Updates from Virtual Chitchatting Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 9:00 PM on 2014/01/15 Permalink  

    the endgame of Deddy Corbuzier and HITAM PUTIH, salah satu acara di media TransCorrupt akhirnya dibredel

    akhirnya, salah satu acara dari tv media milik perusahaan TransCorrupt ditutup. kita tinggal tunggu waktunya kapan media penuh tayangan sampah ini benar-benar tutup dan ditinggalkan pemirsa.

    TransCorrupt sangat suka mengopok-opok pemirsa dengan acara yang penuh sensasi murahan, sampah, dan tidak mendidik.

    awal penutupan kelompok usaha TransCorrupt milik Chairul Tanjung?

    i hope so

    detik.com tidak ada meliput kegagalan dedi kokbuset saat menipu pemirsa….


    http://www.infospesial.net/31810/aksi-sulap-deddy-corbuzier-di-the-next-mentalist-gagal-dan-terbongkar/

    Aksi Sulap Deddy Corbuzier di The Next Mentalist Gagal dan Terbongkar
    Senin, 06 Januari 2014 18:10

    Master Deddy Corbuzier gagal saat melakukan aksi sulap di The Next Mentalist Trans7, Minggu (5/1/2014). Saat itu, Deddy Corbuzier melakukan aksi sulap menembus benda padat yaitu besi.

    Awalnya, Deddy tampil dengan gaya khasnya dan memanggil wanita cantik untuk menemani aksinya. Dia atas panggung terdapat kotak yang dijaga dua pria berbadan tegap.

    Asisten cantik menari-nari dan memperkenalkan jika Deddy akan menembus lapisan besi yang ada dalam kotak tersebut. Penonton diperlihatkan kotak tampak depan dan belakang. Deddy akan masuk lewat belakang dan akan menembus lapisan besi yang berada di depan.

    Asisten cantik menggunakan martil untuk memukul lapisan besi berkali-kali. Dari kotak belakang tempat Deddy masuk, pesulap berkepala botak ini juga menggunakan martil untuk memukul lapisan besi agar penonton yakin jika dalam kotak tersebut adalah lapisan besi.

    Saat Deddy masuk tirai, penutup kotak belakang ditutup dan kamera menyorot kotak depan. Nah, trik Deddy Corbuzier terbongkar karena pintu kotak depan belum tertutup. Saat itu, Deddy ternyata sudah menembus lapisan besi tersebut. Banyak orang menilai jika Deddy hanya menembus kain.

    Deddy tetap melanjutkan penampilannya dan seolah tidak terjadi apa-apa. Penampilan Deddy ini mendapat pujian dari para juri The Next Mentalist malam itu yakni, Indro Warkop, Ivan Gunawan dan Vicky Shu.

    Selain Deddy Corbuzier, sebelumnya salah satu peserta The Next Mentalist, Ardi Miller, juga sempat melakukan kesalahan yang membuat tangannya terkena paku.

    Lihat The Next Mentalist: Tangan Ardi Miller Tertusuk Paku http://www.infospesial.net/30496/the-next-mentalist-tangan-ardi-miller-tertusuk-paku/


    http://www.cumaberita.com/entertainment/video-deddy-corbuzier-gagal-sulap-the-next-mentalist-trans-7.html

    Video Deddy Corbuzier Gagal Sulap The Next Mentalist Trans 7
    January 7, 2014

    Memiliki nama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo dan di dunia hiburan, ia lebih dikenal dengan sebutan nama Deddy Corbuzier. Selama ini orang mengenalnya sebagai seorang pesulap. Berbagai atraksi sulap pernah Deddy Corbuzier jalani. Tidak hanya sulap, Deddy Corbuzier juga merambah ke dunia hiburan lain seperti talk show. Deddy Corbuzier saat ini membawakan talk show di salah satu televisi nasional. Selain itu, Deddy Corbuzier juga pernah membintangi iklan dan bahkan bermain sinetron. Dalam perjalanan kariernya di dunia hiburan, Deddy Corbuzier tidak lepas dari kontroversi. Atraksi sulap Deddy Corbuzier kerap mengundang decak kagum. Bahkan Deddy Corbuzier menobatkan diri sebagai Master Mentalist. Meski sebagai seorang master, aksi Deddy Corbuzier tidak lepas dari kesalahan. Bahkan di atas panggung dan disiarkan secara langsung oleh televisi.

    Trik sulap Deddy Corbuzier di atas panggung kembali terbongkar. Kali ini dalam acara The Next Mentalist yang disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi nasional. Deddy Corbuzier tampil di atas panggung dengan gaya khasnya. Deddy Corbuzier kemudian memanggil asisten cantik untuk menemani aksinya.
    Video Deddy Corbuzier Gagal Sulap The Next Mentalist Trans 7

    Di atas panggung sudah ada kotak dijaga dua pria berbadan tegap. Sementara peran asisten cantik ini menari-nari dan memperkenalkan jika nantinya Deddy Corbuzier akan menembus lapisan besi. Besi itu ditaruh di tengah-tengah kotak besar tersebut.

    Penonton diperlihatkan kotak tampak depan dan belakang. Deddy Corbuzier nantinya akan masuk lewat belakang dan akan menembus lapisan besi itu. Namun trik Deddy Corbuzier terbongkar karena pintu kotak depan belum tertutup.


    http://hlowbos.blogspot.com/2014/01/3-akksi-sulap-deddy-corbuzier-yang.html

    http://forum.viva.co.id/gosip/1437987-3-akksi-sulap-deddy-corbuzier-yang-terbongkar-dan-gagal.html

    3 Akksi Sulap Deddy Corbuzier Yang Terbongkar dan Gagal
    8 January 2014, 18:45

    Atraksi sulap Deddy Corbuzier kerap mengundang decak kagum. Bahkan ia menobatkan diri sebagai Master Mentalist. Meski sebagai seorang master, aksi Deddy tak luput dari kesalahan. Bahkan di atas panggung dan disiarkan secara langsung oleh televisi.

    Akibatnya, Deddy mendapat cibiran dan kritikan karena trik sulapnya terbongkar saat show secara live. Ia dianggap tidak profesional karena sebagai seorang master trik sulapnya terbongkar lewat mata kamera.

    Berikut ini beberapa trik sulap Deddy yang terbongkar dan gagal:

    1. Seolah-oleh menembus lapisan besi

    Kali ini dalam acara The Next Mentalist yang disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi nasional, Minggu (5/1). Pertama-tama, Deddy tampil di atas panggung dengan gaya khasnya. Ia kemudian memanggil asisten cantik untuk menemani aksinya.

    Di atas panggung sudah ada kotak dijaga dua pria berbadan tegap. Sementara peran asisten cantik ini menari-nari dan memperkenalkan jika nantinya Deddy akan menembus lapisan besi. Besi itu ditaruh di tengah-tengah kotak besar tersebut. Penonton diperlihatkan kotak tampak depan dan belakang. Deddy nantinya akan masuk lewat belakang dan akan menembus lapisan besi itu.

    Untuk menyakinkan penonton, asisten cantik untuk itu menggunakan martil untuk memukul lapisan besi berkali-kali. Dari kotak belakang tempat Deddy masuk, pria berkepala pelontos ini juga menggunakan martil untuk memukul lapisan besi agar penonton yakin bahwa yang akan ia tembus adalah benar-benar lapisan besi.

    Seperti aksi-aksi sulap pada umumnya, setelah Deddy masuk tirai penutup kotak belakang ditutup. Kemudian mata kamera tertuju pada kotak depan. Di situlah trik Deddy terbongkar karena pintu kotak depan belum tertutup.

    Deddy ternyata sudah terlebih dahulu menembus lapisan yang disebut besi tersebut. Lantas banyak yang mencibir aksi Deddy ini karena ternyata bukan besi, tapi kain. Di situ Deddy terlihat dengan mudah melewati lapisan dalam kotak tersebut.

    2. Deddy diikat rantai besi

    Peristiwa ini terjadi dalam acara The Master. Kala itu Deddy Corbuzier tampil di atas panggung mempraktikkan aksi sulapnya. Acara sulap itu disiarkan secara langsung oleh televisi nasional.

    Setelah memberikan pengantar, Deddy kemudian diikat dengan rantai besi dan digembok di dalam sebuah bilik ditutupi tirai. Menurut Deddy, sulap ini memiliki tingkat kesulitan tinggi karena tak semua orang bisa mempraktikkan.

    Kejadian menjadi heboh saat asisten cantik menutup tirai setelah mengikat Deddy dengan rantai. Deddy pertama kali terlihat kesulitan untuk melepaskan diri dari ikatan rantai.

    Namun, sang asisten itu malah menarik tirai hitam itu terlalu panjang sehingga aksi Deddy melepas diri dari rantai terekam kamera. Trik Deddy ternyata hanya membalikkan badan lewat belakang karena papan dalam tirai ternyata bisa dibuka.

    3. Tangan Titi Rajo Bintang terbakar

    Deddy pernah gagal melakukan aksi sulap saat berpasangan dengan Titi Rajo Bintang dalam acara grand final Indonesia Mencari Bakat (IMB). Bahkan sampai tangan Titi terbakar. Peristiwa itu terjadi di Bandung beberapa waktu lalu.

    Ceritanya, saat itu Deddy mengungkapkan akan mengubah tisu menjadi bunga. Ternyata tisu itu terbakar dan mengenai tangan Titi.

    Di lain kesempatan, Titi pernah kembali menjadi asisten untuk mendukung penampilan Deddy. Aksi Deddy ini sempat membuat deg-degan dirinya.

    Titi mengaku bajunya robek-robek karena terkena pisau yang dimainkan oleh Deddy. Atraksi Deddy ini dianggap Titi gagal. hlowbos


    http://www.tabloidbintang.com/articles/film-tv-musik/kabar/2335-Deddy-Corbuzier-Sedih-Hitam-Putih-Harus-Berakhir

    Deddy Corbuzier Sedih Hitam Putih Harus Berakhir
    Kamis, 16 Januari 2014 10:04:43 | Abdul Rahman

    ACARA Hitam Putih yang biasanya disiarkan Trans 7 dari Senin-Jumat terpaksa harus berakhir semalam.

    Dalam acara terakhir kali Hitam Putih yang tayang secara live, Rabu (15/1) malam, Deddy Corbuzier selaku presenter secara resmi berpamitan pada penonton setianya. Sebab mulai besok acara talkshow yang dipandunya itu tidak akan tayang lagi.

    “Aku mohon maaf acara Hitam Putih ini harus berakhir dan malam ini yang terakhir kalinya,” ungkap Deddy Corbuzier.

    Pria berkepala plontos itu belum tahu apakah Hitam Putih yang dipandunya selama ini akan berakhir total atau hanya jeda sejenak kemudian dilanjutkan kembali.

    Kalau pun pihak Trans 7 akan kembali melanjutkannya, jadwal tayang Hitam Putih mungkin akan berbeda.

    “Kalau pun tayang lagi kita akan mendatangkan tokoh yang benar-benar inspiratif tapi mungkin hanya tayang Sabtu dan Minggu,” sambungnya.

    Master mentalist itu pun tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Hampir saja dia menangis saat berpamitan. Tapi hal itu berusaha ditutupinya dengan tetap berusaha tegar.

    (man/ade)


    http://www.tabloidbintang.com/articles/film-tv-musik/kabar/2345-Ini-Alasan-Trans-7-Hentikan-Program-Hitam-Putih

    Ini Alasan Trans 7 Hentikan Program “Hitam Putih”
    Kamis, 16 Januari 2014 13:33:32 | Abdul Rahman

    RABU (15/1) malam adalah terakhir kali program Hitam Putih tayang di Trans 7. Sekalipun banyak yang menyesalinya karena dinilai sebuah tontonan yang cukup inspiratif, tapi keputusan telah diambil.

    Program yang dipandu oleh pesulap Deddy Corbuzier itu diberhentikan karena sejumlah alasan.

    Salah satunya, Trans 7 menginginkan adanya program baru agar penonton setianya tak bosan.

    “Pengin ada program baru aja biar lebih berwarna,” ucap Humas Trans 7, Zana Aurora, saat dihubungi Bintang Online, Kamis (16/1).

    Alasan lain, share rating acara Hitam Putih tidak terlalu menggembirakan. Guna mensiasatinya, Hitam Putih sempat dipindah jam tayang yang awalnya pukul 18.00 WIB ke pukul 20.45 WIB. Namun hasilnya tetap tak banyak perubahan.

    “Iya kita sempat pindah jam tayang, cuma tetap tak ngangkat,” tutur perempuan yang selalu ramah pada wartawan itu. (man/ade)


    http://www.tabloidbintang.com/articles/film-tv-musik/kabar/2350-Jam-Tayang-Hitam-Putih-Sementara-Diisi-Tiga-Program-Ini

    Jam Tayang “Hitam Putih” Sementara Diisi Tiga Program Ini
    Kamis, 16 Januari 2014 14:13:01 | Abdul Rahman

    PIHAK Trans 7 membuat keputusan besar untuk memberhentikan acara Hitam Putih yang dipandu pesulap beralitan mentalist, Deddy Corbuzier.

    Mulai hari ini, Kamis (16/1) acara Hitam Putih tak akan tayang lagi. Untuk sementara di bulan Januari ini, slot waktunya diisi oleh tiga program unggulan Trans 7. Yaitu On The Spot, CCTV,?dan Theater Indonesia.

    “So far akan di isi slot On The Spot, CCTV sama Theater Indonesia,” ucap Humas Trans 7, Zana Aurora, saat dihubungi Bintang Online.

    Program baru pengganti Hitam Putih itu masih dirahasiakan. Tapi rencananya akan tayang mulai bulan Februari mendatang.

    “Ditunggu aja program barunya Mas. Nanti rencananya kita rilis akhir Januari ini, wartawan pasti kita undang kok,” ungkapnya. (man/ade)


    http://www.tabloidbintang.com/articles/extra/lensa/2357-Kenapa-Sebetulnya-Amat-Disayangkan-Hitam-Putih-yang-Dihentikan-Trans-7

    “Hitam Putih” Distop!
    Kenapa Sebetulnya Amat Disayangkan “Hitam Putih” yang Dihentikan Trans 7?
    Kamis, 16 Januari 2014 16:05:12 | Ade Irwansyah

    SEBELUM yang lain-lain, saya hendak bilang terlebih dulu: saya bukan penonton tetap Hitam Putih. Menontonnya dari awal hingga usai rasanya pun tak pernah saya lakukan.

    Jam tayangnya tak cocok dengan waktu kerja saya. Ketika tayang, biasanya saya sedang lembur di kantor karena pekerjaan menumpuk atau sedang dalam perjalanan pulang ke rumah di pinggiran Jakarta.

    Saya menontonnya lewat hasil rekaman yang diunggah ke YouTube di hari berikutnya, bila ada teman yang bilang tayangan Hitam Putih malam sebelumnya bikin heboh.

    Walau bukan penonton tetap, tapi saya berani bilang, saya tahu ciri khas dan apa yang bikin talk show yang dipandu Deddy Corbuzier itu cukup menyita perhatian, banyak disukai.

    Seperti ketika Trans 7 (dulu masih bernama TV7) membuat terobosan dengan Empat Mata (yang kemudian berganti nama jadi Bukan Empat Mata) lewat menempatkan Tukul Arwana sebagai pemandu talk show.

    Anggapan umum yang berlaku: pemandu talk show haruslah orang yang smart, bisa melancarkan pertanyaan-pertanyaan smart pada nara-sumber. Model idealnya adalah para dewa talk show di TV Amerika sana mulai dari mendiang Johnny Carson, David Letterman, Larry King, Oprah Winfrey, dan macam-macam lagi. Nah, TV7 ketika itu dianggap membuat gebrakan baru dengan menempatkan pelawak yang–mohon maaf sebelumnya–kita tahu, tak secerdas Farhan, Becky Tumewu atau yang lainnya.

    Tapi dengan memasang Tukul yang terjadi adalah sebuah terobosan. Hasilnya adalah sebuah acara bincang-bincang yang mungkin memang tak cerdas, tapi jadi riang dan jenaka.

    Ketika mendengar Deddy Corbuzier didapuk sebagai host, kita pun dibuat terkejut. Saat mengulas acara Hitam Putih di tabloid Bintang, kawan yang menulis artikelnya memuat pertanyaan kita semua kala itu: Mau dibawa ke mana acara tersebut ketika seorang magician menjadi pembawa acaranya? Apa mau bermain sulap-sulapan bersama bintang tamunya?

    Untunglah jadinya tak begitu. Selain sebagai pesulap atau mentalist, Deddy juga punya latar belakang S2 psikologi. Produser Hitam Putih yang diwawancarai tabloid Bintang bilang, “Deddy background-nya S2 psikologi. Sebagai mentalis, dia seorang yang peka dan sensitif, serta pintar melihat segala sesuatu sampai kepada membaca mimik si narasumber. Selain itu, kalau dia mau, dia bisa mind reading,” rinci sang produser kala itu.

    Ia bilang lagi: “Jadi seorang Deddy, justru ‘melebihi’ presenter pada umumnya. Dengan kepekaannya, dia cepat ‘nembak’ pertanyaan yang di luar perkiraan.” Dan itulah kunci sukses sebuah program talk show. Dengan dilemparkannya pertanyaan-pertanyaan tidak biasa kepada bintang tamu, maka rahasia terdalam yang tergali dan diinformasikan kepada pemirsa pun akan tidak biasa.

    Nah, di situlah kekuatan Hitam Putih. Gaya Deddy bertanya bikin nara-sumber kalabakan dan seringkali termakan omongannya sendiri. Memang gaya bertanya seolah mengejar seperti ini bisa dikategorikan tak etis. Tapi bagaimana lagi. Yang dicari pemirsa memang bukan jawaban-jawaban biasa yang normatif. Dan Deddy dengan piwai memainkan peran itu selama tiga tahun terakhir lewat Hitam Putih yang dipandunya.

    Pertanyaannya kemudian, kenapa acara yang punya ciri khas dan kekuatan yang tak dimiliki talk show lain malah dihentikan oleh stasiun TV yang menayangkannya?

    Well, saya tak tahu persis apa yang terjadi di balik dapur Trans 7. Yang saya bisa kemukakan hanya sebatas analisis.

    Dan pangkal soalnya adalah kesuksesan acara kakak kandung Trans 7 sendiri: Yuk Keep Smile di Trans TV. Selama berbulan-bulan ini, YKS adalah acara idola yang merajai rating dan share. YKS sekali tayang, share-nya bisa mencapai 30-an persen yang berarti 30 persen penonton TV menonton acara itu di jam tersebut. Angka 30 persen itu menyeramkan. Sinetron populer pun jarang sekali mencapai angka itu.

    Nah, rupanya, kedigdayaan YKS tak hanya membuat stasiun TV lain pusing memikirkan cara jitu mengalahkannya. Tapi juga stasiun TV yang satu grup alias sang adik: Trans 7.

    Acara-acara Trans 7 yang tayang di jam-jam prime time pun ikut terlibas YKS. Salah satunya Opera van Java (OVJ), acara lawak yang boleh dibilang jadi ikon Trans 7 selama beberapa tahun terakhir. Demi menyelamatkan OVJ, Trans 7 menggeser jam tayangnya jadi lebih sore. Hitam Putih yang punya jam tayang ideal, tayang pukul 18.00 WIB sebelum YKS, jadi harus berhadap-hadapan dengan raja rating dan share saat ini.

    Apa mau dikata, Hitam Putih yang tayang pukul 20.45?WIB tak mampu mengalahkan YKS. Ratingnya turun. Dalam catatan teman yang biasa menulis soal rating untuk situs ini hasilnya malah jadi lebih buruk daripada ketika OVJ masih berhadap-hadapan dengan YKS. Ya, Hitam Putih bahkan tak mampu meraih posisi 50 besar acara paling banyak ditonton. Dalam laporan rating dan share dari Nielsen yang kami dapat untuk tiga hari terakhir (13-15 Januari 2014), Hitam Putih hanya mampu duduk di posisi 81 (13/1/2014), 72 (14/1/2014), dan 79 (15/1/2014).

    Apalagi kekuatan talk show sejatinya juga tergantung dengan bintang tamu yang didatangkan saat itu. Sekarang, kita tahu, setiap stasiun TV punya talk show yang saling berlomba menjadi yang pertama jadi tempat curhat seleb yang sedang punya kasus. Di sini, pesaing Hitam Putih bukan cuma YKS yang jam tayangnya head to head tapi juga talk show lain yang mendatangkan berbagai nara-sumber eksklusif.

    Berbagai inovasi dilakuan acara ini. Yang terakhir dengan mendatangkan Farhat Abbas sebagai host tamu. Langkah ini tak terlalu disukai penggemar berat Hitam Putih mengingat Farhat bukan sosok yang disenangi publik.

    Akhirnya, apa boleh buat, Hitam Putih ditaklukan kakak sendiri, berkorban demi acara lawak yang sudah jadi ikon, dan pada gilirannya menyerah pada rating, dan share. Amat disayangkan. *** (ade/ade)


    http://entertainment.kompas.com/read/2014/01/16/2128476/Tamatnya.Acara.Hitam.Putih.

    Tamatnya Acara “Hitam Putih”
    Kamis, 16 Januari 2014 | 21:28 WIB


    Deddy Corbuzier, KOMPAS IMAGES/FIKRIA HIDAYAT

    Catatan Kaki Jodhi Yudono

    Para penggemar acara Hitam Putih, yang ditayangkan di Trans 7 tiap malam, hari ini dikejutkan oleh pengumuman pembawa acaranya, Deddy Corbuzier, yang memutuskan untuk “menghentikan” acara tersebut pada Kamis ini, 16 Januari 2013. Share dan rating menjadi alasan mengapa acara ini harus dihentikan, seperti yang diungkap Deddy melalui laman Facebook pribadinya.

    “Namun kita semua tahu bahwa di saat ini yang dinikmati masyarakat jauh dari hal-hal inspiratif.. Sehingga pasti acara seperti ini akan kehilangan share dan rating, karena share berada di tangan masyarakat majemuk..Kami tidak menyalahkan siapapun.. Inilah dunia TV dan Masyarakat. Dan kami pun saat ini menyerah…. Bukan untuk binasa namun utk berpikir dan berkarya lagi..Kami tidak bisa mengikuti arus dan kami berpegang pada hati… Maaf bila saya mengejutkan jutaan pemirsa dengan mengkahiri acara Hitam Putih,” demikian pernyataan Deddy.

    Sebetulnya, imbuh Deddy, Trans 7 masih memberi kesempatan Hitam Putih untuk tetap tayang pada hari Sabtu dan Minggu. “Namun bagi saya lebih baik kami berhenti sejenak untuk berpikir daripada melawan arus dan hanyut akhirnya. Belakangan ini ribuan pesan meminta kami untuk mengembalikan Hitam Putih pada jalurnya tanpa mengetahui kendala yg ada pada kami..Kami pun ingin memberi yang terbaik.. Dan kami sadar apabila itu tidak bisa kami lakukan, maka kami memilih untuk tak ikut pada arus…”

    Sontak, para penggemar Hitam Putih pun menuliskan komentarnya di Facebook. Leony Chrystie Clay, misalnya. Perempuan ini menulis begini, “SUMPAH YE daripada acara sampah kaya YKS diterusin dan bikin dampak buruk untuk masyarakatnya,,mendingan hitam putih yg ditampilin!!!!”

    Buggaty Chah CherduOne, menulis seperti ini, “hitam putih tlng lanjut lg dong,,,ini acara sngt inspiratif bgt, saya tdk pernah nonton tv kcuali acara hitam putih….buat masyarakat indonesia tlng kalian smua harus’y bs memilah acara yg baik n mendidik dan hanya 1 yaitu HITAM PUTIH.”

    Cika Ucika Pepeyee menulis ini, “Kok. Gtu ya,, aku suka htm pth,,,tp. Eneq. Smnjak ada farhat.”

    Ya, ya, beberapa episode menjelang penutupan Hitam Putih (HP), pengacara Farhat Abas memang diberi ruang di salah satu segmen HP berjudul “Celotehan Farhat Abas”. Entahlah, kemunculan Farhat di segmen ini diniatkan untuk mendongkrak rating HP atau justru sebagai pertanda jika HP memang hendak digusur.

    Masih banyak komentar penggemar HP yang kebanyakan menyayangkan “hilangnya” program HP dari layar kaca Trans 7.

    Jika menyimak dari beberapa komentator yang menyayangkan kepergian HP, ada beberapa di antaranya yang menuduh acara-acara semacam YKS, Campur Campur, dan Pesbukers sebagai penyebab hilangnya “kecerdasan” masyarakat dalam menyerap tayangan di televisi. Alhasil, acara yang membawa pesan dan “berisi” macam HP pun harus tersingkir, lantaran penonton dihujani oleh acara variety show itu secara masif. Itu pula yang disadari oleh Dedy sebagai pembawa acara yang mengaku tidak akan terbawa oleh arus tontonan yang dipenuhi haha hihi dan kementelan.

    HP sendiri merupakan program talkshow dengan format mind reading yang menghadirkan bintang tamu yang inspiratif dan populer, dibawakan oleh Deddy Corbuzier dengan menyelipkan aksi-aksi khasnya. Bintang tamu akan diberikan pertanyaan seputar masalah pribadi, prestasi, bahkan harapan. Acara dikemas dengan kejahilan, kemahiran, dan ketajaman host dalam mengatur permainan pikiran yang akan mengundang gelak tawa.

    Lantas, seperti apa sebetulnya peta tontonan di televisi yang bertarung pada jam prime time, yakni sekira pukul 18.30 hingga 22.00 WIB? Mari kita simak apa saja yang ditayangkan pada “jam mahal” tersebut.

    Indosiar masih mengandalkan sinetron dengan tema-tema rumah tangga berjudul Antara Isteri dan Wanita Lain. Trans TV asyik dengan tayangan YKS (Yuk Keep Smile). Tayangan ini oleh beberapa pemerhati televisi dianggap sebagai tontonan garing dan tidak mendidik.

    MNC TV tak mau beranjak dari acara sinetron yang digeber sejak pukul 19.00 hingga 22.30 WIB dengan judul Putri Duyung, Tendangan Si Madun Returns, dan Raden Kian Santang.

    ANTV, kini stasiun TV itu berhadap-hadapan langsung dengan Trans 7 lewat tayangan yang penuh haha hihi. Sejak pukul 16.55, ANTV telah menayangkan Pesbukers hingga pukul 19.25, dan diteruskan acara Campur Campur, dan Twitteran yang berakhir pada pukul 21.55 WIB.

    SCTV dan RCTI masih bertempur dengan tayangan sinetron keluarga. RCTI sejak pukul 17.00 sudah menggelar sinetron Anak-anak Manusia hingga pukul 19.00 WIB, diteruskan dengan sinetron Khanza 2, dan ditutup sinetron Tukang Bubur Naik Haji pada pukul 23.00 WIB.

    Sementara itu, SCTV nampaknya masih mengandalkan sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah yang ditayangkan pada pukul 21.00-22.30 WIB.

    Stasiun televisi lain, seperti TVRI, Global TV, TV One, dan Metro TV boleh dibilang masih menyajikan tontonan yang “berisi”. Artinya, tontonan yang mereka gelar masih menarik, aktual, bermanfaat, dan inspiratif.

    Lantas, apa menariknya HP sehingga disukai oleh penonton yang lebih menyukai “isi” ketimbang “kulit”? Berdasarkan konten isinya, HP mengarahkan perbincangan pada masalah pribadi yang dianggap mampu memotivasi serta inspiratif. Talent ataupun bintang tamu yang diundang tentunya akan memaparkan pengalamannya dalam meraih kesuksesan hingga dikenal oleh banyak orang. Kisah yang dipaparkan tak jarang membuat bintang tamu menangis.

    Pertanyaan lugas pun terus disodorkan kepada bintang tamu. Konten isi perbincangan inilah yang dijual dengan kemasan santai dan disajikan dengan atraksi, bahkan alunan musik. Masalah pribadi dari bintang tamu dianggap lumrah untuk diperbincangkan ke publik. Para fans yang mungkin sedang menonton pun akan merasa sangat tertarik dengan setiap ucapan dari bintang tamu. Komunitas-komunitas yang ada di Indonesia pun terkadang hadir sebagai bintang tamu sembari memamerkan karya mereka. Selebriti yang berprestasi pun dihadirkan dan diharapkan mampu memberikan inspirasi.

    Gaya hidup dan masalah perceraian diungkapkan lewat program ini. Salah satu episode HP pun pernah mendapat teguran tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena pertanyaan yang ditujukan bersifat tidak pantas dan di luar konteks kesiapan usia. Hal ini dianggap menjual, tetapi justru dapat menyakiti pihak tertentu. Tepatnya episode 8 April 2012 pukul 18.28 WIB, HP menayangkan adegan Deddy Corbuzier yang menanyakan sebuah pertanyaan kepada seorang anak di luar kemampuan si anak untuk menjawab pertanyaan tersebut.

    “Share” dan rating

    Nah, marilah kita simak, seperti apa pertarungan acara-acara tersebut dalam memperebutkan share dan rating pada akhir Mei 2013.

    Jika menyimak angka rating yang dilansir Nielsen yang ditulis http://allaboutduniatv.blogspot.com, yang bertempur dahsyat memang acara Campur Campur (CC) dan YKS. Rating CC yang tayang di ANTV pada Rabu (16/10/2013) menempati peringkat ke-29 dengan TVR 1,9 dan share 7,5 persen. Pada keesokan malamnya, Kamis (17/10/2013), rating CC naik signifikan, menempati peringkat ke-13 dengan TVR 2,5 dan share 9,9 persen di segmen ALL. CC menjadi acara unggulan dengan rating tertinggi kedua setelah Pesbukers yang duduk di peringkat ke-12 dengan TVR 2,5 dan share 12,9 persen.

    Namun, CC masih tertinggal dengan YKS yang memang sudah memiliki penonton setia. Pada Kamis (17/10/2013), YKS menempati peringkat ke-3 dengan TVR 4,4 dan share 20,2 persen. Sebelum ada YKS, Trans TV terlihat sering mengubah jadwal program primetime-nya. Kesuksesan YKS juga menggusur Bioskop Trans TV (BTT) yang kini harus tayang larut malam. Hal ini juga menjadi kritikan para pencinta setia BTT.

    Istilah rating dan share kerap diterjemahkan sebagai hidup-mati sebuah program TV. Sebuah acara akan awet, atau hanya seumur jagung, tergantung rating dan share yang diraih. Ukuran seperti apakah yang digunakan AGB Nielsen Media Research (NMR) dalam melakukan penelitiannya? Metode seperti apakah yang dilakukan? Khusus untuk TV, sebutannya adalah Television Audience Measurement (TAM) yang dilakukan Nielsen di Indonesia dan 26 negara lainnya. Survei itu dirancang bagi pengiklan, agensi iklan, ataupun pengelola TV untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap karakter penonton TV dan acuan tontonan TV di kota-kota besar Indonesia.

    Sejak 1991, Nielsen Indonesia telah menyediakan laporan rating mingguan bagi stasiun TV dan pengiklan mengunakan Layanan Rating Harian, penonton sampel mencatat acara yang ditonton serta di kanal mana, di dalam buku harian yang disediakan. Hasilnya dikirimkan pada NMR yang kemudian mentransfernya ke komputer.

    Tahun 1997, NMR beralih menggunakan Peoplemeter System untuk mengembangkan pengukuran yang lebih akurat menit per menit. Metode Peoplemeter untuk memperoleh gambaran lebih akurat mencakup lima kota besar (Jabodetabek, Surabaya, Medan, Semarang, dan Bandung). Pada 2002, daftar kota ditambahkan dengan Makassar. Pada 2003, daftar ditambah Yogyakarta (termasuk Bantul dan Sleman) serta Palembang, 2004 (Denpasar), dan 2006 (Banjarmasin). Survei Nielsen mencakup populasi 49,5 juta penonton TV.

    Sejak Maret 2007, Nielsen memberikan layanan laporan rating harian. Informasi detail sebuah program acara bisa langsung diketahui sehari setelah acaranya tayang. Rating harian juga mencakup 10 kota besar Indonesia.

    Angka rating dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, misalnya saja durasi suatu program, program tandingan, kualitas gambar yang diterima di rumah, penonton yang ada (available audience), jadwal tayang, waktu-waktu insidental, juga pola kebiasaan penonton di daerah-daerah tertentu. Rating program tidak mencerminkan kualitas program. Rating adalah persentase dari penonton suatu acara dibandingkan dengan total atau spesifik populasi pada waktu tertentu. Yang diukur melalui rating ini adalah kuantitas, bukan kualitas suatu acara.

    Rating = Jumlah penonton program A dibagi populasi TV x 100 persen.

    Dengan perhitungan rating yang menit per menit, panjangnya program memengaruhi rating dari satu program. Misalnya, program yang tadinya berdurasi 30 menit memiliki rating 10. Ketika diperpanjang menjadi 60 menit, ratingnya turun menjadi 8 persen karena angka pembagi yang semakin besar.

    Lantas, apakah share? Apa bedanya dengan rating? Share adalah persentase jumlah pemirsa atau target pemirsa pada ukuran satuan waktu tertentu pada suatu saluran TV tertentu terhadap total pemirsa di semua saluran.

    Share = program rating : total rating x 100 persen.

    Ada pula istilah Channel Share, yakni persentase pemirsa TV di satu periode tertentu pada saluran TV.

    Channel Share = Channel Share : total pemirsa x 100 persen.

    Pada Channel Share, yang dibandingkan bukan lagi acaranya, melainkan stasiun TV-nya. Singkat kata, beda rating dan share adalah angka rating menghitung jumlah penonton TV pada sebuah acara, sedangkan share menghitung persentase penonton TV di antara stasiun TV lain. Misal, jika ada tiga stasiun TV dengan populasi 10.000 orang dan TV1 memiliki angka penonton 2.000 orang, TV2 dengan 1.000 orang, dan TV3 dengan 1.000 orang, maka rating TV1 20 persen dan share-nya 50 persen, TV2 punya rating 10 persen dan share 25 persen, sementara TV3 punya rating 10 persen dan share 25 persen.

    Perginya “Hitam Putih”

    Hitam Putih hanyalah salah satu program televisi yang telah menjadi “almarhum”, mengikuti jejak program-program lainnya yang serupa ataupun berbeda. Untuk urusan hidup mati sebuah program, memang banyak hal yang menyertainya, termasuk jika acara tersebut dipandang tidak patut. Lambat laun, acara itu pun akan mati dengan sendirinya alias ditinggal penontonnya. Namun, algojo paling mematikan yang digunakan oleh televisi selama ini memang lembaga survei yang mengeluarkan angka-angka sharing dan rating.

    Khusus mengenai Hitam Putih, selain, barangkali, karena urusan rating dan sharing, konon Deddy Corbuzier sebagai pembawa acara memang memiliki rencana melanjutkan pendidikan S-3. Meminjam bahasa para penggemar Hitam Putih, bukan kematian acara Hitam Putih yang menjadi soal. Yang menjadi perkara adalah seperginya Hitam Putih, adakah acara televisi yang bukan hanya menyajikan “kulit”, melainkan juga “isi” yang terdiri dari: pesan yang baik, aktual, inspiratif, dan juga bermanfaat?

    Jika tak muncul acara yang bernas, maka boleh jadi acara-acara yang digelar di televisi dan mendapatkan perhatian besar dari penonton melalui sharing dan rating yang tinggi adalah potret dari bangsa ini yang sudah sumpek oleh keadaan negaranya. Jadi, mereka pun memilih untuk bergoyang dan ber-haha hihi…

    @JodhiY
    Editor : Jodhi Yudono


     
  • Virtual Chitchatting 8:25 PM on 2014/01/13 Permalink  

    RIP, Mrs Hamdani Amien, @ RS PMI Bogor, 13.01.2014 20.25 WIB 

     
  • Virtual Chitchatting 4:00 PM on 2014/01/13 Permalink  

    per 18 September 2006, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya memperebutkan kasus koruptor Hamid Awaluddin 

    http://koruptorindonesia.blogspot.com/

    http://koruptorindonesia.blogspot.com/2007/12/hamid-awaluddin.html

    Hamid Awaluddin, Sang Koruptor pada Pemilu 2004 yang diangkat menjadi Dubes RI di Rusia sejak 2008
    Victor Silaen (Sinar HArapan) dan berbagai sumber, Rabu, 12 Desember 2007

    Hanya di Indonesia, pejabat yang diberhentikan karena alasan korupsi bisa mewakili negaranya sebagai duta besar. Itulah pekerjaan hebat SBY, Soesilo Bambang Yudhoyono.

    Kapolri Jenderal Sutanto, 26 September 2006, yang menyatakan kasus dugaan sumpah palsu Hamid Awaluddin sebagai “tidak termasuk kategori kasus berat.” Ketika itu Hamid Awaludin diadukan ke polisi oleh Daan Dimara, keduanya dalam konteks sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/KPU dalam Pemilu 2004). Karena bukan kasus berat, Sutanto tidak akan mengambil alih proses penyelidikan sumpah palsu yang saat itu tengah ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. “Perkara itu kan mudah pembuktiannya, tinggal dipanggil saksi-saksinya saja,” ujar Sutanto. Jika betul pembuktiannya mudah, maka diasumsikan dalam waktu dekat “misteri rapat 14 Juni 2004″ (rapat di KPU yang menentukan harga kertas segel pemilu tanpa proses tender) tersebut akan terungkap kebenarannya. Namun, apa yang terjadi? Berbulan-bulan kemudian-hingga kini-Hamid Awaluddin, tak tersentuh hukum. Sementara itu, kasus dugaan “sumpah palsu” yang dilaporkan Daan Dimara ke pihak kepolisian itu senyap dan lenyap. Mestinya Kapolda Metro Jaya (juga Kapolri) merasa terpanggil untuk menjelaskan kasus tersebut kepada publik. Karena yang terlibat dugaan skandal itu adalah pejabat publik, apalagi kini yang bersangkutan adalah Menteri Hukum dan HAM.

    Sementara itu, perkara yang pertama itu belum lagi menjadi terang, kini tokoh yang sama mencuat kembali menjadi bintang yang benderang dengan dugaan kuat bahwa dirinya kena skandal keuangan dan kepatutan moral. Hamid kembali menjadi pusat sorotan karena sebagai Menkum HAM sangat getol dalam urusan pencairan uang terpidana (ketika itu) Tommy Soeharto. Putra kesayangan penguasa Orde Baru itu kini pun masih berperkara dengan pemerintah Indonesia soal klaim duit gede di pengadilan Inggris. Dengan campur tangan Menkum HAM yang yang luar biasa aktif itu, uang Tommy senilai 10 juta dolar AS yang disimpan di BNP Paribas, London, mengalir kembali ke Indonesia.

    Hamid menyediakan rekening bank milik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum HAM) untuk menampung dan menyalurkan uang Tommy.Di samping itu, dalam mengurus kepentingan uang Tommy, Hamid memberi BNP Paribas informasi yang terbilang rahasia dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK padahal sudah mengingatkan ketika memberi informasi itu kepada Hamid, bahwa informasi tersebut tak bisa disebarluaskan.

    Untuk melancarkan arus uang Tommy ke Bank Negara Indonesia cabang Tebet, Hamid menulis katebelece yang intinya membebaskan direksi BNI dari semua tuntutan hukum.Pertanyaannya, mengapa seorang menteri sampai terlibat begitu jauh dalam urusan privat seseorang yang hanya warga negara biasa? Lagi pula, sangatlah di luar kepatutan pemerintah memberikan rekening banknya dipakai untuk melancarkan urusan pribadi, apalagi menyangkut transfer uang dalam jumlah besar dari orang yang sedang bermasalah. Ada hal lain yang mengherankan: rekening milik Depkum HAM yang dipimpin Hamid itu berumur sangat pendek. Dibuka menjelang transfer dan segera ditutup begitu transfer tersebut selesai. Begitu uang sampai, hari itu juga uang lenyap dari rekening di BNI Tebet dan beralih ke rekening di BNI Melawai. Dari sana uang terbang ke mana-mana. Yang tak kalah anehnya, Hamid tidak melaporkan pembukaan rekening itu ke Departemen Keuangan.

    Tindakan Hamid dalam mengurus kepentingan Tommy dengan melabrak aturan dan etika jabatan itu membuat publik patut curiga.Apakah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang bertekad memerangi korupsi ini sungguh-sungguh bisa dipercaya bahwa pemerintah tidak tebang pilih? Mengapa terkesan ada sikap yang mengistimewakan seorang Tommy Soeharto dalam kasus pencarian uang di luar negeri itu? Sikap tersebut bukan hanya tercermin dalam tindakan “heroik-patriotik” Hamid (yang berdalih lebih baik memulangkan uang ke dalam negeri), tapi juga melalui komentar Wakil Presiden Jusuf Kalla (23 Maret 2007) bahwa “tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus transfer dana milik Tommy Soeharto dari BNP Paribas di London ke rekening Menkum HAM di BNI Cabang Tebet”. Wapres Kalla juga meminta agar berbagai pihak tidak terlalu mencurigai Hamid, Yusril Ihza Mahendra (mantan Menkeh HAM), maupun Tommy dalam kasus tersebut.

    Dalam konteks memerangi korupsi, mestinya Wapres mengerti bahwa sikap mencurigai itu justru penting. Berdasar sikap itulah upaya-upaya investigasi bisa dikembangkan secara lebih terarah. Jadi, di wilayah “perang terhadap korupsi” ini, setiap orang harus dipandang dengan “paradigma bersalah” dan bukan “paradigma tidak bersalah”. Kalau sudah masuk ke wilayah pengadilan, barulah paradigma yang digunakan diubah: memandang siapa pun sebagai “orang yang tidak bersalah”. Jadi, mungkin saja Tommy sendiri tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Tapi, jangan terburu-buru menutup kemungkinan bahwa dana di BNP Paribas itu merupakan hasil korupsi yang pernah dilakukan ayahnya, mantan presiden Soeharto. Apalagi, ada dugaan lain bahwa uang Tommy di luar negeri itu ditransfer melalui rekening kantor pengacara milik Yusril Ihza Mahendra, “Ihza and Ihza”. Atas jasa tersebut, kantor pengacara Yusril mendapat fee sebesar Rp 7 milliar. Bukankah dugaan-dugaan ini layak dikembangkan ke arah penyelidikan?Di negara yang masih juara korupsi dan supremasi hukumnya sedang carut-marut ini, publik justru tidak sekali-kali boleh lengah dalam mengawasi kinerja para pejabat negara dan pihak-pihak lain yang terkait dengan mereka.

    Hamid dan Yusril saling tuding dan saling menunggu siapa yang akan menuai badai dihentikan sebagai menteri kabinet SBY-YK. Walau menjadi anak emas YK, akhirnya Hamid tak dapat lagi dilindungi oleh YK. Bersama Yusril keduanya dihentikan dari kabinet SBY-YK. Atas jasanya bersekutu dengan koruptor, Hamid mendapat promosi sebagai dutabesar. Mungkin hanya di Indonesia, pejabat yang diberhentikan karena alasan korupsi bisa mewakili negaranya sebagai duta besar.


    http://www.antikorupsi.org/id/content/daan-dimara-laporkan-hamid-awaludin-ke-polda

    Daan Dimara Laporkan Hamid Awaludin ke Polda

    Terpidana kasus korupsi segel surat suara untuk pemilihan Presiden I dan II di Komisi Pemilihan Umum, Daan Dimara, Rabu (9/5), melaporkan mantan anggota KPU, Hamid Awaludin.

    Pengaduan tersebut ia sampaikan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Inspektur Jenderal Adang Firman, lewat pengacaranya, Erick S Pa


    http://www.antikorupsi.org/id/content/daan-dimara-sebut-hamid-bertanggung-jawab-soal-segel

    Daan Dimara Sebut Hamid Bertanggung Jawab Soal Segel

    Anggota Komisi Pemilihan Umum Daan Dimara mengatakan, selain dirinya, mantan anggota KPU Hamid Awaludin juga disebut-sebut bertanggung jawab dalam pengadaan segel surat suara.

    Daan Dimara mengungkapkan itu seusai pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (7/2).

    Dalam pemeriksaan kali ini Daan Dimara diperiksa terkait dengan dugaan korupsi dalam pengadaan kotak suara. Daan adalah ketua panitia pengadaan segel surat suara untuk pemilu legislatif dan Hamid Awaludin adalah ketua panitia pengadaan segel surat suara untuk Pemilu Presiden I dan Pemilu Presiden II.

    Saat ditanyakan apakah dirinya sudah mengetahui soal status tersangka terhadap dirinya, Daan menolak berkomentar. Ia hanya menjawab,


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamid-akui-minta-daan-percepat-proyek-segel

    Hamid Akui Minta Daan Percepat Proyek Segel

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin mengakui, dalam pertemuan di ruang Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin pada 14 Juni 2004, ia meminta Daan Dimara, anggota KPU, mempercepat proyek segel surat suara. Namun, ia membantah telah meminta Daan tidak mengubah harga yang sudah disepakati dengan PT Royal Standar.

    Hal itu diungkapkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hamid Awaludin, seusai diperiksa selama sekitar lima jam di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (13/3). Dalam pemeriksaan itu penyidik KPK mengajukan 33 pertanyaan kepada Hamid.

    Penyidik akan kembali memeriksa Hamid hari Jumat pekan ini. Pada pemeriksaan nanti KPK akan mengonfrontasikan keterangannya dengan Daan Dimara, Direktur Utama PT Royal Standar Untung Sastra Wijaya, anggota staf teknis PT Royal Standar Asikin, dan anggota Panitia Pengadaan Sampul Suara Boradi. Keempat orang itu hadir pada pertemuan tanggal 12 Juni 2004 di KPU yang membahas penentuan harga segel surat suara Rp 99 per keping.

    Dalam keterangannya kepada wartawan seusai pemeriksaan, Hamid menjelaskan, dia hanya dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pengadaan segel surat suara dengan terdakwa Daan Dimara dan Untung Sastra Wijaya.

    Menurut Hamid, pertanyaan penyidik sangat mendetail, terutama berkaitan dengan dirinya dalam pengadaan kertas maupun segel surat suara.


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamid-jadi-saksi-daan-pengadaan-segel-pemilu-urusan-beliau

    Hamid Jadi Saksi; Daan: Pengadaan Segel Pemilu Urusan Beliau

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin hari ini, Senin (13/3), akan diperiksa terkait dengan kasus pengadaan segel surat suara.

    Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan di Jakarta, Sabtu (11/3) malam.


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamid-tolak-terima-dana-rp-11-m-bikin-kor-kesaksian-pojokkan-hamdani-amin

    Hamid Tolak Terima Dana Rp 1,1 M; Bikin Kor Kesaksian Pojokkan Hamdani Amin

    Untuk yang pertama Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin memberikan kesaksian soal kasus korupsi KPU di Pengadilan Tipikor. Dalam sidang yang berlangsung pukul 09.00 hingga 20.00 kemarin, mantan anggota KPU itu membantah pernah menikmati uang haram dari rekanan KPU senilai USD 110 ribu atau sekitar Rp 1,1 miliar.

    Saya tidak pernah menerimanya, tegas Hamid ketika ditanya majelis hakim apakah dirinya pernah mendapatkan dana taktis KPU seperti yang diungkapkan Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin atau tidak.

    Atas jawaban tersebut, hakim Dudu Duswara membacakan rincian dana taktis yang diterima Hamid sesuai keterangan Hamdani, yakni USD 110 ribu yang diberikan dalam lima tahap. Pada Januari 2004 senilai USD 15 ribu, April (USD 30 ribu), Juni (USD 25 ribu), serta Agustus (USD 10 ribu dan USD 30 ribu). Tidak pernah (menerima), Yang Mulia, ujarnya.

    Hamid juga membantah telah menerima uang bantuan penyelesaian pemilu Rp 12 juta yang diberikan Bendahara KPU Sri Ampimi dan Sumiyati. Pada sidang lalu, Sri Ampimi menyatakan, dirinya dan Sumiati pernah memberikan uang Rp 12 juta kepada Hamid. Saat itu, Hamid menerima uang tersebut dan sempat menandatangani tanda terima, tapi kemudian dihapus.

    Pada 6 Mei pukul 13.00, saya didatangi dua staf KPU di kantor saya. Salah satunya Bu Sum (Sumiyati, Red) yang meminta agar saya menandatangani selembar kertas,


    http://www.antikorupsi.org/id/content/kasus-hamid-awaludin-ditangani-polda-kepala-polri-tidak-masuk-kategori-kasus-berat

    Kasus Hamid Awaludin Ditangani Polda; Kepala Polri: Tidak Masuk Kategori Kasus Berat

    Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto mengaku tidak akan mengambil alih proses penyelidikan dugaan kesaksian palsu mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Hamid Awaludin atas pengaduan anggota KPU lainnya, Daan Dimara.

    Menurut Sutanto, selain kasus itu masih ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, pihaknya juga tidak merasa perlu mengambil alih kasus yang dinilainya tidak masuk kategori kasus berat, seperti pengaduan Daan tersebut.

    Hal itu disampaikan Sutanto, Selasa (26/9), seusai mengikuti rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam), yang dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar, Menteri Dalam Negeri Moh Ma


    http://www.antaranews.com/print/42586/laporan-daan-dimara-ditangani-direktorat-i-bareskrim

    Laporan Daan Dimara Ditangani Direktorat I Bareskrim

    Jakarta (ANTARA News) – Laporan terpidana empat tahun korupsi KPU, Daan Dimara, soal sumpah palsu Hamid Awaluddin ditangani Direktorat I/Keamanan dan Transnasional Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri setelah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya.

    “Saat ini penyidik Bareskrim masih mempelajari berkas sebab baru
    kemarin siang berkas dilimpahkan Polda Metro Jaya,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Paulus Purwoko di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, setelah dipelajari maka polisi akan memfokuskan untuk meminta keterangan para saksi sebelum melangkah pemeriksaan pihak yang dilaporkan.

    “Lagi pula, si terlapor kan pejabat tinggi negara sehingga perlu
    mendapat izin Presiden untuk memanggilnya,” katanya.

    Purwoko menegaskan, pelimpahan kasus itu merupakan kebijakan Mabes Polri yakni bahwa kasus yang melibatkan pejabat tinggi di departemen, menteri dan setingkat menteri ditangani oleh Mabes Polri.

    Sebelumnya, Kamis pada Kamis, 14 September 2006 melaporkan Hamid ke Polda Metro Jaya atas tuduhan sumpah palsu saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .

    Sumpah palsu yang dimaksud adalah keterangan Hamid di bawah sumpah yang tidak mengakui telah menghadiri rapat untuk menentukan harga segel surat suara, Juni 2004 padahal para saksi menyebutkan bahwa Hamid hadir pada rapat itu.

    Atas sumpah palsu itu, Daan melaporkan Hamid ke Polda Metro Jaya
    setelah hakim memberikan izin bagi Daan untuk keluar tahanan agar bisa melaporkan ke polisi.

    Laporan itu tercatat dengan No 3484/K/IX/2006/SPK UnitB III,
    tertanggal 14 September 2006 dengan penerima laporan Kompol Ipung Purnomo.

    Dalam laporan itu, Daan melaporkan Hamid dengan tuduhan pelanggaran pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(*)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-kpu-terus-diburu-perkara-daan-dimara-masuk-tahap-penyidikan

    Korupsi KPU Terus Diburu; Perkara Daan Dimara Masuk Tahap Penyidikan

    Pengungkapan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum masih terus berlanjut meskipun sejumlah anggota dan staf telah diadili dan divonis. Senin (6/2) kemarin Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan mantan anggota KPU Anas Urbaningrum diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Nazaruddin telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ia menyatakan banding atas putusan itu. Sebelumnya jaksa menuntut hukuman penjara delapan tahun enam bulan.

    Selain itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah juga sudah dijatuhi hukuman, selain Wakil Sekjen KPU Susongko Suhardjo, Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin, dan Wakil Kepala Biro Keuangan M Dentjik. Anggota KPU Rusadi Kantaprawira sedang dalam proses persidangan.

    Kemarin Nazaruddin diperiksa kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sampul surat suara yang kasusnya telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Seusai diperiksa, Nazaruddin menjelaskan bahwa dirinya diperiksa menjadi saksi dalam kasus pengadaan sampul surat suara dengan tersangka anggota KPU, Daan Dimara.


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamid-bantah-daan-dimara

    Hamid Bantah Daan Dimara
    Koran Tempo, 9 Februari 2006

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin membantah terlibat pengadaan segel surat suara Pemilu 2004.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin membantah terlibat pengadaan segel surat suara Pemilu 2004. Saya tidak pernah terlibat pengadaan segel, kata dia di sela-sela sidang uji materi Undang-Undang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi kemarin.

    Ia menjelaskan, untuk setiap pengadaan barang oleh Komisi Pemilihan Umum, ada surat keputusannya. Silakan lihat di KPU, saya hanya anggota panitia pengadaan surat suara pemilihan presiden pertama dan kedua, dan itu ada SK-nya, ujarnya.

    Dua hari lalu, anggota KPU Daan Dimara menyatakan, selain dia, mantan anggota KPU Hamid Awaluddin ikut bertanggung jawab dalam pengadaan segel surat suara. Itu pekerjaan Pak Hamid, bukan saya. Tanyakan saja ke Pak Hamid, kata Daan kepada pers ketika itu.

    Hamid menegaskan, dia adalah ketua panitia pengadaan surat suara pemilihan presiden pertama dan kedua, bukan segel. Saya siap memberikan keterangan, ujarnya. ANDRI SETYAWAN


    http://www.antikorupsi.org/id/content/menteri-hamid-bantah-kesaksian-daan

    Menteri Hamid Bantah Kesaksian Daan
    Koran Tempo, 14 Maret 2006

    Kemungkinan besar pemeriksaan Hamid masih berlanjut.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin kemarin diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menumpang mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, Hamid tiba di kantor Komisi sekitar pukul 10 pagi sesuai dengan jadwal. Mengenakan baju lengan panjang warna biru muda, Hamid sempat memberikan pernyataan kepada sejumlah wartawan yang menghadangnya.

    Menurut Hamid, dia datang untuk memberikan penjelasan atas kesaksian Daan Dimara yang menjadi tersangka kasus pengadaan segel amplop surat suara pemilihan presiden tahap I dan II tahun 2004. Ketika itu Daan menyebut bahwa Hamid adalah pihak yang menentukan harga segel. Daan kini menjadi tahanan KPK dan dititipkan di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

    Hamid diperiksa selama lima jam lebih oleh penyidik KPK. Sekitar pukul 15.30, Hamid keluar ruang pemeriksaan dan langsung menggelar jumpa pers. Menurut dia, tim penyidik dari Komisi secara detail telah menanyakan keterlibatannya dalam pengadaan segel amplop suara. Saya jawab bahwa sama sekali tidak terlibat. Secara formal, saya tidak pernah memperoleh surat keputusan untuk itu. Saya hanya bertanggung jawab sebagai ketua panitia pengadaan pencetakan surat suara pemilihan presiden tahap I dan II, ujarnya.

    Ia juga mengaku ditanya soal surat penawaran harga Untung Sastrawijaya, Direktur PT Royal Standar, yang memenangi tender segel amplop suara. Penyidik menanyakan apakah dia pernah melihat tiga surat tersebut. Saya tidak pernah menerima surat itu karena tidak ada kaitan dengan saya, kata Hamid. Begitu pula soal pertemuan yang berisi tawar-menawar harga dengan Untung, Hamid membantahnya. Saya tidak punya hubungan personal apa pun dengan dia, dia menandaskan.

    Soal pertemuannya dengan Daan Dimara di ruang Ketua Komisi Pemilihan Umum Nazaruddin Sjamsuddin, Hamid mengaku memang ada pertemuan. Ini, kata dia, merupakan pertemuan tak di sengaja karena dia hadir untuk melaporkan kemajuan pekerjaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Daan juga berniat melakukan hal yang sama.

    Hamid membantah bahwa dalam pertemuan itu dia berbicara tentang harga segel amplop suara. Tidak ada pernyataan soal itu, katanya. Dalam pertemuan, menurut Hamid, ia hanya mengingatkan agar pekerjaan surat suara prosesnya dipercepat dan ditangani dengan baik. Sebab, jika tidak, proses pemilu bisa terganggu, katanya. Kepada penyidik, Hamid juga membantah menerima uang dari rekanan. Saya tidak pernah menerima apa pun dalam bentuk apa pun.

    Pemeriksaan ini, menurut penyidik Komisi, kemungkinan besar akan dilanjutkan. Dalam minggu ini, Menteri Hamid dijadwalkan untuk diperiksa kembali, kata sumber Tempo. RAMIDI


    http://www.antikorupsi.org/id/content/daan-dan-untung-mulai-diadili-pertemuan-14-juni-2004-untuk-tentukan-harga

    Daan dan Untung Mulai Diadili; Pertemuan 14 Juni 2004 untuk Tentukan Harga
    Kompas, 12 Mei 2006

    Anggota Komisi Pemilihan Umum Daan Dimara mulai diadili, Kamis (11/5). Daan didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 3,540 miliar dalam proyek pengadaan segel surat suara pada pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tahun 2004.

    Sementara rekanannya, Direktur Utama PT Royal Standard Untung Sastrawijaya, juga diadili dalam sidang terpisah.

    Sidang yang digelar di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi kemarin dipimpin oleh Gusrizal. Surat dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Simanjuntak, Suwarji, dan Zet Tadung Allo. Daan diangkat pada 6 Januari 2004 sebagai Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara Legislatif dan Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara Pilpres I dan Pilpres II pada 10 Juni 2004.

    Daan menandatangani nota dinas tanggal 16 Maret 2004 yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani tanggal 25 Februari 2004. Surat itu ditujukan kepada Ketua KPU mengenai usulan penentuan calon pembuatan/pencetakan segel surat suara dalam pemilu legislatif tahun 2004 yang dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung. Perusahaan yang ditunjuk adalah PT Royal Standard sebagai pelaksana pembuatan/pencetakan segel surat suara.

    Daan dinilai menunjuk langsung PT Royal Standard tidak melewati prosedur sesuai dengan ketentuan.

    Tanggal 5 Maret 2004 PT Royal Standard mulai mencetak segel surat suara. Padahal, saat itu belum dibuatkan perjanjian antara KPU yang diwakili oleh Wakil Sekjen KPU Sussongko Suhardjo dan saksi Untung Sastrawijaya, serta belum dikeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK). Syarat-syarat formal baru dibuat kemudian.

    Selaku Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara dalam Pilpres I tahun 2004 tanggal 16 Juni 2004, Daan menandatangani nota dinas yang ditujukan kepada Ketua KPU mengenai usulan penentuan calon rekanan untuk mencetak segel pilpres I, dengan metode penunjukan langsung.

    Dalam menentukan harga yang dijadikan dasar dalam perjanjian kerja dengan PT Royal Standard, tidak dilakukan negosiasi harga dengan PT Royal Standard, tetapi hanya berdasarkan harga yang sebelumnya telah ditentukan dalam pertemuan pada 14 Juni 2004, yang dihadiri Untung Sastrawijaya, Hamid Awaludin, Bakri Asnuri, dan Boradi. Harga yang telah ditentukan itu adalah Rp 99 per keping, belum termasuk ongkos kirim untuk mencetak segel 19,805 juta keping. Formalitas kelengkapan administrasi baru dibuat kemudian. (VIN)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamid-batal-jadi-saksi-hadiri-rapat-paripurna-dpr

    Hamid Batal Jadi Saksi; Hadiri Rapat Paripurna DPR
    Kompas, 12 Juli 2006

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin batal hadir sebagai saksi untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Daan Dimara. Hamid tidak bisa hadir karena harus menghadiri pengesahan RUU Kewarganegaraan di DPR. Jaksa akan memanggil lagi Hamid pada sidang 18 Juli mendatang.

    Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum Tumpak Simanjuntak sebelum sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (11/7). Menurut rencana, dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa Daan Dimara, Hamid akan didengar mengenai pertemuan 14 Juni 2004 di mana para saksi mengatakan di dalam pertemuan itu Hamid telah menentukan harga segel menjadi Rp 99 per keping. Kata Tumpak, di dalam suratnya Hamid menyatakan akan bersedia hadir dalam waktu yang lain. Hamid meminta agar penuntut umum menjadwalkan lagi waktu untuk dirinya. Kata Tumpak, surat diantarkan kemarin, Senin (10/7), oleh staf Hamid Awaludin.

    Di dalam persidangan, Direktur Utama PT Royal Standard Untung Sastrawijaya menjelaskan dirinya tidak mengetahui kalau Daan Dimara sebagai ketua panitia pengadaan segel surat suara pemilihan presiden.

    Saya tahunya Pak Hamid yang pimpin rapat dan Pak Hamid ketua panitianya. Waktu rapat, Pak Bakrie (Bakrie Asnuri, sekretaris panitia pengadaan kotak suara) mengatakan sekarang ketua panitia Pak Hamid, bukan Pak Daan, kata Untung.

    Ia melanjutkan, rapat yang membahas soal harga segel surat suara pemilihan presiden I dihadiri oleh dirinya, Hamid Awaludin, Bakrie Asnuri, Boradi, dua staf PT Royal Standard, serta dua staf KPU. Di dalam rapat tersebut, Hamid yang memimpin rapat menegosiasikan harga segel menjadi sebesar Rp 99 per keping. (vin)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/saksi-harga-segel-dari-hamid

    Saksi: Harga Segel dari Hamid
    Koran tempo, 12 Juli 2006

    Kalau kita bicara hukum, itu bicara fakta.

    Direktur Utama PT Royal Standard Untung Sastrawijaya mengatakan harga segel surat suara pemilihan presiden 2004 ditentukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Hamid Awaludin. Pada pertemuan 14 Juni 2004, Pak Hamid menawarkan harga segel Rp 99 per keping dan saya menerima, ujar Untung saat memberi keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Untung menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi KPU dengan terdakwa Daan Dimara, Ketua Panitia Pengadaan Segel Surat Suara.

    Untung menjelaskan, selain dia dan Hamid, pertemuan dihadiri oleh Sekretaris Pengadaan Segel Surat Suara Bakri Asnuri, dua anggota staf Komisi Pemilihan Umum, serta anggota staf Royal Standard. Saat pertemuan itu, kata Untung, Daan tidak hadir. Namun, kata Untung, dalam pertemuan itu Hamid menyatakan untuk proses selanjutnya diserahkan kepada Daan Dimara dengan alasan sibuk.

    Menurut Untung, Royal Standard pada awalnya mengajukan harga segel Rp 131 per keping. Harga itu seperti harga segel pada pemilihan umum legislatif yang dilakukan sebelum pemilihan presiden. Tapi Hamid mengajukan penawaran Rp 99 per keping dengan catatan tidak termasuk ongkos kirim. Ongkos kirim akan dihitung tersendiri oleh KPU.

    Untung kembali bernegosiasi bahwa harga Rp 131 per keping itu termasuk ongkos kirim. Karena itu, Untung meminta Hamid menaikkan harga penawaran. Tapi hal itu tetap ditolak Hamid. Walhasil, Untung menerima tawaran itu meski mengaku mendapat untung kecil.

    Ketua majelis hakim Gusrizal sempat menanyakan berapa harga dasar yang diajukan KPU. Untung mengatakan tidak mengetahui. KPU tidak pernah membuat harga patokan sendiri, ujarnya.

    Meski harga segel ditentukan pada 14 Juni, kata Untung, segel surat suara sudah dicetak sembilan hari sebelumnya. Alasannya, ada permintaan dari teman-teman di daerah. Kontrak dibuat sebelum pemilu presiden, ujarnya.

    Setelah memberi keterangan, Daan Dimara menyatakan tidak keberatan atas semua keterangan Untung.

    Sidang kasus Daan Dimara kemarin seharusnya menghadirkan Hamid Awaludin–kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia–sebagai saksi. Menurut Tumpak Simanjuntak, salah satu penuntut umum, Hamid tidak bisa hadir karena menghadiri rapat paripurna Rancangan Kewarganegaraan di gedung MPR/DPR. Pekan depan kami panggil kembali, ujarnya.

    Di tempat terpisah, Hamid Awaludin mengatakan siap menjadi saksi. Sebagai warga negara, saya punya kewajiban memenuhi permintaan yuridis. Apa masalahnya di situ, biasa saja, ujarnya seusai sidang paripurna di gedung MPR/DPR kemarin.

    Perihal pelbagai tudingan kepada dirinya dalam kasus segel surat suara, Hamid dengan nada tinggi menjawab, Kalau kita bicara hukum, itu bicara fakta, evidence (bukti). Kalau seseorang ngomong, si A, B, C itu tetap membutuhkan pembuktian. Pembuktian yang dimaksud, kata Hamid, pembuktian berupa dokumen. SUTARTO | AGUSLIA HIDAYAH


    http://www.antikorupsi.org/id/content/nazaruddin-tidak-perintah-hamid-tentukan-harga-segel

    Nazaruddin Tidak Perintah Hamid Tentukan Harga Segel
    Koran Tempo, 19 Juli 2006

    Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nazaruddin Sjamsuddin tidak pernah memerintah anggota KPU, Hamid Awaludin, memimpin rapat penentuan harga segel pemilu pada 14 Juni 2004. Sebab, penentuan harga segel wewenang Daan Dimara, yang telah ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan.

    Saya tidak memerintahkan (Hamid menentukan harga), kata Nazaruddin ketika menjadi saksi dalam sidang terdakwa Daan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

    Daan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan segel surat suara Pemilu 2004. Ketika itu, KPU menentukan ongkos cetak segel Rp 99 per keping. Harga ini dianggap masih mahal. Tapi Daan membantah melakukan korupsi karena penentuan harga segel tidak dilakukannya.

    Menurut Daan, penentuan harga dilakukan Hamid–sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia–dan pengusaha PT Royal Standard pada pertemuan 14 Juni dua tahun silam. Meskipun belum ada bukti tertulis, lima orang mengakui pertemuan itu. Mereka adalah Untung Sastrawijaya (Direktur Utama PT Royal) dan dua anggota stafnya serta satu anggota staf sekretariat KPU.

    Para saksi ini sempat dipertemukan oleh penyidik. Tapi Hamid tetap membantah ada rapat penentuan harga itu. Agenda persidangan kemarin adalah mendengarkan keterangan empat saksi. Pengadilan juga memanggil mantan Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amien dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU Sussongko Suhardjo. Hamid, yang dipanggil sebagai saksi, kembali tidak bisa hadir.

    Di DPR, Hamid menyatakan dia tidak bisa memenuhi panggilan jaksa. Anda lihat sendiri, saya diperintah Presiden mewakili pemerintah dalam pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi di DPR, tuturnya seusai sidang paripurna DPR. Hamid menganggap jadwal sidang belum tepat, meskipun dia mengaku bersedia memenuhi panggilan pengadilan.

    Pada persidangan lain dengan terdakwa Untung, Nazaruddin mengaku mengeluarkan surat keputusan penunjukan PT Royal Standar sebagai rekanan pengadaan segel pemilu. PT Royal ditunjuk setelah Ketua KPU menerima laporan panitia dan mendapat persetujuan rapat pleno. TITO SIANIPAR


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamid-minta-tak-dipojokkan-bersaksi-di-sidang-kasus-korupsi-segel-suara-kpu

    Hamid Minta Tak Dipojokkan; Bersaksi di Sidang Kasus Korupsi Segel Suara KPU
    Jawa Pos, 26 Juli 2006

    Setelah dua kali mangkir, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamid Awaluddin akhirnya bersedia hadir sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan segel suara KPU Rp 3,54 miliar.

    Menteri Hukum dan HAM itu dalam persidangan kemarin menjadi saksi untuk dua terdakwa sekaligus. Yaitu, terdakwa mantan anggota KPU Daan Dimara dan bos PT Royal Standard Untung Sastrawidjaja yang juga rekanan KPU dalam pengadaan segel suara.

    Hamid yang berjaket hitam dan berkemeja putih tiba di Pengadilan Tipikor di gedung Uppindo sekitar pukul 09.00 WIB. Dia langsung menghampiri Daan yang telah menunggu di ruang terdakwa. Daan yang kemarin mengenakan baju batik tampak agak terkejut. Toh, dua kolega tersebut saling berpelukan seolah melupakan perseteruan terkait keterlibatannya dalam korupsi pengadaan segel suara. Dari balik kaca, mereka tampak bercakap-cakap. Selanjutnya, Hamid menuju ke ruang saksi.

    Selang beberapa menit, majelis hakim yang diketuai Gusrizal membuka persidangan. Hamid lantas duduk di kursi saksi. Seluruh pertanyaan hakim, JPU (jaksa penuntut umum), maupun pengacara Daan, Erick S. Paat, dijawab Hamid dengan lancar.

    Kesaksian penting yang dilontarkan Hamid adalah soal dugaan keterlibatannya dalam penentuan harga segel surat suara dalam pilpres 2004. Dia berkilah terlibat karena hal tersebut bukan kewenangannya. Sebab, Hamid mengaku bukan anggota panitia pengadaan. Itu bukan kewenangan saya. Saya bukan panitia pengadaan (segel suara), aku Hamid dalam persidangan.

    Hakim giliran menanyakan soal peran dia memimpin rapat penentuan harga pada 14 Juni 2004. Toh, Hamid lagi-lagi membantah. Menurut dia, dirinya tak pernah memimpin rapat penentuan harga. Itu bukan kewenangan saya, aku Hamid seraya menegaskan bahwa notulen dan catatan rapat tersebut selama ini memang tidak ada.

    Jawaban Hamid tersebut praktis membantah keterangan lima saksi yang dihadirkan sebelumnya, yaitu Untung, Aryoko, Zaenal Asikin (ketiganya dari PT Royal Standard), Bakri Asnuri, dan Boradi (keduanya dari KPU). Pernah diberitakan, rapat pada 14 Juni 2004 merupakan fakta penting, mengingat memutuskan penetapan harga segel surat suara Rp 99 per keping.

    Majelis hakim tak puas dengan jawaban Hamid. Salah seorang atau hakim lantas mencecar maksud pernyataan pria kelahiran Makassar itu kepada Daan bahwa harga segel surat suara yang sudah oke dan tinggal melanjutkan, Hamid kembali menolaknya. Yang saya katakan (kala itu) adalah Meneer (sapaan Daan), pekerjaan segel dipercepat, semuanya pasti beres, kata Hamid. Pernyataan serupa juga diungkapkan ketika pejabat berkaca mata itu ditanya hakim ketika bersaksi di depan Untung.

    Hamid menegaskan, tidak ada perintah terhadap Daan terkait proyek pengadaan segel surat suara. Menurut dia, pembicaraan terkait proyek tersebut tak lebih dari kapasitasnya sebagai kolega anggota KPU. Selebihnya juga terkait kewenangan Hamid selaku panitia pengadaan surat suara. Surat suara tidak ada artinya bila tidak ada segel, ujarnya.

    Atas jawaban tersebut, Daan menyatakan keberatan. Menurut dia, ucapan Hamid kala itu yang betul adalah Meneer Daan, harga segel sudah oke dan tinggal lanjutkan saja. Daan lantas meminta majelis hakim mempertemukan alias konfrontasi Hamid dengan sejumlah saksi lain.

    Pengacara Erick dalam persidangan minta majelis hakim menahan Hamid karena kesaksiannya dinilai palsu. Ini karena keterangan Hamid bertolak belakang dengan kesaksian lima saksi lain. Kami minta para saksi dikonfrontasi ulang. Saya menduga ada yang melakukan sumpah palsu di antara para saksi, kata Erick.

    Selain minta saksi dikonfrontasi, Erick mendesak majelis hakim mempertimbangkan informasi yang menyebutkan seluruh anggota KPU, termasuk Hamid, menerima dana taktis Rp 12 juta sebagai tunjangan hari raya. Hamid dalam keterangannya membantah soal tunjangan tersebut. Dia bersikukuh tak pernah menerima uang tersebut karena telah mengundurkan diri dari keanggotaan KPU.

    Usai persidangan, terungkap isi pembicaraan pertemuan Hamid dan Daan di ruang terdakwa. Hamid disebut-sebut menawarkan bantuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga Daan yang tertimpa kasus korupsi. Hamid juga minta tolong agar pengacara Daan, Erick, tidak terlalu memojokkan dirinya dalam persidangan.

    Isi pembicaraan itu berbeda dengan versi di antara keduanya. Versi Daan, Hamid mengungkap tawaran bantuan atas kesulitan ekonomi istri dan anaknya. Dia (Hamid) bilang apa keluarga saya mau dibantu. Tetapi, saya menolak karena saya masih punya gaji dan istri saya masih PNS. Jadi, nggak perlu dikasihani, jelas Daan.

    Selebihnya, kata Daan, Hamid juga minta pengacaranya tidak terlalu keras menyerang. Dia (Hamid) bilang, kalau terus memojokkan, itu bisa menjadi masalah pribadi, ujar Daan. Dan, pria asal Papua itu menegaskan bahwa dirinya hanya membeberkan fakta sebenarnya di persidangan.

    Pengacara Erick mengamini pernyataan kliennya. Dia menaruh curiga dalam pertemuan itu Hamid mengintimidasi Daan. Apalagi, raut wajahnya sempat berubah setelah pertemuan, jelas Erick. Dan, setelah dijelaskan kliennya, Erick baru memahami. Menurut dia, jika memang Hamid mengungkapkan pernyataan bernada ancaman, hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan perlunya minta perlindungan ke organisasi pengacara atau bahkan ke Mabes Polri.

    Daan juga mengklaim, saat persidangan dirinya sempat diancam seorang penelepon gelap agar tidak terlalu memojokkan Hamid. Kejanggalan lain, beberapa hari sebelum persidangan, istrinya juga pernah ditelepon seseorang yang mengklaim dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang minta Rp 7 juta sebagai kompensasi pembebasan Daan. Begitu diberi tahu informasi tersebut, Daan buru-buru minta agar istrinya tidak menanggapinya karena merupakan pemerasan atau penipuan.

    Sementara itu, Hamid membantah keras pernyataan Daan dan Erick. Menurut dia, tak pernah ada ancaman saat pertemuan tersebut. Saya hanya minta pengacara Daan tidak memojokkan saya di media massa. Saya tak pernah memaksa apalagi mengancam, jelas Hamid. Selebihnya, imbuh Hamid, pertemuannya dengan Daan tak lebih sekadar hubungan antar teman lamanya.

    Seperti diberitakan, Daan didakwa memperkaya rekanan pengadaan segel surat suara pemilu 2004 senilai Rp3,54 miliar. JPUB (jaksa penuntut umum) menilai hal itu terjadi karena terdakwa selaku ketua pengadaan segel surat suara melakukan penunjukan langsung yang tidak sesuai prosedur.

    Daan didakwa melanggar hukum sesuai pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan pertama primer.

    Daan juga didakwa menerima uang USD 110 ribu dari Kabiro Keuangan KPU Hamdani Amin. Uang tersebut berasal dari rekanan KPU termasuk PT Royal Standard. Untuk itu, dia didakwa melanggar hukum sesuai pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (agm)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/kuasa-hukum-daan-merasa-diintimidasi-hamid

    Kuasa Hukum Daan Merasa Diintimidasi Hamid
    Kompas, 28 Juli 2006

    Merasa diancam, kuasa hukum Daan Dimara, Erick S Paat, akan melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin ke Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Erick juga akan meminta perlindungan polisi.

    Hal ini diungkapkan Erick S Paat dan kuasa hukumnya, Wawan Iriawan, Jakarta, Kamis (27/7). Erick akan melaporkan insiden yang terjadi sebelum sidang korupsi proyek pengadaan segel surat suara Selasa 25 Juli lalu. Sebelum sidang, Hamid Awaludin mendatangi anggota KPU Daan Dimara yang menjadi terdakwa dalam proyek segel surat suara itu (Kompas 26/7).

    Berdasarkan keterangan Daan Dimara, dirinya didatangi Hamid. Kemudian dalam percakapannya, Hamid menawarkan bantuan ekonomi kepada Daan dan keluarganya. Lalu Pak Hamid menyatakan, Meneer Daan, tolong omongkan kepada penasihat hukum Anda, Pak Erick, supaya jangan mengajukan pertanyaan yang menyerang saya, katanya.

    Namun, dalam jumpa pers Hamid membantah pernah mengancam. Saya menyatakan, Meneer Daan tolong sampaikan kepada pengacara Anda jangan memojokkan saya di media massa. Ini sudah menjurus ke masalah pribadi, katanya.

    Erick menjelaskan, pernyataan Hamid terutama pernyataan menjurus ke masalah pribadi adalah sebuah kalimat yang mengancam. Saya akan meminta perlindungan kepada Kepala Polri dan juga meminta perlindungan dari organisasi advokat, jelas Erick.

    Kuasa hukum Erick, Wawan Iriawan, menjelaskan bahwa tindakan Hamid yang menawarkan bantuan ekonomi kepada Daan Dimara sebelum sidang dimulai adalah upaya penyogokan. Wawan juga mengkritik pernyataan Hamid yang dinilai telah mengancam Erick. (VIN)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/daan-minta-hakim-hadirkan-hamid-lagi

    Daan Minta Hakim Hadirkan Hamid Lagi
    Koran Tempo, 2 Agustus 2006

    Terdakwa korupsi segel surat suara Pemilu 2004, Daan Dimara, meminta majelis hakim menghadirkan lagi mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Hamid Awaludin, di persidangan. Daan menganggap Hamid perlu membeberkan ihwal penentuan ongkos cetak segel pemilu presiden.

    Harus jelas siapa yang berdusta di sini, kata Daan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Menurut ketua panitia pengadaan segel pemilu KPU ini, keterangan Hamid, sebagai saksi persidangan lalu, bertolak belakang dengan lima saksi lain.

    Kelima saksi yang dimaksud Daan adalah Direktur PT Royal Standard Untung Sastrawijaya; Zainal Asikin dan Aryoko (dua anggota staf Royal); Sekretaris Panitia Pengadaan Bakrie Asnuri; dan anggota staf KPU, Boradi. Mereka menuding Hamid menentukan ongkos cetak segel suara pemilu presiden pada pertemuan 14 Juni dua tahun lalu.

    Daan mengaku tidak ikut pertemuan di lantai III gedung KPU. PT Royal Standard mendapat Rp 99 per keeping segel. Ongkos inilah yang dianggap Komisi Pemberantasan Korupsi terlalu mahal. Daan menganggap kejelasan pertemuan di gedung KPU mempengaruhi dakwaan. Kalau benar Hamid yang menentukan harga, saya tidak bertanggung jawab soal ini, kata Daan.

    Ketua majelis hakim Gusrizal menolak permintaan Daan. Gusrizal beralasan khawatir permintaan Daan akan mengaburkan kewenangan jaksa ataupun majelis dalam menangani perkara korupsi. Gusrizal menilai keterangan palsu sebagai tindak pidana umum seharusnya diproses terpisah. Itu kewenangan kepolisian dan kejaksaan, kata Gusrizal.

    Menanggapi putusan tersebut, pengacara Daan, Erick S. Paat, menganggap majelis hanya berpendapat bahwa hakim tak berwenang menetapkan status perkara. Padahal, kata Erick, berdasarkan aturan, hakim bisa menetapkan status sumpah palsu dalam pemeriksaan.

    Dia mengaku akan memperkarakan masalah ini ke penyidik KPK. Kita lihat apakah penyidik KPK berani memeriksa Hamid, kata dia.

    Dalam sidang dengan terdakwa Untung, ahli dari Departemen Perindustrian, Lies Indriaty, mengatakan kertas segel pemilu tak sesuai dengan spesifikasi kertas berpengaman. Tidak ada fitur yang menandai segel berpengaman, kata Lies. Untung mengakui kertas yang dipakai untuk segel tak sesuai dengan spesifikasi berpengaman. Riky Ferdianto


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamid-semua-sudah-saya-jelaskan

    Hamid: Semua Sudah Saya Jelaskan
    Kompas, 3 Agustus 2006

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin menyatakan dirinya sudah cukup menjelaskan keterkaitannya dalam dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum di persidangan. Oleh karena itu, semuanya sudah selesai dan tidak perlu diklarifikasikan lagi ke dirinya.

    Hal itu ditegaskan Hamid ketika pers mengonfirmasikan keterangan Daan Dimara, seusai mengikuti kuliah Presidential Lecturer Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/8).

    Sekali lagi, ketika kita bicara tentang perkataan, kita bicara pembuktian. Daan Dimara sendiri tidak hadir dalam rapat dimaksud. Jadi semuanya sudah selesai, semua sudah terungkap dalam kesaksian saya di persidangan. Cukup, ujar Hamid.

    Sebagaimana diberitakan, Hamid oleh Daan dituduh terlibat dalam penentuan harga segel surat suara dan ikut menerima dana taktis. Dalam persidangan tersebut, Daan juga mengaku Hamid yang memimpin rapat penentuan harga pada 14 Juni 2006. Oleh karena itu, Daan meminta majelis hakim menahan Hamid.

    Di tempat terpisah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu penetapan majelis hakim terkait tudingan Daan bahwa Hamid memberikan keterangan palsu di persidangan. Kalau hakim berpendapat itu sumpah palsu, tentu akan dinyatakan supaya yang bersangkutan diperiksa sebagai orang yang memberikan kesaksian saksi palsu di persidangan, ujar Tumpak. (har/ana)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/pengacara-daan-dimara-minta-perlindungan-polisi

    Pengacara Daan Dimara Minta Perlindungan Polisi
    Koran Tempo, 4 Agustus 2006

    Erick S. Paat—pengacara Daan Dimara, terdakwa dugaan korupsi pengadaan surat suara di Komisi Pemilihan Umum–kemarin mengadu ke polisi.

    Didampingi beberapa pengurus Asosiasi Advokat Indonesia, dia kemarin mendatangi Markas Besar Kepolisian RI untuk meminta perlindungan hukum atas ancaman serta pembatasan peranan profesi yang diduga dilakukan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin.

    Erick mengatakan peristiwa itu terjadi menjelang kesaksian Hamid dalam persidangan Daan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 25 Juli lalu. Sebelum sidang, Hamid mengajak Daan ke ruang tunggu saksi. Saat itu, Menteri Kehakiman meminta Daan menyampaikan pesan kepada Erick agar tidak menyerangnya di persidangan. Beliau meminta saya tidak menterornya dengan pertanyaan (dalam persidangan) jika tidak ingin masalah ini berubah jadi soal pribadi, ujar Erick kemarin.

    Saat sidang berlangsung, Erick sempat menanyakan pernyataan itu kepada Hamid, tapi hakim menolak pengajuan pertanyaan di luar kasus yang disidangkan. Di luar sidang, Hamid membantah telah mengeluarkan pernyataan keras seperti itu. Ucapan itu, kata dia, ditujukan agar pengacara Daan tidak terus menyerangnya melalui media massa. Pasalnya, selama ini Hamid mengaku gerah dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Erick. Yang wajar sajalah, ujar Hamid.

    Namun, menurut Erick, pernyataan Hamid saat itu bisa diartikan sebagai kekerasan psikis yang terstruktur terhadap profesi dan mendikte sekaligus membatasi ruang gerak advokat yang membela hak-hak hukum klien. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum, kata Erick.

    Selain meminta perlindungan kepada polisi, Erick hari ini akan melaporkan Hamid ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena sumpah palsu. Dalam sidang itu, Hamid memang memberikan keterangan berbeda dengan lima saksi lain yang mengatakan dialah yang menentukan harga segel surat suara tanpa tender. Tuduhan ini juga dibantah Hamid. Saya tidak tahu pertemuan mana (yang dimaksud dengan pertemuan penentuan harga), kata Hamid kepada Tempo.

    Ketua Umum Asosiasi Advokat Humprey Djemat mengatakan saat ini pihaknya belum berencana melaporkan tindak pidana berupa perbuatan tak menyenangkan ke Markas Besar Polri. Mereka akan menunggu respons dari Hamid. Dia berharap Hamid akan meminta maaf dan menarik ucapannya. ERWIN DARYANTO


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamid-absen-daan-dimara-walk-out

    Hamid Absen, Daan Dimara Walk Out
    Koran Tempo, 9 Agustus 2006

    Daan Dimara, terdakwa kasus dugaan korupsi segel surat suara pemilihan umum, kemarin meninggalkan persidangan karena majelis hakim menolak permintaannya untuk menghadirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin.

    Daan Dimara, terdakwa kasus dugaan korupsi segel surat suara pemilihan umum, kemarin meninggalkan persidangan karena majelis hakim menolak permintaannya untuk menghadirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin. Saya minta hakim memanggil lagi Hamid karena di antara mereka ada keterangan sumpah palsu, ujar Daan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

    Menurut Daan, kesaksian Hamid–bekas koleganya di Komisi Pemilihan Umum–soal penentuan harga segel bertolak belakang dengan pernyataan tiga saksi lain, yakni Direktur PT Royal Standrad Untung Sastra Wijaya; anggota staf pengadaan segel surat suara, Boradi; dan Sekretaris Panitia Surat Suara Bakrie Asnuri.

    Menurut ketiga orang ini, Hamid yang menentukan harga tanpa melalui tender. Dalam sidang dua pekan lalu, Hamid membantah hal tersebut. Ia bahkan mengaku tak ikut dalam rapat penentuan harga.

    Ketua majelis hakim Gusrizal, yang menolak permintaan Daan, mengatakan meski soal sumpah palsu tertera dalam Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang memeriksa kasus itu. Gusrizal menyarankan Daan mengajukan permohonan pemeriksaan ke kejaksaan atau kepolisian.

    Daan tidak puas dengan jawaban itu. Kalau begitu, sekarang saya mau ke polisi, ujarnya sambil meninggalkan ruang sidang. Tindakan Daan mendadak sontak membuat semua peserta sidang terheran-heran. Gusrizal pun terdiam melihat tindakan Daan.

    Majelis hakim lalu menunda sidang untuk bermusyawarah. Setelah hampir satu jam, sidang dimulai kembali. Tapi Daan tetap tidak mau kembali ke ruang sidang. Dia memilih tetap berada di ruang terdakwa. Gusrizal lalu menunda sidang hingga pekan depan.

    Pengacara Daan, Erick S., menyatakan tak mau memaksa kliennya kembali ke persidangan. Itu hak beliau, kata Erick.

    Kepada wartawan di luar sidang Daan mengulang alasan permohonannya. Menurut dia, desakan untuk mengkonfrontasi kesaksian Hamid dan lima saksi lain merupakan upayanya untuk membuktikan bahwa Hamid yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Saya merasa dijadikan tumbal, ujar Daan. RIKY FERDIANTO


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hakim-tipikor-izinkan-daan-polisikan-hamid

    Hakim Tipikor Izinkan Daan Polisikan Hamid
    Jawa Pos, 13 September 2006

    Kuasa Hukum Nilai Terlambat karena Hanya Sehari Jelang Putusan

    Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) akhirnya mengizinkan Daan Dimara melaporkan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin ke polisi atas dugaan melakukan kesaksian palsu. Daan diizinkan meninggalkan selnya di tahanan Polda Metro Kamis besok untuk membuat laporan polisi itu.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Gusrizal saat menjawab permintaan pengacara Daan, Erick S. Paat, di pengadilan tipikor kemarin. Jam berapa terdakwa kasus korupsi pengadaan segel sampul surat suara pemilu itu melaporkan Hamid? Itu akan dikoordinasikan dengan jaksa penuntut umum (JPU) dan aparat terkait.

    Karena tempatnya relatif terbuka, harus ada pengamanan yang ketat pada terdakwa, kata JPU Tumpak Simanjuntak dalam persidangan. Setelah melapor, Daan diwajibkan kembali ke selnya. Polda dipilih sebagai tempat melapor karena letaknya satu kompleks dengan tempat penahanan Daan.

    Erick S. Paat menilai izin yang diberikan majelis hakim itu terlambat. Alasannya, izin tersebut keluar hanya satu hari sebelum pembacaan putusan terhadap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu. Padahal, sejak jauh hari kita ngotot setengah mati minta izin, ungkap Erick usai mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan duplik Daan dan penasihat hukumnya itu.

    Daan bersikeras menuduh Hamid bersaksi palsu dalam persidangan karena kesaksian mantan koleganya di KPU itu berbeda dengan lima saksi lainnya. Kelima saksi mengatakan Hamid memimpin rapat dan menetapkan harga segel. Sebaliknya, Hamid membantahnya. Bahkan, dia mengaku tidak pernah hadir dalam rapat pada 14 Agustus 2004 itu. Karena itu, meski klien kami melapor, tidak ada pengaruhnya bagi putusan hakim, tegas Erick.

    Selain itu, lanjutnya, meski nanti kliennya jadi melaporkan Hamid ke polisi, belum tentu polisi menanggapi laporan tersebut. Sebab, sebelumnya, Daan dengan diwakili pengacaranya pernah melaporkan dugaan kesaksian palsu Hamid ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tidak ditindaklanjuti. KPK beralasan, Pasal 174 KUHAP hanya memberikan wewenang kepada hakim.

    Kalau polisi ternyata mengembalikan laporan kami dengan pedoman Pasal 174 juga, berarti tidak ada kepastian hukum di negara ini, kata Erick dalam nada tinggi. (ein)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/daan-laporkan-dugaan-sumpah-palsu-hamid

    Daan Laporkan Dugaan Sumpah Palsu Hamid
    Koran tempo, 14 September 2006

    Daan Dimara, terdakwa kasus dugaan korupsi segel suara pemilihan umum, hari ini akan melaporkan Hamid Awaludin–koleganya saat di Komisi Pemilihan Umum–ke polisi. Anggota Komisi Pemilihan Umum itu melaporkan dugaan sumpah palsu Hamid saat memberikan kesaksian terhadap Daan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

    Erick S. Paat, pengacara Daan, kemarin mengatakan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah mengizinkan kliennya keluar dari tahanan. Hakim, kata Erick, juga memerintah penuntut umum melakukan pengawalan terhadap Daan saat dia melaporkan Hamid ke polisi. AGOENG W | RIKY F


    http://www.tempo.co/read/news/2006/09/18/05784306/Kasus-Daan-Ditangani-Mabes-Polri

    Kasus Daan Ditangani Mabes Polri
    Senin, 18 September 2006 | 22:26 WIB

    TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepolisian Daerah Metro Jaya melimpahkan kasus Daan Dimara, anggota Komisi Pemilihan Umum yang melaporkan rekannya di KPU Hamid Awaludin -kini Menteri Hukum dan HAM-, ke Markas Besar Kepolisian RI.

    “Kasus ini sudah ditangani Mabes,” kata Juru Bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar I Ketut Untung Yoga Ana di Jakarta hari ini.

    Ketut mengatakan hal ini merupakan ralat atas pernyataan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Adang Firman bahwa kasus ini masih di Polda. “Sewaktu di Komisi III (DPR RI) beliau belum menerima laporan itu,” kata Ketut.

    Pelimpahan kasus tadi, kata Ketut, sejak Daan membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian pada 14 September. “Sore harinya langsung dilimpahkan.”

    MUCHAMAD NAFI


    http://www.antikorupsi.org/id/content/kepala-polda-metro-jaya-berkeras-tangani-kasus-hamid

    Kepala Polda Metro Jaya Berkeras Tangani Kasus Hamid
    Koran Tempo, 19 September 2006

    Berebut perkara dianggap biasa.

    Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Adang Firman membantah jika dikatakan kasus dugaan sumpah palsu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid ditangani oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Adang memastikan kasus yang diadukan oleh terdakwa korupsi pengadaan segel surat suara Pemilu 2004, Daan Dimara, itu tetap ditangani penyidik Polda Metro Jaya.

    Lo, Polda (Metro Jaya) saja bisa (memeriksa), kenapa harus dilimpahkan ke Mabes (Polri), ucap Adang di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

    Sebelumnya, Wakil Direktur Reserse Kriminal Markas Besar Polri Ajun Komisaris Besar Tedjo Subagio menyatakan bahwa penanganan kasus itu diambil alih Markas Besar Polri.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Adang Firman juga memastikan bakal memeriksa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyidangkan perkara Daan. Hakimnya juga akan dimintai keterangan, katanya. Tapi belum ada rencana memanggil Hamid. Menurut dia, pemeriksaan hakim untuk mengetahui kepastian sumpah palsu yang dilakukan Hamid dalam persidangan.

    Namun, juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar I Ketut Untung Yoga Ana, menyatakan kasus Hamid sudah dilimpahkan ke Markas Besar Polri. Sewaktu di Komisi III (Komisi Hukum DPR) beliau (Adang) belum menerima laporan ini, ucapnya.

    Menurut Ketut, laporan Daan dilimpahkan ke Markas Besar Polri pada 14 September sore, beberapa jam setelah Daan mengadu ke Polda Metro Jaya. Daan kemarin mengaku belum mengetahui pelimpahan itu. Minggu ini akan dibuat BAP (berita acara pemeriksaan di Polda Metro Jaya), katanya kepada Tempo di tahanan Polda Metro Jaya.

    Kamis pekan lalu, Daan mengadukan Hamid ke Polda Metro Jaya atas sumpah palsu dalam sidang Daan pada 25 Juli lalu. Daan datang didampingi pengacaranya, Erick Samuel Paat. Sehari kemudian pengadilan memvonis Daan empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta karena tak menjalankan prosedur lelang sesuai dengan ketentuan.

    Majelis hakim yang dipimpin oleh Gusrizal menyatakan ada pertemuan yang dipimpin oleh Hamid pada 14 Juni 2004 di kantor Komisi Pemilihan Umum. Bahkan Hamid yang menentukan harga segel surat suara Rp 99 per lembar. Namun, ketika memberikan keterangan dalam sidang, Hamid mengaku tak pernah mengadakan rapat dengan rekanan untuk membahas harga segel.

    Pengamat hukum Bambang Widjojanto mengatakan berebut perkara merupakan hal biasa karena kewenangan penanganan perkara antara suatu institusi dan institusi di atasnya diatur mekanisme yang sangat internal dan konvensional. Tak ada standar baku, ujar bekas Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu.

    Menurut Bambang, posisi Hamid sebagai pejabat negara membuat beberapa institusi hukum ingin menanganinya. Dia mengatakan yang penting pemeriksaan dilakukan segera sehingga diketahui siapa yang bersalah. Jangan dilihat dari perebutan perkaranya. ERWIN DARIYANTO | MUCHAMAD NAFI | BADRIAH

    ———-
    Daan Dimara: Seharusnya Hamid Ditahan

    Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, hakim memvonis Daan Dimara 4 tahun penjara dalam perkara korupsi ini.

    Akhirnya Daan Dimara melaporkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, yang kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin, ke polisi. Hamid dinilai memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat menjadi saksi korupsi pengadaan segel sampul surat suara pemilihan presiden 2004. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, hakim memvonis Daan Dimara 4 tahun penjara dalam perkara korupsi ini. Berikut ini penuturan Daan kepada M. Nafi dan Purwanto dari Tempo

    Bagaimana kabar Anda sekarang?

    Baik saja. Tapi istri saya kaget saja karena saya tetap dibilang koruptor. Padahal hakim tak menemukan bukti ada kerugian negara.

    Kenapa Anda melaporkan Hamid Awaludin ke polisi?

    Mencari keadilan saja. Sebab, berdasarkan KUHP, setiap orang yang memberi kesaksian palsu, di bawah sumpah itu, harus ditahan. Seharusnya Hamid ditahan.

    Bukti apa yang mendukung laporan Anda?

    Buktinya, keikutsertaan Hamid dalam rapat penentuan harga (pada 14 Juni 2004). Memang tidak ada catatan tertulis karena pertemuan itu bukan pleno. Semua catatan dibuat belakangan. Ini rapat khusus, jadi masing-masing orang yang membuat catatan sendiri.

    Ada anggapan tuduhan itu dibuat untuk membidik Hamid?

    Berita acara pemeriksaan kami dibuat terpisah. Kesaksian itu datang dari Bakri dan Boradi, keduanya anggota staf KPU. Ada juga anggota staf Untung Sastrawijaya, bos PT Royal Standard, yang mencetak segel. Mereka semua diperiksa terpisah.

    Seberapa besar pengaruh keterangan Hamid, yang tidak mengaku sebagai penentu harga, dalam persidangan Anda?

    Keterangan itu memberatkan saya di persidangan, seolah saya bertanggung jawab atas penentuan harga segel, meskipun hakim kemudian menyatakan penentuan harga bukan saya yang melakukan. Penentu harga adalah Hamid, jadi itu bukti baru buat kesaksian palsu Hamid.

    Anda mengatakan ada manipulasi dalam persidangan Anda?

    Di pengadilan, saksi-saksi jelas menyebutkan saya tidak hadir dalam pertemuan penentuan harga. Tapi mereka tetap menggunakan data yang dimanipulasi, yaitu bukti tertulis daftar kehadiran yang ditandatangani semua panitia, termasuk tanda tangan Untung.

    Selain Hamid, siapa saja yang Anda laporkan kepada polisi?

    Selain Hamid karena keterangan palsu, jaksa juga. Jaksa tidak profesional dan menyebarkan fitnah karena menuding saya koruptor. Saya terbukti tidak merugikan negara, tapi disebut koruptor. Itu fitnah yang luar biasa.


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamid-tantang-daan-dimara-bawa-bukti-kasus-korupsi-kertas-segel-surat-suara-kpu

    Hamid Tantang Daan Dimara Bawa Bukti; Kasus Korupsi Kertas Segel Surat Suara KPU
    Jawa Pos, 21 September 2006

    Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Hamid Awaluddin akhirnya bersedia berkomentar seputar perkembangan kasus dugaan korupsi di KPU yang menyeret keterlibatan dirinya. Di depan wartawan yang mencegatnya kemarin, Hamid kembali menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat kasus itu. Dia juga menantang penuduhnya agar membawa bukti.

    Hamid kemarin dikonfirmasi wartawan seputar keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi kertas segel surat suara dalam Pilpres I dan II dengan terdakwa Daan Dimara. Ketika disidang, Daan mengatakan, Hamid berperan dalam menentukan harga satuan untuk kertas segel surat suara tersebut, yakni Rp 99 per keping. Dalam rapat di KPU 14 Juni 2004, Hamid-lah yang menentukan harga tersebut.

    Pengakuan itu dibenarkan oleh lima saksi yang juga dihadirkan ke sidang Daan. Seorang di antara mereka adalah Direktur PT Royal Standar (PT RS) Untung Sastrawijaya. Majelis hakim, rupanya, menerima keterangan saksi itu, kemudian memutuskan bahwa kedudukan Daan sebagai ketua panitia pengadaan segel tidak berdampak pada pengadaan segel tersebut.

    Daan pun divonis lebih ringan, empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider kurungan dua bulan penjara. Pertimbangan dan keputusan hakim itu lantas dijadikan salah satu bukti bagi kubu Daan untuk melaporkan Hamid ke polisi. Tuduhannya memberikan kesaksian palsu. Sebab, ketika diajukan sebagai saksi dalam sidang Daan, Hamid membantah keterangan bahwa dia hadir dalam rapat 14 Juni 2004.

    Kemarin pun, Hamid kembali menegaskan bantahan itu. Karena konteksnya rapat, maka bukti dari rapat itu adalah notulensi dan absensi peserta rapat. Itu posisi saya, kata Hamid setelah mengikuti rapat Pansus RUU Peradilan Militer di DPR kemarin. Jika memang dianggap ikut dalam rapat 14 Juni itu, dia mempertanyakan notulensi dan absensi rapat sebagai bukti fisik. Sejauh ini, yang ditanyakan Hamid itu memang tidak ada.

    Karena itu, Hamid bersikukuh tidak bisa dipersalahkan karena ketiadaan bukti-bukti fisik tersebut. Meski perannya sebagai pimpinan rapat sekaligus penentu harga segel telah dibeberkan sebagai fakta sidang oleh lima orang saksi, Hamid tetap teguh membantah. Menurut dia, pelaporan itu meski dilakukan satu orang hingga satu kelompok sekalipun, akan percuma jika tidak ada bukti.

    Secara tidak langsung, Hamid juga membenarkan ketidakterlibatan Daan dalam rapat tersebut. Pengacara Daan tidak lihat, Pak Daan tidak hadir dalam rapat yang dimaksud. Jangan melaporkan hanya berdasar informasi orang, ungkap Hamid dengan nada tinggi.

    Hamid kemarin mengaku tidak terpengaruh oleh laporan Daan yang saat ini sedang ditangani Mabes Polri. Kenapa khawatir? apa kekhawatiran saya? katanya.

    Ditambahkan, ada hak bagi warga negara dalam negara hukum untuk melaporkan seseorang. Anda kan bisa melapor, siapa pun bisa melapor, tambahnya, lantas menyudahi wawancara soal laporan Daan.

    Bantahan Hamid tersebut kemarin dikonfirmasikan kepada Daan yang saat ini berada di tahanan Polda Metro Jaya.

    Dia mengatakan, rapat 14 Juni 2004 itu adalah rapat khusus, tanpa notulen atau daftar hadir. Yang datang kan hanya beberapa orang, mereka mencatat sendiri. Beda dengan rapat pleno KPU. Di situ ada orang yang bertugas mencatat dan mengedarkan daftar hadir, ujarnya.

    Meski melaporkan Hamid ke polisi, Daan mengaku tidak bertujuan menjebloskan Hamid ke penjara. Saya ingin yang sebenarnya terungkap. Siapa sih yang ingin disalahkan atas sesuatu yang tidak dia lakukan? tambahnya.

    Daan menyesalkan kesaksian palsu Hamid. Dalam persidangan, Hamid mengaku tidak tahu-menahu soal rapat penentuan harga segel 14 Juni 2004. Padahal, faktanya, harga segel Pilpres I dan II sebesar Rp 99 per keping yang ditentukan Hamid lebih murah daripada harga segel Pemilu Legislatif Rp 120 per keping. Dia tinggal bilang saya menguntungkan negara (dengan selisih harga tersebut, Red). Sudah selesai itu. Nggak usah bohong, ungkap Daan dengan nada tinggi.

    Penutasan kasus segel itu tidak cukup dilakukan dengan hanya menelusuri keterlibatan Hamid. Yang lebih penting, ungkap Daan, adalah mengungkap sosok yang memerintah PT RS untuk mencetak segel pada 5 Juni 2004, sebelum harga ditentukan. Siapa dibalik itu? Kalau pintar, pasti jaksa bisa ungkap itu. Tapi, mungkin mereka tidak berani, ujarnya.

    Di tempat terpisah, pengacara Daan, Erick S. Paat, tidak setuju dengan anggapan Hamid bahwa bukti yang diajukannya ke polisi belum lengkap tanpa notulensi rapat dan daftar hadir. Ibaratnya, saya menusuk orang, tapi pisau yang jadi bukti saya buang. Apa dengan itu saya lolos dari hukum, ungkapnya.

    Dalam laporannya ke polisi, pihak Daan menyertakan beberapa bukti, yakni surat penawaran harga segel bertanggal 10 Juni 2004 dari Untung Sastrawijaya kepada Hamid Awaluddin, BAP (berita acara pemeriksaan) para saksi di KPK, vonis hakim Pengadilan Tipikor atas kasus Daan Dimara, tuntutan jaksa penuntun umum (JPU), dan surat dakwaan. Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan Hamid berperan dalam rapat tersebut, tambahnya.

    Erick mengaku tantangan Hamid tidak membuat pihaknya kecil hati. Soal Hamid bebas atau dihukum, itu masalah nanti. Yang penting, katanya, adalah meletakkan kasus ini dalam rel hukum yang jelas dan adil bagi semua pihak. Kita lihat saja nanti di sidang, tambahnya. (ein/aku)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/daan-saya-sayang-hamid-berharap-presiden-beri-amnesti

    Daan: Saya Sayang Hamid; Berharap Presiden Beri Amnesti
    Jawa Pos, 25 September 2006

    Daan Dimara, mantan anggota KPU yang menjadi terpidana kasus pengadaan segel sampul surat suara pada pilpres I dan II, belum lelah untuk terus mencari keadilan. Kepada Jawa Pos yang mengunjunginya di tahanan Polda Metro Jaya kemarin, dia menanggapi langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Hamid Awaluddin yang juga tak lelah membantah tidak terlibat dalam korupsi KPU.

    Saya merasa dikorbankan Hamid. Tapi, saya sampai sekarang masih berprasangka baik kepada dia, katanya kemarin.

    Hari itu, wajah Daan tampak cerah dengan kaus pink dan celana pendek biru tua. Selama menerima Jawa Pos, tidak ada petugas yang mendampingi dia.

    Daan juga menyambut baik langkah Hamid yang telah mengklarifikasi kasus KPU ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Jumat lalu. Semoga Hamid tidak hanya membela diri, tapi menjelaskan kesulitan yang dialami KPU saat itu. Namun, semua bergantung kearifan presiden, ungkapnya.

    Daan berharap, dalam melihat kasus KPU tersebut, SBY mempertimbangkan kesuksesan pemilu dan pilpres sebagai dasar untuk memberikan amnesti kepada anggota-anggota KPU yang dibui. Sebab, ada beberapa anggota yang tidak terbukti berkorupsi, tapi hanya salah prosedur pengadaan barang seperti yang telah diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003.

    Ibarat bermain silat, Hamid saat ini sedang mengeluarkan satu per satu jurus untuk menangkis serangan yang diarahkan kepada dirinya. Serangan itu berupa tudingan dari kubu Daan yang menyebut Hamid terlibat langsung dalam penentuan harga segel Rp 99 per keping dalam pilpres I dan II. Dalam sidang dengan terdakwa Daan, keterlibatan Hamid tersebut dibenarkan lima saksi. Salah satunya, Direktur PT Royal Standar (PT RS) Untung Sastrawijaya.

    Majelis hakim menerima keterangan saksi itu dan akhirnya memutus bahwa kedudukan Daan sebagai ketua panitia pengadaan segel tidak berdampak pada pengadaan segel tersebut. Hakim bahkan membenarkan bahwa yang menentukan harga segel itu adalah Hamid.

    Daan kemudian divonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider kurungan dua bulan penjara. Pertimbangan dan putusan hakim tersebut lantas dijadikan salah satu bukti bagi kubu Daan untuk melaporkan Hamid ke polisi dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu. Sebab, ketika diajukan sebagai saksi dalam persidangan Daan, Hamid membantah bahwa dirinya hadir pada rapat 14 Juni 2004 dengan agenda penentuan harga segel.

    Hamid mati-matian membantah. Dia lantas menantang kubu Daan agar menunjukkan bukti fisik kehadiran dirinya dalam rapat 14 Juni 2004 tersebut. Yang diminta adalah daftar hadir dan notulensi rapat.

    Langkah Hamid tak berhenti di situ. Jumat lalu, dia mengklarifikasi kasusnya kepada SBY. Dalam suratnya kepada presiden, yang sampai ke tangan wartawan, Hamid membantah telah memimpin rapat penentuan harga segel surat suara Pilpres 2004 pada 14 Juni 2004. Menurut dia, penentuan harga pencetakan segel Rp 99 per buah itu dilakukan pada 11 Juni 2004 oleh konsultan ahli KPU Sentot Mardjuki.

    Nota dinas ketua panitia pengadaan segel (Daan Dimara, Red) pada 26 Juli 2004 kepada kepala biro keuangan KPU secara eksplisit menyatakan, kedua pihak (panitia dan PT Royal Standard) telah menyetujui harga cetak segel sesuai tahap negosiasi pekerjaan pengadaan dan pencetakan segel yang sudah ditentukan konsultan ahli KPU, ungkap Hamid dalam suratnya.

    Daan tetap bergeming dan yakin bahwa yang menentukan harga segel itu adalah Hamid. Tidak benar saya dilibatkan dalam penentuan harga. Saya baru tahu harga segel Rp 99 per keping ketika menandatangani dokumen-dokumen yang akan diserahkan kepada BPK, tegas kepada Jawa Pos kemarin.

    Meski demikian, dia tetap menghormati tindakan Hamid yang mengklarifikasi kasusnya ke presiden. Silakan dia (Hamid) terus membantah. Saya pun akan terus mencari keadilan. Saya yakin, keadilan yang sebenarnya pasti akan terungkap, katanya.

    Secara pribadi, Daan mengaku tidak memiliki masalah dengan Hamid. Sebagai teman, saya sayang sama Hamid. Tapi, ini masalah hukum. Harus diselesaikan seadil-adilnya, ujarnya.

    Ketika mengunjungi Daan di tahanan, Jawa Pos juga bertemu Untung Sastrawijaya, direktur PT Royal Standar, rekanan KPU yang juga menjadi terpidana, satu kasus dengan Daan. Untung sudah divonis lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan.

    Wajah Untung kemarin tampak pucat. Dia mengaku tekanan darahnya turun. Sama dengan Daan, dia tetap yakin bahwa Hamid-lah yang mengendalikan rapat pada 14 Juni 2004 itu dan mempertahankan harga segel tetap Rp 99 per keping. Sebagai pengusaha, saya tentu mau untung. Tapi, kor anggota KPU dulu selalu bilang, ini demi negara, bela dong kepentingan negara. Makanya, saya nyerah, ungkapnya.

    Sepanjang yang dia ketahui, mastermind kasus segel, baik pemilu legislatif, pilpres I, maupun pilpres II, adalah Sekretaris Panitia Pengadaan Segel Bakri Asnuri dan Sentot Mardjuki. Sebab, mereka menjadi penentu harga segel. Saya heran, mengapa keduanya lepas dari pantauan KPK? ujarnya memperkuat fakta persidangan yang pernah disampaikannya di Pengadilan Tipikor.

    Soal pertemuan 14 Juni 2004 itu, Untung mengaku, memang tidak ada daftar hadir dan notulensi. Waktu itu, masing-masing peserta rapat mencatat sendiri-sendiri hasil pertemuan. Saya saat ini sedang mencari buku catatan saya sebagai bukti bahwa rapat tersebut pernah ada. Sekarang nggak tahu di mana. Maklum, sudah dua tahun, jelasnya.

    Fakta lain yang dibeberkan Untung dalam pembicaraannya dengan Jawa Pos, bukan hanya Hamid dan lima saksi yang hadir dalam rapat. Namun, ada dua lagi anggota KPU yang tidak dikenalnya yang juga hadir dalam rapat tersebut. Sampai sekarang saya tidak tahu mengapa KPK tidak menghadirkan mereka dalam kesaksian, katanya. (ein/nue)


    http://news.detik.com/read/2006/09/27/234408/683755/10/kasus-dari-daan-balik-ke-polda?nd771104bcj

    Kasus Dari Daan Balik ke Polda
    Nala Edwin – detikNews, Rabu, 27/09/2006 23:44 WIB

    Jakarta – Setelah sempat diambil Mabes Polri, kasus sumpah palsu yang dilaporkan terpidana Daan Dimara dikembalikan ke Polda Metro Jaya. Rencananya Polda akan segera memeriksa Daan Dimana sebagai saksi pelapor. Namun sebelumnya, Polda akan mengajukan surat permohonan pemeriksaan terhadap Daan Dimara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Sebentar lagi saya kirim surat ke pengadilan untuk memeriksa Daan. Ini disebabkan dia bukan tahanan kami, dan sudah ditetapkan sebagai napi,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Adang Firman, diruang kerjanya, Jalan Gatot Subroto, Rabu (27/9/2006). Mengenai pengalihan kembali kasus Daan ke Polda, Adang enggan berkomentar banyak. “Kita tidak ingin mempersoalkan itu lagi. Pokoknya sejak dari awal, termasuk di DPR saya begitu menggebu-gebu kalau kasus bakal bisa ditangani, tidak perlu Mabes Polri,” papar mantan Deputi Operasi Mabes Polri ini. Menurut sumber di Polda, pelimpahan kasus Daan dari Polda ke Mabes Polri karena adanya 2 telegram dari Mabes Polri. Alasannya, kasus yang sedang ditangani mengaitkan Menkum HAM Hamid Awaludin yang merupakan pejabat Negara.


    http://finance.detik.com/read/2006/09/28/161702/684368/10/laporan-daan-soal-hamid-dipulangkan-polri-ke-polda

    Laporan Daan Soal Hamid Dipulangkan Polri ke Polda
    Chazizah Gusnita – detikfinance, Kamis, 28/09/2006 16:17 WIB

    Jakarta -Mabes Polri mengembalikan berkas laporan anggota KPU Daan Dimara soal sumpah palsu mantan anggota KPU yang kini Menkum HAM Hamid Awaludin ke Polda Metro Jaya karena kasus tersebut dapat ditangani Polda. “Mabes Polri mempertimbangkan, mengonsultasikan dan menilai kualitas kasusnya. Mabes Polri menilai kasus masih bisa ditangani oleh Polda Metro Jaya,” ujar Kabid Penerangan Umum Mabes Polri Komjen Pol Bambang Kuncoko saat dihubungi detikcom, Kamis (28/9/2006). Namun, lanjut dia, jika nanti Polda Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan terhadap Hamid, Polda harus mengajukan kembali berkasnya ke Mabes Polri. Kemudian Mabes Polri akan meminta izin pemeriksaan kepada presiden. Sementara kuasa hukum Daan, Erick S Paat mengaku telah dikonfirmasi oleh seorang penyidik Polda mengenai kesiapan dirinya mendampingi Daan saat pemeriksaan. “Saya diminta hari Jumat, tapi saya tidak bisa karena mau ke luar kota, terus diminta Senin tapi saya ada sidang. Jadi belum tahu kapan,” kata Erick. Berkas laporan yang tercatat dengan nomor 3484/K/IX/2006/SPK UnitB III, tertanggal 14 September 2006 itu dikembalikan pada Senin 25 September lalu. Dalam laporan itu, Daan melaporkan Hamid dengan tuduhan pelanggaran pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.


    http://www.suaramerdeka.com/harian/0609/30/nas11.htm

    Daan Segera Diperiksa
    Sabtu, 30 September 2006

    JAKARTA – Setelah berkas perkara Daan Dimara dikembalikan ke Polda Metro Jaya dari Mabes Polri, maka tim penyidik Polda Metro Jaya segera memeriksa Daan terkait dengan laporan dugaan sumpah palsu yang dilakukan Hamid Awaluddin. Hal tersebut dikatakan oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Paulus Purwoko, di Mabes Polri, Jumat (29/9).

    Dia mengatakan, pihaknya meminta izin kepada Pengadilan Tinggi (PT) untuk memeriksa terhadap Daan Dimara. ”Pemeriksaan terhadap Daan akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober pekan depan,” ujarnya.

    Menurutnya, Daan adalah tahanan titipan dari KPK dan Pengadilan Tinggi, maka untuk memeriksa Daan terkait dengan sumpah palsu, pihak kepolisian harus meminta izin terlebih dahulu. ”Karena itu, kami sudah mengirimkan surat izin pemeriksaan tersebut sejak 27 September lalu,” katanya.

    Paulus mengatakan, kasus Daan kembali ditangani Polda, karena kasus tersebut bukan termasuk dalam kasus berat. ”Jadi, berkasnya yang diterima di Mabes Polri pun dikembalikan ke Polda untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan,” ucapnya.

    Hingga kini, kata dia, pihaknya belum memanggil saksi-saksi terkait dengan laporan sumpah palsu tersebut. ”Yang jelas, kami akan memeriksa Daan terlebih dahulu,” tukasnya.

    Setelah Daan, kata dia, pemeriksaan baru akan dilakukan terhadap kelima orang saksi di persidangan. ”Dan jika sudah ada bukti baru, pemeriksaan terhadap Hamid Awaluddin bisa dilakukan,” tandasnya.

    Kasus dugaan sumpah palsu kembali mencuat, setelah Daan melaporkannya ke Polda Metro Jaya, yang kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri, yang sempat membentuk tim khusus yang diketuai oleh Mathius Salempang.

    Namun, atas pertimbangan Kepala Polri Jenderal Pol Sutanto, yang menyebutkan bahwa kasus Daan bukanlah kasus penting, maka berkas perkara yang tadinya sudah berada di Mabes Polri dikembalikan ke Polda Metro Jaya untuk selanjutnya ditangani kembali. (H27-48h)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/periksa-hamid-tunggu-data-lengkap-kasus-kesaksian-palsu-laporan-daan-dimara

    Periksa Hamid Tunggu Data Lengkap; Kasus Kesaksian Palsu Laporan Daan Dimara
    Jawa Pos, 10 Mei 2007

    Turunnya Hamid Awaluddin dari jabatan menteri hukum dan HAM menyebabkan penyelidikan kasus dugaan kesaksian palsu pria asal Sulsel itu menggelinding kembali. Namun, Polda Metro Jaya membantah tidak adanya kemajuan penyidikan kasus yang dilaporkan Daan Dimara, terpidana kasus korupsi di KPU, selama ini karena polisi takut memproses kasus yang melibatkan menteri.

    Lho, siapa yang tidak berani. Ini bukan soal jabatan, tapi soal seseorang apakah benar bersalah atau tidak, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firman dengan nada tinggi di Mabes Polri kemarin.

    Menurut jenderal bintang dua itu, tak ada kaitan langsung apakah Hamid saat ini menjadi menteri atau bukan. Ini soal saksi dan bukti, tambahnya.

    Mantan Deops Mabes Polri itu menambahkan, hingga kini polda menunggu risalah sidang tipikor (tindak pidana korupsi) yang diminta sejak September 2006. Dalam sidang itulah, Hamid diduga memberikan kesaksian palsu. Mengapa tidak langsung jemput bola? Tidak begitu prosesnya. Tapi, kami meminta dan diberi secara resmi, kilah Kapolda.

    Kasus yang mengganjal Hamid itu datang dari laporan mantan anggota KPU Daan Dimara, yang kini mendekam di penjara setelah divonis 4 tahun kurungan. Daan dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus pengadaan segel pada Pemilu Legislatif 2004.

    Sesuai dengan fakta di pengadilan -yang dikemukakan lima orang saksi-, harga segel Rp 99 per keping ditentukan dalam rapat 14 Juni 2004 yang dipimpin Hamid.

    Hamid yang dihadirkan dalam sidang pada Juli 2006 membantah menjadi penentu dan memimpin rapat soal penentuan harga segel sampul surat suara Pilpres I dan II. Kesaksian Hamid itulah yang belakangan dianggap Daan sebagai kesaksian palsu dan kemudian dilaporkan kepada Polda Metro Jaya.

    Apakah polisi kesulitan? Dua puluh orang saksi sekalipun (yang memberatkan Hamid), hakikatnya itu adalah satu alat bukti. Kami harus menemukan alat bukti yang lain, jawab Kapolda. Makanya, hingga kini pihaknya belum menjadwalkan pemeriksaan Hamid. Itu (pemeriksaan, Red) setelah datanya lengkap, sambungnya.

    Di tempat yang sama Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengatakan, langkah polisi memang selalu terkait saksi dan bukti. Kami juga selalu menggunakan asas praduga tak bersalah, katanya. (naz)


     
  • Virtual Chitchatting 3:40 PM on 2014/01/13 Permalink  

    Anas Urbaningrum yang menempatkan Hamdani Amien sebagai tumbal pembebasan Hamid Awaluddin


    http://www.infoanda.com/followlink.php?lh=W1MCBldVWg0M

    Anas Doakan Hamdani Amin
    Jakarta, 12 Mei 2005 14:46

    Anggota KPU Anas Urbaningrum menilai, Hamdani Amin adalah teman yang sedang dirundung masalah. “Saya tidak berminat menambah masalah untuk beliau, dan mendoakan beliau bisa diringankan dari perkara ini,” ujarnya, seusai pemeriksaan KPK, berkaitan dengan kasus kasus suap KPU, Kamis di Jakarta.

    Hamdani Amin, yang pekan lalu ditetapkan oleh Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KPU, sempat menyatakan bahwa semua anggota KPU mengetahui dana taktis yang berasal rekanan KPU senilai total Rp 20 miliar.

    Jum’at (6/5) lalu, Hamdani bahkan menyatakan, semua anggota KPU telah menerima dana tersebut, mulai dari pimpinan hingga pegawai harian di lingkungan KPU.

    “Jadi pasti menurut saya mudah untuk mengeceknya. Tinggal diperiksa plenonya tanggal berapa dan notulensinya seperti apa,” ujar Anas.

    “Seingat memori saya, tidak ada rapat seperti itu. Tapi memori saya bisa salah,” tambah mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam ini. [EL, AA]


    http://news.liputan6.com/read/101758/hamdani-dana-taktis-kpu-diketahui-ketua-kpu

    Hamdani: Dana Taktis KPU Diketahui Ketua KPU
    18/05/2005 15:03


    Hamdani Amin seusai pemeriksaan.

    Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemeriksa Keuangan kembali memeriksa Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum Hamdani Amin di Gedung KPK di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (18/5). Sebelum diperiksa Hamdani menyatakan, seluruh pengeluaran dana taktis dilakukan atas sepengetahuan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. Dana itu dibagikan ke berbagai pihak antara lain auditor Badan Pemeriksa Keuangan Harijanto, anggota Komisi II DPR, dan Departemen Keuangan (Depkeu). Termasuk Ketua Tim Audit BPK untuk KPU Djapiten Nainggolan.

    Hamdani mengaku pula, dana untuk pejabat Depkeu adalah inisiatif Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan diserahkan oleh Dentjik. Namun ia lupa soal jumlah, waktu penyerahan, dan sejumlah nama pejabat yang menerima dana taktis KPU. Selain Hamdani, siang ini, KPK juga memeriksa Wakil Kepala Biro Keuangan KPU Muhammad Dentjik dan anggota KPU Rusadi Kantaprawira.

    Di kesempatan berbeda, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejauh ini telah menyelidiki rekening para tersangka terkait dengan aliran dana taktis KPU. Hingga kini baru ditemukan satu tersangka anggota KPU yang memiliki rekening dan menyimpan dananya di luar negeri. Namun penyimpanan dana di luar negeri belum terbukti sebagai upaya pencucian uang (money laundering). “Mereka yang diminta oleh KPK sudah ada, tapi kalo disebut nama adalah salah satu tersangka anggota KPU. Saya nggak boleh menyebut nama,” ujar Kepala PPATK Yunus Husein.

    Menurut Yunus, dari sejumlah temuan itu, PPATK belum bersedia mempublikasikannya. Hal ini ditempuh untuk menghindari kemungkinan hilangnya bukti rekening tersebut. Pihak PPATK masih mengkonsultasikannya dengan Komisi III DPR.(AIS/Tim Liputan 6 SCTV)


    http://www.merdeka.com/hukum-kriminal/anas-diperiksa-sebagai-saksi-hamdani-amien-cf0h87y.html

    Anas Diperiksa Sebagai Saksi Hamdani Amien
    KapanLagi, Rabu, 15 Juni 2005 14:17

    Merdeka.com – Kapanlagi.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anas Urbaningrum, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi pengumpulan dana taktis KPU dengan tersangka Kepala Biro Keuangan KPU, Hamdani Amien.

    Anas yang mengenakan baju batik berwarna coklat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, pada pukul 09.20 WIB.

    “Hari ini saya dipanggil lagi untuk menambah keterangan terhadap perkara yang disangkakan kepada Hamdani,” katanya.

    Saat ditanya tentang keterlibatannya dalam pengadaan asuransi bagi 5,7 juta petugas KPPS pada pemilihan presiden 2004 senilai Rp14,8 miliar, Anas menolak untuk memberi jawaban.

    “Saya belum tahu,” ujarnya.

    Anas sebelumnya telah dua kali menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan penyuapan yang dilakukan anggota KPU, Mulyana W. Kusumah terhadap auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Khairiansyah di sebuah hotel beberapa waktu lalu.

    Setelah resmi menjadi Ketua Bidang Politik Partai Demokrat (PD), Anas mengundurkan diri dari KPU pada 8 Juni 2005.

    Selain Anas, KPK hari Rabu memeriksa Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Abdullah Zaini yang tiba pada pukul 07.45 WIB untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di KPU (komisi Pemilihan Umum).

    Rencananya, KPK juga akan memeriksa Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan BPK, Djapiten Nainggolan. Keduanya diperiksa oleh KPK karena Hamdani Amien menyatakan ada aliran dana dari KPU ke BPK sebesar Rp520 juta.

    Pada 13 Juni 2005, Wakil Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Pangabean menyatakan penyidikan terhadap kasus pengadaan dana taktis dan dugaan korupsi di KPU dengan tersangka Hamdani Amien diharapkan selesai pada akhir Juni 2005.

    Untuk itu, KPK mempercepat pemeriksaan terhadap para saksi, di antaranya saksi dari BPK (*/rit)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/mantan-wakil-ketua-bpk-diperiksa-berkas-hamdani-dilimpahkan-ke-jaksa-penuntut-umum

    Mantan Wakil Ketua BPK Diperiksa; Berkas Hamdani Dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum
    Kompas, 2 Juli 2005

    Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (1/7), memeriksa mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Bambang Triaji dan mantan Kepala Bagian Penyusunan Anggaran 2 Komisi Pemilihan Umum A Suparta. Mereka diperiksa karena diduga menerima 33.791 dollar AS.

    Dugaan tentang penerimaan uang itu muncul karena tercantum dalam catatan keuangan Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum Hamdani Amin.

    Kepada wartawan, Bambang membantah telah menerima uang tersebut. Menurut dia, uang tersebut digunakan sendiri oleh Suparta untuk pesta perkawinan anaknya. Ketika kasus dana rekanan ramai dibicarakan, Suparta didesak Wakil Ketua Biro Keuangan KPU M Dentjik untuk mengembalikan dana yang pernah dipinjamnya. Akan tetapi, Suparta kesulitan mengumpulkan dana sebanyak itu dan meminta Bambang memberi pinjaman.

    Saya ini hanya menolong Suparta yang masih keponakan saya. Dia mau pinjam uang, lalu saya menghubungkannya dengan seorang pengusaha yang kemudian memberinya pinjaman 28.000 dollar Amerika, ujar Bambang.

    Pengacara Hamdani, Abidin, mengatakan, Hamdani tidak mengetahui secara pasti kepada siapa dana 33.791 dollar Amerika itu diberikan. Waktu itu Dentjik hanya meminta uang untuk diserahkan kepada orang BPK. “Dalam catatan Hamdani disebutkan, Pak Dentjik mengambil uang 33.000 sekian untuk BPK. Mengenai sampai tidaknya uang itu kan urusan Dentjik. Dentjik sudah diperiksa kan, dan uangnya sudah dikembalikan,” ujar Abidin.

    Lebih dulu

    Sementara itu, kemarin Wakil Ketua KPK bidang penindakan Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, berkas perkara Hamdani Amin dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Dalam berkas tersebut, Hamdani dikenai delik pidana, yaitu penerimaan uang rekanan KPU dan proyek pengadaan jasa asuransi.

    Delik yang sama juga dikenakan kepada Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin.

    Saat ini baru berkas Hamdani yang selesai. Berkas Nazaruddin akan menyusul, ujar Tumpak Panggabean.

    Hamdani ditahan penyidik KPK sejak 4 Mei 2005 karena diduga mengelola dana dari rekanan KPU sekitar Rp 20 miliar dan proyek pengadaan asuransi yang tidak prosedural. Dalam catatan keuangan Hamdani, terdapat pemasukan uang dari rekanan asuransi sebesar 563.190 dollar Amerika. Dana tersebut dibagi-bagi kepada pimpinan dan anggota KPU.

    Abidin mengatakan, kliennya dikenai empat pasal, yaitu Pasal 2, 3, 5, dan 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman yang dikenakan bersifat kumulatif. Oleh : Susana Rita


    http://www.antikorupsi.org/id/content/mantan-sekjen-kpu-berkelit-jadi-saksi-sidang-hamdani-amien

    Mantan Sekjen KPU Berkelit; Jadi Saksi Sidang Hamdani Amien
    Jawa Pos, 1 September 2005

    Mantan Sekjen KPU (Komisi Pemilihan Umum) Safder Yusacc berkelit telah menerima dana taktis USD 30 ribu (sekitar Rp 300 juta). Dia juga mengaku tidak tahu-menahu soal dugaan korupsi proyek asuransi, meski ikut membubuhkan paraf dalam kesepakatan antara KPU dan PT Bumida 1967.

    Hal tersebut diungkapkan Safder saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang terdakwa Kabiro Keuangan Hamdani Amien di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) kemarin. Menurut Safder, uang itu dia terima melalui Hamdani dalam tiga tahap. Yang pertama USD 5 ribu, kedua USD 10 ribu, dan ketiga USD 15 ribu. Selain menerima uang, dirinya menerima handphone Nokia senilai Rp 5,5 juta.

    Safder mengaku tidak tahu bahwa uang yang diterimanya itu diambilkan dari dana taktis Rp 20 miliar yang dikumpulkan Hamdani. Kalau saya menanyakannya dari mana, Pak Hamdani selalu mengatakan bahwa uang itu rezeki dari pak ketua, ujar Safder yang saat ini berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan buku KPU senilai Rp 17 miliar. Karena yang memberi atasan, ya saya terima, ungkapnya enteng.

    Mendengar keterangan Safder tersebut, salah seorang hakim, I Made Hendra Kusuma, mencecarnya dengan beberapa pertanyaan. Memangnya pak ketua sering ngasih-ngasih rezeki? Uang itu kan sangat banyak, katanya yang dijawab tidak oleh Safder. Menurut dia, dirinya baru tahu ada pengumpulan itu setelah anggota KPU Mulyana W. Kusumah ditangkap KPK pada 8 April lalu.

    Tak lama setelah Mulyana ditangkap, Safder, Hamdani, dan Nazaruddin bertemu. Saat itu, Nazaruddin bertanya kepada Hamdani soal buku kecilnya yang disita KPU. Setelah tahu bahwa buku tersebut berisi catatan penerimaan dan pengeluaran dana panas itu, Nazaruddin sempat agak marah. Aduh, sejak dulu kan sudah saya suruh buang, ujar Safder. Hal itu juga tertuang dalam BAP-nya.

    Mengenai keterlibatannya dalam proyek asuransi, Safder menyatakan bahwa dirinya hanya membubuhkan paraf. Selebihnya, dia mengaku tidak tahu sama sekali. Safder juga menyatakan tidak tahu serta tidak pernah mendengar adanya pemberian uang Rp 5,5 miliar dari PT Bumida 1967 kepada KPU.

    Hal tersebut juga mengherankan lima anggota majelis hakim yang diketuai Mansyurdin Chaniago. Sebab, Safder masih menjabat Sekjen hingga Desember 2004. Dia juga membantah telah memerintah Wakil Kepala Biro Keuangan M. Dentjik memberikan uang Rp 100 juta kepada Abdullah Zaeni ketika masih menjadi anggota DPR RI. Saya tidak pernah memerintahkan begitu, ujarnya.

    Hamdani banyak menyangkal kesaksian Safder tersebut. Menurut dia, penunjukan dirinya untuk mengelola dana taktis tersebut merupakan hasil keputusan pimpinan. Semua pimpinan tahu tugas saya, termasuk Pak Safder. Saat menerima uang dari pengadaan tanah, saya juga melaporkannya, tegasnya. Menurut Hamdani, saat memberikan uang kepada Safder, dirinya juga menyatakan bahwa semua anggota KPU tanpa terkecuali telah menerima dana siluman tersebut.

    Sebelum kesaksian Safder, Pengadilan Tipikor memeriksa
    Wakil Kepala Biro Keuangan M. Dentjik. Dia membeberkan semua orang yang menerima cipratan dana haram itu. Dia juga mengungkapkan, dalam proyek pengadaan tanah, ada pemberian uang dari penjual tanah senilai Rp 700 juta.

    Setelah menerima uang itu, saya melapor kepada Bu Valina (anggota KPU, Red) selaku ketua panitia, ungkapnya. Hal tersebut bertolak belakang dengan keterangan Valina Singka Subekti yang selama ini selalu menyatakan tidak tahu-menahu soal dana rekanan itu dan tidak pernah menerimanya. (lin)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/sidang-korupsi-kpu-nazaruddin-dan-hamdani-saling-berbantahan

    Sidang Korupsi KPU; Nazaruddin dan Hamdani Saling Berbantahan
    Media Indonesia, 27 September 2005

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Sjamsuddin, dan Kepala Biro Keuangan KPU, Hamdani Amien, masing-masing berkeras pada keterangannya tentang aliran dana taktis KPU ke Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan.

    Hamdani kemarin mengatakan bahwa aliran dana sebesar US$79 ribu dan Rp342 juta atas sepengetahuan Nazaruddin, sementara Nazaruddin membantah.

    Keterangan-keterangan ini mereka sampaikan saat bersama-sama menjadi saksi dalam kasus penerimaan aliran dana taktis KPU dengan terdakwa Kakanwil XI Ditjen Perbendaharaan Depkeu DKI Jakarta, Sudji Darmono, dan Kepala Subdirektorat Anggaran II E Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu, Ishak Harahap, di Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Gedung Uppindo, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, kemarin.

    Akhir Juli 2004, Pak Dentjik datang menghadap untuk meminta dana dolar sebesar US$78.846. Waktu meminta, Pak Dentjik mengatakan itu atas laporan ke pimpinan, untuk keperluan ke Ditjen Anggaran, kata Hamdani pada persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Masrurdin Chaniago itu.

    Pimpinan, kata Hamdani, diartikannya sebagai Ketua KPU dan Sekjen, sehingga ia yakin Nazaruddin mengetahui tentang pengeluaran dana-dana taktis tersebut untuk diberikan ke Sudji dan Ishak. Dentjik kembali mendatanginya pada Desember 2004 untuk meminta dana taktis sebesar Rp100 juta. Alasan yang diberikan Dentjik pada Hamdani, untuk Ditjen Anggaran. Kembali Hamdani mengeluarkan dana yang diminta Dentjik tersebut. Pada Februari 2005, Dentjik kembali menghadap dan meminta dana untuk Ditjen Anggaran, jumlahnya Rp122 juta. Setiap pengeluaran dana tersebut saya catat di buku laporan saya sebagai ‘Pengeluaran oleh Dentjik untuk Ditjen Anggaran’, kemudian saya laporkan ke Pak Sekjen, dan dengan beliau tidak dipermasalahkan, Hamdani menjelaskan.

    Sementara itu, Nazaruddin, yang mendapat giliran bersaksi sebelum Hamdani, beberapa kali menegaskan ia tidak pernah mendapat laporan mengenai pemberian dana tersebut. Ia mengaku tidak pernah memberikan perintah pengeluaran dana, dan tidak tahu-menahu tentang sumber dana yang dipakai untuk diserahkan ke Sudji dan Ishak. (CR-55/P-3)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamdani-hamid-awaluddin-terima-us-110-ribu

    Hamdani: Hamid Awaluddin Terima US$ 110 Ribu
    Koran Tempo, 29 September 2005

    Keterangan para saksi seperti kor.

    Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum Hamdani Amin mengatakan, ia telah menyerahkan uang sebesar US$ 110 ribu dan Rp 12 juta kepada Hamid Awaluddin. Uang diberikan ketika Hamid, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi anggota KPU.

    Hamdani memberikan keterangan itu kemarin dalam sidang pengadilan yang mendakwanya setelah Hamid–yang bersaksi dalam sidang–menolak mengakui telah menerima uang tersebut.

    Keduanya saling membantah keterangan dalam persidangan kasus korupsi KPU yang digelar kemarin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang dipimpin Kresna Menon. Selain Hamid, saksi dari KPU adalah Nazaruddin Sjamsuddin, Ramlan Surbakti, Rusadi Kantaprawira, Chusnul Mar’iyah, Valina Singka Subekti, Anas Urbaningrum, dan Mulyana Wira Kusumah.

    Dalam kesaksiannya, Hamid mengatakan bahwa uang yang diterimanya dari KPU hanya berupa tunjangan Rp 10,6 juta, honor kelompok kerja, dan tunjangan hari raya. Ia mengaku tak pernah menerima uang dalam bentuk dolar, kecuali dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri sebesar US$ 3.500. Itu saya terima dari pegawai KPU dan ada tanda terimanya, kata Hamid.

    Keterangan ini dibantah oleh Hamdani, yang mengaku telah menyerahkan uang kepada Hamid dengan jumlah total US$ 110 ribu. Dana taktis sebesar itu diserahkan dalam lima tahap sepanjang 2004. Pada Januari US$ 15 ribu, April US$ 30 ribu, Juni US$ 25 ribu, Agustus US$ 30 ribu, dan September US$ 10 ribu. Saya menyerahkannya langsung sesuai dengan perintah Ketua KPU (Nazaruddin), kata Hamdani.

    Hamid kembali membantah. Hamid mengaku baru kali ini mendengar angka US$ 110 ribu. Sebelumnya, saya dengar US$ 105 ribu, tapi itu pun tidak pernah saya terima, katanya.

    Soal tanda terima uang sebesar Rp 12 juta yang dihapus, Hamid mengatakan bahwa ia hanya ingin mengganti tanggal yang tertera, 8 November 2004, karena sejak 22 Oktober 2004 ia sudah tak lagi menjadi anggota KPU.

    Saling bantah juga terjadi antara terdakwa dan saksi lainnya. Ketua KPU Nazaruddin dalam kesaksiannya menyatakan bahwa dia hanya menerima uang US$ 45 ribu yang disebutnya sebagai bonus. Uang tersebut saya terima pada awal, pertengahan, dan akhir 2004, masing-masing sekitar US$ 15 ribu, kata Nazaruddin.

    Kesaksian Nazaruddin dibantah oleh Hamdani, yang mengaku telah menyerahkan uang US$ 160 ribu kepada Nazaruddin. Pemberian tersebut dilakukan dalam lima tahap, katanya.

    Saksi-saksi lain mengeluarkan pernyataan seragam: hanya menerima uang kehormatan, uang kelompok kerja, tunjangan hari raya, dan telepon seluler. Mereka juga membantah telah menerima uang dalam bentuk dolar atau uang tanpa tanda terima. Hamdani mengakui, dana taktis itu diberikan tanpa tanda terima.

    Karena terdakwa dan saksi saling membantah, Djonggi Simorangkir, kuasa hukum Hamdani, menyatakan bahwa ada kesepakatan di antara para saksi yang merugikan kliennya. Analisis kami, keterangan para saksi seperti kor. Semuanya sama. Dia (Hamdani) seolah-olah memberikan keterangan palsu, menuduh, dan memfitnah, ujarnya. RISKA S HANDAYANI


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamdani-divonis-empat-tahun-penjara

    Hamdani Divonis Empat Tahun Penjara
    Koran Tempo, 3 November 2005

    Dua hakim berbeda pendapat soal uang pengganti.

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis terdakwa Hamdani Amin empat tahun penjara. Majelis hakim yang dipimpin Kresna Menon menyatakan, Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum itu terbukti bersalah korupsi dalam pengadaan asuransi jaminan kecelakaan untuk para petugas pemilihan umum. Terdakwa juga terbukti menerima uang dari rekanan KPU, ujar Kresna Menon membacakan putusannya di pengadilan tindak pidana korupsi kemarin.

    Hamdani juga dikenai denda Rp 300 juta atau hukuman kurungan pengganti empat bulan. Hakim juga mengatakan, Hamdani diharuskan membayar uang pengganti Rp 5,32 miliar. Uang pengganti itu dibayarkan secara tanggung renteng bersama Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, ujar hakim.

    Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan, Hamdani memang tidak terbukti melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan di Asuransi Bumi Putra Muda. Asuransi itu merupakan asuransi jaminan kecelakaan bagi petugas pemilu. Tapi, kata hakim, terdakwa terbukti memerintahkan Heru Hermawan, stafnya, membuat kelengkapan administrasi dengan tanggal mundur. Ini merupakan proyek fiktif, ujar hakim. Tindakan seperti itu, kata hakim, melanggar Keputusan Presiden Nomor 80/2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

    Adapun soal menerima uang dari rekanan KPU, hakim berpendapat, seharusnya uang diskon yang berasal dari rekanan KPU disetor ke kas negara. Tapi oleh terdakwa uang itu malah disimpan bahkan dibagi-bagikan kepada anggota KPU, ujarnya.

    Dalam putusan itu, dua hakim berbeda pendapat soal uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa. Hakim I Made Hendra dan Achmad Linoh berpendapat, uang pengganti yang harus dibayarkan Hamdani dan Nazaruddin Rp 13,39 miliar. Nilai tersebut, kata dua hakim itu, berawal dari pengadaan asuransi Rp 14,8 miliar. Uang itu dikurangi dana klaim yang dibayarkan ke KPU Rp 607 juta dan dana yang dikembalikan beberapa anggota KPU.

    Seusai pembacaan putusan, Hamdani tampak sedih. Ia menyatakan masih pikir-pikir dulu atas putusan empat tahun itu. Kendati demikian, Hamdani yang dituntut lima tahun enam bulan itu tetap berkukuh pada pembelaannya. Dalam pembelaannya pada 24 November, Hamdani menyatakan hanya menjalankan perintah atasan.

    Bagi Abidin, pengacara Hamdani, pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara kliennya sudah bagus. Ini putusan minimal karena itu klien kami menyatakan pikir-pikir dulu, ujarnya.

    Dalam persidangan kemarin, majelis hakim mengembalikan beberapa barang bukti milik Hamdani Amien yang disita penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Barang bukti yang dikembalikan adalah akta jual-beli tanah 207 meter persegi di Bogor; uang tabungan pendidikan anaknya Rp 40 juta; asuransi anaknya Rp 10 juta; dan buku tabungan pensiun. Barang bukti ini tidak ada kaitannya dengan perkara yang disidangkan, ujar hakim. EDY CAN


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamdani-pilih-dipenjara-empat-tahun

    Hamdani Pilih Dipenjara Empat Tahun
    Koran Tempo, 9 desember 2005

    Jaksa keberatan dengan putusan hakim.

    Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum Hamdani Amin menerima vonis empat tahun penjara dari pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam suratnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin, ia menyatakan tak mengajukan banding.

    Surat bersampul putih itu disampaikan pengacaranya, Abidin. Sekretaris Pemimpin Komisi, Djoni Suratno, yang menerima surat.

    Menurut Abidin, kliennya tak mengajukan banding karena pemerintah sedang giat memberantas korupsi. Hamdani ingin jaksa bisa konsentrasi pada perkara lain, katanya di kantor Komisi.

    Hamdani divonis bersalah dalam perkara pengadaan asuransi jaminan keselamatan bagi petugas penyelenggara Pemilu 2004 pada 4 Desember. Ia dihukum empat tahun penjara, membayar denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan, serta mengganti kerugian negara secara tanggung renteng bersama Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin Rp 5,03 miliar. Sebelumnya, jaksa menuntut Hamdani 5,5 tahun penjara.

    Abidin mengaku, keputusan kliennya hasil masukan tim pengacara. Putusan hakim dinilai sangat minimal dibanding pertimbangannya. Hakim memutuskan Hamdani terbukti bersalah dari dua dakwaan, baik primer maupun subsider. Tapi cuma dihukum minimal, tuturnya.

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku belum menerima surat Hamdani sehingga komisinya belum bisa menentukan sikap. Tapi lembaganya menghormati pilihan Hamdani. Kami masih akan mempelajari, ujarnya.

    Jaksa penuntut umum, ia melanjutkan, juga belum bisa bersikap karena belum menerima salinan putusan perkara dari pengadilan. Ada putusan memberatkan penuntut umum, yakni majelis hakim yang diketuai Kresna Menon tak memutuskan tenggat bagi Hamdani untuk membayar uang pengganti.

    Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, pembayaran uang pengganti maksimal satu bulan. Kami ingin lihat dulu bunyi putusannya, katanya. EDY CAN


    http://www.antaranews.com/print/48756/

    Kelanjutan PK Hamdani Amin Diserahkan ke Pihak Keluarga

    Jakarta (ANTARA News) – Kelanjutan proses pengajuan Permohonan Kembali (PK) yang telah diajukan oleh terpidana kasus suap di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hamdani Amien, yang meninggal dunia pada Rabu (13/12) diserahkan kepada pihak keluarganya.

    Kuasa hukum Hamdani, Abidin, di Jakarta, Kamis, mengatakan, sesuai hukum acara pidana, yang berhak untuk mengajukan PK adalah terpidana atau pihak keluarga terpidana.

    “Permohonan PK itu masih mungkin untuk dilanjutkan. Tetapi, karena masih dalam suasana berduka, sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan pihak keluarga, apakah akan melanjutkan PK atau tidak,” kata Abidin.

    Hamdani Amien meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu, 13 Desember 2006, sekira pukul 10.30 WIB.

    Hamdani mengajukan PK melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukumannya menjadi enam tahun penjara, dari sebelumnya lima tahun penjara di tingkat banding.

    Menurut rencana, sidang ketiga permohonan PK Hamdani akan digelar pada Jumat, 15 Desember 2006.

    Abidin mengatakan, agenda sidang itu adalah penandatanganan berita acara persidangan untuk selanjutnya diserahkan kepada MA.

    Pada sidang itu, lanjut Abidin, ia juga akan menyampaikan berita meninggalnya Hamdani kepada majelis hakim PN Jakarta Pusat.

    Menurut staf bagian registrasi LP Cipinang, Catur Budi Fatayatin, penyebab meninggalnya Hamdani kemungkinan lantaran serangan jantung.

    Kepala Biro Keuangan KPU itu tiba-tiba jatuh di depan masjid LP Cipinang saat berjalan keluar dari blok tahanan menuju kantor LP.

    Namun, Abidin mengatakan, selama ia menangani perkara Hamdani, kliennya itu tidak pernah mengeluh memiliki penyakit jantung atau pun tekanan darah tinggi.

    “Kemarin, saya juga sempat bertanya kepada istri Hamdani. Menurut dia, Hamdani tidak pernah memiliki riwayat penyakit jantung atau tekanan darah tinggi,” katanya.

    Meski demikian, Abidin mengatakan, keluarga Hamdani sudah merelakan meninggalnya Hamdani tanpa mempersoalkan penyebab kematiannya. Keluarga Hamdani pun menolak jenazahnya untuk diotopsi.

    MA pada 16 Agustus 2006 memperberat hukuman Hamdani menjadi enam tahun penjara dari sebelumnya lima tahun penjara di tingkat banding.

    MA menyamaratakan hukuman untuk Hamdani dan Ketua KPU, Nazaruddin Sjamsuddin.

    Selain hukuman enam tahun penjara, keduanya dikenai hukuman denda Rp300 juta subsider enam bulan penjara serta kewajiban membayar kerugian negara senilai Rp1,068 miliar.

    Secara hukum perdata, kerugian negara yang harus dibayarkan oleh Hamdani itu menjadi kewajiban bagi keluarga Hamdani untuk membayarnya.

    Hamdani dimakamkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, setelah jenazahnya sempat dibawa ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat.

    Abidin mengatakan, keputusan apakah permohonan PK Hamdani dilanjutkan menunggu kepulangan keluarga Hamdani dari Banjarmasin, pada Minggu (17/12). (*)


    http://news.detik.com/read/2006/01/12/182856/517540/10/merasa-dikhianati-m-dentjik-menangis?nd771104bcj

    Merasa Dikhianati, M Dentjik Menangis
    Ahmad Dani – detikNews, Kamis, 12/01/2006 18:28 WIB

    Jakarta – Terdakwa kasus pemberian dana taktis KPU M Dentjik menangis di hadapan majelis hakim. Dentjik yang menjabat sebagai wakil Kepala Biro Keuangan KPU merasa telah dikhianati teman sesama anggota KPU. “Saya merasa dikhianati. Padahal waktu di KPU mereka sangat baik. Tapi ketika di persidangan mereka justru mengkhianati saya semua,” kata Dentjik dalam persidangan Tipikor di gedung Uppindo, Jl HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta, Kamis(12/1/2006). Dentjik mengaku dirinya sudah pasrah dalam menjalani proses persidangan. “Saya tinggal menunggu lonceng kematian. Oleh karena itu saya meminta pertimbangan majelis hakim bertindak seadil-adilnya,” ujarnya lirih sambil meneteskan air mata. Mendengar pernyataan ayahnya itu, spontan kedua putri Dentjik yang hadir juga ikut meneteskan air mata. Mereka duduk di barisan depan bangku persidangan. Dalam perkara ini Dentjik mengakui dirinya telah bersalah. Meskipun kesalahan itu dilakukan atas dasar perintah dari atasan. “Saya menyesali perbuatan. Tapi semua ini saya lakukan atas perintah Sekjen dan kepala biro keuangan KPU,” ungkap Denjtik. Dalam kesempatan itu Dentjik mengungkapkan, dirinya telah bekerja dan mengabdi selama 32 tahun kepada negara. Selain itu, Dentjik juga mengaku masih mempunyai tanggungan 3 anak yang masih membutuhkan perhatian serta bimbingan. Dalam persidangan itu, Dentjik mengakui koordinator pengumpul dana taktis adalah kepala biro keuangan KPU Hamdani Amien. “Semua dana taktis yang diberikan kepada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan berasal dari Hamdani Amien,” ujarnya. Persidangan akan dilanjutkan pada Kamis (19/1/2006) pukul 12.00 WIB. Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan kepada Dentjik.
    (ary/)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/kematian-hamdani-harus-diusut
    Kematian Hamdani Harus Diusut
    Koran Tempo, 14 Desember 2006

    Rencananya ia akan bertemu dengan Menteri Hamid Awaludin.

    Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Daan Dimara, meminta polisi mengusut kematian rekannya, Hamdani Amin, mantan Kepala Biro Keuangan KPU. Harus jelas semuanya, kenapa orang yang tadinya sehat-sehat saja bisa mati mendadak, kata Daan kemarin.

    Hamdani, 62 tahun, kemarin meninggal di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, sekitar pukul 10.15. Terpidana kasus korupsi di KPU itu diduga meninggal karena hipertensi atau darah tinggi. Itu menurut hasil tes dokter KPU, ujar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Gunadi kemarin. Namun, ia menambahkan, Hamdani tidak pernah mengeluh sakit selama di Cipinang.

    Daan, yang juga dipenjara karena terkait dengan kasus korupsi di KPU, mengatakan banyak kemungkinan penyebab meninggalnya Hamdani. Bisa karena beban psikologis yang cukup tinggi, penyakit, atau hal lain, katanya. Tapi, Saya tidak mau menuduh siapa pun.

    Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin, sekitar pukul 06.45 Hamdani sempat bermain bulu tangkis sebanyak dua set. Namun, melihat Hamdani semakin lemah, wasit dan rekan bermainnya sempat menanyakan kondisinya. Hamdani mengaku baik-baik saja dan memaksa bermain. Setelah kelar bermain, ia mandi. Sambil melambaikan tangan kepada temannya, ia mengatakan mau rapat dulu. Persis dekat masjid, ia terjatuh, kata Hamid, yang juga rekan Hamdani di KPU.

    Akibat jatuh di dekat masjid itu, kepala sebelah kirinya berdarah. Ada luka sepanjang lima sentimeter, kata pengacara Hamdani, Djonggi Simorangkir. Namun, katanya sudah meninggal saat mendapatkan satu jahitan, ujarnya lagi. Menurut dia, Hamdani sebelumnya sehat-sehat saja. Mungkin fisiknya lemah karena usia lanjut, katanya.

    Menurut Djonggi, sebenarnya Hamdani ada jadwal bertemu dengan Hamid kemarin. Semula mereka sudah mau ketemu dua hari lalu, tapi gagal karena hujan. Senin lalu, Hamid juga sempat bertemu dengan putra Hamdani, yang meminta ayahnya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cianjur.

    Hamdani masuk ke Cipinang sejak 6 Oktober lalu, setelah Mahkamah Agung menghukumnya enam tahun penjara karena bersalah dalam kasus korupsi premi asuransi anggota KPU yang merugikan negara Rp 5 miliar.

    Dalam sidangnya, Hamdani pernah menuduh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin menerima dana US$ 110 ribu yang bukan berasal dari gaji sebagai anggota KPU. Namun, hal ini dibantah Hamid. Komisi Pemberantasan Korupsi juga belum memproses tuduhan tersebut.

    Rekan Hamdani di KPU yang juga terpidana korupsi, Mulyana W. Kusumah, menyatakan rasa duka yang mendalam atas kematian koleganya itu. Menurut dia, Hamdani adalah sosok yang sangat dihormati di lingkungan kerja KPU. Beliau adalah senior kami, katanya kemarin.

    Keluarga almarhum kemarin menolak otopsi terhadap Hamdani. Mereka juga belum sepakat soal tempat pemakamannya.

    Menurut putra pertama Hamdani, Rama Cahyadi, saudara ayahnya meminta Hamdani dimakamkan di Banjarmasin. Tapi istri dan anak-anaknya ingin Hamdani dimakamkan di Bogor. Kami belum bisa menentukan di mana akan dimakamkan, kata Rama. SOFIAN | SUKMA LOPPIES | SANDY INDRA PRATAMA | DEFFAN PURNAMA | REH ATEMALEM
    ————-
    Proses Hukum Hamdani Tidak Berhenti

    Dalam buku tulis bersampul biru, Hamdani mencatat dana-dana taktis yang diterima Komisi.

    Keluarga Hamdani Amin, terpidana korupsi di Komisi Pemilihan Umum yang meninggal kemarin, akan meneruskan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ia korban sistem. Kami berharap nama Bapak bisa direhabilitasi, kata Rama Cahyadi, putra sulung Hamdani, kemarin.

    Hal yang sama dikatakan pengacara Hamdani, Djonggi S. dan Ida Rumindan. ”Prosesnya kan tinggal menunggu kemauan Mahkamah Agung,” kata mereka kepada Tempo di Jakarta kemarin. Menurut keduanya, titik berat upaya peninjauan kembali ini ada pada uang pengganti Rp 5 miliar (tanggung renteng dengan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin), yang dinilai memberatkan keluarga.

    Upaya hukum tersebut akan dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung, Agustus lalu, yang menghukum Hamdani–mantan Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum–enam tahun penjara dalam kasus korupsi asuransi KPU senilai Rp 5 miliar. Hukuman ini dua tahun lebih berat daripada vonis pengadilan tinggi. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung juga menghukum Nazaruddin enam tahun penjara.

    Hamdani adalah saksi kunci kasus korupsi di KPU. Hamdanilah yang menguak pundi gelap senilai Rp 20,3 miliar kepada penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dana dari rekanan KPU itu, menurut Hamdani, dikumpulkan dari rekanan. Dalam buku tulis bersampul biru, Hamdani mencatat dana-dana taktis yang diterima Komisi.

    Dalam persidangan, Hamdani juga mengaku pernah menyerahkan uang di luar gaji sebesar US$ 110 ribu kepada anggota KPU, Hamid Awaludin, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, Hamid membantah hal itu. Menurut Hamid, dia tidak pernah menerima uang dalam bentuk dolar, kecuali dalam perjalanan ke luar negeri. Saya hanya menerima tunjangan Rp 10,6 juta, kemudian honor dalam kegiatan kelompok kerja dan THR (tunjangan hari raya), ujar Hamid.

    Ditanyai soal pengaruh kematian Hamdani terhadap bisa-tidaknya tuduhan penerimaan suap Hamid itu ditindaklanjuti, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki enggan mengomentarinya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, kata dia di kantornya kemarin. SANDY INDRA PRATAMA | TITO SIANIPAR


    http://opini.wordpress.com/2006/12/15/

    Teka-teki Kematian Hamdani
    Koran Tempo, Jum’at, 15 Desember 2006

    Kematian Hamdani Amin secara mendadak sekaligus misterius di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dua hari lalu patut disesali. Ini tidak cuma menggambarkan buruknya layanan terhadap narapidana, tapi juga ada soal yang lebih penting. Kepergiannya membuat semakin sulit pengungkapan korupsi di Komisi Pemilihan Umum secara adil, tidak tebang pilih, dan tuntas.

    Lelaki 62 tahun itu mendekam di Cipinang sejak Oktober lalu. Bekas Kepala Biro Keuangan KPU itu dihukum enam tahun penjara karena kasus korupsi premi asuransi yang merugikan negara Rp 5 miliar. Perkara ini pula yang menjerat bekas Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. Ganjarannya pun sama. Keduanya juga diperintahkan pengadilan mengembalikan kerugian negara secara tanggung renteng.

    Bukan sembarang narapidana, Hamdani juga menjadi saksi kunci berbagai kasus korupsi di KPU. Dialah yang mengumpulkan dana taktis yang didapat dari rekanan lembaga ini, yang lalu dibagi-bagikan kepada anggota KPU. Di persidangan, orang Banjarmasin itu pernah bilang: semua anggota KPU saat itu mendapat jatah. Begitu pula Hamid Awaludin, yang kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Katanya, dia kebagian US$ 110 ribu atau sekitar Rp 1 miliar yang diberikan secara bertahap. Namun, pengakuan ini selalu dibantah Hamid.

    Selama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi memang kurang serius mengusutnya lebih jauh. Tidak semua anggota KPU dijerat. Pengakuan Hamdani dibiarkan begitu saja. Sebagai saksi kunci, kendati statusnya sebagai narapidana, ia juga tidak mendapatkan perlindungan yang khusus.

    Mungkin KPK kesulitan melakukan hal ini karena Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi baru disahkan tahun ini. Lembaga yang bertugas khusus memberikan perlindungan juga belum dibentuk. Tapi KPK mestinya berkepentingan untuk memantau terus Hamdani. Bahkan, setelah dia meninggal, petinggi KPK hanya menyampaikan ucapan dukacita, tidak menyesalkan atau mempertanyakan kematiannya.

    Kematian Hamdani juga menunjukkan betapa buruknya layanan kesehatan di penjara kita. Jika memang telah menderita sakit, dia seharusnya mendapat perawatan yang layak. Upaya menyelamatkan nyawa Hamdani setelah jatuh sehabis berolahraga, dan sebelum akhirnya meninggal, juga tidak maksimal. Padahal hak narapidana atas layanan itu diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

    Kejanggalan pun muncul. Terungkap pula, pada hari kematiannya, Hamdani berencana bertemu dengan Menteri Hamid Awaludin. Pertemuan antara seorang menteri dan narapidana ini agak aneh, kendati sebelumnya mereka berkolega di KPU. Apalagi Hamdani pernah menuduh Hamid menerima aliran dana taktis. Adakah deal di antara mereka?

    Semua pertanyaan itu akan terjawab jika kasus Hamdani diusut tuntas. Mungkin ia memang meninggal karena sakit. Tapi alangkah baiknya jika polisi membujuk keluarganya agar jenazah almarhum boleh diotopsi. Cara ini akan menghapus kecurigaan publik. Penyelidikan yang serius-memeriksa para saksi dan lokasi kejadian-juga diperlukan buat memastikan bahwa kematian Hamdani wajar, bukan rekayasa orang-orang yang ingin kasus korupsi KPU ditutup rapat-rapat.


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamdani-ancam-saksi-berbohong-dana-rekanan-kpu-juga-dibagikan-ke-dpr-dan-bpk

    Hamdani Ancam Saksi Berbohong; Dana Rekanan KPU Juga Dibagikan ke DPR dan BPK

    Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum Hamdani Amin tidak akan segan-segan meminta penetapan majelis hakim jika para saksi penerima dana rekanan KPU berbohong dan memberikan keterangan palsu di persidangan. Sidang pertama Hamdani Amin akan digelar Senin (25/7) pagi, dengan saksi 53 orang.

    Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Hamdani Amin, Abidin, kepada Kompas, Sabtu. Abidin menegaskan, bila dalam persidangan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dan saksi yang lain, ditambah dengan keterangan Hamdani Amin dan alat bukti berupa surat, maka fakta-fakta itu akan dijadikan dasar untuk meminta penetapan majelis hakim.


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hamdani-tak-ajukan-banding-ingin-percepat-kerja-kpk

    Hamdani Tak Ajukan Banding, Ingin Percepat Kerja KPK

    Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum Hamdani Amin menyatakan dirinya tidak mengajukan banding.

    Hamdani Amin adalah terpidana ketiga kasus korupsi di KPU yang tidak mengajukan banding, sebelumnya anggota KPU Mulyana W Kusumah dan Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal KPU Sussongko Suhardjo juga tidak mengajukan banding.

    Sikap Hamdani itu diungkapkan kuasa hukumnya, Abidin, saat menyerahkan surat pribadi Hamdani, Kamis (8/12).

    Pada sidang 2 Desember lalu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin Kresna Menon telah memvonis Hamdani Amin empat tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Hamdani juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 5,032 miliar secara tanggung renteng bersama Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin.

    Abidin menjelaskan alasan yang dikemukakan Hamdani sangat menyentuh perasaan. Di dalam surat pribadinya, Hamdani mengungkapkan bahwa ia tidak mengajukan banding karena ingin mempercepat kerja KPK.


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hukuman-hamdani-diperberat-dua-lainnya-divonis-2-tahun

    Hukuman Hamdani Diperberat, Dua Lainnya Divonis 2 Tahun

    Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor memperberat hukuman Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamdani Amien.

    Hamdani divonis lima tahun penjara, lebih berat satu tahun penjara dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama. Dalam perkara Hamdani, jaksa penuntut umum mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama.

    Sidang untuk perkara Hamdani Amien diputuskan dengan suara bulat dalam sidang di PT Tipikor, Selasa (7/2) siang. Majelis hakim terdiri dari Zaharuddin Utama (ketua), Srihandoyo, Sudiro, As


     
  • Virtual Chitchatting 8:57 AM on 2014/01/11 Permalink  

    Anas Urbaningrum, Sang ular venomous viper yang takut melakukan konfrontasi, kecuali selalu meleletkan lidahnya dan bersiap memeluk lawan-lawannya sampai remuk tulangnya

    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 2014-01-11 08:57 AM

    Seperti halnya kelakuan sang penakut, Anas Urbaningrum tidak akan pernah berani menabuh gendang peperangan di depan publik. Dia akan bertindak selicin belut, selincah kancil, secermat kutu loncat yang akan mencari lubang tikus untuk bersembunyi menyelamatkan lehernya.

    Kelicikan Anas Urbaningrum saat diinterogasi KPK adalah dengan datang sendiri dan tidak ditemani oleh pengacaranya. Atas dasar itu, Anas Urbaningrum berhak untuk tutup mulut. Anas Urbaningrum tidak akan pernah berkotek di depan publik. Anas Urbaningrum tidak akan pernah bernyanyi merdu menyuarakan kebobrokan Soesilo Bambang Yudhoyono.

    Walau bagaimana pun, SBY merupakan cermin belahan jiwa Anas Urbaningrum. Mereka sama-sama pintar memakai topeng di depan publik dan media massa dengan tetap berkata santun dan selalu mengumbar senyum. Dialah THE REAL BACKSTABBER.

    01 viper snake_Naijapals[dot]com.jpg

    04 oxford-pete-two-striped-forest-pit-viper-snake-with-young-fangs-open-amazon-rainforest-ecuador_Naijapals[dot]com.jpg


    http://www.antikorupsi.org/id/content/mulyana-minta-bantuan-anas

    Mulyana Minta Bantuan Anas

    Anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana Wira Kusumah pernah meminta bantuan Anas Urbaningrum untuk menyampaikan kesulitannya kepada Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. Saat itu Mulyana kesulitan dalam menyediakan dana yang akan digunakan untuk menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Khairiansyah Salman. Pesan Mulyana kepada Anas tersebut diungkapkan melalui pesan layanan singkat (SMS).

    Hal itu diungkapkan Mulyana saat bersaksi untuk Sussongko Suhardjo, Pelaksana Harian Sekjen KPU, di persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/7). Mulyana mengatakan, baik Nazaruddin maupun Sussongko telah mengetahui seluruh proses penyerahan uang, mulai dari penyerahan uang pada 3 April maupun tanggal 8 April 2005.

    Sidang kali ini menghadirkan tiga saksi, yakni Khairiansyah Salman, Mulyana Wira Kusumah, dan Mubari. Sidang yang dipimpin Mansyurdin Chaniago itu akan dilanjutkan Rabu pekan depan.

    Menurut Mulyana, tindakan menyuap Khairiansyah bermula dari kekhawatiran Sussongko akan laporan audit BPK soal pengadaan kotak suara. Bahkan Mulyana menegaskan, Sussongko adalah inspirator dalam tindakan penyuapan tersebut.

    Saat ditanya motivasi pertemuan dengan Khairiansyah, Mulyana mengatakan, pertemuan itu hanya dimaksudkan agar Khairiansyah membuat laporan yang proporsional. Menurut dia, laporan tersebut tidak proporsional dan berbagai penyimpangan yang ada dalam laporan terkait tidak sesuai dengan fakta.

    Jaksa Penuntut Umum Muhibudin menanyakan kepada Mulyana peran Mubari dalam pertemuan di Restoran Miyama, Hotel Borobudur. Mulyana menjelaskan, Mubari adalah staf dari Sussongko.


    http://id.berita.yahoo.com/loyalis-anas-ketua-kpk-kok-omongannya-kayak-orang-084618369.html

    Loyalis Anas: Ketua KPK Kok Omongannya Kayak Orang Pasar?
    TRIBUNnews.com – 2 jam 31 menit lalu

    TRIBUNNEWS.COM – Pendukung atau loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkap mengenai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Tahun 2011, saat Komisi III DPR RI menyeleksi calon pimpinan KPK, Abraham pernah dua kali menemui, dan melobi sekaligus meminta dukungan Anas agar anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi III memilihnya.

    Demikian disampaikan mantan Ketua Departemen Sosial DPP Partai Demokrat Sri Mulyono saat berbincang dengan awak redaksi Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (12/1/2014) kemarin.

    “Kan sebelum Abraham Samad jadi ketua KPK, dia nyembah-nyembah ke Anas. Datang dua kali ke rumah Anas di Duren Sawit, minta dukungan dari Anas supaya terpilih jadi Ketua KPK. Anas saat itu kan Ketua Umum,” ungkap Sri Mulyono.

    “Abraham Samad datang dua kali ke Anas, ke Duren Sawit. Yang bawa Samad ke rumah Anas itu fungsionaris Partai Demokrat juga. Saya tahu orangnya,” ujar Sri Mulyono yang mengetahui dua pertemuan itu.

    Sri Mulyono menegaskan, pembeberan soal permintaan bantuan Abraham Samad ini bukan berarti Anas Urbaningrum menginginkan balas budi dari Samad. “Anas hanya ingin keadilan, karena dia hanya ingin kejelasan ‘proyek-poyek lainnya’ dalam surat itu apa?” tuturnya.

    Seperti ramai diberitakan sebelumnya, pengacara Anas protes karena dalam surat panggilan KPK kepada Anas untuk menjalani pemeriksaan, pada 7 Januari silam tercantum kata-kata, sebagai tersangka “kasus Hambalang dan proyek-proyek lain.”

    Keadilan diminta Anas karena ada beberapa kejanggalan mulai penetapan tersangka hingga dilakukan penahanan oleh pihak KPK, mulai bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), adanya pidato politik Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden dan petinggi PD, hingga tidak konsistennya alasan yang diberikan Samad saat pihak KPK tidak juga menahan Anas.

    “Saat panggilan pemeriksaan terakhir Anas, Abraham Samad bilang, ‘Saya ingatkan kepada Anas, saya ingatkan kepada Anas, saya ingatkan kepada Anas’. Itu omongan apa? Kok Ketua KPK seperti itu. Itu kan omongan kelas orang pasar. Harusnya ngomong standar saja, akan dilakukan pemanggilan kedua,” ujar Sri Mulyono.

    Selain itu, Sri Mulyono pun menangkap Samad terkesan mendapat pesanan dari seseorang sehingga harus turun tangan langsung dengan menandatangani surat penahanan Anas.

    “Saya kira itu dia seolah-olah sudah janji kepada seserorang. Lapor pak, yah sudah beres. Yang menarik, adalah penafsirannya Wiwin (mantan staf pribadi Samad), bahwa penahanan Anas ini adalah Abraham Samad memberi kado untuk SBY.”

    Hingga berita ini diturunkan, Tribunnews.com belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari Abraham Samad tentang pengakuan Sri Mulyono itu. Dua nomor telepon genggam Samad dalam kondisi tidak aktif saat dihubungi dan pesan yang dikirimkan belum dibalas.


    http://id.berita.yahoo.com/loyalis-dulu-abraham-samad-nyembah-nyembah-ke-anas-084029158.html

    Loyalis: Dulu Abraham Samad Nyembah-nyembah ke Anas Minta Jadi Ketua KPK
    TRIBUNnews.com – 2 jam 37 menit lalu

    TRIBUNNEWS.COM – Pendukung atau loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkap mengenai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Tahun 2011, saat Komisi III DPR RI menyeleksi calon pimpinan KPK, Abaraham pernah dua kali menemui, dan melobi sekaligus meminta dukungan Anas agar anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi III memilihnya.

    Demikian disampaikan mantan Ketua Departemen Sosial DPP Partai Demokrat Sri Mulyono saat berbincang dengan awak redaksi Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (12/1/2014) kemarin. Sri yang kini aktif sebagai pengurus organisasi bentukan Anas, yakni Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), mengungkapkan, Abraham Samad selaku calon pimpinan KPK sempat mendatangi dan menemui Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat (PD) di kediaman keluarga di Duren Sawit Jakarta Timur.

    Dalam dua pertemuan itu, Abraham Samad memohon kepada Anas Urbaningrum agar suara anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi III DPR diarahkan untuk dirinya sehingga bisa menjadi Ketua KPK. “Kan sebelum Abraham Samad jadi ketua KPK, dia nyembah-nyembah ke Anas. Datang dua kali ke rumah Anas di Duren Sawit, minta dukungan dari Anas supaya terpilih jadi Ketua KPK. Anas saat itu kan Ketua Umum,” ungkap Sri Mulyono.

    Sri Mulyono menceritakan, kedatangan Abraham Samad dua kali ke Anas Urbaningrum dilakukan saat dan setelah proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan dilakukan di Komisi III DPR RI pada 21 November 2011.

    “Abraham Samad datang dua kali ke Anas, ke Duren Sawit. Yang bawa Samad ke rumah Anas itu fungsionaris Partai Demokrat juga. Saya tahu orangnya,” ujar Sri Mulyono yang mengetahui dua pertemuan itu.

    Dengan begitu, Sri Mulyono mengakui Abraham Samad adalah ‘bawaan’ PD. “Jadi, Abraham Samad datang minta dukungan Pak Anas sebagai ketua umum supaya suaranya lari ke dia,” beber Sri.

    Namun, dua tahun berselang, Anas Urbaningrum menjadi tahanan KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor dan proyek-proyek lainnya. Dan Abraham Samad lah orang yang menandatangani surat penahanan Anas tersebut.

    Menurut Sri Mulyono, ucapan terima kasih dari Anas untuk Samad dalam pidato penahanannya pada Jumat, 10 Januari 2014 lalu, bermaksud menyindir Samad, yakni orang yang pernah memohon bantuan agar terpilih menjadi Ketua KPK. “Anas memang jago kasih sinyal-sinyal, termasuk kepada Abraham Samad.”


    http://id.berita.yahoo.com/kenapa-anas-39-39-berterima-kasih-39-39-081931114.html

    Kenapa Anas ”Berterima Kasih” kepada Abraham?
    TEMPO.CO – 2 jam 58 menit lalu

    TEMPO.CO, Jakarta – Tersangka Anas Urbaningrum mengucapkan ”terima kasih” pada sejumlah petinggi saat dia ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 10 Januari 2014. Ucapan Anas itu seakan menyindir KPK, terutama ketua Komisi antirasuah itu Abraham Samad karena berhasil menahan dirinya, sebagai target komisi.

    Ada sejumlah pernyataan Abraham yang menuju pada Anas. Pernyataan itu adalah:

    ** Rumor Samad ingin menangkap Anas, Januari 2012

    Pihak KPK sendiri membantah rumor itu. Juru KPK Johan Budi menegaskan isu itu terlalu mengada-ada. “Tidak pernah ada rapat gelar perkara atau ekspose pada hari itu (Senin, 23 Januari). Si pembuat isu sepertinya lupa lihat kalender bahwa saat itu libur,” kata Johan. “Pak Abraham masih umrah.

    ** Abraham percaya Angie melindungi Anas, 15 Februari 2012

    Angelina Sondakh saat menjadi saksi sidang Nazaruddin dalam kasus suap Wisma Atlet menyangkal materi pembicaraan Tim Pencari Fakta Fraksi Partai Demokrat di ruang kerja Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah di gedung DPR Jakarta pada 11 Mei 2011. Namun, Angie mengakui ada pertemuan itu.

    Sedangkan terdakwa korupsi wisma atlet Palembang M Nazaruddin, berulang kali menyatakan Angie pernah mengatakan di depan tim telah menerima uang Rp 9 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menurut Nazar, Angie membagi duit ke sejumlah orang. “Pembicaraan itu tidak ada,” kata Angie.

    Namun menurut Abraham Samad bantahan Angie di persidangan itu dinilai tak cuma untuk melindungi Anas dan kawan-kawan. Walaupun begitu menurut Samad wajar Angie melindungi temannya. “Kalau semua penjahat mengakui kesalahannya, maka penuhlah semua penjara,” katanya.

    ** Samad mengincar istri Anas, 25 April 2012

    Abraham Samad terlihat ingin menggiring keterlibatan Anas Urbaningrum di proyek Hambalang melalui keterlibatan istrinya Athiyyah Laila, Setelah mangkir dari pemanggilan pertama Samad langsung bersuara keras. “Penyidik punya kewenangan-kewenangan (tertentu) untuk memanggil yang bersangkutan,” kata Abraham. Pemanggilan Athiyyah untuk dimintai keterangan sebagai salah satu pemegang saham PT Dutasari Citralaras. Dutasari sendiri menerima aliran dana dari proyek Hambalang. Abraham berjanji akan menunggu pada pemanggilan kedua. “Terserah

    penyidik apakah mau menggunakan kewenangannya secara tegas,” kata Abraham Samad.

    Anas yang sehari kemudian datang mendampingi Athiyyah ke KPK membantah keterlibatan istrinya. Ia membantah tudingan bahwa Athiyyah mengatur kas perusahaan. »Tidak betul (Athiyyah terlibat),” kata Anas saat mendampingi istrinya.

    ** Abraham Samad membenarkan keterlibatan Anas di proyek Hambalang, 30 April 2012

    Abraham Samad mengatakan, KPK memperoleh informasi yang semakin mengarah keterlibatan Anas Urbaningrum dalam proyek Hambalang. Samad mengatakan penyelidikan Hambalang mengalami kemajuan pesat. »Progresnya (penyelidikan) sampai saat ini selalu meningkat,” kata Abraham di gedung KPK. Bahkan, menurut dia, terjadi peningkatan perolehan informasi yang membuat KPK lebih fokus dalam mengusut proyek senilai Rp 1,2 triliun itu. “Peningkatan informasi itu bisa lebih mengarah,” ucapnya.

    Abraham pun membenarkan temuan indikasi keterlibatan Anas Urbaningrum. »Kalau Pak BW (Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto) sudah bilang begitu, maka itu benar.” Sebelumnya, Bambang menyatakan KPK memperoleh keterangan dari anggota DPR, Ignatius Mulyono, bahwa Anas membantu pengurusan sertifikat lahan Hambalang seluas 3,2 hektare.

    Firman Wijaya, pengacara Anas, menilai KPK tak memiliki relevansi memeriksa kliennya. »Tak ada keterlibatan Anas dalam kasus ini,” ujarnya. Ia berpendapat, tak ada bukti kuat tentang keterlibatan Anas. Apalagi Anas telah membantah mengurus sertifikat tanah Hambalang.

    ** Abraham Samad membocorkan sprindik Anas, April 2013

    Sidang Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan Ketua Abraham Samad tidak terbukti secara langsung membocorkan surat perintah penyidikan tersangka proyek Hambalang Anas Urbaningrum. Namun, sang Ketua KPK itu disebut melakukan pelanggaran etik tingkat sedang karena menciptakan situasi sehingga dokumen tersebut bisa bocor.

    Sebelumnya setelah kebocoran sprindik merebak, penasihat hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, meminta agar KPK menunda penyidikan terhadap Anas. “Supaya tak ada spekulasi di penyidikan ini,” ujar Firman (1/3/2013). Sementara Anas menyingung kebocoran sprindik seperti berhubungan dengan pidato SBY yang memintanya fokus dengan masalah hukum. Sprindik yang bocor,

    status tersangka yang mundur selama seminggu, menurut Anas, merupakan satu rangkaian peristiwa yang pasti dan ada kaitannya. “Itu merupakan satu rangkaian yang pasti dan saling terkait,” kata Anas (12/2/2013)

    ** KPK geledah rumah Anas Urbaningrum

    Istri Anas, Athiyyah Laila mangkir sat dipanggil penyidik KPK paa 18 November 2013 karena alasan sakit. Rencananya KPK akan memeriksa kembali sebagai saksi tersangka Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

    Sehari sebelum pemanggilan ulang KPK melakukan penggeledahan rumah Anas di Duren Sawit. Saat itu Anas tidak terlihat di rumah, hanya ada Athiyyah. Tidak tanggung-tanggung KPK menyita semua paspor Athiyyah dan uang Rp 1 miliar. Pengacara Anas Urbaningrum Carrel Ticualu menyatakan uang itu milik uang Perhimpunan Pergerakan Indonesia, bukan milik Anas.

    Ketika melakukan penggeledahan sebenarnya KPK menemukan sejumlah uang lainnya di rumah Anas namun hanya menyita duit Rp 1 miliar. »Uang-uang tersebut tidak disita karena tak berkaitan dengan kasus yang tengah disidik,” kata Johan. »Hanya Rp 1 miliar yang diduga berkaitan.”

    EVAN/PDAT Sumber Diolah Tempo


    http://id.berita.yahoo.com/legislator-anas-bisa-jadi-quot-justice-collaborator-quot-030829508.html

    Legislator: Anas Bisa Jadi “Justice Collaborator”
    Antara – 8 jam yang lalu

    Jakarta (Antara) – Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bisa menjadi “justice collaborator” atau “whistle blower” sehingga KPK harus menawarkannya kepada Anas.

    “Untuk itu, KPK hendaknya memberi keleluasaan Anas untuk berbicara kepada pers sebagaimana keleluasaan berbicara yang pernah dinikmati terpidana Muhammad Nazaruddin,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

    Bambang menilai setidaknya ada tiga faktor yang menjadi dasar pertimbangan dirinya menyarankan hal tersebut. Pertama menurut dia, publik selama ini berasumsi Anas mengantongi banyak informasi mengenai kejahatan atau tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan pusat kekuasaan.

    “Publik sering bergunjing bahwa Anas memiliki catatan lengkap tentang kejahatan pihak tertentu dalam Pemilu 2004 dan 2009. Saya berharap KPK tidak menutup mata pada asumsi ini,” tegasnya.

    Dia menjelaskan hal kedua, ketika mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan ketua umum partai tahun lalu, Anas berjanji akan membuka halaman demi halaman dari catatan pribadinya. Pernyataan itu menurut dia diartikan banyak orang sebagai niat Anas untuk membongkar kejahatan yang diduga dilakukan pusat kekuasaan.

    “Ketiga, saya menggarisbawahi pernyataan pengacara Anas, Firman Wijaya pada Sabtu (11/1) yang menyatakan Anas siap bekerja sama dengan KPK untuk membongkar dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus Hambalang, termasuk dugaan keterlibatan orang dekat istana,” ujarnya.

    Dia menilai sangat penting bagi KPK memberi keleluasaan kepada Anas untuk berbicara terbuka agar tidak lagi tumbuh kesan tebang pilih.

    Bambang mengatakan semua orang ingat setiap Nazaruddin selesai menjalani pemeriksaan di KPK mantan Bendahara Umum Demokrat itu leluasa berbicara mengenai keterlibatan orang lain dalam kasus-kasus yang sedang ditangani KPK.

    “Saat ini publik berharap Anas mau melakukan hal yang sama,” ujarnya.

    Namun Bambang mengingatkan apabila KPK akhirnya mau menawarkan status “justice collaborator” atau “whistle blower” kepada Anas, maka mantan Ketum Demokrat itu harus mendapat perlindungan maksimum agar keselamatan jiwa tidak terancam.

    KPK menahan tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah di Hambalang dan proyek-proyek lain, Anas Urbaningrum, di rumah tahanan KPK pada Jumat (10/1).

    Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Pasal tersebut mengatur tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200 juta-Rp1 miliar.(tp)


    http://id.berita.yahoo.com/busyro-berharap-anas-urbaningrum-39-bernyanyi-39-015042023.html

    Busyro Berharap Anas Urbaningrum ‘Bernyanyi’
    TEMPO.CO – 9 jam yang lalu

    TEMPO.CO, YOGYAKARTA- Tak hanya juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang menantang Anas Urbaningrum untuk ‘bernyanyi’. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqodas juga meminta Anas untuk ‘bernyanyi’. Alias mengungkapkan fakta-fakta hukum yang diketahuinya.

    “Anas punya kepentingan dan kewajiban untuk bernyanyi,” kata Busyro usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema Mewujudkan Indonesia yangg Berdaulat Bebas dari Korupsi di joglo Institute for Research and Empowerement (IRE) Sleman, Ahad 12 Oktober 2014 petang.

    Hanya saja, Busyro meminta Anas untuk bernyanyi sesuai dengan bait-bait hukum. KPK akan memberikan respon.

    “Kami minta selaku penyidik, Anas bernyanyi dengan betul, obyektif, tidak dikarang,” kata Busyro.

    Dia yakin, orang yang mempunyai kapasitas seperi Anas akan bernyanyi sesuai fakta. Namun hingga saat ini, KPK belum bisa mengemukakan siapa selanjutnya yang akan diperiksa. KPK tidak memasang target, karena itu dianggap tidak profesional.

    “Tapi nama siapapun itu yang akan dibuka (Anas) dan ada bukti relevan, akan kami periksa,” kata Busyro.

    Setelah pada 10 Januari lalu Anas batal diperiksa karena penasehat hukumnya tak datang, Anas akan diperiksa kembali. KPK telah menjadwalkan untuk memeriksa Anas pada 13 Januari. PITO AGUSTIN RUDIANA


    http://id.berita.yahoo.com/boni-anas-ingin-sampaikan-pesan-samad-terlibat-dalam-025815094.html

    Boni: Anas Ingin Sampaikan Pesan, Samad Terlibat dalam Permainan
    TRIBUNnews.com – Min, 12 Jan 2014

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pidato Anas Urbaningrum saat ditahan KPK pada Jumat, 10 Januari 2014, adalah kelanjutan pidato politiknya saat menjadi tersangka kasus Hambalang dan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) pada 23 Februari 2013 lalu.

    Saat mundur dari PD, Anas mengatakan penetapan tersangka pada dirinya oleh KPK tak terlepas dari beberapa peristiwa politik sebelumnya, termasuk bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pidato politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, ucapan terima kasih Anas kepada penyidik KPK saat dilakukan penahanan pada Jumat itu, bermaksud mempertanyakan dasar keputusan penyidik KPK melakukan penahanan kepada dirinya.

    “Dia berterima kasih kepada KPK itu, dia ingin mengatakan, bahwa ini sebuah keputusan yang harus dipertanyakan,” ujar Boni di kantor Kompas Tv, Jakarta, Sabtu (11/1/2014) malam.

    Dalam pengamatan Boni, Anas menyebutkan nama Ketua KPK, Abraham Samad, sebagai orang yang menandatangani surat penahanannya, juga bukan tanpa maksud dan tujuan.

    Sebenarnya pesan kalimat itu adalah Anas ingin menyampaikan ke publik bahwa Abraham Samad terbukti terlibat dalam permainan politik.

    “Dia mau mengatakan, kalau di sini ada permainan dan terbukti, maka Abraham Samad lah yang bertanggung jawab kalau ada kepentingan politik di dalamnya,” kata Boni.

    Penulis: Abdul Qodir


    http://id.berita.yahoo.com/ucapan-terima-kasih-anas-dinilai-sarat-dendam-110212100.html

    Ucapan Terima Kasih Anas Dinilai Sarat Dendam
    TEMPO.CO – 16 jam yang lalu

    TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Institut Riset Indonesia (Insis), Mochtar W. Oetomo, mengatakan pesan terima kasih tersangka kasus Hambalang, Anas Urbaningrum, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sarat dengan simbol. Menurut Mochtar, hanya mereka berdua yang tahu makna tersebut. “Sekilas, kalau dalam filsafat Jawa ini seperti blangkon, mbendol mburi (mengepal di belakang),” kata Mochtar di Hotel Atlet Senayan, Ahad, 12 Januari 2014.

    Artinya, Mochtar menambahkan, kata-kata Anas kepada SBY setelah Anas ditetapkan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi tampak halus. Namun, di baliknya penuh “palu”. Maksudnya, akan ada serentetan kejadian yang kemungkinan bakal melibatkan SBY. “Tunggu saja proses persidangan,” ujar Mochtar.

    Menurut dia, karakter Anas bukanlah orang yang asal mengumbar pernyataan. “Tipologinya bukan menyanyi seperti Nazaruddin (Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat),” katanya. Serangan balik Anas ini bakal berimbas pada perolehan suara Demokrat dalam Pemilihan Umum 2014. “Keduanya akan saling melempar bola panas.”

    Jumat lalu, Anas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang. KPK menuding bekas Ketua Umum Demokrat ini menerima Toyota Harrier dari PT Adhi Karya, pemenang tender Hambalang, pada 2010. Saat itu Anas masih menjabat anggota Komisi Olahraga DPR sekaligus Ketua Fraksi Demokrat.

    Keluar dari gedung KPK pada Jumat, pukul 18.45, ia mengenakan rompi tahanan. “Saya berterima kasih kepada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti dan makna serta bisa menjadi hadiah di tahun baru 2014,” kata Anas. Anas juga berterima kasih kepada penyidik KPK dan menyebut khusus nama Ketua KPK Abraham Samad.

    MUHAMMAD MUHYIDDIN


    http://m.sindonews.com/read/2014/01/10/13/825593/anas-diharapkan-ungkap-keterlibatan-cikeas

    Anas diharapkan ungkap keterlibatan Cikeas
    Rico Afrido, Sabtu, 11 Januari 2014 – 08:35 WIB

    Anas Urbaningrum (Dok SINDOphoto)

    Sindonews.com – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diharapkan berani mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk orang-orang di lingkaran keluarga Cikeas.

    “Saya hanya berharap Anas buka data soal keterlibatan orang lain di Partai Demokrat atau Cikeas apakah Ibas atau yang lain,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens kepada Sindonews, Jumat 10 Januari 2014 malam.

    Menurutnya, hal itu dilakukan agar kasus proyek Sport Center Hambalang bisa menjadi jelas dan terang. Hal itu dikatakannya, terkait penahanan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 10 Januari 2014.

    Seperti diketahui, setelah diperiksa selama sekira lima jam, tersangka kasus Sport Center Hambalang Anas Urbaningrum akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anas tiba di KPK sekira pukul 13.45 WIB dan keluar sekira pukul 18.45 WIB.

    Mantan komisioner KPU itu ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, Anas tampak santai menyikapi penahanan dirinya. Melihat ratusan awak media yang menunggunya di depan Gedung KPK, Anas banyak mengumbar senyum. Tak tampak raut muka cemas di wajahnya.

    Anas berstatus tersangka sejak Jumat 22 Februari 2013 lalu. Anas diduga menerima sebuah mobil Toyota Harrier dari perusahaan kontraktor proyek Sport Center Hambalang.

    Anas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


    http://m.sindonews.com/read/2014/01/10/13/825568/penahanan-anas-pintu-masuk-keterlibatan-cikeas

    Penahanan Anas pintu masuk keterlibatan Cikeas
    Rico Afrido, Sabtu, 11 Januari 2014 – 08:04 WIB

    Sindonews.com – Penahanan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menjadi pintu masuk untuk mengungkap keterlibatan para petinggi Partai Demokrat dan keluarga Cikeas.

    “Dari penahanan Anas ini, bisa saja akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap keterlibatan para petinggi Demokrat dan juga keluarga Cikeas,” ujar Pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo kepada Sindonews, Jumat 10 Januari 2014 malam.

    Maka dari itu, Anas diharapkan bisa menepati janjinya pada publik tentang sejumlah gebrakannya. “Mari kita tunggu janji Anas, semoga Anas membuka halaman-halaman berikutnya, sebagaimana yang dijanjikan,” katanya.

    Seperti diketahui, setelah diperiksa selama sekira lima jam, tersangka kasus Sport Center Hambalang Anas Urbaningrum akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anas tiba di KPK sekira pukul 13.45 WIB dan keluar sekira pukul 18.45 WIB.

    Mantan komisioner KPU itu ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, Anas tampak santai menyikapi penahanan dirinya. Melihat ratusan awak media yang menunggunya di depan Gedung KPK, Anas banyak mengumbar senyum. Tak tampak raut muka cemas di wajahnya.

    Anas berstatus tersangka sejak Jumat 22 Februari 2013 lalu. Anas diduga menerima sebuah mobil Toyota Harrier dari perusahaan kontraktor proyek Sport Center Hambalang.

    Anas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


    http://m.sindonews.com/read/2014/01/10/13/825590/ucapan-anas-sinyal-ancaman-bagi-sby

    Ucapan Anas sinyal ancaman bagi SBY
    Rico Afrido, Sabtu, 11 Januari 2014 – 07:35 WIB


    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Anas Urbaningrum (Ist)

    Sindonews.com – Ucapan terima kasih yang disampaikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bermakna ganda.

    “Itu ancaman terhadap SBY soal kemungkinan ada orang dekat SBY yang akan ikut diseret,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens kepada Sindonews, Jumat 10 Januari 2014 malam.

    Selain itu, dia berpendapat bahwa ucapan terima kasih Anas tersebut sebagai bentuk sinisme terhadap KPK terkait penahanan yang tidak kuat dasarnya.

    “Sinisme terhadap KPK terkait penahanan yang dinilai tidak kuat dasarnya,” tutur dia.

    Seperti diketahui, setelah diperiksa selama sekira lima jam, tersangka kasus Sport Center Hambalang Anas Urbaningrum akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anas tiba di KPK sekira pukul 13.45 WIB dan keluar sekira pukul 18.45 WIB.

    Mantan komisioner KPU itu ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, Anas tampak santai menyikapi penahanan dirinya. Melihat ratusan awak media yang menunggunya di depan Gedung KPK, Anas banyak mengumbar senyum. Tak tampak raut muka cemas di wajahnya.

    Anas berstatus tersangka sejak Jumat 22 Februari 2013 lalu. Anas diduga menerima sebuah mobil Toyota Harrier dari perusahaan kontraktor proyek Sport Center Hambalang.

    Anas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


    http://m.sindonews.com/read/2014/01/10/13/825566/ucapkan-terima-kasih-anas-ingin-sindir-sby

    Ucapkan terima kasih, Anas ingin sindir SBY
    Rico Afrido, Sabtu, 11 Januari 2014 – 07:09 WIB


    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Anas Urbaningrum (Ist)

    Sindonews.com – Ucapan terima kasih yang disampaikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian banyak pihak.

    Menurut Pengamat Politik dari Universitas Lampung (Unila) Arizka Warganegara, ucapan terima kasih Anas kepada SBY itu sebenarnya gaya komunikasi politik ala Anas.

    “Di balik itu, ada sebenarnya sindiran yang tegas terhadap SBY bahwa Anas ingin sampaikan pesan ke publik. Bahwa nuansa politik lebih kental di balik penahanan dirinya,” ujar Arizka kepada Sindonews, Jumat 10 Januari 2014 malam.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, ucapan terimakasih Anas kepada SBY demikian, memguatkan adanya rivalitas politik tersembunyi antara Anas Urbaningrum dengan SBY.

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tersangka kasus proyek Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat 10 Januari 2014.

    Setelah diperiksa sekira lima jam, tersangka kasus Sport Center Hambalang Anas Urbaningrum akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasana Korupsi (KPK). Sebelum dibawa ke rumah tahanan, Anas pun tak lupa berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Di atas segalanya tentu saya ucapkan terima kasih kepada Pak SBY,” kata Anas di hadapan ratusan awak media yang menunggunya dari siang di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat 10 Januari 2014.

    Anas menuturkan, penahaannnya punya makna tersendiri bagi dirinya dan SBY. Bahkan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini tak sungkan menyebut penahanan dirinya sebagai kado tahun baru 2014 dari SBY.

    “Mudah-mudahan ini punya arti dan punya makna, dan menjadi hadiah tahun baru 2014,” kata Anas.


    http://m.sindonews.com/read/2014/01/10/13/825585/penahanan-anas-pesanan-kubu-sby

    Penahanan Anas pesanan kubu SBY?
    Rico Afrido, Sabtu, 11 Januari 2014 – 06:33 WIB


    Anas Urbaningrum bersama Susilo Bambang Yudhoyono (Dok SINDOphoto)

    ukuran font : kecil | normal | besar | sangat besar
    Sindonews.com – Pernyataan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menyebutkan bahwa penahanan dirinya sebagai kado tahun baru 2014 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai memiliki makna politik tingkat tinggi.

    Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo berpendapat, Anas memiliki kemampuan komunikasi politik tingkat tinggi.

    Dikatakan Karyono, gaya komunikasi politik semiotika yang dipadukan dengan kultur Jawa menjadi ciri khas Anas. Dengan menggunakan bahasa yang halus namun maknanya tajam.

    “Pernyataan Anas soal kado tahun baru untuk SBY atas penahanannya itu bisa ditafsirkan sebagai pesan politik dari Anas untuk membangun opini publik, bahwa penahanannya merupakan keinginan kubu SBY,” ujar Karyono kepada Sindonews, Jumat 10 Januari 2014 malam.

    Seperti diketahui, selain menyampaikan terima kasih kepada Presiden SBY, Anas juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua KPK Abraham Samad dan penyidik KPK.

    “Dari ungkapan tersebut, bisa bermakna, bahwa Anas ingin membentuk opini melalui pesan politik, bahwa ada skenario antara Cikeas yang melibatkan oknum KPK untuk memenjarakan dirinya,” katanya.

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tersangka kasus proyek Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat 10 Januari 2014. Mantan komisioner KPU itu ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.


    http://news.liputan6.com/read/797462/ditahan-kpk-anas-disorot-dunia

    Ditahan KPK, Anas Disorot Dunia
    Rizki Gunawan, 11/01/2014 00:11


    (Liputan6.com/Johan Tallo)

    Liputan6.com, Jakarta : Nama Anas Urbaningrum masuk sejumlah media internasional setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus gratifikasi terkait proyek pembangunan sekolah olahraga Hambalang.

    Sebut saja media Malaysia, Bernama, yang menulis ‘Former Democratic Party Leader Arrested For Alleged Corruption’. Dituliskan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ditahan KPK pada Jumat atas dugaan kasus pembangunan proyek Hambalang di Bogor, beberapa tahun lalu.

    “Dia diperiksa sekitar 5 jam, kemudian dibawa ke sel tahanan sekitar pukul 18.45,” tulis Bernama, Jumat 10 Januari 2014 yang Liputan6.com kutip pada Sabtu (11/1/2014).

    Media Negeri Jiran juga memaparkan komentar analis soal ucapan terima kasih Anas kepada SBY saat baru keluar Gedung KPK mengenakan baju rompi oranye — baju ‘kebangsaan’ tahanan KPK.

    “Beberapa pengamat politik menilai ucapan terima kasih Anas kepada SBY merupakan sindiran. Anas diduga akan mengekpos informasi soal dugaan keterlibatan putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang kini menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat,” tulis Bernama.

    Pers milik pemerintah Malaysia itu juga menuliskan nama Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang telah ditahan terlebih dahulu pada kasus yang sama dengan Anas.

    “Yudhoyono melalui juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha, menyerukan kepada semua pihak untuk tidak mengaitkan kasus yang melibatkan Anas dengan politik,” sebut Bernama.

    Kata Julian, masih seperti dimuat Bernama, SBY akan memantau perkembangan proses hukum terhadap Anas. Tetapi tidak akan campur tangan karena ia yakin hukum akan ditegakkan sepenuhnya dalam kasus ini.

    Media Straits Times dari Singapura juga mengabarkan penahanan Anas lewat artikel berjudul ‘Ex-chairman of Indonesia’s ruling party arrested in graft probe’. Dituliskan, Anas adalah tokoh terbaru yang pernah menjadi kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi.

    “Tahun lalu, ada menteri kabinet dan mantan ratu kecantikan yang terlibat,” tulis Straits Times, 10 Januari 2014.

    Disebutkan pula, skandal korupsi tersebut telah membuat partai penguasa itu lumpuh dari dukungan rakyat. Dalam jajak pendapat, tulis Straits Times, elektabilitas Demokrat merosot hingga kurang dari 10 persen menjelang Pemilu Legislatif pada April 2014.

    Paparan penahanan Anas pada ‘Jumat Keramat’ 10 Januari 2014 itu juga diberitakan media Australia, News.com.au, dan juga media Eropa, Euro News. Paparannya hampir mirip: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditahan.

    Namun disebutkan pula, posisi Indonesia sebagai negara yang jauh dari transparasi atau bersih dari korupsi. Berdasarkan data badan pengawas korupsi dunia, Transparency International pada 2013, Indonesia berada di posisi 114 dalam hal paling transparansi.

    Direktur Transparency International Australia, Grahame Leonard, Indonesia hanya naik 4 peringkat dari posisi 118 tahun lalu menjadi 114. Hal itu karena ada usaha di Indonesia untuk bersih-bersih diri. Meski hasilnya tak beranjak jauh, tetap berada di luar 100 negara terbersih alias masih rawan praktik korupsi.

    Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi terkait proyek pembangunan sekolah olahraga Hambalang pada 22 Februari 2013.

    Mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 atau 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU 20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Korupsi.

    Dalam kasus Hambalang ini, Anas disebut-sebut menerima Toyota Harrier dari rekanan proyek Hambalang. Mobil mewah itu diterima saat Anas masih menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR atau sebelum menjabat Ketua Umum Demokrat. (Riz)


    http://id.berita.yahoo.com/kpk-kurang-tahu-maksud-anas-sebut-penyidik-145413350.html

    KPK Kurang Tahu Maksud Anas Sebut Penyidik
    Antara – Jum, 10 Jan 2014

    Jakarta (Antara) – Komisi Pemberantasan Korupsi kurang mengetahui maksud tersangka korupsi Anas Urbaningrum yang mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPK Abraham Samad dan menyebut dua nama penyidik saat berbicara di hadapan para wartawan di lobi Kantor KPK, Jumat.

    “Saya kurang mengetahui maksud Anas menyebut nama Abraham Samad dan dua penyidik KPK,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat jumpa pers di Jakarta.

    “Sebaiknya dia sampaikan mengenai informasi yang dimilikinya agar KPK dapat mengusut kasus Hambalang setuntas-tuntasnya,” katanya.

    Beberapa menit sebelumnya, Anas sempat berbicara sejenak kepada sejumlah wartawan.

    “Saya berterima kasih kepada Abraham Samad yang menandatangani surat penahanan, terima kasih juga kepada penyidik Endang Tarsa dan Bambang Sukoco,” kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

    Terdapat kemungkinan kata-kata Anas tersebut memberi petanda untuk membahayakan para penyidiknya dengan menyebut identitas mereka. Meski begitu, Johan mengatakan bahwa hal itu merupakan hak AU untuk menyebut para penyidik KPK.

    “Itu adalah hak dia,” katanya.

    “Saya tidak tahu apakah Abraham Samad dan penyidik mendengarkan laporan Anas yang berterima kasih. Meskipun begitu, izinkan saya sampaikan terima kasih kepada AU (Anas Urbaningrum) yang bersikap kooperatif. Setelah bertemu penyidik menjadi lain, itu kita apresiasi,” ucapnya.

    Sebelumnya, KPK menyebut Anas mangkir dan tidak kooperatif dengan komisi antigratifikasi itu merujuk pada pengabaian AU yang tidak datang dalam dua pemanggilan pertamanya.

    Baru pada hari Jumat sore, Anas memutuskan untuk memenuhi panggilan ketiga KPK.

    Sementara itu, KPK menahan AU di lantai bawah tahanan KPK atau bekas sel yang pernah ditempati oleh mantan Bupati Buol Amran Batalipu.

    Sel hanya berisi satu tempat tidur dan sebuah lemari kecil.

    “Sirkulasi udara menggunakan kipas `exhaust` kecil. Dia tinggal sendirian, tidak ada televisi dan yang pasti tidak ada tempat spa,” kata Johan. (ar)


    http://m.sindonews.com/read/2014/01/10/13/825387/peluru-anas-mengarah-ke-cikeas

    Peluru Anas mengarah ke Cikeas
    Hariyanto Kurniawan, Jum’at, 10 Januari 2014 – 13:41 WIB

    Anas Urbaningrum. (Sindophoto)

    ukuran font : kecil | normal | besar | sangat besar
    Sindonews.com – Konferensi pers yang digelar Anas Urbaningrum menjelang siang tadi di kediamannya, Duren Sawit, Jakarta Timur, tiada lain mengarah ke Cikeas.

    Hal ini tersirat ketika Anas menjelaskan rangkaian peristiwa dari penetapan dirinya sebagai tersangka, sampai dengan sikapnya soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Apa yang disampaikan Anas soal itu dapat menyasar ke Cikeas,” sebut pengamat Komunikasi Politik yang juga Direktur Political Communication Institute Heri Budianto kepada Sindonews, Jumat (10/1/2014).

    Dijelaskan Heri, dalam konferensi pers tersebut Anas dengan gamblang menceritakan proses awal di mana SBY menyampaikan pernyataan dari Jeddah, lalu adanya dinamika internal di dalam tubuh Demokrat yang kemudian membuat dirinya terlempar dari kursi ketua umum.

    Penegasan itu bisa ditangkap dari pernyataan Anas bahwa, Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang dipegang satu orang yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan Anas fokus pada masalah hukum.

    Keinginan SBY itu, ditangkap Anas merupakan penegasan yang menginginkan dirinya mundur sebagai ketua umum. “Saya membaca bahwa Anas menjelaskan bahwa dinamika internal tersebut semacam tekanan pada dirinya yang dilakukan oleh mejelis tinggi,” tutur Heri.

    Kemudian, arah peluru ke Cikeas dipertegas dengan tuturan Anas mengenai rangkaian bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. Rangkaian peristiwa itu dimaknai Anas ada skenario politik dalam penetapannya sebagai tersangka kasus Proyek Sport Center Hambalang.

    Dalam kasus ini, Anas menuding KPK tebang pilih dalam mengusut aliran dana Kongres Demokrat. “Sebab beberapa saksi tidak diperiksa serius dan bahkan ada yang tidak dipanggil. Hal ini menunjukkan bahwa Anas merasa kecewa dengan KPK, sebab pengusutan soal itu hanya menyasar dirinya.”


    http://m.sindonews.com/read/2014/01/10/13/825337/istana-pantau-kasus-anas-di-kpk

    Istana pantau kasus Anas di KPK
    Rico Afrido, Jum’at, 10 Januari 2014 – 10:47 WIB

    Sindonews.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus memantau perkembangan kasus hukum Anas Urbaningrum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Termasuk, polemik dipanggilnya mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu oleh penyidik KPK. “Presiden tentu mengikuti,” ujar Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1/2014).

    Dia menilai proses hukum terhadap Anas Urbaningrum di KPK sudah berjalan sebagaimana mestinya. “Dan kita serahkan semuanya kepada hukum. Jadi jangan dibawa ke politik karena ini sepenuhnya hukum,” katanya.

    Sementara itu mengenai tidak hadirnya Anas Urbaningrum dalam pemanggilan sebelumnya oleh penyidik KPK, Julian enggan menanggapi lebih jauh. Dia hanya mengatakan, semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum, termasuk Anas Urbaningrum.

    “Kan sudah jelas harus taat hukum, apakah orang biasa atau pejabat itu sama,” tukasnya.


    http://news.liputan6.com/read/519989/perjalanan-anas-urbaningrum-dari-aktivis-hingga-tersangka/?related=pbr&channel=n

    Perjalanan Anas Urbaningrum, Dari Aktivis Hingga Tersangka
    Rizki Gunawan, 23/02/2013 08:55


    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

    Liputan6.com, Jakarta : Karier politik Anas Urbaningrum harus terhenti sejak KPK secara resmi mengumumkan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Padahal masa awal kariernya cukup gemilang.

    Anas dikenal sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan disebut sebagai tokoh muda penuh harapan untuk bangsa Indonesia. Pria yang lahir di Blitar 15 Juli 1969 ini juga dikenal sebagai sosok yang cerdas.

    Lahir di Desa Ngaglik, Srengat, Blitar, Jawa Timur, Anas menempuh pendidikan dari SD hingga SMA di Kabupaten Blitar. Setelah lulus dari SMA, ia masuk ke Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) pada 1987.

    Di Unair, Anas belajar di Jurusan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, hingga lulus pada 1992. Ia menjadi mahasiswa teladan dan lulusan terbaik Universitas Airlangga.

    Anas melanjutkan pendidikannya di Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan meraih gelar master bidang ilmu politik pada 2000. Tesis pascasarjananya telah dibukukan dengan judul “Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid” (Republika, 2004). Kini ia tengah merampungkan studi doktor ilmu politik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

    Anas kemudian diangkat menjadi ketua umum PB HMI periode 1997-1999. Ia kemudian merambah di dunia Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ayah 4 anak ini menjabat sebagai tim persiapan pembentukan KPU sekaligus anggota tim verifikasi partai politik peserta pemilu atau tim sebelas, hingga kemudian menjadi komisioner KPU pada tahun 2001-2005.

    Setelah Pemilu 2004, Anas masuk ke Partai Demokrat. Kemudian, pada periode 2009-2014, Anas menjadi anggota DPR Fraksi Partai Demokrat. Kariernya semakin melesat saat dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung pada 20-23 Mei 2010 — mengalahkan Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng.

    Kini, karier politik Anas terpaksa berhenti karena dinyatakan KPK terlibat dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. Anas disebut-sebut menerima Toyota Harrier dari rekanan proyek Hambalang. Mobil mewah itu diterima saat Anas masih menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR atau sebelum menjabat Ketua Umum Demokrat.

    Apakah Anas mundur dari Ketum Demokrat? Staf Pribadi Anas, Hutomo menyatakan akan menggelar konferensi pers pada hari ini, Sabtu (23/2/2013) siang.

    “Besok konferensi pers di DPP Partai Demokrat, siang hari,” kata Hutomo di kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat 22 Februari 2013. (*Dariberbagaisumber/Riz)


    http://politik.kompasiana.com/2010/07/09/terbukti-sudah-anas-hanya-pion-sby-sby-sekaligus-ketua-tiga-lembaga-strategis-di-demokrat-189154.html

    SBY “The Real King Maker” Demokrat, Anas Hanya Diberi Kekuasaan Minim
    Ferly Norman, 09 July 2010 | 04:36

    Setelah Anas terpilih di Kongres Demokrat kemarin, kepengurusan lengkap Partai Demokrat (PD) periode 2010-2015 akan dikukuhkan Sabtu ini (10/7), Kompas, rabu 7 Juli.

    Berdasarkan penelusuran Kompas tentang pengurus baru PD dan keterangan dari Amir Syamsuddin tentang organisasi PD yang baru, penulis rangkum sbb:

    1. Majelis Tinggi (MT)
    * Fungsinya: memutuskan calon presiden, anggota DPR dan gubernur dari PD
    * Dipimpin oleh Ketua (SBY) dan Wakil Ketua (Anas), serta beberapa anggota dari Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Pusat

    2. Dewan Pembina (DP)
    * Fungsinya: bertugas menjaga ideologi, visi dan misi partai
    * Ketua (SBY), Wakil (Marzuki Alie), Sekretaris (Andi Mallarangeng), dan 31 orang anggota

    3. Dewan Kehormatan (DK)
    * Fungsinya: menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etika dan moral dan ketentuan organisasi untuk pengurus partai, kader partai di legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi dan pusat. Sedangkan tingkat kota/kabupaten diperiksa di tingkat provinsi
    * Dipimpin oleh seorang Ketua (SBY), Wakil (Anas), Sekretaris (Amir Syamsuddin), Anggota (Jero Wacik dan EE Mangindaan)

    4. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
    * Fungsinya: melaksanakan roda organisasi partai sehari-hari
    * Dipimpin seorang Ketua Umum (Anas) dengan 130 orang pengurus

    DPP, DK dan DP, ketiganya mempunyai kedudukan sejajar satu sama lain. Sedangkan MT adalah organ tertinggi di Partai Demokrat diatas DK, DP dan DPP. MT merupakan organ yang baru dibentuk ketika kongres PD kemarin yang ditengarai membatasi kekuasaan Anas di PD.

    Yang uniknya dari 4 lembaga di PD, SBY sekaligus menjabat Ketua di 3 lembaga strategis Demokrat, yaitu MT, DP dan DK. Praktis hanya Ketua Umum DPP yang tidak digenggam dan dilepas oleh SBY ke Anas.

    Penulis kebetulan cukup intens mengikuti kongres demokrat kemarin, sejak pra kongres, pelaksanaan kongres sampai sekarang. Tercatat penulis berturut-turut menurunkan total empat tulisan: 2 tulisan saat pra kongres, 1 tulisan pasca kongres plus satu tulisan sekarang ini, judul dan linknya sbb:

    1. “Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia?”, menceritakan masa kelam Anas sejak menjadi anggota KPU Pusat kemudian menyelamatkan diri ke Demokrat, dan analisa jika jika ia terpilih menjadi Ketum Demokrat atau Presiden RI 2014 nanti http://politik.kompasiana.com/2010/04/15/anas-bos-demokrat-koruptor-bahagia/

    2. “Anas Dan Andi Mulai Bagi-bagi Uang”, memuat kesaksian pengurus Demokrat sendiri, gencarnya politik uang oleh dua kubu AU dan AM menjelang Kongres Demokrat http://politik.kompasiana.com/2010/05/21/anas/

    3. “Betulkah Anas Menang?”, analisa mendalam kemenangan Anas di kongres Demokrat, inti opini penulis disini, Anas sengaja dipersiapkan khusus oleh petinggi Demokrat untuk menjadi ketua umum bukan terpilih karena dinamika kongres http://politik.kompasiana.com/2010/06/01/betulkah-anas-menang/

    Melihat perkembangan terakhir ini yang penulis baca di Kompas, penulis beropini sbb:

    1. SBY benar-benar “mengunci” habis Anas dengan sekaligus menjabat ketua di tiga lembaga tersebut. Anas “dilokalisir” di DPP semata. Ini tidak lain dan tidak bukan, ia ingin memastikan PD tetap sepenuhnya dibawah kendalinya. Ini sesuai dengan opini penulis bahwa SBY susah mempercayai orang mengingat pengalaman politiknya masa lalu (lihat tulisan saya “Betulkah Anas Menang?”). Sehingga ditempatkanlah orang-orang ring 1 nya yang tidak diragukan akan mengkhianatinya. Itulah jawaban logis mengapa SBY seorang Presiden dua periode “masih” memegang jabatan “remeh-temeh” diatas.

    2. Dalam kepengurusan DPP pun, ring 1 SBY juga menempati pos-pos penting. Ibas Yudhoyono menjabat Sekjen Demokrat sedangkan Agus Hermanto (adik Hadi Oetomo) menggenggam posisi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat. Anda yang berkecimpung di organisasi pasti hafal betapa strategisnya jabatan Sekjend. Sekjend ibarat leher manusia, apapun urusan keatas dan kebawah pasti melewati meja sekjend. Sekjend juga mengatur surat-surat masuk dan keluar, mengatur agenda partai dan menyeleksi tamu yang akan bertemu dengan Ketua Umum. SBY tahu persis posisi ini, karena ia pernah menjadi Kasdam Jaya tahun 1996 yll. Dengan ditempatkannya Ibas, SBY dapat bernafas lega, karena tetap dapat mengontrol kegiatan DPP sehari-harinya.

    3. Penulis di tulisan “Betulkah Anas Menang?” mencap Anas sebagai “Lonely Chairman”. Terbukti sekarang bahwa SBY dan ring 1 nya “mengepung” Anas sebagai Ketum PD. Persis dengan pernyataan Amir Syamsuddin, “Ketua Umum DPP “hanya” berfungsi melaksanakan roda organisasi partai sehari-hari”. Visi dan Misi sudah menjadi domain Dewan Pembina. Majelis Tinggi berhak memutuskan calon presiden, anggota DPR dan gubernur dari PD, Dewan Kehormatan berwenang memberi hukuman bagi pengurus yang “nakal”, Sekjend oleh Ibas, Bappilu oleh Agus. Praktis Anas “kesepian” di tengah gegap gempita Demokrat. Memang ia berkilah Majelis Tinggi merupakan joint session anatar Ketum dan Ketua Pembina, tetapi tidak dapat disangkal bahwa posisi itu muncul setelah Hadi Oetomo (ipar SBY) tidak menjabat Ketum lagi. Maka jauh-jauh hari steering committee Kongres Demokrat (diketuai oleh Ibas sendiri), telah menyiapkan naskah pembentukan MT ini. Pada hari kedua kongres naskah itu langsung disahkan, mendahului terpilihnya Anas pada hari-hari terakhir penutupan.

    Tulisan Lain:
    8 Bukti Kuat Jimly “Orang” Istana, Disusupkan Ke KPK (Bag 2) http://politik.kompasiana.com/2010/07/06/8-bukti-kuat-jimly-orang-istana-bag-2/


    http://politik.kompasiana.com/2010/06/28/awas-jimly-dan-todung-menyusupi-kpk-177334.html

    Awas!!! Jimly & Todung “Membusukan” KPK
    Ferly Norman http://www.kompasiana.com/ferlyqc, 28 June 2010 | 06:43

    Anda mungkin tidak percaya dengan judul diatas. Bagaimamana mungkin seorang Jimly dan Todung yang dikenal sebagai pejuang demokrasi, hukum dan ham diduga menyusupi KPK??

    Tetapi berdasarkan olahan rekam jejak mereka 2 tahun tahun belakangan ini, saya beropini bahwa Jimly dan Todung sengaja disusupi ke KPK oleh penguasa untuk mengamankan kepentingan penguasa di KPK.

    Saya mempunyai teori bahwa apa yang dilakukan oleh Jimly dan Todung adalah taktik mirip dengan gaya tinju Muhammad Ali. Dimana Ali sering seolah-olah mundur kebelakang serta menyandarkan badannya ke tali ring pembatas. Tetapi Ali memanfaatkan gaya lontaran menyandarnya itu, untuk menambah daya pukulannya untuk mengenai kepala atau badan lawan.

    Inti strategi ini adalah: “Mundur Untuk Maju Menohok Lawan”

    Inilah hipotesis yang saya bangun mengapa Jimly dan Todung “mundur” dari lingkar kekuasaan sekarang dan masing-masing “maju” menjadi calon ketua KPK dan anggota Pansel KPK.

    Gaya bertinju Ali dicontek habis oleh penguasa pada kasus-kasus yang menjerat mereka seperti Bibit-Chandra dan Bank Century. Layaknya Ali yang selalu “menari-nari” dan berputar diatas ring guna melemahkan dan membuat lawan kehabisan nafas sendiri.

    Bibit-Chandra kasusnya tidak pernah dituntaskan (padahal bisa selesai dengan selembar kertas), begitu juga Century. Rekomendasi DPR di” cuekin”, sabotase pengiriman berkas yang tidak lengkap ke KPK, penyelidikan Polisi dan kejaksaan yang diam ditempat. Semuanya itu untuk mengulur-ulur waktu membuat rakyat capek dan akhirnya melupakan.

    Adapun rekam jejak “hitam” yang penulis temukan, Jimly dan Todung diduga adalah simpatisan penguasa dari beberapa waktu yang lalu. Berikut rekam jejak “hitam” itu:

    Jimly Asshiddiqie:

    1. Ia memberi komentar kepada wartawan saat Buku Gurita Cikeas diluncurkan. Ketika ditanya wartawan tanggapan atas buku Gurita Cikeas, Jimly mengaku belum membaca buku tersebut kemudian berkomentar: “Dianggap sebagai angin lalu saja,” ujarnya. (lihat link dari Tempo Interaktif sbb http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/12/29/brk,20091229-216290,id.html

    Alangkah konyolnya seorang Professor dan Guru Besar Tata Negara yang terbiasa dengan tradisi keilmuan, menanggapi sebuah buku tanpa membaca terlebih dahulu?. Bagi saya inilah kecurigaan pertama atas Jimly (sebagai “orang” penguasa) yang kala itu sudah diangkat sebagai anggota Wantimpres oleh penguasa.

    Ada apa dengan Jimly?

    2. Jimly menolakannya pembentukan Otoritas Jasa Keungan (OJK)

    Pembentukan OJK adalah amanatkan oleh UU Bank Indonesia yang harus dilaksanakan. Jimly berdalih OJK tidak perlu dan memboroskan keuangan negara. Bagaimana mungkin seseorang Pakar Hukum Tata Negara mengeluarkan pernyataan agar tidak usah melaksanakan amanat dalam suatu UU (pembentukan OJK) http://www.antaranews.com/berita/1276342551/jimly-indonesia-tidak-perlu-ojk

    OJK ini adalah lembaga yang diamanatkan UU untuk mengawasi kinerja perbankan nasional. Untuk anda ketahui, OJK ini sudah diamanatkan dibentuk sejak tahun 2004 dan harus dibentuk selambat-lambatnya akhir tahun ini .

    Tetapi BI dan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), menolak OJK ini berdiri. Mereka ingin tugas pengawasan tetap ditangan BI. Jelas terlihat disini tidak relanya BI “sumur” nya diambil oleh OJK dan betapa takutnya Perbanas tidak lagi diaudit oleh “teman” baiknya BI.

    Anda ingat Century gate? Itulah hasil “santunnya” BI dalam memeriksa Bank Century. Bagaiman mungkin bank yang sudah diberi peringatan 10 kali bisa hidup terus? (lihat tulisan saya: “BI Mengkhianati Amanah Negara” http://politik.kompasiana.com/2010/01/22/pengkhianatan-amanah-negara-oleh-bi/

    Sekarang apa hubungan pernyataan Jimly tersebut dengan judul diatas? Saya terheran-heran, apa kepentingannya seorang Jimly berkomentar tentang OJK? Ia terlihat pragmatis dan seolah-olah mengingkari masalah sebenarnya (bahwa BI biang keladi timbulnya skandal Century). Aneh tapi nyata, Emil Salim yang seorang Guru Besar Ekonomi dan Ketua Wantimpres tidak mengemukakan penolakan pembentukan OJK. Mengapa Jimly yang notabene bukan pakar ekonomi begitu yakinnya mengomentari sesuatu diluar bidangnya?

    Ada apa dengan Jimly?

    Tentang ini pembentukan OJK, saya mendukung total karena berpegangan dengan pendapat spekulan kakap George Soros ketika datang ke Indonesia. Soros mengatakan,” Jika aturan perbankan dijalankan dengan baik, maka tidak diperlukan Bail Out”.

    http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/02/10/brk,20100210-224809,id.html

    3. Jimly Oportunis Kelas Kakap.

    Ini bukan kali kedua Jimly mengundurkan diri dari Jabatan Tinggi. Ia yang sebelumnya ketua MK periode 19 Agustus 2003 sampai 19 Agustus 2008, mengundurkan diri dari Hakim MK pada periode berikutnya. Jimly lolos seleksi Hakim MK di DPR untuk periode kedua tetapi tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

    Hal ini terjadi setelah Jimly kalah bersaing dengan Mahfud MD dalam perebutan Ketua MK, serta kembali lagi kalah ketika pemilihan Wakil Ketua MK pada hari yang sama.

    Mungkin merasa menanggung malu dan “hanya” menjadi Hakim Anggota, tanggal 6 November ia melayngkan surat pengunduran diri yang berlaku efektif 1 Desember 2008.

    Praktis hanya 3,5 bulan, ia menduduki hakim konstitusi periode ke 2. Opini penulis, pengunduran itu tidak ubahnya seperti anak kecil yang “kehilangan” mainannya. http://bola.vivanews.com/news/read/1498-hakim_mk_ke_istana_temui_presiden

    Sekarang setelah menjabat anggota Wantimpres hitungan bulanan, ia kembali “berulah” ingin menggapai jabatan ketua KPK. Dengan alasan untuk mengabdi kepada negara di ruang lingkup yang lebih besar. Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, mengecam keras ulah Jimly dengan menyebutnya “haus jabatan”.

    4. Jimly “direstui pengusa” dan sekondannya untuk melamar jadi ketua KPK.

    Ketika ia menyatakan mencalonkan diri sebagai Ketua KPK, Penguasa dengan tangkas “menyuruh” Jimly mengundurkan diri, anehnya untuk kasus Andi Nurpati penguasa tidak “bersuara”. Padahal dua-duanya berada di suatu lembaga negara yang bertanggung jawab ke Sang Penguasa.

    Dari sini bisa kita lihat, penguasa sangat “merestui” Jimly, tidak mungkin dilepas kalau Jimly membahayakan penguasa jika di KPK nanti. Bayangkan, seorang Jusuf Kalla pun “dicerai” penguasa jika tidak diinginkan lagi.

    Selain itu, sekondan penguasa, Ketua DPR Marzukie Ali, memuja-muji Jimly dan disebut sebagai calon yang “pantas” (lihat link sbb: http://harianjoglosemar.com/berita/268-calon-lolos-administrasi-ketua-dpr-jagokan-jimly-17770.htm

    Kemudian mantan Wakil Ketum Demokrat, Ahmad Mubarok, juga menjagokan Jimly dan dipuji sebagai orang yang relatif bersih dan jauh keinginan dari melakukan korupsi (lihat link sbb: http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/06/15/599631/demokrat-dukung-jimly/

    Ketika akan mendaftar di KPK pada hari terakhir, ia langsung “disambut” hangat oleh Menkumham Patrialis Akbar. Saking hangatnya sambutan Patrialis, Jimly diberi keistimewaan dengan menyodok pendaftar lain yang telah berada dalam antrian didepannya (lihat link dibawah ini).

    http://us.detiknews.com/read/2010/06/14/195449/1378167/10/patrialis-semua-pendaftar-calon-pimpinan-kpk-diperlakukan-sama

    Belum menjabat saja sudah mendapat keistimewaan… dan tidak merasa risih dengan perlakuan istimewa yang begitu telanjang…. apalagi ditonton oleh banyak orang dan wartawan.

    Apa anda masih yakin dengan integritas Jimly?

    Hal diatas mencurigakan sekali, penguasa melepas dengan “entengnya”, Marzuki Alie dan Ahmad Mubarok mengadang-gadangnya, ketika pendaftaran di “sambut” secara khusus oleh Menteri. Sungguh suatu “disain” yang halus nan canggih dari Penguasa.

    Apa apa dengan Jimly?

    5. Jimly “tertangkap” memimpin rapat setgab koalisi (lihat link: http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/13608/Jimly-Pimpin-Rapat-Setgab-Partai-Koalisi-SBY.jp

    Disini terlihat jelas betapa Jimly sangat “intim” dengan penguasa. Padahal Aburizal hadir saat itu, mengapa bukan Ical sebagai ketua harian yang memimpin rapat?

    Kemudian betapa rendahnya Jimly, melacurkan Jabatan Struktural Lembaga Negara yang diembannya dengan memimpin suatu rapat setgab yang tidak ada dalam ketatanegaraan (Demokrasi Presidensil kita tidak mengenal koalisi dan oposisi).

    Saya sangat heran sekali dengan fakta ini, bagaimana mungkin Guru Besar Tata Negara bertindak ugal-ugalan seperti ini? Saking terkejutnya… Pak Mahfud MD yang biasa dekat dengan wartawan, ketika beliau diminta tanggapannya oleh wartawan, ia tidak dapat menjawab dengan lugas.

    6. Jimly Pro dengan Opsi A Pansus Bank Century.

    Opsi A tersebut berisikan bahwa tidak ada pelanggaran kebijakan dan menyerahkan pelanggaran pidana disidik oleh para aparat hukum. Dalam arti kata Jimly bukanlah orang yang beranggapan bahwa suatu kebijakan itu tidak dapat langsung dipidana, tergantung niat jahat apa tidak.

    Niat adalah suatu yang abstrak, bagaimana mungkin pakar hukum tata negara berbicara tentang suatu yang abstrak untuk menentukan parameter suatu kebijakan itu salah apa tidak? Bisa-bisa Jaksa atau Polisi memerlukan paranormal dulu untuk melakukan “penerawangan” tersangka koruptor. http://news.okezone.com/read/2010/02/25/339/307009/bailout-century-ijtihad-sri-mulyani-boediono

    Ia juga berpendapat bahwa pansus hanya menyia-nyiakan waktu dan momentum untuk membangun negeri. Bagi Jimly, lebih baik para elite melakukan fokus melakukan konsolidasi pemerintahan selama 5 tahun kedepan

    http://www.detiknews.com/read/2010/02/25/121801/1306664/10/jimly-nilai-pemakzulan-boediono-masih-jauh-

    “Bail Out itu tidak merugikan negara karena uang tersebut untuk menyelamatkan Century”, ujarnya. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b8b30f31799a/prokontra-menjelang-rapor-pansus-century

    Bukan main total pembelaan Jimly kepada sang penguasa. Intinya kita tidak akan mungkin menyaksikan skandal Century diselesaikan KPK jika Jimly terpilih. Jelas-jelas ia menyatakan tidak ada pelanggaran. Adhi Masardi dan Bambang Soesatyo juga sudah mencium bau busuk Jimly yang tidak akan menuntaskan skandal Century.

    http://www.inilah.com/news/read/2010/06/15/599511/istana-pasang-jimly-amankan-century/

    7. Ketika Jimly masih menjabat Ketua MK, dimasa dialah membatalkan kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi Hakim Agung tanpa memberikan tenggat waktu untuk masa peralihan. Pada akhirnya KY hanya bisa mengawasi Hakim di PN dan PT saja.

    Padahal KY adalah lembaga tinggi negara yang diamanatkan konstitusi berwenang untuk mengawasi dan menyidik prilaku semua hakim. Kalaulah memang UU itu melanggar UUD, seharusnya ia memberi batasan yang jelas kapan revisi UU KY harus dilakukan dan menetapkan status quo terlebih dahulu, sehingga tidak ada kekosongan hukum. http://www.beritaindonesia.co.id/tokoh/jimly-asshiddiqie-benteng-terakhir-penjaga-konstitusi/

    Berbeda dengan zaman Mahfud MD yang menyatakan membatalkan UU Peradilan Tipikor. Ia dan koleganya memberikan waktu tenggang yang jelas agar dibuat UU Tipikor yang baru (Peradilan Tipikor dibawah MA).

    Hebatnya, pemerintah seperti menggantung atau tidak mengajukan revisi UU KY ke DPR sampai saat ini. KY sampai sekarang seperti macan ompong karena tidak mempunyai senjata.

    Inilah dosa besar Jimly terhadap KY, yaitu menghancurkan kewenangan KY mengawasi Hakim Agung dan tidak memberi tenggat waktu kepada pemerintah untuk merevisinya. Padahal peradilan negeri ini (terutama MA) masih carut-marut.

    2. Todung Mulya Lubis

    Todung yang telah dinyatakan bergabung dengan Partai Demokrat, tiba-tiba batal dan menyatakan tetap melanjutkan tugasnya sebagai anggota Pansel Ketua KPK.

    http://us.detiknews.com/read/2010/06/22/140008/1383755/10/jika-pd-tak-konsisten-berantas-korupsi-todung-siap-mundur

    Seharusnya Todung sudah diberhentikan dari Pansel Ketua KPK karena sudah terpapar kontaminasi yang bernama partisan. Karena ia terbukti melamar Demokrat ketika ia sudah menjadi anggota Pansel KPK. Ahmad Mubarok bersaksi bahwa Todung serius ke Demokrat, bahkan ia telah hadir di kediaman penguasa ketika itu. Dengan kata lain,tidak mungkinTodung diketemukan dengan penguasa dalam posisi masih menolak.

    Saya rasa, tugas Todung kali ini untuk memuluskan Jimly terpilih sebagai Ketua KPK.

    Kesimpulan

    Semakin lama yang namanya rekayasa caranya akan semakin canggih. Penguasa sengaja mencari orang yang terlihat 3 C (cool, calm, confident). Dengan begitu, mereka menjadi PR yang baik bagi penguasa. jangan percaya begitu saja dengan seseorang tanpa melihat rekam jejaknya.

    Yang diperlukan untuk mengukur seseorang itu benar-benar teruji, menurut penulis memenuhi kriteria sbb:

    Pertama, Antara ucapan dan tindakan haruslah sama!

    Kedua, Apakah terdapat konsistensi terhadap ucapan dan tindakannya tersebut?

    Ketiga, Apakah ucapan dan tindakan tersebut pro rakyat?

    Itulah formula yang baik untuk menilai seseorang….

    Karena alasan diatas tersebut saya tidak setuju dengan Anas Urbaningrum ketika diangkat menjadi Bos Demokrat, lihat tulisan saya sbb:

    Anas Bos Demokrat Koruptor Bahagia?

    http://politik.kompasiana.com/2010/04/15/anas-bos-demokrat-koruptor-bahagia/

    Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi Bangsa Indonesia di pemilihan Ketua KPK kali ini. Sehingga Bangsa Indonesia tidak salah memilih yang dapat mengakibatkan kehancuran yang lebih parah lagi….


    http://politik.kompasiana.com/2010/04/15/anas-bos-demokrat-koruptor-bahagia-119164.html

    Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia
    Ferly http://www.kompasiana.com/ferlyqc, 15 April 2010 | 10:47

    Malam ini Anas Urbaningrum mempunyai hajatan besar yaitu deklarasi pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah menjadi ketua bidang politik Partai Demokrat selama 5 tahun, ia berfikir inilah saatnya menjadi orang no 1 di PD bertarung melawan Andi Malarangeng.

    Hajatan ini dilaksanakan di hotel sultan yang mewah dan berbintang lima di Jakartas, menurut sekretaris tim sukses Anas, Angelina Sondakh, sudah 359 orang check-in di hotel sultan untuk menyongsong acara malam ini (Koran Tempo,15/4).

    Sungguh suatu “lompatan besar” bagi seorang Anas Urbaningrum bisa mendeklarasikan pencalonannya di hotel super mewah. Anda bisa mengkalkulasikan sendiri harga kamar standar hotel sultan untuk minimal 2 malam (menurut web site hotel sultan hari ini room rate rata-rata mulai dari US$ 100 per malam), belum lagi biaya untuk penyelenggaraan, tiket pesawat PP, konsolodasi, mobilisasi dan mendatanglan artis.

    Kontras sekali dengan 8 tahun yang lalu, dimana Anas “hanya” seorang anggota KPU Pusat dan baru mentas jadi celeb politik Indonesia. Kalau kata Tukul Arwana masih Katro…

    Tapi ingatkah anda kejadian 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Juni 2005, ia didampingi oleh Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan Anggota KPU lainnya Valina.S.Subekti, mengadakan jumpa pers pengunduran dirinya sebagai anggota KPU.

    Disebabkan hengkangnya ia ke Partai Demokrat sebagai Ketua Bidang Politik. Padahal KPU Pusat saat itu ditengah sorotan publik akibat gratifikasi dan tertangkap basahnya Mulyana. W. Kusumah oleh KPK ketika akan menyuap auditor BPK Khairiansyah Salman. Sungguh tindakan “penyelematan diri” yang gemilang dan timing yang tepat saat itu.

    Terbukti pamor Anis makin mencorang setelah itu, sedangkan kemudian beberapa Anggota KPU masuk bui dan yang lainnya pamornya telah tenggelam di hiruk pikuk dunia politik Indonesia. Jadi jangan heran, Bung Anas membayar penyelamatan tersebut dengan retorika yang apik (kadang-kadang tidak nyambung) dan membela habis-habisan kebijakan pemerintah ketika PD dirundung malang akibat gempuran kaus pat-gulipat Bank Century.

    Untuk menyegarkan ingatan pembaca maka penulis merangkum beberapa kesaksian seputar kasus KPU saat itu. KPU ketika itu menerima gratifikasi (kick back) dari 11 rekanan KPU sebesar Rp 20 miliar. Kemudian berdasarkan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta sbb:

    1. Kesaksian Mulyana W Kusumah, anggota KPU Pusat
    * Tertangkap basah oleh pegawai KPK ketika menyuap ketua sub tim investigasi BPK sebesar Rp 100 juta.
    * “Saya memang mengirim pesan pendek kepada Anas Urbaningrum, yang isinya meminta bantuan menggenapi uang Rp 300 juta untuk auditor BPK”. “Dalam jawabannya, Anas berjanji akan membicarakan permintaan tersebut dengan ketua KPU”. Tetapi Hakim Tipikor kala itu tidak mendalami kesaksian ini. Sehingga Anas “lepas” dari jeratan KPK saat itu.

    2. Hamdani Amin, Mantan Kabiro Keuangan KPU Pusat
    * Semua anggota KPU mengetahui dana taktis yang berasal dari rekanan KPU senilai total Rp 20 miliar. Juga mereka (anggota KPU) telah menerima dana tersebut , mulai dari pimpinan sampai pegawai harian di lingkungan KPU (detik.com,8/6/2005)
    * Menurut Hamdani, setiap anggota KPU menerima US$ 105 ribu (hampir Rp 1 miliar), Ketua dan Wakil Ketua KPU tentu saja lebih besar.
    * Saya mencatat semua pengeluaran dan peruntukan dari dana taktis tersebut secara detail.

    3. Hasil Audit BPK terhadap KPU Pusat
    * BPK menemukan 33 indikasi penyimpangan senilai lebih dari Rp 179,444 miliar dalam pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004 oleh KPU.
    * Semua penyimpangan tsb terdiri dari 4 bagian: Kekurangan penerimaan pajak dan keterlambatan pajakkepada rekanan, indikasi kerugian negara, dan pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain tidak dilampiri dokumen. Bagian keempat adalah pemborosan keungan negara termasuk adanya mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.

    Akibatnya kasus ini, Ketua KPU beserta 3 orang lainnya masuk bui. Dan lima orang anggota KPU lainnya (termasuk Anas) lepas dari jeratan hukum.

    Sekarang dengan “beban sejarah” seperti itu Saudara Anas berani mencalonkan dirinya menjadi Ketua Umum Demokrat. Entah siapa yang mengelus-elus Anas sehingga maju mencalokan diri. Karena untuk menjadi Ketua Umum Partai di Indonesia, tidak hanya dibutuhkan kehebatan tetapi juga punya “gizi” yang gemuk.

    Bagi penulis, dengan masa lalu Anas di KPU dulu, akan menjadikannya “tawanan” di mata beberapa oportunis dan para koruptor kakap di Indonesia. Jika ia berani melibas para mafia hukum tersebut maka pasti menimbulkan perlawanan yang kuat dari para koruptor tersebut. Kasus KPU Pusat tahun 2005 akan menjadi sasaran tembak sekaligus alat “gertak” dari sang koruptor.

    Sekarang timbul pertanyaannya, apakah Anas sudah lupa dengan masalah diatas? apa karena ia dalam eforia kemenangan Pilleg dan Pilpres PD dan “diselamatkan” oleh PD sehingga ia merasa PD (Percaya Diri)? Itulah yang harus dihitung-hitung olehnya. Jangan-jangan menjadi ketua Umum PD membuat dia dibui di masa depan. Seperti slogan orang medan, Ini Medan Bung! tetapi untuk Anas berubah menjadi: “Ini politik (yang kejam) Bung”!

    Itulah mengapa saya memberi judul tulisan ini dengan “Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia”


     
  • Virtual Chitchatting 8:55 AM on 2014/01/11 Permalink  

    Kesamaan absolut Anas Urbaningrum dengan Soesilo Bambang Yudhoyono: Sangat pintar bertopeng dengan kata-kata yang sopan dan santun di depan media

    Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada peristiwa 5 Juli 1996: 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.

    Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.


    http://forum.detik.com/anas-urbaningrum-koruptor-yg-membungkus-dirinya-dengan-kesantunan-t110973.html

    anas urbaningrum, koruptor yg membungkus dirinya dengan kesantunan

    presiden.rasa.ayamsayur, 14th July 2009, 15:08
    sby bersama dgn buaya2-nya (polisi+jaksa) akan berusaha keras memusnahkan cicak (kpk) & melindungi tikus2 (koruptor)
    ingat kasus korupsi di komisi pemilihan umum 2004, maka elo2 bakal ingat bahwa banyak pimpinan2 kpu tsb yg dijebloskan ke penjara. tapi tidak dgn anas urbaningrum & hamid awaludin meskipun jelas sekali bahwa mereka juga saat itu adalah pimpinan2 kpu yg secara aktif ikut bertanggung jawab atas kasus2 korupsi kpu & banyak bukti + saksi jg yg menunjukkan keterlibatan mereka!
    saat kasus korupsi kpu tsb tengah hangat2 diusut, anas urbaningrim dgn lihai bergabung dgn partai demokrat milik presiden sby, sehingga hingga saat ini anas masih aman dari jeratan hukum.

    Quote:
    Sepanjang tahun 2005 tercatat beberapa peristiwa hukum yang menghiasi cakrawala Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyeret anggota KPU Mulyana W Kusumah, Rusadi Kantaprawira, Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin, Biro Keuangan KPU Hamdani Amin dan Sekjen KPU Susongko Suhardjo, yang menarik disini meminjam istilah Bang Todung Mulya Lubis terjadi “Tebang-Pilih” ketika Hamid Awaluddin dan Anas Urbaningrum serta anggota KPU yang lain (Ramlan Surbakti, Daan Dimara, Chusnul Mariyah, Valina Singka Subekti) tidak tersentuh kasus ini (untouchabel), apakah karena Hamid Awaluddin dan Anas Urbaningrum sekarang masing-masing menjabat Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Indonesia Bersatu, dan menjadi pengurus salah satu Partai Politik yang “Sekarang Berkuasa”? atau memang ada skenario yang “dikorbankan”

    presiden.rasa.ayamsayur, 14th July 2009, 15:13
    ternyata di indonesia ini mudah sekali utk di-idolakan atawa di-elu2kan meskipun dia seorang koruptor!
    syaratnya mudah : santun!
    orang2 indonesia begitu mudah menilai bahwa jika elo2 santun itu artinya elo pasti orang baik & jujur!
    jadi tips buat perampok/tikus2 :
    rampoklah sebanyak2 & sesering2nya, yg penting elo harus santun di depan tv atawa orang banyak maka elo akan di-idolakan!

    JackWilshere, Old 14th July 2009, 15:46
    Gampang agar di elu2kan org Indo:

    • santun (seperti kata bung Presiden ayam)

    Tambahan:

    • sopan
    • kalem
    • tidak ambisius

    Padahal klo kita mundur kebelakang, jika di awal masa kemerdekaan RI dipimpin oleh bung Hatta pasti kurang greng, tp krn bung Karno yg mimpin jadinya Joss bgt. Nah org Indo gak suka yg kayak gtu.
    Sukanya yg sopan santun kalem dan tak ambisius
    Padahal kita tau Cristiano Ronaldo ambisius n agak sombong, tp skillnya hebat sehingga bs membawa klubnya MU jd juara.

    presiden.rasa.ayamsayur, 14th July 2009, 16:25
    bacangpanas: Indonesia negara hukum, jangan mengadili orang dengan OPINI…. atau PENDAPAT PRIBADI,… buktikan di depan Hukum…..
    yup, indonesia negara hukum tapi sayangnya hal itu hanya berlaku buat orang2 yg berseberangan dengan sby. jika elo kepengen aman dari jeratan hukum, segera bergabunglah dengan sby & demokrat!
    sayang, kasus anas urbaningrum ditangani kpk-nya taufikurahman ruqi yg jg korup & tidak bisanya kpk sekarang membuka kasus2 lama. tidak ada sejarah kpk-nya taufikurahman ruki pernah menyeret orang2 dekat sby meski bukti & saksi sudah kuat!
    coba kasus anas ditangani kpk-nya antasari??? nasib anas akan menyusul aulia pohan, sarjan tahir, voni panambunan, ismunarso & kader2 demokrat atawa orang dekat sby lainnya!

    presiden.rasa.ayamsayur, Old 14th July 2009, 16:27
    di indonesia ini, asalkan elo santun meski elo koruptor, elo bakal disukai & di-idolakan!

    joan-joan-gerald, Old 14th July 2009, 16:30
    Bukan cuman koruptor..
    Asal elo santun, kebrutalan lo sebagai otak serangan 27 Juli juga bakal dilupain dan lo bakal dipuja-puja ….

    presiden.rasa.ayamsayur, 14th July 2009, 16:38
    siapa lagi tuh santun tapi otak serangan 27 juli???
    emangnya ada santun tapi brutal?? wah, banyak sekali manusia indonesia yg berkepribadian ganda.

    joan-joan-gerald, Old 14th July 2009, 16:42
    Siapa lagi kalo bukan yang ngaku paling santun …..
    Quote: Laporan Komnas HAM
    Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.
    Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.


    http://www.antikorupsi.org/id/content/sidang-korupsi-kpu-mulyana-bicarakan-suap-dengan-anas

    Sidang Korupsi KPU Mulyana Bicarakan Suap dengan Anas
    Media Indonesia, 21 Juli 2005

    Mulyana W Kusuma mengaku pernah mengirim pesan singkat (SMS) ke Anas Urbaningrum untuk meminta bantuan agar anggota KPU itu ikut membantu mencarikan dana untuk menyuap auditor BPK.

    Hal ini terungkap dalam persidangan kasus korupsi KPU dengan terdakwa Wakil Sekjen KPU Sussongko Suhardjo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

    Mulyana, yang pertama kali tampil sebagai saksi pada persidangan itu mengatakan Anas kemudian membalas SMS tersebut dengan, ”akan diusahakan.”

    Lebih lanjut, Mulyana menjelaskan bahwa ia mengirim SMS tersebut kepada Anas karena kesulitan memenuhi komitmen jumlah uang suap yang telah dibuat antara staf Biro Umum Sekjen KPU, Mubari, dan auditor BPK, Khairiansyah Salman. Komitmen itu harus disetujui dan dilaksanakan, karena sebelumnya sudah ada komitmen dari pertemuan di Hotel Borobudur, sehingga harus ada tanggung jawab dari semua anggota KPU, jelas Mulyana.

    Setelah itu, untuk penyerahan uang suap tahap kedua, Mulyana mengirimkan SMS permintaan dana langsung ke Ketua KPU Nazarudin Syamsudin.

    Mulyana juga mengakui bahwa ada kekhawatiran yang dirasakan bersama oleh anggota KPU mengenai kemungkinan adanya penyimpangan dalam laporan audit investigatif BPK mengenai pengadaan kotak suara.

    Ia sudah menyampaikan kekhawatiran ini pada Nazarudin dan menerima tanggapan, Selesaikan sebaik-baiknya.

    Dalam kesaksiannya, Mulyana juga mengatakan terdakwa Sussongko juga pernah melakukan pertemuan secara khusus di ruang kerjanya untuk membahas kekhawatiran mengenai munculnya kejanggalan pada laporan BPK. Pada pertemuan tersebut, muncul istilah-istilah dari Sussongko: Dengan yang lalu (tim audit BPK Oktober 2004) sudah diselesaikan, yang akan datang untuk laporan final juga akan diselesaikan.

    Sehingga, menurut Mulyana, peran Sussongko adalah pemberi inspirasi untuk melakukan penyuapan. Sussongko mendorong Mulyana merencanakan bertemu dengan Khairiansyah, yang hasilnya adalah pertemuan di Hotel Borobudur. Mulyana juga menambahkan bahwa Sussongko memintanya untuk ikut menyumbang sejumlah uang yang akan diserahkan kepada Khairiansyah. Pak Mul bisa nyumbang-nyumbang berapa lah, Pak Purba berapa? kata Mulyana menirukan pertanyaan Sussongko.

    Sidang yang dipimpin oleh hakim Mansurdin Chaniago juga menghadirkan saksi lain, yaitu auditor BPK Khairiansyah Salman, dan staf Biro Umum Sekjen KPU, Mubari.

    Khairiansyah, dalam keterangannya, menguatkan pernyataan Mulyana. Ia mengaku sempat menanyakan asal uang yang diterimanya pada tanggal 3 dan 8 April 2005.

    Menurut Khairiansyah, ia mendengar jawaban Mulyana bahwa uang yang diterimanya pada tanggal 8 April 2005, sebagian berasal dari Sussongko. Posisi Sussongko juga semakin terpojok setelah majelis hakim dan jaksa mengejar keterangan Mulyana dan Khairiansyah mengenai keikutsertaan Mubari dalam pertemuan di Hotel Borobudur.

    Kedua saksi juga membenarkan bahwa terdakwa mengenalkan Mubari sebagai orang kepercayaannya. Sehingga, yang dilakukan oleh Mubari dalam menawarkan sejumlah angka untuk Khairiansyah dalam kapasitas mewakili Sussongko dan Mulyana.(CR55/J-2).


    http://hukum.kompasiana.com/2010/10/26/icw-demokrat-rumah-amankoruptor-mengikuti-anas-urbaningrum-303375.html

    ICW: Demokrat “Rumah Aman” Koruptor, Mengikuti Anas Urbaningrum?
    OPINI | 26 October 2010 | 10:58

    ICW merilis laporan resminya hari Minggu yll, bahwa ada 6 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi ternyata merasa “aman” setelah loncat menjadi kader Partai Demokrat, sebab hukum seakan-akan lunglai menyentuh mereka (MI,25/10).

    Modusnya dengan pindah dari partai yang ada ke partai pemenang pemilu (Demokrat). “Ada beberapa di antaranya pindah ketika terkait kasus”, ujar Tama.S.Langkun, peneliti ICW dalam konfrensi persnya.

    ICW menangkap kesan bahwa Demokrat memberi “perlakuan yang istimewa” bagi Kepala Daerah yang bermasalah ini. Dari penundaan terbitnya izin pemeriksaan, penangguhan eksekusi penahanan sampai dicalonkan lagi dalam Pilkada oleh Demokrat.

    Adapun tiga contoh dari ke enam Kepala Daerah itu sbb:

    1. Agusrin Najamudin (Gubernur Bengkulu), telah menjadi tersangka sejak 2009 tetapi kembali menang dalam Pilkada Gubernur Bengkulu dengan diusung oleh Demokrat (asal partai dari PKS/PBR).

    2. Sukawi Sutarip (Walikota Semarang), tersangka dan menunggu izin pemeriksaan dari Presiden (asal partai dari PDIP).

    3. Ismunarso (Bupati Situbondo), vonis sembilan tahun penjara dan belum dieksekusi sampai hari ini (asal partai PPP).

    Dalam ulasannya Media Indonesia memakai kata “mengejutkan” terhadap hasil penelitian ICW tsb. Tetapi bagi penulis merupakan sesuatu yang sudah diprediksi sebelumnya.

    Dalam tullisan penulis 15 April 2010: Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia, mengulas sepak terjang “hitam” Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat masih menjadi anggota KPU Pemilu 2004 lalu. Tulisan itu turun saat Anas akan mengadakan Deklarasi pencalonannya sbb Calon Ketum Demokrat, berikut kutipannya sbb:

    Tapi ingatkah anda kejadian 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Juni 2005, ia didampingi oleh Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan Anggota KPU lainnya Valina.S.Subekti, mengadakan jumpa pers pengunduran dirinya sebagai anggota KPU.

    Disebabkan hengkangnya ia ke Partai Demokrat sebagai Ketua Bidang Politik. Padahal KPU Pusat saat itu ditengah sorotan publik akibat gratifikasi dan tertangkap basahnya Mulyana. W. Kusumah oleh KPK ketika akan menyuap auditor BPK Khairiansyah Salman. Sungguh tindakan “penyelematan diri” yang gemilang dan timing yang tepat saat itu.

    Terbukti pamor Anis makin mencorang setelah itu, sedangkan kemudian beberapa Anggota KPU masuk bui dan yang lainnya pamornya telah tenggelam di hiruk pikuk dunia politik Indonesia. Jadi jangan heran, Bung Anas membayar penyelamatan tersebut dengan retorika yang apik (kadang-kadang tidak nyambung) dan membela habis-habisan kebijakan pemerintah ketika PD dirundung malang akibat gempuran kaus pat-gulipat Bank Century.

    Tanggapan dari kompasiners macam-macam dan terjadi pro-kontra atas tulisan tsb. Sekarang apa yang dilakukan oleh ke-6 kepala daerah itu hanya “ulangan” dari kisah dramatis Anas saat meninggalkan rekan-rekan KPU nya yang sedang dirundung malang.

    Mungkin juga para pejabat itu berfikiran bahwa Anas dijadikan sebagai role model atas kasus yang menimpa mereka. Anas saja “berhasil” mengapa saya tidak??

    Yang hebatnya, “fenomena anas” ini tidak hanya menimpa Kepala Daerah yang tertimpa masalah hukum. Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Gubernur Jatim Soekarwo sudah “pasang kuda-kuda” pindah ke demokrat tahun ini. Entah apa yang dibenak mereka, ingin terpilih kembali lewat Demokrat atau menginginkan “soft landing” jika tidak menjabat lagi….?

    Lanjutkan………


    http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/menelusuri-jejak-anas-urbaningrum.html

    Menelusuri Jejak Anas Urbaningrum
    Isyana Artharini, Newsroom Blog – Rab, 8 Feb 2012

    Dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus Wisma Atlet mulai terungkap dari pernyataan-pernyataan (saat itu) Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin ketika dalam pelarian. Kemudian saat Nazar tertangkap dan menjalani persidangan, terungkap fakta-fakta yang semakin menguatkan peran Anas dalam kasus ini.

    Dari mulai disebut sebagai ‘bos besar’, menggunakan uang dalam kasus Wisma Atlet untuk pemenangan Anas menjadi Ketua Umum di Kongres Partai Demokrat, mengatur pertemuan untuk proyek Stadion Hambalang, sampai menerima gaji dari fee proyek tersebut. Bahkan, istri Anas pun, Athiyyah Laila, diduga terlibat menjadi pengurus di salah satu anak usaha yang menerima biaya proyek.

    Siapa sebenarnya Anas Urbaningrum? Bagaimana dia bisa sampai di pucuk pimpinan Partai Demokrat?

    Menurut situs resmi pribadinya, bunganas.com, Anas lahir di Blitar 15 Juli 1969 dan mengambil studi Ilmu Politik di Universitas Airlangga pada 1992. Ia kemudian melanjutkan studi Magister Sains Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada 2000.

    Pada 1997-1999, ia menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI. Posisi ini melibatkannya dalam aktivisme mahasiswa pada 1998 dan membuatnya menjadi anggota Tim Revisi UU Politik pada 1998, dan anggota tim seleksi parpol peserta Pemilu pada 1999. Anas kemudian menjadi salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum pada 2001-2005. KPU inilah yang berhasil menggelar pemilu pada 2004 dan memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu.

    Sayangnya. kesuksesan KPU menggelar Pemilu 2004 harus ternodai dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta penyuapan anggota BPK. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terungkap berbagai aliran dana yang mengalir ke beberapa anggota KPU, dari rekanan pengadaan tinta Pemilu, pelaksana distribusi surat suara, sampai kotak suara.

    Anas Urbaningrum sempat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2005. Di tengah-tengah proses itu, pada 8 Juni 2005, Anas menggelar konferensi pers didampingi Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum Ramlan Surbakti dan anggota KPU Valina Sinka Subekti, untuk menyatakan pengunduran dirinya dari KPU. Tujuan selanjutnya? Menjadi salah satu ketua bidang politik DPP Partai Demokrat.

    Keterlibatan Anas dalam kasus korupsi di KPU yang melibatkan beberapa anggota saat itu tak pernah berlanjut, meski kesaksian di persidangan sudah menyatakan Anas ikut menerima dana. Pada 2009, Anas terpilih menjadi anggota DPR dan menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, sebelum kemudian berhenti ketika terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2010-2015.

    Selain di Partai Demokrat, situs bunganas.com juga mencatat dia sebagai Pimpinan Kolektif Nasional KAHMI sejak 2009 dan Ketua Yayasan Wakaf Paramadina dari 2006.

    Pada Desember 2008, televisi menayangkan iklan Partai Demokrat yang menampilkan beberapa kadernya, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan tentu saja, Anas Urbaningrum, dalam pesan antikorupsi. Seperti iklan tersebut, benarkah Anas Urbaningrum bisa mengabaikan rayuan dan mengatakan tidak pada korupsi?

    Lihat iklannya di bawah ini:


    Jejak Korupsi Anas Urbaningrum by @TumpalAntonius
    Chirpified, by PadangKurusetra, 04/Jul/2012 08:22:24 PM PDT

    1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuka tabir Jejak Korupsi Anas Urbaningrum selama ini. Dgn hashtag #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 12:58:19 AM PDT

    2. Jejak korupsi Anas Urbaningrum (AU) ternyata sudah terjadi selama masih menjadi anggota di Komisi Pemilihan Umum (KPU). #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 12:59:18 AM PDT

    3. Pd thn 2000, AU dilantik menjadi slh satu dr 11 anggota KPU 2000-2007. AU duduk sebagai anggota termuda. #JejakKorupsiAU @TrioMacan2000
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:00:16 AM PDT

    4. Pada tahun 2004, AU mulai menuai banyak sorotan. #JejakKorupsiAU @TrioMacan2000 @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:01:45 AM PDT

    5. Manuver politik AU dengan mengembalikan mobil dinas KPU, langsung meningkatkan popularitasnya. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:02:09 AM PDT

    6. Kesaksian anggota KPU Pusat pada April 2005, Mulyana W Kusumah (MWK), yang terlibat dalam penyuapan auditor BPK #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:03:30 AM PDT

    7. Di kala persidangan mengungkapkan bhw dirinya melakukan komunikasi dengan AU utk kepentingan penyuapan tersebut. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:03:58 AM PDT

    8. Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa MWK mengirim pesan pendek kepada AU #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:04:13 AM PDT

    9. Yang isinya meminta bantuan mengenai uang Rp 300 Juta untuk auditor BPK. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:04:33 AM PDT

    10. Dalam jawabannya, AU berjanji akan membicarakan permintaan tersebut dengan Ketua KPU. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:05:24 AM PDT

    11. Tetapi, hakim tipikor kala itu tidak mendalami kesaksian ini. Sehingga AU “lepas” dari jeratan KPK saat itu. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:05:45 AM PDT

    12. Hasil audit BPK terhadap KPU Pusat pd April 2005 menemukan 33 indikasi penyimpangan senilai lebih dr Rp179,444 M #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:06:20 AM PDT

    13. Semua penyimpangan tersebut terdiri dr 4 bagian: Pertama,kekurangan penerimaan & keterlambatan pajak pd rekanan. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:06:52 AM PDT

    14. Kedua, indikasi kerugian Negara. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:07:09 AM PDT

    15. Ketiga, dan pertanggung jawaban keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain tidak dilampiri dokumen. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:07:29 AM PDT

    16. Keempat, adalah pemborosan keuangan Negara termasuk adanya mark-up dalam pengadaan barang dan jasa. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:07:49 AM PDT

    17. Semua anggota KPU mengetahui dana taktis yang berasal dari rekanan KPU senilai total Rp 20 miliar. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:08:11 AM PDT

    18. Mereka juga menerima dana tersebut mulai dari pimpinan, sampai pegawai harian di lingkungan KPU. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:08:46 AM PDT

    19. Setiap anggota menerima 150 ribu dollar AS (hampir 1 miliar). Ketua dan Wakil Ketua tentu lebih besar. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:09:07 AM PDT

    20. Dan semua itu dicatat pengeluaran dan peruntukan dari dana taktis tersebut secara detail. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:09:25 AM PDT

    21. Pd tanggal 8 Juni 2005, AU mengundurkan diri dr KPU.Dia ditunjuk untuk menduduki jabatan Ketua Politik, Partai Demokrat. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:10:30 AM PDT

    22. Sontak saja, pengunduran diri AU menjadi buah bibir. #JejakKorupsiAU @TrioMacan2000
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:11:01 AM PDT

    23. Disinyalir, mundurnya AU tak lain sebagai upaya menyelamatkan diri dari dugaan skandal korupsi. #JejakKorupsiAU @KPK_RI @TrioMacan2000
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:12:14 AM PDT

    24. Sebab, pada saat bersamaan, KPU tengah disorot publik akibat gratifikasi dan tertangkap basahnya MWK ketika menyuap BPK. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:12:32 AM PDT

    25. Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di KPU 2004 memaksa seluruh anggota KPU saat itu menjalani pemeriksaan. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:12:51 AM PDT

    26. Anggota KPU MWK, misalnya. Dia akhirnya dijebloskan ke penjara, selain (alm) Hamdani Amin, Kabiro Keuangan KPU. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:13:42 AM PDT

    27. Bahkan, Ketua KPU Prof Nazaruddin Syamsudin juga ikut dikirim ke hotel prodeo. #JejakKorupsiAU @KPK_RI @TrioMacan2000
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:14:14 AM PDT

    28. Sementara AU dan empat anggota KPU lainnya dinyatakan tidak bersalah. #JejakKorupsiAU @KPK_RI @TrioMAcan2000
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:14:59 AM PDT

    29. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin AU bersama empat orang lainnya bisa lolos dari jerat hukum? #JejakKorupsiAU @KPK_RI @TrioMacan2000
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:15:29 AM PDT

    30. Padahal, semua anggota KPU mengetahui dana taktis yang berasal dari rekanan KPU senilai total Rp 20 miliar. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:15:49 AM PDT

    31. Semua anggota KPU telah menerima dana tersebut, mulai dari pimpinan hingga pegawai harian di lingkungan KPU. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:16:30 AM PDT

    32. Jejak korupsi AU tidak hanya di situ. bersama Nazaruddin, AU menjadi mafia dalam proyek APBN. #JejakKorupsiAU @KPK_RI @TrioMacan2000
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:17:01 AM PDT

    Dilanjut.. 33. Keduanya mempraktekkan dua modus kejahatan korupsi anggaran negara lewat jalur parlemen. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:22:58 AM PDT

    34. Pertama, konspirasi dukungan & pemunculan proyek2 APBN brdasarkan usulan kementerian, nonkementerian, & lainnya. #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:23:40 AM PDT

    35. Caranya, Nazaruddin mengundang dan mengumpulkan pengusaha dan rekanan. #JejakKorupsiAU @KPK_RI @TrioMacan2000
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:24:22 AM PDT

    36. Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha & rekanan diarahkan untuk melakukan konspirasi proyek. #JejakKorupsiAU @KPK_RI @TrioMacan2000
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:24:58 AM PDT

    37. Namun ada syaratnya, para pengusaha dan rekanan tersebut harus terlebih dulu memenuhi beberapa persyaratan yg diajukan. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:25:11 AM PDT

    38. Di antaranya membayar terlebih dulu sebesar 10 persen dari nilai proyek (jika nilai proyeknya kecil) #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:25:43 AM PDT

    39. Sementara untuk proyek bernilai besar, dipatok hingga 15 persen. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:30:17 AM PDT

    40. Lebih heboh lagi, pembayaran tentu saja sebelum palu pengesahan APBN diketok di DPR. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:30:48 AM PDT

    41. Bila syarat tersebut bisa dipenuhi, maka proyek tersebut akan dikawal hingga pemenangan tender. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:31:20 AM PDT

    42. Sebaliknya, proyek tersebut dipastikan tidak akan muncul di APBN apalagi dikawal untuk menjadi pemenang tender #JejakKorupsiAU @KPK_RI
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:31:45 AM PDT

    43. Apabila syarat “pembayaran di muka” tidak dapat dipenuhi. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:32:01 AM PDT

    44. Kedua, AU dan Nazaruddin langsung berperan sbagai pemesan sekaligus mengerjakan proyek2 “basah” di berbagai kementerian. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:32:20 AM PDT

    45. Salah satu perusahaan yang keduanya disebut sebagai pemilik adalah PT Anugerah. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:32:32 AM PDT

    46. Perusahaan ini pada beberapa waktu lalu telah memperoleh berbagai proyek alat kesehatan bernilai lebih dari Rp1 triliun. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:32:59 AM PDT

    47. Ironisnya, PT Anugerah pernah gagal mengerjakan proyek alat kesehatan senilai Rp800 miliar. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:33:25 AM PDT

    48. Sebenarnya, AU dan Nazaruddin telah melakukan pendekatan “damai” dengan pihak di Kementerian Kesehatan.. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:33:44 AM PDT

    49. Tapi karena Nazaruddin yang membongkar, maka kasus ini jadi terangkat. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:33:59 AM PDT

    50. Bukan itu saja, PT Anugerah juga menggarap proyek di beberapa kementerian dan lembaga lainnya. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:34:12 AM PDT

    51. Tercatat, PT Anugerah juga mengerjakan proyek di Kemendiknas, PU, Hankam, TNI, dan Polri. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:34:27 AM PDT

    52. Bahkan, bisa dipastikan, proyek pesanan AU dan Nazaruddin juga tersangkut di seluruh kementerian dan lembaga lainnya. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:34:45 AM PDT

    53. Anehnya, AU dan Nazaruddin tak lantas puas setelah menggarap sendiri sederet proyek bernilai fantastis. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:35:37 AM PDT

    54. Kejahatan korupsi dengan cara menggandeng beberapa perusahaan lain juga kerap dipentaskan. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:35:53 AM PDT

    55. Modusnya, mereka menyewa perusahaan lain dengan membayar fee sebesar 1-2 persen. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:36:14 AM PDT

    56. Modus ini digunakan sebagai cara untuk menghindari adanya kecurigaan dan pelacakan hukum. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:36:28 AM PDT

    57. Dengan gaya kejahatan tersebut, AU dan Nazaruddin menguasai proyek hingga senilai Rp 10 triliun per tahun. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:36:42 AM PDT

    58. Di BNN saja, dari Rp250 miliar anggaran yang ada, sekitar Rp200 miliar dikuasai AU & Nazaruddin. #JejakKorupsiAU @KPK_RI @TrioMacan2000
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:37:15 AM PDT

    59. Adapun proyek yg dikerjakan keduanya adlh proyek pengdaan peralatan penunjang operasi pemberantasan narkoba snilai Rp25m #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:37:27 AM PDT

    60. Serta proyek pembangunan komplek gedung kantor baru senilai Rp 154 miliar. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:37:42 AM PDT

    61. Untuk menggarap proyek tersebut, Nazaruddin “menyewa” seseorang bernama Nana. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:37:56 AM PDT

    62. Jika dari BNN saja, keduanya telah memperoleh proyek bernilai ratusan miliar rupiah #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:38:07 AM PDT

    63. Maka jika dikalkukasikan AU dan Nazaruddin berhasil mengerjakan sendiri proyek-proyeknya hingga bernilai Rp 3 T/thn. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:38:50 AM PDT

    64. AU berada di balik layar saat menggarap proyek-proyek kotor itu. Koordinator pelaksanaannya diserahkan ke Nazaruddin. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:39:09 AM PDT

    65. Nazaruddin menyewa sebuah kamar Suite Room Hotel Ritz Carlton di lantai 21. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:39:21 AM PDT

    66. Selanjutnya, Nazaruddin menyerahkan tugas tersebut ke kroni kroninya.. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:39:33 AM PDT

    67. Tujuannya tentu saja untuk menghindari adanya kecurigaan dari pihak luar. #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:39:46 AM PDT

    68. Akan tetapi, perlahan kasus ini semakin terkuak. Mari kita berdoa agar KPK segera bergerak cepat. Salam! #JejakKorupsiAU
    tumpalantonius 04/Jul/2012 01:40:44 AM PDT


    https://id-id.facebook.com/demirakyat/posts/10151285642607616

    Melacak Jejak Korupsi Anas Urbaningrum . (Siapa Bilang AU “bersih”?)
    by SiBinokiYo
    Alfaqir Ilmidikirim ke Suara Rakyat, 11 Februari 2013 pukul 18:45 ·

    Sulit mencari bukti2 keterlinatan Anas Urbaningrum dlm kasus Korupsi Proyek Hambalang, tapi kalau KPK mau menjerat Anas..masih banyak kasus korupsi Anas di “proyek”2 yg lain! Ini untuk mempertegas bahwa ANAS itu jg main kotor, Mmg buktii dia terlibat di kasus Hambalang TIDAK ditemukan. Tp bgaimana di kasus laen? Opini yg membawa kita bhw ANAS bersih dr kasus Hambalang, bs jd BENAR! . Tapi.tggu dulu, ANAS itu pnya sejarah hitam yg sengaja dsmbunyikan!

    Jejak Korupsi AU Pd thn 2000, ANAS dilantik menjadi slh satu dr 11 anggota KPU 2000-2007. AU duduk sebagai anggota termuda saat itu. ANAS memainkan peranannya yg sgt besar dan strategis sbg anggota KPU pertama di PEMILU 2009, di awal oerde Reformasi. Seperti kita tahu, PEMILU 2009 yg digawangi oleh KPU yg beranggotakan ANAS itulah PD menuai sukses besar sbg pemenangnya.

    Pada tahun 2004, KPK mulai sdik kecurigaan publik atas kinerja org2 KPU. SAlah satunya AU yg mulai menuai banyak sorotan. Satu hal yg publik lupa, bhw manuver politik AU saat itu adalah dgn mengembalikan mobil dinas KPU, Ada apa ini?. Hal tsb dipicu sblmnya oleh kesaksian anggota KPU pd April 2005, Mulyana W Kusumah (MWK), di kasus penyuapan auditor BPK. Di kala persidangan mengungkapkan bhw MWK melakukan komunikasi dgn AU utk kepentingan penyuapan kpd auditor BPK tersebut. Dlm fakta persidangan,terungkap bhw MWK mengirim sms kpd AU, isinya meminta bantuan uang Rp 300 Juta untuk auditor BPK. Dalam jawabannya, AU berjanji akan membicarakan permintaan tsbt dgn Ketua KPU.Tetapi, Aneh bin Ajaib, hakim tipikor kala itu tdk mendalami kesaksian ini. Shgga AU “lepas” dari jeratan KPK saat itu. Sangat wajar kalau kita memahami, paska PEMILU 2009 berakhir, posisi ANAS telah mnjadi bagian pting dr partai berkuasa, Yup…sbg balas budi SBY kpd kerja hebat tim KPU memenangkan P Demokrat, ANAS direkrut masuk ke dlm pengurus pusat PD

    Kembali pd kasus tipikor MWK , pd April 2005 ditemukan 33 indikasi penyimpangan senilai lbh dr Rp179,444 M di KPU Pusat. Pnyimpangan tsb terdiri dr 4 hal: 1/ kekurangan penerimaan & keterlambatan pajak pd rekanan. 2/indikasi kerugian Negara dan yg terakhir 3/ pertanggung jawaban keuangan tdk sesuai dgn ketentuan, antara lain tidak dilampiri dokumen yg cukup dan terakhir: 4/pemborosan keuangan Negara termasuk adanya mark-up dalam pengadaan barang dan jasa belanja KPU.

    Semua anggota KPU mengetahui dana taktis yang berasal dari rekanan KPU (suap) senilai total Rp 20 Miliar. Konon seluruh anggota KPU menerima dana tersebut mulai dari pimpinan, sampai pegawai harian di lingkungan KPU. Dana bancakan itu disebar merata ke setiap anggota KPU saat itu yg rata2 menerima AS $ 150 ribu (hampir 1 Miliar). Ketua dan Wakil Ketua KPU, ANAS tentu saja menerima uang bancakan yg lebih besar dari 1 Milliar itu!. Sebenarnya semua itu telah dicatat sbg pos2 pengeluaran dan peruntukan dari dana taktis tersebut secara detail.

    Pd tanggal 8 Juni 2005, AU mengundurkan diri dr KPU. Dia ditunjuk untuk menduduki jabatan Ketua Politik, Partai Demokrat. Sontak saja, pengunduran diri AU dan lalu gabung ke Partai penguasa jadi buah bibir publik dan mengejutkan banyak pihak. Disinyalir, mundurnya AU tak lain sebagai upaya menyelamatkan diri ANAS dari dugaan skandal korupsi di KPU. Sebab, pada saat bersamaan, KPU tengah disorot publik akibat gratifikasi dan tertangkap basahnya MWK ketika menyuap BPK. Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di KPU 2004 memaksa seluruh anggota KPU saat itu harus menjalani pemeriksaan . Anggota KPU MWK, misalnya. Dia akhirnya dijebloskan ke penjara, selain (alm) Hamdani Amin, Kabiro Keuangan KPU. Bahkan, Ketua KPU Prof Nazaruddin Syamsudin juga ikut dikirim ke hotel prodeo atas dakwaan yg sama. Sementara AU dan empat anggota KPU lainnya dinyatakan tidak bersalah. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin?. Padahal, semua anggota KPU mengetahui dana taktis yg berasal dari rekanan KPU senilai total Rp 20 miliar.(Gratifikiasi). Inilah bukti2 nyata bahwa ANAS jg bisa korupsi adalah NYATA. Jd, kalau mau menangkap ANAS ya jgn lewat Kasus Hambalang!

    Untuk sementara sekian dulu…. Sebenarnya msh banyak kelakuan KORUP nya ANAS, tp baiknya di simpan dulu yach. ? . Buat atensi dan koreksi atas kekeliruan sengaja/tdk sengaja diatas, Bino ucapkan terimakasih. SEKIAN!


    http://news.liputan6.com/read/520025/lolos-korupsi-kpu-anas-urbaningrum-tersandung-harrier

    Lolos Korupsi KPU, Anas Urbaningrum Tersandung Harrier
    Arry Anggadha, 23/02/2013 10:14


    Liputan6.com, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka korupsi mega proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun juga dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan.

    Anas tak hanya kali ini saja berurusan dengan KPK. Pada 2005 dia juga sempat berurusan dengan KPK saat masih menjabat sebagai komisioner KPU.

    Nama Anas mulai dikenal saat dia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Pria yang lahir di Desa Ngaglik, Srengat, Blitar, Jawa Timur, pada 15 Juli 1969 ini pun sempat menjabat Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999.

    Dari kursi Ketua Umim PB HMI, Anas kemudian terpilih menjadi anggota KPU untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono untuk pertama kalinya terpilih sebagai Presiden.

    Namun, KPK mengendus ada yang tidak beres dalam pelaksanaan Pemilu 2004. KPK menemukan adanya suap dan korupsi dalam sejumlah pengadaan yang dilakukan KPU saat itu. BPK menyebutkan ada 33 indikasi penyimpangan yang mengindikasikan merugikan negara hingga Rp 179 miliar.

    Sejumlah komisioner KPU saat itu pun akhirnya dibui akibat tersandung suap dan korupsi. Sebut saja Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, serta beberapa anggotanya seperti Mulyana W Kusumah, Daan Dimara, dan Rusadi Kantaprawiwa. Serta dua pejabat KPU seperti Hamdani Amin dan Sussongko Suhardjo. BPK

    Anas pun sempat disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Bahkan, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 20 Juli 2005, Mulyana W Kusumah yang saat itu tersandung kasus suap KPU menyebutkan keterlibatan Anas.

    Dalam persidangan, Mulyana mengaku sebelum melakukan penyuapan kepada auditor BPK, dia sempat mengirimkan pesan singkat kepada Anas. Isinya, Mulyana meminta bantuan agar Anas ikut membantu mencarikan dana untuk menyuap auditor BPK.

    Mulyana yang saat itu tengah bersaksi untuk tersangka Wakil Sekjen KPU Sussongko, mengungkapkan Anas kemudian membalas pesan singkatnya. “Akan diusahakan,” kata Anas dalam pesan singkat kepada Mulyana. Namun, sayangnya pengakuan Mulyana ini tidak didalami hakim.

    Tak hanya itu, Anas juga sempat diduga menerima aliran dana dari proyek yang dilakukan KPU untuk pelaksanaan Pemilu 2014. Anas disebut menerima US$ 105 ribu. Atas dugaan penerimaan uang, saat itu Anas hanya menjawab santai. “Ini kan KPU Republik Indonesia, mata uangnya rupiah bos,” kata Anas usai diperiksa KPK pada 31 Mei 2005.

    Namun, lagi-lagi kasus penerimaan uang yang disebut dana taktis KPU itu tak jelas. Bahkan pada 8 Juni 2005, Anas kemudian mengundurkan diri dari KPU. Anas pun kemudian ditarik masuk ke Partai Demokrat. Di partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu, Anas diberi jabatan sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah.

    Karir Anas pun kemudian melesat. Pada 2009, Anas terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat. Dan pada 1 Oktober 2009, Anas ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Namun, pada 2010, Anas mengundurkan diri dari DPR karena terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

    Saat menjadi anggota DPR ini, Anas kemudian diduga menerima gratifikasi dari rekanan proyek Hambalang. Anas tak dapat mengelak lagi. KPK menyebutkan, Anas diduga menerima gratifikasi terkait sejumlah proyek.

    KPK tak menyebut gratifikasi yang diterima Anas. Diduga gratifikasi itu berupa Toyota Harrier. Melalui kuasa hukumnya, Anas telah membantah menerima Harrier ini.

    KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anas pun terancam penjara selama 20 tahun. (Ary)


    http://m.sindonews.com/read/2013/03/01/13/722824/pengacara-antasari-temui-anas-bahas-korupsi-di-kpu/big

    Pengacara Antasari temui Anas bahas korupsi di KPU
    Haris Kurniawan, Jum’at, 1 Maret 2013 – 01:22 WIB

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. (Dok. Okezone)

    Sindonews.com – Pengacara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, Ari Yusuf Amir, sekaligus anggota tim pengacara Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), berkunjung rumah Anas Urbaningrum.

    Dalam kunjungan itu, Ari mengatakan, keduanya sempat menyinggung kasus IT KPU yang ketika itu ditangani Antasari. Namun, kasus itu belum juga selesai.

    Selain itu, dirinya akan membantu hukum yang sedang dihadapi anggota KAHMI tersebut dalam kasus proyek sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Kalau soal Antasari ada bicara, tetapi materinya adalah nanti. Tetapi ada juga dan nanti kita kasih tahu, yang jelas saya diberi tugas dari Pak Mahfud (Koordinator Presidium KAHMI) pada hukumnya (Anas),” terangnya kepada wartawan di kediaman Anas, Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2013).

    Dia mengatakan, kasus dugaan korupsi KPU akan dibuka kembali. Namun, Anas yang sempat diperiksa oleh KPK dalam kasus IT KPU itu masih panjang untuk dibahas.

    “Kaitan Pak Antasari dalam rangka pembicaran besar dan panjang lebar, tetapi apa itu, belum matang kita bicarakan saat ini,” katanya.

    Ari mengatakan, kasus yang pernah menerpa Antasari adalah misteri besar yang belum terungkap, sehingga dirinya akan berupaya untuk membicarakan lebih jauh.

    “Justru karena misteri kita bicarakan, ada beberapa pintu kita yang dekat, dalam waktu dekat kita mainkan, banyak hal baru,” tandasnya.

    Sekadar informasi, kasus KPU itu bermula saat KPK masih dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, dia sempat menyelidiki adanya dugaan korupsi yang terjadi di lembaga pemilihan umum itu.

    Saat itu, Anas masih menjadi anggota KPU yang sempat diperiksa oleh KPK saat itu. Namun, kasus itu belum sampai tuntas.

    Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi presiden, dengan Partai Demokrat yang menjadi kendaraan politiknya. Hingga pada akhirnya Anas masuk partai tersebut, dan terpilih menjadi ketua umum pada tahun 2010.

    Pada tahun 2009, KPK yang dipimpin oleh Antasari Azhar kembali mengusut korupsi yang ada di KPU pengadaan alat IT KPU dengan menggunakan sistem ICR (Identity Character Recognition).

    Namun, kasus tersebut belum juga menemukan titik terang. Hingga Antasari dijadikan tersangka karena diguga menjadi dalang pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen.

    Kemudian pengadilan pada 11 Februari 2010 lalu, menjatuhkan vonis terhadap Antasari Azhar 18 tahun penjara. (mhd)


     
  • Virtual Chitchatting 8:34 AM on 2014/01/11 Permalink  

    … and yours are next 

    28 Mar 2013 – 2 min – Uploaded by MOVIECLIPS Trailers

    28 Mar 2013 – 2 min – Uploaded by JoBlo.com

     
  • Virtual Chitchatting 8:33 AM on 2014/01/11 Permalink  

    1001 cara untuk melakukan korupsi

    http://www.antikorupsi.org/id/doc/presentasi-membongkar-gurita-bisnis-atut-cs

    Presentasi Membongkar Gurita Bisnis Atut cs

    Sejak tahun 2011, perusahaan keluarga Atut cs dan jaringannya mendapat 175 proyek pemerintah dengan nilai total lebih dari satu trilyun.
    467.93 KB, Banten_Gurita Bisnis Atut cs_ICW111013_OK.pdf

    http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/Banten_Gurita%20Bisnis%20Atut%20cs_ICW111013_OK.pdf


    http://m.sindonews.com/read/2013/12/28/13/821591/masalah-terbesar-bangsa-ini-adalah-korupsi

    Masalah terbesar bangsa ini adalah korupsi
    Slamet Riadi, Minggu, 29 Desember 2013 – 06:02 WIB

    Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, (SINDOphoto).

    Sindonews.com – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, makin gencar melakukan blusukan.

    Kali ini, mantan Danjen Kopassus tersebut melakukan pertemuan dengan 1.607 Kepala Desa (Kades) se-Provinsi Lampung.

    Di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) itu, dia menyampaikan, korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

    “Saya pernah bersama seorang mantan Wagub Jawa Tengah mengikuti suatu mata anggaran. Anggaran pembangunan desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat Rp75 juta, ternyata yang sampai di desa hanya Rp5 juta saja,” kata Prabowo di Aula Universitas Malahayati, Lampung, seperti siaran pers yang diterima Sindonews, Sabtu 28 Desember 2013.

    Di sana, dia pun mengusulkan agar adanya dana pembangunan desa yang dikirimkan langsung dari pusat ke kepala desa. Hal itu, menurutnya, untuk mengatasi korupsi yang sudah merajalela di Pemerintah Pusat dan daerah, serta meningkatkan infrastruktur desa.

    “Penggunaan dana ini nanti ditentukan oleh kepala desa bersama warganya. Jadi tidak bisa dipotong dari pusat,” seru Prabowo disambut tepuk tangan riuh seluruh kepala desa yang hadir.

    Berbeda dengan argumen yang selama ini disampaikan oleh pemerintah dan beberapa pimpinan DPR, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa kepala desa tidak akan berani korupsi.

    “Jika kepala desa beli mobil, beli televisi, renovasi rumah dari uang infrastruktur desa, rakyatnya pasti tahu karena jalanan tetap bolong, listrik tetap mati, air bersih tetap tidak ada. Apakah rakyat desa akan tinggal diam?” tutup Prabowo. (maf)


    http://m.sindonews.com/read/2013/12/31/13/822296/3-jenis-anggaran-jadi-bancakan-jelang-pemilu-2014

    3 jenis anggaran jadi bancakan jelang Pemilu 2014
    Sabir Laluhu, Selasa, 31 Desember 2013 – 13:23 WIB

    Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menenggarai ada tiga dana yang bakal menjadi bancakan (pesta) menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

    Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan dan Pencegahan Zulkarnain mengatakan, laporan dana pemilu partai politik (parpol) yang sudah diserahkan patutlah dicermati.

    Dia mempertanyakan apakah dana pemilu itu sudah dilaporkan ke KPU dengan benar. Berikutnya, apakah para calegnya sudah membuka rekening untuk dana kampanyenya kemudian terbuka untuk diakses publik atau tidak. Dana pemilu partai kata dia harus jelas dari mana sumber dananya.

    “Ini perlu perhatian kita bersama. Biasanya mau pilkada mau pemilu ada dana-dana yang diambil secara tidak sah untuk kepentingan partai dan calon,” ujar Zulkarnain saat konferensi pers laporan lima lingkup capaian kinerja KK di 2013 dengan tema “Persembahan untuk Negeri 10 tahun KPK”, di Auditorim Utama Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/12/13).

    Dari hasil kajian dan penelitian KPK dana optimaslisasi di Kementerian/Lembaga, dana bantuan sosial, dan dana hibah sangat potensial dan rawan penyimpangan.

    Bahkan bisa saja dimanfaatkan oleh partai tertentu untuk kepentingan 2014. Dia mencontohkan, untuk dana hibah acap kali menjelang pesta demokrasi dikucurkan untuk yayasan atau lembaga tertentu yang diusulkan oleh legislatif. Tetapi laporan pertanggungjawabannya tidak jelas.

    “Hibah uang negara Rp1 pun harus ada panduan laporannya. Termasuk juga dana bansosnya dan dana optimalisasi harus kita lihat. Dari mana inisiatifnya. Kalau dari legisltaif, dia kan bukan eksekutor. Dia kan pengawasan umum saja. Sasaran outcome atau out putnya kan harus jelas,” beber Zulkarnaen.

    Menurutnya, laporan dana pemilu parpol saat ini tidak begitu rinci. Dari pengalaman KPK, dana-dana seperti itu terutama hibah dan bansos selalu menjadi bancakan oknum parpol.

    Dia mencontohkan, terkadang untuk bantuan tersebut di kuitansi tertulis sekian, ternyata pemakaiannya digunakan tidak sampai keseluruhan. Dana inilah yang digunakan untuk kepentingan politik.

    “Jadi sangat penting untuk kita awasi dan kita cermati. Publik juga harus melihat soal bagaimana pendanaan parpol untuk pemilu mendatang,” tandasnya. (lns)


    http://id.berita.yahoo.com/modus-korupsi-bandwith-diatur-untuk-mengurangi-peserta-tender-192910768.html

    Modus Korupsi: Bandwith Diatur Untuk Mengurangi Peserta Tender
    TRIBUNnews.com – Rab, 8 Jan 2014
    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia Coruption Watch (ICW) menemukan sepanjang tahun 2013 kasus korupsi sebagian besar terjadi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sebagian besar yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus itu adalah pegawai Pemerintah Daerah (Pemda).

    Kordinator Investigasi ICW, Tama Satria Langkun dalam konfrensi persnya di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Selatan mengatakan bahwa pemerintah harus lebih ketat memantau PBJ, apalagi menjelang pemilihan umum diduga oknum-oknum Partai Politik akan giat mencari uang haram.

    Kata dia ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengeruk keuntungan dari PBJ. Tama mengatakan paling umum terjadi adalah intervensi kepala daerah kepada panitia pengadaan, untuk memenangkan perusahaan tertentu yang terdaftar sebagai peserta lelang.

    “Ada juga penetapan Owner Estimate atau harga perkiraan sendiri yang telah digelembungkan,” katanya.

    Selain itu ada juga spesifikasi dan pemaketan yang ditetapkan untuk memudahkan peserta lelang tertentu untuk menang. Bahkan ada yang mereduksi kualitas barang untuk mengeruk keuntungan lebih.

    “Ada juga yang mengatur bandwith internet untuk mereduksi keterlibatan peserta lelang,” ujarnya.

    Tama menjelaskan kasus itu terjadi di sebuah kota di Jawa Timur. Panitia lelang sengaja mengatur bandwith internet agar tidak banyak peserta yang bisa ikut lelang elektronik.

    Hal itu memicu aktivis antikorupsi lokal untuk datang ke kantor panitia lelang dan berjaga-jaga di kantor tersebut agar bandwith tidak disabotase, sehingga peserta yang ikut mendaftar jadi lebih banyak.

    “Dan itu terbukti, dua hari ditongkrongi yang daftar banyak sekali,” terangnya.

    Sepanjang semester satu tahun 2013, terdapat 293 kasus korupsi, dengan 597 orang tersangka. Dari 293 kasus, 114 di antaranya merupakan kasus Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), atau 46,38 persen, dengan 314 tersangka. Sedangkan untuk semester dua ditemukan ada 267 kasus korupsi dengan 594 tersangka, dan 42,7 persennya adalah PBJ.

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, ICW bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), meluncurkan situs http://www.opentender.net. Situs tersebut mempublikasikan lelang-lelang elektronik yang digelar pemerintah. Dalam situs tersebut juga terdapat fitur untuk menganalisa indikasi-indikasi korupsi.


    http://id.berita.yahoo.com/waspadai-penjarahan-sumber-daya-alam-untuk-dana-pemilu-043419311.html

    Waspadai Penjarahan Sumber Daya Alam untuk Dana Pemilu
    TRIBUNnews.com – 20 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koodinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar menilai akan ada politik penjarahan sumber daya alam untuk pembiayaan kampanye 2014. Menurutnya, sangat mungkin jelang Pemilu 2014 akan lahir kebijakan untuk kepentingan pembiayaan Pemilu.

    “Dari sumber daya alam sangat mudah untuk mengambil keuntungan. Apalagi dari tahun ke tahun ongkos politik semakin besar,” kata Hendrik dalam Diskusi ‘Selamatkan Indonesia dari Politik Penjarahan Tambang dan Energi’ di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2014).

    Hendrik menuturkan, pada perkembangan demokrasi telah berubah menjadi tak lebih sebuah industri, perebutan dan mempertahankan kekuasaan selalu melibatkan kekuatan ekonomi yang bersumber dari kalangan pengusaha.

    “Apalagi jika para politisi maupun partai politik memiliki hutang modal untuk kampanye, hal ini akan lebih parah daripada pemilik modal itu sendiri,” ucapnya.

    Menurut Hendrik, dalam politik balas budi yang saat ini berkembang menjadi dua hal yaitu menyuap dalam rangka membungkam para pengkritik melalui program-program tanggung jawab sosial atau CSR. Yang kedua kata dia adalah peraturan Undang-undang, lahirnya produk hukum yang memfasilitasi dan mengamankan pengusaha.

    “Untuk hal yang kedua ininlah terlihat produk hukum mulai dari UU, PP hingga Perda membuat kalangan pengusaha mengeruk keuntungan. Terutama peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti tambang,” ucapnya.


    http://id.berita.yahoo.com/kader-demokrat-terbanyak-berlatar-belakang-pengusaha-tambang-062857833.html

    Kader Demokrat Terbanyak Berlatar Belakang Pengusaha Tambang
    TRIBUNnews.com – 18 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar mengatakan banyak jumlah anggota dewan yang tidak asli berlatarbelakang politisi, melainkan pengusaha. Ia pun menyoroti maraknya pengusaha tambang yang duduk menjadi anggota parlemen.

    “Dan partai yang paling banyak kadernya berlatarbelakang pengusaha tambang yaitu Partai Demokrat. Usahanya mulai dari hulu hingga hilir,” kata Hendrik dalam Diskusi ‘Selamatkan Indonesia dari Politik Penjarahan Tambang dan Energi’ di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2014).

    Hendrik menjelaskan, motivasi ekonomi yang menjadi satu diantara alasan seseorang menjadi Anggota DPR. Bahkan pada periode 2004 sampai 2009 40 persen Anggota DPR adalah pengusaha.

    “Jumlah tersebut meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 33,6 persen,” tuturnya.

    Lebih jauh Hendrik mengatakan, untuk calon presiden 2014 yang punya kaitan erat dengan industri tambang ada dua sosok. Mereka adalah calon presiden dari Golkar Aburizal Bakrie dan calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto.

    “Meski saat ini keduanya tidak memimpin perusahaannya secara langsung,” ucapnya.


    http://id.berita.yahoo.com/ini-modus-politik-penjarahan-dalam-pembiayaan-kampanye-054925169.html

    Ini Modus Politik Penjarahan dalam Pembiayaan Kampanye
    TRIBUNnews.com – 19 jam yang lalu

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koodinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar menilai ada modus-modus yang dilakukan dalam politik penjarahan dalam pembiayaan kampanye. Menurutnya, kebutuhan modal besar untuk kampanye mendorong jalan pintas mengobral sumber daya alam seperti tambang dan energi.

    “Setidaknya ada lima modus penjarahan sumber daya alam untuk kampanye,” kata Hendrik dalam Diskusi ‘Selamatkan Indonesia dari Politik Penjarahan Tambang dan Energi’ di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2014).

    Hendrik menuturkan, modus pertama adalah kedudukan politik. Menurutnya, kedudukan atau jabatan politik sebagai pimpinan, sangat terbuka kemungkinan menggunakan kewenangan untuk mengobral SDA.

    Dalam era otonomi, kata Hendrik kewenangan perizinan ada di kepala daerah terutama Bupati. Hal itu menurutnya dalam era otonomi daerah izin pertambangan seperti tak henti-hentinya dikeluarkan.

    “Kenaikan izin tambang selalu berdekatan jelang Pilkada atau pasca-Pilkada,” tuturnya.

    Modus kedua menurutnya adalah produk kebijakan. Hendrik menjelaskan, produk kebijakan yang dikeluarkan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dilahirkan guna menguntungkan para investor.
    Sedangkan modus ketiga menurut Hendrik adalah bargaining politik. Menurut dia, sebagai alat tukar dari bargaining politik, biasanya dengan pemberian jabatan strategis atau politis di pemerintahan.

    “Akibat budaya politik yang mahal, ongkos politik yang diperoleh dari dukungan politik yang mempunyai kekuatan modal berujung pada bagi-bagi SDA tambang dan energi,” ujarnya.

    Untuk modus keempat adalah kroni. Menurutnya, modus ini juga berlangsung dalam upaya mengeruk keuntungan di SDA. Perkawanan antara pengusaha dan pengurus negara sering juga disebut perselingkuhan.

    “Perselingkuhan ini tak lepas dari hubungan perkawanan dalam upaya saling menguntungkan. Pengurus negara dan legislatif dengan kewenangan akan memaksakan sebuah kebijakan untuk kepentingan kroninya,” ucapnya.

    Sedangkan modus terakhir adalah jaminan politik dan keamanan. Menurut Hendrik, di Indonesia jika investor telah mendapatkan jaminan politik, diyakini rintangan dihadapi akan mudah terlewati.

    “Diduga pengurus negara dan politis menyalahgunakan kewenangannya untuk menekan kelompok tertentu, khususnya rakyat untuk menerima investasi jika ada perlawanan dari rakyat,” ujarnya.


     
  • Virtual Chitchatting 8:33 AM on 2014/01/11 Permalink  

    The end game of Anas Urbaningrum, the SBY’s nemesis

    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 2014-01-11 08:33 AM

    Soesilo Bambang Yudhoyono, SBY has been the worst backstabber ever existed in Indonesian politics.

    Here is some warnings to deal with the backstabbers:
    Warnings
    * Don’t talk to the backstabbers’ friends, they could be spies.
    * Do not get angry when he stabs you in the back. Realize from the start it will happen eventually. Don’t form any deep relationship with him. He’ll suck you dry.
    * Never let the backstabber know that he/she has gotten to you.
    * Completely ignoring them will cause them to spin out of control and make their blood boil. At least they won’t have the satisfaction of knowing you are in turmoil because of them. It is best to avoid them, if at all possible!
    * And don’t confront him, just smile knowingly and take action to prevent further damage.
    * Be careful when you talk to backstabbers, they might be recording you.
    * Do not underestimate his power. Try not to offend or hurt him, but be merely polite and refuse him anything he asks that you are not willing to give.

    Here is some tips to deal with the backstabbers:
    Tips
    * If you can’t stand being around him/her, try breaking off the friendship without out rightly telling them you don’t want to be friends (for example, “drift away” from the friendship and let it fizzle out).
    * A person who always verbally reminds you that you’re his or her friend is usually someone who has an invisible dagger in his or her hand. Watch out when he or she hugs you.
    * Don’t rely on the backstabber for anything; even the tiniest of things. In this way, you will avoid situations where you owe him/her a favor. This technique takes patience, practice and goes completely against your better nature. The backstabber will get the hint and move on the next sucker/victim.
    * Treat him/her like you would any other snake. Be polite when in his/her area but keep to the path, and maintain your distance.
    * Don’t hesitate to ask questions. If somebody seems shady in any perspective, ask them about it but pay close attention to their answers. More often than not, they will try to pull one over you.
    * Try to avoid revenge. This will create more problems. But if you simply have to get even, remember that the best revenge in this case would be hanging out with your best friends right in front of their face.
    * Also do not tell them any secret that you want kept hidden, as they will tell it to another one of their “friends” the moment it will gain them something.
    * Never apologize for what you did wrong specifically, if you got sucked into their drama. Usually you have done nothing to deserve the treatment. If you feel you owe an apology, make sure it is simply stated like, “I apologize for my actions or reactions”, vow not to repeat them (at least to yourself). Then make steps toward distancing yourself from them.
    * Make sure not to reduce to his level by saying untrue and bad things about him behind his back (this is a huge no-no!) as it will only spur him to action against you.
    * Get away from these people as soon as possible and convince others not to associate with them. Just say that ‘they aren’t the best person to hang out with.’ Take care if you choose to do that.
    * If this person is saying bad things about you and spilling your secrets, don’t make them mad. If you break off the friendship, they might do something terrible that could ruin your reputation. You know that saying, “keep your friends close, but your enemies closer”? That’s what you must do here.
    * Be careful about what you say. They could twist your words and them use them against you.
    * There is a difference between friends and acquaintances. This means that even though he might be fun to talk at in classroom or at lunch, he might not be the kind of person you would like to hang out with after school.


    How to Deal With Backstabbers
    Edited by Bailey L., Lori, James Quirk, Chin Tong and 40 others

    ‘They might say they’re your “best friends,” but the moment your back is turned, they lie about you to others. No one wants to be hurt in this way, but how do you deal with them? Perhaps the following tips can help.

    1 All backstabbers share a common denominator; they all want something from you. Whether it is money, homework, a house to trash, your computer, your style, practically anything, varies from person to person.

    2 Be aware of your surroundings. If you have a bad feeling about somebody, listen to your instincts!

    3 Pay attention to red flags:

    • If somebody betrays you, don’t trust that person again without extensive consideration.
    • If the other person doesn’t have friends of his or her own, there may be a reason. Perhaps other people know something that you don’t.
    • If someone is mean to you one minute and nice to you the next, there is definitely something wrong.

    4 If someone is too aggressive or tries too hard to sell you on something, he or she is likely setting you up.

    5 Trust your real friends. They’re here to help you.

    6 Notice the other person’s work ethic. If he or she is lazy and irresponsible, stay away from the person as far as anything that requires hard work goes. If you work hard, he or she will use you in a heartbeat!

    7 Notice how they treat the things you care about. For instance if you really care about your room’s cleanliness and you’ve explained this to them but they still come over, throw their backpack on the ground, take their shoes off in the middle of the room and so on; this means they don’t really care about you.

    8 Try to detect from an early stage what the backstabber is interested in sucking from you.

    9 If the backstabber persists in pestering you, either ignore them or tell them dispassionately that you do not want to do (insert activity here). Be polite, but extremely firm. If they detect a weakness in your firmness, they will try as hard as they can to puncture it.

    http://www.wikihow.com/Deal-With-Backstabbers


     
  • Virtual Chitchatting 1:06 PM on 2014/01/08 Permalink  

    buku ini sudah aku loakin 

    Buku ini aku pinjam
    sejak 12 Jan 2009

    as always, denying very hard to your true heart to claim it,
    it was sold then
    plus 1 kardus dokumen lainnya,
    sekilo cuma seribu perak…..


    23 Jan 2008 – 5 min – Uploaded by merepih


    http://blogmusikku.blogspot.com/2008/09/iwan-fals-buku-ini-aku-pinjam.html

    http://www.index-of-mp3s.com/download/mp3/lagu/id/21acadca/buku-ini-aku-pinjam-iwan-fals/

    Download Mp3 Iwan Fals – Buku Ini Aku Pinjam

    http://mp3thumb.com/mp3/Iwan_Fals_-_Buku_Ini_Aku_Pinjam


    44,069,832 bytes: https://ia600407.us.archive.org/20/items/StrategicManagement/StrategicManagement.djvu
    151,241,643 bytes: StrategicManagement.tif https://ia600407.us.archive.org/20/items/StrategicManagement/StrategicManagement.tif

    StrategicManagement.djvu 10-Jul-2003 01:56 44069832
    StrategicManagement.tif 14-Jul-2003 18:34 151241643
    StrategicManagement_cover.sxw 17-Jul-2003 22:37 5381800
    StrategicManagement_files.xml 18-Mar-2013 09:35 295690
    StrategicManagement_meta.xml 10-Apr-2012 16:35 698
    StrategicManagement_original.xml 10-Jul-2003 16:43 1146
    StrategicManagement_reviews.xml 18-Mar-2013 09:35 3334

     
  • Virtual Chitchatting 1:16 PM on 2014/01/07 Permalink  

    Introducing Lorde, the New Queen of Bee, the 17-year-old Kiwi schoolgirl, performing as 4 nominees on Grammy awards stage on 26 January 2014


    Google/YouTube has stepped forward to use a more advanced HTML5 to protect the videos they are streaming online. The scripts force the browser to download, decode, and split the file to audio and video files at once, and play directly the download URLs automatically. The geeks call it adaptive streams. Google also has discontinued the 480p and 1080p versions as standalone videos. Google/YouTube also disallow you to use old timer browsers, but the latest ones.

    youtube html5

    Addon to Mozilla Firefox engine: https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/11869/addon-11869-latest.xpi?src=dp-btn-primary
    Addon to Opera https://addons.opera.com/extensions/download/download-youtube-videos-as-mp4/


    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/download-youtube/

    Download YouTube Videos as MP4 1.7.17 No Restart
    by ialc

    An extension that adds direct links to download YouTube videos as MP4 and FLV. It has a simple interface and it downloads videos directly from YouTube. The extension integrates with YouTube’s interface and adds a download button below the player.

    Latest update (December 6):
    The latest version of the extension (1.7.16) shows a “save as” dialog when you click a download option. The main reason is that YouTube starts to use a new format for download URLs that play automatically in Firefox instead of triggering a download. The new URLs also ignore file names, so all the files are saved as “videoplayback”. To address these issues, I switched to the “save as” dialog, which also lets you pick a folder or change the file’s name. For other download options, you can right click menu items.

    Important: If you find bugs, use these debugging tips and send an email to deadline.support@gmail.com. Check the known issues first.

    “Download YouTube Videos as MP4″ adds a button to the YouTube video pages, so you can download videos. The download button is displayed below the video player and it looks like any other YouTube button. The extension doesn’t include ads and only links to YouTube’s download URLs.

    How to use it? After installing the extension, go to YouTube.com and click a video. You’ll notice a new “Download” button below the player. Click the button and you can select one of the formats that are available.

    What are the download options?
    Here are the formats you can download using this extension:

    • MP4 360p (480×270, 480×360) – all videos are available in this format. Use it if you want to play videos on an old mobile phone (iPhone 3GS, HTC Desire, Samsung Galaxy S2) or to save space.
    • MP4 720p (1280×720) – HD format, available for an increasing number of videos. Use this format if you want to play higher quality videos on a tablet, laptop or a phone with HD display (Samsung Galaxy S3, Galaxy Nexus) or almost HD display (iPhone 4/4S/5).
    • just in case you need it, you can also download the highest-quality FLV version available: FLV 240p (426×240).
    • 480p and 1080p are no longer available as standalone videos downloaded from youtube.com. YouTube switched to adaptive streams and uses separate files for video and audio, which need to be merged to get a video file. This is more complicated and requires more advanced tools (ffmpeg), so I haven’t added them yet.

    http://userscripts.org/scripts/show/25105

    Download YouTube Videos as MP4
    By gantt – Last update Jan 1, 2014 – Installed 1,073,921 times.

    Download the script with this link: http://userscripts.org/scripts/source/25105.user.js

    There are 127 previous versions of this script: http://userscripts.org/scripts/versions/25105

    To see the script (or the source code), go to this page: http://userscripts.org/scripts/review/25105


    http://www.nzherald.co.nz/entertainment/news/article.cfm?c_id=1501119&objectid=11182603

    Lorde confirmed to perform at Grammys
    3:50 PM Tuesday Jan 7, 2014


    Lorde is set to perform at the Grammys.

    Lorde isn’t making any old appearance at the Grammys this month – the Kiwi pop star and nominee will also be performing at the American music industry awards ceremony.

    The news was confirmed earlier today by the official Grammys Twitter account:
    @TheGRAMMYs
    We are happy to announce that GRAMMY nominee Lorde (@lordemusic) will be performing at the 56th #GRAMMYs 1/26 on @CBS! RT
    9:00 AM – 7 Jan 2014

    Lorde was forced to pull out of a headlining appearance at the Laneway music festival in Auckland on January 27 after getting four Grammy nominations. The performance clashed with the Grammys on January 26, but she’s putting on a show on January 29 to make up for it.

    Last year’s Grammy audience topped 28 million in America alone, and it’s likely Lorde will perform Royals, her hit single which spent nine weeks at No. 1 in the US.

    The 17-year-old Kiwi schoolgirl is in the running for song of the year, record of the year, best pop solo performance and best pop vocal album for Pure Heroine.

    Her Grammys performance will be on a line-up that includes Daft Punk, Stevie Wonder, Pink, Kendrick Lamar, Imagine Dragons.

    A special 50th anniversary tribute to the Beatles, The Night That Changed America: A Grammy Salute, will include a performance by reunited Eurythmics duo Dave Stewart and Annie Lennox and will be recorded the day after the Grammys.

    Lorde missed out on a showing in the best new artist category, which featured James Blake, Kendrick Lamar, Macklemore & Ryan Lewis, Kacey Musgraves and Ed Sheeran.

    Lorde’s competition for song of the year comes from Bruno Mars’s Locked out of Heaven, Pink’s Just Give Me a Reason, Katy Perry’s Roar and Macklemore and Ryan Lewis’ Same Love.

    In the record of the year category she’s up against Daft Punk & Pharrell Williams for Get Lucky, Imagine Dragons for Radioactive, Bruno Mars for Locked out of Heaven and Robin Thicke Featuring TI & Pharrell for Blurred Lines.

    • nzherald.co.nz


    http://en.wikipedia.org/wiki/Lorde

    Lorde is the stage name of Ella Maria Lani Yelich-O’Connor (born 7 November 1996), is a New Zealand singer-songwriter. Born and raised in Devonport, Auckland, she performed in various singing and drama classes as a child, and at the age of thirteen signed with Universal. Yelich-O’Connor adopted her stage name due to her fascination with “royals and aristocracy”, but felt the name Lord was too masculine so added an ‘e’ to make it more feminine.

    Her musical debut was an EP, entitled The Love Club, which was released in November 2012, and her first single, “Royals”, debuted at number one on the New Zealand Top 40, and also reached number one on the Billboard Hot 100 in 2013, making her the first New Zealand solo artist to have a number one song in the United States. Her debut album, Pure Heroine, was released in September 2013, receiving critical acclaim and commercial success worldwide. Her work has earned her numerous awards and accolades. In October 2013, she jointly won the 2013 Silver Scroll award for “Royals,” which celebrates outstanding songwriting achievements in original New Zealand pop music. For the 56th Annual Grammy Awards, Lorde received four nominations, including Song of the Year for “Royals”, and Record of the Year and Best Pop Vocal Album for Pure Heroine.

    At age 5, Lorde followed her friend into a drama group and discovered a love of singing and acting. Lorde has said she enjoyed how she had to “switch on a different side to myself and become a different me.” Lorde’s mother encouraged her to read books and is quoted as saying that at age 12 Lorde was reading Raymond Carver and Kurt Vonnegut and at 14 she was proofreading her master’s thesis for her.

    Lorde attended Belmont Intermediate School, where in 2009 she and friend Louis McDonald participated in, and won, the school’s talent show. After seeing her performance at the talent show, McDonald’s father sent out recordings of Lorde covering Duffy’s hit song “Warwick Avenue” and Pixie Lott’s “Mama Do” to various talent scouts. When Lorde was 13, A&R scout Scott Maclachlan signed her to Universal and she began working with their songwriters at 14. Lorde began writing songs with her guitar at “about thirteen or fourteen”.

    Time placed Lorde on their list of ‘The 16 Most Influential Teens of 2013′. In 2013 Spotify announced that Lorde’s song “Royals” was the most streamed song in New Zealand as well as being Spotify’s most viral new artist worldwide. Australian websites TheMusic.com.Au and Faster Louder selected Lorde as their top favourite artist and Pure Heroine as their top album for 2013, respectively. Writing for the latter site, journalist Darren Levin explained:

    … “Royals” connected because people liked it. It wasn’t rammed down their throat 10 times a day on commercial radio, and it certainly wasn’t the product of a Samsung board meeting designed to sell more smartphones. The best part is that it [Lorde's success] happened organically via social media …

    In August 2013, Lorde became the first solo female artist to top the Billboard Alternative Songs chart in the US since Tracy Bonham in 1996. The song also holds the record for the longest reign by a woman atop the Billboard Alternative Songs chart (at seven weeks), surpassing Alanis Morissette’s “You Oughta Know”. With “Royals”, Lorde is the first New Zealand act to have achieved a Billboard Hot 100 number one as lead artist.

    Personal life

    Lorde is of Croatian and Irish ancestry, and is a self-identified feminist. As of July 2013, Lorde is a Year Twelve student at Takapuna Grammar School. Lorde is currently in a relationship with twenty four year old, New Zealand born photographer James Lowe, whom she met before her music career.


    http://www.eonline.com/news/465561/lorde-explains-taylor-swift-diss-admits-she-cocked-that-up-a-bit

    Lorde Explains Taylor Swift Diss, Admits She “Cocked That Up a Bit”
    by Natalie Finn Tue., Oct. 1, 2013 3:28 PM PDT


    Jon Kopaloff/FilmMagic, Dimitrios Kambouris/WireImage

    Lorde didn’t mean to call Taylor Swift an unrealistic role model-that’s just how it came out.

    “I think i cocked that up a bit and what i said wasn’t put in context also,” the 16-year-old singer-songwriter wrote on her Tumblr, clarifying comments she made to Metro Magazine about Swift.

    “Taylor Swift is so flawless, and so unattainable, and I don’t think it’s breeding anything good in young girls [who might think] ‘I’m never going to be like Taylor Swift, why can’t I be as pretty as Lorde?’ That’s f–king bulls–t.”

    Not exactly an insult, but not exactly a ringing endorsement, either. But let Lorde explain:

    what i meant was: there’s a lot of importance placed on physical perfection in this industry,” wrote the New Zealand-born “Royals” artist, “and i wish my favourite stars didn’t look perfect because i think fans (me included) have these feelings of worthlessness, like they’ll never be as pretty/talented/whatever, as a result of this intense photoshop culture and the endless strive for perfection.

    “ts was the first person i thought of, which i regret,” Lorde continued. “she happens to be good looking, but i think she actually uses her other imperfections in an incredibly powerful and relatable way. taylor swift has a very unique vision, which i admire. i think somewhere along the line also there was a misquote where people got the impression i thought writing about love was shameful. i don’t! i just haven’t found a way of doing it which is powerful and innovative, which is why i don’t.”

    All in all, the teen concluded, Swift is the kind of role model for her fans that Lorde thinks she herself “will probably never be.”

    “i admire her very much for this reason. basically, this is an apology for not thinking too hard before i speak. peace,” Lorde signed off.

    Surely Taylor will understand that Lorde wasn’t trying to be mean. Or she’s got new song fodder. One or the other.


    Watch out, Wed Oct 02 2013-10
    Why is she fighting with weasel woman taylor swift…seems like a waste of time.


    http://www.eonline.com/news/490959/taylor-swift-celebrates-best-birthday-with-pals-like-lorde-see-the-pics

    Taylor Swift Celebrates “Best Birthday” With Pals (Like Lorde!)-See the Pics!
    by Bruna Nessif Fri., Dec. 13, 2013 9:01 PM PST

    We don’t know about you, but Taylor Swift ‘s feelin’ 22 24 (yeah, it doesn’t have the same ring to it, but it’s true!).

    The famous pop singer celebrated her birthday today, and recently took to Instagram to share some beautiful photos from her special day. T.Swift wrote, “My 24th birthday was a Melbourne garden party. Thank you for all the birthday wishes!!”

    Although many of the bright-eyed, smiley faces in the photos of today’s party seemed unfamiliar, there was one recognizable star that attended the party-singer Lorde!

    The “Royals” crooner posed alongside Taylor for a number of photos, further proving that these two are new besties.

    Swift went on to snap some shots of the “pretty” flower decorations on the table, some “red balloons,” and group photos with her nearest and dearest. “The best birthday I’ve ever had,” she wrote.

    Taylor and her new BFF Lorde started the birthday celebrations a little early this year. The Red singer, who’s currently Down Under while on tour, enjoyed an early birthday dinner in Melbourne last night with the New Zealand songbird.

    Swift, who was dressed in a red dress with matching red purse and lipstick, was spotted dining with Lorde and a group of friends. The duo was all smiles while laughing and chatting at local eatery Hibatchi Japanese Grill just hours before Swift’s actual birthday (Dec. 13).

    Glad you enjoyed your big day, Tay!


    Swift 01

    Swift 02

    Lorde on Swift 01

    Lorde on Swift 02

    Lorde on Swift 03


    Royals
    Sung by Lorde

    Songwriters
    Little, Joel / Yelich-O’Connor, Ella

    Published by
    Lyrics © EMI Music Publishing

    I’ve never seen a diamond in the flesh
    I cut my teeth on wedding rings in the movies
    And I’m not proud of my address
    In the torn up town, no post code envy

    But every song’s like:
    Gold teeth
    Grey Goose
    Tripping in the bathroom
    Bloodstains
    Ball gowns
    Trashing the hotel room

    We don’t care, we’re driving Cadillacs in our dreams

    But everybody’s like:
    Crystal
    Maybach
    Diamonds on your timepiece
    Jet planes
    Islands
    Tigers on a gold leash

    We don’t care, we aren’t caught up in your love affair

    And we’ll never be royals (royals)
    It don’t run in our blood
    That kind of lux just ain’t for us, we crave a different kind of buzz
    Let me be your ruler (ruler)
    You can call me queen bee
    And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule
    Let me live that fantasy

    My friends and I we’ve cracked the code
    We count our dollars on the train to the party
    And everyone who knows us knows
    That we’re fine with this, we didn’t come from money

    But every song’s like:
    Gold teeth
    Grey Goose
    Tripping in the bathroom
    Bloodstains
    Ball gowns
    Trashing the hotel room

    We don’t care, we’re driving Cadillacs in our dreams

    But everybody’s like:
    Crystal
    Maybach
    Diamonds on your timepiece
    Jet planes
    Islands
    Tigers on a gold leash

    We don’t care, we aren’t caught up in your love affair

    And we’ll never be royals (royals)
    It don’t run in our blood
    That kind of lux just ain’t for us, we crave a different kind of buzz
    Let me be your ruler (ruler)
    You can call me queen bee
    And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule
    Let me live that fantasy

    ooh ooh oh ooh
    We’re better than we’ve every dreamed
    And I’m in love with being queen

    ooh ooh oh ooh
    Life is great without a care
    We aren’t caught up in your love affair

    And we’ll never be royals (royals)
    It don’t run in our blood
    That kind of lux just ain’t for us, we crave a different kind of buzz
    Let me be your ruler (ruler)
    You can call me queen bee
    And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule
    Let me live that fantasy


    Lorde – Royals (Live On Letterman)
    26 Nov 2013 – 4 min – Uploaded by LordeVEVO


    Lorde – Royals (Live on Ellen)
    9 Oct 2013 – 4 min – Uploaded by TheEllenShow


    Lorde – Royals (Live on KCRW)
    9 Aug 2013 – 3,686,418 views


    Lorde++for+Billboard

    Lorde+1503244_632547536811895_154954

    Lorde+The+Wild+Magazine

     
  • Virtual Chitchatting 12:40 PM on 2014/01/03 Permalink  

    Hotlinks of freeware, shareware, update files of anti-virus database signatures

    Jakarta, 2014-01-03 12:40 PM

    ESET NOD32 Antivirus Offline Updates 9228 29.12.2013

    • Last update: 30 Dec 2013
    • License: Freeware
    • Size: 38.6MB
    • Downloads: 4659727

    http://www.scanwithfiles.com/files/offline_update_eav_9228.zip

    eset nod32 virus signature database version 9228 (20131229)
    updated on eset nod32 antivirus 5.0.94.0
    license valid until 20140814

    results of offline_update_eav_9228

    if you are using eset nod32 antivirus, this link (http://www.scanwith.com/ESET_NOD32_Antivirus_Offline_Updates_download.htm) is blocked by the antivirus, see the attached picture below.

    eset denied


    Kaspersky Anti-Virus Updates 2 December, 2013

    • Last update: 4 Dec 2013
    • License: Freeware
    • Size: 312MB
    • Downloads: 4294694

    http://www.scanwith.com/download_soft.php?d=2091&s=398


    McAfee SuperDAT Update 7305

    • Last update: 2 Jan 2014
    • License: Freeware
    • Size: 125MB
    • Downloads: 19231567

    http://www.scanwith.com/download_soft.php?d=2272&s=395


    http://www.pandasecurity.com/enterprise/downloads/clients/

    If you want the most recent Virus Signature File, click on the following link:

    http://acs.pandasoftware.com/updates/pavsig/pav.phtml

    http://download.cnet.com/8301-2007_4-57469922-12/pandas-cloud-antivirus-upgrades-offline-protection/

    Panda’s Cloud Antivirus upgrades offline protection
    by Seth Rosenblatt
    July 16, 2012 5:00 AM PDT

    Panda revamps its free cloud antivirus suite to better protect you when offline. Paying customers also get a firewall, but it may not be enough to attract a larger audience.

    A major update to Panda Cloud Antivirus today provides more robust protection for fans of the lightweight security suite.

    Available exclusively today from CNET Download.com, Panda Cloud Antivirus Free 2.0 (download) and Panda Cloud Antivirus Pro 2.0 (download) bring some welcome changes to Panda’s security alternative. The Pro version now comes with a firewall that leverages Panda’s community network and uses intrusion prevention signatures.

    In version 2.0, people with Cloud Antivirus Free get access to the behavioral analysis engine that had previously been only in the Pro version. Other improvements in both versions include a better exposure of how Cloud Antivirus protects you when you’re offline, a cloud-based disinfection protocol, and dramatic improvements in scan benchmarking. Panda representative Pedro Bustamante said that the scans in 2.0 are about “50 percent” faster than in version 1.6.

    Along with the cloud-enhanced firewall, Cloud Antivirus Pro comes with tech support. The whole package will set you back $29.95, cheaper than many entry-level paid security suites by about $10.

    While the changes are interesting, they’re probably not going to result in a dramatic bump for Panda’s market share. According to analysis firm Opswat, Panda accounted for 2.5 percent of the North American vendor market and 2.9 percent of the global vendor market in June 2012.

    Had the company decided to make the firewall available in the free version, then it would be easier to see people taking a chance on Panda. It’s a good product, but it still feels a bit anemic when compared to more established free suites like AVG and Avast, and Panda’s cloud-based thin client doesn’t have the name recognition of Microsoft’s comparable Security Essentials.

    Panda Cloud Antivirus Free 2.0 (download) http://download.cnet.com/Panda-Cloud-Antivirus-Free-Edition/3000-2239_4-10914099.html
    Panda Cloud Antivirus Pro 2.0 (download) http://download.cnet.com/Panda-Cloud-Antivirus-Pro/3000-2239_4-75206671.html


    http://www.scanwithfiles.com/files/4uonly12.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/a2free.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/a2personal.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/AboutBuster-6.05.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/abuse_1070.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Adaware_Installer.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/AdvaHist_1_0.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/apv_1.41.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/as3PF-2.0.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/asc6-setup-aff.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/asc7-setup-aff.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/ASRFree.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ATF-Cleaner.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/autoru31current.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/avg_isct_stb_all_2013_2860_beta.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/avira_free_antivirus_en_2655.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/AxCrypt-1.7.2687.0.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/beclean140%5bScanWith.com%5d.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/bfacs257.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/bhoc.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/bhr4.5.0.471.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/BlueFrog_1.9.1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/BootDeleter.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/boping.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/BuddySpy.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/BuddySpy-2.2.1.8.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/bugoff.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ccleaner404_slim.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ccleaner405_portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ccleaner406_portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/CleanCache3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/CleanMOCache.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/clipsecure12.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/CMDiskCleaner-2.1.7.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ComboFix.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Crypto-Lock.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/CWShredder2.19.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/d3tr-2-4-40-7.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dban-1.0.7_i386.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dban-1.0.7_i386-ISO.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dban-2.0.0_powerpc-ISO.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dcsetup-1.08.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dcsetup1_5_7_feb_2008.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/deepdelete_r3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/defraggler215_portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/defraggler215_slim.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/DiscBroom-0.72.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/diskwipe-1.2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/DontLook2Me-49.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dsscan.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/DupKillerSetup082.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dustbuster-2.9.5.1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/EClea2_0.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/eteraser.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/eteraser-trial.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/ETRemover_v212.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/eulalyzer-22.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/FileAnalyser-1.312.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/folder-lock-en.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/HDCleaner_e.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/hip21_en.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/hm_3.2.73_installer.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/HostsMan_4.0.93_rc1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/HostsMan_4.0.94_rc2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/hsremove.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/IdatScan.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/idsuite2_9_4-SR1_beta.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/IE7_Runonce_Remover.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/IEFix.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ie-spyad.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ie-spyad_zo.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ie-spyad2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/is360free.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/iscpro_1.0.8.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Kaspersky_Anti-Hacker_1.9.4.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KeePass-2.20.1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KeePass-2.20.1-Portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KeePass-2.20.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KeePass-2.20-Portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KillBox.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KillBox_beta.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/kldetector13.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/klwk.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/lockcrypt_3.10.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/lockcrypt-mobile_1.61.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Look2Me-Destroyer.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/mbam-setup-1.70.0.1100.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Mince-1.0.3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/MyDefrag-4.3.1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/netscan-5.5.3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/netscan-5.5.4.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/offline_update_eav_9228.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/omziff.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ParentalFilterSetupBeta.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/PassReminder-1.0.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Password_Saver-3.2.7pe.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/PCLP-1.3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/PE_Setup.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/PEPro_Setup.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/pg2-050423-9x.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/pg2-050708-nt.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/pg2-050708-x64.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/pingmon.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/PopDown_setup.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/popfile-1.0.0-windows.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/privacyguardian.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/privacymantra-2.08.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/PuranDefragFree-7.7.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/qregdefrag_setup.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/RogueRemover-1.24.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/RogueRemoverPRO.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/rpcscan2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Samurai-2.7.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ScanDefrag57Setup.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/scarabay_3131.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/sdasetup-9.0.0.912_Trial.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/sdel.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/sdsetup_5.1.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/sdsetup-9.0.0.912_Trial.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/SecureDelete.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/sfs_setup.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/sniffer-1.99.3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/speccy123_portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/SpyBlocker%5bScanWith.com%5d.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/spybotsd162.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/spybotsdtools15.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/spyware_doctor_6_1.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/spyware_doctor_7_0.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/spyware_doctor_avp_6_1.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/spyware_doctor_avp_7_0.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/spywareblaster351.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/srv134.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Starter-5.6.2.9.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/startuplist.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/StartUpLite-1.07.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/stc06.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/stinger3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/StM_setup242.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/SystemExplorer_399.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/SystemExplorer_400.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/SystemExplorerPortable_399.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/toolbarcop.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/traceless116.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Tracks_Eraser_6.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/Tracks_Eraser_Pro_8.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/Trojan_Remover_684.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/trout.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/TrueCrypt-7.1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ultrasdr-47.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/UltraSurf.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/UnCleaner.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Unlocker1.9.2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/UnstopCpy_5_2_Win2K_UP_Setup.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/V.E.R.3.2.1.26.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/VisualPing.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/VisualTraceRoute-0.8.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/VSP_11_Release.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/WFN_162.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/WhatsRunning2_2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Winpooch-0.6.6.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/WyvernWorks_Firewall.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/xp-AntiSpy_3.98.2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/xpass_2.2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/xpy-1.3.7.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ZonedOut.zip

     
  • Virtual Chitchatting 11:59 PM on 2013/12/31 Permalink  

    Kursus Cepat Analisa Laporan Keuangan
    Hubungi kami di 0852.1035.6516

    Kami langsung mengajarkan praktek dan bagaimana membaca laporan keuangan dengan cepat. Perusahaan apa saja. Industri apa saja. Penganalisaan bisa dilakukan terhadap seluruh perusahaan dari industri apa saja. Choose yours. We’ll do it right away, in a blink of an eye.

    Kami tidak mengajarkan lagi teori-teori yang sudah usang. Teori sudah ada di buku dan internet.

    Kami juga bisa langsung membantu membuatkan dan mengajarkan bagaimana membuat analisis kuantitatif, time-series, cross-section, data panel.

    Program analisis kami bisa IBM SPSS-21 atau eviews 7.1.

    kursus cepat analisa laporan keuangan spss21


    Analisis Laporan Keuangan

    Laporan keuangan bukanlah merupakan sekumpulan data keuangan saja, namun menggambarkan dampak lebih jauh dari keputusan manajemen. Di samping itu juga dapat memberikan informasi atas kondisi keuangan dan posisi perusahaan terhadap industrinya. Jika demikian, penting bagi pimpinan perusahaan atau pun manajer dan eksekutif keuangan untuk
    memahami teknik-teknik analisis laporan keuangan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

    Manfaat Apa yang Anda Peroleh?

    • Mampu menggunakan beberapa teknis analisis laporan keuangan sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan perusahaan.
    • Mampu mengaplikasikan teknis analisis yang dipelajari dalam proses pengambilan keputusan.
    • Mengetahui posisi keuangans perusahaan terhadap industrinya.
    • Memahami penilaian tingkat kebangkrutan perusahaan

    Apa Saja yang Dibahas?

    • Pendekatan analisis keuangan tradisional dan non-tradisional.
    • Analisis arus kas.
    • Analisis tingkat kebangkrutan
    • Kreatif akunting

    Dalam menilai hasil pencapaian / prestasi perusahaan yang terlihat pada laporan keuangan perusahaan, pimpinan perusahaan biasanya berorientasi pada laba perusahaan saja. Padahal dari laporan keuangan dapat tercermin berbagai aspek / masalah potensial yang mungkin segera harus ditanggulangi. Perusahaan dengan laba kecil namun kondisi keuangan memadai, relatif akan lebih baik dibanding perusahan dengan laba besar, namun kondisi keuangan buruk.

    Analisis laporan keuangan merupakan alat informasi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Bagi manajemen perlu, dalam rangka mengetahui efisiensi pendayagunaan sumber daya. Bagi Bankir, ini sangat penting dalam rangka pemberian kredit, baik kredit jangka pendek yang melihat likuiditas perusahaan atau jangka panjang yang menganalisa arus kas. Bagi pemilik perusahaan, analisis keuangan sangat penting untuk dapat mengetahui profitabilitas dari usahanya dan juga mengetahui tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan.

    Seminar ini akan dilakukan dengan case method, sehingga para peserta diharapkan akan mendapatkan pengalaman praktis menggunakan teknik analisis laporan keuangan pada kasus yang dibahas. perhitungan kuantitatif dan statistikal akan dikerjakan dengan menggunakan bantuan software.

    Manfaat Setelah Mengikuti Program Pelatihan

    Setelah mengikuti Training ANALISIS LAPORAN KEUANGAN” Concept, Strategy & Implementation ” ini diharapkan akan lebih baik untuk :
    1. Mampu membaca dan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya mempunyai dasar yang kuat dari sisi keuangan.
    2. Memahami dalam bagaimana menganalisis, menginterpretasi, dan menggunakan laporan keuangan dengan benar.
    3. Memahami fundamental dari Cash Flows, Balance Sheet, and Income Statement untuk proses pengambilan keputusan.
    4. Bisa memberikan sumbangan pemikiran dari sisi keuangan perusahaan terhadap kondisi yang dihadapi perusahaan
    5. Menambah kemampuan peserta untuk dapat membaca dan mengerti suatu laporan keuangan selanjutnya dapat memberi alternatif solusi management bagi perusahaan serta diharapkan pula mampu mengetahui kelemahan dan keunggulan dari kompetitor
    6. Mengimplementasikan alat-alat dan teknik-teknik Analisis Laporan Keuangan.
    7. Mengkonstruksikan peramalan laporan keuangan

    Materi Training
    1. Peran dan manfaat analisis laporan keuangan.

    • Maksud analisis laporan keuangan.
    • Analisis performansi masa lalu.
    • Analisis proyeksi performansi.
    • Interpretasi hasil analisis.

    2. Alat-alat analisis laporan keuangan.

    • Peran statistik dalam analisis laporan keuangan.
    • Ukuran central tendency dan dispersi.
    • Regresi dan korelasi.
    • Studi kasus dan latihan.
    • Peragaan penggunaan software.

    3. Daftar Laba/ Rugi ( Income Statement).

    • Komponen income statement.
    • Revenue analysis.
    • Expense analysis.
    • Other income and expense analysis.
    • Studi kasus dan latihan.

    4. Neraca (Balance Sheet).

    • Analysis of balance sheet accounts.
    • Analisis komparatif.
    • Studi kasus dan latihan

    5. Funds Flow Statement.

    • Persiapan penyusunan funds flow statement.
    • Funds flow analysis.
    • Studi kasus dan diskusi.

    6. Analisis rasio keuangan.

    • Penggunaan dan keterbatasan analisis rasio keuangan.
    • Pemilihan dan interpretasi rasio keuangan.
    • Analisis statitikal rasio keuangan.
    • Interpretive ratio analysis.
    • Studi kasus dan diskusi.

    7. The Pro Forma Statement.

    • Apa yang dimaksud dengan pro forma statement.
    • Kerangka analisis.
    • Mempersiapkan pro forma statement.
    • The pro forma income statement.
    • The pro forma balance sheet.
    • Studi kasus dan diskusi.

    8. Cash Budget.

    • Apa yang dimaksud dengan cash budget.
    • Konstruksi cash budget.
    • Komponen komponen cash budget.
    • Identifikasi kebutuhan keuangan musiman (seasonal).

    9. Teknik analisi laporan keuangan yang lain.

    • Working investment analysis.
    • Sustainable Growth.
    • Analisis sensistifitas.
    • Break-Even Analysis.

    10. Studi kasus.

    • Dalam studi kasus ini akan dibahas kasus analisis laporan keuangan secara terpadu.

    Deskripsi Analisa Laporan Keuangan
    Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan serta positioning-nya dalam industri. Selain itu Laporan Keuangan juga dapat dijadikan alat evaluasi kinerja para manager dalam meningkatkan nilai pemegang saham. Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kinerja sesungguhnya dari satu perusahaan tidak cukup hanya dengan melihatnya dari besaran laba yang dicapai. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan melihat kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Karena laba yang besar tidak selalu identik dengan kondisi keuangan yang baik walaupun idealnya memang harus demikian. Untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya diperlukan suatu analisa yang mampu menyajikan informasi atau data mengenai berbagai aspek yang diperlukan baik dalam rangka efisiensi pendayagunaan dana atau untuk pengambilan keputusan manajemen, investasi, maupun sebagai dasar / pedoman perencanaan perusahaan.

    Tujuan Training Analisa Laporan Keuangan
    1. Memahami dan mengerti analisa suatu investasi secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga mampu memberikan masukan dan solusi untuk pengembangan investasi.
    2. Menambah kemampuan peserta untuk dapat membaca dan mengerti suatu Laporan Keuangan selanjutnya dapat memberi alternatif solusi management bagi perusahaan serta diharapkan pula
    3. Mampu meminimalisir resiko dan sekaligus mampu melakukan pengawasan dan penilaian secara berkesinambungan atas seluruh aspek keuangan
    4. Memahami dalam bagaimana menganalisis, menginterpretasi, dan menggunakan Laporan Keuangan dengan benar.
    5. Memahami fundamental dari Cash Flows, Balance Sheet, and Income Statement untuk proses pengambilan keputusan.
    6. Mengimplementasikan alat-alat dan teknik-teknik Analisis Laporan Keuangan.
    7. Mengkonstruksikan peramalan Laporan Keuangan

    MATERI TRAINING ANALISA LAPORAN KEUANGAN
    1. KERANGKA MANAJEMEN KEUANGAN

    • Peran dan fungsi Manajemen Keuangan
    • Arus Keuangan sebagai urat nadi perusahaan
    • Karakteristik Biaya untuk perencanaan dan pengendalian (Fixed Cost &Variable Cost, Break Even Point Analysis, Standard Cost vs Historical Cost)

    2. MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN

    • Laporan Neraca sebagai Posisi Keuangan Perusahaan;
    • Laporan Laba Rugi sebagai Prestasi Keuangan Perusahaan;

    3. MENGEVALUASI KINERJA PERUSAHAAN

    • Laporan Keuangan sebagai Indikator Posisi, Prestasi, dan Pertumbuhan Perusahaan
    • Sistematika Analisa dengan Berbagai Tolok Ukur Rasio Keuangan
    • Rasio Profitabilitas (ROI, ROE, Profit Margin)
    • Cause and Effect Analysis (DuPont Analysis on ROI and ROE)
    • Rasio Likuiditas (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio)
    • Rasio Solvalibitas / Leverage (Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio)
    • Rasio Aktifitas /Turnover (Days Inventory, Days Receivables, Days Payables, Cash-to-Cash Cycles)
    • Rasio Efisiensi (COGS to Sales, Operating Expenses to Sales)

    4. MENGANALISA KELAYAKAN INVESTASI

    • Pola pikir strategis (jangka panjang) dalam pertimbangan investasi
    • Proyeksi Cashflow dan Penerapan Time Value of Money
    • Sistematika Analisa Penilaian Kelayakan (NPV, IRR, PI, Payback Period)

    5. MENGANALISA PENYIMPANGAN BIAYA (VARIANCE ANALYSIS)

    • Biaya Realisasi vs Biaya Standar
    • Sistematika Analisa Penyimpangan
    • Jenis, Karakteristik, dan Sebab Penyimpangan

    6. STUDI KASUS TENTANG ANALISA LAPORAN KEUANGAN


    ANALISA BISNIS UNTUK MEMBUAT PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN DAN VALUASI

    Gambaran Umum
    Dalam dunia bisnis untuk membuat suatu kebijakan – kebijakan yang penting kita akan selalui dihadapkan pada berbagai macam pertimbangan dan akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa segera kita temukan jawabannya. Contohnya ketika seorang investor akan dihadapi keputusan apakah dia akan menamamkan modalnya ataupun menjual saham yang dia miliki di …, dia akan dihadapi pertanyaan-pertanyaan seperti :

    • Bagaimana prospek … dimasa depan? Bagaimana ekspetasi pertumbuhan pangsa pasar dimasa depan? Apa kekuatan dan kelemahan …? Apa strategi yang bisa diambil oleh … dalam merespon peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam bisnis?
    • Bagaimana tingkat pendapatan yang akan didapatkan …? Bagaimana tingkat pendapatan perusahaan baru-baru ini? Bagaimana kestabilan tingkat pendapatan yang ada saat ini? Faktor apa saja yang akan mempengaruhi profitabilitas …? Prediksi apa yang bisa dibuat tentang pertumbuhan pendapatan?
    • Bagaimana kondisi keuangan … saat ini? Apa risiko dan manfaat dari struktur modal yang dipakai saat ini? Apakah penghasilan … rentan terhadap perubahan-perubahan ekonomi? Bagaimana kekuatan keuangan … apabila terdapat masalah yang berujung pada tingkat profitabilitas yang rendah?
    • Bagaimana kekuatan … dibandingkan dengan pesaingnya , baik domestik maupun global?
    • Seberapa besar harga yang wajar untuk saham …?

    Kreditor dan pemberi pinjaman juga akan membutuhkan informasi tentang:

    • Apa rencana bisnis … dan prospek ke depannya? Apa kebutuhan … untukpembiayaan masa depan?
    • Darimana sumber dana … untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman?
    • Bagaimana tingkat kestabilan laba dan arus kas …? Apakah … memiliki kekuatan untuk membayar pinjaman ketika berada di periode profitabilitas yang rendah?

    Bagaimana cara menjawab semua pertanyaan di atas? Apakah dari sekadar membaca laporan keuangan dapat menjawab semua pertanyaan di atas? Jawabannya adalah jelas TIDAK! Untuk membuat keputusan bisnis, penting untuk mengevaluasi kegiatan usaha suatu perusahaan dengan cara yang lebih sistematis dan lengkap . Untuk itu maka perlu dilakukan Analisa Bisnis. Analisa Bisnis merupakan kegiatan mengevaluasi kegiatan perusahaan dari semua aspek baik dari internal maupun eksternal perusahaan.

    Analisa Lingkungan Bisnis dan Strategi Bisnis. Analisa ini akan melihat bagaimana pengaruh lingkungan baik dari internal dan eksternal perusahaan terhadap kinerja perusahaan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melihat keadaan ekonomi baik secara global dan khusus di negara tempat perusahaan itu beraktivitas, meneliti tren industri, atau juga dengan melakukan Analisa Porter dan SWOT Analysis.

    AnalisaAkuntansi. Analisa akuntansi merupakan proses mengevaluasi sejauh mana relevansi pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan standar industri yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari transaksi-transaksi yang berlangsung di perusahaan, mempelajari kebijakan akuntansi perusahaan, dan bila perlu dilakukan penyesuaian laporan keuangan agar lebih sesuai dengan industri sehingga data keuangan yang kita perolehdapat kita bandingkan dengan perusahaan lain.

    AnalisaKinerja Keuangan. Dalam tahapan analisa kinerja keuangan kita akan memanfaatkan data-data dari laporan keuangan yang sebelumnya sudah kita lakukan verfikasi saat analisa akuntansi. Laporan keuangan tersebut akan kita olah agar nantinya bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan jika dibandingkan perusahaan lainnya. Dalam analisakinerja keuangankita akan banyak menggunakan rasio-rasio keuangan yang diantaranya akan berguna untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, komposisi struktur modal perusahaan, tingkat pengembalian perusahaan dan profitabilitas perusahaan.

    Analisa Prospektif. Tujuan akhir dari analisa bisnis adalah untuk mengetahui berapa nilai dari suatu perusahaan. Untuk itu kita harus melakukan prospektif kegiatan usaha yangakandilakukan oleh perusahaan tersebut di masa depan. Kita akanmembuat proyeksi kinerja keuangan perusahaan di masa depan berdasarkan data-data historiskeuangan yang telah kita kumpulkan dan membuat asumsi-asumsi bagaimana pertumbuhan kedepannya. Setelah kita selesai melakukan proyeksi, hasil dari proyeksi ini akan kita akan konversikan sehingga kita akan mendapatkan nilai perusahaan tersebut

    Apa Yang Akan Anda Dapatkan Dari Pelatihan Ini?

    TUJUAN PELATIHAN ini tidak hanya sekadar untuk mengetahui cara menganalisa laporan keuangan semata. Pelatihan ini akan mengajarkan bagaimana aplikasi dan manfaat dari analisa bisnis dan laporan keuangan. Dalam pelatihan ini kita akan mengambil … sebagai studi kasus. … yangmemilki kantor pusat di Amerika Serikat merupakan sebuah perusahaan makanan kaleng, biskuit, minuman dan berbagai poduk makanan lainnya. Produk dari … sudah tersebar di … negara, termasuk di Indonesia melalui produk biskuitnya. Perusahaan yang berdiri sejak … ini memiliki sekitar … karyawan dan memiki pendapatan diatas US $ 1.

    Pelatihan ini akan melakukan analisa keuangan dengan mengumpulkanlaporan keuangan …. Laporan keuangan tersebut akan kita analisis dengan setiap langkah – langkah akan dijabarkan secara detail mulai dari

    1. Pengenalan konsep dalam melakukan analisa bisnis :

    • Pengenalan Laporan Keuangan.
    • Laporan Laba Rugi.
    • Laporan Neraca Keuangan.
    • Laporan Arus Kas.

    2. Bagaimana mengkalkulasi rasio keuangan perusahaan.

    • Mengkalkulasi Common Size Ratio.
    • Penerapan common size ratio sebagai acuan perbandingan kinerja perusahaan.

    3. Memahami arti rasio keuangan yang menyangkut :

    • Likuiditas Perusahaan.
    • Kebijakan pendanaan perusahaan/ struktur modal perusahaan.
    • Tingkat pengembalian aktivitas operasional perusahaan.
    • Profitabilitas perusahaan.

    4. Proyeksi kinerja keuangan perusahaan.

    • Proyeksi Laba Rugi perusahaan.
    • Proyeksi Neraca Keuangan.
    • Proyeksi Arus Kas.

    5. Penilaian perusahaan.

    • Proses mengkonversikan hasil proyeksi keuangan menjadi nilai perusahaan.
    • Cara menetapkan asumsi yang tepat untuk mendapatkan nilai perusahaan yang sesungguhnya.

    Our Service

    • Transaction Advisory

    • Valuation

    • Purchase Price Allocation
    • Impairment Testing

    FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS

    1. Tujuan
    A. Memahami analisis laporan keuangan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.
    B. Mampu mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan suatu perusahaan secara tepat melalui analisa laporan keuangan dan risiko usaha sehingga dapat mengambil keputusan yang benar.

    2. Materi
    Materi lebih difokuskan kepada topik-topik yang terkait langsung dengan pendidikan dan pelatihan analisa laporan keuangan, yaitu sbb:

    I. LAPORAN KEUANGAN
    1. Pengertian dan Fungsi Laporan Keuangan
    2. Sifat Laporan Keuangan
    3. Saling Hubungan dari Laporan Keuangan
    4. Laporan Perhitungan Rugi Laba
    5. Laporan Laba Yang Ditahan
    6. Neraca
    7. Laporan Perubahan Posisi Keuangan

    II. TEKNIK DAN ALAT ANALISA
    1. Pendekatan Umum dalam Analisa Laporan Keuangan
    2. Berbagai Pendekatan yang Dipakai dalam Analisa
    3. Teknik dan Alat-alat Analisa
    4. Cross Sectional Techniques
    5. Time Series Techniques

    III. ANALISA LIKUIDITAS
    1. Arti Pentingnya Likuiditas
    2. Berbagai Indikator Likuiditas
    3. Siklus Operasi Perusahaan
    4. Liquidity Index Aktiva Lancar
    5. Efisiensi dan Profitabilitas Aktiva Lancar (Modal Kerja)

    IV. ANALISA SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
    1. Arti Pentingnya Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
    2. Konsep Dana
    3. Arti Pentingnya Konsep Dana
    4. Penggolongan Sumber dan Penggunaan Dana dalam Hubungannya dengan Uasaha Pokok Perusahaan
    5. Sumber Dana dari Operasi
    6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana yang Diidentifikasikan sebagai Modal Kerja
    7. Laporan Sumber dan Penggunaaan Dana yang Diidentifikasikan sebagai Kas
    8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana yang Diidentifikasikan Selain Modal Kerja dan Kas
    9. Laporan Perubahaan Posisi Keuangan
    10. Analisa Terhadap Sumber dan Penggunaan Dana

    V. ANALISA STRUKTUR PERMODALAN DAN SOLVABILITAS
    1. Arti Pentingnya Struktur Permodalan
    2. Struktur Permodalan dan Pengaruhnya terhadap Solvabilitas
    3. Kemampuan Laba untuk Menutup Beban Tetap
    4. Kemampuan untuk Membayar Beban Tetap
    5. Biaya Modal

    VI. ANALISA RENTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN AKTIVA
    1. Kriteria Penialain terhadap Hasil Pelaksanaan Operasi Perusahaan
    2. Return on Investment (ROI)
    3. Investasi dalam konteks pengukuran ROI
    4. Laba dalam konteks pengukuran ROI
    5. Interpretasi terhadap ROI
    6. Efektifitas Penggunaan Aktiva
    7. Rentabilitas Modal Sendiri
    8. Financial Leverage Index
    9. Pengaruh dari Trading of Equity

    VII. ANALISA TERHADAP HASIL USAHA
    1. Hasil Penjualan sebagai Indikator Aktivitas yang Dinamis
    2. Saling Hubungan antara Hasil Penjualan, Harga Pokok Penjualan dan Laba Kotor Penjualan
    3. Analisa Perubahan Laba Kotor
    4. Operating Ratio
    5. Analisa Perubahan Laba Bersih

    VIII. ANALISA BREAK EVENT DAN PROYEKSI LABA
    1. Pengertian Break Event Point
    2. Teknik Penentuan Break Event Point
    3. Margin of Safety
    4. Asumsi dalam Perhitungan Break Event Point
    5. Break Event Point Apabila Lebih Dari Satu Macam Barang Yang Dijual
    6. Break Event Point dan Operating Leverage
    7. Monitoring Trend dan Proyeksi Laba

    IX. DU PONT ANALYSIS

    3. Metodologi
    a. Presentasi/Kuliah
    b. Diskusi dan tanya jawab
    c. Studi Kasus


    APPLIED CORPORATE FINANCE TRAINING

    1. Tujuan
    Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memahami beberapa pendekatan dan aplikasi dalam corporate finance

    2. Garis Besar Materi

    • Financial analysis
    • Company valuation methods
    • Company valuation using shareholder value analysis
    • Project appraisal
    • Corporate financial objectives and the cost of capital

    INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) TRAINING

    1. Tujuan
    Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memahami persiapan yang diperlukan dalam rangka go public

    2. Garis Besar Materi

    • Pasar modal sebagai alternatif pembiayaan
    • Persiapan awal. Mulai dari penunjukkan advisor untuk go publik dst.
    • Persiapan akhir. Mulai dari perjajnian awal dengan Bursa Efek dan Kustodian dst.
    • Tahap Emisi
      • Hubungan dengan Bapepam
      • Penawaran umum
    • Tahap pasca emisi
      • Continuing disclosure
      • Good Corporate Governance

    FORECASTING AND VALUATION TRAINING

    I. Tujuan
    Meningkatkan pemahaman terhadap laporan keuangan dan kiat kiat yang diperlukan dalam menganalisanya.
    Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan forecasting dan valuation sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi.

    II. Materi

    1. Review of Financial Statements
    a. Introduction
    b. The Balance Sheet
    c. The Income Statement
    d. The Cash Flow Statement
    e. Relationship between the Three Statements
    f. Creative Accounting
    g. Conclussion

    2. Review of Ratio Analysis and Credit Risk Issues
    a. Introduction
    b. Review of Accounting Ratio
    c. Review of Cash Flow Ratio
    d. Key Issues in Risk Analysis
    e. Conclussion

    3. Financial Forecasting
    a. Introduction
    b. Porter’s Five Forces Model
    c. SWOT Analysis
    d. Percent of Sales Mathod
    e. Steps in Finacial Forecasting
    f. Projecting Pro Forma Statements
    g. Forecasting fo Banks
    h. Caveat to Forecasting
    i. Cash Flow or Earning
    j. Free Cash Flow
    k. Conclussion

    4. Sensitifity Anlysis

    5. Discounted Cash Flow Valuation
    a. Introduction
    a. A Basis for Approach
    b. The Fundamental Choices for DFC Valuation
    c. Which Cash Flow to Discount
    d. Diccount Rate
    e. Conclussion

    6. Relative Valuation
    a. Introduction
    a. Earning Mutiples
    b. Book Value Multiples
    c. Revenue
    d. Industry Specific Variable
    e. Conclussion


    Kursus Cepat Analisa Laporan Keuangan
    Hubungi kami di 0852.1035.6516

     
  • Virtual Chitchatting 11:58 PM on 2013/12/31 Permalink  

    The BaliGate 

    This is one political battle between Golkar as the ruling party with PDI Perjuangan as the political opposer

    BALIGATE: THE WORLD-SHAKING CASE
    by Sando Sasako
    Jakarta, 27 December 1999
    This is the fourth attachment section of a comporehensive research report published by
    PT Data Consult Inc., Banking Industry in Indonesia: After Top-Notch Indonesian Banks Recapitalised, Data Consult, Jakarta, Sept. 2000.

    A. The Bank Bali scandal: A case fully of controversies and polemics

    The scandal was blown up to the sky late July 1999 after Pradjoto revealed the money politics within the cession contract of Bank Bali with Era Giat Prima. It was not long after the ex-associate of Pande Lubis in Bapindo received the documents in question from Enggartiasto Lukita who was incollaborating with Djoko Tjandra constructing Hotel Mulia. On 9 June 1999, he received Rp 10 bn transfer from Djoko Tjandra in exchange for his 20 percent in Hotel Mulia.

    Unsatisfied by the claim of the government that what most important is getting the state money back, the Indonesian parliament DPR gave two weeks of time starting 19 August 1999 for the government (the governor of Bank Indonesia Syahril Sabirin, finance minister Bambang Subianto, BPPN Head Glenn MS Yusuf, and Bapepam Head Jusuf Anwar) to find out the traffic money of the accounts of Era Giat Prima and Djoko Tjandra.

    Foreign independent auditor PWC was appointed by BPK as the official auditor of Bank Indonesia. Stumbling blocks were built by Bank Indonesia to the access of PWC up to its accomplishment by the end of August 1999. On 1 and 7 September 1999, BPK Head Satrio ‘Billy’ Joedono refused to deliver the 400-page report of PWC to the public and DPR as the requestor but the short-form report. The supreme court set the report as public goods on 18 October 1999, just three days before presidential election day.

    The Baligate case showed up its existence as Bamus (deliberation body) of DPR rejected the will to call former president Habibie to the hearing. This led to the establishment of Pansus (special committee for) Bank Bali case on 6 September 1999. Hearings of DPR with the government drew much attention from the public. But what drew attention utmost was the open hearing with the lead actor of Bank Bali scandal, Rudy Ramli, on 9 September 1999.

    The founder of LBH (legal aid services) Adnan Buyung Nasution claimed out loud that the hearing with Rudy Ramli would devastate the legal system. Since then, his figure as the respected lawyer faded away rapidly following his resignation from the attorney for Rudy Ramli. Rumours mentioned him as the would-be attorney general appointed by former president Habibie in October 1999.

    The hearing with Rudy was taken to clarify two conflicting issues, the banker’s diary and its rejection letter. His ‘diary’ was delivered to the people in winning political party such as Kwik Kian Gie and Dimyati Hartono on 16 August 1999. The day the Rp 546.5 bn fee obtained from the cession contract started flowing into the escrow account of Bank Bali in Bank Indonesia for 3 days.

    The next day after DPR giving two weeks of time for the government to find out the money traffic of the accounts of Era Giat Prima and Djoko Tjandra, on 20 August 1999, Rudy Ramli went to the office of Buyung to make a letter rejecting ‘his’ diary. The first draft was made without the presence of Buyung himself.

    On 22 August 1999, the fourth draft was finalised with the first words ‘Siaran Pers’ (press issue) and its copy was taken by Rudy. Before it was read on 26 August 1999, justice minister Muladi (whom ackowledged it on 23 August) and DPA Head Baramuli (whom ackowledged it on 25 August) claimed that Rudy would reject his own diary.

    The letter read by Muladi before the cabinet session was begun with ‘Statement’ that typed by the secretary of Kim Johannes Mulia following the confirmation from Baramuli and signed by Rudy on 25 August 1999. Kim is notoriously known as fake exporter and deeply involved in Golden Key-Bappindo scandal and the case of Bank Arta Prima. It was Kim, a brother of Johannes Kotjo, initiating the first meeting of Rudy with Djoko Tjandra and Setya Novanto in August 1998.

    B. The pulling back of Stanchart from the management and investment agreements, would that be the anticlimax of the case?

    On 15 December 1999, BPPN issued press release admitting that Stanchart had drawn its participation from the agreements with BPPN to recapitalise Bank Bali. Although the resignation letter was made a week before, it doesnot mean the cancellation of agreements would follow accordingly. That is to say, the agreements are still due and valid.

    A week later, Bapepam wondered about the agreements cancellation and notice about its consequences afterwards although the new management of Bank Bali claimed that the termination agreement had already been reached amongst the related parties. Therefore, there is no obligation for Bank Bali to pay the termination fee.

    David Hawkins, Stanchart’s CEO claimed that the idea of giving penalty to agreements cancellation came from Warburg Dillon Reed, an international financial consultant as part of negotiations with the financial advisors of BPPN i.e. Bahana, Danareksa, and Lehman Brothers. Further he also claimed that it is Bank Bali that should be paying the penalties, not BPPN.

    The termination of Stanchart to recapitalise Bank Bali as a matter of fact creates a bigger chance for other investors to participate. Nevertheless, Stanchart has not drawn its intention to recapitalise Bank Bali after its rights issue in January 2000. Also, Stanchart has not drawn its fund in the escrow account of Chase Manhattan Bank which was previously intended to finance the recapitalisation of Bank Bali.

    A month before, on 16 November 1999, BPPN succeeded the management team of Bank Bali and began conducting some audits, legally and financially. The succession include the reorganisation, taking over the rights and authorisation and functions of the management team. It was 4 days after DPR gave BPPN a week of time to review the agreements between Bank Bali and Stanchart.

    Also, the DPR had asked attorney general to investigate Farid Harianto whom allegedly conducted illegal actions by sending blank heads of agreement to be signed by Rudy Ramli and JB Sumarlin on 22 April 1999. Head of agreement was a sort of memorandum of understanding involving Bank Bali, BPPN, Bank Indonesia, Finance Minister, and Stanchart.

    Furthermore, instead of giving the capital market authorities, JSX and SSX, the real original materials, this new management team sent two related letters. The first letter briefly sumarised the management and investment contracts of agreements up to 26 July 2002. The second letter asserted that the takenover status won’t get away accordingly to the increase of equity in Bank Bali.

    Nevertheless, this kind of transparency was allowed by the authorities to cancel the trading suspension of Bank Bali shares in the market starting 2 December 1999. At the next day, Hawkins claimed before the DPR that it was Stanchart proposing BPPN to takeover Bank Bali by the reasons of 2 improper transactions that is one with EGP and two the plan to sell the nonperforming loans which was rejected by Becket himself that its existence was nothing but only rumours.

    C. The faults of Stanchart: Ignoring corporate culture and the prevailing system

    Although Stanchart has been operating in Indonesia for more than 130 years of time, still the regional and headquarter offices failed to embrace the corporate culture and to adapt themselves to the prevailing system in Indonesia. They can’t change the years of corporate culture built by the founding father of Bank Bali within one night.

    Stanchart entered the daily life of Bank Bali a day after it was takenover on 23 July 1999 with a new logogram of Bank Bali at the stationery and advertisement allover mass media. The agreements allowed Stanchart to manage Bank Bali but not as the owner who can change the corporate identity and culture of Bank Bali.

    The other achievement reached by Stanchart (marketing team) was they succeeded in hijacking big depositors of Bank Bali. Depositors with savings at least $200,000 were persuaded by higher interest rates and facilities derived from its credit card. Bank Bali experienced some kind of bleeding for more than a week starting 11 November 1999 by the amount of Rp 100 bn a day.

    As the repercussion to the vote of no confidence conducted on 25 October 1999, Stanchart fired an employee, released 3 members of management supporting team, and other 44 employess. This was in contrast to the fact that Stanchart had hired illegal workers with extravagance facilities such as expensive mansions and luxurious sedan.

    As much as 60 expatriates of England working in the integration team were paid by Rp 7.5 bn a month while as much as 6,300 employees of Bank Bali were paid by about Rp 8 bn. Worst, a foreign clerk was paid by £1,500 or equal to Rp 20 mn a month.

    Employees of Bank Bali also revealed that Stanchart had asked them to downgrade pretty much of good loans to bad loans (category 5). Provision for bad loans that set by 100 percent increased to Rp 1.4 tn. Therefore, the government must recapitalise Bank Bali with a greater cost. The scenario was plotted on a ‘confidential’ letter dated 25 June 1999 by the reason of forward looking.

    Another ‘very confidential’ document dated 1 July 1999 was also opened. It contained treatment options of Stanchart to Bank Bali, attached with full cost and benefit analysis. The options were conducting private placement, participating in the rights issue, accompanying other investors, and asking BPPN to takeover Bank Bali.

    Very much confidentialities upon the efforts of Stanchart to own Bank Bali were begun on 22 April 1999 as Stanchart send the heads of agreement draft to the directors of Bank Bali via fax at 01.02 am (Jakarta time) from Hotel Shangri-La of Jakarta.

    Also the management and investment agreements signed on 26 July 1999 that contained material information to the stockprice of Bank Bali were kept out of public up to 2 December 1999. The existence of these agreements were acknowledged by public earlier as they were often referred within the rights issue prospectus dated 24 November 1999.

    D. Counter measures of Rudy Ramli

    On 29 November 1999, one countermeasure of Rudy Ramli targetted BPPN Head Glenn MS Yusuf and his deputy Farid Harianto and Bank Bali management team head Douglas K. Beckett. To police headquarter, he reported them of casting aspersion on his respectable name. They claimed that he deliberately deflated his bank’s assets worth $130 mn.

    Behind bars, Rudy Ramli asked his attorneys to file a suit on central bank governor Syahril Sabirin as the accused for improper takeover of Bank Bali. It was registered on state administration court (PTUN) on 19 October 1999 and asking Bank Indonesia to cancel such takeover decision. Some limited chronology of the takingover of Bank Bali can be read under the heading of Stanchart’s role in the-Bank Bali case.

    After months of talks between GE Capital and Bank Bali, Bank Indonesia had never issued any reply concerning the seriousness of GE Capital to recapitalise Bank Bali up to the deadline 21 April 1999 but Stanchart which was also approved by BPPN. Rudy Ramli was only given time for 2 hours two study the heads of agreements with Stanchart.

    As he had never been involved during the due diligence examination, and the negotiations only involving Stanchart, Bank Indonesia, and BPPN, therefore he claimed in Forum Keadilan that he had never had any idea about the seriousness of Stanchart until the decision of takingover Bank Bali was made on 23 July 1999. Even though the directors of Bank Bali were invited by Stanchart to the gala dinner in Shangrila Hotel of Jakarta on 21 July 1999.

    At the handover occasion of Bank Bali to BPPN, deputy central bank governor Soebarjo congratulated him of having the CAR of Bank Bali by minus 31 percent in cynically, claimed Rudy. To note, in October 1998 Bank Bali only required Rp 1.4 tn to be recapitalised and raising its CAR to 4 percent from the prevailing minus 8.17 percent.

    Meanwhile, in reply to the accusation of Rudy Ramli, governor Syahril Sabirin defended himself that such takingover was proper procedurely following the failure of the controlling shareholders to inject the (20 percent) required fund to recapitalise Bank Bali up to the deadline 21 July 1999. BPPN, through its PR Franklin Richard, rejected the accusation of colluding with Stanchart to takeover Bank Bali but making management agreement. See more under the heading of Bank recapitalisation as part of blanket guarantee program policy. While Stanchart claimed that such agreements gave Stanchart some powerful authorisation to manage Bank Bali.

    E. BPPN’s role in Baligate case

    Nine days after its establishment, on 4 August 1999, the management team of Bank Bali delivered BPPN the cession (factoring) contract dated 11 January 1999 with its additional agreements. See charts below. On 12 April 1999, Era Giat Prima (EGP) stated that the marketable securities would be delivered on 11 June 1999.

    The management team was headed by Douglas Beckett, previously worked as Stanchart’s Regional Head in Corporate and Institutional Banking in Southeast Asia. Some executives from Stanchart and Bank Bali -Budi Halim, Andrew Hardie, Ganda Kusuma, Giogino Godong, Rusli Suryadi-were appointed as the supporting team members.

    Two ex-commissioners of Bank Bali, before it was takenover, were appointed to fill the positions in the supervisory team that is JB Sumarlin (ex president) as its head representing BPPN and IN Suwandha. Two ex-directors of Bank Bali were appointed to fill the positions in the management team that is Hendri Kurniawan and IGM Mantera, assisted by the representatives of Stanchart.

    From the legal opinion, BPPN wondered about one, the still-classified of claims to BDNI as assets of Bank Bali; two, the delays of must-early payment of receivables factored to EGP; three, no specification stated on the promised marketable securities to be delivered; four, no penalty given to EGP of failing to deliver the promised marketable securities; five, the guaranteed interbank claims with interest in exchange for marketable securities that not-discounted and exclusive of interest; six, the single authorisation of Rudy Ramli.

    Factoring contract on 11 January 1999 of Bank Bali
    Chart – Factoring contract on 11 January 1999 of Bank Bali

    Solution agreements as of 9 June 1999 of interbank claims of Bank Bali to BDNI
    Chart – Solution agreements as of 9 June 1999 of interbank claims of Bank Bali to BDNI

    These were some results of the work of the investigating team of BPPN, supervised by the IRC, following the springing up Baligate case covered by international mass medias. Some recommendations were given:
    1. Asking to detach Pande N. Lubis from its position as the head of bank liabilities division but maintaining him as deputy chairman.
    2. Asking Bank Indonesia to freeze the accounts of some parties alleged being deeply involved in the Baligate case.
    3. Asking to enforce its authority rights instructed by PP No.17/1999 to cancel the inappropriate transactions of Bank Bali with EGP and to force Rudy Ramli and EGP and the management of Bank Bali to return the fund they received.
    4. Asking independent auditor Price WaterhouseCoopers to conduct assessment on the internal implementation process of BPPN’s role in the verification of guarantee program policy.
    5. Asking a permission from Bapepam to continue the recapitalisation process of Bank Bali that is its rights issue.

    the funds flow of BDNI claims to Bank Bali up to the second level
    Chart – The funds flow of BDNI claims to Bank Bali up to the second level

    The existence of BPPN was legalised by the presidential decree No.27/1998 dated 26 January 1998 and government act (PP) No.17/1999 dated 27 February 1999. Its tasks are to restructure banks determined and delivered by Bank Indonesia, to replenish public’s money distributed to the banks restructured and liquidated, and to discharge banks’ liabilities and assets through Asset Management Unit.

    To accelerate the implementation of BPPN’s role, two institutions were set up; that is Independent Review Committee (IRC) as an advisory board and Financial Sector Action Committee (FSAC) as a supervisory board. Coordination of the implementation bank restructuring and recapitalisation is taken care of SOE minister.

    F. Stanchart’s role in the Bank Bali scandal

    The stink of cession contract began with the published financial report of Bank Bali as of June 1999 on 20 July 1999 following the financial due diligence, the third, conducted by Stanchart. Instead of making loan loss provision, Stanchart booked it as the loss incurred by Rp 1.5 tn. Therefore, the recapitalisation of Bank Bali bubbled to Rp 4.3 tn.

    To note, it was KPMG conducting the previous 2 financial due diligence of Bank Bali. As of 17 September 1998, Bank Bali only required Rp 1.4 tn to make its CAR by 4 percent and Rp 1.8 tn to make its CAR by 8 percent. As of December 1998, the recapitalisation increased to Rp 2.8 tn following a new reference that the nonperforming loans must be allowed by 100 percent and making the credits to nil.

    At the same day, Stanchart (Douglas K Beckett) was asking BPPN (Farid Harianto) to takeover Bank Bali by the reason of illegal asset selling. It was two days before the agreement between Bank Bali and Price WaterhouseCoopers (PWC) due, that is the closing deal of 2 assets selling worth $30 mn with 2 investors.

    There were at least 2 excuses for asset selling. One, to lower the recapitalisation cost following 100 percent outstanding bad debts provision. Two, the action did not violate the SKB No.31/12/KEP/GBI and No.53/KMK/017/1999 dated 8 February 1999 and Heads of Agreement as of 22 April 1999 between Bank Bali, Stanchart, and BPPN.

    Hostile takeover of Stanchart was surely annoying Rudy Ramli as the owner of Bank Bali. Various takeover defenses that available were taken. One, creating public opinion that Stanchart has violated the rules they have made with. Two, asset restructuring that is by selling the crown jewels of Bank Bali worth $130 mn.

    Rudy Ramli revealed that up to Bank Bali takenover, he never received the results of financial due diligence conducted by Stanchart. Also he claimed that Stanchart had already approved the plan to sell the bad loans following the proceed of Bank Bali director meeting held on 22 June 1999.

    The deal offered by Stanchart was alleged freaky and rotten. One source revealed that the approval of Stanchart to takeover Bank Bali in April 1999 only required less than 2 days. In contrast to the efforts of GE Capital as previous would-be buyer who had been in serious talks for months with the management of Bank Bali. Up to late October 1999, it had never released 20 percent of the needed money to recapitalise Bank Bali to the escrow account in Bank Indonesia but getting the management control of Bank Bali for free.

    On 20 July 1999, as Chief Integration Officer, Douglas K Beckett suggested Farid Harianto as deputy chairman of BPPN, to takeover Bank Bali by the reason of a new controlling shareholder is coming in, lack of a majority shareholder and emerging questionable transactions, the quickest way of achieving its commitment to introduce its high standards of operational control. He also insisted that BPPN has no intention of tampering or interfering in any way with the management of Bank Bali once the takenover is official and Stanchart is appointed to its management contract.

    A thank you letter dated 22 July 1999 was faxed from Stanchart of Singapore by name of David Moir congratulating Beckett, David Hawkins, and Vin Plant and the team for the success of takingover Bank Bali. The fax date was 20 July 1999.

    G. To transfer Rp 905 bn, Bank Indonesia only took 3 hours for approval

    The protracted Bank Bali solution surely disrupts many things in order. Some make so many hy-potheses, if only, if ever and other ifs. Some even judge the SKB No.30 dated 6 March 1998 as one sabotage device to Indonesian economy. This was one of obvious attempts to make the distribution of guarantee funds sluggish considering at that time, new money flowing out rapidly from the coffers of Bank Indonesia.

    In the meantime, the economy was in the stage of deteriorating, banks crippling, prices of goods and services rocketing, the rupiah fluctuating wildly against the dollar, and so on. Moreover, at that time, the law and political lives were in still. The MPR, People’s Consultative Assembly was in action to reinaugurate Soeharto as the seventh president of RI in a row, the cabinet was in dissolution.

    Some legislations cencerning banking industry, 1998 – 1999
    Table – Some legislations concerning banking industry, 1998 – 1999

    Pande Lubis as one deputy in BPPN was alleged in making conflicting and intricated official letters. Some related it with his ambition to be the number one man in BPPN by ruining the reputation of existing Head of BPPN.

    Within special financial audit report of Bank Bali, PWC revealed that on 16 and 17 February 1999, Pande was recorded to hold a meeting with the officials of UPPB (Banking Supervision and Development Unit) of Bank Indonesia. He insisted that Bank Indonesia must verify the interbank claims of Bank Bali though were stated not eligible.

    Previously on 11 February 1999, Pande had also attended the meeting held by Djoko Soegiarto Tjandra whom invited Firman Soetjahja, the director of Bank Bali. Tanri Abeng and Setya Novanto, the fund raisers for the Success Team of Habibie, the Habibie’s crony Arnold Ahmad Baramuli, and Bank Indonesia governor Syahril Sabirin.

    To Rudy Ramli and other director of Bank Bali Irvan Gunardwi, on the same day, Firman Soetjahja told that how bad Baramuli oppressing Syahril to reconsider the interbank claims to Bank Bali regarding his authorisation to the success of cession contract between Bank Bali and Djoko Tjandra. The two charts below show the Bank Bali connections.

    As an ex-collegiate in ITB, Pande did not find any difficulties to obtain a revision on SKB No.30 from former finance minister Bambang Subianto. His position in BPPN was also granted from Bambang, not long after he was discharged from Bapindo. In 1994, he inherited the director job of Maman Suparman who died in prison. He was also alleged of having a closer relationship with Baramuli following Golden Key-Bappindo scandal sparked by Baramuli as a DPR member.

    The new SKB No.32 was issued on 14 May 1999 without public knowledge but as the scandal blown up to the sky. After meeting with Bambang, by noon 1 June 1999, Pande had his staff and Farid Harianto concepting the draft of proposal letter the claim disbursement to Bank Indonesia governor. But then he canceled the draft of his staff. To PWC, Farid claimed that it was Bambang ordered him to do so.

    At 18.00 that evening, Pande delivered the letters to Syahril whom then processed and made some corrections at them. At 21.00, the final approval was given and Bank Indonesia transferred Rp 905 bn to Bank Bali account in Bank Indonesia. It was without any knowledge of BPPN Head whom in charge of banks liquidated and banks to be recapitalised. He was on vacation.

    Chart – The grand scheme of great actors in Bank Bali scandal blown up in August 1999
    Chart – The grand scheme of great actors in Bank Bali scandal blown up in August 1999

    The flow of funds transferred from and to the great actors in Bank Bali scandal, June - August 1999 (Rp mn)
    Chart – The flow of funds transferred from and to the great actors in Bank Bali scandal, June – August 1999 (Rp mn)


    Chart – The grand scheme of great actors in Bank Bali scandal blown up in August 1999

    GMSY  PNL: Discharging on 6 August 1999 from liabilities management division head following conflicting and intricated official letters
    PNL ▬ TA: Oct.-Nov. 1998, several meetings with SS, AAB, GK, MM, JP, FHb, ETW
    BS  SS: on 9 August 1999 asking to freeze A/Cs of SN and DST
    TA ▬ BJH: Crony, and fund raiser for The Success Team of Habibie
    BS ▬ PNL: Graduates from Chemical Technics of ITB Bandung
    BS ▬ RR: On 12 May 1999, discussing about interbank claims and cession contract. On 25 May 1999, was asked to contact MM
    PNL ▬ AAB: In 1994, inherited the director job of Maman Suparman who died in prison; Alleged of having a closer relationship following Golden Key-Bappindo scandal sparked by AAB as a DPR member
    AAB ▬ BJH: Crony, granted by an honor on 14 August 1999
    MM, HS ▬ BJH: Fund raisers for The Success Team of Habibie
    RR ▬ MM, HS: On 26 May 1999, RR was asked to call off the cession contract; kick out DST whom backed by TA and AAB; assist the RI-1 by Rp 300 bn; On 3 June 1999, confirmation from RR to transfer EGP which conducted by FS
    AS  RR: On 26 June 1999, was asked to contact TH; On 28 June 1999, meeting in AS office; On 29 June 1999, meeting in AS office plus TH; DST was asked by TA; DST claimed that he had bought “Kuningan” by Rp 300 bn; TA transferred The Success Team by only Rp 200 bn;
    RR ▬ DST: In August 1998, the first meeting plus SN with the help of Johannes Kim, a brother of Johannes Kotjo, whom notoriously known as fake exporter, and deeply involved in Golden Key-Bappindo scandal and the case of Bank Arta Prima; In October-November 1998, was asked about claims to BDNI; On 11 January 1999, with RS representing BB signed a cession contract of claims to BDNI and BUN with EGP (read: DST); signing a cession contract of claims to BTA with PHL (read: DST and SN); On 26 May 1999, DST refused to call it off; RR named the wish of MM; Meeting with TA, AAB, MM: BS might harm the deal; With MM visiting BS: the deal was not a problem; With MM reporting to TA.
    RR ▬ FS: On 11 February 1999, meeting with IG, discussing about previous meeting of FS
    FS ▬ DST: On 11 February 1999, met with TA, SS, AAB, SN, PNL
    DST ▬ Ciputra: Collaborating up to late 1970s
    DST ▬ Prayogo Pangestu, Mochtar Riyadi, Sudwikatmono: Since 1980s, raising Mulia Group
    Sudwikatmono ▬ SN: One golf course in Batam
    DST ▬ BU, BTA: In January 1999, by name of BPPN offering the cession deal;
    RR ▬ TH: On 6 July 1999, RR was asked to calm down, paper works with BPPN would come.
    TH ▬ BJH: TH, Younger brother of BJH and fund raiser for The Success Team of Habibie
    AAB ▬ SN: On 14 August 1999, telling the press that SN would return the fee from the scandalous deal
    SN ▬ Hayono Isman: Step brother
    FH ▬ BB: On 12 January 1999, stated that by name of BPPN, the claims to BDNI is underway to be settled
    Pradjoto ▬ BB: On 30 July 1999, revealed money politics Scandal within cession contract
    EL ▬ Pradjoto: Supplying information about cession contract of BB
    SN ▬ BB: On 3 August 1999, claimed that the cession contract is a normal business deal

    AAB : Arnold Ahmad Baramuli, former chief of DPA
    AS : Anthony Salim, the CEO of Salim Group
    BB : Bank Bali, a private bank to be recapitalised
    BDNI : Bank Dagang Nasional Indonesia, liquidated in August 1998
    BII : Bank International Indonesia, a private bank to be recapitalised
    BJH : Baharuddin Jusuf Habibie, the third president of RI
    BPPN : Indonesian Bank Restructuring Agency, IBRA
    BS : Bambang Subianto, former finance minister
    BTA : Bank Tiara Asia, takenover in April 1998
    BU : Bank Universal, a private bank to be recapitalised
    BUN : Bank Umum Nasional, liquidated in August 1998
    DDN : Department of Internal Affairs
    DPA : Supreme Advisory Council
    DST : Djoko Soegiarto Tjandra, chairman of Mulia Group
    EA : Emil Abeng, a son of TA
    EGP : Era Giat Prima, owned by DST
    EL : Enggartiato Lukita, former owner of 20% share in Hotel Mulia
    ETW : Eka Tjipta Widjaja, former chairman of BII
    FH : Farid Harianto, former deputy asset of BPPN
    FHb : Fanny Habibie, younger brother of BJH
    FS : Firman Soetjahja, former director of BB
    GK : Ginandjar Kartasasmita, former senior economic minister
    GMSY : Glenn MS Yusuf, BPPN Head
    HS : Hariman Siregar, involved in Malari of 1974
    IG : Irvan Gunardwi, former director of BB
    KTP : residency card
    MM : Marimutu Manimaren, deputy treasury of Golkar
    PHL : Persada Harum Lestari, owned by DST and SN
    PNL : Pande Nasorahona Lubis, former deputy liabilities of BPPN
    RI : Republic of Indonesia
    RI-1 : The No.1 Man in RI, BJH
    RR : Rudy Ramli, former CEO of BB
    RS : Rusli Suryadi, former director of BB
    SHR : Siti Hardijanti Rukmana, daughter of the second president of RI
    SIM : licence to drive
    SN : Setya Novanto, deputy treasury of Golkar
    SOE : State-owned Enterprise
    SS : Syahril Sabirin, Governor of Bank Indonesia
    TA : Tanri Abeng, former SOE minister
    TH : Timmy Habibie, younger brother of BJH
    TMI : Trias Mitra Indosarana, owned by SN and EA


    Chart – The flow of funds transferred from and to the great actors in Bank Bali scandal, June – August 1999 (Rp mn)

    EGP  EABB: 18 August 1999, Rp 22,800
    EGP  DST: 4 June 1999, Rp 7,800; Rp 98,000; Rp 186,640; 11 June 1999, Rp 141,826
    EGP  USG: 4 June 1999, Rp 10,000; Rp 21,700; and Rp 40,000; 8 June 1999, Rp 3,000; 9 June 1999, Rp 1,500 and Rp 3,000
    EGP  MM: 9 June 1999, Rp 5,000
    EGP  MSRS: 9 June 1999, Rp 1,000

    USG  EABB: 16 August 1999, Rp 112,200
    AGJ  EABB: 9 June 1999, plus Rp 300, 18 August 1999, minus Rp 30,000
    BPN  EABB: 18 August 1999, Rp 13,360 and Rp 174,953
    GRDA  EABB: 18 August 1999, Rp 43,300
    TMA  EABB: 18 August 1999, Rp 11,687 and Rp 43,914

    DST: His own transactions, beginning balance Rp 74.5; Credited in June 1999: on 8 (Rp 90); on 28 (Rp 782, Rp 120,000); and on 30 (Rp 248, Rp 331); Debited in June 1999: on 11 (Rp 134), on 14 (Rp 120,000), on 17 (Rp 106), on 24 (Rp 100); Debited in July 1999: on 6 (Rp 5,000), on 14 (Rp 93), On 27 (Rp 70).

    DST  EABB: 19 August 1999, Rp 0 and Rp 94,252
    DST  AB, AGJ: Plus Rp 200,000 on 8 June and 9 July 1999; Minus Rp 200,000 on 8 July 1999
    DST  IG: 24 June 1999, Rp 100

    DST  ???: 8, 15, 18 June 1999: Rp 7,790; Rp 7,385; Rp 22,800
    DST  APV: 23, 24 June 1999, Rp 908; Rp779
    DST  BNL: 10 June 1999, Rp 5,000
    DST  CCB: 25 June 1999, Rp 128
    DST  EL: 9 June 1999, Rp 10,000
    DST  GDP: 18 June 1999, Rp 2,000
    DST  GR: 13 July 1999, Rp 25,438
    DST  IRP: 14 June 1999, Rp 5,000
    DST  IT: 14 June 1999, Rp 400
    DST  JD: 25 June 1999, Rp 500
    DST  SN: 8 June 1999, Rp 1,500
    DST  LCC: 14, 19 July 1999, Rp 393 and Rp 199
    DST  MI: 8 June 1999, Rp 779
    DST  MBPT: 5 August 1999, Rp 114
    DST  OCK: 14 June 1999, Rp 500
    DST  PTS: 14 June 1999, Rp 44
    DST  RCM: 20 July 1999, Rp 500
    DST  SAGL: 14 July 1999, Rp 68
    DST  UWC: 5 August 1999, Rp 65
    DST  USG: 18 June 1999, Rp 1,000

    AB : Anna Boentaran, wife of DST
    AGJ : Arung Gauk Jare, a crony of TA
    APV : Astria Perkasa Vasalindo
    BNL : Bong No Lie
    BPN : Bumi Perdana Nusantara
    CCB : Citra Cipta Bika
    DST : Djoko Sugiarto Tjandra, owner of Mulia Group
    EGP : Era Giat Prima, owned by DST
    EL : Enggartiasto Lukita, former owner of 20% share in Hotel Mulia
    GDP : Gani Djemat & Partners
    GR : Gelora Raya
    GRDA : Gelora Rakyat Dana Abadi
    IG : Irvan Gunardwi, former director of BB
    IRP : Indowood Rimba Pratama, owned by AAB and KJM
    IT : Iwan Tjahjadikarta
    JD : Judith Dirkin
    LCC : Liem Chee Chian
    MBPT : Multico Bld. Product Pte Ltd
    MI : Mulia Inc. of USA
    MM : Marimutu Manimaren, deputy treasury of Golkar
    MSRS : MS Rallie Siregar, former director of RCTI
    OCK : OC Kaligis, former conceptor of the scandalous cession contract
    PTS : PT Saniharto
    RCM : RC Mursinawati
    SAGL : Schoeni Art Gallery Ltd
    SN : Setya Novanto
    TMA : Trimulia Amphutama
    USG : Ungaran Sari Garment, owned by MM
    UWC : United World College


     
  • Virtual Chitchatting 2:21 PM on 2013/12/19 Permalink  

    Pengurusan SKDP/SKDU di seluruh Kelurahan di seluruh wilayah Jakarta: GRATIS. Bila ada aparat kelurahan yang meminta uang administrasi, LAPORKAN ke https://lapor.ukp.go.id

    SKDP: Surat Keterangan Domisili Perusahaan
    SKDU: Surat Keterangan Domisili Usaha

    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 01

    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 02


    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 03


    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 04

    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 05


    https://lapor.ukp.go.id/pengaduan/1108398/apakah-benar-pembuatan-surat-keterangan-domisili-usaha-sebesar-rp.-600.000,–?.html

    Apakah Benar Pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha Sebesar Rp. 600.000,- ?

    LAPORAN:

    Yth. Pemprov DKI Jakarta diharapkan perhatian dan tindaklanjutnya atas besaran biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat yang mencapai harga Rp. 600.000,-. Apakah benar biaya pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha dikenakan biaya sebesar itu ? Terima kasih

    LAMPIRAN:

    Tidak ada lampiran

    INFORMASI TAMBAHAN:

    Tidak ada informasi tambahan

    TRACKING ID#: 1108398

    USER: Anonim

    PLATFORM: Website

    TANGGAL: 21 October 2013 08:44:53

    KATEGORI: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

    AREA: Wijaya Kusuma

    STATUS: Selesai

    DILIHAT: 664

    DUKUNGAN: 0

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Didisposisikan ke Kantor Walikota Jakarta Barat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) Salinan ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

    21 October 2013 08:44:53
    (5.00)
    avatar Kantor Walikota Jakarta Barat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

    Terima kasih atas informasi Saudara, dikelurahn kami untuk pembuatan surat keterangan domisili usaha tidak dikenakan biaya sepeserpun/gratis, sampai saat ini di kantor kelurahan tidak ada tertampang biaya pengurusan domisili usaha. Kami telah konfirmasi kepada ka Seksi dan staf yang mengurus hal tersebut di atas tidak pernah ada yang bandrol/menargetkan biaya untuk pengurusan domisili usaha, demikian.
    ttd
    Lurah Wijaya Kesumah
    25 October 2013 10:49:37


    http://prov.jakarta.go.id/opinipublik/aspirasi/2013/09/berapa-biaya-mengurus-surat-keterangan-domisili-usaha

    Berapa Biaya Mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha
    18 Sep 2013
    Selamat siang Pak Basuki,
    Saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah benar biaya untuk mendapatkan surat keterangan domisili usaha dari kantor keluarahan biayanya hingga mencapai Rp 450.000,-? Padahal surat keterangan ini masa berlakunya hanya satu tahun dan kemudian harus diperpanjang kembali. Jadi setiap melakukan perpanjangan surat keterangan domisili harus bayar Rp 450.000. Kalau besaran biaya ini resmi, maka sebaiknya biaya pengrusan surat keterangan domisili usaha terserbut dicantumkan secara jelas di setiap kelurahan.

    Yang membuat pengurusan surat keterangan ini menjadi semain tidak nyaman adalah karena adanya banyak calo yang menawarkan jasa di kelurahan. Hal ini membuat masyarakat menjadi merasa terganggu. Alangkah baiknya jika calo-calo tersebut bisa dihilangkan dari kelurahan sehingga setiap orang yang mempunyai kepentingan di kelurahan merasa nyaman.

    Kami pernah mengurus surat keterangan domisili usaha di Kelurahan Pinangsia, Kelurahan Mangga Dua dan Kelurahan Pasar Baru untuk surat keterengan domisili usaha yang berbeda, dan pada masing-masing kelurahan ini kami harus membayar Rp 450.000. Kami merasa biaya ini terlalu besar dan meragukannya apakah besaran ini resmi atau sudah terjadi mark up. Mohon penjelasan Bapak.

    Atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

    Hormat kami,

    Rudy

    Sinar Selatan
    Respon SKPD Terkait

    Walikota Jakarta Barat (01 Oct 2013)

    Terima kasih ats infromasinya, bahwa untuk Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha di Kelurahan Pinangsia harus membayar Rp. 450.000,- itu adalah tidak benar dan pada umumnya yang mengurus Surat Keterangan Domisli adalah melalui Biro Jasa/ Pihak Ketiga.

    ttd

    Lurah Pinangsia


    https://lapor.ukp.go.id/id/225542

    Perpanjang Domisili Membayar 700 ribu Di Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kali Deres

    LAPORAN:

    Dikelurahan Pegadungan Kecamatan Kali Deres, masa perpanjang domisili aja saya di pintain satu juta. Akhirnya tawar menawar dia minta 700ribu. Tolong Pemberitahuan berapa harga perpanjang domisili ? Terima kasih .

    LAMPIRAN:

    Tidak ada lampiran

    INFORMASI TAMBAHAN:

    Tidak ada informasi tambahan

    TRACKING ID#: 225542

    USER: 62215111XXXX

    PLATFORM: SMS

    TANGGAL: 10 April 2013 11:14:10

    KATEGORI: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

    AREA: Jakarta Barat

    STATUS: Selesai

    DILIHAT: 178

    DUKUNGAN: 0

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Didisposisikan ke Biro Organisasi dan Tatalaksana (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

    14 February 2013 09:58:58
    (0.00)
    avatar Biro Organisasi dan Tatalaksana (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

    Terima Kasih.
    Pengaduan anda sudah kami terima dan selanjutnya akan kami koordinasikan dengan SKPD/UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
    22 February 2013 14:50:39
    (0.00)
    avatar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Sdr. Ujang yang saya hormati
    Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang telah disampaikan via website lapor.ukp4.go.id tanggal 14 Februari 2013 pkl. 09.58
    terutama terkait pemberian pelayanan masyarakat berupa Surat Keterangan Domisili di Kelurahan Pegadungan

    Pelayanan Surat Keterangan Domisili memang harus berikan oleh Lurah setempat mengingat hal tersebut merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi dari seseorang yang bertempat tinggal di wilayah Pegadungan untuk berbagai keperluan. Terkait besaran harga perpanjangan Surat domisili dimaksud selama ini tidak ada besaran biaya yang diharuskan, karena hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan masyarakat.

    Kalaupun Sdr. Ujang menyampaikan di Kelurahan Pegadungan terdapat oknum yang melakukan tawar menawar harga perpanjangan Domisili, mohon kejelasan dari saudara untuk jenis pelayanan dimaksud, mengingat pengertian Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal. Menurut sri soedewi Masjchoen sofwan domisili atau tempat kediaman itu adalah “tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ”. Jadi dalam hal ini jenis domisili dimaksud adalah Domisili Perusahaan atau Domisili Tempat Tinggal Seseorang.

    Kemudian terkait tawar menawar yang dilakukan alangkah baiknya saudara memberitahukan oknum dimaksud, mengingat selama ini banyak orang yang melakukan kepentingan terkait pelayanan masyarakat di kelurahan, hal ini demi transparansi agar terhindar dari pernyataan salah sasaran atau salah orang, sehingga pada akhirnya kami bisa mengambil tindakan konkrit jika hal tersebut menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan tepat di Kelurahan.

    Setelah kami lakukan pengecekan dilokasi Kelurahan Pegadungan oleh Seksi Kelurahan yang menangani Pelayanan Masyarakat ternyata tidak ada yang mengakui terjadinya tawar menawar terkait pemberian perpanjangan Domisili yang dimaksud Sdr. Ujang. Demikian penjelasan Kami dan Pada Prinsipnya Kami siap menerima pengaduan masyarakat yang akan disampaikan kepada kami demi perubahan dalam pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dan transparansi serta profesionalisme perangkat yang melayani.

    Terima Kasih
    Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    28 February 2013 12:01:04
    avatar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Perubahan disposisi ke Kantor Walikota Jakarta Barat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

    10 April 2013 11:14:10
    (0.00)
    avatar Kantor Walikota Jakarta Barat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

    Terimakasih atas informasina, Pelayanan surat keterangan domisili memang harus diberikan oleh Lurah mengingat itu merupakan bagian dari persyaratan bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Pegadungan. Terkait tawar menawar biaya tidak ada karena semua bentuk pelayanan di Kelurahan tidak dipungut biaya (Gratis).
    ttd
    Lurah Pegadungan
    30 September 2013 15:52:49

    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 01skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 02skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 03skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 04skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 05

     
  • Virtual Chitchatting 8:44 AM on 2013/12/18 Permalink  

    The endgame of the ubiquitous operating system Windows XP eventually is about to come, they say

    Jakarta, 2013-12-18 08:44 AM


    waswid 4 Des, 2013 19:19
    Wah, bagus nih….sama seperti India, tidak mau memakai motor injeksi, teknologi ini hanya akal2an agar penjualan naik, logikanya banyak pemakai harga seharusnya turun, diakalin biar harga naik, body diganti, ban jadi radial, tambah spoiler, dll…kendaraan tua (mobil/motor) asal di rawat, jakarta Surabaya lancar2 aja, apalagi hanya PC kantoran, emang selain office install apalagi ? paling juga game


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/pemerintah-jepang-kekeuh-jalankan-windows-xp

    Pemerintah Jepang Kekeuh Jalankan Windows XP!
    Updated: Thu, 28 Nov 2013 08:21:03 GMT | By amril.amarullah, okezone.com

    TOKYO _ Microsoft sejak beberapa bulan lalu telah gencar mengumumkan bahwa Windows XP akan ditutup pada 8 April mendatang dan meminta para pengguna untuk bermigrasi ke sistem operasi yang lebih baru. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang ogah menurutinya.

    Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang, misalnya. Mereka tetap bersikeras untuk menjalankan Windows XP pada 266.231 komputer pemerintahan.

    Disadur The Japan Times, Kamis (28/11/2013) rupanya hal ini disebabkan pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan proses transisi ke Windows 7 atau Windows 8. Akibatnya, mereka akan tetap kekeuh menjalankan sistem operasi tua itu di komputernya tahun depan.

    Menanggapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang pun meminta mereka yang masih menjalankan Windows XP pada komputer pemerintah untuk tidak menggunakan PC hingga platform baru dikerahkan.


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/keamanan-windows-xp-seperti-bom-waktu

    Keamanan Windows XP Seperti ‘Bom Waktu’
    Updated: Sun, 01 Dec 2013 03:17:28 GMT | By andina.librianty, okezone.com

    CALIFORNIA – Microsoft berulang kali mengingatkan pengguna Windows XP untuk segera beralih ke sistem operasi (OS) Windows yang lebih baru sebelum 8 April 2014. Peringatan serupa juga disampaikan pakar keamanan, karena setelah masa pensiun Windows XP pada tahun depan, OS tersebut tidak akan mendapatkan pembaruan patch dan keamanan.

    Pakar keamanan, Graham Cluley, memperingatkan pengguna Windows XP yang masih belum berencana beralih. Menurutnya, pengguna Windows XP seperti sedang duduk di atas ‘bom waktu’ yang akan ‘meledak’ pada tahun depan karena Microsoft menghentikan dukungan untuk OS tersebut.

    Setelah 8 April 2014, pengguna Windows XP akan menghadapi ancaman dari penjahat cyber yang sedang menunggu waktu untuk mulai memanfaatkan komputer yang rentan saat terhubung ke internet.

    “Percepatlah rencana Anda beralih dari Windows XP ke OS yang lebih baru secepat mungkin. Setelah April 2014, Microsoft tidak akan mengeluarkan perbaikan keamanan untuk platform tersebut, jadi Anda berpotensi duduk di ‘bom waktu’,” tutur Cluley, seperti dilansir Softpedia, Senin (2/12/2013).

    Ia juga memberikan jalan keluar dari ancaman kerentanan zero-day. Menurutnya, pengguna harus meng-install versi terbaru Adobe Reader, mengingat versi sebelumnya dari aplikasi ini bisa berfungsi sebagai dasar serangan berbasis PDF. Microsoft juga telah mengingatkan pengguna Windows XP tentang ancaman kerentanan zero-day.

    Saat ini sekira 30 persen komputer di dunia masih menggunakan Windows XP. Microsoft berharap, pengguna Windows XP hanya akan tersisa 13 persen setelah 8 April 2014 dan perusahaan juga telah meluncurkan sejumlah kampanye bersama dengan mitra-mitranya untuk mendorong migrasi ke OS yang lebih baru.


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/microsoft-ingatkan-bahaya-lain-windows-xp

    Microsoft Ingatkan Bahaya Lain Windows XP
    Updated: Tue, 03 Dec 2013 04:12:20 GMT | By andina.librianty, okezone.com

    CALIFORNIA – Microsoft memberikan lebih banyak peringatan untuk pengguna Windows XP, menjelang waktu pensiun OS tersebut. Terkini, raksasa software itu memperingatkan ancaman modern yang bisa dihadapi perusahaan.

    Mengingat Windows XP akan pensiun pada 8 April 2014, maka tidak akan ada lagi tool yang dapat melindungi komputer pengguna. “Windows XP adalah sistem operasi (OS) hebat pada waktunya dan memiliki beberapa fitur anti-malware dan keamanan, tapi itu semua tidak lagi cukup untuk bertahan dari serangan modern yang dihadapi organisasi,” jelas juru bicara perusahaan, seperti dilansir Softpedia, Selasa (3/12/2013).

    Untuk mengantisipasi serangan cyber, Microsoft mengimbau pengguna beralih ke OS Windows yang lebih baru.

    “Setiap versi terbaru Windows, kami telah membuat pembaruan keamanan yang cukup besar daripada versi sebelumnya. Karena itu, organisasi atau konsumen bisa mendapatkan saran tentang cara meng-upgrade ke OS yang lebih baru di http://www.get2modern.com.”; sambung juru bicara tersebut.

    Menurut catatan Softpedia, Windows XP saat ini masih digunakan oleh lebih dari 30 persen komputer di seluruh dunia. Microsoft pun berusaha agar para pengguna itu beralih ke OS Windows terbaru.


    China Minta Microsoft Terus Dukung Windows XP
    Updated: Wed, 04 Dec 2013 02:07:42 GMT | By andina.librianty, okezone.com

    BEIJING – China meminta Microsoft terus melanjutkan dukungan untuk Windows XP, meski OS itu akan pensiun pada 8 April 2014. Hal ini karena masih banyak komputer pemerintah setempat yang masih menjalankan Windows XP.

    Dilansir Softpedia, Rabu (4/12/2013), pihak pemerintah Negeri Tirai Bambu mengklaim bahwa Microsoft menghadapkan mereka kepada risiko yang tidak perlu. Mereka menilai Microsoft setidaknya harus menjaga Windows XP tetap ‘hidup’ karena pemerintah akan tetap membayar lisensi yang sah.

    Pertimbangan lainnya, pemerintah China mengklaim bahwa potensi transisi dari Windows XP ke Windows 8 terlalu mahal. Karena itu lah sebabnya OS terbaru Microsoft itu hanya memiliki pangsa pasar 3 persen di China.

    Seperti diketahui, Microsoft berulangkali mengingatkan pengguna Windows XP untuk segera beralih ke versi OS Windows yang lebih baru. Pasalnya, perusahaan tidak akan lagi menyediakan pembaruan patch dan keamanan untuk Windows XP setelah 8 April 2014.


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/china-inginkan-windows-7-berharga-murah

    China Inginkan Windows 7 Berharga Murah
    Updated: Fri, 13 Dec 2013 08:05:09 GMT | By amril.amarullah, okezone.com

    BEIJING – China yang masih teguh pada keingininannya untuk menggunakan sistem operasi Windows XP meminta Microsoft untuk memperpanjang tanggal kadaluarsanya khusus untuk Negeri Tirai Bambu. Permintaan tersebut ditolak, dan kini China meminta kepada Microsoft untuk menjual OS Windows 7 dengan harga yang murah.

    Sebagaimana diketahui, para pengguna komputer di China, bahkan pemerintahannya, saat ini masih banyak yang menggunakan Windows XP. Dilansir dari TechRepublic, Jumat (13/12/2013), Microsoft dengan pemerintah China melakukan diskusi mengenai hal ini. Dan hasilnya dikabarkan pemerintah China menginginkan Microsoft merilis Windows 7 dengan harga lebih murah.

    Namun demikian, belum jelas apakah ada kata kesepakatan antar kedua pihak, China ataupun Microsoft. Yang pasti perusahaan yang bermarkas di Redmond, Washington DC, tersebut mengatakan pada China agar segera bermigrasi dari Windows XP ke sistem operasi yang lebih baru.

    Jika dilihat dari angka statistik, Windows 8 atau 8.1 tampaknya bukan pilihan yang mau diambil oleh China. Pasalnya untuk saat ini sistem operasi dari Microsoft tersebut baru digunakan oleh 3,48 persen di seluruh China. Di lain hal, Windows 7 jadi pilihan yang cocok sebagaimana lebih populer dengan pangsa pasar yang tumbuh dari 31,2 persen pada tahun lalu menjadi 40,24 persen saat ini.


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/2014-malapetaka-serang-pengguna-windows-xp

    2014, “Malapetaka” Serang Pengguna Windows XP!
    Updated: Mon, 16 Dec 2013 07:14:29 GMT | By gprayogi, okezone.com

    JAKARTA _ Microsoft akan memensiunkan sistem operasi Windows XP pada 8 April 2014. Bagi konsumen yang masih nekat dan tidak melakukan migrasi sistem operasi, mereka diprediksi akan menghadapi malapetaka pada tahun depan.

    Menurut Direktur Trustworthy Computing Tim Rains, malapetaka tersebut ialah serangan cyber yang memanfaatkan kelemahan pada sistem operasi Windows XP. Sebab, tidak dilanjutkannya dukungan terhadap sistem operasi yang rilis pada 2001 itu secara otomatis akan merugikan penggunannya.

    “Pengguna Windows XP tidak lagi menerima pembaruan keamanan ataupun konten teknik. Ini (Windows XP) menjadi platform yang rentan, sehingga tak mampu melawan serangan keamanan,” terang Rains seperti dilansir Softpedia, Senin (16/12/2013).

    “Cara terbaik agar berada lebih depan dari serangan di 2014 ialah bermigrasi dari Windows XP ke sistem operasi baru yang memberikan proteksi lebih seperti Windows 7 atau Windows 8, sebelum April 2014,” sambungnya.

    Meski sosialisasi terus dilancarkan, Windows XP saat ini menempati platform yang paling banyak di dunia dengan mencokol di posisi kedua dengan pasar 30 persen. Microsoft berharap bahwa pasar dari sistem operasi tersebut bisa ditekan menjadi 13 persen pada April tahun depan.


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/jpnn/windows-xp-repotkan-korea-selatan-1

    Windows XP Repotkan Korea Selatan
    Updated: Wed, 18 Dec 2013 01:24:00 GMT | By JPNN

    SEOUL – Pemerintah Korea Selatan dibuat repot dengan rencana Microsoft yang akan mempensiunkan Windows XP pada 8 April 2014. Pasalnya, ada ribuan komputer di kementerian dan lembaga di Negeri Ginseng itu yang masih menggunakan sistem operasi (OS) yang diluncurkan 24 Agustus tahun 2001.

    Badan regulasi setempat bahkan pekan lalu sempat melakukan kajian khusus, memilih OS mana yang tepat menggantikan XP.

    Seperti dikutip dari Business Korea, Selasa (17/12), pilihan sempat mengerucut pada Linux Ubuntu yang dikenal membutuhkan hardware PC ringan dan bisa dioperasikan lewat CD bahkan USB.

    Cuma masalahnya, banyak pegawai instansi dan perbankan di Korsel sudah kadung tergantung dengan kemudahan XP. Mereka juga emoh belajar dan beradaptasi lagi dengan OS gratis itu. Stigma jika Ubuntu tak kompatibel dengan kartu grafis dan program-program yang ada di Windows juga begitu melekat.

    Nyatanya tak semuanya benar. Proses instalasi berlangsung mudah dan bisa dilakukan secara otomatis. Begitu ter-install, program-program dasar seperti office serta paket games terpasang dengan sendirinya, belum lagi codec multimedia yang jauh lebih update dibanding XP.

    Dari sisi browser, Ubuntu memiliki mesin pencari sendiri ditambah browser pihak ketiga Google Chrome serta Mozilla Firefox. Keunggulan lain, Ubuntu tak boros listrik dan bisa dipasangkan pada perangkat mobile berdaya rendah seperti netbook.

    Satu-satunya kelemahan Ubuntu lagi-lagi soal kompatibilitas karena sering tak sesuai dengan persyaratan keamanan yang diminta situs-situs web yang dikelola kantor, bank dan situs belanja online. Seperti di Indonesia, Windows terutama XP telah menjadi OS de facto sehingga diluar itu dinilai tak praktis bahkan menyulitkan.

    Belajar dari kondisi ini, pemerintah Korsel meminta kantor-kantor di negara tersebut agar tak tergantung pada satu OS. Alasan utamanya, Windows 7 dan 8 suatu saat kelak pasti juga akan pensiun seperti XP. (pra/jpnn)


     
  • Virtual Chitchatting 8:35 AM on 2013/12/18 Permalink  

    The endgame of Ratu Atut Chosiyah eventually has come, and yours are next

    Jakarta, 2013-12-18 08:35 AM

    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/article.aspx?cp-documentid=254715778

    Ajudan dan Sekertaris Pribadi Ratu Atut Dicegah KPK
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 04:00:18 GMT | By yugo, okezone.com

    JAKARTA- Ajudan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Riza Martina, dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi menyusul penetapan status tersangka bosnya dalam kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten.

    Riza dilarang mengadakan perjalanan ke luar negeri hingga enam bulan ke depan, terhitung sejak hari ini. “Menginfokan pencegahan baru dari KPK, Riza Martina, ajudan Ratu Atut Chosiyah dan atau Kasubbag TU Gubernur-Wakil Banten,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, dalam pesan singkatnya, Selasa (17/12/2013).

    Selain itu, sekretaris pribadi Ratu Atut, Alinda Agustine Quintansari, juga turut dicegah. Keputusan pencegahan mereka berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK. “Alinda Agustine Quintansari, sekretaris pribadi Gubernur Banten juga dicegah,” ujar Denny.

    Sebelumnya, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi semasa dipimpin Akil Mochtar. Ketua KPK, Abraham Samad, menyatakan, berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara pada Kamis, 12 Desember 2013, telah ditemukan lebih dari dua alat bukti keterlibatan Atut dalam pemberian Rp 1 miliar kepada Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten.

    “Dalam ekspose telah disepakati telah ditemukan lebih dari dua alat bukti menetapkan atau meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka pemberian berkaitan dengan sengketa Pilkada Lebak Banten,” kata Abraham.


    Abraham Samad: KPK Tidak Takut Tetapkan Atut Tersangka
    Wed, 11 Dec 2013 22:56:31 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan KPK tidak takut untuk menetapkan seseorang seperti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi tersangka.

    Jakarta (Antara) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan KPK tidak takut untuk menetapkan seseorang seperti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi tersangka.

    “Kita tak ada kendala untuk menetapkan hanya seorang Atut menjadi tersangka. Jadi kalian tak usah mikir macam-macam `apa sih Atut, siapa sih Atut sehingga KPK harus takut` ” kata Samad kepada wartawan usai acara diskusi di Pekan Antikorupsi di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Rabu.

    KPK telah memanggil Ratu Atut terkait kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konsistitusi dengan tersangka mantan ketua MK Akil Mochtar yang turut menjerat adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang sudah menjadi tersangka pada Selasa (10/12).

    KPk juga memanggil istri Wawan, Airin Rachmi Diany yang juga merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

    Adapun potensi Atut untuk dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, Samad mengatakan KPK masih harus mendalami pemeriksaan sebelumnya.

    “Dari hasil pemeriksaan itu, Insya Allah Kamis atau Jumat kami akan melakukan ekspose (gelar perkara). Supaya kami bisa menemukan apakah Atut serta Airin dan lainnya bisa ditetapkan menjadi tersangka. Ini kita masih memerlukan ekspose,” jelas Samad.

    Dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak dan Gunung Mas di MK, KPK baru menetapkan mantan Ketua MK sebagai tersangka bersama lima tersangka lainnya termasuk Wawan serta politisi Golkar Chairun Nisa, advokat Susi Tur Andayani, pengusaha asal Kalimantan Cornelis Nhalau serta Bupati Gunung Mas Hambit Bintih.

    Sebelumnya, KPK juga menggali keterangan dari Ratu Atut terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, sementara kasus pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan sudah naik ke penyidikan dan Wawan juga ditetapkan sebagai tersangka.

    “Kami masih mendalami kasus alkes Banten dari informasi lain,” ujar Samad.

    “Saya tegaskan bahwa kasus korupsi Banten itu banyak, bukan cuma alkes saja. Saking banyaknya, saya lupa menyebutkan satu persatu dan itu akan kami dalami,” tambahnya. (ar)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/ke-mana-gubernur-atut-2

    Ke Mana Gubernur Atut?
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 02:33:40 GMT | By dede.suryana, okezone.com

    SERANG – Usai penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman pribadinya, Selasa (17/12/2013) dini hari, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak diketahui keberadaannya.

    Atut seperti hilang ditelan bumi. Kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu tidak dapat ditemui di rumah dinasnya di Serang, maupun di rumah pribadinya di Jakarta. Dia juga absen pada sejumlah acara yang dijadwalkan kehadirannya.

    Sedianya, Ratu Atut membuka pekan olahraga daerah (porda) untuk anak berkebutuhan khusus yang digelar Special Olympics Indonesia (SOIna) hari ini. Namun, orang nomor satu di Banten itu berhalangan hadir.

    Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin mengaku tidak mengetahui keberadaan Atut. “Sudah ada dari Dinsos yang mewakili,” tutur Aeng di lokasi pembukaan porda.

    Agenda lain yang dijadwalkan turut dihadiri Gubernur Atut adalah rapat dengan jajaran Dinas Kesehatan di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Lagi-lagi Atut tidak berada di rapat ini.

    “Kita sedang rapat pendalaman, pembinaan, dan meminta masukan kepada para staf,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Yanuar kepada Okezone.

    Ratu Atut hilang setelah KPK dikabarkan telah menetapkannya sebagai tersangka. Mengenai kasusnya masih simpang siur, antara pengadaan alat-alat kesehatan di Kota Tangerang Selaan dan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, yang sudah terlebih dahulu menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar serta adik kandung Atut yang juga suami Airin, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut Atut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan. Namun informasi lain yang beredar Atut jadi tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Lebak. Juru bicara KPK Johan Budi SP pun menolak berkomentar.

    “Nanti sore Ketua KPK akan menjelaskan secara resmi,” kata Johan saat dikonfirmasi.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/article.aspx?cp-documentid=254715287

    Atut Tersangka Kasus Pilkada Lebak & Pengadaan Alkes
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 02:49:36 GMT | By dede.suryana, okezone.com

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan status tersangka bagi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan Ratu Atut menjadi tersangka dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

    Akhirnya secara utuh memutuskan, meningkatkan, dan menetapkan Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten menjadi tersangka pemberian berkaitan dengan sengketa Pilkada Lebak, Banten,” kata Abraham di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2013).

    Adapun pasal yang menjerat Ratu Atut adalah Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Dalam kasus tersebut tersangka dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka TCW dalam kasus pemberian terhadap Ketua MK Akil,” ujar Abraham.

    Selain dalam kasus Pilkada Lebak, Abraham menyatakan Ratu Atut juga ditetapkan sebagai tersangka pada kasus alat kesehatan di Banten. Namun, kata Abraham, penyidik masih membutuhkan waktu untuk merekonstruksikan perbuatan dan pasal-pasal yang akan disematkan kepada Atut.

    “Dalam kasus alkes Banten, untuk sementara sudah disepakati sebagai tersangka. Namun demikian masih perlu direkonstruksikan perbuatan dan pasal-pasalnya dalam surat perintah penyidikan (sprindik),” tegas Abraham.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/article.aspx?cp-documentid=254715254

    KPK: Lebih 2 Alat Bukti Keterlibatan Atut di Kasus MK
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 03:46:18 GMT | By dede.suryana, okezone.com

    JAKARTA – Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi semasa dipimpin Akil Mochtar.

    Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara pada Kamis, 12 Desember 2013, ditemukan lebih dari dua alat bukti keterlibatan Atut dalam pemberian Rp1 miliar kepada Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten.

    “Dalam ekspose telah disepakati telah ditemukan lebih dari dua alat bukti menetapkan atau meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka pemberian berkaitan dengan sengketa Pilkada Lebak Banten,” kata Abraham di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2013).

    Empat hari berselang atau pada 16 Desember 2013, kata Abraham, KPK kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) atas nama Ratu Atut. “Dalam kasus tersebut, tersangka dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka TCW dalam kasus pemberian terhadap ketua MK Akil,” ujar Abraham Samad.

    TCW adalah inisial Tubagus Chairi Wardana, adik Gubernur Ratu Atut. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap tangan KPK dalam upaya pemberian suap Rp1 miliar kepada Akil Mochtar.

    Abraham memberi jaminan bahwa kasus Sengketa Pilkada Banten tidak akan berhenti sampai pada penetapan status tersangka Atut. “Apakah kasus pemberian dalam Pilkada Lebak akan ada tersangka-tersangka lain, ini masih terus didalami. Saya himbau tetap sabar, menanti perkembangan-perkembangan selanjutnya,” tegas Abraham.

    Selain menetapkan status tersangka di kasus Pilkada Lebak, Abraham menyatakan Ratu Atut juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Alat Kesehatan di Banten. Namun, kata Abraham, penyidik masih membutuhkan waktu untuk merekonstruksikan perbuatan dan pasal-pasal yang akan disematkan kepada Atut.

    “Dalam kasus Alkes Banten, untuk sementara sudah disepakati sebagai tersangka. Namun, demikian masih perlu direkonstruksikan perbuatan dan pasal-pasalnya dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik),” tegas Abraham.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/atut-juga-tak-nampak-di-rumahnya-kawasan-bandung

    Atut juga Tak Nampak di Rumahnya Kawasan Bandung
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 04:19:07 GMT | By kemas, okezone.com

    BANDUNG- Keberadaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah masih menjadi teka-teki. Dia tidak ada di rumah dinasnya di Banten dan rumah pribadinya di Jakarta. Hal serupa juga terjadi di rumah Atut di Jalan Suryalaya IV, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Pantauan Okezone, rumah mewah itu tampak sepi, tidak ada aktivitas yang terlihat. Penghuni rumah juga tidak ada yang keluar. Pagar dan pintu rumah terkunci rapat.

    Wawan Rahmat, ketua RT setempat, mengatakan, rumah itu dihuni beberapa pekerja. Tidak ada penghuni rumah lainnya, rumah itu sepi sejak kasus korupsi menyeret nama Atut.

    “Pas ada permasalahan korupsi (Atut) tidak pernah ke sini lagi,” kata Wawan saat ditemui di lokasi, Selasa (17/12/2013).

    Biasanya, aktivitas di rumah itu selalu ramai setiap akhir pekan. Karena itu merupakan rumah keluarga tempat keluarga besar Atut berkumpul.

    “Itu mah rumah keluarga. Setiap malam minggu, hari minggu, dan hari raya selalu ramai,” ungkapnya.

    Rumah itu terbilang cukup luas membentuk huruf U karena beberapa rumah digabungkan menjadi satu. Rumah itu dibangun ayah Atut. Setelah ayah Atut meninggal dua tahun lalu, rumah itu direnovasi sedemikian rupa hingga menjadi besar dan mewah.

    Disinggung adakah petugas KPK yang datang ke rumah Atut, Wawan membenarkannya. “Ada sekira sebulan lalu,” jelasnya.

    Disinggung sosok Atut yang dikenalnya, Wawan hanya bercerita singkat. “Menurut saya mah dia warga yang baik,” tandasnya.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/atut-juga-tak-nampak-di-rumahnya-kawasan-bandung

    Jadi Tersangka, Atut Menghilang
    Atut juga Tak Nampak di Rumahnya Kawasan Bandung
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 04:19:07 GMT | By kemas, okezone.com

    BANDUNG- Keberadaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah masih menjadi teka-teki. Dia tidak ada di rumah dinasnya di Banten dan rumah pribadinya di Jakarta. Hal serupa juga terjadi di rumah Atut di Jalan Suryalaya IV, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Pantauan Okezone, rumah mewah itu tampak sepi, tidak ada aktivitas yang terlihat. Penghuni rumah juga tidak ada yang keluar. Pagar dan pintu rumah terkunci rapat.

    Wawan Rahmat, ketua RT setempat, mengatakan, rumah itu dihuni beberapa pekerja. Tidak ada penghuni rumah lainnya, rumah itu sepi sejak kasus korupsi menyeret nama Atut.

    “Pas ada permasalahan korupsi (Atut) tidak pernah ke sini lagi,” kata Wawan saat ditemui di lokasi, Selasa (17/12/2013).

    Biasanya, aktivitas di rumah itu selalu ramai setiap akhir pekan. Karena itu merupakan rumah keluarga tempat keluarga besar Atut berkumpul.

    “Itu mah rumah keluarga. Setiap malam minggu, hari minggu, dan hari raya selalu ramai,” ungkapnya.

    Rumah itu terbilang cukup luas membentuk huruf U karena beberapa rumah digabungkan menjadi satu. Rumah itu dibangun ayah Atut. Setelah ayah Atut meninggal dua tahun lalu, rumah itu direnovasi sedemikian rupa hingga menjadi besar dan mewah.

    Disinggung adakah petugas KPK yang datang ke rumah Atut, Wawan membenarkannya. “Ada sekira sebulan lalu,” jelasnya.

    Disinggung sosok Atut yang dikenalnya, Wawan hanya bercerita singkat. “Menurut saya mah dia warga yang baik,” tandasnya.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/article.aspx?cp-documentid=254717787

    “Terima Kasih KPK Telah Jadikan Ratu Atut sebagai Tersangka”
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 07:14:56 GMT | By yudha, okezone.com

    SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten dan kasus alat kesehatan di Banten.

    Hal tersebut disambut gembira puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Banten untuk Rakyat (gebrak). Mereka melakukan aksi menggunduli rambut di depan kampus Universitas Sultan Ageng tirtayasa, yang terletak di jalan raya merak KM4, pakupatan, kota serang, Selasa (17/12/2013)

    Humas Gebrak, Rijalul Kahfi, mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menyambut berita gembira kenaikan status Atut menjadi tersangka. “Kami akan terus mengawal isu-isu korupsi Alkes dan suap Bupati Lebak di Banten, penyalahgunaan APBD. Karena masih banyak koruptor di lingkungan atut yang belum di tindak secara hukum,” kata Rijalul, di lokasi demonstrasi.

    Sementara, puluhan aktivis mahasiswa juga memblokir jalan di depan kampus, dan membentangkan spanduk yang bertuliskan “Terima kasih KPK telah menjadikan Ratu Atut sebagai tersangka”.

    Pantauan Okezone, dua mahasiswa dipotong rambutnya hingga botak, sementara beberapa mahasiswa lainnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah rambut dua mahasiswa tersebut dipangkas habis, para demonstran menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa.

    Aksi damai ini, tidak mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hanya beberapa polisi dan petugas DLLAJ saja mengatur lalu lintas yang mengawal aksi ini. Mahasiswa juga membakar ban seusai aksi plontos rambut.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254712041

    KPK Geledah Rumah Ratu Atut
    Tue, 17 Dec 2013 08:42:11 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait penyidikan dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Tadi dini hari, 17 Desember 2013, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Ratu Atut Chosiyah, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara sengketa pilkada Lebak di MK dengan tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardana) dan kawan-kawan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

    Rumah tersebut terletak di Jalan Bayangkara No 51 Cipocok, Serang Banten.

    “Sampai saat ini proses penggeledahan masih berlangsung,” tambah Johan.

    Penggeledahan, menurut Johan, dilakukan untuk mencari jejak-jejak tersangka.

    Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan adalah adik kandung Atut yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

    Atut dan Airin sudah dicegah pergi keluar negeri dan keduanya juga telah diperiksa KPK pada 10 Desember dalam kasus yang sama.

    Tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi sengketa Pilkada Lebak bersama dengan Wawan adalah mantan Ketua MK Akil Mochtar dan advokat sebagai penerima suap, sedangkan Wawan diduga sebagai pemberi suap, KPK menyita uang senilai Rp1 miliar di rumah orang tua Susi sebagai barang bukti.

    Wawan juga menjadi tersangka dalam penyidikan kasus korupsi pengadaa alat kesehatan (Alkes) Tangerang Selatan bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan (SDK dan Promkes) Tangerang Selatan Mamak Jamaksari serta pihak swasta PT MAP Mikindo Adiguna Pratama (MAP) Dadang Prijatna.

    Ada sejumlah anggota keluarga Atut yang menduduki jabatan pemerintahan di provinsi Banten dan tingkat pusat.

    Mereka adalah Andhika Hazrumy (anak pertama Atut) sebagai anggota DPD dari Provinsi Banten, Ade Rosi Khairunnisa (Istri Andhika) yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut) menjadi calon anggota DPR, Tanto Warsono Arban (suami Andiara) menjadi calon anggota DPR RI.

    Selanjutnya, Heryani (ibu tiri Atut) menjabat Wakil Bupati Pandeglang, Ratu Tatu Chassanah (adik kandung Atut) yaitu Wakil Bupati Serang, Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut) menjabat sebagai Wali Kota Serang, serta Airin Rachmi Diany (istri Wawan) yaitu Wali Kota Tangerang Selatan.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/kediaman-atut-di-banten-dijaga-puluhan-jawara

    Kediaman Atut di Banten Dijaga Puluhan Jawara
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 10:59:07 GMT | By catur.nugroho, okezone.com

    SERANG – Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Pilkada Lebak dan alat kesehatan (alkes), kediaman Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bhayangkara No 51, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten dijaga puluhan jawara berpakaian dan berpeci hitam, serta lima orang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Berdasarkan pantauan Okezone, Selasa (17/12/2013), para jawara ini berjaga di dalam dan di luar rumah Atut. Sementara petugas Satpol PP berjaga di pos pengamanan di samping gerbang utama rumah.

    Di dalam rumah Atut pun tak terlihat kegiatan berarti. Hanya saja beberapa saat lalu ada sebuah angkot yang masuk ke dalam. Namun beberapa menit kemudian, angkot pun meninggalkan kediamannya dengan keadaan kosong.

    Tak jauh dari kediaman Atut, Keluarga Besar Mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, melakukan aksi sujud syukur atas penetapan Atut sebagai tersangka. Mereka melakukan tasyakuran, membaca puisi, orasi, dan diakhiri potong tumpeng sebagari rasa syukur. Mereka juga menyalahkan kembang api.

    Sementara, Ketua Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), Sobari, mengatakan penetapan Atut sebagai tersangka ini bisa segera mewujudkan cita-cita masyrakat Banten yang ingin sejahtera.

    “Kita tetap berorientasi kepada cita-sita banten untuk mensejahterakan Banten. Akan tetapi, Banten malah semakin hancur semenjak dipimpin Atut dan kroninya,” ujarnya.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254713372

    KPK Isyaratkan Gubernur Banten Tersangka
    Tue, 17 Dec 2013 11:07:16 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Komisi Pemberantasan Korupsi menginsyaratkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi.

    “Makanya yang akan mengumumkan Pak Ketua (KPK) secara resmi, informasi umumnya memang sudah dijelaksan ekspose (gelar perkara) minggu yang lalu, dari ekspose itu kemudian ada beberapa keputusan, satu dipersiapkan administrasi penyidikannya, kedua dipersiapkan upaya-upaya paksa yang terkait dengan itu, ketiga tadi malam sudah dilakukan penggeledahan,” kata Wakil Ketua Bambang Widjojanto saat ditanya mengenai status hukum Ratu Atut sebelum acara diskusi di Balai Kartini Jakarta, Selasa.

    Namun, Bambang tidak menjelaskan kasus mana yang menjadikan Gubernur Banten tersebut dianggap sebagai tersangka.

    “Pokoknya berkaitan dengan Alkes (Alat Kesehatan),” tambah Bambang.

    KPK sejak dini hari tadi telah melakukan penggeledahan di rumah Ratu Atut Chosiyah, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konsitusi dengan tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardana) yaitu adik Ratu Atut.

    Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan adalah adik kandung Atut yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

    Atut dan Airin sudah dicegah pergi keluar negeri dan keduanya juga telah diperiksa KPK pada 10 Desember dalam kasus yang sama.

    Namun, KPK juga sedang menyidik dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, sedangkan di tingkat penyelidikan, KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di provinsi Banten.

    Dalam penyidikan Alkes Tangsel, KPK sudah menetapkan tiga tersangka yaitu Wawan, Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan (SDK dan Promkes) Tangerang Selatan Mamak Jamaksari serta pihak swasta PT MAP Mikindo Adiguna Pratama (MAP) Dadang Prijatna.

    Nilai proyek adalah sebesar Rp23 miliar dan diduga ada penggelembungan dalam pengerjaan proyek tersebut.

    Sedangkan dalam kasus Alkes Banten, KPK baru tahap penyelidikan sehingga belum menetapkan tersangka, meski sudah memeriksa sejumlah pihak antara lain pejabat di Dinas Kesehatan Banten hingga Gubernur Banten Ratu Atut.

    Badan Pemeriksa Keuangan setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banten yang mencapai Rp30 miliar.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254714930

    KPK Sita Dua Koper Dokumen Milik Atut
    Tue, 17 Dec 2013 11:56:09 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dua koper yang berisi dokumen dari hasil penggeledahan di rumah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bhayangkara Nomor 51 Cipocok, Serang, Banten.

    “Petugas KPK membawa dua koper berisi dokumen dari hasil penggeledahan di dua ruangan rumah Gubernur Banten Ratu Atut,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi lewat pesan singkat, Selasa.

    KPK menggeledah rumah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam penyidikan dugaan korupsi dalam penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi pada Selasa dini hari.

    “Penggeledahan dilakukan untuk mencari jejak-jejak tersangka,” jelas Johan.

    Terkait penggeledahan ini, Ratu Atut belum bisa diminta keterangannya. Ada pun pengacara Ratu Atut, TB Sukatma, mengaku belum mendapat konfirmasi dari Ratu Atut.

    “Saya belum dapat konfirmasi dari beliau karena beritanya ramenya baru pagi ini dan penggeledahan tadi malam,” jelasnya.

    Sukatma pun enggan memberitahukan keberadaan Ratu Atut saat ini namun ia membantah jika Ratu Atut menghindar.

    “Saya belum bisa berikan konfirmasi posisinya tapi beliau ada,” ujar Sukatma saat menyambangi Gedung KPK.

    “Beliau dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Gubernur Provinsi Banten. Beliau masih bekerja,” tambahnya.

    Adik kandung Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana, yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah Lebak di Mahkamah Konstitusi. Ia diduga memberikan suap kepada mantah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Sehari setelah kasus itu terkuat, Ratu Atut dicegah ke luar negeri menyusul kemudian Airin agar apabila sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan, ia tidak sedang berada di luar negeri.

    Terkait kasus tersebut, Ratu Atut juga telah dipanggil KPK untuk digali keterangannya sebagai saksi beberapa waktu lalu.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254714914

    Atut Tetap Menjabat Gubernur Meski Tersangka
    Tue, 17 Dec 2013 13:28:40 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serta merta membuat Atut kehilangan jabatannya sebagai kepala daerah di Provinsi Banten.

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Ratu Atut akan dinonaktifkan sebagai Gubernur Banten jika sudah ada nomor registrasi perkara di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

    “Setelah penetapannya sebagai terdakwa, baru dinonaktifkan,” kata Gamawan ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Proses pemberhentian sementara gubernur yang terjerat kasus hukum dapat dilakukan oleh Presiden melalui usulan Mendagri, jika berkas perkara dakwaan tindak pidana tersebut sudah terdaftar di pengadilan.

    Hal itu seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai turunan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

    Dalam hal itu, Mendagri belum dapat mengeluarkan usulan pemberhentian tersebut, karena belum mendapatkan surat resmi dari KPK maupun berkas perkara dari Pengadilan Tipikor.

    “Saya belum mengetahui (penetapan Atut), tapi saya sudah baca di media. Saya akan dalami terlebih dahulu,” ujar Gamawan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan pihaknya sudah menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.

    “Yang akan mengumumkan Pak Ketua (Abraham Samad) secara resmi, informasi umumnya memang sudah dijelaskan ekspose (gelar perkara) minggu yang lalu. Dari ekspose itu kemudian ada beberapa keputusan, (antara lain) dipersipakan administrasi penyidikannya (Sprindik),” kata Bambang di Jakarta, Selasa.

    Nama Ratu Atut Choisiyah ikut terseret dalam pusaran dugaan suap atas pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Atas dugaan kasus korupsi tersebut, KPK sudah menangkap dan menetapkan tersangka mantan Ketua MK Akil Mochtar dan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan.

    Selain itu, Atut juga diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan, di mana adik ipar Atut, yang juga istri Wawan, Airin Rachmi Diany menjabat sebagai wali kota.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254716382

    KPK Tetapkan Ratu Atut Tersangka Dua Kasus
    Tue, 17 Dec 2013 14:52:46 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten.

    “KPK secara solid dan utuh memutuskan menetapkan dan meningkatkan Ratu Atut Chosiyah selaku tersangka dalam pemberian berkaitan dengan sengketa pilkada Kabupaten Lebak, Banten,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

    Samad mengatakan peningkatan status Ratu Atut dari saksi menjadi tersangka ini berdasarkan hasil ekspos yang dilakukan pada 12 Desember 2013 dari barang bukti yang ditemukan. Sprindik kasus tersebut telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013.

    Ratu Atut dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    “Kenapa juncto karena dalam kasus tersebut tersangka Atut dinyatakan bersama-sama atau turut serta bersama TCW (Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan) dalam kasus pemberian atau penyuapan terhadap Ketua MK Akil Mochtar. Oleh karena itu yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Samad.

    Sementara itu dalam kasus Alkes Banten dalam ekspos tanggal 12 Desember 2013, Ratu Atut juga ditetapkan sebagai tersangka.

    “Namun demikian masih perlu direkonstruksikan perbuatan serta pasal-pasal dalam sprindik yang akan menyusul kemudian. Saat ini pasal masih dirumuskan,” ungkap Samad.

    Terkait dua kasus tersebut, Ratu Atut telah dipanggil KPK beberapa waktu lalu untuk digali keterangannya sebagai saksi.

    Adapun adik kandung Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, sudah menjadi tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan.

    Ia diduga memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebanyak Rp1 miliar melalui seorang advokat Susi Tur Andayani yang juga sudah menjadi tersangka.

    Berkaitan dengan kasus tersebut, penyidik KPK telah menggeledah rumah Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok, Serang, Banten pada Selasa dini hari hingga pukul 06.00 WIB.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254716380

    Nasdem: Ratu Atut harus Mengundurkan Diri
    Tue, 17 Dec 2013 14:56:22 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella meminta agar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk mengundurkan diri dari jabatannya pascaditetapkannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ada dua pilihan yang bisa dilakukan Atut sekarang ini. Atut mengundurkan diri sebagai Gubernur Banten atau ia tetap mempertahankan kedudukannya. Kalau tetap bertahan menjadi gubernur, maka Atut tidak akan konsentrasi mengurus masyarakat Banten karena KPK akan ketat memeriksanya. Jadi sebaiknya Atut mengundurkan diri,” kata Rio, di Jakarta, Selasa.

    Ia pun mengaku prihatin dengan penetapan status tersangka yang dikenakan KPK Ratu Atut lantaran Atut merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi gubernur. Sayangnya, Atut menjadi tersangka menjelang Hari Ibu.

    “Sebelumnya Atut dapat menjadi contoh sebagai perempuan pemimpin, dalam kapasitasnya sebagai gubernur. Tapi kemudian menjadi tersangka,” tuturnya.

    Rio melihat KPK menunjukkan keseriusannya dalam penanganan kasus dugaan korupsi di wilayah Banten, yang diantaranya melibatkan Atut dan keluarganya.

    “Setelah adiknya (Tubagus Chaeri Wardana) dijadikan tersangka, kali ini Atut. KPK memberikan perhatian lebih pada kasus Banten ini,” tambah Rio.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad resmi menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka.

    Ratu Atut Chosiyah tersangka sengketa pilkada Kabupaten Lebak dan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas Kota Tangerang.

    “KPK menetapkan Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten selaku tersangka dalam pemberian yang berkaitan dengan sengketa pilkada Kabupaten Lebak, Banten,” kata Abraham Samad dalam keterangan persnya (17/12).

    Abraham Samad menambahkan, “Pasal yang akan dikenakan yaitu pasal 6 ayat 1a, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 KUHP.”

    “Ratu Atut secara bersama-sama tersangka TCW melakukan penyuapan kepada ketua MK, Akil Muchtar,” kata Abraham Samad.

    Sementara itu Abraham Samad belum bisa memaparkan detail kasus tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Puskesmas Kota Tangerang yang melibatkan Atut karena masih didalami oleh pihak penyidik.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254716374

    KPK: Ratu Atut akan Ditahan
    Tue, 17 Dec 2013 15:36:08 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah akan ditahan apabila berkas kasus sudah melampaui 50 persen.

    “Kalau pemberkasan sudah melampaui 50 persen maka segera (penahanan) dilakukan Jumat ini (20/12), kalau belum 50 persen ya belum ditahan. Tapi yang pasti, tersangka sudah ditetapkan tersangka oleh KPK pasti akan dilakukan penahanan,” kata Abraham Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

    Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Banten.

    Terkait kasus pengurusan sengketa pilkada Lebak di MK, Ratu Atut dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ia diduga bersama-sama dengan tersangka sebelumnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga adik kandungnya, melakukan penyuapan terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Sementara untuk kasus Alkes di Banten, saat ini KPK masih merumuskan pasal yang akan disangkakan.

    “Masih perlu direkonstruksikan perbuatan serta pasal-pasal dalam sprindik yang akan menyusul kemudian. Saat ini pasal masih dirumuskan,” ungkap Samad.

    Terkait dua kasus tersebut, Ratu Atut telah dipanggil KPK beberapa waktu lalu untuk digali keterangannya sebagai saksi.

    Adapun adik kandung Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, sudah menjadi tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di MK.

    KPK berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang advokat Susi Tur Andayani yang menjadi perantara antara Wawan dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebanyak Rp1 miliar.

    Berkaitan dengan kasus tersebut, penyidik KPK telah menggeledah rumah Ratu Atut Chosiyah di Jl. Bayangkara No. 51 Cipocok, Serang, Banten pada Selasa dini hari ini hingga pukul 06.00 WIB.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/kpk-geledah-rumah-gubernur-banten

    KPK Geledah Rumah Gubernur Banten
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 15:53:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dini hari tadi. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Bahwa tadi dini hari, 17 Desember 2013, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Ratu Atut Chosiyah di Jl Bayangkara Nomor 51 Cipocok, Serang, Banten,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dalam pesan singkat, Selasa (17/12).

    Johan menjelaskan, proses penggeledahan di rumah Atut masih berlangsung. “Sampai saat ini proses penggeledahan masih berlangsung,” katanya.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga orang dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. Ketiganya adalah mantan Ketua MK Akil Mochtar, adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dan pengacara Susi Tur Andayani.

    Barang bukti dalam kasus Pilkada Lebak adalah uang Rp 1 miliar. Uang ini diduga merupakan suap yang diberikan Wawan kepada Akil. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/gubernur-banten-jadi-tersangka-1

    Gubernur Banten Jadi Tersangka
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 17:32:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat perintah penyidikan atas nama Atut sudah ditandatangani oleh pimpinan KPK sejak kemarin, Senin (16/12).

    Juru Bicara KPK, Johan Budi SP belum mau berkomentar soal ini. Ia hanya membenarkan ada penggeledahan di rumah Atut di Jl Bayangkara Nomor 51 Cipocok, Serang, Banten terkait penyidikan kasus Pilkada Lebak.

    “Akan ada penjelasan dari Ketua KPK secara resmi soal hasil geledah itu sore nanti,” kata Johan melalui pesan singkat, Selasa (17/12).

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, Abraham sudah menandatangani sprindik terkait penetapan tersangka Atut.

    “Kemarin memang sudah ditandatangani oleh ketua KPK sprindiknya dengan disetujui oleh semua pimpinan dan tadi malam sudah ada penggeledahan di kantor dan di rumah dari mulai malam hari hingga subuh,” kata Bambang. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/Republika/article.aspx?cp-documentid=254716156

    Atut Keluar Sebelum Rumahnya Digeledah KPK
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 17:40:18 GMT


    Atut Keluar Sebelum Rumahnya Digeledah KPK

    REPUBLIKA.CO.ID, SERANG — Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Pemilukada Lebak, Keberadaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kini misterius.

    Mantan tim sukses Atut dalam pemilihan gubernur pada 2011, Akhmad Jajuli mengatakan, Atut telah meninggalkan kediamannya di Jalan Bhayangkara Nomor 51, Cipocok, Serang, Banten sejak Senin (16/12) sore. Yaitu, bertepatan sebelum digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Jajuli menjelaskan, Atut telah keluar rumah sejak Senin pukul 20.00 WIB. “KPK datang ke sini kan sekitar pukul 23.00 sampai sekitar Subuh. Ibu (Atut) sudah keluar sebelumnya,” kata Jajuli.

    Ia menuturkan, saat ini juga tidak tahu keberadaan putri almarhum Tubagus Chasan Shohib itu. Hingga Selasa (17/12) sore teleponnya tidak pernah dijawab oleh Atut. “Saya juga tidak berhasil (menelepon Atut). Tadi pagi ngontak beliau belum diangkat juga, mungkin masih syok,” katanya.

    Saat penggeledahan oleh KPK, tambah jajuli, kondisi rumah saat itu dalam keadaan sepi. Hanya ada pembantu rumah tangga dan Satpol PP yang sedang berjaga.

    Dari pantauanRepublika, hingga Selasa (17/12) sore kediaman orang nomor satu di Banten itu dijaga ketat oleh petugas. Puluhan orang berbadan tegap dan berpakaian rapi dengan mengenakan celana jeans dan bersepatu juga nampak berjaga-jaga di dalam gerbang.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/pengacara-atut-belum-bisa-dijadikan-tersangka

    Pengacara: Atut Belum Bisa Dijadikan Tersangka
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 18:37:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Pengacara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, TB Sukatma mengatakan, belum mengetahui soal penetapan Atut sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya saat ini belum ada informasi dari KPK soal penetapan itu.

    “Tentang apakah dia sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum karena sampai per hari ini ibu (Atut) dan KPK memang belum mngkonfirmasi atau konferensi pers tentang peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan sampai dengan penetapan seseorang sebagai tersangka,” kata Sukatma di KPK, Jakarta, Selasa (17/12).

    Karena itu, Sukatma mengaku menunggu perkembangannya. Namun, ia merasa belum ada bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan Atut sebagai tersangka.

    Meski begitu, Sukatma menegaskan pihaknya tidak dalam posisi menolak apabila Atut ditetapkan sebagai tersangka. “Saya selaku tim penasihat hukum yang sudah ada, kita merasa bahwa belum ada fakta-fakta atau bukti yang cukup untuk menempatkan ibu (Atut) sebagai tersangka,” kata Sukatma.

    Atut dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di MK. Surat perintah penyidikan Atut sudah ditandatangani Ketua KPK, Abraham Samad dan disetujui para pimpinan kemarin, Senin (16/12).

    Sukatma mengatakan, Atut tidak terlibat dalam kasus dugaan suap Pilkada Lebak yang menjerat adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. “Beliau (Atut) tidak ada memberikan arahan maupun instruksi untuk memberikan sesuatu kepada akil, itu sudah dinyatakan oleh pihak saya, Pak Wawan, jadi sama sekali tidak ada,” katanya.

    KPK saat ini menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Banten tahun 2010-2012.
    Atut disebut menerima fee dari proyek itu. Namun, hal ini dibantah Sukatma.

    “Enggak ada, berkaitan dengan fee atau apa itu, engga ada sama sekali. Itu kan informasi-informasi saja, kita kembali ke proses penyidikan, hormati,” kata Sukatma.

    Sukatma mengatakan, meski dikabarkan menjadi tersangka, Atut masih menjalani aktivitas seperti biasa sebagai Gubernur Banten. “Beliau (Atut) masih kerja,” katanya.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga orang dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. Ketiganya adalah Wawan, mantan Ketua MK Akil Mochtar, dan pengacara Susi Tur Andayani.

    Barang bukti dalam kasus Pilkada Lebak adalah uang Rp 1 miliar. Uang ini diduga merupakan suap yang diberikan Wawan kepada Akil. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/article.aspx?cp-documentid=254713488

    Geledah Rumah Atut, KPK Sita Dokumen
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 18:44:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rumah Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bayangkara Nomor 51 Cipocok, Serang, Banten. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pengacara Atut, TB Sukatma mengatakan, penggeledahan itu merupakan standar prosedur yang dilakukan KPK. Dalam penggeledahan itu, dia menyatakan, KPK menyita dokumen.

    “Pada penggeledahan itu sudah ada informasi sudah ada dua koper dokumen yang dibawa oleh KPK,” kata Sukatma di KPK, Jakarta, Selasa (17/12).

    Sukatma mengatakan, dokumen yang dibawa KPK itu tidak menunjukkan bahwa Atut terjerat pidana. “Tapi kan memang belum bisa menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang di bawa KPK itu belum menunjukkan bahwa adanya suatu proses tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang,” katanya.

    Ia mengatakan, tidak ada pemberitahuan soal rencana penggeledahan kepada Atut. “Karena itu sifatnya rahasia,” kata Sukatma.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga orang dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. Ketiganya adalah mantan Ketua MK Akil Mochtar, adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dan pengacara Susi Tur Andayani.

    Barang bukti dalam kasus Pilkada Lebak adalah uang Rp 1 miliar. Uang ini diduga merupakan suap yang diberikan Wawan kepada Akil. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/article.aspx?cp-documentid=254714430

    Mendagri Didesak Segera Nonaktifkan Atut
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 20:48:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menetapkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Juru bicara Masyarakat Transparansi (MATA) Banten, Oman Abdurrahman mengatakan jika Atut menjadi tersangka maka Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi harus segera menonaktifkan Atut dari jabatannya sebagai Gubernur Banten.

    “MATA mendesak mendagri untuk segera menonaktifan Atut dari jabatannya saat ini sebagai Gubernur Banten. Hal itu untuk memudahkan penyidikan yang dilakukan KPK,” kata Oman dalam pesan singkat kepada JPNN, Selasa (17/12).

    Apalagi Oman mengatakan, Atut pernah mangkir dari panggilan KPK dengan alasan pekerjaan. “Alasan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada proses pemanggilan selanjutnya,” katanya.

    Karena itu, menurut Oman, penonaktifan Atut merupakan hal yang mendesak. “Selain itu estetikanya tidak baik pemerintahan dipimpin oleh seorang tersangka,” katanya. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/article.aspx?cp-documentid=254715587

    Keluarga Nilai Status Tersangka Atut Dipaksakan
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 23:00:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah resmi dijadikan tersangka atas dua kasus. Kasus pertama terkait kasus suap sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Lebak, Banten yang juga melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Sedangkan yang kedua, dugaan kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Provinsi Banten.

    Juru bicara keluarga Atut, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, keluarga terkejut dengan keputusan KPK yang menetapkan Atut sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Bahkan, menurutnya, penetapan Atut sebagai tersangka terkesan dipaksakan.

    “Keluarga terkejut dan menyayangkan sikap KPK yang menyatakan Ibu Ratu Atut sebagai tersangka dalam kasus Alkes Banten yang terkesan dipaksakan,” kata Fitron dalam pesan singkat kepada JPNN, Selasa (17/12).

    Meski terkesan dipaksakan Fitron mengatakan, keluarga tetap menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Ia berharap proses di peradilan nantinya tidak dipaksakan seperti penetapan tersangka Atut.

    “Kami yakin kejelasan akan muncul sebab walaupun proses penetapan sebagai tersangka terkesan dipaksakan tapi kami harap proses pengadilan tidak dipaksakan,” kata Fitron.

    Menurut Fitron, Atut selama ini sudah bekerjasama dengan KPK dalam memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga antikorupsi itu. Ia yakin kakak kandung Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ini tidak terlibat kasus korupsi. “Pihak keluarga yakin bahwa makin dibuka kasus ini maka makin terlihat Ibu Atut tidak bersalah,” ujar Fitron.

    Soal kinerja Atut sebagai Gubernur Banten, menurut Fitron, ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani itu menjalankan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku.

    “Atut selaku Gubernur Provinsi Banten menjalankan pemerintahan secara kolektif kolegial dengan DPRD. Semua sudah melalui proses check and balance serta disepakati semua perangkat pemerintahan daerah provinsi Banten,” katanya.

    Seperti diketahui, dalam kasus Pilkada Lebak, KPK menjerat Atut dengan pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 KUHP. Ancaman pidananya penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

    Sedangkan dalam kasus Alkes Banten, untuk sementara sudah disepakati Atut menjadi tersangka. Namun demikian, masih perlu direkonstruksikan dalam pasal-pasalnya. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/tribunnews/article.aspx?cp-documentid=254716295

    Usai Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Keberadaan Ratu Atut Misterius
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 23:36:33 GMT | By Tribun News Polhukam News Feed

    TRIBUNNEWS.COM, BANTEN – Setelah penggeledahan di rumah pribadinya dan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat ini belum diketahui keberadaannya.

    Menurut mantan tim sukses Atut dalam Pilkada Banten, Akhmad Jajali, Atut terakhir terlihat keluar dari rumah pribadinya malam tadi sekitar pukul 20.00 WIB.

    “Kemarin sore Ibu (Atut) ada di kediaman, jam 8 malam keluar. KPK datang sekitar jam 11,” ujarnya saat ditemui di kediaman Atut di Jalan Bhayangkara 51, Serang, Banten, Selasa (17/12/2013).

    Usai meninggalkan rumah tadi malam, keberadaan Ratu Atut sampai dengan saat ini belum diketahui dengan pasti. Jajali sendiri tidak mengetahui dimana Ratu Atut saat ini berada.

    Ia juga mengaku sudah beberapa kali mencoba menghubungi Atut dan juga melalui ajudannya, namun yang bersangkutan belum merespon.

    “Saya juga tidak tahu kemana, belum ada konfirmasi kemana. Kita sudah coba kontak beliau tapi belum diangkat,” tuturnya.

    Jajali juga mengaku enggan berspekulasi dimana keberadaan Atut saat ini, ia juga membantah jika Atut disebut menghilang dan bersembunyi setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menurutnya saat ini mungkin sang Gubernur masih menenangkan diri atas berbagai musibah yang menimpanya dan keluarga.

    “Saya enggak mau menduga-duga. Ya mungkin psikologis masih syok, karena kan suaminya belum lama meninggal dan adiknya juga ditangkap KPK,” katanya.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/article.aspx?cp-documentid=254716583

    KPK Cegah Sespri dan Ajudan Ratu Atut
    Updated: Wed, 18 Dec 2013 00:13:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, lembaga meminta pencegahan untuk Alinda Agustine Q dan Riza Martina. Pencegahan keduanya terkait dengan tersangka Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

    “Alinda merupakan sekretaris pribadi Gubernur Banten. Sedangkan Riza adalah ajudan Ratu Atut,” kata Johan dalam pesan singkat, Selasa (17/12).

    Johan menjelaskan, Alinda dan Riza dicegah sejak tanggal 17 Desember 2013. Pencegahan ini dilakukan untuk enam bulan ke depan. “Tujuan pencegahan agar sewaktu-waktu jika keterangan keduanya dibutuhkan, mereka tidak sedang berada di luar negeri,” ujarnya.

    Seperti diketahui, KPK terlebih dahulu menetapkan Wawan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Ketua MK, Akil Mochtar dan pengacara Susi Tur Andayani. Barang bukti dalam kasus itu adalah uang Rp 1 miliar yang diduga sebagai suap dari Wawan untuk Akil.

    Hari ini, KPK mengumumkan Atut menjadi tersangka kasus Pilkada Lebak. Ia dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 KUHP. (gil/jpnn)


     
  • Virtual Chitchatting 3:12 PM on 2013/12/10 Permalink  

    Harvesting the license keys of antivirus programs: eset nod32, kaspersky, avast!, avira, norton, Dr Web

    Installation Instructions :

    ESET NOD32
    1. Open the main window of ESET NOD32
    2 . In the left pane , select “Updates” -> “Product activation”
    3 . Then select the “Activate by using the username and password”
    4 . Enter the name ( Username ) and Password (Password) -> Activate
    5 . Then click ” Update database with virus signatures. “

    Important! Exclusion of early warning system .
    Open the main window of ESET NOD32 -> Settings -> Go to the advanced settings … (F5) -> Opening of the “Tools” -> ESET Live Grid -> Uncheck ” Participate in ESET Live Grid -> We press ” OK “.

    Kaspersky
    Activation versions of KIS / KAV 2010
    To be able to KIS / KAV 2010 to activate the software by Internet activation code, key AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAA3 and when you get the error message window will open with the button “Browse”, where you can activate the software key ( the key with 7.0 and 2009 ( 8.0) version) …
    Mentioned above refers to the version (KIS / KAV 2011 version of 2011 ( 11.0.0.232 ) ) how to enable installation of this version read below .
    Note: If Internet Explorer is enabled , ” operate autonomously ” (even in case of a complete lack of connection to the Internet) , this method of activating the program does not work . You can disable the use of offline browser.

    Avast
    Avast! Pro Antivirus, Internet Security 5, 6 , 7
    For Windows XP
    1. Exclusion of self-defense and to replace the license file in
    2 . For Avast! 5 : “C :/ Documents and Settings / All Users / Application Data / ALWIL Software/Avast5″
    2 . For Avast! 6, 7 , 8 : «C :/ Documents and Settings / All Users / Application Data / AVAST Software / Avast»
    3 . Enable self-defense module Avast!

    For Windows Vista, 7, 8
    1. Exclusion of self-defense and to replace the license file in
    2 . For Avast! 5 : “C :/ ProgramData / ALWIL Software/Avast5»
    2 . For Avast! 6, 7 , 8: “C :/ ProgramData / AVAST Software / Avast»
    3 . Enable self-defense module Avast!

    Avast! Free Antivirus 5, 6 , 7
    1. Click the icon in the system tray , then select ” Record information »
    2 . Click on “Enter Key” at the bottom of the screen
    3 . Insert the key into the form field and press «OK»

    Avira
    1. Open the window and select from the “Help” menu
    2 . In the drop down menu select ” License Management “
    3 . In the window that opens , look for the words ” I already have a valid license file HBEDV.KEY”
    4 . Click “HBEDV.KEY”
    5 . Show where the program is key .
    6 . Enjoy a successful activation.


    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Avira 06.12.2013 (Size: 762.93 KB)

    Keys_for_Avira
    Avira Internet Security Suite 14.0.1.759
    HBEDV.KEY 512 bytes
    Avira Internet Security
    HBEDV.KEY 512 bytes
    Avira Antivirus Premium
    HBEDV.KEY 512 bytes
    Avira Ultimate Protection Suite 2014
    HBEDV.KEY 512 bytes
    Avira Internet Security Suite 2014
    HBEDV.KEY 512 bytes

    Keys_for_ESET_NOD32
    Trial ключи для ESET NOD32.txt 5.2 KB
    EAV ключи для ESET NOD32.txt 886 bytes

    Keys_for_Kaspersky
    ABBL от 09.09.2013
    ABBL10082013.txt 88.36 KB
    ABBL-COUNTERS.txt 23.3 KB
    ABWL10082013.txt 18.81 KB
    !Отсортировано 06.12.2013
    Pабочие

    Kaspersky OpenSpace Security
    KBSS_2014-04-20_x10_0C8F673D.key 2.44 KB
    KBSS_2014-10-28_x10_133B8824.key 2.04 KB
    KBSS_2015-05-18_x1000_15BB2B7B.key 1.83 KB
    KTSS_2014-06-04_x200000_1E3D4580.key 1.77 KB
    KTSS_2015-01-02_x9000_146FC861.key 1.69 KB
    KTSS_2015-01-02_x220_14A8A33B.key 1.66 KB
    KESS_2015-01-19_x1300_1467D1FF.key 1.66 KB
    KTSS_2015-01-02_x330_14A8A33A.key 1.61 KB
    KAV6WKS_2014-01-04_x861_130FE791.key 1.5 KB
    KTSS_2015-01-02_x242_14A8A33D.key 1.47 KB
    KBSS_2015-07-19_x46_160769A9.key 1.47 KB
    KTSS_2015-01-02_x330_14A8A33C.key 1.41 KB

    Kaspersky Internet Security 2011
    KIS11_2014-04-20_0E3761CC.key 2.02 KB
    KIS11_2014-11-16_x3_0E366EAA.key 2.01 KB
    KIS11_2014-11-14_x3_0E366EAA.key 2.01 KB
    KIS11VI_2014-01-30_19912797.key 1.86 KB
    KIS11_2014-06-24_0D582E2B.key 1.59 KB
    KIS11CH_2015-10-29_0A2C2520.key 1.35 KB
    KIS11CH_2015-10-27_0A2C252A.key 1.35 KB
    KIS11CH_2015-10-29_0A2C252A.key 1.35 KB
    KIS11CH_2015-02-16_0A2B9CE0.key 1.33 KB
    KIS11CH!_2014-08-21_0B5E682E.key 888 bytes
    KIS11CH!_2014-01-05_0B5EA3C9.key 888 bytes
    KIS11CH!_2014-02-24_0B60468F.key 888 bytes
    KIS11CH!_2014-01-20_0B60D367.key 888 bytes
    KIS11CH!_2014-02-26_0B60468F.key 888 bytes
    KIS11CH!_2014-09-19_0B5F0A94.key 888 bytes
    KIS11_2014-02-14_x3_0D6C36C7.key 846 bytes
    KIS11_2014-03-10_x3_1F34FC74.key 844 bytes
    KIS11_2014-05-26_0C55B29E.key 836 bytes
    KIS11!_2014-02-15_x2_0E28AA3A.key 834 bytes
    KIS11!_2013-12-19_x2_0E287A9D.key 834 bytes
    KIS11_2014-01-12_x3_1E773899.key 828 bytes
    KIS11_2014-02-14_0DFBB093.key 827 bytes

    Kaspersky Anti-Virus 2011
    KAV11VI_2014-01-19_18A37588.key 1.86 KB
    KAV11VI_2014-01-05_x3_180BF329.key 1.86 KB
    KAV11VI_2014-02-03_18A350A0.key 1.86 KB
    KAV11CH_2013-12-19_0DB39550.key 1.36 KB
    KAV11CH_2013-12-19_1F7E038C.key 1.36 KB
    KAV11CH_2014-06-01_0DB37570.key 1.36 KB
    KAV11CH_2013-12-19_0DB397AA.key 1.36 KB
    KAV11CH_2014-01-03_0DB39590.key 1.36 KB

    Kaspersky Internet Security 2012
    Trial
    TRIAL_KIS12_2013-12-23=91_22AD4525.key 1.67 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C55152.key 1.81 KB
    KIS12_2013-12-31_x3_12C5514B.key 1.81 KB
    KIS12_2013-12-31_x3_12C55151.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-14_x3_141D2944.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-29_x3_141D13CF.key 1.81 KB
    KIS12_2013-12-26_x3_137C8AC4.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C578CE.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C5779E.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C54B20.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C54B22.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C57794.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C57CE6.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C57797.key 1.81 KB
    KIS12_2014-03-05_x3_1C5E1FE5.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-25_x3_137C156F.key 1.8 KB
    KIS12_2014-02-09_x3_12ED6676.key 1.8 KB
    KIS12_2014-01-12_x3_1281ED88.key 1.8 KB
    KIS12_2013-12-28_x3_1281D58A.key 1.8 KB
    KIS12_2014-01-14_141DB143.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-29_141D9007.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141DA2AC.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D3F21.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D3F22.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D3F41.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D4ADA.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D4ADE.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D7745.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D875B.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D8FC5.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D8FF9.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141DD06F.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D24D0.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-25_x3_16B49C77.key 1.77 KB
    KIS12_2014-01-24_x3_1174C2F2.key 1.77 KB
    KIS12_2014-02-10_x3_18C615CE.key 1.77 KB
    KIS12_2013-12-16_x3_1F5B1C46.key 1.66 KB
    KIS12_2014-03-09_x5_16A993A0.key 1.65 KB
    KIS12_2014-03-09_x5_16A9864C.key 1.65 KB
    KIS12_2014-10-18_137C7C65.key 1.65 KB
    KIS12_2014-09-22_x3_128302B6.key 1.64 KB
    KIS12_2014-03-26_x3_12ED6A4E.key 1.64 KB
    KIS12_2014-09-20_x3_12831441.key 1.64 KB
    KIS12_2014-10-18_x5_122C7152.key 1.64 KB
    KIS12_2014-03-30_141D62D6.key 1.63 KB
    KIS12_2014-03-30_141D6858.key 1.63 KB
    KIS12!_2013-12-26_127CAA64.key 1.62 KB
    KIS12_2014-02-18_x3_1220A846.key 1.59 KB
    KIS12_2014-02-28_13D88838.key 1.59 KB
    KIS12_2014-01-16_1255BF64.key 1.59 KB
    KIS12_2014-08-23_1413FAC9.key 1.59 KB
    KIS12_2014-04-29_x3_140E295B.key 1.59 KB
    KIS12_2014-02-02_x3_14D284C0.key 1.58 KB
    KIS12_2014-02-02_x3_14D262EA.key 1.58 KB
    KIS12_2014-02-02_x3_14D26110.key 1.58 KB
    KIS12_2014-02-02_x3_14D22767.key 1.58 KB
    KIS12_2014-02-02_x3_14D1602F.key 1.58 KB
    KIS12_2014-01-03_x3_14D2841D.key 1.58 KB
    KIS12CH_2015-09-09_19BE9813.key 1.58 KB
    KIS12CH_2015-09-09_19BE97FA.key 1.58 KB
    KIS12CH_2015-09-16_19DC1119.key 1.58 KB
    KIS12CH_2015-09-09_19BE985D.key 1.58 KB
    KIS12_2014-03-27_x3_18C6047D.key 1.56 KB
    KIS12_2014-03-12_x3_18C605B5.key 1.56 KB
    KIS12_2014-04-03_x3_13D6A9C5.key 1.5 KB
    KIS12_2014-05-13_x5_0E51C5F0.key 1.47 KB
    KIS12_2014-04-27_x3_12EC38B1.key 1.43 KB
    KIS12_2014-04-30_x3_1358FE03.key 1.38 KB
    KIS12_2014-03-17_192B2FCA.key 931 bytes
    KIS12_2014-05-01_192B2FBD.key 931 bytes
    KIS12_2013-12-30_191F0C57.key 910 bytes
    KIS12_2014-01-08_x5_18B4DC11.key 910 bytes
    KIS12_2014-01-09_x3_0E59F0C1.key 858 bytes
    KIS12_2014-01-24_x3_0E58306F.key 851 bytes
    KIS12_2013-12-25_x3_0E58302C.key 851 bytes
    KIS12_2014-01-24_x3_0E583069.key 851 bytes
    KIS12_2014-01-09_x3_0E58317E.key 851 bytes
    KIS12_2013-12-24_x5_15503CD0.key 817 bytes
    KIS12_2014-03-01_x5_12CAD91A.key 808 bytes
    KIS12_2014-04-01_x5_19DCB67C.key 808 bytes
    KIS12_2014-03-16_x5_12CADB3C.key 808 bytes
    KIS12_2014-01-03_x3_147D2CBA.key 799 bytes
    KIS12_2014-02-22_x3_14957F45.key 799 bytes
    KIS12_2014-03-09_x3_149610DB.key 799 bytes

    Kaspersky Anti-Virus 2012
    KAV12_2013-12-27_x3_155D8536.key 1.77 KB
    KAV12_2014-03-14_1AE2C364.key 1.63 KB
    KAV12_2014-03-29_1AE2047A.key 1.63 KB
    KAV12_2014-03-29_1AE216DC.key 1.63 KB
    KAV12_2014-03-30_15294502.key 834 bytes
    KAV12_2014-01-30_130EABAE.key 792 bytes

    Kaspersky Anti-Virus 2013
    KAV13!_2014-06-22_1FA07FA5.key 1.62 KB
    KAV13!_2014-06-24_1FA07FA5.key 1.62 KB
    KAV13_2014-08-30_x2_20A1769C.key 801 bytes

    Kaspersky CRYSTAL 2.0
    Trial
    TRIAL_K-PURE_2014-02-17=183_21A60D0F.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F626D8.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-02-17=183_21A608D9.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F6274C.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F62EB9.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F61F55.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F635CB.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-02-17=183_21A62258.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F616A2.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-01-01=183_1B5FA126.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-03-02=183_1B5F570F.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-03-02=183_1B5FA90E.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-03-17=183_1B5F4B54.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-01=183_1B5F13CF.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-03-02=183_1B5FCC57.key 1.58 KB
    K-PURE_2014-02-03_x3_1587DFE9.key 1.59 KB
    K-PURE2_2014-02-03_x3_1587DFE9.key 1.59 KB

    Kaspersky Internet Security 2010
    KIS9_2014-02-21_x3_1F34FC9E.key 1.59 KB
    KIS9CH_2014-03-03_197A79DB.key 1.58 KB
    KIS9CH_2014-05-17_197A7EE6.key 1.58 KB
    KIS9CH_2014-09-29_197A880B.key 1.58 KB
    KIS9CH_2014-09-29_197A878B.key 1.58 KB
    KIS9CH_2014-08-30_197A801B.key 1.58 KB
    KIS9CH_2014-06-16_197A7E3E.key 1.58 KB
    KIS9!_2014-08-18_219EDB9C.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-01_21131C8A.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-01_2112EF9D.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-18_219F8950.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-29_2201B8D6.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-25_21D87FEA.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-31_210E261E.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F34A5C.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-29_2201B88B.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-29_2101FCC1.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-11-24_24E21E28.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-02_205392E4.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-06-28_203B5497.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-06-28_203B5477.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-29_21046CEB.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-06-28_203B1E32.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-10-22_239962BD.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-10-26_23BC6A7A.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F3C397.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-06-28_203B14FE.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-02-21_1D50B88B.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-02_205392EB.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F37B71.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F3394E.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F34A3D.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F340DB.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-20_20CAFDB7.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-26_20EE9C36.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-26_20EE99F5.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-10-26_23BC6A91.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-11-16_248F9977.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-05-30_1F98B11E.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-11-20_24AF20A6.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-06-27_2036B963.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-04-24_1EC3A8EC.key 1.57 KB
    KIS9!_2013-12-22_1C1E8373.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-03-28_1E265A24.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-03-16_1DD6CEB9.key 1.57 KB
    KIS9CH_2014-07-31_1F5B1C1E.key 1.37 KB
    KIS9CH_2014-09-26_1970DFED.key 1.35 KB
    KIS9CH_2014-09-26_1970DFBE.key 1.35 KB
    KIS9CH_2014-11-10_19707763.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-03-23_1972A50F.key 1.35 KB
    KIS9CH_2014-09-26_1970E00B.key 1.35 KB
    KIS9CH_2014-11-10_197077AE.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-03-23_1972BB61.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-03-23_1972BD4C.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-04-22_1972C096.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-04-22_1972C098.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-02-11_1977FD2E.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-02-11_1977FD31.key 1.35 KB
    KIS9_2013-12-02_x5_06EB6C2A.key 804 bytes

    Kaspersky Anti-Virus 2010
    KAV9CH_2014-02-21_06F0D1BE.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BE24.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-21_06F0D1BF.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-21_06F0D0C0.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BE15.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BCF1.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BE0E.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BDF3.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BD91.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-21_06F1BB17.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BDB5.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BB0F.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BD88.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BC8C.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BA65.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D108.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D0E7.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D0A4.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BDF2.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BDF0.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D0A3.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D09F.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D09E.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D09B.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D09A.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D099.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BE68.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BE5B.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BDA4.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA99.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA9B.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA97.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA9E.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA9F.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA9C.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-07_06F1BC47.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BABC.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-07_06F1BBF0.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BABA.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BA7E.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F0D0A0.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-07_06F1BC68.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BA5D.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BE32.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-21_1F5B1BFC.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D470.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-07-04_06F0DCE0.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D97A.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-02-06_1F5B1C24.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-08_06F0D1BE.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-08_06F1BE16.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-01-07_1F5B1C01.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-23_06F0D10A.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-01-07_1F5B1C00.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-01-07_1F5B1BFD.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-02-06_1F5B1C23.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-02-06_1F5B1C03.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-02-06_1F5B1BFB.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-01-22_1F5B1C2A.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-01-22_1F5B1C02.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-23_06F0D2E5.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-23_06F0D40E.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-23_06F0D485.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D39A.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D3D9.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D424.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D42E.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-06-05_06F0D80C.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D977.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-07-04_06F0DC79.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-07-04_06F0DC2D.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-06-05_06F0DB61.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D50B.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-06-05_06F0DB34.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D594.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D596.key 1.36 KB
    KAV9CH_2013-12-23_1F5B1C29.key 1.36 KB
    KAV9CH_2013-12-23_1F5B1BFF.key 1.36 KB
    KAV9CH_2013-12-23_1F5B1BFE.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D5CC.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D5F9.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D5FE.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D628.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-06-05_06F0DB31.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D713.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D749.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-06-05_06F0DB2F.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D80D.key 1.36 KB

    Kaspersky Internet Security 8
    KIS8!_2014-01-02_059D9872.key 833 bytes
    KIS8!_2014-01-02_059D9871.key 833 bytes
    KIS8!_2014-05-23_06E59FB5.key 828 bytes
    KIS8!_2014-03-26_06E59FE2.key 828 bytes

    Kaspersky Internet Security 2013
    KIS13_2014-09-25_x2_20F49B4D.key 804 bytes
    KIS13_2014-09-23=365_x2_20f49b4d.key 804 bytes
    KIS13_2014-09-26_x2_1A186036.key 803 bytes
    KIS13_2014-09-24=365_x2_1a186036.key 803 bytes
    KIS13_2014-09-26_x2_1A66B475.key 800 bytes
    KIS13_2014-09-24=365_x2_1a66b475.key 800 bytes

    Kaspersky Anti-Virus 7
    Trial
    TRIAL_KAV7_2014-01-31=183_03837BC0.key 786 bytes
    TRIAL_KAV7_2014-03-30=183_0383A976.key 786 bytes
    1105-0000_2014-03-28_x30_1E2ACEBD.key 1.89 KB
    TRIAL_KAV-Yandex_2014-02-09=183_21594F97.key 1.6 KB
    TRIAL_KAV-Yandex_2013-12-26=183_2031932F.key 1.6 KB
    TRIAL_KAV-Yandex_2014-02-24=183_21DAC7F3.key 1.6 KB
    TRIAL_KAV-Yandex_2014-03-11=183_225600E3.key 1.6 KB
    TRIAL_KAV-Yandex_2014-04-10=183_232D66BB.key 1.6 KB
    KAV6-Asus_2016-01-02=365_1AA7CD13.key 1.19 KB
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AAD8570.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB844C3.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-30=183_x3_1AA8DFB6.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1ABB97FC.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AA804C9.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AB5E8BD.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAE2C53.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB035A7.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAC1610.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB9C50A.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB7328D.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AABA7ED.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB8E91F.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3FB36.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AA9164F.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB48592.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB2431B.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAACD71.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3C4D9.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB034F1.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA80428.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB08797.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAE6281.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA83B97.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAEEB6F.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAD4E53.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA9F12C.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AADF378.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-30=183_x3_1AA94D3B.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1ABAA094.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB61F57.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AACD8EF.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB4BDF5.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB48633.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB432DC.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAEB540.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAA5F8F.key 996 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AAD4E57.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AB432E0.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AB48637.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB034F5.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AAEEB73.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-30=183_x3_1AA94D3F.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AA9F130.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB73291.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AAA5F93.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AAEB544.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AAACD75.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AA804CD.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1AA91653.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1AABA7F1.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-30=183_x3_1AAC1614.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-30=183_x3_1AB5E8C1.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-30=183_x3_1AAE2C57.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB3C4DD.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB9C50E.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB2431F.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB3FB3A.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1AAD8574.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AACD8F3.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB0879B.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AA83B9B.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1AB035AB.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AADF37C.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AA8042C.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB8E923.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB48596.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1AB844C7.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AB4BDF9.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1ABAA098.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1ABB9800.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-30=183_x3_1AA8DFBA.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AB61F5B.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AAE6285.key 995 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA8042A.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1ABB97FD.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB8E952.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-30=183_x3_1AA8DFB8.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB3C46A.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA80429.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1ABB97FE.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AAEEBC5.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA83B98.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA83B99.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AA871F7.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA9F12D.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA9F12E.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AA871F8.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AACD8F0.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AACD8F1.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AAEEBC4.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAD4E54.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAD4E55.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB0C0D0.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AADF379.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AADF37A.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB0C0D1.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAE6282.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAE6283.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB3C46B.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAEEB70.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAEEB71.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB8E951.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB034F2.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB034F3.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1ABB0E0A.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB08798.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB08799.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1ABB0E0B.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB2431C.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB2431D.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AA91650.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3C4DA.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3C4DB.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AA91651.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3FB37.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3FB38.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AABA7EE.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB48593.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB48594.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AABA7EF.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB7328E.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB7328F.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AAD8571.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB8E920.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB8E921.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AAD8572.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB9C50B.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB9C50C.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB035A8.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAC1611.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAC1612.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB035A9.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAE2C54.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAE2C55.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB844C4.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AB5E8BE.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AB5E8BF.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB844C5.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AA804CA.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AA804CB.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-30=183_x3_1AA8DFB7.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAA5F90.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAA5F91.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1ABAA096.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAACD72.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAACD73.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB4BDF7.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAEB541.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAEB542.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB61F58.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB432DD.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB432DE.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB61F59.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB48634.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB48635.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1ABAA095.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB4BDF6.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-30=183_x3_1AA94D3D.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-30=183_x3_1AA94D3C.key 988 bytes
    KAV-GFI_2014-01-26=365_x10000_0799CC51.key 834 bytes

    avast! Free Antivirus до 01.02.2014.txt 88 bytes


    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira [6.1.2013]
    Posted by socketsworks verified in Applications > Windows
    607.62 KB 368 11 months 31 4

    http://torcache.net/torrent/B0FEA61E7D9B9306D4305BC9C4938D5BF6F248B5.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dkeys.for.eset.nod32.kaspersky.avast.dr.web.avira.6.1.2013

    magnet:?xt=urn:btih:B0FEA61E7D9B9306D4305BC9C4938D5BF6F248B5&dn=keys+for+eset+nod32+kaspersky+avast+dr+web+avira+6+1+2013&tr=http%3A%2F%2Fdivxhunt.mine.su%2Fannounce.php&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira, Norton [2 December] (2013)
    Posted by socketsworks verified in Applications > Windows
    1.14 MB 746 1 week 19 2

    http://torcache.net/torrent/6E98628F8727B8F1AB69876EBF81EA53CFE23BBA.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dkeys.for.eset.nod32.kaspersky.avast.dr.web.avira.norton.2.december.2013

    magnet:?xt=urn:btih:6E98628F8727B8F1AB69876EBF81EA53CFE23BBA&dn=keys+for+eset+nod32+kaspersky+avast+dr+web+avira+norton+2+december+2013&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Avira from 22.09.2013
    Posted by socketsworks verified in Applications > Windows
    537.33 KB 296 2 months 15 3

    http://torcache.net/torrent/72D91D1C2D6E029C9FAFA6560793E1789DFE3D5E.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dkeys.for.eset.nod32.kaspersky.avast.avira.from.22.09.2013

    magnet:?xt=urn:btih:72D91D1C2D6E029C9FAFA6560793E1789DFE3D5E&dn=keys+for+eset+nod32+kaspersky+avast+avira+from+22+09+2013&tr=udp%3A%2F%2Ffr33domtracker.h33t.com%3A3310%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Avira from [15.08.2013]
    Posted by socketsworks verified in Applications > Windows
    795.3 KB 464 3 months 11 2

    http://torcache.net/torrent/B6C53EE8040DA9555F18A0833CE3F8876C3864B8.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dkeys.for.eset.nod32.kaspersky.avast.avira.from.15.08.2013

    magnet:?xt=urn:btih:B6C53EE8040DA9555F18A0833CE3F8876C3864B8&dn=keys+for+eset+nod32+kaspersky+avast+avira+from+15+08+2013&tr=udp%3A%2F%2Ffr33domtracker.h33t.com%3A3310%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Avira [9.4.2013]
    Posted by socketsworks verified in Applications > Windows
    298.52 KB 119 8 months 14 1

    http://torcache.net/torrent/209F3FA39E9AFEAEB464C5382415B7A848F0234A.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dkeys.for.eset.nod32.kaspersky.avast.avira.9.4.2013

    magnet:?xt=urn:btih:209F3FA39E9AFEAEB464C5382415B7A848F0234A&dn=keys+for+eset+nod32+kaspersky+avast+avira+9+4+2013&tr=udp%3A%2F%2Ffr33domtracker.h33t.com%3A3310%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    http://kickass.to/user/socketsworks/uploads/


     
  • Virtual Chitchatting 10:52 AM on 2013/12/09 Permalink  

    Bambang Dwiyanto, juru bicara PLN yang keblinger membela dan membenarkan budaya maling listrik oleh karyawan dan manajemen PLN

    http://www.tempo.co/read/news/2013/12/07/063535483/Inilah-Dua-Kasus-Pemicu-Mundurnya-Dirut-PLN

    Inilah Dua Kasus Pemicu Mundurnya Dirut PLN
    Sabtu, 07 Desember 2013 | 20:39 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nur Pamudji mengaku berniat mundur dari jabatannya. Mundurnya petinggi perusahaan listrik pelat merah itu diduga dipicu beberapa kasus dugaan korupsi yang sedang disidik Kejaksaan Agung.

    “Orang bener kok dituduh bersalah. PLN perlu dipimpin oleh orang yang bisa melindungi karyawannya,” kata juru bicara PLN, Bambang Dwiyanto, menirukan Nur, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 7 Desember 2013.

    Tempo mencatat, pada tahun ini, Kejaksaan Agung menetapkan dua proyek di PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kitsbu) Sektor Belawan mengandung unsur korupsi.

    Proyek pertama adalah pengadaan Flame Tube Gas Turbin (GT)-12 di Kitsbu Sektor Belawan pada tahun anggaran 2007. Korupsi diduga terjadi pada ketidaksesuaian spesifikasi kontrak dalam pengadaan peralatan GT12 yang dikerjakan CV Sri Makmur. Pengadaan yang tak sesuai ini diperkirakan mengakibatkan negara merugi Rp 23,94 miliar.

    Dalam kasus ini, kejaksaan menetapkan 5 pejabat PLN Kitsbu sebagai tersangka. Mereka adalah General Manager PT PLN KITSBU Albert Pangaribuan, Manager Perencana Edward Silitonga, Manager Bidang Produksi Fahmi Rizal Lubis, Ketua Panitia Pengadaan Robert Manyuzar, dan Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang Ferdinan Ritonga.

    Kasus kedua adalah proyek pemeliharaan life time extension Gas Turbine 2.2 yang dimenangi perusahaan asal Iran, Mapna Co. Kontrak LTE GT 2.2 semula dimenangi Mapna Co, yang mengajukan penawaran Rp 421 miliar.

    Namun, karena dalam proses pengerjaan terjadi gangguan kompresor pada GT 2.1, Mapna diberi tambahan pekerjaan dengan nilai Rp 123 miliar. Dalam amendemen kontrak, Mapna mendapat total nilai kontrak Rp 544 miliar.

    Kejaksaan Agung menilai telah terjadi penggelembungan nilai proyek karena melebihi harga perkiraan sendiri dari PLN, yang mematok perkiraan awal nilai proyek Rp 527,7 miliar. Menurut Kejaksaan Agung, dalam proyek ini, negara dirugikan Rp 25 miliar.

    Dalam kasus ini, empat pegawai PLN ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan General Manager Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, Chris Leo Manggala; Manajer Sektor PLN Labuan Angin, Surya Darma Sinaga; serta dua panitia lelang, yakni Rody Cahyawan dan Mohammad Ali.

    Dalam pesan pendek kepada wartawan, Nur mengatakan ikhlas menyerahkan jabatannya kepada direktur baru yang lebih mampu melindungi pegawai yang sudah bekerja dengan jujur.

    BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE


     
  • Virtual Chitchatting 10:45 AM on 2013/12/09 Permalink  

    Tarik-ulur rebutan uang hasil korupsi Sudjiono Timan selaku Direktur Utama PT (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia senilai Rp 2,2 trilyun oleh para bandit di Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial


    http://www.tempo.co/read/news/2013/08/30/063508715/Jaksa-Agung-PK-Sudjiono-Timan-Sulitkan-Kami

    Jaksa Agung: PK Sudjiono Timan Sulitkan Kami
    Jum’at, 30 Agustus 2013 | 08:17 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan, kejaksaan sudah mengeksekusi sebagian dari vonis denda terpidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Rp 2,2 triliun, Sudjiono Timan. Putusan Peninjauan Kembali kasus tersebut dinilai menjadi masalah karena justru menjatuhkan vonis bebas dan menghapus denda.

    “Padahal sebagian denda sudah kita eksekusi dan sudah kita setor ke kas negara. Saya tak hapal nominalnya,” kata Basrief saat ditemui di Istana Negara, Kamis, 29 Agustus 2013.

    Basrief juga menilai memang ada masalah prosedur dalam putusan PK yang diketok MA pada 31 Juli 2013 lalu. Menurut dia, PK berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya bisa diajukan terpidana dan ahli waris. Akan tetapi peraturan tersebut juga menunjukan ketentuan siapa yang disebut ahli waris.

    Meski tidak menyatakan gamblang, menurut Basrief, istri tidak dapat dimasukan ke dalam kategori ahli waris jika pewaris atau suami belum meninggal. Status Sudjiono sendiri belum jelas karena menjadi buron sejak 7 Desember 2004, atau dua hari sejak putusan kasasi yang menghukumnya, diketok.

    Berkaitan dengan putusan PK sendiri, menurut Basrief, tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum lain setingkat PK. Pimpinan MA harus menentukan kebijakan karena jaksa tidak dapat menempuh upaya PK di atas PK terhadap perkara Sudjiono.

    “Kami belum bisa menentukan masalah itu, serahkan saja pada MA.”

    Putusan PK Sudjiono membatalkan vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 369 miliar untuk Sudjiono Timan. Dalam putusan Kasasi, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dinyatakan terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,2 triliun.

    PK ini sendiri dipimpin Hakim Agung Suhadi dengan hakim anggota Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya. Permohonan PK diduga melanggar prosedur karena Sudjiono tidak hadir dan masih buron.

    FRANSISCO ROSARIANS


    http://www.tempo.co/read/news/2013/09/06/063511000/Jaksa-Agung-Sebut-PK-Sudjiono-Timan-Salah-Prosedur

    Jaksa Agung Sebut PK Sudjiono Timan Salah Prosedur
    Jum’at, 06 September 2013 | 15:28 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Jaksa Agung Basrief Arief menyebutkan ada kesalahan prosedur dalam putusan peninjauan kembali Sudjiono Timan. Namun, ia enggan mencampuri masalah tersebut. “Ada badan yang melakukan proses pemeriksaan terhadap itu, yaitu Bawas MA dan KY,” kata Basrief di kantornya, Jumat, 6 September 2013.

    Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kata Basrief, yang lebih berhak menentukan adanya kesalahan prosedur atau tidak. “Nanti kita lihat,” kata dia. Saat ini, Basrief masih akan mencermati prosedur acara apakah pihaknya bisa menggugat untuk membatalkan peninjauan kembali terhadap Sudjiono Timan. “Kami mengacu pada undang-undang tertentu, kami lihat nanti prosedurnya seperti apa,” kata dia.

    Putusan PK Sudjiono membatalkan vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 369 miliar untuk Sudjiono Timan. Dalam putusan kasasi, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ini dinyatakan terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara Rp 2,2 triliun.

    Majelis PK dipimpin oleh Suhadi dengan hakim anggota Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya. Permohonan PK diduga melanggar prosedur karena Sudjiono tidak hadir dan masih buron.

    TRI ARTINING PUTRI


    http://id.berita.yahoo.com/ky-periksa-4-hakim-pk-sudjiono-timan-030649327.html

    KY Periksa 4 Hakim PK Sudjiono Timan
    TEMPO.CO – Sel, 12 Nov 2013

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Eman Suparman, mengatakan lembaganya akan memeriksa empat anggota majelis hakim terkait peninjauan kembali Sudjiono Timan, terpidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 2,2 triliun itu.

    “Kami akan periksa nanti jam 10 di gedung Mahkamah Agung,” kata Eman saat dihubungi, Selasa, 12, November 2013. “Pemeriksaan ini hanya empat orang majelis hakim. Hakim agung Sri Murwahyuni sudah diperiksa beberapa waktu lalu, ini melanjutkan pemeriksaan hakim lainnya.”

    Adapun keempat nama hakim yang diperiksa nanti adalah hakim agung Suhadi selaku pimpinan majelis, Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, dan Sophian Martabaya. Eman enggan memberikan secara terperinci agenda pemeriksaan. “KY akan memeriksa terkait putusan PK Sudjiono Timan, selebihnya belum dapat kami memberikan kepada media.”

    Saat ditanya apakah hasil pemeriksaan berindikasi untuk dilanjutkan ke sidang majelis kehormatan hakim, Eman belum berani menjawab. “Hasil pemeriksaan ini, kan, nantinya akan dimusyawarahkan dulu di rapat panel, masih terlalu dini untuk menyimpulkan ke majelis kehormatan hakim.”

    Putusan PK ini mengundang kontroversi karena majelis hakim membebaskan terpidana yang masih dalam status buron. PK itu diajukan istri Sudjiono yang mengklaim sebagai ahli waris. Putusan PK membatalkan vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 369 miliar. Sudjiono dinyatakan terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara.

    REZA ADITYA


    http://id.berita.yahoo.com/ky-terus-selidiki-putusan-pk-sudjiono-timan-092939557.html

    KY Terus Selidiki Putusan PK Sudjiono Timan
    Antara – Kam, 5 Des 2013

    Jakarta (Antara) – Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri menyatakan pihaknya terus menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus korupsi Rp369 miliar Sudjiono Timan.

    “Kemarin (Rabu, 4/12) kita sudah periksa lima staf MA, antara lain Pak Mulyadi (asisten koordinator hakim agung), dua orang staf Pak Mulyadi dan dua orang staf adhoc,” kata Taufiqurrahman dihubungi dari Jakarta, Kamis.

    Taufiqurrahman mengatakan dirinya tidak bisa menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut. Namun, dia mengungkapkan bahwa ada kemungkinan KY memeriksa kembali majelis hakim PK Sudjiono Timan, untuk mengkonfirmasi keterangan yang diperoleh dari lima staf MA itu.

    “Kemungkinan bisa memeriksa kembali majelis hakim, karena ada yang perlu dikonfirmasi,” kata dia.

    Sebelumnya Majelis Hakim PK Sudjiono Timan (terdiri dari Ketua Majelis Hakim Suhadi didampingi Andi Samsan Nganro, Sophian Marthabaya dan dua hakim Ad Hoc Tipikor selaku anggota) membebaskan mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Sudjiono Timan selaku terpidana kasus korupsi Rp369 miliar melalui PK yang diajukan kuasa hukum.

    Padahal, sebelumnya Majelis Kasasi yang diketuai Bagir Manan dengan anggota Artidjo Alkostar, Parman Suparman, Arbijoto, dan Iskandar Kamil telah menjatuhkan vonis 15 tahun dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti Rp369 miliar terhadap Sudjiono.

    Kala itu Sudjiono Timan diputuskan bersalah karena terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama BPUI dengan jalan memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar AS, Penta Investment Ltd sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta dolar AS dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp98,7 miliar, sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar 120 juta dolar AS dan Rp98,7 miliar.

    Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) kemudian menduga adanya praktik suap terhadap Majelis Hakim PK Sudjiono Timan, sehingga yang bersangkutan dibebaskan.

    Untuk menjawab dugaan itu, KY sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim PK Sudjiono Timan, namun belum dapat mengambil kesimpulan atas adanya pelanggaran kode etik.(tp)


    http://id.berita.yahoo.com/vonis-bebas-sudjiono-timan-jadi-preseden-buruk-peradilan-141813496.html

    Vonis Bebas Sudjiono Timan Jadi Preseden Buruk Peradilan Korupsi
    TRIBUNnews.com – 12 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Vonis bebas Sudjiono Timan merupakan salah satu noda hitam pemberantasan korupsi di tahun 2013. Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Tama Satria Langkung menganggap kesuksesan Sudjiono Timan bisa ditiru oleh koruptor lain yang berharap bebas dari hukum.

    “Kita anggap itu problem sangat serius. Ke depannya akan menjadi preseden buruk, orang yang melakukan korupsi kemudian lari keluar negeri, bisa menyuruh orang untuk memajukan Kasasi atau PK (Peninjauan Kembali),” kata Tama saat ditemui di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/12/2013).

    Sudjiono Timan adalah Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang pada tingkat kasasi pada 3 Desember 2004 lalu terbukti bersalah melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp 2 triliun. Sudjiono kabur saat jaksa akan mengeksekusi putusan kasasinya pada 7 Desember 2004, padahal saat itu ia sudah dikenakan pencekalan dan paspornya sudah ditarik.

    Pada tingkat kasasi, Sudjiono mendapat vonis penjara 15 tahun dan denda Rp 50 juta dengan keharusan membayar biaya pengganti Rp 369 miliar. Namun, pada 31 Juli 2013, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh istri Sudjiono Timan dan menjatuhkan vonis bebas padanya. Hingga kini Komisi Yudisial (KY) masih memeriksa kasus vonis bebas itu.

    Kata Tama, secara teknis PK hanya bisa diajukan oleh Sudjiono sendiri, atau jika Sudjiono dinyatakan tewas PK tersebut bisa diajukan oleh ahli waris. Anehnya PK Sudjiono Timan masih bisa diterima oleh Mahkamah Agung, bahkan mendapat vonis bebas.

    “Kalau ahli waris, memangnya Sudjiono Timan sudah mati ? Kalau memang sudah mati tunjukkan dulu surat penunjukan hak warisnya siapa,” ujarnya.

    “Kita menduga putusannya salah maka prosesnya juga kita duga salah. Kita minta KY periksa sidang panelnya, hingga saat ini belum ada laporan dari KY,” tambahnya.

    Ia mengimbau KY harus berani menghukum seberat-beratnya jika terbukti ada hakim maupun karyawan MA yang bermain.


     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: