Updates from Virtual Chitchatting Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 8:33 AM on 2014/01/11 Permalink  

    1001 cara untuk melakukan korupsi

    http://www.antikorupsi.org/id/doc/presentasi-membongkar-gurita-bisnis-atut-cs

    Presentasi Membongkar Gurita Bisnis Atut cs

    Sejak tahun 2011, perusahaan keluarga Atut cs dan jaringannya mendapat 175 proyek pemerintah dengan nilai total lebih dari satu trilyun.
    467.93 KB, Banten_Gurita Bisnis Atut cs_ICW111013_OK.pdf

    http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/Banten_Gurita%20Bisnis%20Atut%20cs_ICW111013_OK.pdf


    http://m.sindonews.com/read/2013/12/28/13/821591/masalah-terbesar-bangsa-ini-adalah-korupsi

    Masalah terbesar bangsa ini adalah korupsi
    Slamet Riadi, Minggu, 29 Desember 2013 – 06:02 WIB

    Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, (SINDOphoto).

    Sindonews.com – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, makin gencar melakukan blusukan.

    Kali ini, mantan Danjen Kopassus tersebut melakukan pertemuan dengan 1.607 Kepala Desa (Kades) se-Provinsi Lampung.

    Di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) itu, dia menyampaikan, korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

    “Saya pernah bersama seorang mantan Wagub Jawa Tengah mengikuti suatu mata anggaran. Anggaran pembangunan desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat Rp75 juta, ternyata yang sampai di desa hanya Rp5 juta saja,” kata Prabowo di Aula Universitas Malahayati, Lampung, seperti siaran pers yang diterima Sindonews, Sabtu 28 Desember 2013.

    Di sana, dia pun mengusulkan agar adanya dana pembangunan desa yang dikirimkan langsung dari pusat ke kepala desa. Hal itu, menurutnya, untuk mengatasi korupsi yang sudah merajalela di Pemerintah Pusat dan daerah, serta meningkatkan infrastruktur desa.

    “Penggunaan dana ini nanti ditentukan oleh kepala desa bersama warganya. Jadi tidak bisa dipotong dari pusat,” seru Prabowo disambut tepuk tangan riuh seluruh kepala desa yang hadir.

    Berbeda dengan argumen yang selama ini disampaikan oleh pemerintah dan beberapa pimpinan DPR, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa kepala desa tidak akan berani korupsi.

    “Jika kepala desa beli mobil, beli televisi, renovasi rumah dari uang infrastruktur desa, rakyatnya pasti tahu karena jalanan tetap bolong, listrik tetap mati, air bersih tetap tidak ada. Apakah rakyat desa akan tinggal diam?” tutup Prabowo. (maf)


    http://m.sindonews.com/read/2013/12/31/13/822296/3-jenis-anggaran-jadi-bancakan-jelang-pemilu-2014

    3 jenis anggaran jadi bancakan jelang Pemilu 2014
    Sabir Laluhu, Selasa, 31 Desember 2013 – 13:23 WIB

    Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menenggarai ada tiga dana yang bakal menjadi bancakan (pesta) menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

    Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan dan Pencegahan Zulkarnain mengatakan, laporan dana pemilu partai politik (parpol) yang sudah diserahkan patutlah dicermati.

    Dia mempertanyakan apakah dana pemilu itu sudah dilaporkan ke KPU dengan benar. Berikutnya, apakah para calegnya sudah membuka rekening untuk dana kampanyenya kemudian terbuka untuk diakses publik atau tidak. Dana pemilu partai kata dia harus jelas dari mana sumber dananya.

    “Ini perlu perhatian kita bersama. Biasanya mau pilkada mau pemilu ada dana-dana yang diambil secara tidak sah untuk kepentingan partai dan calon,” ujar Zulkarnain saat konferensi pers laporan lima lingkup capaian kinerja KK di 2013 dengan tema “Persembahan untuk Negeri 10 tahun KPK”, di Auditorim Utama Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/12/13).

    Dari hasil kajian dan penelitian KPK dana optimaslisasi di Kementerian/Lembaga, dana bantuan sosial, dan dana hibah sangat potensial dan rawan penyimpangan.

    Bahkan bisa saja dimanfaatkan oleh partai tertentu untuk kepentingan 2014. Dia mencontohkan, untuk dana hibah acap kali menjelang pesta demokrasi dikucurkan untuk yayasan atau lembaga tertentu yang diusulkan oleh legislatif. Tetapi laporan pertanggungjawabannya tidak jelas.

    “Hibah uang negara Rp1 pun harus ada panduan laporannya. Termasuk juga dana bansosnya dan dana optimalisasi harus kita lihat. Dari mana inisiatifnya. Kalau dari legisltaif, dia kan bukan eksekutor. Dia kan pengawasan umum saja. Sasaran outcome atau out putnya kan harus jelas,” beber Zulkarnaen.

    Menurutnya, laporan dana pemilu parpol saat ini tidak begitu rinci. Dari pengalaman KPK, dana-dana seperti itu terutama hibah dan bansos selalu menjadi bancakan oknum parpol.

    Dia mencontohkan, terkadang untuk bantuan tersebut di kuitansi tertulis sekian, ternyata pemakaiannya digunakan tidak sampai keseluruhan. Dana inilah yang digunakan untuk kepentingan politik.

    “Jadi sangat penting untuk kita awasi dan kita cermati. Publik juga harus melihat soal bagaimana pendanaan parpol untuk pemilu mendatang,” tandasnya. (lns)


    http://id.berita.yahoo.com/modus-korupsi-bandwith-diatur-untuk-mengurangi-peserta-tender-192910768.html

    Modus Korupsi: Bandwith Diatur Untuk Mengurangi Peserta Tender
    TRIBUNnews.com – Rab, 8 Jan 2014
    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia Coruption Watch (ICW) menemukan sepanjang tahun 2013 kasus korupsi sebagian besar terjadi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sebagian besar yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus itu adalah pegawai Pemerintah Daerah (Pemda).

    Kordinator Investigasi ICW, Tama Satria Langkun dalam konfrensi persnya di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Selatan mengatakan bahwa pemerintah harus lebih ketat memantau PBJ, apalagi menjelang pemilihan umum diduga oknum-oknum Partai Politik akan giat mencari uang haram.

    Kata dia ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengeruk keuntungan dari PBJ. Tama mengatakan paling umum terjadi adalah intervensi kepala daerah kepada panitia pengadaan, untuk memenangkan perusahaan tertentu yang terdaftar sebagai peserta lelang.

    “Ada juga penetapan Owner Estimate atau harga perkiraan sendiri yang telah digelembungkan,” katanya.

    Selain itu ada juga spesifikasi dan pemaketan yang ditetapkan untuk memudahkan peserta lelang tertentu untuk menang. Bahkan ada yang mereduksi kualitas barang untuk mengeruk keuntungan lebih.

    “Ada juga yang mengatur bandwith internet untuk mereduksi keterlibatan peserta lelang,” ujarnya.

    Tama menjelaskan kasus itu terjadi di sebuah kota di Jawa Timur. Panitia lelang sengaja mengatur bandwith internet agar tidak banyak peserta yang bisa ikut lelang elektronik.

    Hal itu memicu aktivis antikorupsi lokal untuk datang ke kantor panitia lelang dan berjaga-jaga di kantor tersebut agar bandwith tidak disabotase, sehingga peserta yang ikut mendaftar jadi lebih banyak.

    “Dan itu terbukti, dua hari ditongkrongi yang daftar banyak sekali,” terangnya.

    Sepanjang semester satu tahun 2013, terdapat 293 kasus korupsi, dengan 597 orang tersangka. Dari 293 kasus, 114 di antaranya merupakan kasus Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), atau 46,38 persen, dengan 314 tersangka. Sedangkan untuk semester dua ditemukan ada 267 kasus korupsi dengan 594 tersangka, dan 42,7 persennya adalah PBJ.

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, ICW bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), meluncurkan situs http://www.opentender.net. Situs tersebut mempublikasikan lelang-lelang elektronik yang digelar pemerintah. Dalam situs tersebut juga terdapat fitur untuk menganalisa indikasi-indikasi korupsi.


    http://id.berita.yahoo.com/waspadai-penjarahan-sumber-daya-alam-untuk-dana-pemilu-043419311.html

    Waspadai Penjarahan Sumber Daya Alam untuk Dana Pemilu
    TRIBUNnews.com – 20 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koodinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar menilai akan ada politik penjarahan sumber daya alam untuk pembiayaan kampanye 2014. Menurutnya, sangat mungkin jelang Pemilu 2014 akan lahir kebijakan untuk kepentingan pembiayaan Pemilu.

    “Dari sumber daya alam sangat mudah untuk mengambil keuntungan. Apalagi dari tahun ke tahun ongkos politik semakin besar,” kata Hendrik dalam Diskusi ‘Selamatkan Indonesia dari Politik Penjarahan Tambang dan Energi’ di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2014).

    Hendrik menuturkan, pada perkembangan demokrasi telah berubah menjadi tak lebih sebuah industri, perebutan dan mempertahankan kekuasaan selalu melibatkan kekuatan ekonomi yang bersumber dari kalangan pengusaha.

    “Apalagi jika para politisi maupun partai politik memiliki hutang modal untuk kampanye, hal ini akan lebih parah daripada pemilik modal itu sendiri,” ucapnya.

    Menurut Hendrik, dalam politik balas budi yang saat ini berkembang menjadi dua hal yaitu menyuap dalam rangka membungkam para pengkritik melalui program-program tanggung jawab sosial atau CSR. Yang kedua kata dia adalah peraturan Undang-undang, lahirnya produk hukum yang memfasilitasi dan mengamankan pengusaha.

    “Untuk hal yang kedua ininlah terlihat produk hukum mulai dari UU, PP hingga Perda membuat kalangan pengusaha mengeruk keuntungan. Terutama peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti tambang,” ucapnya.


    http://id.berita.yahoo.com/kader-demokrat-terbanyak-berlatar-belakang-pengusaha-tambang-062857833.html

    Kader Demokrat Terbanyak Berlatar Belakang Pengusaha Tambang
    TRIBUNnews.com – 18 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar mengatakan banyak jumlah anggota dewan yang tidak asli berlatarbelakang politisi, melainkan pengusaha. Ia pun menyoroti maraknya pengusaha tambang yang duduk menjadi anggota parlemen.

    “Dan partai yang paling banyak kadernya berlatarbelakang pengusaha tambang yaitu Partai Demokrat. Usahanya mulai dari hulu hingga hilir,” kata Hendrik dalam Diskusi ‘Selamatkan Indonesia dari Politik Penjarahan Tambang dan Energi’ di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2014).

    Hendrik menjelaskan, motivasi ekonomi yang menjadi satu diantara alasan seseorang menjadi Anggota DPR. Bahkan pada periode 2004 sampai 2009 40 persen Anggota DPR adalah pengusaha.

    “Jumlah tersebut meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 33,6 persen,” tuturnya.

    Lebih jauh Hendrik mengatakan, untuk calon presiden 2014 yang punya kaitan erat dengan industri tambang ada dua sosok. Mereka adalah calon presiden dari Golkar Aburizal Bakrie dan calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto.

    “Meski saat ini keduanya tidak memimpin perusahaannya secara langsung,” ucapnya.


    http://id.berita.yahoo.com/ini-modus-politik-penjarahan-dalam-pembiayaan-kampanye-054925169.html

    Ini Modus Politik Penjarahan dalam Pembiayaan Kampanye
    TRIBUNnews.com – 19 jam yang lalu

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koodinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar menilai ada modus-modus yang dilakukan dalam politik penjarahan dalam pembiayaan kampanye. Menurutnya, kebutuhan modal besar untuk kampanye mendorong jalan pintas mengobral sumber daya alam seperti tambang dan energi.

    “Setidaknya ada lima modus penjarahan sumber daya alam untuk kampanye,” kata Hendrik dalam Diskusi ‘Selamatkan Indonesia dari Politik Penjarahan Tambang dan Energi’ di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2014).

    Hendrik menuturkan, modus pertama adalah kedudukan politik. Menurutnya, kedudukan atau jabatan politik sebagai pimpinan, sangat terbuka kemungkinan menggunakan kewenangan untuk mengobral SDA.

    Dalam era otonomi, kata Hendrik kewenangan perizinan ada di kepala daerah terutama Bupati. Hal itu menurutnya dalam era otonomi daerah izin pertambangan seperti tak henti-hentinya dikeluarkan.

    “Kenaikan izin tambang selalu berdekatan jelang Pilkada atau pasca-Pilkada,” tuturnya.

    Modus kedua menurutnya adalah produk kebijakan. Hendrik menjelaskan, produk kebijakan yang dikeluarkan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dilahirkan guna menguntungkan para investor.
    Sedangkan modus ketiga menurut Hendrik adalah bargaining politik. Menurut dia, sebagai alat tukar dari bargaining politik, biasanya dengan pemberian jabatan strategis atau politis di pemerintahan.

    “Akibat budaya politik yang mahal, ongkos politik yang diperoleh dari dukungan politik yang mempunyai kekuatan modal berujung pada bagi-bagi SDA tambang dan energi,” ujarnya.

    Untuk modus keempat adalah kroni. Menurutnya, modus ini juga berlangsung dalam upaya mengeruk keuntungan di SDA. Perkawanan antara pengusaha dan pengurus negara sering juga disebut perselingkuhan.

    “Perselingkuhan ini tak lepas dari hubungan perkawanan dalam upaya saling menguntungkan. Pengurus negara dan legislatif dengan kewenangan akan memaksakan sebuah kebijakan untuk kepentingan kroninya,” ucapnya.

    Sedangkan modus terakhir adalah jaminan politik dan keamanan. Menurut Hendrik, di Indonesia jika investor telah mendapatkan jaminan politik, diyakini rintangan dihadapi akan mudah terlewati.

    “Diduga pengurus negara dan politis menyalahgunakan kewenangannya untuk menekan kelompok tertentu, khususnya rakyat untuk menerima investasi jika ada perlawanan dari rakyat,” ujarnya.


     
  • Virtual Chitchatting 8:33 AM on 2014/01/11 Permalink  

    The end game of Anas Urbaningrum, the SBY’s nemesis

    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 2014-01-11 08:33 AM

    Soesilo Bambang Yudhoyono, SBY has been the worst backstabber ever existed in Indonesian politics.

    Here is some warnings to deal with the backstabbers:
    Warnings
    * Don’t talk to the backstabbers’ friends, they could be spies.
    * Do not get angry when he stabs you in the back. Realize from the start it will happen eventually. Don’t form any deep relationship with him. He’ll suck you dry.
    * Never let the backstabber know that he/she has gotten to you.
    * Completely ignoring them will cause them to spin out of control and make their blood boil. At least they won’t have the satisfaction of knowing you are in turmoil because of them. It is best to avoid them, if at all possible!
    * And don’t confront him, just smile knowingly and take action to prevent further damage.
    * Be careful when you talk to backstabbers, they might be recording you.
    * Do not underestimate his power. Try not to offend or hurt him, but be merely polite and refuse him anything he asks that you are not willing to give.

    Here is some tips to deal with the backstabbers:
    Tips
    * If you can’t stand being around him/her, try breaking off the friendship without out rightly telling them you don’t want to be friends (for example, “drift away” from the friendship and let it fizzle out).
    * A person who always verbally reminds you that you’re his or her friend is usually someone who has an invisible dagger in his or her hand. Watch out when he or she hugs you.
    * Don’t rely on the backstabber for anything; even the tiniest of things. In this way, you will avoid situations where you owe him/her a favor. This technique takes patience, practice and goes completely against your better nature. The backstabber will get the hint and move on the next sucker/victim.
    * Treat him/her like you would any other snake. Be polite when in his/her area but keep to the path, and maintain your distance.
    * Don’t hesitate to ask questions. If somebody seems shady in any perspective, ask them about it but pay close attention to their answers. More often than not, they will try to pull one over you.
    * Try to avoid revenge. This will create more problems. But if you simply have to get even, remember that the best revenge in this case would be hanging out with your best friends right in front of their face.
    * Also do not tell them any secret that you want kept hidden, as they will tell it to another one of their “friends” the moment it will gain them something.
    * Never apologize for what you did wrong specifically, if you got sucked into their drama. Usually you have done nothing to deserve the treatment. If you feel you owe an apology, make sure it is simply stated like, “I apologize for my actions or reactions”, vow not to repeat them (at least to yourself). Then make steps toward distancing yourself from them.
    * Make sure not to reduce to his level by saying untrue and bad things about him behind his back (this is a huge no-no!) as it will only spur him to action against you.
    * Get away from these people as soon as possible and convince others not to associate with them. Just say that ‘they aren’t the best person to hang out with.’ Take care if you choose to do that.
    * If this person is saying bad things about you and spilling your secrets, don’t make them mad. If you break off the friendship, they might do something terrible that could ruin your reputation. You know that saying, “keep your friends close, but your enemies closer”? That’s what you must do here.
    * Be careful about what you say. They could twist your words and them use them against you.
    * There is a difference between friends and acquaintances. This means that even though he might be fun to talk at in classroom or at lunch, he might not be the kind of person you would like to hang out with after school.


    How to Deal With Backstabbers
    Edited by Bailey L., Lori, James Quirk, Chin Tong and 40 others

    ‘They might say they’re your “best friends,” but the moment your back is turned, they lie about you to others. No one wants to be hurt in this way, but how do you deal with them? Perhaps the following tips can help.

    1 All backstabbers share a common denominator; they all want something from you. Whether it is money, homework, a house to trash, your computer, your style, practically anything, varies from person to person.

    2 Be aware of your surroundings. If you have a bad feeling about somebody, listen to your instincts!

    3 Pay attention to red flags:

    • If somebody betrays you, don’t trust that person again without extensive consideration.
    • If the other person doesn’t have friends of his or her own, there may be a reason. Perhaps other people know something that you don’t.
    • If someone is mean to you one minute and nice to you the next, there is definitely something wrong.

    4 If someone is too aggressive or tries too hard to sell you on something, he or she is likely setting you up.

    5 Trust your real friends. They’re here to help you.

    6 Notice the other person’s work ethic. If he or she is lazy and irresponsible, stay away from the person as far as anything that requires hard work goes. If you work hard, he or she will use you in a heartbeat!

    7 Notice how they treat the things you care about. For instance if you really care about your room’s cleanliness and you’ve explained this to them but they still come over, throw their backpack on the ground, take their shoes off in the middle of the room and so on; this means they don’t really care about you.

    8 Try to detect from an early stage what the backstabber is interested in sucking from you.

    9 If the backstabber persists in pestering you, either ignore them or tell them dispassionately that you do not want to do (insert activity here). Be polite, but extremely firm. If they detect a weakness in your firmness, they will try as hard as they can to puncture it.

    http://www.wikihow.com/Deal-With-Backstabbers


     
  • Virtual Chitchatting 1:06 PM on 2014/01/08 Permalink  

    buku ini sudah aku loakin 

    Buku ini aku pinjam
    sejak 12 Jan 2009

    as always, denying very hard to your true heart to claim it,
    it was sold then
    plus 1 kardus dokumen lainnya,
    sekilo cuma seribu perak…..


    23 Jan 2008 – 5 min – Uploaded by merepih


    http://blogmusikku.blogspot.com/2008/09/iwan-fals-buku-ini-aku-pinjam.html

    http://www.index-of-mp3s.com/download/mp3/lagu/id/21acadca/buku-ini-aku-pinjam-iwan-fals/

    Download Mp3 Iwan Fals – Buku Ini Aku Pinjam

    http://mp3thumb.com/mp3/Iwan_Fals_-_Buku_Ini_Aku_Pinjam


    44,069,832 bytes: https://ia600407.us.archive.org/20/items/StrategicManagement/StrategicManagement.djvu
    151,241,643 bytes: StrategicManagement.tif https://ia600407.us.archive.org/20/items/StrategicManagement/StrategicManagement.tif

    StrategicManagement.djvu 10-Jul-2003 01:56 44069832
    StrategicManagement.tif 14-Jul-2003 18:34 151241643
    StrategicManagement_cover.sxw 17-Jul-2003 22:37 5381800
    StrategicManagement_files.xml 18-Mar-2013 09:35 295690
    StrategicManagement_meta.xml 10-Apr-2012 16:35 698
    StrategicManagement_original.xml 10-Jul-2003 16:43 1146
    StrategicManagement_reviews.xml 18-Mar-2013 09:35 3334

     
  • Virtual Chitchatting 1:16 PM on 2014/01/07 Permalink  

    Introducing Lorde, the New Queen of Bee, the 17-year-old Kiwi schoolgirl, performing as 4 nominees on Grammy awards stage on 26 January 2014


    Google/YouTube has stepped forward to use a more advanced HTML5 to protect the videos they are streaming online. The scripts force the browser to download, decode, and split the file to audio and video files at once, and play directly the download URLs automatically. The geeks call it adaptive streams. Google also has discontinued the 480p and 1080p versions as standalone videos. Google/YouTube also disallow you to use old timer browsers, but the latest ones.

    youtube html5

    Addon to Mozilla Firefox engine: https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/11869/addon-11869-latest.xpi?src=dp-btn-primary
    Addon to Opera https://addons.opera.com/extensions/download/download-youtube-videos-as-mp4/


    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/download-youtube/

    Download YouTube Videos as MP4 1.7.17 No Restart
    by ialc

    An extension that adds direct links to download YouTube videos as MP4 and FLV. It has a simple interface and it downloads videos directly from YouTube. The extension integrates with YouTube’s interface and adds a download button below the player.

    Latest update (December 6):
    The latest version of the extension (1.7.16) shows a “save as” dialog when you click a download option. The main reason is that YouTube starts to use a new format for download URLs that play automatically in Firefox instead of triggering a download. The new URLs also ignore file names, so all the files are saved as “videoplayback”. To address these issues, I switched to the “save as” dialog, which also lets you pick a folder or change the file’s name. For other download options, you can right click menu items.

    Important: If you find bugs, use these debugging tips and send an email to deadline.support@gmail.com. Check the known issues first.

    “Download YouTube Videos as MP4″ adds a button to the YouTube video pages, so you can download videos. The download button is displayed below the video player and it looks like any other YouTube button. The extension doesn’t include ads and only links to YouTube’s download URLs.

    How to use it? After installing the extension, go to YouTube.com and click a video. You’ll notice a new “Download” button below the player. Click the button and you can select one of the formats that are available.

    What are the download options?
    Here are the formats you can download using this extension:

    • MP4 360p (480×270, 480×360) – all videos are available in this format. Use it if you want to play videos on an old mobile phone (iPhone 3GS, HTC Desire, Samsung Galaxy S2) or to save space.
    • MP4 720p (1280×720) – HD format, available for an increasing number of videos. Use this format if you want to play higher quality videos on a tablet, laptop or a phone with HD display (Samsung Galaxy S3, Galaxy Nexus) or almost HD display (iPhone 4/4S/5).
    • just in case you need it, you can also download the highest-quality FLV version available: FLV 240p (426×240).
    • 480p and 1080p are no longer available as standalone videos downloaded from youtube.com. YouTube switched to adaptive streams and uses separate files for video and audio, which need to be merged to get a video file. This is more complicated and requires more advanced tools (ffmpeg), so I haven’t added them yet.

    http://userscripts.org/scripts/show/25105

    Download YouTube Videos as MP4
    By gantt – Last update Jan 1, 2014 – Installed 1,073,921 times.

    Download the script with this link: http://userscripts.org/scripts/source/25105.user.js

    There are 127 previous versions of this script: http://userscripts.org/scripts/versions/25105

    To see the script (or the source code), go to this page: http://userscripts.org/scripts/review/25105


    http://www.nzherald.co.nz/entertainment/news/article.cfm?c_id=1501119&objectid=11182603

    Lorde confirmed to perform at Grammys
    3:50 PM Tuesday Jan 7, 2014


    Lorde is set to perform at the Grammys.

    Lorde isn’t making any old appearance at the Grammys this month – the Kiwi pop star and nominee will also be performing at the American music industry awards ceremony.

    The news was confirmed earlier today by the official Grammys Twitter account:
    @TheGRAMMYs
    We are happy to announce that GRAMMY nominee Lorde (@lordemusic) will be performing at the 56th #GRAMMYs 1/26 on @CBS! RT
    9:00 AM – 7 Jan 2014

    Lorde was forced to pull out of a headlining appearance at the Laneway music festival in Auckland on January 27 after getting four Grammy nominations. The performance clashed with the Grammys on January 26, but she’s putting on a show on January 29 to make up for it.

    Last year’s Grammy audience topped 28 million in America alone, and it’s likely Lorde will perform Royals, her hit single which spent nine weeks at No. 1 in the US.

    The 17-year-old Kiwi schoolgirl is in the running for song of the year, record of the year, best pop solo performance and best pop vocal album for Pure Heroine.

    Her Grammys performance will be on a line-up that includes Daft Punk, Stevie Wonder, Pink, Kendrick Lamar, Imagine Dragons.

    A special 50th anniversary tribute to the Beatles, The Night That Changed America: A Grammy Salute, will include a performance by reunited Eurythmics duo Dave Stewart and Annie Lennox and will be recorded the day after the Grammys.

    Lorde missed out on a showing in the best new artist category, which featured James Blake, Kendrick Lamar, Macklemore & Ryan Lewis, Kacey Musgraves and Ed Sheeran.

    Lorde’s competition for song of the year comes from Bruno Mars’s Locked out of Heaven, Pink’s Just Give Me a Reason, Katy Perry’s Roar and Macklemore and Ryan Lewis’ Same Love.

    In the record of the year category she’s up against Daft Punk & Pharrell Williams for Get Lucky, Imagine Dragons for Radioactive, Bruno Mars for Locked out of Heaven and Robin Thicke Featuring TI & Pharrell for Blurred Lines.

    • nzherald.co.nz


    http://en.wikipedia.org/wiki/Lorde

    Lorde is the stage name of Ella Maria Lani Yelich-O’Connor (born 7 November 1996), is a New Zealand singer-songwriter. Born and raised in Devonport, Auckland, she performed in various singing and drama classes as a child, and at the age of thirteen signed with Universal. Yelich-O’Connor adopted her stage name due to her fascination with “royals and aristocracy”, but felt the name Lord was too masculine so added an ‘e’ to make it more feminine.

    Her musical debut was an EP, entitled The Love Club, which was released in November 2012, and her first single, “Royals”, debuted at number one on the New Zealand Top 40, and also reached number one on the Billboard Hot 100 in 2013, making her the first New Zealand solo artist to have a number one song in the United States. Her debut album, Pure Heroine, was released in September 2013, receiving critical acclaim and commercial success worldwide. Her work has earned her numerous awards and accolades. In October 2013, she jointly won the 2013 Silver Scroll award for “Royals,” which celebrates outstanding songwriting achievements in original New Zealand pop music. For the 56th Annual Grammy Awards, Lorde received four nominations, including Song of the Year for “Royals”, and Record of the Year and Best Pop Vocal Album for Pure Heroine.

    At age 5, Lorde followed her friend into a drama group and discovered a love of singing and acting. Lorde has said she enjoyed how she had to “switch on a different side to myself and become a different me.” Lorde’s mother encouraged her to read books and is quoted as saying that at age 12 Lorde was reading Raymond Carver and Kurt Vonnegut and at 14 she was proofreading her master’s thesis for her.

    Lorde attended Belmont Intermediate School, where in 2009 she and friend Louis McDonald participated in, and won, the school’s talent show. After seeing her performance at the talent show, McDonald’s father sent out recordings of Lorde covering Duffy’s hit song “Warwick Avenue” and Pixie Lott’s “Mama Do” to various talent scouts. When Lorde was 13, A&R scout Scott Maclachlan signed her to Universal and she began working with their songwriters at 14. Lorde began writing songs with her guitar at “about thirteen or fourteen”.

    Time placed Lorde on their list of ‘The 16 Most Influential Teens of 2013′. In 2013 Spotify announced that Lorde’s song “Royals” was the most streamed song in New Zealand as well as being Spotify’s most viral new artist worldwide. Australian websites TheMusic.com.Au and Faster Louder selected Lorde as their top favourite artist and Pure Heroine as their top album for 2013, respectively. Writing for the latter site, journalist Darren Levin explained:

    … “Royals” connected because people liked it. It wasn’t rammed down their throat 10 times a day on commercial radio, and it certainly wasn’t the product of a Samsung board meeting designed to sell more smartphones. The best part is that it [Lorde's success] happened organically via social media …

    In August 2013, Lorde became the first solo female artist to top the Billboard Alternative Songs chart in the US since Tracy Bonham in 1996. The song also holds the record for the longest reign by a woman atop the Billboard Alternative Songs chart (at seven weeks), surpassing Alanis Morissette’s “You Oughta Know”. With “Royals”, Lorde is the first New Zealand act to have achieved a Billboard Hot 100 number one as lead artist.

    Personal life

    Lorde is of Croatian and Irish ancestry, and is a self-identified feminist. As of July 2013, Lorde is a Year Twelve student at Takapuna Grammar School. Lorde is currently in a relationship with twenty four year old, New Zealand born photographer James Lowe, whom she met before her music career.


    http://www.eonline.com/news/465561/lorde-explains-taylor-swift-diss-admits-she-cocked-that-up-a-bit

    Lorde Explains Taylor Swift Diss, Admits She “Cocked That Up a Bit”
    by Natalie Finn Tue., Oct. 1, 2013 3:28 PM PDT


    Jon Kopaloff/FilmMagic, Dimitrios Kambouris/WireImage

    Lorde didn’t mean to call Taylor Swift an unrealistic role model-that’s just how it came out.

    “I think i cocked that up a bit and what i said wasn’t put in context also,” the 16-year-old singer-songwriter wrote on her Tumblr, clarifying comments she made to Metro Magazine about Swift.

    “Taylor Swift is so flawless, and so unattainable, and I don’t think it’s breeding anything good in young girls [who might think] ‘I’m never going to be like Taylor Swift, why can’t I be as pretty as Lorde?’ That’s f–king bulls–t.”

    Not exactly an insult, but not exactly a ringing endorsement, either. But let Lorde explain:

    what i meant was: there’s a lot of importance placed on physical perfection in this industry,” wrote the New Zealand-born “Royals” artist, “and i wish my favourite stars didn’t look perfect because i think fans (me included) have these feelings of worthlessness, like they’ll never be as pretty/talented/whatever, as a result of this intense photoshop culture and the endless strive for perfection.

    “ts was the first person i thought of, which i regret,” Lorde continued. “she happens to be good looking, but i think she actually uses her other imperfections in an incredibly powerful and relatable way. taylor swift has a very unique vision, which i admire. i think somewhere along the line also there was a misquote where people got the impression i thought writing about love was shameful. i don’t! i just haven’t found a way of doing it which is powerful and innovative, which is why i don’t.”

    All in all, the teen concluded, Swift is the kind of role model for her fans that Lorde thinks she herself “will probably never be.”

    “i admire her very much for this reason. basically, this is an apology for not thinking too hard before i speak. peace,” Lorde signed off.

    Surely Taylor will understand that Lorde wasn’t trying to be mean. Or she’s got new song fodder. One or the other.


    Watch out, Wed Oct 02 2013-10
    Why is she fighting with weasel woman taylor swift…seems like a waste of time.


    http://www.eonline.com/news/490959/taylor-swift-celebrates-best-birthday-with-pals-like-lorde-see-the-pics

    Taylor Swift Celebrates “Best Birthday” With Pals (Like Lorde!)-See the Pics!
    by Bruna Nessif Fri., Dec. 13, 2013 9:01 PM PST

    We don’t know about you, but Taylor Swift ‘s feelin’ 22 24 (yeah, it doesn’t have the same ring to it, but it’s true!).

    The famous pop singer celebrated her birthday today, and recently took to Instagram to share some beautiful photos from her special day. T.Swift wrote, “My 24th birthday was a Melbourne garden party. Thank you for all the birthday wishes!!”

    Although many of the bright-eyed, smiley faces in the photos of today’s party seemed unfamiliar, there was one recognizable star that attended the party-singer Lorde!

    The “Royals” crooner posed alongside Taylor for a number of photos, further proving that these two are new besties.

    Swift went on to snap some shots of the “pretty” flower decorations on the table, some “red balloons,” and group photos with her nearest and dearest. “The best birthday I’ve ever had,” she wrote.

    Taylor and her new BFF Lorde started the birthday celebrations a little early this year. The Red singer, who’s currently Down Under while on tour, enjoyed an early birthday dinner in Melbourne last night with the New Zealand songbird.

    Swift, who was dressed in a red dress with matching red purse and lipstick, was spotted dining with Lorde and a group of friends. The duo was all smiles while laughing and chatting at local eatery Hibatchi Japanese Grill just hours before Swift’s actual birthday (Dec. 13).

    Glad you enjoyed your big day, Tay!


    Swift 01

    Swift 02

    Lorde on Swift 01

    Lorde on Swift 02

    Lorde on Swift 03


    Royals
    Sung by Lorde

    Songwriters
    Little, Joel / Yelich-O’Connor, Ella

    Published by
    Lyrics © EMI Music Publishing

    I’ve never seen a diamond in the flesh
    I cut my teeth on wedding rings in the movies
    And I’m not proud of my address
    In the torn up town, no post code envy

    But every song’s like:
    Gold teeth
    Grey Goose
    Tripping in the bathroom
    Bloodstains
    Ball gowns
    Trashing the hotel room

    We don’t care, we’re driving Cadillacs in our dreams

    But everybody’s like:
    Crystal
    Maybach
    Diamonds on your timepiece
    Jet planes
    Islands
    Tigers on a gold leash

    We don’t care, we aren’t caught up in your love affair

    And we’ll never be royals (royals)
    It don’t run in our blood
    That kind of lux just ain’t for us, we crave a different kind of buzz
    Let me be your ruler (ruler)
    You can call me queen bee
    And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule
    Let me live that fantasy

    My friends and I we’ve cracked the code
    We count our dollars on the train to the party
    And everyone who knows us knows
    That we’re fine with this, we didn’t come from money

    But every song’s like:
    Gold teeth
    Grey Goose
    Tripping in the bathroom
    Bloodstains
    Ball gowns
    Trashing the hotel room

    We don’t care, we’re driving Cadillacs in our dreams

    But everybody’s like:
    Crystal
    Maybach
    Diamonds on your timepiece
    Jet planes
    Islands
    Tigers on a gold leash

    We don’t care, we aren’t caught up in your love affair

    And we’ll never be royals (royals)
    It don’t run in our blood
    That kind of lux just ain’t for us, we crave a different kind of buzz
    Let me be your ruler (ruler)
    You can call me queen bee
    And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule
    Let me live that fantasy

    ooh ooh oh ooh
    We’re better than we’ve every dreamed
    And I’m in love with being queen

    ooh ooh oh ooh
    Life is great without a care
    We aren’t caught up in your love affair

    And we’ll never be royals (royals)
    It don’t run in our blood
    That kind of lux just ain’t for us, we crave a different kind of buzz
    Let me be your ruler (ruler)
    You can call me queen bee
    And baby I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule, I’ll rule
    Let me live that fantasy


    Lorde – Royals (Live On Letterman)
    26 Nov 2013 – 4 min – Uploaded by LordeVEVO


    Lorde – Royals (Live on Ellen)
    9 Oct 2013 – 4 min – Uploaded by TheEllenShow


    Lorde – Royals (Live on KCRW)
    9 Aug 2013 – 3,686,418 views


    Lorde++for+Billboard

    Lorde+1503244_632547536811895_154954

    Lorde+The+Wild+Magazine

     
  • Virtual Chitchatting 12:40 PM on 2014/01/03 Permalink  

    Hotlinks of freeware, shareware, update files of anti-virus database signatures

    Jakarta, 2014-01-03 12:40 PM

    ESET NOD32 Antivirus Offline Updates 9228 29.12.2013

    • Last update: 30 Dec 2013
    • License: Freeware
    • Size: 38.6MB
    • Downloads: 4659727

    http://www.scanwithfiles.com/files/offline_update_eav_9228.zip

    eset nod32 virus signature database version 9228 (20131229)
    updated on eset nod32 antivirus 5.0.94.0
    license valid until 20140814

    results of offline_update_eav_9228

    if you are using eset nod32 antivirus, this link (http://www.scanwith.com/ESET_NOD32_Antivirus_Offline_Updates_download.htm) is blocked by the antivirus, see the attached picture below.

    eset denied


    Kaspersky Anti-Virus Updates 2 December, 2013

    • Last update: 4 Dec 2013
    • License: Freeware
    • Size: 312MB
    • Downloads: 4294694

    http://www.scanwith.com/download_soft.php?d=2091&s=398


    McAfee SuperDAT Update 7305

    • Last update: 2 Jan 2014
    • License: Freeware
    • Size: 125MB
    • Downloads: 19231567

    http://www.scanwith.com/download_soft.php?d=2272&s=395


    http://www.pandasecurity.com/enterprise/downloads/clients/

    If you want the most recent Virus Signature File, click on the following link:

    http://acs.pandasoftware.com/updates/pavsig/pav.phtml

    http://download.cnet.com/8301-2007_4-57469922-12/pandas-cloud-antivirus-upgrades-offline-protection/

    Panda’s Cloud Antivirus upgrades offline protection
    by Seth Rosenblatt
    July 16, 2012 5:00 AM PDT

    Panda revamps its free cloud antivirus suite to better protect you when offline. Paying customers also get a firewall, but it may not be enough to attract a larger audience.

    A major update to Panda Cloud Antivirus today provides more robust protection for fans of the lightweight security suite.

    Available exclusively today from CNET Download.com, Panda Cloud Antivirus Free 2.0 (download) and Panda Cloud Antivirus Pro 2.0 (download) bring some welcome changes to Panda’s security alternative. The Pro version now comes with a firewall that leverages Panda’s community network and uses intrusion prevention signatures.

    In version 2.0, people with Cloud Antivirus Free get access to the behavioral analysis engine that had previously been only in the Pro version. Other improvements in both versions include a better exposure of how Cloud Antivirus protects you when you’re offline, a cloud-based disinfection protocol, and dramatic improvements in scan benchmarking. Panda representative Pedro Bustamante said that the scans in 2.0 are about “50 percent” faster than in version 1.6.

    Along with the cloud-enhanced firewall, Cloud Antivirus Pro comes with tech support. The whole package will set you back $29.95, cheaper than many entry-level paid security suites by about $10.

    While the changes are interesting, they’re probably not going to result in a dramatic bump for Panda’s market share. According to analysis firm Opswat, Panda accounted for 2.5 percent of the North American vendor market and 2.9 percent of the global vendor market in June 2012.

    Had the company decided to make the firewall available in the free version, then it would be easier to see people taking a chance on Panda. It’s a good product, but it still feels a bit anemic when compared to more established free suites like AVG and Avast, and Panda’s cloud-based thin client doesn’t have the name recognition of Microsoft’s comparable Security Essentials.

    Panda Cloud Antivirus Free 2.0 (download) http://download.cnet.com/Panda-Cloud-Antivirus-Free-Edition/3000-2239_4-10914099.html
    Panda Cloud Antivirus Pro 2.0 (download) http://download.cnet.com/Panda-Cloud-Antivirus-Pro/3000-2239_4-75206671.html


    http://www.scanwithfiles.com/files/4uonly12.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/a2free.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/a2personal.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/AboutBuster-6.05.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/abuse_1070.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Adaware_Installer.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/AdvaHist_1_0.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/apv_1.41.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/as3PF-2.0.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/asc6-setup-aff.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/asc7-setup-aff.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/ASRFree.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ATF-Cleaner.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/autoru31current.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/avg_isct_stb_all_2013_2860_beta.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/avira_free_antivirus_en_2655.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/AxCrypt-1.7.2687.0.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/beclean140%5bScanWith.com%5d.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/bfacs257.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/bhoc.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/bhr4.5.0.471.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/BlueFrog_1.9.1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/BootDeleter.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/boping.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/BuddySpy.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/BuddySpy-2.2.1.8.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/bugoff.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ccleaner404_slim.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ccleaner405_portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ccleaner406_portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/CleanCache3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/CleanMOCache.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/clipsecure12.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/CMDiskCleaner-2.1.7.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ComboFix.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Crypto-Lock.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/CWShredder2.19.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/d3tr-2-4-40-7.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dban-1.0.7_i386.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dban-1.0.7_i386-ISO.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dban-2.0.0_powerpc-ISO.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dcsetup-1.08.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dcsetup1_5_7_feb_2008.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/deepdelete_r3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/defraggler215_portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/defraggler215_slim.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/DiscBroom-0.72.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/diskwipe-1.2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/DontLook2Me-49.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dsscan.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/DupKillerSetup082.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/dustbuster-2.9.5.1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/EClea2_0.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/eteraser.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/eteraser-trial.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/ETRemover_v212.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/eulalyzer-22.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/FileAnalyser-1.312.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/folder-lock-en.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/HDCleaner_e.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/hip21_en.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/hm_3.2.73_installer.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/HostsMan_4.0.93_rc1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/HostsMan_4.0.94_rc2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/hsremove.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/IdatScan.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/idsuite2_9_4-SR1_beta.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/IE7_Runonce_Remover.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/IEFix.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ie-spyad.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ie-spyad_zo.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ie-spyad2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/is360free.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/iscpro_1.0.8.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Kaspersky_Anti-Hacker_1.9.4.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KeePass-2.20.1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KeePass-2.20.1-Portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KeePass-2.20.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KeePass-2.20-Portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KillBox.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/KillBox_beta.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/kldetector13.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/klwk.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/lockcrypt_3.10.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/lockcrypt-mobile_1.61.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Look2Me-Destroyer.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/mbam-setup-1.70.0.1100.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Mince-1.0.3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/MyDefrag-4.3.1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/netscan-5.5.3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/netscan-5.5.4.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/offline_update_eav_9228.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/omziff.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ParentalFilterSetupBeta.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/PassReminder-1.0.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Password_Saver-3.2.7pe.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/PCLP-1.3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/PE_Setup.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/PEPro_Setup.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/pg2-050423-9x.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/pg2-050708-nt.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/pg2-050708-x64.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/pingmon.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/PopDown_setup.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/popfile-1.0.0-windows.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/privacyguardian.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/privacymantra-2.08.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/PuranDefragFree-7.7.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/qregdefrag_setup.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/RogueRemover-1.24.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/RogueRemoverPRO.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/rpcscan2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Samurai-2.7.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ScanDefrag57Setup.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/scarabay_3131.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/sdasetup-9.0.0.912_Trial.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/sdel.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/sdsetup_5.1.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/sdsetup-9.0.0.912_Trial.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/SecureDelete.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/sfs_setup.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/sniffer-1.99.3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/speccy123_portable.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/SpyBlocker%5bScanWith.com%5d.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/spybotsd162.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/spybotsdtools15.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/spyware_doctor_6_1.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/spyware_doctor_7_0.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/spyware_doctor_avp_6_1.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/spyware_doctor_avp_7_0.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/spywareblaster351.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/srv134.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Starter-5.6.2.9.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/startuplist.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/StartUpLite-1.07.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/stc06.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/stinger3.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/StM_setup242.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/SystemExplorer_399.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/SystemExplorer_400.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/SystemExplorerPortable_399.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/toolbarcop.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/traceless116.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Tracks_Eraser_6.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/Tracks_Eraser_Pro_8.exe

    http://www.scanwithfiles.com/files/Trojan_Remover_684.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/trout.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/TrueCrypt-7.1.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ultrasdr-47.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/UltraSurf.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/UnCleaner.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Unlocker1.9.2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/UnstopCpy_5_2_Win2K_UP_Setup.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/V.E.R.3.2.1.26.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/VisualPing.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/VisualTraceRoute-0.8.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/VSP_11_Release.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/WFN_162.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/WhatsRunning2_2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/Winpooch-0.6.6.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/WyvernWorks_Firewall.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/xp-AntiSpy_3.98.2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/xpass_2.2.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/xpy-1.3.7.zip

    http://www.scanwithfiles.com/files/ZonedOut.zip

     
  • Virtual Chitchatting 11:59 PM on 2013/12/31 Permalink  

    Kursus Cepat Analisa Laporan Keuangan
    Hubungi kami di 0852.1035.6516

    Kami langsung mengajarkan praktek dan bagaimana membaca laporan keuangan dengan cepat. Perusahaan apa saja. Industri apa saja. Penganalisaan bisa dilakukan terhadap seluruh perusahaan dari industri apa saja. Choose yours. We’ll do it right away, in a blink of an eye.

    Kami tidak mengajarkan lagi teori-teori yang sudah usang. Teori sudah ada di buku dan internet.

    Kami juga bisa langsung membantu membuatkan dan mengajarkan bagaimana membuat analisis kuantitatif, time-series, cross-section, data panel.

    Program analisis kami bisa IBM SPSS-21 atau eviews 7.1.

    kursus cepat analisa laporan keuangan spss21


    Analisis Laporan Keuangan

    Laporan keuangan bukanlah merupakan sekumpulan data keuangan saja, namun menggambarkan dampak lebih jauh dari keputusan manajemen. Di samping itu juga dapat memberikan informasi atas kondisi keuangan dan posisi perusahaan terhadap industrinya. Jika demikian, penting bagi pimpinan perusahaan atau pun manajer dan eksekutif keuangan untuk
    memahami teknik-teknik analisis laporan keuangan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

    Manfaat Apa yang Anda Peroleh?

    • Mampu menggunakan beberapa teknis analisis laporan keuangan sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan perusahaan.
    • Mampu mengaplikasikan teknis analisis yang dipelajari dalam proses pengambilan keputusan.
    • Mengetahui posisi keuangans perusahaan terhadap industrinya.
    • Memahami penilaian tingkat kebangkrutan perusahaan

    Apa Saja yang Dibahas?

    • Pendekatan analisis keuangan tradisional dan non-tradisional.
    • Analisis arus kas.
    • Analisis tingkat kebangkrutan
    • Kreatif akunting

    Dalam menilai hasil pencapaian / prestasi perusahaan yang terlihat pada laporan keuangan perusahaan, pimpinan perusahaan biasanya berorientasi pada laba perusahaan saja. Padahal dari laporan keuangan dapat tercermin berbagai aspek / masalah potensial yang mungkin segera harus ditanggulangi. Perusahaan dengan laba kecil namun kondisi keuangan memadai, relatif akan lebih baik dibanding perusahan dengan laba besar, namun kondisi keuangan buruk.

    Analisis laporan keuangan merupakan alat informasi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Bagi manajemen perlu, dalam rangka mengetahui efisiensi pendayagunaan sumber daya. Bagi Bankir, ini sangat penting dalam rangka pemberian kredit, baik kredit jangka pendek yang melihat likuiditas perusahaan atau jangka panjang yang menganalisa arus kas. Bagi pemilik perusahaan, analisis keuangan sangat penting untuk dapat mengetahui profitabilitas dari usahanya dan juga mengetahui tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan.

    Seminar ini akan dilakukan dengan case method, sehingga para peserta diharapkan akan mendapatkan pengalaman praktis menggunakan teknik analisis laporan keuangan pada kasus yang dibahas. perhitungan kuantitatif dan statistikal akan dikerjakan dengan menggunakan bantuan software.

    Manfaat Setelah Mengikuti Program Pelatihan

    Setelah mengikuti Training ANALISIS LAPORAN KEUANGAN” Concept, Strategy & Implementation ” ini diharapkan akan lebih baik untuk :
    1. Mampu membaca dan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya mempunyai dasar yang kuat dari sisi keuangan.
    2. Memahami dalam bagaimana menganalisis, menginterpretasi, dan menggunakan laporan keuangan dengan benar.
    3. Memahami fundamental dari Cash Flows, Balance Sheet, and Income Statement untuk proses pengambilan keputusan.
    4. Bisa memberikan sumbangan pemikiran dari sisi keuangan perusahaan terhadap kondisi yang dihadapi perusahaan
    5. Menambah kemampuan peserta untuk dapat membaca dan mengerti suatu laporan keuangan selanjutnya dapat memberi alternatif solusi management bagi perusahaan serta diharapkan pula mampu mengetahui kelemahan dan keunggulan dari kompetitor
    6. Mengimplementasikan alat-alat dan teknik-teknik Analisis Laporan Keuangan.
    7. Mengkonstruksikan peramalan laporan keuangan

    Materi Training
    1. Peran dan manfaat analisis laporan keuangan.

    • Maksud analisis laporan keuangan.
    • Analisis performansi masa lalu.
    • Analisis proyeksi performansi.
    • Interpretasi hasil analisis.

    2. Alat-alat analisis laporan keuangan.

    • Peran statistik dalam analisis laporan keuangan.
    • Ukuran central tendency dan dispersi.
    • Regresi dan korelasi.
    • Studi kasus dan latihan.
    • Peragaan penggunaan software.

    3. Daftar Laba/ Rugi ( Income Statement).

    • Komponen income statement.
    • Revenue analysis.
    • Expense analysis.
    • Other income and expense analysis.
    • Studi kasus dan latihan.

    4. Neraca (Balance Sheet).

    • Analysis of balance sheet accounts.
    • Analisis komparatif.
    • Studi kasus dan latihan

    5. Funds Flow Statement.

    • Persiapan penyusunan funds flow statement.
    • Funds flow analysis.
    • Studi kasus dan diskusi.

    6. Analisis rasio keuangan.

    • Penggunaan dan keterbatasan analisis rasio keuangan.
    • Pemilihan dan interpretasi rasio keuangan.
    • Analisis statitikal rasio keuangan.
    • Interpretive ratio analysis.
    • Studi kasus dan diskusi.

    7. The Pro Forma Statement.

    • Apa yang dimaksud dengan pro forma statement.
    • Kerangka analisis.
    • Mempersiapkan pro forma statement.
    • The pro forma income statement.
    • The pro forma balance sheet.
    • Studi kasus dan diskusi.

    8. Cash Budget.

    • Apa yang dimaksud dengan cash budget.
    • Konstruksi cash budget.
    • Komponen komponen cash budget.
    • Identifikasi kebutuhan keuangan musiman (seasonal).

    9. Teknik analisi laporan keuangan yang lain.

    • Working investment analysis.
    • Sustainable Growth.
    • Analisis sensistifitas.
    • Break-Even Analysis.

    10. Studi kasus.

    • Dalam studi kasus ini akan dibahas kasus analisis laporan keuangan secara terpadu.

    Deskripsi Analisa Laporan Keuangan
    Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan serta positioning-nya dalam industri. Selain itu Laporan Keuangan juga dapat dijadikan alat evaluasi kinerja para manager dalam meningkatkan nilai pemegang saham. Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kinerja sesungguhnya dari satu perusahaan tidak cukup hanya dengan melihatnya dari besaran laba yang dicapai. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan melihat kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Karena laba yang besar tidak selalu identik dengan kondisi keuangan yang baik walaupun idealnya memang harus demikian. Untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya diperlukan suatu analisa yang mampu menyajikan informasi atau data mengenai berbagai aspek yang diperlukan baik dalam rangka efisiensi pendayagunaan dana atau untuk pengambilan keputusan manajemen, investasi, maupun sebagai dasar / pedoman perencanaan perusahaan.

    Tujuan Training Analisa Laporan Keuangan
    1. Memahami dan mengerti analisa suatu investasi secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga mampu memberikan masukan dan solusi untuk pengembangan investasi.
    2. Menambah kemampuan peserta untuk dapat membaca dan mengerti suatu Laporan Keuangan selanjutnya dapat memberi alternatif solusi management bagi perusahaan serta diharapkan pula
    3. Mampu meminimalisir resiko dan sekaligus mampu melakukan pengawasan dan penilaian secara berkesinambungan atas seluruh aspek keuangan
    4. Memahami dalam bagaimana menganalisis, menginterpretasi, dan menggunakan Laporan Keuangan dengan benar.
    5. Memahami fundamental dari Cash Flows, Balance Sheet, and Income Statement untuk proses pengambilan keputusan.
    6. Mengimplementasikan alat-alat dan teknik-teknik Analisis Laporan Keuangan.
    7. Mengkonstruksikan peramalan Laporan Keuangan

    MATERI TRAINING ANALISA LAPORAN KEUANGAN
    1. KERANGKA MANAJEMEN KEUANGAN

    • Peran dan fungsi Manajemen Keuangan
    • Arus Keuangan sebagai urat nadi perusahaan
    • Karakteristik Biaya untuk perencanaan dan pengendalian (Fixed Cost &Variable Cost, Break Even Point Analysis, Standard Cost vs Historical Cost)

    2. MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN

    • Laporan Neraca sebagai Posisi Keuangan Perusahaan;
    • Laporan Laba Rugi sebagai Prestasi Keuangan Perusahaan;

    3. MENGEVALUASI KINERJA PERUSAHAAN

    • Laporan Keuangan sebagai Indikator Posisi, Prestasi, dan Pertumbuhan Perusahaan
    • Sistematika Analisa dengan Berbagai Tolok Ukur Rasio Keuangan
    • Rasio Profitabilitas (ROI, ROE, Profit Margin)
    • Cause and Effect Analysis (DuPont Analysis on ROI and ROE)
    • Rasio Likuiditas (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio)
    • Rasio Solvalibitas / Leverage (Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio)
    • Rasio Aktifitas /Turnover (Days Inventory, Days Receivables, Days Payables, Cash-to-Cash Cycles)
    • Rasio Efisiensi (COGS to Sales, Operating Expenses to Sales)

    4. MENGANALISA KELAYAKAN INVESTASI

    • Pola pikir strategis (jangka panjang) dalam pertimbangan investasi
    • Proyeksi Cashflow dan Penerapan Time Value of Money
    • Sistematika Analisa Penilaian Kelayakan (NPV, IRR, PI, Payback Period)

    5. MENGANALISA PENYIMPANGAN BIAYA (VARIANCE ANALYSIS)

    • Biaya Realisasi vs Biaya Standar
    • Sistematika Analisa Penyimpangan
    • Jenis, Karakteristik, dan Sebab Penyimpangan

    6. STUDI KASUS TENTANG ANALISA LAPORAN KEUANGAN


    ANALISA BISNIS UNTUK MEMBUAT PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN DAN VALUASI

    Gambaran Umum
    Dalam dunia bisnis untuk membuat suatu kebijakan – kebijakan yang penting kita akan selalui dihadapkan pada berbagai macam pertimbangan dan akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa segera kita temukan jawabannya. Contohnya ketika seorang investor akan dihadapi keputusan apakah dia akan menamamkan modalnya ataupun menjual saham yang dia miliki di …, dia akan dihadapi pertanyaan-pertanyaan seperti :

    • Bagaimana prospek … dimasa depan? Bagaimana ekspetasi pertumbuhan pangsa pasar dimasa depan? Apa kekuatan dan kelemahan …? Apa strategi yang bisa diambil oleh … dalam merespon peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam bisnis?
    • Bagaimana tingkat pendapatan yang akan didapatkan …? Bagaimana tingkat pendapatan perusahaan baru-baru ini? Bagaimana kestabilan tingkat pendapatan yang ada saat ini? Faktor apa saja yang akan mempengaruhi profitabilitas …? Prediksi apa yang bisa dibuat tentang pertumbuhan pendapatan?
    • Bagaimana kondisi keuangan … saat ini? Apa risiko dan manfaat dari struktur modal yang dipakai saat ini? Apakah penghasilan … rentan terhadap perubahan-perubahan ekonomi? Bagaimana kekuatan keuangan … apabila terdapat masalah yang berujung pada tingkat profitabilitas yang rendah?
    • Bagaimana kekuatan … dibandingkan dengan pesaingnya , baik domestik maupun global?
    • Seberapa besar harga yang wajar untuk saham …?

    Kreditor dan pemberi pinjaman juga akan membutuhkan informasi tentang:

    • Apa rencana bisnis … dan prospek ke depannya? Apa kebutuhan … untukpembiayaan masa depan?
    • Darimana sumber dana … untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman?
    • Bagaimana tingkat kestabilan laba dan arus kas …? Apakah … memiliki kekuatan untuk membayar pinjaman ketika berada di periode profitabilitas yang rendah?

    Bagaimana cara menjawab semua pertanyaan di atas? Apakah dari sekadar membaca laporan keuangan dapat menjawab semua pertanyaan di atas? Jawabannya adalah jelas TIDAK! Untuk membuat keputusan bisnis, penting untuk mengevaluasi kegiatan usaha suatu perusahaan dengan cara yang lebih sistematis dan lengkap . Untuk itu maka perlu dilakukan Analisa Bisnis. Analisa Bisnis merupakan kegiatan mengevaluasi kegiatan perusahaan dari semua aspek baik dari internal maupun eksternal perusahaan.

    Analisa Lingkungan Bisnis dan Strategi Bisnis. Analisa ini akan melihat bagaimana pengaruh lingkungan baik dari internal dan eksternal perusahaan terhadap kinerja perusahaan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melihat keadaan ekonomi baik secara global dan khusus di negara tempat perusahaan itu beraktivitas, meneliti tren industri, atau juga dengan melakukan Analisa Porter dan SWOT Analysis.

    AnalisaAkuntansi. Analisa akuntansi merupakan proses mengevaluasi sejauh mana relevansi pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan standar industri yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari transaksi-transaksi yang berlangsung di perusahaan, mempelajari kebijakan akuntansi perusahaan, dan bila perlu dilakukan penyesuaian laporan keuangan agar lebih sesuai dengan industri sehingga data keuangan yang kita perolehdapat kita bandingkan dengan perusahaan lain.

    AnalisaKinerja Keuangan. Dalam tahapan analisa kinerja keuangan kita akan memanfaatkan data-data dari laporan keuangan yang sebelumnya sudah kita lakukan verfikasi saat analisa akuntansi. Laporan keuangan tersebut akan kita olah agar nantinya bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan jika dibandingkan perusahaan lainnya. Dalam analisakinerja keuangankita akan banyak menggunakan rasio-rasio keuangan yang diantaranya akan berguna untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, komposisi struktur modal perusahaan, tingkat pengembalian perusahaan dan profitabilitas perusahaan.

    Analisa Prospektif. Tujuan akhir dari analisa bisnis adalah untuk mengetahui berapa nilai dari suatu perusahaan. Untuk itu kita harus melakukan prospektif kegiatan usaha yangakandilakukan oleh perusahaan tersebut di masa depan. Kita akanmembuat proyeksi kinerja keuangan perusahaan di masa depan berdasarkan data-data historiskeuangan yang telah kita kumpulkan dan membuat asumsi-asumsi bagaimana pertumbuhan kedepannya. Setelah kita selesai melakukan proyeksi, hasil dari proyeksi ini akan kita akan konversikan sehingga kita akan mendapatkan nilai perusahaan tersebut

    Apa Yang Akan Anda Dapatkan Dari Pelatihan Ini?

    TUJUAN PELATIHAN ini tidak hanya sekadar untuk mengetahui cara menganalisa laporan keuangan semata. Pelatihan ini akan mengajarkan bagaimana aplikasi dan manfaat dari analisa bisnis dan laporan keuangan. Dalam pelatihan ini kita akan mengambil … sebagai studi kasus. … yangmemilki kantor pusat di Amerika Serikat merupakan sebuah perusahaan makanan kaleng, biskuit, minuman dan berbagai poduk makanan lainnya. Produk dari … sudah tersebar di … negara, termasuk di Indonesia melalui produk biskuitnya. Perusahaan yang berdiri sejak … ini memiliki sekitar … karyawan dan memiki pendapatan diatas US $ 1.

    Pelatihan ini akan melakukan analisa keuangan dengan mengumpulkanlaporan keuangan …. Laporan keuangan tersebut akan kita analisis dengan setiap langkah – langkah akan dijabarkan secara detail mulai dari

    1. Pengenalan konsep dalam melakukan analisa bisnis :

    • Pengenalan Laporan Keuangan.
    • Laporan Laba Rugi.
    • Laporan Neraca Keuangan.
    • Laporan Arus Kas.

    2. Bagaimana mengkalkulasi rasio keuangan perusahaan.

    • Mengkalkulasi Common Size Ratio.
    • Penerapan common size ratio sebagai acuan perbandingan kinerja perusahaan.

    3. Memahami arti rasio keuangan yang menyangkut :

    • Likuiditas Perusahaan.
    • Kebijakan pendanaan perusahaan/ struktur modal perusahaan.
    • Tingkat pengembalian aktivitas operasional perusahaan.
    • Profitabilitas perusahaan.

    4. Proyeksi kinerja keuangan perusahaan.

    • Proyeksi Laba Rugi perusahaan.
    • Proyeksi Neraca Keuangan.
    • Proyeksi Arus Kas.

    5. Penilaian perusahaan.

    • Proses mengkonversikan hasil proyeksi keuangan menjadi nilai perusahaan.
    • Cara menetapkan asumsi yang tepat untuk mendapatkan nilai perusahaan yang sesungguhnya.

    Our Service

    • Transaction Advisory

    • Valuation

    • Purchase Price Allocation
    • Impairment Testing

    FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS

    1. Tujuan
    A. Memahami analisis laporan keuangan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.
    B. Mampu mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan suatu perusahaan secara tepat melalui analisa laporan keuangan dan risiko usaha sehingga dapat mengambil keputusan yang benar.

    2. Materi
    Materi lebih difokuskan kepada topik-topik yang terkait langsung dengan pendidikan dan pelatihan analisa laporan keuangan, yaitu sbb:

    I. LAPORAN KEUANGAN
    1. Pengertian dan Fungsi Laporan Keuangan
    2. Sifat Laporan Keuangan
    3. Saling Hubungan dari Laporan Keuangan
    4. Laporan Perhitungan Rugi Laba
    5. Laporan Laba Yang Ditahan
    6. Neraca
    7. Laporan Perubahan Posisi Keuangan

    II. TEKNIK DAN ALAT ANALISA
    1. Pendekatan Umum dalam Analisa Laporan Keuangan
    2. Berbagai Pendekatan yang Dipakai dalam Analisa
    3. Teknik dan Alat-alat Analisa
    4. Cross Sectional Techniques
    5. Time Series Techniques

    III. ANALISA LIKUIDITAS
    1. Arti Pentingnya Likuiditas
    2. Berbagai Indikator Likuiditas
    3. Siklus Operasi Perusahaan
    4. Liquidity Index Aktiva Lancar
    5. Efisiensi dan Profitabilitas Aktiva Lancar (Modal Kerja)

    IV. ANALISA SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
    1. Arti Pentingnya Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
    2. Konsep Dana
    3. Arti Pentingnya Konsep Dana
    4. Penggolongan Sumber dan Penggunaan Dana dalam Hubungannya dengan Uasaha Pokok Perusahaan
    5. Sumber Dana dari Operasi
    6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana yang Diidentifikasikan sebagai Modal Kerja
    7. Laporan Sumber dan Penggunaaan Dana yang Diidentifikasikan sebagai Kas
    8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana yang Diidentifikasikan Selain Modal Kerja dan Kas
    9. Laporan Perubahaan Posisi Keuangan
    10. Analisa Terhadap Sumber dan Penggunaan Dana

    V. ANALISA STRUKTUR PERMODALAN DAN SOLVABILITAS
    1. Arti Pentingnya Struktur Permodalan
    2. Struktur Permodalan dan Pengaruhnya terhadap Solvabilitas
    3. Kemampuan Laba untuk Menutup Beban Tetap
    4. Kemampuan untuk Membayar Beban Tetap
    5. Biaya Modal

    VI. ANALISA RENTABILITAS DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN AKTIVA
    1. Kriteria Penialain terhadap Hasil Pelaksanaan Operasi Perusahaan
    2. Return on Investment (ROI)
    3. Investasi dalam konteks pengukuran ROI
    4. Laba dalam konteks pengukuran ROI
    5. Interpretasi terhadap ROI
    6. Efektifitas Penggunaan Aktiva
    7. Rentabilitas Modal Sendiri
    8. Financial Leverage Index
    9. Pengaruh dari Trading of Equity

    VII. ANALISA TERHADAP HASIL USAHA
    1. Hasil Penjualan sebagai Indikator Aktivitas yang Dinamis
    2. Saling Hubungan antara Hasil Penjualan, Harga Pokok Penjualan dan Laba Kotor Penjualan
    3. Analisa Perubahan Laba Kotor
    4. Operating Ratio
    5. Analisa Perubahan Laba Bersih

    VIII. ANALISA BREAK EVENT DAN PROYEKSI LABA
    1. Pengertian Break Event Point
    2. Teknik Penentuan Break Event Point
    3. Margin of Safety
    4. Asumsi dalam Perhitungan Break Event Point
    5. Break Event Point Apabila Lebih Dari Satu Macam Barang Yang Dijual
    6. Break Event Point dan Operating Leverage
    7. Monitoring Trend dan Proyeksi Laba

    IX. DU PONT ANALYSIS

    3. Metodologi
    a. Presentasi/Kuliah
    b. Diskusi dan tanya jawab
    c. Studi Kasus


    APPLIED CORPORATE FINANCE TRAINING

    1. Tujuan
    Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memahami beberapa pendekatan dan aplikasi dalam corporate finance

    2. Garis Besar Materi

    • Financial analysis
    • Company valuation methods
    • Company valuation using shareholder value analysis
    • Project appraisal
    • Corporate financial objectives and the cost of capital

    INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) TRAINING

    1. Tujuan
    Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memahami persiapan yang diperlukan dalam rangka go public

    2. Garis Besar Materi

    • Pasar modal sebagai alternatif pembiayaan
    • Persiapan awal. Mulai dari penunjukkan advisor untuk go publik dst.
    • Persiapan akhir. Mulai dari perjajnian awal dengan Bursa Efek dan Kustodian dst.
    • Tahap Emisi
      • Hubungan dengan Bapepam
      • Penawaran umum
    • Tahap pasca emisi
      • Continuing disclosure
      • Good Corporate Governance

    FORECASTING AND VALUATION TRAINING

    I. Tujuan
    Meningkatkan pemahaman terhadap laporan keuangan dan kiat kiat yang diperlukan dalam menganalisanya.
    Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan forecasting dan valuation sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi.

    II. Materi

    1. Review of Financial Statements
    a. Introduction
    b. The Balance Sheet
    c. The Income Statement
    d. The Cash Flow Statement
    e. Relationship between the Three Statements
    f. Creative Accounting
    g. Conclussion

    2. Review of Ratio Analysis and Credit Risk Issues
    a. Introduction
    b. Review of Accounting Ratio
    c. Review of Cash Flow Ratio
    d. Key Issues in Risk Analysis
    e. Conclussion

    3. Financial Forecasting
    a. Introduction
    b. Porter’s Five Forces Model
    c. SWOT Analysis
    d. Percent of Sales Mathod
    e. Steps in Finacial Forecasting
    f. Projecting Pro Forma Statements
    g. Forecasting fo Banks
    h. Caveat to Forecasting
    i. Cash Flow or Earning
    j. Free Cash Flow
    k. Conclussion

    4. Sensitifity Anlysis

    5. Discounted Cash Flow Valuation
    a. Introduction
    a. A Basis for Approach
    b. The Fundamental Choices for DFC Valuation
    c. Which Cash Flow to Discount
    d. Diccount Rate
    e. Conclussion

    6. Relative Valuation
    a. Introduction
    a. Earning Mutiples
    b. Book Value Multiples
    c. Revenue
    d. Industry Specific Variable
    e. Conclussion


    Kursus Cepat Analisa Laporan Keuangan
    Hubungi kami di 0852.1035.6516

     
  • Virtual Chitchatting 11:58 PM on 2013/12/31 Permalink  

    The BaliGate 

    This is one political battle between Golkar as the ruling party with PDI Perjuangan as the political opposer

    BALIGATE: THE WORLD-SHAKING CASE
    by Sando Sasako
    Jakarta, 27 December 1999
    This is the fourth attachment section of a comporehensive research report published by
    PT Data Consult Inc., Banking Industry in Indonesia: After Top-Notch Indonesian Banks Recapitalised, Data Consult, Jakarta, Sept. 2000.

    A. The Bank Bali scandal: A case fully of controversies and polemics

    The scandal was blown up to the sky late July 1999 after Pradjoto revealed the money politics within the cession contract of Bank Bali with Era Giat Prima. It was not long after the ex-associate of Pande Lubis in Bapindo received the documents in question from Enggartiasto Lukita who was incollaborating with Djoko Tjandra constructing Hotel Mulia. On 9 June 1999, he received Rp 10 bn transfer from Djoko Tjandra in exchange for his 20 percent in Hotel Mulia.

    Unsatisfied by the claim of the government that what most important is getting the state money back, the Indonesian parliament DPR gave two weeks of time starting 19 August 1999 for the government (the governor of Bank Indonesia Syahril Sabirin, finance minister Bambang Subianto, BPPN Head Glenn MS Yusuf, and Bapepam Head Jusuf Anwar) to find out the traffic money of the accounts of Era Giat Prima and Djoko Tjandra.

    Foreign independent auditor PWC was appointed by BPK as the official auditor of Bank Indonesia. Stumbling blocks were built by Bank Indonesia to the access of PWC up to its accomplishment by the end of August 1999. On 1 and 7 September 1999, BPK Head Satrio ‘Billy’ Joedono refused to deliver the 400-page report of PWC to the public and DPR as the requestor but the short-form report. The supreme court set the report as public goods on 18 October 1999, just three days before presidential election day.

    The Baligate case showed up its existence as Bamus (deliberation body) of DPR rejected the will to call former president Habibie to the hearing. This led to the establishment of Pansus (special committee for) Bank Bali case on 6 September 1999. Hearings of DPR with the government drew much attention from the public. But what drew attention utmost was the open hearing with the lead actor of Bank Bali scandal, Rudy Ramli, on 9 September 1999.

    The founder of LBH (legal aid services) Adnan Buyung Nasution claimed out loud that the hearing with Rudy Ramli would devastate the legal system. Since then, his figure as the respected lawyer faded away rapidly following his resignation from the attorney for Rudy Ramli. Rumours mentioned him as the would-be attorney general appointed by former president Habibie in October 1999.

    The hearing with Rudy was taken to clarify two conflicting issues, the banker’s diary and its rejection letter. His ‘diary’ was delivered to the people in winning political party such as Kwik Kian Gie and Dimyati Hartono on 16 August 1999. The day the Rp 546.5 bn fee obtained from the cession contract started flowing into the escrow account of Bank Bali in Bank Indonesia for 3 days.

    The next day after DPR giving two weeks of time for the government to find out the money traffic of the accounts of Era Giat Prima and Djoko Tjandra, on 20 August 1999, Rudy Ramli went to the office of Buyung to make a letter rejecting ‘his’ diary. The first draft was made without the presence of Buyung himself.

    On 22 August 1999, the fourth draft was finalised with the first words ‘Siaran Pers’ (press issue) and its copy was taken by Rudy. Before it was read on 26 August 1999, justice minister Muladi (whom ackowledged it on 23 August) and DPA Head Baramuli (whom ackowledged it on 25 August) claimed that Rudy would reject his own diary.

    The letter read by Muladi before the cabinet session was begun with ‘Statement’ that typed by the secretary of Kim Johannes Mulia following the confirmation from Baramuli and signed by Rudy on 25 August 1999. Kim is notoriously known as fake exporter and deeply involved in Golden Key-Bappindo scandal and the case of Bank Arta Prima. It was Kim, a brother of Johannes Kotjo, initiating the first meeting of Rudy with Djoko Tjandra and Setya Novanto in August 1998.

    B. The pulling back of Stanchart from the management and investment agreements, would that be the anticlimax of the case?

    On 15 December 1999, BPPN issued press release admitting that Stanchart had drawn its participation from the agreements with BPPN to recapitalise Bank Bali. Although the resignation letter was made a week before, it doesnot mean the cancellation of agreements would follow accordingly. That is to say, the agreements are still due and valid.

    A week later, Bapepam wondered about the agreements cancellation and notice about its consequences afterwards although the new management of Bank Bali claimed that the termination agreement had already been reached amongst the related parties. Therefore, there is no obligation for Bank Bali to pay the termination fee.

    David Hawkins, Stanchart’s CEO claimed that the idea of giving penalty to agreements cancellation came from Warburg Dillon Reed, an international financial consultant as part of negotiations with the financial advisors of BPPN i.e. Bahana, Danareksa, and Lehman Brothers. Further he also claimed that it is Bank Bali that should be paying the penalties, not BPPN.

    The termination of Stanchart to recapitalise Bank Bali as a matter of fact creates a bigger chance for other investors to participate. Nevertheless, Stanchart has not drawn its intention to recapitalise Bank Bali after its rights issue in January 2000. Also, Stanchart has not drawn its fund in the escrow account of Chase Manhattan Bank which was previously intended to finance the recapitalisation of Bank Bali.

    A month before, on 16 November 1999, BPPN succeeded the management team of Bank Bali and began conducting some audits, legally and financially. The succession include the reorganisation, taking over the rights and authorisation and functions of the management team. It was 4 days after DPR gave BPPN a week of time to review the agreements between Bank Bali and Stanchart.

    Also, the DPR had asked attorney general to investigate Farid Harianto whom allegedly conducted illegal actions by sending blank heads of agreement to be signed by Rudy Ramli and JB Sumarlin on 22 April 1999. Head of agreement was a sort of memorandum of understanding involving Bank Bali, BPPN, Bank Indonesia, Finance Minister, and Stanchart.

    Furthermore, instead of giving the capital market authorities, JSX and SSX, the real original materials, this new management team sent two related letters. The first letter briefly sumarised the management and investment contracts of agreements up to 26 July 2002. The second letter asserted that the takenover status won’t get away accordingly to the increase of equity in Bank Bali.

    Nevertheless, this kind of transparency was allowed by the authorities to cancel the trading suspension of Bank Bali shares in the market starting 2 December 1999. At the next day, Hawkins claimed before the DPR that it was Stanchart proposing BPPN to takeover Bank Bali by the reasons of 2 improper transactions that is one with EGP and two the plan to sell the nonperforming loans which was rejected by Becket himself that its existence was nothing but only rumours.

    C. The faults of Stanchart: Ignoring corporate culture and the prevailing system

    Although Stanchart has been operating in Indonesia for more than 130 years of time, still the regional and headquarter offices failed to embrace the corporate culture and to adapt themselves to the prevailing system in Indonesia. They can’t change the years of corporate culture built by the founding father of Bank Bali within one night.

    Stanchart entered the daily life of Bank Bali a day after it was takenover on 23 July 1999 with a new logogram of Bank Bali at the stationery and advertisement allover mass media. The agreements allowed Stanchart to manage Bank Bali but not as the owner who can change the corporate identity and culture of Bank Bali.

    The other achievement reached by Stanchart (marketing team) was they succeeded in hijacking big depositors of Bank Bali. Depositors with savings at least $200,000 were persuaded by higher interest rates and facilities derived from its credit card. Bank Bali experienced some kind of bleeding for more than a week starting 11 November 1999 by the amount of Rp 100 bn a day.

    As the repercussion to the vote of no confidence conducted on 25 October 1999, Stanchart fired an employee, released 3 members of management supporting team, and other 44 employess. This was in contrast to the fact that Stanchart had hired illegal workers with extravagance facilities such as expensive mansions and luxurious sedan.

    As much as 60 expatriates of England working in the integration team were paid by Rp 7.5 bn a month while as much as 6,300 employees of Bank Bali were paid by about Rp 8 bn. Worst, a foreign clerk was paid by £1,500 or equal to Rp 20 mn a month.

    Employees of Bank Bali also revealed that Stanchart had asked them to downgrade pretty much of good loans to bad loans (category 5). Provision for bad loans that set by 100 percent increased to Rp 1.4 tn. Therefore, the government must recapitalise Bank Bali with a greater cost. The scenario was plotted on a ‘confidential’ letter dated 25 June 1999 by the reason of forward looking.

    Another ‘very confidential’ document dated 1 July 1999 was also opened. It contained treatment options of Stanchart to Bank Bali, attached with full cost and benefit analysis. The options were conducting private placement, participating in the rights issue, accompanying other investors, and asking BPPN to takeover Bank Bali.

    Very much confidentialities upon the efforts of Stanchart to own Bank Bali were begun on 22 April 1999 as Stanchart send the heads of agreement draft to the directors of Bank Bali via fax at 01.02 am (Jakarta time) from Hotel Shangri-La of Jakarta.

    Also the management and investment agreements signed on 26 July 1999 that contained material information to the stockprice of Bank Bali were kept out of public up to 2 December 1999. The existence of these agreements were acknowledged by public earlier as they were often referred within the rights issue prospectus dated 24 November 1999.

    D. Counter measures of Rudy Ramli

    On 29 November 1999, one countermeasure of Rudy Ramli targetted BPPN Head Glenn MS Yusuf and his deputy Farid Harianto and Bank Bali management team head Douglas K. Beckett. To police headquarter, he reported them of casting aspersion on his respectable name. They claimed that he deliberately deflated his bank’s assets worth $130 mn.

    Behind bars, Rudy Ramli asked his attorneys to file a suit on central bank governor Syahril Sabirin as the accused for improper takeover of Bank Bali. It was registered on state administration court (PTUN) on 19 October 1999 and asking Bank Indonesia to cancel such takeover decision. Some limited chronology of the takingover of Bank Bali can be read under the heading of Stanchart’s role in the-Bank Bali case.

    After months of talks between GE Capital and Bank Bali, Bank Indonesia had never issued any reply concerning the seriousness of GE Capital to recapitalise Bank Bali up to the deadline 21 April 1999 but Stanchart which was also approved by BPPN. Rudy Ramli was only given time for 2 hours two study the heads of agreements with Stanchart.

    As he had never been involved during the due diligence examination, and the negotiations only involving Stanchart, Bank Indonesia, and BPPN, therefore he claimed in Forum Keadilan that he had never had any idea about the seriousness of Stanchart until the decision of takingover Bank Bali was made on 23 July 1999. Even though the directors of Bank Bali were invited by Stanchart to the gala dinner in Shangrila Hotel of Jakarta on 21 July 1999.

    At the handover occasion of Bank Bali to BPPN, deputy central bank governor Soebarjo congratulated him of having the CAR of Bank Bali by minus 31 percent in cynically, claimed Rudy. To note, in October 1998 Bank Bali only required Rp 1.4 tn to be recapitalised and raising its CAR to 4 percent from the prevailing minus 8.17 percent.

    Meanwhile, in reply to the accusation of Rudy Ramli, governor Syahril Sabirin defended himself that such takingover was proper procedurely following the failure of the controlling shareholders to inject the (20 percent) required fund to recapitalise Bank Bali up to the deadline 21 July 1999. BPPN, through its PR Franklin Richard, rejected the accusation of colluding with Stanchart to takeover Bank Bali but making management agreement. See more under the heading of Bank recapitalisation as part of blanket guarantee program policy. While Stanchart claimed that such agreements gave Stanchart some powerful authorisation to manage Bank Bali.

    E. BPPN’s role in Baligate case

    Nine days after its establishment, on 4 August 1999, the management team of Bank Bali delivered BPPN the cession (factoring) contract dated 11 January 1999 with its additional agreements. See charts below. On 12 April 1999, Era Giat Prima (EGP) stated that the marketable securities would be delivered on 11 June 1999.

    The management team was headed by Douglas Beckett, previously worked as Stanchart’s Regional Head in Corporate and Institutional Banking in Southeast Asia. Some executives from Stanchart and Bank Bali -Budi Halim, Andrew Hardie, Ganda Kusuma, Giogino Godong, Rusli Suryadi-were appointed as the supporting team members.

    Two ex-commissioners of Bank Bali, before it was takenover, were appointed to fill the positions in the supervisory team that is JB Sumarlin (ex president) as its head representing BPPN and IN Suwandha. Two ex-directors of Bank Bali were appointed to fill the positions in the management team that is Hendri Kurniawan and IGM Mantera, assisted by the representatives of Stanchart.

    From the legal opinion, BPPN wondered about one, the still-classified of claims to BDNI as assets of Bank Bali; two, the delays of must-early payment of receivables factored to EGP; three, no specification stated on the promised marketable securities to be delivered; four, no penalty given to EGP of failing to deliver the promised marketable securities; five, the guaranteed interbank claims with interest in exchange for marketable securities that not-discounted and exclusive of interest; six, the single authorisation of Rudy Ramli.

    Factoring contract on 11 January 1999 of Bank Bali
    Chart – Factoring contract on 11 January 1999 of Bank Bali

    Solution agreements as of 9 June 1999 of interbank claims of Bank Bali to BDNI
    Chart – Solution agreements as of 9 June 1999 of interbank claims of Bank Bali to BDNI

    These were some results of the work of the investigating team of BPPN, supervised by the IRC, following the springing up Baligate case covered by international mass medias. Some recommendations were given:
    1. Asking to detach Pande N. Lubis from its position as the head of bank liabilities division but maintaining him as deputy chairman.
    2. Asking Bank Indonesia to freeze the accounts of some parties alleged being deeply involved in the Baligate case.
    3. Asking to enforce its authority rights instructed by PP No.17/1999 to cancel the inappropriate transactions of Bank Bali with EGP and to force Rudy Ramli and EGP and the management of Bank Bali to return the fund they received.
    4. Asking independent auditor Price WaterhouseCoopers to conduct assessment on the internal implementation process of BPPN’s role in the verification of guarantee program policy.
    5. Asking a permission from Bapepam to continue the recapitalisation process of Bank Bali that is its rights issue.

    the funds flow of BDNI claims to Bank Bali up to the second level
    Chart – The funds flow of BDNI claims to Bank Bali up to the second level

    The existence of BPPN was legalised by the presidential decree No.27/1998 dated 26 January 1998 and government act (PP) No.17/1999 dated 27 February 1999. Its tasks are to restructure banks determined and delivered by Bank Indonesia, to replenish public’s money distributed to the banks restructured and liquidated, and to discharge banks’ liabilities and assets through Asset Management Unit.

    To accelerate the implementation of BPPN’s role, two institutions were set up; that is Independent Review Committee (IRC) as an advisory board and Financial Sector Action Committee (FSAC) as a supervisory board. Coordination of the implementation bank restructuring and recapitalisation is taken care of SOE minister.

    F. Stanchart’s role in the Bank Bali scandal

    The stink of cession contract began with the published financial report of Bank Bali as of June 1999 on 20 July 1999 following the financial due diligence, the third, conducted by Stanchart. Instead of making loan loss provision, Stanchart booked it as the loss incurred by Rp 1.5 tn. Therefore, the recapitalisation of Bank Bali bubbled to Rp 4.3 tn.

    To note, it was KPMG conducting the previous 2 financial due diligence of Bank Bali. As of 17 September 1998, Bank Bali only required Rp 1.4 tn to make its CAR by 4 percent and Rp 1.8 tn to make its CAR by 8 percent. As of December 1998, the recapitalisation increased to Rp 2.8 tn following a new reference that the nonperforming loans must be allowed by 100 percent and making the credits to nil.

    At the same day, Stanchart (Douglas K Beckett) was asking BPPN (Farid Harianto) to takeover Bank Bali by the reason of illegal asset selling. It was two days before the agreement between Bank Bali and Price WaterhouseCoopers (PWC) due, that is the closing deal of 2 assets selling worth $30 mn with 2 investors.

    There were at least 2 excuses for asset selling. One, to lower the recapitalisation cost following 100 percent outstanding bad debts provision. Two, the action did not violate the SKB No.31/12/KEP/GBI and No.53/KMK/017/1999 dated 8 February 1999 and Heads of Agreement as of 22 April 1999 between Bank Bali, Stanchart, and BPPN.

    Hostile takeover of Stanchart was surely annoying Rudy Ramli as the owner of Bank Bali. Various takeover defenses that available were taken. One, creating public opinion that Stanchart has violated the rules they have made with. Two, asset restructuring that is by selling the crown jewels of Bank Bali worth $130 mn.

    Rudy Ramli revealed that up to Bank Bali takenover, he never received the results of financial due diligence conducted by Stanchart. Also he claimed that Stanchart had already approved the plan to sell the bad loans following the proceed of Bank Bali director meeting held on 22 June 1999.

    The deal offered by Stanchart was alleged freaky and rotten. One source revealed that the approval of Stanchart to takeover Bank Bali in April 1999 only required less than 2 days. In contrast to the efforts of GE Capital as previous would-be buyer who had been in serious talks for months with the management of Bank Bali. Up to late October 1999, it had never released 20 percent of the needed money to recapitalise Bank Bali to the escrow account in Bank Indonesia but getting the management control of Bank Bali for free.

    On 20 July 1999, as Chief Integration Officer, Douglas K Beckett suggested Farid Harianto as deputy chairman of BPPN, to takeover Bank Bali by the reason of a new controlling shareholder is coming in, lack of a majority shareholder and emerging questionable transactions, the quickest way of achieving its commitment to introduce its high standards of operational control. He also insisted that BPPN has no intention of tampering or interfering in any way with the management of Bank Bali once the takenover is official and Stanchart is appointed to its management contract.

    A thank you letter dated 22 July 1999 was faxed from Stanchart of Singapore by name of David Moir congratulating Beckett, David Hawkins, and Vin Plant and the team for the success of takingover Bank Bali. The fax date was 20 July 1999.

    G. To transfer Rp 905 bn, Bank Indonesia only took 3 hours for approval

    The protracted Bank Bali solution surely disrupts many things in order. Some make so many hy-potheses, if only, if ever and other ifs. Some even judge the SKB No.30 dated 6 March 1998 as one sabotage device to Indonesian economy. This was one of obvious attempts to make the distribution of guarantee funds sluggish considering at that time, new money flowing out rapidly from the coffers of Bank Indonesia.

    In the meantime, the economy was in the stage of deteriorating, banks crippling, prices of goods and services rocketing, the rupiah fluctuating wildly against the dollar, and so on. Moreover, at that time, the law and political lives were in still. The MPR, People’s Consultative Assembly was in action to reinaugurate Soeharto as the seventh president of RI in a row, the cabinet was in dissolution.

    Some legislations cencerning banking industry, 1998 – 1999
    Table – Some legislations concerning banking industry, 1998 – 1999

    Pande Lubis as one deputy in BPPN was alleged in making conflicting and intricated official letters. Some related it with his ambition to be the number one man in BPPN by ruining the reputation of existing Head of BPPN.

    Within special financial audit report of Bank Bali, PWC revealed that on 16 and 17 February 1999, Pande was recorded to hold a meeting with the officials of UPPB (Banking Supervision and Development Unit) of Bank Indonesia. He insisted that Bank Indonesia must verify the interbank claims of Bank Bali though were stated not eligible.

    Previously on 11 February 1999, Pande had also attended the meeting held by Djoko Soegiarto Tjandra whom invited Firman Soetjahja, the director of Bank Bali. Tanri Abeng and Setya Novanto, the fund raisers for the Success Team of Habibie, the Habibie’s crony Arnold Ahmad Baramuli, and Bank Indonesia governor Syahril Sabirin.

    To Rudy Ramli and other director of Bank Bali Irvan Gunardwi, on the same day, Firman Soetjahja told that how bad Baramuli oppressing Syahril to reconsider the interbank claims to Bank Bali regarding his authorisation to the success of cession contract between Bank Bali and Djoko Tjandra. The two charts below show the Bank Bali connections.

    As an ex-collegiate in ITB, Pande did not find any difficulties to obtain a revision on SKB No.30 from former finance minister Bambang Subianto. His position in BPPN was also granted from Bambang, not long after he was discharged from Bapindo. In 1994, he inherited the director job of Maman Suparman who died in prison. He was also alleged of having a closer relationship with Baramuli following Golden Key-Bappindo scandal sparked by Baramuli as a DPR member.

    The new SKB No.32 was issued on 14 May 1999 without public knowledge but as the scandal blown up to the sky. After meeting with Bambang, by noon 1 June 1999, Pande had his staff and Farid Harianto concepting the draft of proposal letter the claim disbursement to Bank Indonesia governor. But then he canceled the draft of his staff. To PWC, Farid claimed that it was Bambang ordered him to do so.

    At 18.00 that evening, Pande delivered the letters to Syahril whom then processed and made some corrections at them. At 21.00, the final approval was given and Bank Indonesia transferred Rp 905 bn to Bank Bali account in Bank Indonesia. It was without any knowledge of BPPN Head whom in charge of banks liquidated and banks to be recapitalised. He was on vacation.

    Chart – The grand scheme of great actors in Bank Bali scandal blown up in August 1999
    Chart – The grand scheme of great actors in Bank Bali scandal blown up in August 1999

    The flow of funds transferred from and to the great actors in Bank Bali scandal, June - August 1999 (Rp mn)
    Chart – The flow of funds transferred from and to the great actors in Bank Bali scandal, June – August 1999 (Rp mn)


    Chart – The grand scheme of great actors in Bank Bali scandal blown up in August 1999

    GMSY  PNL: Discharging on 6 August 1999 from liabilities management division head following conflicting and intricated official letters
    PNL ▬ TA: Oct.-Nov. 1998, several meetings with SS, AAB, GK, MM, JP, FHb, ETW
    BS  SS: on 9 August 1999 asking to freeze A/Cs of SN and DST
    TA ▬ BJH: Crony, and fund raiser for The Success Team of Habibie
    BS ▬ PNL: Graduates from Chemical Technics of ITB Bandung
    BS ▬ RR: On 12 May 1999, discussing about interbank claims and cession contract. On 25 May 1999, was asked to contact MM
    PNL ▬ AAB: In 1994, inherited the director job of Maman Suparman who died in prison; Alleged of having a closer relationship following Golden Key-Bappindo scandal sparked by AAB as a DPR member
    AAB ▬ BJH: Crony, granted by an honor on 14 August 1999
    MM, HS ▬ BJH: Fund raisers for The Success Team of Habibie
    RR ▬ MM, HS: On 26 May 1999, RR was asked to call off the cession contract; kick out DST whom backed by TA and AAB; assist the RI-1 by Rp 300 bn; On 3 June 1999, confirmation from RR to transfer EGP which conducted by FS
    AS  RR: On 26 June 1999, was asked to contact TH; On 28 June 1999, meeting in AS office; On 29 June 1999, meeting in AS office plus TH; DST was asked by TA; DST claimed that he had bought “Kuningan” by Rp 300 bn; TA transferred The Success Team by only Rp 200 bn;
    RR ▬ DST: In August 1998, the first meeting plus SN with the help of Johannes Kim, a brother of Johannes Kotjo, whom notoriously known as fake exporter, and deeply involved in Golden Key-Bappindo scandal and the case of Bank Arta Prima; In October-November 1998, was asked about claims to BDNI; On 11 January 1999, with RS representing BB signed a cession contract of claims to BDNI and BUN with EGP (read: DST); signing a cession contract of claims to BTA with PHL (read: DST and SN); On 26 May 1999, DST refused to call it off; RR named the wish of MM; Meeting with TA, AAB, MM: BS might harm the deal; With MM visiting BS: the deal was not a problem; With MM reporting to TA.
    RR ▬ FS: On 11 February 1999, meeting with IG, discussing about previous meeting of FS
    FS ▬ DST: On 11 February 1999, met with TA, SS, AAB, SN, PNL
    DST ▬ Ciputra: Collaborating up to late 1970s
    DST ▬ Prayogo Pangestu, Mochtar Riyadi, Sudwikatmono: Since 1980s, raising Mulia Group
    Sudwikatmono ▬ SN: One golf course in Batam
    DST ▬ BU, BTA: In January 1999, by name of BPPN offering the cession deal;
    RR ▬ TH: On 6 July 1999, RR was asked to calm down, paper works with BPPN would come.
    TH ▬ BJH: TH, Younger brother of BJH and fund raiser for The Success Team of Habibie
    AAB ▬ SN: On 14 August 1999, telling the press that SN would return the fee from the scandalous deal
    SN ▬ Hayono Isman: Step brother
    FH ▬ BB: On 12 January 1999, stated that by name of BPPN, the claims to BDNI is underway to be settled
    Pradjoto ▬ BB: On 30 July 1999, revealed money politics Scandal within cession contract
    EL ▬ Pradjoto: Supplying information about cession contract of BB
    SN ▬ BB: On 3 August 1999, claimed that the cession contract is a normal business deal

    AAB : Arnold Ahmad Baramuli, former chief of DPA
    AS : Anthony Salim, the CEO of Salim Group
    BB : Bank Bali, a private bank to be recapitalised
    BDNI : Bank Dagang Nasional Indonesia, liquidated in August 1998
    BII : Bank International Indonesia, a private bank to be recapitalised
    BJH : Baharuddin Jusuf Habibie, the third president of RI
    BPPN : Indonesian Bank Restructuring Agency, IBRA
    BS : Bambang Subianto, former finance minister
    BTA : Bank Tiara Asia, takenover in April 1998
    BU : Bank Universal, a private bank to be recapitalised
    BUN : Bank Umum Nasional, liquidated in August 1998
    DDN : Department of Internal Affairs
    DPA : Supreme Advisory Council
    DST : Djoko Soegiarto Tjandra, chairman of Mulia Group
    EA : Emil Abeng, a son of TA
    EGP : Era Giat Prima, owned by DST
    EL : Enggartiato Lukita, former owner of 20% share in Hotel Mulia
    ETW : Eka Tjipta Widjaja, former chairman of BII
    FH : Farid Harianto, former deputy asset of BPPN
    FHb : Fanny Habibie, younger brother of BJH
    FS : Firman Soetjahja, former director of BB
    GK : Ginandjar Kartasasmita, former senior economic minister
    GMSY : Glenn MS Yusuf, BPPN Head
    HS : Hariman Siregar, involved in Malari of 1974
    IG : Irvan Gunardwi, former director of BB
    KTP : residency card
    MM : Marimutu Manimaren, deputy treasury of Golkar
    PHL : Persada Harum Lestari, owned by DST and SN
    PNL : Pande Nasorahona Lubis, former deputy liabilities of BPPN
    RI : Republic of Indonesia
    RI-1 : The No.1 Man in RI, BJH
    RR : Rudy Ramli, former CEO of BB
    RS : Rusli Suryadi, former director of BB
    SHR : Siti Hardijanti Rukmana, daughter of the second president of RI
    SIM : licence to drive
    SN : Setya Novanto, deputy treasury of Golkar
    SOE : State-owned Enterprise
    SS : Syahril Sabirin, Governor of Bank Indonesia
    TA : Tanri Abeng, former SOE minister
    TH : Timmy Habibie, younger brother of BJH
    TMI : Trias Mitra Indosarana, owned by SN and EA


    Chart – The flow of funds transferred from and to the great actors in Bank Bali scandal, June – August 1999 (Rp mn)

    EGP  EABB: 18 August 1999, Rp 22,800
    EGP  DST: 4 June 1999, Rp 7,800; Rp 98,000; Rp 186,640; 11 June 1999, Rp 141,826
    EGP  USG: 4 June 1999, Rp 10,000; Rp 21,700; and Rp 40,000; 8 June 1999, Rp 3,000; 9 June 1999, Rp 1,500 and Rp 3,000
    EGP  MM: 9 June 1999, Rp 5,000
    EGP  MSRS: 9 June 1999, Rp 1,000

    USG  EABB: 16 August 1999, Rp 112,200
    AGJ  EABB: 9 June 1999, plus Rp 300, 18 August 1999, minus Rp 30,000
    BPN  EABB: 18 August 1999, Rp 13,360 and Rp 174,953
    GRDA  EABB: 18 August 1999, Rp 43,300
    TMA  EABB: 18 August 1999, Rp 11,687 and Rp 43,914

    DST: His own transactions, beginning balance Rp 74.5; Credited in June 1999: on 8 (Rp 90); on 28 (Rp 782, Rp 120,000); and on 30 (Rp 248, Rp 331); Debited in June 1999: on 11 (Rp 134), on 14 (Rp 120,000), on 17 (Rp 106), on 24 (Rp 100); Debited in July 1999: on 6 (Rp 5,000), on 14 (Rp 93), On 27 (Rp 70).

    DST  EABB: 19 August 1999, Rp 0 and Rp 94,252
    DST  AB, AGJ: Plus Rp 200,000 on 8 June and 9 July 1999; Minus Rp 200,000 on 8 July 1999
    DST  IG: 24 June 1999, Rp 100

    DST  ???: 8, 15, 18 June 1999: Rp 7,790; Rp 7,385; Rp 22,800
    DST  APV: 23, 24 June 1999, Rp 908; Rp779
    DST  BNL: 10 June 1999, Rp 5,000
    DST  CCB: 25 June 1999, Rp 128
    DST  EL: 9 June 1999, Rp 10,000
    DST  GDP: 18 June 1999, Rp 2,000
    DST  GR: 13 July 1999, Rp 25,438
    DST  IRP: 14 June 1999, Rp 5,000
    DST  IT: 14 June 1999, Rp 400
    DST  JD: 25 June 1999, Rp 500
    DST  SN: 8 June 1999, Rp 1,500
    DST  LCC: 14, 19 July 1999, Rp 393 and Rp 199
    DST  MI: 8 June 1999, Rp 779
    DST  MBPT: 5 August 1999, Rp 114
    DST  OCK: 14 June 1999, Rp 500
    DST  PTS: 14 June 1999, Rp 44
    DST  RCM: 20 July 1999, Rp 500
    DST  SAGL: 14 July 1999, Rp 68
    DST  UWC: 5 August 1999, Rp 65
    DST  USG: 18 June 1999, Rp 1,000

    AB : Anna Boentaran, wife of DST
    AGJ : Arung Gauk Jare, a crony of TA
    APV : Astria Perkasa Vasalindo
    BNL : Bong No Lie
    BPN : Bumi Perdana Nusantara
    CCB : Citra Cipta Bika
    DST : Djoko Sugiarto Tjandra, owner of Mulia Group
    EGP : Era Giat Prima, owned by DST
    EL : Enggartiasto Lukita, former owner of 20% share in Hotel Mulia
    GDP : Gani Djemat & Partners
    GR : Gelora Raya
    GRDA : Gelora Rakyat Dana Abadi
    IG : Irvan Gunardwi, former director of BB
    IRP : Indowood Rimba Pratama, owned by AAB and KJM
    IT : Iwan Tjahjadikarta
    JD : Judith Dirkin
    LCC : Liem Chee Chian
    MBPT : Multico Bld. Product Pte Ltd
    MI : Mulia Inc. of USA
    MM : Marimutu Manimaren, deputy treasury of Golkar
    MSRS : MS Rallie Siregar, former director of RCTI
    OCK : OC Kaligis, former conceptor of the scandalous cession contract
    PTS : PT Saniharto
    RCM : RC Mursinawati
    SAGL : Schoeni Art Gallery Ltd
    SN : Setya Novanto
    TMA : Trimulia Amphutama
    USG : Ungaran Sari Garment, owned by MM
    UWC : United World College


     
  • Virtual Chitchatting 2:21 PM on 2013/12/19 Permalink  

    Pengurusan SKDP/SKDU di seluruh Kelurahan di seluruh wilayah Jakarta: GRATIS. Bila ada aparat kelurahan yang meminta uang administrasi, LAPORKAN ke https://lapor.ukp.go.id

    SKDP: Surat Keterangan Domisili Perusahaan
    SKDU: Surat Keterangan Domisili Usaha

    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 01

    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 02


    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 03


    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 04

    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 05


    https://lapor.ukp.go.id/pengaduan/1108398/apakah-benar-pembuatan-surat-keterangan-domisili-usaha-sebesar-rp.-600.000,–?.html

    Apakah Benar Pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha Sebesar Rp. 600.000,- ?

    LAPORAN:

    Yth. Pemprov DKI Jakarta diharapkan perhatian dan tindaklanjutnya atas besaran biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat yang mencapai harga Rp. 600.000,-. Apakah benar biaya pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha dikenakan biaya sebesar itu ? Terima kasih

    LAMPIRAN:

    Tidak ada lampiran

    INFORMASI TAMBAHAN:

    Tidak ada informasi tambahan

    TRACKING ID#: 1108398

    USER: Anonim

    PLATFORM: Website

    TANGGAL: 21 October 2013 08:44:53

    KATEGORI: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

    AREA: Wijaya Kusuma

    STATUS: Selesai

    DILIHAT: 664

    DUKUNGAN: 0

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Didisposisikan ke Kantor Walikota Jakarta Barat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) Salinan ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

    21 October 2013 08:44:53
    (5.00)
    avatar Kantor Walikota Jakarta Barat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

    Terima kasih atas informasi Saudara, dikelurahn kami untuk pembuatan surat keterangan domisili usaha tidak dikenakan biaya sepeserpun/gratis, sampai saat ini di kantor kelurahan tidak ada tertampang biaya pengurusan domisili usaha. Kami telah konfirmasi kepada ka Seksi dan staf yang mengurus hal tersebut di atas tidak pernah ada yang bandrol/menargetkan biaya untuk pengurusan domisili usaha, demikian.
    ttd
    Lurah Wijaya Kesumah
    25 October 2013 10:49:37


    http://prov.jakarta.go.id/opinipublik/aspirasi/2013/09/berapa-biaya-mengurus-surat-keterangan-domisili-usaha

    Berapa Biaya Mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha
    18 Sep 2013
    Selamat siang Pak Basuki,
    Saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah benar biaya untuk mendapatkan surat keterangan domisili usaha dari kantor keluarahan biayanya hingga mencapai Rp 450.000,-? Padahal surat keterangan ini masa berlakunya hanya satu tahun dan kemudian harus diperpanjang kembali. Jadi setiap melakukan perpanjangan surat keterangan domisili harus bayar Rp 450.000. Kalau besaran biaya ini resmi, maka sebaiknya biaya pengrusan surat keterangan domisili usaha terserbut dicantumkan secara jelas di setiap kelurahan.

    Yang membuat pengurusan surat keterangan ini menjadi semain tidak nyaman adalah karena adanya banyak calo yang menawarkan jasa di kelurahan. Hal ini membuat masyarakat menjadi merasa terganggu. Alangkah baiknya jika calo-calo tersebut bisa dihilangkan dari kelurahan sehingga setiap orang yang mempunyai kepentingan di kelurahan merasa nyaman.

    Kami pernah mengurus surat keterangan domisili usaha di Kelurahan Pinangsia, Kelurahan Mangga Dua dan Kelurahan Pasar Baru untuk surat keterengan domisili usaha yang berbeda, dan pada masing-masing kelurahan ini kami harus membayar Rp 450.000. Kami merasa biaya ini terlalu besar dan meragukannya apakah besaran ini resmi atau sudah terjadi mark up. Mohon penjelasan Bapak.

    Atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

    Hormat kami,

    Rudy

    Sinar Selatan
    Respon SKPD Terkait

    Walikota Jakarta Barat (01 Oct 2013)

    Terima kasih ats infromasinya, bahwa untuk Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha di Kelurahan Pinangsia harus membayar Rp. 450.000,- itu adalah tidak benar dan pada umumnya yang mengurus Surat Keterangan Domisli adalah melalui Biro Jasa/ Pihak Ketiga.

    ttd

    Lurah Pinangsia


    https://lapor.ukp.go.id/id/225542

    Perpanjang Domisili Membayar 700 ribu Di Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kali Deres

    LAPORAN:

    Dikelurahan Pegadungan Kecamatan Kali Deres, masa perpanjang domisili aja saya di pintain satu juta. Akhirnya tawar menawar dia minta 700ribu. Tolong Pemberitahuan berapa harga perpanjang domisili ? Terima kasih .

    LAMPIRAN:

    Tidak ada lampiran

    INFORMASI TAMBAHAN:

    Tidak ada informasi tambahan

    TRACKING ID#: 225542

    USER: 62215111XXXX

    PLATFORM: SMS

    TANGGAL: 10 April 2013 11:14:10

    KATEGORI: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

    AREA: Jakarta Barat

    STATUS: Selesai

    DILIHAT: 178

    DUKUNGAN: 0

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Didisposisikan ke Biro Organisasi dan Tatalaksana (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

    14 February 2013 09:58:58
    (0.00)
    avatar Biro Organisasi dan Tatalaksana (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

    Terima Kasih.
    Pengaduan anda sudah kami terima dan selanjutnya akan kami koordinasikan dengan SKPD/UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
    22 February 2013 14:50:39
    (0.00)
    avatar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Sdr. Ujang yang saya hormati
    Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang telah disampaikan via website lapor.ukp4.go.id tanggal 14 Februari 2013 pkl. 09.58
    terutama terkait pemberian pelayanan masyarakat berupa Surat Keterangan Domisili di Kelurahan Pegadungan

    Pelayanan Surat Keterangan Domisili memang harus berikan oleh Lurah setempat mengingat hal tersebut merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi dari seseorang yang bertempat tinggal di wilayah Pegadungan untuk berbagai keperluan. Terkait besaran harga perpanjangan Surat domisili dimaksud selama ini tidak ada besaran biaya yang diharuskan, karena hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan masyarakat.

    Kalaupun Sdr. Ujang menyampaikan di Kelurahan Pegadungan terdapat oknum yang melakukan tawar menawar harga perpanjangan Domisili, mohon kejelasan dari saudara untuk jenis pelayanan dimaksud, mengingat pengertian Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal. Menurut sri soedewi Masjchoen sofwan domisili atau tempat kediaman itu adalah “tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ”. Jadi dalam hal ini jenis domisili dimaksud adalah Domisili Perusahaan atau Domisili Tempat Tinggal Seseorang.

    Kemudian terkait tawar menawar yang dilakukan alangkah baiknya saudara memberitahukan oknum dimaksud, mengingat selama ini banyak orang yang melakukan kepentingan terkait pelayanan masyarakat di kelurahan, hal ini demi transparansi agar terhindar dari pernyataan salah sasaran atau salah orang, sehingga pada akhirnya kami bisa mengambil tindakan konkrit jika hal tersebut menjadi hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan tepat di Kelurahan.

    Setelah kami lakukan pengecekan dilokasi Kelurahan Pegadungan oleh Seksi Kelurahan yang menangani Pelayanan Masyarakat ternyata tidak ada yang mengakui terjadinya tawar menawar terkait pemberian perpanjangan Domisili yang dimaksud Sdr. Ujang. Demikian penjelasan Kami dan Pada Prinsipnya Kami siap menerima pengaduan masyarakat yang akan disampaikan kepada kami demi perubahan dalam pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dan transparansi serta profesionalisme perangkat yang melayani.

    Terima Kasih
    Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    28 February 2013 12:01:04
    avatar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Perubahan disposisi ke Kantor Walikota Jakarta Barat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

    10 April 2013 11:14:10
    (0.00)
    avatar Kantor Walikota Jakarta Barat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

    Terimakasih atas informasina, Pelayanan surat keterangan domisili memang harus diberikan oleh Lurah mengingat itu merupakan bagian dari persyaratan bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Pegadungan. Terkait tawar menawar biaya tidak ada karena semua bentuk pelayanan di Kelurahan tidak dipungut biaya (Gratis).
    ttd
    Lurah Pegadungan
    30 September 2013 15:52:49

    skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 01skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 02skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 03skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 04skdp-skdu di (seluruh kelurahan) jakarta gratis 05

     
  • Virtual Chitchatting 8:44 AM on 2013/12/18 Permalink  

    The endgame of the ubiquitous operating system Windows XP eventually is about to come, they say

    Jakarta, 2013-12-18 08:44 AM


    waswid 4 Des, 2013 19:19
    Wah, bagus nih….sama seperti India, tidak mau memakai motor injeksi, teknologi ini hanya akal2an agar penjualan naik, logikanya banyak pemakai harga seharusnya turun, diakalin biar harga naik, body diganti, ban jadi radial, tambah spoiler, dll…kendaraan tua (mobil/motor) asal di rawat, jakarta Surabaya lancar2 aja, apalagi hanya PC kantoran, emang selain office install apalagi ? paling juga game


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/pemerintah-jepang-kekeuh-jalankan-windows-xp

    Pemerintah Jepang Kekeuh Jalankan Windows XP!
    Updated: Thu, 28 Nov 2013 08:21:03 GMT | By amril.amarullah, okezone.com

    TOKYO _ Microsoft sejak beberapa bulan lalu telah gencar mengumumkan bahwa Windows XP akan ditutup pada 8 April mendatang dan meminta para pengguna untuk bermigrasi ke sistem operasi yang lebih baru. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang ogah menurutinya.

    Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang, misalnya. Mereka tetap bersikeras untuk menjalankan Windows XP pada 266.231 komputer pemerintahan.

    Disadur The Japan Times, Kamis (28/11/2013) rupanya hal ini disebabkan pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan proses transisi ke Windows 7 atau Windows 8. Akibatnya, mereka akan tetap kekeuh menjalankan sistem operasi tua itu di komputernya tahun depan.

    Menanggapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang pun meminta mereka yang masih menjalankan Windows XP pada komputer pemerintah untuk tidak menggunakan PC hingga platform baru dikerahkan.


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/keamanan-windows-xp-seperti-bom-waktu

    Keamanan Windows XP Seperti ‘Bom Waktu’
    Updated: Sun, 01 Dec 2013 03:17:28 GMT | By andina.librianty, okezone.com

    CALIFORNIA – Microsoft berulang kali mengingatkan pengguna Windows XP untuk segera beralih ke sistem operasi (OS) Windows yang lebih baru sebelum 8 April 2014. Peringatan serupa juga disampaikan pakar keamanan, karena setelah masa pensiun Windows XP pada tahun depan, OS tersebut tidak akan mendapatkan pembaruan patch dan keamanan.

    Pakar keamanan, Graham Cluley, memperingatkan pengguna Windows XP yang masih belum berencana beralih. Menurutnya, pengguna Windows XP seperti sedang duduk di atas ‘bom waktu’ yang akan ‘meledak’ pada tahun depan karena Microsoft menghentikan dukungan untuk OS tersebut.

    Setelah 8 April 2014, pengguna Windows XP akan menghadapi ancaman dari penjahat cyber yang sedang menunggu waktu untuk mulai memanfaatkan komputer yang rentan saat terhubung ke internet.

    “Percepatlah rencana Anda beralih dari Windows XP ke OS yang lebih baru secepat mungkin. Setelah April 2014, Microsoft tidak akan mengeluarkan perbaikan keamanan untuk platform tersebut, jadi Anda berpotensi duduk di ‘bom waktu’,” tutur Cluley, seperti dilansir Softpedia, Senin (2/12/2013).

    Ia juga memberikan jalan keluar dari ancaman kerentanan zero-day. Menurutnya, pengguna harus meng-install versi terbaru Adobe Reader, mengingat versi sebelumnya dari aplikasi ini bisa berfungsi sebagai dasar serangan berbasis PDF. Microsoft juga telah mengingatkan pengguna Windows XP tentang ancaman kerentanan zero-day.

    Saat ini sekira 30 persen komputer di dunia masih menggunakan Windows XP. Microsoft berharap, pengguna Windows XP hanya akan tersisa 13 persen setelah 8 April 2014 dan perusahaan juga telah meluncurkan sejumlah kampanye bersama dengan mitra-mitranya untuk mendorong migrasi ke OS yang lebih baru.


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/microsoft-ingatkan-bahaya-lain-windows-xp

    Microsoft Ingatkan Bahaya Lain Windows XP
    Updated: Tue, 03 Dec 2013 04:12:20 GMT | By andina.librianty, okezone.com

    CALIFORNIA – Microsoft memberikan lebih banyak peringatan untuk pengguna Windows XP, menjelang waktu pensiun OS tersebut. Terkini, raksasa software itu memperingatkan ancaman modern yang bisa dihadapi perusahaan.

    Mengingat Windows XP akan pensiun pada 8 April 2014, maka tidak akan ada lagi tool yang dapat melindungi komputer pengguna. “Windows XP adalah sistem operasi (OS) hebat pada waktunya dan memiliki beberapa fitur anti-malware dan keamanan, tapi itu semua tidak lagi cukup untuk bertahan dari serangan modern yang dihadapi organisasi,” jelas juru bicara perusahaan, seperti dilansir Softpedia, Selasa (3/12/2013).

    Untuk mengantisipasi serangan cyber, Microsoft mengimbau pengguna beralih ke OS Windows yang lebih baru.

    “Setiap versi terbaru Windows, kami telah membuat pembaruan keamanan yang cukup besar daripada versi sebelumnya. Karena itu, organisasi atau konsumen bisa mendapatkan saran tentang cara meng-upgrade ke OS yang lebih baru di http://www.get2modern.com.”; sambung juru bicara tersebut.

    Menurut catatan Softpedia, Windows XP saat ini masih digunakan oleh lebih dari 30 persen komputer di seluruh dunia. Microsoft pun berusaha agar para pengguna itu beralih ke OS Windows terbaru.


    China Minta Microsoft Terus Dukung Windows XP
    Updated: Wed, 04 Dec 2013 02:07:42 GMT | By andina.librianty, okezone.com

    BEIJING – China meminta Microsoft terus melanjutkan dukungan untuk Windows XP, meski OS itu akan pensiun pada 8 April 2014. Hal ini karena masih banyak komputer pemerintah setempat yang masih menjalankan Windows XP.

    Dilansir Softpedia, Rabu (4/12/2013), pihak pemerintah Negeri Tirai Bambu mengklaim bahwa Microsoft menghadapkan mereka kepada risiko yang tidak perlu. Mereka menilai Microsoft setidaknya harus menjaga Windows XP tetap ‘hidup’ karena pemerintah akan tetap membayar lisensi yang sah.

    Pertimbangan lainnya, pemerintah China mengklaim bahwa potensi transisi dari Windows XP ke Windows 8 terlalu mahal. Karena itu lah sebabnya OS terbaru Microsoft itu hanya memiliki pangsa pasar 3 persen di China.

    Seperti diketahui, Microsoft berulangkali mengingatkan pengguna Windows XP untuk segera beralih ke versi OS Windows yang lebih baru. Pasalnya, perusahaan tidak akan lagi menyediakan pembaruan patch dan keamanan untuk Windows XP setelah 8 April 2014.


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/china-inginkan-windows-7-berharga-murah

    China Inginkan Windows 7 Berharga Murah
    Updated: Fri, 13 Dec 2013 08:05:09 GMT | By amril.amarullah, okezone.com

    BEIJING – China yang masih teguh pada keingininannya untuk menggunakan sistem operasi Windows XP meminta Microsoft untuk memperpanjang tanggal kadaluarsanya khusus untuk Negeri Tirai Bambu. Permintaan tersebut ditolak, dan kini China meminta kepada Microsoft untuk menjual OS Windows 7 dengan harga yang murah.

    Sebagaimana diketahui, para pengguna komputer di China, bahkan pemerintahannya, saat ini masih banyak yang menggunakan Windows XP. Dilansir dari TechRepublic, Jumat (13/12/2013), Microsoft dengan pemerintah China melakukan diskusi mengenai hal ini. Dan hasilnya dikabarkan pemerintah China menginginkan Microsoft merilis Windows 7 dengan harga lebih murah.

    Namun demikian, belum jelas apakah ada kata kesepakatan antar kedua pihak, China ataupun Microsoft. Yang pasti perusahaan yang bermarkas di Redmond, Washington DC, tersebut mengatakan pada China agar segera bermigrasi dari Windows XP ke sistem operasi yang lebih baru.

    Jika dilihat dari angka statistik, Windows 8 atau 8.1 tampaknya bukan pilihan yang mau diambil oleh China. Pasalnya untuk saat ini sistem operasi dari Microsoft tersebut baru digunakan oleh 3,48 persen di seluruh China. Di lain hal, Windows 7 jadi pilihan yang cocok sebagaimana lebih populer dengan pangsa pasar yang tumbuh dari 31,2 persen pada tahun lalu menjadi 40,24 persen saat ini.


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/okezone/2014-malapetaka-serang-pengguna-windows-xp

    2014, “Malapetaka” Serang Pengguna Windows XP!
    Updated: Mon, 16 Dec 2013 07:14:29 GMT | By gprayogi, okezone.com

    JAKARTA _ Microsoft akan memensiunkan sistem operasi Windows XP pada 8 April 2014. Bagi konsumen yang masih nekat dan tidak melakukan migrasi sistem operasi, mereka diprediksi akan menghadapi malapetaka pada tahun depan.

    Menurut Direktur Trustworthy Computing Tim Rains, malapetaka tersebut ialah serangan cyber yang memanfaatkan kelemahan pada sistem operasi Windows XP. Sebab, tidak dilanjutkannya dukungan terhadap sistem operasi yang rilis pada 2001 itu secara otomatis akan merugikan penggunannya.

    “Pengguna Windows XP tidak lagi menerima pembaruan keamanan ataupun konten teknik. Ini (Windows XP) menjadi platform yang rentan, sehingga tak mampu melawan serangan keamanan,” terang Rains seperti dilansir Softpedia, Senin (16/12/2013).

    “Cara terbaik agar berada lebih depan dari serangan di 2014 ialah bermigrasi dari Windows XP ke sistem operasi baru yang memberikan proteksi lebih seperti Windows 7 atau Windows 8, sebelum April 2014,” sambungnya.

    Meski sosialisasi terus dilancarkan, Windows XP saat ini menempati platform yang paling banyak di dunia dengan mencokol di posisi kedua dengan pasar 30 persen. Microsoft berharap bahwa pasar dari sistem operasi tersebut bisa ditekan menjadi 13 persen pada April tahun depan.


    http://berita.plasa.msn.com/teknologi/jpnn/windows-xp-repotkan-korea-selatan-1

    Windows XP Repotkan Korea Selatan
    Updated: Wed, 18 Dec 2013 01:24:00 GMT | By JPNN

    SEOUL – Pemerintah Korea Selatan dibuat repot dengan rencana Microsoft yang akan mempensiunkan Windows XP pada 8 April 2014. Pasalnya, ada ribuan komputer di kementerian dan lembaga di Negeri Ginseng itu yang masih menggunakan sistem operasi (OS) yang diluncurkan 24 Agustus tahun 2001.

    Badan regulasi setempat bahkan pekan lalu sempat melakukan kajian khusus, memilih OS mana yang tepat menggantikan XP.

    Seperti dikutip dari Business Korea, Selasa (17/12), pilihan sempat mengerucut pada Linux Ubuntu yang dikenal membutuhkan hardware PC ringan dan bisa dioperasikan lewat CD bahkan USB.

    Cuma masalahnya, banyak pegawai instansi dan perbankan di Korsel sudah kadung tergantung dengan kemudahan XP. Mereka juga emoh belajar dan beradaptasi lagi dengan OS gratis itu. Stigma jika Ubuntu tak kompatibel dengan kartu grafis dan program-program yang ada di Windows juga begitu melekat.

    Nyatanya tak semuanya benar. Proses instalasi berlangsung mudah dan bisa dilakukan secara otomatis. Begitu ter-install, program-program dasar seperti office serta paket games terpasang dengan sendirinya, belum lagi codec multimedia yang jauh lebih update dibanding XP.

    Dari sisi browser, Ubuntu memiliki mesin pencari sendiri ditambah browser pihak ketiga Google Chrome serta Mozilla Firefox. Keunggulan lain, Ubuntu tak boros listrik dan bisa dipasangkan pada perangkat mobile berdaya rendah seperti netbook.

    Satu-satunya kelemahan Ubuntu lagi-lagi soal kompatibilitas karena sering tak sesuai dengan persyaratan keamanan yang diminta situs-situs web yang dikelola kantor, bank dan situs belanja online. Seperti di Indonesia, Windows terutama XP telah menjadi OS de facto sehingga diluar itu dinilai tak praktis bahkan menyulitkan.

    Belajar dari kondisi ini, pemerintah Korsel meminta kantor-kantor di negara tersebut agar tak tergantung pada satu OS. Alasan utamanya, Windows 7 dan 8 suatu saat kelak pasti juga akan pensiun seperti XP. (pra/jpnn)


     
  • Virtual Chitchatting 8:35 AM on 2013/12/18 Permalink  

    The endgame of Ratu Atut Chosiyah eventually has come, and yours are next

    Jakarta, 2013-12-18 08:35 AM

    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/article.aspx?cp-documentid=254715778

    Ajudan dan Sekertaris Pribadi Ratu Atut Dicegah KPK
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 04:00:18 GMT | By yugo, okezone.com

    JAKARTA- Ajudan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Riza Martina, dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi menyusul penetapan status tersangka bosnya dalam kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten.

    Riza dilarang mengadakan perjalanan ke luar negeri hingga enam bulan ke depan, terhitung sejak hari ini. “Menginfokan pencegahan baru dari KPK, Riza Martina, ajudan Ratu Atut Chosiyah dan atau Kasubbag TU Gubernur-Wakil Banten,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, dalam pesan singkatnya, Selasa (17/12/2013).

    Selain itu, sekretaris pribadi Ratu Atut, Alinda Agustine Quintansari, juga turut dicegah. Keputusan pencegahan mereka berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK. “Alinda Agustine Quintansari, sekretaris pribadi Gubernur Banten juga dicegah,” ujar Denny.

    Sebelumnya, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi semasa dipimpin Akil Mochtar. Ketua KPK, Abraham Samad, menyatakan, berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara pada Kamis, 12 Desember 2013, telah ditemukan lebih dari dua alat bukti keterlibatan Atut dalam pemberian Rp 1 miliar kepada Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten.

    “Dalam ekspose telah disepakati telah ditemukan lebih dari dua alat bukti menetapkan atau meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka pemberian berkaitan dengan sengketa Pilkada Lebak Banten,” kata Abraham.


    Abraham Samad: KPK Tidak Takut Tetapkan Atut Tersangka
    Wed, 11 Dec 2013 22:56:31 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan KPK tidak takut untuk menetapkan seseorang seperti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi tersangka.

    Jakarta (Antara) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan KPK tidak takut untuk menetapkan seseorang seperti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi tersangka.

    “Kita tak ada kendala untuk menetapkan hanya seorang Atut menjadi tersangka. Jadi kalian tak usah mikir macam-macam `apa sih Atut, siapa sih Atut sehingga KPK harus takut` ” kata Samad kepada wartawan usai acara diskusi di Pekan Antikorupsi di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Rabu.

    KPK telah memanggil Ratu Atut terkait kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konsistitusi dengan tersangka mantan ketua MK Akil Mochtar yang turut menjerat adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang sudah menjadi tersangka pada Selasa (10/12).

    KPk juga memanggil istri Wawan, Airin Rachmi Diany yang juga merupakan Wali Kota Tangerang Selatan.

    Adapun potensi Atut untuk dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, Samad mengatakan KPK masih harus mendalami pemeriksaan sebelumnya.

    “Dari hasil pemeriksaan itu, Insya Allah Kamis atau Jumat kami akan melakukan ekspose (gelar perkara). Supaya kami bisa menemukan apakah Atut serta Airin dan lainnya bisa ditetapkan menjadi tersangka. Ini kita masih memerlukan ekspose,” jelas Samad.

    Dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak dan Gunung Mas di MK, KPK baru menetapkan mantan Ketua MK sebagai tersangka bersama lima tersangka lainnya termasuk Wawan serta politisi Golkar Chairun Nisa, advokat Susi Tur Andayani, pengusaha asal Kalimantan Cornelis Nhalau serta Bupati Gunung Mas Hambit Bintih.

    Sebelumnya, KPK juga menggali keterangan dari Ratu Atut terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, sementara kasus pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan sudah naik ke penyidikan dan Wawan juga ditetapkan sebagai tersangka.

    “Kami masih mendalami kasus alkes Banten dari informasi lain,” ujar Samad.

    “Saya tegaskan bahwa kasus korupsi Banten itu banyak, bukan cuma alkes saja. Saking banyaknya, saya lupa menyebutkan satu persatu dan itu akan kami dalami,” tambahnya. (ar)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/ke-mana-gubernur-atut-2

    Ke Mana Gubernur Atut?
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 02:33:40 GMT | By dede.suryana, okezone.com

    SERANG – Usai penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman pribadinya, Selasa (17/12/2013) dini hari, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak diketahui keberadaannya.

    Atut seperti hilang ditelan bumi. Kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu tidak dapat ditemui di rumah dinasnya di Serang, maupun di rumah pribadinya di Jakarta. Dia juga absen pada sejumlah acara yang dijadwalkan kehadirannya.

    Sedianya, Ratu Atut membuka pekan olahraga daerah (porda) untuk anak berkebutuhan khusus yang digelar Special Olympics Indonesia (SOIna) hari ini. Namun, orang nomor satu di Banten itu berhalangan hadir.

    Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin mengaku tidak mengetahui keberadaan Atut. “Sudah ada dari Dinsos yang mewakili,” tutur Aeng di lokasi pembukaan porda.

    Agenda lain yang dijadwalkan turut dihadiri Gubernur Atut adalah rapat dengan jajaran Dinas Kesehatan di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Lagi-lagi Atut tidak berada di rapat ini.

    “Kita sedang rapat pendalaman, pembinaan, dan meminta masukan kepada para staf,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Yanuar kepada Okezone.

    Ratu Atut hilang setelah KPK dikabarkan telah menetapkannya sebagai tersangka. Mengenai kasusnya masih simpang siur, antara pengadaan alat-alat kesehatan di Kota Tangerang Selaan dan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, yang sudah terlebih dahulu menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar serta adik kandung Atut yang juga suami Airin, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut Atut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan. Namun informasi lain yang beredar Atut jadi tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Lebak. Juru bicara KPK Johan Budi SP pun menolak berkomentar.

    “Nanti sore Ketua KPK akan menjelaskan secara resmi,” kata Johan saat dikonfirmasi.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/article.aspx?cp-documentid=254715287

    Atut Tersangka Kasus Pilkada Lebak & Pengadaan Alkes
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 02:49:36 GMT | By dede.suryana, okezone.com

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan status tersangka bagi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan Ratu Atut menjadi tersangka dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

    Akhirnya secara utuh memutuskan, meningkatkan, dan menetapkan Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten menjadi tersangka pemberian berkaitan dengan sengketa Pilkada Lebak, Banten,” kata Abraham di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2013).

    Adapun pasal yang menjerat Ratu Atut adalah Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Dalam kasus tersebut tersangka dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka TCW dalam kasus pemberian terhadap Ketua MK Akil,” ujar Abraham.

    Selain dalam kasus Pilkada Lebak, Abraham menyatakan Ratu Atut juga ditetapkan sebagai tersangka pada kasus alat kesehatan di Banten. Namun, kata Abraham, penyidik masih membutuhkan waktu untuk merekonstruksikan perbuatan dan pasal-pasal yang akan disematkan kepada Atut.

    “Dalam kasus alkes Banten, untuk sementara sudah disepakati sebagai tersangka. Namun demikian masih perlu direkonstruksikan perbuatan dan pasal-pasalnya dalam surat perintah penyidikan (sprindik),” tegas Abraham.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/article.aspx?cp-documentid=254715254

    KPK: Lebih 2 Alat Bukti Keterlibatan Atut di Kasus MK
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 03:46:18 GMT | By dede.suryana, okezone.com

    JAKARTA – Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi semasa dipimpin Akil Mochtar.

    Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara pada Kamis, 12 Desember 2013, ditemukan lebih dari dua alat bukti keterlibatan Atut dalam pemberian Rp1 miliar kepada Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten.

    “Dalam ekspose telah disepakati telah ditemukan lebih dari dua alat bukti menetapkan atau meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka pemberian berkaitan dengan sengketa Pilkada Lebak Banten,” kata Abraham di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2013).

    Empat hari berselang atau pada 16 Desember 2013, kata Abraham, KPK kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) atas nama Ratu Atut. “Dalam kasus tersebut, tersangka dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka TCW dalam kasus pemberian terhadap ketua MK Akil,” ujar Abraham Samad.

    TCW adalah inisial Tubagus Chairi Wardana, adik Gubernur Ratu Atut. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap tangan KPK dalam upaya pemberian suap Rp1 miliar kepada Akil Mochtar.

    Abraham memberi jaminan bahwa kasus Sengketa Pilkada Banten tidak akan berhenti sampai pada penetapan status tersangka Atut. “Apakah kasus pemberian dalam Pilkada Lebak akan ada tersangka-tersangka lain, ini masih terus didalami. Saya himbau tetap sabar, menanti perkembangan-perkembangan selanjutnya,” tegas Abraham.

    Selain menetapkan status tersangka di kasus Pilkada Lebak, Abraham menyatakan Ratu Atut juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Alat Kesehatan di Banten. Namun, kata Abraham, penyidik masih membutuhkan waktu untuk merekonstruksikan perbuatan dan pasal-pasal yang akan disematkan kepada Atut.

    “Dalam kasus Alkes Banten, untuk sementara sudah disepakati sebagai tersangka. Namun, demikian masih perlu direkonstruksikan perbuatan dan pasal-pasalnya dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik),” tegas Abraham.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/atut-juga-tak-nampak-di-rumahnya-kawasan-bandung

    Atut juga Tak Nampak di Rumahnya Kawasan Bandung
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 04:19:07 GMT | By kemas, okezone.com

    BANDUNG- Keberadaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah masih menjadi teka-teki. Dia tidak ada di rumah dinasnya di Banten dan rumah pribadinya di Jakarta. Hal serupa juga terjadi di rumah Atut di Jalan Suryalaya IV, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Pantauan Okezone, rumah mewah itu tampak sepi, tidak ada aktivitas yang terlihat. Penghuni rumah juga tidak ada yang keluar. Pagar dan pintu rumah terkunci rapat.

    Wawan Rahmat, ketua RT setempat, mengatakan, rumah itu dihuni beberapa pekerja. Tidak ada penghuni rumah lainnya, rumah itu sepi sejak kasus korupsi menyeret nama Atut.

    “Pas ada permasalahan korupsi (Atut) tidak pernah ke sini lagi,” kata Wawan saat ditemui di lokasi, Selasa (17/12/2013).

    Biasanya, aktivitas di rumah itu selalu ramai setiap akhir pekan. Karena itu merupakan rumah keluarga tempat keluarga besar Atut berkumpul.

    “Itu mah rumah keluarga. Setiap malam minggu, hari minggu, dan hari raya selalu ramai,” ungkapnya.

    Rumah itu terbilang cukup luas membentuk huruf U karena beberapa rumah digabungkan menjadi satu. Rumah itu dibangun ayah Atut. Setelah ayah Atut meninggal dua tahun lalu, rumah itu direnovasi sedemikian rupa hingga menjadi besar dan mewah.

    Disinggung adakah petugas KPK yang datang ke rumah Atut, Wawan membenarkannya. “Ada sekira sebulan lalu,” jelasnya.

    Disinggung sosok Atut yang dikenalnya, Wawan hanya bercerita singkat. “Menurut saya mah dia warga yang baik,” tandasnya.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/atut-juga-tak-nampak-di-rumahnya-kawasan-bandung

    Jadi Tersangka, Atut Menghilang
    Atut juga Tak Nampak di Rumahnya Kawasan Bandung
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 04:19:07 GMT | By kemas, okezone.com

    BANDUNG- Keberadaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah masih menjadi teka-teki. Dia tidak ada di rumah dinasnya di Banten dan rumah pribadinya di Jakarta. Hal serupa juga terjadi di rumah Atut di Jalan Suryalaya IV, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Pantauan Okezone, rumah mewah itu tampak sepi, tidak ada aktivitas yang terlihat. Penghuni rumah juga tidak ada yang keluar. Pagar dan pintu rumah terkunci rapat.

    Wawan Rahmat, ketua RT setempat, mengatakan, rumah itu dihuni beberapa pekerja. Tidak ada penghuni rumah lainnya, rumah itu sepi sejak kasus korupsi menyeret nama Atut.

    “Pas ada permasalahan korupsi (Atut) tidak pernah ke sini lagi,” kata Wawan saat ditemui di lokasi, Selasa (17/12/2013).

    Biasanya, aktivitas di rumah itu selalu ramai setiap akhir pekan. Karena itu merupakan rumah keluarga tempat keluarga besar Atut berkumpul.

    “Itu mah rumah keluarga. Setiap malam minggu, hari minggu, dan hari raya selalu ramai,” ungkapnya.

    Rumah itu terbilang cukup luas membentuk huruf U karena beberapa rumah digabungkan menjadi satu. Rumah itu dibangun ayah Atut. Setelah ayah Atut meninggal dua tahun lalu, rumah itu direnovasi sedemikian rupa hingga menjadi besar dan mewah.

    Disinggung adakah petugas KPK yang datang ke rumah Atut, Wawan membenarkannya. “Ada sekira sebulan lalu,” jelasnya.

    Disinggung sosok Atut yang dikenalnya, Wawan hanya bercerita singkat. “Menurut saya mah dia warga yang baik,” tandasnya.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/article.aspx?cp-documentid=254717787

    “Terima Kasih KPK Telah Jadikan Ratu Atut sebagai Tersangka”
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 07:14:56 GMT | By yudha, okezone.com

    SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten dan kasus alat kesehatan di Banten.

    Hal tersebut disambut gembira puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Banten untuk Rakyat (gebrak). Mereka melakukan aksi menggunduli rambut di depan kampus Universitas Sultan Ageng tirtayasa, yang terletak di jalan raya merak KM4, pakupatan, kota serang, Selasa (17/12/2013)

    Humas Gebrak, Rijalul Kahfi, mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menyambut berita gembira kenaikan status Atut menjadi tersangka. “Kami akan terus mengawal isu-isu korupsi Alkes dan suap Bupati Lebak di Banten, penyalahgunaan APBD. Karena masih banyak koruptor di lingkungan atut yang belum di tindak secara hukum,” kata Rijalul, di lokasi demonstrasi.

    Sementara, puluhan aktivis mahasiswa juga memblokir jalan di depan kampus, dan membentangkan spanduk yang bertuliskan “Terima kasih KPK telah menjadikan Ratu Atut sebagai tersangka”.

    Pantauan Okezone, dua mahasiswa dipotong rambutnya hingga botak, sementara beberapa mahasiswa lainnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah rambut dua mahasiswa tersebut dipangkas habis, para demonstran menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa.

    Aksi damai ini, tidak mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hanya beberapa polisi dan petugas DLLAJ saja mengatur lalu lintas yang mengawal aksi ini. Mahasiswa juga membakar ban seusai aksi plontos rambut.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254712041

    KPK Geledah Rumah Ratu Atut
    Tue, 17 Dec 2013 08:42:11 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait penyidikan dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Tadi dini hari, 17 Desember 2013, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Ratu Atut Chosiyah, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara sengketa pilkada Lebak di MK dengan tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardana) dan kawan-kawan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

    Rumah tersebut terletak di Jalan Bayangkara No 51 Cipocok, Serang Banten.

    “Sampai saat ini proses penggeledahan masih berlangsung,” tambah Johan.

    Penggeledahan, menurut Johan, dilakukan untuk mencari jejak-jejak tersangka.

    Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan adalah adik kandung Atut yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

    Atut dan Airin sudah dicegah pergi keluar negeri dan keduanya juga telah diperiksa KPK pada 10 Desember dalam kasus yang sama.

    Tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi sengketa Pilkada Lebak bersama dengan Wawan adalah mantan Ketua MK Akil Mochtar dan advokat sebagai penerima suap, sedangkan Wawan diduga sebagai pemberi suap, KPK menyita uang senilai Rp1 miliar di rumah orang tua Susi sebagai barang bukti.

    Wawan juga menjadi tersangka dalam penyidikan kasus korupsi pengadaa alat kesehatan (Alkes) Tangerang Selatan bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan (SDK dan Promkes) Tangerang Selatan Mamak Jamaksari serta pihak swasta PT MAP Mikindo Adiguna Pratama (MAP) Dadang Prijatna.

    Ada sejumlah anggota keluarga Atut yang menduduki jabatan pemerintahan di provinsi Banten dan tingkat pusat.

    Mereka adalah Andhika Hazrumy (anak pertama Atut) sebagai anggota DPD dari Provinsi Banten, Ade Rosi Khairunnisa (Istri Andhika) yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut) menjadi calon anggota DPR, Tanto Warsono Arban (suami Andiara) menjadi calon anggota DPR RI.

    Selanjutnya, Heryani (ibu tiri Atut) menjabat Wakil Bupati Pandeglang, Ratu Tatu Chassanah (adik kandung Atut) yaitu Wakil Bupati Serang, Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut) menjabat sebagai Wali Kota Serang, serta Airin Rachmi Diany (istri Wawan) yaitu Wali Kota Tangerang Selatan.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/kediaman-atut-di-banten-dijaga-puluhan-jawara

    Kediaman Atut di Banten Dijaga Puluhan Jawara
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 10:59:07 GMT | By catur.nugroho, okezone.com

    SERANG – Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Pilkada Lebak dan alat kesehatan (alkes), kediaman Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bhayangkara No 51, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten dijaga puluhan jawara berpakaian dan berpeci hitam, serta lima orang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    Berdasarkan pantauan Okezone, Selasa (17/12/2013), para jawara ini berjaga di dalam dan di luar rumah Atut. Sementara petugas Satpol PP berjaga di pos pengamanan di samping gerbang utama rumah.

    Di dalam rumah Atut pun tak terlihat kegiatan berarti. Hanya saja beberapa saat lalu ada sebuah angkot yang masuk ke dalam. Namun beberapa menit kemudian, angkot pun meninggalkan kediamannya dengan keadaan kosong.

    Tak jauh dari kediaman Atut, Keluarga Besar Mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, melakukan aksi sujud syukur atas penetapan Atut sebagai tersangka. Mereka melakukan tasyakuran, membaca puisi, orasi, dan diakhiri potong tumpeng sebagari rasa syukur. Mereka juga menyalahkan kembang api.

    Sementara, Ketua Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), Sobari, mengatakan penetapan Atut sebagai tersangka ini bisa segera mewujudkan cita-cita masyrakat Banten yang ingin sejahtera.

    “Kita tetap berorientasi kepada cita-sita banten untuk mensejahterakan Banten. Akan tetapi, Banten malah semakin hancur semenjak dipimpin Atut dan kroninya,” ujarnya.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254713372

    KPK Isyaratkan Gubernur Banten Tersangka
    Tue, 17 Dec 2013 11:07:16 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Komisi Pemberantasan Korupsi menginsyaratkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi.

    “Makanya yang akan mengumumkan Pak Ketua (KPK) secara resmi, informasi umumnya memang sudah dijelaksan ekspose (gelar perkara) minggu yang lalu, dari ekspose itu kemudian ada beberapa keputusan, satu dipersiapkan administrasi penyidikannya, kedua dipersiapkan upaya-upaya paksa yang terkait dengan itu, ketiga tadi malam sudah dilakukan penggeledahan,” kata Wakil Ketua Bambang Widjojanto saat ditanya mengenai status hukum Ratu Atut sebelum acara diskusi di Balai Kartini Jakarta, Selasa.

    Namun, Bambang tidak menjelaskan kasus mana yang menjadikan Gubernur Banten tersebut dianggap sebagai tersangka.

    “Pokoknya berkaitan dengan Alkes (Alat Kesehatan),” tambah Bambang.

    KPK sejak dini hari tadi telah melakukan penggeledahan di rumah Ratu Atut Chosiyah, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konsitusi dengan tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardana) yaitu adik Ratu Atut.

    Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan adalah adik kandung Atut yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

    Atut dan Airin sudah dicegah pergi keluar negeri dan keduanya juga telah diperiksa KPK pada 10 Desember dalam kasus yang sama.

    Namun, KPK juga sedang menyidik dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, sedangkan di tingkat penyelidikan, KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di provinsi Banten.

    Dalam penyidikan Alkes Tangsel, KPK sudah menetapkan tiga tersangka yaitu Wawan, Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan (SDK dan Promkes) Tangerang Selatan Mamak Jamaksari serta pihak swasta PT MAP Mikindo Adiguna Pratama (MAP) Dadang Prijatna.

    Nilai proyek adalah sebesar Rp23 miliar dan diduga ada penggelembungan dalam pengerjaan proyek tersebut.

    Sedangkan dalam kasus Alkes Banten, KPK baru tahap penyelidikan sehingga belum menetapkan tersangka, meski sudah memeriksa sejumlah pihak antara lain pejabat di Dinas Kesehatan Banten hingga Gubernur Banten Ratu Atut.

    Badan Pemeriksa Keuangan setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banten yang mencapai Rp30 miliar.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254714930

    KPK Sita Dua Koper Dokumen Milik Atut
    Tue, 17 Dec 2013 11:56:09 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dua koper yang berisi dokumen dari hasil penggeledahan di rumah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bhayangkara Nomor 51 Cipocok, Serang, Banten.

    “Petugas KPK membawa dua koper berisi dokumen dari hasil penggeledahan di dua ruangan rumah Gubernur Banten Ratu Atut,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi lewat pesan singkat, Selasa.

    KPK menggeledah rumah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam penyidikan dugaan korupsi dalam penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi pada Selasa dini hari.

    “Penggeledahan dilakukan untuk mencari jejak-jejak tersangka,” jelas Johan.

    Terkait penggeledahan ini, Ratu Atut belum bisa diminta keterangannya. Ada pun pengacara Ratu Atut, TB Sukatma, mengaku belum mendapat konfirmasi dari Ratu Atut.

    “Saya belum dapat konfirmasi dari beliau karena beritanya ramenya baru pagi ini dan penggeledahan tadi malam,” jelasnya.

    Sukatma pun enggan memberitahukan keberadaan Ratu Atut saat ini namun ia membantah jika Ratu Atut menghindar.

    “Saya belum bisa berikan konfirmasi posisinya tapi beliau ada,” ujar Sukatma saat menyambangi Gedung KPK.

    “Beliau dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Gubernur Provinsi Banten. Beliau masih bekerja,” tambahnya.

    Adik kandung Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana, yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah Lebak di Mahkamah Konstitusi. Ia diduga memberikan suap kepada mantah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Sehari setelah kasus itu terkuat, Ratu Atut dicegah ke luar negeri menyusul kemudian Airin agar apabila sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan, ia tidak sedang berada di luar negeri.

    Terkait kasus tersebut, Ratu Atut juga telah dipanggil KPK untuk digali keterangannya sebagai saksi beberapa waktu lalu.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254714914

    Atut Tetap Menjabat Gubernur Meski Tersangka
    Tue, 17 Dec 2013 13:28:40 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serta merta membuat Atut kehilangan jabatannya sebagai kepala daerah di Provinsi Banten.

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Ratu Atut akan dinonaktifkan sebagai Gubernur Banten jika sudah ada nomor registrasi perkara di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

    “Setelah penetapannya sebagai terdakwa, baru dinonaktifkan,” kata Gamawan ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Proses pemberhentian sementara gubernur yang terjerat kasus hukum dapat dilakukan oleh Presiden melalui usulan Mendagri, jika berkas perkara dakwaan tindak pidana tersebut sudah terdaftar di pengadilan.

    Hal itu seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai turunan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

    Dalam hal itu, Mendagri belum dapat mengeluarkan usulan pemberhentian tersebut, karena belum mendapatkan surat resmi dari KPK maupun berkas perkara dari Pengadilan Tipikor.

    “Saya belum mengetahui (penetapan Atut), tapi saya sudah baca di media. Saya akan dalami terlebih dahulu,” ujar Gamawan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan pihaknya sudah menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.

    “Yang akan mengumumkan Pak Ketua (Abraham Samad) secara resmi, informasi umumnya memang sudah dijelaskan ekspose (gelar perkara) minggu yang lalu. Dari ekspose itu kemudian ada beberapa keputusan, (antara lain) dipersipakan administrasi penyidikannya (Sprindik),” kata Bambang di Jakarta, Selasa.

    Nama Ratu Atut Choisiyah ikut terseret dalam pusaran dugaan suap atas pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Atas dugaan kasus korupsi tersebut, KPK sudah menangkap dan menetapkan tersangka mantan Ketua MK Akil Mochtar dan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan.

    Selain itu, Atut juga diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan, di mana adik ipar Atut, yang juga istri Wawan, Airin Rachmi Diany menjabat sebagai wali kota.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254716382

    KPK Tetapkan Ratu Atut Tersangka Dua Kasus
    Tue, 17 Dec 2013 14:52:46 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten.

    “KPK secara solid dan utuh memutuskan menetapkan dan meningkatkan Ratu Atut Chosiyah selaku tersangka dalam pemberian berkaitan dengan sengketa pilkada Kabupaten Lebak, Banten,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

    Samad mengatakan peningkatan status Ratu Atut dari saksi menjadi tersangka ini berdasarkan hasil ekspos yang dilakukan pada 12 Desember 2013 dari barang bukti yang ditemukan. Sprindik kasus tersebut telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013.

    Ratu Atut dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

    “Kenapa juncto karena dalam kasus tersebut tersangka Atut dinyatakan bersama-sama atau turut serta bersama TCW (Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan) dalam kasus pemberian atau penyuapan terhadap Ketua MK Akil Mochtar. Oleh karena itu yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Samad.

    Sementara itu dalam kasus Alkes Banten dalam ekspos tanggal 12 Desember 2013, Ratu Atut juga ditetapkan sebagai tersangka.

    “Namun demikian masih perlu direkonstruksikan perbuatan serta pasal-pasal dalam sprindik yang akan menyusul kemudian. Saat ini pasal masih dirumuskan,” ungkap Samad.

    Terkait dua kasus tersebut, Ratu Atut telah dipanggil KPK beberapa waktu lalu untuk digali keterangannya sebagai saksi.

    Adapun adik kandung Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, sudah menjadi tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan.

    Ia diduga memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebanyak Rp1 miliar melalui seorang advokat Susi Tur Andayani yang juga sudah menjadi tersangka.

    Berkaitan dengan kasus tersebut, penyidik KPK telah menggeledah rumah Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok, Serang, Banten pada Selasa dini hari hingga pukul 06.00 WIB.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254716380

    Nasdem: Ratu Atut harus Mengundurkan Diri
    Tue, 17 Dec 2013 14:56:22 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella meminta agar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk mengundurkan diri dari jabatannya pascaditetapkannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ada dua pilihan yang bisa dilakukan Atut sekarang ini. Atut mengundurkan diri sebagai Gubernur Banten atau ia tetap mempertahankan kedudukannya. Kalau tetap bertahan menjadi gubernur, maka Atut tidak akan konsentrasi mengurus masyarakat Banten karena KPK akan ketat memeriksanya. Jadi sebaiknya Atut mengundurkan diri,” kata Rio, di Jakarta, Selasa.

    Ia pun mengaku prihatin dengan penetapan status tersangka yang dikenakan KPK Ratu Atut lantaran Atut merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi gubernur. Sayangnya, Atut menjadi tersangka menjelang Hari Ibu.

    “Sebelumnya Atut dapat menjadi contoh sebagai perempuan pemimpin, dalam kapasitasnya sebagai gubernur. Tapi kemudian menjadi tersangka,” tuturnya.

    Rio melihat KPK menunjukkan keseriusannya dalam penanganan kasus dugaan korupsi di wilayah Banten, yang diantaranya melibatkan Atut dan keluarganya.

    “Setelah adiknya (Tubagus Chaeri Wardana) dijadikan tersangka, kali ini Atut. KPK memberikan perhatian lebih pada kasus Banten ini,” tambah Rio.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad resmi menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka.

    Ratu Atut Chosiyah tersangka sengketa pilkada Kabupaten Lebak dan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas Kota Tangerang.

    “KPK menetapkan Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten selaku tersangka dalam pemberian yang berkaitan dengan sengketa pilkada Kabupaten Lebak, Banten,” kata Abraham Samad dalam keterangan persnya (17/12).

    Abraham Samad menambahkan, “Pasal yang akan dikenakan yaitu pasal 6 ayat 1a, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 KUHP.”

    “Ratu Atut secara bersama-sama tersangka TCW melakukan penyuapan kepada ketua MK, Akil Muchtar,” kata Abraham Samad.

    Sementara itu Abraham Samad belum bisa memaparkan detail kasus tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Puskesmas Kota Tangerang yang melibatkan Atut karena masih didalami oleh pihak penyidik.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/antara/article.aspx?cp-documentid=254716374

    KPK: Ratu Atut akan Ditahan
    Tue, 17 Dec 2013 15:36:08 GMT | By MULA-ANTARA

    Jakarta (Antara) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah akan ditahan apabila berkas kasus sudah melampaui 50 persen.

    “Kalau pemberkasan sudah melampaui 50 persen maka segera (penahanan) dilakukan Jumat ini (20/12), kalau belum 50 persen ya belum ditahan. Tapi yang pasti, tersangka sudah ditetapkan tersangka oleh KPK pasti akan dilakukan penahanan,” kata Abraham Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

    Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Banten.

    Terkait kasus pengurusan sengketa pilkada Lebak di MK, Ratu Atut dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ia diduga bersama-sama dengan tersangka sebelumnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga adik kandungnya, melakukan penyuapan terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Sementara untuk kasus Alkes di Banten, saat ini KPK masih merumuskan pasal yang akan disangkakan.

    “Masih perlu direkonstruksikan perbuatan serta pasal-pasal dalam sprindik yang akan menyusul kemudian. Saat ini pasal masih dirumuskan,” ungkap Samad.

    Terkait dua kasus tersebut, Ratu Atut telah dipanggil KPK beberapa waktu lalu untuk digali keterangannya sebagai saksi.

    Adapun adik kandung Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, sudah menjadi tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di MK.

    KPK berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang advokat Susi Tur Andayani yang menjadi perantara antara Wawan dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebanyak Rp1 miliar.

    Berkaitan dengan kasus tersebut, penyidik KPK telah menggeledah rumah Ratu Atut Chosiyah di Jl. Bayangkara No. 51 Cipocok, Serang, Banten pada Selasa dini hari ini hingga pukul 06.00 WIB.(rr)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/kpk-geledah-rumah-gubernur-banten

    KPK Geledah Rumah Gubernur Banten
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 15:53:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dini hari tadi. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Bahwa tadi dini hari, 17 Desember 2013, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Ratu Atut Chosiyah di Jl Bayangkara Nomor 51 Cipocok, Serang, Banten,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dalam pesan singkat, Selasa (17/12).

    Johan menjelaskan, proses penggeledahan di rumah Atut masih berlangsung. “Sampai saat ini proses penggeledahan masih berlangsung,” katanya.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga orang dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. Ketiganya adalah mantan Ketua MK Akil Mochtar, adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dan pengacara Susi Tur Andayani.

    Barang bukti dalam kasus Pilkada Lebak adalah uang Rp 1 miliar. Uang ini diduga merupakan suap yang diberikan Wawan kepada Akil. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/gubernur-banten-jadi-tersangka-1

    Gubernur Banten Jadi Tersangka
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 17:32:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat perintah penyidikan atas nama Atut sudah ditandatangani oleh pimpinan KPK sejak kemarin, Senin (16/12).

    Juru Bicara KPK, Johan Budi SP belum mau berkomentar soal ini. Ia hanya membenarkan ada penggeledahan di rumah Atut di Jl Bayangkara Nomor 51 Cipocok, Serang, Banten terkait penyidikan kasus Pilkada Lebak.

    “Akan ada penjelasan dari Ketua KPK secara resmi soal hasil geledah itu sore nanti,” kata Johan melalui pesan singkat, Selasa (17/12).

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, Abraham sudah menandatangani sprindik terkait penetapan tersangka Atut.

    “Kemarin memang sudah ditandatangani oleh ketua KPK sprindiknya dengan disetujui oleh semua pimpinan dan tadi malam sudah ada penggeledahan di kantor dan di rumah dari mulai malam hari hingga subuh,” kata Bambang. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/Republika/article.aspx?cp-documentid=254716156

    Atut Keluar Sebelum Rumahnya Digeledah KPK
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 17:40:18 GMT


    Atut Keluar Sebelum Rumahnya Digeledah KPK

    REPUBLIKA.CO.ID, SERANG — Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Pemilukada Lebak, Keberadaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kini misterius.

    Mantan tim sukses Atut dalam pemilihan gubernur pada 2011, Akhmad Jajuli mengatakan, Atut telah meninggalkan kediamannya di Jalan Bhayangkara Nomor 51, Cipocok, Serang, Banten sejak Senin (16/12) sore. Yaitu, bertepatan sebelum digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Jajuli menjelaskan, Atut telah keluar rumah sejak Senin pukul 20.00 WIB. “KPK datang ke sini kan sekitar pukul 23.00 sampai sekitar Subuh. Ibu (Atut) sudah keluar sebelumnya,” kata Jajuli.

    Ia menuturkan, saat ini juga tidak tahu keberadaan putri almarhum Tubagus Chasan Shohib itu. Hingga Selasa (17/12) sore teleponnya tidak pernah dijawab oleh Atut. “Saya juga tidak berhasil (menelepon Atut). Tadi pagi ngontak beliau belum diangkat juga, mungkin masih syok,” katanya.

    Saat penggeledahan oleh KPK, tambah jajuli, kondisi rumah saat itu dalam keadaan sepi. Hanya ada pembantu rumah tangga dan Satpol PP yang sedang berjaga.

    Dari pantauanRepublika, hingga Selasa (17/12) sore kediaman orang nomor satu di Banten itu dijaga ketat oleh petugas. Puluhan orang berbadan tegap dan berpakaian rapi dengan mengenakan celana jeans dan bersepatu juga nampak berjaga-jaga di dalam gerbang.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/pengacara-atut-belum-bisa-dijadikan-tersangka

    Pengacara: Atut Belum Bisa Dijadikan Tersangka
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 18:37:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Pengacara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, TB Sukatma mengatakan, belum mengetahui soal penetapan Atut sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya saat ini belum ada informasi dari KPK soal penetapan itu.

    “Tentang apakah dia sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum karena sampai per hari ini ibu (Atut) dan KPK memang belum mngkonfirmasi atau konferensi pers tentang peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan sampai dengan penetapan seseorang sebagai tersangka,” kata Sukatma di KPK, Jakarta, Selasa (17/12).

    Karena itu, Sukatma mengaku menunggu perkembangannya. Namun, ia merasa belum ada bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan Atut sebagai tersangka.

    Meski begitu, Sukatma menegaskan pihaknya tidak dalam posisi menolak apabila Atut ditetapkan sebagai tersangka. “Saya selaku tim penasihat hukum yang sudah ada, kita merasa bahwa belum ada fakta-fakta atau bukti yang cukup untuk menempatkan ibu (Atut) sebagai tersangka,” kata Sukatma.

    Atut dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di MK. Surat perintah penyidikan Atut sudah ditandatangani Ketua KPK, Abraham Samad dan disetujui para pimpinan kemarin, Senin (16/12).

    Sukatma mengatakan, Atut tidak terlibat dalam kasus dugaan suap Pilkada Lebak yang menjerat adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. “Beliau (Atut) tidak ada memberikan arahan maupun instruksi untuk memberikan sesuatu kepada akil, itu sudah dinyatakan oleh pihak saya, Pak Wawan, jadi sama sekali tidak ada,” katanya.

    KPK saat ini menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Banten tahun 2010-2012.
    Atut disebut menerima fee dari proyek itu. Namun, hal ini dibantah Sukatma.

    “Enggak ada, berkaitan dengan fee atau apa itu, engga ada sama sekali. Itu kan informasi-informasi saja, kita kembali ke proses penyidikan, hormati,” kata Sukatma.

    Sukatma mengatakan, meski dikabarkan menjadi tersangka, Atut masih menjalani aktivitas seperti biasa sebagai Gubernur Banten. “Beliau (Atut) masih kerja,” katanya.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga orang dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. Ketiganya adalah Wawan, mantan Ketua MK Akil Mochtar, dan pengacara Susi Tur Andayani.

    Barang bukti dalam kasus Pilkada Lebak adalah uang Rp 1 miliar. Uang ini diduga merupakan suap yang diberikan Wawan kepada Akil. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/article.aspx?cp-documentid=254713488

    Geledah Rumah Atut, KPK Sita Dokumen
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 18:44:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rumah Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bayangkara Nomor 51 Cipocok, Serang, Banten. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pengacara Atut, TB Sukatma mengatakan, penggeledahan itu merupakan standar prosedur yang dilakukan KPK. Dalam penggeledahan itu, dia menyatakan, KPK menyita dokumen.

    “Pada penggeledahan itu sudah ada informasi sudah ada dua koper dokumen yang dibawa oleh KPK,” kata Sukatma di KPK, Jakarta, Selasa (17/12).

    Sukatma mengatakan, dokumen yang dibawa KPK itu tidak menunjukkan bahwa Atut terjerat pidana. “Tapi kan memang belum bisa menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang di bawa KPK itu belum menunjukkan bahwa adanya suatu proses tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang,” katanya.

    Ia mengatakan, tidak ada pemberitahuan soal rencana penggeledahan kepada Atut. “Karena itu sifatnya rahasia,” kata Sukatma.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga orang dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. Ketiganya adalah mantan Ketua MK Akil Mochtar, adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dan pengacara Susi Tur Andayani.

    Barang bukti dalam kasus Pilkada Lebak adalah uang Rp 1 miliar. Uang ini diduga merupakan suap yang diberikan Wawan kepada Akil. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/article.aspx?cp-documentid=254714430

    Mendagri Didesak Segera Nonaktifkan Atut
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 20:48:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menetapkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Juru bicara Masyarakat Transparansi (MATA) Banten, Oman Abdurrahman mengatakan jika Atut menjadi tersangka maka Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi harus segera menonaktifkan Atut dari jabatannya sebagai Gubernur Banten.

    “MATA mendesak mendagri untuk segera menonaktifan Atut dari jabatannya saat ini sebagai Gubernur Banten. Hal itu untuk memudahkan penyidikan yang dilakukan KPK,” kata Oman dalam pesan singkat kepada JPNN, Selasa (17/12).

    Apalagi Oman mengatakan, Atut pernah mangkir dari panggilan KPK dengan alasan pekerjaan. “Alasan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada proses pemanggilan selanjutnya,” katanya.

    Karena itu, menurut Oman, penonaktifan Atut merupakan hal yang mendesak. “Selain itu estetikanya tidak baik pemerintahan dipimpin oleh seorang tersangka,” katanya. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/article.aspx?cp-documentid=254715587

    Keluarga Nilai Status Tersangka Atut Dipaksakan
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 23:00:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA – Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah resmi dijadikan tersangka atas dua kasus. Kasus pertama terkait kasus suap sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Lebak, Banten yang juga melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Sedangkan yang kedua, dugaan kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Provinsi Banten.

    Juru bicara keluarga Atut, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, keluarga terkejut dengan keputusan KPK yang menetapkan Atut sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Bahkan, menurutnya, penetapan Atut sebagai tersangka terkesan dipaksakan.

    “Keluarga terkejut dan menyayangkan sikap KPK yang menyatakan Ibu Ratu Atut sebagai tersangka dalam kasus Alkes Banten yang terkesan dipaksakan,” kata Fitron dalam pesan singkat kepada JPNN, Selasa (17/12).

    Meski terkesan dipaksakan Fitron mengatakan, keluarga tetap menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Ia berharap proses di peradilan nantinya tidak dipaksakan seperti penetapan tersangka Atut.

    “Kami yakin kejelasan akan muncul sebab walaupun proses penetapan sebagai tersangka terkesan dipaksakan tapi kami harap proses pengadilan tidak dipaksakan,” kata Fitron.

    Menurut Fitron, Atut selama ini sudah bekerjasama dengan KPK dalam memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga antikorupsi itu. Ia yakin kakak kandung Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ini tidak terlibat kasus korupsi. “Pihak keluarga yakin bahwa makin dibuka kasus ini maka makin terlihat Ibu Atut tidak bersalah,” ujar Fitron.

    Soal kinerja Atut sebagai Gubernur Banten, menurut Fitron, ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani itu menjalankan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku.

    “Atut selaku Gubernur Provinsi Banten menjalankan pemerintahan secara kolektif kolegial dengan DPRD. Semua sudah melalui proses check and balance serta disepakati semua perangkat pemerintahan daerah provinsi Banten,” katanya.

    Seperti diketahui, dalam kasus Pilkada Lebak, KPK menjerat Atut dengan pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 KUHP. Ancaman pidananya penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

    Sedangkan dalam kasus Alkes Banten, untuk sementara sudah disepakati Atut menjadi tersangka. Namun demikian, masih perlu direkonstruksikan dalam pasal-pasalnya. (gil/jpnn)


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/tribunnews/article.aspx?cp-documentid=254716295

    Usai Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Keberadaan Ratu Atut Misterius
    Updated: Tue, 17 Dec 2013 23:36:33 GMT | By Tribun News Polhukam News Feed

    TRIBUNNEWS.COM, BANTEN – Setelah penggeledahan di rumah pribadinya dan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Banten, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat ini belum diketahui keberadaannya.

    Menurut mantan tim sukses Atut dalam Pilkada Banten, Akhmad Jajali, Atut terakhir terlihat keluar dari rumah pribadinya malam tadi sekitar pukul 20.00 WIB.

    “Kemarin sore Ibu (Atut) ada di kediaman, jam 8 malam keluar. KPK datang sekitar jam 11,” ujarnya saat ditemui di kediaman Atut di Jalan Bhayangkara 51, Serang, Banten, Selasa (17/12/2013).

    Usai meninggalkan rumah tadi malam, keberadaan Ratu Atut sampai dengan saat ini belum diketahui dengan pasti. Jajali sendiri tidak mengetahui dimana Ratu Atut saat ini berada.

    Ia juga mengaku sudah beberapa kali mencoba menghubungi Atut dan juga melalui ajudannya, namun yang bersangkutan belum merespon.

    “Saya juga tidak tahu kemana, belum ada konfirmasi kemana. Kita sudah coba kontak beliau tapi belum diangkat,” tuturnya.

    Jajali juga mengaku enggan berspekulasi dimana keberadaan Atut saat ini, ia juga membantah jika Atut disebut menghilang dan bersembunyi setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menurutnya saat ini mungkin sang Gubernur masih menenangkan diri atas berbagai musibah yang menimpanya dan keluarga.

    “Saya enggak mau menduga-duga. Ya mungkin psikologis masih syok, karena kan suaminya belum lama meninggal dan adiknya juga ditangkap KPK,” katanya.


    http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/article.aspx?cp-documentid=254716583

    KPK Cegah Sespri dan Ajudan Ratu Atut
    Updated: Wed, 18 Dec 2013 00:13:00 GMT | By JPNN

    JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, lembaga meminta pencegahan untuk Alinda Agustine Q dan Riza Martina. Pencegahan keduanya terkait dengan tersangka Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

    “Alinda merupakan sekretaris pribadi Gubernur Banten. Sedangkan Riza adalah ajudan Ratu Atut,” kata Johan dalam pesan singkat, Selasa (17/12).

    Johan menjelaskan, Alinda dan Riza dicegah sejak tanggal 17 Desember 2013. Pencegahan ini dilakukan untuk enam bulan ke depan. “Tujuan pencegahan agar sewaktu-waktu jika keterangan keduanya dibutuhkan, mereka tidak sedang berada di luar negeri,” ujarnya.

    Seperti diketahui, KPK terlebih dahulu menetapkan Wawan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten di MK. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Ketua MK, Akil Mochtar dan pengacara Susi Tur Andayani. Barang bukti dalam kasus itu adalah uang Rp 1 miliar yang diduga sebagai suap dari Wawan untuk Akil.

    Hari ini, KPK mengumumkan Atut menjadi tersangka kasus Pilkada Lebak. Ia dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 KUHP. (gil/jpnn)


     
  • Virtual Chitchatting 3:12 PM on 2013/12/10 Permalink  

    Harvesting the license keys of antivirus programs: eset nod32, kaspersky, avast!, avira, norton, Dr Web

    Installation Instructions :

    ESET NOD32
    1. Open the main window of ESET NOD32
    2 . In the left pane , select “Updates” -> “Product activation”
    3 . Then select the “Activate by using the username and password”
    4 . Enter the name ( Username ) and Password (Password) -> Activate
    5 . Then click ” Update database with virus signatures. “

    Important! Exclusion of early warning system .
    Open the main window of ESET NOD32 -> Settings -> Go to the advanced settings … (F5) -> Opening of the “Tools” -> ESET Live Grid -> Uncheck ” Participate in ESET Live Grid -> We press ” OK “.

    Kaspersky
    Activation versions of KIS / KAV 2010
    To be able to KIS / KAV 2010 to activate the software by Internet activation code, key AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAA3 and when you get the error message window will open with the button “Browse”, where you can activate the software key ( the key with 7.0 and 2009 ( 8.0) version) …
    Mentioned above refers to the version (KIS / KAV 2011 version of 2011 ( 11.0.0.232 ) ) how to enable installation of this version read below .
    Note: If Internet Explorer is enabled , ” operate autonomously ” (even in case of a complete lack of connection to the Internet) , this method of activating the program does not work . You can disable the use of offline browser.

    Avast
    Avast! Pro Antivirus, Internet Security 5, 6 , 7
    For Windows XP
    1. Exclusion of self-defense and to replace the license file in
    2 . For Avast! 5 : “C :/ Documents and Settings / All Users / Application Data / ALWIL Software/Avast5″
    2 . For Avast! 6, 7 , 8 : «C :/ Documents and Settings / All Users / Application Data / AVAST Software / Avast»
    3 . Enable self-defense module Avast!

    For Windows Vista, 7, 8
    1. Exclusion of self-defense and to replace the license file in
    2 . For Avast! 5 : “C :/ ProgramData / ALWIL Software/Avast5»
    2 . For Avast! 6, 7 , 8: “C :/ ProgramData / AVAST Software / Avast»
    3 . Enable self-defense module Avast!

    Avast! Free Antivirus 5, 6 , 7
    1. Click the icon in the system tray , then select ” Record information »
    2 . Click on “Enter Key” at the bottom of the screen
    3 . Insert the key into the form field and press «OK»

    Avira
    1. Open the window and select from the “Help” menu
    2 . In the drop down menu select ” License Management “
    3 . In the window that opens , look for the words ” I already have a valid license file HBEDV.KEY”
    4 . Click “HBEDV.KEY”
    5 . Show where the program is key .
    6 . Enjoy a successful activation.


    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Avira 06.12.2013 (Size: 762.93 KB)

    Keys_for_Avira
    Avira Internet Security Suite 14.0.1.759
    HBEDV.KEY 512 bytes
    Avira Internet Security
    HBEDV.KEY 512 bytes
    Avira Antivirus Premium
    HBEDV.KEY 512 bytes
    Avira Ultimate Protection Suite 2014
    HBEDV.KEY 512 bytes
    Avira Internet Security Suite 2014
    HBEDV.KEY 512 bytes

    Keys_for_ESET_NOD32
    Trial ключи для ESET NOD32.txt 5.2 KB
    EAV ключи для ESET NOD32.txt 886 bytes

    Keys_for_Kaspersky
    ABBL от 09.09.2013
    ABBL10082013.txt 88.36 KB
    ABBL-COUNTERS.txt 23.3 KB
    ABWL10082013.txt 18.81 KB
    !Отсортировано 06.12.2013
    Pабочие

    Kaspersky OpenSpace Security
    KBSS_2014-04-20_x10_0C8F673D.key 2.44 KB
    KBSS_2014-10-28_x10_133B8824.key 2.04 KB
    KBSS_2015-05-18_x1000_15BB2B7B.key 1.83 KB
    KTSS_2014-06-04_x200000_1E3D4580.key 1.77 KB
    KTSS_2015-01-02_x9000_146FC861.key 1.69 KB
    KTSS_2015-01-02_x220_14A8A33B.key 1.66 KB
    KESS_2015-01-19_x1300_1467D1FF.key 1.66 KB
    KTSS_2015-01-02_x330_14A8A33A.key 1.61 KB
    KAV6WKS_2014-01-04_x861_130FE791.key 1.5 KB
    KTSS_2015-01-02_x242_14A8A33D.key 1.47 KB
    KBSS_2015-07-19_x46_160769A9.key 1.47 KB
    KTSS_2015-01-02_x330_14A8A33C.key 1.41 KB

    Kaspersky Internet Security 2011
    KIS11_2014-04-20_0E3761CC.key 2.02 KB
    KIS11_2014-11-16_x3_0E366EAA.key 2.01 KB
    KIS11_2014-11-14_x3_0E366EAA.key 2.01 KB
    KIS11VI_2014-01-30_19912797.key 1.86 KB
    KIS11_2014-06-24_0D582E2B.key 1.59 KB
    KIS11CH_2015-10-29_0A2C2520.key 1.35 KB
    KIS11CH_2015-10-27_0A2C252A.key 1.35 KB
    KIS11CH_2015-10-29_0A2C252A.key 1.35 KB
    KIS11CH_2015-02-16_0A2B9CE0.key 1.33 KB
    KIS11CH!_2014-08-21_0B5E682E.key 888 bytes
    KIS11CH!_2014-01-05_0B5EA3C9.key 888 bytes
    KIS11CH!_2014-02-24_0B60468F.key 888 bytes
    KIS11CH!_2014-01-20_0B60D367.key 888 bytes
    KIS11CH!_2014-02-26_0B60468F.key 888 bytes
    KIS11CH!_2014-09-19_0B5F0A94.key 888 bytes
    KIS11_2014-02-14_x3_0D6C36C7.key 846 bytes
    KIS11_2014-03-10_x3_1F34FC74.key 844 bytes
    KIS11_2014-05-26_0C55B29E.key 836 bytes
    KIS11!_2014-02-15_x2_0E28AA3A.key 834 bytes
    KIS11!_2013-12-19_x2_0E287A9D.key 834 bytes
    KIS11_2014-01-12_x3_1E773899.key 828 bytes
    KIS11_2014-02-14_0DFBB093.key 827 bytes

    Kaspersky Anti-Virus 2011
    KAV11VI_2014-01-19_18A37588.key 1.86 KB
    KAV11VI_2014-01-05_x3_180BF329.key 1.86 KB
    KAV11VI_2014-02-03_18A350A0.key 1.86 KB
    KAV11CH_2013-12-19_0DB39550.key 1.36 KB
    KAV11CH_2013-12-19_1F7E038C.key 1.36 KB
    KAV11CH_2014-06-01_0DB37570.key 1.36 KB
    KAV11CH_2013-12-19_0DB397AA.key 1.36 KB
    KAV11CH_2014-01-03_0DB39590.key 1.36 KB

    Kaspersky Internet Security 2012
    Trial
    TRIAL_KIS12_2013-12-23=91_22AD4525.key 1.67 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C55152.key 1.81 KB
    KIS12_2013-12-31_x3_12C5514B.key 1.81 KB
    KIS12_2013-12-31_x3_12C55151.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-14_x3_141D2944.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-29_x3_141D13CF.key 1.81 KB
    KIS12_2013-12-26_x3_137C8AC4.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C578CE.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C5779E.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C54B20.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C54B22.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C57794.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C57CE6.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-15_x3_12C57797.key 1.81 KB
    KIS12_2014-03-05_x3_1C5E1FE5.key 1.81 KB
    KIS12_2014-01-25_x3_137C156F.key 1.8 KB
    KIS12_2014-02-09_x3_12ED6676.key 1.8 KB
    KIS12_2014-01-12_x3_1281ED88.key 1.8 KB
    KIS12_2013-12-28_x3_1281D58A.key 1.8 KB
    KIS12_2014-01-14_141DB143.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-29_141D9007.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141DA2AC.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D3F21.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D3F22.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D3F41.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D4ADA.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D4ADE.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D7745.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D875B.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D8FC5.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D8FF9.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141DD06F.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-14_141D24D0.key 1.79 KB
    KIS12_2014-01-25_x3_16B49C77.key 1.77 KB
    KIS12_2014-01-24_x3_1174C2F2.key 1.77 KB
    KIS12_2014-02-10_x3_18C615CE.key 1.77 KB
    KIS12_2013-12-16_x3_1F5B1C46.key 1.66 KB
    KIS12_2014-03-09_x5_16A993A0.key 1.65 KB
    KIS12_2014-03-09_x5_16A9864C.key 1.65 KB
    KIS12_2014-10-18_137C7C65.key 1.65 KB
    KIS12_2014-09-22_x3_128302B6.key 1.64 KB
    KIS12_2014-03-26_x3_12ED6A4E.key 1.64 KB
    KIS12_2014-09-20_x3_12831441.key 1.64 KB
    KIS12_2014-10-18_x5_122C7152.key 1.64 KB
    KIS12_2014-03-30_141D62D6.key 1.63 KB
    KIS12_2014-03-30_141D6858.key 1.63 KB
    KIS12!_2013-12-26_127CAA64.key 1.62 KB
    KIS12_2014-02-18_x3_1220A846.key 1.59 KB
    KIS12_2014-02-28_13D88838.key 1.59 KB
    KIS12_2014-01-16_1255BF64.key 1.59 KB
    KIS12_2014-08-23_1413FAC9.key 1.59 KB
    KIS12_2014-04-29_x3_140E295B.key 1.59 KB
    KIS12_2014-02-02_x3_14D284C0.key 1.58 KB
    KIS12_2014-02-02_x3_14D262EA.key 1.58 KB
    KIS12_2014-02-02_x3_14D26110.key 1.58 KB
    KIS12_2014-02-02_x3_14D22767.key 1.58 KB
    KIS12_2014-02-02_x3_14D1602F.key 1.58 KB
    KIS12_2014-01-03_x3_14D2841D.key 1.58 KB
    KIS12CH_2015-09-09_19BE9813.key 1.58 KB
    KIS12CH_2015-09-09_19BE97FA.key 1.58 KB
    KIS12CH_2015-09-16_19DC1119.key 1.58 KB
    KIS12CH_2015-09-09_19BE985D.key 1.58 KB
    KIS12_2014-03-27_x3_18C6047D.key 1.56 KB
    KIS12_2014-03-12_x3_18C605B5.key 1.56 KB
    KIS12_2014-04-03_x3_13D6A9C5.key 1.5 KB
    KIS12_2014-05-13_x5_0E51C5F0.key 1.47 KB
    KIS12_2014-04-27_x3_12EC38B1.key 1.43 KB
    KIS12_2014-04-30_x3_1358FE03.key 1.38 KB
    KIS12_2014-03-17_192B2FCA.key 931 bytes
    KIS12_2014-05-01_192B2FBD.key 931 bytes
    KIS12_2013-12-30_191F0C57.key 910 bytes
    KIS12_2014-01-08_x5_18B4DC11.key 910 bytes
    KIS12_2014-01-09_x3_0E59F0C1.key 858 bytes
    KIS12_2014-01-24_x3_0E58306F.key 851 bytes
    KIS12_2013-12-25_x3_0E58302C.key 851 bytes
    KIS12_2014-01-24_x3_0E583069.key 851 bytes
    KIS12_2014-01-09_x3_0E58317E.key 851 bytes
    KIS12_2013-12-24_x5_15503CD0.key 817 bytes
    KIS12_2014-03-01_x5_12CAD91A.key 808 bytes
    KIS12_2014-04-01_x5_19DCB67C.key 808 bytes
    KIS12_2014-03-16_x5_12CADB3C.key 808 bytes
    KIS12_2014-01-03_x3_147D2CBA.key 799 bytes
    KIS12_2014-02-22_x3_14957F45.key 799 bytes
    KIS12_2014-03-09_x3_149610DB.key 799 bytes

    Kaspersky Anti-Virus 2012
    KAV12_2013-12-27_x3_155D8536.key 1.77 KB
    KAV12_2014-03-14_1AE2C364.key 1.63 KB
    KAV12_2014-03-29_1AE2047A.key 1.63 KB
    KAV12_2014-03-29_1AE216DC.key 1.63 KB
    KAV12_2014-03-30_15294502.key 834 bytes
    KAV12_2014-01-30_130EABAE.key 792 bytes

    Kaspersky Anti-Virus 2013
    KAV13!_2014-06-22_1FA07FA5.key 1.62 KB
    KAV13!_2014-06-24_1FA07FA5.key 1.62 KB
    KAV13_2014-08-30_x2_20A1769C.key 801 bytes

    Kaspersky CRYSTAL 2.0
    Trial
    TRIAL_K-PURE_2014-02-17=183_21A60D0F.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F626D8.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-02-17=183_21A608D9.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F6274C.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F62EB9.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F61F55.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F635CB.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-02-17=183_21A62258.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-03=183_22F616A2.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-01-01=183_1B5FA126.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-03-02=183_1B5F570F.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-03-02=183_1B5FA90E.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-03-17=183_1B5F4B54.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-04-01=183_1B5F13CF.key 1.58 KB
    TRIAL_K-PURE_2014-03-02=183_1B5FCC57.key 1.58 KB
    K-PURE_2014-02-03_x3_1587DFE9.key 1.59 KB
    K-PURE2_2014-02-03_x3_1587DFE9.key 1.59 KB

    Kaspersky Internet Security 2010
    KIS9_2014-02-21_x3_1F34FC9E.key 1.59 KB
    KIS9CH_2014-03-03_197A79DB.key 1.58 KB
    KIS9CH_2014-05-17_197A7EE6.key 1.58 KB
    KIS9CH_2014-09-29_197A880B.key 1.58 KB
    KIS9CH_2014-09-29_197A878B.key 1.58 KB
    KIS9CH_2014-08-30_197A801B.key 1.58 KB
    KIS9CH_2014-06-16_197A7E3E.key 1.58 KB
    KIS9!_2014-08-18_219EDB9C.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-01_21131C8A.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-01_2112EF9D.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-18_219F8950.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-29_2201B8D6.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-25_21D87FEA.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-31_210E261E.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F34A5C.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-08-29_2201B88B.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-29_2101FCC1.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-11-24_24E21E28.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-02_205392E4.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-06-28_203B5497.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-06-28_203B5477.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-29_21046CEB.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-06-28_203B1E32.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-10-22_239962BD.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-10-26_23BC6A7A.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F3C397.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-06-28_203B14FE.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-02-21_1D50B88B.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-02_205392EB.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F37B71.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F3394E.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F34A3D.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-27_20F340DB.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-20_20CAFDB7.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-26_20EE9C36.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-07-26_20EE99F5.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-10-26_23BC6A91.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-11-16_248F9977.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-05-30_1F98B11E.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-11-20_24AF20A6.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-06-27_2036B963.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-04-24_1EC3A8EC.key 1.57 KB
    KIS9!_2013-12-22_1C1E8373.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-03-28_1E265A24.key 1.57 KB
    KIS9!_2014-03-16_1DD6CEB9.key 1.57 KB
    KIS9CH_2014-07-31_1F5B1C1E.key 1.37 KB
    KIS9CH_2014-09-26_1970DFED.key 1.35 KB
    KIS9CH_2014-09-26_1970DFBE.key 1.35 KB
    KIS9CH_2014-11-10_19707763.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-03-23_1972A50F.key 1.35 KB
    KIS9CH_2014-09-26_1970E00B.key 1.35 KB
    KIS9CH_2014-11-10_197077AE.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-03-23_1972BB61.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-03-23_1972BD4C.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-04-22_1972C096.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-04-22_1972C098.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-02-11_1977FD2E.key 1.35 KB
    KIS9CH_2015-02-11_1977FD31.key 1.35 KB
    KIS9_2013-12-02_x5_06EB6C2A.key 804 bytes

    Kaspersky Anti-Virus 2010
    KAV9CH_2014-02-21_06F0D1BE.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BE24.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-21_06F0D1BF.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-21_06F0D0C0.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BE15.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BCF1.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BE0E.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BDF3.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BD91.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-21_06F1BB17.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BDB5.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BB0F.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BD88.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BC8C.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BA65.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D108.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D0E7.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D0A4.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BDF2.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F1BDF0.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D0A3.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D09F.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D09E.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D09B.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D09A.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-06_06F0D099.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BE68.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BE5B.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BDA4.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA99.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA9B.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA97.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA9E.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA9F.key 1.58 KB
    KAV9CH_2013-12-23_06F1BA9C.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-07_06F1BC47.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BABC.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-07_06F1BBF0.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BABA.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BA7E.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F0D0A0.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-07_06F1BC68.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BA5D.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-01-22_06F1BE32.key 1.58 KB
    KAV9CH_2014-02-21_1F5B1BFC.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D470.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-07-04_06F0DCE0.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D97A.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-02-06_1F5B1C24.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-08_06F0D1BE.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-08_06F1BE16.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-01-07_1F5B1C01.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-23_06F0D10A.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-01-07_1F5B1C00.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-01-07_1F5B1BFD.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-02-06_1F5B1C23.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-02-06_1F5B1C03.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-02-06_1F5B1BFB.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-01-22_1F5B1C2A.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-01-22_1F5B1C02.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-23_06F0D2E5.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-23_06F0D40E.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-03-23_06F0D485.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D39A.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D3D9.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D424.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D42E.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-06-05_06F0D80C.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D977.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-07-04_06F0DC79.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-07-04_06F0DC2D.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-06-05_06F0DB61.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D50B.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-06-05_06F0DB34.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D594.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D596.key 1.36 KB
    KAV9CH_2013-12-23_1F5B1C29.key 1.36 KB
    KAV9CH_2013-12-23_1F5B1BFF.key 1.36 KB
    KAV9CH_2013-12-23_1F5B1BFE.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D5CC.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D5F9.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-04-07_06F0D5FE.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D628.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-06-05_06F0DB31.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D713.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D749.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-06-05_06F0DB2F.key 1.36 KB
    KAV9CH_2014-05-07_06F0D80D.key 1.36 KB

    Kaspersky Internet Security 8
    KIS8!_2014-01-02_059D9872.key 833 bytes
    KIS8!_2014-01-02_059D9871.key 833 bytes
    KIS8!_2014-05-23_06E59FB5.key 828 bytes
    KIS8!_2014-03-26_06E59FE2.key 828 bytes

    Kaspersky Internet Security 2013
    KIS13_2014-09-25_x2_20F49B4D.key 804 bytes
    KIS13_2014-09-23=365_x2_20f49b4d.key 804 bytes
    KIS13_2014-09-26_x2_1A186036.key 803 bytes
    KIS13_2014-09-24=365_x2_1a186036.key 803 bytes
    KIS13_2014-09-26_x2_1A66B475.key 800 bytes
    KIS13_2014-09-24=365_x2_1a66b475.key 800 bytes

    Kaspersky Anti-Virus 7
    Trial
    TRIAL_KAV7_2014-01-31=183_03837BC0.key 786 bytes
    TRIAL_KAV7_2014-03-30=183_0383A976.key 786 bytes
    1105-0000_2014-03-28_x30_1E2ACEBD.key 1.89 KB
    TRIAL_KAV-Yandex_2014-02-09=183_21594F97.key 1.6 KB
    TRIAL_KAV-Yandex_2013-12-26=183_2031932F.key 1.6 KB
    TRIAL_KAV-Yandex_2014-02-24=183_21DAC7F3.key 1.6 KB
    TRIAL_KAV-Yandex_2014-03-11=183_225600E3.key 1.6 KB
    TRIAL_KAV-Yandex_2014-04-10=183_232D66BB.key 1.6 KB
    KAV6-Asus_2016-01-02=365_1AA7CD13.key 1.19 KB
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AAD8570.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB844C3.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-30=183_x3_1AA8DFB6.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1ABB97FC.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AA804C9.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AB5E8BD.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAE2C53.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB035A7.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAC1610.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB9C50A.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB7328D.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AABA7ED.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB8E91F.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3FB36.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AA9164F.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB48592.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB2431B.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAACD71.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3C4D9.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB034F1.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA80428.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB08797.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAE6281.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA83B97.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAEEB6F.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAD4E53.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA9F12C.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AADF378.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-30=183_x3_1AA94D3B.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1ABAA094.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB61F57.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AACD8EF.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB4BDF5.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB48633.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB432DC.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAEB540.key 996 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAA5F8F.key 996 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AAD4E57.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AB432E0.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AB48637.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB034F5.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AAEEB73.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-30=183_x3_1AA94D3F.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AA9F130.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB73291.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AAA5F93.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AAEB544.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AAACD75.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AA804CD.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1AA91653.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1AABA7F1.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-30=183_x3_1AAC1614.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-30=183_x3_1AB5E8C1.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-30=183_x3_1AAE2C57.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB3C4DD.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB9C50E.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB2431F.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB3FB3A.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1AAD8574.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AACD8F3.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB0879B.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AA83B9B.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1AB035AB.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AADF37C.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AA8042C.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB8E923.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AB48596.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1AB844C7.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AB4BDF9.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1ABAA098.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-15=183_x3_1ABB9800.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-03-30=183_x3_1AA8DFBA.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-05-15=183_x3_1AB61F5B.key 995 bytes
    TRIAL_KS-Mac12_2014-04-14=183_x3_1AAE6285.key 995 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA8042A.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1ABB97FD.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB8E952.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-30=183_x3_1AA8DFB8.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB3C46A.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA80429.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1ABB97FE.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AAEEBC5.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA83B98.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA83B99.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AA871F7.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA9F12D.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AA9F12E.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AA871F8.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AACD8F0.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AACD8F1.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AAEEBC4.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAD4E54.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAD4E55.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB0C0D0.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AADF379.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AADF37A.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB0C0D1.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAE6282.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAE6283.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB3C46B.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAEEB70.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AAEEB71.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1AB8E951.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB034F2.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB034F3.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1ABB0E0A.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB08798.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB08799.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-01-27=183_x3_1ABB0E0B.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB2431C.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB2431D.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AA91650.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3C4DA.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3C4DB.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AA91651.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3FB37.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB3FB38.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AABA7EE.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB48593.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB48594.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AABA7EF.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB7328E.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB7328F.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AAD8571.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB8E920.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB8E921.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AAD8572.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB9C50B.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-14=183_x3_1AB9C50C.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB035A8.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAC1611.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAC1612.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB035A9.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAE2C54.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AAE2C55.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB844C4.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AB5E8BE.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-04-30=183_x3_1AB5E8BF.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-15=183_x3_1AB844C5.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AA804CA.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AA804CB.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-03-30=183_x3_1AA8DFB7.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAA5F90.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAA5F91.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1ABAA096.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAACD72.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAACD73.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB4BDF7.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAEB541.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AAEB542.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB61F58.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB432DD.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB432DE.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB61F59.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB48634.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB48635.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1ABAA095.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-15=183_x3_1AB4BDF6.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-30=183_x3_1AA94D3D.key 988 bytes
    TRIAL_K-ONE_2014-05-30=183_x3_1AA94D3C.key 988 bytes
    KAV-GFI_2014-01-26=365_x10000_0799CC51.key 834 bytes

    avast! Free Antivirus до 01.02.2014.txt 88 bytes


    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira [6.1.2013]
    Posted by socketsworks verified in Applications > Windows
    607.62 KB 368 11 months 31 4

    http://torcache.net/torrent/B0FEA61E7D9B9306D4305BC9C4938D5BF6F248B5.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dkeys.for.eset.nod32.kaspersky.avast.dr.web.avira.6.1.2013

    magnet:?xt=urn:btih:B0FEA61E7D9B9306D4305BC9C4938D5BF6F248B5&dn=keys+for+eset+nod32+kaspersky+avast+dr+web+avira+6+1+2013&tr=http%3A%2F%2Fdivxhunt.mine.su%2Fannounce.php&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira, Norton [2 December] (2013)
    Posted by socketsworks verified in Applications > Windows
    1.14 MB 746 1 week 19 2

    http://torcache.net/torrent/6E98628F8727B8F1AB69876EBF81EA53CFE23BBA.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dkeys.for.eset.nod32.kaspersky.avast.dr.web.avira.norton.2.december.2013

    magnet:?xt=urn:btih:6E98628F8727B8F1AB69876EBF81EA53CFE23BBA&dn=keys+for+eset+nod32+kaspersky+avast+dr+web+avira+norton+2+december+2013&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Avira from 22.09.2013
    Posted by socketsworks verified in Applications > Windows
    537.33 KB 296 2 months 15 3

    http://torcache.net/torrent/72D91D1C2D6E029C9FAFA6560793E1789DFE3D5E.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dkeys.for.eset.nod32.kaspersky.avast.avira.from.22.09.2013

    magnet:?xt=urn:btih:72D91D1C2D6E029C9FAFA6560793E1789DFE3D5E&dn=keys+for+eset+nod32+kaspersky+avast+avira+from+22+09+2013&tr=udp%3A%2F%2Ffr33domtracker.h33t.com%3A3310%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Avira from [15.08.2013]
    Posted by socketsworks verified in Applications > Windows
    795.3 KB 464 3 months 11 2

    http://torcache.net/torrent/B6C53EE8040DA9555F18A0833CE3F8876C3864B8.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dkeys.for.eset.nod32.kaspersky.avast.avira.from.15.08.2013

    magnet:?xt=urn:btih:B6C53EE8040DA9555F18A0833CE3F8876C3864B8&dn=keys+for+eset+nod32+kaspersky+avast+avira+from+15+08+2013&tr=udp%3A%2F%2Ffr33domtracker.h33t.com%3A3310%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    Keys for ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Avira [9.4.2013]
    Posted by socketsworks verified in Applications > Windows
    298.52 KB 119 8 months 14 1

    http://torcache.net/torrent/209F3FA39E9AFEAEB464C5382415B7A848F0234A.torrent?title=%5Bkickass.to%5Dkeys.for.eset.nod32.kaspersky.avast.avira.9.4.2013

    magnet:?xt=urn:btih:209F3FA39E9AFEAEB464C5382415B7A848F0234A&dn=keys+for+eset+nod32+kaspersky+avast+avira+9+4+2013&tr=udp%3A%2F%2Ffr33domtracker.h33t.com%3A3310%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337

    http://kickass.to/user/socketsworks/uploads/


     
  • Virtual Chitchatting 10:52 AM on 2013/12/09 Permalink  

    Bambang Dwiyanto, juru bicara PLN yang keblinger membela dan membenarkan budaya maling listrik oleh karyawan dan manajemen PLN

    http://www.tempo.co/read/news/2013/12/07/063535483/Inilah-Dua-Kasus-Pemicu-Mundurnya-Dirut-PLN

    Inilah Dua Kasus Pemicu Mundurnya Dirut PLN
    Sabtu, 07 Desember 2013 | 20:39 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nur Pamudji mengaku berniat mundur dari jabatannya. Mundurnya petinggi perusahaan listrik pelat merah itu diduga dipicu beberapa kasus dugaan korupsi yang sedang disidik Kejaksaan Agung.

    “Orang bener kok dituduh bersalah. PLN perlu dipimpin oleh orang yang bisa melindungi karyawannya,” kata juru bicara PLN, Bambang Dwiyanto, menirukan Nur, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 7 Desember 2013.

    Tempo mencatat, pada tahun ini, Kejaksaan Agung menetapkan dua proyek di PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kitsbu) Sektor Belawan mengandung unsur korupsi.

    Proyek pertama adalah pengadaan Flame Tube Gas Turbin (GT)-12 di Kitsbu Sektor Belawan pada tahun anggaran 2007. Korupsi diduga terjadi pada ketidaksesuaian spesifikasi kontrak dalam pengadaan peralatan GT12 yang dikerjakan CV Sri Makmur. Pengadaan yang tak sesuai ini diperkirakan mengakibatkan negara merugi Rp 23,94 miliar.

    Dalam kasus ini, kejaksaan menetapkan 5 pejabat PLN Kitsbu sebagai tersangka. Mereka adalah General Manager PT PLN KITSBU Albert Pangaribuan, Manager Perencana Edward Silitonga, Manager Bidang Produksi Fahmi Rizal Lubis, Ketua Panitia Pengadaan Robert Manyuzar, dan Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang Ferdinan Ritonga.

    Kasus kedua adalah proyek pemeliharaan life time extension Gas Turbine 2.2 yang dimenangi perusahaan asal Iran, Mapna Co. Kontrak LTE GT 2.2 semula dimenangi Mapna Co, yang mengajukan penawaran Rp 421 miliar.

    Namun, karena dalam proses pengerjaan terjadi gangguan kompresor pada GT 2.1, Mapna diberi tambahan pekerjaan dengan nilai Rp 123 miliar. Dalam amendemen kontrak, Mapna mendapat total nilai kontrak Rp 544 miliar.

    Kejaksaan Agung menilai telah terjadi penggelembungan nilai proyek karena melebihi harga perkiraan sendiri dari PLN, yang mematok perkiraan awal nilai proyek Rp 527,7 miliar. Menurut Kejaksaan Agung, dalam proyek ini, negara dirugikan Rp 25 miliar.

    Dalam kasus ini, empat pegawai PLN ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan General Manager Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, Chris Leo Manggala; Manajer Sektor PLN Labuan Angin, Surya Darma Sinaga; serta dua panitia lelang, yakni Rody Cahyawan dan Mohammad Ali.

    Dalam pesan pendek kepada wartawan, Nur mengatakan ikhlas menyerahkan jabatannya kepada direktur baru yang lebih mampu melindungi pegawai yang sudah bekerja dengan jujur.

    BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE


     
  • Virtual Chitchatting 10:45 AM on 2013/12/09 Permalink  

    Tarik-ulur rebutan uang hasil korupsi Sudjiono Timan selaku Direktur Utama PT (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia senilai Rp 2,2 trilyun oleh para bandit di Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial


    http://www.tempo.co/read/news/2013/08/30/063508715/Jaksa-Agung-PK-Sudjiono-Timan-Sulitkan-Kami

    Jaksa Agung: PK Sudjiono Timan Sulitkan Kami
    Jum’at, 30 Agustus 2013 | 08:17 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan, kejaksaan sudah mengeksekusi sebagian dari vonis denda terpidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Rp 2,2 triliun, Sudjiono Timan. Putusan Peninjauan Kembali kasus tersebut dinilai menjadi masalah karena justru menjatuhkan vonis bebas dan menghapus denda.

    “Padahal sebagian denda sudah kita eksekusi dan sudah kita setor ke kas negara. Saya tak hapal nominalnya,” kata Basrief saat ditemui di Istana Negara, Kamis, 29 Agustus 2013.

    Basrief juga menilai memang ada masalah prosedur dalam putusan PK yang diketok MA pada 31 Juli 2013 lalu. Menurut dia, PK berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya bisa diajukan terpidana dan ahli waris. Akan tetapi peraturan tersebut juga menunjukan ketentuan siapa yang disebut ahli waris.

    Meski tidak menyatakan gamblang, menurut Basrief, istri tidak dapat dimasukan ke dalam kategori ahli waris jika pewaris atau suami belum meninggal. Status Sudjiono sendiri belum jelas karena menjadi buron sejak 7 Desember 2004, atau dua hari sejak putusan kasasi yang menghukumnya, diketok.

    Berkaitan dengan putusan PK sendiri, menurut Basrief, tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum lain setingkat PK. Pimpinan MA harus menentukan kebijakan karena jaksa tidak dapat menempuh upaya PK di atas PK terhadap perkara Sudjiono.

    “Kami belum bisa menentukan masalah itu, serahkan saja pada MA.”

    Putusan PK Sudjiono membatalkan vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 369 miliar untuk Sudjiono Timan. Dalam putusan Kasasi, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dinyatakan terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,2 triliun.

    PK ini sendiri dipimpin Hakim Agung Suhadi dengan hakim anggota Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya. Permohonan PK diduga melanggar prosedur karena Sudjiono tidak hadir dan masih buron.

    FRANSISCO ROSARIANS


    http://www.tempo.co/read/news/2013/09/06/063511000/Jaksa-Agung-Sebut-PK-Sudjiono-Timan-Salah-Prosedur

    Jaksa Agung Sebut PK Sudjiono Timan Salah Prosedur
    Jum’at, 06 September 2013 | 15:28 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Jaksa Agung Basrief Arief menyebutkan ada kesalahan prosedur dalam putusan peninjauan kembali Sudjiono Timan. Namun, ia enggan mencampuri masalah tersebut. “Ada badan yang melakukan proses pemeriksaan terhadap itu, yaitu Bawas MA dan KY,” kata Basrief di kantornya, Jumat, 6 September 2013.

    Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kata Basrief, yang lebih berhak menentukan adanya kesalahan prosedur atau tidak. “Nanti kita lihat,” kata dia. Saat ini, Basrief masih akan mencermati prosedur acara apakah pihaknya bisa menggugat untuk membatalkan peninjauan kembali terhadap Sudjiono Timan. “Kami mengacu pada undang-undang tertentu, kami lihat nanti prosedurnya seperti apa,” kata dia.

    Putusan PK Sudjiono membatalkan vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 369 miliar untuk Sudjiono Timan. Dalam putusan kasasi, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ini dinyatakan terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara Rp 2,2 triliun.

    Majelis PK dipimpin oleh Suhadi dengan hakim anggota Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya. Permohonan PK diduga melanggar prosedur karena Sudjiono tidak hadir dan masih buron.

    TRI ARTINING PUTRI


    http://id.berita.yahoo.com/ky-periksa-4-hakim-pk-sudjiono-timan-030649327.html

    KY Periksa 4 Hakim PK Sudjiono Timan
    TEMPO.CO – Sel, 12 Nov 2013

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Eman Suparman, mengatakan lembaganya akan memeriksa empat anggota majelis hakim terkait peninjauan kembali Sudjiono Timan, terpidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 2,2 triliun itu.

    “Kami akan periksa nanti jam 10 di gedung Mahkamah Agung,” kata Eman saat dihubungi, Selasa, 12, November 2013. “Pemeriksaan ini hanya empat orang majelis hakim. Hakim agung Sri Murwahyuni sudah diperiksa beberapa waktu lalu, ini melanjutkan pemeriksaan hakim lainnya.”

    Adapun keempat nama hakim yang diperiksa nanti adalah hakim agung Suhadi selaku pimpinan majelis, Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, dan Sophian Martabaya. Eman enggan memberikan secara terperinci agenda pemeriksaan. “KY akan memeriksa terkait putusan PK Sudjiono Timan, selebihnya belum dapat kami memberikan kepada media.”

    Saat ditanya apakah hasil pemeriksaan berindikasi untuk dilanjutkan ke sidang majelis kehormatan hakim, Eman belum berani menjawab. “Hasil pemeriksaan ini, kan, nantinya akan dimusyawarahkan dulu di rapat panel, masih terlalu dini untuk menyimpulkan ke majelis kehormatan hakim.”

    Putusan PK ini mengundang kontroversi karena majelis hakim membebaskan terpidana yang masih dalam status buron. PK itu diajukan istri Sudjiono yang mengklaim sebagai ahli waris. Putusan PK membatalkan vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 369 miliar. Sudjiono dinyatakan terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara.

    REZA ADITYA


    http://id.berita.yahoo.com/ky-terus-selidiki-putusan-pk-sudjiono-timan-092939557.html

    KY Terus Selidiki Putusan PK Sudjiono Timan
    Antara – Kam, 5 Des 2013

    Jakarta (Antara) – Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri menyatakan pihaknya terus menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus korupsi Rp369 miliar Sudjiono Timan.

    “Kemarin (Rabu, 4/12) kita sudah periksa lima staf MA, antara lain Pak Mulyadi (asisten koordinator hakim agung), dua orang staf Pak Mulyadi dan dua orang staf adhoc,” kata Taufiqurrahman dihubungi dari Jakarta, Kamis.

    Taufiqurrahman mengatakan dirinya tidak bisa menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut. Namun, dia mengungkapkan bahwa ada kemungkinan KY memeriksa kembali majelis hakim PK Sudjiono Timan, untuk mengkonfirmasi keterangan yang diperoleh dari lima staf MA itu.

    “Kemungkinan bisa memeriksa kembali majelis hakim, karena ada yang perlu dikonfirmasi,” kata dia.

    Sebelumnya Majelis Hakim PK Sudjiono Timan (terdiri dari Ketua Majelis Hakim Suhadi didampingi Andi Samsan Nganro, Sophian Marthabaya dan dua hakim Ad Hoc Tipikor selaku anggota) membebaskan mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Sudjiono Timan selaku terpidana kasus korupsi Rp369 miliar melalui PK yang diajukan kuasa hukum.

    Padahal, sebelumnya Majelis Kasasi yang diketuai Bagir Manan dengan anggota Artidjo Alkostar, Parman Suparman, Arbijoto, dan Iskandar Kamil telah menjatuhkan vonis 15 tahun dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti Rp369 miliar terhadap Sudjiono.

    Kala itu Sudjiono Timan diputuskan bersalah karena terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama BPUI dengan jalan memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar AS, Penta Investment Ltd sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta dolar AS dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp98,7 miliar, sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar 120 juta dolar AS dan Rp98,7 miliar.

    Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) kemudian menduga adanya praktik suap terhadap Majelis Hakim PK Sudjiono Timan, sehingga yang bersangkutan dibebaskan.

    Untuk menjawab dugaan itu, KY sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim PK Sudjiono Timan, namun belum dapat mengambil kesimpulan atas adanya pelanggaran kode etik.(tp)


    http://id.berita.yahoo.com/vonis-bebas-sudjiono-timan-jadi-preseden-buruk-peradilan-141813496.html

    Vonis Bebas Sudjiono Timan Jadi Preseden Buruk Peradilan Korupsi
    TRIBUNnews.com – 12 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Vonis bebas Sudjiono Timan merupakan salah satu noda hitam pemberantasan korupsi di tahun 2013. Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Tama Satria Langkung menganggap kesuksesan Sudjiono Timan bisa ditiru oleh koruptor lain yang berharap bebas dari hukum.

    “Kita anggap itu problem sangat serius. Ke depannya akan menjadi preseden buruk, orang yang melakukan korupsi kemudian lari keluar negeri, bisa menyuruh orang untuk memajukan Kasasi atau PK (Peninjauan Kembali),” kata Tama saat ditemui di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/12/2013).

    Sudjiono Timan adalah Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang pada tingkat kasasi pada 3 Desember 2004 lalu terbukti bersalah melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp 2 triliun. Sudjiono kabur saat jaksa akan mengeksekusi putusan kasasinya pada 7 Desember 2004, padahal saat itu ia sudah dikenakan pencekalan dan paspornya sudah ditarik.

    Pada tingkat kasasi, Sudjiono mendapat vonis penjara 15 tahun dan denda Rp 50 juta dengan keharusan membayar biaya pengganti Rp 369 miliar. Namun, pada 31 Juli 2013, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh istri Sudjiono Timan dan menjatuhkan vonis bebas padanya. Hingga kini Komisi Yudisial (KY) masih memeriksa kasus vonis bebas itu.

    Kata Tama, secara teknis PK hanya bisa diajukan oleh Sudjiono sendiri, atau jika Sudjiono dinyatakan tewas PK tersebut bisa diajukan oleh ahli waris. Anehnya PK Sudjiono Timan masih bisa diterima oleh Mahkamah Agung, bahkan mendapat vonis bebas.

    “Kalau ahli waris, memangnya Sudjiono Timan sudah mati ? Kalau memang sudah mati tunjukkan dulu surat penunjukan hak warisnya siapa,” ujarnya.

    “Kita menduga putusannya salah maka prosesnya juga kita duga salah. Kita minta KY periksa sidang panelnya, hingga saat ini belum ada laporan dari KY,” tambahnya.

    Ia mengimbau KY harus berani menghukum seberat-beratnya jika terbukti ada hakim maupun karyawan MA yang bermain.


     
  • Virtual Chitchatting 10:41 AM on 2013/12/09 Permalink  

    Sistem administrasi kependudukan yang gratis: Mimpi basah ala pemerintah, mendagri, dan Gamawan Fauzi

    http://id.berita.yahoo.com/kemendagri-sosialisasikan-perubahan-uu-adminduk-015522904.html

    Kemendagri Sosialisasikan Perubahan UU Adminduk
    Antara – 1 jam 18 menit lalu

    Jakarta (Antara) – Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) kepada seluruh aparat Disdukcapil di daerah.

    “Perubahan UU tersebut sangat mendasar, sehingga implementasinya memerlukan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator pelayanan administrasi kependudukan, selain juga perubahan pola pikir masyarakat,” kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Minggu malam.

    Ia menjelaskan perubahan yang terjadi dalam UU tersebut cukup signifikan, antara lain mengenai stelsel aktif Pemerintah dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan, dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di tingkat kabupaten-kota.

    Selain itu, pemberlakuan masa KTP elektronik penduduk menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan data penduduk, penerbitan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan negeri, serta yang paling penting adalah pelayanan administrasi kependudukan dengan cuma-cuma atau gratis.

    Perubahan mengenai stelsel aktif dan pelayanan admnistrasi kependudukan secara gratis itu diharapkan dapat sampai kepada petugas atau aparat Disdukcapil di daerah.

    “Jangan sampai penduduk di suatu daerah berkeluh kesah karena tidak mendapat pelayanan administrasi kependudukan karena tidak ada pelayanan keliling, atau, sebenarnya (pelayanan itu) ada tetapi aparat di daerah tersebut malas berkeliling,” katanya.

    Di hadapan 1.100 petugas Disdukcapil, Mendagri menegaskan bagi aparat yang meminta biaya kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka bisa diancam dengan pidana kurungan dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp25 juta.

    Sosialisasi perubahan UU tersebut disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013 di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.

    “Yang paling penting dalam perubahan UU ini adalah semua pelayanan administrasi kependudukan diberikan secara cuma-cuma, sehingga untuk mempercepat pelayanan gratis tersebut harus diwujudkan dengan kinerja efektif antara Pemerintah pusat dan daerah,” kata Arif.

    Keputusan pembahasan perubahan UU Adminduk tersebut dilakukan di DPR RI pada 26 November lalu melalui sidang paripurna, sehingga mulai Januari 2014 seluruh perubahan dalam UU tersebut dapat diberlakukan.(rr)

    Toga
    “pelayanan administrasi kependudukan dengan cuma-cuma atau gratis” sangat setuju mendagri,tetapi dilapangan lurah/aparat dlm pengurusan surat2/ktp setelah ditanda tangan lurah,warga disuruh urus sendiri/bawa berkas ke kecamatan sebab lurah tdk punya anggaran/ongkos ke kecamatan,klo mau diuruskan aparat minta ongkos/transport Rp15 -25 ribu,apakah ini dibenarkan?apakah kelurahan tdk wajib urus sampai kecamatan/selesai?


     
  • Virtual Chitchatting 10:38 AM on 2013/12/09 Permalink  

    Bila Korlantas menjadi kesatuan Polri paling korup, Staf UrMin merupakan oknum pejabat di kepolisian paling korup (eh, jabatan paling basah deng)

    http://id.berita.yahoo.com/kpk-50-persen-kasus-korupsi-polisi-ada-di-150212487.html

    KPK: 50 Persen Kasus Korupsi Polisi Ada di Korlantas
    TRIBUNnews.com – Sel, 3 Des 2013

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menilai pemberantasan korupsi juga harus berbicara soal pembenahan sistem yang bisa mengantisipasi praktik-praktik tindak pidana korupsi.

    Dalam pemaparannya pada konferensi pers Transparency International Indonesia (TII) soal Corruption Perception Index (CPI) di Sekretariat TII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2013), Bambang mengatakan soal pembangunan sistem itu Kepolisian dan Kejaksaan juga sudah mendapat kritik dari DPR.

    “Karena selama ini bicara Polisi dan Jaksa bicara kasus, padahal harusnya sistem. Nanti kami akan melakukan studi di situ,” ujarnya.

    Ia mencontohkan dengan kasus penanganan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) awal tahun 2013, yang menyeret Kepala Korlantas, Irjen Pol Djoko Susilo. kata Bambang pada penanganan kasus itu KPK berharap dapat mengembalikan persepsi baik masyarakat terhadap kepolisian.

    “Waktu kita menangani kasus Djoko Susilo, itu pendekatannya pendekatan sistem, tapi nggak jadi,” ujar Bambang.

    “Menurut penilaian kami 50 persen kasus di kepolisian itu ada di Korlantas. Kalau penanganan korlantas itu baik, maka persepsi masyrakat akan meningkat,” tambahnya.

    Bambang mencontohkan pembangunan sistem pencegahan korupsi sudah terlaksana dengan baik di Ditjen Imigrasi. Ia mengatakan di Ditjen Imigrasi pengurusan izin maupun pembuatan paspor sudah bisa diprediksi berapa lama, dan berapa biayanya.

    Bahkan kata dia di tempat tertentu bisa diketahui detail informasi tentang perginya seseorang ke luar negri. Mulai dari waktu, pesawat yang ditumpangi hingga tujuan penerbangan.

    “Kalau bawa cem-ceman (selingkuhan) juga bisa ketahuan siapa dia,” kata Bambang.

    Semprul
    Berita yang tidak mengagetkan, karena rakyat (pengguna motor/mobil) sudah sangat tahu, sekali peluit poltas berbunyi berarti (minimal) 20.000,

    Arwah
    …. tetapi dengan mentalistas polisi sekarang sangat dikuatirkan terjadi “mal praktik” dan malah menjadikan mereka semakin gendut rekeningnya…../ kecuali mereka (polisi) bisa menuntaskan kasus rekening gendut di internalnya…. selama mereka ogah2an membersihkan diri, masyarakat tidak bisa berharap banyak dari mereka…

    Kaspo
    yang 50% dibagian lain dibagi rata sehingga korupsi di kepolisian menjadi 100% yang tidak korupsi cuma pada polisi tidur dan patung polisi

    Brandon
    YANG 50% LAGI JANGAN TAKUT BRO” SEBUT AJA, RAKYAT BERSAMA KPK.

    Dell
    YA SEMANGAT KORSANYA BAGUS….TAPI SAYANG TIDAK MENDIDIK BUAT ADIK ADIKNYA


     
  • Virtual Chitchatting 10:37 AM on 2013/12/09 Permalink  

    Hard selling to the edge of cliffs: Taktik dan strategi sales dan marketing properti di Indonesia


    http://id.berita.yahoo.com/investor-apartemen-kepincut-buyback-guarantee-021210463–finance.html

    Investor Apartemen Kepincut Buyback Guarantee
    TRIBUNnews.com – 1 jam 1 menit lalu

    TRIBUNNEWS.COM – Century 21 Manhattan menyediakan buyback guarantee untuk pembelian unit apartemen. Sebabnya, konsumen menyenangi hal itu lantaran ada jaminan pembelian kembali.

    “Konsumen senang karena ada jaminan pembelian kembali meski seharga transaksi saat dia beli,” kata Marketing Century 21 Manhattan, Mirda Ramdhani Akbar.

    Nasabah model ini, ucap Mirda, bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan lebih untuk kenyamanan. Jika konsumen tidak ingin menjual kembali ke pengembang, nasabah memiliki pilihan untuk menjual ke pihak lain dengan harga yang lebih tinggi.

    Sekitar 60 persen pembeli apartemen melalui Century 21 Manhattan membeli untuk investasi dan sisanya untuk hunian. Selain apartemen, Century 21 Manhattan memasarkan tanah, rumah, dan ruko. Khusus tanah, ucapnya, Bandung utara masih menjadi favorit.

    Ia menyebutkan, harga tanah di wilayah itu berkisar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per meter dengan kenaikan sekitar Rp 500.000 tiap meter tahun ini. Century 21 Manhattan juga memasarkan rumah yang sebagian besar adalah rumah kelas menengah dan kelas atas.

    Marketing Kaloka Real Estate Agent, Taufan Yenar, mengatakan, baik promosi cashback maupun buyback option ditempuh sebagai strategi pemasaran pihak developer agar lebih menarik dan bisa bersaing dengan sesama developer.

    “Promosi cashback dan buyback guarantee masih sedikit. Mungkin (ramainya) saat grand launching,” ujarnya kemarin. Biasanya, kata dia, promosi lebih banyak berupa potongan harga.

    Ia mengakui 60 persen pembelian properti Kaloka Real Estate Agent sekitar diperoleh via potongan harga. Selanjutnya, mereka mendapat keuntungan dari kenaikan nilai properti. (tom/bb)


     
  • Virtual Chitchatting 10:35 AM on 2013/12/09 Permalink  

    Would Inalum hostile takeover by the Government of Indonesia be sold to US companies (Ormet or Alcoa)?

    by Sando Sasako
    Economics and Business Intelligent Advisor
    Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 9 December 2013

    Aluminium, what is it?

    Aluminium is a silvery white, soft, ductile metal.
    Aluminium is the third most abundant element (after oxygen and silicon), and the most abundant metal, in the Earth’s crust. It is found combined in over 270 different minerals. The chief ore of aluminium is bauxite.
    Aluminium makes up about 8% by weight of the Earth’s solid surface. Aluminium metal is so chemically reactive that native specimens are rare and limited to extreme reducing environments.
    Aluminium is remarkable for the metal’s low density and for its ability to resist corrosion due to the phenomenon of passivation. Structural components made from aluminium and its alloys are vital to the aerospace industry and are important in other areas of transportation and structural materials. The most useful compounds of aluminium, at least on a weight basis, are the oxides and sulfates.
    Aluminium salts are not known to be used by any form of life. In keeping with its pervasiveness, aluminium is well tolerated by plants and animals. Owing to their prevalence, potential beneficial (or otherwise) biological roles of aluminium compounds are of continuing interest.

    The prices of aluminum, cadmium, copper, iron, lead, nickel, and zinc are at historic highs, that world stocks are at (or near) historic lows, and that China’s consumption of these metals had increased substantially, making it the world’s leading consumer of these metals.

    Aluminium Substitutes:
    Composites can substitute for aluminum in aircraft fuselages and wings.
    Glass, paper, plastics, and steel can substitute for aluminum in packaging.
    Magnesium, steel, and titanium can substitute for aluminum in ground transportation and structural uses.
    Composites, steel, vinyl, and wood can substitute for aluminum in construction.
    Copper can replace aluminum in electrical applications.

    Aluminium Industry in the US

    Canada, Russia, and the United Arab Emirates accounted for about 72% of total U.S. imports.

    The monthly average U.S. market price of primary aluminum ingot increased to $0.926 per pound in August from $0.918 per pound in July but decreased to $0.892 per pound in September and then increased to $0.916 per pound in October 2013.
    In mid-October 2013, Ormet Corp. (Hannibal, OH) shut down the only two operating potlines with a combined capacity of 90,000 metric tons per year (t/yr) at its 270,000-t/yr Hannibal smelter.
    Ormet shut down two other potlines in August 2012 and another two potlines in August 2013. (See Aluminum in June 2013.) In February, Ormet had filed for bankruptcy protection citing high power prices, low aluminum prices, high debt levels, and legacy costs. (See Aluminum in
    January 2013.)
    A decision by the Public Utilities Commission of Ohio denying a request for lower power rates until Ormet could construct its own powerplant was cited for the shutdown (Cowden, 2013; Ormet Corp., 2013).

    In October 2013, Alcoa Inc. (Pittsburgh, PA) and its partner Saudi Arabian Mining Co. (Ma’aden) (Riyadh, Saudi Arabia) temporarily shut down production from one of the two potlines at their 740,000-t/yr smelter in Ras al Khair, Saudi Arabia. Potline instability was cited as the reason for the shutdown. The rampup of the other potline was to be accelerated while operation of the first potline was being restored (Alcoa Inc., 2013).
    During the year, United Company RUSAL (Moscow, Russia) decreased production from its least efficient smelters in Russia, citing high costs. The Ural, Volgograd, and Volkhov smelters were shut down. In addition, four potlines at the Bogoslovsk smelter, two potlines at the Nadvoitsy smelter, and one potline at the Novokuznetsk smelter have been shut down since the beginning of the year.
    In March, RUSAL shut down the Alscon smelter in Nigeria, citing an ownership dispute. (See Aluminum in January 2013.) The shutdowns were projected to decrease
    RUSAL’s production by 247,000 t in 2013 and by 547,000 t in 2014 from production in 2012. Incremental measures such as reducing pot amperage at four other smelters in Russia were projected to decrease production by an additional 78,000 t in 2013 and 130,000 t in 2014 from production in 2012 (United Company RUSAL, 2013).

    During the first quarter of 2012, the leading U.S. aluminum producer announced that its smelter in Alcoa, TN, which had been closed temporarily in 2009, would be closed permanently. The same company also announced that two potlines at its Rockdale, TX, smelter also would be permanently closed. Failure to obtain favorable power supply contracts was cited as the reason for the permanent closures.
    Throughout the year, the owners of smelters in Hannibal, OH, Hawesville, KY, and Mt. Holly, SC, were negotiating power supply contracts to reduce costs. If power costs were not reduced, closures of these smelters would likely take place. During the third quarter of 2012, two potlines were closed temporarily at the Hannibal, OH, smelter. The owners of smelters in Columbia Falls, MT, and Ravenswood, WV, were negotiating power supply contracts to reopen those smelters, which had been temporarily shut down in 2009.
    Work on an expansion project continued at a smelter in New Madrid, MO, that would increase primary aluminum capacity to 279,000 tons per year from 263,000 tons per year by yearend 2012. An expansion of the smelter in Sebree, KY, also was expected to be completed by yearend 2012, increasing the aluminum smelting capacity to 210,000 tons per year from 196,000 tons per year. By the beginning of the fourth quarter of 2012, domestic smelters operated at about 70% of rated or engineered capacity.


    http://www.tempo.co/read/news/2013/06/26/088491255/Alasan-Pemerintah-Ngebet-Ambilalih-PT-Inalum

    Alasan Pemerintah ‘Ngebet’ Ambilalih PT Inalum
    Rabu, 26 Juni 2013 | 06:39 WIB


    Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat mengamati pakaian yang dipamerkan dalam Indonesia Fashion Week di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (23/2). Jakarta fashion week berlangsung mulai 23-26 Februari 2012. Tempo/Agung Pambudhy

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian Mohammad Suleman Hidayat menyatakan sejumlah pertimbangan kenapa PT Inalum ini harus diambilalih oleh Indonesia.

    Menurut Hidayat, Sungai Asahan dan Air Terjun Sigura-gura memiliki potensi sumber energi murah untuk pembangkit tenaga listrik. Atas dasar alasan tadi, terdapat kemungkinan besar keterlibatan sektor industri dan pengembangan listrik.

    Apalagi, perundingan dengan Jepang sudah dilakukan sejak 24 Oktober 2012 lalu, dan sudah mendapat beberapa hasil. Kesepakatannya, Hidayat menjelaskan, mekanisme transaksi akan dilakukan melalui transaksi pengambilalihan saham. “Nilanya berdasarnya nilai buku aset,” ujar dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Transaksi Pengambilalihan tersebut, kata dia, akan dilaksanakan pada 1 November 2013. “Sehari setelah master agreement (MA) berakhir, yakni pada 31 Oktober 2013.”

    Kesepakatan lain, menurut Hidayat, penentuan Provisional Price, yang akan dihitung berdasarkan financial statement dan tax return untuk tahun fiskal per 31 Maret 2013. “Tanpa memperhitungkan proyeksi net income PT Inalum dari bulan April sampai Oktober 2013,” ujarnya.

    Pemerintah berencana mengambilalih proyek Inalum. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan konsorsium investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co. Ltd (NAA). Kerja sama yang dimulai sejak 1975 ini akan berakhir pada tahun ini. Pemerintah saat ini menguasai 41,12 persen saham Inalum, sedangkan sisanya dikuasai oleh Nippon Asahan Aluminium.

    AMRI MAHBUB

    Tangihon
    June 26 at 11:56 am
    Kembalikan Sigura-gura kepada warga Sumatera Utara. Waktu PLTA Sigura-gura dibangun, pemerintah menjanjikan Sumut, bahkan Sumatera, akan memperoleh listrik. Warga Sumut pun bermimpi bhw mereka akan mendapatkan listrik murah. Begitu Sigura-gura selesai ternyata arusnya hanya utk kepentingan Inalum. Warga Sumut tdk kebagian apa-apa, kecuali pemadaman bergilir krn arus listrik yg terbatas. Sebentar lagi kontrak dgn Inalum berakhir. Saatnya warga Sumut menagih janji pemerintah utk menyediakan listrik murah bagi Sumut, Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.

    http://www.tempo.co/read/news/2013/06/24/090490710/Hatta-Optimistis-Akuisisi-Inalum-Rampung-Oktober

    http://www.tempo.co/read/news/2013/05/20/087481791/Akuisisi-Inalum-Tunggu-Proposal-Tandingan-Jepang

    http://www.tempo.co/read/news/2013/03/13/090466858/Menteri-Agus–Inalum-Akan-Jadi-BUMN-Mandiri


    http://www.tempo.co/read/news/2013/11/28/092533150/Harga-PT-Inalum-Disepakati-US-5567-Juta

    Harga PT Inalum Disepakati US$ 556,7 Juta
    Kamis, 28 November 2013 | 13:45 WIB



    Menperin MS Hidayat (kanan) memberikan keterangan pers bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri). ANTARA FOTO/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan Indonesia dan Nippon Asahan Alumunium (NAA) telah mencapai kesepakatan mengenai nilai buku akuisisi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebesar US$ 556,7 juta. “Kesepakatan harga sudah tercapai secara resmi. Hal-hal lain akan diumumkan nanti,” katanya di Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

    Menurut dia, setelah angka kesepakatan tercapai, Indonesia dan NAA akan menentukan waktu penandatanganan pengakhiran kerja sama (termination agreement). Hidayat mengusulkan penandatanganan termination agreement dilakukan pada 9 atau 10 Desember mendatang di Jakarta.

    “Angkanya US$ 556,7 juta, sudah disepakati kedua belah pihak. Tidak kurang dan tidak lebih. Pengumuman resmi akan dilakukan setelah kami merapatkan hal tersebut dengan lengkap,” katanya.

    Setelah menandatangani termination agreement, akan dilakukan post-audit untuk mengetahui nilai aset Inalum dari Maret hingga Oktober. Post-audit dilakukan oleh auditor independen yang dipilih oleh kedua pihak. Jika hasil post-audit memiliki selisih di bawah atau sama dengan US$ 20 juta dari nilai buku, maka kelebihan tersebut akan dibayarkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi, jika selisih hasil post-audit lebih dari US$ 20 juta, maka kelebihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan arbitrase. Tapi nilai buku sebesar US$556,7 juta tidak akan terpengaruh karena akan langsung dibayarkan saat penandatanganan pengakhiran kerja sama.

    Angka US$ 556,7 juta merupakan angka yang diajukan tim perunding pemerintah dalam pertemuan di Singapura dua pekan lalu. Audit tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) terakhir atas Inalum hingga Maret 2013 mencapai US$ 558 juta. Dari hasil audit tersebut, nilai buku yang disepakati untuk diajukan pada Jepang adalah US$ 556,7 juta. Dalam perundingan di Jepang yang dimulai Senin lalu, akhirnya Jepang menyepakati nilai tersebut.

    Berdasarkan perjanjian Indonesia dan Jepang pada 7 Juli 1975, kepemilikan NAA atas Inalum mencapai 58,88 persen sementara 41,12 persen dikuasai Indonesia. Sesuai perjanjian, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Nilai investasi Inalum mencapai US$ 2 miliar.

    ANANDA TERESIA

    Audit tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) terakhir atas Inalum hingga Maret 2013 mencapai US$ 558 juta.

    http://www.tempo.co/read/news/2013/06/26/088491255/Alasan-Pemerintah-Ngebet-Ambilalih-PT-Inalum


    http://id.berita.yahoo.com/senin-ini-naa-serahkan-pt-inalum-ke-indonesia-004627786–finance.html

    Senin Ini, NAA Serahkan PT Inalum ke Indonesia
    TEMPO.CO – 2 jam 26 menit lalu

    TEMPO.CO , Jakarta:Indonesia dan Nippon Asahan Alumunium akan meneken pengakhiran kerja sama akuisisi Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin, 9 Desember 2013.

    Menteri Perindustrian, Mohamad Suleman Hidayat, mengatakan substansi draft pengakhiran kerja sama akuisisi ini berisi mengenai kepastian harga yang dibayarkan, proses administrasi perusahaan setelah pengambilalihan, serta jaminan (warranty).

    PT INalum akan langsung menggelar rapat umum pemegang saham untuk penentuan direksi setelah saham secara administratif berpindah tangan. Tapi, ia belum mau berkomentar mengenai kemungkinan penggantian direksi atau perubahan struktural dalam operasional Inalum. »Setelah saham secara administratif pindah tangan, langsung diadakan RUPS. Tapi teknis RUPS nanti saja setelah tanda tangan,” katanya.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Agus Tjahajana, mengatakan bahwa teknis mengenai penunjukkan direksi merupakan tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). »Biarlah itu menjadi urusan kementerian BUMN, kementerian perindustrian tidak mau turut campur ke sana,” katanya.

    Pekan lalu, Komisi Keuangan DPR dan Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyepakati nilai pengambilalihan Inalum sebesar US$ 556,7 juta. Kesepakatan itu diambil melalui rapat bersama membahas penggunaan barang milik negara sebagai underlying asset 2014.

    Setelah penandatanganan pengakhiran kerja sama, Hidayat mengatakan kedua pihak akan menunjuk auditor independen yang nantinya akan melakukan post-audit Inalum. Tapi, ia masih belum mau berkomentar siapa auditor yang akan dipilih. »Yang pasti swasta internasional dengan record baik,” katanya.

    Penandatanganan pengakhiran kerja sama, kata Hidayat, akan dihadiri oleh Presiden Direktur NAA yang juga CEO Sumitomo Chemical, Mr. Yoshihiko Okamoto. Dari perwakilan Indonesia, yang akan turut serta dalam penandatanganan adalah Menteri Perindustrian, MS Hidayat, Menteri Keuangan, Chatib Basri, dan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan.

    Berdasarkan perjanjian Indonesia dan Jepang pada 7 Juli 1975, kepemilikan NAA atas Inalum mencapai 58,87 persen sementara 41.13 persen dikuasai Indonesia. Sesuai dengan perjanjian, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Nilai investasi Inalum mencapai US$2 miliar.

    ANANDA TERESIA
    Inalum sebesar US$ 556,7 juta. http://www.tempo.co/read/news/2013/11/28/092533150/Harga-PT-Inalum-Disepakati-US-5567-Juta


     
  • Virtual Chitchatting 5:09 PM on 2013/12/07 Permalink  

    Hariadi Sadono, Direktur Luar Jawa Bali PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), akan bebas dari penjara tahun 2014? 

    Hariadi Sadono, Direktur Luar Jawa Bali PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), akan bebas dari pejara tahun 2014?


    http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9477&l=mantan-direktur-pln-lampung-divonis-empat-tahun-penjara

    Mantan Direktur PLN Lampung Divonis Empat Tahun Penjara
    Jumat, 26 Agustus 2011

    Bandarlampung – Mantan Direktur PLN Lampung Hariadi Sadono, terdakwa perkara korupsi pengadaan alat “Customer Information System” (CIS), divonis empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 36 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis.

    Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Cepi Iskandar, mengatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang merugikan negara sebesar Rp 42,3 miliar. Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 137,38 juta subsider dengan dua tahun kurungan apabila tidak dibayarkan.

    Hariadi dijerat dengan dengan Pasal 2 (1) juncto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan yang disampaikan Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pulung Rinandoro, dalam persidangan sebelumnya, yaitu enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

    Terkait keputusan itu, kedua belah pihak, penasehat hukum dan jaksa penuntut umum, menyatakan pikir-pikir. Kebijakan Hariadi pada 2003 hingga 2004 itu disebut telah memberikan keuntungan finansial kepada PT Altelindo Karyamandiri sebesar Rp 26,6 miliar dan memperkaya Presdirnya saat itu George Kumaat sebesar Rp 1,001 miliar.

    Dia dianggap telah merugikan negara hingga Rp 42,3 miliar karena telah menyetujui PT Altelindo Karyamandiri untuk menjadi perusahaan outsourcing pengadaan IT Costumer Information System (CIS) PLN Wilayah Lampung tanpa melalui prosedur yang berlaku.

    Hariadi memperoleh fee sebesar Rp 937 juta dari kebijakan ilegal itu, dan tersangka lainnya mantan Dirut PLN Wilayah Lampung Budi Harsono mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3,4 miliar, kata jaksa. Menurut jaksa, Pengadaan CIS berbasis teknologi informasi tersebut menyimpang dari ketentuan dan merugikan negara sebesar Rp 42,3 miliar.

    Semua proses hingga persetujuan kontrak dengan PLN Lampung saat itu dilakukan di luar prosedur yang lazim dilakukan untuk pengerjaan sebuah proyek. Dana pengadaan tersebut dibiayai sepenuhnya dari pos biaya administrasi pada anggaran PLN tahun 2003 hingga 2008.

    Sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan, diantaranya proposal yang diajukan oleh PT Atelindo tidak mendapat persetujuan dari PLN pusat, namun tetap dilaksanakan oleh PLN Wilayah Lampung pada Desember 2004, katanya.

    Sementara itu, Manager Operasi dan Niaga PLN Wilayah Lampung periode 2002-2004 dan juga ketua panitia pelelangan pengadaan barang dan jasa pada saat proposal tersebut masuk, Mariun Sanusi, menyatakan semua aktivitas PLN yang melibatkan pihak ketiga pasti melalui dirinya, namun tidak untuk PT Atelindo.

    Menurut dia, proposal dan presentasi terkait pengadaan CIS langsung diarahkan kepada pimpinan tertinggi atau General Manager PLN Wilayah Lampung saat itu, tanpa melibatkan dirinya. Saat itu General Manager PLN Wilayah Lampung (waktu itu sebutannya masih direktur) dipegang oleh Hariadi Sadono dan dilanjutkan oleh Budi Harsono.

    Terdakwa kasus korupsi lain pengadaan customer information system (CIS), mantan Presdir PT Atelindo Karyamandiri George Kumaat, divonis enam tahun kurungan dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

    Perbuatan terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri, dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 42,3 miliar. George dijerat dengan pasal 2 (1) juncto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Suryanto)

    Sumber: antaranews, Kamis, 25 Agustus 2011
    Sumber Foto: lampungprov.go.id


    Mantan Petinggi PLN Divonis 6 Tahun
    Sumber: Koran Tempo, 30 Maret 2010

    Bekas General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur Hariadi Sadono divonis enam tahun penjara. Hariadi terbukti merugikan negara lebih dari Rp 175 miliar dalam kasus proyek pengadaan customer management system atau CMS di PLN Jawa Timur pada 2004-2007. “Sebagai pemimpin PLN, terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat dan perseroan,” kata ketua majelis hakim Tjokorda Rae Suamba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

    Selain memvonis penjara, hakim memerintahkan Hariadi membayar denda Rp 300 juta dan mewajibkan membayar uang pengganti kerugian korupsi sebesar Rp 2,325 miliar.

    Dalam pertimbangannya, majelis menuturkan kasus ini berawal pada 2004. Ketika itu Hariadi mengadakan proyek integrasi enam fungsi pelayanan perusahaan dengan tujuan agar pembayaran rekening listrik pelanggan wilayah Jawa Timur bisa dilakukan secara online.

    Hariadi lantas menggandeng PT Altelindo Karya Mandiri dan PT Arthi Duta Aneka Usaha sebagai rekanan. Menurut hakim, prosedur pengadaan tak sesuai dengan peraturan. “Terdakwa melakukan penunjukan langsung,” kata hakim. Panitia pengadaan tak melakukan analisis kelayakan, penyusunan harga perkiraan sendiri, maupun negosiasi.

    Dari proyek itu, Artelindo atau pemiliknya, Saleh Abdul Malik, diuntungkan Rp 128,88 miliar. Adapun Arthi Duta atau pemiliknya, Arthur Palupessy, menangguk keuntungan Rp 37,83 miliar. Padahal, menurut hakim, nilai riil proyek tersebut hanya Rp 20,36 miliar. Akibatnya, negara dirugikan Rp 175 miliar lebih.

    Alamsyah Hafiah, pengacara Hariadi, menyatakan banding. “Dalam putusan ada angka-angka yang berbeda dengan dakwaan,” kata dia. “Kami meminta salinan putusan secepatnya.” ANTON SEPTIAN


    http://www.antikorupsi.org/id/content/hariadi-sadono-eks-gm-pln-jatim-divonis-enam-tahun

    Hariadi Sadono, Eks GM PLN Jatim Divonis Enam Tahun

    Kasus Markup Proyek CMS

    Terdakwa kasus penggelembungan harga (markup) sistem pelayanan pelanggan atau customer management system (CMS)Direktur (nonaktif) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa-Bali Hariadi Sadono divonis enam tahun penjara.

    Berdasar putusan majelis hakim, Hariadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jasa teknologi informasi (TI) untuk sistem itu di PT PLN Distribusi Jawa Timur (Jatim). Vonis tersebut dibacakan oleh Tjokorda Rae Suamba selaku hakim ketua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin (29/3).

    “Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa dihukum pidana penjara enam tahun dan denda Rp 300 juta serta subsider tiga bulan penjara,” papar Tjokorda. Selain denda, Hariadi harus membayar uang pengganti Rp 2,325 miliar.

    Vonis itu lebih ringan empat tahun daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, tim JPU meminta majelis hakim menjatuhkan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara dan uang pengganti Rp 6,5 miliar.

    Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, melalui kuasa hukumnya, yakni Alamsyah Hanafiah, Hariadi mengajukan banding. Salah satu alasannya, menurut Alamsyah, banyak revisi dari hakim dalam surat dakwaan kliennya. “Kami menyatakan banding. Mohon hakim menyertakan lembar perbaikan dakwaan dalam salinan putusan,” papar dia kemarin.

    Hariadi mengorupsi ketika menjabat GM PT PLN Distribusi Jatim pada 2004. Dia melakukannya bersama beberapa pengusaha. Pada Mei tahun yang sama, dia menandatangani kontrak proyek pengadaan jasa bidang TI untuk CMS.

    Proyek CMS tersebut senilai Rp 360 miliar. Padahal, menurut keterangan saksi ahli, program CMS itu tidak diganti dengan yang baru. Aplikasi lama hanya dikembangkan atau dimodifikasi. Untuk itu, biaya proyek seharusnya kurang dari Rp 360 miliar. Bahkan, ditemukan penggelembungan harga sebesar Rp 175.674.815,34.

    Akibat perbuatan itu, Hariadi diduga sudah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 150 juta per bulan sejak Maret 2005 sampai Desember 2007 atau total Rp 5,1 miliar. (ken/c11/iro)
    Sumber: Jawa Pos, 30 Maret 2010


    Hariadi Sadono Divonis Enam Tahun Penjara
    Sumber: Kompas, 30 Maret 2010

    Direktur Luar Jawa Bali (nonaktif) PT PLN (Persero) Hariadi Sadono divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Hariadi dinilai terbukti melakukan korupsi dalam proyek pengadaan Sistem Manajemen Pelanggan berbasis teknologi informasi pada PT PLN Distribusi Jawa Timur yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 175 miliar.

    “Tindak pidana korupsi itu dilakukan bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai, Senin (29/3) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

    Selain dihukum penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 2,325 miliar. Jika dalam waktu sebulan ia tidak membayar uang pengganti, semua hartanya akan disita negara. Jika tidak mencukupi, akan ditambah dengan hukuman dua tahun penjara.

    Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut ia dihukum 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan membayar uang pengganti Rp 6,5 miliar.

    Hal yang memberatkan, menurut hakim, sebagai pejabat PT PLN terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat. Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

    Kasus korupsi tersebut terjadi saat Hariadi menjabat sebagai General Manager (GM) PT PLN Jawa Timur periode 2003-2008. Waktu itu ia menandatangani surat perjanjian kerja sama pengadaan Sistem Manajemen Pelanggan berbasis teknologi informasi (customer management system/ CMS) bersama Direktur Operasional PT Altelindo Achmad Fatony Zakaria tanpa melalui prosedur pengadaan barang dan jasa.

    Hariadi bersepakat dengan pemilik PT Altelindo Saleh Abdul Malik, membagi pekerjaan (subkontrak) dengan PT Arthi Duta yang dimiliki Arthur Pellupessy. Kedua perusahaan tersebut bertanggung jawab pada pengaturan biaya penyelenggaraan operasional pekerjaan dan pembiayaan pengadaan peranti lunak aplikasi CMS.

    Dari proyek tersebut, Altelindo atau pemiliknya, Saleh Abdul Malik, diuntungkan Rp 128,88 miliar. Arthi Duta atau pemiliknya, Arthur Pellupessy, menangguk keuntungan Rp 37,83 miliar. Menurut hakim, nilai riil proyek itu Rp 20,36 miliar. Dengan demikian, total kerugian negara Rp 175 miliar. Jaksa menyatakan terdakwa menerima Rp 6,5 miliar. (aik)


    http://bola.viva.co.id/news/read/139920-mantan_direktur_pln_divonis_6_tahun_penjara

    Mantan Direktur PLN Divonis 6 Tahun Penjara
    Arry Anggadha, Suryanta Bakti Susila
    Senin, 29 Maret 2010, 12:24 WIB

    Direktur PLN Luar Jawa Bali Haryadi Sadono Ditahan KPK (VIVAnews/Tri Saputro)

    Mantan GM PLN Jawa Timur itu juga diharuskan mengganti kerugian negara Rp 2,325 miliar.

    VIVAnews – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada Direktur PLN Luar Jawa Bali nonaktif, Hariyadi Sadono, terdakwa kasus korupsi outsoursing CMS basis teknologi PLN.

    “Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Cokorda Rai, saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin 29 Maret 2010.

    Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan vonis denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Mantan General Manager PLN Jawa Timur itu juga diharuskan mengganti kerugian negara Rp 2,325 miliar.

    Hakim menilai terdakwa telah merusak citra PLN. “Perbuatannya ada unsur kesengajaan,” ujar hakim. Haryadi pun dinilai terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Putusan ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut agar Haryadi divonis 10 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Haryadi juga harus mengganti kerugia negara Rp 6,5 miliar.

    Berita Terkait
    * Eddie Belum Terima Surat Penetapan Tersangka
    * Pengacara: Eddie Widiono Tersangka, Tak Tepat
    * Mantan GM PLN Disjaya Diperiksa KPK
    * Bekas Dirut PLN Fahmi Muchtar Diperiksa KPK


    http://news.detik.com/read/2010/01/25/162853/1285742/10/tiga-rekanan-pln-terancam-penjara-seumur-hidup

    Tiga Rekanan PLN Terancam Penjara Seumur Hidup
    Moksa Hutasoit – detikNews
    Senin, 25/01/2010 16:28 WIB

    Jakarta – Tiga orang rekanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) diajukan ke persidangan oleh KPK. Mereka didakwa penjara seumur hidup karena melakukan korupsi dalam pengadaan sistem manajemen pelanggan.

    “Terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan negara sejumlah Rp 175 miliar,” ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Chatarina Muliana saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (25/1/2010).

    Tiga terdakwa tersebut adalah mantan Komisaris Utama PT Altelindo Karyamandiri Saleh Abdul Malik, mantan Direktur Operasional PT Altelindo Karyamandiri Achmad Fathony Zakaria, dan Direktur Utama PT Arti Duta Aneka Usaha Arthur Pelupessy.

    Mereka didakwa telah melakukan korupsi dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan pada PLN Jawa Timur tahun 2004-2007.

    Oleh KPK, Saleh Abdul didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 130,6 miliar, Arthur sebesar Rp 39,05 miliar dan mantan General Manager Perusahaan Listrik Negara Jawa Timur Hariadi Sadono, sebesar Rp 5,27 miliar.

    Menurut dakwaan, Hariadi menunjuk langsung PT Altelindo sebagai pelaksana proyek tanpa melalui proses tender pengadaan barang. Saleh kemudian mensubkontrakkan proyeknya kepada PT Arti.

    Hal tersebut dianggap tidak mengikuti Surat Keputusan Direksi PLN yang melarang rekanan mengalihkan pekerjaannya kepada perusahaan lain.

    Pengacara Saleh, M Sholeh Amin, berjanji akan mengajukan keberatannya dalam persidangan berikut. “Kami akan mengajukan eksepsi,” ujarnya singkat.

    Mereka bertiga didakwa melanggara pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

    (mok/nrl)


    http://www.antaranews.com/print/176847/

    Direktur PLN Dituntut Sepuluh Tahun Penjara

    Jakarta (ANTARA News) – Direktur Luar Jawa Bali PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Hariadi Sadono dituntut sepuluh tahun penjara karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis teknologi informasi pada PT PLN Distribusi Jawa Timur.

    “Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata anggota Tim Penuntut Umum, Chatarina M. Girsang saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

    Tim Penuntut Umum kemudian meminta majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp6,5 miliar.

    Dalam surat tuntutan, Tim Penuntut Umum menguraikan, Hariadi melakukan perbuatan tindak pidana korupsi bersama dengan beberapa pengusaha, yaitu Saleh Abdul Malik, Achmad Fathony Zakaria, dan Arthur Pellupessy.

    Tim Penuntut Umum yang terdiri dari Chatarina Muliana Girsang, Muhibuddin, Risma Asyari, dan Afni Carolina menjelaskan, kasus itu merupakan dugaan korupsi penataan `outsourcing` di PT PLN dalam melaksanakan pengadaan outsourcing pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan di Jawa Timur pada 2004.

    Proyek itu meliputi beberapa fungsi pelayanan, yaitu pelayanan pelanggan, pembacaan meter, pembuatan rekening, pembukuan pelanggan, dan pengawasan kredit atas rekening yang tidak lunas.

    Menurut Tim Penuntut Umum, Hariadi Sadono yang saat itu sebagai General Manajer PT PLN Distribusi Jawa Timur bersama Komisaris PT Altelindo Karyamandiri Saleh Abdul Malik telah menyepakati harga yang akan dicantumkan untuk pelaksanaan proyek CMS sebesar Rp1.980 per pelanggan. Harga itu kemudian direvisi menjadi Rp1800 per pelanggan.

    Tim Penuntut Umum juga menyatakan, Hariadi dan Saleh Abdul Malik sepakat untuk membagi proyek tersebut (subkontrak) kepada Arthur Pellupessy dari PT PT Arthi Duta Aneka Usaha.

    Akibat perbuatan itu, Hariadi diduga telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp150 juta per bulan sejak Maret 2005 sampai Desember 2007, atau total Rp5,1 miliar dalam bentuk cek dan tunai dari PT Altelindo Karyamandiri.

    Dia juga diduga menerima uang senilai Rp1,4 miliar dari PT Arthi Duta Aneka Usaha.

    Para rekanan dalam proyek itu juga diuntungkan. Tim Penuntut Umum menyatakan, Komisaris PT Altelindo Karyamandiri Saleh Abdul Malik menerima sebesar Rp130,6 miliar dan Arthur Pellupessy dari PT PT Arthi Duta Aneka Usaha menerima sebesar Rp39,05 miliar.

    Tim Penuntut Umum menduga kasus itu telah merugikan negara hingga Rp175 miliar.

    Atas perbuatan tersebut, Hariadi dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP pada dakwaan primer

    Dia juga terjerat pasal 3 jo pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP pada dakwaan subsider.(F008/A024)


    http://www.antikorupsi.org/id/content/direksi-pln-diduga-terbitkan-sk-penunjukan-langsung

    Direksi PLN Diduga Terbitkan SK Penunjukan Langsung
    Jurnal Nasional, 14 Agustus 2009

    PELAKSANAAN proyek pengadaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi pada PLN distribusi Jawa Timur (Jatim) mengacu pada Surat Keputusan (SK) Direksi 138. SK 138.k/010/dir/2002 26 september 2002 yang mengatur tentang pedoman outsorcing tersebut ditanda tangani oleh mantan Direktur Utama PLN Eddy Widiono.

    “SK itu mengatur lex specialis tentang outsourcing. Belaku untuk seluruh Indonesia,” kata kuasa hukum Hariadi Sadono, Alamsyah Hanafaiah seusai menemani kliennya diperiksa oleh tim penyidik di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/8).

    Direktur PLN Luar Jawa Bali nonaktif Hariadi Sadono sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Hariadi selaku General Manager PT PLN Distribusi Jatim periode 2004-2008, diduga bersalah dalam proyek Roll Out CMS PLN Distribusi Jatim senilai Rp360 miliar itu. Atas perbuatannya yang dinilai merugikan negara hingga Rp80 miliar, ia diancam dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Alamsyah menyebutkan bahwa SK 138 tersebut tidak mengindahkan SK 038 tentang pengadaan barang dan jasa secara umum. Secara otomatis, kata Alamsyah, SK yang diterbitkan oleh Eddy Widiono itu meluluskan sistem penunjukan langsung. “SK Direksi tidak menyebut nama rekanan. Di situ hanya menyebut kriteria yang memenuhi persyaratan,” ujar Alamsyah. [by : Melati Hasanah Elandis]


    http://www.antikorupsi.org/id/content/mantan-gm-pln-jawa-timur-ditahan

    Mantan GM PLN Jawa Timur Ditahan
    Sumber: Kompas, 2 Juli 2009

    Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (1/7), menahan General Manager Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur periode 2004-2008 Haryadi Sadono. Langkah ini merupakan kelanjutan dari penyidikan komisi itu atas dugaan kasus korupsi dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi pada PT PLN Distribusi Jawa Timur tahun 2004-2008, yang merugikan negara Rp 80 miliar.

    Haryadi, yang memakai baju putih serta celana dan jaket hitam, diam saja saat keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 18.00. Dia langsung masuk mobil tahanan KPK yang kemudian membawanya ke rumah tahanan Cipinang.

    KPK sudah menetapkan Haryadi yang sekarang menjadi Direktur PLN non-aktif untuk Luar Jawa, Madura, dan Bali sebagai tersangka kasus ini pada 5 Mei lalu. Dalam penyidikan, KPK juga menggeledah kantor rekanan PLN Jawa Timur dalam proyek ini yang ada di Plaza Sentral, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dan kantor Haryadi di kawasan Bulungan, Jakarta.

    “HS (Haryadi Sadono) disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

    Sementara itu, Alamsyah Hanafiah, pengacara Haryadi, mengaku tak menduga kliennya akan langsung ditahan sesudah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka. (NWO)


    KPK Cipinangkan Eks Bos PLN Jatim
    Sumber: Jawa Pos, 2 Juli 2009

    Hariyadi Sadono Terjerat Kasus Korupsi Pengadaan Proyek CMS

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menjebloskan mantan Direktur PLN Luar Jawa dan Bali Hariyadi Sadono ke tahan­an Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang ke­marin (1/7). Hariyadi tersandung kasus korupsi pe­ngadaan proyek customer management system (CMS) berbasis teknologi informasi (IT) pada PT PLN Distribusi Jawa Timur. Dalam kurun 2004-2008, diduga dia merugikan negara Rp 8 miliar.

    Hariyadi ditahan setelah menjalani pemeriksaan per­dana di gedung KPK kemarin.

    Sebelumnya, Hariyadi datang ke gedung KPK se­kitar pukul 10.00. Setelah delapan jam diperiksa, dia keluar dari gedung menuju mobil tahanan didampingi penyidik. Saat keluar, Hariyadi tidak mau berkomentar atas kasus yang membelitnya itu. Dia langsung masuk mobil yang menunggu di depan pintu gedung. Kemudian, Hariyadi diantar ke tahanan. Dia ha­rus mendekam di tahanan untuk 20 hari pertama.

    Ihwal penahanan pria yang saat korupsi terjadi men­jabat general manager PLN Distribusi Jawa Timur itu diungkapkan Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo. “Yang bersangkutan (Hariyadi) diduga melanggar pasal 2 (1) dan pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor,” jelas pria kelahiran Mojokerto itu. Aturan tersebut menjerat penyelengga­ra negara yang memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan.

    Johan menambahkan, berdasar hasil penyelidikan, saat menjadi general manager pada kurun 2004-2008, ter­sangka diduga melakukan tindakan melawan hukum. Tindakannya itu menyangkut pengadaan out­sourcing sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi (IT) pada PT PLN Distribusi Ja­wa Timur.

    Untuk mengembangkan pelacakan kasus itu, KPK sudah mengumpulkan sejumlah alat bukti. Antara lain, hasil penggeledahan di ruang Hariyadi di Kantor PLN Pusat dan kantor PLN Distribusi Jawa Timur. Komisi juga telah meminta kete­rangan Dirut PLN Fahmi Mochtar.

    Sebulan sebelumnya, untuk melengkapi ketera­ng­an, KPK juga memeriksa Pembantu Rektor I ITS Arif Djunaidi. Menurut Arif, KPK menduga ada kemiripan antara software CMS dan software yang dihasilkan dari proyek kerja sama antara ITS dan PLN. Proyek ITS dan PT PLN Distribusi Jatim pa­da 2003 menggarap sistem informasi manajemen tata usaha langganan (sintul).

    Dikonfirmasi terpisah, pengacara Hariyadi Alamsyah Hanafiah mengungkapkan bahwa kliennya melanjutkan kebijakan direktur sebelumnya. ”Kontrak penunjukan langsung rekanan sudah berlangsung sejak direktur sebelumnya,” terangnya. Kala itu, Fahmi Mochtar menjabat direktur PLN Area Jawa dan Bali.

    Alamsyah menambahkan bahwa penunjukan langsung tersebut diatur juga dalam keputusan direksi. Edi Widyono yang saat itu menjabat direktur utama PLN turut meneken surat tersebut. (git/iro)


    Direktur PLN Ditahan KPK
    Sumber: Koran Tempo, 2 Juli 2009

    Kuasa hukum meminta penangguhan penahanan.

    Komisi Pemberantasan Korupsi menjebloskan Direktur (nonaktif) PLN Luar Jawa-Bali-Madura Hariadi Sadono ke penjara Cipinang kemarin sore. “Untuk kepentingan penyidikan, dia kami tahan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P.

    Menurut Johan, Hariadi dijerat dengan Pasal 2 (tentang penyuapan) dan Pasal 3 (penyalahgunaan jabatan) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Hariadi terseret kasus dugaan korupsi proyek outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi (CMS) di Jawa Timur. Kasus tersebut terjadi pada 2004, saat Hariadi menjabat General Manager PLN Distribusi Jawa Timur.

    KPK menetapkan Hariadi sebagai tersangka pada 5 Mei 2009. Beberapa hari setelah itu, Hariadi dinonaktifkan sebagai Direktur PLN Luar Jawa-Bali-Madura.

    Menurut hasil penyidikan KPK, pada 20 Desember 2004 PLN Jawa Timur meneken kontrak pengadaan sistem aplikasi CMS dengan dua rekanannya: PT Altelindo Karya Mandiri dan PT Netway Utama.

    Dalam kontrak antara lain disebutkan, PLN diharuskan membayar PT Netway Rp 1.980 per pelanggan setiap bulan. Dengan jumlah pelanggan sekitar 4 juta orang, selama dua tahun kontrak, nilai transaksi antara PLN Jawa Timur dan PT Netway bisa mencapai Rp 168 miliar.

    Komisi antikorupsi menduga kontrak itu melanggar aturan karena tidak dilakukan melalui lelang, melainkan dengan penunjukan langsung. Dalam kontrak disebutkan pula, perpanjangan kontrak setelah 12 bulan harus seizin dewan direksi PLN. Faktanya, kontrak berlangsung hingga 24 bulan tanpa laporan.

    Sejauh ini KPK baru sekali memeriksa Hariadi sebagai tersangka. Kuasa hukum Hariadi menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan penangguhan penanganan. “Pemeriksaan belum masuk ke inti kasus, baru sampai persoalan identitas,” kata kuasa hukum Hariadi, Alamsyah Hanafiah, di gedung KPK tadi malam.

    Menurut Alamsyah, penunjukan langsung dalam proyek CMS bukan kehendak kliennya. Penunjukan langsung mengacu kepada Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 138 Tahun 2002. “Saat itu penunjukan langsung masih diperkenankan,” katanya.

    Kontrak proyek CMS, kata Alamsyah, dibuat sebagai tindak lanjut atas surat keputusan direksi tersebut. Yang menjajaki kontrak pun bukan Hariadi Sadono, melainkan pejabat manajer sebelum dia. “Setelah penggantian manajer, klien saya tinggal tanda tangan pembayaran,” ujarnya.Cheta Nilawaty

    Langkah Menuju Tersangka

    2004

    1. PLN Distribusi Jawa Timur menunjuk langsung PT Netway Utama untuk kontrak outsourcing sistem manajemen pelanggan (Customer Management System/CMS). Dokumen kontrak nomor 192.Pjb/061/DIS-JATIM/2004 tanggal 24 Desember 2004.

    2005

    1. Pembayaran kontrak outsourcing kepada Netway Utama sebesar Rp 55,2 miliar.

    2006

    1. Pembayaran kontrak outsourcing kepada Netway Utama sebesar Rp 123,3 miliar.
    2. Penggunaan manajemen pelanggan diperluas ke area pelayanan di Jawa Timur.

    2008

    1. - Program pelayanan pelanggan diganti dengan Customer Information System di seluruh wilayah PLN. Akibatnya, program CMS yang sudah diterapkan menjadi sia-sia. ALI NUR YASIN

     
  • Virtual Chitchatting 4:56 PM on 2013/12/07 Permalink  

    Dua tahun yang lalu, Eddie Widiono, Direktur Utama PT PLN (Persero), divonis 5 tahun penjara


    http://www.tempo.co/read/news/2011/12/21/063373016/Eddie-Widiono-Divonis-Lima-Tahun

    Eddie Widiono Divonis Lima Tahun
    Rabu, 21 Desember 2011 | 16:41 WIB


    Eddie Widiono. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Direktur Utama PLN Eddie Widiono dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2011.

    “Menyatakan Saudara Eddie Widiono secara sah dan menyakinkan bersalah dengan vonis lima tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rae Suamba. Selain itu, Eddie juga didenda sebesar Rp 500 juta atau subsider hukuman penjara enam bulan. Ia juga diminta membayarkan uang pengganti Rp 2 miliar atau penjara dua tahun bila tak dibayarkan dalam satu bulan.

    Hakim menyatakan Eddie bersalah dalam kasus korupsi proyek outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2007. Kasus ini terjadi saat Eddie menjabat sebagai Direktur Utama PLN periode 2001-2008.

    Menurut jaksa penuntut umum Muhibudin, Eddie melakukan korupsi karena memerintahkan penunjukan langsung kepada PT Netway Utama sebagai kontraktor proyek. Eddie didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara setidak-tidaknya Rp 46,1 miliar.

    Dalam hal penunjukan kontraktor, Eddie tak melibatkan Komisaris PLN. Komisaris bahkan tak pernah menyetujui penunjukan langsung terhadap PT Netway Utama, kontraktor proyek tersebut. Jajaran komisaris sangat lama menelaah rencana proyek CIS RISI di Disjaya Tangerang.

    Bahkan, sejak dibahas tahun 2001 hingga setahun kemudian, dia dan Komisaris PLN periode 1999-2002 lainnya belum menyetujui proyek itu diadakan. Termasuk soal menunjuk langsung PT Netway sebagai rekanan.

    Perbuatan korupsi dilakukan Eddie secara sendiri ataupun bersama-sama dengan eks General Manager PLN Disjaya Tangerang Margo Santoso, Fahmi Mochtar, serta Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani. Eddie disebut jaksa memperkaya diri sendiri Rp 2 miliar, memperkaya Margo Rp 1 miliar, Fahmi Rp 1 miliar, dan Gani Rp 42,1 miliar.

    Dalam perkara ini, jaksa sebelumnya menuntut Eddie hukuman pidana tujuh tahun penjara.

    Dalam dakwaan primer, Eddie dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Sedangkan dalam dakwaan subsider, Eddie dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

    FRANSISCO ROSARIANS


    http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-di-pln-ada-surat-kuasa-dari-direksi

    Korupsi di PLN; Ada Surat Kuasa dari Direksi
    Sumber: Kompas, 24 Juli 2009

    Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Eddie Widiono mengatakan, ada surat kuasa dari direksi PLN ke sejumlah general manager-nya dalam proyek sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi di perusahaan itu. Surat kuasa ini dikeluarkan karena sifat proyek itu adalah otonomi.

    Pernyataan ini disampaikan Eddie ketika akan meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (23/7) sekitar pukul 18.50. Ia ada di kantor KPK sejak pukul 10.00 untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dalam pengadaan outsourcing (tenaga luar) pengelolaan sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi di PT PLN Distribusi Jawa Timur tahun 2004-2008.

    Dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 80 miliar ini, KPK menahan General Manager PLN Distribusi Jatim periode 2004-2008 Haryadi Sadono pada 1 Juli lalu.

    Namun, Eddie tidak menjawab dan langsung masuk ke mobilnya saat ditanya apakah dia yang menandatangani surat kuasa dari direksi tentang proyek itu. Dia hanya mengatakan,

    20 pertanyaan yang ditanyakan penyidik padanya selama pemeriksaan, berkisar tentang aturan di PLN dalam proyek itu.

    Sebelumnya, Alamsyah Hanafiah, pengacara Haryadi, menegaskan, surat kuasa dari direksi itu dikeluarkan tahun 2004 dan ditandatangani Eddie Widiono. Surat itu menjadi dasar bagi Haryadi untuk melaksanakan proyek pengadaan sistem manajemen berbasis teknologi di wilayahnya. Sebab, surat kuasa itu memberikan kewenangan kepadanya untuk melaksanakan tugas seorang manajer, termasuk menandatangani kerja sama dan melaksanakan perjanjian. (nwo)


    http://politik.news.viva.co.id/news/read/138385-bekas_dirut_pln_fahmi_muchtar_diperiksa_kpk

    Bekas Dirut PLN Fahmi Muchtar Diperiksa KPK
    Selasa, 23 Maret 2010, 10:06 Arry Anggadha, Yudho Rahardjo


    Fahmi diperiksa untuk tersangka mantan Dirut PLN, Eddie Widiono.

    VIVAnews – Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara, Fahmi Muchtar, kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini merupakan pemeriksaan yang kedua secara berturut-turut.

    “Melengkapi data yang kemarin,” kata Fahmi saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 23 Maret 2010. Fahmi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang itu langsung masuk ke lobi KPK.

    Fahmi akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di PLN. Seperti diberitakan, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PLN Eddie Widiono sebagai tersangka, dalam dugaan korupsi sebuah pembangunan proyek sistem komputerisasi untuk pelayanan terhadap pelanggan, CIS-RISI.

    KPK menyatakan, akibat tindakan Eddie ini, negara diduga dirugikan hingga Rp 45 miliar. “Adapun modus yang dilakukan tersangka adalah mark up (penggelembungan harga) pada anggaran tahun 2000-2006,” jelas Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

    KPK menjerat Eddie dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Penetapan tersangka ini dilakukan sejak 24 Februari 2010. Kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi PLN Jawa Timur.

    hadiono 23/03/2010
    walah sudah telat to pak….lha wong orang-orang pln di mana saja itu juga korupsi kok….kenapa cuma dirutnya saja yang di periksa…? manager di berbagai daerah itu sama saja…..perlu bukti..? tanyakan pada Biro Teknik Listrik setempat…..mereka akan


    http://www.antikorupsi.org/id/content/mantan-direktur-utama-pln-jadi-tersangka

    Mantan Direktur Utama PLN Jadi Tersangka
    Sumber: Kompas, 23 Maret 2010

    Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero Eddie Widiono Suwondo sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Customer Management System atau Rencana Induk Sistem Informasi.

    “Tersangkanya EWS (Eddie Widiono Suwondo), mantan Dirut PT PLN Persero, disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU No 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat Ke-1 KUHP,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin (22/3).

    Menurut dia, proyek pengadaan outsourcing Customer Management System atau Rencana Induk Sistem Informasi CMS-RISI dilakukan pada 2000-2006 di PLN Pusat Jakarta-Tangerang. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus CMS di PLN Distribusi Jawa Timur. Peningkatan penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan KPK sejak pertengahan Maret.

    “Modus yang digunakan adalah mark up (penggelembungan) pengadaan proyek yang merugikan negara sekitar Rp 45 miliar. Sampai saat ini yang bersangkutan belum ditahan,” ujar Johan.

    Terkait dengan kasus CMS di PT PLN Distribusi Jawa Timur, dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 8 Maret, Direktur Luar Jawa Bali PT Pembangkit Listrik Negara (nonaktif) Hariadi Sadono dituntut 10 tahun penjara (Kompas, 9/3).

    Hariadi diduga terlibat dalam dugaan korupsi proyek pengadaan Sistem Manajemen Pelanggan berbasis teknologi informasi pada PT PLN Distribusi Jawa Timur yang menyebabkan kerugian negara Rp 175 miliar.

    Dimintai keterangan
    Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Eddie sudah dimintai keterangan oleh KPK beberapa kali. Mantan Dirut PT PLN Persero, yang menggantikan Eddie pada 2008, Fahmi Mochtar, juga sudah dimintai keterangan.

    Pada hari Sabtu, Fahmi kembali dimintai keterangan oleh KPK untuk kasus Eddie. (why)


    http://nasional.inilah.com/read/detail/1917039/eddie-widiono-amankan-emir-moeis

    Eddie Widiono Amankan Emir Moeis
    Oleh: Firman Qhusnul Yakin
    nasional – Rabu, 17 Oktober 2012 | 18:02 WIB


    inilah.com/Agus Priatna

    INILAH.COM, Jakarta – Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Eddie Widiono Suwondho selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk kasus proyek PLTU Tarahan, Lampung Selatan, tahun 2004.

    Dalam kesaksiannya, Eddie terkesan menutupi keterlibatan Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Izedrik Emir Moeis dalam proyek ini. “Tidak ada pengaturan proyek (Emir Moeis),” kata Eddie setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (17/10/12).

    Eddie diperiksa penyidik sebagai Emir Moeis. Emir telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga menerima suap senilai US$300 ribu lebih dari PT Alstom Indonesia. Politikus kawakan dari PDI-Perjuangan itu dikenakan pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 12 a dan b, atau pasal 11 dan atau pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Kasus korupsi PLTU Tarahan terungkap setelah KPK berhasil mengembangkan kasus proyek CIS-RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang yang menjerat Eddie Widiono. Di kasus CIS-RISI, Emir pernah sebagai saksi.

    Proyek pembangunan PLTU Tarahan mulai dilakukan sejak September 2004. Proyek ini ditaksir menghabiskan dana lebih dari US$200 juta dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. [tjs]


    http://www.antikorupsi.org/id/content/direktur-utama-pln-diperiksa-ia-menandatangani-kontrak-proyek-bermasalah

    Direktur Utama PLN Diperiksa; Ia Menandatangani Kontrak Proyek Bermasalah

    Direktur Utama PT (Persero) PLN Eddie Widiono diperiksa secara intensif selama 11 jam di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kamis (26/1) sejak pukul 09.00 hingga pukul 20.00, berkaitan dengan dugaan penggelembungan dana dalam pengadaan pembangkit listrik Borang, Sumatera Selatan.

    Seusai menjalani pemeriksaan, Eddie menjelaskan bahwa dirinya hanya memberi keterangan yang diminta penyidik terhadap proyek pembangkit listrik Borang di Sumatera Selatan yang diduga mengalami penggelembungan (mark up) Rp 100 miliar. Juga tentang pengadaan mesin bekas untuk proyek tersebut yang secara keseluruhan bernilai 29 juta dollar AS atau sekitar Rp 290 miliar.

    Eddie Widiono keluar dari ruang Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sekitar pukul 19.45. Kepada wartawan, dia mengaku diperiksa penyidik dengan 16 pertanyaan. Materi pemeriksaan itu berkisar pada prosedur dan kebijakan pengadaan mesin pembangkit gas turbin PLTG Borang di Palembang.

    Eddie mengaku, dia mengetahui dan menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut.


    http://profil.merdeka.com/indonesia/e/eddie-widiono/

    Eddie Widiono
    Riset dan analisis oleh Ayu Kurnia

    BIOGRAFI

    Eddie Widiono menjabat sebagai dirut PLN dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan. Eddie ditetapkan sebagai tersangka dan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Eddie dijebloskan ke Rutan Polres Jakarta Selatan.

    Selain dituntut pidana, Eddie juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar untuk di bayarkan selama satu bulan. Jika tidak dibayarkan maka dia harus mengganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Selain membayar pidana denda, PU juga meminta Eddie untuk mengembalikan Rp 850 juta kepada negara terkait penerimaan Mandiri Travel Cheque (MTC).

    KARIR

    * Sekretaris Tim Nasional merangkap Ketua Tim Pelaksana Penghematan Energi dan Air (2008-sekarang),
    * Direktur Utama PT PLN (Persero) dalam dua masa bakti (2001-2008),
    * Direktur Pemasaran dan Distribusi PT PLN (Persero) (1998-2001),
    * Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha PT PLN PJB I (1998-2005),
    * Pegawai Karir pada PT PLN (Persero) (1997-2005),
    * Anggota Dewan Energi Nasional (2009-sekarang)


    http://id.wikipedia.org/wiki/Eddie_Widiono

    Eddie Widiono

    Ir. Eddie Widiono S., M.Sc (lahir di Malang, 15 Mei 1953; umur 60 tahun). Eddie Widiono adalah profesional Indonesia yang pernah menjabat sebagai Dirut PT. PLN periode 2001-2008. Eddie Widiono merupakan alumnus Teknik Elektro ITB. Namun Eddie Widiono tahun 2011 dinyatakan korupsi oleh pengadilan. Hakim menyatakan Eddie bersalah dalam kasus korupsi proyek outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2007. Kasus ini terjadi saat Eddie menjabat sebagai Direktur Utama PLN periode 2001-2008. Sehingga Eddie harus mendekam di penjara selama 5 tahun. Sosok Eddie dikenal kontroversial dan tahun 2012 namanya kembali melambung saat menjadi saksi kunci kasus korupsi Emir Moeis.

    Pendidikan

    * S1 Sarjana Teknik Tenaga Listrik, Jurusan Elektro ITB (1976)
    * S2 MSc in Control System, Faculty of Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London (1989)
    * S2 Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya (1994)

    Karier

    * Sekretaris Tim Nasional merangkap Ketua Tim Pelaksana Penghematan Energi dan Air (2008-2011)
    * Direktur Utama PT. PLN (Persero) (2001-2008)
    * Direktur Pemasaran dan Distribusi PT. PLN (Persero) (1998-2001)
    * Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha PT. PLN PJB I (1998-2005)
    * Pegawai Karir pada PT. PLN (Persero) (1997-2005)
    * Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2011)


    http://den.go.id/index.php/page/readPage/11

    Profil Ir. Eddie Widiono S., M.Sc

    Nama : Ir. Eddie Widiono S., M.Sc
    Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 15 Mei 1953

    Riwayat Pendidikan:

    * S1 Sarjana Teknik Tenaga Listrik, Jurusan Elektro, ITB, 1976
    * S2 MSc in Control System, Faculty of Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, 1989
    * S2 Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, 1994

    Riwayat Pekerjaan Profesional:

    * Sekretaris Tim Nasional merangkap Ketua Tim Pelaksana Penghematan Energi dan Air (2008-sekarang)
    * Direktur Utama PT PLN (Persero) dalam dua masa bakti (2001-2008)
    * Direktur Pemasaran dan Distribusi PT PLN (Persero) (1998-2001)
    * Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha PT PLN PJB I (1998-2005)
    * Pegawai Karir pada PT PLN (Persero) (1997-2005)
    * Anggota Dewan Energi Nasional (2009-sekarang)


     
  • Virtual Chitchatting 3:37 PM on 2013/12/07 Permalink  

    PLN harus rugi karena setrum listriknya emang dicolong pegawai & direksi


    http://www.tempo.co/read/news/2012/12/26/090450428/2013-Tarif-Listrik-Akan-Naik-Tiap-3-Bulan

    2013, Tarif Listrik Akan Naik Tiap 3 Bulan
    Rabu, 26 Desember 2012 | 13:58 WIB


    Menteri ESDM Jero Wacik. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan pemerintah telah memutuskan kenaikan tarif listrik 2013 akan dilakukan bertahap per tiga bulan. Dengan demikian, tahun depan harga listrik akan naik empat kali dengan rata-rata kenaikan 15 persen. Sebelumnya sempat ada usulan kenaikan tiap bulan.

    “Ada strata kenaikan masing-masing kelompok. Ada yang tidak naik, ada yang 18 persen, ada yang 20 persen,” kata Jero usai menghadiri Perjanjian Jual Beli Minyak dan Gas Bumi di kantor Kementerian Energi, Rabu, 26 Desember 2012.

    Perbedaan kenaikan ini dilakukan karena tak semua kelompok pelanggan dikenai kenaikan tarif listrik. Untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 Watt dan 900 Watt, misalnya, dibebaskan dari kenaikan tarif tenaga listrik.

    Sementara pelanggan rumah tangga dengan daya 6.600 Watt, pelanggan bisnis dengan daya 6.600 Watt ke atas, dan instansi pemerintah dengan daya 6.600 watt ke atas membayar dengan harga keekonomian. “Harga keekonomian itu terdiri dari biaya pokok produksi Rp 1.261 per kwh ditambah margin 7 persen,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi, Jarman.

    Untuk mendukung pertumbuhan industri, Kementerian memberikan keringanan kepada industri kecil dan padat karya, seperti industri garmen. Jero mengatakan untuk kelompok industri ini, kenaikan tarif yang dikenakan tak sampai 15 persen. “Industri yang dianggap lemah seperti garmen kenaikannya di bawah 15 persen. Tapi kalau seperti spa, masak tidak mau naik?”

    Kenaikan tarif tenaga listrik ini diperkirakan bisa menghemat subsidi hingga sekitar Rp 14 triliun. Anggaran subsidi dialihkan untuk investasi menambah sambungan pelanggan baru hingga sekitar 3 juta pelanggan.

    BERNADETTE CHRISTINA


    http://www.tempo.co/read/news/2013/12/07/090535404/Kasus-Dugaan-Korupsi-Belawan-Picu-DIrut-PLN-Mundur

    Kasus Dugaan Korupsi Belawan Picu DIrut PLN Mundur
    Sabtu, 07 Desember 2013 | 15:07 WIB


    Direktur Utama PLN Nur Pamudji. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta – Manajer Senior Komunikasi Korporat PT Perusahaan Listrik Negara Bambang Dwiyanto tidak tahu persis Direktur Utama, Nur Pamudji telah menyampaikan niatan mundurnya ke jajaran direksi lain.

    “Tapi sesama direksi pasti sudah koordinasi. Sesama anggota BOD (Board of Directors), kan tiap hari berkoordinasi tentang pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan,” kata dia saat dihubungi, Sabtu 7 Desember 2013.

    Bambang mengatakan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan flame turbin pada 12 Pembangkit Listrik Gas Sektor Pembangkit Belawan memicu Pamudji mundur dari perusahaan yang baru dipimpinnya selama dua tahun itu. Pamudji, kata dia, berharap penguduran dirinya untuk melindungi karyawan di PLN yang telah bekerja secara profesional tanpa terkait kasus hukum.

    “Orang bener kok dituduh bersalah. PLN perlu dipimpin oleh orang yang bisa melindungi karyawannya,” kata Bambang meniru alasan Pamudji mundur dari jabatannya.

    Kendati demikian, Bambang mengatakan permintaan mundur Pamudji ke Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, bersifat personal. Dia mengatakan, Dahlan pun telah menyampaikan permintaan mundur Pamudji ke Presiden SBY. “Presiden sudah meminta Pak Nur untuk menyelesaikan masalah sebaik-baiknya. Pak Nur masih diminta presiden untuk bekerja di PLN,” katanya.

    Sebelumnya, perusahaan berplat merah ini sedang didera kasus dugaan korupsi proyek pengadaan flame turbin pada 12 Pembangkit Listrik Gas Sektor Pembangkit Belawan tahun 2007-2009.

    Dalam kasus korupsi flame turbin ini, Kejaksaan Agung telah menahan lima orang tersangka yang merupakan petinggi PT PLN Cabang Sumatera Utara. Kelimanya adalah Albert Pangaribuan, mantan General Manajer PT PLN Cabang Sumatra Utara; Edward Silitonga, Manager Perencana; Ferdinand Ritonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang; Fahmi Rizal Lubis, Manager Produksi; dan Ketua Panitia Lelang, Robert Manyuazar.

    Dalam pengerjaan life time extention major overhouls gas turbine di 12 PLTG di bawah Pembangkit Belawan, Kejaksaan menduga proyek tersebut telah dikorupsi. Kelima tersangka dijerar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejaksaan Agung menduga pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugiaan negara mencapai Rp 23,94 miliar.

    ALI HIDAYAT


    Dahlan Iskan Belum Siapkan Pengganti Nur Pamudji
    Sabtu, 07 Desember 2013 | 12:28 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan, pengajuan pengunduran diri Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji memang benar telah diterimanya beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, pengajuan pengunduran diri tersebut memang diterimanya secara mendadak.

    “Dia mengajukan pengunduran diri sudah dua minggu yang lalu,” ujar Dahlan Iskan saat ditemui di acara BUMN Career Day, Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 7 Desember 2013. Ia mengaku belum mempersiapkan pengganti sementara Nur Pamudji.

    “Belum ada pengganti sementaranya, kan dia mendadak mintanya,” ujar Dahlan sambil berjalan keluar Istora Senayan. Ia mengatakan tidak ada kekosongan jabatan saat ini karena Nur Pamudji masih akan memegang jabatan tersebut.

    “Ya, kan dia tidak bisa begitu saja,” ujar Dahlan. Ia mengatakan bahwa proyek-proyek PLN yang sedang berjalan pun tidak akan terganggu dengan pengunduran diri tersebut. Ia mengaku masih mencari jalan keluar atas pengunduran diri yang dilakukan Direktur Utama PT PLN tersebut.

    MAYA NAWANGWULAN


    http://id.berita.yahoo.com/dikabarkan-mundur-ini-penjelasan-dirut-pln-022522500–finance.html

    Dikabarkan Mundur, Ini Penjelasan Dirut PLN
    TEMPO.CO – 5 jam yang lalu

    TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Nur Pamudji membenarkan dirinya telah mengajukan pengunduran dirinya ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Hanya, pembenaran tersebut tak langsung keluar dari mulut Nur, melainkan melalui pesan singkat yang ia kirimkan ke wartawan yang ditemuinya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Dalam pesan tersebut, Nur mengatakan, pengunduran diri tersebut diajukannya ke Dahlan Iskan melalui pesan singkat pada 12 November 2013. “Sekitar tiga minggu lalu, saya SMS lalu jumpa dengan Pak Dahlan,” ujarnya dalam pesan singkat pada Jumat, 6 Desember 2013. Nur hanya menunggui para wartawan membaca pesan singkat darinya, tanpa menjelaskan secara jelas.

    Intinya, dalam pesan tersebut, pengunduran diri Nur dilakukan untuk melindungi karyawan di PLN yang telah bekerja secara profesional tanpa terkait kasus hukum. Untuk itu, masih dalam SMS, pegawainya harus bekerja dengan tenang. “Sebab itu, Dirut PLN harus piawai melindungi para pegawainya dari persoalan hukum dan saya ikhlas mundur untuk digantikan oleh Dirut baru yang piawai tersebut agar para profesional di PLN bisa bekerja dengan tenang,” ujarnya.

    Mengenai tanggapan Dahlan setelah pengajuan permohonan pengunduran dirinya itu, Nur tak menjawab jelas. Ia malah menghampiri seorang wartawan, lalu berkata, “Pak Dahlan ketika saya temui hanya melakukan ini,” ujar Nur sambil menepuk punggung si wartawan yang tadi dihampirinya.

    Sejumlah media online mengabarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan telah menerima permintaan pengunduran diri Nur Pamudji. Dahlan dalam kunjungannya ke Subang, Jawa Barat, mengatakan, segera setelah mendapat permintaan tersebut, dirinya langsung melapor ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya lapor ke Presiden. Saya diminta cari jalan keluarnya,” ujar Dahlan.

    AYU PRIMA SANDI

    Nazaruddin
    Intinya semua pegawai PLN itu sebenatnya g ada yg becus kerja..mulai dari menteri .dirut,sampai pegawainya..semua mentalnya korupsi semua..jadi sepantasnya memang anda mundur..tp sekalian lah dgn seluruh karyawan anda…TIDAK ADA YG BECUS DI PLN…masang meteran aja alasannya barangnya g ada..kalau mau cepet bayar dulu 2 juta..baru dipasang..apakah orang2 seperti itu yg akan anda lindungi?..terkutuk

    Ir.Hendro
    Dari awal saya sudah curiga sama BUMN satu ini, setiap laporan keuangan rugi laba pasti PLN selalu bilang MERUGI, padahal tiap triwulan TDL selalu naik, dan benar saja. Di salah satu artikel Yahoo memunculkan judul “Mafia Perlistrikan antara PLN dan Komisi VII DPR”…ini lah rupanya yang menyebabkan DIRUT PLN mengundurkan diri (Dipaksa Mundur oleh Dahlan Iskan) jadi yang membuat rakyat menderita karena listrik ada pesekongkolan antara Anjing di PLN dengan Monyet DPR…….

    JOKOLOR
    Kerja di PLN itu janganlah mau memegang jabatan, lebih baik pegang setrum saja.

    Adhitya
    Jika memang alasan anda mundur krn melihat situasinya bertentangan dgn hati nurani, sangat tepat sekali pak. Krn udah menjadi rahasia umum jika PLN itu sarangnya penyamun.

    nila
    Baguslah, karena mantan bos PLN Dahlan Iskan selalu mencampuri urusan PLN, hancur PLN ini, pegawai2 baru PLN diproyeksikan secepatnya oleh DIR SDM inisial EE, pegawai senior diberangus semuanya, kecuali mau ikut aturan main DIR SDM

    mbecakmaneh
    Anak buah mundur lapor presiden terus kerjanya apa ? (barangkali mundur saja jadi mentri lebih baik.)

    nila
    Pegawai2 baru PLN mestinya dioptimalkan ilmunya, eh malah disuruh jadi bos dan memerintah yang senior2 yang jauh berpengalaman dari mereka, edan

    Rudy
    Jalan keluarnya lewat samping….

    wawan israel
    lapor kok ke pak beye, pak beye kan lagi sibuk update status

    Davit
    PLN!!! Berjubel orang mau inpest listrik, tapi mengurus PPA saja setengah mati!! Tapi pas giliran sewa genset pake solar, kok cepet bener proses nya??? Ada apa

    Hermon Anis
    JUDULNYA KIYAI DISARANG PERAMPOK, KALAU HIDUP DALAM KELOMPOK PERAMPOK ,PASTI YG DIBUAT DAN DILAKUKAN ADALAH BAGAIMANA PARA PERAMPOK NYAMAN dan TERLINDUNGI.SABAR………. hidup tdk hanya didunia.

    Demokrat Bela Ruhut Terkait Seteru dengan Boni Hargens http://id.berita.yahoo.com/demokrat-bela-ruhut-terkait-seteru-dengan-boni-hargens-104348769.html?bcmt_s=m#ugccmt-container
    Nazaruddin
    Orang2 demokrat memang cerdas cerdas semua..bung boni yng salah…mereka CERDAS berkelit..cerdas memutarbalikkan fakta..CERDAS mencari kesalahan orang..kesalahn sendiri ditutupi dengan cerdas pula…orang2 selain demokrat memang bodoh seperti kita ini…masih mau aja dipimpin oleh orang2 CERDAS di demokrat

    Insiden Keributan Saat Bahas Hambalang di Stasiun TV Swasta Versi Ruhut http://id.berita.yahoo.com/insiden-keributan-saat-bahas-hambalang-di-stasiun-tv-152949756.html?bcmt_s=m#ugccmt-container
    Nazaruddin
    Kata2 TIDAK CERDAS itu memang bukan rasis tak..tp kalau anda bialng bung boni hitam memang itu rasis..tp memang bung boni yg salah bilang anda tdk cerdas..karena sebenarnya ANDA SANGAT CERDAS SEKALI…KECERDASAN ANDA mendekati profesor…CERDAS memutar balikkan fakta..CERDAS menjilat..CERDAS berkelit..dan SANGAT CERDAS mencari kesalahn orang lain

    Malapraktik atau Kriminalisasi? http://id.berita.yahoo.com/video/video-malapraktik-atau-kriminalisasi-175100217.html?bcmt_s=m#ugccmt-container
    Nazaruddin
    Para dokter sekarang banyak yg brengsek sih..jadi biarin aja dipenjara…alasan takut mereka dipenjara kalau berbuat kesalahan adalah hal yg dibuat buta…toh mereka juga kalau mau operasi yg pertama dipikirin bukan nyawa pasien,,,,tetapi TANDA TANGAN keluarga pasien dulu…tanda tangan harus bayar dulu…kalau belum bayar mana mungkin para dokter mau meriksa pasien..jadi kalau bilang mereka mikir nyawa pasien adalh BULSHIT>>>

    Dukungan ke PDIP naik drastis, Demokrat menurun tragis http://id.berita.yahoo.com/dukungan-ke-pdip-naik-drastis-demokrat-menurun-tragis-123100311.html?bcmt_s=m#ugccmt-container
    Nazaruddin
    Bodo amat dah..emang gw pikirin..mending mikir gmn biar cepet kaya

    Gareth Bale: Hat-Trick Ini Ibarat Mimpi Jadi Kenyataan http://id.olahraga.yahoo.com/news/gareth-bale-hat-trick-ini-ibarat-mimpi-jadi-003800213–sow.html?bcmt_s=m#ugccmt-container
    Nazaruddin
    mantap,,semua butuh waktu

    Legislator Sarankan Indonesia dan Australia Duduk Bersama http://id.berita.yahoo.com/legislator-sarankan-indonesia-dan-australia-duduk-bersama-165611341.html?bcmt_s=m#ugccmt-container
    Nazaruddin
    Ini ucapan orang yang sok bijaksana.Penyadapan sudah dilakukan…kita sudah protes..yg hrs dilakukan oleh kawan ketika mencurangi kawannya adalah meminta maaf…jgn lah kita duduk tp australia bicara berdiri.Minta maaf lah terlebih dulu baru kita bicara what’s next.

    Polri Siap Hentikan Kerja Sama dengan Australia http://id.berita.yahoo.com/polri-siap-hentikan-kerja-sama-dengan-australia-130342318.html?bcmt_s=m#ugccmt-container
    Nazaruddin
    Pak Sby..protes saja tanpa tindakan keras percuma …hajar aja bos…apa perlu kita kirim pakar ilmu gaib kesana..kalau pakar ilmu pasti emang udh g bisa

    Begini Peran Singapura dalam Penyadapan Australia http://id.berita.yahoo.com/begini-peran-singapura-dalam-penyadapan-australia-021219439.html?bcmt_s=m#ugccmt-container
    Nazaruddin
    Hidup bangsa kita dibawah pemerintahan sekarang ibarat bercermin bangkai…lebih baik mati berkalang tanah…putuskan saja hubungan diplomatik dgn negara2 culas tersebut.

    Sebentar Lagi David Beckham akan Dipanggil Sir Beckham http://id.olahraga.yahoo.com/news/sebentar-lagi-david-beckham-akan-dipanggil-sir-beckham-061751473–spt.html?bcmt_s=m#ugccmt-container
    Nazaruddin
    parameternya rendah banget


    http://id.berita.yahoo.com/dahlan-dirut-pln-pernah-sms-minta-mundur-053939615.html

    Dahlan: Dirut PLN Pernah SMS Minta Mundur
    Antara – Jum, 6 Des 2013

    Jakarta (Antara) – Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pernah menerima pesan singkat dari Dirut PT PLN Nur Pamudji yang meminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

    “Itu bukan isu, tetapi benar Pak Nur tiga munggu lalu mengirim SMS kepada saya meminta mengundurkan diri karena mendapat tekanan terkait kasus Gas Turbin Belawan yang tengah diusut Kejaksaaan,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan usai menyaksikan ekspor perdana pisang Mas Kirana sebanyak 7 ton milik PTPN VIII, di Subang, Jawa Barat, Jumat.

    Menurut Dahlan, dirinya kaget ketika membaca isi SMS Nur Pamudji. “Saya kaget betul membacanya. Intinya SMS galau. Saya langsung memanggil Pak Nur dan meminta tetap tenang dan jangan terlalu peduli soal kasus tersebut,” ujar Dahlan.

    Menurut mantan Dirut PT PLN ini, sesungguhnya Nur Pamudji merupakan orang yang paling jujur di perusahaan setrum milik negara itu.

    “Untuk itu saya memberi arahan agar Pak Nur tetap pada sikapnya, lurus. Kalau memang tidak korupsi tidak perlu takut karena semua jajaran PLN akan membela Pak Nur,” tegas Dahlan.

    Ia mengkaui, hal seperti itu pernah juga dialaminya ketika menjabat Dirut PLN, “digebuki”.

    “Tapi saya diam saja, mungkin tujuan orang-orang menuduh korupsi kepada saya itu baik,” ujar Dahlan.

    Pria kelahiran Magetan, 17 Agustus 1951 ini menambahkan, setelah mendapat SMS pengunduran diri Nur Pamudji, dirinya langsung melaporkan hal tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhono. “Presiden meminta agar segera diselesaikan,” ujar Dahlan.

    Pada Kamis, (28/11) Nur Pamudji diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan “flame turbin” pada 12 pembangkit listrik dan gas sektor Belawan 2007-2009 senilai Rp23,98 miliar.

    Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini yaitu mantan General Manager PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Albert Pangaribuan, Manajer Bidang Perencanaan PLN Edward Silitonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PLN Ferdinand Ritonga, Manajer Produksi PLN Fahmi Rizal Lubis, dan Ketua Panitia Lelang PLN Robert Manyuazar.(rr)


    http://id.berita.yahoo.com/pln-pusat-diminta-cek-langsung-kerusakan-pltu-air-055730463.html

    PLN Pusat Diminta Cek Langsung Kerusakan PLTU Air Anyir Bangka
    TRIBUNnews.com – Rab, 4 Des 2013

    Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

    TRIBUNNEWSCOM, BANGKA – DPRD Kabupaten Bangka, Rabu (4/12/2013) menemui pihak PT PLN pusat di Jakarta untuk menanyakan mengenai kerusakan PLTU Air Anyir di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka-Belitung.

    Pasalnya, sudah sebulan ini warga mengeluhkan pemadaman listrik yang kerap dilakukan oleh PT PLN Wilayah Bangka Belitung. Dari pihak PT PLN Wilayah Babel maupun PT PLN Ranting Sungailiat pemadaman dilakukan karena rusaknya PLTU Air Anyir.

    Berbagai elemen masyarakat sudah beberapa kali melakukan demonstrasi kepada PT PLN Wilayah Babel. Bahkan masyarakat menuntut agar PT PLN diaudit terkait pembangunan PLTU Air Anyir yang baru beroperasi selama enam bulan sejak Juli 2013 lalu sudah mengalami kerusakan.

    “Kita akan menemui pihak PLN pusat untuk menanyakan langsung kondisi mesin-mesin PLN. Kita tidak mau lagi mendengar jawaban klasik dari kepala PLN di Babel dan Sungailiat yang itu-itu saja. Bagaimana krisis listrik di Babel ini,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri yang hadir bersama Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Ahmad Asin, Anggota DPRD Kabupaten Bangka Mulkan dan Amzahri, Rabu (4/12/2013) kepada Bangka Pos (Tribunnews.com Network) di PLN Pusat Jakarta.

    Sebelumnya, dewan sudah menanyakan ke pihak BUMN mempertanyakan kondisi pembangunan PLTU Air Anyir yang semula sempat difungsikan.

    “Babel termasuk daerah yang krisis listrik, tetapi karena daerah kecil terlewatkan. Kita tidak berharap seperti itu,” tegas Rendra.

    Politisi dari Partai Golkar, minta PLN pusat meninjau langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil listrik di Bangka dan Belitung yang sering padam.

    “Kalau dalam posisi tes komisioning sampai kapan tes itu selesai dan kapan PLTU Air Anyir ini diserahterimakan kepada PLN. Selama ini selalu menjadi pertanyaan masyarakat di Bangka dengan kondisi riil mesin-mesin PLTU Air Anyir apakah mendapat perhatian dari PLN pusat,” tanya Rendra.

    Apalagi adanya janji Gubernur Babel Almarhum H Eko Maulana Ali yang menyatakan bahwa Babel pada tahun 2010 sudah terang benderang ternyata kondisinya belum terealisasi.

    “Almarhum Pak Eko juga mendapat janji dari PLN. Makanya kita ingin menanyakan permasalahan ini langsung kepada PLN pusat,” kata Rendra.

    Untuk itu dengan kedatangan DPRD Kabupaten Bangka ke PT PLN pusat ini hendaknya mendapatkan solusi terhadap penyelesaian listrik PLN di Bangka.

    E-bike
    PLN nya tidak profesional mesti di audit ketat, ini kemungkinan ada main main anggaran. dua kali, karena ini uang rakyat yang cukup besar, pantasnya di audit double karena ini uang anggaran. Kalau tidak PLN bisa bermain se enaknya data tidak akurat mulai dari tender bahan bakar batubara atau pembelian dan pemakaiannya. Akuntan yang dipakai bisa saja di sogok uang, atau auditornya diberikan uang saku, padahal ini kan tidak boleh.


    http://id.berita.yahoo.com/korupsi-pembangkit-dirut-pln-diperiksa-kejagung-092838109.html

    Korupsi Pembangkit, Dirut PLN Diperiksa Kejagung
    TEMPO.CO – Kam, 28 Nov 2013

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan flame turbin pada 12 Pembangkit Listrik Gas Sektor Pembangkit Belawan tahun 2007-2009. “Dirut PLN sudah hadir,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, melalui pesan singkatnya, Kamis, 28 November 2013.

    Kemarin, Nur Pamudji tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung hari ini. Nur Pamudji absen dengan alasan ada acara kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan.

    “Pemeriksaannya baru pertama kali,” kata Untung.

    Dalam kasus korupsi flame turbin ini, Kejaksaan Agung telah menahan lima orang tersangka yang merupakan petinggi PT PLN Cabang Sumatera Utara. Kelimanya adalah Albert Pangaribuan, mantan General Manajer PT PLN Cabang Sumatra Utara; Edward Silitonga, Manager Perencana; Ferdinand Ritonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang; Fahmi Rizal Lubis, Manager Produksi; dan Ketua Panitia Lelang, Robert Manyuazar.

    Dalam kasus ini, Kejaksaan menduga proyek tersebut telah dikorupsi, khususnya pengerjaan life time extention major overhouls gas turbine di 12 PLTG di bawah Pembangkit Belawan. Mereka disangka dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejaksaan Agung menduga pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugiaan negara mencapai Rp 23,94 miliar.

    TRI ARTINING PUTRI

    Radenkayanto Kayanto
    Pasti Hukumannya adalah , DI STRUM AMPE KELEPEK -KELEPEK .


    http://id.berita.yahoo.com/dirut-pln-ditanya-penetapan-pemenang-flame-turbine-143254208.html

    Dirut PLN Ditanya Penetapan Pemenang “Flame Turbine”
    Antara – Kam, 28 Nov 2013

    Jakarta (Antara) – Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menanyakan kepada saksi Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji soal proses penetapan pemenang dalam pengadaan “flame turbine” GT 21 dan 22 di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Blok 2 Belawan.

    “Pada pokoknya saksi diperiksa soal proses penetapan pemenang untuk kegiatan pengaan flame turbine,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Kamis.

    Pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang nomor satu di PLN itu, terkait dugaan korupsi pengadaan “flame turbin” GT 21 dan 22 di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan.

    Kapuspenkum menambahkan penyidik juga menanyai Dirut PT Nusantara Turbine Propolis, Supra Dekanto terkait pelaksanaan pengadaan Flame Turbine oleh Perusahaan Mapna Co.

    “Sedangkan saksi Direktur Operasi dan Niaga PT Nusantara Turbnine Propolis, Triyono, ditanyai mengenai pembuatan administrasi pelaksanaan pengadaan flame turbine GT.21 dan 22 yang diduga seolah-olah 100 persen telah dilaksanakan padahal kenyataannya berbeda sama sekali belum selesai 100 persen.

    “Tiga saksi itu memenuhi panggilan penyidik,” katanya.

    Dalam kasus korupsi flame turbine tersebut, Kejagung telah menetapkan lima tersangka.

    Kelima tersangka itu, yakni, Edward Silitonga (Manager Bidang Perencanaan PT PLN), Fahmi Rizal Lubis (Manager Bidang Produksi PT PLN), Fahmi Rizal Lubis (Ketua Panitia Pemeriksaan Mutu Barang), Robert Manyuzar (Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa ), dan Albert Pangaribuan (mantan General Manager PT PLN).

    Kasus tersebut berawal dari pengadaan flame turbine di PLN Belawan tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 dan panitia pengadaan barang dan jasa memenangkan penawar tertinggi, yakni MAPNA dari Iran namun kapasitasnya bukan Original of Manufacture (OEM).

    Perusahaan tersebut mengalahkan PT Siemens Indonesia yang merupakan OEM yang memiliki reputasi internasional.

    Harga suku cadang non-OEM memang lebih murah 40% dibandingkan OEM, namun kenyataannya flame turbine tersebut rusak dan tidak bisa dioperasikan. (ar)

    Radenkayanto Kayanto
    Ada orang PT NTP ( ? ) masa iya sih !!!!!

    Ratu
    TARIF PLN KITA JUGA TIDAK MURAH, MALAH KATANYA DISUBSIDI NEGARA,SEHARUSNYA BILA ADA SUBSIDI, TARIFNYA PASTI MURAH SEPERTI BBM DI NEGARA KITA YG TERKENAL MURAH SEDUNIA. DI NEGARA LAIN JUGA TIDAK DIKENAL WBP ( waktu beban puncak. 18.oo s/d 22.oo wib ) yg berlaku untuk pelanggan PLN INDUSTRI, TARIF PLN SAAT WBP lbh MAHAL 20% DARI TARIF NORMAL, dgn kata lain INDUSTRI DIBATASI BERPRODUKSI MURAH, nah !!! sepihak pemerintah meminta industriawan menjual murah,mempunyai daya saing di pasar internasional, tp dicekik dgn TARIF PLN YG MAHAL DENGAN ALASAN BEBAN PUNCAK, perlu dipertanyakan???, emangnya PUNCAK PEMAKAIAN LISTRIK BUKAN DISAAT pukul 18.oo s/d 22.oo wib. ???,mgkn di rumah pejabat teras PLN pemakaian listrik mencapai puncak di waktu pagi & siang ( hihihi….), trus beban pemakaian listrik utk penerangan jalan dibebankan kpd pelanggan PLN, sebesar 3 – 5% dari tarif listrik yg dibyr tiap bulan. Singkat kata , HAL2 SEPERTI DI ATAS CUMA TERJADI DI NEGARA KITA, LUCU BIN AJAIB, DAN PLN TETAP MENCATAT KERUGIAN TIAP TAHUN

    Ratu
    PLN = MALING. , di belahan dunia manapun, yg mengaku negara berkembang,tdk ada pemadaman listrik berkala,yg berlangsung berpuluh tahun lamanya,ini nyata terjadi di sumbagut,mgkn hal ini wajar terjadi di negara terbelakang seperti di somalia,uganda,sudan dll, HALLO PLN, APA TANGGAPAN ANDA ??????

    Walaba
    PLN sumbagut merupakan PLN ter korup dan menyengsarakan masyarakat sumatra Utara dan sekitarnya…penegak hukum..!!!!! inilah kesempatan anda untuk memperbaiuki citra yang selama ini telah rusak, kami DOA kan hukumannya lebih berat da Angie dan koruptar daging sapi inport…kita tunggu kebersihan penegak hukum kali ini…


    http://id.berita.yahoo.com/diperiksa-kejagung-dirut-pln-pilih-bungkam-122218796.html

    Diperiksa Kejagung, Dirut PLN Pilih Bungkam
    TRIBUNnews.com – Kam, 28 Nov 2013

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan flame turbin di Belawan, Sumatera Utara yang merugikan negara sebesar Rp 23 miliar.

    Setelah diperiksa selama tujuh jam, Nur Pamudji pun keluar dari tempat pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 16.00 WIB. Ditanya wartawan mengenai hasil pemeriksaan, Nur Pamudji memilih diam. “No comment pokoknya, sudah ya,” kata Pamudji usai menjalani pemeriksaan Kamis (28/11/2013).

    Saat wartawan mencoba mencecarnya dengan berbagai pertanyaan, Nur Pamudji dengan nada tinggi menolak memberikan keterangan kepada wartawan. “Anda kan bertanya, saya tidak mau jawab pokoknya, terserah saya dong,” ungkapnya dengan nada meninggi.

    Nur Pamudji pun tidak menjawab pertanyaan wartawan bila dirinya dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Ia langsung memasuki mobilnya dan menutup rapat pintu kendaraannya lalu menutup mulutnya dengan kedua tangannya saat berada di dalam mobil, kemudian mobil pun berjalan meninggalkan gedung bundar.

    Dalam kasus dugaan korupsi tersebut Kejagung sebelumnya sudah menetapkan lima tersangka dan menahannya.

    Lima orang tersangka tersebut diantaranya mantan General Manajer PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Albert Pangaribuan, Manajer Bidang Perencanaan PLN Edward Silitonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PLN Ferdinand Ritonga, Manajer Produksi PLN Fahmi Rizal Lubis, dan Ketua Panitia Lelang PLN Robert Manyuazar.

    Penyidik menduga dalam kasus tersebut ada penggelembungan harga dalam pengadaan peralatan flame turbin di PLN Belawan tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009. Selain itu, barang yang dipesan pun tidak sesuai dengan spesifikasi.

    Prof.Dr.Ir. Bedul28. MBA. … http://profile.yahoo.com/4MHUXR3TJ7BNEISY73N5PHKQ4E
    Lima orang tersangka tersebut diantaranya mantan General Manajer PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Albert Pangaribuan, Manajer Bidang Perencanaan PLN Edward Silitonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PLN Ferdinand Ritonga, Manajer Produksi PLN Fahmi Rizal Lubis, dan Ketua Panitia Lelang PLN Robert Manyuazar, semua Level tinggi di PLN Sumut, tapi apakah mereka bisa memutuskan suatu tender. Tentu tidak karena yang berhak memutuskan tender diatas nilai 10M adalah level Direksi. Kasus sdh berjalan di Kejaksaan, akhirnya siapapun korupsi harus tanggung jawab dan ditangkap. Maju terus pak Jaksa berantas semua korupsi di BUMN milik Rakyat Indonesia.

    Dulhakim
    Betul biadab pejabat PLN seharus dia tahu dirilah setiap tahun PLN rugi dan disubsidi pemerintah puluhan Triliun dan untuk tahun ini sebesar 80 Triliun, jadi teganya orang ini korupsi tanpa peduli terhadap pemakaian dana subsidi yg besar ini … Pantasan PLN beli listrik dari malaysia utk perbatasan kalbar karena sangat murah yaitu harga per Kwh malaysia hanya 40 persen harga produk PLN… Mahalnya harga produksi listrk PLN adalah karena banyaknya korupsi pejabat PLN …

    Kethek
    OH PLN OH PLN ,TANGKAP MALING MALING BERDASI …………….MAKANYA BYAR PET TERUS ……….VAMPIRE………….MENGHISAP UANG RAKYAT……………AYO KPK SEGERA JEBLOSKAN KE SUKAMISKIN….MALING BERDASI………..OH NASIB RAKYAT……….TAMBAH MLARAT…………..!!!!!


    http://id.berita.yahoo.com/kejaksaan-agung-panggil-dirut-pln-032014577.html

    Kejaksaan Agung Panggil Dirut PLN
    TEMPO.CO – Rab, 27 Nov 2013

    TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji hari ini dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan flame turbin pada 12 Pembangkit Listrik Gas Sektor Pembangkit Belawan tahun anggaran 2007-2009.

    “Pemeriksaannya baru pertama kali,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi ketika dihubungi, Rabu, 27 November 2013.

    Kejaksaan Agung belum memastikan kedatangan Nur Pamudji. Nur Pamudji juga belum mengkonfirmasi kehadirannya. “Kami tunggu saja dulu,” kata Untung.

    Dalam kasus dugaan korupsi flame turbin, Kejaksaan Agung sudah menahan lima tersangka yang merupakan petinggi PLN Cabang Sumatera Utara. Kelimanya adalah Albert Pangaribuan, bekas General Manajer PT PLN Cabang Sumatra Utara; Edward Silitonga, Manajer Perencana; Ferdinand Ritonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang; Fahmi Rizal Lubis, Manajer Produksi; dan Robert Manyuazar, Ketua Panitia Lelang.

    Kasus dugaan korupsi pembangkit listrik ini bermula ketika ketika PLN mengerjakan proyek life time extention major overhauls gas turbine di 12 PLTG di bawah payung Pembangkit Belawan. Kejaksaan Agung menduga pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugiaan negara mencapai Rp 23,94 miliar. Mereka disangkakan dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    TRI ARTINING PUTRI

    Radenkayanto Kayanto
    Kejaksaan Agung sudah menahan lima tersangka yang merupakan petinggi PLN Cabang Sumatera Utara……….. !!!! KOK PEJABAT PLN , YANG DI LUAR PLN ?. Agak Aneeeh Juga .


    http://id.berita.yahoo.com/dirut-pln-mangkir-dari-panggilan-kejaksaan-agung-152711392.html

    Dirut PLN Mangkir dari Panggilan Kejaksaan Agung
    TEMPO.CO – Rab, 27 Nov 2013

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Nur Pamudji tak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung hari ini, Rabu, 27 November 2013. Nur Pamudji absen dengan alasan ada acara kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan.

    “Saksi Nur Pamudji meminta penjadwalan besok, Kamis, 28 November 2013,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi.

    Nur Pamudji hari ini dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan flame turbin pada 12 Pembangkit Listrik Gas Sektor Pembangkit Belawan pada 2007-2009. Pemeriksaan ini, kata Agung, adalah yang pertama kalinya untuk Nur Pamudji.

    Dalam kasus korupsi flame turbin ini, Kejaksaan Agung telah menahan lima tersangka yang merupakan petinggi PT PLN Cabang Sumatera Utara. Mereka adalah mantan General Manager PT PLN Cabang Sumatra Utara Albert Pangaribuan, Edward Silitonga (manajer perencana), Ferdinand Ritonga (ketua panitia pemeriksa mutu barang), Fahmi Rizal Lubis (manajer produksi), dan Ketua Panitia Lelang Robert Manyuazar.

    Dalam kasus ini, Kejaksaan menduga proyek tersebut telah dikorupsi, khususnya pengerjaan life time extention major overhouls gas turbine di 12 PLTG di bawah Pembangkit Belawan. Mereka dikenai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejaksaan Agung menduga pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugiaan negara mencapai Rp 23,94 miliar.

    TRI ARTINING PUTRI


    http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/078525322/Bos-Proyek-di-PLN-Divonis-8-Tahun-Bui

    Bos Proyek di PLN Divonis 8 Tahun Bui
    Senin, 28 Oktober 2013 | 17:25 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Direktur Utama PT Netway Utama, Gani Abdul Gani, dengan hukuman 8 tahun penjara. Ia divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek pengadaan alih daya Roll Out-Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PT PLN Distribusi Jakarta Raya-Tangerang pada 2004-2006, dan pengadaan sistem informasi pelanggan berbasis teknologi informasi (CMS) di PT PLN Distribusi Jawa Timur pada 2004-2008.

    Hakim juga menghukum Gani Abdul Gani untuk membayar uang pengganti Rp 5,44 miliar dalam pengadaan CIS-RISI di PT PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. “Menyatakan terdakwa Gani Abdul Gani terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 6 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 28 Oktober 2013.

    Dalam persidangan itu, hakim pun menghukum Gani membayar denda US$ 24.400 dan Rp 4.238.782.000 dalam pengadaan CMS. Jika dalam waktu satu bulan sesudah putusan tetap terdakwa tidak melakukan pembayaran denda, harta terdakwa akan dirampas negara. Atau, terdakwa akan dipidana selama satu tahun penjara jika hartanya tidak mencukupi untuk membayar denda.

    Kasus korupsi CIS-RISI berawal saat Direktur Pemasaran PLN Jakarta dan Tangerang, Eddie Widiono, memerintahkan pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang, Margono Santoso, untuk menunjuk langsung Netway sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan. Untuk memuluskan proyek, Eddie menemui pejabat sementara Komisaris Utama PT PLN, Sofyan Djalil. Netway kemudian mendapatkan proyek tersebut dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PLN Disjaya dan Tangerang pada 29 April 2004.

    MAYA NAWANGWULAN


    http://www.tempo.co/read/news/2013/01/09/090453194/PLN-Investasi-Rp-506-triliun-di-2012

    PLN Investasi Rp 50,6 triliun di 2012
    Rabu, 09 Januari 2013 | 17:58 WIB


    Direktur Utama PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) Nur Pamudji. TEMPO/Jacky Rachmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memperkirakan realisasi investasi 2012 mencapai Rp 50,6 triliun. Jumlah ini masih di bawah target dalam revisi RKAP 2012 yang mematok investasi PLN sebesar Rp 79,7 triliun. Meski begitu, angka ini naik dari tahun sebelumnya.

    Investasi proyek PLTU 10.000 megawatt yang dianggarkan Rp 11,6 triliun dalam RKAP 2012 diperkirakan hanya terealisasi sebesar Rp 7,2 triliun. Namun, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan realisasi ini terlambat karena PLN mengawasi ketat proyek-proyek pembangkit.

    “Kalau ketika uji coba ada yang tidak memenuhi syarat, kami minta diulang. Kontraktor harus bekerja keras agar spesifikasinya dipenuhi. Kami tidak mau mengejar target tetapi spesifikasi tidak dipenuhi,” kata Nur Pamudji ketika ditemui di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2013.

    Pada 2012, investasi yang didanai dari dana APBN juga hanya terealisasi Rp 6 triliun. Padahal, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 8,9 triliun.

    Untuk 2013, PLN merencanakan investasi sebesar Rp 64,9 triliun. Jumlah ini meningkat sekitar 28,26 persen dari estimasi realisasi investasi 2012 Rp 50,6 triliun.

    “Dana investasi di antaranya dari pemerintah Rp 10,1 triliun, anggaran PLN Rp 39 triliun, dan sisanya dari pinjaman,” kata Nur Pamudji.

    BERNADETTE CHRISTINA


    http://www.tempo.co/read/news/2012/12/28/090450912/PLN-Kenaikan-TDL-Hanya-untuk-14-Persen-Pelanggan

    PLN: Kenaikan TDL Hanya untuk 14 Persen Pelanggan
    Jum’at, 28 Desember 2012 | 17:31 WIB


    Direktur Utama PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) Nur Pamudji. TEMPO/Jacky Rachmansyah

    TEMPO.CO, Surabaya – PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur memastikan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada Januari 2013 tak akan berdampak signifikan terhadap pelanggannya. Sebab, dari total pelanggan PLN Distribusi Jawa Timur sebesar 8,6 juta, pelanggan dengan daya 450 watt dan 900 watt cukup besar, yaitu mencapai 7,3 juta pelanggan. Sisanya, 1,3 juta, pelanggan merupakan golongan bisnis dan pemerintahan dengan daya di atas 6.600 watt.

    “Kenaikan TDL tidak begitu terasa di sini karena pelanggan dengan daya di bawah 900 watt paling banyak, sekitar 86 persen dari total pelanggan,” kata General Manager PLN Distribusi Jawa Timur, Haryanto, seusai penandatanganan MoU pembelian listrik dari PT Kertas Leces, di kantornya, Jumat, 28 Desember 2012.

    Haryanto menjelaskan, PLN Distribusi Jawa Timur belum menerima keluhan dari pengusaha terkait dengan kenaikan TDL sebesar rata-rata 15 persen. Lantaran hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat, Haryanto tak akan tebang pilih dalam menjalankan kebijakan itu.

    Meski TDL naik, pihaknya yakin tahun depan jumlah pelanggan tak akan menyusut. Bahkan, ia mencanangkan kenaikan hingga 500 ribu pelanggan per tahun. Kini, kapasitas terpasang tegangan listrik di bawah PLN Distribusi Jawa Timur mencapai 8.600 megawatt. Dari jumlah tersebut, sebesar 4.500 MW terdistribusi kepada 8,6 juta pelanggannya. “Dengan kenaikan 500 ribu pelanggan per tahun, over kapasitas tegangan sebesar 4.100 megawatt bisa dikurangi lagi,” kata dia.

    Direktur Utama PT Kertas Leces, Budi Kusmarwoto, mengatakan bahwa kenaikan TDL pada 2013 tidak berdampak signifikan bagi biaya proses produksi pulp dan kertas di perusahaannya. Sebab, secara mandiri pihaknya telah berhasil mengoptimalkan dan meningkatkan utilisasi instalasi pembangkit energi yang dimiliki PT Kertas Leces.

    Pembangkit energi ini berupa dua unit boiler batu bara berkapasitas masing-masing 120 ton per jam yang baru kelar dibangun pada Juni 2012. Selain itu, PT KL memiliki dua turbin generator berkapasitas 19 MW dan 27 MW. “Dulu kami memang beli listrik ke PLN. Tetapi sekarang Kertas Leces berhasil menjual listrik ke PLN. Saya pikir kenaikan TDL tidak berpengaruh besar bagi biaya produksi,” kata Budi.

    DIANANTA P. SUMEDI


    http://www.tempo.co/read/news/2012/12/10/090447087/PLN–ANZ-Garap-Proyek-Pembangkit-Listrik-Hidro

    PLN — ANZ Garap Proyek Pembangkit Listrik Hidro
    Senin, 10 Desember 2012 | 13:14 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bekerja sama dengan Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) untuk pengembangan proyek pembangkit listrik hidro. Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan kerja sama pada 7 Desember 2012 antara PLN dengan ANZ sebagai penasehat transaksi pengembangan tiga proyek pembangkit listrik hidro untuk dikembangkan di Sulawesi dan Sumatera.

    Proyek-proyek ini mencakup pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Karama 450 MW di Sulawesi, Batang Toru 510 MW di Sumatera Utara, dan Merangin 350 MW di Sumatera Utara. Proyek tersebut akan dilaksanakan dengan skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah-swasta.

    Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, proyek PPP merupakan proyek yang cukup kompleks dan sangat krusial. Keberhasilan pengadaan proyek PLTA ini sangat penting untuk mendukung sistem daya Sulawesi dan sistem Sumatra sehingga pembangunannya memerlukan perencanaan yang matang.

    Ia menambahkan, setelah melalui analisis dan penilaian yang kompetitif dan transparan, PLN menunjuk ANZ dalam memainkan perannya sebagai penasehat kunci dalam mendukung proyek-proyek pembangkit listrik hidro. “Terutama mengingat rekor ANZ yang sudah lama dan keahliannya dalam menangani proyek-proyek panas bumi dan hidro di seluruh Asia,” kata Nur Pamudji dalam siaran persnya, Senin, 10 Desember 2012.

    Di lain pihak, ANZ Global Head, Project & Structured Finance Paul Finn mengatakan, pembangkit listrik hidro dapat memainkan peran penting dalam memberikan listrik yang murah dan rendah karbon bagi pelanggan PLN. ANZ di Indonesia merupakan salah satu yang memiliki operasi terbesar di Asia dan merupakan landasan dari strategi super regional bank.

    “ANZ merasa terhormat telah dipilih dalam memberikan masukan kepada PLN untuk proyek pembangkit listrik hidro. Tugas sebagai penasehat akan memanfaatkan keberadaan ANZ di Indonesia, pengalaman dalam pembiayaan tenaga listrik, dan keahlian dalam tenaga air pada khususnya,” kata Paul.

    Proyek-proyek ini, katanya, merupakan langkah penting dalam pengembangan lanjutan dari sistem pembangkit listrik di Indonesia. “Kami berharap dapat membantu PLN untuk membawa mereka sampai sukses.”

    ROSALINA


     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: