Updates from Virtual Chitchatting Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 3:32 PM on 2013/12/07 Permalink  

    Kenapa (BUMN dan) PT Garuda Indonesia (Persero) harus rugi dan dijual semua asetnya ke corporate raiders, oknum aparat keparat di Departemen Perhubungan


    Yang Harus Anda Ketahui tentang BUMN “Garuda Indonesia”
    Sunday, 30 January 2011 15:08

    Intelijen Negara http://www.blogger.com/profile/00547892949338039569

    http://sejarahpolitikindonesia.blogspot.com/2011/05/yang-harus-anda-ketahui-tentang-bumn.html

    oleh http://twitter.com/benny_israel
    Ketegasan at 1:17 AM

    Akan di mulai tweet ttg #BUMNGaruda @islam_indie @estananto @aishawardhana @hansdavidian @yunartowijaya

    1.Iklan di Harian Kompas, Minggu, 7 Februari 2010. Hal. 16, Semonia. Posisi di pojok kanan bawah. Tentang piagam unt Garuda. #BUMNGaruda

    2.Garuda Indonesia terima penghargaan Best Debt Restructuring Deal of The Year 2009 in South East Asia. Penghargaan yg aneh. #BUMNGaruda

    3.Arti terdalam dari iklan berita tersebut adl Garuda sbg BUMN membanggakan dirinya dirinya yg tdk mampu membayar hutang. #BUMNGaruda

    4.Kemudian meminta tolong kepada pemberi hutang sebuah kesempatan untuk menjadwal ulang pembayaran hutang yg ada. #BUMNGaruda

    5.Sedihnya ketidakmampuan itu dianggap sebagai prestasi dan menerima piagam penghargaan. Yg kemudian diiklankan tsb. #BUMNGaruda

    6.Seharusnya prestasi yg sejati adalah kalau Garuda Indonesia mampu membayar hutangnya. Untuk itu perlu ada piagam perhargaan. #BUMNGaruda

    7.Dunia sudah terbolak-balik. Membangun citra korporasi boleh, tapi kalau begitu caranya itu adalah pembodohan yg sistematis. #BUMNGaruda

    8.Kritik atas iklan tersebut pernah disampaikan oleh seorang anggota DPR langsung ke CEO Garuda dan pejabat di kementrian BUMN. #BUMNGaruda

    9.Katanya Garuda telah mampu mengurangi hutangnya lebih dari USD 150jt sejak 2006 (dari cash flow Garuda Sendiri) #BUMNGaruda

    9.Padahal salah satu sumber cash flow itu adalah dengan menjual gedung kantor pusat Garuda di Jl. Merdeka Selatan sebesar 400M. #BUMNGaruda

    10.Kantor Pusat Garuda dipindah dg menyewa gedung Angkasa Pura 2 di kawasan bandara Soetta. Cengkareng. Asset gedung dijual. #BUMNGaruda

    11.Penjualan aset gedung kantor pusat unt membayar hutang. Pembeli gedungnya adl kementrian BUMN sendiri. #BUMNGaruda

    12.Garuda kehilangan fix asset berharga tsb. Status kantor pusat mereka saat ini adl sewa. Kegiatan operasional di atur dr sana. #BUMNGaruda

    Maaf. Poin 9. Tertulis 2x. Jadi habis 12 langsung ke 14. Tidak ada 13.

    14.Sang CEO juga beralasan bahwa keberhasilan merestrukturisasi hutang oleh Garuda perlu di apresiasi dia membandingkan dg JAL. #BUMNGaruda

    15.Karena Japan Air Lines (JAL) gagal melakukan restrukturisasi hutang. Iklan tersebut untuk memberikan confident ke pasar. #BUMNGaruda

    16.Bahwa Garuda bertanggung jawab atas hutang2nya. Walaupun kata Sang CEO hutang tersebut ada yg berasal dari hutang th.1996. #BUMNGaruda

    17.Membangun market confident dan membandingkan debt restructure Garuda Indonesia dg Japan Air Lines adalah 2 hal yg berbeda. #BUMNGaruda

    18.Kalo Garuda sbg carrier flag secara korporasi berkinerja bagus maka scr alami kepercayaan pasar akan terbentuk dg sendirinya #BUMNGaruda

    19. Sedangkan kegagalan JAL melakukan debt restructuring adl karena posisi market domestik dan regional JAL yg mulai meredup,… #BUMNGaruda

    20….pensiun karyawan yg terlalu membebani cash flow structure serta berubahnya policy pemerintah Jepang… #BUMNGaruda

    21….atas permasalahan debt restructuring perusahaan negara yg membebani anggaran negara. Pemerintah Jepang sangat hati2. #BUMNGaruda

    22.Ingat debt restructuring Japan Post menjadi Japan Post Bank menjadi indikasi perubahan policy tsb dan berhasil mengatasinya. #BUMNGaruda

    23.Kalau mau membandingkan harus apple to apple. Jadi masalah hutang Garuda tdk bisa dibandingkan dg hutang JAL. Jelas beda. #BUMNGaruda

    24.Permasalahan hutang juga bukan semata permasalahan pada tahun kapan hutang itu dibuat… #BUMNGaruda

    25…dan itu tidak boleh jadi judgment management untuk menghindari permasalah korporasi yg memang sudah ada yg harus di solved. #BUMNGaruda

    26.Yg dijual Garuda unt membayar hutang mereka tdk cuma gedung kantor pusat. Anak2 usahanya pun dijual. Pdhal sangat kinerjanya. #BUMNGaruda

    27.Catering dan jaringan hotel aerowisata dijual unt membayar hutang. Sekarang Garuda membeli catering dr bekas anak usahanya. #BUMNGaruda

    28.Ingat Cathay Pacific, maskapai penerbangan Hongkong. Mencapai keuntungan yg besar dari kontribusi jasa katering anak usahanya #BUMNGaruda

    29.Divisi Catering Cathay Pacific memasok catering ke hampir semua maskapai penerbangan dunia. Sampai punya roti segala. #BUMNGaruda

    30.Divisi Catering Cathay Pacific sampai mempunyai homebase di Canada dan Jerman. Unt memperkuat servicenya ke semua maskapai. #BUMNGaruda

    31.Dalam pengembangan visi bisnis ini Garuda kalah dg Lion. Lion mengembangkan divisi ground handling. Jasa mengelola terminal. #BUMNGaruda

    32.Lion sewa terminal 1A bandara Soetta & Terminal Lama Juanda. Sbg ladang bisnis baru. Selain dipakai sendiri. Akan disewakan. #BUMNGaruda

    33.Sehingga mereka tdk harus membayar biaya yg mahal ke Angkasa Pura apabila ada pesawat Lion yg delay atau cancel. Karena… #BUMNGaruda

    34….terminal dan ground handling sdh dikelola sendiri. Ada efisiensi atas biaya sewa dan ground handling. Lion cukup cerdas. #BUMNGaruda

    35.Kejelian Garuda sbg maskapai penerbangan dlm melihat peluang bisnis ini juga sangat rendah. Dibandingkan Lion. #BUMNGaruda

    36.Lion mengusai penerbangan di Indonesia Timur menggesr Merpati & mengambil alih rute yg ditinggal oleh Bouraq. Dg system Hub. #BUMNGaruda

    37.Lion membuka jalur Indonesia timur hampir ke semua kota propinsi dan kota lainnya yg dilakukan oleh Wings Air. Anak usahanya. #BUMNGaruda

    38.Lion cukup terbang ke Surabaya, Makassar, Menado dan Ambon. Kota2 lainnya penerbangan diteruskan oleh Wings Air. Sinergi. #BUMNGaruda

    39.Padahal Rute Lion tdk semuanya rute gemuk. Rute yg dulu diterbangi oleh Garuda rugi tapi oleh Lion malah untung. Aneh kan..? #BUMNGaruda

    40.Startegi Lion saat ini sdh bukan lagi tiket murah. Itu sdh ketinggalan jaman promosi tiket murah. Efisiensi biaya adl kunci. #BUMNGaruda

    41.Makanya Lion memberanikan diri masuk ke bisnis pengelolaan terminal dan ground handling. Itu demi efisiensi biaya sewa. #BUMNGaruda

    42.Kenapa Lion tdk masuk ke bisnis katering? Karena Lion tdk menyediakan katering makanan dalam rute penerbangan lokalnya. #BUMNGaruda

    43.Jumlah total penumpang yg diangkut Garuda th 2010 berkisar 5,8jt penumpang. Lion+Wings sudah mendekati 9jt penumpang. #BUMNGaruda

    44.Artinya. Saat ini Garuda sudah bukan lagi maskapai penerbangan yg terbesar lagi dari sisi jumlah penumpang yg telah diangkut. #BUMNGaruda

    45.Kalah dg Lion+Wings yg dalam satu kepemilikan. Padahal usia perusahaan Lion+Wings belum 10 tahun di bisnis penerbangan. #BUMNGaruda

    46.Sementara Garuda berdiri hampir bersamaan dg berdirinya Republik Indonesia. Usianya juga hampir sama cuma beda bulan. #BUMNGaruda

    47.Lion juga berani membeli sendiri 175 pesawat Boeing 737-900ER langsung ke Boeing Company. Tanpa menggunakan perantara. #BUMNGaruda

    48.Lion memilih 737-900ER yg berdaya angkut besar tapi irit bahan bakar. Kembali kepada orientasi efisiensi yg dilakukan Lion. #BUMNGaruda

    50.Lion sepertinya tahu bahwa biaya bahan bakar adl cost tertinggi dlm dunia penerbangan. Dipilih pesawat yg irit bahan bakar. #BUMNGaruda

    51.Dia beli langsung ke Boeing tanpa perantara karena Lion tahu. Kalau biaya sewa pesawat jg salah unsur biaya yg besar. #BUMNGaruda

    52.Tdk semua 175 pesawat yg nantinya datang akan dipakai semua oleh Lion. Sebagian akan disewakan ke airline lain di Asean. #BUMNGaruda

    53.Lion berfikiran lebih baik membayar biaya bunga bank unt membeli tapi akhirnya pesawat jadi milik sendiri dariada leasing. #BUMNGaruda

    54.Kejelian seperti yg dimiliki oleh Lion tdk dimiliki oleh para CEO Garuda. Yg rata-rata berasal dari bidang keuangan. #BUMNGaruda

    55.Padahal pemilik dan CEO Lion pendidikan sampai tingkat SMA dan pernah punya pengalaman sbg calo tiket pesawat di Cengkareng. #BUMNGaruda

    56.Kembali ke Garuda. Ternyata urusan transparansi & efisiensi biaya menjadi masalah yg serius di Garuda. Harus jadi perhatian. #BUMNGaruda

    57.Pernah mendengar atau membaca pembatalan pengumuman lelang penjualan 7 pesawat 737-400 dan diganti dg pengumuman lelang baru? #BUMNGaruda

    58.Pembatalan lelang itu dianggap melanggar prosedur lelang pemerintah sehingga Dirjen Kekayaan Negara dan Lelang membatalkan. #BUMNGaruda

    59.Harus mengikuti prosedur yg baku di Ditjen tersebut. Ini masalah transparansi di tubuh Garuda. Kabarnya lelang tsb diprotes. #BUMNGaruda

    60.Diprotes oleh serikat pekerja Garuda. Krn 737-400 umur produksinya masih bagus dan milik Garuda kenapa dijual? Jual aset…? #BUMNGaruda

    61.Kebiasaan menjual aset. Ternyata menjadi salah jalan pintas yg dipilih CEO Garuda dlm mengatasi masalah cash flow dan hutang. #BUMNGaruda

    62.Kemudian memilih memakai pesawat baru lainnya dengan leasing atau sewa. Makanya kalau ditelisik lebih teliti aset Garuda… #BUMNGaruda

    63…dalam bentuk leasing melalui pihak ketiga. Makanya jangan heran sering kita lihat penguman lelang di koran bahwa Garuda… #BUMNGaruda

    63…sedang mencari pesawat unt disewa melalui pihak ketiga. Makanya harga sewa pesawat Garuda lebih tinggi harga sewanya..#BUMNGaruda

    64.Malaysia Airlines menyewa 737-800NG lebh murah dibandingkan dg Garuda menyewa pesawat yg sama kpd perusahaan leasing yg sama. #BUMNGaruda

    65.Cerita masalah efisiensi biaya ini akan menjadi cerita panjang di Garuda. Bahkan ada data yg aneh. Yaitu masalah biaya bunga. #BUMNGaruda

    66.Diduga ada permainan pembayaran biaya bunga pinjaman ke salah satu bank BUMN (bukan Bank Mandiri) ada perbedaan rate bunga. #BUMNGaruda

    67.Garuda seharusnya membayar biaya bunga pinjaman ke salah satu bank BUMN 2,75% menurut akad kreditnya. Tapi dibayar 3,5%. #BUMNGaruda

    68.Ada selisih pembayaran sebesar 0,75% dari yg seharunya atas biaya bunga yg dibayar setiap bulannya. Tinggal dikalikan saja. #BUMNGaruda

    69.Lagi2 data ketidak beresan tersebut berasal dari serikat pekerja Garuda yg peduli dg nasib perusahaan tempat dia bekerja. #BUMNGaruda

    69.Masalah hutang Garuda ke Bank Mandiri. Ini menjadi persoalan lain yg pelik. Hutang ini berasal dari hutang lama yg berasal.. #BUMNGaruda

    70…dari bank2 yg ada sebelum Bank Mandiri lahir. Yaitu bank Exim, BDN, BBD dan Bapindo. Tapi semua terdokumentasi dg baik. #BUMNGaruda

    71.Makanya terjadi dispute dan hitungan2an yg rumit dalam menentukan berapa sih besar hutang Garuda ke Bank Mandiri sebenarnya? #BUMNGaruda

    72.Bank Mandiri mencatat hutang Garuda ke mereka Rp3,3T termasuk pokok+bunga+denda. Tapi Garuda hanya mengakui Rp1,1T saja. #BUMNGaruda

    73.Sudah begitu para CEO Garuda yg para alumni finance & bankers. Meminta Bank Mandiri mengkonvert hutang tersebut sebgai modal. #BUMNGaruda

    74.Padahal sdh jelas ada larangan bahwa institusi perbankan dilarang jadi pemegang saham diperusahaan yg tdk ada kaitan dg Bank. #BUMNGaruda

    75.Larangan itu ada dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Bahwa bank tidak boleh punya saham non bank atau non keuangan. #BUMNGaruda

    76.Tdk kehilangan akal. Para CEO Garuda melkukan lobby dg sgala cara spyr dibuat pengecualian unt kasus hutang Garuda ke Mandiri #BUMNGaruda

    77.Anehnya BI malah memberikan ijin atas perlakuan khusus yg dimohonkan tsb. Jadi Bank Mandiri boleh menjadi pemegang saham… #BUMNGaruda

    78…Garuda yg kepemilikannya berasal dr konversi hutang Mandiri yg dijadikan saham atas nama Bank Mandiri di Garuda. Skema aneh #BUMNGaruda

    79.Berapa besar prosentase(%) dan nilai saham Bank Mandiri di Garuda masih belum jelas. Kembali tdk ada transparansi dlm proses. #BUMNGaruda

    80.Sangat patut dicurigai bahwa IPO Garuda nanti adl melepas saham Bank Mandiri di Garuda tersebut. Sehingga Garuda lepas dari.. #BUMNGaruda

    81…dari lilitan hutang yg besar di Mandiri. Dan Mandiri akan memperbaiki portofolio NPLnya ke Garuda. Tapi harus juga waspada. #BUMNGaruda

    82.Yaitu adanya benturan kepentingan(conflict of interest) dlm IPO Garuda. Karena Mandiri sbg pemegang saham akan melepas… #BUMNGaruda

    83…sahamnya di Garuda dg menggunakan anak perusahaan Bank Mandiri sendiri sebagai penjamin Emisi. Yaitu Mandiri Sekuritas. #BUMNGaruda

    84. #BUMNGaruda. Baca link address berita ini sangat jelas. IPO Garuda. Mandiri Sekuritas tangani dua IPO di awal 2011 http://bit.ly/empQHx

    85.Garuda dlm IPO nya tidak menerbitkan saham baru. Tapi menjual saham lama yg sudah ada. Yaitu saham pemerintah dan Mandiri. #BUMNGaruda

    86.Saat ini pemegang saham Garuda adl:1)Pemerintah lewat Menkeu.2)Bank Mandiri. Aneh pemerintah punya saham Garuda dr 2 tempat. #BUMNGaruda

    87.Bank Mandiri sbg bank BUMN juga milik pemerintah. Tapi bisa memiliki BUMN lain yg juga milik pemerintah. Makanya skema aneh. #BUMNGaruda

    88.Window dressing Laporan Keuangan ini dilakukan oleh para CEO Garuda yg dipegang oleh para mantan bankers. Harus dicermati. #BUMNGaruda

    89.Financial reengineering di Garuda dimulai sejak Abd.Gani mantan CEO Bank Duta ketika menjabat Dirut. Diteruskan Robby Djohan. #BUMNGaruda

    90.Dan sekarang Emisrsyah Satar. Sebuahnya bankers. Dimana otak-atik laporan keuangan korporasi itu adl mainan yg jamak &mudah. #BUMNGaruda

    Benjamin Israel. Strategic Business and Intelligent Consulting. Global Service. RT @coklat_manies: Siapa sih dirimu? @benny_israel

    91.Kalau IPO Garuda diteliti dg seksama. Maka IPO tesebut adl sebuah skema menggunakan uang dr pasar modal unt bayar hutang. #BUMNGaruda

    92.Garuda ingin lepas dr lilitan hutangnya di Mandiri. Mandiri ingin memperbaiki portofolio kreditnya. Prosentase NPLnya. #BUMNGaruda

    93.Maka ditempuhlah sebuah financial reengineering scheme tersebut. Sebuah simbiosis mutualisme. Antara kreditur dan debitur. #BUMNGaruda

    94.Kalau tidak teliti membaca Prospectus IPO pd sisi legal maka masyarakat investor di pasar modal bisa dirugikan. Harus hati2. #BUMNGaruda

    95.Investor pasar modal yg ingin membeli saham perdana Garuda kalau jadi IPO. Harus ekstra hati2 dan jeli membaca Prospektusnya. #BUMNGaruda

    96.Para pengamat pasar modal harus mengingatkan para investor ttg kinerja fundamental korporasi Garuda. Kualitas Aset & Profit. #BUMNGaruda

    97.Kelihatan kualitas profit Garuda selama ini hasil dari window dressing. Seperti yg sdh pernah diingatkan oleh @estananto. #BUMNGaruda

    97.Garuda mengejar target laba di laporan keuangan spy bisa IPO. Karena syarat bisa IPO di bursa IDX adl laba 3 tahun berturut. #BUMNGaruda

    98.Makanya wajar peringatan yg disampaikan oleh @estananto perihal masalah profit Garuda dilaporan keuangan. Harus dicermati. #BUMNGaruda

    99.Asset terbesar Garuda saat ini asset pesawat dlm bentuk leasing. Akan teramortisasi seiring dg habisnya masa leasing. #BUMNGaruda

    100.Aset Garuda terbaik saat ini yaitu kepemilikannya di GMF. Garuda Maintenance Facility. Anak perusahaan bidang perbaikan… #BUMNGaruda

    101…dan service pesawat. Punya fasilitas dan hanggar yg besar di bandara Soetta. Maskapai Lufthansa Jerman sangat berminat. #BUMNGaruda

    102.Apabila GMF dijual oleh Garuda pihak Lufthansa sangat minat. Maka struktur asset Garuda adl ‘Aset Tdk Berkualitas/Bosok’. #BUMNGaruda

    103.Lantas apa yg akan dijual oleh Garuda pd saat IPO? Hanya sebuah nama brand. Yaitu Garuda. Flight Carrier. Sebuah BUMN. #BUMNGaruda

    104.Fundamental aset korporasinya lemah. Sangat lemah. Apalagi uang hasil IPO nya unt bayar hutang. Bukan unt ekspansi usaha. #BUMNGaruda

    105.Otoritas Pasar Modal dalam hal ini Bapepam LK harus membuat aturan yg lebih detail dan tegas masalah benturan kepentingan. #BUMNGaruda

    106.Apabila ada BUMN yg melakukan IPO dan Go Public dan di pasar modal. Harusnya tdk boleh penjamin emisinya adl BUMN juga. #BUMNGaruda

    107.Krn rawan conflict of interest. Masalah insider information maupun yg lain. Pemegang saham yg sama rapat masalah yg sama 2x. #BUMNGaruda

    108.Ketegasan Bapepam LK ini penting unt melindungi masyarakat investor di pasar modal. Jangan sampai orang awam jadi korban. #BUMNGaruda

    109.Kasus IPO Krakatau Steel seharusnya bisa jadi pelajaran berharga dimana 3 penjamin emisinya semuanya BUMN. Harus diatur. #BUMNGaruda

    110.Selesai. Saatnya menjawab pertanyaan.

    **********
    Betul. Tapi mekanismenya tdk transparan. RT @arki_rif: Ujung2nya garuda barter utang dgn saham kepemilikan mandiri ya..RT @benny_israel: dispute hutang Garuda ke Bank Mandiri..

    Konversi hutang ke modal oleh kreditur bank tdk boleh. RT @arki_rif: Soalnya ada resiko conflict of interest ya.. RT @benny_israel: Peraturan Bank tdk boleh punya saham non bank atau non keuangan. #BUMNGaruda

    Tdk transparan prosesnya. Harus dicermati oleh pemerhati pasar modal. RT @AMartuaraja: @benny_israel Lha kok … http://tmi.me/500dc

    Bisa masuk juga KPPU kalau di jeli memilih isu sbg pintu masuknya. RT @arki_rif: Bisa kena KPPU tuh.. RT … http://tmi.me/500mB

    Pidana pencucian uang kalau uangnya hasil kejahatan terus dimasukkan ke dalam sistem keuangan yg legal. RT @tri_moel: @benny_israel kalau Hutang dialihkan ke Modal saham, terus dijual sahamnya itu bukannya Pencucian Uang yah? #IPOGaruda cc: @IndonesiaGaruda


    http://id.berita.yahoo.com/geber-bumn-dahlan-iskan-harusnya-melindungi-pegawai-bumn-125046556.html

    Geber BUMN: Dahlan Iskan Harusnya Melindungi Pegawai BUMN
    TRIBUNnews.com – Sel, 26 Nov 2013

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ormas yang menamakan diri Gerakan Buruh di Badan Usaha Milik Negara (Geber BUMN) menyatakan Menteri BUMN, Dahlan Iskan sebagai pecundang. Hal itu terkait dengan terbitnya surat edaran Menteri BUMN yang tidak menjawab akar persoalan outsourcing di perusahaan BUMN.

    “Julukan pecundang patut disematkan kepada Dahlan Iskan. Karena sebagai seorang pemimpin di Kementerian BUMN, Dahlan bukannya memikul tanggung jawab bagi perlindungan dan kesejahteraan pegawai perusahaan BUMN,” kata Ais, Koordinator Geber BUMN di Kantor LBH Jakarta, Selasa (26/11/2013).

    Ais menuturkan, dalam surat edaran Menteri BUMN, Dahlan Iskan malah mengalihkan tanggung jawab ke bawahannya. Ais mengatakan, awalnya Geber BUMN mengapresiasi atas langkah Dahlan Iskan menindaklanjuti rekomendasi Panja outsourcing dengan adanya surat edaran tersebut.

    “Namun harapan atas langkah bijak dari Dahlan Iskan pun pupus,” tuturnya.

    Geber BUMN pun meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot Dahlan Iskan dari jabatannya. Geber BUMN pun menilai Dahlan Iskan tidak pantas untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden.

    “Kami mendesak agar presiden mencabut Dahlan Iskan dari posisinya sebagai menteri dan boikot atas pencapresannya,” cetusnya.

    Belum ada tanggapan dari Dahlan Iskan terkait apa yang disebutkan oleh Geber BUMN tersebut.

    pamordi c
    Maju Terus pak DI…….saya yakin..anda pasti akan terpilih di pemerintahan baru nanti sebagai menteri lagi….anda memang layak menjadi menteri……

    Rafi
    saya rasa ini hanya salah paham, tunggu penjelasan dari bapak dahlan iskan, saya yakin beliau org yang memikirkan rakyat kecil.

    Ryan
    Buruh g perlu pemimpin yg g memihak rakyat kecil,dahlan cm bs cengengesan,dr dl kerjanya cm tebar pesona dan cari sensasi..

    Ammar
    memang tidak mudah mencari solusi dari masalah yang menyangkut hidup org banyak, harus banyak pertimbangan. dan pihak2 yang terkait juga harus sabar, gunakan akal sehat dan dgn kepala dingin, saya yakin pak dahlan iskan sedang berusaha cari solusi yg terbaik bagi semua pihak.

    Arkan
    sabar bro jangan mudah terprovokasi dan sedikit2 demo, kalian juga yang akan rugi nantinya, lebih baik masalah ini di selesaikan dengan kepala dingin dan saling percaya satu sama lain, saya yakin bapak dahlan sedang memikirkan solusi nya.

    Sandy
    Pak Dahlan Iskan akan mendapat kan solusi nya ko tunggu saja.. ini butuh proses dan ga semudah membalikan telapak tangan,gimana kalian bis maju apa2 mao nya INSTAN bukan membantu dan berdoa malah DIKIT2 DEMO.. dewasa dong,dan hargai usaha Pak Dahlan Iskan buat kita2 selama ini jgn egois

    Imas
    saya yakin pak dahlan iskan yang bijaksana dan memiliki empati yang besar terhadap rakyat kecil pasti sedang memikirkan jalan keluar yang terbaik,

    Sahroni
    buruh di Indonesia ini pinter2 apa keblinger yah ?? kalian maonya apa2 langsung jadi apa2 langsung ada,mang negara ini punya MBAHMU ?!! tolong lah bersabar,Pak DI ga ingkar janji pasti akan ditepati,kalian jangan jadi orang bodoh yang mudah dikompor2i oleh oknum2 yg menganggap Pak DI saingan nya dan mudah dijadikan boneka hanya karena diiming2i duit.. DEMI INDONESIA jadi lah buruh yang cerdas dan berpikir dewasa


    http://id.berita.yahoo.com/menteri-bumn-sakit-hati-tak-mau-cari-uang-052619604–finance.html

    Menteri BUMN Sakit Hati Tak Mau Cari Uang Lagi
    TRIBUNnews.com – Kam, 28 Nov 2013

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada awal karirnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara RI, Dahlan Iskan mengidap penyakit
    hati. Sejak saat itu Dahlan tak ingin bekerja lagi dan mengambil pensiun dari karirnya sebagai jurnalis pada saat itu.

    Namun takdir berkata lain, pada saat akan pensiun Dahlan dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan harus
    memimpin satu perusahaan BUMN yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

    “Saya dipanggil oleh Presiden SBY untuk menjadi Dirut PLN, padahal saya sudah bertekad untuk tidak mencari uang
    lagi,” ujar Dahlan Iskan di rapat pimpinan gedung pusdiklat BRI, Kamis (28/11/2013).

    Dahlan mengaku puncak karirnya saat ia memimpin perusahaan Jawa Pos Grup. Namun karena hatinya bermasalah, Dahlan
    terpaksa menyerahkan perusahaannya kepada anaknya yang pada saat itu berusia 28 tahun.

    “Anak saya 28 tahun harus menggantikan saya. Dan saya serahkan sepenuhnya kepada anak-anak muda,” jelas Dahlan.

    Dahlan menjelaskan dalam berbisnis, semua pekerja harus sepenuh hati melaksanakan tugasnya. Meski pekerja dibatasi
    batas umur dari perusahaan, Dahlan ingin agar semua pekerja jangan melihat batasan karirnya saja.

    “Di bisnis atau di perwira tinggi, bisnis pun harus sangat militan, itu bagi yang ingin berbisnis, atau ingin
    menjadi penasihat perusahaan, tentu di perusahaan umur dipertimbangkan dalam jajaran direksinya,” papar Dahlan.


    http://www.tempo.co/read/news/2013/12/06/063535313/Nazaruddin-Ungkap-Cara-Anas-Dapat-Duit

    Nazaruddin Ungkap Cara Anas Dapat Duit
    Jum’at, 06 Desember 2013 | 22:36 WIB


    Terpidana kasus suap pembangunan wisma atlet, Muhammad Nazaruddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta – Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin membeberkan cara mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mendapatkan uang secara ilegal kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. “Saya jelaskan uangnya didapat dari mana saja, proyeknya apa saja, uangnya dipakai untuk apa,” ujarnya seusai diperiksa di KPK, Jumat, 6 Desember 2013.

    Menurut dia, Anas menjala dana dari sederet proyek, seperti e-KTP, Hambalang, simulator, dan Merpati. Namun, ia enggan memerinci apa saja yang sudah dijelaskannya kepada penyidik. Nazaruddin berjanji mengungkapkannya saat bersaksi pada sidang kasus Hambalang dengan tersangka Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pekan depan. “Nantikan saya di Pengadilan hari Selasa, saya jelaskan di sana,” kata dia.

    Dia meminta Anas berterus terang dalam memberikan keterangan. “Mas Anas itu jangan banyak lupa,” kata Nazaruddin.

    Nazaruddin diperiksa KPK untuk dugaan pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia. Ia diduga mencuci uang saat membeli saham Garuda senilai Rp 300,8 miliar. Uang itu diduga adalah hasil korupsi pemenangan PT Duta Graha Indah, sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games 2011.

    Selain Nazaruddin, tiga politikus lain diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus tersebut. Mereka ialah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan I Wayan Koster, politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir.

    BUNGA MANGGIASIH


     
  • Virtual Chitchatting 5:49 PM on 2013/12/06 Permalink  

    in my time of dying 

    In My Time Of Dying
    Led Zeppelin

    In my time of dying, want nobody to mourn
    All I want for you to do is take my body home

    Well, well, well, so I can die easy [X2]

    Jesus, gonna make up my dyin’ bed.
    Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air
    If my wings should fail me, Lord. Please meet me with another pair

    Well, well, well, so I can die easy [X2]

    Jesus, gonna make up.. somebody, somebody…
    Jesus gonna make up… Jesus gonna make you my dyin’ bed

    Oh, Saint Peter, at the gates of heaven… Won’t you let me in
    I never did no harm. I never did no wrong

    Oh, Gabriel, let me blow your horn. Let me blow your horn
    Oh, I never did, did no harm.

    I’ve only been this young once. I never thought I’d do anybody no wrong
    No, not once.

    Oh, I did somebody some good. Somebody some good…
    Oh, did somebody some good. I must have did somebody some good…
    Oh, I believe I did

    I see the smiling faces
    I know I must have left some traces

    And I see them in the streets
    And I see them in the field
    And I hear them shouting under my feet
    And I know it’s got to be real
    Oh, Lord, deliver me
    All the wrong I’ve done
    You can deliver me, Lord
    I only wanted to have some fun.

    Hear the angels marchin’, hear the’ marchin’, hear them marchin’,
    hear them marchin’, the’ marchin’

    Oh my Jesus… [repeat]

    Oh, don’t you make it my dyin’, dyin’, dyin’…

    [Studio Chatter:] “That’s gonna be the one, isn’t it? “
    “Come have a listen, then. “
    Oh yes, thank you.”

    Thanks to kevin steele for correcting these lyrics.

    http://www.azlyrics.com/lyrics/ledzeppelin/inmytimeofdying.html


    http://www.index-of-mp3s.com/download/mp3/lagu/id/8c7d7519/led-zeppelin-in-my-time-of-dying-physical-grafitti/


    http://torcache.net/torrent/30996194DAB921217AB09A1F21CFB22C60D39D17.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dled.zeppelin.throwing.the.wild.seeds.1975.6cd.box.set.2013.mp3.320kbps.beolab1700

    magnet:?xt=urn:btih:30996194DAB921217AB09A1F21CFB22C60D39D17&dn=led+zeppelin+throwing+the+wild+seeds+1975+6cd+box+set+2013+mp3+320kbps+beolab1700&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337


    Led Zeppelin – Throwing The Wild Seeds 1975 [6CD Box Set] (2013) MP3@320kbps Beolab1700 (Size: 1 GB)
    CD1
    101 – Band Announcements.mp3 4.59 MB
    102 – Rock And Roll.mp3 9.44 MB
    103 – Sick Again.mp3 15.22 MB
    104 – Over The Hills And Far Away.mp3 20.3 MB
    105 – In My Time Of Dying.mp3 27.3 MB
    106 – The Song Remains The Same.mp3 13.35 MB
    107 – The Rain Song.mp3 21.48 MB
    108 – Kashmir.mp3 23.45 MB
    109 – No Quarter.mp3 44.76 MB
    CD2
    201 – Trampled Underfoot.mp3 21.61 MB
    202 – Moby Dick.mp3 61.5 MB
    203 – Dazed And Confused.mp3 95.46 MB
    CD3
    301 – Stairway To Heaven.mp3 35.98 MB
    302 – Whole Lotta Love.mp3 14.1 MB
    303 – Black Dog.mp3 20.35 MB
    304 – Communication Breakdown (with Ron Wood).mp3 19.48 MB
    CD4
    101 – Band Announcements.mp3 4.62 MB
    102 – Rock And Roll.mp3 9.38 MB
    103 – Sick Again.mp3 16.94 MB
    104 – Over The Hills And Far Away.mp3 22.3 MB
    105 – In My Time Of Dying.mp3 28.23 MB
    106 – Since I’ve Been Loving You.mp3 22.38 MB
    107 – The Song Remains The Same.mp3 13.15 MB
    108 – The Rain Song.mp3 22.95 MB
    109 – Kashmir.mp3 22.45 MB
    CD5
    201 – No Quarter.mp3 54.92 MB
    202 – Trampled Underfoot.mp3 22.94 MB
    203 – Moby Dick.mp3 50.49 MB
    CD6
    301 – Dazed And Confused.mp3 85.35 MB
    302 – Stairway To Heaven.mp3 38.71 MB
    303 – Whole Lotta Love.mp3 14.55 MB
    304 – Black Dog.mp3 18.46 MB
    305 – Heartbreaker.mp3 24.44 MB
    Covers
    00.jpg 87.47 KB
    1.jpg 96.12 KB
    2.jpg 95.02 KB
    small.jpg 646.28 KB
    small2.jpg 596.67 KB
    TheGodfatherRecords-20131111-publicity-003.jpg 543.18 KB
    WILD001-BOXFRONT.jpg 3.03 MB
    WILD002-BOXREAR.jpg 2.63 MB
    WILD003-poster1front.jpg 4.33 MB
    WILD004-poster1rear.jpg 6.2 MB
    WILD005-poster2front.jpg 5.89 MB
    WILD006-poster2rear.jpg 5.55 MB
    WILD007.jpg 2.9 MB
    WILD008.jpg 1.9 MB
    WILD009.jpg 6.05 MB
    WILD010.jpg 5.76 MB
    WILD011.jpg 4.99 MB
    WILD012.jpg 2.37 MB
    WILD013.jpg 2.07 MB
    WILD014.jpg 4.84 MB
    WILD015.jpg 4.18 MB
    WILD016.jpg 5.09 MB
    WILD017.jpg 2.37 MB
    WILD018.jpg 3.43 MB
    WILD019.jpg 3.12 MB
    WILD020.jpg 3.44 MB
    WILD021.jpg 3.7 MB
    WILD022.jpg 3.38 MB
    WILD023.jpg 2.82 MB
    WILD024.jpg 3.41 MB
    WILD025.jpg 2.7 MB
    WILD026.jpg 3.48 MB
    WILD027.jpg 3.94 MB
    Art.jpg 582.01 KB


    Led Zeppelin – 1975-02-13 – Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, NY (Throwing The Wild Seeds – GR Box 22) 1
    ———————————————————————

    Artist……………: Led Zeppelin
    Album…………….: 1975-02-14 – Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, NY (Throwing The Wild Seeds – GR Box 22) 1
    Genre…………….: Hammer Of The Gods
    Source……………: CD
    Year……………..: 1975
    Ripper……………: EAC (Secure mode) / LAME 3.92 & Asus CD-S520
    Codec…………….: FhG
    Version…………..: MPEG 1 Layer III
    Quality…………..: Insane, (avg. bitrate: 320kbps)
    Channels………….: Joint Stereo / 44100 hz
    Tags……………..: ID3 v1.1, ID3 v2.3
    Information……….:

    Posted by…………: Beolab1700 on 05/12/2013

     
  • Virtual Chitchatting 3:06 PM on 2013/11/29 Permalink  

    Desperately banning the ubiquitous Windows operating system, Google strictly forces employees to use MacOS and Linux


    http://venturebeat.com/2010/05/31/googles-answer-to-internal-security-drop-windows-use-mac-or-linux-instead/

    Google’s answer to internal security: Drop Windows, use Mac or Linux instead
    Devindra Hardawar
    May 31, 2010 10:53 PM

    To increase internal security, Google is reportedly in the midst of an effort that would make many IT professionals envious: It’s effectively banning Windows. Instead, the company is directing employees to use Macs or Linux PCs, according to the Financial Times.

    Google employees tell the Times that the company started promoting the idea of moving away from the Microsoft operating system in January, following the recent attacks on its Chinese operations. Since then, many workers have migrated from Windows, and new employees are being given the choice of Mac or Linux computers. “Getting a new Windows machine now requires CIO approval,” said one employee.

    Windows has long been the bane of IT workers, thanks to the fact that it’s vulnerable to many types of viruses and malware, and is often targeted by hackers due its large install base. The attack that originated from China used malware that targeted Windows PCs running Internet Explorer 6 – an old version of the web browser that’s particularly vulnerable to hacking. Apple’s Mac OS, and Linux operating systems, are far more secure in comparison to Windows.

    When faced with an attack like this, most organizations would normally promote updating Windows computers away from older browsers, and remind employees about the importance of running Windows Update to keep their computer as secure as possible. Google has apparently taken that a step further by moving employees away from Windows altogether. I wouldn’t be surprised to see other organizations follow suit, particularly since most IT professionals would prefer not to deal with the daily headache of Windows problems.

    In addition to being a security effort, the move away from Windows would also help the company to promote the use of its own products among employees. Its Chrome OS, for example, would be a worthy competitor to Windows on netbooks and ultra-portable laptops.

    When asked for comment about the news, a Google representative told VentureBeat, “We’re always working to improve the efficiency of our business, but we do not comment on specific operational matters.”


    http://www.ft.com/cms/s/2/d2f3f04e-6ccf-11df-91c8-00144feab49a.html

    http://venturebeat.com/2010/01/15/china-google-yahoo/

    http://www.theregister.co.uk/2010/01/19/google_china_attack_malware_analysis/


    http://www.zdnet.com/blog/hardware/google-dumps-windows-for-mac-os-and-linux/8462

    Google dumps Windows for Mac OS and Linux
    By Adrian Kingsley-Hughes for Hardware 2.0 | June 1, 2010 — 06:25 GMT (14:25 SGT)

    Summary: Following security concerns, the search giant Google is phasing out the use of Windows, according to employees who spoke to FT.com.
    Adrian Kingsley-Hughes

    Following security concerns, the search giant Google is phasing out the use of Windows, according to employees who spoke to FT.com.

    The move away from Windows comes following the hack attack carried out against the company’s China operation earlier this year.

    “We’re not doing any more Windows. It is a security effort,” said one Google employee.

    “Many people have been moved away from [Windows] PCs, mostly towards Mac OS, following the China hacking attacks,” said another.

    New hires are given the choice of Apple’s Mac OS X or Linux systems. Some of the new hires are being allowed to install Windows on their notebooks, while those wanting to stay on Windows on the desktop require senior level clearance.

    Google refuses to comment on policy matters.

    According to Google employees I’ve spoken to previously the company allowed employees to choose the OS best suited to their needs, so the banning of Windows came as a shock. That said, Mac OS X is a very popular OS within the company, and it’s likely that many will make the shift from Windows to Apple’s OS.

    The question I’m pondering is this – Is this move away from Windows one grounded in security, or is the whole thing a PR stunt, with Google using Microsoft as a scapegoat for the hack attack?

    Seems to me that if Google really was still using IE6, it’s in the company’s best interests to shift the focus of blame off itself (because continuing too run IE6 was a monumentally boneheaded move) and onto Microsoft.

    Google moving to a Linux-based internal OS has been on the cards for some time, according to my contacts. After all, so much of Google’s business runs on open-source software that it doesn’t make sense for the desktop OS to be proprietary … so it might not be long till the company give Mac OS the boot too.

    Wins for Apple (for now) and Linux, big loss for Microsoft.


    The links:
    FT.com http://www.ft.com/cms/s/2/d2f3f04e-6ccf-11df-91c8-00144feab49a.html


    http://blogs.computerworld.com/16232/good_bye_windows_hello_linux_mac_says_google

    Goodbye Windows, Hello Linux and Mac, says Google
    By Steven J. Vaughan-Nichols
    June 01, 2010 6:02 PM EDT

    As everyone knows by now who follows technology news, the Financial Times reported that Google “is phasing out the internal use of Microsoft’s ubiquitous Windows operating system because of security concerns.” Some doubt this story, because they say that’s its vague about sources. Well, I asked, and the story is ‘mostly’ right. Google is switching away from Windows to Linux and Macs, but it’s not just because security.

    I e-mailed Google and, according to a Google official, while “We’re always working to improve the efficiency of our business, but we don’t comment on specific operational matters.” That’s not much of a statement, but did you notice the key word there? It’s ‘efficiency.’

    I then got on the phone, IM and e-mail with my friends at Google and they told me off-the-record pretty much what the Google employees told the Financial Times that “Many people have been moved away from [Windows] PCs, mostly towards Mac OS, following the China hacking attacks.” But, following that efficiency word around, I was also told that Linux was far cheaper than Windows and that many Google users preferred it, in any case, to Windows. While many others found Macs to just be more useful than Windows PCs.

    Google’s internal users have eclectic tastes when it comes to Linux. Ubuntu was quite popular, but so was-surprise!–Google’s own Android; Fedora; openSUSE; and the newly released MeeGo. As for the Mac users, I got the impression there may be more MacBook Pro users at Google than there are at Apple.

    The Linux users preferred it for all the usual reasons: It was faster, more secure, and more stable than Windows. In addition, it did everything they needed. As you might guess, Chrome is the Web browser of choice for Google Linux users, and many of them use Google’s SaaS (Software as a Service) applications like Google Docs. As one of them told me, “Why should I waste my time with Windows and all its pain in the ass junk when I can do everything I need to do with Chrome on Ubuntu?” The Mac users, in turn, sounded like most people who like Macs. They preferred its interface and applications to those of either Linux or Windows.

    Now, some analysts claim that Google’s move away from Windows isn’t about security at all. Instead, they would have it that it’s all about Google positioning itself to do battle with Microsoft and Windows. I’m sure that’s part of it too, but for their claims that Windows is secure is just utter and total nonsense. Windows is insecure by design. Always has been, always will be. To pretend that Windows’ security costs and failures aren’t important to Fortune 500 companies is total balderdash.

    Have these fools forgotten that China attacked Google and many other major companies only a few months ago? Do you think sticking with an operating system that’s has as many holes in as a fisherman’s net make sense? I don’t think so! As one staffer told me, “I am not going to be the next guy to hose the company because of Windows.”

    Sure, Mac OS X has its security problems as well, but, in practice, it’s still more secure than Windows. As for Linux, it’s more secure than either one, and it’s always been much tougher to attack than the others.

    There’s also been some silly talk about how Google can’t really mean that they’re switching away from Windows because so many of their users depend on Windows. Uh… what makes you think that just because the rank and file is moving to other operating systems means that the developers aren’t going to be using Windows machines? Heck, I’m about as pro-Linux desktop a person on the planet, and I use Windows PCs all the time for reviews. Of course, Google will still use Windows system for development and testing.

    I’m also sure that there are some special applications that don’t exist on Linux and Macs that will still be running on Windows PCs. But, seriously, what work-a-day jobs can’t you do on a Linux PC or Mac these days? Are there any? I can go days without ‘needing’ to touch my Windows PCs.

    My buddy Jason Perlow, who also runs multiple operating systems, has found that he can meet 80% of his computing needs without Windows and for the rest he uses virtualized Windows on Linux. That works for me, and it probably does for Google as well.

    The bottom line is that Google wants to be both more secure and more efficient. To do that, it makes perfect sense for them to abandon Windows for Linux and Mac OS X. Come to think of it, it makes perfect sense for most companies as well.


    Financial Times reported http://www.ft.com/cms/s/2/d2f3f04e-6ccf-11df-91c8-00144feab49a.html
    newly released MeeGo http://blogs.computerworld.com/16198/meego_the_new_netbook_linux_arrives
    analysts claim that Google’s move away from Windows isn’t about security http://www.computerworld.com/s/article/9177565/Google_s_security_excuse_for_dumping_Windows_is_bogus_say_analysts
    Windows is insecure by design http://www.itworld.com/security/75601/why-windows-security-awful
    China attacked Google http://www.computerworld.com/s/article/9168898/U.S._expert_blames_Chinese_government_for_recent_cyberattacks
    80% of his computing needs without Windows http://www.zdnet.com/blog/perlow/google-dumps-windows-but-can-the-rest-of-us/13136


    http://www.webpronews.com/google-seems-to-prefer-macs-to-chromebooks-2012-03

    Google Seems To Prefer Macs To Chromebooks
    By Chris Crum · March 12, 2012

    Do Apple meetings have this many Macs?


    http://9to5mac.com/2011/05/11/at-google-io-everybody-uses-mac-notebooks-even-google/

    At Google I/O, everybody uses Mac notebooks (even Google)
    May 11, 2011 / 9:17 am

    Check out the sticker: “My other computer is a data center”. Touche.

    It’s a familiar scene. MacBook-toting journalists, bloggers and guests providing Apple with omnipresence and free advertising at rivals’ events, thanks in large part to the glowing Apple logo on the well-designed notebook family. Who knows, this time next year some of these folks might carry around machines with the Google logo on them if there’s any substance to the whispers of subscription-based Chrome OS notebooks. Check out seven additional Apple sightings below the fold and meet us in comments.


    http://9to5mac.com/2013/11/27/how-google-manages-over-40000-macs-without-much-help-from-apple/

    How Google manages over 40,000 Macs…without much help from Apple
    Jordan Kahn @JordanKahn
    November 27, 2013 / 4:03 pm

    During a talk at the LISA ’13 conference in Washington D.C earlier this month, a couple members from Google’s Macintosh Operations team explained how the company has been forced to develop its own set of tools to manage its fleet of roughly 43,000 Macs. The reason, according to Google engineers Clay Caviness and Edward Eigerman, is that Apple isn’t doing a great job at supporting its enterprise management tools. As the first slide of the presentation (pictured above) puts it, “While Apple won’t do much for you, there are tools out there you can use to keep your machines secure, up to date and useful.”

    “We don’t use any of Apple’s tools to manage the Macs. Apple arguably produces two tools, Mac OS X server… and Apple Remote Desktop. It kinda breaks down when you get it over 50, 100, 200 machines that you’re managing… we’ve sort of lost their attention as far as enterprise management tools.”

    During one slide (pictured above, right), Google uses the red line to represent the release of the iPhone while noting Apple’s remote desktop “hasn’t had a major revision to it since 2006.” To avoid using Apple’s management tools, Google has either developed its own tools or is using open source tools for everything from configuration, to package management, monitoring system levels and more. Google announced during the talk that one of the imaging tools it developed, CanHazImage, will soon be hitting open source.

    While Google mentioned during the presentation that it supports four desktop OS platforms (OS X, Windows, Linux, and Chrome OS) internally, it also said these days employees that want to use a platform other than Mac OS X “have to make a business case” to do so. Compare that roughly 40k monthly actives from Macs reported during the presentation to the 42,162 full-time employees at the company (not including Motorola). The Googlers also noted that the company managed to update from 10.7 to 10.8 for 99.5% of its fleet in 8 weeks and it’s currently trying to accomplish the same for 10.9 Mavericks.

    You can watch or download the full presentation here. https://www.usenix.org/conference/lisa13/managing-macs-google-scale
    via TheRegister http://www.theregister.co.uk/2013/11/27/google_mac_support/


    NQZ (@surgesoda) says:
    November 27, 2013 at 7:06 pm

    Could not agree with this more. Anyone who works in a studio or post production environment, or just any shop in general that’s a “mac shop” knows that macs in the enterprise are a PAIN IN THE ASS to manage compared to windows / pc based shops.

    Microsoft, VMWare, and even Red Hat have enterprise management tools that blow Apple out of the water 10 times over to the point where they’re at the bottom of the ocean (think about that for a second ;d).

    The XServe used to be awesome, because it had lights out management (LOM) built into remote desktop…but now there is no more Xserve – and the Mac mini is the only mac to NOT get haswell, and yeah, the Server.app is extremely buggy, and Apple doesn’t care….OK maybe a few guys left at Apple might still care, but the product managers don’t and the CEO doesn’t so that’s pretty much that. And if you want support for server / xsan stuff, I believe Apple requires you to sign a support contract right then and there, and there is no obligation for them to even fix anything.

    To list some examples…”Full screen” Support has been in OS X since 10.7 (launched 2011). Apple’s remote desktop app didn’t get this functionality until two months ago! Again, I ask, WTF?

    They ship mac pros (even the new 2013 one!) with two ethernet ports, yet the Server.app even in 10.9 does not support services running on a bonded interface (link aggregation). WTF? But like I said – I bet the only people at Apple that actually give a crap about any of this are the guys that have been there for awhile and developed this stuff from the start, because this is maybe 10% of their customer base (not even), and this is why this discontinued the XServe. I bet the internal devs who wrote most of the stuff got reassigned to other projects and no one really cares about enterprise support anymore. It’s no wonder the Mac Pro hasn’t had a real upgrade since 2010.

    Wouldn’t it be nice to “have our cake and eat it too” – get great support on iOS devices while at the same time using Apple’s desktops / servers in the enterprise with awesome management tools? Is that too much to ask for?


    Roger J Vela says:
    November 27, 2013 at 7:21 pm

    Well I think a point in the down turn was when Microsoft killed NT4 which allowed a Mac to act as PDC. It was a KO shot that Apple never recovered from.


    NQZ (@surgesoda) says:
    November 27, 2013 at 7:10 pm

    One more point to drive things home – in Apple’s own iCloud datacenters – they do NOT run on Apple hardware OR software. Nope. HP Servers and NetApp storage for the most part. They don’t even run OS X in any shape or form – not even virtualized, not even a stripped down version with a darwin core – nope. Nothing. If they don’t use their own stuff in the enterprise / datacenter, why should you?


    Carlos Barrera (@shadowcharly) says:
    November 28, 2013 at 4:50 am

    Google doesn’t use ChromeOS as its main client OS, that’s not lack of trust, is just being practical. When it’s ready, they’ll use it, while it’s not ready, they dedicate the resources they can, and continue to make huge amounts of revenue with the other sides of the coin until they can flip it to this side and be the best.

    Their server software is not perfect yet, that’s a irrefutable truth, so they use the best option they can get to give the best service they can give. Imagine the PR meltdown if the icloud crashes and hiccups could be related to their own server software!

    Just an example, with the recent 10.9 update, the vpn service (yes, that little thing that all corporate users need to work from home and be able to keep going while traveling) doesn’t work anymore, and the only solution that corrects this behavior is replacing the daemon with a previous version… See my point?

    When it’s perfect, they’ll promote it, flaunt it and shoving it to the frontline, meanwhile, it’s the not-so-pretty cousin that always gets in the fringes of the family pictures. Let her bloom ;)


    http://bgr.com/2013/11/28/mac-chromebook-google-employees/

    Google wants employees using Macs, not Windows or its own Chromebooks
    By Chris Smith on Nov 28, 2013 at 12:40 PM

    In a presentation at the LISA ’13 conference earlier this month, Google explained that it’s managing a fleet of over 43,000 Macs its employees use, without much help from Apple. Despite developing its own desktop operating system and selling Chrome OS laptops together with various OEMs, Google’s computer system of choice is the OS X-running Mac. In fact, it looks like the company imposes Mac use to all employees even though Google also supports additional operating systems including Windows, Linux and Chrome OS, The Register reports.

    “There was a time when Macs were a small part of the Google fleet,” Google system engineer Clay Caviness said, “but as of now if you start at Google and want to use a platform other than Mac you have to make a business case.”

    However, Google has some difficulty managing the increasing number of Macs, as it doesn’t find Apple’s existing enterprise tools useful for its needs. According to Caviness, Apple’s success with iPhone and iPad may have something to do with the slower development of Mac enterprise tools. Unwilling to wait for Apple to deploy the enterprise solutions Google asked for, the company developed its own set of programs or used available ones from third parties to configure, manage and monitor its Mac fleet. Google updated its Macs from OS X 10.7 to 10.8 for 99.5% of its fleet in 8 weeks, and plans to do the same for the move to OS X 10.9 Mavericks, Apple’s most recent OS update.

    Interestingly, Google’s chairman Eric Schmidt acknowledged the superiority of Apple’s Macs over PCs in a recent thorough guide for moving from iPhone to Android, actually comparing Android devices with Macs. “Like the people who moved from PCs to Macs and never switched back,” Schmidt wrote on Google+, “you will switch from iPhone to Android and never switch back.”


    The links:
    presentation https://www.usenix.org/conference/lisa13/managing-macs-google-scale
    selling Chrome OS laptops together with various OEMs http://bgr.com/2013/09/11/google-haswell-chromebooks-release-date/
    The Register reports http://www.theregister.co.uk/2013/11/27/google_mac_support/
    in a recent thorough guide for moving from iPhone to Android http://bgr.com/2013/11/25/google-chairman-schmidt-android-user-guide/
    Schmidt wrote https://plus.google.com/+EricSchmidt/posts/JcfVoJhW2Kw


     
  • Virtual Chitchatting 10:10 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Too Big Too Fail policy abused: Saving Private Funds of Budi Sampoerna as the trigger to manipulate the bailout of Bank Century

    one is after the sex
    one is after the money
    both are men’s pleasure in seeking adventurers

    cekidot this info:

    Di awal 2006, kabarnya, Putera Sampoerna yang suka berjudi, telah menjadi pemilik perusahaan judi raksasa yang bermarkas di Gibraltar, Mansion. Pada saat yang sama, Mansion dilaporkan akan menggantikan Vodafone sebagai sponsor klub sepak bola Manchester United selama empat tahun dalam kontrak senilai 60 juta poundsterling, namun kontrak tersebut kemudian dibatalkan. Kemudian beralih menjadi sponsor klub sepak bola Liga Inggris lainnya Totenham Hotspur sejak musim 2006-2007. Selain itu, Putera Sampoerna juga membeli kasino Les Ambassadeurs di London dengan harga 120 juta poundsterling.


    http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/03/budi-sampoerna-admits-withdrawing-rp-50b-bailout-fund.html

    Budi Sampoerna admits to withdrawing Rp 50b in bailout fund
    The Jakarta Post, Jakarta | National | Wed, February 03 2010, 11:18 PM

    Businessman Budi Sampoerna has admitted to withdrawing Rp 50 billion (US$5.37 million) out of Rp 6.76 trillion in Deposit Insurance Corporation (LPS) fund channeled to bail out Bank Century in November 2008, his lawyer says.

    Budi’s lawyer Eman Achmad insisted on Wednesday that the withdrawal did not violate the LPS regulation, which limits the amount of withdrawal to Rp 2 billion per account.

    “[The regulation applies] in the event of a bank closure. The bank was not closed,” Eman said after accompanying Budi who underwent nine hours of questioning at the Corruption Eradication Commission (KPK). Budi was tightlipped as he emerged from the questioning room, Antara reported.

    Budi had found difficulties in withdrawing his money when the bank was developing liquidity problems, but managed to cash in Rp 50 billion after the bailout fund was disbursed. Until the bank was rebranded Bank Mutiara in October last year, Budi has withdrawn a total of Rp 395 billion, the lawyer said.

    Speculation was rife that the bank was salvaged upon pressure from major depositors, including Budi who had a total of $113 million in saving in the bank.

    Eman said Budi transferred $96.5 million of his deposit from the Surabaya branch of Bank Century to its Jakarta branch, $42.7 million of which was divided into 247 Negotiable Certificate Deposits (NCD) worth Rp 2 billion each upon recommendation of bank owner Robert Tantular.


    http://finance.detik.com/read/2011/08/09/072720/1699481/68/budi-sampoerna-meninggal-dunia

    Budi Sampoerna Meninggal Dunia
    Suhendra – detikfinance
    Selasa, 09/08/2011 07:27 WIB

    Jakarta -Mantan Presiden Komisaris PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) Budi Sampoerna tutup usia. Budi dikabarkan meninggal di RS Premier Surabaya, Nginden Intan Barat., Senin (8/8/2011) malam.

    “Iya pak, informasinya benar. Pak Budi (Budi Sampoerna) meninggal tadi malam,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih (Gaprindo) Muhaimin Mufti kepada detikFinance, Selasa (9/8/2011).

    Mufti mengaku belum tahu penyebab meninggalnya Budi Sampoerna. Namun ia memastikan meninggalnya Budi dari pihak Sampoerna pagi hari ini.

    “Saya sudah tanya ke teman-teman di Sampoerna, katanya meninggal tadi malam, penyebabnya saya tidak tahu,” katanya

    Nama Budi Sampoerna sempat mencuat beberapa waktu lalu karena menjadi salah satu korban investasi Antaboga yang dilakukan mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular. Pengadilan telah memutuskan Robert bersalah dalam kasus pemindahbukuan dana US$ 18 juta milik Budi Sampoerna di Century ke Antaboga.

    Budi Sampoerna merupakan klan dari pendiri salah satu perusahaan rokok terbesar Indonesia sebelum akhirnya dijual ke Philip Morris. Budi merupakan cucu lelaki tertua Liem Seeng Tee, pendiri pabrik rokok HMSP.
    (hen/qom)


    http://www.centroone.com/news/2011/08/2r/cucu-pendiri-hm-sampoerna-tutup-usia/

    Cucu Pendiri HM sampoerna Tutup Usia
    Oleh: Masruroh
    Selasa, 09 Agu 2011 – 09.46 WIB

    Mantan Presiden Komisaris PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) Budi Sampoerna tutup usia. Budi meninggal di RS Premier Surabaya, (dulu, RS International, Surabaya-HCOS), Nginden Intan Barat, Senin (8/8) malam.

    Salah satu nasabah terbesar Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya senilai Rp 2 triliun ini sebelumnya dikabarkan mengalami sakit kanker mulut sehingga harus menjalani perawatan di ruangan VVIP. Ia mendapat penanganan langsung dari dokter spesialis THT sejak 27 Juli lalu.

    Jenazah Budi Sampoerna langsung dibawa ke kediamannya di Jalan Untung Suropati, Surabaya sekitar pukul 23.30 WIB dengan menggunakan ambulans dan mendapat pengawalan langsung dari aparat Polda Jatim.

    Budi Sampoerna merupakan salah seorang di antara anggota keluarga besar Sampoerna. Dia merupakan cucu lelaki tertua dari Liem Seeng Tee, pendiri pabrik rokok PT Handjaja Mandala Sampoerna (PT HM Sampoerna).

    Dia pernah menjabat presiden komisaris PT HM Sampoerna. Namun, setelah perusahaan itu diambil alih PT Philip Morris Indonesia yang merupakan afiliasi Philip Morris International Inc. pada Mei 2005, kepemilikan saham keluarga Sampoerna berkurang di perusahaan rokok tersebut.


    http://www.centroone.com/news/2011/08/2r/lebih-dekat-dengan-sosok-budi-sampoerna/

    Lebih Dekat dengan Sosok Budi Sampoerna
    Oleh: Jatmiko – Editor: Masruroh
    Selasa, 09 Agu 2011 – 15.14 WIB

    Mantan Presiden Komisaris PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), Budi Sampoerna yang meninggal Senin (8/8) malam, akan dimakamkan di Komplek Pemakaman Puncak Nirwana Purwosari Pasuruan, 18 Agustus mendatang.

    Kini jenazah disemayamkan di rumah duka, JL Untung Surapati 58, Surabaya. Di rumah tersebut dipenuhi karangan bunga serta kehadiran pelayat.

    Budi meninggal karena sakit di mulut dan tenggorokan. Sebelumnya ia sempat mendapat penanganan langsung dari dokter spesialis THT sejak 27 Juli silam. Bahkan sebelum menghembuskan nafas terakhir di RS Premier, Budi sudah pernah dioperasi di rumah sakit Singapura.

    “Menurut dokter beliau meninggal akibat kanker di daerah mulut dan tenggorokan. Semua upaya sudah dilakukan tapi takdir berkata lain,” papar salah satu kerabat, Selasa (9/8).

    Misa dilakukan di rumah duka mulai pukul 12.00. Untuk lokasi pemakaman disebutkan jika Komplek Pemakaman Puncak Nirwana Purwosari, Pasuruan, tergolong masih baru dan Budi Sampoerna jadi orang pertama yang akan disemayamkan di sana bersama peti mati bernuansa kristiani seharga Rp 500 jutaan.

    Derajat Kusumanegara, Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), berujar dengan berpulangnya Budi Sampoerna, industri rokok dan tembakau tidak hanya di Jatim namun juga nasional, telah kehilangan figur penting.

    Sementara, Eman Achmad SH, selaku kuasa hukum serta juru bicara Keluarga Budi Sampoerna, mengatakan harapannya terkait nama baik almarhum serta dugaan masalah Bank Century maupun Bank Mutiara serta hal lainnya, bisa segera diselesaikan.

    “Pak Budi sebelum meninggal pernah mengatakan jika beliau stres mikir dana di Bank Century belum bisa dicairkan. Apalagi banyak tuduhan dilontarkan kepada beliau. Sebenarnya beliau adalah korban, bahkan sampai meninggal di usia 78 tahun, Pak Budi belum bisa mendapatkan haknya. Ya itu tadi, kami berharap semua hal yang berkaitan dengan beliau semasa hidupnya dapat terselesaikan serta nama baiknya dipulihkan. Untuk itu, saya dan rekan akan mengupayakan langkah hukum,” papar Eman.

    Budi Sampoerna tercatat menjadi nasabah Bank Century semenjak bank tersebut berdiri sekitar tahun 2005, dengan nilai simpanan awal Rp 1,7 trilyun.

    “Dan, dana tersebut tahun 2008 sebesar 98 juta sekarang yang belum bisa dicairkan 48 juta US dollar. Sesuai amanat beliau, supaya dana tersebut bisa segera dicairkan. Langkah hukum sudah kami tempuh di antaranya berkomunikasi dengan pihak kepolisian serta KPK,” tandas Eman.

    Budi merupakan cucu lelaki tertua Liem Seeng Tee, pendiri pabrik rokok HMSP. Ia merupakan paman dari Putera Sampoerna. Di mata kerabat maupun kolega, almarhum merupakan sosok yang down to earth.

    “Pak Budi masih mau diajak makan di warung pinggir jalan, mungkin beda dengan konglomerat lainnya. Apalagi dengar lagu cucak rowo, makannya soto, pasti betah diajak ngobrol,” tutur Eman, kuasa hukum diamini kerabat lainnya.

    Sedangkan Sugiarto Tandjung, salah satu kerabat, menuturkan almarhum merupakan figur dengan dedikasi tinggi.

    “Orangnya saya anggap tegas, kadang-kadang senang guyon. Kalau sudah berbicara soal kerjaan bawaannya serius. Satu lagi, orangnya inovatif, kreatif serta pola berpikirnya luas dan cepat, itu yang saya kagumi dari beliau,” ujar Tandjung.

    Terkait meninggalnya Budi Sampoerna, mulai kemarin senin (8/8) sempat menjadi perbincangan hangat pemegang saham yang khawatir harga saham mereka anjlok.

    “Enggak juga kok, malah hari ini HMSP harga sahamnya naik,” papar Tino, broker salah satu sekuritas di Surabaya.

    Budi meninggal dunia pukul Senin (8/8) pukul 19.25 wib di RS Premier (dulu RS International Surabaya HCOS) Nginden Intan Barat. Ia meninggalkan seorang istri Sumiarsih serta 1 orang putra (Sunaryo) dan 2 orang putri (Sri Wulan dan Irawati) serta 8 orang cucu.


    http://pemalangsehat.wordpress.com/2011/08/11/catatan-kematian-mantan-pengusaha-besar-rokok-indonesia-budi-sampoerna/

    Catatan Kematian Mantan Pengusaha Besar Rokok Indonesia (Budi Sampoerna)
    11 Agustus 2011

    http://2fun.files.wordpress.com/2011/02/iklan-kreatif-anti-rokok-yang-dapat-membuat-anda-berhenti-merokok-malaikat-kematian.jpg?w=541&h=412

    Saya memiliki satu catatan tentang orang ini dan tentang masalah kesehatan masyarakat kita yg relevan.

    Di saat Budi Sampoerna masih menjadi orang nomor satu di perusahaan rokok raksasa Sampoerna, menanggapi desakan aktifis dan pembela pengendalian tembakau agar Pemerintah mengendalikan tembakau untuk melindungi kesehatan masyarakat, melalui harian Kompas Budi Sampoerna pernah berujar. “Saya merokok, tapi mana saya sakit? Saya sehat sehat saja”.

    Memang penyakit penyakit kronik akibat merokok tidak akan muncul satu detik atau satu menit setelah seseorang, bahkan mungkin juga tidak satu bulan atau satu tahun setelah orang mulai merokok. Penyakit penyakit jantung atau kanker paru-paru, umumnya baru muncul 30 tahun setelah seseorang merokok.

    Kini Budi Sampoerna sudah mati akibat kanker rongga mulut, sesuatu yang saat dia masih sehat dikatakan sebagai tak kan mungkin mengenainya. Menurut hemat saya, dia kini bukan hanya mati karena kanker mulut, lebih dari itu, dia mati karena kesombongannya.

    Seharusnya kementerian kesehatan mem-blow up berita kematian Budi Sampurna akibat kanker mulut untuk mendidik masyarakat tentang bahaya merokok.

    Saya masih ingat, ketika ibu Menkes – dr Endang Sedyaningsih terkena CA Paru, Fahmi Idris – salah seorang mantan menteri yang memiliki konflik kepentingan dengan industri tembakau pernah menghina aktifis, pembela dan gerakan pengendalian tembakau dengan meminta para petani tembakau di pulau Jawa untuk mengumpulkan uang koin 500 rupiahan guna menyumbang biaya pengobatan ibu Menkes sambil mengeluarkan kata kata kurang lebih demikian: “Lihat tuh, orang yang tidak merokok yang sakit kanker paru-paru, bukan orang yang merokok!” Dan opini publik yang menyesatkan itu di-blow up pers.

    Kini, suatu kasus yang merepresentasikan fakta yang sesungguhnya, bahwa pemakai tembakaulah yang lebih besar memiliki kemungkinan menderita kanker, yang mengenai mantan konglomerat tembakau, sudah ada. Jika Kementerian Kesehatan tidak memblow up kasus ini, maka itu artinya kementerian kesehatan memang membiarkan masyarakat kita menderita asimetri informasi tentang tembakau atau kesehatan, namun bila berita ini diblow up secara efektif, maka itu artinya Kementerian kesehatan -seperti yang seharusnya- menginginkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang ‘well informed’ tentang risiko kesehatan akibat pemakaian tembakau.

    Terima kasih

    drg. R. Wasis Sumartono SpKG
    Peneliti Kesehatan di
    Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
    Balitbangkes
    Jl. Percetakan negara No. 23 A
    Jakarta 10560

    Sumber : Puskom Kemenkes RI


    http://id.wikipedia.org/wiki/Sampoerna

    Sampoerna
    15.17, 27 Februari 2013.

    Sampoerna (merujuk kepada kata “sempurna”) adalah nama sebuah keluarga di Surabaya, Jawa Timur yang merupakan perintis PT. HM Sampoerna, perusahaan rokok terbesar di Indonesia.

    Generasi pertama dari keluarga ini adalah Liem Seeng Tee, yang merantau ke Indonesia dari kampung halamannya di Fujian, Republik Rakyat Cina pada tahun 1898. Dialah yang mendirikan perusahaan rokoknya pada tahun 1913. Generasi keduanya adalah Aga Sampoerna, putra Liem, sedangkan generasi ketiganya adalah Putera Sampoerna. Generasi berikutnya dipimpin Michael, putra Putera.

    Etimologi

    Pada 1916, di tengah situasi keuangan yang sulit, Liem Seeng Tee tetap bertekad menjadikan perusahaannya sebagai “Raja Tembakau” dengan menempatkan huruf Tionghoa “Ong” (?), yang berarti “raja”, di depan produk unggulannya, Dji Sam Soe. Kemudian ia menggabungkan simbol “Ong” dengan huruf Tionghoa yang berarti “rakyat” sehingga menghasilkan kombinasi huruf Tionghoa yang bermakna “Sampoerna”. Perlu diingat bahwa Liem Seeng Tee sendiri sangat percaya dengan mitos Tiongkok bahwa angka 9 mempunyai makna akan kesempurnaan dan keberuntungan, dengan dijumlahkannya angka 234 menjadi 9, Liem percaya bahwa kelak perusahaannya akan selalu beruntung. Oleh Sebab itu, dimulai dari merek dagang pertamanya Dji Sam Soe, nama perusahaannya HM Sampoerna, serta jumlah bintang beserta sudut-sudutnya mengandung angka 9. Filosofi itulah yang dipegang terus hampir satu abad lamanya, sampai akhirnya “warisan” putera kebangsaan bangsa harus berpindah tangan ke pihak PMI dari Amerika Serikat.

    Anggota keluarga Sampoerna pemimpin perusahaan

    Generasi pertama
    * Liem Seeng Tee (1893-1956)

    Generasi kedua
    * Budi Sampoerna (29 Desember 1934-8 Agustus 2011)
    * Aga Sampoerna
    * Putera Sampoerna

    Generasi ketiga
    * Michael Sampoerna


    http://www.centroone.com/news/2013/11/2r/menelusuri-andil-boediono-di-century/

    Menelusuri Andil Boediono di Century
    Oleh: Rangga Tranggana – Editor: Masruroh
    Rabu, 20 Nov 2013 – 15.26 WIB

    Jakarta – Kebijakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) terhadap Bank Century merupakan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Oleh karenanya keputusan tersebut tanggung jawab Gubernurnya yang saat itu dijabat Boediono.

    Demikian disampaikan Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/11/2013).

    Ichsanuddin hari ini diperiksa KPK sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    Ichsanuddin berpendapat bahwa kebijakan pemberian FPJP terhadap Bank Century bukanlah tanggungjawab Budi Mulya.

    Menurutnya, saat itu Budi Mulya hanyalah deputi, sehingga keputusan tidak bisa dibebankan kepadanya.

    “Itu bukan keputusan BM. Itu kan keputusan rapat Dewan Gubernur BI. Tapi puncaknya kan Gubernurnya Boediono. Itu yang disebut banyak kalangan Boediono terlibat. Tapi saya tidak dalam posisi pembahasan itu,” ungkap Ichsanuddin.

    Dikatakan Ichsanuddin, Bank Indonesia merupakan pihak yang berwenang memberikan FPJP dan merubah PBI (Peraturan Bank Indonesia).

    Menurut Ichsan, Sri Mulyani–yang kala itu Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan–bukanlah pihak yang berperan mempengaruhi penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    “Kata kuncinya bukan di Kemenkeu atau Sri Mulyani yang bisa mempengaruh. Kata kuncinya bagaimana BI menentukan dia sebagai bank gagal berdampak sistemik,” katanya.

    Terkait pemeriksaan, Ichsanuddin dimintai keahliannya dalam menilai kondisi ekonomi apakah pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tepat atau tidak.

    “Lebih kepada proses FPJP, pencairan FPJP, PBI (Peraturan Bank Indonesia), kajiannya bagaimana, kondisi perbankan saat itu kaya apa, situasi nasionalnya kaya apa, kenap bisa dikatakan berdampak sistemik,” ujarnya.

    Ichsanuddin mensinyalir jika Bank Century mendapat perlakuan khusus dari penguasa untuk menerima pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

    “Penguasa saat itu memberi kekhususan kepada Bank Century,” tegasnya.

    Sayangnya, dia enggan mengungkap siapa penguasa yang dimaksud. “Kalau itu tanya penyidik saja,” imbuhnya.

    Meski demikian, Ichsanuddin menilai bahwa setidaknya ada dua alasan penting yang bisa dijadikan alasan adanya perlakuan khusus terhadap Bank Century.

    “Perubahan PBI (Peraturan Bank Indonesia) dari 8 persen ke 0,8 persen ada intensi dari penguasa,” tuturnya.

    Dijelaskan Ichsanuddin, perlu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Namun hal ini sepertinya tidak berlaku untuk Bank Century hingga dia menyebut ada perlakuan khusus kepada Bank Century

    “Persyaratan (FPJP) menurut UU bank sentral, Jaminannya haers mudah, liquid (mudah dicairkan). Ga usah pake PBI. Pake aturan uu 23/99 saja. Ternyata dalam praktiknya, dalam posisi liquid dan mudah dicairkan tidak memenuhi syarat. Apalagi kemudian jumlah jaminannya tidak memadai. Apalagi kemudian CAR-nya tidak memadai. Itu ga bisa dari segi proses FPJP-nya. Itu gak memenuhi syarat,” bebernya.

    Ichsanuddin lantas dengan lantang menilai langkah penyelamatan Bank Century janggal. Terlebih Bank Indonesia sebagai pengawas Bank Century tak punya data mutakhir sebelum melakukan penyelamatan.

    “Data paling mutakhir itu adalah neraca harian yang harus diperoleh otoritas pengambil kebijakan. Nah pada saat Bank Century diselamatkan, data mutakhirnya nggak ada. neraca harian juga nggak ada,” katanya.

    Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa ketiadaan data tersebut membuat angka pemberian dana penyelamatan –sebelum dan setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik–berubah-ubah.

    Ichsan mencatat ada perubahan dari Rp 632 miliar menjadi Rp 1,7 triliun, dan kembali berubah menjadi Rp 2,7 triliun pada 23 November 2008.

    “Yang menarik adalah dari struktur talangan yang berjumlah Rp 6,762 triliun itu tiga kali penempatan di sana statusnya dalam rangka memenuhi CAR dari negatif menjadi positif posisiya. Yang pertama CAR negatif menjadi positif, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Itu artinya sama sekali tidak didasarkan pada neraca harian. Tidak didasarkan pada cut off pada saat posisi Century harus diselamatkan,” bebernya.

    Pada akhirnya, bekas anggota Komisi Keuangan DPR itu menyebut jika penyelamatan Bank Century melanggar prinsip kehati-hatian.

    “Ini nggak ketemu dalam cara mengelola penyelamatan. andai kata kebijakan seperti itu dilakukan kemarin waktu dalam rangka penyelamatan perbankan 97-98 maka kemungkinan andaikata institusi perbankan bukan lagi Rp 430 triliun sekian jumlahnya menjadi berkali-kali lipat kalau model penyelamatan century diterapkan pada model penyelamatan 97-98,” pungkasnya.


     
  • Virtual Chitchatting 10:09 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Dana Enam BUMN (Jamsostek, Telkom, PTPN, Timah, Asabri, WiKa) di Bank Century sebagai alat pemulus penyelewengan bailout Bank Century


    http://risalahjihad.blogspot.com/2010/02/mengapa-bumn-tersengat-skandal-century.html

    Mengapa BUMN Tersengat Skandal Century?
    08 February 2010

    Jakarta – Efek berantai dari skandal Bank Century kian menggelegak. KPK harus cepat memeriksa laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas dugaan keterkaitan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kasus Bank Century ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    BUMN ternyata bermotif mengeduk keuntungan sesaat dengan cara menaruh uang di Bank Century yang bobrok dan kotor itu.

    “Kami mendesak KPK mengusut keterkaitan sejumlah BUMN yang menyimpan dana di Bank Century,” kata Koordiator MAKI, Boyamin Saiman.

    Dalam laporan bernomor 3546/56/12/2009 itu, Boyamin menyertakan data rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 13 November 2008.

    Dalam rapat itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Siti Ch. Fadjrijah diminta oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaporkan nasabah besar Bank Century.

    Boyamin menjelaskan, sebagian nasabah yang dilaporkan oleh Siti Fadjrijah adalah BUMN, yaitu Jamsostek dengan simpanan Rp212 miliar, PT Telkom (Rp165 miliar), PT Perkebunan Nusantara (Rp10 miliar), PT Asabri (Rp5 miliar), dan PT Wijaya Karya (Rp20 miliar).

    Boyamin meminta KPK juga menelusuri keberadaan dana sejumlah BUMN itu di Bank Century. Simpanan dana BUMN di bank swasta sudah menyalahi aturan perundangan. “Seharusnya BUMN menyimpan dana di bank umum pemerintah,” kata Boyamin.

    “Adanya dana BUMN di Bank Century itu patut diduga sebagai penyelewengan karena dana BUMN kok bisa didepositokan di bank kecil dan busuk begitu,” kata Hendri Saparini, seorang ekonom dan pengajar pasca sarjana IPB.

    Menurut MAKI, laporannya kepada KPK karena ada kebohongan publik, ada yang disembunyikan. Laporan MAKI diterima KPK dengan no 3546/12/2009. Karena pada 9 September 2009, Sri Mulyani mengatakan tidak tahu ada nasabah besar yang menyimpan uang di Bank Century.

    Ternyata hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 13 November 2008, Deputi pengawasan BI Siti Fadjriah dimintai keterangan laporan soal nasabah besar. Terungkap ada nasabah besar dari BUMN.

    Karena inilah, Boy mencurigai jangan-jangan direksi bermain sendiri di BUMN- BUMN ini. Jadi harusnya KPK mengejar penyidikan ke BUMN. “Karena kalau nanti Century kena, BUMN juga kena karena dananya ternyata banyak. Saya minta KPK mengejar BUMN ini, uangnya berasal dari mana, cara mendapatkan bagaimana, dan penyimpanan dalam bentuk apa karena di rapat KSSK hanya bentuk simpanan dana bukan deposito,” kata Boy.

    Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menyatakan dana BUMN yang ditempatkan di Bank Century sekitar Rp400 miliar. “Saya tidak hafal satu per satu, tapi totalnya sekitar Rp400 miliar,” katanya.

    BUMN yang menempatkan dananya di Bank Century di antaranya Jamsostek, PT Perkebunan Nasional, Wijaya Karya, Telkom, dan PT Timah.

    BPK juga menemukan dana dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) sebesar Rp80 miliar ditempatkan di Bank Century. Dana-dana itu ditempatkan sebelum Bank Century dimasukkan ke pengawasan khusus BI karena bermasalah. Dana-dana itu kemudian ditarik setelah Bank Century diselamatkan oleh negara.

    Anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century DPR Maruarar Sirait mengatakan perlu untuk mempertanyakan dana BUMN yang ditempatkan di Bank Century. “Dengan kondisi Bank Century yang seperti itu, maka apa motif penempatan dana di BUMN, karena ini terkait dengan pengelolaan negara?” katanya. (inilah.com)

    *****

    Penyelamatan Bank Century Mempertimbangkan Adanya Dana Milik Yayasan BI dan BUMN

    Pansus Ungkap Skenario Dana Talangan Century

    Jakarta – Rekaman rapat Bank Indonesia (BI) menguak sebagian motif bailout Bank Century. Salah satunya, penyelamatan Bank Century dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dana milik yayasan BI dan BUMN.

    Anggota Pansus Hak Angket Bank Century dari FPKS Andi Rahmat mengatakan, keberadaan dana yayasan BI dan BUMN disebut sangat jelas dalam rapat pejabat BI pada 13 November 2008. ”Ini sudah motifnya,” ujarnya di sela rapat pansus kemarin (4/2).

    Dalam rapat itu, pansus memutar dua rekaman audio, yakni Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan BI pada 5 dan 13 November 2008. Selain itu, transkrip rekaman rapat RDG BI pada 20 November 2008 juga sudah dibuka oleh pansus.

    Menurut Andi, sejak awal hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dan BUMN di Bank Century, memicu dugaan motif tertentu dalam upaya penyelamatan Bank Century. ”Sebab, jika Bank Century ditutup, dana YKKBI dan BUMN itu bakal hilang karena batas penjaminan LPS hanya Rp 2 miliar,” katanya.

    Dugaan tersebut, lanjut Andi, akhirnya terkonfirmasi karena dalam rekaman rapat RDG BI pada 20 November 2008 jelas disebut-sebut adanya dana YKKBI dan BUMN. Dengan demikian, keberadaan dana itulah yang diduga ikut menjadi salah satu pertimbangan BI menyelamatkan Bank Century.

    Berdasar transkrip tertulis RDG mingguan BI pada 20 November 2008, atau sehari sebelum keputusan bailout Bank Century, Deputi Gubernur Bank Indonesia S. Budi Rochadi mengatakan, dana simpanan YKKBI akan hilang jika bank tersebut dinyatakan gagal.

    ”Meskipun ini bukan menyangkut kebijakan umum mengenai sistem keuangan ataupun kondisi moneter, di sini kita menyadari ada simpanan YKKBI di bank ini,” ujarnya.

    Budi juga menyatakan, dana YKKBI tersebut bisa saja tidak tertagih bila Bank Century dinyatakan gagal. Dalam audit BPK disebutkan, dana YKKBI yang tersimpan di Bank Century mencapai Rp 80 miliar. ”Saya kira ini penting untuk dijadikan dasar,” katanya.

    Selain dana YKKBI, dana simpanan di Bank Century yang disebut-sebut dalam RDG adalah milik BUMN. Deputi Gubernur Ardhayadi Mitroatmodjo mengatakan, RDG BI perlu mengekspos angka-angka kuantitatif sehingga dapat menambah lack of confidence atau kurangnya kepercayaan terhadap perbankan.

    ”Di situ kan ada eksposure tidak hanya dana nasabah yang Rp 2 miliar, tetapi juga ada Telkom. Kemudian, juga ada dana antarbank,” ujarnya. ”Ada investor kelembagaan Telkomsel, Jamsostek, dan sebagainya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menyatakan, hasil audit menunjukkan adanya dana BUMN yang ditempatkan di Bank Century sekitar Rp 400 miliar. ”Saya tidak hafal satu per satu,” ujarnya.

    Data audit menunjukkan ada lima BUMN yang menyimpan dana senilai total Rp 412 miliar. Kelima BUMN tersebut adalah Jamsostek, PT Perkebunan Nasional (PTPN), Wijaya Karya, Telkom, dan Timah. Berdasar audit BPK, dana-dana itu ditempatkan oleh BUMN sebelum Bank Century dimasukkan ke pengawasan khusus BI karena bermasalah. Dana-dana itu lalu ditarik setelah Bank Century diselamatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Poin menarik lain yang terkuak dari rekaman RDG BI adalah kenyataan bahwa pengubahan Peraturan BI (PBI) No 10/26/PBI/2008 mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), sejak awal didesain khusus untuk Bank Century. Ini sekaligus mementahkan pernyataan semua pejabat BI saat diperiksa pansus yang menyatakan bahwa perubahan PBI tersebut tidak dilakukan hanya untuk Bank Century, tapi untuk seluruh bank.

    Perubahan PBI itu akhirnya juga menjadi salah satu temuan BPK. Dalam audit investigasi, BPK jelas menyebut bahwa perubahan PBI yang menurunkan syarat penerima FPJP dari rasio kecukupan modal (CAR) 8 persen menjadi hanya positif, patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh FPJP.

    Dalam rekaman RDG BI pada 13 November yang membahas FPJP, jelas terdengar bahwa sejak awal para pejabat BI hanya menyebut-nyebut Bank Century. Karena itu, aturan mengubah CAR dari 8 persen menjadi positif pun disesuaikan dengan kondisi Bank Century yang saat itu hanya memiliki CAR 2,35 persen.

    Akibat perubahan PBI itulah, akhirnya pada 14 November 2008, Bank Century mendapat kucuran dana FPJP dari BI Rp 689 miliar. ”Istilahnya, itu lawry engineering atau rekayasa hukum untuk kepentingan tertentu,” ujar Andi Rahmat.

    Dikonfirmasi terpisah, anggota Pansus Century FPKS M. Misbakhun menyatakan, hasil rekaman RDG pada 13 November menegaskan ketidakkonsistenan saksi. ”Ini confirm nggak konsisten, PBI diubah untuk kepentingan Bank Century,” katanya.

    Menurut dia, fakta menyebutkan bahwa ada salah satu pihak di rekaman yang menyebutkan bahwa PBI memang direkayasa. ”Keterangannya menyebutkan, harap hati-hati supaya PBI tidak dikesankan membantu bank ini, Bank Century tentunya,” lanjutnya.

    Dia menambahkan, sangat disayangkan bahwa pansus tidak memiliki dokumen rekaman telekonferensi pada 13 November 2008. Padahal, telekonferensi itu menyebutkan cara penyelamatan Bank Century, termasuk penyebutan surat berharga dan aset kredit. ”Ini harus diperiksa, tidak dikasih atau memang tidak ada rekamannya,” tandasnya.

    Sita Dokumen

    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan penyalinan dokumen-dokumen di kertas kerja pemeriksaan (KKP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terkait kasus Bank Century. Hari ini PN Jakarta Pusat akan berkoordinasi dengan BPK untuk menentukan waktu penyitaan/penyalinan dokumen-dokumen yang diminta Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century DPR.

    ”Besok (hari ini) suratnya akan dikirim ke BPK. Isinya, pemberitahuan dari pengadilan bahwa pelaksanaan penyalinan dokumen sebagaimana yang diminta pansus akan dilaksanakan pekan depan,” ujar Humas PN Jakarta Pusat (Jakpus) Sugeng Riyono kemarin (4/2).

    Dalam suratnya, pengadilan memberitahukan bahwa penyalinan dokumen-dokumen yang ada dalam kertas kerja pemeriksaan BPK dilaksanakan pada Selasa pe­kan depan (9/2) atau Rabu (10/2). Penyalinan dilakukan petugas pengadilan didampingi pimpinan pansus dan anggota BPK. ”Surat ini hanya sebatas penetapan pengadilan. Soal apakah penetapan ini bisa dilaksanakan atau tidak, nanti kita lihat saat pelaksanaan,” terang Sugeng.

    Kedudukan surat penetapan pengadilan untuk penyalinan do­kumen sama dengan surat pe­netapan pengadilan untuk penyi­taan bangunan yang menjadi objek sengketa perdata. Karena itu, ada kemungkinan tim eksekutor akan menghadapi perlawanan dari pihak tereksekusi meski sudah membawa surat penetapan pengadilan.

    Pansus Angket Kasus Bank Cen­tury DPR sebelumnya meng­a­jukan permohonan penetapan penyitaan/penyalinan dokumen-dokumen yang berada dalam kertas kerja pemeriksaan kasus Bank Century. Di antara 97 dokumen penting terkait kasus tersebut, baru 27 dokumen atau sekitar 30 persen yang diberikan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Sisanya berada dalam kertas kerja pemeriksaan BPK.

    Rincian data yang dibutuhkan, antara lain, 20 dokumen terkait merger, 20 dokumen terkait pengawasan BI, 26 dokumen fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP), dan 22 dokumen terkait penentuan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

    ”Di antara 97 dokumen, pansus sudah menerima 27 dokumen. Yaitu, 3 dokumen dari proses merger, 1 pengawasan, 7 FPJP, dan 16 penentuan bank gagal berdampak sistemik. Artinya, baru terima 30 persen dari seluruh yang diminta. Di antara 97 dokumen, baru diterima 27. Jadi, masih ada 70 dokumen yang belum diterima,” papar staf ahli Pansus Khairiansyah.

    Dokumen-dokumen tersebut dinilai menjadi data penting yang bisa menggambarkan kondisi awal indikasi kecurangan di balik kebijakan bailout. Mayoritas dokumen yang belum diberikan berasal dari Bidang Pengawasan Bank Indonesia. (jawapos)


     
  • Virtual Chitchatting 10:08 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Dana Budi Sampoerna sebagai moral hazard penyelewengan bailout Bank Century

    Budi Sampoerna: Nasabah terbesar Bank Century

    http://risalahjihad.blogspot.com/2010/02/budi-sampoerna-untouchable.html

    Budi Sampoerna The Untouchable
    08 February 2010

    Sampai sekarang ia tidak diperiksa langsung dalam kasus skandal Bank Century. Benarkah dia kunci kotak pandora yang bisa meruntuhkan kekuasaan?.

    Sesama bus kota, dilarang saling mendahului. Tapi sesama Cina, rupanya boleh saling “memakan”. Itulah yang dikemukakan Sri Gayatri, eks nasabah Bank Century yang duitnya ketilep Rp 2,7 Milyar.

    “Kami merasa aman dan percaya, apalagi dia sama-sama Cina-nya dengan saya,” ucap Sri Gayatri, saat bersaksi sebagai korban penipuan di sidang Pengadilan Negeri Surabaya, 29 Juni tahun lalu.

    Berkat rayuan Lyla Komaladewi Gondokusumo, saat itu Direktur Pemasaran Bank Century Wilayah V (Surabaya dan Bali), Sri mau saja mengubah status dana depositonya di Century menjadi reksadana (dana terproteksi) Antaboga, tanpa menandatangani formulir apapun.

    “Saya diyakinkan oleh Ibu Lyla bahwa dana saya aman dijamin Bank Century. Pemerintah bahkan Budi Sampoerna juga menyimpankan dananya di situ,” terang Gayatri. Ternyata, Antaboga hanyalah produk bodong yang membuat nasabah macam Sri Gayatri akhirnya enteuk boga (tidak berpunya).

    Meski sama-sama Cina, Sri Gayatri dan Budi Sampoerna tampaknya belum pernah tatap empat mata. Kalaupun ketemu, Sri pasti tidak bisa mempersalahkan Budi atas hilangnya deposito dia. Lha wong Budi sendiri juga kena tipeng Century, kok. Sesama korban kan dilarang saling menyalahkan, toh.

    Budi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga taipan HM Sampoerna, menyimpan trilyunan rupiah di Century sejak 1998. Sebelum Bank Century diambilalih LPS, duit Budi di bank itu masih ada Rp 1.895 milyar per November 2008.

    Mengapa pengusaha sekaliber Budi Sampoerna bisa terperosok dalam jebakan Antaboga?.

    Tak lain karena pesona Lyla. Lyla Komaladewi Gondokusumo, sangat dekat dengan Budi Sampoerna sehingga berhasil membujuk sang pengusaha menaruh uang di Century. Tapi Lyla menyatakan hubungan itu profesional. “Kami kolega bisnis,” katanya. Saking percayanya kepada Lyla, menurut sebuah sumber kepada Majalah Tempo, suatu ketika Budi pernah menyimpan dana sampai Rp 3 triliun di Bank Century Cabang Surabaya. “Lyla tipe perempuan yang menarik dan pandai memikat,” ujar sumber itu.

    Seperti Artalyta Suryani yang dibui di Rutan Pondok Bambu Jakarta, Lyla kini mendekam di Rumah Tahanan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia dihukum 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Oktober lalu, karena terbukti menipu 250 nasabah Bank Century sebesar Rp 450 miliar.

    Selain pesona Lyla, suku bunga yang ditawarkan Century jelas menjadi daya tarik nasabah. Seperti diakui Dudung Sjarifudin, Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI). Dana YKKBI yang diparkir di Century sejak 2007, per 1 Oktober 2008 besarnya Rp 83 Milyar.

    Alasan sama dikemukakan Edy Kurnia, Vice President Public Relations PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Telkom menempatkan dana di Century dari periode Desember 2007 hingga November 2008. Dana itu disimpan secara bertahap hingga mencapai Rp 165 milyar. Sejak November 2008, Telkom tak lagi menambah saldo di rekeningnya. Hingga kemudian, pada Oktober 2009, Telkom menguras dananya di Century.

    Kalau Sri Gayatri sempat jualan rujak dan joget-joget di kantor Bank Century Surabaya lantaran stres berat, bagaimana dengan Budi Sampoerna?.

    Dengan alasan sakit dan harus dirawat di Singapura, Budi Sampoerna tak pernah memenuhi panggilan jaksa dalam persidangan skandal Century.

    Singapura, dikenal sebagai surganya konglomerat hitam untuk kabur dan menyimpan duit haram dari Indonesia. Indonesia Corruption Watch pernah melansir daftar puluhan pengusaha culas asal Indonesia yang ngumpet di Singapura. Mereka aman di sana, karena Negeri Singa tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

    Setelah Century dinyatakan sebagai bank gagal akibat kesulitan likuiditas, duit Budi masih nyangkut di Century sebesar 18 juta dolar AS atau sekitar Rp 180 M.

    Kalau diam saja Budi bakal gigit jari, lantaran menurut peraturan, Lembaga Penjamin Simpanan hanya akan menalangi nasabah bank gagal yang saldonya maksimal Rp 2 Milyar.

    Utak-atik pun dilakukan. Hal ini diungkapkan Robert saat menjawab pertanyaan anggota Pansus Hak Angket Century di Gedung DPR, Senin (11/1). Menurut Robert, pada 14 November 2008 ia bersepakat dengan Rudi Soraya, utusan Budi Sampoerna. Rudi Soraya orang Australia yang fasih berbahasa Indonesia.

    Status dana Budi dikembalikan jadi deposito. Sebab, pemerintah dan Century sama-sama lepas tangan soal produk Antaboga. Deposito Budi di Bank Century Cabang Surabaya itu lalu dipecah menjadi 247 Negotiable Certificate Deposit (NCD), masing-masing senilai Rp 2 Miliar. Nama karyawan Century Jakarta dan karyawan Grup Sampoern adi Surabaya dan Bali, bahkan berkas para pelamar ke bank Century, pun dicatut.

    Oke, Robert Tantular si pemilik Bank Century, setuju. Syaratnya, dia pinjam uang itu untuk “keperluan Bank Century”. Belakangan terungkap duit itu dipakai untuk menutupi tekor main valas. Atas restu Budi, Rudi setuju.

    Duit Budi lantas “diterbangkan” dari Cabang Surabaya ke Kantor Pusat Bank Century di Jakarta. Selanjutnya, duit ditransfer ke sebuah bank di luar negeri untuk menutup utang pribadi Dewi Tantular (kakak Robert Tantular).

    Manajemen baru Bank Century yang kemudian berubah jadi Bank Mutiara, menolak mencairkan uang Budi. Alasannya, di pembukuan yang disusun manajemen lama, saldo deposito Budi nol. Kan sudah diterbangkan ke mancanegara.

    Belakangan, Budi Sampoerna membantah keras pernyataan Robert tentang kongkalikong itu. Ia bahkan menuding Robert Tantular tak lebih dari seorang pencuri yang menggarong duitnya.

    Melalui pengacara Lucas SH, Budi Sampoerna minta bantuan Komisaris Jenderal Pol Susno Duadji sebagai Kepala Bareskrim, untuk menerbitkan surat yang menyatakan deposito Budi tersebut tidak bermasalah.

    Lucas mengaku penerbitan surat keterangan dari Bareskrim itu atas permintaan manajemen baru Bank Century yang dipimpin Direktur Utama Maryono.

    Anehnya, meski Susno sudah memberikan sampai dua surat (tertanggal 7 dan 17 April 2009) kepada Direksi bank Century, Lucas mengaku hingga kini uang kliennya tak kunjung cair. Padahal, menurut Susno, pengabaian dua kali atas surat itu bisa berujung penangkapan terhadap pimpinan Century. Eh, malah justru Susno yang akhirnya terpental dari jabatannya.

    Benarkah kata Lucas bahwa uang Budi Sampoerna masih ngendon di Bank Century?.

    Tidak, menurut hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Bank Century mengalami kerugian karena mengganti deposito milik nasabah yang dipinjamkan/ digelapkan sebesar 18 juta dolar AS dengan dana berasal dari penyertaan modal sementara (PMS),” terang BPK dalam hasil auditnya.

    Hal itu terkonfirmasi dengan keterangan Erwin Prasetio dan Benny Purnomo, dua direktur Bank Century. Kepada redaksi Koran Tempo pada 20 Agustus 2009, Erwin menyatakan tak ada kesulitan bagi Budi untuk menarik dananya secara bertahap dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. “Setiap hari ada penarikan, kok. Saya yang teken,” Benny menambahkan.

    Selain itu, menurut Erwin, bank sudah mencadangkan US$ 18 juta sebagai antisipasi kerugian yang mungkin bakal dialami Century. Uang itu diakuinya belum kembali ke deposito PT Lancar Sampoerna. “Karena uang itu masih kasus (di pengadilan),” tuturnya.

    Robert Tantular sendiri pun mengaku heran, kenapa LPS mencairkan dana Budi yang masih dipinjamnya itu. “Saya heran juga kenapa Bank Century membayarkan, padahal saya yang pinjam. Sampai sekarang saya katakan akan bayar,” kata Robert tatkala dicecar Andi Rahmat dari Pansus Century.

    Menurut Maryono, uang PMS dari LPS yang telah dibayarkan kepada para deposan mencapai Rp 4 triliun. Rinciannya, untuk nasabah kecil Rp 2,2 triliun dan nasabah besar Rp 1,8 triliun. Tapi, ia tak berani mengungkap siapa saja nasabah besar itu.

    Kalau duit ternyata sudah cair, tapi pihak Budi Sampoerna mengaku belum menerimanya, lalu kemana?.

    Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) tak bersedia mengungkap aliran dana Bank Century tersebut. Alasannya, terbentur kententuan pasal 26 ayat g UU PPATK yang menyatakan pemeriksaan aliran dana hanya dapat disampaikan kepada penyidik Polri dan kejaksaan.

    Akibat ketentuan UU itu pula, BPK tidak dapat mengakses data hasil pemeriksaan PPATK terhadap aliran dana di Bank Century.

    Justru Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang sanggup menjawab teka-teki tersebut. Menurut LSM yang bermarkas di bekas Kantor DPP PDI ini, duit Century tersebut mengalir ke: KPU sebesar Rp 200 miliar, LSI (Lembaga Survey Indonesia) Rp 50 miliar, FOX Indonesia Rp 200 miliar, Partai Demokrat Rp 700 miliar, Edhie Baskoro Yudhoyono Rp 500 miliar, Hatta Radjasa Rp 10 miliar, Mantan Panglima TNI Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Mallarangeng Rp 10 miliar, Rizal Mallarangeng Rp 10 miliar, Choel Mallarangeng Rp 10 miliar, dan Pengusaha Hartati Murdaya Po Rp 100 miliar.

    Hatta, Baskoro, dan Trio Mallarangeng, lalu melaporkan dua aktivis Bendera yang mengekspos data tersebut, ke Mabes Polri. Tapi sampai kini, aktivis yang dibidik masih aman-aman saja. Sama seperti George Aditjondro, penulis buku Gurita Cikeas di Balik Skandal Century, yang telah dilaporkan ke polisi oleh Ketua DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan dengan tuduhan pemukulan. George masih melenggang sampai sekarang.

    Apakah lantaran benar kata Jusuf Kalla, bahwa skandal Century ini kalau diungkap tuntas bagai membuka kotak pandora, yang akan meruntuhkan banyak orang penting?.

    George Aditjondro dalam bukunya tadi mengungkapkan, Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah koran” (Rusly 2009: 48). Ada juga yang mengatakan “Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009).

    Boedi Sampoerna, memiliki seorang anak bernama Soenaryo, yang jarang memakai nama keluarga Sampoerna. Soenaryo yang sangat dipercaya dalam urusan bisnis, mendampingi ayahnya ketika ditemui Robert Tantular, yang berusaha menjual saham Bank Century kepada Boedi Sampoerna. Juga dalam pertemuan dengan Susno Duadji dan Lucas, pengacara ayahnya, Sunaryo ikut pula hadir (Tempointeraktif, 12 Juli 2009, Rakyatmerdekaonline, 15 Nov. 2009).

    Soenaryo merupakan pemilik pabrik kertas PT Esa Kertas Nusantara yang sedang bermasalah dengan Bank Danamon. Menurut sumber-sumber George, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo-lah yang mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta.

    Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar dengan menerbitkan harian Jurnal Depok, harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwi mingguan Eksplo.

    Secara tidak langsung, dwi mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya terhadap kebijakan negara di bidang ESDM. Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (lihat tulisan Noor Cholis, “PLTN Muria dan Hantu Chernobyl”, dalam Explo, 16-31 Okt. 2008:106, serta beritatentang PLTN Iran yang siap beroperasi, dalam Explo, 1-15 April 2009: 79).

    Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Tauk sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis. Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta 5 Maret 2007, Ting Ananta Setiawan tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggung jawab.

    Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan. Hal ini diperkuat dengan duduknya Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat, sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Eksplo.

    Tahun 2008, Ting Ananta Setiawan mengundurkan diri dari jabatan Pemimpin Perusahaan, yang kini dirangkap oleh Pemimpin Umum, N. Syamsuddin Haesy. Namun nama Ananta Setiawan tetap tercantum sebagai Pemimpin Perusahaan, sebagai konsekuensi dari SIUP PT Media Nusa Perdana. Mundurnya Ananta Setiawan secara de facto terjadi seiring dengan mengecilnya saham Sampoerna dalam perusahaan media itu, dan meningkatnya peranan Gatot Mudiantoro Suwondo sebagai pengawas keuangan perusahaan itu. Istri Dirut BNI ini, dikabarkan masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono (McBeth 2007).

    Menurut SIUP PT Media Nusa Perdana yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2007, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan itu sebesar Rp 3 milyar. Namun jumlah itu, hanya cukup untuk menerbitkan harian Jurnal Nasional selama sebulan.

    Berdasarkan kalkulasinya, George memperkirakan kelompok media cetak ini telah menyedot modal sekitar Rp 150 milyar.

    Menurut Geprge Aditjondro, kecurigaan bahwa keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal di kelompok media Jurnal Nasional, tapi juga di simpul-simpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan PT Bank Century Tbk untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan pihak ketiga sebesar Rp 5,7 trilyun.

    Selain itu, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus PT Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena harus mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta dengan dana yang berasal dari LPS.

    Cuci Uang di Bank Cacat?.

    “Bank Century sudah cacat sejak dalam kandungan,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Purnomo, dalam rapat konsultasi dengan Panitia Khusus Hak Angket Dewan untuk Kasus Bank Century di Gedung DPR, Rabu (16/12).

    Hadi menyebutkan pada 31 Oktober 2008 rasio kecukupan modal Bank Century -3,53 persen. “Bank dengan CAR (rasio kecukupan modal) minus seharusnya ditutup,” tandas Hadi.

    Alih-alih ditutup, pemerintah melalui Bank Indonesia justru menggelontorkan dana fasilitas pinjaman jangka pendek.

    Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diperkarakan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena menyimpan uang di Century.

    LPS mencatat, ada 20 BUMN yang menarik dananya dari Bank Century, dengan total dana Rp 273,436 milyar.

    Diantaranya adalah: Jamsostek dengan simpanan sebesar Rp 212 miliar, PT Telkom (Rp 165 miliar), PT Perkebunan Nusantara (Rp 10 miliar), PT Asabri (Rp 5 miliar), dan PT Wijaya Karya (Rp 20 miliar).

    Menurut pengamat politik Johan O Silalahi, ada tiga BUMN yang dipaksa menaruh deposito di Century, yaitu PT Aneka Tambang (Antam), PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan PT Telkom. YKKBI pun memarkir dana di Century sekitar Rp 80 milyar.

    Semua dana BUMN sudah ditarik ketika Bank Century sudah ditangani LPS.

    Bagi Yanuar Rizky, penasihat Indonesia Corruption Watch, penarikan dana setelah Century diambil alih LPS justru janggal. “Banknya sudah aman, dananya kok malah ditarik. Ada apa ini?.” katanya. “KPK mesti mengaudit apakah ada pencucian uang atau tidak dalam hal ini,” Yanuar menambahkan. (suaraislam)


     
  • Virtual Chitchatting 10:07 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Dana YKK-BI (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia) sebagai dasar utama bail-out Bank Century


    http://risalahjihad.blogspot.com/2010/02/motif-bailout-century-terungkap.html

    Motif Bailout Century Terungkap
    08 February 2010

    Jakarta – Rekaman rapat Bank Indonesia (BI) menguak sebagian motif bailout Bank Century. Salah satunya, penyelamatan Bank Century dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dana milik yayasan BI dan BUMN.

    Anggota Pansus Hak Angket Bank Century dari FPKS Andi Rahmat mengatakan, keberadaan dana yayasan BI dan BUMN disebut sangat jelas dalam rapat pejabat BI pada 13 November 2008. “Ini sudah motifnya,” ujarnya di sela rapat Pansus, Kamis 4 Februari.

    Dalam rapat itu, Pansus memutar dua rekaman audio, yakni Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan BI pada 5 dan 13 November 2008. Selain itu, transkrip rekaman rapat RDG BI pada 20 November 2008 juga sudah dibuka oleh Pansus.

    Menurut Andi, sejak awal hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dan BUMN di Bank Century, memicu dugaan motif tertentu dalam upaya penyelamatan Bank Century. “Sebab, jika Bank Century ditutup, dana YKKBI dan BUMN itu bakal hilang karena batas penjaminan LPS hanya Rp 2 miliar,” katanya.

    Dugaan tersebut, lanjut Andi, akhirnya terkonfirmasi karena dalam rekaman rapat RDG BI pada 20 November 2008 jelas disebut-sebut adanya dana YKKBI dan BUMN. Dengan demikian, keberadaan dana itulah yang diduga ikut menjadi salah satu pertimbangan BI menyelamatkan Bank Century.

    Berdasar transkrip tertulis RDG mingguan BI pada 20 November 2008, atau sehari sebelum keputusan bailout Bank Century, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Rochadi mengatakan, dana simpanan YKKBI akan hilang jika bank tersebut dinyatakan gagal.

    “Meskipun ini bukan menyangkut kebijakan umum mengenai sistem keuangan ataupun kondisi moneter, di sini kita menyadari ada simpanan YKKBI di bank ini,” ujarnya.

    Budi juga menyatakan, dana YKKBI tersebut bisa saja tidak tertagih bila Bank Century dinyatakan gagal. Dalam audit BPK disebutkan, dana YKKBI yang tersimpan di Bank Century mencapai Rp 80 miliar. “Saya kira ini penting untuk dijadikan dasar,” katanya.

    Selain dana YKKBI, dana simpanan di Bank Century yang disebut-sebut dalam RDG adalah milik BUMN. Deputi Gubernur Ardhayadi Mitroatmodjo mengatakan, RDG BI perlu mengekspos angka-angka kuantitatif sehingga dapat menambah lack of confidence atau kurangnya kepercayaan terhadap perbankan.

    “Di situ kan ada eksposure tidak hanya dana nasabah yang Rp 2 miliar, tetapi juga ada Telkom. Kemudian, juga ada dana antarbank,” ujarnya. “Ada investor kelembagaan Telkomsel, Jamsostek, dan sebagainya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menyatakan, hasil audit menunjukkan adanya dana BUMN yang ditempatkan di Bank Century sekitar Rp 400 miliar. “Saya tidak hafal satu per satu,” ujarnya.

    Data audit menunjukkan ada lima BUMN yang menyimpan dana senilai total Rp 412 miliar. Kelima BUMN tersebut adalah Jamsostek, PT Perkebunan Nasional (PTPN), Wijaya Karya, Telkom, dan Timah. Berdasar audit BPK, dana-dana itu ditempatkan oleh BUMN sebelum Bank Century dimasukkan ke pengawasan khusus BI karena bermasalah. Dana-dana itu lalu ditarik setelah Bank Century diselamatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Poin menarik lain yang terkuak dari rekaman RDG BI adalah kenyataan bahwa pengubahan Peraturan BI (PBI) No 10/26/PBI/2008 mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), sejak awal didesain khusus untuk Bank Century. Ini sekaligus mementahkan pernyataan semua pejabat BI saat diperiksa pansus yang menyatakan bahwa perubahan PBI tersebut tidak dilakukan hanya untuk Bank Century, tapi untuk seluruh bank.

    Perubahan PBI itu akhirnya juga menjadi salah satu temuan BPK. Dalam audit investigasi, BPK jelas menyebut bahwa perubahan PBI yang menurunkan syarat penerima FPJP dari rasio kecukupan modal (CAR) 8 persen menjadi hanya positif, patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh FPJP.

    Dalam rekaman RDG BI pada 13 November yang membahas FPJP, jelas terdengar bahwa sejak awal para pejabat BI hanya menyebut-nyebut Bank Century. Karena itu, aturan mengubah CAR dari 8 persen menjadi positif pun disesuaikan dengan kondisi Bank Century yang saat itu hanya memiliki CAR 2,35 persen.

    Akibat perubahan PBI itulah, akhirnya pada 14 November 2008, Bank Century mendapat kucuran dana FPJP dari BI Rp 689 miliar. “Istilahnya, itu lawry engineering atau rekayasa hukum untuk kepentingan tertentu,” ujar Andi Rahmat yang akan menginvestigasi nasabah Century Amiruddin Rustan di Makassar, Selasa 12 Februari nanti.

    Dikonfirmasi terpisah, anggota Pansus Century FPKS M Misbakhun menyatakan, hasil rekaman RDG pada 13 November menegaskan ketidakkonsistenan saksi. “Ini confirm nggak konsisten, PBI diubah untuk kepentingan Bank Century,” katanya.

    Menurut dia, fakta menyebutkan bahwa ada salah satu pihak di rekaman yang menyebutkan bahwa PBI memang direkayasa. “Keterangannya menyebutkan, harap hati-hati supaya PBI tidak dikesankan membantu bank ini, Bank Century tentunya,” lanjutnya.

    Dia menambahkan, sangat disayangkan bahwa Pansus tidak memiliki dokumen rekaman telekonferensi pada 13 November 2008. Padahal, telekonferensi itu menyebutkan cara penyelamatan Bank Century, termasuk penyebutan surat berharga dan aset kredit. “Ini harus diperiksa, tidak dikasih atau memang tidak ada rekamannya,” tandasnya.

    Duit Yayasan BI dan Sistemiknya Century

    Informasi tentang keberadaan dana milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) di Bank Century disampaikan dalam rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20 November 2008. Adalah Deputi Gubernur BI, S. Budi Rochadi, yang menyampaikan hal itu. Rapat yang berlangsung dari pukul 19.44 hingga 22.00 WIB itu mengagendakan pengambilan keputusan BI atas Century: sebagai bank gagal yang berdampak sistemik atau tidak. Keputusan BI itu selanjutnya akan diusung ke dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

    S. Budi Rochadi, seperti ditulis dalam audit investigasi BPK terhadap Century, menginformasikan, “Perlu diperhatikan kerugian yang akan diterima oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia, mengingat terdapat sebagian dana yang disimpan di BC (Bank Century).” Selain duit YKKBI, Deputi Gubernur BI, Siti Ch. Fadjrijah, menambahkan informasi terdapatnya sejumlah dana perusahaan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) yang juga disimpan di Bank Century.

    Dua informasi itu adalah bagian dari beberapa hal yang disampaikan dalam RDG, sebelum akhirnya muncul keputusan BI bahwa Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik. RDG itu dipimpin Boediono, Gubernur BI ketika itu. Pada saat ini, Boediono adalah Wakil Presiden (Wapres) RI.

    Peserta rapat pada malam 20 November itu adalah Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom dan enam Deputi Gubernur BI. Mereka adalah Hartadi A. Sarwono, Siti Ch. Fadjrijah, S. Budi Rochadi, Muliaman D. Hadad, Budi Mulya, dan Ardhayadi.

    ***

    RDG itu diawali presentasi dari Zainal Abiddin (ZA) selaku Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1). Presentasi itu dituangkan dalam dokumen “Ringkasan Eksekutif Permasalahan PT Bank Century Tbk”. Dalam presentasi itu, DPB1 mengusulkan agar Century ditetapkan sebagai bank gagal, yang diperkirakan berdampak sistemik.

    DPB1 juga meminta KSSK memutuskan kebijakan penanganan bank itu apakah berdampak sistemik atau tidak, untuk selanjutnya diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pertimbangannya, walaupun Century belum melampaui jangka waktu pengawasan khusus, yaitu enam bulan, kondisinya terus menurun.

    Rasio kecukupan modal (CAR) Century posisi 31 Oktober 2008 adalah negatif 3,53 dan tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%, sehingga dinilai insolvent. Ini terjadi karena pemegang saham emoh melaksanakan komitmen untuk menambah modal. Usaha mendatangkan investor juga tidak membuahkan hasil. Untuk mencapai CAR 8%, DPB1 menghitung, butuh tambahan modal Rp 632,37 milyar.

    DPB1 juga menyampaikan data kondisi likuiditas, yakni giro wajib minimum dalam rupiah pada 19 November 2008 masih positif sebesar Rp 134 milyar (1,85%). Namun terdapat kewajiban real time gross settlement (RTGS) dan kliring yang belum diselesaikan sebesar Rp 401 milyar. Sehingga GWM rupiah Century menjadi kurang dari 0%.

    Di samping itu, ada kewajiban yang akan jatuh tempo pada 20 November 2008, sebesar Rp 458 milyar. Untuk menopang likuiditas bank, BI memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) Rp 689,39 milyar. Namun, karena penarikan dana oleh nasabah jauh lebih besar, FPJP tak mampu memperbaiki kondisi likuiditas Century.

    Selanjutnya, dilakukanlah diskusi. Berdasarkan risalah dan rekaman RDG itu, Siti Fadjrijah mengusulkan agar Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal. Alasannya, upaya BI menyehatkan Century tidak berhasil sampai RDG dilakukan. Ditambah lagi, pemilik ogah menambah modal dan investor tak kunjung datang. Usulan itu juga mempertimbangkan ketidakmampuan Century memenuhi persyaratan kliring dan RTGS untuk esok harinya.

    S. Budi Rochadi (SBR) menyarankan agar menggunakan data neraca Century terkini, karena data neraca pada lampiran ringkasan eksekutif masih mamakai data per 31 Oktober 2008. Budi Mulia sependapat. Setelah itu, SBR menyampaikan informasi mengenai keberadaan dana YKKBI di Century.

    Muliaman Hadad selanjutnya mengemukakan bahwa BI telah melakukan semua hal yang diminta, sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tetang Perbankan. Muliaman menyatakan, setelah Century dinyatakan gagal, BI kemudian menyampaikan surat ke KSSK untuk meminta agar persoalan Century dibahas di KSSK.

    Gubernur BI Boediono mengemukakan, di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, ditambah suasana yang rawan rumor, dimungkinkan setiap bank berdampak sistemik. Terlebih dalam kondisi pasar valuta asing (valas) domestik yang ketika itu berada dalam tekanan. Selain itu, masalah segmentasi pasar antarbank yang selalu dibahas dalam RDG juga dapat memicu munculnya dampak sistemik.

    ***

    Adalah Halim Alamsyah, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, yang dalam RDG itu mempresentasikan analisis dampak sistemik yang menggunakan lima aspek. Kriterianya berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation Between The Financial Supervisory Authorithies, Central Banks and Financial Ministries of The European Union: On Cross-Border Financial Stability tanggal 1 Juni 2008 (selanjutnya disebut MoU).

    Ada empat aspek berdasar MoU itu untuk menentukan sebuah bank berdampak sistemik atau tidak. Mereka adalah institusi keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, dan sektor riil. BI menambahkan satu aspek, yaitu psikologi pasar.

    Kriteria dalam MoU tersebut digunakan karena hanya itulah kriteria yang dimiliki BI pada saat itu. Halim memperoleh MoU itu ketika mengikuti seminar di Toronto, Kanada, pada Oktober 2008. Kepada auditor BPK, Halim menyatakan bahwa metode itu masih coba-coba dan baru pertama kali digunakan di BI. Muliaman Hadad membenarkan hal itu.

    RDG kemudian menyetujui Century ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik dan meminta KSSK memutuskan kebijakan atas bank tersebut. Berdasar RDG itu, BI mengirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Ketua KSSK. Surat Gubernur BI ini menjadi dasar rapat KSSK pada 21 November 2008, yang dimulai pukul 00.11. Rapat KSSK itu selanjutnya menetapkan bahwa Bank Century perlu diselamatkan dan diserahkan ke LPS.

    ***

    Keberadaan duit YKKBI di Century dan beberapa BUMN tadi mendapat perhatian serius dari Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. “Sangat tidak masuk akal jika karyawan BI yang tahu Century adalah bank cacat sejak awal malah menaruh uangnya di situ,” kata Andi Rahmat, anggota pansus dari Partai Keadilan Sejahtera. “Ini menjadi sebuah pertanyaan besar,” ia menambahkan. Karena itulah, ia akan menanyakan motif di balik penyimpanan itu.

    Anggota BPK, Hasan Bisri, di depan Pansus Century menyatakan bahwa besar dana YKKBI yang disimpan di Century sekitar Rp 80 milyar. “Dana itu sudah ditarik ketika Bank Century sudah ditangani LPS,” kata Hasan Bisri.

    Sedangkan BUMN yang menyimpan dana di Century antara lain PT Telkom, Jamsostek, Wijaya Karya, dan PT Perkebunan Nusantara. Dana BUMN ini juga sudah ditarik dari Century. LPS mencatat, ada 20 BUMN yang menarik dananya dari Bank Century, dengan total dana Rp 273,436 milyar.

    Yanuar Rizky, penasihat Indonesia Corruption Watch, menyatakan bahwa penarikan dana setelah Century diambil alih LPS itu justru janggal. “Banknya sudah aman, dananya kok malah ditarik. Ada apa ini?” katanya.

    Yanuar meminta KPK memberi perhatian khusus pada persoalan itu. “Agar persoalan itu menjadi jelas, KPK mesti mengaudit apakah ada pencucian uang atau tidak dalam hal ini,” Yanuar menambahkan.

    Dudung Sjarifudin, Ketua YKKBI, dalam jawaban tertulis kepada Gatra menyebutkan, penempatan dana YKKBI di Century itu dilakukan sejak 2007. Jumlah dana yang tersimpan di Century per 1 Oktober 2008 adalah Rp 83 milyar. Penempatan dana di Bank Century ini didasarkan pada alasan suku bunga yang ditawarkan Century cukup baik dibandingkan dengan suku bunga bank swasta lainnya. “Saat ini tidak ada dana YKKBI di Bank Century,” tulis Dudung dalam jawaban tertulisnya.

    Edy Kurnia, Vice President Public Relations PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), menyatakan bahwa keputusan penempatan dana Telkom di Century itu berdasarkan hasil perundingan serta pengecekan dan penilaian laporan keuangan Century per 30 Juni 2008 dan 30 September 2008. “Telkom selalu mengandung prinsip tingkat kehati-hatian, dengan berpegang pada kebijakan perseroan yang berlaku,” katanya kepada Rukmi Hapsari dari Gatra.

    Indikator pengambilan keputusan Telkom itu, kata Edy, didasarkan pada laporan keuangan Century, antara lain posisi rasio kredit dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR), rasio kecukupan modal (CAR), dan persentase kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). “Indikator itu masih di dalam koridor placement di Telkom,” tutur Edy. “Menyimpan uang di bank tentunya mengharapkan keuntungan dan keamanan,” Edy melanjutkan.

    Telkom menempatkan dana di Century dari periode Desember 2007 hingga November 2008. Dana itu disimpan secara bertahap hingga mencapai Rp 165 milyar. Sejak November 2008 itu, Telkom tak lagi menambah saldo di rekeningnya. Hingga kemudian, pada Oktober 2009, Telkom menarik dananya di Century. “Pada saat ini sudah nihil,” ujarnya.

    Pada pengambilan bulan Oktober 2009 itu, kata Edy, pihaknya mendapat banyak informasi bahwa Century kalah kliring. “Otomatis kami harus menyelamatkan dana yang ada di Bank Century tersebut,” tuturnya. (Gatra)


     
  • Virtual Chitchatting 10:06 AM on 2013/11/29 Permalink  

    The ultimate preference of Lila Komaladewi Gondokusumo: Save your money in Bank Century before or after you have saved your kəm inside my cipap or cibai bin (膣屄面) 

    The ultimate preference of Lila Komaladewi Gondokusumo: Save your money in Bank Century before or after you have saved your kəm inside my cipap nor cibai bin (膣屄面)


    http://tidakmenarik.wordpress.com/2009/07/28/doyan-oral-seks-lila-juga-koleksi-sex-toys/

    Doyan Oral Seks, Lila Juga Koleksi Sex Toys

    http://tidakmenarik.files.wordpress.com/2009/07/century110609-1jatim.jpg?w=510

    Surabaya (beritajatim.com) – Lagi-lagi, kehidupan ‘pribadi’ tersangka kasus money laundryng Bank Century, Lila Gondokusumo bersama nasabahnya membuat geger. Ternyata, Lila tak hanya suka bercinta three some (bertiga), tapi juga senang melakukan oral seks.

    Hal itu diungkapkan oleh ‘mangsa’ Lila, George Fredy. Kepada beritajatim.com, George mengatakan bahwa dirinya dirayu hingga diajak ML agar mau jadi nasabah Bank Century oleh Lila Gondokusuma.

    “Bahkan pernah kami bertiga, saya, Lila dan M (salah satu petinggi Bank Century) pergi ke Hongkong dan kami melakukannya di sana,” papar Freddy blak-blakan, Selasa (28/07/2009).

    George juga menyebutkan jika Lila lebih suka oral seks. “Favoritnya adalah milik saya dilumuri susu kental manis dan madu,” imbuh pria yang mengaku sebagai pemilik rumah lelang terbesar di Indonesia ini.

    Pernyataan kontroversial George Fredy tersebut ternyata dibenarkan oleh Sri Gayatri, nasabah Bank Century yang juga sahabat Lila sejak Bank Century masih bernama Bank Pikko.

    “Lila suka oral seks karena dia ada kecenderungan lesbi. Itu ketularan sama suster yang merawatnya sejak kecil yang ternyata lesbi,” tutur Gayatri yang juga membenarkan kepergian Goerge Fredy, Lila dan M ke Hongkong.

    Yang lebih menarik, Gayatri menyatakan karena si Lila adalah seorang janda maka untuk memuaskan hasrat seksualnya ketika tak ada lawan tanding, ternyata Lila mengkoleksi Dildo (sex toys berbentuk alat kelamin pria yang bisa bergetar, red). “Dia punya beberapa koleksi dildo yang bisa bergetar,” pungkasnya. (nas/eda)


    http://www.antaranews.com/berita/157750/terdakwa-bank-century-kembali-ajukan-penangguhan-penahanan

    Terdakwa Bank Century Kembali Ajukan Penangguhan Penahanan
    Rabu, 14 Oktober 2009 03:17 WIB


    Lila Komaladewi Gondokusumo(ANTARA/Saiful Bahri)

    Surabaya (ANTARA News) – Terdakwa kasus penggelapan dana nasabah Bank Century senilai Rp400 miliar, Lila Komaladewi Gondokusumo, kembali mengajukan penangguhan penahanannya.

    “Ini merupakan permohonan kami yang ketiga kalinya,” kata Slamet Yuwono, selaku penasihat hukum Lila di Surabaya, Selasa.

    Saat sidang perdana, ibu satu anak itu pun mengajukan permohonan yang sama. Namun majelis hakim tidak menggubrisnya sehingga tidak ada respons apakah permohonan itu diterima atau ditolak.

    Permohonan kedua diajukan pada 24 September 2009. Saat itu, Lila mengajukan lagi karena beralasan sakit dan butuh perawatan di rumah sakit.

    Untuk memudahkan akomodasi selama masa perawatan itu, mantan Direktur Pemasaran Bank Century Wilayah Jatim dan Bali itu meminta tahanan dialihkan atau ditangguhkan.

    “Permohonan klien kami yang ketiga kalinya itu hanya untuk mengingatkan hakim bahwa kami sebelumnya juga sudah pernah mengajukan permohonan serupa,” katanya.

    Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai langkah dalam memperjuangkan asas keadilan di depan hukum karena tiga terdakwa lainnya dalam kasus yang sama sudah tidak ditahan lagi.

    Ketiga orang yang penahanannya ditangguhkan itu adalah Yulius Syahbana (mantan Kepala Kantor Bank Century Cabang Rajawali), Gantoro (mantan Kepala Bank Century Cabang Kertajaya), dan Siti Aminah (mantan Kepala Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman). Status tahanan mereka dialihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.

    Slamet memiliki alasan kuat yang bisa dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan tersebut, di antaranya selama mendekam di dalam tahanan, Lila merasa tertekan. Selain itu, ibunda Lila juga sakit-sakitan gara-gara memikirkan kondisi anaknya yang ditahan di dalam rutan.(*)

    Editor: B Kunto Wibisono


    http://forum.viva.co.id/aneh-dan-lucu/97567-lila-pelacur-elite-didunia-perbankan.html

    http://asli-unik.blogspot.com/2011/04/lila-pelacur-elite-perbankan.html

    Lila, Pelacur Elite Perbankan
    Dimas Abdurrahman S
    Sabtu, 09 April 2011 02.29


    Lila Kumala Dewi Gondokusumo

    Lila Century Ajak ML Nasabahnya
    Sidang lanjutan perkara penipuan dan pencucian uang nasabah Bank Century Rp 400 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (2/7), memanas. Baik jaksa penuntut umum (JPU) maupun pihak terdakwa Lila Kumala Dewi Gondokusumo, saling melakukan interupsi.

    Berkali-kali JPU Edy Winarko dan kuasa hukum terdakwa O.C, Kaligis melayangkan interupsi pertanyaan dari masing-masing pihak, lantaran keterangan saksi dianggap keluar dari materi persidangan. Tak pelak, keadaan ini memaksa Ketua Majelis Hakim Nyoman Gede Wirya bersikap tegas. Kedua pihak diminta mematuhi jalannya persidangan dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi perkara.

    Tak hanya itu, saksi sendiri berulang kali menyampaikan keterangan yang melenceng dari materi perkara. Namun, justru ini malah menjadi perhatian mereka yang memenuhi ruang sidang. Seperti keterangan saksi George Freddy. Saksi yang mendepositokan uangnya Rp 8 miliar di Bank Century ini mengaku telah dibujuk rayu oleh terdakwa Lila Kumala Dewi Gondokusumo, yang menjabat Direktur Pemasaran Bank Century Wilayah V (Surabaya dan Bali).

    Bahkan pria itu mengaku sempat diajak berhubungan layaknya pasangan suami-istri di salah satu hotel di Hongkong, agar uangnya di Bank Century tersebut disimpan dalam bentuk reksadana produk PT Antaboga Sekuritas. “Saya dirayu sampai saya diajak tidur. Maaf ya saya kasar, tapi saya diajak making love (ML),” beber George.

    Keterangan saksi ini langsung dipotong oleh majelis hakim dengan alasan, apa yang sampaikan sudah menyimpang dari materi perkara. “Itu rahasia saudara yang tidak perlu diungkapkan di persidangan,” kata Nyoman Gede Wirya.

    Kemudian George Fredy mengungkapkan sebelumnya ia menyimpan dananya di Bank Panin, Namun karena dijanjikan oleh Lila, bahwa reksadana Antaboga terproteksi dengan baik alias uang aman. Karena itu, dananya pun dipindahkan. ” Century itu Antaboga, Antaboga itu Century. Makanya saya percaya, apalagi sempat diajak kencan,” ujarnya yang disambut tepuk tangan oleh nasabah lainnya yang menenuhi ruang sidang Cakra.

    sumber : surabayapagi.com


    http://m.jpnn.com/news.php?id=124605

    MAKI Pertanyakan Bebasnya Napi Kasus Century
    Rabu, 18 April 2012 , 04:47:00

    JAKARTA – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta penegak hukum tidak pandangbulu dalam menindak koruptor. Permintaan itu sampaikan Boyamin terkait ditolaknya Peninjauan Kembali (PK) Lila Komala Dewi Gondokusumo terpidana kasus Reksadana Antaboga oleh Mahkamah Agung, tidak lama setelah Lila dibebaskan dari penjara rumah tahanan Medaeng, Surabaya.

    Boyamin mencurigai ada pihak-pihak yang ingin menutupi kasus ini sehingga tidak lagi menjadi sorotan publik.

    “Dengan dibebaskannya narapidana skandal Century ini, justru semakin meyakinkan publik bahwa kasus tersebut ditutup-tutupi,” kata Boyamin, di Jakarta, saat dihubungi, Selasa (17/4).

    Ia menduga, selain adanya permainan dalam pemberian remisi juga ada keterlibatan penguasa yang selama ini sudah diduga-duga publik. “Dibebaskannya Lila, bisa jadi agar dia tidak ‘bernyanyi’, karena banyak pihak merasa khawatir kalau Lila ditahan, dia akan membongkar siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebuit,” ungkap Boyamin Saiman.

    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menyatakan akan mempertanyakan bebasnya Lila Komala Dewi Gondokusumo, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak PK yang diajukan mantan Direktur Marketing Bank Century itu.

    “Kami akan mempertanyakan masalah ini kepada pihak terkait,” kata Ahmad Yani.

    Februari 2012 lalu, MA memutuskan menolak PK yang diajukan oleh Lila melalui kuasa hukumnya H Abdurochiem Asnawie SH pada Juni 2011 lalu dengan nomor register 150 PK/Pid.Sus/2011. Tiga Hakim Agung yang menangani perkara ini yaitu Salman Luthan, SH MH, Sri Murwahyuni SH MH dan Mansur Kertayasa H., SH, MH sepakat menolak PK tesebut pada sidang 22 Februari 2012.

    Namun sebelum PK itu ditolak, Lila dikabarkan sudah dibebaskan dari penjara Medaeng, Surabaya karena dia mendapat remisi 1 tahun 11 bulan. Sesuai dengan vonis yang dia terima selama lima tahun, terpidana ini baru bisa bebas pada Desember 2013.

    “Kalau ada pelanggaran atau permainan dalam pemberian remisi, itu harus diusut,” kata Ahmad Yani.

    Lila diajukan ke Pengadilan karena terlibat penipuan dan pencucian uang nasabah melalui Reksadana yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas. Dengan cara Lila sejumlah nasabah bersedia memindahkan dana mereka untuk diinvestasikan dalam Reksadana Antaboga melalui discresionary fund melalui Bank Century di Wilayah Surabaya dan Bali.

    Tidak kurang dari 400 nasabah yang berhasil ditarik dengan kerugian Rp450 miliar. Sebagian besar nasabah yang tertarik untuk menginvestasikan dananya dalam Reksadana itu karena mendapat iming-iming bunga tinggi sekitar 15 persen.

    Semula dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaaan menuntut hukuman 3,5 tahun penjara. Namun majelis hakim yang dipimpin I Nyoman Gede Wirya menilai Lila yang dalam sidang itu didampingi pengaracanya OC Kaligis hanya terbukti bersalah dalam penipuan dan hanya divonis 1,5 tahun penjara. Vonis dijatuhkan pada 19 Oktober 2009.
    Baik Jaksa maupun Lila tidak puas atas putusan PN Surabaya tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

    Majelis hakim banding yang diketuai Abdul Madjid memberikan hukuman lebih berat kepada Lila sesuai tuntutan jaksa yakni vonis penjara selama 3,5 tahun kepada Lila.

    Tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, Lila mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Diluar dugaannya, pada 20 Januari 2010, majelis hakim banding yang diketuai Abdul Madjid, menghukum Lila dengan penjara selama 3,5 tahun.??Lila pun mengajukan kasasi. Tapi pada 19 Mei 2010, majelis hakim agung yang terdiri dari H Dirwoto (ketua), Abdul Gani Abdullah (anggota), dan Mohammad Taufik anggota, malah menambah hukuman Lila menjadi lima tahun.

    Lila juga terbukti melakukan pencucian uang, terkena pasal 378, pasal 372 KUHP dan pasal 3 pasal 6 UU No. 15/2002 yang diubah dengan UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Berdasarkan pasal tersebut ancaman hukuman maksimal selama 15 tahun, tapi majelis hakim yang mengenakan hukuman selama 5 tahun atau lebih berat dibandingkan vonis hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya.

    Lila tak terima, dan mengajukan PK. Namun kemudian, MA juga menolak PK sehingga berdasarkan amar putusan ini, Lila tidak bisa lagi menggelak dari kesalahannya dan bertanggung jawab dalam kasus Reksadana Antaboga.

    Berdasarkan keputusan PK itu, Lila baru bisa bebas dari penjara pada 22 Desember 2013, terhitung lima tahun semenjak dia mengalami penahanan di Mabes Polri pada Desember.

    Namun, pada 21 Januari 2012 Lila sudah dibebaskan setelah dipenjara selama 3 tahun dan 1 bulan.

    Bebasnya Lila ini dibenarkan oleh Kasie Pidum Kejari Surabaya, Setyo Pranoto. Lila, bebas setelah mendapat potongan masa hukuman, yakni remisi natal dan kemerdekaan. Lalu, permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan Lila, dikabulkan.

    Selama menghuni Blok W Rutan Medaeng sejak Juli 2009, Lila dianggap berkelakuan baik. Dia mengajari narapidana lain, ketrampilan menyulam. Lila juga menjadi tamping (tahanan pendamping) di bagian registrasi Rutan Medaeng, hingga bebas Sabtu (21/1) lalu.

    “Karena itulah, Lila kemudian mendapat pemotongan masa hukuman total selama 1 tahun 11 bulan,” kata Setyo Pranoto. (fas/jpnn)


     
  • Virtual Chitchatting 10:05 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Tanggal 20 Oktober 2009 lalu, di Jakarta, Boediono dilantik jadi Wakil Presiden Indonesia; di Surabaya, Lila Komaladewi Gondokusumo divonis penjara


    20091020 di Jakarta, MPR Lantik SBY-Boediono sebagai Presiden-Wapres


    http://www.jpnn.com/read/2009/10/20/52839/SBY-Kobarkan-Indonesia-Bisa-

    MPR Lantik SBY-Boediono sebagai Presiden-Wapres
    SBY Kobarkan ‘Indonesia Bisa’
    Selasa, 20 Oktober 2009 , 14:05:00

    JAKARTA – Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipimpin oleh ketuanya Taufiq Kiemas (TK), akhirnya selesai melantik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono, Selasa (20/10) siang tadi. Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014.

    “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap SBY saat mengucapkan sumpah di hadapan 640 anggota MPR-RI, di Gedung Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (20/10).

    Sumpah yang sama juga dilakukan oleh Wapres Boediono, dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden dan Wapres, serta pimpinan MPR. Kemudian dilakukan penyerahan berita acara pelantikan kepada Presiden dan Wapres oleh Ketua MPR, disusul penegasan Ketua MPR yang mengatakan bahwa dengan dilakukannya acara pelantikan itu, maka pasangan SBY-Boediono telah sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk lima tahun ke depan, tepatnya mulai 20 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014 mendatang.

    Dalam pidatonya sendiri, TK menyatakan bahwa dengan dilantiknya pasangan SBY-Boediono, maka Indonesia telah membuktikan pada dunia bahwa negara ini konsisten dalam menegakkan demokrasi, serta telah sampai pada tahap demokrasi yang lebih maju, terbuka dan demokratis. “Pemilihan presiden langsung oleh rakyat merupakan langkah maju, begitu juga dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini sesuai dengan harapan Presiden Soekarno yang ingin adanya pemilihan presiden secara langsung,” ujar Taufiq Kiemas.

    Sementara itu dalam pidato sambutannya, SBY antara lain juga menyampaikan terima kasih kepada mantan Wapres Jusuf Kalla, yang selama acara berlangsung terlihat menebar senyum. “Kepada Saudara Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI periode 2004-2009 yang telah mendampingi saya selama lima tahun terakhir, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdian Saudara kepada pemerintah, bangsa dan negara. Pengabdian Kalla akan tercatat abadi dalam sejarah perjalanan bangsa dan dikenang sepanjang masa,” tegas SBY, disambut tepuk tangan meriah peserta Sidang Paripurna MPR.

    Selain kepada Kalla, SBY juga mengucapkan terima kasihnya kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (I), atas upaya menyukseskan program-program pembangunan nasional. Ia pun menyampaikan rasa hormatnya kepada para calon presiden dan calon wapres, yang telah bersama-sama berkompetisi pada pemilihan presiden yang lalu. Menurut SBY, para kandidat itu ikut berjasa memekarkan kehidupan demokrasi di tanah air, dengan melaksanakan kompetisi politik dengan penuh etika dan kedewasaan.

    “Dalam demokrasi, semuanya menang. Demokrasi menang, rakyat menang, Indonesia menang. Untuk itu, saya mengajak segenap komponen bangsa untuk kembali bersatu membangun bangsa. Dengan semangat baru dan kebersamaan, kita songsong pembangunan lima tahun ke depan dengan penuh optimisme dan percaya diri,” harap SBY.

    Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintahannya mendatang telah mencanangkan program kerja 100 hari, serta untuk 1 tahun dan 5 tahun. Program kerja tersebut mengandung esensi peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi dan peningkatan keadilan. “Untuk menciptakan itu semua, maka jangan pernah kita menyerah dan patah semangat. Kita harus mengobarkan semangat ‘Indonesia Bisa’ untuk membasmi korupsi dan menegakan good governance serta mengentaskan kemiskinan,” katanya.

    SBY juga mengingatkan pentingnya untuk menjaga persatuan bangsa. Selain itu, Presiden RI ini kembali mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga jati diri dan budaya bangsa. “Perlu dijaga persatuan bangsa. Ada masanya kita berdebat dan ada masanya kita merapatkan barisan. Para pemimpin bangsa, apapun latar belakangnya, harus menjaga kekompakan dan bersedia berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Kita juga harus menjaga jati diri bangsa dan budaya kita, dan terus tumbuh dan tidak mudah goyah. Saya mengajak segenap rakyat untuk terus melangkah maju sebagai bangsa besar, rukun dan bersatu melangkah,” ungkapnya.

    Sedangkan untuk hubungan internasional, SBY menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjaga politik luar negeri yang bebas aktif, serta terus berperan penting khususnya di kawasan Asia Tenggara. “Kepada dunia internasional saya tegaskan, Indonesia akan terus menjalankan program politik luar negeri bebas aktif. Tidak ada negara yang menganggap Indonesia musuh dan tidak ada negara yang dianggap musuh oleh Indonesia,” katanya.

    “Indonesia akan bekerjasama dengan siapapun yang memiliki niat dan tujuan yang sama untuk kepentingan dunia yang adil, demokratis dan sejahtera. Kami akan terus menjadi penyelamat dunia dari perubahan iklim dan mendorong kerukunan antar peradaban. Dan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, sejahtera dan dinamis,” tandas SBY di bagian akhir pidatonya. (fas/esy/JPNN)


    20091020 di Surabaya, PN Surabaya Vonis Lila Gondokusumo 1,5 Tahun karena Menipu Nasabah Bank Century


    http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=3700&l=penipuan-nasabah-bank-century-pn-surabaya-vonis-lila-gondokusumo-15-tahun

    Penipuan Nasabah Bank Century: PN Surabaya Vonis Lila Gondokusumo 1,5 Tahun
    Selasa, 20 Oktober 2009

    Surabaya-Air mata Lila Komaladewi Gondokusumo menetes sesaat setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kemarin (19/10). Dia dianggap bersalah karena terbukti menipu nasabah Bank Century sekitar Rp 450 miliar.

    Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan jaksa. Tim jaksa yang diketuai Raimel Jesaya sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Alasannya sama, jaksa menganggap Lila terbukti menipu nasabah.

    Nyoman Gede Wirya selaku ketua majelis hakim mengatakan, perbuatan Lila memenuhi unsur pasal dakwaan pertama, yaitu 378 KUHP. Hal tersebut dilakukan terdakwa saat masih menjabat Korwil V Bank Century wilayah Bali dan Surabaya serta direktur pemasaran Bank Century pusat.

    Gede menjelaskan, Bank Century membuat perjanjian kerja sama dengan PT Antaboga Delta Sekuritas (PT ADS). Bank milik Robert Tantular itu menjadi subagen penjualan reksadana dan discretionary fund (DF) kepada para nasabah. “Menindaklanjuti perjanjian tersebut, bank mengeluarkan surat edaran pada 2005,” ungkap dia.

    Surat itu ditujukan kepada kepala cabang Bank Century Panglima Sudirman, Rajawali, dan Kertajaya. Semua berlokasi di Surabaya. Di dalamnya disebutkan iming-iming komisi bagi yang mampu menjual reksadana dan DF. Setiap investasi Rp 1 miliar untuk reksadana, penjual mendapatkan komisi Rp 100 ribu. Sedangkan komisi untuk DF Rp 200 ribu.

    Berdasar keterangan saksi, Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengirimkan surat pada 2005 tentang larangan membuka reksadana karena terlalu berisiko. BI meminta laporan bank yang membuka investasi tersebut. “Tapi, terdakwa tidak meneruskan surat BI itu ke bawahan untuk segera menghentikan penjualan reksadana,” ucap hakim.

    Penjualan dilanjutkan meski sudah menerima surat peringatan dari BI. Terdakwa pun tidak melaporkan penjualan produk investasi tersebut kepada BI.

    Dalam menjual reksadana, terdakwa mengeluarkan tiga internal memo (IM) bernomor 005, 103, dan 106. Memo-memo tersebut berisi tentang iming-iming agar nasabah tertarik untuk berinvestasi di produk keuangan itu. Salah satunya, bunga yang diberikan lebih tinggi daripada deposito. “Saat itu bunga deposito 6-7 persen. Sedangkan bunga reksadana dijanjikan 12-13 persen,” jelas mantan hakim bom Bali tersebut.

    Berkat iming-iming yang menggiurkan itu, sekitar 400 nasabah tertarik untuk menginvestasikan uang di Bank Century. Jumlahnya mencapai Rp 450 miliar. Diantaranya cabang Kertajaya yang nasabahnya mencapai 250 orang mampu meraup investasi Rp 200 miliar, cabang Panglima Sudirman Rp 100 miliar, dan cabang Rajawali Rp 75 miliar.

    Jika sama-sama menganggap terdakwa terbukti bersalah, kenapa tuntutan dan vonis berbeda? Gede menjelaskan, hakim tidak sepakat dengan jaksa dalam beberapa hal. Salah satunya berkaitan dengan produk reksadana. Sebab, produk tersebut ada sejak 2002, saat Bank Century masih bernama CIC. “Terdakwa baru masuk ke bank itu awal 2005,” tutur Gede.

    Selain itu, investasi reksadana didaftarkan melalui bagian marketing (pemasaran) dan kepala cabang. Hanya nasabah tertentu yang menanamkan duit melalui Lila secara langsung. Uang yang masuk langsung disetor ke rekening PT ADS. Meski demikian, Lila menerima fee Rp 517 juta dari penjualan produk PT ADS tersebut.

    Saat mendengarkan pertimbangan hakim, Lila sesekali mengelap keringat di bagian belakang leher. Begitu hakim mengetokkan palu, Lila menangis. Pengacara O.C. Kaligis yang mendampingi Lila berupaya menenangkan sang klien.

    Menanggapi putusan hakim, O.C. Kaligis menyatakan akan mengajukan banding. Menurut dia, kliennya tidak berbuat seperti yang dituduhkan. “Berdasar keterangan dalam sidang, fee yang diterimanya itu tidak berasal dari jual reksadana, melainkan hasil jual emas,” ucapnya.

    Sementara itu, saat sidang pembacaan vonis berlangsung, nasabah paling vokal Sri Gaya Tri yang dikawal massa berseragam Pemuda Pancasila menggelar demo. Mereka menuntut hakim menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya.

    Tapi, saat mengetahui putusan hakim “hanya” 1,5 tahun, Gaya Tri langsung meneriakkan protes. Dia berteriak-teriak di depan ruang sidang Lila. “Seharusnya, Lila dihukum mati. Saya akan demo rumah ketua PN,” teriak Gaya Tri mengundang perhatian.

    Dimintai keterangan secara terpisah, jaksa menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. “Kami masih punya waktu tujuh hari,” kata jaksa Edi Winarko yang dibenarkan Kasi Pidum Kejari Surabaya Roch. Adi Wibowo. (eko/rif/ari)

    Sumber : Jawa Pos, Selasa, 20 Oktober 2009
    Sumber Foto: jawapos.co.id


     
  • Virtual Chitchatting 10:04 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Dagelan KPK bersama Boediono di kasus Bank Century


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/29/bailout-century-untuk-selamatkan-uang-budi-sampoerna

    Kasus Century
    Bailout Century untuk Selamatkan Uang Budi Sampoerna
    Jumat, 29 November 2013 10:04 WIB

    Kisah Terungkapnya Skandal Bailout Bank Century bagian ketiga

    Penulis Yulis Sulistyawan
    Editor: Rachmat Hidayat

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepuluh bulan setelah pemerintah memutuskan memberikan bailout kepada Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, aroma tak sedap tersebut baru tercium anggota DPR.

    Adalah peristiwa celetukan anggota DPR dalam rapat informal dengan Kementerian Keuangan (Kemenku) di Hotel Sheraton Bandara, Soekarno-Hatta, Jakarta pada 31 Juli 2009 yang membuat informasi adanya bailout Rp 6,7 triliun mencuat.

    Anggota DPR kian getol mengungkap aliran uang jelang Pemilu 2009 tersebut.

    Timwas Century mendapatkan data, bahwa uang bailout itu dicairkan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan uang nasabah terbesar Century yakni Budi Sampurna yang mencapai Rp 2 triliun.

    Pasca-peristiwa terungkapnya dana Bailout Century di Hotel Sheraton, Komisi XI DPR kian bersemangat membongkar aroma tak sedap bailout Century. Dradjad Wibowo yang ketika itu menjadi anggota Komisi XI DPR RI dipercaya untuk mencari data tentang bailout Century tersebut.

    Kepada Tribun dan Kompas TV dalam diskusi internal kemarin, Dradjad mengaku mengerahkan jaringannya untuk mendapatkan dana tentang bailout Century.

    Tak berselang lama, Dradjad menerima data bertumpuk-tumpuk. “Setelah saya pelajari, bailout ini adalah perampokan uang negara,” jelasnya.

    Dradjad bahkan mendapatkan notulensi rapat pada 21 November 2008 yang digelar Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang memutuskan pemberian bailout Century sebesar Rp 6,7 triliun.

    Temuan Dradjad langsung direspon positif oleh teman-temannya sesama anggota Komisi XI DPR dari berbagai fraksi.

    Hasilnya, Agustus 2009 Sri Mulyani yang waktu itu menjabat Menteri Keuangan diundang hadir ke DPR.

    “Hampir semua fraksi menghajar Sri Mulyani karena memberikan bailout ini,” lanjut Drajad.

    Saking panasnya serangan ke Sri Mulyani, saat pulang dari rapat tersebut Sri Mulyani yang biasanya akrab dengan anggota Komisi XI DPR enggan bersalaman.

    Dari hasil penelusuran Komisi XI yang dipimpin Dradjad, Budi Sampoerna adalah pemilik deposito terbesar di Bank Century yang mencapai Rp 2 triliun.

    Menurut Drajad, dengan program pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Century pada 14 November 2008 sebesar Rp 680 miliar, maka uang pemilik deposito maksimal hanya diganti Rp 2 miliar.

    Itu artinya, uang Rp 2 triliun milik Budi Sampoerna (kini almarhum) hanya akan diganti Rp 2 miliar.
    Dradjad menduga, Budi Sampoerna memiliki jaringan yang kuat, sehingga program penyelematan Bank Century dari pemberian FPJP terus berkembang menjadi bailout sehingga nilainya mencapai 6,7 triliun.

    Dengan bailout ini, maka uang seluruh nasabah bisa dikembalikan.
    Sepengetahuan Dradjad sebagai praktisi perbankan sebelum menjadi politisi, Budi Sampoerna adalah seorang nasabah yang prudent (penuh kehati-hatian).

    Dradjad sangat yakin bahwa Budi Sampoerna mengenal Robert Tantular, pemilik Bank Century yang track record di perbankan sudah dinilai buruk.

    Berdasarkan data yang diperoleh Komisi XI ketika itu, Budi Sampoerna memiliki dana yang luar biasa besar setelah menjual saham PT HM Sampoerna ke Philip Morris.

    Dradjad menduga, uang Rp 2 triliun yang disimpan Budi Sampoerna ke Century berasal dari penjualan saham mayoritas HM Sampoerna.

    “Saya juga tidak tahu, kenapa BS (Budi Sampoerna) mau menempatkan dana sebesar itu ke Bank Century. Padahal dia orangnya prudent,” ujar Dradjad.

    Penelusuran Dradjad dan rekan-rekannya di Komisi XI DPR, ternyata ada pengaruh dari Direktur Marketing Bank Century Lila Gondokusumo yang membuat Budi Sampoerna percaya uangnya disimpan dalam bentuk deposito di Century.

    Dradjat sangat yakin bahwa bailout itu dikucurkan demi menyelamatkan duit Budi Sampoerna. “Saya haqul yakin, Komite Stabilitas keluarkan bailout untuk selamatkan dana BS,” ujar Dradjad.

    Dradjad pun sangat yakin bahwa tidak mungkin Sri Mulyani dan Boediono berani menaruhkan profesionalismenya untuk memberikan bailout Century, tanpa ada perintah tangan yang sangat kuat.

    Hingga tulisan ini diterbitkan, Tribunnews belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pihak almarhum Budi Sampoerna.


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/29/di-kompasiana-jusuf-kalla-sebut-century-sebagai-skandal-perampokan-sistemik

    Kasus Century
    Di Kompasiana Jusuf Kalla Sebut Century Sebagai Skandal Perampokan Sistemik
    Jumat, 29 November 2013 01:30 WIB

    Editor: Dodi Esvandi
    Sumber: Kompas.com

    henry lopulalan
    SAKSI CENTURY- Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 Jusuf Kalla memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013). Ia diperiksa menjadi saksi perkara terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (Warta Kota/henry lopulalan)

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, kasus Bank Century adalah skandal perampokan sistemik. Kalla tidak sepakat jika kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2008 terancam oleh kondisi krisis global.

    Kalla menuliskan latar belakang situasi pemerintahan pada saat-saat pengambilan kasus Century di Kompasiana, Kamis (28/11/2013). Kalla memiliki akun terverifikasi di Kompasiana dan kerap menulis beragam pandangannya di blog sosial itu.

    “Pemerintah percaya diri ekonomi kita dapat dikontrol dengan baik. Kita masih memiliki cadangan surplus dari APBN tahun sebelumnya,” tulis Kalla.

    Dalam tulisannya, Kalla mengaku bingung soal keputusan uang sebesar Rp 6,7 triliun yang digelontorkan untuk menalangi Bank Century. Tanpa sepengetahuannya, Bank Century telah diputuskan sebagai bank gagal dan berdampak sistemik.

    “Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau ke mana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari ke mana uang itu?” tulis Kalla.

    Berikut penuturan Kalla seperti dikutip dari Kompasiana.

    Saya ingin berikan pendapat tentang latar belakang krisis yang terjadi tahun 2008 lalu. Pada waktu itu, krisis yang terjadi adalah krisis ekonomi Amerika, bukan krisis Indonesia. Tentu dampaknya adalah kepada ekonomi Amerika sehingga impor mereka menjadi sulit dari China. Dan, inilah kemudian menurun dan berdampak pada ekonomi kita.

    Artinya, yang berakibat semuanya pada kita adalah ekspor yang menurun, terutama ke China. Akibat ekspor menurun inilah tentu ada masalah-masalah lainnya.

    Pada Kamis 20 November 2008 lalu, rapat diadakan di kantor Wapres, kantor saya waktu itu. Hasil rapat tanggal 20 November itu adalah tentang situasi perekonomian Indonesia secara umum yang terangkum dalam penjelasan yang diberikan oleh saudara Anggito Abimanyu yang mewakili Menteri Keuangan.

    Waktu itu saya minta Menteri Keuangan yang memberi penjelasan pada publik tapi kemudian Menteri Keuangan menugaskan saudara Anggito, yang saat itu merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

    Dalam penjelasannya, Anda bisa baca di Kompas tanggal 21 November 2008, adalah bahwa Pemerintah percaya diri ekonomi kita dapat dikontrol dengan baik. Kita masih memiliki cadangan surplus dari APBN tahun sebelumnya, jadi kondisi kita masih baik. Memang waktu disampaikan juga oleh Pak Boediono ada masalah-masalah soal ekonomi, itu karena ekspor menurun. Itu memang masalah. Tapi tidak ada dibicarakan tentang bank.

    Krisis tentu ada dampaknya, tetapi tak akan menyebabkan krisis buat Indonesia. Itu jelas Anda bisa lihat pada kesimpulan rapat yang dipublikasikan dan diberikan kepada umum. Dalam rapat itu sama sekali tidak membicarakan masalah perbankan atau pun Bank Century. Tidak ada sama sekali. Bahkan, Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak pernah menyampaikan adanya suatu bank yang gagal atau semacamnya.

    Saya waktu itu menjabat sebagai acting Presiden. Akan tetapi, mengapa rapat KKSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), tentang bank gagal dan dampak sistemik tidak dilaporkan? Bukannya seharusnya dilaporkan? Apalagi masalah besar seperti itu. Namun saya akhirnya dilapori hari Selasa minggu setelahnya. Rapat mereka adalah hari Jumat-Sabtu (21-22 November), di mana paginya diputuskan dana bail-out Century. Uang juga dikeluarkan Sabtu.

    Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau kemana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari kemana uang itu?

    Senin bingung, kenapa tiba-tiba keluar 2,7 triliun. Padahal yang disetujui menurut apa yang dilaporkan ke saya adalah 630 milyar. Selasa bingung. Rapat lagi.

    Lalu, saya mendapat laporan, Pak ada masalah seperti ini, terjadi drain, terjadi keluar uang yang begitu besar. Saya bilang ada apa! Nah waktu itulah ketika diceritakan masalahnya, saya marah kenapa terjadi uang keluar begitu banyaknya tidak dilaporkan. Jadi uang keluar baru dilaporkan.

    Ini jelas bermasalah, karena dana yang dikeluarkan sebesar 6,7 triliun itu melebihi apa yang diminta dan diperlukan Bank Century. Ini merupakan perampokan. Kalau ada uang dikeluarkan Sabtu dan Minggu, itu bermasalah, sebab bank-bank sudah jelas sedang tutup.

    Untuk itu, waktu itu saya langsung menelpon Kapolri, saya perintahkan untuk menangkap Pemilik Bank Century, Robert Tantular.


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/28/kata-kpk-soal-konpers-boediono-tiap-saksi-bangun-alibi-di-media-massa

    Kasus Century
    Kata KPK Soal Konpers Boediono: Tiap Saksi Bangun Alibi di Media Massa
    Kamis, 28 November 2013 19:55 WIB

    Penulis: Abdul Qodir
    Editor: Hasiolan Eko P Gultom

    GERI ADITYA
    Wapres Boediono memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dana talangan Bank Century di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013) malam. ANTARA FOTO/Geri Aditya

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Wakil Presiden Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada wartawan usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus Century, pada 23 November 2013, berbeda dari pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla, khususnya mengenai pembengkakkan dana talangan (bailoiut) ke Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun.

    Saat itu, Boediono menyampaikan, pembengkakan dana bailout berada dalam tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah Bank Century diambil alih dari pemilik lamanya.

    Menanggapi hal ini, pihak KPK dapat memahami hal itu. Sebab, menurut pihak KPK, setiap saksi akan berusaha membangun alibinya sendiri saat memberikan pernyataan di depan media massa.

    “Begini, yang namanya saksi kalau di hadapan media itu pasti akan membangun alibi yang atau membuat keterangan,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di sela acara Sarasehan Nasional Komitmen Kebangsaan, Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

    Bambang menyatakan, pihaknya dalam menangani kasus Century ini melihat dari sisi materi kasus untuk selanjutnya mengungkap orang-orang yang bertanggung jawab atas pidana tersebut.

    Adapun fokus KPK dalam menangani kasus Century saat ini, adalah mengungkap dan meminta pertanggung jawab orang-orang yang berperan dalam pemberian FPJP. Dan KPK sudah melakukan itu dengan menetapkan tersangka kepada mantan Deputi Bidang Moneter BI Budi Mulya dan mantan Deputi Bidang Pengawasan BI Siti Fadjriyah. “Orang inilah yang bertanggung jawab, kami sebut dia sebagai tersangka,” kata Bambang.

    “Dalam proses selanjutnya, kami enggak tahu (siapa tersangkanya). Saya enggak boleh berikan jaminan orang ini harus kenal, yang ini harus kenal, kan KPK lembaga penegakan hukum, bukan lembaga politik yang mempolitisasi sesuatu. Jadi, kami enggak akan mungkin menyatakan orang ini akan kena. Yang sekarang sudah kena itu yang akan ditahan,” imbuhnya.

    Jusuf Kalla selaku mantan Wapres sudah diperiksa penyidik di kantor KPK, Jakarta, pada Kamis, 21 November 2013. Sementara, Boediono selaku mantan Gubernur BI, diperiksa penyidik KPK di kantor Wapres, Jakarta, pada Sabtu, 23 November 2013.

    Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya (BM), yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, dengan tersangka Budi Mulya.

    Seusai diperiksa, Boediono menyampaikan ke media, bahwa pembengkakan dana bailout ke Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun berada dalam tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah bank tersebut diambil alih dari pemilik lamanya. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Jusuf Kalla ke media.

    Pernyataan Boediono itu juga dimentahkan oleh pernyataan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo.

    Menurut Heru, LPS hanya melaksanakan mandat dari keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam pemberian dana talangan (bail out) Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Adapun jumlah besaran PMS (Penyertaan Modal Sementara) dihitung dan ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank.


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/28/pengakuan-boediono-soal-century-dinilai-cerdas-sinyal-peluru-untuk-sby

    Kasus Century
    Pengakuan Boediono Soal Century Dinilai Cerdas, Sinyal Peluru untuk SBY
    Kamis, 28 November 2013 10:45 WIB

    Penulis: Willy Widianto

    GERI ADITYA
    Wapres Boediono memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dana talangan Bank Century di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013) malam. ANTARA FOTO/Geri Aditya

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penjelasan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono terkait bailout Bank Century Rp 6,7 triliun dinilai cerdas.

    Pernyataan Boediono saat jumpa pers tersebut dianggap merupakan sinyal peluru kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS.

    “Dia (Boediono) itu cerdas. Pernyataannya merupakan sinyal peluru ke presiden. Soal bailout sebenarnya yang terpenting ada di LPS,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, saat berbincang dengan awak media termasuk Tribunnews.com di kantor redaksi Kompas TV, Jakarta, Rabu (27/11/2013) malam.

    Menurut Dradjad, dengan mengatakan bahwa tanggung jawab hanya sampai kepada FPJP tidak ada kerugian negara yang muncul, karena uang sudah kembali pada bulan Mei waktu itu.

    “Tidak ada kerugian negara, tidak terkait kepentingan politik. Secara hukum Boediono tidak bersalah,” kata Dradjad.

    Hanya saja, lanjut Dradjad, ada yang dilupakan oleh Boediono, yakni mengenai uang yang digunakan untuk pembayaran FPJP. Itu, kata Dradjad, adalah uang negara karena dana tersebut milik LPS.

    “Yang beliau lupa, duit buat bayar FPJP adalah uang negara, karena itu duit LPS, LPS uang negara,” katanya.

    Sebelumnya, dalam pemeriksaan Boediono oleh penyidik KPK, keterangan yang diminta penyidik fokus pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Pertanyaan yang diajukan cukup banyak dan ia berusaha memberikan jawaban secara tuntas, mulai dari awal kondisi krisis saat itu hingga keputusan pemberian FPJP pada Bank Century.

    Pertanyaan seputar krisis ekonomi merupakan upaya penyidik KPK untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak melihat ada krisis.

    Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, Boediono mengemukakan, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia. Kegagalan suatu institusi keuangan, betapa pun kecilnya, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik.

    Saat itu Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik.

    Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century itu merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati tahun 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.(*)


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/28/sri-mulyani-sempat-emosi

    Kasus Century
    Sri Mulyani Sempat Emosi
    Kamis, 28 November 2013 10:38 WIB

    Penulis Yulis Sulistyawan
    Editor: Rachmat Hidayat

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Karena deadlock, anggota Komisi XI meminta Sri Mulyani dihadirkan. Dradjad masih ingat betul, ketika itu rapat pada hari Jumat. Sri Mulyani yang baru tiba dari luar kota langsung bergabung ke rapat di Hotel Sheraton Bandara.

    Kesempatan itu tak disia-siakan politisi Senayan. Selain mencecar soal RUU JPSK, di akhir-akhir dialog juga ditanyakan seputar bailout Century sebesar Rp 6,7 triliun.

    Sri Mulyani sempat emosinya meninggi ketika anggota Komisi XI DPR mengancam akan membawa masalah bailout Century di bawa ke rapat Komisi di DPR.

    “Silakan bawa (bailout Century) ke rapat rapat di DPR. Bailout ini tidak ada apa-apanya,” tegas Sri Mulyani dengan nada meninggi.

    Tantangan Sri Mulyani inilah yang membuat anggota DPR geregetan. Akhirnya diputuskan Dradjad Wibowo dan Melki untuk mencari data seputar bailout Century. Dradjad dan Melki dipercaya karena keduanya praktisi dan ahli perbankan dan keuangan.

    Dradjad Wibowo pun lantas berusaha mendapatkan dokumen tentang bailout Century. Tak butuh waktu lama, Dradjad mendapatkan data-data tentang Century.

    Termasuk notulen rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang memutuskan untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Century Rp 630 miliar pada rapat 21 November 2008.”Itu rapat sampai dinihari,” ujar Dradjad.

    Dradjad pun dibuat terkaget-kaget. Dari data yang ia dapatkan, Century benar mendapatkan bailout dengan total Rp 6,7 triliun.

    Dari data-data itulah ditemukan bahwa nasabah terbesar Century ketika itu yakni Budi Sampurna, eks pemilik pabrik rokok Sampurna yang mencapai Rp 4 triliun.

    Tak dinyana, temuan Dradjad dan Melki tersebut direspon luar biasa oleh anggota Komisi XI DPR dari berbagai fraksi. Hasilnya, Agustus 2009 digelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menjadi bulan-bulanan politisi Senayan karena menyetujui bailout Century.

    Dradjad mengisahkan, Sri Mulyani yang biasanya akrab dengan politisi Senayan, pada akhir rapat tidak menyalami anggota Komisi XI. “Biasanya kalau rapat sepanas apapun, kalau pulang pasti salaman,” kisah Drajad.


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/27/kasus-century-cepat-selesai-bila-uu-kpk-direvisi

    Kasus Century
    Kasus Century Cepat Selesai Bila UU KPK Direvisi
    Rabu, 27 November 2013 19:06 WIB

    Penulis: Ferdinand Waskita
    Editor: Hasiolan Eko P Gultom

    DANY PERMANA
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (tengah) bersama Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (kiri), dan Deputi Penindakan KPK, Warih Sadono (kanan) berbincang sesaat sebelum menggelar konferensi pers mengenai pemeriksaan Wakil Presiden RI, Boediono terkait skandal Bank Century, di Auditorium KPK, Jakarta selatan, Senin (25/11/2013). Konferensi pers tersebut urung terlaksana karena wartawan melakukan aksi walk out akibat ketidak transparanan informasi mengenai pemeriksaan Boediono pada 23 November 2013 lalu di Kantor Wapres. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepercayaan publik terhadap KPK akan hilang bila kasus Century tidak bisa terselesaikan. Demikian Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita saat memberikan pendapatnya dihadapan Timwas Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

    “Kalau main-main terus KPK jadi 0 persen. Buat apa punya KPK?” kata Romli.

    Romli mengaku kasus Century bisa selesai secara cepat bila UU KPK direvisi. Selain itu, KPK harus mempertanggungjawaban kepada publik soal perkembangan kasus Century. Sebab, Romli mengatakan KPK telah memiliki banyak bukti dan keterangan dari ahli-ahli.

    “Ahli sudah masuk, tinggal dibahas, mana ada peraturan mengikuti peristiwa dan diubah lagi,” katanya.

    Ia juga melihat dalam peristiwa tersebut para pejabat saling lempar tanggung jawab.

    “Siapa penanggung jawab BI ya Gubernur BI, siapa penanggungjawab LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ya presiden. Saya bicara aktual. Baca saja UU. Kok KPK susah meriksa Boediono sampai di kantornya?” katanya..

    Ia melihat dalam peristiwa tersebut publik sudah melihat adanya unsur melawan hukum. “Sejak merger sampai FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) sampai PMS (Penyertaan Modal Sementara) bermasalah, KPK harus berani siapa yang terlibat dibuka,” ujarnya.


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/26/istana-pemeriksaan-boediono-demi-pemberantasan-korupsi

    Kasus Century
    Istana: Pemeriksaan Boediono Demi Pemberantasan Korupsi
    Selasa, 26 November 2013 19:03 WIB

    Penulis: Srihandriatmo Malau
    Editor: Hasiolan Eko P Gultom

    GERI ADITYA
    Wapres Boediono memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dana talangan Bank Century di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013) malam. ANTARA FOTO/Geri Aditya

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengetahui soal Wakil Presiden Boediono memberi keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada akhir pekan lalu.

    Seperti diutarakan Juru bicara presiden, Julian A Pasha, pemberian keterangan oleh Boediono, menurut presiden adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

    “Ini dalam upaya kita bersama sebagaimana juga Bapak Presiden selalu mengedepankan upaya-upaya pemberantasan korupsi, ya tentu ini didukung,” ungkap Julian di kompleks Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/11/2013).

    Lebih lanjut soal pemeriksaan Boediono di Kantor Wapres, Julian jelaskan bahwa hal itu tentu sudah dibicarakan sebelumnya oleh KPK.

    “Jadi yang penting adalah pemerintah dalam hal ini tetap komitmen pada nilai-nilai untuk mengedapankan upaya pemberantasan korupsi. Itu yang paling penting yang bisa kami sampaikan,” tegasnya.


     
  • Virtual Chitchatting 9:14 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Benang Merah antara DI/TII, Kartosoewirjo, dan Chasan Sochib


    http://news.detik.com/read/2013/11/29/090934/2427055/10/di-tii-ternyata-antek-jenderal-spoor–1-?991104topnews

    DI/TII Ternyata Antek Jenderal Spoor? (1)
    Eddi Santosa – detikNews
    Jumat, 29/11/2013 09:14 WIB


    Kartosoewirjo (berpeci)/dok Fadli Zon

    Den Haag – Menjadi tanda tanya besar mengapa tentara resmi negara (TNI), yang merupakan gabungan para pejuang revolusi, bisa keteteran menghadapi gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)? Hampir seluruh Jawa Barat jatuh di bawah kontrol mereka.

    Ternyata DI/TII di bawah pimpinan Sekarmadji Kartosoewirjo, yang mencita-citakan berdirinya negara Islam Indonesia, dibiayai dan dipasok senjata oleh Jenderal Spoor.

    Hal itu terungkap dari sebuah nota rahasia Bureau Algemene Zaken van de Directie Beleidszaken Indonesi (Biro Urusan Umum Direktorat Urusan Kebijakan Indonesia), Kementerian Luar Negeri Belanda.

    Nota tersebut ditemukan oleh promovendus F.J. Willems ketika sedang melakukan riset untuk penyusunan biografi Kapten Raymond Westerling, seperti dikutip detikcom dari NRC Handelsblad (23/11/2013) baru-baru ini.

    Pada masa perang kemerdekaan RI, Jenderal Simon Hendrik Spoor adalah Panglima Tentara Belanda, meliputi Koninklijke Landmacht/KL (Angkatan Darat), Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger/KNIL (Tentara Nasional Hindia Belanda) dan Koninklijke Marine/KM (Angkatan Laut), dengan total kekuatan 140.000 prajurit dan mesin-mesin perang modern.

    “Zeer geheim. Sangat Rahasia,” demikian tertulis dengan torehan pena di atas nota itu. Diuraikan juga dengan jelas bahwa nota tersebut tidak untuk pihak ketiga, tidak untuk disebarluaskan.

    Ketika Jan Rookmaaker diangkat sebagai Kepala Direktorat ini pada 1952, hubungan Belanda dengan bekas koloninya itu sedang berada pada titik terendah.

    http://news.detik.com/read/2013/11/29/090934/2427055/10/2/di-tii-ternyata-antek-jenderal-spoor–1-

    Kampanye sangat anti-Belanda digencarkan oleh pers Indonesia. Dalam komentar-komentar, Belanda dipersalahkan atas memburuknya situasi keamanan.

    Situasi di Indonesia saat itu sedang berkobar perang saudara antara pasukan Republik, TNI, melawan gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pasukan TNI terdesak pada posisi defensif. Sebagian besar wilayah Jawa Barat jatuh ke dalam kontrol DI/TII.

    Pers Indonesia pada 1952 itu sudah memberitakan bahwa Belanda secara diam-diam menyokong gerakan ini untuk memulihkan kekuasaannya yang telah hilang.

    Atas tuduhan-tuduhan media Indonesia itu, Rookmaker memutuskan untuk memerintahkan penyelidikan sejauh mana Belanda bertanggung jawab atas gangguan keamanan di Indonesia.

    Tuduhan-tuduhan itu akhirnya ditepis, karena hanya beberapa ‘petualang’ Belanda saja yang bergabung dengan DI/TII. Meskipun demikian, Rookmaker kurang nyaman dengan hasil penyellidikan itu.

    Dari nota itu juga terungkap bahwa Jenderal Spoor dengan sangat rahasia sudah menggarap DI/TII sejak 1948. Di samping DI/TII, Spoor juga merangkul gerombolan “Bambu Runcing”, sebuah sayap milisi komunis, yang kurang begitu mendapat porsi perhatian dalam buku-buku sejarah di Indonesia.


     
  • Virtual Chitchatting 5:02 PM on 2013/11/26 Permalink  

    Jero Wacik terjerumus kebijakan yang memperdagangkan bahan bakar minyak dan gas sebagai produk pariwisata

    Jakarta, 2013-11-26 05:02 PM

    inilah menteri yang suka cengengesan setiap diwawancara di tivi. selalu pede. kelihatan profilnya sebagai bawahan sejati, pemuja ABS, asal bapak senang.

    sama halnya menakertrans muhaimin iskandar yang melaporkan anak buahnya,
    demikian pula menteri jero wacik ini.

    keduanya sama-sama mendapat jatah setoran suap dan korupsi yang sangat minim dibanding jatah untuk anak buahnya dari total nilai uang yang seabrek-abrek bisa dikorupsi. akibatnya, baik muhaimin dan si jeroan ini, keduanya melaporkan skandal anak buahnya ke kpk.

    gue menteri, mosok gue dapet jatah seuprit. enak aja lu.


    http://id.berita.yahoo.com/samad-jero-wacik-tak-akan-kabur-ke-luar-081312194.html

    Samad: Jero Wacik Tak Akan Kabur ke Luar Negeri
    TRIBUNnews.com – 1 jam 28 menit lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad memastikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik tidak akan melarikan diri keluar negeri. Untuk itu tidak perlu adanya pencekalan terhadap Jero Wacik.

    “Kalau menteri kan tidak perlu dicekal,” kata Samad di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2013).

    Sebelumnya, KPK telah mencekal ajudan Jero Wacik, I Gusti Putu Ade Pranjaya tidak dapat bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

    Samad beralasan tidak dicekalnya Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu karena tugas Jero sebagai menteri hanya lingkup dalam negeri. Samad meyakini Jero pun tidak akan pergi keluar negeri.

    “Karena dia (Jero Wacik) punya tugas di negeri ini yang tidak memungkinkan dia berpergian ke luar negeri untuk melarikan diri,” cetusnya.

    Hery Andizar • 57 menit yang lalu
    Hello Good afternoon Bang Samad !!!!, nggak mungkinlah Zero Wacik kabur ke Luar negeri wong kampung halamannya di Kintamani-Pulau Bali, ZW ngapain mabur ke luar negeri kabur ke Pulau Bali jauh lebih rilex, indah, yach paling2 ZW sembunyi nyimpenin harta, uang korupsi Migas disembuyiin di Pulau Trunyan. Tuch Mayat2 yang jagain duitnya….

    ADS • 1 jam 12 menit lalu
    menghadapi penguasa, kpk cuma bisa cari excuse !!!

    ismail • 54 menit yang lalu
    Samad pensiun dr kpk jadi politisi
    None • 1 jam 26 menit lalu
    Jero = Zero = Nol


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/26/hingga-sore-ini-jero-wacik-belum-datang-ke-kpk

    Kepala SKK Migas Ditangkap
    Hingga Sore Ini Jero Wacik Belum Datang ke KPK
    Selasa, 26 November 2013 14:57 WIB


    Menteri ESDM Jero Wacik saat acara penandatanganan kerjasama bersama enam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas di SPBU COCO Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (5/9/2013). Perjanjian jual beli gas (PJBG) sebanyak 30,5 juta kaki kubik per hari (MMscfd) itu akan digunakan untuk bahan bakar transportasi guna mendukung program konversi BBM ke BBG. TRIBUNNEWS/HERUDIN

    Laporan Tia Aprilla
    Editor: Willy Widianto

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Selasa (26/11/13) ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik guna melakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam dugaan suap mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

    Menteri ESDM, Jero Wacik akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan suap kegiatan Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas. Hingga saat ini Jero Wacik belum hadir menyambangi KPK.

    “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RR,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

    Nama Jero Wacik kerap disebut-sebut mengetahui suap yang melibatkan Rubi Rubiandini. Dikarenakan saat menggeledah ruang kerja Sekjen ESDM Waryono Karyo KPK menemukan uang 200 ribu dolar As yang berseri sama di ruang tersebut.


    http://id.berita.yahoo.com/kpk-panggil-jero-wacik-sebagai-saksi-051216702.html

    KPK Panggil Jero Wacik Sebagai Saksi
    TEMPO.CO – 3 jam yang lalu

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Energi Jero Wacik bakal diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Baca: KPK: Tidak Ada yang Disembunyikan dari Boediono) pada hari ini, Selasa, 26 November 2013. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, pemeriksaan untuk Jero sudah dijadwalkan penyidik. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi,” kata Priharsa, Selasa, 26 November 2013.

    Priharsa mengatakan, seseorang yang diperiksa KPK sebagai saksi berarti keterangannya dibutuhkan, termasuk bila itu merupakan sebuah konfirmasi untuk banyak informasi yang berkaitan. Jero bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    Pada 22 November 2013, juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengumumkan lembaganya telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan status cegah kepada empat orang, salah satunya untuk ajudan Jero Wacik yang bernama I Gusti Putu Ade Pranjaya. Pencegahan itu terkait kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas (Baca: Kasus SKK Migas, KPK Cegah Ajudan Jero Wacik). “Dicegah enam bulan ke depan, terhitung hari ini,” kata Johan di gedung kantornya, Jumat, 22 November 2013.

    Keempat orang itu adalah konsultan bernama Eka Putra, Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia Herman Afifi Kusumo, Direktur Rajawali Swiber Cakrawala Deni Karmania, dan ajudan Menteri Energi Jero Wacik bernama I Gusti Putu Ade Pranjaya. Pencegahan itu berdasarkan keputusan pimpinan KPK? No: KEP-831/01/11/2013 tgl 22/11/2013 tentang larangan berpergian ke luar negeri.

    Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan penyidik KPK yang mencokok Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini (kini mantan Kepala SKK Migas) pada 13 Agustus 2013 lalu. Dalam operasi itu, barang bukti yang didapat penyidik adalah uang US$ 400 ribu, US$ 90 ribu, dan Sin$ 127 ribu, sekaligus sebuah sepeda motor mewah bermerek BMW hitam berplat nomor B-3946-FT.

    Diduga, uang itu digunakan untuk ‘menanam jasa’ trading atau tender di bidang migas yang belum berlangsung, supaya Kernel menang tender tersebut.

    Kasus suap SKK Migas sudah menjerat tiga orang menjadi tersangka. Ketiganya adalah Rudi Rubiandini, petinggi Kernel Oil Pte Ltd Indonesia Simon Gunawan, dan pelatih golf Rudi bernama Deviardi (Ardi).

    MUHAMAD RIZKI


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/26/jero-wacik-diperiksa-kpk

    Kepala SKK Migas Ditangkap
    Jero Wacik Diperiksa KPK
    Selasa, 26 November 2013 11:20 WIB


    TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
    Menteri ESDM Jero Wacik saat acara penandatanganan kerjasama bersama enam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas di SPBU COCO Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (5/9/2013). Perjanjian jual beli gas (PJBG) sebanyak 30,5 juta kaki kubik per hari (MMscfd) itu akan digunakan untuk bahan bakar transportasi guna mendukung program konversi BBM ke BBG. TRIBUNNEWS/HERUDIN

    Penulis: Abdul Qodir
    Editor: Willy Widianto

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – KPK menjadwalkan pemeriksaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, di kantor KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

    Jero akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kegiatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas yang melibatkan Tersangka Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

    “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RR,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

    Hingga berita ini ditulis, belum tampak kehadiran Jero Wacik yang juga politisi Partai Demokrat itu di kantor KPK.

    Selain Jero, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Herman Afif Kusumo (Presidium Masyarakat Pertambangan), Fajri Muzakkir (pegawai Pertamina Pusat), Kairiansyah Salman (konsultan PT Auditindo Arin Prima), Diana, Supriyanto (pegawai Pertamina), dan Syarief Maulana (pegawai SKK Migas).

    “Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk RR,” jelas Priharsa.

    Dalam kasus ini, Rudi Rubiandini dan Deviardi diduga menerima suap berupa uang 900 ribu Dollar AS dan 200 ribu Dollar Singapura dari Direktur PT Kernel Oil Pte Ltd Singapura, Widodo Ratanachaitong melalui Komisaris PT Kernel Oil Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya. Pemberian uang itu diduga untuk memenangkan lelang Fossus Energy Ltd di SKK Migas.

    Uang itu diserahkan Simon ke Rudi Rubiandini melalui pelatih golf Rudi, Devi Ardi. Karena itu, Rudi dan Devi Ardi disangkakan turut menyamarkan uang dari lelang dan tender di SKK Migas yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

    Nama Jero Wacik kerap disebut-sebut mengetahui suap yang melibatkan Rudi Rubiandini. Sebab, penyidik KPK menemukan uang 200 ribu Dollar AS yang berseri sama saat menggeledah ruang kerja Sekjen ESDM Waryono Karno. Penyidik juga menemukan daftar pemberi dan penerima suap bersama uang dolar AS itu.

    Pengakuan Jero tentang uang tersebut kerap berubah. Ia pun pernah menyebutkan uang itu merupakan dana operasional Kementerian ESDM. Namun, pihak KPK menyangsikan pengakuan Jero itu. Sebab, uang operasional kementerian umumnya tidak berbentuk dolar AS.

    Dalam perkembangan kasus suap SKK Migas ini, pihak KPK melalui imigrasi telah melakukan pelarang atau cegah bepergian ke luar terhadap ajudan Menteri ESDM Jero Wacik bernama I Gusti Putu Ade Pranjaya dan tiga orang lainnya.

    Tiga orang lainnya yang juga dicegah, yakni Eka Putra selaku konsultan, Herman Afifi selaku Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia, dan Denny Karmaina selaku Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala (Oil & Energy Industry). Keempatnya dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.


    http://id.berita.yahoo.com/icw-jero-berpeluang-terseret-kasus-suap-di-skk-092700316.html

    ICW: Jero berpeluang terseret kasus suap di SKK Migas
    Merdeka.com – Sab, 23 Nov 2013

    MERDEKA.COM. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesian Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, Menteri ESDM Jero Wacik berpeluang terseret dalam kasus suap di SKK Migas. Sebab, menurutnya, Jero memiliki wewenang yang cukup tinggi karena menjadi dewan pengawas pada SKK Migas.

    “Secara normatif, saya katakan sangat terbuka peluang bahwa sebagai kepala pengawas Pak Jero bisa terseret ke kasus ini,” ujar Firdaus di Jakarta, Sabtu (23/11).

    Firdaus mengatakan, wewenang yang dimiliki Jero dalam struktur pengelolaan SKK Migas terbilang sangat tinggi. Hal itu dapat mengindikasikan Jero terlibat dalam kasus suap yang terjadi di SKK Migas.

    Selanjutnya, dia menerangkan, indikasi keterlibatan itu dapat dilihat dari dicegahnya ajudan Jero, I Gusti Putu Ade Pranjaya.

    “Dengan pencekalan ajudannya, ini untuk melihat apakah terindikasi suap atau permainan dalam SKK Migas cukup dipenuhi misal pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Pengawas SKK Migas Jero,” ungkap dia.

    Selain itu, Firdaus menjelaskan, indikasi itu semakin kuat lantaran orang yang mengetahui seluruh aktivitas Jero telah dicegah agar dapat diperiksa KPK. Sehingga, hal itu berpeluang untuk menyeret Jero ke dalam kasus suap tersebut.

    “Kalau bicara dicekal sebagai saksi kan diduga tahu dan mengetahui terkait perkara yang disangkakan. Kalau bicara ajudan kan jelas dari membawakan amplop, membukakan pintu dan ikut dalam rapat. Itu yang harus digali KPK,” pungkas dia.
    Sumber: Merdeka.com


    http://id.berita.yahoo.com/saat-ditanya-sekjen-esdm-wamen-susilo-mendadak-ditelepon-154637742.html

    Saat Ditanya Sekjen ESDM, Wamen Susilo Mendadak Ditelepon Jero Wacik
    TRIBUNnews.com – Kam, 7 Nov 2013

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo cuek saat ditanya soal Sekjen ESDM, Waryono Karno yang kedapatan punya uang 200.000 USD di brankasnya, dan sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Siswo usai mengikuti Focus Grup Discussion bersama Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) di gedung PBNU, Kamis (07/11/2013), sempat memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan soal produksi migas. Namun ketika ditanya soal Sekjen ESDM, tiba-tiba ponsel Siswo berbunyi.

    “Sebentar ya saya ditelepon pak Menteri (Jero Wacik),” ujarnya sembari mengangkat telepon.

    Saat masuk ke dalam lift tiba-tiba sambungan teleponnya dengan Menteri ESDM terputus. Di dalam lift Siswo mencoba menghubungi kembali Jero. Hingga ia keluar lift ia belum juga sukses menghubungi Jero. Hingga ia keluar gedung PBNU ia baru berhasil menghubungi Jero.

    Siswo terus menghubungi Jero sampai ia masuk ke dalam sedan mewahnya. Sempat seorang wartawan kembali menanyakan soal Sekjen ESDM, Siswo untuk sesaat menghentikan pembicaraannya dengan Jero.

    “Sebentar ya saya nelepon dulu,” katanya sembari masuk mobil, lalu pergi meninggalkan gedung PBNU.

    Joko • 18 hari yang lalu
    jero kan yg tanda tangan PERMEN no 11 th 2012 pengganti UU MINERBA yg belum sempat dijalankan,beberapa bulan setelah dilantik pada saat resufle kabinet.dpt fee brp dr perusahaan amrik ya?

    budi • 18 hari yang lalu
    Mentri koplo ngak punya etika

    Rudi • 18 hari yang lalu
    Ngeles… Dasar si jero jiancik


    http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata

    Jero Wacik – Simbiosis Budaya dan Pariwisata
    20 Okt 2004 – Pembaharuan terakhir 28 Feb 2012

    Putra Bali kembali mempimpin Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar). Jero Wacik, kelahiran Singaraja, Bali, 24 April 1949, ini dipercaya menjabat Menteri Negara Budpar Kabinet Indonesia Bersatu menggantikan I Gde Ardhika (Kabinet Gotong Royong). Lulusan S1 ITB dan FE UI ini, sebelumnya seorang pengusaha jasa pariwisata yang aktif di Partai Demokrat.

    Setelah dipanggil Presiden Yudhoyono, ke Cikeas, Bogor pada Selasa (19/10/2004), pria lulusan Teknik Mesin ITB (1974) ini mengaku, dalam pertemuan sekitar delapan menit itu, dia dijejali pertanyaan seputar pariwisata dan budaya. Sarjana dari Fakultas Ekonom UI (1983), ini belakangan menjadi Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
    Lihat Daftar Tokoh Pengusahapengusaha yang memang bergerak dalam bidang jasa pariwisata.

    Dua daritiga perusahaan yang dimilikinya, bergerak di bidang hotel, biro perjalanan wisata, yaitu PT Griya Batu Bersinar, dan PT Pesona Boga Suara, yang berkantor di Jakarta dan Bali.

    Sedangkan satu lagi, PT Puri Ayu, bergerak di bidang interior, disain tekstil. Perusahaannya berkantor di Jakarta dan Bali. Bidang ini digumulinya sejak namun sejak 1990-an. Sebelumnya, dia bekerja di perusahaan industri otomotif.

    Dia seorang pekerja keras. Saat masih duduk di bangku ITB, dia sudah bekerja di bebarapa perusahaan tekstil di Bandung sebagai tim peneliti, sekaligus sebagai asisten jurusan Fluid Mechanics and Thermodynamics Mechanical Enggineering, di ITB. Kendati sambil bekerja dan aktif berorganisasi, dia berhasil menyelesaikan pendidikan di ITB pada 1973 dengan predikat Mahasiswa Teladan ITB 1973.

    Usai menyelesaikan pendidikan di Kampus Ganesa, Jero langsung bekerja di PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager (1974-1975). Di perusahaan otomotif terkemuka Grup Astra International ini kariernya terus menanjak dengan posisi jabatan mulai dari asisten (1974) hingga menjabat Goverment Sales Manager (1990)

    Suami dari Triesna ini pun banyak memanfaatkan kesempatan ke sejumlah negara di Asia dan Eropa dalam rangka kursus dan seminar-seminar selama bekerja di United Tractors itu. Sampai dia lebih memilih menjadi wiraswasta yang bergerak di bidang industri jasa pariwisata tahun 1992.

    Selain berkecimpung dalam bidang otomotif dan pariwisata, dia pun mempunyai komitmen tinggi pada dunia pendidikan. Ayah dati tiga putri dan satu putra, ini juga menyempatkan waktu sebagai dosen mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi UI. Selain itu, ia juga menyempatkan diri menulis buku antara lain, “Cara Mudah Menjadi Wirausaha” yang diterbitkan Lembaga Penerbit UI (LP UI) pada 1998, “Fisika untuk SMA” diterbitkan Ganesha Exact Bandung (1979), dan “Matematika untuk SMA” Ganesha Exact Bandung.

    Sebagai seorang putra Bali dan Lihat Daftar Tokoh Pengusaha yang bergerak dalam industri jasa pariwisata yang kemudian dipercaya menjabat Menneg Budpar, komitmennya untuk meningkatkan kualitas industri pariwisata nasional juga sangat tinggi.

    Menurutnya, pembenahan pariwisata Indonesia akan dimulai dari pengamanan aset-aset wisata. Pemberian rasa aman saat berwisata, katanya, akan merangsang orang pergi pelesiran ke pelosok Nusantara.

    “Pariwisata pada situasi sekarang ini diharapkan menjadi sumber devisa bagi negara. Tentunya menjadi penyumbang kedua setelah migas,” kata Jero Wacik, Senin (25/10/2004). Sektor pariwisata telah menyumbang devisa negara sekitar 5 miliar dolar AS per tahun dengan angka kunjungan 4,5-5 juta turis mancanegara per tahun.

    Ke depan, dia pun berusaha mengejar target kunjungan wisatawan sebanyak 10 juta orang per tahun. Dia optimis target itu tercapai pada 2009. “Paling tidak, 8 juta orang datang ke negara kita pada tahun 2009 nanti,” katanya optimis. Tiap tahun, angka tersebut akan digenjot dengan promosi yang gencar.

    Namun, dia melihat, kendala utama yang ada saat ini adalah masalah keamanan. Pariwisata sangat rentan dengan keamanan. Maka dalam program 100 hari, dia akan bergerak ke tempat-tempat wisata untuk melakukan koordinasi, terutama dengan pihak keKapolri (1968-1971)
    Kapolri (1968-1971)polisian daerah, demi terjaganya keamanan yang kondusif.

    Dia pun memulai safari keamanan wisata dari Bali, sebagai ikon pariwisata Indonesia. Setelah Bali, safari dilanjutkan ke Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
    Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)Yogyakarta, Raja Pejuang Batak melawan Kolonialis Belanda
    Raja Pejuang Batak melawan Kolonialis BelandaSumatera Utara, Makassar (Raja Gowa ke-16, dinobatkan pada tahun 1653
    Raja Gowa ke-16, dinobatkan pada tahun 1653Sulawesi Selatan) dan sentra-sentra wisata lainnya.

    Setelah urusan keamanan, program 100 hari berikutnya adalah penyiapan komponen-komponen pariwisata seperti keramah-tamahan (hospitality). Dia melihat di beberapa tempat wisata, keramah-tamahan agak menurun.

    Secara bersamaan juga akan menangani kegiatan promosi. Dia akan menggalang agar swasta juga akan ikut berpromosi bersama ke luar negeri. Kemudian untuk menggairahkan wisatawan nusantara, akan dicanangkan: “Kunjungi Negerimu, Cintai Negerimu”.

    Kebudayaan

    Dalam upayanya menggerakkan mesin industri jasa pariwisata, Jero Wacik juga berkomitmen tidak akan mengesampingkan kebudayaan dalam program kerjanya. Dia berjanji, bahwa pariwisata dan kebudayaan akan mendapatkan perhatian yang sama.

    Dalam menjalankan tugasnya, dia mengatakan sangat membutuhkan masukan terutama dari para budayawan dan pelaku pariwisata yang selama ini banyak berkiprah.

    Dia berharap hubungan simbiosis antara pariwisata dan kebudayaan lebih sehat di masa mendatang. Pariwisata berjalan baik, kebudayaan pun berkembang dan lestari. Terkait dengan itu, kebijakan VoA akan direvisi (tidak dicabut) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan diharapkan ada pemasukan dana lebih ke Budpar untuk memajukan kebudayaan.

    Hal itu diungkapkannya dalam pertemuannya dengan kalangan budayawan di Hotel Inna Putri Bali, Sabtu (30/10/2004). Pertemuan itu dihadiri tokoh adat, listibiya, rektor ISI, budayawan dan seniman. Dia mengatakan memang tetap ada tanjakan (hambatan) dalam pelestarian budaya. Di antaranya, masalah kependudukan atau masyarakat yang pluralis. Ia juga menekankan bahwa berpikir positif itu termasuk budaya. Karena itu, budaya berpikir positif hendaknya bisa diimplementasikan dalam segala hal. e-ti | tsl

    Harvard Style
    Jero Wacik [Internet]. 2013. http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata, Nov 26

    APA Style
    Jero Wacik. (2013). TokohIndonesia.com. Diambil 17:15, Nov 26, 2013 dari http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata

    Chicago Style
    ” Jero Wacik,” TokohIndonesia.com, http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata (diakses Nov 26, 2013).

    MLA Style
    ” Jero Wacik.” 2013. TokohIndonesia.com 26 Nov 2013, 17:15 http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata

    AMA Style
    Jero Wacik, http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata (terakhir dikunjungi Nov 26, 2013).

    MHRA Style
    ‘ Jero Wacik’, TokohIndonesia.com,(2013) http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata [diakses Nov 26, 2013]

    Bluebook Style
    Jero Wacik, http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata (terakhir dikunjungi Nov 26, 2013).

    CBE/CSE Style
    Jero Wacik [Internet]. TokohIndonesia.com; 2013 [dikutip 2013 Nov 26]. Tersedia dari: http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata.


    http://www.indonesia.go.id/in/kabinet-indonesia-bersatu-ii/menteri-negara/menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral

    Jero Wacik

    Ir. Jero Wacik, SE
    Lahir Singaraja, Bali, 24 April 1949

    Pendidikan
    * S1, Institut Teknologi Bandung (1974)
    * S1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1983)

    Karir
    * PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager sampai Goverment Sales Manager (1974-1990)
    * Pengusaha bidang properti dan pariwisata
    * Presdir PT Grya Batu Bersinar
    * Dirut PT Pesona Boga Suara
    * Dirut Putri Ayu (sejak 1992)
    * Dosen mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi UI


    http://profil.merdeka.com/indonesia/j/jero-wacik/

    Jero Wacik

    Nama Lengkap : Jero Wacik
    Agama : Hindu
    Tempat Lahir : Singaraja, Bali.
    Tanggal Lahir : Minggu, 24 April 1949
    Zodiac : Taurus
    Hobby : Olahraga | Traveling
    Istri : Triesnawati

    BIOGRAFI

    Jero Wacik adalah Menteri ESDM periode 2011-2014. Dan tongkat estafet dari kementerian sebelumnya ia berikan kepada Mari Elka Pangestu ia wujudkan demi kinerja pemerintahan Indonesia yang lebih baik.

    Sebagai menteri ESDM, dia merupakan menteri yang sering dihujani banyak pertanyaan terkait ketahanan energi di Indonesia. Ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia, khususnya premium. Jero menyampaikan dengan tegas bahwa pembatasan BBM bersubsidi hanya digunakan oleh masyarakat kurang mampu. Masyarakat menengah ke atas tidak layak mendapatkan pasokan BBM bersubsidi menurutnya.

    Dalam menjalankan tugasnya, dia dibantu oleh wakil menterinya yang sangat ahli dalam bidang energi dan sumber daya alam. Namun sayang, tidak berapa lama membantu kinerjanya, Wijajono Partowidagdo meninggal saat melakukan pendakian di Gunung Tambora.

    Lulusan S1 ITB dan FE UI ini, sebelumnya seorang pengusaha jasa pariwisata yang aktif di Partai Demokrat. Dua daritiga perusahaan yang dimilikinya, bergerak di bidang hotel, biro perjalanan wisata, yaitu PT Griya Batu Bersinar, dan PT Pesona Boga Suara, yang berkantor di Jakarta dan Bali. Sedangkan satu lagi, PT Puri Ayu, bergerak di bidang interior, disain tekstil. Perusahaannya berkantor di Jakarta dan Bali. Bidang ini digumulinya sejak namun sejak 1990-an. Sebelumnya, dia bekerja di perusahaan industri otomotif.

    Setelah dipanggil oleh Presiden Yudhoyono ke Cikeas, Bogor pada Selasa (19/10/2004), pria lulusan Teknik Mesin ITB (1974) ini mengaku, dalam pertemuan sekitar delapan menit itu, dia dijejali pertanyaan seputar pariwisata dan budaya. Sarjana dari Fakultas Ekonomi UI (1983), ini belakangan menjadi pengusaha yang memang bergerak dalam bidang jasa pariwisata.

    Saat masih duduk di bangku ITB, dia sudah bekerja di beberapa perusahaan tekstil di Bandung sebagai tim peneliti, sekaligus sebagai asisten jurusan Fluid Mechanics and Thermodynamics Mechanical Enggineering, di ITB. Kendati sambil bekerja dan aktif berorganisasi, dia berhasil menyelesaikan pendidikan di ITB pada 1973 dengan predikat Mahasiswa Teladan ITB 1973.

    Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kampus Ganesa, ia langsung bekerja di PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager (1974-1975). Di perusahaan otomotif terkemuka Grup Astra International ini kariernya terus menanjak dengan posisi jabatan mulai dari asisten (1974) hingga menjabat Goverment Sales Manager (1990).

    Suami dari Triesna ini pun banyak memanfaatkan kesempatan ke sejumlah negara di Asia dan Eropa dalam rangka kursus dan seminar-seminar selama bekerja di United Tractors itu. Sampai dia lebih memilih menjadi wiraswasta yang bergerak di bidang industri jasa pariwisata tahun 1992.

    Sebagai seorang putra Bali dan pengusaha yang bergerak dalam industri jasa pariwisata, Jero Wacik kemudian dipercaya menjabat Menneg Budaya dan Pariwisata, komitmennya dalam melaksanakan tugas adalah ingin meningkatkan kualitas industri pariwisata nasional yang sangat tinggi. Menurutnya, pembenahan pariwisata Indonesia akan dimulai dari pengamanan aset-aset wisata. Pemberian rasa aman saat berwisata, akan merangsang orang pergi pelesiran ke pelosok Nusantara.

    Secara bersamaan juga akan menangani kegiatan promosi. Dia akan menggalang agar swasta juga akan ikut berpromosi bersama ke luar negeri. Kemudian untuk menggairahkan wisatawan nusantara, akan dicanangkan: “Kunjungi Negerimu, Cintai Negerimu”.

    Dalam upayanya menggerakkan mesin industri jasa pariwisata, Jero Wacik juga berkomitmen tidak akan mengesampingkan kebudayaan dalam program kerjanya. Dia berjanji, bahwa pariwisata dan kebudayaan akan mendapatkan perhatian yang sama. Dalam menjalankan tugasnya, dia mengatakan sangat membutuhkan masukan terutama dari para budayawan dan pelaku pariwisata yang selama ini banyak berkiprah.

    PENDIDIKAN
    * S1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1983).
    * S1, Institut Teknologi Bandung (1974)

    KARIR
    * Menteri ESDM RI, 19 Oktober 2011-2014
    * Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata 21 Oktober 2004-19 Oktober 2011
    * Dosen mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi UI.
    * Dirut Putri Ayu (sejak 1992).
    * Dirut PT Pesona Boga Suara.
    * Presdir PT Grya Batu Bersinar.
    * Pengusaha bidang properti dan pariwisata.
    * PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager sampai Goverment Sales Manager (1974-1990).
    * Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat.

    SOCIAL MEDIA
    twitter.com/jerowacik


     
  • Virtual Chitchatting 12:10 PM on 2013/11/26 Permalink  

    Karma Irjen (Purn) Benny Josua Mamoto, Sang Polisi Pemeras dan Tukang Manipulasi akhirnya resmi dicopot dari jabatannya sebagai Deputi Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN)

    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 2013-11-26 12:10 PM

    Aksi jegal-menjegal, jagal-menjagal, sikut-sikutan, injak kepala, merupakan hal yang lumrah dalam setiap institusi, baik negara maupun swasta, bahkan dalam keluarga dan dinasti. Sang Master Manipulator akhirnya menemui karmanya. Long live the queen.

    DR. Benny J. Mamoto (BennyMamoto) on Twitter

    https://twitter.com/BennyMamoto

    Dr. Benny Josua Mamoto SH, Msi | Facebook

    https://www.facebook.com/bennymamoto


    http://news.detik.com/read/2013/11/26/102859/2423503/10/ganti-irjen–purn–benny-mamoto-bnn-lantik-deputi-pemberantasan-baru

    Ganti Irjen (Purn) Benny Mamoto, BNN Lantik Deputi Pemberantasan Baru
    Andri Haryanto – detikNews
    Selasa, 26/11/2013 10:28 WIB

    Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) hari ini melantik pejabat eselon I di lingkungan kerjanya. Deputi Pemberantasan Irjen Purnawirawan Benny J Mamoto merelakan jabatannya kepada Brigjen Dedy Fauzi.

    “Pelantikan hari ini pukul 11.00 WIB,” kata Kepala Humas BNN Kombes Sumirat Dwiyanto saat dihubungi detikcom, Selasa (26/11/2013).

    Brigjen Dedy sebelumnya menjabat sebagai Direktur Polisi Udara Baharkam Polri. “Sebelumnya juga beliau di Bareskrim,” kata Sumirat. Namun Sumirat tidak mengetahui persis jabatan Didik selama di Bareskrim.

    Benny merupakan perwira tinggi Polri yang malang melintang dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebelum bergabung di BNN, dia pernah menjabat sebagai analis di Densus 88.

    Putra kelahiran Sulawesi Utara ini juga pernah menjadi tim pencari fakta di kasus pembunuhan Munir. Namun, karena berseberangan dengan tim yang ada di dalam Benny akhirnya mundur dari tim yang dibentuk Presiden SBY. Dia pernah diiterograsi kepolisian Singapura pada saat akan merekonstruksi atau merunut jejak-jejak kematian Munir.

    Dihubungi terpisah, Irjen (Purn) Benny belum dapat dikonfirmasi terkait pelantikan ini. Begitu pula Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie yang belum memberikan balasan terkait pelantikan tersebut.BNN Lantik Deputi Pemberantasan Baru

    Badan Narkotika Nasional (BNN) hari ini melantik pejabat eselon I di lingkungan kerjanya. Pelantikan dilakukan dari Deputi Pemberantasan Irjen Purnawirawan Benny J Mamoto kepada Brigjen Dedy Fauzi.


    http://en.tempo.co/read/news/2013/07/31/241501779/Benny-J-Mamoto-I-became-a-target

    Benny J. Mamoto: I became a target
    Friday, 02 August, 2013 | 08:00 WIB


    National Narcotics Agency (BNN) deputy, Insp. Gen. Benny J. Mamoto. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Two incidents, one after the other, hit National Narcotics Agency (BNN) deputy, Insp. Gen. Benny J. Mamoto. The first was a report from a woman named Helena, to the National Police Crime Division. The second incident was the theft of documents by former BNN investigator, Police Commissioner Albert Dedi. Yet, he seemed unfazed about it all when Tempo reporters Mustafa Silalahi, Febriyan and Aryani Kristanti met him at his office recently. This interview includes an earlier meeting with Tempo at the start of the month. Excerpts:

    How do you comment on the recent two incidents that have dragged you down?

    People who want me down are syndicate members who feel scared. If the syndicates are afraid, so are their thugs, so they have resorted to a number of ways out. I’ve had enough of threatening phone calls, I get tired of answering them. They would send them to angels, if they knew their addresses.

    So, it’s true there have been groups attacking you.

    Many of them.

    The report during the rounds is that your retirement was due but you refused to go, therefore some people are trying to look for faults in you.

    This is what I need to clarify. The public shouldn’t be getting confusing reports. Essentially, this is character assassination. It’s true that on 1 July I was to be pensioned off. The BNN is an organization directly under the President’s authority. To select echelon I (senior) staff, the Final Evaluation Team consists of a number of related ministers. The candidates are tested first, then one of them is picked and a Governmental Decision issued. That’s the process. Then another presidential edict is issued, announcing my replacement. The question is, what about the deputy post position after my retirement? When a senior inspector has not found a replacement, he can continue working until after one is found. Another question is, why make a fuss over the deputy chief in charge of the eradication process? Why not the senior inspector himself?

    So, as long as there are no presidential instructions, you can remain in office?

    Yes, something like that. That was the instruction of the BNN chief, and that I should remain until a replacement is found.

    The rumor was that Police headquarters had sent a classified telegram saying someone had been found to replace you.

    Please read Police Chief Regulation No. 1/2013 which outlined the mechanism, requiring the BNN to consult with the Police. Usually it’s the Position and Rank Board (Baperjakat) that determines who the candidates will be. If the candidate comes from within the police organization, it can be done by the National Police force. In the BNN letter to police headquarters, is there any mention of my replacement, or that we ask for Mr. so and so. After that, the results are sent to the Final Evaluation Team, where it will be questioned for the last time before the trial. What has happened is that there was a nominating letter before we could ask for one.

    Shouldn’t replacements be the BNN’s prerogative, whether recruiting internally or from outside police circles?

    The BNN is under the President’s authority, not the police chief. This is what is often confusing. Before Law No. 35/2009 on Narcotics, the BNN was indeed under the police chief. In fact, the BNN chief was the police chief, and what we had here was just the executive officer. That was before Law No. 35/2009. When the BNN came under the President’s jurisdiction, we became autonomous. Our relations with the police is more about coordination. We are not under the police chief, both in terms of carrying out our duties, our operations, our law enforcement people or even placing of personnel.

    On the theft of documents by Police Comr. Albert, was that a planned job to bring you down?

    Yes, that’s how it looks.

    Did someone order it?

    Well, figure it out for yourself.

    Is it true you received money from Helena?

    Please ask Helena herself. What did I extort? I am aware that in my position and my hard stance against syndicates, I am sure to be targeted. If I had known that, would I extort money from them? That’s insane.

    The full interview is available in this week’s edition of Tempo English.


    http://nasional.inilah.com/read/detail/2012968/inilah-alasan-bnn-soal-benny-mamoto-masih-bertahan

    Inilah Alasan BNN Soal Benny Mamoto Masih Bertahan
    Oleh: Anton Hartono
    nasional – Senin, 22 Juli 2013 | 22:01 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Meski telah melewati masa pensiun, namun hingga hari ini kursi Deputi Tindak Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) masih diduduki Irjen Pol Benny Jozua Mamoto.

    Padahal sesuai salinan Keppres no 13/polri/2013 tanggal 21 Maret 2013, Sang Jenderal BNN itu pensiun TMT pada 30 Juni 2013.

    Tapi Kabag Humas BNN, Kombes Pol. Sumirat Dwiyanto membenarkan bahwa Benny J. Mamoto masih menjabat di BNN. Alasannya, belum ada keputusan dari Presiden terkait penggantian Benny J. Mamoto.

    “BNN ini kan langsung dibawah Presiden. Untuk penggantiannya harus sesuai dengan Kepres, tapi Keppresnya belum turun,” katanya, Senin (22/7/2013).

    Menurutnya, hingga saat ini belum ada pengganti untuk Benny Mamoto sebagai Deputi Pemberantasan Narkoba di BNN. Sehingga sampai hari ini Benny Mamoto masih menduduki kursi kepemimpinan di BNN.

    Meskipun begitu, Benny Mamoto hanya menjalankan tugas tanpa mendapatkan gaji dari negara ataupun kewenangan untuk berbicara kepada media. “Tidak mendapat gaji, jadi kepentingannya hanya mengabdi sampai Keppres turun,” tukas Sumirat.

    Namun ketika disinggung sudah turunnya Keppres yang mengangkat Brigjen Pol. Arman Depari sebagai pengganti Benny Mamoto, Sumirat mengaku belum mengetahui hal tersebut.

    Brigjen Pol. Arman Depari merupakan Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri yang dikabarkan akan menggantikan posisi Benny Mamoto di BNN. [man]


    http://news.detik.com/read/2013/07/17/075525/2304967/159/irjen-benny-mamoto-mau-percaya-orang-sakit-apa-saya

    Salah Apa Irjen Benny
    Irjen Benny Mamoto: Mau Percaya Orang Sakit Apa Saya
    Isfari Hikmat – detikNews
    Rabu, 17/07/2013 07:55 WIB

    Jakarta – Sebenarnya apa yang terjadi dengan Deputi Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Benny Mamoto? Ia dilaporkan Helena, pengusaha money changer dengan tuduhan menyalahgunakan jabatan karena memblokir rekening miliaran rupiah milik sang pengusaha.

    Kagetnya lagi, seorang polisi dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Direksus), Mabes Polri, Kompol AD menyelinap masuk ke kantornya dan mencuri dokumen.

    Dua peristiwa itu tentu mengagetkan. Betapa tidak, siapa sih yang berani main-main dengan seorang jenderal dan bos BNN lagi? Benny meyakini serangan terhadap dirinya itu sebagai bentuk upaya pembunuhan karakter terhadap BNN. Berikut wawancara Isfari Hikmat dengan Irjen Benny J. Mamoto dalam fokus majalah detik edisi 85 http://majalah.detik.com/cb/96d9e897ff2e2f9814a4427562e40f85/2013/20130715_MajalahDetik_85.pdf

    Anda dilaporkan ke Mabes Polri oleh pengusaha bernama Helena atas tudingan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang, bagaimana tanggapan Anda? Ini integritas BNN mau dibunuh melalui karakternya dulu, supaya publik tidak percaya pada BNN. Agar publik berubah pandangan kalau ternyata BNN yang keras dan tegas itu hanya sandiwara, oh ternyata tukang peras. Selama ini pandangan masyarakat ke BNN positif ternyata ada seperti ini. Hal seperti ini yang dikelola, dibentuk opininya untuk menyudutkan. Apakah saya akan menyerah? Kalau saya ditanya begitu, jawabnya tidak akan menyerah.

    Siapa Helena yang melaporkan Anda itu? Saya jelaskan, ada laporan dari PATK, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sering melaporkan LHA (laporan hasil analisis) ke Polri, ke Kejaksaan, KPK, ke BNN kalau ada dugaan money laundering dari uang narkoba.

    ***

    Wawancara lengkapnyabisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 85, 15 Juli 2013). Edisi ini mengupas tuntas Irjen Benny Mamoto dengan tema ‘Salah Apa Irjen Benny’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum ‘Halaman Kedua Anas’, Kriminal ‘Amukan Wakil Bupati Jayawijaya’, Bisnis ‘Jamu Pertama di Lantai Bursa’, Berita Komik ‘Sekolah jadi Kandang Kambing’, Gaya Hidup ‘Puasa Nyaman untuk Diabetesi’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘The Heat’, WKWKWK ‘DPR Tidur apa Bolos?’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.

    antineolib704855 @antineolib19 Jul 2013 09:09:34 WIB
    Kompol AD disetir oleh Mantan Kepala BNN, sebab dulu bosnya waktu masih di Densus 88

    antineolib704855 @antineolib19 Jul 2013 09:06:40 WIB
    kompol AD itu ex densus 88, maka nya punya keberanian nekad dan di belakangnya ada mantan kepala BNN Irjend GM. Motivasinya? tentu kepentingan para petinggi yang saling menjatuhkan, apalagi Irjend GM di dukung Amerika


    http://news.detik.com/read/2013/07/16/161316/2304524/159/kontroversi-benny-di-ujung-tugas?nd771104bcj

    Salah Apa Irjen Benny
    Kontroversi Benny di Ujung Tugas
    M. Rizal – detikNews
    Selasa, 16/07/2013 16:13 WIB

    Jakarta – Nama Irjen Benny Mamoto seolah tak bisa dipisahkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Ya, dari sekian banyak pengungkapan narkoba yang dilakukan badan antinarkotika tersebut, Benny selalu ada di tengah-tengahnya. Ia yang kerap tampil di televisi untuk menjelaskan kegiatan BNN.

    Benny merupakan pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara. Sejak lulus dari Akabri tahun 1977, pegiat kebudayaan di kampung halamannya ini sudah diterjunkan ke satuan narkotika. Namun di luar itu, jenderal bintang dua itu dilibatkan dalam operasi-operasi lainnya. Yang paling terkenal adalah pembebasan sandera di Filipina tahun 2005. “Saya seorang diri saat itu,” kata Benny dalam fokus majalah detik edisi 85.

    Tahun 2009 silam, doktor kajian ilmu kepolisian Universitas Indonesia (UI) ini masuk ke BNN. Benny cukup banyak menorehkan prestasi. Dalam setiap operasi pemberantasan narkoba, ia selalu memimpin langsung personelnya. Mulai dari penangkapan pilot maskapai swasta yang tertangkap basah nyabu, hingga mengungkap ladang ganja seluas 157 hektare di Lamteuba, Aceh Besar.

    Juga pengungkapan kasus 1,4 juta butir ekstasi yang melibatkan oknum intelijen militer. Terakhir adalah pengungkapan beberapa terpidana mati yang mengendalikan bisnis haram di balik penjara Nusakambangan. Alhasil, sepak terjang Benny cukup membuatnya disegani oleh kalangan bandar narkoba di tanah air.

    ***

    Tulisan lengkap Kontroversi Benny di Ujung Tugas bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 85, 15 Juli 2013). Edisi ini mengupas tuntas Irjen Benny Mamoto dengan tema ‘Salah Apa Irjen Benny’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum ‘Halaman Kedua Anas’, Kriminal ‘Amukan Wakil Bupati Jayawijaya’, Bisnis ‘Jamu Pertama di Lantai Bursa’, Berita Komik ‘Sekolah jadi Kandang Kambing’, Gaya Hidup ‘Puasa Nyaman untuk Diabetesi’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘The Heat’, WKWKWK ‘DPR Tidur apa Bolos?’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.


    http://news.detik.com/read/2013/07/16/075439/2303737/159/kartu-truf-mantan-anak-buah?nd771104bcj

    Salah Apa Irjen Benny
    Kartu Truf Mantan Anak Buah
    Irwan Nugroho – detikNews
    Selasa, 16/07/2013 07:54 WIB

    Jakarta – Awalnya dia dikenal sebagai perwira yang menawan. Ia menunjukkan dirinya pintar, andal dan pandai mengambil hati pimpinan. Siapa nyana belakangan sang perwira berubah drastis.

    Perwira itu adalah Komisaris Polisi Albert Dedi. Ia membikin geger karena dilaporkan mencuri dokumen di Badan Narkotika Nasional (BNN), bekas tempatnya bekerja.

    “Yang bersangkutan pada awal kerja kita lihat serius, baik. Anaknya pintar,” kenang Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Benny Mamoto dalam fokusmajalah detik edisi 85.

    Seorang pegawai BNN bahkan menggambarkan Albert pernah sangat akrab dengan Benny. Saking akrabnya, mereka memiliki kartu truf masing-masing. “Ia dulu sangat dipercaya,” kata staf BNN yang enggan namanya disebut.

    ***

    Tulisan lengkap Kartu Truf Mantan Anak Buah bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 85, 15 Juli 2013). Edisi ini mengupas tuntas Irjen Benny Mamoto dengan tema ‘Salah Apa Irjen Benny’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum ‘Halaman Kedua Anas’, Kriminal ‘Amukan Wakil Bupati Jayawijaya’, Bisnis ‘Jamu Pertama di Lantai Bursa’, Berita Komik ‘Sekolah jadi Kandang Kambing’, Gaya Hidup ‘Puasa Nyaman untuk Diabetesi’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘The Heat’, WKWKWK ‘DPR Tidur apa Bolos?’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.


    http://news.detik.com/read/2013/07/15/074315/2302336/159/ontran-ontran-untuk-sang-jenderal?nd771104bcj

    Salah Apa Irjen Benny
    Ontran-ontran untuk Sang Jenderal
    Monique – detikNews
    Senin, 15/07/2013 07:43 WIB

    Jakarta – Irjen Benny Mamoto lumayan shock. Betapa tidak, dalam sehari, Kamis 4 Juli 2013 yang lalu, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) ini mengalami dua peristiwa pahit sekaligus.

    Pertama, terungkap Benny dilaporkan oleh pemilik PT Sky Money Changer (PT SMC) bernama Helena ke Bareskrim Mabes Polri. Ia dituduh telah menyalahgunakan wewenang karena tidak juga membuka rekening perusahaan penukaran fulus Helena sejak Februari 2012.

    Rekening perusahaan Helena diblokir BNN karena diduga dipakai untuk transaksi narkoba. Laporan itu dibumbui dengan tudingan pemerasan Helena oleh anak buah Benny.

    Kedua, malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, kantor BNN yang terletak di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, disatroni oleh seorang polisi berpangkat komisaris. Dengan menyandang dua pistol di pinggangnya, Kompol Albert Dedi menakuti satpam dan merangsek masuk ke gedung BNN. Tujuannya lantai enam. Di situlah Benny sehari-hari berkantor.

    Dalam fokus majalah detik edisi 85, Albert sudah merencanakan aksinya itu sejak dua hari sebelumnya. Ia menelepon seorang direktur di BNN untuk menanyakan situasi terkini di bekas kantornya tersebut. Albert memang pernah menjadi anak buah Benny. Ia juga mengiming-imingi seorang pegawai BNN sebuah sepeda motor dan duit bila mau membantu aksinya.

    ***

    Tulisan lengkap Ontran-ontran untuk Sang Jenderal bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 85, 15 Juli 2013). Edisi ini mengupas tuntas Irjen Benny Mamoto dengan tema ‘Salah Apa Irjen Benny’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum ‘Halaman Kedua Anas’, Kriminal ‘Amukan Wakil Bupati Jayawijaya’, Bisnis ‘Jamu Pertama di Lantai Bursa’, Berita Komik ‘Sekolah jadi Kandang Kambing’, Gaya Hidup ‘Puasa Nyaman untuk Diabetesi’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘The Heat’, WKWKWK ‘DPR Tidur apa Bolos?’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.


    http://news.detik.com/read/2013/07/15/160650/2303237/159/helena-menyerang-helena-menghilang?nd771104bcj

    Salah Apa Irjen Benny
    Helena Menyerang, Helena Menghilang
    Monique – detikNews
    Senin, 15/07/2013 16:06 WIB

    Jakarta – Rumah megah nan sunyi. Jendela-jendelanya yang bergorden tertutup rapat. Pintunya pun tidak terbuka. Garasinya dibiarkan tanpa pagar. Tidak ada mobil terparkir di situ. Kosong melompong.

    Seorang nenek lantas keluar dari rumah di Jalan Kenari 5/92 Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta itu. Wajahnya masih penuh masker.

    Rumah elite itu adalah rumah Helena. Dialah pengusaha yang membuat geger karena melaporkan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Benny Mamoto ke Mabes Polri.

    Si nenek adalah ibu dari Helena. Dalam fokus majalah detik edisi 85, setelah melaporkan Benny, pemilik perusahaan jasa penukaran mata uang asing, PT Sky Money Changer (SMC) itu jadi buruan wartawan. Namun ia seolah menghilang.

    Tidak mudah untuk bertamu ke rumah Helena. Kompleks PIK merupakan kawasan elite dengan lapisan penjaga keamanan ketat. Tamu siapa pun yang hendak masuk harus meninggalkan KTP di pos penjagaan dan diantar oleh satpam.

    ***

    Tulisan lengkap Helena Menyerang, Helena Menghilang bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 85, 15 Juli 2013). Edisi ini mengupas tuntas Irjen Benny Mamoto dengan tema ‘Salah Apa Irjen Benny’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum ‘Halaman Kedua Anas’, Kriminal ‘Amukan Wakil Bupati Jayawijaya’, Bisnis ‘Jamu Pertama di Lantai Bursa’, Berita Komik ‘Sekolah jadi Kandang Kambing’, Gaya Hidup ‘Puasa Nyaman untuk Diabetesi’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘The Heat’, WKWKWK ‘DPR Tidur apa Bolos?’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.


    http://nasional.inilah.com/read/detail/2008834/bnn-akui-kehilangan-125-berkas

    BNN Akui Kehilangan 125 Berkas
    Oleh: Anton Hartono
    nasional – Rabu, 10 Juli 2013 | 15:30 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengaku kehilangan ratusan berkas di ruang Tata Usaha (TU) pasca Kompol AD, anggota Bareskrim Polri masuk tanpa izin ke ruangan tersebut.

    “Dari keterangan Pak Benny Mamoto (Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, ada 125 berkas yang hilang,” kata Kepala Bagian Humas BNN Kombes Pol. Sumirat Dwiyanto kepada INILAH.COM, Rabu (10/7/2013).

    Menurutnya, berkas-berkas yang hilang itu berasal dari ruang Tata Usaha. Dia menjelaskan, biasanya berkas-berkas itu berisi perihal perjalanan dinas atau kegiatan yang dilakukan oleh BNN.

    Saat ini pihaknya tengah menunggu hasil dari pemeriksaan sejumlah saksi yang dilakukan oleh anggota Mabes Polri. Selain memeriksa saksi, petugas juga memeriksa lokasi serta kamera Close Circuit Television (CCTV) yang merekam saat masuknya Kompol AD ke Gedung BNN, pada Kamis (4/7/2013) malam lalu. “Sudah ada pertemuan dengan Mabes Polri, kita tunggu hasilnya besok,” tambahnya.

    Sebelumnya, anggota Bareskrim berinisial AD berpangkat Kompol mendatangi Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur pada Kamis (4/7/2013) malam. Kompol AD diduga telah mencuri berkas-berkas milik BNN.

    Namun, Mabes Polri menjelaskan bahwa kedatangan Kompol AD ke Gedung BNN adalah untuk membicarakan gaji yang belum dibayar selama bertugas di BNN. Seperti halnya yang dikatakan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Ronny F. Sompie pada Selasa (9/7/2013) kemarin.

    “Yang bersangkutan (Kompol AD) tidak melakukan pengambilan dokumen, justru dia sedang membawa dokumen pribadinya dalam rangka ingin menghadap seorang pejabat BNN, membicarakan masalah gaji,” tukas Ronny, kemarin. [mvi]


    http://news.detik.com/read/2013/07/04/230950/2293189/10/?nd772204topnews

    Deputi BNN Benny Mamoto Dilaporkan ke Mabes Polri
    Andri Haryanto – detikNews
    Kamis, 04/07/2013 23:09 WIB

    Jakarta – Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Benny J Mamoto, diadukan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Benny dilaporkan menyalahgunakan wewenang.

    Pelapornya adalah Helena, seorang wanita kelahiran Medan, Sumatera Utara, yang memiliki usaha penukaran mata uang asing.

    Dari dokumen laporan yang didapat wartawan, pelaporan dilakukan 28 Juni 2013 dengan Nomor TBL/288/VI/2013/Bareskrim. Dalam bukti laporan yang telah difoto copy itu, Benny dilaporkan dengan sangkaan pasal Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pegawai Negeri, seperti tercantum dalam pasal 412 KUH Pidana.

    Dihubungi via telepon genggam, Kamis (4/7/2013), kepada wartawan jenderal bintang dua ini menjawab adanya laporan itu.

    “Yang pertama saya tidak mengenal si pelapor dan tidak pernah ketemu pelapor,” ujar Benny.

    Pria kelahiran Sulawesi Utara (Sulut) ini menilai, laporan tersebut adalah sebagai bagian dari skenario pembunuhan karakter.

    Hal itu didasarkan kepada pihak-pihak dan juga sindikat yang sakit hati dan marah terhadap upaya pemberantasan narkotika yang dilakukan BNN.

    “Dan oknum yang terima jatah preman, serta pihak-pihak yang merasa terganggu dengan operasi BNN,” kata Benny.

    Dalam setiap penanganan perkara, kata Benny, dirinya sengaja tidak bersentuhan dengan pihak yang diduga terlibat jaringan narkoba. “Dan saya memang tidak ikut campur dan tidak mau ketemu,” ujarnya.

    Benny mengaku siap menjalani proses hukum sesuai dengan isi pelaporan Helena. “Saya sangat siap,” tegasnya.

    Menurut Benny, kasus yang melibatkan rekening Helena sudah masuk dalam proses penyidikan. Sebelum meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan pihaknya telah melakukan gelar perkara bersama. Adapun pemblokiran menyusul laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran mencurigakan.

    “Sudah dilakukan gelar (perkara) melibatkan BI, PPATK, Ditjen Pajak, Bareskrim,” kata Benny.

    Hasil dari gelar perkara selanjutnya dilakukan penyidikan. Helena melalui perantara bersikukuh meminta rekening itu dibuka.

    “Karena tidak dituruti, dia mengancam akan lapor ke Bareskrim,” kata Benny.

    Sementara itu, berdasarkan pengakuan Helena melalui surat elektronik yang diterima wartawan, pelaporan dilakukan menyusul pemblokiran rekening perusahaannya.

    Blokir dilakukan karena ada kecurigaan transaksi tersangka narkotika, WW, dengan rekening tersebut.

    Saat perusahaan Helena hendak melakukan transaksi dari hasil jual-beli 800 ribu dollar Singapura, pihak bank memberitahukan tidak dapat melakukan transaksi, karena dilakukan pemblokiran sesuai permintaan BNN ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Blokir tertandatangan Benny Mamoto.

    Blokir dilakukan Februari 2012. Helena merasa dirinya tidak mendapat laporan terkait itu. Helena diperiksa BNN pada Oktober 2012.

    Beberapa kali Helena berupaya mencari kejelasan kepada BNN. Namun dirinya tidak mendapatkan jawaban terkait pemblokiran. Dirinya mengaku sudah dirugikan atas pemblokiran itu.

    Helena yang disebut-sebut diperiksa penyidik sore tadi belum berhasil ditemui. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirpidum) Brigjen Hery Prastowo tidak menjawan pesan singkat yang dikirim detikcom terkait laporan itu.

    Begitu pula dengan pucuk pimpinan Bareskrim, Komjen Sutarman, tidak membalas pesan singkat serupa.


    http://news.liputan6.com/read/630790/dilaporkan-memeras-irjen-benny-mamoto-aneh-ini-konspirasi

    Dilaporkan Memeras, Irjen Benny Mamoto: Aneh, Ini Konspirasi
    Oleh Luqman Rimadi, 05/07/2013 01:04

    Direktur Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Benny Mamoto. (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

    Liputan6.com, Jakarta : Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Inspektur Jenderal Benny J. Mamoto dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh seorang pengusaha money changer bernama Helena. Atas tuduhan pemerasan.

    Menanggapi laporan itu, Benny menduga, pelaporan dirinya terkait dengan sindikat narkoba yang tengah ia ungkap.

    “Buat saya ini aneh, saya tidak pernah memeras dan saya juga tidak pernah menyuruh anggota saya untuk memeras atau melakukan pelanggaran. Kami bekerja profesional,” ujar Benny kepada Liputan6.com, Kamis 4 Juli 2013 malam.

    Menurut Benny, pelaporan terhadap dirinya tersebut terkait kasus pencucian uang di sebuah rekening bank yang terindikasi terkait dengan peredaran narkoba.

    Namun, dia menjelaskan, ketika tengah ditangani, ada oknum tertentu yang memintanya untuk membuka rekening tersebut. Dengan tegas Benny menolak.

    “Kasus itu laporan dari PPATK, karena indikasi money laudering, kita lakukan penyelidikan, kemudian datang makelar kasus minta supaya rekening yang diblokir itu dibuka, karena kita tidak turutin mereka mau lapor, kita bilang, silakan saja,” ujar Benny.

    Walau mengaku tak mengenal siapa sosok Helena, namun Benny yakin, ada oknum sindikat narkoba yang marah kepadanya. Atas sikapnya selama ini yang tegas dalam memberantas peredaran narkoba.

    “Ada konspirasi di balik ini, mereka ini sindikat dan mau melakukan pembunuhan karakter ke saya, mereka marah sama saya,” katanya.

    Apakah dirinya akan melaporkan balik Helena, Benny tak peduli. Ia pun mengaku sudah terbiasa dengan berbagai ancaman dan pelaporan terhadap dirinya terkait dengan tugasnya memberantas peredaran narkoba.

    “Buat saya ini lucu, kita mau tegakkan hukum, kita mau tegas, malah dilaporkan memeras. Kita sering digertak seperti ini, jadi gak perlu lah dilayanin,” tegas dia.

    Berdasarkan tanda bukti laporan (TBL) bernomor TBL/288/VI/2013/ Bareskrim tertanggal 28 Juni 2013 yang beredar, Benny diduga melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 KUHP.

    Helena juga membeberkan kronologi pemerasan versi dirinya. Baca selengkapnya di tautan ini. (Ein)


    http://news.liputan6.com/read/630681/kronologi-dugaan-pemerasan-oknum-pejabat-bnn-versi-pelapor

    Kronologi Dugaan Pemerasan Oknum Pejabat BNN Versi Pelapor
    Oleh Edward Panggabean, 04/07/2013 21:25

    Deputi Pemberantasan BNN, Benny Mamoto. (Liputan 6.com/Helmi Fitriansyah)

    Liputan6.com, Jakarta : Pengusaha money changer bernama Helena membeberkan dugaan pemerasan senilai 800 ribu dolar Singapura. Ia bahkan menunjuk Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Benny Mamoto sebagai terduga pelaku. Helena pun melaporkan Benny ke Bareskrim Mabes Po

    Dari keterangan tertulis yang diterima wartawan, Helena yang adalah pengusaha PT Sky Money Changer (PT SMC) menuturkan, rekening PT SMC menjual mata uang senilai 800 ribu dollar Singapura kepada money changer (MC) Batam yang berada di Singapura. Uang MC Batam tersebut dibawa pulang ke Batam dan dijual ke Bank BII cabang Batam. berhubung waktu itu tidak ada kliring maka uang penjualan SGD 800 ribu disetor ke BII atas nama Aris di cabang Muara Karang, Jakarta.

    “Kemudian pada bulan Februari 2012 saat PT SMC akan melakukan transaksi bank, kami diberitahu pihak bank bahwa rekening diblokir dengan alasan transaksi mencurigakan. BII memberitahukan rekening PT SMC telah diblokir oleh BNN sesuai surat yang diterima oleh PPATK atas permintaan BNN,” ucap Helena di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/7/2013).

    Perempuan warga Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta itu menambahkan, pihak BNN mengatakan rekening PT SMC bertransaksi dengan pemilik rekening BCA dengan inisial WW yang dicurigai BNN terkait narkoba. Pemblokiran ditandatangani pejabat BNN yakni Benny Mamoto.

    “Saya merasa ada yang ganjil dari blokir ini, karena sejak pemblokiran bulan Februari saya tidak diberi kejelasan apapun, sampai pada saatnya saya datang menanyakan kepada BII, lalu BII memberitahukan bahwa silakan tanya BNN. Saya mendatangi BNN tapi kejelasan tidak pernah diberitahu kepada saya, hingga bulan Oktober, baru dilakukan pemeriksaan terhadap,” ungkap dia.

    Kemudian dirinya telah berkali-kali mempertanyakan ke bagian pemberantasan narkoba BNN, namun tak ada kejelasan. Dirinya pun meminta diklarifikasi sendiri pihak yang berkaitan dengan rekening perusahaan PT SMC. Akhirnya dilakukan pemeriksaan ke Medan, Sumatera Utara.

    “Sewaktu di Medan, saya sempat diminta oleh pihak BNN jalan-jalan. Setelah pemeriksaan, saya tanya mau kemana? Tim yang berjumlah sekitar 8 orang itu pun minta jalan ke Singapura, lalu akomodasinya saya diminta tanggung. Saya melakukan ini karena dijanjikan bahwa blokir akan dibuka, namun saya merasa ditipu, sampai saat ini blokir tidak pernah dibuka,” beber dia.

    Atas perlakuan oknum aparat BNN itu, dirinya sangat dirugikan di mana ia mengaku harus menanggung biaya operasional oknum anggota BNN tersebut. Ia menuding oknum BNN juga meminta ratusan juta rupiah agar rekening tersebut dibuka — yang uangnya diduga diserahkan kepada Beni Mamoto. “Saya juga membayar tiket penerbangan anggota BNN,” kata Helena.

    Atas dugaan pemerasan itu, Helena mengaku sangat dirugikan. Atas dasar itu, ia pun membuat laporan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti dan diterima pihak penerima laporan polisi yakni Iptu Edy Wuryanto pada tanggal 28 Juni 2013.

    “Saya meminta dengan sangat agar Benny Mamoto, yang pejabat di BNN, segera membuka rekening saya dan bertanggung jawab atas kerugian saya. Saya minta Bareskrim Polri membantu saya,” pungkas Helena.

    Bantahan Benny Mamoto

    Saat dikonfirmasi, Benny Mamoto membantah mengenal pelapor bernama Helena. Menurut jenderal bintang dua itu, dirinya tidak mengenal sang pelapor dan tidak pernah ketemu dengannya.

    “Kedua seluruh penanganan perkara itu oleh Direktur dengan tim penyidik. Saya tidak pernah campur tangan, berikutnya saya tidak pernah memeras. Saya juga tidak pernah menyuruh anggota memeras atau melakukan pelanggaran,” kata Benny saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/7/2013).

    Benny menilai bahwa tudingan pemerasan yang diarahkan ke dirinya itu bagian dari skenario pembunuhan karakternya.

    “Karena banyak pihak yang sakit hati, marah, yaitu para sindikat, oknum yang terima jatah preman. Dan pihak-pihak yang merasa terganggu dengan operasi saya. Sementara niat saya adalah sebagai sikap tegas dan keras dengan sindikat untuk menyelamatkan bangsa. Mana mungkin saya mau makan uang haram,” ucap Benny.

    Berdasarkan Tanda Bukti Laporan (TBL) bernomor TBL/288/VI/2013/ Bareskrim tertanggal 28 Juni 2013 yang beredar, Benny diduga melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 KUHP. (Ali/Ein)


    http://profil.merdeka.com/indonesia/b/benny-mamoto/

    Benny Josua Mamoto
    Riset dan analisis: Muhammad Nizar Zulmi

    Agama : Kristen
    Tempat Lahir : Manado, Sulawesi Utara

    BIOGRAFI

    Menangani kasus-kasus narkoba dari yang kecil hingga skala besar sepertinya sudah menjadi hal yang sangat familiar bagi Benny Mamoto, seorang pria kelahiran Manado Sulawesi Utara yang sejak tahun 2009 menjabat sebagai direktur Badan Narkotika Nasional (BNN). Benny lahir dari keluarga dengan adat Minahasa yang kental, sehingga membuatnya memiliki sifat yang tegas dan bertanggungjawab seperti yang diajarkan oleh kedua orangtuanya.

    Pria bernama lengkap Benny Josua Mamoto ini merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, dengan gelar sarjana yang ia dapatkan pada tahun 1992. Sebelumnya ia sudah terlebih dahulu menempatkan diri di Pendidikan AKABRI Kepolisian pada 1977. Setelah lulus dari Universitas Krisnadwipayana ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Indonesia, mengambil program S2 dalam bidang Kajian Ilmu Kepolisian dan berhasil lulus pada tahun 2002. Ia pun resmi mendapatkan gelar doktor di bidang yang sama di Universitas Indonesia pada tahun 2008.

    Bagi Benny, penanggulangan masalah Narkoba yang banyak ia tangani di daerah Aceh dan Mandailing Natal memerlukan strategi khusus agar mampu dibasmi secara tuntas dan menyeluruh. Ia menyebutnya sebagai totalitas, seperti halnya dalam sepak bola ia mengenal istilah total football, sebuah gaya permainan sepak bola menyerang dan agresif.

    Menurutnya, kombinasi antara determinasi, kesigapan, dan kerjasama berbagai pihak diharapkan dapat memberantas maraknya kasus Narkoba di Aceh, dan Indonesia secara umum. Aceh memang dikenal sebagai lahan ganja yang sangat subur, sehingga langkah konkret yang akan dilakukan Benny adalah menutup lahan-lahan penanaman ganja tersebut dengan mengejar pihak yang terkait sampai ke akar-akarnya.

    Benny Mamoto yang sampai saat ini masih menjabat direktur penindakan dan pengejaran di BNN dikenal sebagai sosok yang profesional dan loyal terhadap masyarakat. Ia sempat mendapatkan berbagai penghargaan seperti Satya Lencana Kesetiaan, Bintang Bhayangkara Nararya, dan lain sebagainya sebagai bukti kapabilitas dan loyalitas yang dimilikinya. Namun tak hanya prestasi di bidang kepolisian saja, Benny juga turut andil dalam pemecahan rekor MURI sebagai pemrakarsa kegiatan pawai salib dalam peringatan hari Paskah oleh masyarakat Minahasa Utara (Minut) pada April 2012.

    PENDIDIKAN
    * Pendidikan AKABRI Kepolisian (1977)
    * S1 Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (1992)
    * S2 Kajian Ilmu kepolisan Universitas Indonesia (2002)
    * S3 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (2008)

    KARIR
    * Ka Unit I/Keamanan Negara
    * Wakil direktur II/Ekonomi & khusus Bareskrim Polri
    * Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia (2007-2009)
    * Direktur Badan Narkotika Nasional (2009-sekarang)

    PENGHARGAAN
    * Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun
    * Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun
    * Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun
    * Bintang Bhayangkara Nararya


     
  • Virtual Chitchatting 11:20 AM on 2013/11/26 Permalink  

    Ikuten Sinulingga, Direktur Operasi PT Wijaya Karya jatuh dari JPO karena ikutan tersandung kasus Hambalang dan rebutan proyek Jakarta MRT dan proyek Jembatan Selat Sunda senilai Rp 200 trilyun

    Jakarta, 2013-11-26 11:20 AM

    1. Saham Wika terkenal sebagai frequent top gainers and top losers di Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange, http://www.idx.co.id) (d/h Bursa Efek Jakarta, Jakarta Stock Exchange).
    2. Wika ditunjuk bersama Adhi Karya, BUMN Konstruksi lainnya, dalam menggarap proyek Jembatan Selat Sunda senilai Rp 200 trilyun.
    3. Wika bersama Adhi Karya diduga berpartisipasi dalam mark-up proyek Hambalang dan membiayai konvensi Partai Demokrat dalam rangka memenangkan Anas Purbaningrum.


    http://news.detik.com/read/2013/11/26/102832/2423500/10/direktur-wika-sempat-demam-sebelum-menghembuskan-nafas-terakhir

    Direktur WIKA Sempat Demam Sebelum Menghembuskan Nafas Terakhir
    Edward Febriyatri Kusuma – detikNews
    Selasa, 26/11/2013 10:28 WIB

    Rumah Duka Ikuten Sinulingga (Foto: Edward FK/detikcom)

    Jakarta – Direktur Operasi PT Wijaya Karya Ikuten Sinulingga (55) yang jatuh dari jembatan penyeberangan orang di Cawang sempat demam sebelum meninggal dunia. Kondisi Ikuten memburuk pada pukul 00.00 WIB sebelum akhirnya meninggal pada 00.30 WIB.

    “Kondisi terakhir sebenarnya membaik dan perkembangannya bagus. Namun kemarin malam almarhum mengalami peningkatan suhu tubuh hingga 39 derajat Celcius,” kata juru bicara keluarga Ikuten, Minola Sebayang, di rumah duka yang terletak di Kompleks Perumahan Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2013).

    Mengenai penyebab meninggalnya Ikuten, Minola yang berprofesi sebagai pengacara ini mengaku belum mengetahui secara pasti. “Sebenarnya tim medis yang bisa menjelaskan. Kami dari keluarga juga belum dapat medical record-nya,” katanya.

    Minola mengatakan, selama perawatan Ikuten sadar. Namun tim dokter sengaja membuat Ikuten beristirahat agar mudah untuk penanganan. Selama dirawat Ikuten bisa berkomunikasi
    dengan anggukan kepala dan gerakan tangan.

    “Namun Tuhan berkata lain,” katanya.

    Penyebab jatuhnya Ikuten masih misterius, namun keluarga lebih mengarah kepada dugaan bahwa Ikuten menjadi korban kriminalitas di jembatan yang merangkap sebagai shelter busway Cawang-Sutoyo itu.

    Hingga saat ini pelayat terus mengalir ke rumah duka Ikuten. Kebanyakan adalah karyawan PT WIKA. Beberapa karangan bunga juga terlihat di depan rumah berwarna putih tersebut.


    http://news.detik.com/read/2013/11/26/104032/2423512/10/4-teka-teki-kematian-direktur-wika-di-jembatan-cawang?nd772204btr

    4 Teka-teki Kematian Direktur WIKA di Jembatan Cawang
    Rachmadin Ismail – detikNews
    Selasa, 26/11/2013 10:46 WIB

    Jakarta – Direktur Operasi III PT Wijaya Karya Ikuten Sinulingga meninggal dunia di jembatan penyeberangan orang (JPO) Cawang-Sutoyo. Belum jelas apa penyebab kematiannya. Semua spekulasi yang berkembang, masih dugaan.

    Ikuten ditemukan terjatuh dari jembatan Cawang yang berpagar cukup tinggi pada Selasa (19/11/2013) sekitar pukul 06.45 WIB. Dia ditemukan tertelungkup di bawah jembatan dengan memakai seragam WIKA.

    Warga kemudian membawanya ke RS UKI. Polisi menjelaskan, Ikuten mengantor dengan naik mobil diantar sopirnya. Lalu dia berhenti tak jauh dari kantornya untuk berjalan kaki.

    Tak ada yang bisa memastikan kenapa Ikuten bisa terjatuh hingga akhirnya meninggal dunia, Senin (25/11) malam. Namun ada empat spekulasi yang berkembang, seperti berikut ini:

    1. Terpeleset

    Tak lama setelah Ikuten diberitakan terjatuh, pihak WIKA langsung melakukan klarifikasi. Mereka memastikan Ikuten terpeleset.

    “Ikuten kepeleset di situ dan dia jatuh, bukan melompat,” kata Sekretaris Perusahaan WIKA Natal Agrawan.

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.45 WIB. JPO yang dilintasi Ikuten juga merupakan shelter busway. Ikuten ditolong beberapa warga yang berada di lokasi dan dibawa ke RS UKI.

    Menurut Natal, Ikuten memang gemar berjalan kaki. Karena itu, bisa saja terpeleset.

    Namun, dugaan ini kemudian dimentahkan polisi. Sebab jembatan penyeberangan itu memiliki besi pengaman cukup tinggi di sekujur konstruksinya.

    2. Lompat Bunuh Diri

    Dugaan ini dimunculkan oleh polisi dan beberapa saksi yang ada di lokasi. Namun pihak keluarga dan WIKA membantahnya.

    Seorang warga bernama Aldi sempat menduga Ikuten lompat karena jatuh dalam posisi tertelungkup. “Tiba-tiba saja jatuh dan orang-orang bilang ada yang bunuh diri,” kata saksi mata Aldi, saat ditemui di lokasi.

    Namun Aldi mengaku tidak melihat langsung saat Ikuten terjatuh dari jembatan tersebut. “Tidak melihat saat jatuhnya, tiba-tiba jatuh saja,” katanya.

    Polisi juga menduga hal yang sama dengan Aldi. Ikuten diduga sengaja melompat.

    “Diduga korban sengaja lompat, karena kalau terpeleset tidak mungkin. Lokasi di jembatan tersebut masih terdapat palang-palang pengamanan. Tidak mungkin bisa lolos (jatuh) kalau terpeleset,” kata Kapolres Jaktim Kombes Pol Mulyadi Kaharni.

    Namun pihak keluarga menegaskan, tak ada alasan bagi Ikuten untuk bunuh diri karena tak memiliki masalah keluarga, hukum atau pun karier.

    3. Aksi Kriminal

    Keluarga Ikuten Sinulingga berkeyakinan Ikuten jatuh dari jembatan penyeberangan orang (JPO) busway Cawang-Sutoyo karena tindak kriminal. Hal itu dilihat dari kondisi cedera yang dialami Ikuten.

    “Kemungkinan tindak kriminal,” ujar juru bicara keluarga, Minola Sebayang. Minola juga menangkis dugaan Ikuten terpeleset seperti yang disampaikan WIKA.

    Dugaan keluarga dilihat dari cedera yang dialami Ikuten. Ikuten hanya mengalami patah tulang pada bagian tangan, selain raut itu wajahnya tidak ada yang luka.

    Minola mengaku memiliki bukti bahwa Ikuten jatuh dari jembatan karena tindak kriminal. Menurutnya salah satu bukti yang ada adalah jam tangan yang dipakai Ikuten.

    “Jam tangan terbuat dari kulit, kalau memang bunuh diri dengan loncat atau terpeleset. Logika berpikir kita tidak mungkin tali jam tangan tersebut putus,” tutur pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

    Namun, polisi lagi-lagi mementahkan dugaan ini. “Nggak, nggak dirampok. Nggak ada tanda-tanda perampokan,” kata Kapolsek Jatinegara Kompol Suminto.

    “Dompetnya ada, nggak ada yang hilang,” jelas Suminto.

    4. Tak Punya Masalah Keluarga dan Hukum

    Spekulasi bunuh diri memang yang paling kuat dalam kasus Ikuten. Motifnya sempat beredar ada masalah keluarga hingga urusan hukum. Tapi, pihak keluarga membantahnya.

    “Beliau sama sekali tidak ada masalah dengan hukum,” kata juru bicara keluarga, Minola Sebayang.

    Minola mengatakan, ada media yang mengaitkan jatuhnya Ikuten dengan proyek Hambalang. Menurutnya, Ikuten baru saja menjabat Direktur Operasional III WIKA belum lama ini. “Itu baru-baru ini tahun 2012. Sementara itu proyek Hambalang itu sudah lama, jadi sudahlah tidak usah dikaitkan,” katanya.

    Ikuten juga tidak mempunyai masalah dengan keluarga karena dia memiliki keluarga bahagia. “Masalah keluarga juga tidak ada,” katanya. Karier Ikuten, lulusan ITB yang pernah berkarier di PLN, juga bagus.


    http://www.tempo.co/read/news/2013/11/26/064532492/Misteri-Jatuhnya-Direktur-PT-Wika-Ikuten

    Misteri Jatuhnya Direktur PT Wika Ikuten
    Selasa, 26 November 2013 | 09:50 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Operasi III PT Wijaya Karya, Ikuten Sinulingga, 58 tahun, mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan selama seminggu di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia. Kematiannya masih menyisakan misteri. Ikuten diduga jatuh dari jembatan penyeberangan orang (JPO) shelter Transjakarta Cawang Soetoyo pada Selasa pagi, 19 November 2013 lalu.

    Ikuten meninggal pukul 00.45 dinihari tadi setelah dirawat intensif di ruang ICU. “Jenazah langsung dibawa ke rumah duka,” kata Sekretaris Perusahaan PT Wika, Natal Argawan, saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 November 2013.

    Menurut Natal, jenazah almarhum sudah berada di rumah duka di Kompleks DPR RI Blok F2 Nomor 448 RT 12 RW 05, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. “Sudah di rumah, belum tahu akan dimakamkan di mana, mungkin bisa ditanya ke keluarganya,” ujarnya.

    Kematian Ikuten meninggalkan teka teki. Ada dua dugaan. Pertama, dia diduga jatuh sendiri di jembatan penyeberangan orang (JPO) shelter Transjakarta Cawang Soetoyo, atau tepatnya di depan proyek pembangunan yang dilakukan PT Wika Realty di Jalan D.I. Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 19 November 2013 pagi. Akibatnya, Ikuten mengalami luka patah di bagian lengan kanan atas, luka di bagian mulut dan dahi, serta memar pada lutut. Dugaan kedua, Ikuten dianiaya sebelum terjatuh. Indikasinya, ponselnya hilang dan gelang jam tangannya putus.

    Polisi telah memeriksa sebanyak sembilan saksi, termasuk sekretaris pribadi Ikuten, sekretaris PT Wika, petugas keamanan PT Wika, karyawan PT Wika, dan sopir taksi yang membawa Ikuten ke RS UKI.

    AFRILIA SURYANIS


    http://www.tempo.co/read/news/2013/11/19/214530728/WIKA-Ikuten-Kemungkinan-Terpeleset

    WIKA: Ikuten Kemungkinan Terpeleset
    Selasa, 19 November 2013 | 11:27 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Operasional III PT Wijaya Karya, Ikuten Sinulingga, 55 tahun, nekat melompat dari jembatan penyeberangan orang (JPO) shelter Transjakarta Cawang Soetoyo di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa sekitar jam 7 pagi, 19 November 2013. Korban sedang dirawat di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (RS UKI) karena mengalami luka parah.

    Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (persero), Natal Argawan, menyatakan kemungkinan korban terpeleset saat berjalan di jembatan penyeberangan. Pasalnya, setiap hari korban menggunakan kendaraan umum (busway) untuk pergi ke kantor dan berjalan kaki dari shelter terdekat. (Baca: Petinggi Wika Jatuh dari Jembatan Penyeberangan)

    Ia pun mengatakan, kebiasaan korban yang sering olahraga jalan kaki ke kantor. “Biasanya beliau sampai beberapa kali bolak-balik dari kantor ke JPO,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa, 19 November 2013.

    Kendati demikian, kata dia, itu hanya dugaan sementara. Untuk pastinya, Wika belum mengetahui sebab peristiwa nahas yang menimpa salah satu direkturnya itu. “Kami belum mengetahui secara pasti peristiwa yang menimpa korban. Apalagi hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di RS UKI.”

    Natal menuturkan, Ikuten baru bergabung dengan Wika sekita satu tahun lalu dan langsung menjabat Direktur Operasional III. Posisi ini membidani soal kelistrikan. Selain itu, dia sedang merampungkan proyek pembangunan pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) di luar Pulau Jawa. “Jadi, ini tak ada kaitannya dengan Hambalang. Kalau ada masalah beliau selesaikan dengan baik.”

    ERWAN HERMAWAN


    http://www.tempo.co/read/news/2013/11/19/214530724/Petinggi-Wika-Jatuh-dari-Jembatan-Penyeberangan

    Petinggi Wika Jatuh dari Jembatan Penyeberangan
    Selasa, 19 November 2013 | 11:17 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Operasional III PT Wijaya Karya, Ikuten Sinulingga, 55 tahun, diduga nekat melompat dari jembatan penyeberangan orang (JPO) shelter Transjakarta Cawang Soetoyo, atau tepatnya di depan proyek pembangunan yang dilakukan PT Wika Realty, Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa, 19 November 2013, pagi. Korban yang luka parah langsung dibawa ke Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (RS UKI) untuk mendapat perawatan.

    Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jatinegara, Iptu Ambarita, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.45 pagi. Saat itu, korban yang tinggal di Wisma DPR RI, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, tanpa sebab langsung melompat dari atas jembatan setinggi lima meter. “Saksi yang pertama kali mengetahui seorang sopir taksi. Dia langsung membawa korban ke rumah sakit,” kata Ambarita saat dihubungi Tempo, Selasa.

    Menurut Ambarita, korban mengalami luka patah di bagian lengan kanan atas, luka di bagian mulut dan dahi, serta memar pada lutut. “Belum diketahui motif jelasnya korban melompat dari jembatan itu,” ujarnya.

    Polsek Jatinegara masih menyelidiki kasus ini. Sementara itu, tiga orang saksi masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jatinegara. “Ada tiga orang yang sedang kami mintai keterangannya, salah satunya karyawan PT Wika,” kata Ambarita.

    AFRILIA SURYANIS


    http://www.tempo.co/read/news/2013/09/24/083516046/TokyuWika-Menangkan-Lelang-Konstruksi-Layang-MRT

    Tokyu-Wika Menangkan Lelang Konstruksi Layang MRT
    Selasa, 24 September 2013 | 06:24 WIB


    Joko Widodo melihat gambar proyek Mass Rapid Transit (MRT) didampingi Direktur Utama PT MRT, Dono Boestami saat meresmikan proyek pembangunan MRT Fase I, Lebak Bulus-Bundaran HI di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, (2/5). TEMPO/Eko SiswonoToyudho

    TEMPO.CO , Jakarta:PT MRT Jakarta telah melakukan proses lelang konstruksi layang (surface selection) untuk paket pekerjaan CP 101, CP 102, dan CP 103 pembangunan proyek MRT Jakarta. Lelang itu dimenangkan oleh konsorsium Tokyu-WIKA untuk pengerjaan paket CP 101 dan CP 102. Sedangkan, paket CP 103 dimenangkan oleh konsorsium Obayashi-Shimizu-Jaya. “Proses negosiasi kontrak sedang dilakukan,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 23 September 2013.

    Menurutnya, nilai kontrak untuk pengerjaan paket tersebut yakni sekitar 15 miliar Yen untuk CP 101, 10 miliar Yen (CP 102), dan 10 miliar Yen untuk CP 103. “Dalam waktu dekat akan ditandatangani nilai kontraknya. Masing-masing kontrak memiliki waktu selama 243 minggu,” ujarnya.

    Dono menyatakan dengan selesainya proses lelang ini, maka kontruksi proyek MRT Jakarta baik konstruksi bawah tanah dan kontruksi layang telah lengkap. Ini berarti, Dono melanjutkan, tahapan konstruksi mengalami kemajuan untuk mengejar keterlambatan proyek yang mencapai lebih dari dua tahun “Kami yakin MRT akan terwujud,” kata dono.

    Konstruksi proyek MRT Jakarta memiliki delapan paket pekerjaan, yakni paket konstruksi layang (surface section) terdiri dari paket CP 101, CP 102, dan CP 103; paket konstruksi bawah tanah (underground) terdiri dari paket CP 104, CP 105, dan CP 106; dan paket railway system & trackwork dan rolling stock (kereta) yang terdiri dari paket CP 107 dan CP 108. Paket CP 104 dan CP 105, dimenangkan oleh konsorsium SOWJ Joint Venture (Shimizu, Obayashi, Wijaya Karya, dan Jaya Konstruksi).Sedangkan paket CP 106 dimenangkan oleh SMCC -HK Joint Operation (Sumitomo Mitsui Contruction Company dan PT Hutama Karya).

    “Paket kontruksi bawah tanah, semua prosesnya sudah selesai dan kontraktor siap untuk segera melakukan konstruksi pada Oktober nanti,” ujar Dono. Sementara untuk dua paket lain yakni CP 107 dan CP 108, akan segera dilakukan tender. “Sekarang konsultan tender PT MRT Jakarta sedang melakukan pra-kualifikasi calon peserta tender yang telah diserahkan pada Oktober 2012,” kata Dono.

    AFRILIA SURYANIS


    http://www.tempo.co/read/news/2013/09/02/063509332/Adhi-Karya-dan-Wika-Diduga-Suap-Rp-35-Miliar

    Adhi Karya dan Wika Diduga Suap Rp 35 Miliar
    Senin, 02 September 2013 | 07:21 WIB

    TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta-Hasil audit investigasi tahap II proyek Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya dugaan rekayasa laporan keuangan oleh perusahaan penggarap proyek, PT Adhi Karya dan Wijaya Karya (Wika).

    Menurut laporan audit resmi yang diserahkan BPK ke DPR, disebutkan bahwa kedua badan usaha milik negara itu pada 8 September 2009 sampai 27 Desember 2010 mengalirkan dana masing-masing Rp 12,40 miliar dan Rp 6,92 miliar kepada pihak-pihak tertentu.

    Tidak disebutkan siapa penerima uang itu. “Diduga ini berkaitan dengan kesepakatan komitmen fee untuk memenangkan kerjas sama operasi Adhi-Wika pada pelelangan proyek Hambalang,” demikian tertulis dalam laporan BPK.

    Modusnya, misalnya, divisi konstruksi PT Adhi Karya menerbitkan bon sementara senilai Rp 12,39 miliar jauh sebelum kontrak kerja proyek Hambalang diperoleh. Dugaan rekayasanya, menurut laporan itu, divisi konstruksi mencatat transaksi tersebut sebagai ayat silang atau rekening perantara.

    Dengan modus ini, transaksi penerimaan dana dari kontraktor, tidak mempengaruhi saldo. “PT Adhi diduga melakukan window dressing atau manuver dalam pembukuan senilai Rp 12,39 miliar,” demikian audit tersebut. Cara seperti ini, menurut laporan itu, melanggar ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan.

    Wakil Ketua BPK Hasan Bisri belum bisa dimintai konfirmasi. Sedangkan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., tak berkomentar banyak ihwal laporan resmi audit tersebut. “Saya belum tahu perkembangan,” ujar Johan, yang saat dihubungi sedang berada di Manila, Filipina.

    MAYA NAWANGWULAN | TRI SUHARMAN | GALVAN YUDISTIRA | SNL


    http://www.tempo.co/read/news/2013/07/18/090497571/Wijaya-Karya-Bangun-Pabrik-Beton-di-Myanmar

    Wijaya Karya Bangun Pabrik Beton di Myanmar
    Kamis, 18 Juli 2013 | 16:25 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) akan membangun pabrik beton pra-cetak (precast) di Myanmar. Menurut Direktur Wijaya Karya, Ganda Kusuma, investasi tahap awal yang akan digelontorkan mencapai Rp 150 miliar. “Pabrik ini akan mencetak beton 27 ribu ton per tahun,” kata dia seusai menandatangani naskah kerjasama dengan perusahaan Myanmar, Kamis 18 Juli 2013.

    Untuk ekspansi ini WIKA menggandeng perusahaan asal Myanmar, United Mercury Group (UMG). Ganda mengatakan WIKA dan UMG akan membentuk perusahaan patungan (joint venture). Perusahaan ini akan merealisasikan pembangunan pabrik di atas lahan seluas 5 hektare yang disediakan UMG. “Pembangunan pabrik ini memakan waktu setahun,” ujarnya.

    Jika permintaan beton di Myanmar terus tumbuh, WIKA akan memperbesar kapasitas produksi pabrik tersebut. Ganda optimistis bisnis di Myanmar akan meraup untung lantaran pesaing yang relatif sedikit. “Padahal proyek infrastrukturnya cukup banyak,” katanya.

    Ekspansi ke Myanmar merupakan wujud strategi WIKA untuk menjadi perusahaan konstruksi terbaik di Asia Tenggara. Direktur Operasi WIKA Destiawan Suharjono mengatakan ekspansi ke luar negeri sudah dimulai pada 2006 lantaran potensi proyek infrastruktur di luar negeri sangat besar.

    Untuk mengembangkan usaha ke luar negeri, Destiawan mengatakan ada dua persiapan yakni dari sisi sumber daya manusia serta menggandeng mitra kerja lokal. Karena itu, kata dia, WIKA berupaya menjalin kongsi dengan perusahaan lokal yang memiliki reputasi baik.

    Strategi berikutnya adalah dengan membuka kantor baru di negara tujuan. Dengan begitu, kata Destiawan, pekerja dari Indonesia dapat lebih memahami budaya kerja di negara lain.”Tantangan terbesarnya itu di budaya,”katanya.

    Pada Januari-Mei 2013, WIKA meraih kontrak baru senilai Rp 7 triliun. Dari angka itu, Rp 400 miliar diperoleh dari luar negeri.

    ANANDA PUTRI | RIRIN AGUSTIA


    http://www.tempo.co/read/news/2013/07/11/090495615/Dahlan-Iskan–WIKA-dan-ADHI-Garap-JSS

    Dahlan Iskan : WIKA dan ADHI Garap JSS
    Kamis, 11 Juli 2013 | 19:55 WIB


    Maket jembatan Selat Sunda. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan dua perusahaan konstruksi plat merah siap terjun dalam proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Dua perusahaan itu adalah PT Adhi Karya (persero) Tbk (ADHI) dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk (WIKA).

    “Keduanya akan terjun dalam konsorsium,” kata Dahlan saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis 11 Juli 2013.

    Menurut Dahlan penunjukan WIKA dan ADHI akan diputuskan oleh pemerintah. Dahlan juga pasrah jika pemerintah menghendaki BUMN lain yang turut dalam megaproyek JSS. “Aku ikut saja,” ujar Dahlan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ada dua opsi untuk biaya pembuatan studi kelayakan dan pembangunan JSS dan Kawasan Strategis Selat Sunda (KSS). Opsi pertama adalah studi kelayakan dibuat oleh BUMN dan perusahaan pemrakarsa, tanpa menggunakan anggaran negara.

    Sedangkan opsi kedua menggunakan anggaran negara dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. “Minggu depan akan kami putuskan,” kata Hatta seusai rapat koordinasi soal pembangunan Kawasan Selat Sunda di kantornya.

    Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan studi yang telah dilakukan bawahannya menunjukan pembangunan jembatan layak secara finansial, ekonomi, dan lingkungan. Namun ketua tim 7 kementerian ini belum memutuskan BUMN yang akan turut dalam proyek tersebut. “Keputusannya akhir Juli,” ujarnya.

    RIRIN AGUSTIA | ANGGA SUKMA WIJAYA


    http://www.tempo.co/read/news/2013/07/09/063494849/Wika-Bantah-Setor-Uang-Untuk-Pemenangan-Anas-

    Wika Bantah Setor Uang untuk Pemenangan Anas
    Selasa, 09 Juli 2013 | 17:40 WIB

    Muhammad Nazarudin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk membantah menyetorkan sejumlah uang untuk pemenangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sekretaris Perusahaan Wika, Natal Argawan, mengatakan perusahaannya tidak pernah berhubungan dengan Anas.

    “Sejauh ini kami tidak pernah berhubungan dengan Anas, demikian yang dapat kami sampaikan,” katanya dalam pesan pendek kepada Tempo.

    KPK sebelumnya menegaskan tengah mengusut dugaan saweran duit dari sejumlah perusahaan pelat merah. Ada dugaan sejumlah BUMN ini menyetorkan sejumlah uang untuk pemenangan Anas pada Kongres Demokrat Mei 2010 lalu.

    Sebagai imbalannya, sejumlah perusahaan ini memperoleh berbagai proyek di kementerian dengan bantuan M. Nazaruddin, pemilik Grup Permai yang juga Bendahara Partai Demokrat. Wika disebut-sebut sebagai salah satu BUMN yang menyetor.

    ANANDA PUTRI


     
  • Virtual Chitchatting 11:17 AM on 2013/11/26 Permalink  

    Tubagus Hafid Habibullah, adik tiri atut chosiyah yang menjadi tumbal kedua kejatuhan dinasti chasan sochib

    Jakarta, 2013-11-26 11:17 AM

    http://news.detik.com/read/2013/11/26/060322/2423303/10/adik-tiri-ratu-atut-meninggal-dunia?9922022

    Adik Tiri Ratu Atut Meninggal Dunia
    Yasser Ali Harakan – detikNews
    Selasa, 26/11/2013 06:03 WIB

    Jakarta – Adik tiri Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Hafid Habibullah meninggal dunia kemarin (25/11). Tubagus langsung dibawa ke Serang untuk dimakamkan.

    Berdasarkan informasi yang didapat, Tubagus Hafid meninggal dunia sekitar pukul 14.30 WIB di RS Dharmais, Jakarta. Jasadnya dibawa ke Serang sekitar pukul 17.00 WIB kemarin.

    “Ada keluarganya yang datang langsung dibawa ke Serang,” kata petugas RS Dharmais saat dikonfirmasi, Selasa (26/11).

    Dalam surat kematian, tidak disebutkan keterangan medis Tubagus Hafid. Dia merupakan anak dari Chaeriyah, istri ketiga Tubagus Chasan Sochib.

    Sedangkan Ratu Atut Chosiyah merupakan anak dari istri pertama Chasan bernama Wa’siah Samsudin.


    http://endibiaro.blogdetik.com/index.php/2013/11/20/mitos-bandit/?nd771104blog

    Mitos (Sesat) Kepahlawanan Bandit Jawara di Banten
    Nopember 20, 2013

    Benar. Terdapat ratusan kali perlawanan (via kekerasan) yang dilakukan oleh Kaum Djago dan Para Djawara Banten tempo doeloe. Benar pula, pihak yang mereka lawan adalah para penjajah negeri ini -untuk itu, mereka patut disebut pahlawan. Dan yang paling benar adalah: pemberontakan itu tumpas sedemikian cepat. Ada yang hanya dua jam, empat jam, atau tiga empat hari saja…

    Korbannya selalu gila-gilaan. Ratusan rakyat perlaya. Ini yang harus kita cermati. Agar tak tertipu sejarah -atau dibohongi para pendukung Jawara Banten.

    Rakyat (petani) yang tertindas seperti tergenang air di batang leher, satu riak saja akan membuat mereka tenggelam. Pemberontakan yang mereka lakukan -diprovokasi para Jawara Banten, adalah gelombang riak itu, dan menamatkan nafas terakhir mereka. Mereka ikut pemberontakan bukan karena pikiran sehat dan perhitungan realistis. Tetapi karena dibohongi. Hasilnya jelas, Belanda begitu mudah melaklukan penumpasan. Jauh dari janji-janji palsu para Jawara, yang menyombongkan diri kebal peluru.

    Fenomena ini mirip dengan riset dari James C. Scott (tentang perlawanan kaum tani di Asia Tenggara). Menurutnya, perlawanan para petani memang bermotif frustrasi. Lebih sebagai pola bunuh diri dibanding perlawanan dengan visi. Ini sejalan dengan moral politik ekonomi kaum tani, hidup dalam pola subsisten (sekedar bertahan).

    Fakta dari para sejarawan banyak berserak (seputar pola-pola pembangkangan sosial terhadap para penjajah). Jenis perlawanan itu lebih berbau mistis daripada realistis. Para tokoh Jawara Banten itu memanipulasi kekuatan supranatural. Menyusun perlawana bukan dengan akal tetapi dengan okol. Mengaku punya jimat. Memberi janji kekebalan tubuh. Menjual jampi-jampi dan mantra-mantra. Menyihir para pengikut dengan pelbagai slogan bodong. Nyaris seluruh tokoh Jawara itu melabeli diri dengan klaim Ratu Adil. Tak aneh kalau mereka menyandang nama-nama aneh -seolah sebagai titisan Dewa.

    Gerakan Ratu Adil ini yang memang menjadi fenomena pemberontakan sosial politik di Banten (dan Jawa) kala itu. Seperti pernah ditulis, misalnya, oleh Sartono Kartodirdjo.

    Kurang lebih begini: pertama, menyuarakan perlawanan dengan janji kemenangan, oleh orang yang mengaku mendapat wahyu. Kedua, berbasis pada pengikut yang bergelut nestapa tanpa akhir, dan tentu saja mudah dibujuk. Ketiga, bertaburan simbol-simbol supranatural atau kadang religius. Bahasa ilmu sosial menyebunya dengan mesianisme atau meliarianisme (dari kata messiah, sang juru selamat). Keempat, menebarkan mimpi akan hadirnya fajar kebahagiaan bagi para pengikut (kalau tidak di dunia, ya, tentu di akhirat sana).

    Begitu banyak literatur mengulas diskursus perbanditan sosial (di Batavia, Banten, dan Jawa). Bahan pustaka itu kaya dengan pemeriaan latar sosial, sumber-sumber perlawanan, motif gerakan, daya tahan, dan dampak yang terjadi. Sebagai sebuah sketsa garis waktu, tentu saja buku-buku itu menjadi bacaan yang menarik. Dari dokumentasi yang tertuang itu, rakyat Indonesia bisa menegakkan kepala. Bahwa kita bukan bangsa yang mau diperbudak. Kalah atau menang, selalu melakukan perlawanan.

    Tetapi akal waras tak boleh berada di bawah kekaguman buta.

    Justru dari sejarah itu kita harus mahfum, bahwa tak boleh lagi kesalahan serupa terjadi. Terlebih lagi di Banten. Sebuah daerah yang begitu dalam dicengkeram rezim Jawara.

    Kekuasaan maha luas para jawara itu (di Banten hari ini) sungguh sebuah anakronisme. Mereka dahulu bukanlah para pemenang, justru pecundang. Hanya saja mereka tak lelah membuat riwayat palsu tentang jasa dan kejuangan di masa lalu. Senyatanya: dahulu mereka memperagakan kedunguan yang tak terkira. Dan melipatgandakan penderitaan rakyat. Kalaupun boleh ada apresiasi, tak lain beberapa tokoh yang secara murni berjuang untuk menegakkan keadilan. Mereka itulah yang oleh para ilmuan sosial disebut sebagai para Bandit Sosial.

    Hari ini taburan argumentasi sesat (misleading informations) terus menerus gencar dilakukan di Banten, bahwa para Jawara adalah Super Hero. Malah sejumlah orang menyebut jasa lain, jawara yang berkontribusi dari sisi sosial dan budaya. Dalam soal ini, dusta itu terlalu kentara. Etos dan tumpukan karakter para jawara justru adalah anomali bagi tertib sosial dan anti peradaban. Mereka para pemuas nafsu, pelaku bahasa vulgar, memasang atribut diri yang menyeramkan orang lain. Jawara lah yang terutama menyemarakan penyakit 5 M (Madon, Maling, Mabok, Maen, dan Madat, alias main perempuan, main judi, pemadat, pemabuk, dan pencoleng). Hari inipun sisa-sisa perusakan peradaban para jawara itu masih terasa. Jawara hari ini selalu pula banyak bini -dengan modal kumis dan mistis!

    Kalau saja publik Banten mau belajar sungguh-sungguh dari literatur yang tersedia, baik ditulis masa kini atau di masa lalu, terlalu jelas fakta-fakta yang terungkap. Sebuah buku yang ditulis Andi Rahman, berjudul Jawara dan Demokrasi, Geliat Politik di Banten Paska Orde Baru (Dian Rakyat, Jakarta, 2010), menyajikan dengan detil bagaimana kasarnya para Jawara Banten dalam memaksakan mata anggaran (dalam APBD), untuk dialihkan ke proyek-proyek yang mereka garap.

    Sumber lain, menyebut adanya fenomena The Hidden State, yaitu kekuasaan di bawah bayang-bayang para Jawara (di Banten). Kekuasaan formal memang seolah mengikuti garis demokrasi, tetapi para pemain di belakang layarlah yang sepenuhnya mengontrol, yakni H. Chasan Shohib (almarhum).Nama ini bahkan dengan bangga selalu menyebut dirinya sebagai Gubernur Jenderal Banten.

    Jika kita membuat garis waktu terhadap sejarah peradaban Banten, maka jelas pemutus mata rantai kegemilangan Banten adalah ketika para Jawara Berkuasa. Banten emas di era silam bukan berpendar karena ulah para Djago dan Bandit, melainkan para pemimpin yang cerdas, bertaqwa, pluralis, dan kosmopolit. Penguasa Banten yang menggiring pada kemaslahatan adalah para Ulama dan kaum cerdik pandai lain. Mereka adalah orang-orang paripurna. Ulama sekaligus ksatria. Pintar tapi juga berani.

    Mata rantai yang putus itulah yang kini harus kita sambung kembali. Dengan kewajiban pertama mengenyahkan mitos Jawara Banten. Tak boleh lagi dominasi Jawara terjadi di segala tempat dan sektor kehidupan Banten. Biarlah mereka menjadi cerita hitam saja -sebagai pelajaran yang tak boleh berulang. Semoga…


     
  • Virtual Chitchatting 2:47 PM on 2013/11/25 Permalink  

    Kehebatan Utusan Allah Muhammad SAW dibandingkan Nabi-Nabi Allah yang lain 

    2013-11-25 02:47 PM
    Kehebatan Utusan Allah Muhammad SAW dibandingkan Nabi-Nabi Allah yang lain

    http://www.dakwatuna.com/2009/09/25/3999/ketika-rasulullah-saw-memberikan-syafaat-kepada-ummatnya-di-hari-kiamat/#axzz2ldoKHdlS

    Ketika Rasulullah SAW Memberikan Syafaat Kepada Ummatnya di Hari Kiamat
    dakwatuna – 25/09/09 | 05:01 | 04 Shawwal 1430 H
    @dakwatuna

    dakwatuna.com – Ini adalah sekelumit “kisah masa depan”, ketika seluruh manusia berkumpul di hari kiamat. Kisah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Dalam kisah itu diceritakan bahwa Allah mengumpulkan seluruh manusia dari yang pertama hingga yang terakhir dalam satu daratan. Pada hari itu matahari mendekat kepada mereka, dan manusia ditimpa kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak kuasa menahannya.

    Lalu di antara mereka ada yang berkata, “Tidakkah kalian lihat apa yang telah menimpa kita, tidakkah kalian mencari orang yang bisa memberikan syafa’at kepada Rabb kalian?”

    Yang lainnya lalu menimpali, “Bapak kalian adalah Adam AS.”

    Akhirnya mereka mendatangi Adam lalu berkata, “Wahai Adam, Anda bapak manusia, Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya, dan meniupkan ruh kepadamu, dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu, dan menempatkanmu di surga. Tidakkah engkau syafa’ti kami kepada Rabb-mu? Apakah tidak kau saksikan apa yang menimpa kami?”

    Maka Adam berkata, “Sesungguhnya Rabbku pada hari ini sedang marah yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini sesudahnya, dan sesungguhnya Dia telah melarangku untuk mendekati pohon (khuldi) tapi aku langgar. Nafsi nafsi (aku mengurusi diriku sendiri), pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Nuh AS.”

    Lalu mereka segera pergi menemui Nuh AS dan berkata, “Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus ke bumi, dan Allah telah memberikan nama kepadamu seorang hamba yang bersyukur (abdan syakuro), tidakkah engkau saksikan apa yang menimpa kami, tidakkah engkau lihat apa yang terjadi pada kami? Tidakkah engkau beri kami syafa’at menghadap Rabb-mu?”

    Maka Nuh berkata, “Sesungguhnya Rabbku pada hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini sesudahnya. Sesungguhnya aku punya doa, yang telah aku gunakan untuk mendoakan (celaka) atas kaumku. Nafsi nafsi, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Ibrahim AS!”

    Lalu mereka segera menemui Ibrahim dan berkata, “Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi dan kekasih Allah dari penduduk bumi, syafa’atilah kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat apa yang menimpa kami?”

    Maka Ibrahim berkata, “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini sesudahnya, dan sesungguhnya aku telah berbohong tiga kali. Nafsi nafsi, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Musa AS!”

    Lalu mereka segera pergi ke Musa, dan berkata, “Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah telah memberikan kelebihan kepadamu dengan risalah dan kalam-Nya atas sekalian manusia. Syafa’atilah kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat apa yang kami alami?”

    Lalu Musa berkata, “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini sedang marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya. Dan sesungguhnya aku telah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi nafsi, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Isa AS!”

    Lalu mereka pergi menemui Isa, dan berkata, “Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang dilontarkan kepada Maryam, serta ruh dari-Nya. Dan engkau telah berbicara kepada manusia semasa dalam gendongan. Berilah syafa’at kepada kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat apa yang kami alami?”

    Maka Isa berkata, “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini sedang marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini sesudahnya. Nafsi nafsi, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Muhammad SAW!”

    Akhirnya mereka mendatangi Muhammad SAW, dan berkata, “Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Syafa’atilah kami kepada Rabb-mu, tidakkah kau lihat apa yang kami alami?”

    Lalu Nabi Muhammad SAW pergi menuju bawah ‘Arsy. Di sana beliau bersujud kepada Rabb, kemudian Allah membukakan kepadanya dari puji-pujian-Nya, dan indahnya pujian atas-Nya, sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada seorangpun sebelum Nabi Muhammad. Kemudian Allah SWT berkata kepada Muhammad, “Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya kau diberi, dan berilah syafa’at niscaya akan dikabulkan!”

    Maka Muhammad SAW mengangkat kepalanya dan berkata, “Ummatku wahai Rabb-ku, ummatku wahai Rabb-ku, ummatku wahai Rabb-ku!”

    Lalu disampaikan dari Allah kepadanya, “Wahai Muhammad, masukkan ke surga di antara umatmu yang tanpa hisab dari pintu sebelah kanan dari sekian pintu surga, dan mereka adalah ikut memiliki hak bersama dengan manusia yang lain pada selain pintu tersebut dari pintu-pintu surga.”

    ***

    Di dalam kisah ini, Rasulullah SAW juga menceritakan bahwa lebar jarak antara kedua sisi pintu surga itu, bagaikan jarak Makkah dan Hajar, atau seperti jarah Makkah dan Bushro. Hajar adalah nama kota besar pusat pemerintahan Bahrain. Sedangkan Bushro adalah kota di Syam. Bisa kita bayangkan, betapa tebalnya pintu-pintu surga itu..

    Itulah sekelumit kisah masa depan ketika hari kiamat. Pada hari itu, Rasulullah SAW memberi syafa’at kepada ummatnya. Pada hari itu Rasulullah SAW menjadi sayyid (tuan)nya manusia. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. (hudzaifah)

    Maraji’ : Hadits Riwayat Bukhari – Muslim.


    2013-11-25 02:53 PM

    http://m.artikata.com/arti-341835-nafsi.html

    Definisi ‘nafsi’

    Jk n
    1. kemarahan; panas hati; nafsu: sambil berkacak pinggang, mukanya merah penuh –
    source: kbbi3

    noun
    2. 1 diri sendiri; orang-seorang; 2 sifat mementingkan diri sendiri;
    ber·naf·si-naf·si v (menurut kepentingan) orang-seorang, sendiri-sendiri; secara perseorangan; mementingkan diri sendiri: mereka ~ mengemukakan keberatan masing-masing; di kota besar orang mulai hidup ~ tidak merasa perlu memikirkan orang lain
    source: kbbi3


    http://m.artikata.com/arti-372135-bernafsi-nafsi.html

    Definisi ‘bernafsi-nafsi’

    verb
    1. (menurut kepentingan) orang-seorang, sendiri-sendiri; secara perseorangan; mementingkan diri sendiri: mereka ~ mengemukakan keberatan masing-masing; di kota besar orang mulai hidup ~ tidak merasa perlu memikirkan orang lain
    source: kbbi3


    http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=nafsi

    Kamus Dewan Bahasa Melayu, Edisi Keempat

    nafsi-nafsi
    bernafsi-nafsi mementingkan diri sendiri, bersendiri-sendiri, bersendirian: di kota yg ramai dan besar, manusia hidup bernafsi-nafsi, tidak peduli akan orang.

    nafsi I
    Ar 1. diri sendiri, orang seorang (tidak dgn yg lain); 2. mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain; nafsi-nafsi, bernafsi-nafsi mementingkan diri sendiri, bersendiri-sendiri, bersendirian: di kota yg ramai dan besar, manusia hidup bernafsi-nafsi, tidak peduli akan orang.

    nafsi II
    Jk marah, kemarahan; ® nafsu.

    bernafsi-nafsi
    mementingkan diri sendiri, bersendiri-sendiri, bersendirian: di kota yg ramai dan besar, manusia hidup bernafsi-nafsi, tidak peduli akan orang.

    nafsu-nafsi
    berbagai-bagai jenis nafsu, pelbagai nafsu;

    sultan
    Ar raja (yg memerintah): S~ Pahang; S~ Perak; nafsu-nafsi raja di mata, ~ di hati = beraja di mata bersultan di hati prb melakukan sesuatu mengikut perhitungan sendiri (tidak mempedulikan teguran atau nasihat orang lain); kesultanan 1. kawasan (wilayah) yg dipe­rintah oleh sultan, kerajaan, negeri (di bawah pemerintahan sultan); 2. istana sultan; 3. kedudukan (taraf) dan kekuasaan atau peme­rintahan sultan: makyung terus-menerus mendapat semacam naungan dr istana Perbaungan sehingga tahun 1946, tahun berlakunya kemusnahan ~ dan kemangkatan Sultan Sulaiman sendiri.

    nafsu
    Ar 1. keinginan yg keras, kehendak hati yg kuat, kemahuan yg kuat, dorongan hati: ~ belajarnya tidak padam-padam; terburu ~ = keburu ~ Id berbuat sesuatu dgn tergesa-gesa kerana nafsu (dgn tidak berfikir panjang); 2. = hawa ~ kehendak hati yg kuat utk me­lakukan sesuatu yg melampau atau kurang baik (spt berseronok antara laki-laki dgn perempuan dll): perempuan tidak boleh me­lakukan sesuatu yg boleh membangkitkan ~ dan perasaan laki-laki; 3. = ~ makan ke­inginan utk makan, selera: fikiran yg tenang itu biasanya tidak mengganggu ~ makan; patah ~ hilang selera; ~ amarah a) dorongan hati utk melakukan sesuatu yg kurang baik; b) kepanasan hati, kemarahan; ~ kuda hawa nafsu yg melampau; ~-nafsi berbagai-bagai jenis nafsu, pelbagai nafsu; ~ tabiat ark ke­mahuan semula jadi, naluri; ~-nafsi, raja di mata, sultan di hati prb melakukan sesuatu dgn sesuka hati sendiri; bernafsu dgn penuh nafsu, ada (mengandungi, menunjukkan) nafsu: mereka tidak begitu ~ utk memakan kuih itu; matanya penuh ke muka Nahidah, pandangannya ~.


     
  • Virtual Chitchatting 1:58 PM on 2013/11/18 Permalink  

    NVidia GeForce 9300GS Driver Download 

    last update: Jakarta, 20131203 1545
    use NVIDIA Forceware

    google this file:
    desktop-winxp-32bit-international-whql.exe
    desktop-win8-win7-winvista-32bit-international-whql.exe

    NVIDIA ForceWare software unleashes the full power and features in NVIDIA’s desktop, gaming, platform, workstation, laptop, multimedia, and mobile products. Delivering a proven record of compatibility, reliability, and stability with the widest range of games and applications, ForceWare software ensures the best experience with your NVIDIA hardware.

    * Incredible 3D and video performance for all of your applications.
    * Rock-solid system stability, greater compatibility, and reliability with NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA).
    * Industry-leading features for graphics, audio, video, communications, storage, and security.
    * Robust product support for over ten unique operating systems.
    * Continual product performance and feature updates for the life of your NVIDIA hardware.

    Latest update:
    Date added: September 20, 2013
    Author: NVIDIA Corporation
    Title: NVIDIA Forceware 327.23 WHQL XP
    Filename: 327.23-desktop-winxp-32bit-english-whql.exe
    File size: 114.89MB (120,469,824 bytes)
    Requirements: Windows 2000 / XP
    Languages: en-US
    License: Freeware

    for xp 32-bit:
    NVIDIA Forceware 327.23 WHQL XP http://www.filehippo.com/download_nvidia_forceware_xp/

    for xp 64-bit:
    NVIDIA Forceware 327.23 WHQL XP 64 http://www.filehippo.com/download_nvidia_forceware_xp_64/

    for vista, 7, 8, 32-bit:
    NVIDIA Forceware 331.82 WHQL Vista http://www.filehippo.com/download_nvidia_forceware_vista/

    for vista, 7, 8, 64-bit:
    NVIDIA Forceware 331.82 WHQL Vista 64 http://www.filehippo.com/download_nvidia_forceware_vista_64/


    2013-11-18 02:04 PM
    NVidia GeForce 9300GS Driver Download

    http://us.download.nvidia.com/Windows/178.24/178.24_geforce_winxp_32bit_english_whql.exe

    http://www.nvidia.com/object/winxp_178.24_whql.html

    GeForce Release 178

    Version: 178.24 WHQL
    Release Date: 2008.10.15
    Operating System: Windows XP
    Language: English (U.S.)
    File Size: 84 MB

    Release Highlights

    New in Version 178.24:
    * Adds support for newly-released GeForce 9-series motherboard GPUs.
    * Includes several application compatibility fixes. Please read the release documentation for more details.

    Release 178 Highlights:
    * WHQL-certified driver for GeForce 6-series, 7-series, 8-series, 9-series, and 200-series GPUs.
    * Adds support for GeForce 9800 GTX+, 9800 GT, 9500 GT, and 9400 GT GPUs.
    * Adds support for NVIDIA PhysX acceleration on all GeForce 8-series, 9-series and 200-series GPUs with a minimum of 256MB dedicated graphics memory (this driver package installs NVIDIA PhysX System Software v8.09.04).
    * Experience GPU PhysX acceleration in several full games and demos today by downloading the GeForce Power Pack.
    * Adds support for 2-way NVIDIA SLI technology with GeForce GTX 200-series GPUs on Intel® D5400XS motherboards.
    * Supports single GPU and NVIDIA SLI™ technology* on DirectX 9 and OpenGL.
    * Supports CUDA™.
    * Supports Folding@home distributing computing application. Download the high performance client for NVIDIA GPUs here and join the NVIDIA team: #131015.
    * Supports GPU overclocking and temperature monitoring by installing NVIDIA System Tools software.
    * Includes several 3D application performance improvements. The following are examples of improvements measured with v178.24 WHQL versus v175.19 WHQL driver:
    o Single GPU increases up to 11% in 3DMark Vantage (performance preset)
    o Single GPU increases up to 11% in Assassin’s Creed DX10
    o Single GPU increases up to 15% in Bioshock DX10
    o Single GPU increases up to 15% in Call of Duty 4
    o Single GPU increases up to 8% in Enemy Territory: Quake Wars
    o 2-way SLI increases up to 7% in Bioshock DX10
    o 2-way SLI increases up to 10% in Company of Heroes: Opposing Fronts DX10
    o 2-way SLI increases up to 12% in Enemy Territory: Quake Wars
    o 2-way SLI increases up to 10% in World in Conflict DX10
    * Includes numerous 3D application compatibility fixes. Please read the release notes for more information on product support, features, driver fixes and known compatibility issues.
    * Users without US English operating systems can select their language and download the International driver here.

    *Note: Quad SLI technology with GeForce 9800 GX2, 3-way SLI technology, and Hybrid SLI technology are only supported on Windows Vista.

    Supported products

    GeForce 200 series:
    GTX 280, GTX 275, GTX 260, GTS 250, G210

    GeForce 9 series:
    9800 GX2, 9800 GTX/GTX+, 9800 GT, 9600 GT, 9600 GSO, 9600 GS, 9500 GT, 9500 GS, 9400, 9300 GS, 9300 GE, 9300, 9200

    GeForce 8 series:
    8800 Ultra, 8800 GTX, 8800 GTS 512, 8800 GTS, 8800 GT, 8800 GS, 8600 GTS, 8600 GT, 8600 GS, 8400 SE, 8400 GS, 8400, 8300 GS, 8300, 8200, 8100 / nForce 720a

    GeForce 7 series:
    7950 GX2, 7950 GT, 7900 GTX, 7900 GT/GTO, 7900 GS, 7800 SLI, 7800 GTX, 7800 GS, 7650 GS, 7600 LE, 7600 GT, 7600 GS, 7550 LE, 7500 LE, 7350 LE, 7300 SE / 7200 GS, 7300 LE, 7300 GT, 7300 GS, 7150 / NVIDIA nForce 630i, 7100 GS, 7100 / NVIDIA nForce 630i, 7100 / NVIDIA nForce 620i, 7050 / NVIDIA nForce 630i, 7050 / NVIDIA nForce 610i

    GeForce 6 series:
    6800 XT, 6800 XE, 6800 Ultra, 6800 LE, 6800 GT, 6800 GS/XT, 6800 GS, 6800, 6700 XL, 6610 XL, 6600 VE, 6600 LE, 6600 GT, 6600, 6500, 6250, 6200 TurboCache, 6200SE TurboCache, 6200 LE, 6200 A-LE, 6200, 6150SE nForce 430, 6150LE / Quadro NVS 210S, 6150 LE, 6150, 6100 nForce 420, 6100 nForce 405, 6100 nForce 400, 6100

    Additional information

    Release Notes (v178.24) http://us.download.nvidia.com/Windows/178.24/178.24_WinXP_GeForce_Release_Notes.pdf
    New Control Panel User’s Guide http://us.download.nvidia.com/Windows/178.24/178.24_NVIDIA_Control_Panel_Quick_Start_Guide.pdf


    2013-11-18 02:01 PM

    http://hongsun.en.alibaba.com/product/608173678-214491118/9300GS_512GB_DDR2_VGA_DVI_HDMI_Low_Profile_PCI_Express_Graphic_Card.html

    9300GS 512GB DDR2 VGA/DVI/HDMI Low Profile PCI-Express Graphic Card

    FOB Price: Get Latest Price
    Minimum Order Quantity: 50 Piece/Pieces
    Supply Ability: 5000 Piece/Pieces per Month
    Payment Terms: T/T,Western Union,MoneyGram
    Mr. Jimmy Xu http://hongsun.en.alibaba.com/memberhome/sample/608173678/200130737/contactinfo.html

    Quick Details
    * Products Status: Stock
    * Chipset Manufacturer: NVIDIA
    * Interface Type: PCI Express
    * Video Memory Capacity: 512MB
    * Video Memory Type: DDR2
    * Memory Interface: 64 Bit
    * Output Interface Type: VGA,DVI,HDMI
    * Memory Clock(Mhz): 667MHZ
    * Model Number: 9300GS
    * Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)

    Packaging & Delivery
    Packaging Details: 50pcs with accessories one carton
    Delivery Detail: Within 3-5 business days
    Specifications
    9300GS
    512MB DDR2
    HDMI VGA DVI
    Low Profile

    9300GS 512GB DDR2 VGA/DVI/HDMI PCI-Express Graphic Card

    Specifications & Features:

    • Chipset: 9300GS
    • Video Memory: 512MB DDR2
    • Memory Interface: 64-bit
    • Engine Clock: 550 MHz
    • Memory Clock: 667 MHz
    • Bus: PCI-Express 2.0 x16
    • RAMDAC: 400 MHz
    • Max. Resolution: 2560 x 1600
    • Connectors: DVI, HDMI
    • Thermal: Fansink
    • Support Microsoft Windows 7
    • Support NV CUDA Technology
    • Support NV PureVideo HD Technology
    • Support HDCP – High-bandwidth Digital Content Protection
    • Support Microsoft DirectX 10.1 and OpenGL 3.1
    • w/ Low profile Bracket Design

    System Requirements:

    • Intel Pentium III, AMD Duron or Athlon class processor or higher
    • 256MB system RAM
    • A minimum 350W system power supply
    • PCIE 16X/2.0 Slot
    • 50MB of available hard disk space
    • CD-ROM or DVD-ROM drive to load the driver or download it online.
    • DVI-I compatible monitor

    Package Content:

    • 9300GS 512MB DDR2 PCI-E Graphic Card
    • Installation driver CD
    • English Manual

    2013-11-18 01:58 PM

    Nvidia Geforce 9300GS Videocard , 512MB DDR2 memory , DUAL VGA DVI , PCI connector (NO EXPRESS) , (9300 GS)
    by Nvidia http://www.amazon.co.uk/s/280-1869430-0285623?ie=UTF8&field-keywords=Nvidia&index=electronics-uk&search-type=ss

    Price: £53.99
    In stock.

    Dispatched from and sold by CM3-Computer http://www.amazon.co.uk/gp/help/seller/at-a-glance.html/280-1869430-0285623?ie=UTF8&seller=A11UYXL65U9RAB.
    * Nvidia Geforce 9300GS
    * PCI Connecor ( NO EXPRESS)
    * 512MB DDR2 Memory
    * Videocard with DUAL VGA DVI connector
    * TV-out

    Product Description
    Nvidia Geforce 9300GS 512MB Videocard
    Chipset: Nvidia Geforce 9300GS
    512MB memory DDR2 onboard
    DVI VGA and TV-out
    for all Windows (ME, 98, 2000, XP , Vista and Windows 7 32 and 64bit)
    Direct X10 compatible

    package including:
    Driver Disk
    Multilanguage Manual
    Cable
    colorebox

    NVIDIA® GeForce® 9 Series GPUs turn your PC into a powerful and interactive entertainment system, with features designed to enhance every aspect of visual computing on a PC. From playing the latest, graphics-intensive games, to editing and watching HD videos, to viewing photos and getting 3D directions, GeForce 9 Series GPUs are essential for a visually immersive, optimized PC experience.


     
  • Virtual Chitchatting 6:06 PM on 2013/11/14 Permalink  

    semua model pasti menawarkan seks demi uang dan narkoba untuk berakhir di kantong mayat 

    Jakarta, 2013-11-14 06:06 PM
    semua model pasti menawarkan seks demi uang dan narkoba untuk berakhir di kantong mayat
    it’s sad, but true.


    http://video.news.viva.co.id/read/29591-misteri-mayat-model-di-dalam-karung_1

    Misteri Mayat Model di Dalam Karung
    Kamis, 14 November 2013, 15:57 WIB

    VIVAnews – Identitas mayat perempuan yang ditemukan dalam karung dengan kondisi tangan terikat di hutan Pacet, Mojokerto, akhirnya diketahui. Mayat itu bernama Vita Fitria Dewi asal Jember, mahasiswi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang berprofesi sebagai model.


    http://life.viva.co.id/news/read/458504-bongkar–identitas–suami-ayu-ting-ting–anggita-sari-banjir-job

    Bongkar “Identitas” Suami Ayu Ting Ting, Anggita Sari Banjir Job
    Anggita pun mulai ditawari main sinetron.
    Beno Junianto, Kamis, 14 November 2013, 11:56 WIB


    Anggita Sari (VIVAnews/Muhamad Solihin)

    VIVAlife – Model seksi Anggita Sari menjadi bintang tamu spesial acara SOS kemarin. Ia tak segan-segan membongkar keburukan suami Ayu Ting Ting, Enji, terlebih soal kehamilan yang pernah dialaminya.

    Anggita pun mencuat namanya di banyak media. Anggita juga tak munafik mulai ditawari sejumlah job.

    “Iya ada, cuma nggak mau kasih tahu ya,” ujar Anggita.

    Anggita pun mulai banyak dihubungi untuk mengisi sejumlah acara talkshow. Bahkan, ada beberapa rumah produksi menawarinya kontrak menarik sebagai bintang sinetron.

    “Saya jalani saja ya. Ini sudah prosesnya begini,” ujar kekasih Freddy Budiman ini seraya tersenyum.

    Anggita pun menantang Enji bicara kepada media dan publik apa adanya tanpa didampingi pengacaranya Hotman Paris Hutapea. Model majalah dewasa itu ingin Enji jujur soal kisah asmara masa lalu dengan dirinya.

    Ia pun menuding Enji pria yang tidak bertanggungjawab. “Dalam satu kata, saya bilang Enji nggak gentle. Kalau gentle hadapi saya sendiri, jangan pakai pengacara,” ujarnya.

    Membongkar kisah cintanya dengan Enji, Anggita tidak merasa khawatir. Karena ia yakni punya bukti. “Itu foto saat kita tunangan ya,” ujarnya. (one)


    https://twitter.com/AnggitaSari91

    http://photoshootsbloger.blogspot.com/search/label/Anggita%20Sari?max-results=12

     
  • Virtual Chitchatting 4:19 PM on 2013/11/14 Permalink  

    The notorious Indonesian hackers have been acknowledged long time ago

    criminal.minds.904.hdtv-lol


    ? Criminal Minds 9×04 ?
    To Bear Witness
    Original Air Date on October 16, 2013

    == sync, corrected by elderman ==
    @elder_man

    It’s a premium network bounced between Germany, Denmark, Indonesia, Panama, and the U.S., and his firewall is hard-core.


    http://thehackernews.com/search/label/Indonesian%20Hacker


    http://thehackernews.com/2013/11/rise-in-website-defacement-attacks-by.html

    Rise in website Defacement attacks by Hackers around the World
    Wang Wei, The Hacker News – Tuesday, November 05, 2013

    Last week we noticed a rise in cyber attacks particularly – website Defacement attacks on many governments and organizations of different countries by the hackers around the world.

    Targeted countries include Singapore, Mexico, Philippines, Australia, Egypt, United States, Syria and many more. Out of all these targets, most controversial were Philippines and Australia, hacked by Activist group Anonymous.

    Last Sunday, Anonymous hackers from Indonesia defaced hundreds of websites belonging to the Australian Government, saying the action was in response to reports of spying by Australia. The websites, defaced with a message reading “Stop Spying on Indonesia”. We have shared the list of all targeted website on a {pastebin note}.

    In a separate incident, Anonymous hackers defaced more than 38 Philippine Government websites, and called on the public to support an anti-corruption protest “Million Mask March” at the Batasang Pambansa on November 5. “The government, in many ways, has failed its Filipino citizens,” the hackers added. “We have been deprived of things which they have promised to give; what our late heroes have promised us to give.”

    National and local government agencies and the website of the Office of the Ombudsman, Philippine Embassy in Seoul, Insurance Commission, Vigan and Cardon Cities Official Website, 3rd District of Laguna were among those hacked by Philippines hackers.

    On the other end, Algerian hacker named as DZ27 hacked and defaced three Egyptian government websites. Targeted websites include the Information System Institute for Egyptian Armed Forces, a subdomain of the Armed Forces and website of Tourism Development Authority Egypt.

    Anonymous hacker who went by the moniker “The Messiah” breached a blog linked to Singapore’s leading newspaper ‘Straits Times’ and the hacker claimed a journalist published a “very misleading” blog post about a threat purportedly issued by Anonymous against Singapore’s government to protest contentious online licensing regulations.

    A message left on the blog page demanded that the journalist resign or apologize within 48 hours to the citizens of Singapore for trying to mislead them. Hackers also accused the government of extending censorship to the Internet in a country where the media have long been tightly supervised. 

    In a separate incident, The website of the Seletar Airport in Singapore was also hacked by an unknown hacker, and the defaced page designed with a black and green background with a skull wearing a hood in the middle. But it was fixed within half an hour.

    The cyber attack on Syrian, where three Government websites from Syria and around thousands of commercial websites were defaced by Syrian hackers introducing themselves as RBG Homs, Silent Injector and Syrian Hexor. The hack is a part of an operation called #opSyria and complete list of hacked websites {published online} at pastebin.

    Another separate attack, where an Anonymous hacker defaced the website of a law firm that defended a US Marine who faced charges in connection with the 2005 killing of 24 Iraqi civilians. Puckett served as the lead defense lawyer for Staff Sergeant Frank Wuterich, who faced a US military court martial last month in connection with the killings in the Iraqi town of Haditha. Hackers claimed that they have published online 3GB Data of private email messages of attorneys Neal Puckett and Haytham Faraj.

    Also, Hundreds of Mexican web sites defaced by a hacker named as ExpirED brain Cyber army. The complete list of targeted websites is listed in a {pastebin note}. Here the reason of the attack is not clear, neither mentioned by the hacker.

    Stay tuned to The Hacker News for more latest Hacking news updates.


    Mohit Kumar, The Hacker News – Monday, November 01, 2010
    Indonesian Hacker “Andre_Corleone” Deface Osvukkaradziczitkovac.edu.rs & Businesslicense.go.ke

    http://thehackernews.com/2010/11/indonesian-hacker-andrecorleone-deface.html

    Its Hacked By Andre_Corleone who call Them self “Indonesian Hacker – Soldier Of Allah”
    Its Hacked By Andre_Corleone who call Them self “Indonesian Hacker – Soldier Of Allah”
    Link 1 : {http://www.osvukkaradziczitkovac.edu.rs/}
    Link 2 : {http://www.businesslicense.go.ke/configuration.php}


    Mohit Kumar, The Hacker News – Tuesday, November 02, 2010
    Indonesian Hacker “Andre_Corleone” Deface 2 More Sites

    http://thehackernews.com/2010/11/indonesian-hacker-andrecorleone-deface_02.html

    Site 1 : {http://www.youthaffairs.go.ke/configuration.php}
    Site 2 : {http://www.westernkenya.go.ke/main.php}


    Mohit Kumar, The Hacker News – Sunday, November 14, 2010
    3 Websites Hacked By Andre_Corleone

    http://thehackernews.com/2010/11/3-websites-hacked-by-andrecorleone.html

    Links :

    http://live2honorgod.com/site/

    http://www.egyptianhomes.net/

    http://www.cybersecuritytips.com/


    Mohit Kumar, The Hacker News – Sunday, December 12, 2010
    3 Govt websites Hacked By by dA3m0n ( Indonesia hacker )

    http://thehackernews.com/2010/12/3-govt-websites-hacked-by-by-da3m0n.html

    Hacked sites : 

    http://www.zzast.org/index.html

    http://www.ehb.wa.gov.au/index.html
    http://www.sdlzfda.gov.cn


    Mohit Kumar, The Hacker News – Thursday, January 06, 2011
    JNTUH College site Hacked by Indonesian BlackHat Team !

    http://thehackernews.com/2011/01/jntuh-college-site-hacked-by-indonesian.html

    Hacked Link : http://jntuhcej.ac.in/bulletin_board/nd.htm


    Mohit Kumar, The Hacker News – Wednesday, November 24, 2010
    Who are admins of The Hacker News & Team : Important Message to Visitors

    http://thehackernews.com/2010/11/who-are-admins-of-hacker-news-admins.html

    Important Message to Visitors
    Everyone wants to know that, who are behind “The Hacker News” , So many people love our site and contribute there news to us. We wanna say thanks to all such friends. The Hackers News is an online Hacker News Portal belongs to a group of hackers combined from all over world. We propagate news specifically related to Hacking world, defacements, Cyber Crime, Hackers.

    “Unix Root” is our common communication facebook ID for dealing with Every Hacker. We are Team of 3-4 Hackers who are working positively and friendly with all Hackers. “Unix Root” account is managed by all our team members at anytime.

    The Important thing is that, The Hacker News or Unix Root , Never abuse anyone, Never use anyone, Never write against anyone, Never talk against anyone. Our  main motive is to give importance and love to every hacker from all over world who have great knowledge and skills. We never started this news portal against someone or to make abusive or aggressive statements against someone. As you know that, we always post general Hacking news on our site and community.

    Real Admins of The Hacker News, Who are managing this News Portal and Unix Root Facebook Account :
    1. Jaspreet Kaur (Unix Root)
    2. The Evil Hackerz  (Unix Root)
    3. H??Ði H?CK?? – The 077 (Unix Root)
    4. Andre Corleone (Unix Root)
    5. Cyber shi3ld (Unix Root)
    6. Patrioti (Unix Root)
    Every Hacker who are submitting us News to publish are our contributers.
    Thankyou Friends For your Support !

    Note : If anyone Have problem with The Hacker News or Admins, then Please feel free to contact Us.




    Contents in Bahasa Indonesia
    20131113 1409 Hacker Indonesia: Mereka tidak banyak tahu tentang operasi ini
    20131113 1507 Hacker: Ini untuk negara kita, tidak seperti para koruptor itu
    20131114 0431 Kebanyakan masih belia, ada hacker putih dan hacker hitam
    20131114 0526 Indonesia masuki status darurat Perang Cyber
    20131114 0549 Heroiknya serangan hacker Indonesia ke situs Australia
    20131114 1151 Motif hacker, dari popularitas sampai ekonomi
    20131114 1428 Pakar: Bukan perang, hanya unjuk rasa cyber
    20131114 1502 Situs intelijen Australia mati diserang atau sengaja dimatikan?

    20131114 ID HACKERS

    20131113 1409 Hacker Indonesia: Mereka tidak banyak tahu tentang operasi ini
    2013-11-14 04:04 PM

    http://www.merdeka.com/teknologi/hacker-indonesia-mereka-tidak-banyak-tahu-tentang-operasi-ini.html

    Hacker Indonesia: Mereka tidak banyak tahu tentang operasi ini
    Reporter : Dwi Andi Susanto | Rabu, 13 November 2013 14:09

    Merdeka.com – Walaupun sudah ‘agak melunak,’ namun serangan-serangan yang dilancarkan para peretas dari Indonesia terhadap situs Australia tetap saja ada.

    Dalam beberapa percakapan yang muncul di timeline di account Twitter bernama OperationAustralia, @Op_Australia, tensi tinggi pun mengalir. Ada banyak percakapan antara para hacker dari Indonesia dengan sang admin yang terus berlanjut.

    Beberapa di antaranya, dari pihak Indonesia, mengatakan bahwa mereka menyerang situs-situs dengan domain Australia (…au) dikarenakan aksi mata-mata pemerintah Negeri Kangguru tersebut ke Indonesia.

    Tentu saja, sang admin juga membalas dengan kata-kata yang bertensi tinggi pula dengan mengatakan bahwa sebenarnya kedua belah pihak juga saling melakukan aksi mata-mata, namun apa yang dilakukan Indonesia masih belum terungkap ke publik.

    Oleh karenanya, mereka (hacker Australia) terus menyarankan untuk menghentikan serangan terhadap situs-situs publik Australia dan memfokuskan ke website pemerintahan dengan domain gov.au.

    Tensi panas di account Twitter OP AustraliaKetegangan percakapan di account Twitter tersebut nampaknya memantik perhatian dari seseorang yang mungkin juga seorang hacker dari Indonesia dengan ID bernama Glunt, @gluntsav, untuk melerainya.

    Dia mengatakan kepada sang pemilik account OP Australia, “Jangan terlalu menghiraukan orang-orang seperti dia. Dia tidak tahu banyak akan operasi ini.”

    Dari perkataan Glunt tersebut, tersirat bahwa sebenarnya memang tidak ada perang antara hacker atau Anonymous Indonesia dengan Australia. Justru yang mengobarkan perang tersebut adalah kelompok-kelompok yang tidak tahu apa-apa dan hanya ingin ‘show up’ saja sekaligus memperkenalkan diri atau kelompok mereka dengan memanfaatkan ketegangan antara Indonesia dan Australia.
    [das]


    20131113 1507 Hacker: Ini untuk negara kita, tidak seperti para koruptor itu
    2013-11-14 04:02 PM

    http://www.merdeka.com/teknologi/hacker-ini-untuk-negara-kita-tidak-seperti-para-koruptor-itu.html

    Hacker: Ini untuk negara kita, tidak seperti para koruptor itu
    Reporter : Dwi Andi Susanto | Rabu, 13 November 2013 15:07

    Merdeka.com – Pada tanggal 09 November kemarin, Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, angkat bicara terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh para peretas Indonesia ke Australia.

    Dalam ucapannya , Teuku Faizasyah tidak setuju apabila keahlian para anak bangsa ini dilakukan untuk tujuan yang tidak baik. Dia malah meminta para hacker lokal membantu pemerintah agar tak lagi dengan mudah disadap.

    “Apakah ada tindakan yang lebih positif, misalnya menyalurkan teknologi informasi mereka untuk memperkuat penangkal penyadapan. Jadi itu yang bisa dikontribusikan anak-anak muda yang baik di zaman era informasi teknologi,” tegas dia.

    Walaupun menyatakan ketidaksetujuannya, namun dia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat berbuat banyak atau melarang para hacker Indonesia terus gempur situs-situs Australia.

    Ternyata, pernyataan Teuku Faizasyah tersebut mendapatkan tanggapan dari salah seorang dari kelompok peretas yang menamakan dirinya Indonesian Security Down Team .

    Dalam pernyataannya, dia mengatakan, “Di sini kami melakukan demi Indonesia. NKRI harga mati. Ini adalah protes keras kami (kepada Australia), selagi Anda tutup mata.”

    Dia juga menuliskan bahwa lebih baik melakukan aksi serangan tersebut daripada harus menggunakan uang negara, memakan uang rakyat, pencucian uang atau juga hanya berkoar-koar di depan dan tidak jelas pada akhirnya.

    Selain itu, dia juga menyarankan agar semua serangan lebih difokuskan untuk menyerbu situs-situs pemerintahan Australia bukan website umum atau milik perusahaan kecil atau perseorangan.

    “Sekali lagi kami berharap (kepada semua hacker Indonesia) untuk tidak mendeface situs Australia secara random. Kita mencegah Cyber War Demi negara kita juga. Kalian yang sekarang masih mendeface situs .au secara random, tidak punya kerjaan, sok kuat, dan Sok Hebat! exploit yang kalian gunakan tidak ada apa2nya!!” di akhir tulisannya.


    20131114 0431 Kebanyakan masih belia, ada hacker putih dan hacker hitam
    2013-11-14 04:01 PM

    http://www.merdeka.com/peristiwa/kebanyakan-masih-belia-ada-hacker-putih-dan-hacker-hitam-aksi-hacker-1.html

    Aksi Hacker (1)
    Kebanyakan masih belia, ada hacker putih dan hacker hitam
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 04:31

    Merdeka.com – Bila ditelisik lebih jauh, dunia hacker memang sangat menarik untuk diselami, apalagi bila tahu kalau mereka ternyata masih berusia sangat belia, dan kebanyakan di antaranya masih duduk di bangku SMP dan SMA.

    Muhammad Isfahani misalnya, owner & founder di Teknik Komputer Jaringan Seluruh Indonesia, mengaku belajar seputar hacking sejak kelas 2 SMP, tetapi sudah belajar bahasa pemrograman komputer sejak kelas 4 SD.

    Isfahani yang memiliki nama dunia maya zp3nz4s itu mengaku sangat tertarik meng-exploit website dan exploit database, meski tak mau disebut hacker. “Kemarin saya sempat ditantang untuk hack website pengelolaan data negara Turki,” katanya.

    CEO dan programmer di Spensav Antivirus itu juga mengungkapkan terdapat dua macam hacker, yaitu hacker hitam atau black hat dan hacker putih atau white hat. Umumnya, white hat tidak mau disebut hacker, mereka lebih suka disebut programmer.

    Komunitas White Hat biasanya untuk membantu website-website agar memunculkan peringatan bahwa website tersebut memiliki bug, sedangkan Black Hat, adalah sebuah komunitas hacker yang berfokus hanya ingin menaikkan popularitas nama.

    Isfahani yang masih duduk di bangku SMK Al Muhajirin Depok itu mengaku kesehariannya seperti anak SMA lainnya, tetap sekolah meski sering terlambat ke sekolah gara-gara begadang.

    “Kalau level-levelan kayaknya gak ada, karena mayoritas hacker-hacker di Indonesia menganggap kita sama semua, nggak ada istilah mastah/newbie,” tuturnya.

    Obsesi Isfahani sendiri adalah ingin mengamankan website-website Indonesia dan dari komunitasnya sendiri, ingin mendeface website-website yang berkonten pornografi, spam, phising, virus, perjudian, dan lainnya.

    “Namun, banyak juga anak Indonesia yang bisa hacking malah disalahgunakan untuk hack website-website Indonesia untuk menjadikan dia ‘TERKENAL’ dan saya pun kemarin dengar kabar, kalau dia hack web indonesia cuma ingin masuk TV,” katanya.


    20131114 0526 Indonesia masuki status darurat Perang Cyber
    2013-11-14 04:06 PM

    http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-masuki-status-darurat-perang-cyber-aksi-hacker-2.html

    Aksi Hacker (2)
    Indonesia masuki status darurat Perang Cyber
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 05:26

    Merdeka.com – Cyber war atau perang cyber tak terelakkan terjadi antara Indonesia dan Australia. Pemicunya adalah aksi penyadapan jaringan telekomunikasi dan internet yang dilakukan negeri Kanguru tersebut kepada Indonesia.

    Dua situs intelijen Australia, hingga kini masih tumbang dan sama sekali tak bisa dibuka. Berikutnya, gelombang serangan dari hacker muda Indonesia diarahkan ke satu sasaran, yaitu situs milik Departemen Pertahanan Australia di http://defence.gov.au.

    Bukti cyber war telah berkobar adalah penyerangan terhadap situs penting Australia tersebut diumumkan secara terbuka di sebuah halaman event di Facebook yang melibatkan ratusan hacker muda Indonesia sejak Jumat malam (8/11), tidak seperti biasanya, penyerangan dilakukan secara silent atau diam-diam.

    Sebaliknya, situs-situs penting di Indonesia juga diduga jadi sasaran serangan hacker Australia, seperti situs Kemenkum HAM, KPK, dan PLN yang sempat down, bahkan mati total meski saat ini sudah bisa dibuka kembali.

    Bukan tidak mungkin, situs-situs penting lainnya akan menyusul diserang, apalagi dengar-dengar Anonymous Australia telah mengirimkan peringatan terakhir lewat laman di Youtube.

    Dalam video tersebut terungkap bahwa Anonymous Australia memperingatkan kepada hacker Indonesia agar tidak melakukan random deface atau serangan secaraacak yang merugikan pengusaha kecil, rumah sakit, dan website tidak bersalah lainnya. “Fokuskan serangan pada website pemerintah dan dinas intelijen yang telah melakukan penyadapan,” ungkap Anonymous Australia.

    Bila ancaman itu menjadi kenyataan, maka tak pelak terjadi perang cyber sipil yang tidak melibatkan negara yang bisa saja bisa mengganggu layanan publik atau bahkan bisa mengganggu stabilitas nasional seperti yang pernah terjadi di Estonia beberapa tahun yang lalu.

    Serangan hacker dalam jumlah besar-besaran ke Australia itu juga menyedot bandwidth yang sangat besar mengingat amunisi dan tools-toolsnya yang beragam dan canggih.

    Menurut Kabid Keamanan Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Irvan Nasrun, sebagian besar hacker di Indonesia merasa terpanggil nuraninya atas penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia.

    “Meskipun begitu kita tidak perlu terpancing dengan melakukan penyerangan secara membabi buta. Hal yang dilakukan oleh pemerintah Australia memang tidak benar, alangkah baiknya pemerintah kita melayangkan surat resmi kepada Australia meminta mereka untuk minta maaf,” tegasnya.

    Kelompok hacker yang tergabung dalam Anonymous Indonesia itu memang tidak memiliki tujuan selain membela harga diri bangsa yang telah diinjak-injak Australia dengan penyadapannya. Berdasarkan halaman event #StopSpyingOnIndonesia, mereka mencoba menghindari random deface dan hanya merobohkan situs-situs pemerintah Australia saja.

    Pengamat hukum telekomunikasi UI Edmon Makarim mengungkapkan seharusnya para hacker lebih dewasa dalam melakukan aksinya. Idealnya, tambahnya, pemerintah segera menyerukan agar para hacker lebih bisa mengendalikan diri karena pengrusakan situs negara lain dapat dikatakan sebagai kriminal oleh negara yang bersangkutan.

    “Tindakan balasan dari komunitas negara yang bersangkutan kan juga belum tentu dapat diantisipasi dengan baik. Secara makro, yang dirugikan nanti adalah kepentingan negara kita sendiri di mata dunia,” tuturnya.
    [tts]


    20131114 0549 Heroiknya serangan hacker Indonesia ke situs Australia
    2013-11-14 04:09 PM

    http://www.merdeka.com/peristiwa/heroiknya-serangan-hacker-indonesia-ke-situs-australia-aksi-hacker-3.html

    Aksi Hacker (3)
    Heroiknya serangan hacker Indonesia ke situs Australia
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 05:49

    Merdeka.com – Heroiknya serangan hacker Indonesia ke situs-situs penting Australia terlihat dari sebuah laman grup terbuka di Facebook dan laman event #StopSpyingOnIndonesian.

    Dari sanalah, komando, penentuan target sasaran, dan langkah-langkah atau tools yang perlu disiapkan terungkap.

    Berdasarkan pemantauan merdeka.com di kedua laman Facebook yang bisa diakses siapa saja tersebut, terlihat rasa nasionalisme yang sangat besar dari sedikitnya 500 hacker yang tergabung di dalamnya.

    Komandan penyerangan #OpAustralia Om-Jin selaku Co Founder The Indonesian Security Down mengungkapkan apa yang akan mereka lakukan adalah untuk masyarakat Indonesia. Om-Jin juga menyinggung soal Istana yang tidak setuju hacker Indonesia serang situs Australia, bahwa tidak ada yang dilanggar dengan apa yang mereka lakukan di negara yang demokratis.

    “Ini adalah protes kami, selagi Anda (bapak Presiden) tutup mata. Dalam operasi ini kami akan terus bombardir lawan, karena kami tidak pernah merugikan keuangan negara, tidak korupsi, tidak memakan uang rakyat, dan tidak melakukan pencucian uang,” ungkapnya dalam laman grup terbuka Indonesia Security Down di Facebook.

    Dia melanjutkan bahwa operasi penyerangan ke situs Australia tidak menggunakan uang negara, dan kelompok hacker itu hanya ingin membuktikan bahwa mereka melakukan hal tersebut hanya semata-mata agar privasi Indonesia tidak terusik.

    Tak lupa kepada pasukannya, Om-Jin berpesan agar tidak men-deface situs Australia secara acak demi mencegah cyber war dan demi menjaga negara Indonesia juga, dan tidak usah mencari ketenaran atau perhatian.

    “Yang penting tujuan kita membela negara bukan mempertakut/mempersuram diri kita dan bangsanya. Keep firee!!” ungkap hacker lainnya.

    Sementara itu, malam sebelum penyerangan terhadap http://asis.gov.au, komando hacker Indonesia mengungkapkan agar semua partisipan menyiapkan diri karena serangan akan dimulai Jumat (8/11) pukul 20.00 WIB secara serempak.

    “Segala kebutuhan serangan sudah kami siapkan, nantinya akan di-share satu jam sebelum waktu penyerangan dimulai, agar nantinya teman-teman defacer bisa ikut membantu memasang alat ini ke hasil deface sebelumnya, kami berharap serangan sebentar malam akan berjalan dengan lancer,” ujar komandan pasukan hacker Indonesia.

    Sementara itu, pada Selasa (12/11), kelompok hacker Indonesia menyiapkan serangan ke situs Departemen Pertahanan Australia yang beralamat di http://defence.gov.au.

    “Bismillah, tiba saatnya kita untuk melakukan penyerangan. Saat sebelumnya dua situs yang berhubungan dengan mata-mata Australia sudah down. Kali ini target kita kali ini adalah Departemen Pertahanan Australia di IP 203.6.74.5 dan Port 80,” tegasnya.
    [tts]


    20131114 1151 Motif hacker, dari popularitas sampai ekonomi
    2013-11-14 04:08 PM
    Aksi Hacker (4)
    Motif hacker, dari popularitas sampai ekonomi
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 11:51

    Merdeka.com – Seorang mantan hacker berhasil dihubungi merdeka.com, mengeluhkan seputar dunia hacking saat ini yang kebanyakan bermotif ingin mencari popularitas dan eksistensi dengan hanya mengandalkan tools saja.

    “Itu bukan hacker tapi lamer, obsesinya nama jadi tenar, diakui sebagai kampiun, masuk media dan dipuja puji karena dianggap heroik, kalau ketangkap langsung berharap bisa direkrut atau dikasih beasiswa karena dianggap potensial,” ujarnya kepada merdeka.com, Rabu (13/11).

    Hacker zaman dulu, tambahnya, sangat jarang yang memiliki motif popularitas. Zaman dulu belum dikenal pentest. Hacker meng-hack sistem sendiri untuk menemukan vulnerability, mengenali kelemahannya dan berusaha terus memperbaiki dan memproteksinya.

    “Bukan mengganggu, merusak sistem orang lain atau membantu teman-teman untuk menguji sistem yang mereka urusi,” tuturnya.

    Hacker zaman dulu juga jago menjebol password, mengakses sistem lewat backdoor, eksploitasi vulnerability, menjatuhkan sistem, menyusup ke jaringan, merubah dns dan routing, mengakali billing, memodifikasi program dan teknologi untuk tujuan yang berbeda misalnya WiFi buat scanning dan sebagainya.

    “Tujuannya yang beda kalau kita dulu hobi, memecahkan masalah, membantu mencari solusi misalnya membangun jaringan yang terjangkau, bikin dial up leased line, rt/rw net, antena kaleng bahkan berguna ketika kondisi darurat bencana macam Aceh, Nias, Yogyakarta, dan lainnya,” katanya.

    Mendayagunakan sistem usang sehingga tetap optimal, bikin akses internet yang illegal di depan hukum negara tapi bukan hasil mencuri atau merusak serta jadi solusi akses di rural area. Hacker zaman dulu juga getol membuat aplikasi monitoring serta deteksi dini sendiri.

    Kalau motifnya ekonomi, tergantung profesinya apa, kalau yang umum di sini kebanyakan jual beli barang tidak resmi atau yang illegal, dan sebagian yang lain menyediakan jasa.

    “Ada juga yang menyewakan rekening atau kurir/penghubung serta jasa politik, seperti ghost follower twitter, facebook atau generate traffic buat pencitraan,” tuturnya.

    Kalau mencuri saldo tabungan orang lain, memang beberapa waktu yang lalu populer di Malang, yang mana setiap rekening cukup diambil Rp 100, tapi karena nasabahnya banyak, hasilnya juga bisa jutaan.

    “Sekarang hacker maling duit kurang popular, kalau sama nasabah bank biasanya sih nipu bukan take over account. Carder sekarang juga buat sekali pakai aja misalnya buat beli jaringan botnet,” ujarnya.

    Yang banyak saat ini, tambahnya, bisnis hal urusan pilkada, pencitraan, persaingan bisnis bisa puluhan juta tarif harian sekali proyek, minimal 10 jutaan buat akses halaman depan web lawan pilkada.
    [tts]


    20131114 1428 Pakar: Bukan perang, hanya unjuk rasa cyber
    2013-11-14 04:07 PM

    http://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-bukan-perang-hanya-unjuk-rasa-cyber-aksi-hacker-5.html

    Aksi hacker (5)
    Pakar: Bukan perang, hanya unjuk rasa cyber
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 14:28

    Merdeka.com – Ketegangan di dunia maya antara kelompok Anonymous Indonesia dengan pemerintah Australia ditanggapi dingin oleh sejumlah pakar telematika di Tanah Air.

    “Enggak ada perang cyber, apalagi tentara cyber Indonesia, biasa saja,” ujar Ketua ID-CERT Budi Rahardjo kepada merdeka.com, Rabu (13/11).

    Hal senada diungkapkan pakar hukum telematika UI Edmon Makarim yang mengatakan bahwa istilah cyber war atau darurat perang cyber itu terlalu jauh.

    “Saya lebih melihatnya sebagai gelombang unjuk rasa masyarakat lewat dunia maya saja. Toh, tidak pernah ada instruksi dari Presiden yang menyuruh melakukan serangan cyber kepada Australia,” ungkapnya.

    Istilah perang cyber memang terasa rancu saat yang terlibat di dalamnya hanya beberapa kelompok komunitas hacker Indonesia kepada situs tertentu yang menjadi sasaran serangan, dan tidak melibatkan unit-unit cyber dalam Kementerian Pertahanan maupun kepolisian.

    Ancaman tumbangnya jaringan internet Indonesia apabila ada serangan balasan dari Australia pun dibantah oleh pakar internet Onno W. Purbo.

    “Nggak ada cyber war atau tumbangnya jaringan internet, karena Indonesia memiliki sangat banyak jaringan internet. Mati satu tumbuh seribu,” katanya.

    Indonesia sendiri sebenarnya belum memiliki barisan tentara cyber yang seharusnya di bawah Kementerian Pertahanan. “Belum ada aturan dan regulasinya, jadi semua hanya sekadar wacana saja,” ujar pengamat internet Sylvia W. Sumarlin.

    Dalam perkembangan lainnya, hacker Indonesia di bawah bendera Anonymous Indonesia terus melancarkan serangan pada situs penting pemerintah Australia, dan yang disasar saat ini adalah defence.gov.au.

    Sebagian masyarakat Indonesia umumnya memberikan sanjungan dan pujian pada barisan kelompok hacker tersebut, meski tak sedikit pula yang mencacinya karena bisa berakibat rusaknya situs-situs penting bila Australia mengeluarkan serangan balasan.

    Bahkan seorang pejabat Kominfo menilai apa yang telah dilakukan hacker Indonesia tersebut melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta regulasi cyber di Australia.
    [tts]


    20131114 1502 Situs intelijen Australia mati diserang atau sengaja dimatikan?
    2013-11-14 04:00 PM

    http://www.merdeka.com/teknologi/situs-intelijen-australia-mati-diserang-atau-sengaja-dimatikan.html

    Situs intelijen Australia mati diserang atau sengaja dimatikan?
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 15:02

    Merdeka.com – Terjadi perdebatan dan diskusi yang hangat di berbagai forum online seputar hasil kerja berupa serangan hacker-hacker muda Indonesia ke situs-situs intelijen Australia.

    Banyak yang mengatakan bahwa sesungguhnya situs intelijen Australia itu bukan mati karena diserang hacker Indonesia melainkan memang dimatikan pihak pemerintah Australia itu sendiri seperti yang diungkapkan Wakil Ketua ID-SIRTII Muhammad Salahudin. Benarkah?

    Wajar saja, publik dan sejumlah kalangan komunitas telematika di Tanah Air meragukannya, apalagi, kemudian terlihat situs yang tadinya dinyatakan down ternyata bisa diakses dan dalam kondisi segar bugar.

    Ada nada keraguan bahwa peretas yang masih sekolah atau kuliah mampu menembus dan membuat porak-poranda situs intelijen Australia semacam ASIS di http://www.asis.gov.au yang setaraf dengan CIA nya Amerika Serikat.

    Namun begitu, dalam pantauan Indonesia ICT Institute, apa yang dilakukan hacker-hacker muda ini, jangan dianggap remeh sebenarnya. Sejak penyerangan dilakukan, yang sebelumnya situs ini segar bugar, kemudian rontok dan tak berdaya. Jika memang dimatikan, merupakan hal bisa saja terjadi, namun yang terjadi adalah mati akibat serangan.

    Publik memang melihat hanya soal situs intelijen mati atau dimatikan saja, namun proses mematikan itu juga tidak mudah dan tidak sebentar. IndoICT dan merdeka.com yang mengikuti terus perkembangan operasi para hacker melihat, tidak semua serangan sesungguhnya berhasil.

    Ada situs pertahanan Australia yang digempur tidak down-down. Kalau pun mati hanya sebentar, setelah itu segar kembali. Kalau memang dimatikan, situs ini tidak nampak segar bugar, karena seterusnya akan mati atau tidak bisa diakses, minimal pada waktu situs-situs itu dimatikan.

    Soal target serangan, dari apa yang dikomandokan Indonesia Security Down Team, dari target utama hingga saat ini, hanya dua yang sudah berhasil, yaitu ASIS dan ASIO. Dari dua yang berhasil pun, jika kini telah pulih, merupakan hal yang normal karena perbaikan tentunya sudah dilakukan.

    [dzm]


     
  • Virtual Chitchatting 4:16 PM on 2013/11/14 Permalink  

    The notorious Setya Novanto, Golkar’s Treasurer, has been successfull evading numerous full blown-up scandal cases 

    Jakarta, 2013-11-14 04:43 PM

    In numerous full blown-up scandal cases, the notorious Setya Novanto, Golkar’s Treasurer, has been successfull evading:

    • indictment, charge, accusation, arraignment, inculpation, crimination
    • accusation, charge, indictment, count, imputation, impeachment
    • demand, claim, charge, requirement, indictment, clamor
    • charge, inculpation, arraignment, indictment, crimination, accusation

    for the crimes he didnot commit, and justified by the corrupted courts, but obvious.

    Just to name a few:
    1. Bank Bali scandal case.
    2. PON 2012.
    3. e-KTP.


    http://www.dpr.go.id/archive/minutes/Risalah_Rapat_Paripurna_Ke-32_Masa_Sidang_IV_Tahun_2008-2009.pdf

    http://perpustakaanklipping.files.wordpress.com/2009/06/selasa-23-juni-2009-b.pdf


    Rudy Ramli had tried for months to get the money before finally accepting Mr Setya Novanto’s offer to recover it – at a 60 percent commission.
    Setya Novanto

    • has been the Golkar deputy treasurer.
    • was the PT Era Giat Prima (EGP) controller.

    Joko Tjandra and Setya Novanto, who together ran EGP, the company which brokered the payment of Bank Bali’s interbank claims from IBRA, along with Rudy Ramli, Bank Bali executive Firman Soetjahya and Pande Lubis agreed to persuade the top financial officials to help Bank Bali recover its money, Ridwan said.

    Joko and Setya Novanto, who at that time was also the treasurer of GolkarParty, were paid Rp 546 billion through EGP for assisting Bank Bali in recovering Rp 798 billion in interbank loans from the closed bank, Ridwan said.

    An audit of the deal by PriceWaterhouse-Coopers contains a dizzying catalogue of abuses, detailing; – “numerous indicators of fraud, noncompliance, irregularity, misappropriation, undue preferential treatment, concealment, bribery and corruption during the processing and payment of the Bank Bali claims.”

    At Mr. Joedono’s request, PricewaterhouseCoopers issued an abridged version that omitted more specific allegations about involvement by senior officials. That report was circulated to members of Parliament.
    Satrio Budihardjo Joedono, the Audit Board chairman

    The defendant took the initiative to approach the government figures and meet with them on Feb. 11, 1999, at Hotel Mulia Senayan in Central Jakarta. The meeting, which discussed the disbursement of the interbank loans to Bank Bali, was attended by Joko, Sjahril, Tanri Abeng, Pande Lubis, Baramuli, Setya Novanto and Firman Soetjahya, the prosecutor told the courtroom.


    Contents
    19990812 Big names linked to Bank Bali scandal
    19990924 1443 The Ongoing Bali Bank Scandal
    19990929 Baligate, and Why It Matters; Indonesia’s Recovery, and Democracy, Tested by Scandal
    19991013 FOCUS-Indonesian police to expand Bank Bali probe
    20000224 0739 Court hearing over Bank Bali scandal begins
    20001123 1926 Skandal Bank Bali: Joko Tjandra Juga Bebas Euy….
    20040304 Kronologi Skandal Bank Bali
    20090618 1812 ICW: Usut Semua Yang Terlibat Skandal Bank Bali
    20090623 Kasus Cessie Bank Bali: Kisah Berliku Duit Setengah Triliun
    20090623 0841 Permata Klaim Sebagai Pemilik Uang “Cessie” Bank Bali
    20110823 1406 Memburu Bayang Joko Tjandra, Buron Bank Bali
    20130320 1009 Kasus Bank Bali Setya Novanto lolos, bagaimana dengan kasus PON?
    20130929 1236 Nazaruddin: Setya Novanto Kendalikan e-KTP


    19990812 Big names linked to Bank Bali scandal
    2013-11-14 04:35 PM

    http://www.atimes.com/se-asia/AH12Ae01.html

    Southeast Asia
    Big names linked to Bank Bali scandal
    August 12, 1999 atimes.com

    JAKARTA – The names of many prominent Indonesians, including cabinet ministers, officials of the ruling Golkar party and executives of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), have been linked to a scandal involving Bank Bali that could have an impact on the coming presidential election.

    Investigation of the case has already led to the sacking of Pande Lubis, a deputy head of IBRA, and six other suspects have been banned from leaving the country, including Rudy Ramly, Bank Bali’s former president, and Setya Novanto, a Golkar deputy treasurer.

    IBRA confirmed last week earlier allegations made by banking law expert Pradjoto that Bank Bali, which is under IBRA control, paid Rp546 billion ($78 million) to private firm PT Era Giat Prima (EGP) for recouping Rp904 billion in interbank claims on closed-down banks. IBRA admitted the repayment of interbank claims on closed-down banks did not require the services of any third party such as EGP as the claims were insured by the agency through a government blanket guarantee program.

    EGP is controlled Golkar deputy treasurer Novanto, raising speculation that part of the fee was illegally used to finance the party’s campaigning activities or for vote-buying during June’s general election.

    On Monday, banking analyst Thomas Suyatno said prominent officials were likely to have been involved in the scandal in view of the huge amount of Rp904 billion ($130 million) involved.

    ”In view of the staggering amount of state funds and the simple process, there is a big possibility of the involvement of ‘influential figures’,” Suyatno said. He did not mention names, but indicated that they might be top officials in the government and the central bank, Bank Indonesia.

    President B.J. Habibie has ordered Bank Indonesia to investigate and verify the affair. State Secretary/Justice Minister Muladi said after meeting with Habibi Tuesday that the probe could be based on either administrative law or the civil code.

    Bank Indonesia would determine whether in making the funds transfer standard procedures had been fulfilled, Muladi said. ”Is there also any linkage with the Finance Minister and Bank Indonesia so that the money could be paid?” he asked. The investigation will look into ”the question of whether there have been corrupt, collusive and nepotistic practices and so forth”, he added.

    Other prominent people said to have had inside knowledge of the Bank Bali deal include Djoko Tjandra, owner of a star rated hotel in Jakarta and a contributor to Golkar funds; Arnold Baramuli, chairman of Supreme Advisory Council; Minister for State Enterprises Tanri Abeng; Finance Minister Bambang Subianto; Bank Indonesia Governor Syahril Sabirin; and Justice Minister Muladi himself.

    (Asia Pulse/Antara)


    19990924 1443 The Ongoing Bali Bank Scandal
    2013-11-14 04:31 PM

    http://www.scoop.co.nz/stories/HL9909/S00205.htm

    The Ongoing Bali Bank Scandal
    Friday, 24 September 1999, 2:43 pm
    Article: John Howard

    The Bank Bali scandal is turning into a long-running saga which has almost all the elements of a TV soap opera. John Howard reports.

    A Byzantine tale of back-stabbing and bribery, death threats and murky multi-million-dollar deals has become Indonesia’s most keenly followed soap opera, and nobody is watching more closely than President B J Habibie. His political future depends on it.

    The saga has dominated Indonesia’s newspapers and television newscasts for weeks, eclipsing even the tragedy in East Timor and its capital Dili. A nation that had grown wearily resigned to rampant corruption has been obsessively following the scandal, scenting the chance that the perpetrators may for once be brought to book.

    “It is about huge sums of money involving people in high places, if not the president – an allegation yet to be proved – then certainly people in his circle,” the Jakarta Post said in an editorial last week.

    The scandal surrounds the payment of US$70 million by Bank Bali to a firm run by Setya Novanto, a leading member of Mr Habibie’s ruling Golkar party, for the recovery of loans owed by the Indonesian Bank Retructuring Agency (IBRA)

    Former Bank Bali president, Rudy Ramli, says he tried for months to get the money before finally accepting Mr Novanto’s offer to recover it – at a 60 percent commission.

    The opposition says the money was plundered for Mr Habibie’s re-election war chest, a charge he has denied. But clear evidence is emerging that high-level officials were involved.

    An audit of the deal by PriceWaterhouse-Coopers contains a dizzying catalogue of abuses, detailing; – “numerous indicators of fraud, noncompliance, irregularity, misappropriation, undue preferential treatment, concealment, bribery and corruption during the processing and payment of the Bank Bali claims.”

    The case has provided a succession of lurid revelations for Indonesia’s, until now, newly unfettered press.

    “The scandal has revealed back-stabbing and betrayal,” the Jakarta Post said. “The bank could not have picked a more exotic name. There has been no murder, thank God, but there have been threats made to the lives of the whistle-blowers.”

    “The only thing missing in the picture is that there is no sex scandal. It would certainly liven up this otherwise dull all-male cast, which has nevertheless kept the nation if not in suspense, then certainly amused,” the Jakarta Post added.

    Mr Ramli has requested protection from the National Commission of Human Rights, saying anonymous callers have threatned to kill him and his family. Newspapers say he has also been constantly followed by mysterious black cars.

    A journal written by Mr Ramli is at the centre of the scandal. It details meetings with several government officials and close associates of Mr Habibie, including one of his brothers.

    An attempt by the government to discredit the journal backfired embarrassingly.

    The government produced a statement signed by Mr Ramli which said he had been forced to fabricate the journal after being kidnapped by an opposition party. But the statement met widespread derision, not least because it misspelt the first name of its purported author as “Rudi.”

    Mr Ramli told a parliamentary hearing last week he had not written the retraction, after pointedly introducing himself as “Rudy Ramli – and that’s Rudy with a y, not an i”.

    IBRA staff have also been threatened. Some are using special devices on their mobile phones to prevent calls being tapped. Finance ministry officials say they, too, have received bomb threats.

    There is an atmosphere of mounting paranoia. There are also concerns that bribery is being used to keep the scandal under wraps. A group of anti-Habibie legislators within the ruling Golkar party are pushing forward to have Golkar abandon Habibie.

    As fresh revelations emerge, the scandal is creeping ever closer to Mr Habibie’s inner circle. One name in particular keeps cropping up: Mr Habibie’s old friend A.A. Baramuli.

    Mr Baramuli, head of the president’s Supreme Advisory Council, is regarded a s a key player in the “Habibie success team”, which is arranging Mr Habibie’s bid to win re-election when Indonesia chooses its next president in November.

    In testimony to parliament last week, the IBRA head Glenn Yusuf said he had been called to a meeting in late July shortly after the scandal broke, where Mr Baramuli told him that unless he co-operated, state enterprises minister Tanri Abeng and Mr Baramuli himself could be implicated, and Mr Habibie’s position threatened.

    Mr Baramuli and Mr Abeng are both named in Mr Ramli’s journal. Both deny any wrongdoing.

    Mr Baramuli is not taking his newfound notoriety lying down. He says he is a victim of a plot to smear him, and in a series of outbursts has denounced one of the Bank Bali whistle-blowers as a drug addict, and attacked Marzuji Darusman, a leading player in Golkar’s anti-Habibie camp, as “a fool in politics.”

    International financiers, meanwhile, anxious to take a stand against corruption in Indonesia, have said they are suspending loans until the scandal is properly settled. Analysts say this is a signal they have given up on the current regime and are waiting for a new government.

    The scandal, meanwhile, remains far from solved. “We have only seen a few of the pieces that make up this mysterious jigsaw puzzle.” the Jakarta Post said.

    So, did US President Clinton’s threats of economic sanctions against Indonesia over East Timor troop withdrawals mean anything. Probably not, the international financial community was already saying to Indonesia, “We’re outta here.” The Indonesian’s now don’t have much more to lose. And that could be very dangerous.

    ENDS


    19990929 Baligate, and Why It Matters; Indonesia’s Recovery, and Democracy, Tested by Scandal
    2013-11-14 04:36 PM

    http://www.nytimes.com/1999/09/29/business/baligate-and-why-it-matters-indonesia-s-recovery-and-democracy-tested-by-scandal.html?pagewanted=all&src=pm

    Baligate, and Why It Matters; Indonesia’s Recovery, and Democracy, Tested by Scandal
    By MARK LANDLER
    Published: September 29, 1999

    In the streets of Jakarta, students lob firebombs at police. In the ruins of East Timor, Indonesian soldiers seethe as foreign troops take over. In the desolate scrub of Ambon, Christians and Muslims kill each other with home-made guns.

    There is no shortage of issues to anger today’s Indonesia — a country suspended uneasily between dictatorship and democracy, economic ruin and recovery. Yet of all the outrages in Indonesia these days, the one that rankles people here most is a financial scandal known as Baligate.

    The facts of the case are simple: Bank Bali, one of Indonesia’s largest banks, paid nearly $70 million to a finance company with ties to the ruling Golkar Party to help recover loans it was owed by other banks. Critics said that the money was to be funneled into the election campaign of President B. J. Habibie.

    Since the scandal came to light in July, the money has been returned and a raft of investigations begun. Yet the public outrage has become more thunderous by the day.

    With evidence emerging that other banks may have been asked to participate in similar schemes, the Parliament on Friday demanded that Mr. Habibie suspend seven top officials, including the Finance Minister and the governor of the central bank, who it says were involved.

    ”This scandal is the straw that broke the camel’s back,” said Mark Baird, the World Bank’s country director in Indonesia. ”It’s indicative of the much bigger political and economic stakes in Indonesia.”

    Nobody has yet accused Mr. Habibie himself. But after three scandal-scarred decades under his predecessor, Suharto, people here are in no mood to let an unpopular President off the hook. The scandal — and the Government’s obdurate response to it — has become a touchstone for those who say Indonesia must shed its culture of corruption.

    ”People are really fed up,” said Rizal Ramli, an economist here. ”After watching Habibie make so many speeches about the rule of law, they realize the laws are not being upheld. Despite his claims of being different, this Government is merely an extension of the Suharto Government.”

    Political analysts here said that the scandal had grievously wounded Mr. Habibie, who faces a tough election in November. But the stakes are even greater: Some worry that Baligate could jeopardize Indonesia’s recovery and transition to democracy.

    ”If you were to elect a new president and not resolve Bank Bali, I think all of these political changes would be at risk because you fundamentally haven’t changed the culture,” Mr. Baird said.

    Anoop Singh, deputy director of the International Monetary Fund’s Asia-Pacific operations, said, the fund could not ”just put this aside and move on with the program without fully resolving the issue.”

    The I.M.F., the World Bank, and the Asian Development Bank have backed up their words by withholding almost $1.4 billion in loans to Indonesia until the country releases results of an outside investigation.

    The longer Jakarta refuses, the higher the cost: by the end of next March, these agencies are scheduled to lend $4.7 billion to Indonesia — more than 10 percent of their total $43 billion rescue package.

    Indonesian officials say they can make do for a while. But they agree that the country cannot fully recover from its economic trauma without a resumption of foreign aid. ”In this budget year, we need $10 billion in external aid,” Umar Juoro, an adviser to Mr. Habibie, said. ”If they stop the support permanently, it would be a disaster for the economy.”

    That Indonesia would risk such a disaster shows how difficult it is for the country to change. Despite demands that the Government get to the bottom of things, it has refused to release a lengthy report on the scandal assembled by the accounting firm PricewaterhouseCoopers.

    People who have seen the report said that it named several senior officials as being directly involved in a scheme to divert nearly $70 million from Bank Bali to the Golkar Party. They also said that the report tracked the flow of money from Indonesia’s Bank Restructuring Agency, which had nationalized Bank Bali, into a web of accounts held by people with ties to Golkar.

    The State Audit Board, which received the PricewaterhouseCoopers report, first urged the firm to release it. But threatened with lawsuits by the people named in the report, the board backed off. Now, it says, bank secrecy laws prevent disclosure.

    ”In protecting all these people, it is true that I might be protecting guilty people,” Satrio Budihardjo Joedono, the Audit Board chairman, said. ”But let the police decide, let the lawyers decide. This is a question of law.”

    Mr. Joedono said he had given the report to the police, and hoped that the right people would be prosecuted. He shook his head, exasperated.

    Fighting corruption in Indonesia is not easy, he said, especially when the culprits are well financed. He hinted that it could also be dangerous: ”There are people walking around with millions. That can buy a lot of lawyers and a lot of guns.”

    Among the people worried by the scandal is the man who started it: the former president of Bank Bali, Rudy Ramli.

    Mr. Ramli, who is 41 and no relation to the economist, moved his family to Singapore and ducked out of sight after the scandal broke. He emerged two weeks ago to testify at a hearing in Parliament — a pale shadow of his once-ebullient self.

    The scandal is the sad denouement of Mr. Ramli’s desperate struggle to hold onto a bank he inherited from his father. The elder Mr. Ramli, an ethnic Chinese businessman, bought the company in 1967; its name derives from its roots on the resort island of Bali.

    Under Rudy Ramli, Bank Bali grew into Indonesia’s fourth-largest private bank. It specialized in consumer banking and won the respect of securities analysts with its relatively conservative loan portfolio.

    ”Bank Bali was thought of as a good bank, and Rudy Ramli was viewed as an honest banker,” said Mark E. Hansen, a consultant who specializes in banking at Booz Allen & Hamilton in Jakarta.

    But like all Indonesian banks, Bank Bali was devastated by the Asian financial crisis. The devaluation of the Indonesian rupiah left most of its corporate clients insolvent, which meant they could not repay loans. And an outbreak of violent unrest in Jakarta and other cities caused panicky bank runs.

    Mr. Ramli found himself in a race against time. Unless he could quickly raise millions of dollars, Bank Bali would fail to meet the Government’s capital-adequacy standards. Under Indonesia’s agreement with the I.M.F., the state would either take over the bank or shut it down.

    At a companywide meeting, Mr. Ramli vowed to do whatever it took to keep the bank afloat. ”If everybody is going to die,” Mr. Ramli said in an interview here last year, ”we want to be the last ones to die.”

    He focused on more than $100 million that Bank Bali was owed by three banks that had been closed. Under Indonesia’s bank restructuring laws, the Government guaranteed the debts of all banks, which meant Bank Bali should have been able to recoup the money.

    But Mr. Ramli kept running into walls when he pleaded his case at Indonesia’s Central Bank and the Bank Restructuring Agency. In desperation, he turned to a finance company, PT Era Giat Prima, headed by the deputy treasurer of Mr. Habibie’s Golkar Party, Setya Novanto.

    The finance company helped Bank Bali recover the loans — but extracted a 60 percent commission, roughly $70 million. Mr. Novanto described it as a debt-collection fee. Mr. Habibie’s rivals in Golkar said that the money was earmarked to buy votes in November’s presidential election, which will be decided by members of Parliament, not a popular vote. Mr. Novanto denies the charge.

    The scandal was blown open in July by an consultant and gadfly, who had obtained documents about the arrangement. Overnight, Mr. Ramli’s Faustian bargain threatened virtually every senior finance official in Indonesia. Among those who have been accused of knowing about the deal were the Finance Minister, Bambang Subianto; the governor of the central bank, Syharil Sabirin; the Minister of State Enterprises, Tanri Abeng, and one of Mr. Habibie’s closest advisers, Arnold Baramuli.

    Under pressure, the Government hired PricewaterhouseCoopers in August to investigate. Despite having only two weeks and poor access to information, the firm said it uncovered ”numerous indicators of fraud, noncompliance, irregularity, misappropriation, undue preferential treatment, concealment, bribery and corruption.”

    At Mr. Joedono’s request, PricewaterhouseCoopers issued an abridged version that omitted more specific allegations about involvement by senior officials. That report was circulated to members of Parliament.

    Even without naming names, the abridged report paints a vivid picture of how officials used Indonesia’s bank restructuring program as a lever to extract payments from Bank Bali. It describes how Mr. Ramli’s requests for help were rejected by regulators, and then suddenly granted after meetings between Bank Bali officials, regulators and Mr. Habibie’s advisers.

    Testifying before Parliament, John Campbell, the PricewaterhouseCoopers partner who wrote the report, said regulators had approached 12 other banks about cutting similar deals.

    He noted that the way the bank restructuring was organized, regulators had access to vast pools of money to rescue some banks and not others. Such a setup, Mr. Campbell said, had created a ”high internal and external vulnerability to fraud and misconduct.”

    After hearing Mr. Campbell, Indonesia’s Parliament demanded that Mr. Habibie suspend the Finance Minister, central bank governor, State Enterprise Minister, and his adviser, Mr. Baramuli, as well as four other officials. But Mr. Habibie said he would wait for a legal verdict before dismissing anyone.

    Such statements give little comfort to the I.M.F. and other agencies. Indonesia’s legal system is notoriously ineffectual. Critics say that a prosecution of the Bank Bali case would founder as surely as an investigation of former President Suharto’s ill-gotten wealth has.

    Most officials have maintained silence, refusing to cooperate with investigators or give interviews. Some have gone on the offensive. Mr. Sabirin, the central bank governor, called the report ”absolutely wrong and unfounded” in suggesting it gave preferential treatment to Bank Bali. He has threatened legal action against the firm.

    People here acknowledge that by the extravagant standards of Indonesian corruption, a diversion of $70 million is peanuts. After all, Mr. Suharto and his family are accused of siphoning billions.

    But the Bank Bali affair could have huge collateral damage because it undermines Indonesia’s efforts to rebuild its banking system. With costs estimated at $40 billion to $60 billion, the bailout is already one of the most expensive in history. Suspicions that the process is corrupt could make it worse by scaring away foreign banks that might have invested in banks here.

    After watching their country become a synonym for corruption, taxpayers here are no longer willing to look the other way. That may be why Bank Bali has aroused so much ire.

    ”The officials who have responsibility for implementing the program are themselves robbing the bank,” Mr. Ramli, the economist, said. ”It’s a white-collar robbery by all the President’s men.”


    19991013 FOCUS-Indonesian police to expand Bank Bali probe
    2013-11-14 04:37 PM

    http://www.agaphil.com/AuditingArticles/Good/indones.html

    Wednesday October 13, 7:09 am Eastern Time
    FOCUS-Indonesian police to expand Bank Bali probe
    (Adds World Bank comments in grafs 4-5)
    By Lewa Pardomuan

    JAKARTA, Oct 13 (Reuters) – Indonesian police vowed on Wednesday to expand an investigation into the PT Bank Bali scandal and said they would soon question more powerful business and government figures.

    An independent audit by PricewaterhouseCoopers urged further inquiries into the potential involvement of several people, including “ministers, senior government officials, members of parliament, political party officials and prominent members of the business community.”

    “We will summon more people…everyone who has been mentioned (in the audit),” police investigation section chief Da’i Bachtiar told a news conference without elaborating. “We have yet to investigate many more people.”

    But World Bank country director for Indonesia Mark Baird said on Wednesday Jakarta’s effort to solve the scandal was far from adequate.

    “So far, it’s not adequate,” he said in a speech to businessmen, adding that the country’s judicial institutions needed to be revamped.

    The scandal revolves around a payment of $70 million by Bank Bali to a firm run by Setya Novanto, a leading official in the former ruling Golkar party, for the recovery of loans from IBRA.

    OFFICIALS QUESTIONED

    Bachtiar said police had questioned A.A. Baramuli, former head of the president’s Supreme Advisory Council, Finance Minister Bambang Subianto, central bank governor Syahril Sabirin, State Enterprises Minister Tanri Abeng and chairman of the government’s bank restructuring agency (IBRA) Glenn Yusuf.

    Bachtiar said police planned to submit the dossiers of Bank Bali’s former director, Rudy Ramli, to the attorney-general’s office on Wednesday.

    “We plan to hand over the suspect and the evidence today. Setya Novanto’s will be submitted soon after being completed,” he said.

    Police have arrested five people including Ramli in connection with the scandal.

    Police need the president’s permission to arrest Novanto, since he is a member of parliament.

    Police chief General Roesmanhadi said police had asked President B.J. Habibie for permission to arrest Novanto.

    “We are waiting for him to issue the letter,” he said.

    Indonesia’s Supreme court said on Tuesday it would decide soon if the Supreme Audit Agency should release details of the independent audit.

    The International Monetary Fund has demanded the complete report be released publicly before it makes any fresh loans.

    Parliament had also demanded the full audit report.

    The state audit agency, however, only gave parliament a summary, saying parts of the report were “frightening” and disclosing them would breach banking secrecy laws.

    Habibie’s political opponents say the money was siphoned off for Habibie’s re-election war chest, an allegation he denies. The presidential election is set for October 20.


    20000224 0739 Court hearing over Bank Bali scandal begins
    2013-11-14 04:39 PM

    http://www.thejakartapost.com/news/2000/02/24/court-hearing-over-bank-bali-scandal-begins.html

    Court hearing over Bank Bali scandal begins
    The Jakarta Post, Jakarta | Jakarta | Thu, February 24 2000, 7:39 AM

    JAKARTA (JP): The hearing into the Bank Bali corruption scandal began in the South Jakarta District Court on Wednesday with the reading of an indictment against one of six defendants.

    In front of some 40 people attending the session, prosecutor Ridwan Moekiat said Joko S. Tjandra, an executive of PT Era Giat Prima (EGP) and the owner of the Mulia group, was involved in the disbursement of Bank Bali’s interbank loans from a closed bank, an action that resulted in Rp 904 billion (some US$122 million) in losses for the state.

    The state has already recouped the money.

    “”The defendant violated Chapter 1 of the 1971 Law on Corruption,”” the prosecutor said in the hearing presided over by judge R. Soenarto.

    The article carries a maximum sentence of 20 years in jail.

    The five other suspects in the 1998-1999 scandal, which allegedly also involved several people who were high-ranking government officials at the time, were named by the Attorney General’s Office as Pande Lubis, former vice chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA); Tanri Abeng, former state minister of state enterprises; Setia Novanto, presidentof EGP; Bank Bali president Rudy Ramli; and Erman Munsyir, an executive at Bank Indonesia.

    According to Ridwan, Joko collaborated with several people, including four top government financial officials, in disbursing the loans.

    The prosecutor named the four officials as Tanri Abeng, former Supreme Advisory Council chairman A.A. Baramuli, Pande Lubis and central bank Governor Sjahril Sabirin.

    Ridwan, reading from a 63-page indictment, said the central bank in 1998 initially withheld approval for Bank Bali’s request to be reimbursed for bad loans to a closed bank after Bank Indonesia learned the private bank had failed to meet several requirements, including missing the deadline forsubmitting its request to IBRA.

    Joko and Setya Novanto, who together run EGP, the company which brokered the payment of Bank Bali’s interbank claims from IBRA, along with Rudy Ramli, Bank Bali executive Firman Soetjahya and Pande Lubis agreed to persuade the top financial officials to help Bank Bali recover its money, Ridwan said.

    The defendant, he continued, then took the initiative to approach the government figures and meet with them on Feb. 11, 1999, at Hotel Mulia Senayan in Central Jakarta.

    The meeting, which discussed the disbursement of the interbank loans to Bank Bali, was attended by Joko, Sjahril, Tanri Abeng, Pande Lubis, Baramuli, Setya Novanto and Firman Soetjahya, the prosecutor told the courtroom.

    At the meeting, which was led by Baramuli, it was proposed that Bank Baliexecutives compose a letter to the chairman of IBRA, asking his help in recovering its interbank loans, Ridwan read from the indictment.

    Firman and Rudy wrote the letter, dated Feb. 12, or a day after the meeting, concerning Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)’s bad loan to Bank Bali, the prosecutor said.

    The defendant also attended several other meetings after May 1999 at Tanri’s home, during which the technicalities of the loan disbursement werediscussed, the indictment read.

    Joko and Setya Novanto, who at that time was also the treasurer of GolkarParty, were paid Rp 546 billion through EGP for assisting Bank Bali in recovering Rp 798 billion in interbank loans from the closed bank, Ridwan said.

    Several reports suggested the money paid to EGP was used to fund former president B.J. Habibie’s run for the presidency.

    The same court last year tried four Bank Bali executives — Rudy Ramli, Firman, Henri Kurniawan and Rusli Suryadi — for a cessie contract connected to the scandal.

    The court discontinued the trial in December last year, saying the prosecutor’s indictment failed to disclose in detail the role of the four suspects in the contract.

    The judge on Wednesday adjourned the trial until next Monday. (asa)


    20001123 1926 Skandal Bank Bali: Joko Tjandra Juga Bebas Euy….
    2013-11-14 05:25 PM

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O2CMDTG1dtsJ:http://www.gatra.com/2000-11-28/versi_cetak.php%3Fid%3D1567%2B%22setya+novanto%22,Antasari+Azhar+18+bulan+penjara&oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aunofficial&client=firefox-a&hl=en&ct=clnk

    http://www.gatra.com/2000-11-28/versi_cetak.php?id=1567

    Skandal Bank Bali: Joko Tjandra Juga Bebas Euy….
    Jakarta, 23 November 2000 19:26

    MESKI telah divonis bebas dalam peradilan pidana skandal Bank Bali, agaknya Joko S. Tjandra belum bisa tersenyum lepas. Dia masih menghadapi perkara perdata. Selain itu, muncul pula soal baru. Yakni, beredarnya secarik kertas, dengan kop surat PT Era Giat Prima, yang mengindikasikan penyuapan pada perkara itu. Surat itu beredar di kalangan anggota DPR-RI, Jumat pekan lalu.

    Surat itu bertanggal 19 November 1999 dengan disertai meterai Rp 2.000 dan ditandatangani Direktur Utama, Setya Novanto, dan Direktur Perseroan, Joko S. Tjandra. Tersurat di sana, pihak Era Giat Prima akan memberikan US$ 5 juta kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Itu dana kompensasi atas bantuan NU, sehingga kasus Era Giat Prima tuntas dengan putusan bebas dari perkara pidana. Seterusnya, dalam perkara perdata, Era Giat Prima juga berharap perkaranya dimenangkan.

    Memang, vonis pada Senin pekan lalu, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, itu memenangkan Joko S. Tjandra. Benarkah putusan itu karena campur tangan NU? “Ini fitnah,” kata Ketua Tanfidziah PBNU, Ahmad Bagdja. Pihak NU tak pernah menerima uang dari Joko Tjandra dan Setya Novanto. Apalagi dengan kompensasi atas penyelesaian secara tuntas perkara Bank Bali. “Seharusnya Joko dan Setya Novanto memberikan klarifikasi,” kata Ahmad.

    Kebenaran surat bernada penyuapan itu memang tinggal menunggu klarifikasi dari Joko S. Tjandra dan Setya Novanto. Sayang pula, Gatra yang mencoba menghubungi kedua orang tersebut belum mendapatkan jawaban. Sementara itu pengacara Joko, O.C. Kaligis, mengatakan tidak tahu-menahu adanya isu suap dalam proses persidangan. “Surat itu bukan urusan saya,” kata Kaligis kepada Gatra.

    Namun, apa pun ceritanya, munculnya surat pernyataan berbau penyuapan itu jelas makin mengentalkan nuansa politis yang sedari awal mengemuka dalam kasus Bank Bali. Semula hanya menyodok sejumlah tokoh dan pejabat dari Partai Golkar, kini mengarah ke pengurus teras NU. “Sangat bodoh kalau mereka membuat surat pernyataan seperti itu,” kata Pradjoto, ahli hukum yang pertama kali mencuatkan perkara ini.

    Seperti diketahui, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin pekan lalu, memutuskan bebas terdakwa Joko S. Tjandra. Majelis hakim yang dipimpin Soedarto menganggap perkara yang dihadapi bos Mulia Group itu bukan kasus pidana, melainkan murni perdata. “Dakwaan jaksa, yang menyatakan Joko telah mempengaruhi para pejabat otoritas moneter guna memperlancar pencairan klaim Bank Bali pada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), sama sekali tidak terbukti,” kata Soedarto dalam putusan yang dibacakan sekitar tiga jam itu.

    Vonis bebas buat Joko sebenarnya tak mengejutkan. Sejak awal sudah bisa diduga, yakni ketika kejaksaan menuntutnya (hanya) 18 bulan penjara. Saat itu pula, kalangan ahli hukum menyatakan kecewa. Sebab, seperti pernah disampaikan Komandan Korps Reserse Kepolisian RI, Mayor Jenderal Da’i Bachtiar, untuk tuntutan tindak korupsi Rp 904 milyar yang dilakukan Joko, ancaman hukumannya 5-15 tahun dengan denda Rp 10 milyar-Rp 200 milyar.

    Maka, begitu palu hakim diketokkan dan Joko dibebaskan dari tuntutan pidana, cibiran pun terarah ke majelis hakim. “Huuu…,” teriak para pengunjung sidang. Komentar miring pun berhamburan, bukan hanya ke arah Joko Tjandra, juga kepada hakim dan jaksa. Ada yang menduga telah terjadi konspirasi di antara mereka, sehingga kasus Bank Bali yang mengarah pada tindak pidana berbelok jadi perdata. “Putusan itu mengecewakan, serta tidak sesuai dengan rasa keadilan,” kata Amien Rais, Ketua MPR.

    Isu permainan uang pun menggelinding. “Sebenarnya, usulan tuntutan untuk Joko enam tahun, tapi entah gimana, kok yang disampaikan penuntut umum cuma 18 bulan,” kata seorang mantan jaksa senior yang enggan disebut namanya. Ia menduga, sebenarnya jaksa telah menyusun sedemikian rupa tuntutan sehingga gampang dimentahkan.

    Ada beberapa keganjilan yang disodorkan tim kejaksaan. Misalnya disebutkan, akibat skandal Bank Bali ini, negara dirugikan sebesar Rp 904 milyar. Tapi, disebutkan bahwa yang disita negara hanya Rp 543 milyar. Keanehan bertambah komplet jika dikaitkan dengan dana rekapitalisasi sebesar Rp 5,3 trilyun terhadap bank berjulukan “Si Jempol” itu, yang tidak ada unsur merugikan negara.

    Hakim Soedarto pun meyakini bahwa memang tidak ada unsur korupsi berupa kerugian negara. Disebutkan, pembayaran klaim Bank Bali oleh Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 904 milyar merupakan program penjaminan pemerintah. Itu merupakan bagian konversi dari bank take over (BTO) dan bank beku kegiatan usaha (BBKU). Sehingga secara materiil, negara tidak dirugikan. Begitu juga secara formal, pembayaran tagihan Bank Bali pada BDNI tidak berdasarkan perjanjian cessie, dan juga bukan karena Joko mempengaruhi pejabat otoritas moneter.

    Vonis di PN Jakarta itu menjadikan posisi Joko di atas angin. Sebelumnya, dalam sidang gugatan Joko terhadap BI dan Bank Bali di pengadilan tata usaha negara, Maret silam, Hakim J.M.T. Simatupang juga memenangkan Joko. Berikutnya, pada sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, April silam, Hakim Soenarto memberikan putusan sela “memerdekakan” Joko dari kasus pidana. Nah, ditambah vonis Senin pekan lalu itu, Joko sudah mencetak skor tiga kemenangan.

    Di mata Pradjoto, kemenangan Joko itu disebabkan jaksa seperti setengah hati melakukan tuntutan. Jaksa tidak berusaha membuktikan adanya upaya tindakan merugikan negara. Misalnya, mengaitkan kasus ini dengan dana rekapitalisasi. “Sejak awal saya bilang, ini bukan kasus pidana murni. Ini perjanjian perdata yang potensial merugikan negara. Kan ada asas hukum, apabila ada seseorang yang mencoba melakukan kejahatan, dia dapat dihukum. Mestinya jaksa mengejar ke sana,” katanya.

    Apa boleh buat, vonis sudah diputus. Sinyalemen adanya unsur penyuapan pun ditepis Jaksa Antasari Azhar. “Saya sungguh-sungguh menangani kasus ini,” kata Antasari, yang mengaku kaget melihat fotokopian surat pernyataan PT Era Giat Prima itu.

    Mengenai tuntutan 18 bulan atas diri Joko, Antasari mengatakan, itu sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat terdakwa. “Intinya, saya berkeyakinan Joko bersalah, dan masuk kualifikasi melakukan tindak pidana,” katanya. Adapun soal vonis hakim, mestinya bisa memutus lebih tinggi atau lebih rendah. “Saya bisa saja menuntut 100 tahun. Kalau sikap hakim seperti itu, ya percuma,” kata Antasari.

    Menurut Antasari, pertimbangan hakim memutuskan kasus ini telah bertolak belakang dengan fakta yang disodorkan. Karena itu, dirinya bertekad memenangkan perkara ini di tingkat lebih tinggi. “Saya akan pertanggungjawabkan dalam kasasi. Langkah di jalur hukum, itulah yang akan saya tempuh,” katanya.

    Sikap Antasari didukung Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Yushar Yahya. Menurut dia, semua pihak hendaknya tidak cepat berasumsi telah ada kolusi atau permainan uang. “Tapi, jika memang ada pihak yang mempunyai bukti telah terjadi mafia peradilan, mereka diharapkan mengadukan masalah itu sesuai dengan prosedur hukum,” ujarnya.

    Menanggapi desakan masyarakat agar hakim dan jaksa yang menangani kasus ini diperiksa, menurut Yushar Yahya, itu tergantung ada atau tidaknya pengaduan dari pihak yang dirugikan. “Semua putusan pengadilan, kalau memang ada yang keberatan, bisa diselesaikan menurut prosedur hukum dengan cara banding atau kasasi,” katanya.

    Vonis bebas atas diri Joko itu, tentu saja, akan berdampak pada terdakwa lain dalam kasus Bank Bali. Di antaranya, Pande Lubis yang sedang diadili, Syahril Sabirin yang kini ditahan Kejaksaan Agung, kemudian tersangka Tanri Abeng dan Rudy Ramli, serta Setya Novanto yang tidak ditahan. Ada pula para saksi, yakni Farid Harianto, Glenn Yusuf, A.A. Baramuli, Rusli Suryadi, Firman Soetjahja, dan Kim Johanes Mulia.

    Dengan vonis tersebut, “Teoretis, semua tersangka lain akan bebas dari tuntutan pidana. Kecuali kalau pengadilan lebih tinggi memutuskan lain,” kata praktisi hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang juga menjadi pengacara Syahril Sabirin.

    Memang, kasus Bank Bali ini belum final. Cuma, apakah semua itu bakal tuntas? Sebab, banyak perkara yang kelanjutannya tak jelas. Contohnya persidangan kasus Bank Bali atas diri Rudy Ramli. Sejak dakwaannya ditolak Hakim Soedarto, hingga kini belum ada kabar beritanya. Adakah jaksa telah memperbaiki dakwaannya atau menerima begitu saja penolakan majelis hakim itu.

    Dwitri Waluyo, Irwan Andri Atmanto, dan Dipo Handoko [Gatra Nomor 43 tahun ke 6, 9 September 2000] URL: http://arsip.gatra.com//2000-11-28/versi_cetak.php?id=1567


    20040304 Kronologi Skandal Bank Bali
    2013-11-14 04:27 PM

    http://tempo.co.id/hg/nasional/2004/03/04/brk,20040304-03,id.html

    Nasional
    Kronologi Skandal Bank Bali
    04 Maret 2004

    26 Januari 1998
    Terbit Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum. Keputusan ini untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan akibat likuidasi bank pada 1997.

    8 Maret 1998
    Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama BPPN dan BI, Nomor 1/BPPN/1998 dan Nomor 30 /270/KEP/DIR berisi petunjuk pelaksanaan penjaminan.

    18 Maret 1998
    Bank Bali mengirim surat ke BDNI untuk minta konfirmasi soal utang-utangnya yang jatuh tempo pada 2 Maret 1998 sampai 16 Maret 1998 (6 transaksi).

    9 Juli 1998
    Tim manajemen BDNI melalui suratnya menyatakan, klaim atas kewajiban BDNI ke Bank Bali sudah diajukan ke BPPN.

    21 Oktober 1998
    Bank Bali kirim surat ke BPPN perihal tidak terbayarnya tagihan piutang di BDNI dan BUN yang timbul dari transaksi money market, SWAP, dan pembelian promissory notes. Tagihan pada BDNI (belum dihitung bunga) Rp 428,25 miliar dan US$ 45 juta. Sedangkan tagihan ke BUN senilai Rp 200 miliar.

    27 Oktober 1998
    BI menyampaikan secara tertulis ke tim pemberesan BDNI tentang penolakan untuk memproses lebih lanjut klaim Bank Bali dengan alasan klaim belum didaftar dan terlambat mengajukan klaim, satu klaim tidak terdaftar, dan satu klaim ditolak karena tidak termasuk dalam jenis kewajiban yang dijamin (transaksi forward-sell) senilai Rp 1,131 miliar.

    23 Desember 1998
    Bank Bali kembali mengirim surat ke BPPN perihal tagihan piutang ke BDNI dan BUN tidak kunjung berhasil. Bank Bali juga meminta BPPN membantu memecahkan masalah ini.

    11 Januari 1999
    Bank Bali dan PT Era Giat Prima (EGP) meneken perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang ke BDNI dan BUN. Jumlah seluruh tagihan piutang Bank Bali Rp 798,09 miliar. Disepakati paling lambat tiga bulan kemudian tagihan itu sudah diserahkan ke Bank Bali. Kemudian, Bank Bali juga menandatangani perjanjian cessie dengan Direktur Utama PT Era Giat Prima Setya Novanto. Bank Bali menjual seluruh tagihan pinjaman antarbanknya di BDNI, BUN, dan Bank Bira ke PT EGP. Total tagihan itu mencapai Rp 3 triliun.

    12 Januari 1999
    Wakil Ketua BPPN Pande Lubis mengirim surat ke Bank Bali. Isinya, BPPN sedang mengumpulkan dan mempelajari data mengenai transaksi Bank Bali untuk mencari pemecahan masalah.

    15 Februari 1999
    BPPN meminta bantuan BI untuk melakukan verifikasi atas tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN dari segi kewajaran dan kebenarannya.

    16 Februari 1999
    BI tolak usulan Pande Lubis untuk meneliti kembali klaim Bank Bali karena sebelumnya BI sudah menyatakan secara administrasi tidak berhak.

    18 Februari 1999
    Pande Lubis mengeluarkan memo kepada Erman Munzir yang berisi usulan untuk memeriksa ulang klaim Bank Bali. Erman kemudian mengaku telah minta Direktur UPMB I memprioritaskan klaim Bank Bali.

    22 Maret 1999
    BI melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN. Hasilnya, antara lain, tidak ditemukan indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran transaksi SWAP, forward dan L/C antara Bank Bali dengan BDNI, transaksi pembelian promes yang di-endorse BUN belum sesuai dengan prinsip praktek perbankan yang berhati-hati.

    29 Maret 1999
    PT EGP memberikan surat kuasa ke Bank Bali untuk dan atas nama PT EGP menagih ke BUN piutang beserta bunganya sebesar Rp 342,919 miliar dan mengkreditkannya ke rekening perusahaan itu. Hal serupa dilakukan terhadap penagihan piutang beserta bunganya ke BDNI yang besarnya Rp 1, 277 triliun dan mengkreditkannya ke rekening PT EGP.

    1 April 1999
    Bank Bali mengirim surat ke BPPN. Isinya ralat tentang jumlah tagihan ke BDNI dan BUN.

    9 April 1999
    BPPN menolak klaim tagihan Bank Bali terhadap BUN. Pengecualian terhadap BDNI. Meski begitu, harus ada persetujuan dari Bank Indonesia atau Menteri Keuangan.

    14 Mei 1999
    Revisi Surat Keputusan Bersama Program Penjaminan Pemerintah:

    • Keterlambatan administratif bisa diterima selama tagihan valid,
    • Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh salah satu pihak, baik debitor atau kreditor,
    • Ketidakberlakuan penjaminan diperluas sehingga mencakup kewajiban yang berasal dari pihak terkait,
    • Dana publik yang berasal dari perusahaan Asuransi dan Dana pensiun dikeluarkan dari kelompok pihak terkait,

    1 Juni 1999
    BPPN meminta BI melakukan pembayaran dana antarbank BB sebesar Rp 904 miliar. Dana Rp 904 miliar dari BI mengucur ke rekening BB di BI (piutang berikut bunganya).

    3 Juni 1999
    BPPN instruksikan transfer dana dari rekening Bank Bali di Bank Indonesia ke sejumlah rekening berjumlah Rp 798 miliar secara bersamaan (Rp 404 miliar ke rekening PT EGP di Bank Bali Tower, Rp 274 miliar ke rekening Djoko S. Tjandra di BNI Kuningan, 120 miliar ke rekening PT EGP di BNI Kuningan)

    9 Juni 1999
    Setelah uang keluar dari BI, janji PT EGP menyerahkan surat-surat berharga pemerintah yang harusnya jatuh tempo pada 12 Juni 1999 malah diubah dalam perjanjian penyelesaian. Isinya, Bank Bali agar memindahbukukan dana sebesar Rp 141 miliar ke PT EGP. Alasannya, tagihan Bank Bali dari BI hanya Rp 798 miliar, sehingga dikurangkan saja dengan uang yang mengalir dari BI sebesar Rp 904 miliar.

    20 Juli 1999
    Standard Chartered Bank melaporkan hasil due diligence dan menemukan:
    a. Terjadi tambahan kerugian akibat pembayaran keluar dari bank sebesar Rp 546 miliar sehubungan dengan klaim antarbank sebesar Rp 905 miliar
    b. Adanya usaha penjualan aset-aset bank oleh manajemen, BPPN menolak untuk menerima kerugian tambahan tersebut sebagai bagian dari rekapitalisasi

    23 Juli 1999
    Penyerahan Bank Bali dari Bank Indonesia ke BPPN berdasarkan SK Gubernur BI no 1/14/Kep Dpg/1999 menyusul terlampauinya batas waktu pencapaian kesepakatan antara Standard Chartered Bank dan pemegang saham Bank Bali

    30 Juli 1999
    Ahli hukum perbankan Pradjoto membeberkan jaringan money politics, dalam transaksi penagihan piutang Bank Bali terhadap BDNI, BUN dan Bank Bira senilai Rp 3 triliun, yang melibatkan Setya Novanto (Dirut PT EGP), dengan dugaan adanya dukungan sejumlah pejabat tinggi negara.

    5 Agustus 1999
    BPPN membentuk tim investigasi di bawah pengawasan International Review Committee untuk menginvestigasi kebenaran transaksi cessie, meneliti dasar hukumnya, menelaah proses pengambilan keputusan atas transaksi, melakukan pemeriksaan, penelitian, pengumpulan data, dan penyelidikan terhadap pengalihan dana yang dilakukan Bank Bali ke PT EGP.

    27 September 1999
    Pejabat sementara Jaksa Agung Ismudjoko SH mengungkapkan, tim penyidik Kejaksaan Agung yang dipimpin ketua tim Pengkaji Pidana Khusus Ridwan Mukiat siap menyidik skandal Bank Bali dengan mencoba memanggil orang-orang yang diduga terkait dalam kasus Bank Bali.

    7 Oktober 1999
    Presiden BJ Habibie telah menyetujui pemeriksaan tiga pejabat tinggi di kabinet waktu itu, salah satunya Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, sebagai saksi dalam kasus skandal Bank Bali.

    29 November 1999
    Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat izin pemeriksaan Syahril Sabirin. Pemeriksaan Syahril menjadi menarik setelah Wakil Dirut Bank Bali Firman Soetjahja saat diperiksa tim penyidik mengakui adanya pertemuan di Hotel Mulia pada 11 Februari 1999 yang membahas soal cessie.

    5 Juni 2000
    Gubernur BI Syahril Sabirin resmi jadi tersangka kasus Bank Bali. Dia dipersalahkan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip perbankan.

    21 Juni 2000
    Syahril Sabirin ditahan di Kejaksaan Agung.

    28 Agustus 2000
    Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Soedarto membebaskan Joko dari tuntutan hukum. Majelis berpendapat, kasus Joko bukan termasuk pidana, melainkan perdata. Sebelumnya, jaksa Antasari Azhar menuntutnya 18 bulan penjara.

    28 Juni 2001
    Mahkamah Agung kembali memenangkan Joko S. Tjandra. Majelis Hakim Agung memperkuat argumentasi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, satu anggota majelis kasasi, Artidjo Alkostar, mengajukan dissenting opinion dengan menyatakan Joko bersalah melakukan korupsi.

    13 Maret 2002
    Syahril Sabirin divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihukum tiga tahun penjara.

    Maret 2002
    Mahkamah Agung menolak gugatan EGP di PTUN yang meminta agar surat keputusan mengenai pembatalan pengalihan tagihan Bank Bali ke EGP oleh BPPN dicabut.

    Agustus 2002
    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan Syahril Sabirin dari semua dakwaan.

    12 Juni 2003
    Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengirim surat kepada direksi Bank Permata agar menyerahkan barang bukti berupa uang Rp 546,4 miliar. Pada hari yang sama, direksi Bank Permata mengirim surat ke BPPN untuk minta petunjuk.

    17 Juni 2003
    Direksi Bank Permata meminta fatwa MA atas permintaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    19 Juni 2003
    BPPN minta fatwa MA dan penundaan eksekusi putusan MA yang membebaskan Joko S. Tjandra. Alasannya, ada dua putusan MA yang bertentangan.

    25 Juni 2003
    Fatwa MA untuk direksi Bank Permata keluar. Isinya, MA tidak dapat ikut campur atas eksekusi.

    Sumber: ICW, PDAT


    20090618 1812 ICW: Usut Semua Yang Terlibat Skandal Bank Bali
    2013-11-14 04:34 PM

    http://news.detik.com/read/2009/06/18/181222/1150359/10/icw-usut-semua-yang-terlibat-skandal-bank-bali

    Kamis, 18/06/2009 18:12 WIB
    ICW: Usut Semua Yang Terlibat Skandal Bank Bali
    Indra Subagja – detikNews

    Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut semua nama-nama yang terkait kasus Bank Bali. Hukuman pidana tidak berhenti sampai pada Syahril Sabirin dan Joko S Tjandra saja.

    “Skandal Bank Bali adalah satu dari sekian banyak skandal perbankan nasional seperti skandal Bank Duta, skandal Bank Summa, skandal Bank Lippo yang cukup mengguncang dunia perbankan nasional dan mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap bank-bank nasional,” kata anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yunto melalui surat elektroniknya, Kamis (18/6/2009).

    Dia menjelaskan dari beberapa aktor skandal Bank Bali hanya Joko S Tjandra, Syahril Sabirin, Pande Lubis, Rudy Ramli, Firman Soetjahja, Hendri Kurniawan, dan Rusli Suryadi yang diproses hingga ke pengadilan. Pande Lubis adalah orang yang pertama dijebloskan ke penjara, setelah ditingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) di vonis 4 tahun penjara.

    “Aktor lainnya seperti Erman Munzir dan Tanri Abeng masih dalam proses penyidikan dan berstatus sebagai tersangka sejak tahun 2000 atau 9 tahun belum juga tuntas hingga ke pengadilan,” jelas Emerson.

    “Artinya proses penyidikan terhadap tersangka Tanri Abeng dan Erman Muzir harus ditindaklanjuti hingga ke penuntutan. Kejaksaan juga harus mengajukan kembali proses penuntutan terhadap Rudy Ramli, Firman Soetjahja, Hendri Kurniawan, dan Rusli Suryadi yang sempat dibebaskan dalam putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” tambahnya lagi.

    Emerson meminta jaksa yang menangani skandal Bank Bali diperiksa karena banyak keanehan dalam kasus tersebut. Hasil penelusuran menemukan fakta bila Antasari Azhar pernah menjadi ketua jaksa penuntut atas Joko S Tjandra dan hanya menuntut 18 bulan penjara di persidangan. “Keanehan seperti ini perlu diperiksa kembali,” jelasnya.

    Skandal Bank Bali, lanjut Emerson, tidak saja sarat dengan money politics namun juga sarat dengan judicial corruption (mafia peradilan) ketika beberapa aktor atau orang-orang yang diduga terlibat skandal Bank Bali diproses secara hukum melalui lembaga peradilan.

    “Akibat yang terjadi adalah adanya proses peradilan yang penuh rekayasa dan dibungkus dengan aturan hukum yang jelas-jelas menguntungkan dan membuka peluang bagi terdakwa diloloskan,” tambahnya.

    Sementara berdasarkan hasil investigasi ICW tahun 1999, beberapa nama lain yang disebut-sebut diduga kuat juga terlibat dalam skandal Bank Bali seperti Marimutu Manimaren, Setya Novanto, Glen Yusuf, Farid Harianto, Bambang Subiyanto, JB Sumarlin, dan AA Baramuli.

    “Hingga saat ini bahkan mereka tidak tersentuh oleh hukum dan tidak pernah diproses ke pengadilan,” terangnya.
    (ndr/iy)


    20090623 Kasus Cessie Bank Bali: Kisah Berliku Duit Setengah Triliun
    2013-11-14 04:26 PM

    http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=2153&l=kasus-cessie-bank-bali-kisah-berliku-duit-setengah-triliun

    Kasus Cessie Bank Bali: Kisah Berliku Duit Setengah Triliun
    Selasa, 23 Juni 2009

    Joko Soegiarto Tjandra, bos Mulia Group

    Jakarta-Mahkamah Agung akhirnya menjebloskan Joko Tjandra dan Syahril Sabirin ke dalam bui. Sehari sebelum putusan dijatuhkan, dengan pesawat jet carteran, Joko terbang ke Papua Nugini. Syahril pasrah.

    Pesawat jet bernomor CLNO4 itu mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selepas magrib. Pesawat milik maskapai TAG Aviation yang bermarkas di Amerika Serikat itu terbang langsung dari Hong Kong atas pesanan Joko Soegiarto Tjandra, bos Mulia Group, salah satu perusahaan properti papan atas di negeri ini. Rabu dua pekan lalu, begitu mendarat di Halim, pesawat itu langsung mengajukan permintaan pengisian bahan bakar.

    Sekitar pukul 20.00 sang pencarter datang. Berjaket kulit hitam, pria bernama asli Tjan Kok Hui muncul bersama dua rekannya. Ketiganya, yang hanya membawa empat koper kecil, langsung menuju Executive Lounge Abimanyu. Sembari menunggu pesawat mengisi bahan bakar, Joko memesan minuman ringan. “Tidak ada tanda-tanda ketegangan di wajahnya,” ujar Sugiarto, manajer operasi PT Sari Rahayu Biomanatara, perusahaan yang mengurus penyewaan maskapai TAG di Indonesia.

    Sekitar dua puluh menit kemudian, Joko bergegas menuju pesawat. Tujuan mereka Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Tak ada masalah dengan soal keimigrasian. Joko mengeluarkan semua dokumen yang diperlukan: dari paspor hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP), yang membebaskannya dari fiskal. Sekitar pukul 20.30, Joko pun terbang ke Port Moresby. “Dia sempat menyalami saya,” kata Sugiarto.

    Ini bukan pertama kalinya Joko terbang ke Papua dengan pesawat khusus. Sugiarto mencatat, tiga kali sudah pengusaha 59 tahun ini menyewa pesawat TAG untuk mengantarkannya ke Port Moresby. Berkapasitas sepuluh penumpang, pesawat CLN04 itu memang hanya melayani carteran. “Pokoknya ini private jet-lah,” kata Sugiarto.

    Dua hari kemudian, barulah petugas Bandara Halim dikejutkan oleh datangnya surat dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan menyatakan Joko dicekal lantaran turunnya putusan peninjauan kembali (PK ) Mahkamah Agung pada Kamis dua pekan lalu, yang menghukum Joko dua tahun penjara. Selain menghukum Joko, Mahkamah juga menghukum bekas Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin. Keduanya dinyatakan bersalah dalam kasus penggelontoran duit negara Rp 900 miliar lebih, yang dikenal dengan skandal “cessie Bank Bali”.

    Menghilangnya Joko tepat sehari sebelum putusan itu diketuk tak pelak menimbulkan kecurigaan: pengusaha ini sudah mendapat bocoran dirinya bakal dihukum. Tapi Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa tak percaya hasil sidang majelis peninjauan kembali bisa bocor. “Tidak mungkin, karena sidang putusan dan pengumuman dilakukan bersamaan pada hari Kamis. Tidak ada jeda.”

    Kepala Angkasa Pura II Cabang Halim, Bram B. Tjiptadi, menolak jika instansinya dituding tak sigap menahan Joko. Menurut Bram, jika surat cekal itu datang sebelum Joko terbang, pihaknya pasti mencekal Joko. Tapi, nyatanya, surat cekal itu baru datang Jumat dua pekan lalu. “Kami tidak bisa disalahkan,” kata Bram kepada Tempo.

    Kini, baru Syahril yang dieksekusi. Selasa pekan lalu, setelah memenuhi panggilan kejaksaan, pria 66 tahun itu langsung dijebloskan ke penjara Cipinang, Jakarta Timur. Begitu masuk, seperti lazimnya penghuni baru, Syahril diambil fotonya dari depan, kiri, dan kanan. “Ma, sekarang saya sudah jadi napi,” kata Syahril dengan suara tercekat kepada istrinya, Murni Muis, yang ikut mengantarkannya ke penjara, setelah acara pemotretan itu selesai.

    SKANDAL “cessie Bank Bali” bermula saat pemilik bank ini, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di brankas Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara pada 1997. Nilainya sekitar Rp 3 triliun. Hingga ketiga bank itu masuk perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tagihan itu tak membawa hasil. Belakangan, BPPN juga emoh mengabulkan tagihan itu dengan alasan penagihan itu terlambat diajukan ke BPPN, sehingga batas pembayarannya sudah lewat.

    Mentok di sana-sini, Rudy lantas menyewa jasa PT Era Giat Prima. Di perusahaan ini Joko duduk sebagai direktur dan Setya Novanto, yang saat itu bendahara Golkar, direktur utamanya. Perjanjian pengalihan hak tagih (cessie) diteken pada Januari 1999. Yang luar biasa adalah fee-nya. Era bakal mengantongi separuh dari duit yang dapat ditagih.

    Era Giat ternyata menggunakan “kekuatan politik” untuk mengegolkan proyek besar ini. Saat itu sejumlah tokoh Golkar disebut-sebut terlibat untuk “membolak-balik” aturan dengan tujuan proyek pengucuran duit itu berhasil. Pada 11 Februari 1999, misalnya, terjadi pertemuan rahasia antara Ketua Dewan Pertimbangan Agung Arnold Baramuli, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Wakil Ketua BPPN Pande Lubis, petinggi Era Giat dan Wakil Direktur Utama Bank Bali, Firman Soetjahja membicarakan soal penarikan duit dari BPPN. Kepada Tempo, semuanya-kecuali Firman-saat itu membantah adanya pertemuan di Hotel Mulia tersebut (Tempo, 13 Agustus 2000).

    Yang pasti, setelah pertemuan itu, Bank Indonesia dan BPPN setuju mengucurkan duit Bank Bali itu. Jumlahnya Rp 905 miliar. Namun Bank Bali hanya mendapat Rp 359 miliar. Sisanya, sekitar 60 persen atau Rp 546 miliar, masuk rekening Era.

    Kongkalikong ini kemudian terungkap dan menjadi bola liar. Adalah pakar hukum perbankan Pradjoto yang pertama kali mengungkap kasus ini ke mana-mana. Pradjoto “mencium” skandal cessie ini berkaitan erat dengan pengumpulan dana untuk memajukan Habibie ke kursi presiden, saat itu. “Fee itu terlalu besar dan janggal,” kata Prajoto kepada Tempo.

    Satu per satu keganjilan di balik pencairan duit itu juga terkuak. Cessie itu, misalnya, tak diketahui BPPN, padahal saat diteken, BDNI sudah masuk perawatan BPPN. Cessie itu juga tak dilaporkan ke Bapepam dan PT BEJ, padahal Bank Bali sudah masuk bursa. Selain itu, penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan Bank Bali, bukan Era Giat.

    Sadar pembayaran piutang itu bermasalah, Ketua BPPN saat itu, Glenn M.S. Yusuf, membatalkan perjanjian cessie. Perang pun dimulai. Setya lalu menggugat BPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menang. Walau tetap menang di tingkat banding, Mahkamah Agung, lewat putusan kasasinya pada November 2004, memenangkan BPPN.

    Era Giat juga membawa kasus ini ke ranah perdata. Perusahaan itu menggugat Bank Bali dan Bank Indonesia agar mencairkan dana Rp 546 miliar untuk mereka. Pengadilan, pada April 2000, memutuskan Era Giat berhak atas duit lebih dari setengah miliar rupiah itu. Kasus ini terus bergulir ke atas. Lewat putusan kasasinya, Mahkamah kemudian memutuskan duit itu milik Bank Bali. Di tingkat peninjauan kembali, putusan itu tetap sama: duit itu hak Bank Bali.

    Di tengah proses pengadilan tata usaha negara dan perdata itulah, Kejaksaan Agung lantas “mengambil” kasus ini. Kejaksaan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, antara lain Joko Tjandra, Syahril, Pande Lubis, Rudy Ramli, hingga Tanri Abeng. Mereka dituduh melakukan korupsi duit negara. Kejaksaan menyita duit Rp 546 miliar itu dan menitipkan ke rekening penampungan (escrow account) di Bank Bali.

    Kendati yang menjadi tersangka lumayan banyak, ternyata belakangan yang diadili hanya tiga orang: Joko, Syahril, dan Pande Lubis. Dari tiga orang ini, nasib paling sial dialami Pande Lubis. Mahkamah, pada 2004, menghukum Pande empat tahun penjara. Sejak itu Pande mendekam di bui.

    Adapun Syahril, kendati divonis pengadilan negeri tiga tahun, belakangan hakim pengadilan banding dan hakim kasasi menganulir putusan itu. Yang kontroversial adalah Joko. Selain hanya dituntut ringan, hanya sebelas bulan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutusnya bebas. Di tingkat kasasi, lagi-lagi ia dinyatakan bebas. Satu-satunya hakim kasasi yang saat itu melakukan dissenting opinion atas putusan Joko adalah Artijo Alkostar. Menurut Artijo, Joko jelas melakukan tindak pidana. Toh, Artijo kalah suara. Kejaksaan tak menyerah. Upaya hukum luar biasa pun, peninjauan kembali, dilakukan.

    Hasilnya memang tak sia-sia. Mahkamah, dua pekan lalu, menyatakan Joko dan Sjahril Sabirin bersalah dan menghukum mereka dua tahun penjara. “Ini politik banget,” kata O.C. Kaligis, mengomentari nasib kliennya. Kaligis menyoroti sejumlah nama yang lolos dari kasus ini, seperti Rudy Ramli dan juga Setya Novanto. “Padahal dia itu direktur utamanya.”

    KEJAKSAAN Agung mengklaim punya alasan kuat mengajukan PK. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendy, putusan kasasi yang membebaskan Joko dan Syahril tidak adil. Ia menunjuk masuknya Pande ke bui, sementara Joko dan Syahril bebas. Padahal ketiganya dijerat kasus yang sama. “Ada kekeliruan dalam putusan hakim kasasi,” kata Marwan. Berangkat dari alasan itulah, Januari lalu, lewat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, PK pun diajukan. “Ini ujungnya untuk kepentingan negara,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Untung Ari Muladi.

    Sebenarnya Joko pernah melobi kejaksaan agar kasus ini tak “naik lagi”. Ia menawarkan uangnya di Bank Bali-yang kini menjadi Bank Permata-diambil kejaksaan dengan syarat kejaksaan tidak melakukan peninjauan kembali. Ini bisa jadi hanya janji-janji Joko, karena menurut Marwan, hingga detik ini Joko tidak pernah datang meneken berita acara penyerahan uang. “Dia tidak punya iktikad baik,” kata Marwan. Lobi Joko di Kejaksaan Agung juga sempat terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta. Saat itu, nama Joko-dengan alias Joker-sempat disebut-sebut Artalyta saat menelepon Kemas Yahya Rahman, yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

    Putusan peninjauan kembali kasus Joko juga tidak bulat. Dari lima hakim, dua hakim, Komariah Emong Sapardjaja dan Suwardi, mengajukan dissenting opinion. “Mereka berbeda soal formalitas peninjauan kembali,” kata Djoko Sarwoko, ketua majelis PK yang menangani kasus ini. Dihubungi Tempo pekan lalu, Komariah mengeluarkan alasan atas sikapnya: Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “Jaksa tidak punya hak melakukan PK, apalagi ini terkait putusan bebas,” ujarnya.

    Kaligis juga menuding Mahkamah tidak konsisten dalam putusannya. Pandangan serupa dilontarkan Mohammad Assegaf, kuasa hukum Syahril. “Khususnya inkonsistensi Djoko Sarwoko,” katanya. Djoko, menurut Assegaf, pernah menolak peninjuan kembali yang diajukan kejaksaan dalam kasus Haji Mulyar bin Sanusi, tiga tahun lalu. “Waktu itu Pak Djoko bilang, PK yang diajukan jaksa tidak dapat diterima,” katanya. Kaligis dan Assegaf menyatakan akan mengajukan PK atas putusan PK Mahkamah. “Kami belum pernah memakai langkah PK,” ucap Kaligis.

    Kini tugas di depan mata memang menangkap Joko Tjandra dan juga membereskan duit Rp 546 miliar yang menurut Mahkamah milik negara. Soal lenyapnya Joko, Marwan Effendy mengaku mendapat jaminan dari pengacara Joko bahwa sang Joker akan muncul. “Dia minta waktu dulu untuk membereskan urusan bisnisnya di luar negeri,” ujar Marwan. Setya Novanto juga tak percaya Joko akan melarikan diri seperti sejumlah buron kejaksaan yang lain. “Dia mungkin sedang menenangkan diri karena kaget,” kata Setya, direktur Era yang lolos dari jerat hukum dalam kasus ini.

    Dihubungi Tempo Jumat pekan lalu, juru bicara Kedutaan Besar RI untuk Papua Nugini, Abdul Hakim, menyatakan pihaknya belum mendapat permintaan dari Jakarta untuk mencari Joko. Nama Joko Tjandra, kata Abdul Hakim, tidak ada dalam daftar pengusaha Indonesia yang berbisnis di Papua Nugini. “Dia juga tidak masuk daftar warga Indonesia yang memiliki izin tinggal tetap di sini,” kata Abdul.

    Adakah Joko akan muncul atawa lenyap selamanya, kita tunggu kejutan selanjutnya. Mungkin juga kejutan dari kasus hukumnya, terutama hak peninjauan kembali itu milik siapa sebenarnya. “Dunia sudah jungkir balik,” kata Syahril Sabirin mengenai soal PK ini. (LRB, Anne L. Handayani, Anton Aprianto, Rini Kustiani, Akbar Tri Kurniawan, Ismi Wahid, Agung Sedayu)

    10 Tahun, Lalu Masuk Bui
    PERKARA cessie Bank Bali yang sejak awal penuh kontroversi itu akhirnya mengirim juga Joko Soegiarto Tjandra ke bui. Mahkamah Agung, lewat putusan peninjauan kembali, juga menghukum mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin. Seperti Joko, Syahril dipidana dua tahun penjara. Inilah lika-liku perjalanan kasus yang memakan waktu hampir sepuluh tahun itu.

    21 Agustus 1998
    Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengambil alih Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Umum Nasional.

    11 Januari 1999
    Bank Bali meneken perjanjian pengalihan tagihan (cessie) dengan PT Era Giat Prima.

    14 Mei 1999
    Badan Penyehatan dan Bank Indonesia sepakat mengubah Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah.

    1 Juni 1999
    Badan Penyehatan menginstruksikan Bank Indonesia membayar tagihan Bank Bali Rp 904 miliar. Surat instruksi diteken Wakil Ketua Badan Penyehatan, Farid Harianto, dan diantar Pande Lubis ke Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin menyetujui pembayaran klaim.

    12 Agustus 1999
    Pemilik Bank Bali, Rudy Ramli, menyerahkan catatan hariannya kepada Kwik Kian Gie dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kasus ini terungkap. Polisi menetapkan sepuluh tersangka kasus pidana korupsi Bank Bali, antara lain Rudy Ramli, Pande, dan Setya Novanto.

    29 September 1999
    Joko Tjandra ditahan kejaksaan hingga 8 November, dilanjutkan dengan tahanan kota.

    Februari 2000
    Joko, Tanri Abeng, dan Syahril menjadi tersangka.

    6 Maret 2000
    Putusan sela hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima. Joko dilepaskan dari tahanan kota.

    31 Maret 2000
    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan perlawanan jaksa, memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili Joko.

    28 Agustus 2000
    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Joko dari dakwaan.

    23 November 2000
    Pande Lubis dinyatakan bebas.

    28 Juni 2001
    Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi kejaksaan atas Joko.

    13 Maret 2002
    Syahril divonis tiga tahun.

    12 Agustus 2002
    Pengadilan Tinggi membebaskan Syahril.

    12 Juni 2003
    Kejaksaan Negeri meminta direksi Bank Permata menyerahkan barang bukti uang yang ada di escrow account senilai Rp 546 miliar setelah Joko dinyatakan bebas dari tuduhan korupsi.

    2004
    Pande Lubis dinyatakan bersalah oleh Mahkamah, dihukum empat tahun penjara

    2 Maret 2008
    Artalyta Suryani, tersangka suap jaksa Urip Tri Gunawan, menyatakan diminta bantuan oleh Joko Tjandra untuk membereskan kasusnya.

    3 September 2008
    Kejaksaan Agung mengajukan permohonan peninjauan kembali kasus Joko Tjandra dan Syahril Sabirin.

    8 Juni 2009

    Mahkamah menerima permohonan peninjauan kembali Kejaksaan Agung. Syahril dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 15 juta.

    11 Juni 2009
    Mahkamah menerima permohonan peninjauan kembali Kejaksaan Agung. Mahkamah menghukum Joko 2 tahun penjara dan denda Rp 15 juta. Uang Joko di Bank Bali sejumlah Rp 546.166.116.369 dirampas untuk negara.

    16 Juni 2009
    Joko mangkir dari panggilan kejaksaan.

    MASUK PENJARA

    1. Joko Tjandra, Direktur PT Era Giat Prima. Dihukum 2 tahun penjara, kini buron
    2. Syahril Sabirin, mantan Gubernur BI. Dihukum 2 tahun dan langsung ditahan
    3. Pande N. Lubis, mantan Wakil Kepala BPPN. Dalam tingkat kasasi dihukum 4 tahun

    LUPUT DARI JERAT HUKUM
    Sempat ditetapkan sebagai tersangka:

    1. Setya Novanto,Direktur PT Era Giat Prima
    2. Tanri Abeng, mantan Menteri Pendayagunaan BUMN
    3. Erman Munzir, pejabat Bank Indonesia

    DIBEBASKAN LEWAT PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN:

    1. Rudy Ramli, mantan Direktur Utama Bank Bali
    2. Firman Soetjahja, mantan Wakil Direktur Utama Bank Bali
    3. Hendri Kurniawan, mantan anggota direksi Bank Bali
    4. Rusli Suryadi, mantan anggota direksi Bank Bali

    YANG SEMPAT MASUK PUSARAN KASUS BANK BALI:

    1. Marimutu Manimaren (saat itu Bendahara Golkar)
    2. Glenn Yusuf (saat itu Ketua BPPN)
    3. Farid Harianto (saat itu Wakil Ketua BPPN)
    4. Bambang Subianto (saat itu Menteri Keuangan)
    5. J.B. Sumarlin (mantan Menteri Keuangan)
    6. A.A. Baramuli (saat itu tokoh Golkar)

    Sumber : Majalah Tempo, Selasa, 23 Juni 2009

    http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/06/22/LU/mbm.20090622.LU130663.id.html


    20090623 0841 Permata Klaim Sebagai Pemilik Uang “Cessie” Bank Bali
    2013-11-14 04:33 PM

    http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/06/23/08411071/Permata.Klaim.Sebagai.Pemilik.Uang.Cessie.Bank.Bali.

    Permata Klaim Sebagai Pemilik Uang “Cessie” Bank Bali
    * Selasa, 23 Juni 2009 | 08:41 WIB

    JAKARTA,KOMPAS.com – Niat Kejaksaan Agung menyita duit eks transaksi cessie Bank Bali senilai Rp 546,46 miliar untuk negara tidak berjalan mulus. Bank Permata, bank hasil merger yang juga memasukkan Bank Bali, bersikukuh dana itu adalah milik mereka yang sah sesuai hukum.

    Sikap bank ini berdasarkan empat produk Mahkamah Agung yang menyatakan dana yang tersimpan atas nama Bank Bali qq. PT Era Giat Prima (EGP) itu adalah milik Bank Permata. Keempat produk hukum itu yakni, Pertama, putusan peninjauan kembali (PK) Nomor 59/PK/Pdt/tanggal 29 Mei 2007 dalam sengketa antara Bank Bali dengan PT Era Giat Prima. Putusan itu menolak permohonan PK dari EGP.

    Kedua, putusan PK Nomor 21/PKTUN/2003 tertanggal 6 Oktober 2004. Putusan perkara Tata Usaha Negara (TUN) ini juga menganulir permohonan Direktur Utama EGP Setya Novanto. Isi putusan ini menguatkan keputusan Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) yang telah membatalkan perjanjian cessie itu.

    Sedangkan dua produk hukum lainnya adalah fatwa Mahkamah Agung (MA) Nomor KMA/507/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 dan Nomor 135/KMA/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang menyatakan dana cessie yang tersimpan dalam escrow account itu adalah milik Bank Permata.

    Berbekal itu, pengacara Bank Permata, Luhut M. Pangaribuan dan Pradjoto mendatangi Kejaksaan Agung, Senin (22/6). Selain untuk memenuhi panggilan kejaksaan, mereka juga sekaligus meminta perlindungan hukum. “Kalau mempunyai hak, kami harus mendapat perlindungan dari negara,” ujar Pradjoto.

    Bank Permata mengambil langkah ini setelah Kejaksaan Agung berniat mengambil duit cessie itu. Sesuai putusan peninjauan kembali (PK) MA atas terdakwa mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dan Direktur PT Era Giat Prima Djoko Soegiarto Tjandra, kejaksaan harus merampas uang itu untuk negara.

    Kejaksaan sendiri tak ambil pusing soal siapa pemilik sah uang itu sekarang. Kejaksaan Agung tetap bersikeras akan mengeksekusi uang itu. Juru Bicara Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan beralasan, dalam hal ini, jaksa hanya bertindak sebagai eksekutor putusan MA. “Duit itu adalah barang bukti sehingga harus diserahkan kepada negara,” kata Jasman. (Diade Riva Nugrahani/Kontan)


    20110823 1406 Memburu Bayang Joko Tjandra, Buron Bank Bali
    2013-11-14 04:32 PM

    http://nasional.news.viva.co.id/news/read/242647-memburu-bayang-joko-tjandra–buron-bank-bali

    NASIONAL
    Memburu Bayang Joko Tjandra, Buron Bank Bali
    Buron yang satu ini sudah 2 tahun tak tertangkap. Nazar, hanya 3 bulan sudah tertangkap.
    Selasa, 23 Agustus 2011, 14:06 Anggi Kusumadewi

    VIVAnews – Belum tiga bulan Muhammad Nazaruddin menjadi buron KPK, tapi sudah berhasil ditangkap dan dikembalikan ke tanah air. Sementara Joko Tjandra, terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, sudah dua tahun menjadi buron Kejaksaan Agung, dan sampai saat ini belum juga tertangkap. Padahal ia telah diputus dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

    Kasus cessie Bank Bali yang menjerat Joko Tjandra, berawal pada 11 Januari 1999. Ketika itu, disusun perjanjian pengalihan tagihan piutang antara Bank Bali yang diwakili oleh Rudy Ramli dan Rusli Suryadi, dengan Joko Soegiarto Tjandra selaku Direktur PT Persada Harum Lestari, mengenai tagihan utang Bank Bali terhadap Bank Tiara sebesar Rp38 miliar. Pembayaran utang kepada Bank Bali diputuskan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1999.

    Selain soal tagihan utang Bank Bali terhadap Bank Tiara, disusun pula perjanjian pengalihan tagihan utang antara Bank Bali dengan Joko Tjandra mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dan Bank Umum Nasional (BUN) sebesar lebih dari Rp798 miliar. Pembayaran utang kepada Bank Bali diputuskan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah perjanjian itu dibuat. Untuk perjanjian tagihan utang yang kedua ini, Joko Tjandra berperan selaku Direktur PT Era Giat Prima.

    Oleh karena itu, perjanjian pengalihan tagihan utang kedua itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT EGP, Setya Novanto. Sementara tanda tangan dari pihak Bank Bali diwakili oleh Direktur Utama Bank Bali, Rudy Ramli, dan Direktur Bank Bali, Firman Sucahya. Melalui perjanjian tersebut, Bank Bali menjual seluruh tagihan pinjaman antarbanknya di BDNI, BUN, dan Bank Bira senilai Rp3 triliun, kepada PT EGP. BDNI dan BUN sendiri telah dilikuidasi pada tahun 2008.

    Delapan bulan kemudian, 27 September 1999, cessie Bank Bali itu mulai diusut Kejaksaan Agung, berdasarkan laporan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bismar Mannu kepada Jaksa Agung. Hanya dua hari berselang, 29 September 1999, Joko Tjandra ditahan oleh Kejaksaan. Ia berada dalam tahanan Kejaksaan sampai 8 November 1999.

    Tanggal 9 November 1999 sampai 13 Januari 2000, Joko Tjandra keluar dari bui. Namun ia tetap berstatus tahanan kota Kejaksaan. Tanggal 14 Januari sampai 10 Februari 2000, Joko Tjandra kembali ditahan oleh Kejaksaan. Tanggal 9 Februari 2000, kasus cessie Bank Bali diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Joko Tjandra sebagai terdakwa.

    Sehari sesudah pengajuan kasus Bank Bali ke PN Jaksel, yaitu 10 November 2000, Joko Tjandra kembali menghirup udara bebas sebagai tahanan kota, berdasarkan ketetapan Wakil Ketua PN Jaksel. Tanggal 6 Maret 2000, hakim PN Jaksel dalam putusan selanya menyatakan, dakwaan jaksa terhadap kasus Joko Tjandra tidak dapat diterima. Ia pun dilepaskan dari tahanan kota, sementara jaksa mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi.

    Tanggal 31 Maret 2000, permohonan banding jaksa dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi kemudian memerintahkan PN Jaksel memeriksa dan mengadili Joko Tjandra. Bulan April 2000, Joko Tjandra mulai disidang sebagai sebagai Direktur Utama PT EGP. Ia didakwa Antasari Azhar – saat itu Jaksa Penuntut Umum – melakukan tindak pidana korupsi dalam cessie Bank Bali.

    Fakta persidangan menunjukkan, cessie tersebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp904 miliar. Joko Tjandra dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dan membayar denda Rp30 juta. Uang milik PT EGP sebesar Rp546 miliar yang berada di akun Bank Bali, juga diperintahkan untuk dikembalikan kepada negara.

    Namun tanggal 28 Agustus 2000, majelis hakim memutuskan Joko Tjandra lepas dari segala tuntutan. Mereka menyatakan, dakwaan JPU terhadap Joko Tjandra terbukti secara hukum. Tapi perbuatan Joko Tjandra dinilai bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Akibatnya, Joko Tjandra bebas.

    JPU Antasari pun mengajukan kasasi pada 21 September 2000. Tanggal 26 Juni 2001, melalui voting, Majelis Hakim Agung MA melepas Joko Tjandra dari segala tuntutan. Mekanisme voting diambil karena ada perbedaan pendapat antarhakim.

    Tanggal 12 Juni 2003, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta Bank Permata yang merupakan reinkarnasi Bank Bali, untuk menyerahkan uang sebesar Rp546 miliar milik PT EGP, seperti yang sebelumnya diperintahkan persidangan. Namun direksi Bank Permata justru mengirim surat ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna meminta petunjuk.

    Tanggal 17 Juni 2003, direksi Bank Permata juga meminta fatwa MA atas permintaan Kejari Jaksel tersebut. Dua hari berselang, 19 Juni 2003, BPPN pun meminta fatwa MA, dan meminta MA menunda eksekusi penyerahan uang Rp546 miliar itu. Tak lama kemudian, 25 Juni 2003, turun fatwa MA yang menyatakan, MA tidak dapat ikut campur atas eksekusi Kejari Jaksel.

    Tanggal 1 Juli 2003, Antasari Azhar yang saat itu telah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan BPPN menghambat proses hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan selaku eksekutor. Tanggal 2 Maret 2004, Kejari Jaksel memanggil Direktur Utama Bank Permata, Agus Martowardojo, terkait rencana eksekusi pencairan dana Rp546 miliar milik PT EGP yang dipunyai oleh Djoko Tjandra dan Setya Novanto.

    Lima tahun kemudian, Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus cessie Bank Bali. Joko Tjandra pun kembali diajukan sebagai terdakwa ke MA. Sembilan bulan kemudian, 11 Juni 2009, MA memutuskan menerima PK yang diajukan jaksa. Joko Tjandra harus menghadapi hukuman 2 tahun penjara dan membayar denda Rp15 juta. Uang Djoko Rp546 miliar di Bank Permata pun disita negara.

    Dicekal, Tapi Sudah Raib

    Joko Tjandra pun dicekal oleh pihak imigrasi. Ia tidak boleh bepergian ke luar negeri. Tapi ketika hendak dieksekusi dan dijemput ke rumahnya oleh Kejaksaan, ia tidak ada. Setelah dipanggil ulang Kejaksaan dan dia tidak juga bersikap kooperatif, maka ia dinyatakan buron. Joko Tjandra diduga telah bersembunyi di Singapura sebelum surat pencekalan atas dirinya keluar.

    Muchdor, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM saat itu mengatakan, Joko Tjandra tidak ditemukan melintasi titik perbatasan imigrasi di Indonesia. “Sejak 11 Juni 2009, daftar cekal Joko Tjandra langsung kami sebarkan ke seluruh titik perlintasan imigrasi di Indonesia.

    Kejaksaan sendiri mengaku tidak tahu di mana Joko Tjandra berada. “Kami terima surat Joko dari Singapura melalui DHL. Tapi tidak tahu dia ada di mana,” kata Kepala Kejari Jaksel, Setia Untung. Untuk mencegah Joko Tjandra keluar dari Singapura, Jaksa Agung Hendarman Supandji bahkan meminta paspor yang bersangkutan dibekukan.

    Namun sampai hari ini, Djoko Tjandra tak juga tertangkap. Selain disebut berada di Singapura, ia juga sempat dikabarkan berada di Papua Nugini. Upaya pengejaran terhadap dirinya yang terbaru, diungkapkan pada tanggal 17 Maret 2011 oleh Jaksa Agung Basrief Arief. Menurutnya, Indonesia melalui Kejaksaan Agung telah mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik kepada Singapura, untuk melokalisir keberadaan Joko Tjandra.

    “Hal itu dilakukan guna melokalisir apakah yang bersangkutan pernah memasuki wilayah tersebut, dan menyimpan aset-asetnya di negara itu,” kata Basrief. (umi)


    20130320 1009 Kasus Bank Bali Setya Novanto lolos, bagaimana dengan kasus PON?
    2013-11-14 04:23 PM

    http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-bank-bali-setya-novanto-lolos-bagaimana-dengan-kasus-pon.html

    Kasus Bank Bali Setya Novanto lolos, bagaimana dengan kasus PON?
    Reporter : Anwar Khumaini | Rabu, 20 Maret 2013 10:09

    Setya Novanto. ©2012 Merdeka.com

    Merdeka.com – Ruangan politisi Partai Golkar, Setya Novanto di gedung DPR kemarin digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan tersebut terkait dugaan kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON).

    Sebelum terkait dengan kasus PON ini, Setya Novanto juga pernah berurusan dengan hukum. Saat itu Setya Novanto menjadi Dirut PT Era Giat Prima (EGP). Setya diduga terlibat dalam kasus perjanjian pengalihan (cassie) Bank Bali yang total nilainya mencapai Rp 3 triliun, dengan dugaan adanya dukungan sejumlah pejabat negara. Namun akhirnya Setya Novanto lolos dalam kasus ini.

    Bagaimana dengan kasus PON ini? Sebelumnya, Setya Novanto telah diperiksa oleh KPK terkait kasus PON Riau pada 29 Juni 2012. Setya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemberian hadiah terkait perubahan Perda Provinsi Riau nomor 6 tahun 2010.

    Kemarin, KPK menggeledah ruangan Setya Novanto di kompleks DPR, Senayan. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, penyidik menduga ruangan Setya dipakai buat negosiasi pengajuan anggaran pengubahan Peraturan Daerah oleh Gubernur Riau, Rusli Zainal, terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Riau pada 2012.

    “Diduga di sana (ruangan Setya) ada jejak-jejak RZ (Rusli Zainal). Misalnya ada dugaan pertemuan. Yang berhak menduga itu kan penyidik,” kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Selasa (19/3).

    Meski begitu, Johan mengatakan KPK dalam waktu dekat belum berencana meminta keterangan Setya dan Kahar Muzakir yang juga politisi Golkar, terkait kasus dugaan korupsi pengubahan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan PON Riau 2012. Selain menggeledah ruang kerja Setya dan Kahar, penyidik lembaga antirasuah itu turut menggeledah kantor PT Findo Muda di Jalan Gandaria Tengah, Gandaria, Jakarta Selatan, serta rumah tersangka RZ di Jalan Pulau Panjang, Kembangan, Jakarta Barat.

    KPK sudah menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal, sebagai tersangka kasus korupsi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2012 di Riau, pada awal Februari lalu. Tak tanggung-tanggung, KPK mengeluarkan tiga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) buat Rusli.

    Apakah kali ini Setya Novanto akan terjerat? Kita tunggu saja.

    [war]


    Kevin Aurell · Top Commenter · August 8 at 11:25pm
    Ini org dr dulu sdh ada masalah, waktu itu dituntut Antasari Azhar 18 bln penjara tp lolos…skg hrs msk penjara kalau terbukti berslh minim 25 thn lah baru adil. Sita hartanya buat negara yg terbukti dr hsl korupsi.


    20130929 1236 Nazaruddin: Setya Novanto Kendalikan e-KTP
    2013-11-14 04:16 PM

    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/29/nazaruddin-setya-novanto-kendalikan-e-ktp

    Ocehan Nazaruddin
    Nazaruddin: Setya Novanto Kendalikan e-KTP
    Kamis, 29 Agustus 2013 12:36 WIB

    /henry lopulalan
    NAZARUDDIN USAI DIPERIKSA DI KPK – Mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2013).

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin mengaku telah menjelaskan soal dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dia menjelaskan, proyek e-KTP termasuk satu di anatar proyek yang dikomandani mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Muhammad Nazaruddin juga membeberkan yang diduga aktif terlibat dalam proyek itu selain Anas adalah Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

    “Saya bilang yang mengendalikan full e-KTP adalah namanya Novanto sama Anas. Siapa pelaksananya? Ada saya, Andi Saptinus,” kata terpidana suap Wisma Atlet SEA Games, Palembang itu.

    Tak hanya itu, Nazar juga membeber siapa saja dari kalangan Komisi II DPR yang diduga terlibat. “Pimpinan Komisi II, nama-namanya tanya ke Penyidik KPK biar jelas,” ujarnya.

    Nazaruddin juga membeberkan dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di proyek e-KTP.

    “Semuanya dijelaskan secara detail (kepada Penyidik KPK). Jadi, kalau Pak Mendagri bilang ngaco biar terbukti sendiri seperti Anas,” ujarnya.

    Adapun Gamawan Fauzi menegaskan, belum ada tuduhan yang mengatakan dia menerima suap terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Namun, ia menegaskan siap memerkarakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Polda Metro Jaya, jika menuduh dirinya menerima suap proyek e-KTP.

    “Kalau saya dituduh terima uang, saya akan lapor ke Polda langsung. Saya akan pidanakan dia (Nazaruddin),” ujarnya usai Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda lulusan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XX di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8/2013) kemarin.

    Penulis: Edwin Firdaus
    Editor: Hasiolan Eko P Gultom


     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: