut di konstitusi: presiden, MA, DPR< BPK, DPA.
    pasca amademen, dimana struktur ketatanegaraan kita kian tidak jelas, BPK bisa dianggap sebagap state auxiliary bodies. lembaga-lembaga negara tetapi disebutkan di konstitusi.
    posisi cukup terhormat, gaji dan fasilitas juga setara dengan Pimpinan DPR: VOlvo, dll
    juga BPK sekarang jauh lebih dihormati dibandingkan dulu. dalam sejarahnya, BPK hanya dihormati ketika jaman M Jusuf. citranya terpuruk ketika JB Sumarlin kena kasus Golden Key. CItra naik lagi ketika Billy Joedono. kalau era Anwar, mungkin tidak tepat kalau disegani, tapi ditakuti karena Anwar kalau ngomong kayak sopir mabok.
    jadi tidak relevan analisa tentang “tidak diseganinya” BPK sekarang.
    Adian Husaini: saya bukan orang BPK, justru temannya eks Deputi Gubernur BI Maman Soemantri dalam urusan musik ha..ha..ha..mau bikin website aktuil kok nggak jadi-jadi


    Siapakah Biang Kerok Kegaduhan BLBI?
    BLBI Network Monitor, on Maret 2, 2008 at 1:51 pm said:

    Akhirnya Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam dua kasus Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pada kesempatan itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman juga mengumumkan pembubaran tim 35 jaksa yang bertugas menyelidiki dua kasus BLBI tersebut sekaligus menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

    Keputusan Kejagung tersebut relevan dengan logika keadilan hukum bisnis. Bagaimana mungkin, obligor yang dinilai pemerintah sebagai obligor yang kooperatif, dianiaya melalui berbagai unjuk rasa oleh para aktivis mahasiswa, dan juga dibombardir berita negatif yang berasal dari anggota DPR-RI. Sebaliknya, obligor yang jahat dan tidak kooperatif (seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR-RI), justru tidak tersentuh hukum. Bahkan sebagian, sukses ngumpet di luar negeri.

    Oleh sebab itu, sebaiknya aparat hukum, baik Polri maupun Kejakgung mengusut siapa konglomerat hitam yang menjadi biang kerok dan sponsor dibalik kegaduhan BLBI selama ini. Selain merepotkan pemerintah karena membuang-buang energi dengan membuka kasus lama yang sudah closed, tekanan publik melalui unjuk rasa dan pernyataan negatif, sudah menorehkan citra negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.

    Berbagai kalangan kritis memprediksi, ada disain besar yang disponsori oleh konglomerat hitam untuk meluluh-lantakan tatanan hukum bisnis investasi setelah dia mereguk keuntungan ekonomis dan politis sekaligus. Dalam hal kepentingan ekonomis, konglomerat hitam itu hanya ingin mengeruk keuntungan tanpa mau mempertanggungjawabkan kewajiban utang-utang.

    Konglomerat hitam sudah mengambilalih asset obligor BLBI melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan harga yang murah, namun tidak mau membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Pengusutan terhadap konglomerat hitam seperti ini pastilah akan memberikan citra positif terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (SBY). Adakah political will pemerintah untuk memberangus konglomerat hitam seperti ini? sebaiknya pemerintah yang menjawab pertanyaan ini.


    http://www.haluankepri.com/nasional/355-terbukti-bi-sarang-penyamun.html

    Terbukti, BI Sarang Penyamun
    Jumat, 28 May 2010 00:00

    JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan banyaknya kasus korupsi di Bank Indonesia (BI) yang terungkap membuktikan bahwa bank sentral benar merupakan sarang penyamun. Terakhir, kasus dugaan korupsi di BI yang terungkap adalah suap pencetakan uang pecahan Rp 100.000.

    “Saya ingat betul ketika Pak Anwar Nasution belum menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI pernah menyatakan bahwa Bank Indonesia itu adalah sarang penyamun. Itu terbukti dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi di bank sentral itu,” kata Eva kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/5).

    Menurut Eva, masalah struktural dan kelembagaan di BI ini akan terus terjadi jika kursi Gubernur BI tidak segera diisi. “Kita tahu dengan masalah Bank Centuy dan kasus suap ini, kebutuhan mengisi Gubernur BI sudah sangat mendesak,” ujar Eva Sundari.

    Dijelaskan Eva, Komisi XI dalam rapat internalnya dengan Badan Supervisi BI, Selasa (25/5) lalu juga menghasilkan satu kesepakatan bahwa pengawasan BSBI akan segera dioptimalkan. “Tujuannya agar kerja BSBI sesuai dengan tujuan DPR. Jadi ada sinkronisasi antara DPR dan BSBI,” kata Eva.

    Terkait dengan dugaan suap terhadap pejabat BI, Komisi XI berencana akan mengirim tim pengawas supervisi ‘on the spot’ ke Australia untuk melakukan investigasi, terutama di pengadilannya. “Upaya ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa masalahnya dan bagaimana modusnya. Kita akan putuskan ini setelah bertemu dengan Menkeu minggu depan. Rencananya mau diputuskan tadi dalam rapat internal, sayangnya tadi belum kuorum,” ujar Eva.

    Skandal suap pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu yang diduga melibatkan oknum pejabat BI berinisial “S dan “M” itu juga mengundang reaksi keras anggota Dewan dari fraksi yang lain. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vera Vebyanty menegaskan, pihaknya akan segera memanggil BI.

    “Kasus ini akan kita selidiki secara tuntas dan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memanggil pihak terkait. Pastinya Radius Christianto (perwakilan perusahaan RBA di Indonesia) dan siapa pejabat BI yang berinisial “S” dan “M” itu,” tegas Vera.

    Menurut Vera, meski kebijakan moneter dalam UU BI tidak masuk kewenangan Komisi XI, namun pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini begitu saja. “DPR akan membawa kasus ini ke rapat paripurna dan bekerjasama dengan KPK, Polri, agar pihak asing tidak lebih dulu mengintervensi kasus ini,” tambah Veby

    Sementara angggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Arief Budimanta mempertanyakan kredibilitas BI. “Harus ada evaluasi total terhadap keberadaan BI selama ini,” tegas Arief.

    Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Andi Rahmat, menduga skandal ini sudah berlangsung lama. “Saya yakin praktik semacam ini sudah berlangsung lama, tidak hanya pecahan uang Rp 100 ribu saja. Itulah sebabnya kenapa RUU mata uang selalu gagal digodok DPR. Karena itu saya akan mendorong agar RUU mata uang segera dibahas kembali DPR,” kata Andi.

    Andi menambahkan, lambatnya DPR menggodok RUU Mata Uang karena ada tarik menarik kepentingan BI dengan Peruri. Selama ini BI mencurigai Peruri sebagai pihak yang mengurusi percetakan uang.
    Dua pejabat senior BI tersebut berinisial ‘S’ dan ‘M’ terindikasi menerima 1,3 juta dolar AS, atau setara Rp 12 miliar dari anak usaha Reserve Bank of Australia (RBA) untuk memenangkan kontrak pencetakan uang pecahan Rp 100.000 itu.

    Desak KPK

    Sementara itu secara terpisah Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengusut skandal suap percetakan uang pecahan Rp 100 ribu yang diduga melibatkan oknum pejabat Bank Indonesia (BI) berinisial “S dan “M” tersebut disamping Jampidsus juga diharapkan membentuk tim khusus menangani kasus tersebut. “KPK harus turun tangan terkait tender pengadaan kertas uang yang selama ini sangat tertutup,” ujar Pramono.

    Menurut Pramono, selama ini korupsi di BI hanya tercium baunya, tapi tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. “Jampidsus juga untuk segera membuat tim khusus menangani kasus ini. Kasus ini terang benderang karena KPK-nya Australia sudah membuka secara resmi ke publik dan menurut saya hal yang tidak terbantahkan, meski kalau disini masih diperdebatkan,” kata Pram.

    DPR sendiri diharapkan terus mengawasi, meski selama ini tidak ada bukti, tapi DPR sudah merasakan ada ketidakberesan. “Praktek suap terjadi di BI. Sistem pengadaan kertas dan cetak uang selalu tidak transparan, padahal di dalam negeri ada pabrik kertas uang yang harganya bersaing,” tandas Pram.

    Lantaran itu, ujarnya, kalau benar terjadi suap kepada pejabat BI terkait tender kertas uang pecahan Rp 1000 ribu, tidak tertutup kemungkinan praktek yang sama terjadi pada kasus lainnya.
    Menurut Pramono, berdasarkan laporan koran Australia, terlihat betul yang mengatur dugaan suap itu bukan hanya pejabat BI, tapi orang-orang yang mempunyai jaringan di BI.

    Dia menduga makelar di BI selama ini banyak. “Ini kasus yang lebih besar dari kasus Gayus, karena berkaitan dengan kebijakan dan uang yang sangat besar. Mereka bermain di internal karena sistem pengadaannya bersifat tertutup dan bisa berperan banyak,” tutur Pramono. (sm/sam)


    http://archive.kaskus.co.id/thread/5182954/0

    BI Tetap Jadi Sarang Penyamun Sampai Kiamat?
    jagu4r – 02/09/2010 05:08 PM
    Kamis, 02/09/2010 | 10:32 WIB

    core net – 02/09/2010 05:15 PM
    :cystg yg berani ngusut kriminalkan aja

    SETELAH ‘lolos’ dari penolakan publik dan sejumlah anggota DPR akibat sosok Darmin Nasution diduga terlibat kasus pajak dan skandal ‘bailout’ Bank Century, akhirnya mantan Dirjen Pajak dan Plt/Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI) ini resmi diambil sumpahnya sebagai orang nomor satu di BI pada pelantikannya di Kantor Mahkamah Agung, Rabu (1/9/2010). Yang menarik, mantan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution yang hadir mengatakan, Darmin Nasution harus bisa membersihkan nama BI dari perliaku dan persepsi ‘sarang penyamun’. Mantan Ketua BPK itu juga berharap pengawasan di bank sentral ditegakkan dan dibenahi agar tidak lagi ada kasus Bank Bali dan skandal Bank Century.

    Seperti diberitakan di berbagai media, menurut dia, persepsi sarang penyamun bukan saja dari kalangan internal BI, melainkan kepentingan politik yang ingin memanfaatkan bank sentral sebagai sapi perahan, baik dalam bentuk materi dan nonmateri. Bank sentral ini pun diharapkan independen, mandiri dan bebas dari tekanan-tekanan politik dan penguasa. Istilah sarang penyamun, tidak lain dari gambaran BI yang dianggap menjadi markas besar koruptor. Kasus yang lalu, melalui kewenangannya menyalurkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 650 triliun, bank sentral yang saat itu berada di bawah Departemen Keuangan juga menyalurkan kredit untuk membantu likuiditas perbankan yang terancam bangkrut akibat krisis moneter yang menghantam Indonesia pertengahan 1997.

    Anehnya, berbagai pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap penyaluran dan penagihan kembali BLBI, seperti beberapa pejabat BI, pejabat Departemen Keuangan, hingga pejabat BPPN ternyata tidak dapat dijerat hukum. Inipun terjadi saat terjadi kasus dugaan korupsi aliran dana bailout Bank Century sekarang ini. Kasus demi kasus dugaan korupsi terus menyeruak di BI, diantaranya yang terungkap adalah kasus dugaan suap pencetakan uang pecahan Rp 100.000. Skandal suap pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu yang diduga melibatkan oknum pejabat BI berinisial “S dan “M” yang terindikasi menerima 1,3 juta dolar AS, atau setara Rp 12 miliar dari anak usaha Reserve Bank of Australia (RBA) untuk memenangkan kontrak pencetakan uang pecahan Rp 100.000 tersebut.

    Mendiang Presiden Gus Dur juga pernah menyebut BI sebagai sarang penyamun. Akibatnya, guru besar UGM Prof Boediono yang dikenal relatif cukup bersih dan lugu pun tertular virus penyamun dan menjadi bulan-bulanan opini publik hingga cercaan demo aktivis yang berteriak “Boediono Maling!”. Sayang, Boediono yang sebelumnya sangat dihormati sebagai intelektual UGM, harus membayar mahal harga dirinya setelah terkonpirasi dan terkooptasi penguasa untuk ikut melumuri lembaga BI dengan kasus Bank Century. Maklum, mantan Gubernur BI Boediono yang dijadikan Wapresnya SBY dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dicairkannya dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century.

    Akibat BI identik sarang penyamun, maka tak heran lembaga ini menghasilkan alumni ataupun lulusan pejabat BI yang mengantongi ‘predikat’ status tersangka. Sebut saja, mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, Syahril Sabirin, Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan dan pejabat BI lainnya. Bahkan, kasus Burhanuddin juga menyeret nama Anwar Nasution. Ditambah lagi, Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goelton terlibat kasus suap dalam pemilihannya di DPR. Maka, terasa pantas dan tidak salah jika publik memberi cap dan merek yang mantap, yakni: “BI sebagai sarang penyamun”.

    Lantas bagaimana solusinya agar BI tidak menjadi sarang penyamun? Apakah perlu dipasang sosok Gubernur BI yang jujur dan berani dihukum mati jika melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme? Sebenarnya, anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Soesatyo pernah menyarakan dukungannya kepada figur Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era pemerintahan Gus Dur, untuk menduduki jabatan Gubernur BI menggantikan Boediono saat itu. Karena figur Rizal Ramli dinilai relatif lebih jujur dibanding nama-nama lainnya yang diunggulkan sebagai pejabat Gubernur BI. Namun, sudah pasti ekonom vokal ini diduga tidak bakal disentuh oleh geng SBY atau lingkaran Istana, untuk dijadikan orang nomor satu di BI. Mungkin mereka takut proyek-proyeknya bakal dihantam oleh ‘orangnya’ Gus Dur tersebut.

    Maka, sekarang setidaknya terpikir oleh kita, bahwa untuk menjadikan lembaga BI yang bersih dan bebas dari sarang penyamun, tergantung political will rezim yang sedang berkuasa. Apabila sang rezim menghendaki BI dibersihkan dari sarang penyamun maka seketika itu juga kun fayakun BI jadi lembaga yang bersih dan mandiri. Tapi, kalau rezim penguasa tak menghendaki BI bersih karena masih dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya atau sebagai mesin uang/ATM partai politik penguasa, maka sampai kiamat pun BI akan menjadi ‘sarang penyamun’. Lantas pertanyaan kita, apakah Gubernur BI sekarang Darmin Nasution masuk geng rezim penguasa yang akan memanfaatkan BI untuk kepentingan politik dan Pemilu/Pilpres2014?

    Kalau boleh menduga, Darmin Nasution itu apakah orangnya SBY? Sebab, mengapa Presiden hanya mengajukan nama Darmin sebagai calon tunggal Gubernur BI kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) ‘paksaan’ oleh Komisi XI DPR. Akhirnya, Komisi DPR yang membidangi keuangan dan perbankan ini pun ‘terpaksa’ memilih Darmin Nasution sebagai Gubernur BI. Nampaknya, pihak DPR tak berkutik, mungkin kalau macam-macam akan diseret kasusnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maklum, kalangan anggota DPR juga dikenal tidak bersih-bersih amat. Komisi XI DPR hanya mampu menyodorkan ‘kontrak politik’ kepada Darmin Nasution seolah-olah DPR itu kelihatan ‘galak-galak’ sedikitlah.

    Inilah 9 butir “kontrak politik” antara Komisi XI DPR dengan Darmin Nasution setelah mengikuti proses fit and proper test:

    1. Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan saudara Darmin Nasution sehubungan dengan posisinya sebagai salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam proses bailout Bank Century dan kasus hukum lainnya selama menjabat di lembaga pemerintahan lainnya, maknakala pada suatu saat dinyatakan secara formal oleh instrumen hukum di Indonesia (KPK, Kejaksaan Agung atau kembaga hukum lainnya) sebagai terdakwa, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI pada saat itu juga tanpa harus menunggu ketetapan hukum yang tetap.

    2. Sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia, dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia, selalu berkomitmen membuat kebijakan moneter yang integratif, yaitu bukan kebijakan moneter yang absolut melainkan kebijakan moneter yang selalu paralel dan sinergi dengan kebijakan yang dapat menjadi insentif terhadap sektor riil terutama pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut antara lain memberikan kemudahan akses pembiayaan, mendorong pemberlakukan tingkat suku bunga pinjaman yang rendah dan selisih bunga yang kecil dengan tetap memperhatikan prudential system.

    3. Berkomitmen untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi industri perbankan di Indonesia.

    4. Dalam rangka meningkatkan mekanisme check and balance antara DPR dengan BI berkomitmen untuk bersama-sama mendorong dan memberdayakan Badan Supervisi Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugas mengevaluasi kinerja BI yang disampaikan Komisi XI. Selama ini peran BSBI belum optimal.

    5. Guna memperkokoh independensi BI sebagai instrumen moneter yang kredibel, transparan dan akuntabel, maka Gubernur BI bersedia dan berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi di kalangan internal BI, mengingat maraknya berbagai kasus yang terjadi selama ini lebih banyak disebabkan tidak berjalannya good corporate governance di lingkungan BI.

    6. Perbankan syariah dan BPR harus dikembangkan secara adil dan proporsional.]

    7. Memperjuangkan perbankan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak ada kendali asing dan memperjuangkan asas resiprokal dengan perbankan negara lain.

    8. Bahwa janji Gubernur BI terpilih untuk merubah paradigma kerja BI agar pro sektor riil harus terbukti demi upaya BI untuk menciptakan kedaulatan keuangan dan perbankan nasional.

    9. Apabila semua penjelasan dan klarifikasi selama fit and proper test terhadap kasus yang ditanyakan oleh para anggota Komisi XI DPR terbukti tidak benar, maka Saudara Darmin Nasution bersedia mengundurkan diri. Surahman mengatakan, kontrak politik ini merupakan bagian dari hak politik dan konstitusional Komisi XI. Maka, tak akan dimintakan persetujuan Darmin atas poin-poin dalam keputusan ini. Selanjutnya, Komisi XI akan melaporkan hasil keputusan ke Rapat Paripurna pekan depan.

    http://jakartapress.com/www.php/news/id/15800/BI-Tetap-jadi-Sarang-Penyamun-Sampai-Kiamat.jp

    ————–
    Bijimana orang-orang di BI itu tidak kaya-kaya kayak penyamun, kalo duit yang namanya RUPIAH itu: dia sendiri yang cetak, dia sendiri yang mengedarkan, dan dia sendiri yang mengawasinya …


    http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2042056/bi-masihkah-sarang-penyamun

    BI, Masihkah Sarang Penyamun?
    Oleh: Iwan Purwantono, Senin, 28 Oktober 2013 | 10:23 WIB

    INILAH.COM, Jakarta -Dua kasus mencuat, menyeret Gubernur BI Agus DW Martowardojo. Yakni korupsi di proyek Hambalang dan suap BUMN, temuan SEC-komisi pasar modal Amerika Serikat (AS).

    Pada 1996, Prof Anwar Nasution sempat membuat pernyataan yang bikin heboh. Dia menyebut BI adalah sarang penyamun. Tentu saja, Anwar punya alasan kuat yang bisa dipertanggung jawabkan. Satu hal lagi, mantan Deputi Senior Gubernur BI itu, tentu tak sedang bercanda.

    Nah, sejarah akhirnya membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Sudah banyak elite BI yang masuk kerangkeng karena korupsi. Mulai dari Syahril Sabirin, Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan sampai Miranda S Goeltom.

    Kini, BI dipimpin Agus Martowardojo, ternyata belum bersih-bersih benar. Belakangan, muncul dua kasus besar yang melibas bos bank sentral itu. Yaitu korupsi Hambalang dan suap Diebold Inc untuk pejabat bank BUMN temuan SEC (Security Exchange Commission) alias komisi pasar modal AS.

    Dalam korupsi Hambalang, audit BPK menemukan adanya kesalahan Agus Martowardojo ketika menjabat sebagai menteri keuangan. Kesalahannya, Agus menyetujui dispensasi waktu pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) TA 2010 yang diajukan Sekretaris Kemenpora.

    Padahal, RKA KL TA 2010 itu, telah melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK 69/PMK.02/2010. Selain itu, Agus juga menetapkan persetujuannya soal penggantian tahun jamak dalam kontrak proyek Hambalang. Menurut aturan, usulan pergantian kontrak proyek Hambalang harus mendapat persetujuan Menpora dan Menteri Pekerjaan Umum.

    Anehnya, Agus langsung setuju meski proposal tersebut hanya ditandatangani sekretaris Kemenpora dan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kemenperian PU. Sedangkan kasus suap bank BUMN, temuan SEC, cukup menarik.

    Berdasarkan investigasi komisi pasar modal AS itu, terdapat suap yang dilakukan Diebold INC, perusahaan ATM asal AS kepada sejumlah pejabat bank pelat merah pada 2005-2010. Diebold menjatah sogokan berupa perjalanan wisata ke AS dan Eropa.

    Paket pelesiran yang ditawarkan Diebold, cukup menarik. Semisal Grand Canyon, Napa Valley, Las Vegas, New York City, Washinton DC, Hawaii, serta sejumlah tempat wisata terkenal di Eropa. Nah, biaya plesir para bos itu, menelan biaya sampai US$ 147 ribu atau Rp 1,6 miliar.

    Lalu, bank BUMN apa saja yang menggunakan ATM karya Diebold? Ada dua, yakni BRI dan Bank Mandiri. Nah, kala suap itu berlangsung, Agus Martowo menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri.

    Kalau sudah begitu, sulit membantah pernyataan Anwar Nasution tadi. Ternyata, BI belum bebas dari penyamun? Jangan-jangan lebih parah lagi. [tjs]


    http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/11/20/bank-indonesia-masih-sarang-penyamun-611392.html

    Bank Indonesia “Masih” Sarang Penyamun
    OPINI | 20 November 2013 | 17:55

    Demikian ekonom UI Anwar Nasution berujar tentang Bank Indonesia (BI), ketika kontroversi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 650 triliun mengemuka ke publik pasca keruntuhan Orde Baru. Pernyataan Anwar kala itu tentu saja cukup mencengangkan, mengingat posisi strategis Bank Indonesia sebagai pengelola moneter nasional sekaligus regulator semua Bank yang beroperasi di Indonesia.

    Seolah menjadi penguat atas pernyataan tersebut, sejumlah kasus korupsi terkuak dan melibatkan banyak pejabat Bank Indonesia sepanjang satu dekade terakhir. Setidaknya sudah tiga Gubernur BI yang membelitkan dirinya dengan kasus korupsi; Soedradjad Djiwandono, Syahril Sabirin dan Burhanuddin Abdullah. Lantas kita juga pernah mendengar nama bekas Deputi Gubernur BI; Aulia Tantowi Pohan, Miranda Gultom, Iwan R Prawinata, Siti Chalimah Fadjrijah atau Budi Mulya. Lalu beberapa Direksi BI antara lain Oey Hoey Tiong, Heru Supraptomo, Hendro Budianto, dan Paul Sutopo, dan pejabat sedikit dibawah level direktur BI terdapat nama Rusli Simanjuntak (Kepala Biro Gubernur BI), serta masih banyak pejabat lain yang kejahatannya tak terlalu terekspose media.

    Kasus-kasusnya pun beragam, dari suap, korupsi, sampai praktik pelanggaran hukum dengan bumbu intrik politik kekuasaan mengemuka sepanjang waktu. Para pihak yang terlibat pun bermacam-macam, mulai dari anggota DPR korup, aparat penegak hukum nakal, bahkan vendor pencetakan uang pun tak lepas dari aksi kejahatan pengelola moneter nasional tersebut. Belum lagi kasus yang melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 silam, yang memutuskan menyelamatkan Bank Century (bailout) dengan cara yang sangat kontroversial, yang hingga kini penyelesaiannya masih berlarut-larut karena melibatkan rezim penguasa didalamnya.

    Krisis Kredibilitas

    Lewat serentetan kasus tersebut Bank Indonesia seolah menjawab kekhawatiran masyarakat tentang arti pentingnya menjaga amanah dengan cara yang salah. Boleh jadi “kepercayaan” telah hanya menjadi mitos bagi para pengelola BI dewasa ini. Sifat jujur dan amanah seperti yang pernah terdengar dari pendahulu mereka, macam Syafruddin Prawiranegara seolah membekas sebagai sejarah yang gagal diteladani. Bank Indonesia telah terjebak dengan virus kekuasaan bernama korupsi, reputasi sebagai bank sentral nyaris hancur ditangan segelintir orang yang rendah integritas dan lacur karena harta.

    Jadi, jika anda seorang warga negara biasa atau pernah menjabat sebagai auditor bank swasta berlabel Panin yang tugasnya melakukan pengawasan dan menghindarkan bank dari tindak kejahatan perbankan, kemudian anda mencoba mengeluh atau melapor tentang perilaku menyimpang suatu Bank ke BI tapi seolah-olah tidak didengar dan dibiarkan menjadi korban. Ya, jangan heran. Karena sensitivitas bank sentral kita cuma berlaku untuk kategori warga negara tertentu dengan status dan dukungan materi yang cukup untuk membuat mereka terperangah dan mulai mendengar keluhan. Situasi yang nyaris sama dengan mudah kita temui di lembaga pemerintah lainnya yang sarat dengan pola birokrasi feodal.

    Tulisan ini tentu tidak akan membahas soal kapabilitas BI dalam menentukan kebijakan moneter dan makro ekonomi lainnya yang mempengaruhi nasib perekonomian kita. Namun sebagaimana pelajaran yang kita petik dari runtuhnya perekonomian barat akhir-akhir ini. Kemampuan mengelola arus ekonomi ternyata tidak cukup dengan soal intelektualitas, analisa mendalam atas pergerakan pasar, dan kemampuan mengukur variabel ekonomi dalam angka. Tapi lebih mendasar dari itu, persoalan integritas, kehormatan dan kesederhanaan sikap menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan para pengelola perekonomian. Hal yang kemudian dalam dunia perbankan tertuang dalam prinsip kehati-hatiannya.

    Keprihatinan yang Memprihatinkan

    Sebagai sesama warga negara, saya hanya bisa berucap “prihatin” manakala kasus auditor bank swasta nasional yang dipecat atau dipaksa mengundurkan diri, karena alasan yang dicari-cari berupa mangkir dari kantor 5 hari tanpa pemberitahuan. Hal yang mengaburkan masalah sebenarnya, soal kejahatan perbankan, soal fraud yang melibatkan petinggi Bank tersebut, soal penggelapan dana. Soal “kecil” dalam bank yang mengelola uang masyarakat, dengan nominal beberapa Rupiah. Soal yang sering kita temui jauh hari sebelumnya, yang seolah-olah mereplika perilaku regulatornya (BI) yang salah.

    Lagi-lagi soal amanah yang cacat, soal pelanggaran yang ditemukan auditor yang tugasnya memang harus mencari pelanggaran dan penyimpangan pelaku bisnis Bank. Dan karena “ketidakberuntungan” harus berhadap-hadapan dengan petinggi institusi Bank, penguasa kecil yang cenderung diktatif karena merasa institusi adalah dirinya, mirip dengan slogan l’etat c’est moi. Hingga mereka yang berbeda kepentingan harus dipaksa mengaku kalah dan mengikuti keinginannya meski itu salah.

    Meski ada lembaga regulator yang bertugas sebagai pengawas Bank, kita tentu harus tahu diri, karena mereka terlalu banyak makan gula-gula, dan terserang penyakit diabetes hingga matanya sudah tak lagi “awas” alias rabun. Jadi saya tak juga terkejut jika KPK kelak mampu membongkar bau busuk yang lebih luas lagi, ketika kasus Century telah berani mereka korek lebih dalam dan lebar. Sehingga akan menambah panjang sejarah kelam Gubernur BI yang membelitkan dirinya dengan kasus Korupsi.

    Kalau sudah begini anda, saya, kita bisa apa?


    http://acch.kpk.go.id/modus-korupsi-di-sektor-perbankan

    Modus Korupsi di Sektor Perbankan

    Secara teoritis, kejahatan perbankan khususnya pembobolan dan penjarahan bank didorong oleh motif untuk menguntungkan pribadi bankir dengan cara merugikan bank dan masyarakat. Dalam kenyataannya praktek ini pernah dan selalu akan terjadi di belahan dunia manapun, baik di negara maju maupun negara berkembang. Praktik tersebut selalu terjadi ketika kesempatan untuk melakukannya terbuka.

    Secara empiris, tindak pidana korupsi perbankan melalui penipuan, pembobolan dan penjarahan seringkali terjadi di Indonesia. Hampir setiap tahun hal tersebut terjadi baik yang menimpa bank besar maupun bank kecil. Baik yang dilakukan oleh pihak dalam bank maupun pihak luar bank. Baik yang dilakukan oleh pemilik bank maupun oleh pegawai bank.

    Tindak kejahatan yang dilakukan pun semakin beragam dan kompleks. Dari mulai pembobolan kartu kredit, pemalsuan kartu ATM, pemindahbukuan secara ilegal, transfer fiktif, surat tagihan bodong, NCD fiktif sampai kredit fiktif.
    Kejahatan yang relatif kecil dan dilakukan oleh pegawai rendahan biasanya terjadi karena kelemahan dalam sistem prosedur di dalam bank. Kejahatan besar yang dilakukan manajemen puncak dan pemilik bank biasanya bukan karena kelemahan prosedur internal, tetapi lebih diakibatkan kelemahan karakter bankir.

    Terlepas dari siapapun yang melakukannya, praktek pembobolan dan korupsi perbankan adalah sangat berbahaya karena dapat menggoyahkan keamanan sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Karena itu penegakan hukum dan tindakan preventif menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan perbankan.

    Studi Modus Korupsi di Sektor Perbankan dilakukan dengan tujuan untuk : (1) mengklasifikasikan antara kejahatan perbankan umum dengan tindak pidana korupsi pada sektor perbankan. (2) mendapatkan gambaran awal – yang sebisa mungkin menyeluruh – tentang potensi dan kondisi kejahatan perbankan termasuk korupsi pada lembaga perbankan termasuk korupsi pada lembaga perbankan. (3) memetakan potensi terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi yang mungkin terjadi pada sektor perbankan serta modus operandinya, (4) mendapatkan gambaran awal yang dari waktu ke waktu bisa digunakan sebagai data pembanding dengan kondisi di masa depan, (5) mencari akar masalah atas potensi terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi pada sektor perbankan, (6) menyusun masukan yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi pada sektor perbankan, (7) menyusun masukan mengenai penanganan kejahatan perbankan dan kasus korupsi pada sektor perbankan terkait dengan kewenangan KPK.

    Hasil selengkapnya Studi Modus Korupsi di Sektor Perbankan bisa didownload di bawah ini.

    http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27925/Modus_Korupsi_Sektor_Perbankan.pdf


    http://twitter.com/KPK_RI

    http://nasional.kompas.com/read/2013/12/04/0519211/KPK.Endus.Potensi.Skandal.Perbankan.Terkait.Pemilu.2014

    KPK Endus Potensi Skandal Perbankan Terkait Pemilu 2014
    Rabu, 4 Desember 2013 | 05:19 WIB

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (LUCKY PRANSISKA)

    JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus potensi korupsi di sektor perbankan untuk pendanaan partai politik dalam menghadapi Pemilu 2014. Perbankan menjadi sektor yang potensial dijadikan “bancakan” para koruptor dalam tiga kali pemilu terakhir, yaitu pada 1999, 2004, dan 2009.

    “(Pada) 2008, (skandal Bank) Century terjadi. (Pada) 2004, (kasus) kredit-kredit bank juga terjadi. Apa tahun ini tidak ada masalah itu? Kami mempelajari ada (potensi serupa),” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam diskusi di kantor Transparency International Indonesia (TII), Jakarta, Selasa (3/12/2013).

    Menurut Bambang, sebelum Pemilu 1999 terjadi skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari kasus ini, ujar dia, ada dana sekitar Rp 160 triliun yang tak jelas peruntukannya. Sementara pada 2004, kata Bambang, terjadi beberapa kasus pembobolan dana perbankan.

    Pada 2004, sebut Bambang, terjadi antara lain menimpa BNI oleh Maria Pauline senilai Rp 1,2 triliun. Dia pun mengatakan, ada dua atau tiga kasus terkait bank lain. “Termasuk Bank Global,” sebut dia.

    KPK, kata Bambang, saat ini sedang melakukan kajian terhadap sektor perbankan. Dia mengatakan, kajian itu memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi karena ada kekhususan.

    Bambang mengatakan, ada tiga sektor yang rentan disalahgunakan untuk mendulang dana menjelang pemilu. Selain perbankan, sebut dia, dua hal lain adalah bantuan sosial dan dana optimalisasi.

    Perbankan menjadi incaran untuk penggalangan dana pemenangan pemilu, menurut Bambang, karena kapitalisasi dana di dalamnya. “Itu yang disebut cash and carry-nya jelas. Transaksi bribery (suap) kan cash and carry. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada jasa.”

    Tahun pemilu, kata Bambang, ditandai dengan tingginya pergerakan aliran uang. Ongkos politik yang mahal serta sumber pendanaan yang tak transparan dan akuntabel, sebut dia, adalah akar permasalahan korupsi di dunia politik.

    Penulis : Rahmat Fiansyah
    Editor : Palupi Annisa Auliani


    Bokir, Rabu, 4 Desember 2013 | 10:05 WIB
    syukur dah kalo KPK sdh mengendus kemungkinan pembobolan perbankan lg, smoga jgn ada lagi korupsi sistemik & canggih ala Century, jg smoga dalang pembobolan & pemakai duit haram Century sgr terungkap & ditangkap KPK.

    Mohd, Rabu, 4 Desember 2013 | 09:49 WIB
    Udah deh KPK, beresin dulu Hambalang dan Century dg cepat dan memuaskan ! Buatlah kami puas dengan sitaan yg nilainya sebanding dg kehilangan negara yg 6,7T dan 2T itu. Kalo itu tuntas, baru deh omong milestone yg laen. Ga usah maruk karena penyidik kalian emang dikit.

    wibowo, Rabu, 4 Desember 2013 | 08:49 WIB
    Tidak usah caci-maki, kalau ga suka ya keluar dari Indonesia. Berbuatlah yang terbaik bagi negaramu. Kalau kamu merasa lebih baik ya gantikan mereka.

    iwan hendrawan, Rabu, 4 Desember 2013 | 06:02 WIB
    Tujuan reformasi telah salah arah dan dibelokkan: dlu sama2 ingin berantas korupsi,prakteknya stelah berhasil melengserkan p harto klompok reformis jegal menjegal di parlemen dan malah brkoalisi dgn klompok korup akibatnya ikutan korupsi sndri.,parahnya korupsi berjamaah menghindari resiko ditnggung

    Dady, Rabu, 4 Desember 2013 | 05:44 WIB
    PEMILU 2014 ..Waspadai BANCAKAN PARTAI SAPI akibat merger XL- AXIS … dan juga partai lain di TELCO !!

    Mohd, Rabu, 4 Desember 2013 | 09:52 WIB
    Kejauhan mas Bro. Tuh bongkar SKK Migas, duitnya jelas triliunan dan itu hak negara. Deviardi jelas2 bilang di BAP kalo proyek2 migas digilir oleh garong bernama PDIP, Golkar dan Demokrat ! XL-AXIS mah swasta murni, mana bisa KPK masuk.


    http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1550-bank-selalu-dibobol-jelang-pemilu

    Bank Selalu Dibobol Jelang Pemilu
    Rabu, Desember 04 2013 15:17

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, angka korupsi di Indonesia semakin meroket menjelang pemilu. “Pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada kasus yang menjebol keuangan negara,” kata dia, Selasa (3/12).

    Bambang memaparkan pola pengerukan keuangan negara selalu berulang menjelang pemilu. Ia mencontohkan sebelum Pemilu 1999, terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari anggaran sebesar Rp 600 triliun, ada sekitar Rp 100 triliun yang tidak jelas. Bahkan, sampai saat ini pemerintah harus membayar bunganya.

    Pada 2004, sebelum Pemilu 2005, lanjutnya, terjadi pembobolan BNI 46 Kebayoran Baru dengan letter of credit atau surat utang bodong senilai Rp 1,7 triliun. Pelaku pembobolan bank ini adalah Dirut PT Gramarindo, Maria Pauline Lumowa.

    Sedangkan pada 2008, sebelum Pemilu 2009, terjadi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Akibat dari kebijakan ini, negara harus menggelontorkan dana talangan atau bail out sebesar Rp 6,7 triliun. KPK baru menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Budi Mulya.

    Karena itu, Bambang menilai hasil survei lembaga Transparency International (TI) bukan merupakan akhir dunia. Menurutnya, kenyataan korupsi di Indonesia yang masih buruk harus menjadi masukan dalam upaya memberantasnya.

    “Saya hanya mau katakan, hasil survei ini bukanlah kiamat. Survei Corruption Perception Index (CPI) ini bisa menjadi ukuran lain yang penting dalam pemberantasan korupsi, tapi jangan dianggap yang paling penting,” kata Bambang. Tokoh yang akrab disapa BW ini menambahkan hasil survei CPI ini jangan dilihat begitu saja.

    Secara metodologis, survei itu memang dapat dipercaya, tetapi tidak bisa menjadi justifikasi terhadap semua upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, hasil survei ini diambil dari satu kelompok tertentu, dalam hal ini pengusaha atau pelaku bisnis sehingga tidak dapat menilai secara keseluruhan atau holistik.

    Tertinggi

    Kemarin, Transparency International (TI) kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau indeksi tingkat persepsi publik terhadap korupsi secara global. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun ini masih lebih buruk dari sejumlah negara miskin Afrika.

    Pada CPI 2013 ini, Indonesia mendapatkan nilai skor sebesar 32 poin dan menempati peringkat ke-114 dari 177 negara. Pada 2012 lalu, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara meski memiliki poin yang sama, yaitu 32.

    Nilai yang diraih Indonesia ini masih kalah dengan sejumlah negara dari Afrika yang tergolong miskin, seperti Ethiopia dan Tanzania, dengan nilai 33 poin. Bahkan, negara yang baru merdeka beberapa tahun lalu, seperti Kosovo, tingkat korupsinya leb’ baik dari Indonesia dengan meraih 3 poin.

    Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko memaparkan hasil survei di Indonesia ini diuku dari sembilan sumber data, seperti ilihat dari aspek birokrasi, parlemen, penegak hukum, dan layanan pemerintah.

    “Kepolisian dan lembaga peradilan masih menjadi lembaga yang korupsi, juga ada parlemen dan partai politik. Jadi, masih ada problem di penegak hukum dan peradilan dan puncaknya pada penangkapan Ketua MK (Akil Mochtar) dan hakim Pengadilan Tipikor (Setyabudi Tedjocahyono) juga ditangkap KPK,” kata Dadang, kemarin.
    Akan tetapi, ada beberapa sumber data yang menyumbang hasil positif dalam hasil survei ini, yaitu adanya penegakan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, KPK memiliki prestasi dan membuat Indonesia tetap memiliki nilai positif.

    Sumber: Republika, 4 Desember 2013


    http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=14083&type=5

    Waspadai Kejahatan Perbankan Jelang Pemilu 2014
    Satya Dewangga *), 04-12-2013

    Ada dua momentum penting dihadapi bangsa Indonesia, yaitu periode akhir tahun Pemerintahan Presiden SBY dan kedua menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014. Pengamat dengan memanfaatkan media massa pada umumnya lebih sensitif dalam merasakan suasana dan kecenderungan yang akan terjadi. Tulisan ini akan menyoroti permasalahan ekonomi nasional dan pemberantasan korupsi dengan tujuan agar para pemangku kepentingan (stakeholders) lebih cepat mewaspadainya.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak sangat risau terhadap perkembangan ekonomi belakangan ini, sampai-sampai ia mengajak anggota kabinet mendinginkan suasana di tengah keteduhan Istana Cipanas.

    Berbagai indikator ekonomi memang memperlihatkan kecenderungan memburuk, tentu saja merupakan pukulan bagi pemerintahan SBY, mengingat masa kerjanya makin pendek. Sejumlah indikator makin tidak menggembirakan, mencakup pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi bulan November, cadangan devisa, pembengkakan jumlah subsidi BBM, dan membesarnya defisit transaksi berjalan.

    Masalah-masalah yang dikemukakan diatas terutama yang dirisaukan Presiden SBY, pada umumnya tergolong pada masalah-masalah ekonomi makro, tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat biasa. Namun semua sadar, bahwa persoalan ekonomi golongan rakyat biasa, golongan menengah sangat tergantung pada kondisi masalah-masalah ekonomi makro tersebut. Padahal, secara makro saat ini situasi ekonomi berat.

    Dalam situasi ekonomi makro yang berat tersebut sebuah pengalaman yang berharga dari sejarah adalah langkah Orde Baru mengatasi situasi pasca G30S/PKI yang tidak kalah parahnya dari situasi saat ini, yaitu ada keberanian politik mengambil berbagai keputusan ekonomi sebagai awal memecahkan lingkaran setan kesulitan ekonomi.

    Jadi persoalan pertama yang harus dijawab oleh para ekonom adalah apa hambatan utama dibidang ekonomi dewasa ini dan apa alternatif pemecahannya. Selanjutnya pertanyaan ditujukan kapada para politisi yaitu apakah berani memilih salah satu alternatif yang tersedia dan dengan keberanian politik yang luar biasa dibuat keputusan politik nasional untuk bangsa Indonesia melakukannya. Hanya inilah kuncinya, yaitu unsur serta faktor kepemimpinan politik negeri ini.

    Sementara itu, terkait pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewaspadai adanya kasus pembobolan korupsi dana perbankan menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Kewaspadaan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, tidaklah berlebihan. Pasalnya, kata Bambang, masyarakat Indonesia selalu disuguhkan kasus pembobolan bank setiap kali menjelang pemilu.

    Menurut penulis, kejahatan perbankan yang terjadi menjelang Pemilu, dicurigai adalah bagian dari kegiatan politik sesuatu golongan, yang seperti dalam pembahasan masalah situasi ekonomi makro, maka negeri ini harus berani mengambil suatu keputusan politik yang menentukan. Kekhawatiran terjadinya kejahatan perbankan seperti pada tahun 2004 dan tahun 2009 seperti tersebut diatas dibuat oleh Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK.

    Sungguh ironis, Wakil Ketua KPK bisa membuat peringatan kepada masyarakat kemungkinan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014 akan ada lagi skandal perbankan, tetapi ia sebagai pimpinan KPK tidak berani mendorong KPK membuat keputusan politik yang berani, bagaimana dan ke arah mana skandal bank Century yang sudah berusia sekitar lima tahun tersebut, tetapi masih menggantung tidak menentu, harus diakhiri. Pengakhiran kasus skandal Bank Century secara politik perlu dilakukan agar menjadi contoh untuk tidak terjadi kembali.
    Persoalan Bank Century adalah membongkar pertama, siapa yang secara politik bertanggung jawab terjadinya keputusan bailout sebesar 6,7 Triliun kepada bank Century. Orang ini harus mempertanggung jawabkannya secara politik dan diancam pidana karena telah mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 6,7 Triliun dan ada fihak-fihak lain yang menjadi kaya. Kedua, meneliti aliran dana yang terjadi untuk menemukan siapa saja yang telah menikmati dana talangan sebesar Rp 6,7 Triliun tersebut dan menangkap serta mengirimkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Ketiga, kita perlu memiliki pemangku kepentingan dari kalangan politik yang berani mengambil keputusan politik itu, karena tanpa itu KPK dimana Bambang Wijayanto penulis prediksi diatas bertugas, akan selalu dalam kebimbangan dan masalah bank Century semakin berlarut-larut.

    Oleh karena itu, perlu dikritisi usulan Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Aziz Syamsuddin, agar KPK vakum selama proses Pemilu 2014. Usulan ini memancing pendapat jika KPK vakum, maka masyarakat dapat golput. Seharusnya, pemberantasan korupsi tidak perlu dihentikan, dan justru untuk mengawasi adanya politik uang menjelang dan saat Pemilu 2014.

    *) Penulis adalah peneliti muda di Forum Dialog (Fordial)


    http://www.jpnn.com/read/2013/12/09/204763/KPK-Cegah-Tradisi-Gangsir-Bank-

    KPK Cegah Tradisi Gangsir Bank
    Tiga Kali Terjadi Jelang Pemilu
    Senin, 09 Desember 2013 , 05:38:00

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan studi kejahatan pembobolan perbankan yang ternyata terjadi tiga kali berturut-turut menjelang perhelatan pemilu. Kejahatan menggangsir dana di bank itu diduga dilakukan oleh pemangku kebijakan dan dialirkan sebagai pendanaan pemilu.

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, dari hasil studi yang dilakukan instansinya, tenyata ada siklus kejahatan perbankan yang terjadi menjelang pemilu. Mantan pengacara itu kemudian membeberkan sejumlah hasil studinya.

    Misalnya, kejahatan perbankan yang terjadi pada 1998, setahun menjelang Pemilu 1999. “Ketika itu, kita tahu bersama terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai 144,5 triliun,” ujar pria yang akrab disapa BW itu. Karena perkara itu, negara harus membayar utang Rp 60 triliun per tahun kepada IMF hingga 2018.

    “Kemudian, menjelang Pemilu 2004 terjadi skandal penyaluran kredit fiktif pada 4″5 bank yang nilainya juga banyak,” ungkapnya.

    Nah, yang hingga kini masih hangat ialah pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Perkara ini hingga kini masih ditangani KPK. Baru dua orang yang dijadikan tersangka dalam perkara ini. Itu pun diduga bukan pemeran utama yang mengakibatkan negara rugi hingga Rp 6,7 triliun tersebut. “Nah, kita tidak melakukan justifikasi, tapi apakah pada menjelang 2014 ini bakal terjadi lagi” Ini yang kami sedang lakukan pencegahannya,” papar Bambang.

    Mengapa kejahatan perbankan kerap terjadi menjelang pemilu” Menurut Bambang, hal itu berkaitan dengan kapitalisasi yang luar biasa besar di sektor tersebut. “Kalau dicermati, kasus-kasus yang ditangani KPK yang utama juga sektor perbankan, bantuan sosial, importasi, dan sektor migas,” ungkap pejabat kelahiran Jakarta tersebut.

    Lantas, siapakah yang bisa terjerat dalam perkara ini” Bambang mengatakan, orang-orang yang bermain di sektor itu bisa saja terjerat perkara. Terutama pembuat kebijakan. “Kami terus melakukan kajian pencegahannya untuk sektor perbankan ini,” katanya.

    Dalam acara yang berbeda kemarin, Ketua KPK Abraham Samad menambahkan, skandal perbankan setiap menjelang pemilu itu terjadi karena kejahatan tersebut dilakukan oleh penguasa. “Yang kedua kejahatan seperti itu sifatnya white collar crime. Jadi, agak sulit mendeteksinya,” ujar pria asal Makassar itu.

    Faktor ketiga, ada indikasi bahwa uang dari kejahatan tersebut disalurkan untuk kegiatan yang bersifat pemilu dan pilpres.

    Meski ada indikasi uang dari kejahatan perbankan mengalir ke pemilu, Abraham tidak berani menyebutkan indikasi pelakunya berkaitan dengan partai politik tertentu.

    “Kami belum bisa pastikan. Tapi, kejahatan seperti ini dilakukan para pemangku kebijakan yang punya kewenangan luar biasa,” ujarnya.

    Abraham mengatakan, kondisi perbankan di Indonesia rentan kejahatan. Sebab, banyak bank kecil di Indonesia dan tiba-tiba mengalami kesulitan pendanaan, kemudian dilimpahkan ke pemerintah. Dari situ, pemerintah melakukan kewajiban penyelamatan. “Di sinilah kerawanan itu terjadi dan harus diantisipasi,” ungkapnya.

    Salah satu tindakan yang dilakukan KPK untuk mencegah hal tersebut ialah melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kita bekerja sama melakukan pemantauan,” paparnya.

    Menurut Abraham, yang terpenting dalam perkara ini ialah pencegahan. Dia mengatakan, jika pencegahan tidak dapat dilakukan, uang negara yang begitu besar sulit diselamatkan.

    Abraham mencontohkan perkara Century yang kini sedang ditangani. Dia tidak yakin uang negara yang kembali akan sebesar kerugiannya, yakni Rp 6,7 triliun.

    Saat ditegaskan apakah kasus Century juga mengalir ke Pemilu 2009, Abraham menjawab hal tersebut akan terungkap dalam sidang. (bay/gun/dim/c1/kim)


    http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/45011/dana-kejahatan-bank-mengalir-ke-pemilu.html

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RmBKNsLBuuEJ:www.kaltimpost.co.id/berita/detail/45011/dana-kejahatan-bank-mengalir-ke-pemilu.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=firefox-aurora

    Dana Kejahatan Bank Mengalir ke Pemilu
    Sudah Tiga Kali Terjadi Jelang Pemilihan Umum
    Senin, 9 Desember 2013 – 09:59:04

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan studi kejahatan pembobolan perbankan yang ternyata terjadi tiga kali berturut-turut menjelang perhelatan pemilu. Kejahatan menggangsir dana di bank itu diduga dilakukan oleh pemangku kebijakan dan dialirkan sebagai pendanaan pemilu.

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan dari hasil studi yang dilakukan instansinya ternyata ada siklus kejahatan perbankan yang terjadi menjelang pemilu. Mantan pengacara itu kemudian membeberkan sejumlah hasil studinya.

    Misalnya, kejahatan perbankan yang terjadi pada 1998, setahun menjelang Pemilu 2009. “Ketika itu kita tahu bersama terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai 144,5 triliun,” ujar pria yang akrab disapa BW itu. Akibat perkara itu negara harus membayar utang Rp 60 triliun per tahun pada IMF hingga 2018.

    “Kemudian menjelang pemilu 2004 terjadi skandal penyaluran kredit fiktif pada 4-5 bank yang nilainya juga banyak,” ungkapnya. Nah, yang hingga kini masih hangat ialah pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Perkara ini hingga kini masih ditangani KPK. Baru dua orang yang dijadikan tersangka dalam perkara ini. Itu pun diduga bukan pemeran utama yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp 6,7 triliun tersebut. “Nah kita tidak melakukan justifikasi, tapi apakah menjelang 2014 ini bakal terjadi lagi? Ini yang kami sedang lakukan pencegahannya,” papar Bambang.

    Mengapa kejahatan perbankan kerap terjadi menjelang pemilu? Menurut Bambang hal itu karena kapitalisasi yang luar biasa di sektor tersebut. “Kalau dicermati kasus-kasus yang ditangani KPK yang utama juga sektor perbankan, bantuan sosial, importasi, dan sektor migas,” ungkap pejabat kelahiran Jakarta tersebut.

    Lantas siapakah yang bisa terjerat dalam perkara ini? Bambang mengatakan orang-orang yang bermain sektor itu bisa saja terjerat perkara. Terutama pada pembuat kebijakan. “Kami terus melakukan kajian pencegahannya untuk sektor perbankan ini,” kata BW.

    Ketua KPK Abraham Samad menambahkan, skandal perbankan setiap menjelang pemilu itu terjadi karena kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan.

    “Yang kedua kejahatan seperti itu sifatnya white collar crime jadi agak sulit mendeteksinya,” terang pria asal Makassar ini. faktor ketiganya, uang dari kejahatan tersebut memang ada indikasi diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat pemilu dan pilpres.

    Meski ada indikasi uang dari kejahatan perbankan mengalir ke pemilu namun Abraham tidak berani menyebutkan indikasi pelakunya berkaitan dengan partai politik tertentu.

    “Kami belum bisa pastikan, tapi kejahatan seperti ini dilakukan para pemangku kebijakan yang punya kewenangan luar biasa,” ujarnya.

    Abraham mengatakan, kondisi perbankan di Indonesia rentan terjadi kejahatan. Sebab banyak bank kecil di Indonesia dan tiba-tiba kesulitan pendanaan kemudian dilimpahkan ke pemerintah. Dari situ, pemerintah akan melakukan kewajiban penyelamatan. “Di sinilah kerawanan itu terjadi dan harus diantisipasi,” ungkapnya.

    Salah satu yang dilakukan KPK untuk mencegah hal tersebut ialah dengan melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kita bekerja sama melakukan pemantauan,” paparnya. Abraham mengungkapkan yang terpenting dalam perkara ini ialah pencegahan.

    Menurutnya, jika tidak berhasil melakukan pencegahan maka yang terjadi uang negara yang hilang begitu besar sulit diselamatkan.

    Dia mencontohkan perkara Century yang kini sedang ditangani, Abraham tidak yakin uang negara yang kembali akan sebesar kerugiannya, yakni Rp 6,7 triliun. Saat ditegaskan apakah kasus Century juga mengalir ke pemilu 2009? Abraham menjawab hal tersebut akan terungkap di persidangan.
    AKSI PPATK

    Tengara petinggi KPK soal adanya kasus skandal perbankan setiap menjelang pemilu mendapat perhatian Pusat Penelitian Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga pengawas lalu lintas transaksi keuangan itu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan data rekening dana kampanye calon legislatif (caleg).

    PPATK meminta kepada KPU berinisiatif menyerahkan daftar nama dan tanggal lahir pengurus partai politik, demi memantau aliran dana kampanye pemilu legislatif 2014.

    Ketua PPATK Muhammad Yusuf menyatakan, PPATK selama ini selalu meminta kepada KPU untuk bisa menyerahkan rekening dana kampanye masing-masing caleg. Namun, faktanya KPU hanya memiliki laporan rekening dana kampanye partai politik, akibat keterbatasan aturan Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012.

    “Kalau rekening dirasa keberatan, kita sederhanakan supaya KPU serahkan data lengkap pengurus 12 parpol,” ujar Yusuf dalam diskusi bertajuk Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang di Café Deli, Jakarta, kemarin (8/12).

    Menurut Yusuf, identitas itu penting bagi PPATK untuk melakukan deteksi dini. Modus di dua pemilu sebelumnya, terjadi transaksi mencurigakan di sejumlah rekening saat mendekati tahun pemilihan.

    “Kalau hanya nama, itu banyak (yang sama). Tapi tempat tanggal lahir enggak sama. Kalau bisa lengkap, tapi kalau enggak bisa minimal nama lengkap dan tempat tanggal lahir,” ujarnya.

    Yusuf menjelaskan, tren yang terjadi di pemilu 2004 dan 2009 kembali terulang jelang pemilu 2014. Satu tahun jelang pemungutan suara pemilu legislatif, terjadi transaksi di sejumlah rekening yang terindikasi terkait dengan dana kampanye parpol.

    “Itu seperti pola peng-ijonan. Sudah diberikan satu tahun sebelumnya, lalu menjelang pemungutan suara, selanjutnya satu tahun setelah pemilu,” jelasnya.

    Maraknya transaksi mencurigakan itu, muncul dengan adanya penarikan dana tunai dalam jumlah yang besar. Namun, saat ditelusuri, dana tunai itu tidak digunakan untuk pembelian barang ataupun jasa, sehingga terindikasi menjadi transaksi yang mencurigakan.

    “Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk mengatur regulasi pembatasan transaksi tunai. Karena ini urgent,” ujar Yusuf.

    Penggunaan anggaran negara, lanjut Yusuf, juga rawan diselewengkan untuk kepentingan politik dan pribadi. Dana negara yang paling rawan adalah anggaran bantuan sosial. Ini karena dana pusat yang mengalir ke rekening daerah, sering diselewengkan dengan dialihkan ke rekening pribadi untuk dinikmati bunga dari besaran anggaran tersebut.

    “Kasus Wali Kota Bandung merupakan contoh dari temuan PPATK,” ujar Yusuf.

    Penyelewengan di dunia perbankan untuk kepentingan politik juga bisa terjadi. Yusuf mencontohkan, pencairan dari kredit yang tidak prudent rawan untuk diselewengkan guna kepentingan politik.

    Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga kerap dimanfaatkan elite politik.

    “Belum lagi dana pendidikan. Itu tersalur ke daerah Rp 320 triliun, tidak ada kontrol dari pusat,” ujarnya mengingatkan.

    Yusuf juga meminta peran OJK untuk selektif memeriksa pribadi yang kerap menukar uang dengan nilai pecahan. OJK harus mempertanyakan, apa relevansi orang tersebut sehingga membutuhkan uang pecahan dalam jumlah banyak. “Jika tidak relevan, tentu ini bisa kita mitigasi, dan tentunya memudahkan kinerja KPK,” jelasnya.

    Menurut Yusuf, dirinya prihatin dengan fakta banyaknya transaksi mencurigakan dalam proses pemilu, namun penegakan hukum yang dilakukan masih rendah. “Negara kita luas. Masak tidak ada pelanggaran pemilunya. Harus ada upaya penegakan hukum, supaya ada efek jeranya,” tandasnya.

    Bagaimana tanggapan KPU? Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyatakan, problem untuk mewajibkan laporan rekening caleg maupun pengurus partai disebabkan batasan pada UU. Aturan KPU hanya bisa memberikan batasan bahwa semua sumbangan harus masuk ke rekening parpol, baru didistribusikan ke pihak lain. “Kalau memang ada inisiatif individual, tentu baik,” ujar Sigit.

    Dia menambahkan, langkah PPATK menelusuri aliran dana kampanye melalui identitas pengurus partai, patut diapresiasi. KPU dalam hal ini siap untuk memberikan data lengkap kepengurusan parpol jika memang dibutuhkan oleh PPATK. “Kalau PPATK membutuhkan kepengurusan, itu bukan sesuatu yang sulit,” ujarnya. (bay/gun/dim/kim/jpnn/che/k7)?


    http://m.poskotanews.com/2013/12/21/waspadai-suntikan-modal-ke-bank-mutiara-jelang-pemilu/

    Diguyur LPS Rp1,5 Triliun
    Waspadai Suntikan Modal ke Bank Mutiara Jelang Pemilu
    Sabtu, 21 Desember 2013 – 13:44

    JAKARTA (Pos Kota) – Langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyuntikkan modal ke PT Bank Mutiara sebesar Rp1,5 triliun mengundang tanda tanya dan kritik oleh DPR.

    LPS sendiri beralasan, keputusan itu demi mengatasi merosotnya rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank yang sebelumnya bernama Bank Century.

    Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin mengatakan, momentum pemberian suntikan modal Bank Mutiara, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Century, layak diwaspadai.

    “Kita harus kritis, saat ini akhir 2013 dan 2014 merupakan tahun-tahun politik ketika semua pihak mengerahkan semua sumber-sumber kekuatan politik, termasuk sumber dana. Jangan sampai, aliran suntikan modal ke bank dibelokkan untuk kepentingan politik,” kata Saleh, Sabtu (22/12).

    Saleh juga mengingatkan, keputusan memberikan dana talangan atau bailout pada Bank Century pada November 2009, diambil beberapa bulan sebelum Pemilu 2009. Nilainya mencapai Rp6,7 triliun meski estimasi awal hanya membutuhkan sekitar Rp600 miliar.

    Untuk itu, saat ini publik harus mengawasi dan pihak LPS, Bank Indonesia dan Bank Mutiara pun wajib menunjukkan transparansi penggunaan dana. “Sejarah tidak boleh berulang dan terjadi lagi skandal Bank Century dengan wajah baru. Jangan sampai terjadi Century Jilid II,” tegas Saleh. (rizal/yo)


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/22/hanura-waspadai-suntikan-modal-untuk-eks-bank-century-jelang-pemilu

    Pemilu 2014
    Hanura Waspadai Suntikan Modal untuk Eks Bank Century Jelang Pemilu
    Minggu, 22 Desember 2013 09:10 WIB

    Saleh Husin (kedua kanan) (Wartakota/Henry Lopulalan)

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin mempertanyakan langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyuntikkan modal ke PT Bank Mutiara Tbk sebesar Rp 1,5 triliun. LPS beralasan, keputusan itu demi mengatasi merosotnya rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank tersebut.

    Saleh Husin mengatakan, momentum pemberian suntikan modal Bank Mutiara, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Century, layak diwaspadai.

    “Kita harus kritis, saat ini akhir 2013 dan 2014 merupakan tahun-tahun politik ketika semua pihak mengerahkan semua sumber-sumber kekuatan politik, termasuk sumber dana. Jangan sampai, aliran suntikan modal ke bank dibelokkan untuk kepentingan politik,” kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (22/12/2013).

    Saleh juga mengingatkan, keputusan memberikan dana talangan atau bailout pada Bank Century pada November 2009, beberapa bulan sebelum Pemilu 2009. Nilainya mencapai Rp 6,7 triliun meski estimasi awal hanya membutuhkan sekitar Rp 600 miliar.

    Untuk itu, saat ini publik harus mengawasi dan pihak LPS, Bank Indonesia dan Bank Mutiara pun wajib menunjukkan transparansi penggunaan dana.

    “Jangan sampai sejarah berulang dan terjadi lagi skandal Bank Century dengan wajah baru,” tegas Saleh.

    Jika ditotal, maka dana penambahan modal dari negara bagi bank tersebut mencapai Rp 8,2 triliun.

    Kredit Macet

    Saleh Husin yang juga Ketua DPP Partai Hanura itu pun mengkritisi alasan tambahan modal untuk mendongkrak rasio kecukupan modal (CAR). Merosotnya CAR, menurut manajemen Bank Century lantaran adanya Non-Performing Load (NPL) alias kredit macet yang mencapai Rp 400 miliar.

    “LPS sebagai pemegang saham Bank Mutiara dan BI jangan hanya mengurusi CAR. Mereka harus menegur dan mengevaluasi kinerja direksi Bank Mutiara. Juga, memverifikasi apakah memang benar ada kredit macet sebesar itu dan apakah memang membutuhkan dana Rp 1,5 triliun,” kata Saleh.

    Penulis: Ferdinand Waskita
    Editor: Gusti Sawabi
    Sumber: Tribun Jakarta


    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014

    Mewaspadai (Siklus) Krisis Perbankan Jelang Pemilu 2014
    Oleh: Tigor Damanik, Alumnus FHUI 1982 dan Mantan Auditor Bank BUMN
    Senin, 30/12/2013

    Mengamati pelemahan rupiah terhadap USD (United States Dollar )/Dolar Amerika Serikat (AS) selama kurang lebih dua bulan terakhir ini, dimana kurs rupiah nyaris dan diperkirakan dalam waktu dekat akan menyentuh level Rp. 12.000,00 per USD-nya.

    Kemudian, disepanjang tahun 2013 dimana Bank Indonesia (BI) gencar menaikkan suku bunga acuannya (= BI Rate ) dari semula di angka “kondusif” 5,5% hingga menjadi di angka “fantastis” 7,5% menjelang akhir Nopember dan bertahan hingga saat ini.

    Berikut potensi krisis ekonomi dunia pasca “shutdown” (pemberhentian sementara aktifitas pemerintahan) AS beberapa waktu lalu yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian manca negara, terutama negara-negara yang “sangat” tergantung ekonominya kepada negara adhi daya itu.

    Berbagai kejadian di 2013 tersebut, terutama gerak pelemahan rupiahnya, jika dikaitkan dengan krisis ekonomi dan perbankan yang pernah melanda Indonesia (termasuk beberapa negara Asia, Eropa dan Afrika) pada tahun 2008 memiliki kemiripan.

    Pertama, yakni bermomen sama. Sama-sama setahun menjelang Pemilu (2009 dan 2014). Kedua, situasi kondisi perekonomian dunia juga ber-ritme hampir sama atau (bisa dikatakan) sedang terjadi krisis ekonomi dunia.


    Ketiga, pelemahan nilai rupiah meski sedikit demi sedikit namun membukit dan gerak pelemahannya relatif cepat serta angka kurs rupiahnya berada di level Rp. 12.000,00-an.

    Jelang Pemilu 2014

    Menengok kemiripan kondisi tersebut tentu wajar saja jika ada pihak yang berpendapat bahwa (akan) terdapat potensi terjadinya bank gagal berdampak sistemik “jilid dua”.

    Sekalipun kans bakal terjadinya kecil, mengingat traumatik skandal Bank Century yang sejak 2008 hingga saat ini masih sangat mengental dan terus dikejar, bahkan diobok-obok, namun yang namanya (kemungkinan) niat jahat dan rakus terhadap tahta dan harta (greedy) tentu setiap jengkal geraknya perlu diwaspadai.

    Merefleksi krisis 2008 (setahun jelang Pemilu 2009) dinyatakan bahwa telah terjadi krisis keuangan dan moneter hingga “terpaksa” mengambil langkah kebijakan untuk mem-bail out Bank Century sekitar Rp. 600,00 miliaran dan menjadi masalah besar karena terealisasi dalam jumlah “fantastis” yakni Rp. 6,7 triliun!


    Bank (kecil/tidak ternama) mana yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik kala itu, jika tidak segera diselamatkan akan berefek domino kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan yang berlanjut ke ketidak percayaan (masyarakat) kepada Pemerintah.

    Langkah penyelamatan melalui kebijakan bail out (pemberian dana talangan) mana diklaim sebagai “perbuatan mulia” karena telah menyelamatkan ekonomi dan perbankan di Indonesia.

    Meski faktanya justru menjadi aib bagi dunia perbankan Indonesia dan diduga melibatkan banyak (oknum) petinggi negeri dan kerap dimanfaatkan sebagai senjata/amunisi politisasi jika suatu saat diperlukan.

    Timbul pertanyaan, jika menengok kepada histori, mungkinkah akan terulang kembali bank gagal berdampak sistemik mirip Bank Century menjelang Pemilu 2014 ?”.

    Dengan “mengorbitkan” (kembali) sebuah bank kecil/menengah/tidak terkenal (karena jika dilakukan via bank besar pasti cepat terdeteksi ) yang sengaja dikondisikan bermasalah hingga harus diselamatkan karena dinilai berdampak sistemik?


    Atau melalui pemberian fasilitas kredit yang tidak sewajarnya, baik jumlah maupun prosedurnya yang bertujuan guna pendanaan bagi pemenangan diri, kelompok dan atau partai politiknya ?.

    Patut mengapresiasi antisipasi dan kecurigaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kemungkinan siklus krisis perbankan yang muncul menjelang Pemilu 2014 sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto karena merupakan salah satu tugas KPK di bidang pencegahan.

    Menyoroti kemunculan kasus-kasus perbankan sejak menjelang Pemilu 1999 saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, 2 Desember 2013.

    Sebelum Pemilu 1999 ada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Jelang Pemilu 2004 ada 3 kasus perbankan. Menjelang Pemilu 2009 lagi-lagi publik digegerkan dengan isu kasus perbankan yang terkenal dengan : “Skandal Bank Century”.

    KPK sedang mempelajari modusnya dan jika memang benar ada kecenderungan ke arah itu maka KPK akan mengkonfirmasikannya kepada lembaga perbankan terkait supaya jangan sampai perbankan menjadi korban dimanfaatkan untuk tujuan negatif oleh kekuatan tertentu.


    Hanya saja menjadi terasa hambar, janggal dan aneh bin ajaib jika sampai Gubernur BI Agus Martowadojo menyatakan tidak perlu khawatir atas gerak pelemahan nilai rupiah saat ini yang menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah masih dalam batas normal dan bukan merupakan sesuatu yang harus ditakutkan.

    Pelemahan rupiah mana, katanya dipengaruhi faktor perkembangan ekonomi global yang berdampak terhadap negara-negara berkembang. Tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara karena lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar global dan spekulasi penarikan stimulus The Fed ( Federal Reserve Bank )/Bank Sentral AS hingga ikut memicu pelemahan rupiah.

    Meminta pasar untuk tidak perlu khawatir dengan pelemahan tersebut sembari mengatakan bahwa nilai rupiah masih wajar meski terjadi pelemahan. Pergerakan nilai tukar adalah suatu yang dinamis, tidak bisa dinilai hanya dengan melihat setiap hari.

    Bahkan Agus juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah menargetkan satu tingkat nilai tukar tertentu, namun lebih pada bagaimana menjaga fundamental ekonomi.

    Tapi, bagaimana bisa menjaga fundamental ekonomi jika pelemahan kurs (terkesan) dibiarkan ?. Apalagi, meski BI Rate telah dinaikkan ke angka tertinggi 7,5% namun kurs rupiah masih tetap saja melemah (?!)


    Kebijakan BI Rate, selain memberikan dampak positif (dalam mengendalikan inflasi dan defisit pada neraca transaksi berjalan) juga berdampak negatif. Bahkan dalam praktik dilapangan justru dampak negatifnya lebih mendominasi terutama pengaruhnya terhadap nafas kehidupan dan gairah sektor riil.

    BI Rate tinggi menyebabkan terjadinya pelambatan di sektor riil dan melesunya gairah dan atau aktivitas UKM (usaha kecil dan menengah) mengingat suku bunga kredit bank yang tinggi. Ekstremnya para pengusaha UKM berpotensi gulung tikar (tutup) karena tidak bisa lagi memodali usahanya akibat suku bunga kredit bank yang tinggi.

    Harapan

    Kunci pas mengatasi pelemahan rupiah hingga dapat menguat ke level kurs normal/wajar ( di Rp. 9.600,00 atau maksimal di Rp. 10.000,00-an per USD-nya) adalah perlunya harmonisasi antara Pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal dan BI sebagai pengambil kebijakan moneter.

    Bergerak sesuai bidang tugas masing-masing dan bermuara kepada tujuan yang sama,yakni sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi yang realistis.


    Gubernur BI sebagai pejabat penting negara pemilik otoritas moneter sejatinya bukanlah berargumen makro semata, tapi harus lebih mikro, faktual dan realistis.

    Pro aktif meminta/membujuk para anak bangsa (di dalam negeri maupun di manca negara) yang masih menyimpan USD-nya agar segera merupiahkannya dan atau memulangkan dananya ke di Indonesia karena, antara lain, BI Rate sudah tinggi.

    Terhadap pelemahan rupiah petinggi negara sejatinya wajib khawatir dan ekstra serius untuk melakukan berbagai upaya antisipatif dan signifikatif bagaimana memulihkannya hingga kembali ke level normal supaya tidak berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

    Bukan malah lebih serius dan fokus untuk kepentingan pribadi/kelompoknya, guna memenangi diri dan partainya pada Pemilu 2014. Sudah tidak saatnya lagi para pejabat berbicara enteng dan retorik karena akan semakin berdampak negatif terhadap pasar.

    Kiranya tidak akan ada lagi bank kecil yang sengaja dikondisikan “bermasalah” dan lalu meminta BI untuk membantu pendanaannya dimana dana talangannya justru ditilep untuk keperluan tahta dan harta.


    Perlu mewaspadai dan memantau gerak negatif praktik perbankan, termasuk pemberian kredit yang tidak sewajarnya kepada perorangan dan atau melalui bendera perusahaannya untuk menjadi (calon) anggota legislatif dan pembiayaan pemenangan partainya jelang Pemilu Legislatif 9 April 2014. (analisadaily.com)


    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/2

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/3

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/4

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/5

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/6

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/7

    http://www.neraca.co.id/article/36332/Mewaspadai-Siklus-Krisis-Perbankan-Jelang-Pemilu-2014/8


    http://gagasanhukum.wordpress.com/2014/01/16/waspada-krisis-perbankan-jelang-pemilu/

    Waspada Krisis Perbankan Jelang Pemilu
    Oleh Tigor Damanik, Januari 16, 2014

    Perlu dicermati pelemahan rupiah terhadap dolar AS selama kurang lebih dua bulan terakhir, kini telah menembus angka di atas Rp 12.000, per dolar AS. Sepanjang 2013 Bank Indonesia (BI) begitu gencar menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dari semula di angka “kondusif” 5,5 persen hingga menjadi di angka “fantastis” 7,5 persen jelang akhir November dan bertahan hingga saat ini. Berikut potensi krisis ekonomi dunia pasca shutdown (pemberhentian sementara aktifitas pemerintahan) AS beberapa waktu lalu yang jelas mempengaruhi perekonomian manca negara, terutama negara-negara yang ekonominya tergantung kepada AS.

    Berbagai peristiwa itu, khususnya terhadap gerak pelemahan rupiah, dikaitkan dengan krisis ekonomi dan perbankan yang pernah melanda Indonesia (termasuk beberapa negara Asia, Eropa dan Afrika) pada 2008, memiliki kemiripan.

    Pertama, momen sama, yakni sama-sama satu tahun menjelang pelaksanaan pemilu (2009 dan 2014). Kedua, situasi kondisi perekonomian dunia juga hampir sama atau (bisa dikatakan) sedang terjadi krisis ekonomi dunia. Ketiga, pelemahan rupiah, meski sedikit demi sedikit namun membukit dan gerak pelemahannya pun berlangsung relatif cepat serta angka kurs rupiah berada di level Rp 12 ribuan. Atas dasar itu, tentu wajar jika ada pihak yang berpendapat bahwa (akan) terdapat potensi terjadinya bank gagal berdampak sistemik untuk kedua kalinya. Sekalipun kemungkinan kans bakal terjadinya agak kecil, mengingat traumatik skandal Bank Century yang sejak 2008 hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya, namun (kemungkinan) niat jahat dan rakus terhadap tahta dan harta (greedy) tentu perlu diwaspadai.

    Merefleksi krisis 2008 (setahun jelang Pemilu 2009) dinyatakan bahwa telah terjadi krisis keuangan, moneter dan perbankan hingga perlu mengambil langkah penyelamatan Bank Century kala itu yang berjumlah Rp 600,00 miliaran dan menjadi masalah besar karena terealisasi dalam jumlah “fantastis” sebesar Rp 6,7 triliun.

    Sekarang, bank (kecil/tidak ternama) mana yang akan dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh pemerintah dan jika tidak segera dilakukan penyelamatan maka akan berefek domino kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan yang berlanjut pada ketidakpercayaan (masyarakat) kepada Pemerintah? Langkah penyelamatan melalui kebijakan bailout (pemberian dana talangan) mana disebut sebagai perbuatan mulia karena telah menyelamatkan ekonomi dan perbankan di Indonesia kala itu?

    Meski faktanya justru menjadi aib bagi dunia perbankan Indonesia dan diduga melibatkan banyak (oknum) petinggi negeri dan kerap dimanfaatkan sebagai senjata/amunisi pertarungan politik. Timbul pertanyaan, mungkinkah sejarah akan terulang, kembali terjadi bank gagal berdampak sistemik sebagaimana kasus Bank Century, menjelang Pemilu 2014 ini? Misal, dengan sengaja “mengorbankan” (kembali) sebuah bank kecil/menengah/tidak terkenal (karena jika dilakukan via bank besar pasti akan cepat terdeteksi) dikondisikan bermalasah hingga perlu penyelamatan karena diputuskan pemerintah berdampak sistemik?

    Atau kemungkinan melalui pemberian fasilitas kredit yang tidak prosedural dan tidak sewajarnya yang diberikan kepada perorangan maupun korporasi yang bertujuan untuk pendanaan bagi pemenangan diri, kelompok dan atau partai politiknya?

    Mengapresiasi antisipasi dan kecurigaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kemungkinan siklus krisis perbankan muncul kembali menjelang Pemilu 2014 mendatang sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto yang merupakan salah satu tugas KPK di bidang pencegahan. Dengan menyoroti kemunculan kasus-kasus perbankan sejak menjelang Pemilu 1999 pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta pada 2 Desember 2013 lalu.

    Ingat, sebelum Pemilu 1999 ada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Jelang Pemilu 2004 ada 3 kasus perbankan. Menjelang Pemilu 2009 lagi-lagi publik digegerkan dengan isu kasus perbankan yang terkenal dengan, “Skandal Bank Century”. Dimana KPK terus dan sedang mempelajari modusnya. Jika memang benar ada kecenderungan ke arah itu maka KPK akan mengkonfirmasikannya kepada lembaga perbankan terkait supaya jangan sampai perbankan menjadi korban praktik negatif oleh kekuatan tertentu.

    Memang terasa janggal dan aneh jika sampai Gubernur BI menyatakan tidak perlu khawatir atas gerak pelemahan nilai rupiah saat ini. Dengan menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah masih dalam batas normal dan bukan merupakan sesuatu yang harus ditakutkan. Dimana tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara karena lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen pasar global dan spekulasi penarikan stimulus The Fed (Federal Reserve Bank/Bank Sentral AS) yang ikut memicu pelemahan rupiah.

    Bahkan lucunya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah menargetkan satu tingkat nilai tukar tertentu, namun lebih pada bagaimana menjaga fundamental ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana bisa menjaga fundamental ekonomi jika pelemahan kurs (terkesan) terus dibiarkan? Apalagi, meski BI Rate telah dinaikkan ke angka tertinggi 7,5 persen namun kurs rupiah masih tetap saja melemah (?!). Karena menaikkan BI Rate ke angka yang lebih tinggi akan sangat membahayakan perekonomian nasional, khususnya terkait aktivitas sektor riil.

    Kebijakan BI Rate, selain memberikan dampak positif (dalam mengendalikan inflasi dan defisit pada neraca transaksi berjalan) tapi juga berdampak negatif! Dalam praktik dilapangan, jika BI Rate tinggi, dampak negatifnya lebih mendominasi terutama pengaruhnya terhadap gairah sektor riil melambat, hingga ekstrimnya, para pengusaha UKM berpotensi untuk gulung tikar, karena tidak bisa lagi memodali usahanya akibat suku bunga kredit bank yang tinggi. (Sumber: Suara Karya, 15 Januari 2014)

    Tentang penulis:
    Tigor Damanik, pemerhati perbankan, tinggal di Medan.


    http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/01/18/28707/bambang-widjojanto-bank-dibobol-angka-korupsi-meroket-jelang-pemilu/#sthash.UdVW7X2b.dpbs

    Bambang Widjojanto: Bank Dibobol, Angka Korupsi Meroket Jelang Pemilu
    Sabtu, 14 Rabiul Akhir 1435 H / 18 Januari 2014 00:04 wib

    JAKARTA (voa-islam.com) – Sistem demokrasi kalo di bahas dengan akal sehat dan menimbang kenyataan dilapangan tidak seindah bahasa retorika di buku-buku dan kampus-kampus. Karena faktanya lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka pun tak merasakan kemerdekaan hakiki. Lebih tepatnya tetap menjadi objek perampokan oknum partai politik melalui katabelece penguasa.

    Sebut saja skandal bank Century dan bank BNI 46 yang dibobol untuk mendanai salah satu parpol memenangkan pemilu. Tahun 2014 yang juga merupakan tahun politik sering menjadi kekhawatiran beberapa pihak akan adanya peristiwa pembobolan bank.

    Dalam sebuah kesempatan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan agar semua pihak mewaspadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat.

    Menurutnya, kedua bank tersebut harus mendapat pengawasan agar tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Mengingat kedua bank tersebut sangat dekat dengan kegiatan pemerintah daerah.

    “Ada yang diwaspadai secara umum misalnya BPD, itu dekat sekali dengan kegiatan pemda dan perlu dijaga good governance-nya, BPR juga. Sehingga kita tidak ingin hal-hal seperti itu (pembobolan bank),” katanya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (17/1).

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, angka korupsi di Indonesia semakin meroket menjelang pemilu. “Pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada kasus yang menjebol keuangan negara,” ujarnya.

    Ia mencontohkan sebelum Pemilu 1999, terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari anggaran sebesar Rp 600 triliun, ada sekitar Rp 100 triliun yang tidak jelas. Bahkan, sampai saat ini pemerintah harus membayar bunganya.

    Pada 2004, sebelum Pemilu 2005, lanjutnya, terjadi pembobolan BNI 46 Kebayoran Baru dengan letter of credit (LoC) atau surat utang bodong senilai Rp1,7 triliun. Pelaku pembobolan bank ini adalah Dirut PT Gramarindo, Maria Pauline Lumowa.

    Sedangkan pada 2008, sebelum Pemilu 2009, terjadi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Bambang memaparkan pola pengerukan keuangan negara selalu berulang menjelang pemilu. Ia mencontohkan sebelum Pemilu 1999, terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari anggaran sebesar Rp 600 triliun, ada sekitar Rp 100 triliun yang tidak jelas. Bahkan, sampai saat ini pemerintah harus membayar bunganya.

    Pada 2004, sebelum Pemilu 2005, lanjutnya, terjadi pembobolan BNI 46 Kebayoran Baru dengan letter of credit atau surat utang bodong senilai Rp 1,7 triliun. Pelaku pembobolan bank ini adalah Dirut PT Gramarindo, Maria Pauline Lumowa.

    Sedangkan pada 2008, sebelum Pemilu 2009, terjadi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Akibat dari kebijakan ini, negara harus menggelontorkan dana talangan atau bail out sebesar Rp 6,7 triliun. KPK baru menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Budi Mulya.

    Karena itu, Bambang menilai hasil survei lembaga Transparency International (TI) bukan merupakan akhir dunia. Menurutnya, kenyataan korupsi di Indonesia yang masih buruk harus menjadi masukan dalam upaya memberantasnya.

    “Saya hanya mau katakan, hasil survei ini bukanlah kiamat. Survei Corruption Perception Index (CPI) ini bisa menjadi ukuran lain yang penting dalam pemberantasan korupsi, tapi jangan dianggap yang paling penting,” kata Bambang. Tokoh yang akrab disapa BW ini menambahkan hasil survei CPI ini jangan dilihat begitu saja.

    Secara metodologis, survei itu memang dapat dipercaya, tetapi tidak bisa menjadi justifikasi terhadap semua upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, hasil survei ini diambil dari satu kelompok tertentu, dalam hal ini pengusaha atau pelaku bisnis sehingga tidak dapat menilai secara keseluruhan atau holistik.

    Beginilah Pemilu, modal besar tapi hasilnya? Apa pendapat anda? [brbs/umar/voa-islam.com]


    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1

    KRISIS EKONOMI, POTENSI BANGKRUTNYA PERBANKAN DAN DANA ILEGAL PEMILIHAN PRESIDEN 2014 (1)
    Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Institute for Global Justice (IGJ)
    Senin, 27/01/2014

    Tahun 2014 adalah tahun “vivere pericoloso” hidup secara berbahaya, bukan hanya karena tahun ini merupakan tahun politik Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, juga karena tahun ini adalah puncak dari krisis ekonomi sejak 2008 lalu disertai dengan konflik politik diantara faksi nasional yang kian memuncak.

    Paling membahayakan apabila situasi krisis ekonomi bertemu dengan krisis politik, yang akhirnya menjadi ruang bagi tindak korupsi sektor perbankan dan keuangan. Ingat sejarah hitam perbankan Indonesia sejak krisis 1998, negara dirugikan ratusan triliun dan mewariskan utang negara yang tampaknya tidak akan pernah dapat terbayarkan.

    Tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2013 dipengaruhi oleh meningkatnya defisit transaksi. Defisit transaksi berjalan diperkirakan mencapai 3,5% dari PDB, dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8% dari PDB. Angka ini jauh diatas asumsi pemerintah dan para analis ekonomi. Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan terutama disebabkan menurunnya ekspor non-migas, meningkatnya impor migas dan kebutuhan pokok lainnya.

    Akibatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus merosot, sementara Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi melalui 2 (dua) hal: (1) intervensi pasar uang dengan mengorbankan devisa negara yang tersisa untuk membeli rupiah dan (2) menaikkan suku bunga acuan BI rate secara terus menerus. Baru-baru ini BI telah menetapkan suku bunga sebesar 7,5 %, dalam rangka menahan gejolak rupiah. Alhasil, sejak Juni 2013 BI Rate sudah naik hingga 175%. Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebagai antisipasi inflasi dan terpuruknya rupiah.


    Kebijakan ini memang terlihat dapat meredam gejolak namun hanya dalam jangka pendek, atau meningkatkan penerimaan pemerintah dalam surat utang, namun dalam jangka panjang ternyata kebijakan peningkatan suku bunga semakin memberatkan industri dan perbankkan nasional itu sendiri.

    Terlihat jelas, kinerja ekonomi dan perusahaan kian merosot dan berdampak pada perlambatan ekonomi. Keadaan ini tentu sangat mengkuatirkan. Dunia usaha khususnya industri di Indonesia telah terpukul oleh 2 (dua) hal sekaligus yakni (1) meningkatnya harga bahan baku impor akibat dari merosotnya nilai tukar rupiah terhdap US dolar, dan (2) meningkatnya suku bunga yang akan semakin memperberat kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya.

    Bank Dunia dan IMF mengeluarkan perkiraan yang relatif sama tentang nasib ekonomi Indonesia pada 2014. Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 5,3%. IMF menyatakan pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,5%. Kedua perkiraan tersebut berada dibawah optimisme pemerintah mengejar pertumbuhan, 6 %.

    Seluruh sektor ekonomi menerima tekanan yang berat akibat kebijakan suku bunga tinggi dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sektor industri prosesing menerima dampak paling parah mengingat kredit sektor ini adalah yang paling besar yakni 16.46% dari total loan, diikuti dengan sektor Wholesale and Retail Trade dengan kredit senilai 18.45% dari total loan. Sektor lain yang menerima tekanan besar adalah sektor pertambangan. Pemberatan ini akibat dari turunan peraturan pelaksanaan UU Minerba, larangan ekspor mineral mentah dan bea keluar ekspor bahan tambang yang tinggi. Dengan demikian pada akhirnya kebijakan suku bunga tinggi dan dampak dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap US AS akan menghantam sektor perbankan.

    Perbankan Di Tepi Jurang Krisis


    Di satu sisi kebijakan menaikkan suku bunga dapat menahan pertumbuhan ekspansi kredit perbankan, namun di sisi lain justru akan semakin memberatkan konsumen perbankan dalam melunasi utang-utang mereka, baik dalam kredit investasi, modal kerja maupun kredit konsumsi. Akibatnya semakin beresikonya kredit perbankan seperti kredit macet, dan peningkatan NPL perbankkan. Selain dari sisi konsumen, kebijakan suku bunga tinggi secara langsung menghantam daya beli masyarakat.

    Lembaga pemeringkat Fitch Ratings merilis dalam laporan “2014 Outlook: Asia-Pacific Banks” memproyeksikan non-performing loan (NPL) pada 2014 akan meningkat menjadi 3%-4%. Sementara per Oktober 2013, tingkat NPL perbankan mencapai 1,9%.

    Terlihat beberapa bank telah menunjukkan angka NPL yang tinggi, seperti rasio kredit bermasalah NPL BTN diprediksi 4% di akhir 2013. Kondisi ini telah menimbulkan gonjang ganjing dalam manajemen bank tersebut. Alasan kredit bermasalah menjadi alasan pergantian direksi bank BUMN tersebut. Atas dasar evaluasi BI, Wakil Direktur Utama Evi Firmansyah dan Direktur Saut Pardede gagal dalam fit and proper test alias uji kepatutan dan kelayakan anggota direksi dan pejabat eksekutif BTN yang dilaksanakan Bank Indonesia (BI).

    Tampak ada resiko peningkatan NPL di Bank Mutiara, meningkat dari 2,89% (gross) dan 2,58 (net) menjadi 10,92% (gross) dan 10,37% (net). Pemerintah kembali memberikan dana talangan kepada Bank Mutiara senilai Rp 1,5 triliun, padahal skandal bailout bank tersebut belum terselesaikan.

    Tidak hanya Bank Mutiara, bank lainnya juga mengalami kekeringan likuiditas yang semakin parah baik karena kredit macet, merosotnya nilai tukar dan banyaknya utang perbankan. Perkiraan para ahli menyebutkan likuiditas perbankan yang ketat di akhir 2013 akan berlanjut hingga tahun depan. Malah, likuiditas di 2014 diperkirakan akan semakin kerontang. Wajar saja bila bank memasang target konservatif dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di tahun depan.


    Bank Central Asia (BCA) hanya mematok target pertumbuhan DPK sebesar 445 triliun atau naik 9,88% dibandingkan tahun ini. Padahal target pertumbuhan DPK tahun ini naik sebesar 15% dari tahun lalu. Caranya dengan menggenjot dana murah.

    Bank Rakyat Indonesia (BRI) menargetkan perolehan DPK tahun 2014 15%-17% atau sesuai proyeksi BI. Target tersebut lebih rendah ketimbang target tahun ini yang sebesar 20%.

    Selain itu tampak ada resiko pada bank asing seperti PT Bank Permata Tbk (BNLI) yang secara mendadak menerbitkan obligasi dengan bunga tinggi. PT Bank Permata Tbk (BNLI) menerbitkan obligasi dan obligasi subordinasi tahap I tahun 2013 untuk meraih dana segar hingga Rp 3,5 triliun. Tahap I tahun 2013 dengan nilai Rp1,5 triliun dua tahun mendatang.

    Beberapa perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Bank Permata seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) terancam gagal bayar utang. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya PLN Tambah Utang Rp 6 Triliun, PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi, dan wali amanat dipercayakan ke Bank Permata. Secara keseluruhan, potensi gagal bayar utang PLN mencapai 210 Trilyun.

    Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah berhadapan dengan tumpukan kredit macet yang menggunung. Bulan April 2013 yang lalu, 4 (empat) Bank BUMN dengan nilai total 10,03 triliun dari kredit macet senilai 70 triliun melakukan hair cut dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tindakan hair cut ini perlu mendapat pengawasan secara ketat karena berpeluang korupsi.


    Bank BUMN mana yang memiliki kredit macet terbesar? Urutan pertama, Bank Mandiri. Saat ini Bank Mandiri memiliki kredit macet 32,75 triliun dari 478.605 debitor. Sebagian merupakan limpahan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak krisis moneter 1998. Dari jumlah itu, plafon hapus tagih yang disetujui 4,9 triliun.

    Posisi kedua adalah BNI dengan total kredit macet 22 triliun. Dari jumlah tersebut, plafon hapus tagihnya mencapai 4,6 triliun. Posisi ketiga adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan kredit macet 14,5 triliun. Sebenarnya total kredit macet BRI hingga akhir 2012 lalu mencapai 24,66 triliun. Namun dari jumlah tersebut, 14,53 triliun sudah dilakukan pemulihan. Dari kredit macet tersisa, plafon hapus tagih mencapai 426,46 miliar. Terakhir, Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat kredit macet sebesar 743,5 miliar dari 51.999 debitor, dari jumlah tersebut, plafon hapus tagih disetujui sebesar 115 miliar.

    Secara keseluruhan kredit bermasalah hingga saat ini masih cukup tinggi. Fitch Ratings dalam laporan terbarunya tersebut memperingatkan perbankan di Asia Pasifik mengenai potensi lonjakan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) pada 2014. Lembaga pemeringkat ini memprediksi rasio kredit bermasalah perbankan akan naik menjadi 3%-4% dari total kredit. Nilai ini berarti setara dengan dua kali kredit bermasalah perbankan Indonesia pada Oktober 2013 yang rata-rata sebesar 1,9%. Nilai non-performing loan perbankan kembali ke posisi tahun 2006-2007, sebelum krisis 2008 terjadi, yang mengawali kisah korupsi Bank Century.

    Table 1: Loans growth vs Deposits growth

    Year Loans growth Deposits growth


    2006 13.9% 14.1%
    2007 26.5% 17.4%
    2008 30.5% 16.0%
    2009 10.0% 12.3%
    2010 22.8% 18.8%


    2011 24.6% 19.1%
    2012 23.1% 15.8%
    Source: Bank Indonesia (processed)

    Perbankkan nasional berada pada tepi jurang krisis. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkhawatirkan bank-bank kecil akan ambruk karena suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) terus naik. Pasalnya, keuntungan bank-bank dari selisih bunga kredit akan semakin kecil dan dikuatirkan akan muncul bank-bank seperti Bank Century yang ambruk karena kondisi perekonomian memburuk. (Bersambung)


    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/2

    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/3

    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/4

    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/5

    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/6

    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/7


    http://www.neraca.co.id/article/37647/KRISIS-EKONOMI-POTENSI-BANGKRUTNYA-PERBANKAN-DAN–DANA-ILEGAL-PEMILIHAN-PRESIDEN-2014-1/2

    KRISIS EKONOMI, POTENSI BANGKRUTNYA PERBANKAN DAN DANA ILEGAL PEMILIHAN PRESIDEN 2014 (2)
    Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Institute for Global Justice (IGJ)
    Selasa, 28/01/2014

    Ditengah hiruk pikuk korupsi APBN yang menyita perhatian publik seperti kasus Korupsi Hambalang yang melibatkan petinggi Partai Demokrat. Kasus ini telah di entertainment sepanjang tahun 2013. Sisi lain, kasus korupsi perbankan bagaikan silent tsunami merambat dan dapat meruntuhkan sektor keuangan nasional.

    Krisis keuangan selalu menjadi ruang moral hazard pelaku sektor keuangan dan perbankan. Modus yang selalu terjadi, pemilik bank merampok banknya sendiri dan membangkrutkannya lalu kemudian meminta dana talangan dari pemerintah dengan alasan krisis.

    Sementara pemerintah yang berkuasa mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan sumber dana bagi pemenangan politiknya. Itulah sebabnya di Indonesia korupsi perbankan rawan terjadi setiap menjelang pemilihan umum, dengan cara menciptakan krisis.

    Tahun 1998-1999 terjadi mega perampokan keuangan negara yang dilakukan dunia perbankan melalui skema BLBI/KLBI. Negara dirugikan mencapai 630,13 trilun untuk menyuntik likuiditas puluhan bank-bank yang bermasalah dan bangkrut. Ternyata uang negara itu telah terbukti disalahgunakan, dilarikan oleh para obligor kakap BLBI ke luar negeri.


    Tahun 2004 menjelang pemilihan umum juga terjadi perampokan keuangan negara melalui Bank “Cessie” Bali, yang sekarang menjadi PT Bank Permata Tbk (BNLI). Negara dirugikan ratusan miliar untuk menalangi bank ini.

    Menjelang pemilihan umum 2009 kembali terjadi kasus perampokan Bank Century, yang diduga melibatkan rezim SBY-Boediono yang kemudian menjadi pemenang Pemilu. Nilai kerugian negara mencapai 6,5 triliun. Dunia perbankan terus digoyang dan digarong. Tahun 2013, Bank Century kembali disuntik dana oleh LPS senilai 1,2 triliun. Padahal kasus korupsi 2009 belum terselesaikan secara terang benderang.

    Gubernur BI, Boediono, sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut masih menjabat wakil presiden. Lembaga penegak hukum gagal menuntaskan secara menyeluruh kasus korupsi Bank Century. Prestasi kelam penegakan hukum ini akan terus menjadi preseden buruk dalam dunia perbankan Indonesia. Krisis menjadi alasan elite politik dalam mengeruk keuangan negara dengan cara korupsi.

    Menjelang pemilu 2014 ternyata masih banyak perkara atau kasus lama yang menumpuk di Kejaksaan Agung yang hingga kini belum tuntas. Sebut saja kasus korupsi proyek privatisasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) atau Pelindo II dengan kerugian negara 12,9 miliar. Yang mana Herwidayatmo, saat ini menjabat Wakil Direktur Utama Bank Permata (Pelaksana Tugas Direktur Utama hasil RUPS Bank Permata) menjadi tersangka berdasarkan surat jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) No:Print-70/F/Fkp.1/06/2000, 2 Juni 2000, 13 tahun yang lalu. Terkait kasus Herwidayatmo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini belum ada tindak lanjut kejelasan.

    Perekonomian nasional semakin rapuh akibat perampokan demi perampokan perbankan oleh elite politik yang bekerjasama dengan pengusaha perbankan. Padahal luka ekonomi Indonesia akibat krisis 1998 dan mega korupsi BLBI masing mengangga sampi detik ini. Luka yang menganga kembali disobek berdarah oleh perampokan sistemik Bank Century.


    Dalam tahun politik 2014 peluang bagi terjadinya kembali penjarahan bank dan sektor keuangan pada umumnya seakan kembali menemukan momentum dikarenakan 2 (dua) hal, yakni pertama, transformasi fungsi pengawasan oleh BI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kedua, transformasi dari BUMN Jamsostek, Askes, Asabri, Taspen, Jamkesda ke badan hukum publik Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    Proses transformasi dari BI ke OJK oleh banyak kalangan dikuatirkan akan menimbulkan kekisruhan dikarenakan bertepatan dengan tahun politik dan momentum krisis. Dalam tahun politik, elite politik yang berkuasa tengah haus dana dan cenderung menggunakan segala macam cara untuk memperoleh sumber pembiayaan Pemilu, termasuk menjarah sektor perbankan melalui tangan direksi. Sementara bagi bank-bank yang tengah sekarat dapat dengan mudah dibangkrutkan agar memperoleh dana talangan dari pemerintah.

    Jika moral hazard politisi bertemu dengan para direksi perbankan yang berpengalaman korupsi, maka dikuatirkan tidak ada pihak yang bertanggung jawab jika ada bank yang dibangkrutkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya single authority dalam lembaga pemerintahan dan tanggung jawab telah tersebar kedalam berbagai lembaga otonom yakni BI, OJK, LPS, yang kesemuanya tidak dapat dijamin netralitasnya terhadap elite politik yang berkuasa baik di pemerintahan maupun DPR. (Selesai)


     
  • Virtual Chitchatting 6:49 AM on 2014/02/08 Permalink  

    RIP, Rosneli binti Umar Sutan Datuak

    born in 1945.
    died in Tanjung Pinang, 20140208 0200.
    to be prayed in Mesjid Al Istiqamah, Jl. Ir Sutami, Batu 4, Tanjung Pinang 29122, Kepulauan Riau, Indonesia. This is to commemorate the first mosque prayed as they were moved to Jl. Engku Putri, in Batu 4 as well.
    to be buried in Taman Pemakaman Umum Batu 7, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. The same site with Etek Sawadi, da Ram (Padang Panjang).


    Prayers for the dead

    Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (Al-Hasyr, QS-59:10)

    وَالَّذِينَ جاءُ وْا مِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْـفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالاِيْمَانِ.

    Dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu akan berkata: Wahai Tuhan kami! Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami (Al-Hasyr, QS-59:10).

    Allahummaghfirlahu warhamhu wa ‘afihi wa’fu ‘anhu wa akrim nuzulahu wa wassi’ madkhalahu wa taqabbala a’malahu waj’al al-jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba’dahu waghfir lana wa lahu..

    Allahummaghfirlahu warhamhu wa’fu’anhu wa’aafihi wa akrim nuzulahu wawassi’ madkhalahu waghsilhu bi maain watsaljin wabarodin wanaqqihi minalkhathaaya kamaa yunaqqotstsaubul abyadhu minad danasi waabdilhu daaran khairan min daarihi wa ahlan khairan min ahlihi wazaujan khairan min zaujihi waqihi fitnatal qabri wa’adzaaban naari.

    Allahumma innahu ‘abduka wabnu ‘abdika wabnu amatika kaana yusyhidu anlaa ilaaha illa anta wa anna muhammadan ‘abduka wa rasuuluka wa anta a’lamu bihi. Allahumma inkaana muhsinaan fazid fi ihsaanihi wa inkaana musii’an fatajawaz ‘an sayyiaatihi. Allahumma laa tahrimnaa ajrahu walaa taftinnaa ba’dahu.

    Allahumma anta rabbuhaa wa anta khalaqtahaa wa anta razaqtahaa wa anta hadaitahaa lil Islaam wa anta qabadhta ruuhahaa wa anta a’lamu bisirrihaa wa’alaaniyyatihaa ji’naa syufaa’a lahu faghfirlahu dzanbahu.

    Allahumma inna fulaanabna fulaan fi dzimmatika wahabli jawaarika faqihi min fitnatil qobri wa’adzaabin naari wa anta ahlul wafaa’i wal haqqi Allahumma faghfirlahu warhamhu fainnaka antal ghafuurur rahiimu.

    Allohummaghfir lihayyinaa wamayyitinaa washaghirinaa wakabirinaa wadzakarinaa wauntsaanaa wasyaahidinaa waghaibinaa. Allahumma man ahyaitahu minnaa faahyihi alal islaam waman tawaffaitahu minnaa fatawaffahu ‘alal iimaan. Allahumma laa tahrimnaa ajrahu walaa tudhillanaa ba’dahu.

    Allahummaghfir lihayyinaa wa mayyitinaa, wasyaahidinaa waghaa-ibinaa, wa shaghiirinaa wa kabiirinaa, wa dzakarinaa wa untsaanaa, Allahumma man ahyaitahu minnaa fa ahyihi ‘alaal islaami, wa man tawaffaitahu minnaa fatawaffahu ‘alaal iimaani, Allahumma laa tahrimnaa ajrahu, wa laa tudhillanaa ba’dahu.

    Ya ALLAH, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang mati, orang yang sekarang hadir dan orang yang tidak hadir, anak kecil di antara kami dan orang besar, laki-laki dan perempuan kami. Ya ALLAH, siapa yang Kauhidupkan di antara kami maka hidupkanlah ia di atas keadaan berserah diri sepenuhnya kepada-Mu, dan siapa yang engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah dia di atas iman. Ya ALLAH, janganlah engkau haramkan bagi kami upahnya dan jangan Kausesatkan kami sepeninggalnya.

    Allahummaj’alhu farathan liwaalidaihi, dzukhraan wa salafaan wa akhraan, Allahumma tsaqil bihi mawaaziinahumaa, wa a’zhim bihi ujuura humaa, Allahummaj’alhu fii kafaalati Ibraahiima wa alhiqhu bishaalihi salafil mu’miniina, wa ajirhun birahmatika min ‘adzabil jahiim, wa abdilhu daaraan khairan min daarihi, wa ahlan khairaan min ahlihi, Allahummaghfir la-aslaafinaa wa afraathinaa wa man sabaqanaa bil iimaan.

    Ya ALLAH, jadikanlah beliau sebagai pendahulu bagi kedua orang tuanya, simpanan dan pahala bagi keduanya. Ya ALLAH, beratkanlah timbangan keduanya dengan kematian beliau, besarkanlah upah bagi keduanya. Ya ALLAH, jadikanlah beliau dalam pangkuan Ibrahim, dan gabungkanlah dia dengan pendahulu yang saleh dari antara orang-orang percaya. Lepaskanlah dia dari siksa Neraka Jahim dengan kasih-Mu. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Ya ALLAH, ampunilah leluhur kami, orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan.

    Sources of prayers:
    1. Mendoakan si Mati adalah sunnah hukumnya dan dibolehkan apabila mencontohi sunnah Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat. http://rasuldahri.tripod.com/articles/hukum_doa_orang_mati.htm
    2. Ayat QS-59:10 menjadi dalil bahwa memohon keampunan untuk orang yang telah mati akan memberi manfaat bagi yang membacanya. http://koleksi-alqalam.blogspot.com/2008/09/amalan-orang-hidup-untuk-si-mati.html
    3. http://blog.re.or.id/sunah-sunah-salat-jenazah.htm
    4. http://www.sammy-summer.co.cc/2010/03/kumpulan-doa-islam.html


    jl ir sutami, tanjung pinang, kepulauan riau, indonesia

    jl ir sutami, tanjung pinang, kepulauan riau, indonesia2

    jl ir sutami, tanjung pinang, kepulauan riau, indonesia3


    rosneli binti umar st dt DSCI2834

    rosneli binti umar st dt DSCI2832

    rosneli binti umar st dt DSCI2833

     
  • Virtual Chitchatting 6:33 PM on 2014/02/07 Permalink  

    if life ends …
    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 7 February 2014

    hanya akan ada bendera kuning
    dan nama orang yang hidupnya telah berakhir
    tak akan ada lagi harapan untuk bertemu
    di dunia
    apalagi di akhirat

    dulu,
    walau janur kuning telah berkibar dengan megah
    pasti ada kemungkinan untuk bertemu
    merajut kembali
    apa yang telah tercabik
    mengumpulkan kembali
    apa yang telah terserak

    ketika hidup ini berakhir
    berakhir sudah semuanya

    hanya nama yang tertinggal
    hanya kenangan yang tersimpan
    di lubuk hati yang paling dalam
    di relung pikiran yang menerawang

    kenangan indah
    kenangan sedih
    kenangan what was accomplished
    kenangan what had been missed
    kenangan what had been left

    if that’s the way it is
    then it is

    selamat jalan
    bagi yang akan dan telah pergi
    selamat tinggal
    bagi yang akan dan telah ditinggalkan


    The End Of The World
    sung by Skeeter Davis
    written by Shave, Jonathan / Smith, Dan / Pebworth, Jason / Astasio, George.
    Published by © Sony/ATV Music Publishing LLC, Kobalt Music Publishing Ltd., Warner/Chappell Music, Inc., Universal Music Publishing Group

    Skeeter Davis – The End of the World – YouTube

    24 Jan 2010 – 3 min – Uploaded by manbehindthescreen1
    3:02


    End of the World~Skeeter Davis~Lyrics – YouTube

    27 Sep 2009 – 3 min – Uploaded by G. Alvarez
    2:54


    The Carpenters The End of the world (with lyrics) – YouTube

    3 Aug 2009 – 2 min – Uploaded by GreatOldSongs
    2:26


    the end of the world
    sung by Carpenters
    Songwriters: MOORE, GARY

    Why does the sun go on shining?
    Why does the sea rush to shore?
    Don’t they know it’s the end of the world
    ‘Cause you don’t love me anymore?

    Why do the birds go on singing?
    Why do the stars glow above?
    Don’t they know it’s the end of the world
    It ended when I lost your love

    I wake up in the morning and I wonder
    Why ev’rything is the same as it was
    I can’t understand, no, I can’t understand
    How life goes on the way it does!

    Why does my heart go on beating?
    Why do these eyes of mine cry?
    Don’t they know it’s the end of the world?
    It ended when you said goodbye

    Don’t they know It’s the end of the world?
    It ended when you said goodbye


    on 12 Feb 2014 10:28:27
    with Safari on iOS, an Apple iPad has browsed this page in Universitas Trisakti
    you are violating your written promises
    again, and again.
    i warned you.
    never visit this web site.
    please.

     
  • Virtual Chitchatting 6:32 PM on 2014/02/07 Permalink  

    if love ends …

    breathe again
    Toni Braxton

    If I never feel you in my arms again
    If I never feel your tender kiss again
    If I never hear I love you now and then
    will I never make love to you once again
    Please understand
    If love ends
    Then I promise you. I promise you
    That, That I shall never breathe again
    Breathe again
    Breathe again
    That I shall never breathe again
    Breathe again

    And I can’t stop thinkin about
    About the way things used to be
    And I can’t stop thinkin about
    About the love that you made to me
    And I can’t get you outta my head
    How in the world will I begin
    To let you walk right out my life
    And blow my heart away

    And I can’t stop carin about
    About the apple of my eye
    And I can’t stop doin without
    Without the center of my life
    And I can’t get you outta my head
    And I know I can’t pretend
    That I won’t die if you decide
    You won’t see me again

    And I can’t stop thinkin about
    About the way my life would be
    No I can’t stop thinkin about
    How could your love be leavin me
    And I can’t get you outta my mind
    God knows how hard I tired
    And if you walk right out my life god knows
    I’d surely die
    And I can’t stop doin without
    Without the rhythm of my heart
    No I can’t stop doin without
    For I would surely fall apart
    And I can’t get you outta my mind
    Cause K know I can’t deny it
    And I would die if you decide you
    Won’t see me again

    Uploader:CIXLyricsRobot
    CIX Lyric Service


    Toni Braxton – “Breathe Again” – YouTube

    12 Sep 2008 – 5 min – Uploaded by soulfulbohemian
    4:31


    Toni Braxton – Breathe Again – YouTube

    25 Oct 2009 – 4 min – Uploaded by ToniBraxtonVEVO
    4:29

     
  • Virtual Chitchatting 3:34 PM on 2014/02/07 Permalink  

    loved, married, divorced: where did we go wrong

    [Babyface]
    For as long as I loved you girl
    That I gave you all my love
    With all my heart and soul
    I thought that I was be the one
    But you didn’t appreciate a single I do
    You just left me with a broken heart
    Didn’t you, didn’t you?

    [Toni]
    I tried to tell you baby
    Tried to tell you a thousand times
    Ooh you wouldn’t listen baby
    No matter how hard I tried
    But you didn’t see the love
    Was so in love with you
    Then you went to break my heart
    Didn’t you?

    [Chorus]
    Where did we go wrong?
    Is it all my fault?
    Where did we go wrong?
    Is it all my fault?

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
    [Babyface]
    From the very start
    I was so into you
    Ooh from the beginning I was so so feeling you
    But you thought I cheated, that I played around on you
    But didn’t you do the same, didn’t you, didn’t you?

    [Toni]
    Ooh gotta tell you baby
    I gotta let you know the deal
    Ooh you drove first place baby
    If we’re gonna keep it real
    When you cheated, how you hurt my soul
    Ooh you broke my heart, didn’t you?

    [Chorus]
    Where did we go wrong?
    Is it all my fault?
    Where did we go wrong?
    Is it all my fault?

    [Babyface]
    I wish I would’ve listened
    I wish I would’ve heard

    [Toni]
    Ooh I wish I would’ve touched you baby
    I wish I would’ve said the words
    That I love you, I love you
    I love you
    I love you, I love you

    [Chorus]
    So where did we go wrong?
    Is it all my fault?
    Where did we go wrong?
    Is it all my fault?


    http://www.metrolyrics.com/where-did-we-go-wrong-lyrics-toni-braxton.html

    Toni Braxton, Babyface – Where Did We Go Wrong? (Audio) – YouTube

    19 Dec 2013 – 4 min – Uploaded by ToniBabyfaceVEVO
    ► 3:38

    Toni Braxton & Babyface – Where Did We Go Wrong … – YouTube

    17 Dec 2013 – 4 min – Uploaded by Samira Korcheni
    ► 3:34


    Toni Braxton Discography ( 1992 – 2010 )

    http://torrent.isohunt.to/download.php?id=7967714&name=Toni+Braxton+Discography+%28+1992+-+2010+%29&hash=337ea73e4fa216e8f5cdf9441c6c8e34fbcd774d

    http://torrent.isohunt.to/download.php?id=7894723&name=Toni+Braxton+-+Discography+%281993-2010%29+Singles&hash=06B73DB2799CBCA40EC78E81ED61296027CBFCE7

    magnet:?xt=urn:btih:337ea73e4fa216e8f5cdf9441c6c8e34fbcd774d&dn=Toni+Braxton+Discography+%28+1992+-+2010+%29&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    Genre : R & B, Soul, Pop, Adult Contemporary CD Year : 1992 – 2010 Producer : USA Audio codec : MP3 Rip : Tracks Bitrate : 192 – 320 kbps Duration : 12:55:06

    Albums
    (1993) Toni Braxton – 59:40 – 320
    (1996) Secrets – 54:34 – 320
    (2000) The Heat – 48:35 – 320
    (2001) Snowflakes – 42:58 – 320
    (2002) More Than A Woman – 49:57 – 320
    (2003) Ultimate (Special Russian Version) – 1:19:32 – 320
    (2004) Artist Collection – 1:01:00 – 192
    (2005) Libra – 57:55 – 320
    (2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection) – 1:04:39 – 256
    (2007) The Essential – 2:24:15 – 192
    (2009) Pulse [Pre Album] – 58:51 – 320
    (2009) Pulse – 42:17 – 320

    Singles
    (1992) Give U My Heart (Babyface Featuring Toni Braxton) – 27:01 – 192
    (1993) How Many Ways – 26:56 – 128/192
    (1996) Un-Break My Heart (Maxi-Single) – 19:16 – 320
    (1996) You’re Makin ‘Me High (Eu Maxi-Single) – 32:12 – 192/320
    (1996) You’re Makin ‘Me High (The Remixes) (CDS) – 30:21 – 128-320
    (1997) I Don’t Want To (CD 2) (Maxi-Single) – 24:25 – 320
    (1997) I Don’t Want To (CDS) – 41:50 – 192
    (2000) He Wasn’t Man Enough (Maxi-Single) – 13:15 – 320
    (2000) Spanish Guitar (The Remixes) – 35:44 – 320
    (2002) Hit The Freeway (Maxi-Single) – 17:42 – 320
    (2009) Yesterday – 03:48 – 320
    (2009) Get Loose – 03:21 – 320


    Albums/(1993) Toni Braxton/covers/(Booklet 3).jpg 1.3 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/covers/(Booklet 2).jpg 1.29 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/covers/(Booklet 1).jpg 1.29 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/covers/(Back).jpg 816.71 KiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/covers/(Front).jpg 613.15 KiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/covers/(Disc).jpg 447.62 KiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/covers/(Booklet 4).jpg 239.8 KiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/03 Seven Whole Days.mp3 14.55 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/13 Give U My Heart [Mad Ball Mix].mp3 14.22 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/01 Another Sad Love Song.mp3 11.56 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/07 Love Shoulda Brought You Home.mp3 11.42 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/10 You Mean The World To Me.mp3 11.35 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/09 How Many Ways.mp3 11.05 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/05 Candlelight.mp3 10.69 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/02 Breathe Again.mp3 10.31 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/04 Love Affair.mp3 10.29 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/11 Best Friend.mp3 10.24 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/06 Spending My Time With You.mp3 9.63 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/08 I Belong To You.mp3 8.98 MiB
    Albums/(1993) Toni Braxton/12 Breathe Again (Reprise).mp3 3.05 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 03) [1996].jpg 1.86 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 11) [1996].jpg 1.71 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 08) [1996].jpg 1.68 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 09) [1996].jpg 1.53 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 05) [1996].jpg 1.49 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 01) [1996].jpg 1.46 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 02) [1996].jpg 1.46 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 04) [1996].jpg 1.44 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 07) [1996].jpg 1.42 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 10) [1996].jpg 1.32 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Booklet 06) [1996].jpg 1.2 MiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Disc) [1996].jpg 804.81 KiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Front) [1996].jpg 792.32 KiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Disc Inlay) [1996].jpg 701.11 KiB
    Albums/(1996) Secrets/covers/Secrets – Toni Braxton (Back) [1996].jpg 683.94 KiB
    Albums/(1996) Secrets/05 Talking In His Sleep.mp3 12.7 MiB
    Albums/(1996) Secrets/12 In The Late Of Night_Toni`s Secret.mp3 11.95 MiB
    Albums/(1996) Secrets/11 I Love Me Some Him.mp3 11.75 MiB
    Albums/(1996) Secrets/04 Un-break My Heart.mp3 10.31 MiB
    Albums/(1996) Secrets/07 Find Me a Man.mp3 10.25 MiB
    Albums/(1996) Secrets/02 You`reMakin Me High.mp3 10.19 MiB
    Albums/(1996) Secrets/09 Why Should I Care.mp3 10.13 MiB
    Albums/(1996) Secrets/08 Let it Flow.mp3 10.01 MiB
    Albums/(1996) Secrets/06 How Could An Angel Break My Heart.mp3 9.92 MiB
    Albums/(1996) Secrets/03 There`s No Me Without You.mp3 9.89 MiB
    Albums/(1996) Secrets/10 I Don`t Want To.mp3 9.8 MiB
    Albums/(1996) Secrets/01 Come on Over Here.mp3 8.25 MiB
    Albums/(2000) The Heat/Covers/The Heat – Toni Braxton (Booklet 02) [2000].jpg 3.54 MiB
    Albums/(2000) The Heat/Covers/The Heat – Toni Braxton (Booklet 01) [2000].jpg 3.5 MiB
    Albums/(2000) The Heat/Covers/The Heat – Toni Braxton (Back) [2000].jpg 1.03 MiB
    Albums/(2000) The Heat/Covers/The Heat – Toni Braxton (Front) [2000].jpg 784.63 KiB
    Albums/(2000) The Heat/Covers/The Heat – Toni Braxton (Disc Inlay) [2000].jpg 712.06 KiB
    Albums/(2000) The Heat/Covers/The Heat – Toni Braxton (Disc) [2000].jpg 350.1 KiB
    Albums/(2000) The Heat/03 Spanish Guitar.mp3 11.03 MiB
    Albums/(2000) The Heat/04 Just Be A Man About It.mp3 11.02 MiB
    Albums/(2000) The Heat/07 Fairy Tale.mp3 10.02 MiB
    Albums/(2000) The Heat/01 He Wasn’t Man Enough.mp3 10.02 MiB
    Albums/(2000) The Heat/06 I’m Still Breathing.mp3 9.74 MiB
    Albums/(2000) The Heat/05 Gimme Some.mp3 9.27 MiB
    Albums/(2000) The Heat/12 Never Just For A Ring.mp3 9.19 MiB
    Albums/(2000) The Heat/08 The Art Of Love.mp3 8.68 MiB
    Albums/(2000) The Heat/09 Speaking In Tongues.mp3 8.65 MiB
    Albums/(2000) The Heat/11 You’ve Been Wrong.mp3 8.59 MiB
    Albums/(2000) The Heat/02 The Heat.mp3 8.03 MiB
    Albums/(2000) The Heat/10 Maybe.mp3 7.21 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/covers/front.jpeg 198.73 KiB
    Albums/(2001) Snowflakes/covers/back.jpeg 151.49 KiB
    Albums/(2001) Snowflakes/10 Snowflakes Of Love (Brent Fischer Instrumental).mp3 10.56 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/07 Have Yourself A Merry Little Christmas.mp3 10.49 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/05 Santa Please….mp3 10.41 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/03 Snowflakes Of Love.mp3 10.09 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/02 Christmas In Jamaica.mp3 10.02 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/08 This Time Next Year.mp3 10.02 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/04 Christmas Time Is Here.mp3 9.57 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/01 Holiday Celebrate.mp3 9.13 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/11 Christmas In Jamaica (Remix).mp3 8.35 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/09 The Christmas Song.mp3 7.75 MiB
    Albums/(2001) Snowflakes/06 …Pretty Please (Interlude).mp3 2.34 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/covers/CD.jpeg 56.77 KiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/covers/front.jpg 38.02 KiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/05 Lies, Lies, Lies.mp3 11.83 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/06 Rock Me, Roll Me.mp3 11.34 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/12 Always.mp3 10.29 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/01 Let Me Show You The Way (Out).mp3 9.86 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/10 Tell Me.mp3 9.51 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/08 Do You Remember When.mp3 9.24 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/11 And I Love You.mp3 9.14 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/03 A Better Man.mp3 9.1 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/04 Hit The Freeway.mp3 8.72 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/07 Selfish.mp3 8.65 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/09 Me & My Boyfriend.mp3 8.51 MiB
    Albums/(2002) More Than A Woman/02 Give It Back.mp3 8.33 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/covers/Front_Inner.tif 11.67 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/covers/Front.tif 11.65 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/covers/Back.tif 7.21 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/covers/Back_Inner.tif 7.16 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/02 Love should a brought you home.mp3 11.19 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/19 Spanish Gitar (bonus Track).mp3 11.03 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/05 Seveb whole days (live).mp3 10.77 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/11 I live me some him.mp3 10.64 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/17 The little things (Previously UnReleased).mp3 10.43 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/10 Un break my heart.mp3 10.32 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/07 How many ways.mp3 10.24 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/12 I don’t want to.mp3 9.89 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/14 Just be a man about it.mp3 9.85 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/04 Breathe again.mp3 9.81 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/09 Let it flow.mp3 9.59 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/08 You’re making me night.mp3 9.47 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/01 Give u my heart.mp3 9.25 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/13 He wasn’t man enough.mp3 9.23 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/06 You mean the world to me.mp3 9.2 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/03 Another sad love song.mp3 8.85 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/15 Hit the freeway (Featuring loon).mp3 8.76 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/16 Whathu need (Previously UnReleased).mp3 8.41 MiB
    Albums/(2003) Ultimate (Special Russian Version)/18 Un_break my heart (Sound-Hex Anthem Radio Edit).mp3 5.42 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_03_-_Lies_Lies_Lies.mp3 7.13 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_06_-_Love_Shoulda_Brought_You_Home.mp3 6.71 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_02_-_Un-Break_My_Heart.mp3 6.23 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_14_-_Snowflakes_Of_Love.mp3 6.11 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_04_-_Let_It_Flow.mp3 6.05 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_07_-_Theres_No_Me_Without_You.mp3 5.98 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_09_-_Im_Still_Breathing.mp3 5.89 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_05_-_Just_Be_A_Man_About_It.mp3 5.88 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_11_-_Breathe_Again.mp3 5.88 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_10_-_Tell_Me.mp3 5.75 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_01_-_He_Wasnt_Man_Enough.mp3 5.55 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_12_-_The_Art_Of_Love.mp3 5.24 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_13_-_Me__My_Boyfriend.mp3 5.14 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni_Braxton_-_08_-_Give_It_Back.mp3 5.05 MiB
    Albums/(2004) Artist Collection/Toni Braxton – Artist Collection(2004).jpg 30.15 KiB
    Albums/(2004) Artist Collection/back.jpg 13.52 KiB
    Albums/(2005) Libra/covers/inlay.jpg 1.33 MiB
    Albums/(2005) Libra/covers/back inlay.jpg 840.46 KiB
    Albums/(2005) Libra/covers/cover.jpg 799.86 KiB
    Albums/(2005) Libra/covers/back.jpg 412.44 KiB
    Albums/(2005) Libra/covers/front.jpg 19.16 KiB
    Albums/(2005) Libra/04 Suddenly.mp3 10.83 MiB
    Albums/(2005) Libra/14 The Time Of Our Lives (with Il Divo).mp3 10.73 MiB
    Albums/(2005) Libra/05 Take This Ring.mp3 10.52 MiB
    Albums/(2005) Libra/13 Long Way Home.mp3 10.4 MiB
    Albums/(2005) Libra/03 What’s Good.mp3 9.69 MiB
    Albums/(2005) Libra/06 Midnite.mp3 9.61 MiB
    Albums/(2005) Libra/08 Sposed To Be.mp3 9.46 MiB
    Albums/(2005) Libra/02 Trippin’ (That’s The Way Love Works).mp3 9.38 MiB
    Albums/(2005) Libra/11 I Hate You.mp3 9.21 MiB
    Albums/(2005) Libra/01 Please.mp3 9.05 MiB
    Albums/(2005) Libra/12 Shadowless.mp3 9.04 MiB
    Albums/(2005) Libra/07 I Wanna Be (Your Baby).mp3 8.71 MiB
    Albums/(2005) Libra/09 Stupid.mp3 8.25 MiB
    Albums/(2005) Libra/10 Finally.mp3 8.04 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/10 Un-Break My Heart (Frankie Knuckles Franktidrama Club Mix).mp3 15.85 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/04 You re Makin Me High (David Morales Classic Mix).mp3 15.53 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/03 Spanish Guitar (HQ2 Club Mix).mp3 14.66 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/05 I Don’t Want To (Frankie Knuckles Franktified Club Mix).mp3 14.16 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/07 He Wasn’t Man Enough (Peter Rauhofer NYC Club Mix).mp3 12.52 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/11 Spanish Guitar (Joe Claussell Main Mix).mp3 12.01 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/02 Un-Break My Heart (Sou lHex Anthem Vocal).mp3 11.07 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/06 Hit the Freeway (HQ2 Club Mix).mp3 8.49 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/09 Maybe (HQ & 2Dynamix NYC Club Mix).mp3 8.31 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/08 He Wasn’t Man Enough (Junior Vasquez Marathon Mix).mp3 7.23 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/01 Intro.mp3 2.75 MiB
    Albums/(2005) Un-Break My Heart (The Remix Collection)/cover.jpg 62.82 KiB
    Albums/(2007) The Essential/covers/Toni Braxton-The Essential Toni Braxton [Back].jpg 175.67 KiB
    Albums/(2007) The Essential/covers/Toni Braxton-The Essential Toni Braxton [Front].jpg 72.01 KiB
    Albums/(2007) The Essential/covers/Toni Braxton-The Essential Toni Braxton [CD1].jpg 56.9 KiB
    Albums/(2007) The Essential/covers/Toni Braxton-The Essential Toni Braxton [CD2].jpg 56.41 KiB
    Albums/(2007) The Essential/211 Toni Braxton – Un-Break My Heart [Frankie Knuckles Franktidrama Club Mix].mp3 11.64 MiB
    Albums/(2007) The Essential/114 Toni Braxton – Seven Whole Days.mp3 8.71 MiB
    Albums/(2007) The Essential/107 Toni Braxton – How Many Ways [R. Kelly Remix].mp3 7.95 MiB
    Albums/(2007) The Essential/102 Toni Braxton – I Love Me Some Him.mp3 7.02 MiB
    Albums/(2007) The Essential/113 Toni Braxton – Another Sad Love Song.mp3 6.93 MiB
    Albums/(2007) The Essential/101 Toni Braxton – Love Shoulda Brought You Home.mp3 6.83 MiB
    Albums/(2007) The Essential/109 Toni Braxton – You Mean The World To Me.mp3 6.8 MiB
    Albums/(2007) The Essential/106 Toni Braxton – Just Be A Man About It.mp3 6.66 MiB
    Albums/(2007) The Essential/205 Toni Braxton – Spanish Guitar [Royal Gardens Flamenco Mix].mp3 6.32 MiB
    Albums/(2007) The Essential/215 Toni Braxton – The Little Things.mp3 6.24 MiB
    Albums/(2007) The Essential/112 Toni Braxton – Un-Break My Heart.mp3 6.21 MiB
    Albums/(2007) The Essential/108 Toni Braxton – Breathe Again.mp3 6.19 MiB
    Albums/(2007) The Essential/104 Toni Braxton – You’re Makin’ Me High.mp3 6.15 MiB
    Albums/(2007) The Essential/204 Toni Braxton – Why Should I Care.mp3 6.1 MiB
    Albums/(2007) The Essential/214 Toni Braxton – Let It Flow.mp3 6.03 MiB
    Albums/(2007) The Essential/105 Toni Braxton – He Wasn’t Man Enough.mp3 6.01 MiB
    Albums/(2007) The Essential/111 Toni Braxton – How Could An Angel Break My Heart.mp3 5.98 MiB
    Albums/(2007) The Essential/203 Toni Braxton – There’s No Me Without You.mp3 5.96 MiB
    Albums/(2007) The Essential/115 Toni Braxton – I Don’t Want To.mp3 5.9 MiB
    Albums/(2007) The Essential/216 The Braxtons – Good Life [A Cappella Single Mix].mp3 5.88 MiB
    Albums/(2007) The Essential/206 Toni Braxton – Im Still Breathing.mp3 5.87 MiB
    Albums/(2007) The Essential/103 Toni Braxton – Tell Me.mp3 5.74 MiB
    Albums/(2007) The Essential/202 Toni Braxton – Gimme Some.mp3 5.6 MiB
    Albums/(2007) The Essential/116 Toni Braxton – Give U My Heart [Feat. Babyface].mp3 5.51 MiB
    Albums/(2007) The Essential/110 Toni Braxton – I Belong To You.mp3 5.38 MiB
    Albums/(2007) The Essential/212 Toni Braxton – Hit The Freeway [Feat. Loon].mp3 5.23 MiB
    Albums/(2007) The Essential/210 Toni Braxton – He Wasn’t Man Enough [Junior Vasquez Marathon Mix].mp3 5.16 MiB
    Albums/(2007) The Essential/207 Toni Braxton – Me And My Boyfriend.mp3 5.13 MiB
    Albums/(2007) The Essential/208 Toni Braxton – Give It Back [Feat. The Big Tymers].mp3 5.02 MiB
    Albums/(2007) The Essential/213 Toni Braxton – Come On Over Here.mp3 4.97 MiB
    Albums/(2007) The Essential/201 Toni Braxton – The Heat.mp3 4.84 MiB
    Albums/(2007) The Essential/209 Toni Braxton – The Time Of Our Lives [With Il Divo].mp3 4.54 MiB
    Albums/(2009) Pulse/12._Un_Break_My_Heart_Soul_Hex_Anthem_Vocal_Mix_.mp3 22.03 MiB
    Albums/(2009) Pulse/11._Please_Jason_Nevins_Rock_Da_Club_Remix_.mp3 17.44 MiB
    Albums/(2009) Pulse/06._Happily_Unhappy.mp3 14.22 MiB
    Albums/(2009) Pulse/01._Heart_Never_Had_A_Hero.mp3 10.56 MiB
    Albums/(2009) Pulse/10._Spanish_Guitar_HQ2_Radio_Mix_.mp3 9.82 MiB
    Albums/(2009) Pulse/07._I_Like_It_Like_That.mp3 9.51 MiB
    Albums/(2009) Pulse/08._Hit_The_Freeway_HQ2_Radio_Mix_.mp3 9.4 MiB
    Albums/(2009) Pulse/04._Places.mp3 9.4 MiB
    Albums/(2009) Pulse/03._Melt_Like_An_Iceberg_.mp3 8.63 MiB
    Albums/(2009) Pulse/05._Shake_and_Move.mp3 8.51 MiB
    Albums/(2009) Pulse/02._Get_Loose.mp3 7.7 MiB
    Albums/(2009) Pulse/09._Maybe_HQ2_Radio_Mix_.mp3 7.69 MiB
    Albums/(2009) Pulse/cover1.jpg 87.48 KiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 11 – Why Won’t You Love Me.mp3 10.77 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 08 – Hero.mp3 10.46 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 05 – If I Have To Wait.mp3 9.08 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 03 – Hands Tied.mp3 8.97 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 04 – Woman.mp3 8.88 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 01 – Yesterday.mp3 8.76 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 10 – Pulse.mp3 8.72 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 09 – No Way.mp3 8.11 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 07 – Wardrobe.mp3 8.11 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 02 – Make My Heart.mp3 7.96 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – 06 – Lookin’ At Me.mp3 7.7 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – Pulse – Back.bmp 6.89 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – Pulse – CD.bmp 5.89 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Toni Braxton – Pulse – Front.bmp 5.66 MiB
    Albums/(2010) Pulse/Digital Booklet – Pulse.pdf 801.34 KiB
    Singles/(1992) Give U My Heart (Babyface Featuring Toni Braxton)/4 Give U My Heart (Extended Remix.mp3 9.46 MiB
    Singles/(1992) Give U My Heart (Babyface Featuring Toni Braxton)/2 Give U My Heart (Mad Ball Mix).mp3 8.57 MiB
    Singles/(1992) Give U My Heart (Babyface Featuring Toni Braxton)/3 Give U My Heart (Instrumental).mp3 6.93 MiB
    Singles/(1992) Give U My Heart (Babyface Featuring Toni Braxton)/1 Give U My Heart (Album Radio Edit).mp3 5.71 MiB
    Singles/(1992) Give U My Heart (Babyface Featuring Toni Braxton)/5 Give U My Heart (Upscale R&B Remix).mp3 5.41 MiB
    Singles/(1992) Give U My Heart (Babyface Featuring Toni Braxton)/cover.jpg 16.51 KiB
    Singles/(1993) How Many Ways/1 How Many Ways (R. Kelly Remix W_Rap).mp3 7.99 MiB
    Singles/(1993) How Many Ways/5 7 Whole Days (Ghetto Vibe Mix).mp3 6.1 MiB
    Singles/(1993) How Many Ways/2 How Many Ways (The VH1 Mix).mp3 5.9 MiB
    Singles/(1993) How Many Ways/4 I Belong To You (Soulpower Mix Without Rap).mp3 5.29 MiB
    Singles/(1993) How Many Ways/3 I Belong To You (Rollerskate Radio Mix).mp3 4.06 MiB
    Singles/(1993) How Many Ways/cover.jpeg 38.14 KiB
    Singles/(1996) Un-Break My Heart (Maxi-Single)/covers/Un-Break My Heart [CDS] – Toni Braxton (Front & Back) [1996].jpg 1.55 MiB
    Singles/(1996) Un-Break My Heart (Maxi-Single)/covers/Un-Break My Heart [CDS] – Toni Braxton (Disc) [1996].jpg 849.38 KiB
    Singles/(1996) Un-Break My Heart (Maxi-Single)/covers/Un-Break My Heart [CDS] – Toni Braxton (Front) [1996].jpg 640.31 KiB
    Singles/(1996) Un-Break My Heart (Maxi-Single)/03 How Many Ways (R. Kelly Remix).mp3 13.42 MiB
    Singles/(1996) Un-Break My Heart (Maxi-Single)/04 Un-Break My Heart (Spanish Version).mp3 10.56 MiB
    Singles/(1996) Un-Break My Heart (Maxi-Single)/01 Un-Break My Heart (Album Version).mp3 10.53 MiB
    Singles/(1996) Un-Break My Heart (Maxi-Single)/02 You’re Makin Me High (Norfside Remix).mp3 10.04 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (Eu Maxi-Single)/06 You’re Makin’ Me High (Classic Mix).mp3 22.37 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (Eu Maxi-Single)/04 You’re Makin’ Me High (Groove Mix).mp3 10.55 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (Eu Maxi-Single)/01 You’re Makin’ Me High (Radio Edit).mp3 9.47 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (Eu Maxi-Single)/05 You’re Makin’ Me High (T-Empo’s Private Club Mix).mp3 9 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (Eu Maxi-Single)/03 You’re Makin’ Me High (Dancehall Mix).mp3 6.69 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (Eu Maxi-Single)/back.jpeg 120.52 KiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (Eu Maxi-Single)/cover.jpg 88.2 KiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (Eu Maxi-Single)/front.jpeg 85.42 KiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (The Remixes) (CDS)/3 You’re Makin’ Me High (David Morales Classic Dub).mp3 14.24 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (The Remixes) (CDS)/1 You’re Makin’ Me High (Direct Hit Mix).MP3 12.87 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (The Remixes) (CDS)/5 You’re Makin’ Me High (Foxy Brown Mix).mp3 10.29 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (The Remixes) (CDS)/4 You’re Makin’ Me High (David Morales Classic Mix).mp3 7.59 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (The Remixes) (CDS)/2 You’re Makin’ Me High (Norfside Remix).mp3 5.98 MiB
    Singles/(1996) You’re Makin’ Me High (The Remixes) (CDS)/You’re Makin’ Me High.jpeg 247.12 KiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CD 2) (Maxi-Single)/covers/I Don’t Want To [CDS] – Toni Braxton (Front & Back) [1997].jpg 1.46 MiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CD 2) (Maxi-Single)/covers/I Don’t Want To [CDS] – Toni Braxton (Front) [1997].jpg 748.9 KiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CD 2) (Maxi-Single)/covers/I Don’t Want To [CDS] – Toni Braxton (Disc) [1997].jpg 279.62 KiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CD 2) (Maxi-Single)/02 I Don’t Want To (Classic Club Mix).mp3 25.29 MiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CD 2) (Maxi-Single)/03 I Don’t Want To (Deep Jays Delight).mp3 20.96 MiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CD 2) (Maxi-Single)/01 I Don’t Want To (Album Version).mp3 10.01 MiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CDS)/1 I Don’t Want To (Eddie Baez DMC Club Mix).mp3 24.63 MiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CDS)/2 I Don’t Want To (Classic Club Mix).mp3 15.12 MiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CDS)/4 I Don’t Want To (Frankie Knuckles Franktified Club Mix).mp3 15.1 MiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CDS)/3 I Don’t Want To (Deep Jays Delight).mp3 12.52 MiB
    Singles/(1997) I Don’t Want To (CDS)/cover.jpg 56.38 KiB
    Singles/(2000) He Wasn’t Man Enough (Maxi-Single)/covers/He Wasn’t Man Enough [CDS] – Toni Braxton (Front & Back) [2000].jpg 1.9 MiB
    Singles/(2000) He Wasn’t Man Enough (Maxi-Single)/covers/He Wasn’t Man Enough [CDS] – Toni Braxton (Front) [2000].jpg 881.72 KiB
    Singles/(2000) He Wasn’t Man Enough (Maxi-Single)/covers/He Wasn’t Man Enough [CDS] – Toni Braxton (Disc) [2000].jpg 336.03 KiB
    Singles/(2000) He Wasn’t Man Enough (Maxi-Single)/covers/He Wasn’t Man Enough [CDS] – Toni Braxton (Back) [2000].jpg 123.27 KiB
    Singles/(2000) He Wasn’t Man Enough (Maxi-Single)/03 He Wasn’t Man Enough [Extended Ve.mp3 12.93 MiB
    Singles/(2000) He Wasn’t Man Enough (Maxi-Single)/01 He Wasn’t Man Enough.mp3 9.37 MiB
    Singles/(2000) He Wasn’t Man Enough (Maxi-Single)/02 You’re Makin’ Me High [Classic Ed.mp3 8.44 MiB
    Singles/(2000) Spanish Guitar (The Remixes)/03 Spanish Guitar [HQ2 Mix].mp3 20.45 MiB
    Singles/(2000) Spanish Guitar (The Remixes)/04 Spanish Guitar [Mousse T's Deep Vocal Mix].mp3 19.61 MiB
    Singles/(2000) Spanish Guitar (The Remixes)/02 Spanish Guitar [Mousse T's Extended Mix].mp3 15.85 MiB
    Singles/(2000) Spanish Guitar (The Remixes)/05 Spanish Guitar [Eiffel 65 Extended Mix].mp3 15.79 MiB
    Singles/(2000) Spanish Guitar (The Remixes)/01 Spanish Guitar [Radio Mix].mp3 10.23 MiB
    Singles/(2000) Spanish Guitar (The Remixes)/cover.jpeg 102.71 KiB
    Singles/(2002) Hit The Freeway (Maxi-Single)/02 Hit The Freeway (Extended Mix).mp3 14.85 MiB
    Singles/(2002) Hit The Freeway (Maxi-Single)/03 And I Love You.mp3 9.32 MiB
    Singles/(2002) Hit The Freeway (Maxi-Single)/01 Hit The Freeway (Radio Edit).mp3 8.78 MiB
    Singles/(2002) Hit The Freeway (Maxi-Single)/04 Maybe (HQ2 Radio Mix).mp3 7.61 MiB
    Singles/(2002) Hit The Freeway (Maxi-Single)/cover.jpeg 246.32 KiB
    Singles/(2009) Get Loose/Toni Braxton – Get Loose.mp3 4.65 MiB
    Singles/(2009) Get Loose/cover.jpg 99.09 KiB
    Singles/(2009) Yesterday/Toni_Braxton_-_Yesterday.mp3 8.78 MiB
    Singles/(2009) Yesterday/cover.jpg 267.41 KiB

     
  • Virtual Chitchatting 10:46 AM on 2014/02/07 Permalink  

    the homonymity of “break a leg” and brekele
    2014-02-07 10:46 AM

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=break%20a%20leg

    What you tell someone about to perform in a drama or musical performance to wish them well.
    What you don’t say is “good luck”.
    Hey, hope you break a leg tonight.
    by Doctor Livingstone May 19, 2005

    a well wishing phrase used in the theatre, and meant to be understood as “good luck.” “good luck” is not used itself because it is believed to bring bad luck.
    also, it can be a good luck gift given to an actor before a performance.
    hey jim, break-a-leg tonite.
    did you like the shirt i got you as a break-a-leg?
    by t-t-t-taylaah July 14, 2006

    From the beginning a term used to wish people in Show-buisness good luck befor they entered the stage. Nowerdays a more spread term to wish anybody good luck.
    I know you can do it! Break a leg
    by Dreamfallvn February 10, 2012

    a saying used in theater to imply “good luck” in a way that seems like they want you to be injured; usually jinxes the recipient to get injured during the preformance
    I told him to break a leg at his preformance of Lysistrata. He didn’t seem pleased.
    by Atherius November 09, 2013

    Often said to an actor before an audition by his/her mis-informed peers.
    They belive that if he/she does break their leg they will be in a cast for weeks.
    Idiots
    1- Big audition today, wish me luck!
    2- Break a leg
    1- You’re an ass
    by Ashier January 06, 2010


    http://idioms.thefreedictionary.com/Break+a+leg!

    Break a leg!
    Fig. Good luck! (A special theatrical way of wishing a performer good luck. Saying “good luck” is considered by actors to be a jinx.) “Break a leg!” shouted the stage manager to the heroine. Let’s all go and do our best. Break a leg!
    McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

    Break a leg!
    something that you say to wish someone good luck, especially before they perform in the theatre
    Usage notes: Some people believe that if you say the words ‘good luck’ to an actor, you will bring them bad luck.
    (usually an order) ‘Tonight’s the first night of the play.’ ‘Is it? Well, break a leg!’
    Cambridge Idioms Dictionary, 2nd ed. Copyright © Cambridge University Press 2006. Reproduced with permission.


    http://en.wikipedia.org/wiki/Break_a_leg

    Break a leg

    “Break a leg” is a well-known idiom in theatre which means “good luck.” It is typically said to actors and musicians before they go on stage to perform. The origin of the phrase is obscure.

    The expression reflects a theatrical superstition in which wishing a person “good luck” is considered bad luck. The expression is sometimes used outside the theatre as superstitions and customs travel through other professions and then into common use. Among professional dancers, the traditional saying is not “break a leg,” but “merde”.

    Origins

    Urbane Irish nationalist Robert Wilson Lynd published an article, “A Defence of Superstition”, in the 1 October 1921, edition of the New Statesman, a British liberal political and cultural magazine, Lynd said that the theatre was the second-most superstitious institution in England, after horse racing. In horse racing, Lynd asserted, to wish a man luck is considered unlucky, so “You should say something insulting such as, ‘May you break your leg!'” Lynd did not attribute the phrase in any way to theatre people, though he was familiar with many of them and was frequently backstage with the actors.

    The earliest known example in print is from Edna Ferber’s 1939 A Peculiar Treasure in which she writes about the fascination of the theater, “…and all the understudies sitting in the back row politely wishing the various principals would break a leg”. In Bernard Sobel’s 1948 The Theatre Handbook and Digest of Plays, he writes about theatrical superstitions: “…before a performance actors never wish each other good luck, but say ‘I hope you break a leg.'” There is anecdotal evidence from theatrical memoirs and personal letters as early as the 1920s.

    There are several theories behind the origin of the phrase. Few are supported by contemporary writings. The theories listed below are some of the more popular explanations.

    Bowing

    To “break the leg” or “break a leg” is archaic slang for bowing or curtsying; placing one foot behind the other and bending at the knee “breaks” the line of the leg. In theatre, pleased audiences may applaud for an extended time allowing the cast to take multiple curtain calls, bowing to the audience.[11]

    Greek origin

    In the time of Ancient Greece, people didn’t clap. Instead, they stomped for their appreciation and if they stomped long enough, they would break a leg. Or, some would have it that the term originated during Elizabethan times when, instead of applause the audience would bang their chairs on the ground-and if they liked it enough, the leg of the chair would break.

    Yiddish origin

    Some etymologists believe it to be an adaptation from the Yiddish translation into German. The phrase “Hatsloche un Broche” (????? ??? ????) (“success and blessing”) had been calqued from the German phrase “Hals- und Beinbruch” (“neck and leg fracture”), because of its similar pronunciation.

    That seems even less likely than the “folk etymology” that it comes from the Yiddish theater’s “mitn rekhtn fus (???? ????? ????), “[get off on] the right foot”, which is not opposite in sense. Supposedly “break a leg” is a mistranslation confusing “rekhtn” (“right”) and “brekhn” (“break”).

    German origin

    In the autobiography of Manfred von Richthofen, during the First World War pilots of the German Air Force are recorded as using the phrase “Hals- und Beinbruch” (neck and leg fracture) to wish each other luck before a flight.

    The phrase has been adopted from German into Polish as “po?amania nóg,” “breaking of legs,” with the word “po?amanie,” meaning fracturing, “po?amania” being the genitive case. In Polish, “z.yczyc'” “to wish,” governs the genitive case, thus the underlying structure is “z.ycze; ci po?amania nóg,” roughly translated as “I wish you a fracture of the legs.” Both in German and Polish, the phrase is most typically used to wish an actor good luck before a performance, or a student good luck before an exam.

    Lincoln theory

    One popular, but false, etymology derives the phrase from the 1865 assassination of Abraham Lincoln. The story goes that John Wilkes Booth, the actor turned assassin, claimed in his diary that he broke his leg leaping to the stage of Ford’s Theatre after murdering the President. While Booth’s roles as an actor are not well remembered, wishing an actor to “break a leg” is to wish them a performance worthy of remembrance. However, the fact that actors did not start wishing each other to “break a leg” until the 1920s (more than 50 years later) makes this an unlikely source. Furthermore the phrase has distinct origins in other languages that well predate the late 19th century. Also, some historians contend that he broke his leg when he fell from his horse trying to escape. They also cite that Booth often exaggerated and falsified his diary entries to make them more dramatic.

    Non-literal

    There are many non-literal references this expression could be referring to.
    * Another popular alternative theory concerning the physical “legs,” or side curtains, of the theatre proposes that the company of actors should rush onstage through the curtains to take a considerable amount of bows, thus “breaking a leg (side curtain)” in the process.
    * To get a leg up, and catch your big / lucky break.

    Richard III theory

    Some attribute the line to a performance of Shakespeare’s Richard III, where the famed 18th century British actor, David Garrick, became so entranced in the performance that he was unaware of a fracture.

    Vaudeville theory

    In the days of Vaudeville, companies would book more performers than could possibly make it onstage, but would only pay those who performed. Since the Renaissance, legs have been used as part of the masking in proscenium theaters, which remain the most popular style of theater to this day. Thus, to make it on stage, one had to enter the line of sight of the audience or “break a leg”, to be paid.

    Alternate terms

    Professional dancers do not wish each other good luck by saying “break a leg”; instead they say “Merde!”, the French word for “shit”. In turn, theater people have picked up this usage and may wish each other “merde”, alone or in combination with “break a leg”. In Spanish, the phrase is “mucha mierda”, or “lots of shit”.

    Opera singers use “Toi Toi Toi”, an idiom used to ward off a spell or hex, often accompanied by knocking on wood, and onomatopoeic, spitting (or imitating the sound of spitting). It was said that saliva had demon-banishing powers. From Rotwelsch tof, from Yiddish tov (“good”, derived from the Hebrew ??? and with phonetic similarities to the Old German word for “Devil.”) One explanation is that “toi toi toi” is the onomatopoeic rendition of spitting three times. Spitting three times over someone’s head or shoulder is a gesture to ward off evil spirits. A similar-sounding expression for verbal spitting occurs in modern Hebrew as “Tfu, tfu” (here, only twice), which some say was borrowed from Russian.

    An alternate operatic good luck charm, originating from Italy, is the phrase “in bocca al lupo!” (“In the mouth of the wolf”) with the response “Crepi il lupo!” (“May the wolf die”) (see Standard Dictionary of Folklore, Myth & Legend).

    In Australia, the term “chookas” has been used also. According to one oral tradition, one of the performers would check audience numbers. If there were not many in the seats, the performers would have bread to eat following the performance. If the theatre was full they could then have “chooks” – Australian slang for chicken – for dinner. Therefore, if it was a full house, the performer would call out “Chookas!” It is now used by performers prior to a show regardless of the number of patrons; and may be a wish for a successful turnout.


    ORGAN TUNGGAL ” WADON BREKELE” – YouTube

    15 Apr 2008 – 6 min – Uploaded by argo006
    5:46

    Brekele Berawa Beach House Video Review – YouTube

    30 Jun 2013 – 2 min – Uploaded by AsiaSouthEast.com
    2:28


    http://kamusslang.com/arti/brekele

    1. Brekele
    Gaya rambut yang kagak rapi, ancur-ancuran, kagak pernah sisiran. Biasanya dipake juga untuk mengindikasikan sesuatu yang ancur/kurang baik
    Gaya rambut loe brekele banget
    Wah ni komputer brekele banget dah…
    Jun 2, 2012


    http://books.google.co.id/books?id=k1DRzxJz2CoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=brekele&source=bl&ots=XtT0t0WJ5e&sig=gsAPPoCAormbJvOr1DiXzbMoWeo&hl=en&sa=X&ei=51T0UrapO4eOlQWdy4D4Bg&redir_esc=y#v=onepage&q=brekele&f=false

    brekele
    1) berarti payah, nggak banget getu deh.
    Contoh: Mobil sih bagus, sayang tampangnya brekele

    2) istilah untuk cowok yang berambut kribo.


    http://khansa-khairunisaa.blogspot.com/2012/05/saat-hidup-mulai-brekele.html

    saat hidup mulai brekele
    Linda Studiyanti, Rabu, 30 Mei 2012 05.45

    Saat hidup mulai brekele,
    bergerak hanya jadi rutinitas,
    banyak orang yang berasa menyebalkan,
    juga kerjaan-kerjaan berantakan di sana-sini,
    tiba-tiba ngerasa sendirian.

    Saat hidup mulai brekele,
    coba inget-inget seminggu ini qiyamul lail berapa kali.
    Coba jujur, tilawah Al-Qur’an cuma dapet berapa lembar sejak awal pekan?
    Malu lah, kalau solat-solat di entar-entar.
    Shaum apa lagi..
    Sholat fardu buru-buru.
    Sholat sunnat, kalau luang dan kalau pengen.
    Baca buku keislaman, boro-boro.
    Datang ke majelis ilmu, cuma sebates kepengen.

    Saat hidup mulai brekele,
    jangan biarkan dia terus brekele.
    Iringi keburukan dengan kebaikan.
    Juga mulai perbaiki dari yang paling mudah.
    Berdoa juga, supaya Allah masih kasih kita untuk bisa beribadah.
    Minta ampun, semoga Allah ngga memasukkan kita ke dalam golongan munafiq.

    Saat hidup mulai brekele,
    Banyak-banyak paksain diri buat ketemu orang-orang sholeh.
    Jangan mendekem di kamar sendiri,
    tar jadi tambah brekele.
    Kalau kita jadi brekele,
    orang lain harus tau! kalau kita lagi brekele.
    Biar mereka ngingetin,
    ngegered ke jalan kebaikan,
    kalau nggak mendoakan supaya kita kembali ke kondisi semula.

    Saat hidup mulai brekele,
    paling pertama, pegang Al-Qur’an.
    Buka halaman, random aja.
    Liat ayat yang paling kanan atas.
    Siapa tau itu berkesan, soalnya mewakili kondisi kita.

    Saat hidup mulai brekele,
    jangan pasrah aja.
    Terus semangat buat sembuh dari brekele.
    Setiap hari carilah sesuatu yang bisa mengingatkan kita.
    Orang. Buku. Tulisan. Keadaan.

    Saat hidup mulai brekele,
    dan kita menyadari hal itu.
    Juga merasa ga nyaman.
    Berarti bersyukur,
    kita masih dikasih kesadaran buat bertaubat.


    http://www.pandaisikek.net/index.php/perekonomian/pertanian-dan-perkebunan/117-penyakit-tanaman-cabe-qbrekeleq

    Penyakit Tanaman Cabe “Brekele”
    Kamis, 19 Januari 2012 16:00 Elmirizal Chanan

    Dalam pertumbuhanya, tanaman cabe tidak selalu baik atau juga diserang oleh hama, virus, jamur,dll. Umumnya hama dan penyakit tanaman ini dapat diatasi dengan menggunakan pestisida atau herbisida yang terdapat di pasaran. Tapi sekarang kita tidak akan membahas tentang jenis penyakit yang sudah ada pengendalian dan pengobatanya.

    Penyakit yang akan kita bahas kali ini adalah penyakit keriting daun (Brekele), keriting daunnya juga bukan keriting daun biasa tetapi keriting daun yang sampai saat ini belum ada pengendalian/pengobatanya yang biasa penyakit ini disebut BREKELE bagi masyarakat umatera arat umumnya dan tanah datar khususnya. Kenapa nama brekele yang diberikan oleh masyarakat…?

    Dilihat dari ciri-ciri dan gejala penyakit:

    1. Daun yang awalnya segar dan normal akan menjadi lebih besar juga tebal sedikit berkerut kemudian akhirnya akan menguning dan kecil-kecil.
    2. Pertumbuhanya akan langsung berkurang.
    3. Akarnya akan lebih banyak tetapi pendek.
    4. Bunga akan rontok.
    5. Jika ada yang sampai menjadi buah tidak akan sempurna dan tidak tahan lama. Buahnya pendek dan besar pada bagian dalamnya, dan menghitam.
    6. Usianya tetap sama dengan tanaman cabe yang sehat.
    7. Penyakit ini akan lebih mudah berkembang pada cuaca panas.

    Bila tanaman cabe sudah diserang Penyakit ini tidak sedikit kerugian yang ditanggung petani karena kemungkinan hasil yang dapat dibawa ke pasar hanya sekitar 10% dari hasil yang diharapkan. Petani tidak dapat mengembalikan modal dan dipastikan merugi.

    Langkah-kangkah yang sudah dicoba Petani untuk menanggulangi antara lain:

    1. Mengurangi penggunaan Pestisida dan menggantinya dengan bio organic
    2. Membakar terlebih dahulu pupuk kandang yang akan dipergunakan
    3. Mengurangi Penggunaan pupuk Kimia.
    4. Memperpendek waktu Penyemprotan yang biasanya 1 x seminggu, sekarang di jadikan 2x seminggu.
    5. Membiarkan sebagian gulma tumbuh supaya panas pada lahan bisa berkurang.
    6. Dll.

    Sampai saat ini belum detemukan cara yang efektif untuk menanggulangi penyakit ini, walau sudah dicoba berbagai upaya, dari pengunan pestisida sampai penggunan bio organik tidak juga mempan. Apakah penyebabnya tungau, trip, jamur atau yang lainya sudah di coba petani untuk meneliti dan menanggulanginya tapi tetap juga gagal Di nagari Pandaisikek penyakit ini sudah melanda sekitar sepuluh tahun lebih. Tidak sedikit kerugian yang sudah diderita oleh petani, hanya sebagian kecil saja yang tidak terkena penyakit.

    Alangkah baiknya kalau ada yang berinisiatif mengadakan peneitian khusus tentang penyakit tanama cabe Brekeli ini, apakah dari kalangan akademisi atau instansi lainnya, karena masyarakat petani sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penelitan dan uji coba secara ilmiah. Dan para Ilmuan yang mau meneliti penyakit ini kami insyaallah siap untuk membantu.


    http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25288:brekele-tewas-gantung-diri&catid=2:sumatera-barat&Itemid=71

    Brekele Tewas Gantung Diri
    Rabu, 31 Juli 2013 02:17


    KASUS PEMBUNUHAN SADIS DUA GADIS

    Setelah membunuh dua gadis yang dikenalnya lewat jejaring sosial facebook, Wisnu Sadewa alias Brekele nekat menghabisi nyawanya sendiri dengan cara gantung diri. Kapolresta Bukittinggi belum berani menyimpulkan motif apa di balik ini.

    BUKITTINGGI, HALUAN – Secara mengejutkan, tersangka pembunuhan berencana melalui jejaring sosial Facebook, Wisnu Sadewa (31) atau yang akrab disapa Brekele, ditemukan tewas gantung diri di dalam ruang tahanan Lembaga Pema­syarakatan (LP) Biaro, Selasa (30/7).

    Diduga kuat Brekele mengakhiri hidupnya karena tertekan dan mengalami stres tingkat tinggi.

    Dari keterangan Kasubsi Bim­bingan Kemasyarakatan dan Kepe­rawatan (Bimaswat) LP Biaro, Hendrizal F, awal tewasnya Brekele ditemukan oleh Deri Sandra, seo­rang petugas kebersihan yang sedang dinas di Blok C, sekitar pukul 07.30 WIB.

    Brekele ditemukan tewas dalam kondisi masih tergantung meng­hadap ke belakang di pintu kamar mandi, dengan mengenakan baju koko dan bercelana pendek tanpa menggunakan alas kaki. Pada lehernya terjerat dua utas tali sepatu yang digabung menjadi satu, semen­tara pada ujung jari kaki sedikit menyentuh lantai. Lidah Brekele tampak terjulur ke depan dan sedikit tergigit oleh giginya yang rapat.

    “Brekele baru beberapa hari berada di LP Biaro. Ia masuk LP Biaro sekitar pukul 11.00 WIB pada Jumat 26 Juli 2013 lalu. Di dalam LP, Brekele ditempatkan di Blok C ruangan Masa Pengenalan Ling­kungan atau Mapenaling. Di ruangan itu ada tiga kamar, Brekele ada di kamar tengah sendirian, dengan ukuran kamar sekitar dua kali empat meter,” terang Hendrizal.

    Hendrizal menjelaskan, terakhir petugas melihat Brekele pada Selasa (30/7) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada menam­pakkan gelagat aneh. Waktu itu petugas mengantarkan makanan dan minuman untuk kebutuhan sahur para tahanan. Diduga Brekele gantung diri antara pukul 01.10 WIB sampai pukul 07.00 WIB.

    Hendrizal juga menjelaskan, Selama empat hari di LP Biaro, Brekele tidak menampakkan ting­kah aneh dan cenderung agak pendiam. Juga tidak ada aksi Brekele yang berusaha melakukan percobaan bunuh diri. Jadi wajar saja jika petugas LP terkejut menemukan Brekele dalam kea­daan tak bernyawa.

    Terkait tewasnya Brekele, Kejak­saan Negeri Bukitinggi akhirnya menghentikan kasus pembunuhan itu. Menurut pengakuan Eva Susan­ti, salah seorang jaksa yang ren­cananya menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini, berkas perkara pembunuhan beren­cana dengan tersangka Wisnu Sadewa atau Brekele dinyatakan telah lengkap (P21) dan kasusnya telah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan.

    Meski dakwaan yang tebalnya lebih dari 500 halaman telah dipersiapkan, namun belum ada ketetapan yang dilakukan kejak­saan terkait penetapan jadwal sidang. Rencananya, kasus Brekele akan mulai di mejahijaukan setelah lebaran 2013 ini. Namun sebelum itu terjadi, Brekele telah duluan dipanggil Yang Maha Kuasa.

    Menyikapi masalah ini, Kapol­resta Bukittinggi AKBP Eko Nugro­hadi belum bisa menyimpulkan apakah Brekele yang dulunya sopir angkutan perdesaan itu murni bunuh diri atau tidak. Menurutnya, pihaknya sekarang sedang menung­gu hasil otopsi yang dila­kukan di RSAM Achmad Mochtar Bu­kit­tinggi. Kapolres juga belum berani menyimpulkan motif apa di balik kejadian ini. “Kami telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara. Beberapa barang bukti juga telah diamankan. Kami masih akan memeriksa beberapa orang saksi lagi terkait tewasnya tersangka Brekele ini,” jelas Kapolres Eko.

    Brekele yang membunuh dua korban itu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan ditangkap petugas sekitar pukul 16.00 WIB pada Senin 29 April 2013. Brekele telah membunuh Rusyda Nabila (16) panggilan Bila, warga Sungai Puar Agam, pada 20 Maret 2013 lalu. Jenazah korban ditemukan Senin 29 April 2013 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan Pakan Sinayan Kecamatan Banu­hampu Kabupaten Agam.

    Tak hanya itu, petugas kepo­lisian juga menemukan jenazah korban lainnya sekitar pukul 11.30 WIB pada hari Rabu 1 Mei 2013 di kawasan Lungguak Batu Jorong Koto Gadang Kabupaten Agam. Jenazah itu adalah jasad Nefrida Yanti (23), warga Kampung Caniago Tangah Jorong Balai Badak Nagari Batu Kambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

    Dalam melakukan aksinya, tersangka menggunakan jejaring sosial facebook. Untuk membujuk agar bisa bertemu korban yang berjenis kelamin perempuan, ter­sang­ka menggunakan nama palsu di facebook dengan nama perem­puan, yang didukung dengan foto perempuan. Tersangka juga selalu minta nomor hp korbannya lalu diajak ketemuan untuk dibunuh, lalu dirampas harta bendanya.

    Kepada penyidik kepolisian, tersangka pembunuhan itu me­ngaku aksi tunggalnya itu dilakukan untuk merampas seluruh harta yang dipakai korbannya dengan cara apapun, termasuk dengan mem­bunuhnya. Tersangka juga mengaku sangat membutuhkan uang banyak untuk biaya istrinya yang sedang hamil.

    Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal 340 jo 338 KUHP jo pasal 80 ayat 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tersangka juga bisa terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, karena telah melakukan pembunuhan berencana.

    Dari hasil penyelidikan petugas kepolisian bersama sejumlah operator seluler, diketahui ada empat orang lainnya yang telah berjanji untuk bertemu dengan tersangka. Diduga kuat empat orang itu menjadi target pembunuhan tersangka. Namun sebelum terjadi, rencana jahat itu telah digagalkan Polresta Bukittinggi. (h/wan)


     
  • Virtual Chitchatting 5:34 PM on 2014/01/30 Permalink  

    To install .xap files on Windows Phone (Lumia 920)
    by Sando Sasako
    Jakarta, 30 January 2014 17.34

    Not all .xap file could be installed on developer unlocked phone since the code signing is not allowing you to install .xap files whatever you want.

    1. You must be a developer. The developer status allow you to unlock your Windows Phone.
    2. Join, register, and sign in to the Windows Phone Dev Center Account (http://dev.windowsphone.com/join), (http://dev.windowsphone.com/en-us).
    3. You will need to download and install on your PC the WP developers SDK and WP tools.

    3.1. Download the ISO image of Windows Phone SDK 8.0 directly

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=257234&clcid=0x409

    http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=39305

    http://download.microsoft.com/download/9/3/8/938A5074-461F-4E3D-89F4-5CE2F42C1E36/wpsdkv80_enu1.iso

    3.2. Download the Windows Phone SDK 8.0 Update 3 Emulators
    1/2/2014 (up to 989 MB, English)

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389659

    http://download.microsoft.com/download/8/F/6/8F6C9826-8ACB-451C-AF7A-89CEC24B24FE/WP8%20Update%203%20Emulators.msi

    3.3. Download the SDK 8.0 Update for Windows Phone 8.0.10322
    1/6/2014 (up to 960 MB, English)

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=310209

    http://download.microsoft.com/download/2/9/B/29B72168-7F53-4682-AB65-1FE2989467B6/WP8%2010322%20Emulators.msi

    3.4. Download the Visual Studio 2012 Update 4
    11/12/2013

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327544

    http://download.microsoft.com/download/D/4/8/D48D1AC2-A297-4C9E-A9D0-A218E6609F06/VSU4/VS2012.4.iso

    4. Created a unique name for each device that you want to register, three max. To register a phone running Windows Phone OS 7.1, you also have to have the Zune software (http://download.microsoft.com/download/F/D/2/FD220F6E-8D20-4BCB-A8D2-A8BE205FA599/ZuneSetupPkg.exe).

    5. Run Windows Phone SDK 8.0, click Windows Phone Developer Registration.
    5.1. Verify that the Status message displays Identified Windows Phone 8 device. Click the Register button to unlock the phone. If your phone is already registered, the Status message indicates this and you see an Unregister button.
    5.2. Click Register.
    5.3. In the Sign In dialog box for your Microsoft account (formerly known as a Windows Live ID), enter the email address and password for your Microsoft account. Click Sign In. If you’re a registered developer, be sure to use the Microsoft account associated with your developer account.
    5.4. After your phone is successfully registered, the Status message displays Congratulations! You have successfully unlocked your Windows Phone. Your phone is now registered. You can now deploy apps to the phone.
    5.5. Troubleshooting registration (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff769508%28v=vs.105%29.aspx)


    The Other Alternative to install XAP files: Windows Phone Power Tools

    Windows Phone Power Tools 1.6 (pre-8 legacy)

    https://wptools.codeplex.com/

    wptools_1.6_standalone

    http://download-codeplex.sec.s-msft.com/Download/Release?ProjectName=wptools&DownloadId=339521&FileTime=129731428161470000&Build=20865

    wptools_1.6_console

    http://download-codeplex.sec.s-msft.com/Download/Release?ProjectName=wptools&DownloadId=339520&FileTime=129731428161170000&Build=20865

    this is the last version for WP7.

    http://wptools.codeplex.com/releases/view/73232


    http://dev.windowsphone.com/en-us

    Windows Phone Dev Center


    http://dev.windowsphone.com/en-us/downloadsdk

    http://developer.windowsphone.com/en-us/downloadsdk

    Windows Phone Dev Center: Download Windows Phone SDK

    The Windows Phone Software Development Kit (SDK) includes all of the tools that you need to develop apps and games for Windows Phone.

    Click the Download button and then select the option to Run. Follow the instructions that appear.

    Windows Phone SDK 8.0
    Download (up to 1.6 GB, English) http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=265772

    http://download.microsoft.com/download/9/3/8/938A5074-461F-4E3D-89F4-5CE2F42C1E36/wpsdkv80_enu1.iso

    The Windows Phone SDK 8.0 enables you to develop apps for Windows Phone 8 and Windows Phone 7.5 devices.
    Get details and additional languages http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=265773

    Windows Phone SDK 8.0 Update 3 Emulators
    1/2/2014 http://download.microsoft.com/download/8/F/6/8F6C9826-8ACB-451C-AF7A-89CEC24B24FE/WP8%20Update%203%20Emulators.msi
    Download (up to 989 MB, English) http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389659

    The Windows Phone SDK 8.0 Update 3 Emulators package adds five new emulator images to an existing installation of Windows Phone SDK 8.0. With this update installed, you can test how your apps will run on devices that have Update 3 (that is, version 8.0.10492 or higher) of Windows Phone 8. This update requires either Visual Studio 2012 with Update 4 or later, or Visual Studio 2013.
    Get details and additional languages http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=310186

    SDK 8.0 Update for Windows Phone 8.0.10322
    1/6/2014: http://download.microsoft.com/download/2/9/B/29B72168-7F53-4682-AB65-1FE2989467B6/WP8%2010322%20Emulators.msi
    Download (up to 960 MB, English) http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=310209

    The Windows Phone SDK 8.0 Update for Windows Phone 8.0.10322 adds four new emulator images to an existing installation of Windows Phone SDK 8.0. This update requires either Visual Studio 2012 with Update 4 or later, or Visual Studio 2013.
    Get details and additional languages http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=276662


    SDK Update for Windows Phone 7.8
    Download (up to 560 MB, English) http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=276663

    The Windows Phone SDK Update for Windows Phone 7.8 adds two new emulator images to your existing Windows Phone SDK installation. This update supports both the Windows Phone SDK 7.1 and Windows Phone SDK 8.0. Using this update, you can provide the Windows Phone 8 Start screen experience in your Windows Phone 7.5 apps. You can also test how your apps will run on Windows Phone 7.8 devices.
    Get details and additional languages http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=276662

    Windows Phone SDK 7.1
    Download (up to 730 MB, English) http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=258412

    The Windows Phone SDK 7.1 and 7.1.1 Update enables you to develop apps for Windows Phone 7.5 and Windows Phone 7.0 devices.
    Get details and additional languages http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226403

    Windows Phone SDK 7.1.1 Update
    Download (up to 300 MB, English) http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=258413

    The Windows Phone SDK 7.1.1 Update provides additional functionality to the Windows Phone SDK 7.1. Using this update, you can more easily develop apps and games that are optimized to run on 256-MB devices.
    Get details and additional languages http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=242824

    Other downloads
    Developer downloads for Windows Phone http://developer.windowsphone.com/en-us/featured/downloads


    http://dev.windowsphone.com/en-us/featured/downloads

    Developer downloads for Windows Phone

    There are additional resources available that you can use to build your Windows Phone apps.

    The Microsoft Advertising SDK for Windows Phone helps you monetize your application with ad controls that display ads served by Microsoft’s Mobile Ad Exchange. This SDK is installed when you install the Windows Phone SDK 8.0. You can now download an updated version of the Advertising SDK which replaces the existing version on your computer.

    The Multilingual App Toolkit for Visual Studio 2012 helps you localize your Windows Phone apps by providing translation support, translation file management, and editor tools that are integrated with Visual Studio. To learn more about the Multilingual App Toolkit, watch the short video, Introduction to the Multilingual App Toolkit.

    The Windows Azure SDK for Windows 8 and Windows Phone 8 includes client libraries to interact with your mobile service.

    The Live SDK for Windows Phone provides a set of controls and APIs that enable apps to integrate single sign-on (SSO) with Microsoft accounts and access information from SkyDrive, Hotmail, and Windows Live Messenger on Windows Phone.

    The Windows Phone Toolkit provides the developer community with new components, functionality, and an efficient way to help shape product development. The toolkit includes open source code, samples, docs, and design-time support for the Windows Phone platform.

    The Windows Phone Power Tools extend the developer tools that come with the Windows Phone SDK. The Power Tools let you test update scenarios by updating an existing XAP file. They also provide a GUI for working with your app’s isolated storage.

    The Coding4Fun Toolkit for Windows Phone provides developers with additional controls and functionality to help make their apps the best they possibly can be. The toolkit includes a variety of items, such as prompts, pop-ups, color pickers, and different types of buttons. The project is completely open source code and even includes samples!

    The Links:
    updated version of the Advertising SDK http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8729
    Introduction to the Multilingual App Toolkit http://channel9.msdn.com/Series/Introducing-Windows-8/Introduction-to-the-Multilingual-App-Toolkit
    Multilingual App Toolkit for Visual Studio 2012 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=285597
    Windows Azure SDK for Windows 8 and Windows Phone 8 http://www.windowsazure.com/en-us/downloads/
    Live SDK for Windows Phone http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=267558
    Windows Phone Toolkit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=267555
    Windows Phone Power Tools http://wptools.codeplex.com/
    Coding4Fun Toolkit for Windows Phone http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=267557


    http://www.windowsazure.com/en-us/downloads/

    Windows Azure SDKs and Tools

    The Windows Azure SDK for Windows 8 and Windows Phone 8 includes client libraries to interact with your mobile service.

    VS 2013 Last updated October 2013

    http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=323510&clcid=0x409

    https://www.microsoft.com/web/handlers/webpi.ashx/getinstaller/VWDOrVs2013AzurePack.2E2.2E2.appids

    VS 2012 Last updated October 2013

    http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=323511&clcid=0x409

    https://www.microsoft.com/web/handlers/webpi.ashx/getinstaller/VWDOrVs11AzurePack.2E2.2E2.appids


    Windows Azure is Microsoft’s cloud application platform. In June 2012, Windows Azure released the following new features:

    • Websites allows developers to build sites using ASP.NET, PHP, or Node.js and can be deployed using FTP, Git, Mercurial or Team Foundation Server.
    • Virtual machines let developers migrate applications and infrastructure without changing existing code, and can run both Windows Server and Linux virtual machines.
    • Cloud services – Microsoft’s Platform as a Service (PaaS) environment that is used to create scalable applications and services. Supports multi-tier scenarios and automated deployments.
    • Data management – SQL Database, formerly known as SQL Azure Database, works to create, scale and extend applications into the cloud using Microsoft SQL Server technology. Integrates with Active Directory and Microsoft System Center and Hadoop.
    • Media services – A PaaS offering that can be used for encoding, content protection, streaming, and/or analytics.

    Microsoft released a set of infographics. One poster summarizes Windows Azure and the features in it. A downloadable PDF version also exists.

    Windows Azure is a cloud computing platform and infrastructure, for building, deploying and managing applications and services through a global network of Microsoft-managed datacenters. It provides both PaaS and IaaS services and supports many different programming languages, tools and frameworks, including both Microsoft-specific and third-party software and systems. Windows Azure was released on February 1, 2010.

    The Windows Azure Platform provides an API built on REST, HTTP, and XML that allows a developer to interact with the services provided by Windows Azure. Microsoft also provides a client-side managed class library which encapsulates the functions of interacting with the services. It also integrates with Microsoft Visual Studio, Git, and Eclipse.

    Some datacenters have servers grouped inside containers – each containing 1800-2500 servers. The CDN nodes are located in 24 countries. The locations of the data centers are:
    * North America
    o North-central US – Chicago, IL
    o South-central US – San Antonio, TX
    o West US – California
    o East US – Virginia
    * Asia
    o East Asia – Hong Kong, China
    o South East Asia – Singapore
    * Europe
    o West Europe – Dublin, Ireland
    o North Europe – Amsterdam, Netherlands
    * Oceania (announced, coming soon)[10]
    o Sydney, New South Wales (announced, coming soon)
    o Melbourne, Victoria (announced, coming soon)


    http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35471

    Windows Phone SDK 8.0

    Download the .iso version of Windows Phone SDK 8.0:

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=257234&clcid=0x409

    Download the ISO image of Windows Phone SDK 8.0 directly

    http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=39305

    http://download.microsoft.com/download/9/3/8/938A5074-461F-4E3D-89F4-5CE2F42C1E36/wpsdkv80_enu1.iso

    The Windows Phone Software Development Kit (SDK) 8.0 provides you with the tools that you need to develop apps and games for Windows Phone 8 and Windows Phone 7.5.

    Details

    Note: There are multiple files available for this download. Once you click on the “Download” button, you will be prompted to select the files you need.
    Version: 8.0
    Date Published: 10/30/2012
    File name: File size:
    Windows Phone 8 Release Notes.htm 31 KB
    WPexpress_full.exe 1.0 MB

    The Windows Phone SDK 8.0 is a full-featured development environment to use for building apps and games for Windows Phone 8.0 and Windows Phone 7.5. The Windows Phone SDK provides a stand-alone Visual Studio Express 2012 edition for Windows Phone or works as an add-in to Visual Studio 2012 Professional, Premium or Ultimate editions. With the SDK, you can use your existing programming skills and code to build managed or native code apps. In addition, the SDK includes multiple emulators and additional tools for profiling and testing your Windows Phone app under real-world conditions.

    System Requirements

    If your computer meets the hardware and operating system requirements, but does not meet the requirements for the Windows Phone 8 Emulator, the Windows Phone SDK 8.0 will install and run. However, the Windows Phone 8 Emulator will not function and you will not be able to deploy or test apps on the Windows Phone 8 Emulator.

    Supported Operating System Windows 8, Windows 8 Pro
    + Operating system type: # Windows 8 64-bit (x64) client versions
    + Hardware: # 6.5 GB of free hard disk space
    # 4 GB RAM
    # 64-bit (x64) CPU
    + Windows Phone 8 Emulator: # Windows 8 Pro edition or greater
    # Requires a processor that supports Second Level Address Translation (SLAT)

    Install Instructions

    Installing the Windows Phone SDK
    + Choose the language version you want to install and click the Download button for the WPexpress_full.exe file. Follow the instructions to install the SDK. Note that each localized version of Windows Phone SDK 8.0 is designed to function with the corresponding localized operating system and localized version of Visual Studio 2012. Note: – Windows Phone SDK 8.0 installs side-by-side with previous versions of the Windows Phone SDK. You don’t need to uninstall previous versions before beginning this installation.
    + Download the release notes which are in a separate file. For Windows Phone SDK 8.0 documentation and samples, see the Windows Phone Dev Center.
    + Important Installation Notes/Warnings

    1. When installing the WPSDK 8.0 on a computer with a Gigabyte motherboard and the USB 3.0 host controller enabled in the BIOS, the computer might stop responding when it boots. For details on impacted Gigabyte motherboad models, see Installing Hyper-V on Gigabyte systems. To resolve this, disable USB 3.0 support in computer’s BIOS.
    2. When installing the WPSDK 8.0 on Windows 8.1, the Windows Phone 8 emulator does not work on Windows 8.1. To fix the emulator, install Visual Studio 2012 Update 3 after installing the Windows Phone SDK 8.0.

    Using the Windows Phone SDK
    + If you have Visual Studio Professional, Premium or Ultimate installed on the computer, the Windows Phone SDK will install everything you need into your existing installation. Start your Visual Studio instance as usual and use it to create your Windows Phone 8.0 apps using the installed Windows Phone templates.
    + Otherwise, the Windows Phone SDK will install and create a shortcut for Visual Studio Express for Windows Phone, you can click the application in the Apps list to launch it and create your Windows Phone 8.0 app.
    + If you try to run a project in Windows Phone Emulator and Hyper-V is not enabled, you will be prompted to turn on Hyper-V. Turning on Hyper-V requires you to restart your computer.

    Note: this release is also available in .iso format. Choose one of the following options for handling downloaded ISO images:
    + (Recommended) Write the image file to a blank DVD.
    + (Alternative) Mount the image file virtually as DVD devices.

    For more information about these options, see “What are ISO image files and how do I use them?” on the FAQ page.


    The links:
    For Windows Phone SDK 8.0 documentation and samples, go to the Windows Phone Dev Center http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255551.
    Installing Hyper-V on Gigabyte systems http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=272018
    Visual Studio 2012 Update 3 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=290979


    http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39305

    Visual Studio 2012 Update 4

    This update is the latest in a cumulative series of feature additions and bug fixes for Visual Studio 2012.

    download the ISO image directly

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327544

    http://download.microsoft.com/download/D/4/8/D48D1AC2-A297-4C9E-A9D0-A218E6609F06/VSU4/VS2012.4.iso

    Details

    Version: 2012.4
    Date Published: 11/12/2013
    File name: File size:
    VSU4\VS2012.4.exe 1.3 MB

    This update is the latest in a cumulative series of feature additions and bug fixes for Visual Studio 2012. Periodic updates enable us to enhance and expand Visual Studio more frequently to support the latest software development innovations for building and managing modern apps. For information about the latest update, see Visual Studio Updates and the Visual Studio Update KB Article.

    Support for Visual Studio 2012 is only provided on this current update, which is considered the Visual Studio 2012 Service Pack, as well as the Visual Studio 2012 RTM version, released in August, 2012. For more information see the Microsoft Support Lifecycle Policy.

    Updates for these other products are also available:
    + IntelliTrace Collector for Visual Studio
    + Visual Studio Team Foundation Server 2012
    + Visual Studio Team Foundation Server Express 2012
    + Remote Tools for Visual Studio 2012
    + Agents for Visual Studio 2012
    + Agents for Visual Studio 2012 Language Pack
    + Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012

    System Requirements

    Supported Operating System
    Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012

    Hardware Requirements:
    + 1.6 GHz or faster processor
    + 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
    + 10 GB of available hard disk space
    + 5400 RPM hard disk drive
    + DirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

    Install Instructions

    On this page, choose the Download button. Choose one of these installation options:
    + Install over the Internet:
    # On this page, choose the Download button.
    # Select the .exe option and then choose the Next button.
    * To install now, choose the Run button.
    * To download an installer that you can run later, choose the Save button. (When you install, the computer must be connected to the Internet.)

    + Download the Product Layout for Offline Installation:
    # This will enable you to download a complete local copy to your computer. You can run Setup later without contacting the Internet, or you can copy and paste the installation layout in another location.
    # On this page, choose the Download button.
    * Select the .exe option and then choose the Next button.
    * Choose the Save button.
    * Once the download is complete, open a command prompt, navigate to the download location, and run VS2012.4.exe /layout.
    * Specify where to download the files and click the Download button.
    * Once downloaded, you can run VS2012.4.exe from the download location to install the update.

    + If you have a download manager that can handle a large file, you can download the ISO image directly.
    # To download the image so that you can burn a DVD, or mount it on a virtual drive, choose the Save button.
    # The CRC and SHA1 hash values of your downloaded ISO image should match these:
    * CRC:75B0C353
    * SHA-1: 0CF5FCA2347387C8766B2A2717CC26FB03C722E8


    The links
    Visual Studio Updates http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=272487
    Visual Studio Update KB Article http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=314228
    Visual Studio Team Foundation Server 2012 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255941
    Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255942

    IntelliTrace Collector for Visual Studio http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255952
    Remote Tools for Visual Studio 2012 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255953

    Agents for Visual Studio 2012 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255945
    Agents for Visual Studio 2012 Language Pack http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255946

    Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255955


    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2400451

    [tutorial] How to install XAP on Windows Phone – Legal Way [ for Dev unlocked ]
    djmpro http://forum.xda-developers.com/member.php?s=66a1ad769f0b9da7d7f00f3440061854&u=3015639
    10th August 2013, 04:06 PM

    Hello ! this tutorial is about ” How to install XAP files in your dev-unlocked Device from PC using Application Deployment “

    Requirements :

    OK! let’s start :
    1- Get your XAP ready ( Google is your Friend ^^ ).
    2- ( i think that the SDK is installed ) so ! search for this application ” Application Deployment ” ( don’t forget to plug your Device with the USB cable ).
    3- in the Target ComboBox choose ” Device “.

    4- Click on Browse and select your Downloaded XAP file ( ex. “gMaps Pro.xap”).

    5- Click on ” Deploy ” … wait a moment http://forum.xda-developers.com/images/smilies/tongue.gif.

    6- Enjoy your App !

    ————————————————————
    *Remember : this is a legal way to deploy your XAP files , and this work only for Windows phone App developers
    ————————————————————


    snickler http://forum.xda-developers.com/member.php?s=66a1ad769f0b9da7d7f00f3440061854&u=2854207
    11th August 2013, 07:34 AM

    Windows Phone Power Tools is an even better tool to install XAPS. You get the integrated Iso store explorer and you can update a xap without having to reinstall it.

    Windows Phone Power Tools https://wptools.codeplex.com/
    Contact twitter: @sinclairinator | fb for: CloudMuzik | Skype: jsinnie


    GoodDayToDie http://forum.xda-developers.com/member.php?s=66a1ad769f0b9da7d7f00f3440061854&u=3529492
    11th August 2013, 09:16 AM

    Also, this really probably belongs in general. It’s not a hack (just basically re-stating instructions from the Microsoft tools) and while it’s relevant to development, that’s true only in a very vague sense. It’s nothing new, or anything that most devs wouldn’t already know…
    Not saying it’s a bad tutorial at all, just that I don’t understand why you posted it here.


    GoodDayToDie
    16th December 2013, 07:31 AM

    WPPT was originally developed for WP7, I believe. I don’t know if there’s a version that can do both, but I wouldn’t be surprised.


    ngame http://forum.xda-developers.com/member.php?s=66a1ad769f0b9da7d7f00f3440061854&u=4542506
    16th December 2013, 01:02 PM

    I think who knows how to developer unlock his/her phone of course can Install apps!
    It’s not a really strange thing for developers .
    as @snickler mentioned using WP Power Tool is so much better because of visual Iso Storage browser and ability to update apps (that it’s only possible using Command Prompt in original SDK Deployer)


    snickler
    17th December 2013, 12:04 AM

    The Windows Phone Power Tools is only for WP8 isn’t it?
    http://wptools.codeplex.com/releases/view/73232 <— this is the last version for WP7.


    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff769508%28v=vs.105%29.aspx

    How to register your phone for development (How to unlock your Windows Phone)
    January 07, 2014

    Applies to: Windows Phone 8 | Windows Phone OS 7.1

    This topic describes how to register or unregister a phone. It’s important to test your apps on a real phone. Before you can deploy apps to your Windows Phone, you have to register the phone for development. After you register your Windows Phone 8 phone, you can install, run, and debug apps that target Windows Phone 8 or Windows Phone OS 7.1 on the phone.

    This topic contains the following sections.
    * Prerequisites
    * Registering your phone
    * Troubleshooting registration
    * Deploying apps to your phone
    * Unregistering your phone
    * What’s next?
    * Support resources
    * Related Topics

    Prerequisites
    To register your phone, you have to have the following prerequisites:

    Prerequisite
    More info

    Windows Phone SDK 8.0
    Get the SDK http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259416
    The Windows Phone Developer Registration tool is a stand-alone tool that’s installed as part of the Windows Phone SDK. If your computer doesn’t support the Windows Phone SDK 8.0, you can still register a Windows Phone OS 7.1 phone and develop apps that target Windows Phone OS 7.1 by using the Windows Phone SDK 7.1. All supported versions of the SDK are available from the same web page.

    A Windows Phone with Windows Phone OS 8.0 or Windows Phone OS 7.1
    Not applicable.

    A Microsoft account (formerly known as a Windows Live ID)
    How do I sign up for a Microsoft account?

    Optionally, a valid and current developer account on Windows Phone Dev Center

    Join (http://dev.windowsphone.com/join)
    If you have a developer account, you can register three devices to use for app development, and you can publish apps in the Windows Phone Store.
    If you don’t have a developer account, you can only register one device to use for app development. Before you can publish apps in the Windows Phone Store, you have to register.

    A unique name for each device that you want to register
    If you try to register a device and get the error message, The device name is already in use by this account, you have to rename the device with a unique name.

    • You can rename a Windows Phone 8 device in File Explorer.
    • You can rename a Windows Phone OS 7.1 device in the Zune software.

    To register a phone running Windows Phone OS 7.1, you also have to have the Zune software.
    Download the Zune software http://download.microsoft.com/download/F/D/2/FD220F6E-8D20-4BCB-A8D2-A8BE205FA599/ZuneSetupPkg.exe

    Registering your phone
    To register a phone, use the Windows Phone Developer Registration tool. This is a stand-alone tool that’s installed as part of the Windows Phone SDK.
    To register your phone by using the Windows Phone Developer Registration Tool
    1. Turn on your phone and unlock the phone screen.
    2. On your phone, ensure that the date and time are correct.
    3. Connect your phone to your computer by using the USB cable that came with your phone.
    4. On your computer’s Start screen, switch to All apps view.
    5. Under Windows Phone SDK 8.0, click Windows Phone Developer Registration. The app starts, as shown in the following image.

    6. Verify that the Status message displays Identified Windows Phone 8 device. Click the Register button to unlock the phone. If your phone is already registered, the Status message indicates this and you see an Unregister button.
    7. Click Register.
    8. In the Sign In dialog box for your Microsoft account (formerly known as a Windows Live ID), enter the email address and password for your Microsoft account. Click Sign In. If you’re a registered developer, be sure to use the Microsoft account associated with your developer account.
    9. After your phone is successfully registered, the Status message displays Congratulations! You have successfully unlocked your Windows Phone. Your phone is now registered. You can now deploy apps to the phone.

    Troubleshooting registration
    If you have trouble registering your phone, check the following requirements.

    • Is the phone connected to the computer with the USB cable and recognized by the computer?
      o If you’ve connected a Windows Phone 8 phone, make sure it’s listed as a drive in File Explorer.
      o If you’ve connected a Windows Phone OS 7.1 phone, make sure it’s recognized by the Zune software.
    • Is the phone turned on and the screen unlocked? If you have to retry registration, be sure to turn the phone on again and unlock the screen.
    • Are the date and time set correctly on the phone? In SETTINGS | date + time, turn off the Set automatically setting and then retry registration. After registration succeeds, turn this setting on again.
    • Are both the computer and the phone connected to the Internet? On your computer, make sure that your web browser does not have Work offline enabled. Also, you cannot connect through a proxy server that redirects to a login page; for example, in a hotel or an airport.
    • Is your Microsoft account information correct and valid? If you use more than one Microsoft account, make sure that you have signed out of the other accounts and then retry registration.
    • Is your Windows Phone Dev Center account active and valid? To check your account status, in your web browser, browse to the Account page (https://dev.windowsphone.com/en-us/account).
    • Is the IpOverUsb service (Windows Phone IP over USB Transport) running on the computer? If you still have a problem, consider restarting the service.

    Deploying apps to your phone
    For more info about running apps on a registered phone, see How to deploy and run a Windows Phone app (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff402565(v=vs.105).aspx).

    Unregistering your phone
    To register a phone, you can also use the Windows Phone Developer Registration tool. You can also unregister a phone on Windows Phone Dev Center, even if you no longer have the registered phone. Note: After you unregister a phone, apps that you deployed no longer run because the app licenses are no longer valid.

    To unregister your phone by using the Windows Phone Developer Registration tool
    1. Connect your registered phone and run the Windows Phone Developer Registration tool as described in this topic.
    2. Click Unregister in the tool.

    To unregister your phone on Windows Phone Dev Center
    1. In your web browser, browse to the Devices page for your Dev Center account.
    2. Click the Remove link next to the phone that you want to unregister.

    What’s next?
    Get started developing for Windows Phone.

    Write your first app
    Walk through the steps to create a simple web browser as your first Windows Phone app.
    How to create your first app for Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff402526(v=vs.105).aspx)

    Learn more from online courses
    Watch videos and follow demos to learn the features that interest you.
    Windows Phone 8 Development for Absolute Beginners in 35 parts (http://aka.ms/wpdevbegin)
    Building Apps for Windows Phone 8 Jump Start in 21 parts (http://aka.ms/wp8js)

    Take another look at the Getting Started checklist
    Know what you can do with the SDK and find guidance for building great apps.
    Getting started with developing for Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff402529(v=vs.105).aspx)

    Pick your next step
    Review this list of suggestions about other tasks in the app development cycle and about other features of the Windows Phone platform that you can build into your next app.
    What’s next for Windows Phone 8 development (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/jj206937(v=vs.105).aspx)

    Support resources
    To find answers and solve problems as you work with the tools in Windows Phone SDK 8.0, visit the Tools for Windows Phone Development forum. To see all the forums for Windows Phone development, visit Windows Phone Development Forums. To review other support options, visit MSDN Troubleshooting and Support.
    Tools for Windows Phone Development forum http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-us/wptools/threads
    Windows Phone Development Forums http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/category/wpapps
    MSDN Troubleshooting and Support http://msdn.microsoft.com/en-us/hh361695


     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: