Updates from Virtual Chitchatting Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 10:07 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Dana YKK-BI (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia) sebagai dasar utama bail-out Bank Century


    http://risalahjihad.blogspot.com/2010/02/motif-bailout-century-terungkap.html

    Motif Bailout Century Terungkap
    08 February 2010

    Jakarta – Rekaman rapat Bank Indonesia (BI) menguak sebagian motif bailout Bank Century. Salah satunya, penyelamatan Bank Century dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dana milik yayasan BI dan BUMN.

    Anggota Pansus Hak Angket Bank Century dari FPKS Andi Rahmat mengatakan, keberadaan dana yayasan BI dan BUMN disebut sangat jelas dalam rapat pejabat BI pada 13 November 2008. “Ini sudah motifnya,” ujarnya di sela rapat Pansus, Kamis 4 Februari.

    Dalam rapat itu, Pansus memutar dua rekaman audio, yakni Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan BI pada 5 dan 13 November 2008. Selain itu, transkrip rekaman rapat RDG BI pada 20 November 2008 juga sudah dibuka oleh Pansus.

    Menurut Andi, sejak awal hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dan BUMN di Bank Century, memicu dugaan motif tertentu dalam upaya penyelamatan Bank Century. “Sebab, jika Bank Century ditutup, dana YKKBI dan BUMN itu bakal hilang karena batas penjaminan LPS hanya Rp 2 miliar,” katanya.

    Dugaan tersebut, lanjut Andi, akhirnya terkonfirmasi karena dalam rekaman rapat RDG BI pada 20 November 2008 jelas disebut-sebut adanya dana YKKBI dan BUMN. Dengan demikian, keberadaan dana itulah yang diduga ikut menjadi salah satu pertimbangan BI menyelamatkan Bank Century.

    Berdasar transkrip tertulis RDG mingguan BI pada 20 November 2008, atau sehari sebelum keputusan bailout Bank Century, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Rochadi mengatakan, dana simpanan YKKBI akan hilang jika bank tersebut dinyatakan gagal.

    “Meskipun ini bukan menyangkut kebijakan umum mengenai sistem keuangan ataupun kondisi moneter, di sini kita menyadari ada simpanan YKKBI di bank ini,” ujarnya.

    Budi juga menyatakan, dana YKKBI tersebut bisa saja tidak tertagih bila Bank Century dinyatakan gagal. Dalam audit BPK disebutkan, dana YKKBI yang tersimpan di Bank Century mencapai Rp 80 miliar. “Saya kira ini penting untuk dijadikan dasar,” katanya.

    Selain dana YKKBI, dana simpanan di Bank Century yang disebut-sebut dalam RDG adalah milik BUMN. Deputi Gubernur Ardhayadi Mitroatmodjo mengatakan, RDG BI perlu mengekspos angka-angka kuantitatif sehingga dapat menambah lack of confidence atau kurangnya kepercayaan terhadap perbankan.

    “Di situ kan ada eksposure tidak hanya dana nasabah yang Rp 2 miliar, tetapi juga ada Telkom. Kemudian, juga ada dana antarbank,” ujarnya. “Ada investor kelembagaan Telkomsel, Jamsostek, dan sebagainya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menyatakan, hasil audit menunjukkan adanya dana BUMN yang ditempatkan di Bank Century sekitar Rp 400 miliar. “Saya tidak hafal satu per satu,” ujarnya.

    Data audit menunjukkan ada lima BUMN yang menyimpan dana senilai total Rp 412 miliar. Kelima BUMN tersebut adalah Jamsostek, PT Perkebunan Nasional (PTPN), Wijaya Karya, Telkom, dan Timah. Berdasar audit BPK, dana-dana itu ditempatkan oleh BUMN sebelum Bank Century dimasukkan ke pengawasan khusus BI karena bermasalah. Dana-dana itu lalu ditarik setelah Bank Century diselamatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Poin menarik lain yang terkuak dari rekaman RDG BI adalah kenyataan bahwa pengubahan Peraturan BI (PBI) No 10/26/PBI/2008 mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), sejak awal didesain khusus untuk Bank Century. Ini sekaligus mementahkan pernyataan semua pejabat BI saat diperiksa pansus yang menyatakan bahwa perubahan PBI tersebut tidak dilakukan hanya untuk Bank Century, tapi untuk seluruh bank.

    Perubahan PBI itu akhirnya juga menjadi salah satu temuan BPK. Dalam audit investigasi, BPK jelas menyebut bahwa perubahan PBI yang menurunkan syarat penerima FPJP dari rasio kecukupan modal (CAR) 8 persen menjadi hanya positif, patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh FPJP.

    Dalam rekaman RDG BI pada 13 November yang membahas FPJP, jelas terdengar bahwa sejak awal para pejabat BI hanya menyebut-nyebut Bank Century. Karena itu, aturan mengubah CAR dari 8 persen menjadi positif pun disesuaikan dengan kondisi Bank Century yang saat itu hanya memiliki CAR 2,35 persen.

    Akibat perubahan PBI itulah, akhirnya pada 14 November 2008, Bank Century mendapat kucuran dana FPJP dari BI Rp 689 miliar. “Istilahnya, itu lawry engineering atau rekayasa hukum untuk kepentingan tertentu,” ujar Andi Rahmat yang akan menginvestigasi nasabah Century Amiruddin Rustan di Makassar, Selasa 12 Februari nanti.

    Dikonfirmasi terpisah, anggota Pansus Century FPKS M Misbakhun menyatakan, hasil rekaman RDG pada 13 November menegaskan ketidakkonsistenan saksi. “Ini confirm nggak konsisten, PBI diubah untuk kepentingan Bank Century,” katanya.

    Menurut dia, fakta menyebutkan bahwa ada salah satu pihak di rekaman yang menyebutkan bahwa PBI memang direkayasa. “Keterangannya menyebutkan, harap hati-hati supaya PBI tidak dikesankan membantu bank ini, Bank Century tentunya,” lanjutnya.

    Dia menambahkan, sangat disayangkan bahwa Pansus tidak memiliki dokumen rekaman telekonferensi pada 13 November 2008. Padahal, telekonferensi itu menyebutkan cara penyelamatan Bank Century, termasuk penyebutan surat berharga dan aset kredit. “Ini harus diperiksa, tidak dikasih atau memang tidak ada rekamannya,” tandasnya.

    Duit Yayasan BI dan Sistemiknya Century

    Informasi tentang keberadaan dana milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) di Bank Century disampaikan dalam rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20 November 2008. Adalah Deputi Gubernur BI, S. Budi Rochadi, yang menyampaikan hal itu. Rapat yang berlangsung dari pukul 19.44 hingga 22.00 WIB itu mengagendakan pengambilan keputusan BI atas Century: sebagai bank gagal yang berdampak sistemik atau tidak. Keputusan BI itu selanjutnya akan diusung ke dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

    S. Budi Rochadi, seperti ditulis dalam audit investigasi BPK terhadap Century, menginformasikan, “Perlu diperhatikan kerugian yang akan diterima oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia, mengingat terdapat sebagian dana yang disimpan di BC (Bank Century).” Selain duit YKKBI, Deputi Gubernur BI, Siti Ch. Fadjrijah, menambahkan informasi terdapatnya sejumlah dana perusahaan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) yang juga disimpan di Bank Century.

    Dua informasi itu adalah bagian dari beberapa hal yang disampaikan dalam RDG, sebelum akhirnya muncul keputusan BI bahwa Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik. RDG itu dipimpin Boediono, Gubernur BI ketika itu. Pada saat ini, Boediono adalah Wakil Presiden (Wapres) RI.

    Peserta rapat pada malam 20 November itu adalah Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom dan enam Deputi Gubernur BI. Mereka adalah Hartadi A. Sarwono, Siti Ch. Fadjrijah, S. Budi Rochadi, Muliaman D. Hadad, Budi Mulya, dan Ardhayadi.

    ***

    RDG itu diawali presentasi dari Zainal Abiddin (ZA) selaku Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1). Presentasi itu dituangkan dalam dokumen “Ringkasan Eksekutif Permasalahan PT Bank Century Tbk”. Dalam presentasi itu, DPB1 mengusulkan agar Century ditetapkan sebagai bank gagal, yang diperkirakan berdampak sistemik.

    DPB1 juga meminta KSSK memutuskan kebijakan penanganan bank itu apakah berdampak sistemik atau tidak, untuk selanjutnya diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pertimbangannya, walaupun Century belum melampaui jangka waktu pengawasan khusus, yaitu enam bulan, kondisinya terus menurun.

    Rasio kecukupan modal (CAR) Century posisi 31 Oktober 2008 adalah negatif 3,53 dan tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%, sehingga dinilai insolvent. Ini terjadi karena pemegang saham emoh melaksanakan komitmen untuk menambah modal. Usaha mendatangkan investor juga tidak membuahkan hasil. Untuk mencapai CAR 8%, DPB1 menghitung, butuh tambahan modal Rp 632,37 milyar.

    DPB1 juga menyampaikan data kondisi likuiditas, yakni giro wajib minimum dalam rupiah pada 19 November 2008 masih positif sebesar Rp 134 milyar (1,85%). Namun terdapat kewajiban real time gross settlement (RTGS) dan kliring yang belum diselesaikan sebesar Rp 401 milyar. Sehingga GWM rupiah Century menjadi kurang dari 0%.

    Di samping itu, ada kewajiban yang akan jatuh tempo pada 20 November 2008, sebesar Rp 458 milyar. Untuk menopang likuiditas bank, BI memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) Rp 689,39 milyar. Namun, karena penarikan dana oleh nasabah jauh lebih besar, FPJP tak mampu memperbaiki kondisi likuiditas Century.

    Selanjutnya, dilakukanlah diskusi. Berdasarkan risalah dan rekaman RDG itu, Siti Fadjrijah mengusulkan agar Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal. Alasannya, upaya BI menyehatkan Century tidak berhasil sampai RDG dilakukan. Ditambah lagi, pemilik ogah menambah modal dan investor tak kunjung datang. Usulan itu juga mempertimbangkan ketidakmampuan Century memenuhi persyaratan kliring dan RTGS untuk esok harinya.

    S. Budi Rochadi (SBR) menyarankan agar menggunakan data neraca Century terkini, karena data neraca pada lampiran ringkasan eksekutif masih mamakai data per 31 Oktober 2008. Budi Mulia sependapat. Setelah itu, SBR menyampaikan informasi mengenai keberadaan dana YKKBI di Century.

    Muliaman Hadad selanjutnya mengemukakan bahwa BI telah melakukan semua hal yang diminta, sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tetang Perbankan. Muliaman menyatakan, setelah Century dinyatakan gagal, BI kemudian menyampaikan surat ke KSSK untuk meminta agar persoalan Century dibahas di KSSK.

    Gubernur BI Boediono mengemukakan, di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, ditambah suasana yang rawan rumor, dimungkinkan setiap bank berdampak sistemik. Terlebih dalam kondisi pasar valuta asing (valas) domestik yang ketika itu berada dalam tekanan. Selain itu, masalah segmentasi pasar antarbank yang selalu dibahas dalam RDG juga dapat memicu munculnya dampak sistemik.

    ***

    Adalah Halim Alamsyah, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, yang dalam RDG itu mempresentasikan analisis dampak sistemik yang menggunakan lima aspek. Kriterianya berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation Between The Financial Supervisory Authorithies, Central Banks and Financial Ministries of The European Union: On Cross-Border Financial Stability tanggal 1 Juni 2008 (selanjutnya disebut MoU).

    Ada empat aspek berdasar MoU itu untuk menentukan sebuah bank berdampak sistemik atau tidak. Mereka adalah institusi keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, dan sektor riil. BI menambahkan satu aspek, yaitu psikologi pasar.

    Kriteria dalam MoU tersebut digunakan karena hanya itulah kriteria yang dimiliki BI pada saat itu. Halim memperoleh MoU itu ketika mengikuti seminar di Toronto, Kanada, pada Oktober 2008. Kepada auditor BPK, Halim menyatakan bahwa metode itu masih coba-coba dan baru pertama kali digunakan di BI. Muliaman Hadad membenarkan hal itu.

    RDG kemudian menyetujui Century ditetapkan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik dan meminta KSSK memutuskan kebijakan atas bank tersebut. Berdasar RDG itu, BI mengirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Ketua KSSK. Surat Gubernur BI ini menjadi dasar rapat KSSK pada 21 November 2008, yang dimulai pukul 00.11. Rapat KSSK itu selanjutnya menetapkan bahwa Bank Century perlu diselamatkan dan diserahkan ke LPS.

    ***

    Keberadaan duit YKKBI di Century dan beberapa BUMN tadi mendapat perhatian serius dari Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. “Sangat tidak masuk akal jika karyawan BI yang tahu Century adalah bank cacat sejak awal malah menaruh uangnya di situ,” kata Andi Rahmat, anggota pansus dari Partai Keadilan Sejahtera. “Ini menjadi sebuah pertanyaan besar,” ia menambahkan. Karena itulah, ia akan menanyakan motif di balik penyimpanan itu.

    Anggota BPK, Hasan Bisri, di depan Pansus Century menyatakan bahwa besar dana YKKBI yang disimpan di Century sekitar Rp 80 milyar. “Dana itu sudah ditarik ketika Bank Century sudah ditangani LPS,” kata Hasan Bisri.

    Sedangkan BUMN yang menyimpan dana di Century antara lain PT Telkom, Jamsostek, Wijaya Karya, dan PT Perkebunan Nusantara. Dana BUMN ini juga sudah ditarik dari Century. LPS mencatat, ada 20 BUMN yang menarik dananya dari Bank Century, dengan total dana Rp 273,436 milyar.

    Yanuar Rizky, penasihat Indonesia Corruption Watch, menyatakan bahwa penarikan dana setelah Century diambil alih LPS itu justru janggal. “Banknya sudah aman, dananya kok malah ditarik. Ada apa ini?” katanya.

    Yanuar meminta KPK memberi perhatian khusus pada persoalan itu. “Agar persoalan itu menjadi jelas, KPK mesti mengaudit apakah ada pencucian uang atau tidak dalam hal ini,” Yanuar menambahkan.

    Dudung Sjarifudin, Ketua YKKBI, dalam jawaban tertulis kepada Gatra menyebutkan, penempatan dana YKKBI di Century itu dilakukan sejak 2007. Jumlah dana yang tersimpan di Century per 1 Oktober 2008 adalah Rp 83 milyar. Penempatan dana di Bank Century ini didasarkan pada alasan suku bunga yang ditawarkan Century cukup baik dibandingkan dengan suku bunga bank swasta lainnya. “Saat ini tidak ada dana YKKBI di Bank Century,” tulis Dudung dalam jawaban tertulisnya.

    Edy Kurnia, Vice President Public Relations PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), menyatakan bahwa keputusan penempatan dana Telkom di Century itu berdasarkan hasil perundingan serta pengecekan dan penilaian laporan keuangan Century per 30 Juni 2008 dan 30 September 2008. “Telkom selalu mengandung prinsip tingkat kehati-hatian, dengan berpegang pada kebijakan perseroan yang berlaku,” katanya kepada Rukmi Hapsari dari Gatra.

    Indikator pengambilan keputusan Telkom itu, kata Edy, didasarkan pada laporan keuangan Century, antara lain posisi rasio kredit dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR), rasio kecukupan modal (CAR), dan persentase kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). “Indikator itu masih di dalam koridor placement di Telkom,” tutur Edy. “Menyimpan uang di bank tentunya mengharapkan keuntungan dan keamanan,” Edy melanjutkan.

    Telkom menempatkan dana di Century dari periode Desember 2007 hingga November 2008. Dana itu disimpan secara bertahap hingga mencapai Rp 165 milyar. Sejak November 2008 itu, Telkom tak lagi menambah saldo di rekeningnya. Hingga kemudian, pada Oktober 2009, Telkom menarik dananya di Century. “Pada saat ini sudah nihil,” ujarnya.

    Pada pengambilan bulan Oktober 2009 itu, kata Edy, pihaknya mendapat banyak informasi bahwa Century kalah kliring. “Otomatis kami harus menyelamatkan dana yang ada di Bank Century tersebut,” tuturnya. (Gatra)


     
  • Virtual Chitchatting 10:06 AM on 2013/11/29 Permalink  

    The ultimate preference of Lila Komaladewi Gondokusumo: Save your money in Bank Century before or after you have saved your kəm inside my cipap or cibai bin (膣屄面) 

    The ultimate preference of Lila Komaladewi Gondokusumo: Save your money in Bank Century before or after you have saved your kəm inside my cipap nor cibai bin (膣屄面)


    http://tidakmenarik.wordpress.com/2009/07/28/doyan-oral-seks-lila-juga-koleksi-sex-toys/

    Doyan Oral Seks, Lila Juga Koleksi Sex Toys

    Surabaya (beritajatim.com) – Lagi-lagi, kehidupan ‘pribadi’ tersangka kasus money laundryng Bank Century, Lila Gondokusumo bersama nasabahnya membuat geger. Ternyata, Lila tak hanya suka bercinta three some (bertiga), tapi juga senang melakukan oral seks.

    Hal itu diungkapkan oleh ‘mangsa’ Lila, George Fredy. Kepada beritajatim.com, George mengatakan bahwa dirinya dirayu hingga diajak ML agar mau jadi nasabah Bank Century oleh Lila Gondokusuma.

    “Bahkan pernah kami bertiga, saya, Lila dan M (salah satu petinggi Bank Century) pergi ke Hongkong dan kami melakukannya di sana,” papar Freddy blak-blakan, Selasa (28/07/2009).

    George juga menyebutkan jika Lila lebih suka oral seks. “Favoritnya adalah milik saya dilumuri susu kental manis dan madu,” imbuh pria yang mengaku sebagai pemilik rumah lelang terbesar di Indonesia ini.

    Pernyataan kontroversial George Fredy tersebut ternyata dibenarkan oleh Sri Gayatri, nasabah Bank Century yang juga sahabat Lila sejak Bank Century masih bernama Bank Pikko.

    “Lila suka oral seks karena dia ada kecenderungan lesbi. Itu ketularan sama suster yang merawatnya sejak kecil yang ternyata lesbi,” tutur Gayatri yang juga membenarkan kepergian Goerge Fredy, Lila dan M ke Hongkong.

    Yang lebih menarik, Gayatri menyatakan karena si Lila adalah seorang janda maka untuk memuaskan hasrat seksualnya ketika tak ada lawan tanding, ternyata Lila mengkoleksi Dildo (sex toys berbentuk alat kelamin pria yang bisa bergetar, red). “Dia punya beberapa koleksi dildo yang bisa bergetar,” pungkasnya. (nas/eda)


    http://www.antaranews.com/berita/157750/terdakwa-bank-century-kembali-ajukan-penangguhan-penahanan

    Terdakwa Bank Century Kembali Ajukan Penangguhan Penahanan
    Rabu, 14 Oktober 2009 03:17 WIB


    Lila Komaladewi Gondokusumo(ANTARA/Saiful Bahri)

    Surabaya (ANTARA News) – Terdakwa kasus penggelapan dana nasabah Bank Century senilai Rp400 miliar, Lila Komaladewi Gondokusumo, kembali mengajukan penangguhan penahanannya.

    “Ini merupakan permohonan kami yang ketiga kalinya,” kata Slamet Yuwono, selaku penasihat hukum Lila di Surabaya, Selasa.

    Saat sidang perdana, ibu satu anak itu pun mengajukan permohonan yang sama. Namun majelis hakim tidak menggubrisnya sehingga tidak ada respons apakah permohonan itu diterima atau ditolak.

    Permohonan kedua diajukan pada 24 September 2009. Saat itu, Lila mengajukan lagi karena beralasan sakit dan butuh perawatan di rumah sakit.

    Untuk memudahkan akomodasi selama masa perawatan itu, mantan Direktur Pemasaran Bank Century Wilayah Jatim dan Bali itu meminta tahanan dialihkan atau ditangguhkan.

    “Permohonan klien kami yang ketiga kalinya itu hanya untuk mengingatkan hakim bahwa kami sebelumnya juga sudah pernah mengajukan permohonan serupa,” katanya.

    Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai langkah dalam memperjuangkan asas keadilan di depan hukum karena tiga terdakwa lainnya dalam kasus yang sama sudah tidak ditahan lagi.

    Ketiga orang yang penahanannya ditangguhkan itu adalah Yulius Syahbana (mantan Kepala Kantor Bank Century Cabang Rajawali), Gantoro (mantan Kepala Bank Century Cabang Kertajaya), dan Siti Aminah (mantan Kepala Bank Century Cabang Pembantu Panglima Sudirman). Status tahanan mereka dialihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.

    Slamet memiliki alasan kuat yang bisa dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan tersebut, di antaranya selama mendekam di dalam tahanan, Lila merasa tertekan. Selain itu, ibunda Lila juga sakit-sakitan gara-gara memikirkan kondisi anaknya yang ditahan di dalam rutan.(*)

    Editor: B Kunto Wibisono


    http://forum.viva.co.id/aneh-dan-lucu/97567-lila-pelacur-elite-didunia-perbankan.html

    http://asli-unik.blogspot.com/2011/04/lila-pelacur-elite-perbankan.html

    Lila, Pelacur Elite Perbankan
    Dimas Abdurrahman S
    Sabtu, 09 April 2011 02.29


    Lila Kumala Dewi Gondokusumo

    Lila Century Ajak ML Nasabahnya
    Sidang lanjutan perkara penipuan dan pencucian uang nasabah Bank Century Rp 400 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (2/7), memanas. Baik jaksa penuntut umum (JPU) maupun pihak terdakwa Lila Kumala Dewi Gondokusumo, saling melakukan interupsi.

    Berkali-kali JPU Edy Winarko dan kuasa hukum terdakwa O.C, Kaligis melayangkan interupsi pertanyaan dari masing-masing pihak, lantaran keterangan saksi dianggap keluar dari materi persidangan. Tak pelak, keadaan ini memaksa Ketua Majelis Hakim Nyoman Gede Wirya bersikap tegas. Kedua pihak diminta mematuhi jalannya persidangan dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi perkara.

    Tak hanya itu, saksi sendiri berulang kali menyampaikan keterangan yang melenceng dari materi perkara. Namun, justru ini malah menjadi perhatian mereka yang memenuhi ruang sidang. Seperti keterangan saksi George Freddy. Saksi yang mendepositokan uangnya Rp 8 miliar di Bank Century ini mengaku telah dibujuk rayu oleh terdakwa Lila Kumala Dewi Gondokusumo, yang menjabat Direktur Pemasaran Bank Century Wilayah V (Surabaya dan Bali).

    Bahkan pria itu mengaku sempat diajak berhubungan layaknya pasangan suami-istri di salah satu hotel di Hongkong, agar uangnya di Bank Century tersebut disimpan dalam bentuk reksadana produk PT Antaboga Sekuritas. “Saya dirayu sampai saya diajak tidur. Maaf ya saya kasar, tapi saya diajak making love (ML),” beber George.

    Keterangan saksi ini langsung dipotong oleh majelis hakim dengan alasan, apa yang sampaikan sudah menyimpang dari materi perkara. “Itu rahasia saudara yang tidak perlu diungkapkan di persidangan,” kata Nyoman Gede Wirya.

    Kemudian George Fredy mengungkapkan sebelumnya ia menyimpan dananya di Bank Panin, Namun karena dijanjikan oleh Lila, bahwa reksadana Antaboga terproteksi dengan baik alias uang aman. Karena itu, dananya pun dipindahkan. ” Century itu Antaboga, Antaboga itu Century. Makanya saya percaya, apalagi sempat diajak kencan,” ujarnya yang disambut tepuk tangan oleh nasabah lainnya yang menenuhi ruang sidang Cakra.

    sumber : surabayapagi.com


    http://m.jpnn.com/news.php?id=124605

    MAKI Pertanyakan Bebasnya Napi Kasus Century
    Rabu, 18 April 2012 , 04:47:00

    JAKARTA – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta penegak hukum tidak pandangbulu dalam menindak koruptor. Permintaan itu sampaikan Boyamin terkait ditolaknya Peninjauan Kembali (PK) Lila Komala Dewi Gondokusumo terpidana kasus Reksadana Antaboga oleh Mahkamah Agung, tidak lama setelah Lila dibebaskan dari penjara rumah tahanan Medaeng, Surabaya.

    Boyamin mencurigai ada pihak-pihak yang ingin menutupi kasus ini sehingga tidak lagi menjadi sorotan publik.

    “Dengan dibebaskannya narapidana skandal Century ini, justru semakin meyakinkan publik bahwa kasus tersebut ditutup-tutupi,” kata Boyamin, di Jakarta, saat dihubungi, Selasa (17/4).

    Ia menduga, selain adanya permainan dalam pemberian remisi juga ada keterlibatan penguasa yang selama ini sudah diduga-duga publik. “Dibebaskannya Lila, bisa jadi agar dia tidak ‘bernyanyi’, karena banyak pihak merasa khawatir kalau Lila ditahan, dia akan membongkar siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebuit,” ungkap Boyamin Saiman.

    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menyatakan akan mempertanyakan bebasnya Lila Komala Dewi Gondokusumo, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak PK yang diajukan mantan Direktur Marketing Bank Century itu.

    “Kami akan mempertanyakan masalah ini kepada pihak terkait,” kata Ahmad Yani.

    Februari 2012 lalu, MA memutuskan menolak PK yang diajukan oleh Lila melalui kuasa hukumnya H Abdurochiem Asnawie SH pada Juni 2011 lalu dengan nomor register 150 PK/Pid.Sus/2011. Tiga Hakim Agung yang menangani perkara ini yaitu Salman Luthan, SH MH, Sri Murwahyuni SH MH dan Mansur Kertayasa H., SH, MH sepakat menolak PK tesebut pada sidang 22 Februari 2012.

    Namun sebelum PK itu ditolak, Lila dikabarkan sudah dibebaskan dari penjara Medaeng, Surabaya karena dia mendapat remisi 1 tahun 11 bulan. Sesuai dengan vonis yang dia terima selama lima tahun, terpidana ini baru bisa bebas pada Desember 2013.

    “Kalau ada pelanggaran atau permainan dalam pemberian remisi, itu harus diusut,” kata Ahmad Yani.

    Lila diajukan ke Pengadilan karena terlibat penipuan dan pencucian uang nasabah melalui Reksadana yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas. Dengan cara Lila sejumlah nasabah bersedia memindahkan dana mereka untuk diinvestasikan dalam Reksadana Antaboga melalui discresionary fund melalui Bank Century di Wilayah Surabaya dan Bali.

    Tidak kurang dari 400 nasabah yang berhasil ditarik dengan kerugian Rp450 miliar. Sebagian besar nasabah yang tertarik untuk menginvestasikan dananya dalam Reksadana itu karena mendapat iming-iming bunga tinggi sekitar 15 persen.

    Semula dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaaan menuntut hukuman 3,5 tahun penjara. Namun majelis hakim yang dipimpin I Nyoman Gede Wirya menilai Lila yang dalam sidang itu didampingi pengaracanya OC Kaligis hanya terbukti bersalah dalam penipuan dan hanya divonis 1,5 tahun penjara. Vonis dijatuhkan pada 19 Oktober 2009.
    Baik Jaksa maupun Lila tidak puas atas putusan PN Surabaya tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

    Majelis hakim banding yang diketuai Abdul Madjid memberikan hukuman lebih berat kepada Lila sesuai tuntutan jaksa yakni vonis penjara selama 3,5 tahun kepada Lila.

    Tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, Lila mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Diluar dugaannya, pada 20 Januari 2010, majelis hakim banding yang diketuai Abdul Madjid, menghukum Lila dengan penjara selama 3,5 tahun.??Lila pun mengajukan kasasi. Tapi pada 19 Mei 2010, majelis hakim agung yang terdiri dari H Dirwoto (ketua), Abdul Gani Abdullah (anggota), dan Mohammad Taufik anggota, malah menambah hukuman Lila menjadi lima tahun.

    Lila juga terbukti melakukan pencucian uang, terkena pasal 378, pasal 372 KUHP dan pasal 3 pasal 6 UU No. 15/2002 yang diubah dengan UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Berdasarkan pasal tersebut ancaman hukuman maksimal selama 15 tahun, tapi majelis hakim yang mengenakan hukuman selama 5 tahun atau lebih berat dibandingkan vonis hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya.

    Lila tak terima, dan mengajukan PK. Namun kemudian, MA juga menolak PK sehingga berdasarkan amar putusan ini, Lila tidak bisa lagi menggelak dari kesalahannya dan bertanggung jawab dalam kasus Reksadana Antaboga.

    Berdasarkan keputusan PK itu, Lila baru bisa bebas dari penjara pada 22 Desember 2013, terhitung lima tahun semenjak dia mengalami penahanan di Mabes Polri pada Desember.

    Namun, pada 21 Januari 2012 Lila sudah dibebaskan setelah dipenjara selama 3 tahun dan 1 bulan.

    Bebasnya Lila ini dibenarkan oleh Kasie Pidum Kejari Surabaya, Setyo Pranoto. Lila, bebas setelah mendapat potongan masa hukuman, yakni remisi natal dan kemerdekaan. Lalu, permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan Lila, dikabulkan.

    Selama menghuni Blok W Rutan Medaeng sejak Juli 2009, Lila dianggap berkelakuan baik. Dia mengajari narapidana lain, ketrampilan menyulam. Lila juga menjadi tamping (tahanan pendamping) di bagian registrasi Rutan Medaeng, hingga bebas Sabtu (21/1) lalu.

    “Karena itulah, Lila kemudian mendapat pemotongan masa hukuman total selama 1 tahun 11 bulan,” kata Setyo Pranoto. (fas/jpnn)


     
  • Virtual Chitchatting 10:05 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Tanggal 20 Oktober 2009 lalu, di Jakarta, Boediono dilantik jadi Wakil Presiden Indonesia; di Surabaya, Lila Komaladewi Gondokusumo divonis penjara


    20091020 di Jakarta, MPR Lantik SBY-Boediono sebagai Presiden-Wapres


    http://www.jpnn.com/read/2009/10/20/52839/SBY-Kobarkan-Indonesia-Bisa-

    MPR Lantik SBY-Boediono sebagai Presiden-Wapres
    SBY Kobarkan ‘Indonesia Bisa’
    Selasa, 20 Oktober 2009 , 14:05:00

    JAKARTA – Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipimpin oleh ketuanya Taufiq Kiemas (TK), akhirnya selesai melantik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono, Selasa (20/10) siang tadi. Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014.

    “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap SBY saat mengucapkan sumpah di hadapan 640 anggota MPR-RI, di Gedung Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (20/10).

    Sumpah yang sama juga dilakukan oleh Wapres Boediono, dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden dan Wapres, serta pimpinan MPR. Kemudian dilakukan penyerahan berita acara pelantikan kepada Presiden dan Wapres oleh Ketua MPR, disusul penegasan Ketua MPR yang mengatakan bahwa dengan dilakukannya acara pelantikan itu, maka pasangan SBY-Boediono telah sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk lima tahun ke depan, tepatnya mulai 20 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014 mendatang.

    Dalam pidatonya sendiri, TK menyatakan bahwa dengan dilantiknya pasangan SBY-Boediono, maka Indonesia telah membuktikan pada dunia bahwa negara ini konsisten dalam menegakkan demokrasi, serta telah sampai pada tahap demokrasi yang lebih maju, terbuka dan demokratis. “Pemilihan presiden langsung oleh rakyat merupakan langkah maju, begitu juga dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini sesuai dengan harapan Presiden Soekarno yang ingin adanya pemilihan presiden secara langsung,” ujar Taufiq Kiemas.

    Sementara itu dalam pidato sambutannya, SBY antara lain juga menyampaikan terima kasih kepada mantan Wapres Jusuf Kalla, yang selama acara berlangsung terlihat menebar senyum. “Kepada Saudara Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI periode 2004-2009 yang telah mendampingi saya selama lima tahun terakhir, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdian Saudara kepada pemerintah, bangsa dan negara. Pengabdian Kalla akan tercatat abadi dalam sejarah perjalanan bangsa dan dikenang sepanjang masa,” tegas SBY, disambut tepuk tangan meriah peserta Sidang Paripurna MPR.

    Selain kepada Kalla, SBY juga mengucapkan terima kasihnya kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (I), atas upaya menyukseskan program-program pembangunan nasional. Ia pun menyampaikan rasa hormatnya kepada para calon presiden dan calon wapres, yang telah bersama-sama berkompetisi pada pemilihan presiden yang lalu. Menurut SBY, para kandidat itu ikut berjasa memekarkan kehidupan demokrasi di tanah air, dengan melaksanakan kompetisi politik dengan penuh etika dan kedewasaan.

    “Dalam demokrasi, semuanya menang. Demokrasi menang, rakyat menang, Indonesia menang. Untuk itu, saya mengajak segenap komponen bangsa untuk kembali bersatu membangun bangsa. Dengan semangat baru dan kebersamaan, kita songsong pembangunan lima tahun ke depan dengan penuh optimisme dan percaya diri,” harap SBY.

    Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintahannya mendatang telah mencanangkan program kerja 100 hari, serta untuk 1 tahun dan 5 tahun. Program kerja tersebut mengandung esensi peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi dan peningkatan keadilan. “Untuk menciptakan itu semua, maka jangan pernah kita menyerah dan patah semangat. Kita harus mengobarkan semangat ‘Indonesia Bisa’ untuk membasmi korupsi dan menegakan good governance serta mengentaskan kemiskinan,” katanya.

    SBY juga mengingatkan pentingnya untuk menjaga persatuan bangsa. Selain itu, Presiden RI ini kembali mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga jati diri dan budaya bangsa. “Perlu dijaga persatuan bangsa. Ada masanya kita berdebat dan ada masanya kita merapatkan barisan. Para pemimpin bangsa, apapun latar belakangnya, harus menjaga kekompakan dan bersedia berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Kita juga harus menjaga jati diri bangsa dan budaya kita, dan terus tumbuh dan tidak mudah goyah. Saya mengajak segenap rakyat untuk terus melangkah maju sebagai bangsa besar, rukun dan bersatu melangkah,” ungkapnya.

    Sedangkan untuk hubungan internasional, SBY menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjaga politik luar negeri yang bebas aktif, serta terus berperan penting khususnya di kawasan Asia Tenggara. “Kepada dunia internasional saya tegaskan, Indonesia akan terus menjalankan program politik luar negeri bebas aktif. Tidak ada negara yang menganggap Indonesia musuh dan tidak ada negara yang dianggap musuh oleh Indonesia,” katanya.

    “Indonesia akan bekerjasama dengan siapapun yang memiliki niat dan tujuan yang sama untuk kepentingan dunia yang adil, demokratis dan sejahtera. Kami akan terus menjadi penyelamat dunia dari perubahan iklim dan mendorong kerukunan antar peradaban. Dan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, sejahtera dan dinamis,” tandas SBY di bagian akhir pidatonya. (fas/esy/JPNN)


    20091020 di Surabaya, PN Surabaya Vonis Lila Gondokusumo 1,5 Tahun karena Menipu Nasabah Bank Century


    http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=3700&l=penipuan-nasabah-bank-century-pn-surabaya-vonis-lila-gondokusumo-15-tahun

    Penipuan Nasabah Bank Century: PN Surabaya Vonis Lila Gondokusumo 1,5 Tahun
    Selasa, 20 Oktober 2009

    Surabaya-Air mata Lila Komaladewi Gondokusumo menetes sesaat setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kemarin (19/10). Dia dianggap bersalah karena terbukti menipu nasabah Bank Century sekitar Rp 450 miliar.

    Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan jaksa. Tim jaksa yang diketuai Raimel Jesaya sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Alasannya sama, jaksa menganggap Lila terbukti menipu nasabah.

    Nyoman Gede Wirya selaku ketua majelis hakim mengatakan, perbuatan Lila memenuhi unsur pasal dakwaan pertama, yaitu 378 KUHP. Hal tersebut dilakukan terdakwa saat masih menjabat Korwil V Bank Century wilayah Bali dan Surabaya serta direktur pemasaran Bank Century pusat.

    Gede menjelaskan, Bank Century membuat perjanjian kerja sama dengan PT Antaboga Delta Sekuritas (PT ADS). Bank milik Robert Tantular itu menjadi subagen penjualan reksadana dan discretionary fund (DF) kepada para nasabah. “Menindaklanjuti perjanjian tersebut, bank mengeluarkan surat edaran pada 2005,” ungkap dia.

    Surat itu ditujukan kepada kepala cabang Bank Century Panglima Sudirman, Rajawali, dan Kertajaya. Semua berlokasi di Surabaya. Di dalamnya disebutkan iming-iming komisi bagi yang mampu menjual reksadana dan DF. Setiap investasi Rp 1 miliar untuk reksadana, penjual mendapatkan komisi Rp 100 ribu. Sedangkan komisi untuk DF Rp 200 ribu.

    Berdasar keterangan saksi, Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengirimkan surat pada 2005 tentang larangan membuka reksadana karena terlalu berisiko. BI meminta laporan bank yang membuka investasi tersebut. “Tapi, terdakwa tidak meneruskan surat BI itu ke bawahan untuk segera menghentikan penjualan reksadana,” ucap hakim.

    Penjualan dilanjutkan meski sudah menerima surat peringatan dari BI. Terdakwa pun tidak melaporkan penjualan produk investasi tersebut kepada BI.

    Dalam menjual reksadana, terdakwa mengeluarkan tiga internal memo (IM) bernomor 005, 103, dan 106. Memo-memo tersebut berisi tentang iming-iming agar nasabah tertarik untuk berinvestasi di produk keuangan itu. Salah satunya, bunga yang diberikan lebih tinggi daripada deposito. “Saat itu bunga deposito 6-7 persen. Sedangkan bunga reksadana dijanjikan 12-13 persen,” jelas mantan hakim bom Bali tersebut.

    Berkat iming-iming yang menggiurkan itu, sekitar 400 nasabah tertarik untuk menginvestasikan uang di Bank Century. Jumlahnya mencapai Rp 450 miliar. Diantaranya cabang Kertajaya yang nasabahnya mencapai 250 orang mampu meraup investasi Rp 200 miliar, cabang Panglima Sudirman Rp 100 miliar, dan cabang Rajawali Rp 75 miliar.

    Jika sama-sama menganggap terdakwa terbukti bersalah, kenapa tuntutan dan vonis berbeda? Gede menjelaskan, hakim tidak sepakat dengan jaksa dalam beberapa hal. Salah satunya berkaitan dengan produk reksadana. Sebab, produk tersebut ada sejak 2002, saat Bank Century masih bernama CIC. “Terdakwa baru masuk ke bank itu awal 2005,” tutur Gede.

    Selain itu, investasi reksadana didaftarkan melalui bagian marketing (pemasaran) dan kepala cabang. Hanya nasabah tertentu yang menanamkan duit melalui Lila secara langsung. Uang yang masuk langsung disetor ke rekening PT ADS. Meski demikian, Lila menerima fee Rp 517 juta dari penjualan produk PT ADS tersebut.

    Saat mendengarkan pertimbangan hakim, Lila sesekali mengelap keringat di bagian belakang leher. Begitu hakim mengetokkan palu, Lila menangis. Pengacara O.C. Kaligis yang mendampingi Lila berupaya menenangkan sang klien.

    Menanggapi putusan hakim, O.C. Kaligis menyatakan akan mengajukan banding. Menurut dia, kliennya tidak berbuat seperti yang dituduhkan. “Berdasar keterangan dalam sidang, fee yang diterimanya itu tidak berasal dari jual reksadana, melainkan hasil jual emas,” ucapnya.

    Sementara itu, saat sidang pembacaan vonis berlangsung, nasabah paling vokal Sri Gaya Tri yang dikawal massa berseragam Pemuda Pancasila menggelar demo. Mereka menuntut hakim menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya.

    Tapi, saat mengetahui putusan hakim “hanya” 1,5 tahun, Gaya Tri langsung meneriakkan protes. Dia berteriak-teriak di depan ruang sidang Lila. “Seharusnya, Lila dihukum mati. Saya akan demo rumah ketua PN,” teriak Gaya Tri mengundang perhatian.

    Dimintai keterangan secara terpisah, jaksa menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. “Kami masih punya waktu tujuh hari,” kata jaksa Edi Winarko yang dibenarkan Kasi Pidum Kejari Surabaya Roch. Adi Wibowo. (eko/rif/ari)

    Sumber : Jawa Pos, Selasa, 20 Oktober 2009
    Sumber Foto: jawapos.co.id


     
  • Virtual Chitchatting 10:04 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Dagelan KPK bersama Boediono di kasus Bank Century


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/29/bailout-century-untuk-selamatkan-uang-budi-sampoerna

    Kasus Century
    Bailout Century untuk Selamatkan Uang Budi Sampoerna
    Jumat, 29 November 2013 10:04 WIB

    Kisah Terungkapnya Skandal Bailout Bank Century bagian ketiga

    Penulis Yulis Sulistyawan
    Editor: Rachmat Hidayat

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepuluh bulan setelah pemerintah memutuskan memberikan bailout kepada Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, aroma tak sedap tersebut baru tercium anggota DPR.

    Adalah peristiwa celetukan anggota DPR dalam rapat informal dengan Kementerian Keuangan (Kemenku) di Hotel Sheraton Bandara, Soekarno-Hatta, Jakarta pada 31 Juli 2009 yang membuat informasi adanya bailout Rp 6,7 triliun mencuat.

    Anggota DPR kian getol mengungkap aliran uang jelang Pemilu 2009 tersebut.

    Timwas Century mendapatkan data, bahwa uang bailout itu dicairkan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan uang nasabah terbesar Century yakni Budi Sampurna yang mencapai Rp 2 triliun.

    Pasca-peristiwa terungkapnya dana Bailout Century di Hotel Sheraton, Komisi XI DPR kian bersemangat membongkar aroma tak sedap bailout Century. Dradjad Wibowo yang ketika itu menjadi anggota Komisi XI DPR RI dipercaya untuk mencari data tentang bailout Century tersebut.

    Kepada Tribun dan Kompas TV dalam diskusi internal kemarin, Dradjad mengaku mengerahkan jaringannya untuk mendapatkan dana tentang bailout Century.

    Tak berselang lama, Dradjad menerima data bertumpuk-tumpuk. “Setelah saya pelajari, bailout ini adalah perampokan uang negara,” jelasnya.

    Dradjad bahkan mendapatkan notulensi rapat pada 21 November 2008 yang digelar Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang memutuskan pemberian bailout Century sebesar Rp 6,7 triliun.

    Temuan Dradjad langsung direspon positif oleh teman-temannya sesama anggota Komisi XI DPR dari berbagai fraksi.

    Hasilnya, Agustus 2009 Sri Mulyani yang waktu itu menjabat Menteri Keuangan diundang hadir ke DPR.

    “Hampir semua fraksi menghajar Sri Mulyani karena memberikan bailout ini,” lanjut Drajad.

    Saking panasnya serangan ke Sri Mulyani, saat pulang dari rapat tersebut Sri Mulyani yang biasanya akrab dengan anggota Komisi XI DPR enggan bersalaman.

    Dari hasil penelusuran Komisi XI yang dipimpin Dradjad, Budi Sampoerna adalah pemilik deposito terbesar di Bank Century yang mencapai Rp 2 triliun.

    Menurut Drajad, dengan program pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Century pada 14 November 2008 sebesar Rp 680 miliar, maka uang pemilik deposito maksimal hanya diganti Rp 2 miliar.

    Itu artinya, uang Rp 2 triliun milik Budi Sampoerna (kini almarhum) hanya akan diganti Rp 2 miliar.
    Dradjad menduga, Budi Sampoerna memiliki jaringan yang kuat, sehingga program penyelematan Bank Century dari pemberian FPJP terus berkembang menjadi bailout sehingga nilainya mencapai 6,7 triliun.

    Dengan bailout ini, maka uang seluruh nasabah bisa dikembalikan.
    Sepengetahuan Dradjad sebagai praktisi perbankan sebelum menjadi politisi, Budi Sampoerna adalah seorang nasabah yang prudent (penuh kehati-hatian).

    Dradjad sangat yakin bahwa Budi Sampoerna mengenal Robert Tantular, pemilik Bank Century yang track record di perbankan sudah dinilai buruk.

    Berdasarkan data yang diperoleh Komisi XI ketika itu, Budi Sampoerna memiliki dana yang luar biasa besar setelah menjual saham PT HM Sampoerna ke Philip Morris.

    Dradjad menduga, uang Rp 2 triliun yang disimpan Budi Sampoerna ke Century berasal dari penjualan saham mayoritas HM Sampoerna.

    “Saya juga tidak tahu, kenapa BS (Budi Sampoerna) mau menempatkan dana sebesar itu ke Bank Century. Padahal dia orangnya prudent,” ujar Dradjad.

    Penelusuran Dradjad dan rekan-rekannya di Komisi XI DPR, ternyata ada pengaruh dari Direktur Marketing Bank Century Lila Gondokusumo yang membuat Budi Sampoerna percaya uangnya disimpan dalam bentuk deposito di Century.

    Dradjat sangat yakin bahwa bailout itu dikucurkan demi menyelamatkan duit Budi Sampoerna. “Saya haqul yakin, Komite Stabilitas keluarkan bailout untuk selamatkan dana BS,” ujar Dradjad.

    Dradjad pun sangat yakin bahwa tidak mungkin Sri Mulyani dan Boediono berani menaruhkan profesionalismenya untuk memberikan bailout Century, tanpa ada perintah tangan yang sangat kuat.

    Hingga tulisan ini diterbitkan, Tribunnews belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pihak almarhum Budi Sampoerna.


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/29/di-kompasiana-jusuf-kalla-sebut-century-sebagai-skandal-perampokan-sistemik

    Kasus Century
    Di Kompasiana Jusuf Kalla Sebut Century Sebagai Skandal Perampokan Sistemik
    Jumat, 29 November 2013 01:30 WIB

    Editor: Dodi Esvandi
    Sumber: Kompas.com

    henry lopulalan
    SAKSI CENTURY- Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 Jusuf Kalla memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013). Ia diperiksa menjadi saksi perkara terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (Warta Kota/henry lopulalan)

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, kasus Bank Century adalah skandal perampokan sistemik. Kalla tidak sepakat jika kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2008 terancam oleh kondisi krisis global.

    Kalla menuliskan latar belakang situasi pemerintahan pada saat-saat pengambilan kasus Century di Kompasiana, Kamis (28/11/2013). Kalla memiliki akun terverifikasi di Kompasiana dan kerap menulis beragam pandangannya di blog sosial itu.

    “Pemerintah percaya diri ekonomi kita dapat dikontrol dengan baik. Kita masih memiliki cadangan surplus dari APBN tahun sebelumnya,” tulis Kalla.

    Dalam tulisannya, Kalla mengaku bingung soal keputusan uang sebesar Rp 6,7 triliun yang digelontorkan untuk menalangi Bank Century. Tanpa sepengetahuannya, Bank Century telah diputuskan sebagai bank gagal dan berdampak sistemik.

    “Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau ke mana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari ke mana uang itu?” tulis Kalla.

    Berikut penuturan Kalla seperti dikutip dari Kompasiana.

    Saya ingin berikan pendapat tentang latar belakang krisis yang terjadi tahun 2008 lalu. Pada waktu itu, krisis yang terjadi adalah krisis ekonomi Amerika, bukan krisis Indonesia. Tentu dampaknya adalah kepada ekonomi Amerika sehingga impor mereka menjadi sulit dari China. Dan, inilah kemudian menurun dan berdampak pada ekonomi kita.

    Artinya, yang berakibat semuanya pada kita adalah ekspor yang menurun, terutama ke China. Akibat ekspor menurun inilah tentu ada masalah-masalah lainnya.

    Pada Kamis 20 November 2008 lalu, rapat diadakan di kantor Wapres, kantor saya waktu itu. Hasil rapat tanggal 20 November itu adalah tentang situasi perekonomian Indonesia secara umum yang terangkum dalam penjelasan yang diberikan oleh saudara Anggito Abimanyu yang mewakili Menteri Keuangan.

    Waktu itu saya minta Menteri Keuangan yang memberi penjelasan pada publik tapi kemudian Menteri Keuangan menugaskan saudara Anggito, yang saat itu merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

    Dalam penjelasannya, Anda bisa baca di Kompas tanggal 21 November 2008, adalah bahwa Pemerintah percaya diri ekonomi kita dapat dikontrol dengan baik. Kita masih memiliki cadangan surplus dari APBN tahun sebelumnya, jadi kondisi kita masih baik. Memang waktu disampaikan juga oleh Pak Boediono ada masalah-masalah soal ekonomi, itu karena ekspor menurun. Itu memang masalah. Tapi tidak ada dibicarakan tentang bank.

    Krisis tentu ada dampaknya, tetapi tak akan menyebabkan krisis buat Indonesia. Itu jelas Anda bisa lihat pada kesimpulan rapat yang dipublikasikan dan diberikan kepada umum. Dalam rapat itu sama sekali tidak membicarakan masalah perbankan atau pun Bank Century. Tidak ada sama sekali. Bahkan, Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak pernah menyampaikan adanya suatu bank yang gagal atau semacamnya.

    Saya waktu itu menjabat sebagai acting Presiden. Akan tetapi, mengapa rapat KKSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), tentang bank gagal dan dampak sistemik tidak dilaporkan? Bukannya seharusnya dilaporkan? Apalagi masalah besar seperti itu. Namun saya akhirnya dilapori hari Selasa minggu setelahnya. Rapat mereka adalah hari Jumat-Sabtu (21-22 November), di mana paginya diputuskan dana bail-out Century. Uang juga dikeluarkan Sabtu.

    Saya bingung juga, mengapa uang dikeluarkan hari Sabtu-Minggu? Mau kemana uang dikeluarkan hari Sabtu? Bukannya bank-bank tidak ada yang buka? Lari kemana uang itu?

    Senin bingung, kenapa tiba-tiba keluar 2,7 triliun. Padahal yang disetujui menurut apa yang dilaporkan ke saya adalah 630 milyar. Selasa bingung. Rapat lagi.

    Lalu, saya mendapat laporan, Pak ada masalah seperti ini, terjadi drain, terjadi keluar uang yang begitu besar. Saya bilang ada apa! Nah waktu itulah ketika diceritakan masalahnya, saya marah kenapa terjadi uang keluar begitu banyaknya tidak dilaporkan. Jadi uang keluar baru dilaporkan.

    Ini jelas bermasalah, karena dana yang dikeluarkan sebesar 6,7 triliun itu melebihi apa yang diminta dan diperlukan Bank Century. Ini merupakan perampokan. Kalau ada uang dikeluarkan Sabtu dan Minggu, itu bermasalah, sebab bank-bank sudah jelas sedang tutup.

    Untuk itu, waktu itu saya langsung menelpon Kapolri, saya perintahkan untuk menangkap Pemilik Bank Century, Robert Tantular.


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/28/kata-kpk-soal-konpers-boediono-tiap-saksi-bangun-alibi-di-media-massa

    Kasus Century
    Kata KPK Soal Konpers Boediono: Tiap Saksi Bangun Alibi di Media Massa
    Kamis, 28 November 2013 19:55 WIB

    Penulis: Abdul Qodir
    Editor: Hasiolan Eko P Gultom

    GERI ADITYA
    Wapres Boediono memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dana talangan Bank Century di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013) malam. ANTARA FOTO/Geri Aditya

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Wakil Presiden Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada wartawan usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus Century, pada 23 November 2013, berbeda dari pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla, khususnya mengenai pembengkakkan dana talangan (bailoiut) ke Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun.

    Saat itu, Boediono menyampaikan, pembengkakan dana bailout berada dalam tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah Bank Century diambil alih dari pemilik lamanya.

    Menanggapi hal ini, pihak KPK dapat memahami hal itu. Sebab, menurut pihak KPK, setiap saksi akan berusaha membangun alibinya sendiri saat memberikan pernyataan di depan media massa.

    “Begini, yang namanya saksi kalau di hadapan media itu pasti akan membangun alibi yang atau membuat keterangan,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di sela acara Sarasehan Nasional Komitmen Kebangsaan, Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

    Bambang menyatakan, pihaknya dalam menangani kasus Century ini melihat dari sisi materi kasus untuk selanjutnya mengungkap orang-orang yang bertanggung jawab atas pidana tersebut.

    Adapun fokus KPK dalam menangani kasus Century saat ini, adalah mengungkap dan meminta pertanggung jawab orang-orang yang berperan dalam pemberian FPJP. Dan KPK sudah melakukan itu dengan menetapkan tersangka kepada mantan Deputi Bidang Moneter BI Budi Mulya dan mantan Deputi Bidang Pengawasan BI Siti Fadjriyah. “Orang inilah yang bertanggung jawab, kami sebut dia sebagai tersangka,” kata Bambang.

    “Dalam proses selanjutnya, kami enggak tahu (siapa tersangkanya). Saya enggak boleh berikan jaminan orang ini harus kenal, yang ini harus kenal, kan KPK lembaga penegakan hukum, bukan lembaga politik yang mempolitisasi sesuatu. Jadi, kami enggak akan mungkin menyatakan orang ini akan kena. Yang sekarang sudah kena itu yang akan ditahan,” imbuhnya.

    Jusuf Kalla selaku mantan Wapres sudah diperiksa penyidik di kantor KPK, Jakarta, pada Kamis, 21 November 2013. Sementara, Boediono selaku mantan Gubernur BI, diperiksa penyidik KPK di kantor Wapres, Jakarta, pada Sabtu, 23 November 2013.

    Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya (BM), yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, dengan tersangka Budi Mulya.

    Seusai diperiksa, Boediono menyampaikan ke media, bahwa pembengkakan dana bailout ke Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun berada dalam tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah bank tersebut diambil alih dari pemilik lamanya. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Jusuf Kalla ke media.

    Pernyataan Boediono itu juga dimentahkan oleh pernyataan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo.

    Menurut Heru, LPS hanya melaksanakan mandat dari keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam pemberian dana talangan (bail out) Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Adapun jumlah besaran PMS (Penyertaan Modal Sementara) dihitung dan ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank.


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/28/pengakuan-boediono-soal-century-dinilai-cerdas-sinyal-peluru-untuk-sby

    Kasus Century
    Pengakuan Boediono Soal Century Dinilai Cerdas, Sinyal Peluru untuk SBY
    Kamis, 28 November 2013 10:45 WIB

    Penulis: Willy Widianto

    GERI ADITYA
    Wapres Boediono memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dana talangan Bank Century di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013) malam. ANTARA FOTO/Geri Aditya

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penjelasan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono terkait bailout Bank Century Rp 6,7 triliun dinilai cerdas.

    Pernyataan Boediono saat jumpa pers tersebut dianggap merupakan sinyal peluru kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS.

    “Dia (Boediono) itu cerdas. Pernyataannya merupakan sinyal peluru ke presiden. Soal bailout sebenarnya yang terpenting ada di LPS,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, saat berbincang dengan awak media termasuk Tribunnews.com di kantor redaksi Kompas TV, Jakarta, Rabu (27/11/2013) malam.

    Menurut Dradjad, dengan mengatakan bahwa tanggung jawab hanya sampai kepada FPJP tidak ada kerugian negara yang muncul, karena uang sudah kembali pada bulan Mei waktu itu.

    “Tidak ada kerugian negara, tidak terkait kepentingan politik. Secara hukum Boediono tidak bersalah,” kata Dradjad.

    Hanya saja, lanjut Dradjad, ada yang dilupakan oleh Boediono, yakni mengenai uang yang digunakan untuk pembayaran FPJP. Itu, kata Dradjad, adalah uang negara karena dana tersebut milik LPS.

    “Yang beliau lupa, duit buat bayar FPJP adalah uang negara, karena itu duit LPS, LPS uang negara,” katanya.

    Sebelumnya, dalam pemeriksaan Boediono oleh penyidik KPK, keterangan yang diminta penyidik fokus pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Pertanyaan yang diajukan cukup banyak dan ia berusaha memberikan jawaban secara tuntas, mulai dari awal kondisi krisis saat itu hingga keputusan pemberian FPJP pada Bank Century.

    Pertanyaan seputar krisis ekonomi merupakan upaya penyidik KPK untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak melihat ada krisis.

    Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, Boediono mengemukakan, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia. Kegagalan suatu institusi keuangan, betapa pun kecilnya, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik.

    Saat itu Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik.

    Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century itu merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati tahun 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.(*)


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/28/sri-mulyani-sempat-emosi

    Kasus Century
    Sri Mulyani Sempat Emosi
    Kamis, 28 November 2013 10:38 WIB

    Penulis Yulis Sulistyawan
    Editor: Rachmat Hidayat

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Karena deadlock, anggota Komisi XI meminta Sri Mulyani dihadirkan. Dradjad masih ingat betul, ketika itu rapat pada hari Jumat. Sri Mulyani yang baru tiba dari luar kota langsung bergabung ke rapat di Hotel Sheraton Bandara.

    Kesempatan itu tak disia-siakan politisi Senayan. Selain mencecar soal RUU JPSK, di akhir-akhir dialog juga ditanyakan seputar bailout Century sebesar Rp 6,7 triliun.

    Sri Mulyani sempat emosinya meninggi ketika anggota Komisi XI DPR mengancam akan membawa masalah bailout Century di bawa ke rapat Komisi di DPR.

    “Silakan bawa (bailout Century) ke rapat rapat di DPR. Bailout ini tidak ada apa-apanya,” tegas Sri Mulyani dengan nada meninggi.

    Tantangan Sri Mulyani inilah yang membuat anggota DPR geregetan. Akhirnya diputuskan Dradjad Wibowo dan Melki untuk mencari data seputar bailout Century. Dradjad dan Melki dipercaya karena keduanya praktisi dan ahli perbankan dan keuangan.

    Dradjad Wibowo pun lantas berusaha mendapatkan dokumen tentang bailout Century. Tak butuh waktu lama, Dradjad mendapatkan data-data tentang Century.

    Termasuk notulen rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang memutuskan untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Century Rp 630 miliar pada rapat 21 November 2008.”Itu rapat sampai dinihari,” ujar Dradjad.

    Dradjad pun dibuat terkaget-kaget. Dari data yang ia dapatkan, Century benar mendapatkan bailout dengan total Rp 6,7 triliun.

    Dari data-data itulah ditemukan bahwa nasabah terbesar Century ketika itu yakni Budi Sampurna, eks pemilik pabrik rokok Sampurna yang mencapai Rp 4 triliun.

    Tak dinyana, temuan Dradjad dan Melki tersebut direspon luar biasa oleh anggota Komisi XI DPR dari berbagai fraksi. Hasilnya, Agustus 2009 digelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menjadi bulan-bulanan politisi Senayan karena menyetujui bailout Century.

    Dradjad mengisahkan, Sri Mulyani yang biasanya akrab dengan politisi Senayan, pada akhir rapat tidak menyalami anggota Komisi XI. “Biasanya kalau rapat sepanas apapun, kalau pulang pasti salaman,” kisah Drajad.


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/27/kasus-century-cepat-selesai-bila-uu-kpk-direvisi

    Kasus Century
    Kasus Century Cepat Selesai Bila UU KPK Direvisi
    Rabu, 27 November 2013 19:06 WIB

    Penulis: Ferdinand Waskita
    Editor: Hasiolan Eko P Gultom

    DANY PERMANA
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad (tengah) bersama Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (kiri), dan Deputi Penindakan KPK, Warih Sadono (kanan) berbincang sesaat sebelum menggelar konferensi pers mengenai pemeriksaan Wakil Presiden RI, Boediono terkait skandal Bank Century, di Auditorium KPK, Jakarta selatan, Senin (25/11/2013). Konferensi pers tersebut urung terlaksana karena wartawan melakukan aksi walk out akibat ketidak transparanan informasi mengenai pemeriksaan Boediono pada 23 November 2013 lalu di Kantor Wapres. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepercayaan publik terhadap KPK akan hilang bila kasus Century tidak bisa terselesaikan. Demikian Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita saat memberikan pendapatnya dihadapan Timwas Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

    “Kalau main-main terus KPK jadi 0 persen. Buat apa punya KPK?” kata Romli.

    Romli mengaku kasus Century bisa selesai secara cepat bila UU KPK direvisi. Selain itu, KPK harus mempertanggungjawaban kepada publik soal perkembangan kasus Century. Sebab, Romli mengatakan KPK telah memiliki banyak bukti dan keterangan dari ahli-ahli.

    “Ahli sudah masuk, tinggal dibahas, mana ada peraturan mengikuti peristiwa dan diubah lagi,” katanya.

    Ia juga melihat dalam peristiwa tersebut para pejabat saling lempar tanggung jawab.

    “Siapa penanggung jawab BI ya Gubernur BI, siapa penanggungjawab LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ya presiden. Saya bicara aktual. Baca saja UU. Kok KPK susah meriksa Boediono sampai di kantornya?” katanya..

    Ia melihat dalam peristiwa tersebut publik sudah melihat adanya unsur melawan hukum. “Sejak merger sampai FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) sampai PMS (Penyertaan Modal Sementara) bermasalah, KPK harus berani siapa yang terlibat dibuka,” ujarnya.


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/26/istana-pemeriksaan-boediono-demi-pemberantasan-korupsi

    Kasus Century
    Istana: Pemeriksaan Boediono Demi Pemberantasan Korupsi
    Selasa, 26 November 2013 19:03 WIB

    Penulis: Srihandriatmo Malau
    Editor: Hasiolan Eko P Gultom

    GERI ADITYA
    Wapres Boediono memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dana talangan Bank Century di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013) malam. ANTARA FOTO/Geri Aditya

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengetahui soal Wakil Presiden Boediono memberi keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada akhir pekan lalu.

    Seperti diutarakan Juru bicara presiden, Julian A Pasha, pemberian keterangan oleh Boediono, menurut presiden adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

    “Ini dalam upaya kita bersama sebagaimana juga Bapak Presiden selalu mengedepankan upaya-upaya pemberantasan korupsi, ya tentu ini didukung,” ungkap Julian di kompleks Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/11/2013).

    Lebih lanjut soal pemeriksaan Boediono di Kantor Wapres, Julian jelaskan bahwa hal itu tentu sudah dibicarakan sebelumnya oleh KPK.

    “Jadi yang penting adalah pemerintah dalam hal ini tetap komitmen pada nilai-nilai untuk mengedapankan upaya pemberantasan korupsi. Itu yang paling penting yang bisa kami sampaikan,” tegasnya.


     
  • Virtual Chitchatting 9:14 AM on 2013/11/29 Permalink  

    Benang Merah antara DI/TII, Kartosoewirjo, dan Chasan Sochib


    http://news.detik.com/read/2013/11/29/090934/2427055/10/di-tii-ternyata-antek-jenderal-spoor–1-?991104topnews

    DI/TII Ternyata Antek Jenderal Spoor? (1)
    Eddi Santosa – detikNews
    Jumat, 29/11/2013 09:14 WIB


    Kartosoewirjo (berpeci)/dok Fadli Zon

    Den Haag – Menjadi tanda tanya besar mengapa tentara resmi negara (TNI), yang merupakan gabungan para pejuang revolusi, bisa keteteran menghadapi gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)? Hampir seluruh Jawa Barat jatuh di bawah kontrol mereka.

    Ternyata DI/TII di bawah pimpinan Sekarmadji Kartosoewirjo, yang mencita-citakan berdirinya negara Islam Indonesia, dibiayai dan dipasok senjata oleh Jenderal Spoor.

    Hal itu terungkap dari sebuah nota rahasia Bureau Algemene Zaken van de Directie Beleidszaken Indonesi (Biro Urusan Umum Direktorat Urusan Kebijakan Indonesia), Kementerian Luar Negeri Belanda.

    Nota tersebut ditemukan oleh promovendus F.J. Willems ketika sedang melakukan riset untuk penyusunan biografi Kapten Raymond Westerling, seperti dikutip detikcom dari NRC Handelsblad (23/11/2013) baru-baru ini.

    Pada masa perang kemerdekaan RI, Jenderal Simon Hendrik Spoor adalah Panglima Tentara Belanda, meliputi Koninklijke Landmacht/KL (Angkatan Darat), Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger/KNIL (Tentara Nasional Hindia Belanda) dan Koninklijke Marine/KM (Angkatan Laut), dengan total kekuatan 140.000 prajurit dan mesin-mesin perang modern.

    “Zeer geheim. Sangat Rahasia,” demikian tertulis dengan torehan pena di atas nota itu. Diuraikan juga dengan jelas bahwa nota tersebut tidak untuk pihak ketiga, tidak untuk disebarluaskan.

    Ketika Jan Rookmaaker diangkat sebagai Kepala Direktorat ini pada 1952, hubungan Belanda dengan bekas koloninya itu sedang berada pada titik terendah.

    http://news.detik.com/read/2013/11/29/090934/2427055/10/2/di-tii-ternyata-antek-jenderal-spoor–1-

    Kampanye sangat anti-Belanda digencarkan oleh pers Indonesia. Dalam komentar-komentar, Belanda dipersalahkan atas memburuknya situasi keamanan.

    Situasi di Indonesia saat itu sedang berkobar perang saudara antara pasukan Republik, TNI, melawan gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pasukan TNI terdesak pada posisi defensif. Sebagian besar wilayah Jawa Barat jatuh ke dalam kontrol DI/TII.

    Pers Indonesia pada 1952 itu sudah memberitakan bahwa Belanda secara diam-diam menyokong gerakan ini untuk memulihkan kekuasaannya yang telah hilang.

    Atas tuduhan-tuduhan media Indonesia itu, Rookmaker memutuskan untuk memerintahkan penyelidikan sejauh mana Belanda bertanggung jawab atas gangguan keamanan di Indonesia.

    Tuduhan-tuduhan itu akhirnya ditepis, karena hanya beberapa ‘petualang’ Belanda saja yang bergabung dengan DI/TII. Meskipun demikian, Rookmaker kurang nyaman dengan hasil penyellidikan itu.

    Dari nota itu juga terungkap bahwa Jenderal Spoor dengan sangat rahasia sudah menggarap DI/TII sejak 1948. Di samping DI/TII, Spoor juga merangkul gerombolan “Bambu Runcing”, sebuah sayap milisi komunis, yang kurang begitu mendapat porsi perhatian dalam buku-buku sejarah di Indonesia.


     
  • Virtual Chitchatting 5:02 PM on 2013/11/26 Permalink  

    Jero Wacik terjerumus kebijakan yang memperdagangkan bahan bakar minyak dan gas sebagai produk pariwisata

    Jakarta, 2013-11-26 05:02 PM

    inilah menteri yang suka cengengesan setiap diwawancara di tivi. selalu pede. kelihatan profilnya sebagai bawahan sejati, pemuja ABS, asal bapak senang.

    sama halnya menakertrans muhaimin iskandar yang melaporkan anak buahnya,
    demikian pula menteri jero wacik ini.

    keduanya sama-sama mendapat jatah setoran suap dan korupsi yang sangat minim dibanding jatah untuk anak buahnya dari total nilai uang yang seabrek-abrek bisa dikorupsi. akibatnya, baik muhaimin dan si jeroan ini, keduanya melaporkan skandal anak buahnya ke kpk.

    gue menteri, mosok gue dapet jatah seuprit. enak aja lu.


    http://id.berita.yahoo.com/samad-jero-wacik-tak-akan-kabur-ke-luar-081312194.html

    Samad: Jero Wacik Tak Akan Kabur ke Luar Negeri
    TRIBUNnews.com – 1 jam 28 menit lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad memastikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik tidak akan melarikan diri keluar negeri. Untuk itu tidak perlu adanya pencekalan terhadap Jero Wacik.

    “Kalau menteri kan tidak perlu dicekal,” kata Samad di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2013).

    Sebelumnya, KPK telah mencekal ajudan Jero Wacik, I Gusti Putu Ade Pranjaya tidak dapat bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

    Samad beralasan tidak dicekalnya Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu karena tugas Jero sebagai menteri hanya lingkup dalam negeri. Samad meyakini Jero pun tidak akan pergi keluar negeri.

    “Karena dia (Jero Wacik) punya tugas di negeri ini yang tidak memungkinkan dia berpergian ke luar negeri untuk melarikan diri,” cetusnya.

    Hery Andizar • 57 menit yang lalu
    Hello Good afternoon Bang Samad !!!!, nggak mungkinlah Zero Wacik kabur ke Luar negeri wong kampung halamannya di Kintamani-Pulau Bali, ZW ngapain mabur ke luar negeri kabur ke Pulau Bali jauh lebih rilex, indah, yach paling2 ZW sembunyi nyimpenin harta, uang korupsi Migas disembuyiin di Pulau Trunyan. Tuch Mayat2 yang jagain duitnya….

    ADS • 1 jam 12 menit lalu
    menghadapi penguasa, kpk cuma bisa cari excuse !!!

    ismail • 54 menit yang lalu
    Samad pensiun dr kpk jadi politisi
    None • 1 jam 26 menit lalu
    Jero = Zero = Nol


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/26/hingga-sore-ini-jero-wacik-belum-datang-ke-kpk

    Kepala SKK Migas Ditangkap
    Hingga Sore Ini Jero Wacik Belum Datang ke KPK
    Selasa, 26 November 2013 14:57 WIB


    Menteri ESDM Jero Wacik saat acara penandatanganan kerjasama bersama enam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas di SPBU COCO Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (5/9/2013). Perjanjian jual beli gas (PJBG) sebanyak 30,5 juta kaki kubik per hari (MMscfd) itu akan digunakan untuk bahan bakar transportasi guna mendukung program konversi BBM ke BBG. TRIBUNNEWS/HERUDIN

    Laporan Tia Aprilla
    Editor: Willy Widianto

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Selasa (26/11/13) ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik guna melakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam dugaan suap mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

    Menteri ESDM, Jero Wacik akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan suap kegiatan Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas. Hingga saat ini Jero Wacik belum hadir menyambangi KPK.

    “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RR,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

    Nama Jero Wacik kerap disebut-sebut mengetahui suap yang melibatkan Rubi Rubiandini. Dikarenakan saat menggeledah ruang kerja Sekjen ESDM Waryono Karyo KPK menemukan uang 200 ribu dolar As yang berseri sama di ruang tersebut.


    http://id.berita.yahoo.com/kpk-panggil-jero-wacik-sebagai-saksi-051216702.html

    KPK Panggil Jero Wacik Sebagai Saksi
    TEMPO.CO – 3 jam yang lalu

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Energi Jero Wacik bakal diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Baca: KPK: Tidak Ada yang Disembunyikan dari Boediono) pada hari ini, Selasa, 26 November 2013. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, pemeriksaan untuk Jero sudah dijadwalkan penyidik. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi,” kata Priharsa, Selasa, 26 November 2013.

    Priharsa mengatakan, seseorang yang diperiksa KPK sebagai saksi berarti keterangannya dibutuhkan, termasuk bila itu merupakan sebuah konfirmasi untuk banyak informasi yang berkaitan. Jero bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    Pada 22 November 2013, juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengumumkan lembaganya telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan status cegah kepada empat orang, salah satunya untuk ajudan Jero Wacik yang bernama I Gusti Putu Ade Pranjaya. Pencegahan itu terkait kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas (Baca: Kasus SKK Migas, KPK Cegah Ajudan Jero Wacik). “Dicegah enam bulan ke depan, terhitung hari ini,” kata Johan di gedung kantornya, Jumat, 22 November 2013.

    Keempat orang itu adalah konsultan bernama Eka Putra, Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia Herman Afifi Kusumo, Direktur Rajawali Swiber Cakrawala Deni Karmania, dan ajudan Menteri Energi Jero Wacik bernama I Gusti Putu Ade Pranjaya. Pencegahan itu berdasarkan keputusan pimpinan KPK? No: KEP-831/01/11/2013 tgl 22/11/2013 tentang larangan berpergian ke luar negeri.

    Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan penyidik KPK yang mencokok Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini (kini mantan Kepala SKK Migas) pada 13 Agustus 2013 lalu. Dalam operasi itu, barang bukti yang didapat penyidik adalah uang US$ 400 ribu, US$ 90 ribu, dan Sin$ 127 ribu, sekaligus sebuah sepeda motor mewah bermerek BMW hitam berplat nomor B-3946-FT.

    Diduga, uang itu digunakan untuk ‘menanam jasa’ trading atau tender di bidang migas yang belum berlangsung, supaya Kernel menang tender tersebut.

    Kasus suap SKK Migas sudah menjerat tiga orang menjadi tersangka. Ketiganya adalah Rudi Rubiandini, petinggi Kernel Oil Pte Ltd Indonesia Simon Gunawan, dan pelatih golf Rudi bernama Deviardi (Ardi).

    MUHAMAD RIZKI


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/26/jero-wacik-diperiksa-kpk

    Kepala SKK Migas Ditangkap
    Jero Wacik Diperiksa KPK
    Selasa, 26 November 2013 11:20 WIB


    TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
    Menteri ESDM Jero Wacik saat acara penandatanganan kerjasama bersama enam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas di SPBU COCO Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (5/9/2013). Perjanjian jual beli gas (PJBG) sebanyak 30,5 juta kaki kubik per hari (MMscfd) itu akan digunakan untuk bahan bakar transportasi guna mendukung program konversi BBM ke BBG. TRIBUNNEWS/HERUDIN

    Penulis: Abdul Qodir
    Editor: Willy Widianto

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – KPK menjadwalkan pemeriksaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, di kantor KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

    Jero akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kegiatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas yang melibatkan Tersangka Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

    “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RR,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

    Hingga berita ini ditulis, belum tampak kehadiran Jero Wacik yang juga politisi Partai Demokrat itu di kantor KPK.

    Selain Jero, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Herman Afif Kusumo (Presidium Masyarakat Pertambangan), Fajri Muzakkir (pegawai Pertamina Pusat), Kairiansyah Salman (konsultan PT Auditindo Arin Prima), Diana, Supriyanto (pegawai Pertamina), dan Syarief Maulana (pegawai SKK Migas).

    “Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk RR,” jelas Priharsa.

    Dalam kasus ini, Rudi Rubiandini dan Deviardi diduga menerima suap berupa uang 900 ribu Dollar AS dan 200 ribu Dollar Singapura dari Direktur PT Kernel Oil Pte Ltd Singapura, Widodo Ratanachaitong melalui Komisaris PT Kernel Oil Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya. Pemberian uang itu diduga untuk memenangkan lelang Fossus Energy Ltd di SKK Migas.

    Uang itu diserahkan Simon ke Rudi Rubiandini melalui pelatih golf Rudi, Devi Ardi. Karena itu, Rudi dan Devi Ardi disangkakan turut menyamarkan uang dari lelang dan tender di SKK Migas yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

    Nama Jero Wacik kerap disebut-sebut mengetahui suap yang melibatkan Rudi Rubiandini. Sebab, penyidik KPK menemukan uang 200 ribu Dollar AS yang berseri sama saat menggeledah ruang kerja Sekjen ESDM Waryono Karno. Penyidik juga menemukan daftar pemberi dan penerima suap bersama uang dolar AS itu.

    Pengakuan Jero tentang uang tersebut kerap berubah. Ia pun pernah menyebutkan uang itu merupakan dana operasional Kementerian ESDM. Namun, pihak KPK menyangsikan pengakuan Jero itu. Sebab, uang operasional kementerian umumnya tidak berbentuk dolar AS.

    Dalam perkembangan kasus suap SKK Migas ini, pihak KPK melalui imigrasi telah melakukan pelarang atau cegah bepergian ke luar terhadap ajudan Menteri ESDM Jero Wacik bernama I Gusti Putu Ade Pranjaya dan tiga orang lainnya.

    Tiga orang lainnya yang juga dicegah, yakni Eka Putra selaku konsultan, Herman Afifi selaku Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia, dan Denny Karmaina selaku Direktur Utama PT Rajawali Swiber Cakrawala (Oil & Energy Industry). Keempatnya dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.


    http://id.berita.yahoo.com/icw-jero-berpeluang-terseret-kasus-suap-di-skk-092700316.html

    ICW: Jero berpeluang terseret kasus suap di SKK Migas
    Merdeka.com – Sab, 23 Nov 2013

    MERDEKA.COM. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesian Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, Menteri ESDM Jero Wacik berpeluang terseret dalam kasus suap di SKK Migas. Sebab, menurutnya, Jero memiliki wewenang yang cukup tinggi karena menjadi dewan pengawas pada SKK Migas.

    “Secara normatif, saya katakan sangat terbuka peluang bahwa sebagai kepala pengawas Pak Jero bisa terseret ke kasus ini,” ujar Firdaus di Jakarta, Sabtu (23/11).

    Firdaus mengatakan, wewenang yang dimiliki Jero dalam struktur pengelolaan SKK Migas terbilang sangat tinggi. Hal itu dapat mengindikasikan Jero terlibat dalam kasus suap yang terjadi di SKK Migas.

    Selanjutnya, dia menerangkan, indikasi keterlibatan itu dapat dilihat dari dicegahnya ajudan Jero, I Gusti Putu Ade Pranjaya.

    “Dengan pencekalan ajudannya, ini untuk melihat apakah terindikasi suap atau permainan dalam SKK Migas cukup dipenuhi misal pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Pengawas SKK Migas Jero,” ungkap dia.

    Selain itu, Firdaus menjelaskan, indikasi itu semakin kuat lantaran orang yang mengetahui seluruh aktivitas Jero telah dicegah agar dapat diperiksa KPK. Sehingga, hal itu berpeluang untuk menyeret Jero ke dalam kasus suap tersebut.

    “Kalau bicara dicekal sebagai saksi kan diduga tahu dan mengetahui terkait perkara yang disangkakan. Kalau bicara ajudan kan jelas dari membawakan amplop, membukakan pintu dan ikut dalam rapat. Itu yang harus digali KPK,” pungkas dia.
    Sumber: Merdeka.com


    http://id.berita.yahoo.com/saat-ditanya-sekjen-esdm-wamen-susilo-mendadak-ditelepon-154637742.html

    Saat Ditanya Sekjen ESDM, Wamen Susilo Mendadak Ditelepon Jero Wacik
    TRIBUNnews.com – Kam, 7 Nov 2013

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo cuek saat ditanya soal Sekjen ESDM, Waryono Karno yang kedapatan punya uang 200.000 USD di brankasnya, dan sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Siswo usai mengikuti Focus Grup Discussion bersama Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) di gedung PBNU, Kamis (07/11/2013), sempat memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan soal produksi migas. Namun ketika ditanya soal Sekjen ESDM, tiba-tiba ponsel Siswo berbunyi.

    “Sebentar ya saya ditelepon pak Menteri (Jero Wacik),” ujarnya sembari mengangkat telepon.

    Saat masuk ke dalam lift tiba-tiba sambungan teleponnya dengan Menteri ESDM terputus. Di dalam lift Siswo mencoba menghubungi kembali Jero. Hingga ia keluar lift ia belum juga sukses menghubungi Jero. Hingga ia keluar gedung PBNU ia baru berhasil menghubungi Jero.

    Siswo terus menghubungi Jero sampai ia masuk ke dalam sedan mewahnya. Sempat seorang wartawan kembali menanyakan soal Sekjen ESDM, Siswo untuk sesaat menghentikan pembicaraannya dengan Jero.

    “Sebentar ya saya nelepon dulu,” katanya sembari masuk mobil, lalu pergi meninggalkan gedung PBNU.

    Joko • 18 hari yang lalu
    jero kan yg tanda tangan PERMEN no 11 th 2012 pengganti UU MINERBA yg belum sempat dijalankan,beberapa bulan setelah dilantik pada saat resufle kabinet.dpt fee brp dr perusahaan amrik ya?

    budi • 18 hari yang lalu
    Mentri koplo ngak punya etika

    Rudi • 18 hari yang lalu
    Ngeles… Dasar si jero jiancik


    http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata

    Jero Wacik – Simbiosis Budaya dan Pariwisata
    20 Okt 2004 – Pembaharuan terakhir 28 Feb 2012

    Putra Bali kembali mempimpin Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar). Jero Wacik, kelahiran Singaraja, Bali, 24 April 1949, ini dipercaya menjabat Menteri Negara Budpar Kabinet Indonesia Bersatu menggantikan I Gde Ardhika (Kabinet Gotong Royong). Lulusan S1 ITB dan FE UI ini, sebelumnya seorang pengusaha jasa pariwisata yang aktif di Partai Demokrat.

    Setelah dipanggil Presiden Yudhoyono, ke Cikeas, Bogor pada Selasa (19/10/2004), pria lulusan Teknik Mesin ITB (1974) ini mengaku, dalam pertemuan sekitar delapan menit itu, dia dijejali pertanyaan seputar pariwisata dan budaya. Sarjana dari Fakultas Ekonom UI (1983), ini belakangan menjadi Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
    Lihat Daftar Tokoh Pengusahapengusaha yang memang bergerak dalam bidang jasa pariwisata.

    Dua daritiga perusahaan yang dimilikinya, bergerak di bidang hotel, biro perjalanan wisata, yaitu PT Griya Batu Bersinar, dan PT Pesona Boga Suara, yang berkantor di Jakarta dan Bali.

    Sedangkan satu lagi, PT Puri Ayu, bergerak di bidang interior, disain tekstil. Perusahaannya berkantor di Jakarta dan Bali. Bidang ini digumulinya sejak namun sejak 1990-an. Sebelumnya, dia bekerja di perusahaan industri otomotif.

    Dia seorang pekerja keras. Saat masih duduk di bangku ITB, dia sudah bekerja di bebarapa perusahaan tekstil di Bandung sebagai tim peneliti, sekaligus sebagai asisten jurusan Fluid Mechanics and Thermodynamics Mechanical Enggineering, di ITB. Kendati sambil bekerja dan aktif berorganisasi, dia berhasil menyelesaikan pendidikan di ITB pada 1973 dengan predikat Mahasiswa Teladan ITB 1973.

    Usai menyelesaikan pendidikan di Kampus Ganesa, Jero langsung bekerja di PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager (1974-1975). Di perusahaan otomotif terkemuka Grup Astra International ini kariernya terus menanjak dengan posisi jabatan mulai dari asisten (1974) hingga menjabat Goverment Sales Manager (1990)

    Suami dari Triesna ini pun banyak memanfaatkan kesempatan ke sejumlah negara di Asia dan Eropa dalam rangka kursus dan seminar-seminar selama bekerja di United Tractors itu. Sampai dia lebih memilih menjadi wiraswasta yang bergerak di bidang industri jasa pariwisata tahun 1992.

    Selain berkecimpung dalam bidang otomotif dan pariwisata, dia pun mempunyai komitmen tinggi pada dunia pendidikan. Ayah dati tiga putri dan satu putra, ini juga menyempatkan waktu sebagai dosen mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi UI. Selain itu, ia juga menyempatkan diri menulis buku antara lain, “Cara Mudah Menjadi Wirausaha” yang diterbitkan Lembaga Penerbit UI (LP UI) pada 1998, “Fisika untuk SMA” diterbitkan Ganesha Exact Bandung (1979), dan “Matematika untuk SMA” Ganesha Exact Bandung.

    Sebagai seorang putra Bali dan Lihat Daftar Tokoh Pengusaha yang bergerak dalam industri jasa pariwisata yang kemudian dipercaya menjabat Menneg Budpar, komitmennya untuk meningkatkan kualitas industri pariwisata nasional juga sangat tinggi.

    Menurutnya, pembenahan pariwisata Indonesia akan dimulai dari pengamanan aset-aset wisata. Pemberian rasa aman saat berwisata, katanya, akan merangsang orang pergi pelesiran ke pelosok Nusantara.

    “Pariwisata pada situasi sekarang ini diharapkan menjadi sumber devisa bagi negara. Tentunya menjadi penyumbang kedua setelah migas,” kata Jero Wacik, Senin (25/10/2004). Sektor pariwisata telah menyumbang devisa negara sekitar 5 miliar dolar AS per tahun dengan angka kunjungan 4,5-5 juta turis mancanegara per tahun.

    Ke depan, dia pun berusaha mengejar target kunjungan wisatawan sebanyak 10 juta orang per tahun. Dia optimis target itu tercapai pada 2009. “Paling tidak, 8 juta orang datang ke negara kita pada tahun 2009 nanti,” katanya optimis. Tiap tahun, angka tersebut akan digenjot dengan promosi yang gencar.

    Namun, dia melihat, kendala utama yang ada saat ini adalah masalah keamanan. Pariwisata sangat rentan dengan keamanan. Maka dalam program 100 hari, dia akan bergerak ke tempat-tempat wisata untuk melakukan koordinasi, terutama dengan pihak keKapolri (1968-1971)
    Kapolri (1968-1971)polisian daerah, demi terjaganya keamanan yang kondusif.

    Dia pun memulai safari keamanan wisata dari Bali, sebagai ikon pariwisata Indonesia. Setelah Bali, safari dilanjutkan ke Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
    Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)Yogyakarta, Raja Pejuang Batak melawan Kolonialis Belanda
    Raja Pejuang Batak melawan Kolonialis BelandaSumatera Utara, Makassar (Raja Gowa ke-16, dinobatkan pada tahun 1653
    Raja Gowa ke-16, dinobatkan pada tahun 1653Sulawesi Selatan) dan sentra-sentra wisata lainnya.

    Setelah urusan keamanan, program 100 hari berikutnya adalah penyiapan komponen-komponen pariwisata seperti keramah-tamahan (hospitality). Dia melihat di beberapa tempat wisata, keramah-tamahan agak menurun.

    Secara bersamaan juga akan menangani kegiatan promosi. Dia akan menggalang agar swasta juga akan ikut berpromosi bersama ke luar negeri. Kemudian untuk menggairahkan wisatawan nusantara, akan dicanangkan: “Kunjungi Negerimu, Cintai Negerimu”.

    Kebudayaan

    Dalam upayanya menggerakkan mesin industri jasa pariwisata, Jero Wacik juga berkomitmen tidak akan mengesampingkan kebudayaan dalam program kerjanya. Dia berjanji, bahwa pariwisata dan kebudayaan akan mendapatkan perhatian yang sama.

    Dalam menjalankan tugasnya, dia mengatakan sangat membutuhkan masukan terutama dari para budayawan dan pelaku pariwisata yang selama ini banyak berkiprah.

    Dia berharap hubungan simbiosis antara pariwisata dan kebudayaan lebih sehat di masa mendatang. Pariwisata berjalan baik, kebudayaan pun berkembang dan lestari. Terkait dengan itu, kebijakan VoA akan direvisi (tidak dicabut) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan diharapkan ada pemasukan dana lebih ke Budpar untuk memajukan kebudayaan.

    Hal itu diungkapkannya dalam pertemuannya dengan kalangan budayawan di Hotel Inna Putri Bali, Sabtu (30/10/2004). Pertemuan itu dihadiri tokoh adat, listibiya, rektor ISI, budayawan dan seniman. Dia mengatakan memang tetap ada tanjakan (hambatan) dalam pelestarian budaya. Di antaranya, masalah kependudukan atau masyarakat yang pluralis. Ia juga menekankan bahwa berpikir positif itu termasuk budaya. Karena itu, budaya berpikir positif hendaknya bisa diimplementasikan dalam segala hal. e-ti | tsl

    Harvard Style
    Jero Wacik [Internet]. 2013. http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata, Nov 26

    APA Style
    Jero Wacik. (2013). TokohIndonesia.com. Diambil 17:15, Nov 26, 2013 dari http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata

    Chicago Style
    ” Jero Wacik,” TokohIndonesia.com, http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata (diakses Nov 26, 2013).

    MLA Style
    ” Jero Wacik.” 2013. TokohIndonesia.com 26 Nov 2013, 17:15 http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata

    AMA Style
    Jero Wacik, http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata (terakhir dikunjungi Nov 26, 2013).

    MHRA Style
    ‘ Jero Wacik’, TokohIndonesia.com,(2013) http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata [diakses Nov 26, 2013]

    Bluebook Style
    Jero Wacik, http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata (terakhir dikunjungi Nov 26, 2013).

    CBE/CSE Style
    Jero Wacik [Internet]. TokohIndonesia.com; 2013 [dikutip 2013 Nov 26]. Tersedia dari: http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/1443-simbiosis-budaya-dan-pariwisata.


    http://www.indonesia.go.id/in/kabinet-indonesia-bersatu-ii/menteri-negara/menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral

    Jero Wacik

    Ir. Jero Wacik, SE
    Lahir Singaraja, Bali, 24 April 1949

    Pendidikan
    * S1, Institut Teknologi Bandung (1974)
    * S1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1983)

    Karir
    * PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager sampai Goverment Sales Manager (1974-1990)
    * Pengusaha bidang properti dan pariwisata
    * Presdir PT Grya Batu Bersinar
    * Dirut PT Pesona Boga Suara
    * Dirut Putri Ayu (sejak 1992)
    * Dosen mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi UI


    http://profil.merdeka.com/indonesia/j/jero-wacik/

    Jero Wacik

    Nama Lengkap : Jero Wacik
    Agama : Hindu
    Tempat Lahir : Singaraja, Bali.
    Tanggal Lahir : Minggu, 24 April 1949
    Zodiac : Taurus
    Hobby : Olahraga | Traveling
    Istri : Triesnawati

    BIOGRAFI

    Jero Wacik adalah Menteri ESDM periode 2011-2014. Dan tongkat estafet dari kementerian sebelumnya ia berikan kepada Mari Elka Pangestu ia wujudkan demi kinerja pemerintahan Indonesia yang lebih baik.

    Sebagai menteri ESDM, dia merupakan menteri yang sering dihujani banyak pertanyaan terkait ketahanan energi di Indonesia. Ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia, khususnya premium. Jero menyampaikan dengan tegas bahwa pembatasan BBM bersubsidi hanya digunakan oleh masyarakat kurang mampu. Masyarakat menengah ke atas tidak layak mendapatkan pasokan BBM bersubsidi menurutnya.

    Dalam menjalankan tugasnya, dia dibantu oleh wakil menterinya yang sangat ahli dalam bidang energi dan sumber daya alam. Namun sayang, tidak berapa lama membantu kinerjanya, Wijajono Partowidagdo meninggal saat melakukan pendakian di Gunung Tambora.

    Lulusan S1 ITB dan FE UI ini, sebelumnya seorang pengusaha jasa pariwisata yang aktif di Partai Demokrat. Dua daritiga perusahaan yang dimilikinya, bergerak di bidang hotel, biro perjalanan wisata, yaitu PT Griya Batu Bersinar, dan PT Pesona Boga Suara, yang berkantor di Jakarta dan Bali. Sedangkan satu lagi, PT Puri Ayu, bergerak di bidang interior, disain tekstil. Perusahaannya berkantor di Jakarta dan Bali. Bidang ini digumulinya sejak namun sejak 1990-an. Sebelumnya, dia bekerja di perusahaan industri otomotif.

    Setelah dipanggil oleh Presiden Yudhoyono ke Cikeas, Bogor pada Selasa (19/10/2004), pria lulusan Teknik Mesin ITB (1974) ini mengaku, dalam pertemuan sekitar delapan menit itu, dia dijejali pertanyaan seputar pariwisata dan budaya. Sarjana dari Fakultas Ekonomi UI (1983), ini belakangan menjadi pengusaha yang memang bergerak dalam bidang jasa pariwisata.

    Saat masih duduk di bangku ITB, dia sudah bekerja di beberapa perusahaan tekstil di Bandung sebagai tim peneliti, sekaligus sebagai asisten jurusan Fluid Mechanics and Thermodynamics Mechanical Enggineering, di ITB. Kendati sambil bekerja dan aktif berorganisasi, dia berhasil menyelesaikan pendidikan di ITB pada 1973 dengan predikat Mahasiswa Teladan ITB 1973.

    Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kampus Ganesa, ia langsung bekerja di PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager (1974-1975). Di perusahaan otomotif terkemuka Grup Astra International ini kariernya terus menanjak dengan posisi jabatan mulai dari asisten (1974) hingga menjabat Goverment Sales Manager (1990).

    Suami dari Triesna ini pun banyak memanfaatkan kesempatan ke sejumlah negara di Asia dan Eropa dalam rangka kursus dan seminar-seminar selama bekerja di United Tractors itu. Sampai dia lebih memilih menjadi wiraswasta yang bergerak di bidang industri jasa pariwisata tahun 1992.

    Sebagai seorang putra Bali dan pengusaha yang bergerak dalam industri jasa pariwisata, Jero Wacik kemudian dipercaya menjabat Menneg Budaya dan Pariwisata, komitmennya dalam melaksanakan tugas adalah ingin meningkatkan kualitas industri pariwisata nasional yang sangat tinggi. Menurutnya, pembenahan pariwisata Indonesia akan dimulai dari pengamanan aset-aset wisata. Pemberian rasa aman saat berwisata, akan merangsang orang pergi pelesiran ke pelosok Nusantara.

    Secara bersamaan juga akan menangani kegiatan promosi. Dia akan menggalang agar swasta juga akan ikut berpromosi bersama ke luar negeri. Kemudian untuk menggairahkan wisatawan nusantara, akan dicanangkan: “Kunjungi Negerimu, Cintai Negerimu”.

    Dalam upayanya menggerakkan mesin industri jasa pariwisata, Jero Wacik juga berkomitmen tidak akan mengesampingkan kebudayaan dalam program kerjanya. Dia berjanji, bahwa pariwisata dan kebudayaan akan mendapatkan perhatian yang sama. Dalam menjalankan tugasnya, dia mengatakan sangat membutuhkan masukan terutama dari para budayawan dan pelaku pariwisata yang selama ini banyak berkiprah.

    PENDIDIKAN
    * S1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1983).
    * S1, Institut Teknologi Bandung (1974)

    KARIR
    * Menteri ESDM RI, 19 Oktober 2011-2014
    * Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata 21 Oktober 2004-19 Oktober 2011
    * Dosen mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi UI.
    * Dirut Putri Ayu (sejak 1992).
    * Dirut PT Pesona Boga Suara.
    * Presdir PT Grya Batu Bersinar.
    * Pengusaha bidang properti dan pariwisata.
    * PT United Tractors sebagai Asistant Services Manager sampai Goverment Sales Manager (1974-1990).
    * Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat.

    SOCIAL MEDIA
    twitter.com/jerowacik


     
  • Virtual Chitchatting 12:10 PM on 2013/11/26 Permalink  

    Karma Irjen (Purn) Benny Josua Mamoto, Sang Polisi Pemeras dan Tukang Manipulasi akhirnya resmi dicopot dari jabatannya sebagai Deputi Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN)

    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 2013-11-26 12:10 PM

    Aksi jegal-menjegal, jagal-menjagal, sikut-sikutan, injak kepala, merupakan hal yang lumrah dalam setiap institusi, baik negara maupun swasta, bahkan dalam keluarga dan dinasti. Sang Master Manipulator akhirnya menemui karmanya. Long live the queen.

    DR. Benny J. Mamoto (BennyMamoto) on Twitter

    https://twitter.com/BennyMamoto

    Dr. Benny Josua Mamoto SH, Msi | Facebook

    https://www.facebook.com/bennymamoto


    http://news.detik.com/read/2013/11/26/102859/2423503/10/ganti-irjen–purn–benny-mamoto-bnn-lantik-deputi-pemberantasan-baru

    Ganti Irjen (Purn) Benny Mamoto, BNN Lantik Deputi Pemberantasan Baru
    Andri Haryanto – detikNews
    Selasa, 26/11/2013 10:28 WIB

    Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) hari ini melantik pejabat eselon I di lingkungan kerjanya. Deputi Pemberantasan Irjen Purnawirawan Benny J Mamoto merelakan jabatannya kepada Brigjen Dedy Fauzi.

    “Pelantikan hari ini pukul 11.00 WIB,” kata Kepala Humas BNN Kombes Sumirat Dwiyanto saat dihubungi detikcom, Selasa (26/11/2013).

    Brigjen Dedy sebelumnya menjabat sebagai Direktur Polisi Udara Baharkam Polri. “Sebelumnya juga beliau di Bareskrim,” kata Sumirat. Namun Sumirat tidak mengetahui persis jabatan Didik selama di Bareskrim.

    Benny merupakan perwira tinggi Polri yang malang melintang dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebelum bergabung di BNN, dia pernah menjabat sebagai analis di Densus 88.

    Putra kelahiran Sulawesi Utara ini juga pernah menjadi tim pencari fakta di kasus pembunuhan Munir. Namun, karena berseberangan dengan tim yang ada di dalam Benny akhirnya mundur dari tim yang dibentuk Presiden SBY. Dia pernah diiterograsi kepolisian Singapura pada saat akan merekonstruksi atau merunut jejak-jejak kematian Munir.

    Dihubungi terpisah, Irjen (Purn) Benny belum dapat dikonfirmasi terkait pelantikan ini. Begitu pula Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie yang belum memberikan balasan terkait pelantikan tersebut.BNN Lantik Deputi Pemberantasan Baru

    Badan Narkotika Nasional (BNN) hari ini melantik pejabat eselon I di lingkungan kerjanya. Pelantikan dilakukan dari Deputi Pemberantasan Irjen Purnawirawan Benny J Mamoto kepada Brigjen Dedy Fauzi.


    http://en.tempo.co/read/news/2013/07/31/241501779/Benny-J-Mamoto-I-became-a-target

    Benny J. Mamoto: I became a target
    Friday, 02 August, 2013 | 08:00 WIB


    National Narcotics Agency (BNN) deputy, Insp. Gen. Benny J. Mamoto. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Two incidents, one after the other, hit National Narcotics Agency (BNN) deputy, Insp. Gen. Benny J. Mamoto. The first was a report from a woman named Helena, to the National Police Crime Division. The second incident was the theft of documents by former BNN investigator, Police Commissioner Albert Dedi. Yet, he seemed unfazed about it all when Tempo reporters Mustafa Silalahi, Febriyan and Aryani Kristanti met him at his office recently. This interview includes an earlier meeting with Tempo at the start of the month. Excerpts:

    How do you comment on the recent two incidents that have dragged you down?

    People who want me down are syndicate members who feel scared. If the syndicates are afraid, so are their thugs, so they have resorted to a number of ways out. I’ve had enough of threatening phone calls, I get tired of answering them. They would send them to angels, if they knew their addresses.

    So, it’s true there have been groups attacking you.

    Many of them.

    The report during the rounds is that your retirement was due but you refused to go, therefore some people are trying to look for faults in you.

    This is what I need to clarify. The public shouldn’t be getting confusing reports. Essentially, this is character assassination. It’s true that on 1 July I was to be pensioned off. The BNN is an organization directly under the President’s authority. To select echelon I (senior) staff, the Final Evaluation Team consists of a number of related ministers. The candidates are tested first, then one of them is picked and a Governmental Decision issued. That’s the process. Then another presidential edict is issued, announcing my replacement. The question is, what about the deputy post position after my retirement? When a senior inspector has not found a replacement, he can continue working until after one is found. Another question is, why make a fuss over the deputy chief in charge of the eradication process? Why not the senior inspector himself?

    So, as long as there are no presidential instructions, you can remain in office?

    Yes, something like that. That was the instruction of the BNN chief, and that I should remain until a replacement is found.

    The rumor was that Police headquarters had sent a classified telegram saying someone had been found to replace you.

    Please read Police Chief Regulation No. 1/2013 which outlined the mechanism, requiring the BNN to consult with the Police. Usually it’s the Position and Rank Board (Baperjakat) that determines who the candidates will be. If the candidate comes from within the police organization, it can be done by the National Police force. In the BNN letter to police headquarters, is there any mention of my replacement, or that we ask for Mr. so and so. After that, the results are sent to the Final Evaluation Team, where it will be questioned for the last time before the trial. What has happened is that there was a nominating letter before we could ask for one.

    Shouldn’t replacements be the BNN’s prerogative, whether recruiting internally or from outside police circles?

    The BNN is under the President’s authority, not the police chief. This is what is often confusing. Before Law No. 35/2009 on Narcotics, the BNN was indeed under the police chief. In fact, the BNN chief was the police chief, and what we had here was just the executive officer. That was before Law No. 35/2009. When the BNN came under the President’s jurisdiction, we became autonomous. Our relations with the police is more about coordination. We are not under the police chief, both in terms of carrying out our duties, our operations, our law enforcement people or even placing of personnel.

    On the theft of documents by Police Comr. Albert, was that a planned job to bring you down?

    Yes, that’s how it looks.

    Did someone order it?

    Well, figure it out for yourself.

    Is it true you received money from Helena?

    Please ask Helena herself. What did I extort? I am aware that in my position and my hard stance against syndicates, I am sure to be targeted. If I had known that, would I extort money from them? That’s insane.

    The full interview is available in this week’s edition of Tempo English.


    http://nasional.inilah.com/read/detail/2012968/inilah-alasan-bnn-soal-benny-mamoto-masih-bertahan

    Inilah Alasan BNN Soal Benny Mamoto Masih Bertahan
    Oleh: Anton Hartono
    nasional – Senin, 22 Juli 2013 | 22:01 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Meski telah melewati masa pensiun, namun hingga hari ini kursi Deputi Tindak Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) masih diduduki Irjen Pol Benny Jozua Mamoto.

    Padahal sesuai salinan Keppres no 13/polri/2013 tanggal 21 Maret 2013, Sang Jenderal BNN itu pensiun TMT pada 30 Juni 2013.

    Tapi Kabag Humas BNN, Kombes Pol. Sumirat Dwiyanto membenarkan bahwa Benny J. Mamoto masih menjabat di BNN. Alasannya, belum ada keputusan dari Presiden terkait penggantian Benny J. Mamoto.

    “BNN ini kan langsung dibawah Presiden. Untuk penggantiannya harus sesuai dengan Kepres, tapi Keppresnya belum turun,” katanya, Senin (22/7/2013).

    Menurutnya, hingga saat ini belum ada pengganti untuk Benny Mamoto sebagai Deputi Pemberantasan Narkoba di BNN. Sehingga sampai hari ini Benny Mamoto masih menduduki kursi kepemimpinan di BNN.

    Meskipun begitu, Benny Mamoto hanya menjalankan tugas tanpa mendapatkan gaji dari negara ataupun kewenangan untuk berbicara kepada media. “Tidak mendapat gaji, jadi kepentingannya hanya mengabdi sampai Keppres turun,” tukas Sumirat.

    Namun ketika disinggung sudah turunnya Keppres yang mengangkat Brigjen Pol. Arman Depari sebagai pengganti Benny Mamoto, Sumirat mengaku belum mengetahui hal tersebut.

    Brigjen Pol. Arman Depari merupakan Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri yang dikabarkan akan menggantikan posisi Benny Mamoto di BNN. [man]


    http://news.detik.com/read/2013/07/17/075525/2304967/159/irjen-benny-mamoto-mau-percaya-orang-sakit-apa-saya

    Salah Apa Irjen Benny
    Irjen Benny Mamoto: Mau Percaya Orang Sakit Apa Saya
    Isfari Hikmat – detikNews
    Rabu, 17/07/2013 07:55 WIB

    Jakarta – Sebenarnya apa yang terjadi dengan Deputi Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Benny Mamoto? Ia dilaporkan Helena, pengusaha money changer dengan tuduhan menyalahgunakan jabatan karena memblokir rekening miliaran rupiah milik sang pengusaha.

    Kagetnya lagi, seorang polisi dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Direksus), Mabes Polri, Kompol AD menyelinap masuk ke kantornya dan mencuri dokumen.

    Dua peristiwa itu tentu mengagetkan. Betapa tidak, siapa sih yang berani main-main dengan seorang jenderal dan bos BNN lagi? Benny meyakini serangan terhadap dirinya itu sebagai bentuk upaya pembunuhan karakter terhadap BNN. Berikut wawancara Isfari Hikmat dengan Irjen Benny J. Mamoto dalam fokus majalah detik edisi 85 http://majalah.detik.com/cb/96d9e897ff2e2f9814a4427562e40f85/2013/20130715_MajalahDetik_85.pdf

    Anda dilaporkan ke Mabes Polri oleh pengusaha bernama Helena atas tudingan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang, bagaimana tanggapan Anda? Ini integritas BNN mau dibunuh melalui karakternya dulu, supaya publik tidak percaya pada BNN. Agar publik berubah pandangan kalau ternyata BNN yang keras dan tegas itu hanya sandiwara, oh ternyata tukang peras. Selama ini pandangan masyarakat ke BNN positif ternyata ada seperti ini. Hal seperti ini yang dikelola, dibentuk opininya untuk menyudutkan. Apakah saya akan menyerah? Kalau saya ditanya begitu, jawabnya tidak akan menyerah.

    Siapa Helena yang melaporkan Anda itu? Saya jelaskan, ada laporan dari PATK, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sering melaporkan LHA (laporan hasil analisis) ke Polri, ke Kejaksaan, KPK, ke BNN kalau ada dugaan money laundering dari uang narkoba.

    ***

    Wawancara lengkapnyabisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 85, 15 Juli 2013). Edisi ini mengupas tuntas Irjen Benny Mamoto dengan tema ‘Salah Apa Irjen Benny’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum ‘Halaman Kedua Anas’, Kriminal ‘Amukan Wakil Bupati Jayawijaya’, Bisnis ‘Jamu Pertama di Lantai Bursa’, Berita Komik ‘Sekolah jadi Kandang Kambing’, Gaya Hidup ‘Puasa Nyaman untuk Diabetesi’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘The Heat’, WKWKWK ‘DPR Tidur apa Bolos?’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.

    antineolib704855 @antineolib19 Jul 2013 09:09:34 WIB
    Kompol AD disetir oleh Mantan Kepala BNN, sebab dulu bosnya waktu masih di Densus 88

    antineolib704855 @antineolib19 Jul 2013 09:06:40 WIB
    kompol AD itu ex densus 88, maka nya punya keberanian nekad dan di belakangnya ada mantan kepala BNN Irjend GM. Motivasinya? tentu kepentingan para petinggi yang saling menjatuhkan, apalagi Irjend GM di dukung Amerika


    http://news.detik.com/read/2013/07/16/161316/2304524/159/kontroversi-benny-di-ujung-tugas?nd771104bcj

    Salah Apa Irjen Benny
    Kontroversi Benny di Ujung Tugas
    M. Rizal – detikNews
    Selasa, 16/07/2013 16:13 WIB

    Jakarta – Nama Irjen Benny Mamoto seolah tak bisa dipisahkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Ya, dari sekian banyak pengungkapan narkoba yang dilakukan badan antinarkotika tersebut, Benny selalu ada di tengah-tengahnya. Ia yang kerap tampil di televisi untuk menjelaskan kegiatan BNN.

    Benny merupakan pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara. Sejak lulus dari Akabri tahun 1977, pegiat kebudayaan di kampung halamannya ini sudah diterjunkan ke satuan narkotika. Namun di luar itu, jenderal bintang dua itu dilibatkan dalam operasi-operasi lainnya. Yang paling terkenal adalah pembebasan sandera di Filipina tahun 2005. “Saya seorang diri saat itu,” kata Benny dalam fokus majalah detik edisi 85.

    Tahun 2009 silam, doktor kajian ilmu kepolisian Universitas Indonesia (UI) ini masuk ke BNN. Benny cukup banyak menorehkan prestasi. Dalam setiap operasi pemberantasan narkoba, ia selalu memimpin langsung personelnya. Mulai dari penangkapan pilot maskapai swasta yang tertangkap basah nyabu, hingga mengungkap ladang ganja seluas 157 hektare di Lamteuba, Aceh Besar.

    Juga pengungkapan kasus 1,4 juta butir ekstasi yang melibatkan oknum intelijen militer. Terakhir adalah pengungkapan beberapa terpidana mati yang mengendalikan bisnis haram di balik penjara Nusakambangan. Alhasil, sepak terjang Benny cukup membuatnya disegani oleh kalangan bandar narkoba di tanah air.

    ***

    Tulisan lengkap Kontroversi Benny di Ujung Tugas bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 85, 15 Juli 2013). Edisi ini mengupas tuntas Irjen Benny Mamoto dengan tema ‘Salah Apa Irjen Benny’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum ‘Halaman Kedua Anas’, Kriminal ‘Amukan Wakil Bupati Jayawijaya’, Bisnis ‘Jamu Pertama di Lantai Bursa’, Berita Komik ‘Sekolah jadi Kandang Kambing’, Gaya Hidup ‘Puasa Nyaman untuk Diabetesi’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘The Heat’, WKWKWK ‘DPR Tidur apa Bolos?’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.


    http://news.detik.com/read/2013/07/16/075439/2303737/159/kartu-truf-mantan-anak-buah?nd771104bcj

    Salah Apa Irjen Benny
    Kartu Truf Mantan Anak Buah
    Irwan Nugroho – detikNews
    Selasa, 16/07/2013 07:54 WIB

    Jakarta – Awalnya dia dikenal sebagai perwira yang menawan. Ia menunjukkan dirinya pintar, andal dan pandai mengambil hati pimpinan. Siapa nyana belakangan sang perwira berubah drastis.

    Perwira itu adalah Komisaris Polisi Albert Dedi. Ia membikin geger karena dilaporkan mencuri dokumen di Badan Narkotika Nasional (BNN), bekas tempatnya bekerja.

    “Yang bersangkutan pada awal kerja kita lihat serius, baik. Anaknya pintar,” kenang Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Benny Mamoto dalam fokusmajalah detik edisi 85.

    Seorang pegawai BNN bahkan menggambarkan Albert pernah sangat akrab dengan Benny. Saking akrabnya, mereka memiliki kartu truf masing-masing. “Ia dulu sangat dipercaya,” kata staf BNN yang enggan namanya disebut.

    ***

    Tulisan lengkap Kartu Truf Mantan Anak Buah bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 85, 15 Juli 2013). Edisi ini mengupas tuntas Irjen Benny Mamoto dengan tema ‘Salah Apa Irjen Benny’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum ‘Halaman Kedua Anas’, Kriminal ‘Amukan Wakil Bupati Jayawijaya’, Bisnis ‘Jamu Pertama di Lantai Bursa’, Berita Komik ‘Sekolah jadi Kandang Kambing’, Gaya Hidup ‘Puasa Nyaman untuk Diabetesi’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘The Heat’, WKWKWK ‘DPR Tidur apa Bolos?’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.


    http://news.detik.com/read/2013/07/15/074315/2302336/159/ontran-ontran-untuk-sang-jenderal?nd771104bcj

    Salah Apa Irjen Benny
    Ontran-ontran untuk Sang Jenderal
    Monique – detikNews
    Senin, 15/07/2013 07:43 WIB

    Jakarta – Irjen Benny Mamoto lumayan shock. Betapa tidak, dalam sehari, Kamis 4 Juli 2013 yang lalu, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) ini mengalami dua peristiwa pahit sekaligus.

    Pertama, terungkap Benny dilaporkan oleh pemilik PT Sky Money Changer (PT SMC) bernama Helena ke Bareskrim Mabes Polri. Ia dituduh telah menyalahgunakan wewenang karena tidak juga membuka rekening perusahaan penukaran fulus Helena sejak Februari 2012.

    Rekening perusahaan Helena diblokir BNN karena diduga dipakai untuk transaksi narkoba. Laporan itu dibumbui dengan tudingan pemerasan Helena oleh anak buah Benny.

    Kedua, malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB, kantor BNN yang terletak di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, disatroni oleh seorang polisi berpangkat komisaris. Dengan menyandang dua pistol di pinggangnya, Kompol Albert Dedi menakuti satpam dan merangsek masuk ke gedung BNN. Tujuannya lantai enam. Di situlah Benny sehari-hari berkantor.

    Dalam fokus majalah detik edisi 85, Albert sudah merencanakan aksinya itu sejak dua hari sebelumnya. Ia menelepon seorang direktur di BNN untuk menanyakan situasi terkini di bekas kantornya tersebut. Albert memang pernah menjadi anak buah Benny. Ia juga mengiming-imingi seorang pegawai BNN sebuah sepeda motor dan duit bila mau membantu aksinya.

    ***

    Tulisan lengkap Ontran-ontran untuk Sang Jenderal bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 85, 15 Juli 2013). Edisi ini mengupas tuntas Irjen Benny Mamoto dengan tema ‘Salah Apa Irjen Benny’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum ‘Halaman Kedua Anas’, Kriminal ‘Amukan Wakil Bupati Jayawijaya’, Bisnis ‘Jamu Pertama di Lantai Bursa’, Berita Komik ‘Sekolah jadi Kandang Kambing’, Gaya Hidup ‘Puasa Nyaman untuk Diabetesi’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘The Heat’, WKWKWK ‘DPR Tidur apa Bolos?’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.


    http://news.detik.com/read/2013/07/15/160650/2303237/159/helena-menyerang-helena-menghilang?nd771104bcj

    Salah Apa Irjen Benny
    Helena Menyerang, Helena Menghilang
    Monique – detikNews
    Senin, 15/07/2013 16:06 WIB

    Jakarta – Rumah megah nan sunyi. Jendela-jendelanya yang bergorden tertutup rapat. Pintunya pun tidak terbuka. Garasinya dibiarkan tanpa pagar. Tidak ada mobil terparkir di situ. Kosong melompong.

    Seorang nenek lantas keluar dari rumah di Jalan Kenari 5/92 Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta itu. Wajahnya masih penuh masker.

    Rumah elite itu adalah rumah Helena. Dialah pengusaha yang membuat geger karena melaporkan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Benny Mamoto ke Mabes Polri.

    Si nenek adalah ibu dari Helena. Dalam fokus majalah detik edisi 85, setelah melaporkan Benny, pemilik perusahaan jasa penukaran mata uang asing, PT Sky Money Changer (SMC) itu jadi buruan wartawan. Namun ia seolah menghilang.

    Tidak mudah untuk bertamu ke rumah Helena. Kompleks PIK merupakan kawasan elite dengan lapisan penjaga keamanan ketat. Tamu siapa pun yang hendak masuk harus meninggalkan KTP di pos penjagaan dan diantar oleh satpam.

    ***

    Tulisan lengkap Helena Menyerang, Helena Menghilang bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 85, 15 Juli 2013). Edisi ini mengupas tuntas Irjen Benny Mamoto dengan tema ‘Salah Apa Irjen Benny’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum ‘Halaman Kedua Anas’, Kriminal ‘Amukan Wakil Bupati Jayawijaya’, Bisnis ‘Jamu Pertama di Lantai Bursa’, Berita Komik ‘Sekolah jadi Kandang Kambing’, Gaya Hidup ‘Puasa Nyaman untuk Diabetesi’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘The Heat’, WKWKWK ‘DPR Tidur apa Bolos?’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.


    http://nasional.inilah.com/read/detail/2008834/bnn-akui-kehilangan-125-berkas

    BNN Akui Kehilangan 125 Berkas
    Oleh: Anton Hartono
    nasional – Rabu, 10 Juli 2013 | 15:30 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengaku kehilangan ratusan berkas di ruang Tata Usaha (TU) pasca Kompol AD, anggota Bareskrim Polri masuk tanpa izin ke ruangan tersebut.

    “Dari keterangan Pak Benny Mamoto (Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, ada 125 berkas yang hilang,” kata Kepala Bagian Humas BNN Kombes Pol. Sumirat Dwiyanto kepada INILAH.COM, Rabu (10/7/2013).

    Menurutnya, berkas-berkas yang hilang itu berasal dari ruang Tata Usaha. Dia menjelaskan, biasanya berkas-berkas itu berisi perihal perjalanan dinas atau kegiatan yang dilakukan oleh BNN.

    Saat ini pihaknya tengah menunggu hasil dari pemeriksaan sejumlah saksi yang dilakukan oleh anggota Mabes Polri. Selain memeriksa saksi, petugas juga memeriksa lokasi serta kamera Close Circuit Television (CCTV) yang merekam saat masuknya Kompol AD ke Gedung BNN, pada Kamis (4/7/2013) malam lalu. “Sudah ada pertemuan dengan Mabes Polri, kita tunggu hasilnya besok,” tambahnya.

    Sebelumnya, anggota Bareskrim berinisial AD berpangkat Kompol mendatangi Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur pada Kamis (4/7/2013) malam. Kompol AD diduga telah mencuri berkas-berkas milik BNN.

    Namun, Mabes Polri menjelaskan bahwa kedatangan Kompol AD ke Gedung BNN adalah untuk membicarakan gaji yang belum dibayar selama bertugas di BNN. Seperti halnya yang dikatakan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Ronny F. Sompie pada Selasa (9/7/2013) kemarin.

    “Yang bersangkutan (Kompol AD) tidak melakukan pengambilan dokumen, justru dia sedang membawa dokumen pribadinya dalam rangka ingin menghadap seorang pejabat BNN, membicarakan masalah gaji,” tukas Ronny, kemarin. [mvi]


    http://news.detik.com/read/2013/07/04/230950/2293189/10/?nd772204topnews

    Deputi BNN Benny Mamoto Dilaporkan ke Mabes Polri
    Andri Haryanto – detikNews
    Kamis, 04/07/2013 23:09 WIB

    Jakarta – Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Benny J Mamoto, diadukan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Benny dilaporkan menyalahgunakan wewenang.

    Pelapornya adalah Helena, seorang wanita kelahiran Medan, Sumatera Utara, yang memiliki usaha penukaran mata uang asing.

    Dari dokumen laporan yang didapat wartawan, pelaporan dilakukan 28 Juni 2013 dengan Nomor TBL/288/VI/2013/Bareskrim. Dalam bukti laporan yang telah difoto copy itu, Benny dilaporkan dengan sangkaan pasal Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pegawai Negeri, seperti tercantum dalam pasal 412 KUH Pidana.

    Dihubungi via telepon genggam, Kamis (4/7/2013), kepada wartawan jenderal bintang dua ini menjawab adanya laporan itu.

    “Yang pertama saya tidak mengenal si pelapor dan tidak pernah ketemu pelapor,” ujar Benny.

    Pria kelahiran Sulawesi Utara (Sulut) ini menilai, laporan tersebut adalah sebagai bagian dari skenario pembunuhan karakter.

    Hal itu didasarkan kepada pihak-pihak dan juga sindikat yang sakit hati dan marah terhadap upaya pemberantasan narkotika yang dilakukan BNN.

    “Dan oknum yang terima jatah preman, serta pihak-pihak yang merasa terganggu dengan operasi BNN,” kata Benny.

    Dalam setiap penanganan perkara, kata Benny, dirinya sengaja tidak bersentuhan dengan pihak yang diduga terlibat jaringan narkoba. “Dan saya memang tidak ikut campur dan tidak mau ketemu,” ujarnya.

    Benny mengaku siap menjalani proses hukum sesuai dengan isi pelaporan Helena. “Saya sangat siap,” tegasnya.

    Menurut Benny, kasus yang melibatkan rekening Helena sudah masuk dalam proses penyidikan. Sebelum meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan pihaknya telah melakukan gelar perkara bersama. Adapun pemblokiran menyusul laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran mencurigakan.

    “Sudah dilakukan gelar (perkara) melibatkan BI, PPATK, Ditjen Pajak, Bareskrim,” kata Benny.

    Hasil dari gelar perkara selanjutnya dilakukan penyidikan. Helena melalui perantara bersikukuh meminta rekening itu dibuka.

    “Karena tidak dituruti, dia mengancam akan lapor ke Bareskrim,” kata Benny.

    Sementara itu, berdasarkan pengakuan Helena melalui surat elektronik yang diterima wartawan, pelaporan dilakukan menyusul pemblokiran rekening perusahaannya.

    Blokir dilakukan karena ada kecurigaan transaksi tersangka narkotika, WW, dengan rekening tersebut.

    Saat perusahaan Helena hendak melakukan transaksi dari hasil jual-beli 800 ribu dollar Singapura, pihak bank memberitahukan tidak dapat melakukan transaksi, karena dilakukan pemblokiran sesuai permintaan BNN ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Blokir tertandatangan Benny Mamoto.

    Blokir dilakukan Februari 2012. Helena merasa dirinya tidak mendapat laporan terkait itu. Helena diperiksa BNN pada Oktober 2012.

    Beberapa kali Helena berupaya mencari kejelasan kepada BNN. Namun dirinya tidak mendapatkan jawaban terkait pemblokiran. Dirinya mengaku sudah dirugikan atas pemblokiran itu.

    Helena yang disebut-sebut diperiksa penyidik sore tadi belum berhasil ditemui. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirpidum) Brigjen Hery Prastowo tidak menjawan pesan singkat yang dikirim detikcom terkait laporan itu.

    Begitu pula dengan pucuk pimpinan Bareskrim, Komjen Sutarman, tidak membalas pesan singkat serupa.


    http://news.liputan6.com/read/630790/dilaporkan-memeras-irjen-benny-mamoto-aneh-ini-konspirasi

    Dilaporkan Memeras, Irjen Benny Mamoto: Aneh, Ini Konspirasi
    Oleh Luqman Rimadi, 05/07/2013 01:04

    Direktur Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Benny Mamoto. (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

    Liputan6.com, Jakarta : Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Inspektur Jenderal Benny J. Mamoto dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh seorang pengusaha money changer bernama Helena. Atas tuduhan pemerasan.

    Menanggapi laporan itu, Benny menduga, pelaporan dirinya terkait dengan sindikat narkoba yang tengah ia ungkap.

    “Buat saya ini aneh, saya tidak pernah memeras dan saya juga tidak pernah menyuruh anggota saya untuk memeras atau melakukan pelanggaran. Kami bekerja profesional,” ujar Benny kepada Liputan6.com, Kamis 4 Juli 2013 malam.

    Menurut Benny, pelaporan terhadap dirinya tersebut terkait kasus pencucian uang di sebuah rekening bank yang terindikasi terkait dengan peredaran narkoba.

    Namun, dia menjelaskan, ketika tengah ditangani, ada oknum tertentu yang memintanya untuk membuka rekening tersebut. Dengan tegas Benny menolak.

    “Kasus itu laporan dari PPATK, karena indikasi money laudering, kita lakukan penyelidikan, kemudian datang makelar kasus minta supaya rekening yang diblokir itu dibuka, karena kita tidak turutin mereka mau lapor, kita bilang, silakan saja,” ujar Benny.

    Walau mengaku tak mengenal siapa sosok Helena, namun Benny yakin, ada oknum sindikat narkoba yang marah kepadanya. Atas sikapnya selama ini yang tegas dalam memberantas peredaran narkoba.

    “Ada konspirasi di balik ini, mereka ini sindikat dan mau melakukan pembunuhan karakter ke saya, mereka marah sama saya,” katanya.

    Apakah dirinya akan melaporkan balik Helena, Benny tak peduli. Ia pun mengaku sudah terbiasa dengan berbagai ancaman dan pelaporan terhadap dirinya terkait dengan tugasnya memberantas peredaran narkoba.

    “Buat saya ini lucu, kita mau tegakkan hukum, kita mau tegas, malah dilaporkan memeras. Kita sering digertak seperti ini, jadi gak perlu lah dilayanin,” tegas dia.

    Berdasarkan tanda bukti laporan (TBL) bernomor TBL/288/VI/2013/ Bareskrim tertanggal 28 Juni 2013 yang beredar, Benny diduga melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 KUHP.

    Helena juga membeberkan kronologi pemerasan versi dirinya. Baca selengkapnya di tautan ini. (Ein)


    http://news.liputan6.com/read/630681/kronologi-dugaan-pemerasan-oknum-pejabat-bnn-versi-pelapor

    Kronologi Dugaan Pemerasan Oknum Pejabat BNN Versi Pelapor
    Oleh Edward Panggabean, 04/07/2013 21:25

    Deputi Pemberantasan BNN, Benny Mamoto. (Liputan 6.com/Helmi Fitriansyah)

    Liputan6.com, Jakarta : Pengusaha money changer bernama Helena membeberkan dugaan pemerasan senilai 800 ribu dolar Singapura. Ia bahkan menunjuk Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Polisi Benny Mamoto sebagai terduga pelaku. Helena pun melaporkan Benny ke Bareskrim Mabes Po

    Dari keterangan tertulis yang diterima wartawan, Helena yang adalah pengusaha PT Sky Money Changer (PT SMC) menuturkan, rekening PT SMC menjual mata uang senilai 800 ribu dollar Singapura kepada money changer (MC) Batam yang berada di Singapura. Uang MC Batam tersebut dibawa pulang ke Batam dan dijual ke Bank BII cabang Batam. berhubung waktu itu tidak ada kliring maka uang penjualan SGD 800 ribu disetor ke BII atas nama Aris di cabang Muara Karang, Jakarta.

    “Kemudian pada bulan Februari 2012 saat PT SMC akan melakukan transaksi bank, kami diberitahu pihak bank bahwa rekening diblokir dengan alasan transaksi mencurigakan. BII memberitahukan rekening PT SMC telah diblokir oleh BNN sesuai surat yang diterima oleh PPATK atas permintaan BNN,” ucap Helena di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/7/2013).

    Perempuan warga Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta itu menambahkan, pihak BNN mengatakan rekening PT SMC bertransaksi dengan pemilik rekening BCA dengan inisial WW yang dicurigai BNN terkait narkoba. Pemblokiran ditandatangani pejabat BNN yakni Benny Mamoto.

    “Saya merasa ada yang ganjil dari blokir ini, karena sejak pemblokiran bulan Februari saya tidak diberi kejelasan apapun, sampai pada saatnya saya datang menanyakan kepada BII, lalu BII memberitahukan bahwa silakan tanya BNN. Saya mendatangi BNN tapi kejelasan tidak pernah diberitahu kepada saya, hingga bulan Oktober, baru dilakukan pemeriksaan terhadap,” ungkap dia.

    Kemudian dirinya telah berkali-kali mempertanyakan ke bagian pemberantasan narkoba BNN, namun tak ada kejelasan. Dirinya pun meminta diklarifikasi sendiri pihak yang berkaitan dengan rekening perusahaan PT SMC. Akhirnya dilakukan pemeriksaan ke Medan, Sumatera Utara.

    “Sewaktu di Medan, saya sempat diminta oleh pihak BNN jalan-jalan. Setelah pemeriksaan, saya tanya mau kemana? Tim yang berjumlah sekitar 8 orang itu pun minta jalan ke Singapura, lalu akomodasinya saya diminta tanggung. Saya melakukan ini karena dijanjikan bahwa blokir akan dibuka, namun saya merasa ditipu, sampai saat ini blokir tidak pernah dibuka,” beber dia.

    Atas perlakuan oknum aparat BNN itu, dirinya sangat dirugikan di mana ia mengaku harus menanggung biaya operasional oknum anggota BNN tersebut. Ia menuding oknum BNN juga meminta ratusan juta rupiah agar rekening tersebut dibuka — yang uangnya diduga diserahkan kepada Beni Mamoto. “Saya juga membayar tiket penerbangan anggota BNN,” kata Helena.

    Atas dugaan pemerasan itu, Helena mengaku sangat dirugikan. Atas dasar itu, ia pun membuat laporan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti dan diterima pihak penerima laporan polisi yakni Iptu Edy Wuryanto pada tanggal 28 Juni 2013.

    “Saya meminta dengan sangat agar Benny Mamoto, yang pejabat di BNN, segera membuka rekening saya dan bertanggung jawab atas kerugian saya. Saya minta Bareskrim Polri membantu saya,” pungkas Helena.

    Bantahan Benny Mamoto

    Saat dikonfirmasi, Benny Mamoto membantah mengenal pelapor bernama Helena. Menurut jenderal bintang dua itu, dirinya tidak mengenal sang pelapor dan tidak pernah ketemu dengannya.

    “Kedua seluruh penanganan perkara itu oleh Direktur dengan tim penyidik. Saya tidak pernah campur tangan, berikutnya saya tidak pernah memeras. Saya juga tidak pernah menyuruh anggota memeras atau melakukan pelanggaran,” kata Benny saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/7/2013).

    Benny menilai bahwa tudingan pemerasan yang diarahkan ke dirinya itu bagian dari skenario pembunuhan karakternya.

    “Karena banyak pihak yang sakit hati, marah, yaitu para sindikat, oknum yang terima jatah preman. Dan pihak-pihak yang merasa terganggu dengan operasi saya. Sementara niat saya adalah sebagai sikap tegas dan keras dengan sindikat untuk menyelamatkan bangsa. Mana mungkin saya mau makan uang haram,” ucap Benny.

    Berdasarkan Tanda Bukti Laporan (TBL) bernomor TBL/288/VI/2013/ Bareskrim tertanggal 28 Juni 2013 yang beredar, Benny diduga melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 KUHP. (Ali/Ein)


    http://profil.merdeka.com/indonesia/b/benny-mamoto/

    Benny Josua Mamoto
    Riset dan analisis: Muhammad Nizar Zulmi

    Agama : Kristen
    Tempat Lahir : Manado, Sulawesi Utara

    BIOGRAFI

    Menangani kasus-kasus narkoba dari yang kecil hingga skala besar sepertinya sudah menjadi hal yang sangat familiar bagi Benny Mamoto, seorang pria kelahiran Manado Sulawesi Utara yang sejak tahun 2009 menjabat sebagai direktur Badan Narkotika Nasional (BNN). Benny lahir dari keluarga dengan adat Minahasa yang kental, sehingga membuatnya memiliki sifat yang tegas dan bertanggungjawab seperti yang diajarkan oleh kedua orangtuanya.

    Pria bernama lengkap Benny Josua Mamoto ini merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, dengan gelar sarjana yang ia dapatkan pada tahun 1992. Sebelumnya ia sudah terlebih dahulu menempatkan diri di Pendidikan AKABRI Kepolisian pada 1977. Setelah lulus dari Universitas Krisnadwipayana ia kemudian melanjutkan studinya di Universitas Indonesia, mengambil program S2 dalam bidang Kajian Ilmu Kepolisian dan berhasil lulus pada tahun 2002. Ia pun resmi mendapatkan gelar doktor di bidang yang sama di Universitas Indonesia pada tahun 2008.

    Bagi Benny, penanggulangan masalah Narkoba yang banyak ia tangani di daerah Aceh dan Mandailing Natal memerlukan strategi khusus agar mampu dibasmi secara tuntas dan menyeluruh. Ia menyebutnya sebagai totalitas, seperti halnya dalam sepak bola ia mengenal istilah total football, sebuah gaya permainan sepak bola menyerang dan agresif.

    Menurutnya, kombinasi antara determinasi, kesigapan, dan kerjasama berbagai pihak diharapkan dapat memberantas maraknya kasus Narkoba di Aceh, dan Indonesia secara umum. Aceh memang dikenal sebagai lahan ganja yang sangat subur, sehingga langkah konkret yang akan dilakukan Benny adalah menutup lahan-lahan penanaman ganja tersebut dengan mengejar pihak yang terkait sampai ke akar-akarnya.

    Benny Mamoto yang sampai saat ini masih menjabat direktur penindakan dan pengejaran di BNN dikenal sebagai sosok yang profesional dan loyal terhadap masyarakat. Ia sempat mendapatkan berbagai penghargaan seperti Satya Lencana Kesetiaan, Bintang Bhayangkara Nararya, dan lain sebagainya sebagai bukti kapabilitas dan loyalitas yang dimilikinya. Namun tak hanya prestasi di bidang kepolisian saja, Benny juga turut andil dalam pemecahan rekor MURI sebagai pemrakarsa kegiatan pawai salib dalam peringatan hari Paskah oleh masyarakat Minahasa Utara (Minut) pada April 2012.

    PENDIDIKAN
    * Pendidikan AKABRI Kepolisian (1977)
    * S1 Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (1992)
    * S2 Kajian Ilmu kepolisan Universitas Indonesia (2002)
    * S3 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (2008)

    KARIR
    * Ka Unit I/Keamanan Negara
    * Wakil direktur II/Ekonomi & khusus Bareskrim Polri
    * Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia (2007-2009)
    * Direktur Badan Narkotika Nasional (2009-sekarang)

    PENGHARGAAN
    * Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun
    * Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun
    * Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun
    * Bintang Bhayangkara Nararya


     
  • Virtual Chitchatting 11:20 AM on 2013/11/26 Permalink  

    Ikuten Sinulingga, Direktur Operasi PT Wijaya Karya jatuh dari JPO karena ikutan tersandung kasus Hambalang dan rebutan proyek Jakarta MRT dan proyek Jembatan Selat Sunda senilai Rp 200 trilyun

    Jakarta, 2013-11-26 11:20 AM

    1. Saham Wika terkenal sebagai frequent top gainers and top losers di Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange, http://www.idx.co.id) (d/h Bursa Efek Jakarta, Jakarta Stock Exchange).
    2. Wika ditunjuk bersama Adhi Karya, BUMN Konstruksi lainnya, dalam menggarap proyek Jembatan Selat Sunda senilai Rp 200 trilyun.
    3. Wika bersama Adhi Karya diduga berpartisipasi dalam mark-up proyek Hambalang dan membiayai konvensi Partai Demokrat dalam rangka memenangkan Anas Purbaningrum.


    http://news.detik.com/read/2013/11/26/102832/2423500/10/direktur-wika-sempat-demam-sebelum-menghembuskan-nafas-terakhir

    Direktur WIKA Sempat Demam Sebelum Menghembuskan Nafas Terakhir
    Edward Febriyatri Kusuma – detikNews
    Selasa, 26/11/2013 10:28 WIB

    Rumah Duka Ikuten Sinulingga (Foto: Edward FK/detikcom)

    Jakarta – Direktur Operasi PT Wijaya Karya Ikuten Sinulingga (55) yang jatuh dari jembatan penyeberangan orang di Cawang sempat demam sebelum meninggal dunia. Kondisi Ikuten memburuk pada pukul 00.00 WIB sebelum akhirnya meninggal pada 00.30 WIB.

    “Kondisi terakhir sebenarnya membaik dan perkembangannya bagus. Namun kemarin malam almarhum mengalami peningkatan suhu tubuh hingga 39 derajat Celcius,” kata juru bicara keluarga Ikuten, Minola Sebayang, di rumah duka yang terletak di Kompleks Perumahan Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2013).

    Mengenai penyebab meninggalnya Ikuten, Minola yang berprofesi sebagai pengacara ini mengaku belum mengetahui secara pasti. “Sebenarnya tim medis yang bisa menjelaskan. Kami dari keluarga juga belum dapat medical record-nya,” katanya.

    Minola mengatakan, selama perawatan Ikuten sadar. Namun tim dokter sengaja membuat Ikuten beristirahat agar mudah untuk penanganan. Selama dirawat Ikuten bisa berkomunikasi
    dengan anggukan kepala dan gerakan tangan.

    “Namun Tuhan berkata lain,” katanya.

    Penyebab jatuhnya Ikuten masih misterius, namun keluarga lebih mengarah kepada dugaan bahwa Ikuten menjadi korban kriminalitas di jembatan yang merangkap sebagai shelter busway Cawang-Sutoyo itu.

    Hingga saat ini pelayat terus mengalir ke rumah duka Ikuten. Kebanyakan adalah karyawan PT WIKA. Beberapa karangan bunga juga terlihat di depan rumah berwarna putih tersebut.


    http://news.detik.com/read/2013/11/26/104032/2423512/10/4-teka-teki-kematian-direktur-wika-di-jembatan-cawang?nd772204btr

    4 Teka-teki Kematian Direktur WIKA di Jembatan Cawang
    Rachmadin Ismail – detikNews
    Selasa, 26/11/2013 10:46 WIB

    Jakarta – Direktur Operasi III PT Wijaya Karya Ikuten Sinulingga meninggal dunia di jembatan penyeberangan orang (JPO) Cawang-Sutoyo. Belum jelas apa penyebab kematiannya. Semua spekulasi yang berkembang, masih dugaan.

    Ikuten ditemukan terjatuh dari jembatan Cawang yang berpagar cukup tinggi pada Selasa (19/11/2013) sekitar pukul 06.45 WIB. Dia ditemukan tertelungkup di bawah jembatan dengan memakai seragam WIKA.

    Warga kemudian membawanya ke RS UKI. Polisi menjelaskan, Ikuten mengantor dengan naik mobil diantar sopirnya. Lalu dia berhenti tak jauh dari kantornya untuk berjalan kaki.

    Tak ada yang bisa memastikan kenapa Ikuten bisa terjatuh hingga akhirnya meninggal dunia, Senin (25/11) malam. Namun ada empat spekulasi yang berkembang, seperti berikut ini:

    1. Terpeleset

    Tak lama setelah Ikuten diberitakan terjatuh, pihak WIKA langsung melakukan klarifikasi. Mereka memastikan Ikuten terpeleset.

    “Ikuten kepeleset di situ dan dia jatuh, bukan melompat,” kata Sekretaris Perusahaan WIKA Natal Agrawan.

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.45 WIB. JPO yang dilintasi Ikuten juga merupakan shelter busway. Ikuten ditolong beberapa warga yang berada di lokasi dan dibawa ke RS UKI.

    Menurut Natal, Ikuten memang gemar berjalan kaki. Karena itu, bisa saja terpeleset.

    Namun, dugaan ini kemudian dimentahkan polisi. Sebab jembatan penyeberangan itu memiliki besi pengaman cukup tinggi di sekujur konstruksinya.

    2. Lompat Bunuh Diri

    Dugaan ini dimunculkan oleh polisi dan beberapa saksi yang ada di lokasi. Namun pihak keluarga dan WIKA membantahnya.

    Seorang warga bernama Aldi sempat menduga Ikuten lompat karena jatuh dalam posisi tertelungkup. “Tiba-tiba saja jatuh dan orang-orang bilang ada yang bunuh diri,” kata saksi mata Aldi, saat ditemui di lokasi.

    Namun Aldi mengaku tidak melihat langsung saat Ikuten terjatuh dari jembatan tersebut. “Tidak melihat saat jatuhnya, tiba-tiba jatuh saja,” katanya.

    Polisi juga menduga hal yang sama dengan Aldi. Ikuten diduga sengaja melompat.

    “Diduga korban sengaja lompat, karena kalau terpeleset tidak mungkin. Lokasi di jembatan tersebut masih terdapat palang-palang pengamanan. Tidak mungkin bisa lolos (jatuh) kalau terpeleset,” kata Kapolres Jaktim Kombes Pol Mulyadi Kaharni.

    Namun pihak keluarga menegaskan, tak ada alasan bagi Ikuten untuk bunuh diri karena tak memiliki masalah keluarga, hukum atau pun karier.

    3. Aksi Kriminal

    Keluarga Ikuten Sinulingga berkeyakinan Ikuten jatuh dari jembatan penyeberangan orang (JPO) busway Cawang-Sutoyo karena tindak kriminal. Hal itu dilihat dari kondisi cedera yang dialami Ikuten.

    “Kemungkinan tindak kriminal,” ujar juru bicara keluarga, Minola Sebayang. Minola juga menangkis dugaan Ikuten terpeleset seperti yang disampaikan WIKA.

    Dugaan keluarga dilihat dari cedera yang dialami Ikuten. Ikuten hanya mengalami patah tulang pada bagian tangan, selain raut itu wajahnya tidak ada yang luka.

    Minola mengaku memiliki bukti bahwa Ikuten jatuh dari jembatan karena tindak kriminal. Menurutnya salah satu bukti yang ada adalah jam tangan yang dipakai Ikuten.

    “Jam tangan terbuat dari kulit, kalau memang bunuh diri dengan loncat atau terpeleset. Logika berpikir kita tidak mungkin tali jam tangan tersebut putus,” tutur pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

    Namun, polisi lagi-lagi mementahkan dugaan ini. “Nggak, nggak dirampok. Nggak ada tanda-tanda perampokan,” kata Kapolsek Jatinegara Kompol Suminto.

    “Dompetnya ada, nggak ada yang hilang,” jelas Suminto.

    4. Tak Punya Masalah Keluarga dan Hukum

    Spekulasi bunuh diri memang yang paling kuat dalam kasus Ikuten. Motifnya sempat beredar ada masalah keluarga hingga urusan hukum. Tapi, pihak keluarga membantahnya.

    “Beliau sama sekali tidak ada masalah dengan hukum,” kata juru bicara keluarga, Minola Sebayang.

    Minola mengatakan, ada media yang mengaitkan jatuhnya Ikuten dengan proyek Hambalang. Menurutnya, Ikuten baru saja menjabat Direktur Operasional III WIKA belum lama ini. “Itu baru-baru ini tahun 2012. Sementara itu proyek Hambalang itu sudah lama, jadi sudahlah tidak usah dikaitkan,” katanya.

    Ikuten juga tidak mempunyai masalah dengan keluarga karena dia memiliki keluarga bahagia. “Masalah keluarga juga tidak ada,” katanya. Karier Ikuten, lulusan ITB yang pernah berkarier di PLN, juga bagus.


    http://www.tempo.co/read/news/2013/11/26/064532492/Misteri-Jatuhnya-Direktur-PT-Wika-Ikuten

    Misteri Jatuhnya Direktur PT Wika Ikuten
    Selasa, 26 November 2013 | 09:50 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Operasi III PT Wijaya Karya, Ikuten Sinulingga, 58 tahun, mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan selama seminggu di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia. Kematiannya masih menyisakan misteri. Ikuten diduga jatuh dari jembatan penyeberangan orang (JPO) shelter Transjakarta Cawang Soetoyo pada Selasa pagi, 19 November 2013 lalu.

    Ikuten meninggal pukul 00.45 dinihari tadi setelah dirawat intensif di ruang ICU. “Jenazah langsung dibawa ke rumah duka,” kata Sekretaris Perusahaan PT Wika, Natal Argawan, saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 November 2013.

    Menurut Natal, jenazah almarhum sudah berada di rumah duka di Kompleks DPR RI Blok F2 Nomor 448 RT 12 RW 05, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. “Sudah di rumah, belum tahu akan dimakamkan di mana, mungkin bisa ditanya ke keluarganya,” ujarnya.

    Kematian Ikuten meninggalkan teka teki. Ada dua dugaan. Pertama, dia diduga jatuh sendiri di jembatan penyeberangan orang (JPO) shelter Transjakarta Cawang Soetoyo, atau tepatnya di depan proyek pembangunan yang dilakukan PT Wika Realty di Jalan D.I. Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 19 November 2013 pagi. Akibatnya, Ikuten mengalami luka patah di bagian lengan kanan atas, luka di bagian mulut dan dahi, serta memar pada lutut. Dugaan kedua, Ikuten dianiaya sebelum terjatuh. Indikasinya, ponselnya hilang dan gelang jam tangannya putus.

    Polisi telah memeriksa sebanyak sembilan saksi, termasuk sekretaris pribadi Ikuten, sekretaris PT Wika, petugas keamanan PT Wika, karyawan PT Wika, dan sopir taksi yang membawa Ikuten ke RS UKI.

    AFRILIA SURYANIS


    http://www.tempo.co/read/news/2013/11/19/214530728/WIKA-Ikuten-Kemungkinan-Terpeleset

    WIKA: Ikuten Kemungkinan Terpeleset
    Selasa, 19 November 2013 | 11:27 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Operasional III PT Wijaya Karya, Ikuten Sinulingga, 55 tahun, nekat melompat dari jembatan penyeberangan orang (JPO) shelter Transjakarta Cawang Soetoyo di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa sekitar jam 7 pagi, 19 November 2013. Korban sedang dirawat di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (RS UKI) karena mengalami luka parah.

    Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (persero), Natal Argawan, menyatakan kemungkinan korban terpeleset saat berjalan di jembatan penyeberangan. Pasalnya, setiap hari korban menggunakan kendaraan umum (busway) untuk pergi ke kantor dan berjalan kaki dari shelter terdekat. (Baca: Petinggi Wika Jatuh dari Jembatan Penyeberangan)

    Ia pun mengatakan, kebiasaan korban yang sering olahraga jalan kaki ke kantor. “Biasanya beliau sampai beberapa kali bolak-balik dari kantor ke JPO,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa, 19 November 2013.

    Kendati demikian, kata dia, itu hanya dugaan sementara. Untuk pastinya, Wika belum mengetahui sebab peristiwa nahas yang menimpa salah satu direkturnya itu. “Kami belum mengetahui secara pasti peristiwa yang menimpa korban. Apalagi hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di RS UKI.”

    Natal menuturkan, Ikuten baru bergabung dengan Wika sekita satu tahun lalu dan langsung menjabat Direktur Operasional III. Posisi ini membidani soal kelistrikan. Selain itu, dia sedang merampungkan proyek pembangunan pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) di luar Pulau Jawa. “Jadi, ini tak ada kaitannya dengan Hambalang. Kalau ada masalah beliau selesaikan dengan baik.”

    ERWAN HERMAWAN


    http://www.tempo.co/read/news/2013/11/19/214530724/Petinggi-Wika-Jatuh-dari-Jembatan-Penyeberangan

    Petinggi Wika Jatuh dari Jembatan Penyeberangan
    Selasa, 19 November 2013 | 11:17 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Operasional III PT Wijaya Karya, Ikuten Sinulingga, 55 tahun, diduga nekat melompat dari jembatan penyeberangan orang (JPO) shelter Transjakarta Cawang Soetoyo, atau tepatnya di depan proyek pembangunan yang dilakukan PT Wika Realty, Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa, 19 November 2013, pagi. Korban yang luka parah langsung dibawa ke Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (RS UKI) untuk mendapat perawatan.

    Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jatinegara, Iptu Ambarita, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.45 pagi. Saat itu, korban yang tinggal di Wisma DPR RI, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, tanpa sebab langsung melompat dari atas jembatan setinggi lima meter. “Saksi yang pertama kali mengetahui seorang sopir taksi. Dia langsung membawa korban ke rumah sakit,” kata Ambarita saat dihubungi Tempo, Selasa.

    Menurut Ambarita, korban mengalami luka patah di bagian lengan kanan atas, luka di bagian mulut dan dahi, serta memar pada lutut. “Belum diketahui motif jelasnya korban melompat dari jembatan itu,” ujarnya.

    Polsek Jatinegara masih menyelidiki kasus ini. Sementara itu, tiga orang saksi masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jatinegara. “Ada tiga orang yang sedang kami mintai keterangannya, salah satunya karyawan PT Wika,” kata Ambarita.

    AFRILIA SURYANIS


    http://www.tempo.co/read/news/2013/09/24/083516046/TokyuWika-Menangkan-Lelang-Konstruksi-Layang-MRT

    Tokyu-Wika Menangkan Lelang Konstruksi Layang MRT
    Selasa, 24 September 2013 | 06:24 WIB


    Joko Widodo melihat gambar proyek Mass Rapid Transit (MRT) didampingi Direktur Utama PT MRT, Dono Boestami saat meresmikan proyek pembangunan MRT Fase I, Lebak Bulus-Bundaran HI di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, (2/5). TEMPO/Eko SiswonoToyudho

    TEMPO.CO , Jakarta:PT MRT Jakarta telah melakukan proses lelang konstruksi layang (surface selection) untuk paket pekerjaan CP 101, CP 102, dan CP 103 pembangunan proyek MRT Jakarta. Lelang itu dimenangkan oleh konsorsium Tokyu-WIKA untuk pengerjaan paket CP 101 dan CP 102. Sedangkan, paket CP 103 dimenangkan oleh konsorsium Obayashi-Shimizu-Jaya. “Proses negosiasi kontrak sedang dilakukan,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 23 September 2013.

    Menurutnya, nilai kontrak untuk pengerjaan paket tersebut yakni sekitar 15 miliar Yen untuk CP 101, 10 miliar Yen (CP 102), dan 10 miliar Yen untuk CP 103. “Dalam waktu dekat akan ditandatangani nilai kontraknya. Masing-masing kontrak memiliki waktu selama 243 minggu,” ujarnya.

    Dono menyatakan dengan selesainya proses lelang ini, maka kontruksi proyek MRT Jakarta baik konstruksi bawah tanah dan kontruksi layang telah lengkap. Ini berarti, Dono melanjutkan, tahapan konstruksi mengalami kemajuan untuk mengejar keterlambatan proyek yang mencapai lebih dari dua tahun “Kami yakin MRT akan terwujud,” kata dono.

    Konstruksi proyek MRT Jakarta memiliki delapan paket pekerjaan, yakni paket konstruksi layang (surface section) terdiri dari paket CP 101, CP 102, dan CP 103; paket konstruksi bawah tanah (underground) terdiri dari paket CP 104, CP 105, dan CP 106; dan paket railway system & trackwork dan rolling stock (kereta) yang terdiri dari paket CP 107 dan CP 108. Paket CP 104 dan CP 105, dimenangkan oleh konsorsium SOWJ Joint Venture (Shimizu, Obayashi, Wijaya Karya, dan Jaya Konstruksi).Sedangkan paket CP 106 dimenangkan oleh SMCC -HK Joint Operation (Sumitomo Mitsui Contruction Company dan PT Hutama Karya).

    “Paket kontruksi bawah tanah, semua prosesnya sudah selesai dan kontraktor siap untuk segera melakukan konstruksi pada Oktober nanti,” ujar Dono. Sementara untuk dua paket lain yakni CP 107 dan CP 108, akan segera dilakukan tender. “Sekarang konsultan tender PT MRT Jakarta sedang melakukan pra-kualifikasi calon peserta tender yang telah diserahkan pada Oktober 2012,” kata Dono.

    AFRILIA SURYANIS


    http://www.tempo.co/read/news/2013/09/02/063509332/Adhi-Karya-dan-Wika-Diduga-Suap-Rp-35-Miliar

    Adhi Karya dan Wika Diduga Suap Rp 35 Miliar
    Senin, 02 September 2013 | 07:21 WIB

    TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta-Hasil audit investigasi tahap II proyek Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya dugaan rekayasa laporan keuangan oleh perusahaan penggarap proyek, PT Adhi Karya dan Wijaya Karya (Wika).

    Menurut laporan audit resmi yang diserahkan BPK ke DPR, disebutkan bahwa kedua badan usaha milik negara itu pada 8 September 2009 sampai 27 Desember 2010 mengalirkan dana masing-masing Rp 12,40 miliar dan Rp 6,92 miliar kepada pihak-pihak tertentu.

    Tidak disebutkan siapa penerima uang itu. “Diduga ini berkaitan dengan kesepakatan komitmen fee untuk memenangkan kerjas sama operasi Adhi-Wika pada pelelangan proyek Hambalang,” demikian tertulis dalam laporan BPK.

    Modusnya, misalnya, divisi konstruksi PT Adhi Karya menerbitkan bon sementara senilai Rp 12,39 miliar jauh sebelum kontrak kerja proyek Hambalang diperoleh. Dugaan rekayasanya, menurut laporan itu, divisi konstruksi mencatat transaksi tersebut sebagai ayat silang atau rekening perantara.

    Dengan modus ini, transaksi penerimaan dana dari kontraktor, tidak mempengaruhi saldo. “PT Adhi diduga melakukan window dressing atau manuver dalam pembukuan senilai Rp 12,39 miliar,” demikian audit tersebut. Cara seperti ini, menurut laporan itu, melanggar ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan.

    Wakil Ketua BPK Hasan Bisri belum bisa dimintai konfirmasi. Sedangkan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., tak berkomentar banyak ihwal laporan resmi audit tersebut. “Saya belum tahu perkembangan,” ujar Johan, yang saat dihubungi sedang berada di Manila, Filipina.

    MAYA NAWANGWULAN | TRI SUHARMAN | GALVAN YUDISTIRA | SNL


    http://www.tempo.co/read/news/2013/07/18/090497571/Wijaya-Karya-Bangun-Pabrik-Beton-di-Myanmar

    Wijaya Karya Bangun Pabrik Beton di Myanmar
    Kamis, 18 Juli 2013 | 16:25 WIB

    TEMPO.CO, Jakarta – PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) akan membangun pabrik beton pra-cetak (precast) di Myanmar. Menurut Direktur Wijaya Karya, Ganda Kusuma, investasi tahap awal yang akan digelontorkan mencapai Rp 150 miliar. “Pabrik ini akan mencetak beton 27 ribu ton per tahun,” kata dia seusai menandatangani naskah kerjasama dengan perusahaan Myanmar, Kamis 18 Juli 2013.

    Untuk ekspansi ini WIKA menggandeng perusahaan asal Myanmar, United Mercury Group (UMG). Ganda mengatakan WIKA dan UMG akan membentuk perusahaan patungan (joint venture). Perusahaan ini akan merealisasikan pembangunan pabrik di atas lahan seluas 5 hektare yang disediakan UMG. “Pembangunan pabrik ini memakan waktu setahun,” ujarnya.

    Jika permintaan beton di Myanmar terus tumbuh, WIKA akan memperbesar kapasitas produksi pabrik tersebut. Ganda optimistis bisnis di Myanmar akan meraup untung lantaran pesaing yang relatif sedikit. “Padahal proyek infrastrukturnya cukup banyak,” katanya.

    Ekspansi ke Myanmar merupakan wujud strategi WIKA untuk menjadi perusahaan konstruksi terbaik di Asia Tenggara. Direktur Operasi WIKA Destiawan Suharjono mengatakan ekspansi ke luar negeri sudah dimulai pada 2006 lantaran potensi proyek infrastruktur di luar negeri sangat besar.

    Untuk mengembangkan usaha ke luar negeri, Destiawan mengatakan ada dua persiapan yakni dari sisi sumber daya manusia serta menggandeng mitra kerja lokal. Karena itu, kata dia, WIKA berupaya menjalin kongsi dengan perusahaan lokal yang memiliki reputasi baik.

    Strategi berikutnya adalah dengan membuka kantor baru di negara tujuan. Dengan begitu, kata Destiawan, pekerja dari Indonesia dapat lebih memahami budaya kerja di negara lain.”Tantangan terbesarnya itu di budaya,”katanya.

    Pada Januari-Mei 2013, WIKA meraih kontrak baru senilai Rp 7 triliun. Dari angka itu, Rp 400 miliar diperoleh dari luar negeri.

    ANANDA PUTRI | RIRIN AGUSTIA


    http://www.tempo.co/read/news/2013/07/11/090495615/Dahlan-Iskan–WIKA-dan-ADHI-Garap-JSS

    Dahlan Iskan : WIKA dan ADHI Garap JSS
    Kamis, 11 Juli 2013 | 19:55 WIB


    Maket jembatan Selat Sunda. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan dua perusahaan konstruksi plat merah siap terjun dalam proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Dua perusahaan itu adalah PT Adhi Karya (persero) Tbk (ADHI) dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk (WIKA).

    “Keduanya akan terjun dalam konsorsium,” kata Dahlan saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis 11 Juli 2013.

    Menurut Dahlan penunjukan WIKA dan ADHI akan diputuskan oleh pemerintah. Dahlan juga pasrah jika pemerintah menghendaki BUMN lain yang turut dalam megaproyek JSS. “Aku ikut saja,” ujar Dahlan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ada dua opsi untuk biaya pembuatan studi kelayakan dan pembangunan JSS dan Kawasan Strategis Selat Sunda (KSS). Opsi pertama adalah studi kelayakan dibuat oleh BUMN dan perusahaan pemrakarsa, tanpa menggunakan anggaran negara.

    Sedangkan opsi kedua menggunakan anggaran negara dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. “Minggu depan akan kami putuskan,” kata Hatta seusai rapat koordinasi soal pembangunan Kawasan Selat Sunda di kantornya.

    Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan studi yang telah dilakukan bawahannya menunjukan pembangunan jembatan layak secara finansial, ekonomi, dan lingkungan. Namun ketua tim 7 kementerian ini belum memutuskan BUMN yang akan turut dalam proyek tersebut. “Keputusannya akhir Juli,” ujarnya.

    RIRIN AGUSTIA | ANGGA SUKMA WIJAYA


    http://www.tempo.co/read/news/2013/07/09/063494849/Wika-Bantah-Setor-Uang-Untuk-Pemenangan-Anas-

    Wika Bantah Setor Uang untuk Pemenangan Anas
    Selasa, 09 Juli 2013 | 17:40 WIB

    Muhammad Nazarudin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk membantah menyetorkan sejumlah uang untuk pemenangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sekretaris Perusahaan Wika, Natal Argawan, mengatakan perusahaannya tidak pernah berhubungan dengan Anas.

    “Sejauh ini kami tidak pernah berhubungan dengan Anas, demikian yang dapat kami sampaikan,” katanya dalam pesan pendek kepada Tempo.

    KPK sebelumnya menegaskan tengah mengusut dugaan saweran duit dari sejumlah perusahaan pelat merah. Ada dugaan sejumlah BUMN ini menyetorkan sejumlah uang untuk pemenangan Anas pada Kongres Demokrat Mei 2010 lalu.

    Sebagai imbalannya, sejumlah perusahaan ini memperoleh berbagai proyek di kementerian dengan bantuan M. Nazaruddin, pemilik Grup Permai yang juga Bendahara Partai Demokrat. Wika disebut-sebut sebagai salah satu BUMN yang menyetor.

    ANANDA PUTRI


     
  • Virtual Chitchatting 11:17 AM on 2013/11/26 Permalink  

    Tubagus Hafid Habibullah, adik tiri atut chosiyah yang menjadi tumbal kedua kejatuhan dinasti chasan sochib

    Jakarta, 2013-11-26 11:17 AM

    http://news.detik.com/read/2013/11/26/060322/2423303/10/adik-tiri-ratu-atut-meninggal-dunia?9922022

    Adik Tiri Ratu Atut Meninggal Dunia
    Yasser Ali Harakan – detikNews
    Selasa, 26/11/2013 06:03 WIB

    Jakarta – Adik tiri Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Hafid Habibullah meninggal dunia kemarin (25/11). Tubagus langsung dibawa ke Serang untuk dimakamkan.

    Berdasarkan informasi yang didapat, Tubagus Hafid meninggal dunia sekitar pukul 14.30 WIB di RS Dharmais, Jakarta. Jasadnya dibawa ke Serang sekitar pukul 17.00 WIB kemarin.

    “Ada keluarganya yang datang langsung dibawa ke Serang,” kata petugas RS Dharmais saat dikonfirmasi, Selasa (26/11).

    Dalam surat kematian, tidak disebutkan keterangan medis Tubagus Hafid. Dia merupakan anak dari Chaeriyah, istri ketiga Tubagus Chasan Sochib.

    Sedangkan Ratu Atut Chosiyah merupakan anak dari istri pertama Chasan bernama Wa’siah Samsudin.


    http://endibiaro.blogdetik.com/index.php/2013/11/20/mitos-bandit/?nd771104blog

    Mitos (Sesat) Kepahlawanan Bandit Jawara di Banten
    Nopember 20, 2013

    Benar. Terdapat ratusan kali perlawanan (via kekerasan) yang dilakukan oleh Kaum Djago dan Para Djawara Banten tempo doeloe. Benar pula, pihak yang mereka lawan adalah para penjajah negeri ini -untuk itu, mereka patut disebut pahlawan. Dan yang paling benar adalah: pemberontakan itu tumpas sedemikian cepat. Ada yang hanya dua jam, empat jam, atau tiga empat hari saja…

    Korbannya selalu gila-gilaan. Ratusan rakyat perlaya. Ini yang harus kita cermati. Agar tak tertipu sejarah -atau dibohongi para pendukung Jawara Banten.

    Rakyat (petani) yang tertindas seperti tergenang air di batang leher, satu riak saja akan membuat mereka tenggelam. Pemberontakan yang mereka lakukan -diprovokasi para Jawara Banten, adalah gelombang riak itu, dan menamatkan nafas terakhir mereka. Mereka ikut pemberontakan bukan karena pikiran sehat dan perhitungan realistis. Tetapi karena dibohongi. Hasilnya jelas, Belanda begitu mudah melaklukan penumpasan. Jauh dari janji-janji palsu para Jawara, yang menyombongkan diri kebal peluru.

    Fenomena ini mirip dengan riset dari James C. Scott (tentang perlawanan kaum tani di Asia Tenggara). Menurutnya, perlawanan para petani memang bermotif frustrasi. Lebih sebagai pola bunuh diri dibanding perlawanan dengan visi. Ini sejalan dengan moral politik ekonomi kaum tani, hidup dalam pola subsisten (sekedar bertahan).

    Fakta dari para sejarawan banyak berserak (seputar pola-pola pembangkangan sosial terhadap para penjajah). Jenis perlawanan itu lebih berbau mistis daripada realistis. Para tokoh Jawara Banten itu memanipulasi kekuatan supranatural. Menyusun perlawana bukan dengan akal tetapi dengan okol. Mengaku punya jimat. Memberi janji kekebalan tubuh. Menjual jampi-jampi dan mantra-mantra. Menyihir para pengikut dengan pelbagai slogan bodong. Nyaris seluruh tokoh Jawara itu melabeli diri dengan klaim Ratu Adil. Tak aneh kalau mereka menyandang nama-nama aneh -seolah sebagai titisan Dewa.

    Gerakan Ratu Adil ini yang memang menjadi fenomena pemberontakan sosial politik di Banten (dan Jawa) kala itu. Seperti pernah ditulis, misalnya, oleh Sartono Kartodirdjo.

    Kurang lebih begini: pertama, menyuarakan perlawanan dengan janji kemenangan, oleh orang yang mengaku mendapat wahyu. Kedua, berbasis pada pengikut yang bergelut nestapa tanpa akhir, dan tentu saja mudah dibujuk. Ketiga, bertaburan simbol-simbol supranatural atau kadang religius. Bahasa ilmu sosial menyebunya dengan mesianisme atau meliarianisme (dari kata messiah, sang juru selamat). Keempat, menebarkan mimpi akan hadirnya fajar kebahagiaan bagi para pengikut (kalau tidak di dunia, ya, tentu di akhirat sana).

    Begitu banyak literatur mengulas diskursus perbanditan sosial (di Batavia, Banten, dan Jawa). Bahan pustaka itu kaya dengan pemeriaan latar sosial, sumber-sumber perlawanan, motif gerakan, daya tahan, dan dampak yang terjadi. Sebagai sebuah sketsa garis waktu, tentu saja buku-buku itu menjadi bacaan yang menarik. Dari dokumentasi yang tertuang itu, rakyat Indonesia bisa menegakkan kepala. Bahwa kita bukan bangsa yang mau diperbudak. Kalah atau menang, selalu melakukan perlawanan.

    Tetapi akal waras tak boleh berada di bawah kekaguman buta.

    Justru dari sejarah itu kita harus mahfum, bahwa tak boleh lagi kesalahan serupa terjadi. Terlebih lagi di Banten. Sebuah daerah yang begitu dalam dicengkeram rezim Jawara.

    Kekuasaan maha luas para jawara itu (di Banten hari ini) sungguh sebuah anakronisme. Mereka dahulu bukanlah para pemenang, justru pecundang. Hanya saja mereka tak lelah membuat riwayat palsu tentang jasa dan kejuangan di masa lalu. Senyatanya: dahulu mereka memperagakan kedunguan yang tak terkira. Dan melipatgandakan penderitaan rakyat. Kalaupun boleh ada apresiasi, tak lain beberapa tokoh yang secara murni berjuang untuk menegakkan keadilan. Mereka itulah yang oleh para ilmuan sosial disebut sebagai para Bandit Sosial.

    Hari ini taburan argumentasi sesat (misleading informations) terus menerus gencar dilakukan di Banten, bahwa para Jawara adalah Super Hero. Malah sejumlah orang menyebut jasa lain, jawara yang berkontribusi dari sisi sosial dan budaya. Dalam soal ini, dusta itu terlalu kentara. Etos dan tumpukan karakter para jawara justru adalah anomali bagi tertib sosial dan anti peradaban. Mereka para pemuas nafsu, pelaku bahasa vulgar, memasang atribut diri yang menyeramkan orang lain. Jawara lah yang terutama menyemarakan penyakit 5 M (Madon, Maling, Mabok, Maen, dan Madat, alias main perempuan, main judi, pemadat, pemabuk, dan pencoleng). Hari inipun sisa-sisa perusakan peradaban para jawara itu masih terasa. Jawara hari ini selalu pula banyak bini -dengan modal kumis dan mistis!

    Kalau saja publik Banten mau belajar sungguh-sungguh dari literatur yang tersedia, baik ditulis masa kini atau di masa lalu, terlalu jelas fakta-fakta yang terungkap. Sebuah buku yang ditulis Andi Rahman, berjudul Jawara dan Demokrasi, Geliat Politik di Banten Paska Orde Baru (Dian Rakyat, Jakarta, 2010), menyajikan dengan detil bagaimana kasarnya para Jawara Banten dalam memaksakan mata anggaran (dalam APBD), untuk dialihkan ke proyek-proyek yang mereka garap.

    Sumber lain, menyebut adanya fenomena The Hidden State, yaitu kekuasaan di bawah bayang-bayang para Jawara (di Banten). Kekuasaan formal memang seolah mengikuti garis demokrasi, tetapi para pemain di belakang layarlah yang sepenuhnya mengontrol, yakni H. Chasan Shohib (almarhum).Nama ini bahkan dengan bangga selalu menyebut dirinya sebagai Gubernur Jenderal Banten.

    Jika kita membuat garis waktu terhadap sejarah peradaban Banten, maka jelas pemutus mata rantai kegemilangan Banten adalah ketika para Jawara Berkuasa. Banten emas di era silam bukan berpendar karena ulah para Djago dan Bandit, melainkan para pemimpin yang cerdas, bertaqwa, pluralis, dan kosmopolit. Penguasa Banten yang menggiring pada kemaslahatan adalah para Ulama dan kaum cerdik pandai lain. Mereka adalah orang-orang paripurna. Ulama sekaligus ksatria. Pintar tapi juga berani.

    Mata rantai yang putus itulah yang kini harus kita sambung kembali. Dengan kewajiban pertama mengenyahkan mitos Jawara Banten. Tak boleh lagi dominasi Jawara terjadi di segala tempat dan sektor kehidupan Banten. Biarlah mereka menjadi cerita hitam saja -sebagai pelajaran yang tak boleh berulang. Semoga…


     
  • Virtual Chitchatting 2:47 PM on 2013/11/25 Permalink  

    Kehebatan Utusan Allah Muhammad SAW dibandingkan Nabi-Nabi Allah yang lain 

    2013-11-25 02:47 PM
    Kehebatan Utusan Allah Muhammad SAW dibandingkan Nabi-Nabi Allah yang lain

    http://www.dakwatuna.com/2009/09/25/3999/ketika-rasulullah-saw-memberikan-syafaat-kepada-ummatnya-di-hari-kiamat/#axzz2ldoKHdlS

    Ketika Rasulullah SAW Memberikan Syafaat Kepada Ummatnya di Hari Kiamat
    dakwatuna – 25/09/09 | 05:01 | 04 Shawwal 1430 H
    @dakwatuna

    dakwatuna.com – Ini adalah sekelumit “kisah masa depan”, ketika seluruh manusia berkumpul di hari kiamat. Kisah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Dalam kisah itu diceritakan bahwa Allah mengumpulkan seluruh manusia dari yang pertama hingga yang terakhir dalam satu daratan. Pada hari itu matahari mendekat kepada mereka, dan manusia ditimpa kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak kuasa menahannya.

    Lalu di antara mereka ada yang berkata, “Tidakkah kalian lihat apa yang telah menimpa kita, tidakkah kalian mencari orang yang bisa memberikan syafa’at kepada Rabb kalian?”

    Yang lainnya lalu menimpali, “Bapak kalian adalah Adam AS.”

    Akhirnya mereka mendatangi Adam lalu berkata, “Wahai Adam, Anda bapak manusia, Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya, dan meniupkan ruh kepadamu, dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu, dan menempatkanmu di surga. Tidakkah engkau syafa’ti kami kepada Rabb-mu? Apakah tidak kau saksikan apa yang menimpa kami?”

    Maka Adam berkata, “Sesungguhnya Rabbku pada hari ini sedang marah yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini sesudahnya, dan sesungguhnya Dia telah melarangku untuk mendekati pohon (khuldi) tapi aku langgar. Nafsi nafsi (aku mengurusi diriku sendiri), pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Nuh AS.”

    Lalu mereka segera pergi menemui Nuh AS dan berkata, “Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus ke bumi, dan Allah telah memberikan nama kepadamu seorang hamba yang bersyukur (abdan syakuro), tidakkah engkau saksikan apa yang menimpa kami, tidakkah engkau lihat apa yang terjadi pada kami? Tidakkah engkau beri kami syafa’at menghadap Rabb-mu?”

    Maka Nuh berkata, “Sesungguhnya Rabbku pada hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini sesudahnya. Sesungguhnya aku punya doa, yang telah aku gunakan untuk mendoakan (celaka) atas kaumku. Nafsi nafsi, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Ibrahim AS!”

    Lalu mereka segera menemui Ibrahim dan berkata, “Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi dan kekasih Allah dari penduduk bumi, syafa’atilah kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat apa yang menimpa kami?”

    Maka Ibrahim berkata, “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini sesudahnya, dan sesungguhnya aku telah berbohong tiga kali. Nafsi nafsi, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Musa AS!”

    Lalu mereka segera pergi ke Musa, dan berkata, “Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah telah memberikan kelebihan kepadamu dengan risalah dan kalam-Nya atas sekalian manusia. Syafa’atilah kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat apa yang kami alami?”

    Lalu Musa berkata, “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini sedang marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya. Dan sesungguhnya aku telah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi nafsi, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Isa AS!”

    Lalu mereka pergi menemui Isa, dan berkata, “Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang dilontarkan kepada Maryam, serta ruh dari-Nya. Dan engkau telah berbicara kepada manusia semasa dalam gendongan. Berilah syafa’at kepada kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat apa yang kami alami?”

    Maka Isa berkata, “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini sedang marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini sesudahnya. Nafsi nafsi, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Muhammad SAW!”

    Akhirnya mereka mendatangi Muhammad SAW, dan berkata, “Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Syafa’atilah kami kepada Rabb-mu, tidakkah kau lihat apa yang kami alami?”

    Lalu Nabi Muhammad SAW pergi menuju bawah ‘Arsy. Di sana beliau bersujud kepada Rabb, kemudian Allah membukakan kepadanya dari puji-pujian-Nya, dan indahnya pujian atas-Nya, sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada seorangpun sebelum Nabi Muhammad. Kemudian Allah SWT berkata kepada Muhammad, “Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya kau diberi, dan berilah syafa’at niscaya akan dikabulkan!”

    Maka Muhammad SAW mengangkat kepalanya dan berkata, “Ummatku wahai Rabb-ku, ummatku wahai Rabb-ku, ummatku wahai Rabb-ku!”

    Lalu disampaikan dari Allah kepadanya, “Wahai Muhammad, masukkan ke surga di antara umatmu yang tanpa hisab dari pintu sebelah kanan dari sekian pintu surga, dan mereka adalah ikut memiliki hak bersama dengan manusia yang lain pada selain pintu tersebut dari pintu-pintu surga.”

    ***

    Di dalam kisah ini, Rasulullah SAW juga menceritakan bahwa lebar jarak antara kedua sisi pintu surga itu, bagaikan jarak Makkah dan Hajar, atau seperti jarah Makkah dan Bushro. Hajar adalah nama kota besar pusat pemerintahan Bahrain. Sedangkan Bushro adalah kota di Syam. Bisa kita bayangkan, betapa tebalnya pintu-pintu surga itu..

    Itulah sekelumit kisah masa depan ketika hari kiamat. Pada hari itu, Rasulullah SAW memberi syafa’at kepada ummatnya. Pada hari itu Rasulullah SAW menjadi sayyid (tuan)nya manusia. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. (hudzaifah)

    Maraji’ : Hadits Riwayat Bukhari – Muslim.


    2013-11-25 02:53 PM

    http://m.artikata.com/arti-341835-nafsi.html

    Definisi ‘nafsi’

    Jk n
    1. kemarahan; panas hati; nafsu: sambil berkacak pinggang, mukanya merah penuh –
    source: kbbi3

    noun
    2. 1 diri sendiri; orang-seorang; 2 sifat mementingkan diri sendiri;
    ber·naf·si-naf·si v (menurut kepentingan) orang-seorang, sendiri-sendiri; secara perseorangan; mementingkan diri sendiri: mereka ~ mengemukakan keberatan masing-masing; di kota besar orang mulai hidup ~ tidak merasa perlu memikirkan orang lain
    source: kbbi3


    http://m.artikata.com/arti-372135-bernafsi-nafsi.html

    Definisi ‘bernafsi-nafsi’

    verb
    1. (menurut kepentingan) orang-seorang, sendiri-sendiri; secara perseorangan; mementingkan diri sendiri: mereka ~ mengemukakan keberatan masing-masing; di kota besar orang mulai hidup ~ tidak merasa perlu memikirkan orang lain
    source: kbbi3


    http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=nafsi

    Kamus Dewan Bahasa Melayu, Edisi Keempat

    nafsi-nafsi
    bernafsi-nafsi mementingkan diri sendiri, bersendiri-sendiri, bersendirian: di kota yg ramai dan besar, manusia hidup bernafsi-nafsi, tidak peduli akan orang.

    nafsi I
    Ar 1. diri sendiri, orang seorang (tidak dgn yg lain); 2. mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain; nafsi-nafsi, bernafsi-nafsi mementingkan diri sendiri, bersendiri-sendiri, bersendirian: di kota yg ramai dan besar, manusia hidup bernafsi-nafsi, tidak peduli akan orang.

    nafsi II
    Jk marah, kemarahan; ® nafsu.

    bernafsi-nafsi
    mementingkan diri sendiri, bersendiri-sendiri, bersendirian: di kota yg ramai dan besar, manusia hidup bernafsi-nafsi, tidak peduli akan orang.

    nafsu-nafsi
    berbagai-bagai jenis nafsu, pelbagai nafsu;

    sultan
    Ar raja (yg memerintah): S~ Pahang; S~ Perak; nafsu-nafsi raja di mata, ~ di hati = beraja di mata bersultan di hati prb melakukan sesuatu mengikut perhitungan sendiri (tidak mempedulikan teguran atau nasihat orang lain); kesultanan 1. kawasan (wilayah) yg dipe­rintah oleh sultan, kerajaan, negeri (di bawah pemerintahan sultan); 2. istana sultan; 3. kedudukan (taraf) dan kekuasaan atau peme­rintahan sultan: makyung terus-menerus mendapat semacam naungan dr istana Perbaungan sehingga tahun 1946, tahun berlakunya kemusnahan ~ dan kemangkatan Sultan Sulaiman sendiri.

    nafsu
    Ar 1. keinginan yg keras, kehendak hati yg kuat, kemahuan yg kuat, dorongan hati: ~ belajarnya tidak padam-padam; terburu ~ = keburu ~ Id berbuat sesuatu dgn tergesa-gesa kerana nafsu (dgn tidak berfikir panjang); 2. = hawa ~ kehendak hati yg kuat utk me­lakukan sesuatu yg melampau atau kurang baik (spt berseronok antara laki-laki dgn perempuan dll): perempuan tidak boleh me­lakukan sesuatu yg boleh membangkitkan ~ dan perasaan laki-laki; 3. = ~ makan ke­inginan utk makan, selera: fikiran yg tenang itu biasanya tidak mengganggu ~ makan; patah ~ hilang selera; ~ amarah a) dorongan hati utk melakukan sesuatu yg kurang baik; b) kepanasan hati, kemarahan; ~ kuda hawa nafsu yg melampau; ~-nafsi berbagai-bagai jenis nafsu, pelbagai nafsu; ~ tabiat ark ke­mahuan semula jadi, naluri; ~-nafsi, raja di mata, sultan di hati prb melakukan sesuatu dgn sesuka hati sendiri; bernafsu dgn penuh nafsu, ada (mengandungi, menunjukkan) nafsu: mereka tidak begitu ~ utk memakan kuih itu; matanya penuh ke muka Nahidah, pandangannya ~.


     
  • Virtual Chitchatting 1:58 PM on 2013/11/18 Permalink  

    NVidia GeForce 9300GS Driver Download 

    last update: Jakarta, 20131203 1545
    use NVIDIA Forceware

    google this file:
    desktop-winxp-32bit-international-whql.exe
    desktop-win8-win7-winvista-32bit-international-whql.exe

    NVIDIA ForceWare software unleashes the full power and features in NVIDIA’s desktop, gaming, platform, workstation, laptop, multimedia, and mobile products. Delivering a proven record of compatibility, reliability, and stability with the widest range of games and applications, ForceWare software ensures the best experience with your NVIDIA hardware.

    * Incredible 3D and video performance for all of your applications.
    * Rock-solid system stability, greater compatibility, and reliability with NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA).
    * Industry-leading features for graphics, audio, video, communications, storage, and security.
    * Robust product support for over ten unique operating systems.
    * Continual product performance and feature updates for the life of your NVIDIA hardware.

    Latest update:
    Date added: September 20, 2013
    Author: NVIDIA Corporation
    Title: NVIDIA Forceware 327.23 WHQL XP
    Filename: 327.23-desktop-winxp-32bit-english-whql.exe
    File size: 114.89MB (120,469,824 bytes)
    Requirements: Windows 2000 / XP
    Languages: en-US
    License: Freeware

    for xp 32-bit:
    NVIDIA Forceware 327.23 WHQL XP http://www.filehippo.com/download_nvidia_forceware_xp/

    for xp 64-bit:
    NVIDIA Forceware 327.23 WHQL XP 64 http://www.filehippo.com/download_nvidia_forceware_xp_64/

    for vista, 7, 8, 32-bit:
    NVIDIA Forceware 331.82 WHQL Vista http://www.filehippo.com/download_nvidia_forceware_vista/

    for vista, 7, 8, 64-bit:
    NVIDIA Forceware 331.82 WHQL Vista 64 http://www.filehippo.com/download_nvidia_forceware_vista_64/


    2013-11-18 02:04 PM
    NVidia GeForce 9300GS Driver Download

    http://us.download.nvidia.com/Windows/178.24/178.24_geforce_winxp_32bit_english_whql.exe

    http://www.nvidia.com/object/winxp_178.24_whql.html

    GeForce Release 178

    Version: 178.24 WHQL
    Release Date: 2008.10.15
    Operating System: Windows XP
    Language: English (U.S.)
    File Size: 84 MB

    Release Highlights

    New in Version 178.24:
    * Adds support for newly-released GeForce 9-series motherboard GPUs.
    * Includes several application compatibility fixes. Please read the release documentation for more details.

    Release 178 Highlights:
    * WHQL-certified driver for GeForce 6-series, 7-series, 8-series, 9-series, and 200-series GPUs.
    * Adds support for GeForce 9800 GTX+, 9800 GT, 9500 GT, and 9400 GT GPUs.
    * Adds support for NVIDIA PhysX acceleration on all GeForce 8-series, 9-series and 200-series GPUs with a minimum of 256MB dedicated graphics memory (this driver package installs NVIDIA PhysX System Software v8.09.04).
    * Experience GPU PhysX acceleration in several full games and demos today by downloading the GeForce Power Pack.
    * Adds support for 2-way NVIDIA SLI technology with GeForce GTX 200-series GPUs on Intel® D5400XS motherboards.
    * Supports single GPU and NVIDIA SLI™ technology* on DirectX 9 and OpenGL.
    * Supports CUDA™.
    * Supports Folding@home distributing computing application. Download the high performance client for NVIDIA GPUs here and join the NVIDIA team: #131015.
    * Supports GPU overclocking and temperature monitoring by installing NVIDIA System Tools software.
    * Includes several 3D application performance improvements. The following are examples of improvements measured with v178.24 WHQL versus v175.19 WHQL driver:
    o Single GPU increases up to 11% in 3DMark Vantage (performance preset)
    o Single GPU increases up to 11% in Assassin’s Creed DX10
    o Single GPU increases up to 15% in Bioshock DX10
    o Single GPU increases up to 15% in Call of Duty 4
    o Single GPU increases up to 8% in Enemy Territory: Quake Wars
    o 2-way SLI increases up to 7% in Bioshock DX10
    o 2-way SLI increases up to 10% in Company of Heroes: Opposing Fronts DX10
    o 2-way SLI increases up to 12% in Enemy Territory: Quake Wars
    o 2-way SLI increases up to 10% in World in Conflict DX10
    * Includes numerous 3D application compatibility fixes. Please read the release notes for more information on product support, features, driver fixes and known compatibility issues.
    * Users without US English operating systems can select their language and download the International driver here.

    *Note: Quad SLI technology with GeForce 9800 GX2, 3-way SLI technology, and Hybrid SLI technology are only supported on Windows Vista.

    Supported products

    GeForce 200 series:
    GTX 280, GTX 275, GTX 260, GTS 250, G210

    GeForce 9 series:
    9800 GX2, 9800 GTX/GTX+, 9800 GT, 9600 GT, 9600 GSO, 9600 GS, 9500 GT, 9500 GS, 9400, 9300 GS, 9300 GE, 9300, 9200

    GeForce 8 series:
    8800 Ultra, 8800 GTX, 8800 GTS 512, 8800 GTS, 8800 GT, 8800 GS, 8600 GTS, 8600 GT, 8600 GS, 8400 SE, 8400 GS, 8400, 8300 GS, 8300, 8200, 8100 / nForce 720a

    GeForce 7 series:
    7950 GX2, 7950 GT, 7900 GTX, 7900 GT/GTO, 7900 GS, 7800 SLI, 7800 GTX, 7800 GS, 7650 GS, 7600 LE, 7600 GT, 7600 GS, 7550 LE, 7500 LE, 7350 LE, 7300 SE / 7200 GS, 7300 LE, 7300 GT, 7300 GS, 7150 / NVIDIA nForce 630i, 7100 GS, 7100 / NVIDIA nForce 630i, 7100 / NVIDIA nForce 620i, 7050 / NVIDIA nForce 630i, 7050 / NVIDIA nForce 610i

    GeForce 6 series:
    6800 XT, 6800 XE, 6800 Ultra, 6800 LE, 6800 GT, 6800 GS/XT, 6800 GS, 6800, 6700 XL, 6610 XL, 6600 VE, 6600 LE, 6600 GT, 6600, 6500, 6250, 6200 TurboCache, 6200SE TurboCache, 6200 LE, 6200 A-LE, 6200, 6150SE nForce 430, 6150LE / Quadro NVS 210S, 6150 LE, 6150, 6100 nForce 420, 6100 nForce 405, 6100 nForce 400, 6100

    Additional information

    Release Notes (v178.24) http://us.download.nvidia.com/Windows/178.24/178.24_WinXP_GeForce_Release_Notes.pdf
    New Control Panel User’s Guide http://us.download.nvidia.com/Windows/178.24/178.24_NVIDIA_Control_Panel_Quick_Start_Guide.pdf


    2013-11-18 02:01 PM

    http://hongsun.en.alibaba.com/product/608173678-214491118/9300GS_512GB_DDR2_VGA_DVI_HDMI_Low_Profile_PCI_Express_Graphic_Card.html

    9300GS 512GB DDR2 VGA/DVI/HDMI Low Profile PCI-Express Graphic Card

    FOB Price: Get Latest Price
    Minimum Order Quantity: 50 Piece/Pieces
    Supply Ability: 5000 Piece/Pieces per Month
    Payment Terms: T/T,Western Union,MoneyGram
    Mr. Jimmy Xu http://hongsun.en.alibaba.com/memberhome/sample/608173678/200130737/contactinfo.html

    Quick Details
    * Products Status: Stock
    * Chipset Manufacturer: NVIDIA
    * Interface Type: PCI Express
    * Video Memory Capacity: 512MB
    * Video Memory Type: DDR2
    * Memory Interface: 64 Bit
    * Output Interface Type: VGA,DVI,HDMI
    * Memory Clock(Mhz): 667MHZ
    * Model Number: 9300GS
    * Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)

    Packaging & Delivery
    Packaging Details: 50pcs with accessories one carton
    Delivery Detail: Within 3-5 business days
    Specifications
    9300GS
    512MB DDR2
    HDMI VGA DVI
    Low Profile

    9300GS 512GB DDR2 VGA/DVI/HDMI PCI-Express Graphic Card

    Specifications & Features:

    • Chipset: 9300GS
    • Video Memory: 512MB DDR2
    • Memory Interface: 64-bit
    • Engine Clock: 550 MHz
    • Memory Clock: 667 MHz
    • Bus: PCI-Express 2.0 x16
    • RAMDAC: 400 MHz
    • Max. Resolution: 2560 x 1600
    • Connectors: DVI, HDMI
    • Thermal: Fansink
    • Support Microsoft Windows 7
    • Support NV CUDA Technology
    • Support NV PureVideo HD Technology
    • Support HDCP – High-bandwidth Digital Content Protection
    • Support Microsoft DirectX 10.1 and OpenGL 3.1
    • w/ Low profile Bracket Design

    System Requirements:

    • Intel Pentium III, AMD Duron or Athlon class processor or higher
    • 256MB system RAM
    • A minimum 350W system power supply
    • PCIE 16X/2.0 Slot
    • 50MB of available hard disk space
    • CD-ROM or DVD-ROM drive to load the driver or download it online.
    • DVI-I compatible monitor

    Package Content:

    • 9300GS 512MB DDR2 PCI-E Graphic Card
    • Installation driver CD
    • English Manual

    2013-11-18 01:58 PM

    Nvidia Geforce 9300GS Videocard , 512MB DDR2 memory , DUAL VGA DVI , PCI connector (NO EXPRESS) , (9300 GS)
    by Nvidia http://www.amazon.co.uk/s/280-1869430-0285623?ie=UTF8&field-keywords=Nvidia&index=electronics-uk&search-type=ss

    Price: £53.99
    In stock.

    Dispatched from and sold by CM3-Computer http://www.amazon.co.uk/gp/help/seller/at-a-glance.html/280-1869430-0285623?ie=UTF8&seller=A11UYXL65U9RAB.
    * Nvidia Geforce 9300GS
    * PCI Connecor ( NO EXPRESS)
    * 512MB DDR2 Memory
    * Videocard with DUAL VGA DVI connector
    * TV-out

    Product Description
    Nvidia Geforce 9300GS 512MB Videocard
    Chipset: Nvidia Geforce 9300GS
    512MB memory DDR2 onboard
    DVI VGA and TV-out
    for all Windows (ME, 98, 2000, XP , Vista and Windows 7 32 and 64bit)
    Direct X10 compatible

    package including:
    Driver Disk
    Multilanguage Manual
    Cable
    colorebox

    NVIDIA® GeForce® 9 Series GPUs turn your PC into a powerful and interactive entertainment system, with features designed to enhance every aspect of visual computing on a PC. From playing the latest, graphics-intensive games, to editing and watching HD videos, to viewing photos and getting 3D directions, GeForce 9 Series GPUs are essential for a visually immersive, optimized PC experience.


     
  • Virtual Chitchatting 6:06 PM on 2013/11/14 Permalink  

    semua model pasti menawarkan seks demi uang dan narkoba untuk berakhir di kantong mayat 

    Jakarta, 2013-11-14 06:06 PM
    semua model pasti menawarkan seks demi uang dan narkoba untuk berakhir di kantong mayat
    it’s sad, but true.


    http://video.news.viva.co.id/read/29591-misteri-mayat-model-di-dalam-karung_1

    Misteri Mayat Model di Dalam Karung
    Kamis, 14 November 2013, 15:57 WIB

    VIVAnews – Identitas mayat perempuan yang ditemukan dalam karung dengan kondisi tangan terikat di hutan Pacet, Mojokerto, akhirnya diketahui. Mayat itu bernama Vita Fitria Dewi asal Jember, mahasiswi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang berprofesi sebagai model.


    http://life.viva.co.id/news/read/458504-bongkar–identitas–suami-ayu-ting-ting–anggita-sari-banjir-job

    Bongkar “Identitas” Suami Ayu Ting Ting, Anggita Sari Banjir Job
    Anggita pun mulai ditawari main sinetron.
    Beno Junianto, Kamis, 14 November 2013, 11:56 WIB


    Anggita Sari (VIVAnews/Muhamad Solihin)

    VIVAlife – Model seksi Anggita Sari menjadi bintang tamu spesial acara SOS kemarin. Ia tak segan-segan membongkar keburukan suami Ayu Ting Ting, Enji, terlebih soal kehamilan yang pernah dialaminya.

    Anggita pun mencuat namanya di banyak media. Anggita juga tak munafik mulai ditawari sejumlah job.

    “Iya ada, cuma nggak mau kasih tahu ya,” ujar Anggita.

    Anggita pun mulai banyak dihubungi untuk mengisi sejumlah acara talkshow. Bahkan, ada beberapa rumah produksi menawarinya kontrak menarik sebagai bintang sinetron.

    “Saya jalani saja ya. Ini sudah prosesnya begini,” ujar kekasih Freddy Budiman ini seraya tersenyum.

    Anggita pun menantang Enji bicara kepada media dan publik apa adanya tanpa didampingi pengacaranya Hotman Paris Hutapea. Model majalah dewasa itu ingin Enji jujur soal kisah asmara masa lalu dengan dirinya.

    Ia pun menuding Enji pria yang tidak bertanggungjawab. “Dalam satu kata, saya bilang Enji nggak gentle. Kalau gentle hadapi saya sendiri, jangan pakai pengacara,” ujarnya.

    Membongkar kisah cintanya dengan Enji, Anggita tidak merasa khawatir. Karena ia yakni punya bukti. “Itu foto saat kita tunangan ya,” ujarnya. (one)


    https://twitter.com/AnggitaSari91

    http://photoshootsbloger.blogspot.com/search/label/Anggita%20Sari?max-results=12

     
  • Virtual Chitchatting 4:19 PM on 2013/11/14 Permalink  

    The notorious Indonesian hackers have been acknowledged long time ago

    criminal.minds.904.hdtv-lol


    ? Criminal Minds 9×04 ?
    To Bear Witness
    Original Air Date on October 16, 2013

    == sync, corrected by elderman ==
    @elder_man

    It’s a premium network bounced between Germany, Denmark, Indonesia, Panama, and the U.S., and his firewall is hard-core.


    http://thehackernews.com/search/label/Indonesian%20Hacker


    http://thehackernews.com/2013/11/rise-in-website-defacement-attacks-by.html

    Rise in website Defacement attacks by Hackers around the World
    Wang Wei, The Hacker News – Tuesday, November 05, 2013

    Last week we noticed a rise in cyber attacks particularly – website Defacement attacks on many governments and organizations of different countries by the hackers around the world.

    Targeted countries include Singapore, Mexico, Philippines, Australia, Egypt, United States, Syria and many more. Out of all these targets, most controversial were Philippines and Australia, hacked by Activist group Anonymous.

    Last Sunday, Anonymous hackers from Indonesia defaced hundreds of websites belonging to the Australian Government, saying the action was in response to reports of spying by Australia. The websites, defaced with a message reading “Stop Spying on Indonesia”. We have shared the list of all targeted website on a {pastebin note}.

    In a separate incident, Anonymous hackers defaced more than 38 Philippine Government websites, and called on the public to support an anti-corruption protest “Million Mask March” at the Batasang Pambansa on November 5. “The government, in many ways, has failed its Filipino citizens,” the hackers added. “We have been deprived of things which they have promised to give; what our late heroes have promised us to give.”

    National and local government agencies and the website of the Office of the Ombudsman, Philippine Embassy in Seoul, Insurance Commission, Vigan and Cardon Cities Official Website, 3rd District of Laguna were among those hacked by Philippines hackers.

    On the other end, Algerian hacker named as DZ27 hacked and defaced three Egyptian government websites. Targeted websites include the Information System Institute for Egyptian Armed Forces, a subdomain of the Armed Forces and website of Tourism Development Authority Egypt.

    Anonymous hacker who went by the moniker “The Messiah” breached a blog linked to Singapore’s leading newspaper ‘Straits Times’ and the hacker claimed a journalist published a “very misleading” blog post about a threat purportedly issued by Anonymous against Singapore’s government to protest contentious online licensing regulations.

    A message left on the blog page demanded that the journalist resign or apologize within 48 hours to the citizens of Singapore for trying to mislead them. Hackers also accused the government of extending censorship to the Internet in a country where the media have long been tightly supervised. 

    In a separate incident, The website of the Seletar Airport in Singapore was also hacked by an unknown hacker, and the defaced page designed with a black and green background with a skull wearing a hood in the middle. But it was fixed within half an hour.

    The cyber attack on Syrian, where three Government websites from Syria and around thousands of commercial websites were defaced by Syrian hackers introducing themselves as RBG Homs, Silent Injector and Syrian Hexor. The hack is a part of an operation called #opSyria and complete list of hacked websites {published online} at pastebin.

    Another separate attack, where an Anonymous hacker defaced the website of a law firm that defended a US Marine who faced charges in connection with the 2005 killing of 24 Iraqi civilians. Puckett served as the lead defense lawyer for Staff Sergeant Frank Wuterich, who faced a US military court martial last month in connection with the killings in the Iraqi town of Haditha. Hackers claimed that they have published online 3GB Data of private email messages of attorneys Neal Puckett and Haytham Faraj.

    Also, Hundreds of Mexican web sites defaced by a hacker named as ExpirED brain Cyber army. The complete list of targeted websites is listed in a {pastebin note}. Here the reason of the attack is not clear, neither mentioned by the hacker.

    Stay tuned to The Hacker News for more latest Hacking news updates.


    Mohit Kumar, The Hacker News – Monday, November 01, 2010
    Indonesian Hacker “Andre_Corleone” Deface Osvukkaradziczitkovac.edu.rs & Businesslicense.go.ke

    http://thehackernews.com/2010/11/indonesian-hacker-andrecorleone-deface.html

    Its Hacked By Andre_Corleone who call Them self “Indonesian Hacker – Soldier Of Allah”
    Its Hacked By Andre_Corleone who call Them self “Indonesian Hacker – Soldier Of Allah”
    Link 1 : {http://www.osvukkaradziczitkovac.edu.rs/}
    Link 2 : {http://www.businesslicense.go.ke/configuration.php}


    Mohit Kumar, The Hacker News – Tuesday, November 02, 2010
    Indonesian Hacker “Andre_Corleone” Deface 2 More Sites

    http://thehackernews.com/2010/11/indonesian-hacker-andrecorleone-deface_02.html

    Site 1 : {http://www.youthaffairs.go.ke/configuration.php}
    Site 2 : {http://www.westernkenya.go.ke/main.php}


    Mohit Kumar, The Hacker News – Sunday, November 14, 2010
    3 Websites Hacked By Andre_Corleone

    http://thehackernews.com/2010/11/3-websites-hacked-by-andrecorleone.html

    Links :

    http://live2honorgod.com/site/

    http://www.egyptianhomes.net/

    http://www.cybersecuritytips.com/


    Mohit Kumar, The Hacker News – Sunday, December 12, 2010
    3 Govt websites Hacked By by dA3m0n ( Indonesia hacker )

    http://thehackernews.com/2010/12/3-govt-websites-hacked-by-by-da3m0n.html

    Hacked sites : 

    http://www.zzast.org/index.html

    http://www.ehb.wa.gov.au/index.html
    http://www.sdlzfda.gov.cn


    Mohit Kumar, The Hacker News – Thursday, January 06, 2011
    JNTUH College site Hacked by Indonesian BlackHat Team !

    http://thehackernews.com/2011/01/jntuh-college-site-hacked-by-indonesian.html

    Hacked Link : http://jntuhcej.ac.in/bulletin_board/nd.htm


    Mohit Kumar, The Hacker News – Wednesday, November 24, 2010
    Who are admins of The Hacker News & Team : Important Message to Visitors

    http://thehackernews.com/2010/11/who-are-admins-of-hacker-news-admins.html

    Important Message to Visitors
    Everyone wants to know that, who are behind “The Hacker News” , So many people love our site and contribute there news to us. We wanna say thanks to all such friends. The Hackers News is an online Hacker News Portal belongs to a group of hackers combined from all over world. We propagate news specifically related to Hacking world, defacements, Cyber Crime, Hackers.

    “Unix Root” is our common communication facebook ID for dealing with Every Hacker. We are Team of 3-4 Hackers who are working positively and friendly with all Hackers. “Unix Root” account is managed by all our team members at anytime.

    The Important thing is that, The Hacker News or Unix Root , Never abuse anyone, Never use anyone, Never write against anyone, Never talk against anyone. Our  main motive is to give importance and love to every hacker from all over world who have great knowledge and skills. We never started this news portal against someone or to make abusive or aggressive statements against someone. As you know that, we always post general Hacking news on our site and community.

    Real Admins of The Hacker News, Who are managing this News Portal and Unix Root Facebook Account :
    1. Jaspreet Kaur (Unix Root)
    2. The Evil Hackerz  (Unix Root)
    3. H??Ði H?CK?? – The 077 (Unix Root)
    4. Andre Corleone (Unix Root)
    5. Cyber shi3ld (Unix Root)
    6. Patrioti (Unix Root)
    Every Hacker who are submitting us News to publish are our contributers.
    Thankyou Friends For your Support !

    Note : If anyone Have problem with The Hacker News or Admins, then Please feel free to contact Us.




    Contents in Bahasa Indonesia
    20131113 1409 Hacker Indonesia: Mereka tidak banyak tahu tentang operasi ini
    20131113 1507 Hacker: Ini untuk negara kita, tidak seperti para koruptor itu
    20131114 0431 Kebanyakan masih belia, ada hacker putih dan hacker hitam
    20131114 0526 Indonesia masuki status darurat Perang Cyber
    20131114 0549 Heroiknya serangan hacker Indonesia ke situs Australia
    20131114 1151 Motif hacker, dari popularitas sampai ekonomi
    20131114 1428 Pakar: Bukan perang, hanya unjuk rasa cyber
    20131114 1502 Situs intelijen Australia mati diserang atau sengaja dimatikan?

    20131114 ID HACKERS

    20131113 1409 Hacker Indonesia: Mereka tidak banyak tahu tentang operasi ini
    2013-11-14 04:04 PM

    http://www.merdeka.com/teknologi/hacker-indonesia-mereka-tidak-banyak-tahu-tentang-operasi-ini.html

    Hacker Indonesia: Mereka tidak banyak tahu tentang operasi ini
    Reporter : Dwi Andi Susanto | Rabu, 13 November 2013 14:09

    Merdeka.com – Walaupun sudah ‘agak melunak,’ namun serangan-serangan yang dilancarkan para peretas dari Indonesia terhadap situs Australia tetap saja ada.

    Dalam beberapa percakapan yang muncul di timeline di account Twitter bernama OperationAustralia, @Op_Australia, tensi tinggi pun mengalir. Ada banyak percakapan antara para hacker dari Indonesia dengan sang admin yang terus berlanjut.

    Beberapa di antaranya, dari pihak Indonesia, mengatakan bahwa mereka menyerang situs-situs dengan domain Australia (…au) dikarenakan aksi mata-mata pemerintah Negeri Kangguru tersebut ke Indonesia.

    Tentu saja, sang admin juga membalas dengan kata-kata yang bertensi tinggi pula dengan mengatakan bahwa sebenarnya kedua belah pihak juga saling melakukan aksi mata-mata, namun apa yang dilakukan Indonesia masih belum terungkap ke publik.

    Oleh karenanya, mereka (hacker Australia) terus menyarankan untuk menghentikan serangan terhadap situs-situs publik Australia dan memfokuskan ke website pemerintahan dengan domain gov.au.

    Tensi panas di account Twitter OP AustraliaKetegangan percakapan di account Twitter tersebut nampaknya memantik perhatian dari seseorang yang mungkin juga seorang hacker dari Indonesia dengan ID bernama Glunt, @gluntsav, untuk melerainya.

    Dia mengatakan kepada sang pemilik account OP Australia, “Jangan terlalu menghiraukan orang-orang seperti dia. Dia tidak tahu banyak akan operasi ini.”

    Dari perkataan Glunt tersebut, tersirat bahwa sebenarnya memang tidak ada perang antara hacker atau Anonymous Indonesia dengan Australia. Justru yang mengobarkan perang tersebut adalah kelompok-kelompok yang tidak tahu apa-apa dan hanya ingin ‘show up’ saja sekaligus memperkenalkan diri atau kelompok mereka dengan memanfaatkan ketegangan antara Indonesia dan Australia.
    [das]


    20131113 1507 Hacker: Ini untuk negara kita, tidak seperti para koruptor itu
    2013-11-14 04:02 PM

    http://www.merdeka.com/teknologi/hacker-ini-untuk-negara-kita-tidak-seperti-para-koruptor-itu.html

    Hacker: Ini untuk negara kita, tidak seperti para koruptor itu
    Reporter : Dwi Andi Susanto | Rabu, 13 November 2013 15:07

    Merdeka.com – Pada tanggal 09 November kemarin, Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, angkat bicara terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh para peretas Indonesia ke Australia.

    Dalam ucapannya , Teuku Faizasyah tidak setuju apabila keahlian para anak bangsa ini dilakukan untuk tujuan yang tidak baik. Dia malah meminta para hacker lokal membantu pemerintah agar tak lagi dengan mudah disadap.

    “Apakah ada tindakan yang lebih positif, misalnya menyalurkan teknologi informasi mereka untuk memperkuat penangkal penyadapan. Jadi itu yang bisa dikontribusikan anak-anak muda yang baik di zaman era informasi teknologi,” tegas dia.

    Walaupun menyatakan ketidaksetujuannya, namun dia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat berbuat banyak atau melarang para hacker Indonesia terus gempur situs-situs Australia.

    Ternyata, pernyataan Teuku Faizasyah tersebut mendapatkan tanggapan dari salah seorang dari kelompok peretas yang menamakan dirinya Indonesian Security Down Team .

    Dalam pernyataannya, dia mengatakan, “Di sini kami melakukan demi Indonesia. NKRI harga mati. Ini adalah protes keras kami (kepada Australia), selagi Anda tutup mata.”

    Dia juga menuliskan bahwa lebih baik melakukan aksi serangan tersebut daripada harus menggunakan uang negara, memakan uang rakyat, pencucian uang atau juga hanya berkoar-koar di depan dan tidak jelas pada akhirnya.

    Selain itu, dia juga menyarankan agar semua serangan lebih difokuskan untuk menyerbu situs-situs pemerintahan Australia bukan website umum atau milik perusahaan kecil atau perseorangan.

    “Sekali lagi kami berharap (kepada semua hacker Indonesia) untuk tidak mendeface situs Australia secara random. Kita mencegah Cyber War Demi negara kita juga. Kalian yang sekarang masih mendeface situs .au secara random, tidak punya kerjaan, sok kuat, dan Sok Hebat! exploit yang kalian gunakan tidak ada apa2nya!!” di akhir tulisannya.


    20131114 0431 Kebanyakan masih belia, ada hacker putih dan hacker hitam
    2013-11-14 04:01 PM

    http://www.merdeka.com/peristiwa/kebanyakan-masih-belia-ada-hacker-putih-dan-hacker-hitam-aksi-hacker-1.html

    Aksi Hacker (1)
    Kebanyakan masih belia, ada hacker putih dan hacker hitam
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 04:31

    Merdeka.com – Bila ditelisik lebih jauh, dunia hacker memang sangat menarik untuk diselami, apalagi bila tahu kalau mereka ternyata masih berusia sangat belia, dan kebanyakan di antaranya masih duduk di bangku SMP dan SMA.

    Muhammad Isfahani misalnya, owner & founder di Teknik Komputer Jaringan Seluruh Indonesia, mengaku belajar seputar hacking sejak kelas 2 SMP, tetapi sudah belajar bahasa pemrograman komputer sejak kelas 4 SD.

    Isfahani yang memiliki nama dunia maya zp3nz4s itu mengaku sangat tertarik meng-exploit website dan exploit database, meski tak mau disebut hacker. “Kemarin saya sempat ditantang untuk hack website pengelolaan data negara Turki,” katanya.

    CEO dan programmer di Spensav Antivirus itu juga mengungkapkan terdapat dua macam hacker, yaitu hacker hitam atau black hat dan hacker putih atau white hat. Umumnya, white hat tidak mau disebut hacker, mereka lebih suka disebut programmer.

    Komunitas White Hat biasanya untuk membantu website-website agar memunculkan peringatan bahwa website tersebut memiliki bug, sedangkan Black Hat, adalah sebuah komunitas hacker yang berfokus hanya ingin menaikkan popularitas nama.

    Isfahani yang masih duduk di bangku SMK Al Muhajirin Depok itu mengaku kesehariannya seperti anak SMA lainnya, tetap sekolah meski sering terlambat ke sekolah gara-gara begadang.

    “Kalau level-levelan kayaknya gak ada, karena mayoritas hacker-hacker di Indonesia menganggap kita sama semua, nggak ada istilah mastah/newbie,” tuturnya.

    Obsesi Isfahani sendiri adalah ingin mengamankan website-website Indonesia dan dari komunitasnya sendiri, ingin mendeface website-website yang berkonten pornografi, spam, phising, virus, perjudian, dan lainnya.

    “Namun, banyak juga anak Indonesia yang bisa hacking malah disalahgunakan untuk hack website-website Indonesia untuk menjadikan dia ‘TERKENAL’ dan saya pun kemarin dengar kabar, kalau dia hack web indonesia cuma ingin masuk TV,” katanya.


    20131114 0526 Indonesia masuki status darurat Perang Cyber
    2013-11-14 04:06 PM

    http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-masuki-status-darurat-perang-cyber-aksi-hacker-2.html

    Aksi Hacker (2)
    Indonesia masuki status darurat Perang Cyber
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 05:26

    Merdeka.com – Cyber war atau perang cyber tak terelakkan terjadi antara Indonesia dan Australia. Pemicunya adalah aksi penyadapan jaringan telekomunikasi dan internet yang dilakukan negeri Kanguru tersebut kepada Indonesia.

    Dua situs intelijen Australia, hingga kini masih tumbang dan sama sekali tak bisa dibuka. Berikutnya, gelombang serangan dari hacker muda Indonesia diarahkan ke satu sasaran, yaitu situs milik Departemen Pertahanan Australia di http://defence.gov.au.

    Bukti cyber war telah berkobar adalah penyerangan terhadap situs penting Australia tersebut diumumkan secara terbuka di sebuah halaman event di Facebook yang melibatkan ratusan hacker muda Indonesia sejak Jumat malam (8/11), tidak seperti biasanya, penyerangan dilakukan secara silent atau diam-diam.

    Sebaliknya, situs-situs penting di Indonesia juga diduga jadi sasaran serangan hacker Australia, seperti situs Kemenkum HAM, KPK, dan PLN yang sempat down, bahkan mati total meski saat ini sudah bisa dibuka kembali.

    Bukan tidak mungkin, situs-situs penting lainnya akan menyusul diserang, apalagi dengar-dengar Anonymous Australia telah mengirimkan peringatan terakhir lewat laman di Youtube.

    Dalam video tersebut terungkap bahwa Anonymous Australia memperingatkan kepada hacker Indonesia agar tidak melakukan random deface atau serangan secaraacak yang merugikan pengusaha kecil, rumah sakit, dan website tidak bersalah lainnya. “Fokuskan serangan pada website pemerintah dan dinas intelijen yang telah melakukan penyadapan,” ungkap Anonymous Australia.

    Bila ancaman itu menjadi kenyataan, maka tak pelak terjadi perang cyber sipil yang tidak melibatkan negara yang bisa saja bisa mengganggu layanan publik atau bahkan bisa mengganggu stabilitas nasional seperti yang pernah terjadi di Estonia beberapa tahun yang lalu.

    Serangan hacker dalam jumlah besar-besaran ke Australia itu juga menyedot bandwidth yang sangat besar mengingat amunisi dan tools-toolsnya yang beragam dan canggih.

    Menurut Kabid Keamanan Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Irvan Nasrun, sebagian besar hacker di Indonesia merasa terpanggil nuraninya atas penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia.

    “Meskipun begitu kita tidak perlu terpancing dengan melakukan penyerangan secara membabi buta. Hal yang dilakukan oleh pemerintah Australia memang tidak benar, alangkah baiknya pemerintah kita melayangkan surat resmi kepada Australia meminta mereka untuk minta maaf,” tegasnya.

    Kelompok hacker yang tergabung dalam Anonymous Indonesia itu memang tidak memiliki tujuan selain membela harga diri bangsa yang telah diinjak-injak Australia dengan penyadapannya. Berdasarkan halaman event #StopSpyingOnIndonesia, mereka mencoba menghindari random deface dan hanya merobohkan situs-situs pemerintah Australia saja.

    Pengamat hukum telekomunikasi UI Edmon Makarim mengungkapkan seharusnya para hacker lebih dewasa dalam melakukan aksinya. Idealnya, tambahnya, pemerintah segera menyerukan agar para hacker lebih bisa mengendalikan diri karena pengrusakan situs negara lain dapat dikatakan sebagai kriminal oleh negara yang bersangkutan.

    “Tindakan balasan dari komunitas negara yang bersangkutan kan juga belum tentu dapat diantisipasi dengan baik. Secara makro, yang dirugikan nanti adalah kepentingan negara kita sendiri di mata dunia,” tuturnya.
    [tts]


    20131114 0549 Heroiknya serangan hacker Indonesia ke situs Australia
    2013-11-14 04:09 PM

    http://www.merdeka.com/peristiwa/heroiknya-serangan-hacker-indonesia-ke-situs-australia-aksi-hacker-3.html

    Aksi Hacker (3)
    Heroiknya serangan hacker Indonesia ke situs Australia
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 05:49

    Merdeka.com – Heroiknya serangan hacker Indonesia ke situs-situs penting Australia terlihat dari sebuah laman grup terbuka di Facebook dan laman event #StopSpyingOnIndonesian.

    Dari sanalah, komando, penentuan target sasaran, dan langkah-langkah atau tools yang perlu disiapkan terungkap.

    Berdasarkan pemantauan merdeka.com di kedua laman Facebook yang bisa diakses siapa saja tersebut, terlihat rasa nasionalisme yang sangat besar dari sedikitnya 500 hacker yang tergabung di dalamnya.

    Komandan penyerangan #OpAustralia Om-Jin selaku Co Founder The Indonesian Security Down mengungkapkan apa yang akan mereka lakukan adalah untuk masyarakat Indonesia. Om-Jin juga menyinggung soal Istana yang tidak setuju hacker Indonesia serang situs Australia, bahwa tidak ada yang dilanggar dengan apa yang mereka lakukan di negara yang demokratis.

    “Ini adalah protes kami, selagi Anda (bapak Presiden) tutup mata. Dalam operasi ini kami akan terus bombardir lawan, karena kami tidak pernah merugikan keuangan negara, tidak korupsi, tidak memakan uang rakyat, dan tidak melakukan pencucian uang,” ungkapnya dalam laman grup terbuka Indonesia Security Down di Facebook.

    Dia melanjutkan bahwa operasi penyerangan ke situs Australia tidak menggunakan uang negara, dan kelompok hacker itu hanya ingin membuktikan bahwa mereka melakukan hal tersebut hanya semata-mata agar privasi Indonesia tidak terusik.

    Tak lupa kepada pasukannya, Om-Jin berpesan agar tidak men-deface situs Australia secara acak demi mencegah cyber war dan demi menjaga negara Indonesia juga, dan tidak usah mencari ketenaran atau perhatian.

    “Yang penting tujuan kita membela negara bukan mempertakut/mempersuram diri kita dan bangsanya. Keep firee!!” ungkap hacker lainnya.

    Sementara itu, malam sebelum penyerangan terhadap http://asis.gov.au, komando hacker Indonesia mengungkapkan agar semua partisipan menyiapkan diri karena serangan akan dimulai Jumat (8/11) pukul 20.00 WIB secara serempak.

    “Segala kebutuhan serangan sudah kami siapkan, nantinya akan di-share satu jam sebelum waktu penyerangan dimulai, agar nantinya teman-teman defacer bisa ikut membantu memasang alat ini ke hasil deface sebelumnya, kami berharap serangan sebentar malam akan berjalan dengan lancer,” ujar komandan pasukan hacker Indonesia.

    Sementara itu, pada Selasa (12/11), kelompok hacker Indonesia menyiapkan serangan ke situs Departemen Pertahanan Australia yang beralamat di http://defence.gov.au.

    “Bismillah, tiba saatnya kita untuk melakukan penyerangan. Saat sebelumnya dua situs yang berhubungan dengan mata-mata Australia sudah down. Kali ini target kita kali ini adalah Departemen Pertahanan Australia di IP 203.6.74.5 dan Port 80,” tegasnya.
    [tts]


    20131114 1151 Motif hacker, dari popularitas sampai ekonomi
    2013-11-14 04:08 PM
    Aksi Hacker (4)
    Motif hacker, dari popularitas sampai ekonomi
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 11:51

    Merdeka.com – Seorang mantan hacker berhasil dihubungi merdeka.com, mengeluhkan seputar dunia hacking saat ini yang kebanyakan bermotif ingin mencari popularitas dan eksistensi dengan hanya mengandalkan tools saja.

    “Itu bukan hacker tapi lamer, obsesinya nama jadi tenar, diakui sebagai kampiun, masuk media dan dipuja puji karena dianggap heroik, kalau ketangkap langsung berharap bisa direkrut atau dikasih beasiswa karena dianggap potensial,” ujarnya kepada merdeka.com, Rabu (13/11).

    Hacker zaman dulu, tambahnya, sangat jarang yang memiliki motif popularitas. Zaman dulu belum dikenal pentest. Hacker meng-hack sistem sendiri untuk menemukan vulnerability, mengenali kelemahannya dan berusaha terus memperbaiki dan memproteksinya.

    “Bukan mengganggu, merusak sistem orang lain atau membantu teman-teman untuk menguji sistem yang mereka urusi,” tuturnya.

    Hacker zaman dulu juga jago menjebol password, mengakses sistem lewat backdoor, eksploitasi vulnerability, menjatuhkan sistem, menyusup ke jaringan, merubah dns dan routing, mengakali billing, memodifikasi program dan teknologi untuk tujuan yang berbeda misalnya WiFi buat scanning dan sebagainya.

    “Tujuannya yang beda kalau kita dulu hobi, memecahkan masalah, membantu mencari solusi misalnya membangun jaringan yang terjangkau, bikin dial up leased line, rt/rw net, antena kaleng bahkan berguna ketika kondisi darurat bencana macam Aceh, Nias, Yogyakarta, dan lainnya,” katanya.

    Mendayagunakan sistem usang sehingga tetap optimal, bikin akses internet yang illegal di depan hukum negara tapi bukan hasil mencuri atau merusak serta jadi solusi akses di rural area. Hacker zaman dulu juga getol membuat aplikasi monitoring serta deteksi dini sendiri.

    Kalau motifnya ekonomi, tergantung profesinya apa, kalau yang umum di sini kebanyakan jual beli barang tidak resmi atau yang illegal, dan sebagian yang lain menyediakan jasa.

    “Ada juga yang menyewakan rekening atau kurir/penghubung serta jasa politik, seperti ghost follower twitter, facebook atau generate traffic buat pencitraan,” tuturnya.

    Kalau mencuri saldo tabungan orang lain, memang beberapa waktu yang lalu populer di Malang, yang mana setiap rekening cukup diambil Rp 100, tapi karena nasabahnya banyak, hasilnya juga bisa jutaan.

    “Sekarang hacker maling duit kurang popular, kalau sama nasabah bank biasanya sih nipu bukan take over account. Carder sekarang juga buat sekali pakai aja misalnya buat beli jaringan botnet,” ujarnya.

    Yang banyak saat ini, tambahnya, bisnis hal urusan pilkada, pencitraan, persaingan bisnis bisa puluhan juta tarif harian sekali proyek, minimal 10 jutaan buat akses halaman depan web lawan pilkada.
    [tts]


    20131114 1428 Pakar: Bukan perang, hanya unjuk rasa cyber
    2013-11-14 04:07 PM

    http://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-bukan-perang-hanya-unjuk-rasa-cyber-aksi-hacker-5.html

    Aksi hacker (5)
    Pakar: Bukan perang, hanya unjuk rasa cyber
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 14:28

    Merdeka.com – Ketegangan di dunia maya antara kelompok Anonymous Indonesia dengan pemerintah Australia ditanggapi dingin oleh sejumlah pakar telematika di Tanah Air.

    “Enggak ada perang cyber, apalagi tentara cyber Indonesia, biasa saja,” ujar Ketua ID-CERT Budi Rahardjo kepada merdeka.com, Rabu (13/11).

    Hal senada diungkapkan pakar hukum telematika UI Edmon Makarim yang mengatakan bahwa istilah cyber war atau darurat perang cyber itu terlalu jauh.

    “Saya lebih melihatnya sebagai gelombang unjuk rasa masyarakat lewat dunia maya saja. Toh, tidak pernah ada instruksi dari Presiden yang menyuruh melakukan serangan cyber kepada Australia,” ungkapnya.

    Istilah perang cyber memang terasa rancu saat yang terlibat di dalamnya hanya beberapa kelompok komunitas hacker Indonesia kepada situs tertentu yang menjadi sasaran serangan, dan tidak melibatkan unit-unit cyber dalam Kementerian Pertahanan maupun kepolisian.

    Ancaman tumbangnya jaringan internet Indonesia apabila ada serangan balasan dari Australia pun dibantah oleh pakar internet Onno W. Purbo.

    “Nggak ada cyber war atau tumbangnya jaringan internet, karena Indonesia memiliki sangat banyak jaringan internet. Mati satu tumbuh seribu,” katanya.

    Indonesia sendiri sebenarnya belum memiliki barisan tentara cyber yang seharusnya di bawah Kementerian Pertahanan. “Belum ada aturan dan regulasinya, jadi semua hanya sekadar wacana saja,” ujar pengamat internet Sylvia W. Sumarlin.

    Dalam perkembangan lainnya, hacker Indonesia di bawah bendera Anonymous Indonesia terus melancarkan serangan pada situs penting pemerintah Australia, dan yang disasar saat ini adalah defence.gov.au.

    Sebagian masyarakat Indonesia umumnya memberikan sanjungan dan pujian pada barisan kelompok hacker tersebut, meski tak sedikit pula yang mencacinya karena bisa berakibat rusaknya situs-situs penting bila Australia mengeluarkan serangan balasan.

    Bahkan seorang pejabat Kominfo menilai apa yang telah dilakukan hacker Indonesia tersebut melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta regulasi cyber di Australia.
    [tts]


    20131114 1502 Situs intelijen Australia mati diserang atau sengaja dimatikan?
    2013-11-14 04:00 PM

    http://www.merdeka.com/teknologi/situs-intelijen-australia-mati-diserang-atau-sengaja-dimatikan.html

    Situs intelijen Australia mati diserang atau sengaja dimatikan?
    Reporter : Arif Pitoyo | Kamis, 14 November 2013 15:02

    Merdeka.com – Terjadi perdebatan dan diskusi yang hangat di berbagai forum online seputar hasil kerja berupa serangan hacker-hacker muda Indonesia ke situs-situs intelijen Australia.

    Banyak yang mengatakan bahwa sesungguhnya situs intelijen Australia itu bukan mati karena diserang hacker Indonesia melainkan memang dimatikan pihak pemerintah Australia itu sendiri seperti yang diungkapkan Wakil Ketua ID-SIRTII Muhammad Salahudin. Benarkah?

    Wajar saja, publik dan sejumlah kalangan komunitas telematika di Tanah Air meragukannya, apalagi, kemudian terlihat situs yang tadinya dinyatakan down ternyata bisa diakses dan dalam kondisi segar bugar.

    Ada nada keraguan bahwa peretas yang masih sekolah atau kuliah mampu menembus dan membuat porak-poranda situs intelijen Australia semacam ASIS di http://www.asis.gov.au yang setaraf dengan CIA nya Amerika Serikat.

    Namun begitu, dalam pantauan Indonesia ICT Institute, apa yang dilakukan hacker-hacker muda ini, jangan dianggap remeh sebenarnya. Sejak penyerangan dilakukan, yang sebelumnya situs ini segar bugar, kemudian rontok dan tak berdaya. Jika memang dimatikan, merupakan hal bisa saja terjadi, namun yang terjadi adalah mati akibat serangan.

    Publik memang melihat hanya soal situs intelijen mati atau dimatikan saja, namun proses mematikan itu juga tidak mudah dan tidak sebentar. IndoICT dan merdeka.com yang mengikuti terus perkembangan operasi para hacker melihat, tidak semua serangan sesungguhnya berhasil.

    Ada situs pertahanan Australia yang digempur tidak down-down. Kalau pun mati hanya sebentar, setelah itu segar kembali. Kalau memang dimatikan, situs ini tidak nampak segar bugar, karena seterusnya akan mati atau tidak bisa diakses, minimal pada waktu situs-situs itu dimatikan.

    Soal target serangan, dari apa yang dikomandokan Indonesia Security Down Team, dari target utama hingga saat ini, hanya dua yang sudah berhasil, yaitu ASIS dan ASIO. Dari dua yang berhasil pun, jika kini telah pulih, merupakan hal yang normal karena perbaikan tentunya sudah dilakukan.

    [dzm]


     
  • Virtual Chitchatting 4:16 PM on 2013/11/14 Permalink  

    The notorious Setya Novanto, Golkar’s Treasurer, has been successfull evading numerous full blown-up scandal cases 

    Jakarta, 2013-11-14 04:43 PM

    In numerous full blown-up scandal cases, the notorious Setya Novanto, Golkar’s Treasurer, has been successfull evading:

    • indictment, charge, accusation, arraignment, inculpation, crimination
    • accusation, charge, indictment, count, imputation, impeachment
    • demand, claim, charge, requirement, indictment, clamor
    • charge, inculpation, arraignment, indictment, crimination, accusation

    for the crimes he didnot commit, and justified by the corrupted courts, but obvious.

    Just to name a few:
    1. Bank Bali scandal case.
    2. PON 2012.
    3. e-KTP.


    http://www.dpr.go.id/archive/minutes/Risalah_Rapat_Paripurna_Ke-32_Masa_Sidang_IV_Tahun_2008-2009.pdf

    http://perpustakaanklipping.files.wordpress.com/2009/06/selasa-23-juni-2009-b.pdf


    Rudy Ramli had tried for months to get the money before finally accepting Mr Setya Novanto’s offer to recover it – at a 60 percent commission.
    Setya Novanto

    • has been the Golkar deputy treasurer.
    • was the PT Era Giat Prima (EGP) controller.

    Joko Tjandra and Setya Novanto, who together ran EGP, the company which brokered the payment of Bank Bali’s interbank claims from IBRA, along with Rudy Ramli, Bank Bali executive Firman Soetjahya and Pande Lubis agreed to persuade the top financial officials to help Bank Bali recover its money, Ridwan said.

    Joko and Setya Novanto, who at that time was also the treasurer of GolkarParty, were paid Rp 546 billion through EGP for assisting Bank Bali in recovering Rp 798 billion in interbank loans from the closed bank, Ridwan said.

    An audit of the deal by PriceWaterhouse-Coopers contains a dizzying catalogue of abuses, detailing; – “numerous indicators of fraud, noncompliance, irregularity, misappropriation, undue preferential treatment, concealment, bribery and corruption during the processing and payment of the Bank Bali claims.”

    At Mr. Joedono’s request, PricewaterhouseCoopers issued an abridged version that omitted more specific allegations about involvement by senior officials. That report was circulated to members of Parliament.
    Satrio Budihardjo Joedono, the Audit Board chairman

    The defendant took the initiative to approach the government figures and meet with them on Feb. 11, 1999, at Hotel Mulia Senayan in Central Jakarta. The meeting, which discussed the disbursement of the interbank loans to Bank Bali, was attended by Joko, Sjahril, Tanri Abeng, Pande Lubis, Baramuli, Setya Novanto and Firman Soetjahya, the prosecutor told the courtroom.


    Contents
    19990812 Big names linked to Bank Bali scandal
    19990924 1443 The Ongoing Bali Bank Scandal
    19990929 Baligate, and Why It Matters; Indonesia’s Recovery, and Democracy, Tested by Scandal
    19991013 FOCUS-Indonesian police to expand Bank Bali probe
    20000224 0739 Court hearing over Bank Bali scandal begins
    20001123 1926 Skandal Bank Bali: Joko Tjandra Juga Bebas Euy….
    20040304 Kronologi Skandal Bank Bali
    20090618 1812 ICW: Usut Semua Yang Terlibat Skandal Bank Bali
    20090623 Kasus Cessie Bank Bali: Kisah Berliku Duit Setengah Triliun
    20090623 0841 Permata Klaim Sebagai Pemilik Uang “Cessie” Bank Bali
    20110823 1406 Memburu Bayang Joko Tjandra, Buron Bank Bali
    20130320 1009 Kasus Bank Bali Setya Novanto lolos, bagaimana dengan kasus PON?
    20130929 1236 Nazaruddin: Setya Novanto Kendalikan e-KTP


    19990812 Big names linked to Bank Bali scandal
    2013-11-14 04:35 PM

    http://www.atimes.com/se-asia/AH12Ae01.html

    Southeast Asia
    Big names linked to Bank Bali scandal
    August 12, 1999 atimes.com

    JAKARTA – The names of many prominent Indonesians, including cabinet ministers, officials of the ruling Golkar party and executives of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), have been linked to a scandal involving Bank Bali that could have an impact on the coming presidential election.

    Investigation of the case has already led to the sacking of Pande Lubis, a deputy head of IBRA, and six other suspects have been banned from leaving the country, including Rudy Ramly, Bank Bali’s former president, and Setya Novanto, a Golkar deputy treasurer.

    IBRA confirmed last week earlier allegations made by banking law expert Pradjoto that Bank Bali, which is under IBRA control, paid Rp546 billion ($78 million) to private firm PT Era Giat Prima (EGP) for recouping Rp904 billion in interbank claims on closed-down banks. IBRA admitted the repayment of interbank claims on closed-down banks did not require the services of any third party such as EGP as the claims were insured by the agency through a government blanket guarantee program.

    EGP is controlled Golkar deputy treasurer Novanto, raising speculation that part of the fee was illegally used to finance the party’s campaigning activities or for vote-buying during June’s general election.

    On Monday, banking analyst Thomas Suyatno said prominent officials were likely to have been involved in the scandal in view of the huge amount of Rp904 billion ($130 million) involved.

    ”In view of the staggering amount of state funds and the simple process, there is a big possibility of the involvement of ‘influential figures’,” Suyatno said. He did not mention names, but indicated that they might be top officials in the government and the central bank, Bank Indonesia.

    President B.J. Habibie has ordered Bank Indonesia to investigate and verify the affair. State Secretary/Justice Minister Muladi said after meeting with Habibi Tuesday that the probe could be based on either administrative law or the civil code.

    Bank Indonesia would determine whether in making the funds transfer standard procedures had been fulfilled, Muladi said. ”Is there also any linkage with the Finance Minister and Bank Indonesia so that the money could be paid?” he asked. The investigation will look into ”the question of whether there have been corrupt, collusive and nepotistic practices and so forth”, he added.

    Other prominent people said to have had inside knowledge of the Bank Bali deal include Djoko Tjandra, owner of a star rated hotel in Jakarta and a contributor to Golkar funds; Arnold Baramuli, chairman of Supreme Advisory Council; Minister for State Enterprises Tanri Abeng; Finance Minister Bambang Subianto; Bank Indonesia Governor Syahril Sabirin; and Justice Minister Muladi himself.

    (Asia Pulse/Antara)


    19990924 1443 The Ongoing Bali Bank Scandal
    2013-11-14 04:31 PM

    http://www.scoop.co.nz/stories/HL9909/S00205.htm

    The Ongoing Bali Bank Scandal
    Friday, 24 September 1999, 2:43 pm
    Article: John Howard

    The Bank Bali scandal is turning into a long-running saga which has almost all the elements of a TV soap opera. John Howard reports.

    A Byzantine tale of back-stabbing and bribery, death threats and murky multi-million-dollar deals has become Indonesia’s most keenly followed soap opera, and nobody is watching more closely than President B J Habibie. His political future depends on it.

    The saga has dominated Indonesia’s newspapers and television newscasts for weeks, eclipsing even the tragedy in East Timor and its capital Dili. A nation that had grown wearily resigned to rampant corruption has been obsessively following the scandal, scenting the chance that the perpetrators may for once be brought to book.

    “It is about huge sums of money involving people in high places, if not the president – an allegation yet to be proved – then certainly people in his circle,” the Jakarta Post said in an editorial last week.

    The scandal surrounds the payment of US$70 million by Bank Bali to a firm run by Setya Novanto, a leading member of Mr Habibie’s ruling Golkar party, for the recovery of loans owed by the Indonesian Bank Retructuring Agency (IBRA)

    Former Bank Bali president, Rudy Ramli, says he tried for months to get the money before finally accepting Mr Novanto’s offer to recover it – at a 60 percent commission.

    The opposition says the money was plundered for Mr Habibie’s re-election war chest, a charge he has denied. But clear evidence is emerging that high-level officials were involved.

    An audit of the deal by PriceWaterhouse-Coopers contains a dizzying catalogue of abuses, detailing; – “numerous indicators of fraud, noncompliance, irregularity, misappropriation, undue preferential treatment, concealment, bribery and corruption during the processing and payment of the Bank Bali claims.”

    The case has provided a succession of lurid revelations for Indonesia’s, until now, newly unfettered press.

    “The scandal has revealed back-stabbing and betrayal,” the Jakarta Post said. “The bank could not have picked a more exotic name. There has been no murder, thank God, but there have been threats made to the lives of the whistle-blowers.”

    “The only thing missing in the picture is that there is no sex scandal. It would certainly liven up this otherwise dull all-male cast, which has nevertheless kept the nation if not in suspense, then certainly amused,” the Jakarta Post added.

    Mr Ramli has requested protection from the National Commission of Human Rights, saying anonymous callers have threatned to kill him and his family. Newspapers say he has also been constantly followed by mysterious black cars.

    A journal written by Mr Ramli is at the centre of the scandal. It details meetings with several government officials and close associates of Mr Habibie, including one of his brothers.

    An attempt by the government to discredit the journal backfired embarrassingly.

    The government produced a statement signed by Mr Ramli which said he had been forced to fabricate the journal after being kidnapped by an opposition party. But the statement met widespread derision, not least because it misspelt the first name of its purported author as “Rudi.”

    Mr Ramli told a parliamentary hearing last week he had not written the retraction, after pointedly introducing himself as “Rudy Ramli – and that’s Rudy with a y, not an i”.

    IBRA staff have also been threatened. Some are using special devices on their mobile phones to prevent calls being tapped. Finance ministry officials say they, too, have received bomb threats.

    There is an atmosphere of mounting paranoia. There are also concerns that bribery is being used to keep the scandal under wraps. A group of anti-Habibie legislators within the ruling Golkar party are pushing forward to have Golkar abandon Habibie.

    As fresh revelations emerge, the scandal is creeping ever closer to Mr Habibie’s inner circle. One name in particular keeps cropping up: Mr Habibie’s old friend A.A. Baramuli.

    Mr Baramuli, head of the president’s Supreme Advisory Council, is regarded a s a key player in the “Habibie success team”, which is arranging Mr Habibie’s bid to win re-election when Indonesia chooses its next president in November.

    In testimony to parliament last week, the IBRA head Glenn Yusuf said he had been called to a meeting in late July shortly after the scandal broke, where Mr Baramuli told him that unless he co-operated, state enterprises minister Tanri Abeng and Mr Baramuli himself could be implicated, and Mr Habibie’s position threatened.

    Mr Baramuli and Mr Abeng are both named in Mr Ramli’s journal. Both deny any wrongdoing.

    Mr Baramuli is not taking his newfound notoriety lying down. He says he is a victim of a plot to smear him, and in a series of outbursts has denounced one of the Bank Bali whistle-blowers as a drug addict, and attacked Marzuji Darusman, a leading player in Golkar’s anti-Habibie camp, as “a fool in politics.”

    International financiers, meanwhile, anxious to take a stand against corruption in Indonesia, have said they are suspending loans until the scandal is properly settled. Analysts say this is a signal they have given up on the current regime and are waiting for a new government.

    The scandal, meanwhile, remains far from solved. “We have only seen a few of the pieces that make up this mysterious jigsaw puzzle.” the Jakarta Post said.

    So, did US President Clinton’s threats of economic sanctions against Indonesia over East Timor troop withdrawals mean anything. Probably not, the international financial community was already saying to Indonesia, “We’re outta here.” The Indonesian’s now don’t have much more to lose. And that could be very dangerous.

    ENDS


    19990929 Baligate, and Why It Matters; Indonesia’s Recovery, and Democracy, Tested by Scandal
    2013-11-14 04:36 PM

    http://www.nytimes.com/1999/09/29/business/baligate-and-why-it-matters-indonesia-s-recovery-and-democracy-tested-by-scandal.html?pagewanted=all&src=pm

    Baligate, and Why It Matters; Indonesia’s Recovery, and Democracy, Tested by Scandal
    By MARK LANDLER
    Published: September 29, 1999

    In the streets of Jakarta, students lob firebombs at police. In the ruins of East Timor, Indonesian soldiers seethe as foreign troops take over. In the desolate scrub of Ambon, Christians and Muslims kill each other with home-made guns.

    There is no shortage of issues to anger today’s Indonesia — a country suspended uneasily between dictatorship and democracy, economic ruin and recovery. Yet of all the outrages in Indonesia these days, the one that rankles people here most is a financial scandal known as Baligate.

    The facts of the case are simple: Bank Bali, one of Indonesia’s largest banks, paid nearly $70 million to a finance company with ties to the ruling Golkar Party to help recover loans it was owed by other banks. Critics said that the money was to be funneled into the election campaign of President B. J. Habibie.

    Since the scandal came to light in July, the money has been returned and a raft of investigations begun. Yet the public outrage has become more thunderous by the day.

    With evidence emerging that other banks may have been asked to participate in similar schemes, the Parliament on Friday demanded that Mr. Habibie suspend seven top officials, including the Finance Minister and the governor of the central bank, who it says were involved.

    ”This scandal is the straw that broke the camel’s back,” said Mark Baird, the World Bank’s country director in Indonesia. ”It’s indicative of the much bigger political and economic stakes in Indonesia.”

    Nobody has yet accused Mr. Habibie himself. But after three scandal-scarred decades under his predecessor, Suharto, people here are in no mood to let an unpopular President off the hook. The scandal — and the Government’s obdurate response to it — has become a touchstone for those who say Indonesia must shed its culture of corruption.

    ”People are really fed up,” said Rizal Ramli, an economist here. ”After watching Habibie make so many speeches about the rule of law, they realize the laws are not being upheld. Despite his claims of being different, this Government is merely an extension of the Suharto Government.”

    Political analysts here said that the scandal had grievously wounded Mr. Habibie, who faces a tough election in November. But the stakes are even greater: Some worry that Baligate could jeopardize Indonesia’s recovery and transition to democracy.

    ”If you were to elect a new president and not resolve Bank Bali, I think all of these political changes would be at risk because you fundamentally haven’t changed the culture,” Mr. Baird said.

    Anoop Singh, deputy director of the International Monetary Fund’s Asia-Pacific operations, said, the fund could not ”just put this aside and move on with the program without fully resolving the issue.”

    The I.M.F., the World Bank, and the Asian Development Bank have backed up their words by withholding almost $1.4 billion in loans to Indonesia until the country releases results of an outside investigation.

    The longer Jakarta refuses, the higher the cost: by the end of next March, these agencies are scheduled to lend $4.7 billion to Indonesia — more than 10 percent of their total $43 billion rescue package.

    Indonesian officials say they can make do for a while. But they agree that the country cannot fully recover from its economic trauma without a resumption of foreign aid. ”In this budget year, we need $10 billion in external aid,” Umar Juoro, an adviser to Mr. Habibie, said. ”If they stop the support permanently, it would be a disaster for the economy.”

    That Indonesia would risk such a disaster shows how difficult it is for the country to change. Despite demands that the Government get to the bottom of things, it has refused to release a lengthy report on the scandal assembled by the accounting firm PricewaterhouseCoopers.

    People who have seen the report said that it named several senior officials as being directly involved in a scheme to divert nearly $70 million from Bank Bali to the Golkar Party. They also said that the report tracked the flow of money from Indonesia’s Bank Restructuring Agency, which had nationalized Bank Bali, into a web of accounts held by people with ties to Golkar.

    The State Audit Board, which received the PricewaterhouseCoopers report, first urged the firm to release it. But threatened with lawsuits by the people named in the report, the board backed off. Now, it says, bank secrecy laws prevent disclosure.

    ”In protecting all these people, it is true that I might be protecting guilty people,” Satrio Budihardjo Joedono, the Audit Board chairman, said. ”But let the police decide, let the lawyers decide. This is a question of law.”

    Mr. Joedono said he had given the report to the police, and hoped that the right people would be prosecuted. He shook his head, exasperated.

    Fighting corruption in Indonesia is not easy, he said, especially when the culprits are well financed. He hinted that it could also be dangerous: ”There are people walking around with millions. That can buy a lot of lawyers and a lot of guns.”

    Among the people worried by the scandal is the man who started it: the former president of Bank Bali, Rudy Ramli.

    Mr. Ramli, who is 41 and no relation to the economist, moved his family to Singapore and ducked out of sight after the scandal broke. He emerged two weeks ago to testify at a hearing in Parliament — a pale shadow of his once-ebullient self.

    The scandal is the sad denouement of Mr. Ramli’s desperate struggle to hold onto a bank he inherited from his father. The elder Mr. Ramli, an ethnic Chinese businessman, bought the company in 1967; its name derives from its roots on the resort island of Bali.

    Under Rudy Ramli, Bank Bali grew into Indonesia’s fourth-largest private bank. It specialized in consumer banking and won the respect of securities analysts with its relatively conservative loan portfolio.

    ”Bank Bali was thought of as a good bank, and Rudy Ramli was viewed as an honest banker,” said Mark E. Hansen, a consultant who specializes in banking at Booz Allen & Hamilton in Jakarta.

    But like all Indonesian banks, Bank Bali was devastated by the Asian financial crisis. The devaluation of the Indonesian rupiah left most of its corporate clients insolvent, which meant they could not repay loans. And an outbreak of violent unrest in Jakarta and other cities caused panicky bank runs.

    Mr. Ramli found himself in a race against time. Unless he could quickly raise millions of dollars, Bank Bali would fail to meet the Government’s capital-adequacy standards. Under Indonesia’s agreement with the I.M.F., the state would either take over the bank or shut it down.

    At a companywide meeting, Mr. Ramli vowed to do whatever it took to keep the bank afloat. ”If everybody is going to die,” Mr. Ramli said in an interview here last year, ”we want to be the last ones to die.”

    He focused on more than $100 million that Bank Bali was owed by three banks that had been closed. Under Indonesia’s bank restructuring laws, the Government guaranteed the debts of all banks, which meant Bank Bali should have been able to recoup the money.

    But Mr. Ramli kept running into walls when he pleaded his case at Indonesia’s Central Bank and the Bank Restructuring Agency. In desperation, he turned to a finance company, PT Era Giat Prima, headed by the deputy treasurer of Mr. Habibie’s Golkar Party, Setya Novanto.

    The finance company helped Bank Bali recover the loans — but extracted a 60 percent commission, roughly $70 million. Mr. Novanto described it as a debt-collection fee. Mr. Habibie’s rivals in Golkar said that the money was earmarked to buy votes in November’s presidential election, which will be decided by members of Parliament, not a popular vote. Mr. Novanto denies the charge.

    The scandal was blown open in July by an consultant and gadfly, who had obtained documents about the arrangement. Overnight, Mr. Ramli’s Faustian bargain threatened virtually every senior finance official in Indonesia. Among those who have been accused of knowing about the deal were the Finance Minister, Bambang Subianto; the governor of the central bank, Syharil Sabirin; the Minister of State Enterprises, Tanri Abeng, and one of Mr. Habibie’s closest advisers, Arnold Baramuli.

    Under pressure, the Government hired PricewaterhouseCoopers in August to investigate. Despite having only two weeks and poor access to information, the firm said it uncovered ”numerous indicators of fraud, noncompliance, irregularity, misappropriation, undue preferential treatment, concealment, bribery and corruption.”

    At Mr. Joedono’s request, PricewaterhouseCoopers issued an abridged version that omitted more specific allegations about involvement by senior officials. That report was circulated to members of Parliament.

    Even without naming names, the abridged report paints a vivid picture of how officials used Indonesia’s bank restructuring program as a lever to extract payments from Bank Bali. It describes how Mr. Ramli’s requests for help were rejected by regulators, and then suddenly granted after meetings between Bank Bali officials, regulators and Mr. Habibie’s advisers.

    Testifying before Parliament, John Campbell, the PricewaterhouseCoopers partner who wrote the report, said regulators had approached 12 other banks about cutting similar deals.

    He noted that the way the bank restructuring was organized, regulators had access to vast pools of money to rescue some banks and not others. Such a setup, Mr. Campbell said, had created a ”high internal and external vulnerability to fraud and misconduct.”

    After hearing Mr. Campbell, Indonesia’s Parliament demanded that Mr. Habibie suspend the Finance Minister, central bank governor, State Enterprise Minister, and his adviser, Mr. Baramuli, as well as four other officials. But Mr. Habibie said he would wait for a legal verdict before dismissing anyone.

    Such statements give little comfort to the I.M.F. and other agencies. Indonesia’s legal system is notoriously ineffectual. Critics say that a prosecution of the Bank Bali case would founder as surely as an investigation of former President Suharto’s ill-gotten wealth has.

    Most officials have maintained silence, refusing to cooperate with investigators or give interviews. Some have gone on the offensive. Mr. Sabirin, the central bank governor, called the report ”absolutely wrong and unfounded” in suggesting it gave preferential treatment to Bank Bali. He has threatened legal action against the firm.

    People here acknowledge that by the extravagant standards of Indonesian corruption, a diversion of $70 million is peanuts. After all, Mr. Suharto and his family are accused of siphoning billions.

    But the Bank Bali affair could have huge collateral damage because it undermines Indonesia’s efforts to rebuild its banking system. With costs estimated at $40 billion to $60 billion, the bailout is already one of the most expensive in history. Suspicions that the process is corrupt could make it worse by scaring away foreign banks that might have invested in banks here.

    After watching their country become a synonym for corruption, taxpayers here are no longer willing to look the other way. That may be why Bank Bali has aroused so much ire.

    ”The officials who have responsibility for implementing the program are themselves robbing the bank,” Mr. Ramli, the economist, said. ”It’s a white-collar robbery by all the President’s men.”


    19991013 FOCUS-Indonesian police to expand Bank Bali probe
    2013-11-14 04:37 PM

    http://www.agaphil.com/AuditingArticles/Good/indones.html

    Wednesday October 13, 7:09 am Eastern Time
    FOCUS-Indonesian police to expand Bank Bali probe
    (Adds World Bank comments in grafs 4-5)
    By Lewa Pardomuan

    JAKARTA, Oct 13 (Reuters) – Indonesian police vowed on Wednesday to expand an investigation into the PT Bank Bali scandal and said they would soon question more powerful business and government figures.

    An independent audit by PricewaterhouseCoopers urged further inquiries into the potential involvement of several people, including “ministers, senior government officials, members of parliament, political party officials and prominent members of the business community.”

    “We will summon more people…everyone who has been mentioned (in the audit),” police investigation section chief Da’i Bachtiar told a news conference without elaborating. “We have yet to investigate many more people.”

    But World Bank country director for Indonesia Mark Baird said on Wednesday Jakarta’s effort to solve the scandal was far from adequate.

    “So far, it’s not adequate,” he said in a speech to businessmen, adding that the country’s judicial institutions needed to be revamped.

    The scandal revolves around a payment of $70 million by Bank Bali to a firm run by Setya Novanto, a leading official in the former ruling Golkar party, for the recovery of loans from IBRA.

    OFFICIALS QUESTIONED

    Bachtiar said police had questioned A.A. Baramuli, former head of the president’s Supreme Advisory Council, Finance Minister Bambang Subianto, central bank governor Syahril Sabirin, State Enterprises Minister Tanri Abeng and chairman of the government’s bank restructuring agency (IBRA) Glenn Yusuf.

    Bachtiar said police planned to submit the dossiers of Bank Bali’s former director, Rudy Ramli, to the attorney-general’s office on Wednesday.

    “We plan to hand over the suspect and the evidence today. Setya Novanto’s will be submitted soon after being completed,” he said.

    Police have arrested five people including Ramli in connection with the scandal.

    Police need the president’s permission to arrest Novanto, since he is a member of parliament.

    Police chief General Roesmanhadi said police had asked President B.J. Habibie for permission to arrest Novanto.

    “We are waiting for him to issue the letter,” he said.

    Indonesia’s Supreme court said on Tuesday it would decide soon if the Supreme Audit Agency should release details of the independent audit.

    The International Monetary Fund has demanded the complete report be released publicly before it makes any fresh loans.

    Parliament had also demanded the full audit report.

    The state audit agency, however, only gave parliament a summary, saying parts of the report were “frightening” and disclosing them would breach banking secrecy laws.

    Habibie’s political opponents say the money was siphoned off for Habibie’s re-election war chest, an allegation he denies. The presidential election is set for October 20.


    20000224 0739 Court hearing over Bank Bali scandal begins
    2013-11-14 04:39 PM

    http://www.thejakartapost.com/news/2000/02/24/court-hearing-over-bank-bali-scandal-begins.html

    Court hearing over Bank Bali scandal begins
    The Jakarta Post, Jakarta | Jakarta | Thu, February 24 2000, 7:39 AM

    JAKARTA (JP): The hearing into the Bank Bali corruption scandal began in the South Jakarta District Court on Wednesday with the reading of an indictment against one of six defendants.

    In front of some 40 people attending the session, prosecutor Ridwan Moekiat said Joko S. Tjandra, an executive of PT Era Giat Prima (EGP) and the owner of the Mulia group, was involved in the disbursement of Bank Bali’s interbank loans from a closed bank, an action that resulted in Rp 904 billion (some US$122 million) in losses for the state.

    The state has already recouped the money.

    “”The defendant violated Chapter 1 of the 1971 Law on Corruption,”” the prosecutor said in the hearing presided over by judge R. Soenarto.

    The article carries a maximum sentence of 20 years in jail.

    The five other suspects in the 1998-1999 scandal, which allegedly also involved several people who were high-ranking government officials at the time, were named by the Attorney General’s Office as Pande Lubis, former vice chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA); Tanri Abeng, former state minister of state enterprises; Setia Novanto, presidentof EGP; Bank Bali president Rudy Ramli; and Erman Munsyir, an executive at Bank Indonesia.

    According to Ridwan, Joko collaborated with several people, including four top government financial officials, in disbursing the loans.

    The prosecutor named the four officials as Tanri Abeng, former Supreme Advisory Council chairman A.A. Baramuli, Pande Lubis and central bank Governor Sjahril Sabirin.

    Ridwan, reading from a 63-page indictment, said the central bank in 1998 initially withheld approval for Bank Bali’s request to be reimbursed for bad loans to a closed bank after Bank Indonesia learned the private bank had failed to meet several requirements, including missing the deadline forsubmitting its request to IBRA.

    Joko and Setya Novanto, who together run EGP, the company which brokered the payment of Bank Bali’s interbank claims from IBRA, along with Rudy Ramli, Bank Bali executive Firman Soetjahya and Pande Lubis agreed to persuade the top financial officials to help Bank Bali recover its money, Ridwan said.

    The defendant, he continued, then took the initiative to approach the government figures and meet with them on Feb. 11, 1999, at Hotel Mulia Senayan in Central Jakarta.

    The meeting, which discussed the disbursement of the interbank loans to Bank Bali, was attended by Joko, Sjahril, Tanri Abeng, Pande Lubis, Baramuli, Setya Novanto and Firman Soetjahya, the prosecutor told the courtroom.

    At the meeting, which was led by Baramuli, it was proposed that Bank Baliexecutives compose a letter to the chairman of IBRA, asking his help in recovering its interbank loans, Ridwan read from the indictment.

    Firman and Rudy wrote the letter, dated Feb. 12, or a day after the meeting, concerning Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)’s bad loan to Bank Bali, the prosecutor said.

    The defendant also attended several other meetings after May 1999 at Tanri’s home, during which the technicalities of the loan disbursement werediscussed, the indictment read.

    Joko and Setya Novanto, who at that time was also the treasurer of GolkarParty, were paid Rp 546 billion through EGP for assisting Bank Bali in recovering Rp 798 billion in interbank loans from the closed bank, Ridwan said.

    Several reports suggested the money paid to EGP was used to fund former president B.J. Habibie’s run for the presidency.

    The same court last year tried four Bank Bali executives — Rudy Ramli, Firman, Henri Kurniawan and Rusli Suryadi — for a cessie contract connected to the scandal.

    The court discontinued the trial in December last year, saying the prosecutor’s indictment failed to disclose in detail the role of the four suspects in the contract.

    The judge on Wednesday adjourned the trial until next Monday. (asa)


    20001123 1926 Skandal Bank Bali: Joko Tjandra Juga Bebas Euy….
    2013-11-14 05:25 PM

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O2CMDTG1dtsJ:http://www.gatra.com/2000-11-28/versi_cetak.php%3Fid%3D1567%2B%22setya+novanto%22,Antasari+Azhar+18+bulan+penjara&oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aunofficial&client=firefox-a&hl=en&ct=clnk

    http://www.gatra.com/2000-11-28/versi_cetak.php?id=1567

    Skandal Bank Bali: Joko Tjandra Juga Bebas Euy….
    Jakarta, 23 November 2000 19:26

    MESKI telah divonis bebas dalam peradilan pidana skandal Bank Bali, agaknya Joko S. Tjandra belum bisa tersenyum lepas. Dia masih menghadapi perkara perdata. Selain itu, muncul pula soal baru. Yakni, beredarnya secarik kertas, dengan kop surat PT Era Giat Prima, yang mengindikasikan penyuapan pada perkara itu. Surat itu beredar di kalangan anggota DPR-RI, Jumat pekan lalu.

    Surat itu bertanggal 19 November 1999 dengan disertai meterai Rp 2.000 dan ditandatangani Direktur Utama, Setya Novanto, dan Direktur Perseroan, Joko S. Tjandra. Tersurat di sana, pihak Era Giat Prima akan memberikan US$ 5 juta kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Itu dana kompensasi atas bantuan NU, sehingga kasus Era Giat Prima tuntas dengan putusan bebas dari perkara pidana. Seterusnya, dalam perkara perdata, Era Giat Prima juga berharap perkaranya dimenangkan.

    Memang, vonis pada Senin pekan lalu, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, itu memenangkan Joko S. Tjandra. Benarkah putusan itu karena campur tangan NU? “Ini fitnah,” kata Ketua Tanfidziah PBNU, Ahmad Bagdja. Pihak NU tak pernah menerima uang dari Joko Tjandra dan Setya Novanto. Apalagi dengan kompensasi atas penyelesaian secara tuntas perkara Bank Bali. “Seharusnya Joko dan Setya Novanto memberikan klarifikasi,” kata Ahmad.

    Kebenaran surat bernada penyuapan itu memang tinggal menunggu klarifikasi dari Joko S. Tjandra dan Setya Novanto. Sayang pula, Gatra yang mencoba menghubungi kedua orang tersebut belum mendapatkan jawaban. Sementara itu pengacara Joko, O.C. Kaligis, mengatakan tidak tahu-menahu adanya isu suap dalam proses persidangan. “Surat itu bukan urusan saya,” kata Kaligis kepada Gatra.

    Namun, apa pun ceritanya, munculnya surat pernyataan berbau penyuapan itu jelas makin mengentalkan nuansa politis yang sedari awal mengemuka dalam kasus Bank Bali. Semula hanya menyodok sejumlah tokoh dan pejabat dari Partai Golkar, kini mengarah ke pengurus teras NU. “Sangat bodoh kalau mereka membuat surat pernyataan seperti itu,” kata Pradjoto, ahli hukum yang pertama kali mencuatkan perkara ini.

    Seperti diketahui, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin pekan lalu, memutuskan bebas terdakwa Joko S. Tjandra. Majelis hakim yang dipimpin Soedarto menganggap perkara yang dihadapi bos Mulia Group itu bukan kasus pidana, melainkan murni perdata. “Dakwaan jaksa, yang menyatakan Joko telah mempengaruhi para pejabat otoritas moneter guna memperlancar pencairan klaim Bank Bali pada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), sama sekali tidak terbukti,” kata Soedarto dalam putusan yang dibacakan sekitar tiga jam itu.

    Vonis bebas buat Joko sebenarnya tak mengejutkan. Sejak awal sudah bisa diduga, yakni ketika kejaksaan menuntutnya (hanya) 18 bulan penjara. Saat itu pula, kalangan ahli hukum menyatakan kecewa. Sebab, seperti pernah disampaikan Komandan Korps Reserse Kepolisian RI, Mayor Jenderal Da’i Bachtiar, untuk tuntutan tindak korupsi Rp 904 milyar yang dilakukan Joko, ancaman hukumannya 5-15 tahun dengan denda Rp 10 milyar-Rp 200 milyar.

    Maka, begitu palu hakim diketokkan dan Joko dibebaskan dari tuntutan pidana, cibiran pun terarah ke majelis hakim. “Huuu…,” teriak para pengunjung sidang. Komentar miring pun berhamburan, bukan hanya ke arah Joko Tjandra, juga kepada hakim dan jaksa. Ada yang menduga telah terjadi konspirasi di antara mereka, sehingga kasus Bank Bali yang mengarah pada tindak pidana berbelok jadi perdata. “Putusan itu mengecewakan, serta tidak sesuai dengan rasa keadilan,” kata Amien Rais, Ketua MPR.

    Isu permainan uang pun menggelinding. “Sebenarnya, usulan tuntutan untuk Joko enam tahun, tapi entah gimana, kok yang disampaikan penuntut umum cuma 18 bulan,” kata seorang mantan jaksa senior yang enggan disebut namanya. Ia menduga, sebenarnya jaksa telah menyusun sedemikian rupa tuntutan sehingga gampang dimentahkan.

    Ada beberapa keganjilan yang disodorkan tim kejaksaan. Misalnya disebutkan, akibat skandal Bank Bali ini, negara dirugikan sebesar Rp 904 milyar. Tapi, disebutkan bahwa yang disita negara hanya Rp 543 milyar. Keanehan bertambah komplet jika dikaitkan dengan dana rekapitalisasi sebesar Rp 5,3 trilyun terhadap bank berjulukan “Si Jempol” itu, yang tidak ada unsur merugikan negara.

    Hakim Soedarto pun meyakini bahwa memang tidak ada unsur korupsi berupa kerugian negara. Disebutkan, pembayaran klaim Bank Bali oleh Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 904 milyar merupakan program penjaminan pemerintah. Itu merupakan bagian konversi dari bank take over (BTO) dan bank beku kegiatan usaha (BBKU). Sehingga secara materiil, negara tidak dirugikan. Begitu juga secara formal, pembayaran tagihan Bank Bali pada BDNI tidak berdasarkan perjanjian cessie, dan juga bukan karena Joko mempengaruhi pejabat otoritas moneter.

    Vonis di PN Jakarta itu menjadikan posisi Joko di atas angin. Sebelumnya, dalam sidang gugatan Joko terhadap BI dan Bank Bali di pengadilan tata usaha negara, Maret silam, Hakim J.M.T. Simatupang juga memenangkan Joko. Berikutnya, pada sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, April silam, Hakim Soenarto memberikan putusan sela “memerdekakan” Joko dari kasus pidana. Nah, ditambah vonis Senin pekan lalu itu, Joko sudah mencetak skor tiga kemenangan.

    Di mata Pradjoto, kemenangan Joko itu disebabkan jaksa seperti setengah hati melakukan tuntutan. Jaksa tidak berusaha membuktikan adanya upaya tindakan merugikan negara. Misalnya, mengaitkan kasus ini dengan dana rekapitalisasi. “Sejak awal saya bilang, ini bukan kasus pidana murni. Ini perjanjian perdata yang potensial merugikan negara. Kan ada asas hukum, apabila ada seseorang yang mencoba melakukan kejahatan, dia dapat dihukum. Mestinya jaksa mengejar ke sana,” katanya.

    Apa boleh buat, vonis sudah diputus. Sinyalemen adanya unsur penyuapan pun ditepis Jaksa Antasari Azhar. “Saya sungguh-sungguh menangani kasus ini,” kata Antasari, yang mengaku kaget melihat fotokopian surat pernyataan PT Era Giat Prima itu.

    Mengenai tuntutan 18 bulan atas diri Joko, Antasari mengatakan, itu sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat terdakwa. “Intinya, saya berkeyakinan Joko bersalah, dan masuk kualifikasi melakukan tindak pidana,” katanya. Adapun soal vonis hakim, mestinya bisa memutus lebih tinggi atau lebih rendah. “Saya bisa saja menuntut 100 tahun. Kalau sikap hakim seperti itu, ya percuma,” kata Antasari.

    Menurut Antasari, pertimbangan hakim memutuskan kasus ini telah bertolak belakang dengan fakta yang disodorkan. Karena itu, dirinya bertekad memenangkan perkara ini di tingkat lebih tinggi. “Saya akan pertanggungjawabkan dalam kasasi. Langkah di jalur hukum, itulah yang akan saya tempuh,” katanya.

    Sikap Antasari didukung Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Yushar Yahya. Menurut dia, semua pihak hendaknya tidak cepat berasumsi telah ada kolusi atau permainan uang. “Tapi, jika memang ada pihak yang mempunyai bukti telah terjadi mafia peradilan, mereka diharapkan mengadukan masalah itu sesuai dengan prosedur hukum,” ujarnya.

    Menanggapi desakan masyarakat agar hakim dan jaksa yang menangani kasus ini diperiksa, menurut Yushar Yahya, itu tergantung ada atau tidaknya pengaduan dari pihak yang dirugikan. “Semua putusan pengadilan, kalau memang ada yang keberatan, bisa diselesaikan menurut prosedur hukum dengan cara banding atau kasasi,” katanya.

    Vonis bebas atas diri Joko itu, tentu saja, akan berdampak pada terdakwa lain dalam kasus Bank Bali. Di antaranya, Pande Lubis yang sedang diadili, Syahril Sabirin yang kini ditahan Kejaksaan Agung, kemudian tersangka Tanri Abeng dan Rudy Ramli, serta Setya Novanto yang tidak ditahan. Ada pula para saksi, yakni Farid Harianto, Glenn Yusuf, A.A. Baramuli, Rusli Suryadi, Firman Soetjahja, dan Kim Johanes Mulia.

    Dengan vonis tersebut, “Teoretis, semua tersangka lain akan bebas dari tuntutan pidana. Kecuali kalau pengadilan lebih tinggi memutuskan lain,” kata praktisi hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang juga menjadi pengacara Syahril Sabirin.

    Memang, kasus Bank Bali ini belum final. Cuma, apakah semua itu bakal tuntas? Sebab, banyak perkara yang kelanjutannya tak jelas. Contohnya persidangan kasus Bank Bali atas diri Rudy Ramli. Sejak dakwaannya ditolak Hakim Soedarto, hingga kini belum ada kabar beritanya. Adakah jaksa telah memperbaiki dakwaannya atau menerima begitu saja penolakan majelis hakim itu.

    Dwitri Waluyo, Irwan Andri Atmanto, dan Dipo Handoko [Gatra Nomor 43 tahun ke 6, 9 September 2000] URL: http://arsip.gatra.com//2000-11-28/versi_cetak.php?id=1567


    20040304 Kronologi Skandal Bank Bali
    2013-11-14 04:27 PM

    http://tempo.co.id/hg/nasional/2004/03/04/brk,20040304-03,id.html

    Nasional
    Kronologi Skandal Bank Bali
    04 Maret 2004

    26 Januari 1998
    Terbit Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum. Keputusan ini untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan akibat likuidasi bank pada 1997.

    8 Maret 1998
    Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama BPPN dan BI, Nomor 1/BPPN/1998 dan Nomor 30 /270/KEP/DIR berisi petunjuk pelaksanaan penjaminan.

    18 Maret 1998
    Bank Bali mengirim surat ke BDNI untuk minta konfirmasi soal utang-utangnya yang jatuh tempo pada 2 Maret 1998 sampai 16 Maret 1998 (6 transaksi).

    9 Juli 1998
    Tim manajemen BDNI melalui suratnya menyatakan, klaim atas kewajiban BDNI ke Bank Bali sudah diajukan ke BPPN.

    21 Oktober 1998
    Bank Bali kirim surat ke BPPN perihal tidak terbayarnya tagihan piutang di BDNI dan BUN yang timbul dari transaksi money market, SWAP, dan pembelian promissory notes. Tagihan pada BDNI (belum dihitung bunga) Rp 428,25 miliar dan US$ 45 juta. Sedangkan tagihan ke BUN senilai Rp 200 miliar.

    27 Oktober 1998
    BI menyampaikan secara tertulis ke tim pemberesan BDNI tentang penolakan untuk memproses lebih lanjut klaim Bank Bali dengan alasan klaim belum didaftar dan terlambat mengajukan klaim, satu klaim tidak terdaftar, dan satu klaim ditolak karena tidak termasuk dalam jenis kewajiban yang dijamin (transaksi forward-sell) senilai Rp 1,131 miliar.

    23 Desember 1998
    Bank Bali kembali mengirim surat ke BPPN perihal tagihan piutang ke BDNI dan BUN tidak kunjung berhasil. Bank Bali juga meminta BPPN membantu memecahkan masalah ini.

    11 Januari 1999
    Bank Bali dan PT Era Giat Prima (EGP) meneken perjanjian pengalihan (cessie) tagihan piutang ke BDNI dan BUN. Jumlah seluruh tagihan piutang Bank Bali Rp 798,09 miliar. Disepakati paling lambat tiga bulan kemudian tagihan itu sudah diserahkan ke Bank Bali. Kemudian, Bank Bali juga menandatangani perjanjian cessie dengan Direktur Utama PT Era Giat Prima Setya Novanto. Bank Bali menjual seluruh tagihan pinjaman antarbanknya di BDNI, BUN, dan Bank Bira ke PT EGP. Total tagihan itu mencapai Rp 3 triliun.

    12 Januari 1999
    Wakil Ketua BPPN Pande Lubis mengirim surat ke Bank Bali. Isinya, BPPN sedang mengumpulkan dan mempelajari data mengenai transaksi Bank Bali untuk mencari pemecahan masalah.

    15 Februari 1999
    BPPN meminta bantuan BI untuk melakukan verifikasi atas tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN dari segi kewajaran dan kebenarannya.

    16 Februari 1999
    BI tolak usulan Pande Lubis untuk meneliti kembali klaim Bank Bali karena sebelumnya BI sudah menyatakan secara administrasi tidak berhak.

    18 Februari 1999
    Pande Lubis mengeluarkan memo kepada Erman Munzir yang berisi usulan untuk memeriksa ulang klaim Bank Bali. Erman kemudian mengaku telah minta Direktur UPMB I memprioritaskan klaim Bank Bali.

    22 Maret 1999
    BI melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan Bank Bali ke BDNI dan BUN. Hasilnya, antara lain, tidak ditemukan indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran transaksi SWAP, forward dan L/C antara Bank Bali dengan BDNI, transaksi pembelian promes yang di-endorse BUN belum sesuai dengan prinsip praktek perbankan yang berhati-hati.

    29 Maret 1999
    PT EGP memberikan surat kuasa ke Bank Bali untuk dan atas nama PT EGP menagih ke BUN piutang beserta bunganya sebesar Rp 342,919 miliar dan mengkreditkannya ke rekening perusahaan itu. Hal serupa dilakukan terhadap penagihan piutang beserta bunganya ke BDNI yang besarnya Rp 1, 277 triliun dan mengkreditkannya ke rekening PT EGP.

    1 April 1999
    Bank Bali mengirim surat ke BPPN. Isinya ralat tentang jumlah tagihan ke BDNI dan BUN.

    9 April 1999
    BPPN menolak klaim tagihan Bank Bali terhadap BUN. Pengecualian terhadap BDNI. Meski begitu, harus ada persetujuan dari Bank Indonesia atau Menteri Keuangan.

    14 Mei 1999
    Revisi Surat Keputusan Bersama Program Penjaminan Pemerintah:

    • Keterlambatan administratif bisa diterima selama tagihan valid,
    • Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh salah satu pihak, baik debitor atau kreditor,
    • Ketidakberlakuan penjaminan diperluas sehingga mencakup kewajiban yang berasal dari pihak terkait,
    • Dana publik yang berasal dari perusahaan Asuransi dan Dana pensiun dikeluarkan dari kelompok pihak terkait,

    1 Juni 1999
    BPPN meminta BI melakukan pembayaran dana antarbank BB sebesar Rp 904 miliar. Dana Rp 904 miliar dari BI mengucur ke rekening BB di BI (piutang berikut bunganya).

    3 Juni 1999
    BPPN instruksikan transfer dana dari rekening Bank Bali di Bank Indonesia ke sejumlah rekening berjumlah Rp 798 miliar secara bersamaan (Rp 404 miliar ke rekening PT EGP di Bank Bali Tower, Rp 274 miliar ke rekening Djoko S. Tjandra di BNI Kuningan, 120 miliar ke rekening PT EGP di BNI Kuningan)

    9 Juni 1999
    Setelah uang keluar dari BI, janji PT EGP menyerahkan surat-surat berharga pemerintah yang harusnya jatuh tempo pada 12 Juni 1999 malah diubah dalam perjanjian penyelesaian. Isinya, Bank Bali agar memindahbukukan dana sebesar Rp 141 miliar ke PT EGP. Alasannya, tagihan Bank Bali dari BI hanya Rp 798 miliar, sehingga dikurangkan saja dengan uang yang mengalir dari BI sebesar Rp 904 miliar.

    20 Juli 1999
    Standard Chartered Bank melaporkan hasil due diligence dan menemukan:
    a. Terjadi tambahan kerugian akibat pembayaran keluar dari bank sebesar Rp 546 miliar sehubungan dengan klaim antarbank sebesar Rp 905 miliar
    b. Adanya usaha penjualan aset-aset bank oleh manajemen, BPPN menolak untuk menerima kerugian tambahan tersebut sebagai bagian dari rekapitalisasi

    23 Juli 1999
    Penyerahan Bank Bali dari Bank Indonesia ke BPPN berdasarkan SK Gubernur BI no 1/14/Kep Dpg/1999 menyusul terlampauinya batas waktu pencapaian kesepakatan antara Standard Chartered Bank dan pemegang saham Bank Bali

    30 Juli 1999
    Ahli hukum perbankan Pradjoto membeberkan jaringan money politics, dalam transaksi penagihan piutang Bank Bali terhadap BDNI, BUN dan Bank Bira senilai Rp 3 triliun, yang melibatkan Setya Novanto (Dirut PT EGP), dengan dugaan adanya dukungan sejumlah pejabat tinggi negara.

    5 Agustus 1999
    BPPN membentuk tim investigasi di bawah pengawasan International Review Committee untuk menginvestigasi kebenaran transaksi cessie, meneliti dasar hukumnya, menelaah proses pengambilan keputusan atas transaksi, melakukan pemeriksaan, penelitian, pengumpulan data, dan penyelidikan terhadap pengalihan dana yang dilakukan Bank Bali ke PT EGP.

    27 September 1999
    Pejabat sementara Jaksa Agung Ismudjoko SH mengungkapkan, tim penyidik Kejaksaan Agung yang dipimpin ketua tim Pengkaji Pidana Khusus Ridwan Mukiat siap menyidik skandal Bank Bali dengan mencoba memanggil orang-orang yang diduga terkait dalam kasus Bank Bali.

    7 Oktober 1999
    Presiden BJ Habibie telah menyetujui pemeriksaan tiga pejabat tinggi di kabinet waktu itu, salah satunya Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, sebagai saksi dalam kasus skandal Bank Bali.

    29 November 1999
    Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat izin pemeriksaan Syahril Sabirin. Pemeriksaan Syahril menjadi menarik setelah Wakil Dirut Bank Bali Firman Soetjahja saat diperiksa tim penyidik mengakui adanya pertemuan di Hotel Mulia pada 11 Februari 1999 yang membahas soal cessie.

    5 Juni 2000
    Gubernur BI Syahril Sabirin resmi jadi tersangka kasus Bank Bali. Dia dipersalahkan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip perbankan.

    21 Juni 2000
    Syahril Sabirin ditahan di Kejaksaan Agung.

    28 Agustus 2000
    Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Soedarto membebaskan Joko dari tuntutan hukum. Majelis berpendapat, kasus Joko bukan termasuk pidana, melainkan perdata. Sebelumnya, jaksa Antasari Azhar menuntutnya 18 bulan penjara.

    28 Juni 2001
    Mahkamah Agung kembali memenangkan Joko S. Tjandra. Majelis Hakim Agung memperkuat argumentasi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, satu anggota majelis kasasi, Artidjo Alkostar, mengajukan dissenting opinion dengan menyatakan Joko bersalah melakukan korupsi.

    13 Maret 2002
    Syahril Sabirin divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihukum tiga tahun penjara.

    Maret 2002
    Mahkamah Agung menolak gugatan EGP di PTUN yang meminta agar surat keputusan mengenai pembatalan pengalihan tagihan Bank Bali ke EGP oleh BPPN dicabut.

    Agustus 2002
    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan Syahril Sabirin dari semua dakwaan.

    12 Juni 2003
    Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengirim surat kepada direksi Bank Permata agar menyerahkan barang bukti berupa uang Rp 546,4 miliar. Pada hari yang sama, direksi Bank Permata mengirim surat ke BPPN untuk minta petunjuk.

    17 Juni 2003
    Direksi Bank Permata meminta fatwa MA atas permintaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    19 Juni 2003
    BPPN minta fatwa MA dan penundaan eksekusi putusan MA yang membebaskan Joko S. Tjandra. Alasannya, ada dua putusan MA yang bertentangan.

    25 Juni 2003
    Fatwa MA untuk direksi Bank Permata keluar. Isinya, MA tidak dapat ikut campur atas eksekusi.

    Sumber: ICW, PDAT


    20090618 1812 ICW: Usut Semua Yang Terlibat Skandal Bank Bali
    2013-11-14 04:34 PM

    http://news.detik.com/read/2009/06/18/181222/1150359/10/icw-usut-semua-yang-terlibat-skandal-bank-bali

    Kamis, 18/06/2009 18:12 WIB
    ICW: Usut Semua Yang Terlibat Skandal Bank Bali
    Indra Subagja – detikNews

    Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut semua nama-nama yang terkait kasus Bank Bali. Hukuman pidana tidak berhenti sampai pada Syahril Sabirin dan Joko S Tjandra saja.

    “Skandal Bank Bali adalah satu dari sekian banyak skandal perbankan nasional seperti skandal Bank Duta, skandal Bank Summa, skandal Bank Lippo yang cukup mengguncang dunia perbankan nasional dan mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap bank-bank nasional,” kata anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yunto melalui surat elektroniknya, Kamis (18/6/2009).

    Dia menjelaskan dari beberapa aktor skandal Bank Bali hanya Joko S Tjandra, Syahril Sabirin, Pande Lubis, Rudy Ramli, Firman Soetjahja, Hendri Kurniawan, dan Rusli Suryadi yang diproses hingga ke pengadilan. Pande Lubis adalah orang yang pertama dijebloskan ke penjara, setelah ditingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) di vonis 4 tahun penjara.

    “Aktor lainnya seperti Erman Munzir dan Tanri Abeng masih dalam proses penyidikan dan berstatus sebagai tersangka sejak tahun 2000 atau 9 tahun belum juga tuntas hingga ke pengadilan,” jelas Emerson.

    “Artinya proses penyidikan terhadap tersangka Tanri Abeng dan Erman Muzir harus ditindaklanjuti hingga ke penuntutan. Kejaksaan juga harus mengajukan kembali proses penuntutan terhadap Rudy Ramli, Firman Soetjahja, Hendri Kurniawan, dan Rusli Suryadi yang sempat dibebaskan dalam putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” tambahnya lagi.

    Emerson meminta jaksa yang menangani skandal Bank Bali diperiksa karena banyak keanehan dalam kasus tersebut. Hasil penelusuran menemukan fakta bila Antasari Azhar pernah menjadi ketua jaksa penuntut atas Joko S Tjandra dan hanya menuntut 18 bulan penjara di persidangan. “Keanehan seperti ini perlu diperiksa kembali,” jelasnya.

    Skandal Bank Bali, lanjut Emerson, tidak saja sarat dengan money politics namun juga sarat dengan judicial corruption (mafia peradilan) ketika beberapa aktor atau orang-orang yang diduga terlibat skandal Bank Bali diproses secara hukum melalui lembaga peradilan.

    “Akibat yang terjadi adalah adanya proses peradilan yang penuh rekayasa dan dibungkus dengan aturan hukum yang jelas-jelas menguntungkan dan membuka peluang bagi terdakwa diloloskan,” tambahnya.

    Sementara berdasarkan hasil investigasi ICW tahun 1999, beberapa nama lain yang disebut-sebut diduga kuat juga terlibat dalam skandal Bank Bali seperti Marimutu Manimaren, Setya Novanto, Glen Yusuf, Farid Harianto, Bambang Subiyanto, JB Sumarlin, dan AA Baramuli.

    “Hingga saat ini bahkan mereka tidak tersentuh oleh hukum dan tidak pernah diproses ke pengadilan,” terangnya.
    (ndr/iy)


    20090623 Kasus Cessie Bank Bali: Kisah Berliku Duit Setengah Triliun
    2013-11-14 04:26 PM

    http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=2153&l=kasus-cessie-bank-bali-kisah-berliku-duit-setengah-triliun

    Kasus Cessie Bank Bali: Kisah Berliku Duit Setengah Triliun
    Selasa, 23 Juni 2009

    Joko Soegiarto Tjandra, bos Mulia Group

    Jakarta-Mahkamah Agung akhirnya menjebloskan Joko Tjandra dan Syahril Sabirin ke dalam bui. Sehari sebelum putusan dijatuhkan, dengan pesawat jet carteran, Joko terbang ke Papua Nugini. Syahril pasrah.

    Pesawat jet bernomor CLNO4 itu mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selepas magrib. Pesawat milik maskapai TAG Aviation yang bermarkas di Amerika Serikat itu terbang langsung dari Hong Kong atas pesanan Joko Soegiarto Tjandra, bos Mulia Group, salah satu perusahaan properti papan atas di negeri ini. Rabu dua pekan lalu, begitu mendarat di Halim, pesawat itu langsung mengajukan permintaan pengisian bahan bakar.

    Sekitar pukul 20.00 sang pencarter datang. Berjaket kulit hitam, pria bernama asli Tjan Kok Hui muncul bersama dua rekannya. Ketiganya, yang hanya membawa empat koper kecil, langsung menuju Executive Lounge Abimanyu. Sembari menunggu pesawat mengisi bahan bakar, Joko memesan minuman ringan. “Tidak ada tanda-tanda ketegangan di wajahnya,” ujar Sugiarto, manajer operasi PT Sari Rahayu Biomanatara, perusahaan yang mengurus penyewaan maskapai TAG di Indonesia.

    Sekitar dua puluh menit kemudian, Joko bergegas menuju pesawat. Tujuan mereka Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Tak ada masalah dengan soal keimigrasian. Joko mengeluarkan semua dokumen yang diperlukan: dari paspor hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP), yang membebaskannya dari fiskal. Sekitar pukul 20.30, Joko pun terbang ke Port Moresby. “Dia sempat menyalami saya,” kata Sugiarto.

    Ini bukan pertama kalinya Joko terbang ke Papua dengan pesawat khusus. Sugiarto mencatat, tiga kali sudah pengusaha 59 tahun ini menyewa pesawat TAG untuk mengantarkannya ke Port Moresby. Berkapasitas sepuluh penumpang, pesawat CLN04 itu memang hanya melayani carteran. “Pokoknya ini private jet-lah,” kata Sugiarto.

    Dua hari kemudian, barulah petugas Bandara Halim dikejutkan oleh datangnya surat dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan menyatakan Joko dicekal lantaran turunnya putusan peninjauan kembali (PK ) Mahkamah Agung pada Kamis dua pekan lalu, yang menghukum Joko dua tahun penjara. Selain menghukum Joko, Mahkamah juga menghukum bekas Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin. Keduanya dinyatakan bersalah dalam kasus penggelontoran duit negara Rp 900 miliar lebih, yang dikenal dengan skandal “cessie Bank Bali”.

    Menghilangnya Joko tepat sehari sebelum putusan itu diketuk tak pelak menimbulkan kecurigaan: pengusaha ini sudah mendapat bocoran dirinya bakal dihukum. Tapi Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa tak percaya hasil sidang majelis peninjauan kembali bisa bocor. “Tidak mungkin, karena sidang putusan dan pengumuman dilakukan bersamaan pada hari Kamis. Tidak ada jeda.”

    Kepala Angkasa Pura II Cabang Halim, Bram B. Tjiptadi, menolak jika instansinya dituding tak sigap menahan Joko. Menurut Bram, jika surat cekal itu datang sebelum Joko terbang, pihaknya pasti mencekal Joko. Tapi, nyatanya, surat cekal itu baru datang Jumat dua pekan lalu. “Kami tidak bisa disalahkan,” kata Bram kepada Tempo.

    Kini, baru Syahril yang dieksekusi. Selasa pekan lalu, setelah memenuhi panggilan kejaksaan, pria 66 tahun itu langsung dijebloskan ke penjara Cipinang, Jakarta Timur. Begitu masuk, seperti lazimnya penghuni baru, Syahril diambil fotonya dari depan, kiri, dan kanan. “Ma, sekarang saya sudah jadi napi,” kata Syahril dengan suara tercekat kepada istrinya, Murni Muis, yang ikut mengantarkannya ke penjara, setelah acara pemotretan itu selesai.

    SKANDAL “cessie Bank Bali” bermula saat pemilik bank ini, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di brankas Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara pada 1997. Nilainya sekitar Rp 3 triliun. Hingga ketiga bank itu masuk perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tagihan itu tak membawa hasil. Belakangan, BPPN juga emoh mengabulkan tagihan itu dengan alasan penagihan itu terlambat diajukan ke BPPN, sehingga batas pembayarannya sudah lewat.

    Mentok di sana-sini, Rudy lantas menyewa jasa PT Era Giat Prima. Di perusahaan ini Joko duduk sebagai direktur dan Setya Novanto, yang saat itu bendahara Golkar, direktur utamanya. Perjanjian pengalihan hak tagih (cessie) diteken pada Januari 1999. Yang luar biasa adalah fee-nya. Era bakal mengantongi separuh dari duit yang dapat ditagih.

    Era Giat ternyata menggunakan “kekuatan politik” untuk mengegolkan proyek besar ini. Saat itu sejumlah tokoh Golkar disebut-sebut terlibat untuk “membolak-balik” aturan dengan tujuan proyek pengucuran duit itu berhasil. Pada 11 Februari 1999, misalnya, terjadi pertemuan rahasia antara Ketua Dewan Pertimbangan Agung Arnold Baramuli, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Wakil Ketua BPPN Pande Lubis, petinggi Era Giat dan Wakil Direktur Utama Bank Bali, Firman Soetjahja membicarakan soal penarikan duit dari BPPN. Kepada Tempo, semuanya-kecuali Firman-saat itu membantah adanya pertemuan di Hotel Mulia tersebut (Tempo, 13 Agustus 2000).

    Yang pasti, setelah pertemuan itu, Bank Indonesia dan BPPN setuju mengucurkan duit Bank Bali itu. Jumlahnya Rp 905 miliar. Namun Bank Bali hanya mendapat Rp 359 miliar. Sisanya, sekitar 60 persen atau Rp 546 miliar, masuk rekening Era.

    Kongkalikong ini kemudian terungkap dan menjadi bola liar. Adalah pakar hukum perbankan Pradjoto yang pertama kali mengungkap kasus ini ke mana-mana. Pradjoto “mencium” skandal cessie ini berkaitan erat dengan pengumpulan dana untuk memajukan Habibie ke kursi presiden, saat itu. “Fee itu terlalu besar dan janggal,” kata Prajoto kepada Tempo.

    Satu per satu keganjilan di balik pencairan duit itu juga terkuak. Cessie itu, misalnya, tak diketahui BPPN, padahal saat diteken, BDNI sudah masuk perawatan BPPN. Cessie itu juga tak dilaporkan ke Bapepam dan PT BEJ, padahal Bank Bali sudah masuk bursa. Selain itu, penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan Bank Bali, bukan Era Giat.

    Sadar pembayaran piutang itu bermasalah, Ketua BPPN saat itu, Glenn M.S. Yusuf, membatalkan perjanjian cessie. Perang pun dimulai. Setya lalu menggugat BPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menang. Walau tetap menang di tingkat banding, Mahkamah Agung, lewat putusan kasasinya pada November 2004, memenangkan BPPN.

    Era Giat juga membawa kasus ini ke ranah perdata. Perusahaan itu menggugat Bank Bali dan Bank Indonesia agar mencairkan dana Rp 546 miliar untuk mereka. Pengadilan, pada April 2000, memutuskan Era Giat berhak atas duit lebih dari setengah miliar rupiah itu. Kasus ini terus bergulir ke atas. Lewat putusan kasasinya, Mahkamah kemudian memutuskan duit itu milik Bank Bali. Di tingkat peninjauan kembali, putusan itu tetap sama: duit itu hak Bank Bali.

    Di tengah proses pengadilan tata usaha negara dan perdata itulah, Kejaksaan Agung lantas “mengambil” kasus ini. Kejaksaan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, antara lain Joko Tjandra, Syahril, Pande Lubis, Rudy Ramli, hingga Tanri Abeng. Mereka dituduh melakukan korupsi duit negara. Kejaksaan menyita duit Rp 546 miliar itu dan menitipkan ke rekening penampungan (escrow account) di Bank Bali.

    Kendati yang menjadi tersangka lumayan banyak, ternyata belakangan yang diadili hanya tiga orang: Joko, Syahril, dan Pande Lubis. Dari tiga orang ini, nasib paling sial dialami Pande Lubis. Mahkamah, pada 2004, menghukum Pande empat tahun penjara. Sejak itu Pande mendekam di bui.

    Adapun Syahril, kendati divonis pengadilan negeri tiga tahun, belakangan hakim pengadilan banding dan hakim kasasi menganulir putusan itu. Yang kontroversial adalah Joko. Selain hanya dituntut ringan, hanya sebelas bulan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutusnya bebas. Di tingkat kasasi, lagi-lagi ia dinyatakan bebas. Satu-satunya hakim kasasi yang saat itu melakukan dissenting opinion atas putusan Joko adalah Artijo Alkostar. Menurut Artijo, Joko jelas melakukan tindak pidana. Toh, Artijo kalah suara. Kejaksaan tak menyerah. Upaya hukum luar biasa pun, peninjauan kembali, dilakukan.

    Hasilnya memang tak sia-sia. Mahkamah, dua pekan lalu, menyatakan Joko dan Sjahril Sabirin bersalah dan menghukum mereka dua tahun penjara. “Ini politik banget,” kata O.C. Kaligis, mengomentari nasib kliennya. Kaligis menyoroti sejumlah nama yang lolos dari kasus ini, seperti Rudy Ramli dan juga Setya Novanto. “Padahal dia itu direktur utamanya.”

    KEJAKSAAN Agung mengklaim punya alasan kuat mengajukan PK. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendy, putusan kasasi yang membebaskan Joko dan Syahril tidak adil. Ia menunjuk masuknya Pande ke bui, sementara Joko dan Syahril bebas. Padahal ketiganya dijerat kasus yang sama. “Ada kekeliruan dalam putusan hakim kasasi,” kata Marwan. Berangkat dari alasan itulah, Januari lalu, lewat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, PK pun diajukan. “Ini ujungnya untuk kepentingan negara,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Untung Ari Muladi.

    Sebenarnya Joko pernah melobi kejaksaan agar kasus ini tak “naik lagi”. Ia menawarkan uangnya di Bank Bali-yang kini menjadi Bank Permata-diambil kejaksaan dengan syarat kejaksaan tidak melakukan peninjauan kembali. Ini bisa jadi hanya janji-janji Joko, karena menurut Marwan, hingga detik ini Joko tidak pernah datang meneken berita acara penyerahan uang. “Dia tidak punya iktikad baik,” kata Marwan. Lobi Joko di Kejaksaan Agung juga sempat terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta. Saat itu, nama Joko-dengan alias Joker-sempat disebut-sebut Artalyta saat menelepon Kemas Yahya Rahman, yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

    Putusan peninjauan kembali kasus Joko juga tidak bulat. Dari lima hakim, dua hakim, Komariah Emong Sapardjaja dan Suwardi, mengajukan dissenting opinion. “Mereka berbeda soal formalitas peninjauan kembali,” kata Djoko Sarwoko, ketua majelis PK yang menangani kasus ini. Dihubungi Tempo pekan lalu, Komariah mengeluarkan alasan atas sikapnya: Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “Jaksa tidak punya hak melakukan PK, apalagi ini terkait putusan bebas,” ujarnya.

    Kaligis juga menuding Mahkamah tidak konsisten dalam putusannya. Pandangan serupa dilontarkan Mohammad Assegaf, kuasa hukum Syahril. “Khususnya inkonsistensi Djoko Sarwoko,” katanya. Djoko, menurut Assegaf, pernah menolak peninjuan kembali yang diajukan kejaksaan dalam kasus Haji Mulyar bin Sanusi, tiga tahun lalu. “Waktu itu Pak Djoko bilang, PK yang diajukan jaksa tidak dapat diterima,” katanya. Kaligis dan Assegaf menyatakan akan mengajukan PK atas putusan PK Mahkamah. “Kami belum pernah memakai langkah PK,” ucap Kaligis.

    Kini tugas di depan mata memang menangkap Joko Tjandra dan juga membereskan duit Rp 546 miliar yang menurut Mahkamah milik negara. Soal lenyapnya Joko, Marwan Effendy mengaku mendapat jaminan dari pengacara Joko bahwa sang Joker akan muncul. “Dia minta waktu dulu untuk membereskan urusan bisnisnya di luar negeri,” ujar Marwan. Setya Novanto juga tak percaya Joko akan melarikan diri seperti sejumlah buron kejaksaan yang lain. “Dia mungkin sedang menenangkan diri karena kaget,” kata Setya, direktur Era yang lolos dari jerat hukum dalam kasus ini.

    Dihubungi Tempo Jumat pekan lalu, juru bicara Kedutaan Besar RI untuk Papua Nugini, Abdul Hakim, menyatakan pihaknya belum mendapat permintaan dari Jakarta untuk mencari Joko. Nama Joko Tjandra, kata Abdul Hakim, tidak ada dalam daftar pengusaha Indonesia yang berbisnis di Papua Nugini. “Dia juga tidak masuk daftar warga Indonesia yang memiliki izin tinggal tetap di sini,” kata Abdul.

    Adakah Joko akan muncul atawa lenyap selamanya, kita tunggu kejutan selanjutnya. Mungkin juga kejutan dari kasus hukumnya, terutama hak peninjauan kembali itu milik siapa sebenarnya. “Dunia sudah jungkir balik,” kata Syahril Sabirin mengenai soal PK ini. (LRB, Anne L. Handayani, Anton Aprianto, Rini Kustiani, Akbar Tri Kurniawan, Ismi Wahid, Agung Sedayu)

    10 Tahun, Lalu Masuk Bui
    PERKARA cessie Bank Bali yang sejak awal penuh kontroversi itu akhirnya mengirim juga Joko Soegiarto Tjandra ke bui. Mahkamah Agung, lewat putusan peninjauan kembali, juga menghukum mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin. Seperti Joko, Syahril dipidana dua tahun penjara. Inilah lika-liku perjalanan kasus yang memakan waktu hampir sepuluh tahun itu.

    21 Agustus 1998
    Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengambil alih Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Umum Nasional.

    11 Januari 1999
    Bank Bali meneken perjanjian pengalihan tagihan (cessie) dengan PT Era Giat Prima.

    14 Mei 1999
    Badan Penyehatan dan Bank Indonesia sepakat mengubah Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah.

    1 Juni 1999
    Badan Penyehatan menginstruksikan Bank Indonesia membayar tagihan Bank Bali Rp 904 miliar. Surat instruksi diteken Wakil Ketua Badan Penyehatan, Farid Harianto, dan diantar Pande Lubis ke Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin menyetujui pembayaran klaim.

    12 Agustus 1999
    Pemilik Bank Bali, Rudy Ramli, menyerahkan catatan hariannya kepada Kwik Kian Gie dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kasus ini terungkap. Polisi menetapkan sepuluh tersangka kasus pidana korupsi Bank Bali, antara lain Rudy Ramli, Pande, dan Setya Novanto.

    29 September 1999
    Joko Tjandra ditahan kejaksaan hingga 8 November, dilanjutkan dengan tahanan kota.

    Februari 2000
    Joko, Tanri Abeng, dan Syahril menjadi tersangka.

    6 Maret 2000
    Putusan sela hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima. Joko dilepaskan dari tahanan kota.

    31 Maret 2000
    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan perlawanan jaksa, memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili Joko.

    28 Agustus 2000
    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Joko dari dakwaan.

    23 November 2000
    Pande Lubis dinyatakan bebas.

    28 Juni 2001
    Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi kejaksaan atas Joko.

    13 Maret 2002
    Syahril divonis tiga tahun.

    12 Agustus 2002
    Pengadilan Tinggi membebaskan Syahril.

    12 Juni 2003
    Kejaksaan Negeri meminta direksi Bank Permata menyerahkan barang bukti uang yang ada di escrow account senilai Rp 546 miliar setelah Joko dinyatakan bebas dari tuduhan korupsi.

    2004
    Pande Lubis dinyatakan bersalah oleh Mahkamah, dihukum empat tahun penjara

    2 Maret 2008
    Artalyta Suryani, tersangka suap jaksa Urip Tri Gunawan, menyatakan diminta bantuan oleh Joko Tjandra untuk membereskan kasusnya.

    3 September 2008
    Kejaksaan Agung mengajukan permohonan peninjauan kembali kasus Joko Tjandra dan Syahril Sabirin.

    8 Juni 2009

    Mahkamah menerima permohonan peninjauan kembali Kejaksaan Agung. Syahril dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 15 juta.

    11 Juni 2009
    Mahkamah menerima permohonan peninjauan kembali Kejaksaan Agung. Mahkamah menghukum Joko 2 tahun penjara dan denda Rp 15 juta. Uang Joko di Bank Bali sejumlah Rp 546.166.116.369 dirampas untuk negara.

    16 Juni 2009
    Joko mangkir dari panggilan kejaksaan.

    MASUK PENJARA

    1. Joko Tjandra, Direktur PT Era Giat Prima. Dihukum 2 tahun penjara, kini buron
    2. Syahril Sabirin, mantan Gubernur BI. Dihukum 2 tahun dan langsung ditahan
    3. Pande N. Lubis, mantan Wakil Kepala BPPN. Dalam tingkat kasasi dihukum 4 tahun

    LUPUT DARI JERAT HUKUM
    Sempat ditetapkan sebagai tersangka:

    1. Setya Novanto,Direktur PT Era Giat Prima
    2. Tanri Abeng, mantan Menteri Pendayagunaan BUMN
    3. Erman Munzir, pejabat Bank Indonesia

    DIBEBASKAN LEWAT PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN:

    1. Rudy Ramli, mantan Direktur Utama Bank Bali
    2. Firman Soetjahja, mantan Wakil Direktur Utama Bank Bali
    3. Hendri Kurniawan, mantan anggota direksi Bank Bali
    4. Rusli Suryadi, mantan anggota direksi Bank Bali

    YANG SEMPAT MASUK PUSARAN KASUS BANK BALI:

    1. Marimutu Manimaren (saat itu Bendahara Golkar)
    2. Glenn Yusuf (saat itu Ketua BPPN)
    3. Farid Harianto (saat itu Wakil Ketua BPPN)
    4. Bambang Subianto (saat itu Menteri Keuangan)
    5. J.B. Sumarlin (mantan Menteri Keuangan)
    6. A.A. Baramuli (saat itu tokoh Golkar)

    Sumber : Majalah Tempo, Selasa, 23 Juni 2009

    http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/06/22/LU/mbm.20090622.LU130663.id.html


    20090623 0841 Permata Klaim Sebagai Pemilik Uang “Cessie” Bank Bali
    2013-11-14 04:33 PM

    http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/06/23/08411071/Permata.Klaim.Sebagai.Pemilik.Uang.Cessie.Bank.Bali.

    Permata Klaim Sebagai Pemilik Uang “Cessie” Bank Bali
    * Selasa, 23 Juni 2009 | 08:41 WIB

    JAKARTA,KOMPAS.com – Niat Kejaksaan Agung menyita duit eks transaksi cessie Bank Bali senilai Rp 546,46 miliar untuk negara tidak berjalan mulus. Bank Permata, bank hasil merger yang juga memasukkan Bank Bali, bersikukuh dana itu adalah milik mereka yang sah sesuai hukum.

    Sikap bank ini berdasarkan empat produk Mahkamah Agung yang menyatakan dana yang tersimpan atas nama Bank Bali qq. PT Era Giat Prima (EGP) itu adalah milik Bank Permata. Keempat produk hukum itu yakni, Pertama, putusan peninjauan kembali (PK) Nomor 59/PK/Pdt/tanggal 29 Mei 2007 dalam sengketa antara Bank Bali dengan PT Era Giat Prima. Putusan itu menolak permohonan PK dari EGP.

    Kedua, putusan PK Nomor 21/PKTUN/2003 tertanggal 6 Oktober 2004. Putusan perkara Tata Usaha Negara (TUN) ini juga menganulir permohonan Direktur Utama EGP Setya Novanto. Isi putusan ini menguatkan keputusan Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) yang telah membatalkan perjanjian cessie itu.

    Sedangkan dua produk hukum lainnya adalah fatwa Mahkamah Agung (MA) Nomor KMA/507/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 dan Nomor 135/KMA/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang menyatakan dana cessie yang tersimpan dalam escrow account itu adalah milik Bank Permata.

    Berbekal itu, pengacara Bank Permata, Luhut M. Pangaribuan dan Pradjoto mendatangi Kejaksaan Agung, Senin (22/6). Selain untuk memenuhi panggilan kejaksaan, mereka juga sekaligus meminta perlindungan hukum. “Kalau mempunyai hak, kami harus mendapat perlindungan dari negara,” ujar Pradjoto.

    Bank Permata mengambil langkah ini setelah Kejaksaan Agung berniat mengambil duit cessie itu. Sesuai putusan peninjauan kembali (PK) MA atas terdakwa mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dan Direktur PT Era Giat Prima Djoko Soegiarto Tjandra, kejaksaan harus merampas uang itu untuk negara.

    Kejaksaan sendiri tak ambil pusing soal siapa pemilik sah uang itu sekarang. Kejaksaan Agung tetap bersikeras akan mengeksekusi uang itu. Juru Bicara Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan beralasan, dalam hal ini, jaksa hanya bertindak sebagai eksekutor putusan MA. “Duit itu adalah barang bukti sehingga harus diserahkan kepada negara,” kata Jasman. (Diade Riva Nugrahani/Kontan)


    20110823 1406 Memburu Bayang Joko Tjandra, Buron Bank Bali
    2013-11-14 04:32 PM

    http://nasional.news.viva.co.id/news/read/242647-memburu-bayang-joko-tjandra–buron-bank-bali

    NASIONAL
    Memburu Bayang Joko Tjandra, Buron Bank Bali
    Buron yang satu ini sudah 2 tahun tak tertangkap. Nazar, hanya 3 bulan sudah tertangkap.
    Selasa, 23 Agustus 2011, 14:06 Anggi Kusumadewi

    VIVAnews – Belum tiga bulan Muhammad Nazaruddin menjadi buron KPK, tapi sudah berhasil ditangkap dan dikembalikan ke tanah air. Sementara Joko Tjandra, terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, sudah dua tahun menjadi buron Kejaksaan Agung, dan sampai saat ini belum juga tertangkap. Padahal ia telah diputus dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

    Kasus cessie Bank Bali yang menjerat Joko Tjandra, berawal pada 11 Januari 1999. Ketika itu, disusun perjanjian pengalihan tagihan piutang antara Bank Bali yang diwakili oleh Rudy Ramli dan Rusli Suryadi, dengan Joko Soegiarto Tjandra selaku Direktur PT Persada Harum Lestari, mengenai tagihan utang Bank Bali terhadap Bank Tiara sebesar Rp38 miliar. Pembayaran utang kepada Bank Bali diputuskan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1999.

    Selain soal tagihan utang Bank Bali terhadap Bank Tiara, disusun pula perjanjian pengalihan tagihan utang antara Bank Bali dengan Joko Tjandra mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dan Bank Umum Nasional (BUN) sebesar lebih dari Rp798 miliar. Pembayaran utang kepada Bank Bali diputuskan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah perjanjian itu dibuat. Untuk perjanjian tagihan utang yang kedua ini, Joko Tjandra berperan selaku Direktur PT Era Giat Prima.

    Oleh karena itu, perjanjian pengalihan tagihan utang kedua itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT EGP, Setya Novanto. Sementara tanda tangan dari pihak Bank Bali diwakili oleh Direktur Utama Bank Bali, Rudy Ramli, dan Direktur Bank Bali, Firman Sucahya. Melalui perjanjian tersebut, Bank Bali menjual seluruh tagihan pinjaman antarbanknya di BDNI, BUN, dan Bank Bira senilai Rp3 triliun, kepada PT EGP. BDNI dan BUN sendiri telah dilikuidasi pada tahun 2008.

    Delapan bulan kemudian, 27 September 1999, cessie Bank Bali itu mulai diusut Kejaksaan Agung, berdasarkan laporan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bismar Mannu kepada Jaksa Agung. Hanya dua hari berselang, 29 September 1999, Joko Tjandra ditahan oleh Kejaksaan. Ia berada dalam tahanan Kejaksaan sampai 8 November 1999.

    Tanggal 9 November 1999 sampai 13 Januari 2000, Joko Tjandra keluar dari bui. Namun ia tetap berstatus tahanan kota Kejaksaan. Tanggal 14 Januari sampai 10 Februari 2000, Joko Tjandra kembali ditahan oleh Kejaksaan. Tanggal 9 Februari 2000, kasus cessie Bank Bali diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Joko Tjandra sebagai terdakwa.

    Sehari sesudah pengajuan kasus Bank Bali ke PN Jaksel, yaitu 10 November 2000, Joko Tjandra kembali menghirup udara bebas sebagai tahanan kota, berdasarkan ketetapan Wakil Ketua PN Jaksel. Tanggal 6 Maret 2000, hakim PN Jaksel dalam putusan selanya menyatakan, dakwaan jaksa terhadap kasus Joko Tjandra tidak dapat diterima. Ia pun dilepaskan dari tahanan kota, sementara jaksa mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi.

    Tanggal 31 Maret 2000, permohonan banding jaksa dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi kemudian memerintahkan PN Jaksel memeriksa dan mengadili Joko Tjandra. Bulan April 2000, Joko Tjandra mulai disidang sebagai sebagai Direktur Utama PT EGP. Ia didakwa Antasari Azhar – saat itu Jaksa Penuntut Umum – melakukan tindak pidana korupsi dalam cessie Bank Bali.

    Fakta persidangan menunjukkan, cessie tersebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp904 miliar. Joko Tjandra dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dan membayar denda Rp30 juta. Uang milik PT EGP sebesar Rp546 miliar yang berada di akun Bank Bali, juga diperintahkan untuk dikembalikan kepada negara.

    Namun tanggal 28 Agustus 2000, majelis hakim memutuskan Joko Tjandra lepas dari segala tuntutan. Mereka menyatakan, dakwaan JPU terhadap Joko Tjandra terbukti secara hukum. Tapi perbuatan Joko Tjandra dinilai bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Akibatnya, Joko Tjandra bebas.

    JPU Antasari pun mengajukan kasasi pada 21 September 2000. Tanggal 26 Juni 2001, melalui voting, Majelis Hakim Agung MA melepas Joko Tjandra dari segala tuntutan. Mekanisme voting diambil karena ada perbedaan pendapat antarhakim.

    Tanggal 12 Juni 2003, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta Bank Permata yang merupakan reinkarnasi Bank Bali, untuk menyerahkan uang sebesar Rp546 miliar milik PT EGP, seperti yang sebelumnya diperintahkan persidangan. Namun direksi Bank Permata justru mengirim surat ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna meminta petunjuk.

    Tanggal 17 Juni 2003, direksi Bank Permata juga meminta fatwa MA atas permintaan Kejari Jaksel tersebut. Dua hari berselang, 19 Juni 2003, BPPN pun meminta fatwa MA, dan meminta MA menunda eksekusi penyerahan uang Rp546 miliar itu. Tak lama kemudian, 25 Juni 2003, turun fatwa MA yang menyatakan, MA tidak dapat ikut campur atas eksekusi Kejari Jaksel.

    Tanggal 1 Juli 2003, Antasari Azhar yang saat itu telah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan BPPN menghambat proses hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan selaku eksekutor. Tanggal 2 Maret 2004, Kejari Jaksel memanggil Direktur Utama Bank Permata, Agus Martowardojo, terkait rencana eksekusi pencairan dana Rp546 miliar milik PT EGP yang dipunyai oleh Djoko Tjandra dan Setya Novanto.

    Lima tahun kemudian, Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus cessie Bank Bali. Joko Tjandra pun kembali diajukan sebagai terdakwa ke MA. Sembilan bulan kemudian, 11 Juni 2009, MA memutuskan menerima PK yang diajukan jaksa. Joko Tjandra harus menghadapi hukuman 2 tahun penjara dan membayar denda Rp15 juta. Uang Djoko Rp546 miliar di Bank Permata pun disita negara.

    Dicekal, Tapi Sudah Raib

    Joko Tjandra pun dicekal oleh pihak imigrasi. Ia tidak boleh bepergian ke luar negeri. Tapi ketika hendak dieksekusi dan dijemput ke rumahnya oleh Kejaksaan, ia tidak ada. Setelah dipanggil ulang Kejaksaan dan dia tidak juga bersikap kooperatif, maka ia dinyatakan buron. Joko Tjandra diduga telah bersembunyi di Singapura sebelum surat pencekalan atas dirinya keluar.

    Muchdor, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM saat itu mengatakan, Joko Tjandra tidak ditemukan melintasi titik perbatasan imigrasi di Indonesia. “Sejak 11 Juni 2009, daftar cekal Joko Tjandra langsung kami sebarkan ke seluruh titik perlintasan imigrasi di Indonesia.

    Kejaksaan sendiri mengaku tidak tahu di mana Joko Tjandra berada. “Kami terima surat Joko dari Singapura melalui DHL. Tapi tidak tahu dia ada di mana,” kata Kepala Kejari Jaksel, Setia Untung. Untuk mencegah Joko Tjandra keluar dari Singapura, Jaksa Agung Hendarman Supandji bahkan meminta paspor yang bersangkutan dibekukan.

    Namun sampai hari ini, Djoko Tjandra tak juga tertangkap. Selain disebut berada di Singapura, ia juga sempat dikabarkan berada di Papua Nugini. Upaya pengejaran terhadap dirinya yang terbaru, diungkapkan pada tanggal 17 Maret 2011 oleh Jaksa Agung Basrief Arief. Menurutnya, Indonesia melalui Kejaksaan Agung telah mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik kepada Singapura, untuk melokalisir keberadaan Joko Tjandra.

    “Hal itu dilakukan guna melokalisir apakah yang bersangkutan pernah memasuki wilayah tersebut, dan menyimpan aset-asetnya di negara itu,” kata Basrief. (umi)


    20130320 1009 Kasus Bank Bali Setya Novanto lolos, bagaimana dengan kasus PON?
    2013-11-14 04:23 PM

    http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-bank-bali-setya-novanto-lolos-bagaimana-dengan-kasus-pon.html

    Kasus Bank Bali Setya Novanto lolos, bagaimana dengan kasus PON?
    Reporter : Anwar Khumaini | Rabu, 20 Maret 2013 10:09

    Setya Novanto. ©2012 Merdeka.com

    Merdeka.com – Ruangan politisi Partai Golkar, Setya Novanto di gedung DPR kemarin digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan tersebut terkait dugaan kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON).

    Sebelum terkait dengan kasus PON ini, Setya Novanto juga pernah berurusan dengan hukum. Saat itu Setya Novanto menjadi Dirut PT Era Giat Prima (EGP). Setya diduga terlibat dalam kasus perjanjian pengalihan (cassie) Bank Bali yang total nilainya mencapai Rp 3 triliun, dengan dugaan adanya dukungan sejumlah pejabat negara. Namun akhirnya Setya Novanto lolos dalam kasus ini.

    Bagaimana dengan kasus PON ini? Sebelumnya, Setya Novanto telah diperiksa oleh KPK terkait kasus PON Riau pada 29 Juni 2012. Setya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemberian hadiah terkait perubahan Perda Provinsi Riau nomor 6 tahun 2010.

    Kemarin, KPK menggeledah ruangan Setya Novanto di kompleks DPR, Senayan. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, penyidik menduga ruangan Setya dipakai buat negosiasi pengajuan anggaran pengubahan Peraturan Daerah oleh Gubernur Riau, Rusli Zainal, terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Riau pada 2012.

    “Diduga di sana (ruangan Setya) ada jejak-jejak RZ (Rusli Zainal). Misalnya ada dugaan pertemuan. Yang berhak menduga itu kan penyidik,” kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Selasa (19/3).

    Meski begitu, Johan mengatakan KPK dalam waktu dekat belum berencana meminta keterangan Setya dan Kahar Muzakir yang juga politisi Golkar, terkait kasus dugaan korupsi pengubahan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan PON Riau 2012. Selain menggeledah ruang kerja Setya dan Kahar, penyidik lembaga antirasuah itu turut menggeledah kantor PT Findo Muda di Jalan Gandaria Tengah, Gandaria, Jakarta Selatan, serta rumah tersangka RZ di Jalan Pulau Panjang, Kembangan, Jakarta Barat.

    KPK sudah menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal, sebagai tersangka kasus korupsi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2012 di Riau, pada awal Februari lalu. Tak tanggung-tanggung, KPK mengeluarkan tiga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) buat Rusli.

    Apakah kali ini Setya Novanto akan terjerat? Kita tunggu saja.

    [war]


    Kevin Aurell · Top Commenter · August 8 at 11:25pm
    Ini org dr dulu sdh ada masalah, waktu itu dituntut Antasari Azhar 18 bln penjara tp lolos…skg hrs msk penjara kalau terbukti berslh minim 25 thn lah baru adil. Sita hartanya buat negara yg terbukti dr hsl korupsi.


    20130929 1236 Nazaruddin: Setya Novanto Kendalikan e-KTP
    2013-11-14 04:16 PM

    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/29/nazaruddin-setya-novanto-kendalikan-e-ktp

    Ocehan Nazaruddin
    Nazaruddin: Setya Novanto Kendalikan e-KTP
    Kamis, 29 Agustus 2013 12:36 WIB

    /henry lopulalan
    NAZARUDDIN USAI DIPERIKSA DI KPK – Mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2013).

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin mengaku telah menjelaskan soal dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dia menjelaskan, proyek e-KTP termasuk satu di anatar proyek yang dikomandani mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Muhammad Nazaruddin juga membeberkan yang diduga aktif terlibat dalam proyek itu selain Anas adalah Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

    “Saya bilang yang mengendalikan full e-KTP adalah namanya Novanto sama Anas. Siapa pelaksananya? Ada saya, Andi Saptinus,” kata terpidana suap Wisma Atlet SEA Games, Palembang itu.

    Tak hanya itu, Nazar juga membeber siapa saja dari kalangan Komisi II DPR yang diduga terlibat. “Pimpinan Komisi II, nama-namanya tanya ke Penyidik KPK biar jelas,” ujarnya.

    Nazaruddin juga membeberkan dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di proyek e-KTP.

    “Semuanya dijelaskan secara detail (kepada Penyidik KPK). Jadi, kalau Pak Mendagri bilang ngaco biar terbukti sendiri seperti Anas,” ujarnya.

    Adapun Gamawan Fauzi menegaskan, belum ada tuduhan yang mengatakan dia menerima suap terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Namun, ia menegaskan siap memerkarakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Polda Metro Jaya, jika menuduh dirinya menerima suap proyek e-KTP.

    “Kalau saya dituduh terima uang, saya akan lapor ke Polda langsung. Saya akan pidanakan dia (Nazaruddin),” ujarnya usai Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda lulusan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XX di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8/2013) kemarin.

    Penulis: Edwin Firdaus
    Editor: Hasiolan Eko P Gultom


     
  • Virtual Chitchatting 3:25 PM on 2013/11/14 Permalink  

    Strategi SBY lengser menghindari pensiun tua di hotel prodeo
    Thursday, 2013-11-14 03:25 PM
    Denger komentar Julian Aldrin Pasha, si Padang dongo dan ember

    tendi http://profile.yahoo.com/QTX5OZQTYTPL6MYD6BEDWE65X4
    “Menjelaskan adalah sebagian dari tanggung jawab saya. Jadi, sudah jelas substansinya,” kata Julian.
    jadi kerjaannya dia hanya menjelaskan hasil rapat/kegiatan/dll pak presiden y? waah kerjaannya enak dwong..

    agil http://profile.yahoo.com/DYLBKIIMZ7ED7CPQ5VHB2H76RA
    Strategi detik-detik turun Tahta… takut orang lain salah mengartikan… Trauma ya Pak..

    Robert http://profile.yahoo.com/MC2T66ALG3FMF36XC3PM7TCYOA
    LOL.. ada ketakutan dan kecemasan terhadap situasi politik saat ini dan menghindari terkuaknya fakta. You can run and hide from mortal laws, but you can’t hide from HIS ALL MIGHTY !

    Didik Pramono http://profile.yahoo.com/MOQHD6FNWUR6M5ZGCF5Z5L4JM4
    BEGINI PERJALANAN PRESIDEN SBY DIAKHIR MASA JABATANNYA.KARENA TIDAK LUPUT DARI SIKAP ORANG SENDIRI SEMUA ITU.
    MAKANYA JANGAN MAIN PENGUASA,SUDAH SAATNYA DIKIT DEMI DIKIT ORANG DEMOKRAT BUBAR.
    DAN MAKANYA JANGAN MAIN KOLUSI SAAT PEMILU.
    DAN INI LAH WUJUD NYATA SBY DEMOKRAT DAN SELURUH GOLOGANNYA DISOROT PUBLIK DAN DIKEJAR TERUS OLEH KPK TENTANG KASUS MALL KORUPSI SEPANJANG KEMERDEKAAN RI.
    PARA ELIT SUDAH TIDAK MENUTUP MATA UNTUK MELIHAT JEJAK SBY SERTA DEMOKRAT.

    Indonesia http://profile.yahoo.com/RFS4EJ3FD2IY7FYJORKVQVF3GY
    He he, lagi ngambek kali ya ….. Pasti isi pidatonya awalnya serius, setelah 10 menit berlalu mulai agak slow, lantas dilanjutin curhat berkepanjangan sambil menitikkan air mata krn selama ini merasa dizolimi oleh banyak pihak. n pidato diakhiri menyanyi sambil main gitar !!! Sedangkan photo session yg biasanya disediakan utk wartawan digantiin oleh istri tercinta, jepret2 sambil bergaya spt tukang foto profesional ……

    Evaaaaa Ajah http://profile.yahoo.com/V3DIK232E6IQO4LKVI2CXKCMYY
    ludahin aja rame2

    Demetrius Nugroho http://profile.yahoo.com/AOE3C44DSXPD5PX5TTTIOVW2ZY
    udah mendingan para wartawan boikot aja acara SBY. jadi kalo dia ada acara ga usah diliput. nanti lama juga pihak istana bakal ngundang wartawan lagi. sekarang aja lagi aksi. biasa kaya anak kecil lagi ngambek. kalo kita diemin lama2 kan nyamperin kita lagi. pihak istana kan juga butuh pemberitaan oleh media.


    http://id.berita.yahoo.com/sby-kembali-batasi-peliputan-wartawan-112041574.html

    SBY Kembali Batasi Peliputan Wartawan
    TEMPO.CO – 18 jam yang lalu

    TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membatasi peliputan kegiatannya oleh media massa. Media dilarang meliput kegiatan kuliah umum SBY kepada mahasiswa pascasarjana program studi strategi kampanye militer Universitas Pertahanan dan Perwira Siswa Pendidikan Reguler XL Sesko TNI tahun ajaran 2013 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 November 2013.

    Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIB itu tertutup untuk wartawan. “Itu intern. Sampai jumpa besok,” kata Julian beberapa saat sebelum acara dimulai.

    Pembatasan peliputan untuk wartawan Kepresidenan sudah terjadi sejak tiga hari belakangan. Sejumlah acara tak lagi boleh diikuti secara penuh oleh wartawan. Kemarin, protokoler dan biro pers kepresidenan langsung meminta para wartawan keluar dari Istana Negara saat acara silaturahmi dengan peserta Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama IV.

    Padahal, acara baru berlangsung beberapa menit. Para wartawan hanya dapat melihat dan mendengar Menteri Agama Suryadharma Ali melontarkan beberapa kalimat sambutan sebelum digiring ke luar ruangan. Sehari sebelumnya, saat Presiden SBY menerima perhargaan dari Asean Forum of Engineer Organization di Istana Negara, wartawan diminta keluar meski acara baru beberapa lama dimulai.

    Adapun di acara-acara sebelumnya, para wartawan punya akses dan kesempatan untuk meliput kegiatan Presiden SBY secara penuh. Pertemuan Presiden SBY yang digelar tertutup biasanya dilakukan saat bertemu antara pemimpin negara atau lembaga.

    Julian beralasan media massa dapat mengetahui substansi dan garis besar pertemuan melalui pernyataan resmi juru bicara, staf khusus presiden, atau menteri serta pejabat terkait. “Menjelaskan adalah sebagian dari tanggung jawab saya. Jadi, sudah jelas substansinya,” kata Julian.

    PRIHANDOKO


     
  • Virtual Chitchatting 3:24 PM on 2013/11/14 Permalink  

    Anas Purbaningrum dari Partai Demokrat mengikuti jejak Setya Novanto dari Golkar sebagai The Untouchables
    Jakarta, 2013-11-14 03:24 PM

    Contents
    Nazar: Uang Anas Itu Triliunan
    Nazar: Anas Belum Berani Jujur
    Nazar Kembali Sebut Nama Anggota DPR Nikmati Proyek Negara
    Nazaruddin yakin Sutan Bhatoegana terima uang Hambalang
    Nazaruddin Sebut Ada Pimpinan KPK yang Lindungi Setya Novanto


    http://id.berita.yahoo.com/nazar-uang-anas-itu-triliunan-190049517.html

    Nazar: Uang Anas Itu Triliunan
    TRIBUNnews.com – 10 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang Rp 1 miliar saat menggeledah kamar dari rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa (12/11/2013).

    Meski rumah itu milik Anas, namun sasaran penggeledahan KPK kali ini adalah kediaman istri Anas, yakni Attiyah Laila. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti terkait pidana yang dilakukan tersangka kasus proyek Hambalang, Mahfud Suroso.

    Namun, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin, yang menjadi terpidana kasus suap Wisma Atlet, menilai temuan uang Rp 1 miliar dari rumah Anas terbilang sangat kecil.

    Sebab, Nazar yang merupakan mantan ‘tangan kanan’ Anas itu tahu bila Anas memiliki uang dalam bilangan triliunan rupiah. Karena itu, Nazar tidak kaget atas temuan petugas KPK tersebut.

    “Itu masih sedikit uang yang didapat. Uangnya Anas itu triliunan,” ujar Nazar di kantor KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2013) malam.

    Saat ditanya oleh wartawan tentang lokasi Anas menyembunyikan uang triliunan rupiah tersebut, Nazar hanya menjawabnya dengan ‘menyengir’.

    Pada kedatangan ke kantor KPK pada Rabu (13/11/2013) malam, Nazar mengaku akan diperiksa penyidik sebagai saksi mengenai dugaan sejumlah korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dalam sejumlah proyek kementerian.

    Sebelumnya, Nazar sempat mengungkapkan ke awak media, bahwa uang hasil fee-fee berbagai proyek kementerian yang dikelola oleh perusahaan korporasi milik Anas, PT Anugerah Nusantara, selama lebih kurang empat tahun telah mencapai Rp 60 triliun. Dana itu disiapkan untuk pemenangan pencapresan Anas Urbaningrum di Pilpres 2014.

    Untuk mencapai itu, Anas harus bisa merebut kursi PD 1 atau Ketua Umum. Adapun dana yang digelontorkan Anas untuk pemenangan Ketua Umum PD di Kongres PD di Bandung pada Mei 2010 lalu hanyalah sebagian kecil dana PT Anugrah. “Uang proyeknya Rp 60 triliun,” kata Nazar saat itu.


    Komentar http://profile.yahoo.com/KX3WO4OOBXFNKHR73O5DWXQ5J4
    TERLALU BODOH kalau KAISAR CIKEAS tidak tau hal ini………..jadi apa julukan yang PAS untuk KAISAR CIKEAS ini ?….

    mala http://profile.yahoo.com/B2L3N7627QADVPRLIXWHRBEEKA
    suami isteri makan uang rakyat..siapa yg mau punya presiden seperti ini busuk…..

    Randiko http://profile.yahoo.com/Z3I5C6JMDFGYZI2ZDX6KCJ3OTI
    dari dulu sy nggak pernah pilih demokrat, apalagi sby, sekarang saya mau tanya ke pak by katakan tidak dg korupsi, betulkah itu ???? hayoo monggo


    http://id.berita.yahoo.com/nazar-anas-belum-berani-jujur-202810825.html

    Nazar: Anas Belum Berani Jujur
    TRIBUNnews.com – 8 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terpidana korupsi proyek Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, mengatakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Anas Urbaningrum dapat dikatakan hebat bila berani secara jujur membeberkan soal penggunaan aliran dana sejumlah proyek yang diterimanya.

    “Kalau dia mengaku, ‘Bahwa benar saya terima uang ini, saya pakai untuk jadi calon ketua umum (Partai Demokrat/red), kemudian saya kumpulin lagi proyek-proyek untuk jadi capres (calon presiden)’, itu baru kita katakan ‘Berani Jujur Hebat’. Kalau kaya gitu sih sudah biasa,” kata Nazar sembari mengacungkan jari jempol saat tiba di kantor KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2013) malam.

    Kehadiran Nazar di kantor KPK kali ini adalah untuk diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait proyek Hambalang dan beberapa proyek lainnya, dengan tersangka Anas Urbaningrum.

    Sebagaimana dikatakan Nazar sebelumnya, bahwa Anas menerima dan menggunakan uang dari fee sejumlah proyek kementerian yang dikelola oleh perusahaan korporasinya, PT Anugrah Nusantara, untuk pemenangan dirinya menjadi Ketua Umum PD dalam Kongres PD di Bandung pada 2010 silam dan pencapresan dirinya dalam Pilres 2014 mendatang.

    Dana yang terkumpul oleh korporasi perusahaan tersebut selama lebih kurang empat tahun telah mencapai Rp 60 triliun.

    Pernyataan Nazar ini disampaikan untuk menanggapi bantahan Anas sebelumnya.

    Usai sebuah diskusi bertajuk “Telaah Komunikasi Politik Anas Urbaningrum” di Kebayoran Baru, Jakarta, pada Minggu (10/11/2013), Anas menyampaikan kepada wartawan tentang bantahan tudingan telah menerima aliran dana sebesar Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya terkait proyek Hambalang sebagaimana dakwaan mantan Kabiro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

    Anas menganalogikan penerimaan uang itu dengan nangka. “Ora mangan nangkane (tidak ikut makan, red) tapi kena getahnya,” kata Anas.

    Menurut Anas, KPK harus membuktikan pihak-pihak yang sebenarnya menikmati uang fee proyek Hambalang. “Harus diteliti betul apakah ada nangkanya, jangan-jangan pohonnya belum berbuah, jangan-jangan belum ada nangkanya, jangan-jangan baru fantasinya. Kalau betul ada nangkanya, siapa yang makan dan berapa kilo,” kata dia.

    Dari kacamata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, dalam dakwaan Deddy dinyatakan dana itu diberikan kepada orang lain dan juga atas permintaan orang lain.

    “Jadi tidak ada hubungan atau konteksnya dengan Anas. Jadi kalau anda baca rangkaian narasinya adalah tuduhan penerima dana itu diterima oleh orang lain atas permintaan orang lain bukan yang minta Anas dan yang menerima Anas. Itu menegaskan memang tidak ada aliran dana Hambalang untuk Anas,” tandasnya.

    Sementara itu, dalam dakwaan Deddy Kusdinar yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor, disebutkan Anas menerima uang Rp 2,21 miliar dari proyek Hambalang.

    Uang itu digunakan untuk akomodasi selama kongres PD di Bandung pada Mei 2010, yang mengagendakan pemilihan ketua umum tersebut. Uang itu di antaranya untuk membayar hotel, sewa mobil para pendukung Anas, membeli telepon seluler merk BlackBerry, jamuan para tamu, serta biaya entertainer.

    Disebutkan, jatah untuk Anas atas permintaan Deputi Menteri BUMN, Muchayat, diserahkan secara bertahap oleh Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Direktur Operasi PT Adhi Karya, Indrajaja Manopol dan Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan, Ketut Darmawan.


    Anselm http://profile.yahoo.com/KW7UZHJMZKELAMGMQLVZYBSQUI
    seluruh potensi dan kepintaran Anas sekrang diarahkan untk berkelit, bersembunyi…dgn perumpamaan2….simbol2…kata2 pintar…dibalik itu semua, seperti yang dituduhkan Nazar, : ketidakjujuran….

    GRAFF http://profile.yahoo.com/MWSHUEH73B5OWHS4CNIQOYCUUY
    nanti juga berani jujur kayak nazar, kalau dia & istrinya juga sama dengan nazar merasakan di bui. ingat waktu nazar masuk istrinya belum dia sangat kuatir dengan kondisi istrinya.

    mardani dani http://profile.yahoo.com/OFNFMVJWOPWXY24QTWB65BTVDA
    gw sich setuju banget kalo koruptor dihukum mati, kalo anas terbukti (sebenarnya kpk bisa membuktikan, cuma ga berani) kabulkan permintaannya, monas siap dijadikan tiang gantungan.

    Ali http://profile.yahoo.com/JEDRQLWGMDR5SZ5JROGKCEESU4
    Andaikan sudah ditemukan “metode test kejujuran” yang dijamin 100% dapat diandalkan hasilnya meyakinkan, maka pekerjaan aparat penegak hukum di bumi pertiwi ini akan jauh lebih cepat dalam menangani suatu pelanggaran terkait tindak pidana maupun perdata. Dan oleh karena itu, maka yang terjadi kemudian adalah : suatu bukti dianggap meyakinkan dapat membuktikan, suatu bukti dianggap tidak meyakinkan dapat membuktikan, suatu perkara dianggap kekurangan bukti yang dapat diperoleh. Di situ tampak kelemahan penegakan hukum yang dibangun oleh manusia. Akibatnya terlalu rumit lagi sulit mendapatkan keadilan di dunia, kendati banyak peradilan telah didirikan.Tetapi tidak akan pernah demikian yang terjadi pada aparat penegak hukum yang dibangun oleh Tuhan.

    mardani dani http://profile.yahoo.com/OFNFMVJWOPWXY24QTWB65BTVDA
    Sesuai permohonan tersangka maka majelis hakim mengabulkan permohonan tersangka untuk di gantung di monas


    http://id.berita.yahoo.com/nazar-kembali-sebut-nama-anggota-dpr-nikmati-proyek-220754082.html

    Nazar Kembali Sebut Nama Anggota DPR Nikmati Proyek Negara
    TRIBUNnews.com – 7 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin kembali bersuara lantang soal dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam skandal proyek negara. Di antaranya seperti proyek Hambalang dan e-KTP.

    “Jadi ini saya mau diperiksa tentang uang yang dibagikan ke DPR. Ke Olly Dondokambey, Mirwan Amir, Rully Azwar,” kata Nazaruddin di kantor KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2013) malam.

    Pada kesempatan yang sama, Nazaruddin kembali menuding Anas Urbaningrum terlibat. Menurut dia, Anas dan Setya Novanto merupakan otak skandal dua proyek itu.

    “Poyek e-KTP juga diambil Anas uangnya. Beberapa melibatkan Novanto. Cuma Novanto kan orangnya kebal hukum,” ujarnya.

    Pada kedatangan ke kantor KPK semalam, Nazar mengaku akan diperiksa penyidik sebagai saksi mengenai dugaan sejumlah korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dalam sejumlah proyek kementerian.

    Selain itu, ia juga mengaku akan diperiksa mengenai aliran dana yang mengalir ke sejumlah anggota DPR dan anggota Badan Anggaran DPR terkait proyek-proyek yang diduga ‘dimainkan’ oleh Anas.


    Hartono http://profile.yahoo.com/ZMWDCLH2UJJ2EGHFZCBHULZU24
    saya lebih percaya kepada Nasarudin dari pada DPR… Nasarudin harus dilindungi karena keberaniannya membuka bobroknya sistem pemerintahan yang korup.

    gemblung http://profile.yahoo.com/ZGGZKR6EHV5UJMZXJ6LT5UXXHY
    Si nazar bilang, enak aja gw sendirian di penjara orang yang menikmati duitnya kan banyak. Nah…bagi yang pernah di kasih amflop sama si nazar entah secara langsung maupun melalui orang lain, bersiap siaplah……..

    Budi http://profile.yahoo.com/43WMCY2A4VBN4F57ZGI2BEQDEM
    memang DPR tampatnya orang orang CULAS, lebih tidak terhomat daripada pengemis, besok dineraka posisinya ada di paling bawahn jadi KERAK NERAKA ,,

    dewo http://profile.yahoo.com/43CN2NQKIZ5QA6JTLSTOKVQXK4
    BUKAN CUMA SEGITU TAPI 99% ANGGOTA DPR KORUP..

    Bukil http://profile.yahoo.com/ZS6ZKDNXRFHF5WAQVQTFP6QEHY
    Bongkar aja semua nazar, memang pejabat negara dan anggota DPR hampir semuanya tikus perusak APBD dan APBN menghabiskan uang rakyat

    Syf http://profile.yahoo.com/VTRJHTTOJLJSVPHRYX3GLD6BIQ
    Semoga tofan hayian datang ketempat gerombolan pencuri itu, hancurkan… mampus lo semua.

    Andi .M http://profile.yahoo.com/XH5W7LZ2PASLP4NVOWBVXDXEXI
    jelas ,gamblang,tersangkut di semua proyek: karena pendanaan utk partai pasti besar sekali,pasti sedikit banyak nyerempet APBN dalam bentuk proyek2,yg bisa dimainkan…Mirip orba juga yg memanfaatkan kesempatnya itu utk mendapatkan jatah,izin2 dll…..Clean goverment.?

    Rico http://profile.yahoo.com/FSMEW656JSCPNPP2MKOEIEAY7I
    MARI KITA GOLPUT BIAR KOSONG GEDUNG DPR

    imut2 http://profile.yahoo.com/U3RZ73PY2R5T6F4OXYFK3VHVDE
    ZAR LU KL BACOT + BUKTINYA DONG JADI IBARAT TEBAR JALA PASTI KENA , KL CUMAN OMDO( bacot doang) tak berguna KPK gak bakal jaring, sebab tanpa alat bukti tidak bisa dijadikan pekara, jadikanlah ibadah malingmu itu berguna buat Penegak hukum (KPK) semoga TUHAN bisa kasih revisi hukuman buat LU yg udah kekenyangan maling, dan dialam sana kau cepet di landrat

    Pither Yurhans Lakapu http://profile.yahoo.com/ZRAC6UKDE7EGA6NUQSAJO4XMUE
    Wow… Novanto kebal hukum… hebattt…..!!!


    http://id.berita.yahoo.com/nazaruddin-yakin-sutan-bhatoegana-terima-uang-hambalang-174000955.html

    Nazaruddin yakin Sutan Bhatoegana terima uang Hambalang
    Merdeka.com – 11 jam yang lalu

    MERDEKA.COM. Terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang, Muhammad Nazaruddin, mengatakan mantan rekannya di Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, menerima sejumlah uang dari kontraktor proyek P3SON Hambalang, PT Adhi Karya.

    Uang itu, kata dia, terkait pemenangan Anas Urbaningrum saat pemilihan ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, pada 2010. Tapi, menurut Nazar, duit itu tidak diterima langsung oleh Sutan.

    “Yang menerima sekretaris Dewan Pimpinan Cabang-nya. Karena waktu itu Sutan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan,” kata Nazaruddin sesaat setelah tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/11) malam.

    Menurut Nazar, dia sudah memberikan jatah fulus sekitar Rp 150 juta bagi setiap DPC, termasuk Sutan, yang mendukung Anas dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat saat itu. Dia melanjutkan, uangnya pun diserahkan secara bertahap.

    “Kan terimanya ada Rp 20 juta, USD 3000, USD 5000, USD 5000. Itu untuk satu DPC,” ujar Nazaruddin.

    Namun, pernyataan Nazaruddin berbeda dengan Sutan. Dalam pemeriksaan hari ini, Sutan mengaku tidak pernah kecipratan sepeser pun uang dari PT Adhi Karya buat pemenangan Anas. Tetapi, dia mengakui menerima pemberian telepon seluler BlackBerry buat para pendukung Anas di sela-sela kongres.
    Sumber: Merdeka.com


    http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/03/nazaruddin-sebut-ada-pimpinan-kpk-yang-lindungi-setya-novanto

    Ocehan Nazaruddin
    Nazaruddin Sebut Ada Pimpinan KPK yang Lindungi Setya Novanto
    Minggu, 3 November 2013 15:05 WIB

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terpidana kasus korupsi wisma atlet Sea Games Muhammad Nazaruddin melalui pengacaranya Elza Syarif kembali membuat pernyataan mengejutkan.

    Elza menyebut ada salah satu pimpinan KPK yang enggan menetapkan Ketua Fraksi Golkar sekaligus Bendahara Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan suap PON Riau.

    “Pokoknya ada salah satu komisioner KPK yang tidak mau SN sebagai tersangka, karena utang budi sebab SN yang bantu dia menjadi komisioner KPK,” ujar Elza saat berbincang dengan Tribunnews.com, Minggu (3/10/2013).

    Namun, saat ditanya siapakah Komisioner KPK yang dimaksud Nazaruddin, Elza menolak menjelaskan lebih rinci.

    Beberapa waktu lalu KPK telah memeriksa Setya Novanto dan menggeledah ruang kerjanya di DPR berkaitan dengan kasus mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal.

    Johan Budi menyatakan penyidik KPK menduga adanya jejak-jejak tersangka dugaan suap PON Riau di ruangan tersebut. Pasca penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang. Tidak hanya ruangan Setya, penyidik juga mengobrak-abrik ruang kerja legislator Partai Golkar lainnya, Kahar Muzakir.

    Sampai berita ini diturunkan, Tribun masih berusaha untuk mengkonfirmasi Setya Novanto.


     
  • Virtual Chitchatting 11:08 AM on 2013/11/13 Permalink  

    Aksi Tipu Muslihat Wartawan, Media Massa, Aprillio Condom, Hakim Konstitusi, dan KPK 

    Aksi Tipu Muslihat Wartawan, Media Massa, Artist Management, Hakim Konstitusi, dan KPK
    2013-11-13 11:08 AM

    Aksi tipu-tipu, oh jagonya….

    Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, woo jagonya
    Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah
    Siapa yang mau berguru, datang padaku, sebut 3 kali namaku
    Bento bento bento.. asik..

    Namaku Bento, rumah real estate
    Mobilku banyak, harta melimpah
    Orang memanggilku, bos eksekutif
    Tokoh papan atas, atas sgalanya, asik!

    Wajahku ganteng, banyak simpanan
    Sekali lirik, oh bisa jalan
    Bisnisku menjagal, jagal apa saja
    yang penting aku senang, aku menang
    Persetan orang susah, karena aku
    Yang penting asik, sekali lagi, asik!


    http://info.filemaker.com/Bento_Statement.html

    FileMaker stopped offering Bento on September 30, 2013

    Important information for Bento customers. FileMaker no longer offers the Bento consumer products. We will provide technical support for Bento products through July 30, 2014. We thank you for your support of Bento.

    This change was part of an increased focus on the FileMaker Product Line. Thanks to the ease of creating iPad and iPhone solutions, our customers’ use of FileMaker on iOS has grown rapidly. Our increased focus will create an even better experience for these customers.

    FileMaker Pro will be appropriate for certain users of Bento for Mac. We encourage Bento for Mac customers to visit our “Is FileMaker Pro Right For You?” page to understand the differences between Bento and FileMaker Pro and to download a free trial of FileMaker Pro.

    Read the Knowledge Base answer for more information on the Bento transition.

    © 2013 FileMaker, Inc. All Rights Reserved. FileMaker is a trademark of FileMaker, Inc., registered in the U.S. and other countries and the file folder logo is a trademark of FileMaker, Inc.


    http://www.macworld.com/article/2045602/filemaker-discontinues-bento.html

    FileMaker files Bento database app for iOS and Mac under ‘discontinued’

    FileMaker has announced that it’s discontinuing Bento, its consumer-level database for the Mac and iOS. The app will be available for purchase until September 30.

    First introduced back in 2008, Bento sought to make databases less intimidating to the average user. It automatically imported contacts and calendar events, provided iTunes-like search tools, and let users drag-and-drop items for import. The company rapidly iterated on that initial release—Bento 2 came out in late 2008, Bento 3 in 2009, and the current version, Bento 4, in 2011—adding integration with Mail and iPhoto, multi-user sharing, improved security, and more along the way.

    FileMaker says that it is discontinuing Bento in order to focus on its namesake product line. If you want a database product, the company is encouraging you to take a look at FileMaker Pro. The company does offer a migration tool that helps you move data from Bento 4 for Mac to FileMaker Pro 12. The Mac version can also export databases to Numbers, Excel, and comma- or tab-delimited formats. Those who used just the iOS versions of Bento can get a free trial version of the app for the Mac, sync their iOS data to that, then export from there to whatever new format they choose. For Bento users who choose to make the migration to the full-powered database tool, the company website recommends using FileMaker Pro’s built-in “starter” templates.

    Users who bought Bento from the Mac or iTunes app stores but then accidentally delete it will still be able to download it again from those sources. Those looking for old software updates will be able to download those from the FileMaker Product Downloads Archive until July 30, 2014 (and possibly beyond). And Bento’s support forums will also continue to be moderated until then.


    http://www.macrumors.com/2013/07/31/filemaker-discontinuing-bento-for-mac-and-ios-as-of-september-30/

    FileMaker Discontinuing Bento for Mac and iOS as of September 30
    by James Cull, Wednesday July 31, 2013 7:14 am PDT

    FileMaker Inc, a subsidiary of Apple, has announced in a statement that it will stop offering Bento, the consumer-friendly version of its popular Mac and iOS database software, in order to focus on its flagship FileMaker product line.

    FileMaker, Inc. is increasing its focus on FileMaker Product Line software. Thanks to the ease of creating iPad and iPhone solutions, our customers’ use of FileMaker on iOS is growing rapidly. Our increased focus will create an even better experience for these customers.

    As part of our sharpened focus, we will stop further development of the Bento consumer products.

    The announcement, which was spotted by The Verge, comes more than 2 years after FileMaker released Bento 4 for the Mac, with an iPad version appearing in June 2012. Since then, the product has only seen updates for minor improvements and bug fixes, with no new major features released. FileMaker will stop offering Bento in both the Mac and iPhone/iPad App Stores as of September 30 of this year and both products will continue to be supported up until the end of July 2014, according to a post on FileMaker’s technical support page.

    The decision about why FileMaker chose to concentrate on its professional line is unclear, but the company has provided instructions on how to migrate existing Bento data over to FileMaker Pro. Users of Bento are also entitled to a $120 discount when buying the full version of FileMaker Pro for a limited time only.

    Although FileMaker Pro is certainly more feature-rich than Bento, there are several features missing, such as integration with the Contacts, Calendar and iPhoto applications within OS X, as well as synchronization over Wi-Fi across different devices.


    aprilio kondom eh kingdom lg sepi job, jd bikin2 berita hoax biar heboh aja. trus si helen mendadak tenar deh. konspirasi sampah!!
    by Sempak Nyelip http://profile.yahoo.com/RNYJHZXNM6377TXYIV765FHJGY


    Prabowo: Hakim Bisa Disogok, Apalagi Wartawan
    TEMPO.CO – Jum, 25 Okt 2013

    TEMPO.CO, Garut – Kantor Cabang Partai Gerindra, Kabupaten Garut, Jawa Barat, didemo wartawan media cetak dan elektronik. Aksi itu dipicu pernyataan calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang membuat pernyataan yang menyudutkan media massa. Dia mengatakan, jangan percaya terhadap pemberitaan di media massa. Alasannya, wartawan bisa disogok.

    Ucapan itu disampaikan Prabowo dihadapan ribuan kader Himpunan Kelompok Tani Indonesia serta pengurus Partai Gerindra di Gedung Intan Balarea, Jalan Patriot, Gaurt, Jumat, 25 Oktober 2013. “Pernyataan Prabowo itu merupakan bentuk pelecehan profesi jurnalis,” ujar Noto Prasetyo Wibowo, wartawan Radar Garut, dalam orasinya di depan kantor Gerindra.

    Sebelum melontarkan tuduhannya, Prabowo meminta kader Gerindra dan anggota HKTI menjelaskan kepada masyarakat mana pemimpin yang bersih. Saat ini, menurut Pabowo, hampir Rp 1.000 triliun uang rakyat bocor setiap tahunnya.

    “Jangan percaya apa yang disampaikan media-media. Media juga manusia-manusia. Kalau hakim agung-hakim Mahkamah Konstitusi bisa disogok, apalagi wartawan. Sama saja,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan kader Gerindra dan HKTI.

    Menurut Noto, ucapan Prabowo itu mencap bahwa semua wartawan bisa disuap. Padahal banyak media massa yang melarang wartawannya menerima uang dan patuh pada kode etik jurnalistik. “Bila menyebutkan oknum wartawan, kami bisa mentolelirnya, tapi ini tidak,” ujar Noto.

    Para wartawan di Garut meminta Prabowo membuktikan pernyataannya dan membawa oknum wartawan yang menerima sogokan ke polisi. Mendengar desakan ini, Prabowo hanya menjawab singkat. “Itu, kan, gejala. Wartawan juga manusia, semua orang orang juga bisa (disogok),” ujar Prabowo usai acara di Gedung Intan Balarea.

    Sekretaris Cabang Partai Gerindra Kabupaten Garut, Asep Wahyu, mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada jurnalis dengan mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Garut. Permohonan maaf rencananya juga akan disampaikan melalui media massa, baik lokal maupun nasional. “Pernyataan Pak Prabowo tidak bermaksud menyinggung rekan-rekan media, tapi kami akan menyampaikan permintaan maaf ke media,” kata Asep.

    SIGIT ZULMUNIR


    Wakil Sekjen PDIP Nilai Aneh Pernyataan Ketua MK
    TRIBUNnews.com – 22 menit yang lalu

    Tribunnews.com, Jakarta – Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai aneh pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dalam sebuah media online yang menyebut bahwa sistem pemungutan suara dengan sistem perwakilan di Pilkada Bali dibenarkan.

    “Ini menunjukkan semakin jelaslah aroma persengkokolan di MK. Akil Mochtar dipastikan tidak bertindak sendiri,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (13/11/2013).

    Menurut Hasto bahwa akrobat hukum yang memperbolehkan 1 orang boleh memilih lebih dari 1 kali atau diwakilkan, selama itu telah dilakukan dalam pemilu sebelumnya merupakan produk bersama.

    “Hamdan juga menyatakan bahwa kalau di Jakarta noken tidak boleh, tetapi di Bali boleh. Lalu apa yg membedakan jakarta dan Bali?” tanya Hasto.

    Atas dasar hal tersebut Hasto menyatakan ada kemungkinan besar Hamdan juga terlibat di dalam penyusunan dalil hukum yang bertentangan dengan prinsip “one person, one vote, and one value” tersebut.

    “Demokrasi Indonesia terancam. Jika Bali boleh menerapkan sistem Noken, berarti hampir seluruh daerah di Indonesia kecuali Jawa, boleh menerapkan sistem   tersebut. Menurut pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, mana daerah yg boleh menerapkaan sistem noken dan mana yang tidak?” kata dia.

    Hasto menanyakan bagaimana Hamdan memberikan penjelasan terhadap  ketentuan Undang-undang dimana pemilih memilih lebih dari 1 kali atau diwakilkan dan jika itu terbukti, maka harus dilakukan pungutan suara ulang?

    “Kalau MK justru membuat produk hukum tersendiri yang bertentangan dengan undang-undang yang materi muatannya sudah sangat jelas mengatur larangan pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali atau diwakilkan, maka logikanya Panel Hakim MK yang membuat produk hukum itu telah disuap, mungkin bisa suap politik, berupa dijanjikan untuk posisi tertentu, atau keuntungan politik tertentu, bisa juga suap dalam pengertian materi,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Hasto mengajak  Hamdan Zoelva untuk mengadakan debat publik dengan disaksikan oleh para ahli hukum tata negara, terkait dengan sistem noken tersebut.
    (Aco)


    Surat Pegawai KPK Sebut SBY Terima Aliran Dana Pilpres
    TRIBUNnews.com – 9 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah surat yang menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima aliran dana Pemilihan Presiden 2009. Namun tidak disebutkan aliran dana tersebut berasal darimana.

    Ma’mun Murod, Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), mengatakan surat tersebut berasal dari seorang pegawai KPK kepada Anas Urbaningrum yang isinya menyebutkan, bahwa dalam BAP Nazaruddin tersebut nama Susilo Bambang Yudhoyono

    “Pada mulanya surat ini tidak akan pernah disampaikan oleh Mas Anas, karena surat ini rahasia tapi tenyata kemudian digeledah ditemukan KPK dan kemudian surat ini dibawa KPK, maka kami merasa penting surat ini harus dibacakan secara utuh,” ujar juru bicara PPI, Ma’mun Murod.

    Berikut isi surat yang disita KPK berdasarkan yang dibacakan Ma’mun Murod di kediaman Anas, Selasa (12/11/2013) malam.

    “Kepada yth bapak Anas urbaningrum di tempat, sebelumnya saya mohon maaf dengan surat ini dan untuk kebaikan saya dan menjaga kerahasiaan ini maaf saya tidak menyebut ID saya yang sebenarnya. Saya adalah pegawai biasa di KPK.

    Pak anas yang lugu dan polos, politik itu memang benar sadis dan tidak ada hati nurani. Teman, kerabat, tidak heran kalau itu musuh dan lawan politik. Termasuk Pak Anas adalah korban politik dari petinggi-petinggi di internal sendiri (tentu dimaksud adalah petinggi demokrat, ‘kutipan Ma’mun’) dan dibalik ini semua adalah Pak SBY dengan kroni-kroninya.

    Masalah bocor sprindik saya tersenyum tapi hati saya terluka. Pak Anas, saya adalah pengagum Pak Anas,  dan dibelakang Pak Anas banyak yang support, dan kita siap mendukung perlawanan politik ini. Termasuk mahasiswa, kita sudah mulai gagas agar kebenaran itu siap kita dukung.

    Pak Anas, ada hal yang penting saya informasikan. Di KPK itu ada surat pemeriksaan bendahara demokrat Nazarudin. Dalam BAP tersebut, Nazarudin melaporkan, di mana Pak SBY menerima dana untuk kampanye Pilpres 2009.

    BAP tersebut sudah ditandatangani Nazarudin. Tapi, sampai sekarang ini, tidak pernah diangkat KPK. Dan tidak langsung diteruskan, sampai sekarang. Mungkin nanti bisa saya kasih soft copynya, ke Pak Anas.

    Mungkin ini bisa sebagai amunisi perlawanan politik buat Bapak. Demikian surat ini saya buat sebagai bentuk pendukung dan pengagum Pak Anas. Akhir kata saya ucapkan maju terus, kebenaran pasti terungkap.”

    Di bawah pernyataan tersebut ada nomor handphone di pengirim surat, namun untuk tujuan kerahasiaan tidak disebutkan oleh Ma’mun. Menurut Ma’mun isi surat tersebut membuktikan bagaimana KPK telah bertindak tebang pilih dan tidak proporsional dalam melakukan pemberantasan korupsi.


    Diduga Menipu, Kevin Aprillio Dipolisikan Artisnya
    dadaneka@cekricek.co.id (Dadan Eka) |
    CekRicek – 16 jam yang lalu

    Jakarta, C&R Digital – Putra Adie MS dan Memes, Kevin Aprillio tengah bermasalah dengan hukum. Pekan lalu, ia dilaporkan seorang bernama Helen Yosita Gunawan, artis yang diorbitkan Kevin pada pertengahan tahun ini atas dugaan penipuan seperti tertera dalam pasal 378 KUHP.

    “Ada seseorang yang melaporkan Kevin, terkait kontrak rekamanan senilai hampir Rp 2 miliar lebih. Rekaman sudah dijalankan beberapa sesi, tapi ditengah jalan dibatalkan kontraknya karena ada ketidakcocokan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rikwanto saat ditemui di kantornya, Selasa (12/11).

    Ketika ada pembatalan kontrak, Kevin harus mengembalikan sebagian dana yang telah Helen setor. Namun, ada kejanggalan yang dialami Helen.

    “Pihak pelapor menghitung hitung Kevin harus mengembalikan 1,3 miliar, tapi ternyata perhitungan Kevin berbeda dengan pelapor. Hal ini yang membuat penyanyi itu melaporkan Kevin,” papar Rikwanto.

    Saat ini, polisi masih mengusut kasus tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. “Kevin pasti akan kami panggil. Tapi sebelumnya kami panggil pelapor terlebih dahulu,” kata Rikwanto.

    Helen masuk Aprillio Kingdom, label milik Kevin pada pertengahan tahun ini. Perempuan kelahiran Sragen, 17 Juli 1992 itu diberikan Kevin sebuah single berjudul Kamu dan Aku.


    Ini Penjelasan Polisi Tentang Kasus Penipuan Kevin Aprilio
    Bintang Online – 16 jam yang lalu

    KEVIN Aprilio dilaporkan ke polisi oleh penyanyi pendatang baru bernama Helen Yosita Gunawan, dengan tuduhan penipuan.

    Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, tudingan tersebut muncul setelah terjadi kerjasama antara Kevin dan pelapor.

    “Awalnya proses rekaman sudah dijalankan beberapa sesi, tapi di tengah jalan dibatalkan kontraknya,” Rikwanto membuka cerita, saat ditemui di kantornya, Selasa (12/11).

    Pemutusan kontrak tersebut, lanjut Rikwanto, terjadi karena kedua belah pihak tidak merasa cocok. Namun kemudian terjadi perbedaan dalam perhitungan nilai kontrak.

    “Pihak pelapor menghitung, Kevin harus mengembalikan 1,3 miliar (rupiah), tapi ternyata perhitungan Kevin berbeda. Hal ini yang membuat penyanyi itu melaporkan Kevin,” urai Rikwanto.

    Dalam bekas laporan yang masuk pada pekan lalu, Kevin dilaporkan dengan pasal 378, yakni tentang penipuan. (ari/ade)


     
  • Virtual Chitchatting 1:25 PM on 2013/11/12 Permalink  

    daftar nama BAKAL CALON PENGHUNI HOTEL PRODEO dari jajaran pemerintahan daerah

    Jakarta, 12 November 2013 13.25
    oleh Sando Sasako
    Economics and Business Intelligent Advisor
    Advanced Advocacy Plus

    Katanya, pemilu dan pilkadal merupakan pesta demokrasi rakyat.
    Dikatakan berpesta karena, setiap balon dan calon harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup signifikan.
    Ratusan juta rupiah dianggap tidak bakalan cukup untuk bisa memenangkan pilkadal tingkat paling rendah, yakni anggota DPRD.
    Puluhan milyar rupiah harus tersedia untuk bisa membiayai kampanye politik secara gerilya maupun terbuka.

    Emang kebanyakan orang Indonesia punya uang puluhan milyar rupiah untuk bisa menjadi caleg, calon anggota legislatif di tingkat daerah? Yang ada dan sudah sangat menjamur adalah caleg yang lain, CALO LEGislatif, alias sistem ijon yang ditawarkan partai politik. Makelar-makelar politik sudah lama bergerilya mencari orang dan calon yang layak untuk diijonkan.

    Di tingkat rakyat kecil dan masyarakat bawah, mereka sangat rajin menggalang massa. Para calo politik tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana segar. Kebanyakan mereka doyan dan gencar memberikan iming-iming yang tidak sekedar uang. Ujung-ujungnya, mereka bertransformasi menjadi PHP, Pemberi Harapan Palsu.

    So, segala sesuatu yang dimulai dengan tidak baik, akan dan pasti berakhir dengan tidak baik.
    Berapa banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi berjamaah?
    Berapa banyak anggota legislatif di daerah (anggota DPRD) dan di pusat (anggota DPR) yang tersangkut kasus korupsi berjamaah?

    Per 9 Oktober 2013, pemerintahan di Indonesia dibawahi oleh 545 kepala daerah, terdiri dari 34 provinsi, 511 Daerah Tingkat II, 413 kabupaten, dan 98 kota.

    Pasca pemilu 2009, anggota MPR berjumlah 692 orang, terdiri dari 560 anggota DPR, dan 132 anggota DPD. Sementara itu, anggota DPRD di seluruh Indonesia berjumlah 2.134. Secara total, anggota legislatif di pusat dan di daerah seluruhnya berjumlah 2.826.

    Per April 2013, Komisi Pemilihan Umum telah menerima berkas 6.576 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disetor 12 partai peserta Pemilu 2014.

    Per April 2012, sejak dihelat pemilukada pada 2004, hampir 3.000 anggota DPRD provinsi serta kota/kabupaten di seluruh Indonesia terjerat hukum. Tindak pidana korupsi mendominasi kasus hukum yang menjerat anggota DPRD.

    Terlampir daftar nama kepala daerah, anggota DPD, pimpinan DPR Provinsi di Indonesia saat ini.
    Dengan kata lain, terlampir daftar nama BAKAL PENGHUNI HOTEL PRODEO dari jajaran pemerintahan daerah.

    Daftar anggota DPR, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPRD Kota tidak bisa dilampirkan karena rentan dengan PAW. Biasalah, kalau ada anggota partai politik yang nyeleneh dan tidak mau menurut dan patuh terhadap kehendak partai politik, khususnya petinggi partai politik, baik di tingkat Dapil, DPW, DPP, atau bahkan di tingkat fraksi, mereka harus DIGUSUR. That’s final.


    Berikut daftar nama dan biodata seluruh kepala daerah di Indonesia:

    DAFTAR NAMA DAN BIODATA SELURUH KEPALA DAERAH DI INDONESIA

    GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
    BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
    WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

    per- 9 Oktober 23

    NO
    PROVINSI
    NAMA KDH/WKDH
    KEPPRES
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    N.A.D
    dr. H. ZAINI ABDULLAH
    MUZAKIR MANAF
    58/P TAHUN 2012
    08-06-2012
    25-06-2012
    25-06-2017
    P. Aceh
    v

    2.

    SUMUT
    H. GATOT PUJO NUGROHO, ST, M.Si
    Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si
    62/P TAHUN 2013
    21-05-2013
    17-06-2013
    17-06-2018
    PKS, P. Hanura, P. Patriot, PBR, PKNU
    v

    3.

    SUMATERA BARAT
    Prof. Dr. H. IRWAN PRAYITNO, Psi, M.Sc. Dt.Rajo
    Drs. H. MUSLIM KASIM, AK, MM. DATO SINARO BASA
    89/P TAHUN 2010
    12-08-2010
    15-08-2010
    15-08-2015
    PKS, P.Hanura, PBR
    v

    4.

    R I A U
    H. M. RUSLI ZAINAL, S.E., M.P
    Drs. H.R. MAMBANG MIT
    110/P TAHUN 2008
    13-11-2008
    21-11-2008
    21-11-2013
    P. Golkar, PKB, PBR, PPP
    v

    5.

    JAMBI
    H. HASAN BASRI AGUS
    H. FACHRORI UMAR
    80/P TAHUN 2010
    30-07-2010
    03-08-2010
    03-08-2015
    PD, P.Golkar, PKS, PBR, PPD, Patriot
    v

    6.

    SUMSEL
    H. ALEX NOERDIN
    H. EDDY YUSUF
    100/P TAHUN 2008
    29-10-2008
    07-11-2008
    07-11-2013
    P.GOLKAR, PBB, PNBK, PAN, PD, PBR
    v

    7.

    BENGKULU
    H. JUNIADI HAMSYAH, S.Ag
    SULTAN BACHTIAR NAJAMUDIN
    48/P TAHUN 2012
    77/P TAHUN 2013
    02-05-2012
    24-06-2013
    17-12-2012
    04-07-2013
    29-11-2015
    PD, PAN
    v

    8.

    LAMPUNG
    Drs. Hi. SJACHROEDIN ZP, SH
    Ir. Hi. MS JOKO UMAR SAID, MM
    42/P TAHUN 2009
    29-05-2009
    02-06-2009
    02-06-2014
    PDI-P
    v

    9.

    KEP. BABEL
    H. RUSTAM EFFENDI, B.Sc
    112/P TAHUN 2013
    22-09-2013
    23-09-2013
    07-05-2017
    P. Golkar, PDI-P, PKS, PKB, P. Nasdem
    v

    10.

    KEPULAUAN RIAU
    Drs. H. MUHAMMAD SANI
    Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH
    83/P TAHUN 2010
    30-07-2010
    19-08-2010
    19-08-2015
    PDI-P, P.Hanura, PIB, PKNU
    v

    11.

    DKI JAKARTA
    Ir. H. JOKO WIDODO
    Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM
    88/P TAHUN 2012
    08-10-2012
    15-10-2012
    15-10-2017
    PDI-P, P. GERINDRA
    v

    12.

    JAWA BARAT
    H. AHMAD HERYAWAN
    DEDDY MIZWAR
    61/P TAHUN 2013
    21-05-2013
    13-06-2013
    13-06-2018
    PKS, PPP, PBB, P.Hanura
    v

    13.

    JATENG
    H. GANJAR PRANOWO, SH
    Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si
    94/P TAHUN 2013
    14-08-2013
    23-08-2013
    23-08-2018
    PDI-P
    v

    14.

    D.I.Y
    SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X
    KGPAA PAKU ALAM IX
    87/P TAHUN 2012
    03-10-2012
    10-10-2012
    10-10-2017

    • v

    15.

    JAWA TIMUR
    Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum
    Drs. H. SYAIFULLAH YUSUF
    7/P TAHUN 2009
    09-02-2009
    12-02-2009
    12-02-2014
    PD, PAN, PKS
    v

    NO
    PROVINSI
    NAMA KDH/WKDH
    KEPPRES
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    NO
    PROVINSI
    NAMA KDH/WKDH
    KEPPRES
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    16.

    BANTEN
    Hj. ATUT CHOSIYAH
    H. RANO KARNO
    73/P Tahun 2011
    15-12-2011
    11-01-2012
    11-01-2017
    P.Golkar, PDI-P, P.Hanura, P.Gerindra, PKB, PBB, PKPB, PAN, PPD, PPNUI, PDS
    v

    17.

    B A L I
    Drs. MADE MANGKU PASTIKA, MM
    Drs. I. KETUT SUDIKERTA
    95/P TAHUN 2013
    14-08-2013
    29-08-2013
    29-08-2018
    P.Golkar, PD, P.Hanura, PKP, PAN, PKPI, PNBK, PKPB, P.Gerindra
    v

    18.

    N.T.B
    Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI, MA
    H. MUH. AMIN, SH, M.Si
    107/P TAHUN 2013
    11-09-2013
    17-09-2013
    17-09-2018
    PD, P.Golkar, PDI-P, PPP, PAN, PKB, P.Gerindra
    v

    19.

    N.T.T
    Drs. FRANS LEBU RAYA
    Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH, M.Si
    83/P TAHUN 2013
    11-07-2013
    16-07-2013
    16-07-2018
    PDI-P, PKB, PPP, P.Hanura, PKS
    v

    20.

    KALBAR
    Drs. CORNELIS, MH
    Drs. CHRISTIANDY SANJAYA, SE,MM
    1/P TAHUN 2013
    02-01-2013
    14-01-2013
    14-01-2018
    PD, PDI-P, PPIB, PDS, PKB, PBN
    v

    21.

    KALTENG
    AGUSTIN TERAS NARANG
    Ir. H. ACHMAD DIRAN
    81/P TAHUN 2010
    30-07-2010
    04-08-2010
    04-08-2015
    PDI-P
    v

    22.

    KALSEL
    Drs. H. RUDY ARIFIN, MM
    Drs. H. RUDY RESNAWAN
    79/P TAHUN 2010
    20-07-2010
    08-08-2010
    08-08-2015
    PPP, P.Golkar, P.Gerindra
    v

    23.

    KALTIM
    Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, M.Si.
    Drs. H. FARID WADJDY, MP.d.
    117/P TAHUN 2008
    12-12-2008
    17-12-2008
    17-12-2013
    PAN, PPP
    v

    24.

    KALUT
    Dr. Ir. H. IRIANTO LAMBRIE, MM (PJ)
    48/P TAHUN 2013
    20-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2014
    PNS

    v

    25.

    SULUT
    Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG
    Drs. DJOUHARI KANSIL, M.Pd
    103/P TAHUN 2010
    15-09-2010
    20-09-2010
    20-09-2015
    PD, PAN, PPP, P.Gerindra
    v

    26.

    SULTENG
    Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si
    H. SUDARTO, SH, M.Hum
    27/P Tahun 2011
    06-06-2011
    17-06-2011
    17-06-2016
    P.Hanura, PPP, P.Gerindra, PKPB, P.Patriot, PDP
    v

    27.

    SULSEL
    H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si
    Ir. H. AGUS ARIFIN NU’MAN, M.S
    22/P TAHUN 2013
    21-03-2013
    08-04-2013
    08-04-2018
    P. Golkar, PDK, PKPI, PDS, PAN, PPP, PM
    v

    28.

    SULTRA
    H. NUR ALAM, SE
    H. M. SALEH LASATA
    9/P TAHUN 2013
    23-01-2013
    18-02-2013
    18-02-2018
    PKS, PD, PAN
    v

    29.

    GORONTALO
    Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
    Dr. Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
    1/P TAHUN 2012
    10-01-2012
    16-01-2012
    16-01-2017
    P. Golkar, PPP
    v

    30.

    SULBAR
    Drs. ANWAR ADNAN SALEH
    Ir. ALADIN S. MENGGA
    70/P TAHUN 2011
    12-12-2011
    14-12-2011
    14-12-2016
    P.Golkar, PDI-P, PKS, PD, PPP, P.Hanura, PKPB, PDS, Pelopor, PPDI, PPI, PPPI, PBB, PNBK, PKDI, PK, PR, PBM, PIB, PIS, PP, PSI, PKNU, PPNUI, PKPI, PPRN, P.Patriot
    v

    31.

    MALUKU
    SEKDA (PLH)

    PNS

    PILSUNG
    PJ

    32.

    MALUKU UTARA
    SEKDA (PLH)

    PNS

    33.

    PAPUA
    LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
    KLEMEN TINAL, SE, MM
    25/P TAHUN 2013
    30-03-2013
    09-04-2013
    09-04-2018
    PD,PKS, PKPB, PNIM, PNBKI, P. Patriot, PKPI
    v

    34.

    PAPUA BARAT
    ABRAHAM OCTAVIANUS ATURURI
    Drs. RAHIMIN KATJONG, M.Ed
    2/P TAHUN 2012
    10-01-2012
    17-01-2012
    17-01-2017
    P. Golkar, PD, PDS, PKS, P.Hanura, P. Gerindra, PPI, PPRN, PKPB Patriot
    v

    CATATAN :

    1. H. Syamsul Arifin, SE Gubernur Sumatera Utara diberhentikan dgn Keppres No. 95/P Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012
    2. Ir. H. EKO MAULANA ALI Gubernur Kep. Bangka Belitung meninggal dunia, Wakil Gubernur menggantikan Gubernur

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. ACEH SELATAN
    H.T. SAMA INDRA, SH
    KAMARSYAH, S.Sos, MM
    131.11 – 2726 TAHUN 2013
    132.11 – 2727 TAHUN 2013
    04-04-2013
    15-04-2013
    15-04-2018
    PD, PKPB, PAN
    v

    2.

    KOTA BANDA ACEH
    Ir. H. MAWARDY NURDIN, M.Eng.Sc
    ELLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL, SE
    131.11 – 370 TAHUN 2012
    132.11 – 371 TAHUN 2012
    06-06-2012
    04-07-2012
    04-07-2017
    PD, PAN, PPP, P.SIRA
    v

    3.

    KAB. ACEH TENGAH
    Ir. H. NASARUDDIN, MM
    Drs. H. KHAIRUL ASMARA
    131.11 – 512 TAHUN 2012
    132.11 – 513 TAHUN 2012
    03-08-2012
    27-12-2012
    27-12-2017
    PD, Patriot, PKPB, PKPI, PKNU
    v

    4.

    KAB. ACEH UTARA
    H. MUHAMMAD THAIB
    Drs. MUHAMMAD JAMIL, M.Kes
    131.11 – 355 TAHUN 2012
    132.11 – 356 TAHUN 2012
    30-05-2012
    05-07-2012
    05-07-2017
    P. Aceh
    v

    5.

    KAB. ACEH BESAR
    MUKHLIS BASYAH
    Drs. SYAMSULRIZAL, M.Kes
    131.11 – 304 TAHUN 2012
    132.11 – 305 TAHUN 2012
    08-05-2012
    03-07-2012
    03-07-2017
    P. Aceh
    v

    6.

    KAB. ACEH BARAT
    H. T. ALAIDIN SYAH
    Drs. H. RACHMAT FITRI HD
    131.11 – 609 TAHUN 2012
    132.11 – 610 TAHUN 2012
    05-09-2012
    08-10-2012
    08-10-2017
    PD, P.Golkar, PAN, PDI-P, PPP, PKPI, PKB
    v

    7.

    KAB. ACEH TIMUR
    HASBALLAH Bin M. THAIB
    SYAHRUL Bin SYAMA’UN
    131.11 – 361 TAHUN 2012
    132.11 – 362 TAHUN 2012
    31-05-2012
    06-07-2012
    06-07-2017
    P. Aceh
    v

    8.

    KAB. PIDIE
    SARJANI ABDULLAH
    M. IRIAWAN, SE
    131.11 – 374 TAHUN 2012
    132.11 – 375 TAHUN 2012
    06-06-2012
    12-07-2012
    12-07-2017
    P. Aceh
    v

    9.

    KOTA SABANG
    ZULKIFLI H. ADAM
    NAZARUDDIN
    131.11 – 565 TAHUN 2012
    132.11 – 566 TAHUN 2012
    14-08-2012
    17-09-2012
    17-09-2017
    P. Aceh, PKS
    v

    10.

    KAB. ACEH TENGGARA
    Ir. H. HASANUDDIN B, MM
    H. ALI BASRAH, S.Pd, MM
    131.11 – 659 TAHUN 2012
    132.11 – 660 TAHUN 2012
    18-09-2012
    24-09-2012
    24-09-2017
    P. Golkar, PKS, PDP, PKPI, PPPI, P.Hanura, PSI, P.Patriot, P. Aceh
    v

    11.

    KAB. SIMEULUE
    Drs. H. RISWAN. NS
    HASRUL EDYAR, S.Sos, M.Ap
    131.11 – 357 TAHUN 2012
    132.11 – 358 TAHUN 2012
    30-05-2012
    16-07-2012
    16-07-2017
    PD, PPP, PPRN
    v

    12.

    KAB. ACEH SINGKIL
    H. SFRIADI, SH
    DULMUSRID
    131.11 – 372 TAHUN 2012
    132.11 – 373 TAHUN 2012
    06-06-2012
    17-07-2012
    17-07-2017
    P.Golkar, PBR, PPRN, PPD
    v

    13.

    KAB. BIREUEN
    H. RUSLAN M. DAUD
    Ir. MUKHTAR, M.Si
    131.11 – 505 TAHUN 2012
    132.11 – 506 TAHUN 2012
    31-07-2012
    06-08-2012
    06-08-2017
    P. Aceh
    v

    14.

    KOTA LHOKSEUMAWE
    SUAIDI YAHYA
    NAZARUDDIN
    131.11 – 306 TAHUN 2012
    132.11 – 307 TAHUN 2012
    08-05-2012
    05-07-2012
    05-07-2017
    P. Aceh
    v

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    15.

    KOTA LANGSA
    TGK. USMAN ABDULLAH, SE
    Drs. MARZUKI HAMID, MM
    131.11 – 527 TAHUN 2012
    132.11 – 528 TAHUN 2012
    07-08-2012
    27-08-2012
    27-08-2017
    P. Aceh
    v

    16.

    KAB. ACEH JAYA
    Ir. AZHAR ABDURRAHMAN
    Tgk. MAULIDI
    131.11 – 308 TAHUN 2012
    132.11 – 309 TAHUN 2012
    08-05-2012
    09-07-2012
    09-07-2017
    P. Aceh
    v

    17.

    KAB. NAGAN RAYA
    Drs. H. T. ZULKARNAINI
    H. M. JAMIN IDHAM, SE
    131.11 – 624 TAHUN 2012
    132.11 – 625 TAHUN 2012
    13-09-2012
    08-10-2012
    08-10-2017
    P. Golkar, PBB, PBR, Patriot, PKS, PKPB
    v

    18.

    KAB. GAYO LUES
    H. IBNU HASIM, S.Sos, MM
    ADAM, SE, MAP
    131.11 – 444 TAHUN 2012
    132.11 – 445 TAHUN 2012
    09-07-2012
    25-09-2012
    25-09-2017
    P.Hanura, PPRN, PKP, PK, PPD, PDK, P.Golkar, PPP, PNBK, PD, PIS
    v

    19.

    KAB. ACEH BRT DAYA
    Ir. JUFRI HASANUDDIN, MM
    YUSRIZAL RAZALI
    131.11 – 525 TAHUN 2012
    132.11 – 526 TAHUN 2012
    07-08-2012
    13-08-2012
    13-08-2017
    P. Aceh
    v

    20.

    KAB. ACEH TAMIANG
    H. HAMDAN SATI, ST
    Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, MAP
    131.11 – 892 TAHUN 2012
    132.11 – 893 TAHUN 2012
    18-12-2012
    28-12-2012
    28-12-2017
    PAN, PBR, PBA
    v

    21.

    KAB. BENER MERIAH
    Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl.,SE
    Drs. RUSLI M. SALEH
    131.11 – 376 TAHUN 2012
    132.11 – 377 TAHUN 2012
    06-06-2012
    11-07-2012
    11-07-2017
    PD, PAN, PDA, PKPB
    v

    22.

    KAB. PIDIE JAYA
    Drs. H. M. GADE SALAM
    M. YUSUF IBRAHIM
    131.11 – 74 TAHUN 2009
    132.11 – 75 TAHUN 2009
    21-01-2009
    02-02-2009
    02-02-2014
    PERSEORANGAN
    v

    23.

    KOTA SUBULUSSALAM
    MERAH SAKTI, SH
    H. AFFAN ALFIAN, SE
    131.11 – 135 TAHUN 2009
    132.11 – 136 TAHUN 2009
    16-02-2009
    05-03-2009
    05-05-2014
    PKB
    v

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI SUMATERA UTARA
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KOTA MEDAN
    Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
    Drs. H. DZULMI ELDIN, M.Si
    131.12 – 370 TAHUN 2010
    132.12 – 371 TAHUN 2010
    22-07-2010
    26-07-2010
    26-07-2015
    PD, P. Golkar
    v

    2.

    KAB. TAPANULI SELATAN
    H. SYAHRUL M. PASARIBU
    Ir. H. ALDINZ RAPOLO SIREGAR
    131.12 – 268 TAHUN 2010
    132.12 – 269 TAHUN 2010
    14-06-2010
    12-08-2010
    12-08-2015
    P. Golkar, PPP, PAN, PNIM, PPPI
    v

    3.

    KOTA BINJAI
    H. MUHAMMAD IDAHAM, SH, M.Si
    TIMBAS TARIGAN, A.Md
    131.12 – 502 TAHUN 2010
    132.12 – 503 TAHUN 2010
    11-08-2010
    13-08-2010
    13-08-2015
    PKS, PBB, PPP
    v

    4.

    KAB. SERDANG BEDAGAI
    Ir. H. SOEKIRMAN
    131.12 -4562 TAHUN 2013
    14-06-2013
    05-08-2010
    05-08-2015
    P.Hanura, PPPI, PPRN, P.Gerindra, PKPI, PKS, PAN, PPIB, PPI, PKP, PMB, PDK, PRN, P.Golkar, PPP, PDS, PNBKI, PDI-P, PBR, PD, PIS, PM
    v

    5.

    KAB. TOBA SAMOSIR
    PANDAPOTAN KASMIN SIMAN-JUNTAK
    LIBERTY PASARIBU, SH., M.Si
    131.12 – 278 TAHUN 2010
    132.12 – 279 TAHUN 2010
    22-06-2010
    12-08-2010
    12-08-2015
    PDI-P, PKB, PDP, PNIM, PDK, PKP, PMB, Barnas
    v

    6.

    KOTA SIBOLGA
    Drs. H. M. SYARFI HUTAURUK
    MARUDUT SITUMORANG, AP., MSP
    131.12 – 333 TAHUN 2010
    132.12 – 334 TAHUN 2010
    01-07-2010
    26-08-2010
    26-08-2015
    PAN, PKPB, PDI-P, PKS, PBB, PPRN,
    v

    7.

    KAB. LABUHAN BATU
    Dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD
    SUHARI, S.IP
    131.12 – 525 TAHUN 2010
    132.12 – 526 TAHUN 2010
    16-08-2010
    19-08-2010
    19-08-2015
    PPP, PPRN, PKB, PB, PDS
    v

    8.

    KAB. PAKPAK BHARAT
    REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA
    Ir. H. MAJU ILYAS PADANG
    131.12 – 519 TAHUN 2010
    132.12 – 520 TAHUN 2010
    13-08-2010
    25-08-2010
    25-08-2015
    PD, P.Golkar, PDI-P, PAN, PKB, PDK, PPD, PKPB, PPI, PKDI, PB, PPPI, PIS, PKNU, PDP, P.Republikan, P.Pelopor,
    v

    9.

    KAB. HUMBANG HASUNDTN
    Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si
    Drs. MARGANTI MANULLANG
    131.12 – 517 TAHUN 2010
    132.12 – 518 TAHUN 2010
    13-08-2010
    26-08-2010
    26-08-2015
    PD, PDI-P, P.Hanura PPPI, PK, P.Gerindra, PDK, Pelopor, Patriot, PBR, PKS, PKDI, PPI, PM, PKP, PR, PPIB, PNIM
    v

    10.

    KAB. ASAHAN
    Drs. H. TAUFAN GAMA SIMATUPANG, M.AP
    H. SURYA, B.Sc
    131.12 – 330 TAHUN 2010
    132.12 – 331 TAHUN 2010
    29-06-2010
    19-08-2010
    19-08-2015
    PD,P.Golkar, PKS, PPP, PBB, PDS
    v

    11.

    KAB. MANDAILING NATAL
    H. M. HIDAYAT BATUBARA, SE
    Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION
    131.12 – 468 TAHUN 2011
    132.12 – 469 TAHUN 2011
    14-06-2011
    28-06-2011
    28-06-2016
    PKB, PKS, PPP
    v

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    12.

    KAB. SAMOSIR
    Ir. MANGINDAR SIMBOLO
    131.12 – 680 TAHUN 2010
    08-09-2010
    15-09-2010
    15-09-2015
    P. Hanura, PDI-P, PKPI
    v

    13.

    KOTA PEMATANGSIANTAR
    HULMAN SITORUS, SE
    Drs. KONI ISMAIL SIREGAR
    131.12 – 577 TAHUN 2010
    132.12 – 578 TAHUN 2010
    24-08-2010
    22-09-2010
    22-09-2015
    P. Hanura, PB, PPIB, Patriot, PPNBKI, PPRN
    v

    14.

    KOTA TEBINGTINGGI
    Ir. H. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN , MM
    H. IRHAM TAUFIK, SH, MAP
    131.12 – 557 TAHUN 2011
    132.12 – 558 TAHUN 2011
    22-07-2011
    05-08-2011
    05-08-2016
    PD, P.Gerindra, PPRN, PPI, PPDI, PDK, PDS, PNBKI, PBB, PI, PSI, PB, PKNU, PPP, Barnas, PDP, PAN, PKS, PKPB
    v

    15.

    KAB. TAPANULI UTARA
    TORANG LUMBANTOBING
    BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE
    131.12 – 189 TAHUN 2009
    132.12 – 190 TAHUN 2009
    05-03-2009
    08-04-2009
    08-04-2014
    P. Golkar, PDI-P, PBSD, PKB, PKPB
    v

    16.

    KAB. DELI SERDANG
    Drs. H. AMRI TAMBUNAN
    ZAINUDDIN MARS
    131.12 – 316 TAHUN 2009
    132.12 – 317 TAHUN 2009
    25-03-2009
    07-04-2009
    07-04-2014
    PD, PKB, PBR, PKPI, PPDI, PBB, PM, PPNUI, Pelopor, P. Pancasila
    v

    17.

    KAB. DAIRI
    KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO
    IRWANSYAH PASI, SH
    131.12 – 84 TAHUN 2009
    132.12 – 85 TAHUN 2009
    23-01-2009
    20-04-2009
    20-04-2014
    P. Golkar
    v

    18.

    KAB. LANGKAT
    NGOGESA SITEPU
    BUDIONO, SE
    131.12 – 103 TAHUN 2009
    132.12 – 104 TAHUN 2009
    31-01-2009
    20-02-2009
    20-02-2014
    P. Golkar, PDI-P, PKPB
    v

    19.

    KAB. KARO
    DR. (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
    TERKELIN BRAHMANA, SH
    131.12 – 136 TAHUN 2011
    132.12 – 137 TAHUN 2011
    24-02-2011
    25-03-2011
    25-03-2016
    PKPB, P.Gerindra, PKPI, PIB, PBB, PNBK, PM, PPI, PB, PKB
    v

    20.

    KAB. TPNULI TENGAH
    RAJA BONARAN SITUMEANG, SH, M.Hum
    H. SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE
    131.12 – 566 TAHUN 2011
    132.12 – 567 TAHUN 2011
    27-07-2011
    09-08-2011
    09-08-2016
    P. Golkar, PAN, PDI-P, P.Gerindra
    v

    21.

    KOTA TANJUNG BALAI
    Drs. H. THAMRIN MUNTHE, M.Hum
    ROLEL HARAHAP
    131.12 – 58 TAHUN 2011
    132.12 – 59 TAHUN 2011
    24-01-2011
    07-02-2011
    07-02-2016
    P. Golkar, PPP
    v

    22.

    KAB. NIAS
    Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM
    AROSOKHI WARUWU, SH, MH
    131.12 – 400 TAHUN 2011
    132.12 – 401 TAHUN 2011
    30-05-2011
    09-06-2010
    09-06-2016
    P.Golkar, PDI-P, KPB, PKDI, PDP, PPPI, P.Gerindra, PPRN, P. Hanura, Pakar Pangan
    v

    23.

    KOTA PD. SIDEMPUAN
    ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP, M.Si
    MUHAMMAD ISNANDAR NASUTION, S.Sos
    131.12 – 914 TAHUN 2012
    132.12 – 915 TAHUN 2012
    26-12-2012
    04-01-2013
    04-01-2018
    PKB, PPP, PDP, PKNU, PB, PKPB, Patriot
    v

    24.

    KAB. NIAS SELATAN
    IDEALISMAN DAKHI
    HUKUASA NDRURU
    131.12 – 204 TAHUN 2011
    132.12 – 205 TAHUN 2011
    30-03-2011
    12-04-2011
    12-04-2016
    PPIB, PDP, PKP, PNIM, P.Patriot, PIS, P. Golkar
    v

    25.

    KAB. SIMALUNGUN
    DR. J.R SARAGIH, SH, MM
    Hj. NURIATY DAMANIK, SH
    131.12 – 764 TAHUN 2010
    132.12 – 765 TAHUN 2010
    05-10-2010
    25-10-2010
    25-10-2015
    PDP, P.Republikan, P.Pelopor, PKB, PNIM, PPPI, PKP, P.Barnas
    v

    PILSUNG
    PJ

    26.

    KAB. BATU BARA
    OK. ARYA ZULKARNAIN, SH, MM
    Drs. H. GONGMATUA
    131.12 – 885 TAHUN 2008
    132.12 – 886 TAHUN 2008
    19-11-2008
    23-12-2008
    23-12-2013
    PERSEORANGAN
    v

    27.

    KAB. PADANG LAWAS
    H. ALI SUTAN HARAHAP (TSO)
    131.12 – 757 TAHUN 2012
    29-10-2012
    23-11-2012
    10-02-2014
    P. Golkar, PKS
    v

    28.

    KAB. PADANG LAWAS UTARA
    Drs. BACHRUM HARAHAP
    H. RISKON HASIBUAN
    131.12 – 892 TAHUN 2008
    132.12 – 893 TAHUN 2008
    20-11-2008
    23-11-2008
    23-11-2013
    PDI-P, PAN
    v

    29.

    KAB. LABUHANBATU SELATAN
    H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH
    Drs. H. MASLIN PULUNGAN
    131.12 – 60 TAHUN 2011
    132.12 – 61 TAHUN 2011
    24-01-2011
    11-02-2011
    11-02-2016
    PBB, PMB, PKDI, PKNU, PPNUI
    v

    30.

    KAB. LABUHANBATU UTARA
    H. KHARUDDIN SYAH, SE alias H. BUYUNG
    H. MINAN PASARIBU, SH, MM
    131.12 – 897 TAHUN 2010
    132.12 – 898 TAHUN 2010
    04-11-2010
    15-11-2010
    15-11-2015
    PBR, P.Hanura, PAN, PKB, PKS, PPDI, PPRN, P.Pelopor,
    v

    31.

    KAB. NIAS UTARA
    EDWARD ZEGA, B.Sc
    FANGATO LASE, SH
    131.12 – 236 TAHUN 2011
    132.12 – 237 TAHUN 2011
    06-04-2011
    12-04-2011
    12-04-2016
    PDI-P, PPD, PKPI, PDS
    v

    32.

    KAB. NIAS BARAT
    ADRIANUS AROZIDUHU GULO, SH, MH
    HERMIT HIA, S.IP
    131.12 – 238 TAHUN 2011
    132.12 – 239 TAHUN 2011
    06-04-2011
    13-04-2011
    13-04-2016
    PD, PPRN, P.Golkar, Pelopor
    v

    33.

    KOTA GUNUNG SITOLI
    Drs. MARTINUS LASE, M.SP
    Drs. ARONI ZENDRATO
    131.12 – 240 TAHUN 2011
    132.12 – 241 TAHUN 2011
    06-04-2011
    13-04-2011
    13-04-2016
    PDI-P, PDS, PKP, PPIB, PNIM, PRN, PM
    v

    Catatan :

    1. BASYRAH LUBIS, SH Bupati Padang Lawas diberhentikan dgn Kepmendagri No. 131.12 – 243 Tahun 2012, tgl. 5 April 2012
    2. Ir. MANGADAP SINAGA Wakil Bupati Samosir meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2012 dan diberhentikan dengan Kepmendagri Nomor 132.12-788 Tahun 2012.
    3. Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM Walikota Medan diberhentikan sementara dgn Kepmendagri Nomor 131.12 – 2916 Tahun 2013 tgl. 10 Mei 2013.
    4. Ir. H. T. ERRY NURADI, M.Si dilantik menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI SUMATERA BARAT
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. SOLOK
    Drs. H. SYAMSU RAHIM
    Drs. DESRA EDIWAN ANAN TANUR, MM
    131.13 – 352 TAHUN 2010
    132.13 – 353 TAHUN 2010
    21-07-2010
    02-08-2010
    02-08-2015
    P.Golkar, PD, PDI-P, PBB, PPRN, PDK, PR
    v

    2.

    KAB. AGAM
    Ir. H. INDRA CATRI, MSP. Dt. MALAKO NAN PUTIAH
    IRWAN FIKRI, SH
    131.13 – 809 TAHUN 2010
    132.13 – 911 TAHUN 2012
    18-10-2010
    26-12-2012
    26-10-2010
    08-02-2013
    26-10-2015
    P.Golkar, PPRN, P.Hanura, PPP
    v

    3.

    KAB. PASAMAN
    H. BENNY UTAMA, SH, MM
    DANIEL
    131.13 – 573 TAHUN 2010
    132.13 – 574 TAHUN 2010
    24-08-2010
    29-08-2010
    29-08-2015
    P.Golkar, PAN, PKB, P.Hanura, PR, PDI-P, PPRN, PPI, PB
    v

    4.

    KAB. LIMA PULUH KOTA
    dr. ALIS MARAJO
    Drs. ASYIRWAN YUNUS
    131.13 – 912 TAHUN 2010
    132.13 – 913 TAHUN 2010
    09-11-2010
    11-11-2010
    11-11-2015
    P. Golkar
    v

    5.

    KOTA SOLOK
    H. IRZAL ILYAS DT. LAWIK BASA, MM
    H. ZUL ELFIAN, SH, M.Si
    131.13 – 575 TAHUN 2010
    132.13 – 576 TAHUN 2010
    24-08-2010
    31-08-2010
    31-08-2015
    PD
    v

    6.

    KAB. DHARMASRAYA
    Ir. H. ADI GUNAWAN, MM
    Drs. H. SYAFRUDDIN R
    131.13 – 500 TAHUN 2010
    132.13 – 501 TAHUN 2010
    11-08-2010
    12-08-2010
    12-08-2015
    P.Golkar, PBR, P.Hanura
    v

    7.

    KOTA BUKITTINGGI
    H. ISMET AMZIS, SH
    dr. H. HARMA ZALDI, Sp.B
    131.13 – 413 TAHUN 2010
    132.13 – 414 TAHUN 2010
    02-08-2010
    13-08-2010
    13-08-2015
    PD
    v

    8.

    KAB. SOLOK SELATAN
    H. MUZNI ZAKARIA, M.Eng
    Drs. ABDUL RAHMAN, SH
    131.13 – 541 TAHUN 2010
    132.13 – 542 TAHUN 2010
    17-08-2010
    20-08-2010
    20-08-2015
    PAN, PDI-P, PBB, P.Hanura
    v

    9.

    KAB. PASAMAN BARAT
    Drs. H. BAHARUDDIN R, MM
    H. SYAHRUL DT. MARAJO, S.Pd
    131.13 – 579 TAHUN 2010
    132.13 – 580 TAHUN 2010
    24-08-2010
    27-08-2010
    27-08-2015
    PD, PPP, PBR, PMB, P.Pelopor, PK, PDP, PPPI, PKPB, PB, PDK, PKPI, P.Barnas, PPI, P.Gerindra
    v

    10.

    KAB. PADANG PARIAMAN
    Drs. H. ALI MUKHNI
    Drs. H. DAMSUAR, MM Dt. BANDARO PUTIAH
    131.13 – 811 TAHUN 2010
    132.13 – 812 TAHUN 2010
    18-10-2010
    25-10-2010
    25-10-2015
    P.Golkar, P.Hanura, PDI-P
    v

    11.

    KOTA PADANG
    Drs. H. FAUZI BAHAR, M.Si.
    H. MAHYELDI, SP
    131.13 – 989 TAHUN 2008
    132.13 – 990 TAHUN 2008
    23-12-2008
    18-02-2009
    18-02-2014
    PAN, PKS
    v

    12.

    KOTA SAWAHLUNTO
    ALI YUSUF, S.Pt
    ISMED, SH
    131.13 – 4591 TAHUN 2013
    132.13 -4592 TAHUN 2013
    20-06-2013
    25-06-2013
    25-06-2018
    PD, PKPI, PKS
    v

    13.

    KOTA PAYAKUMBUH
    RIZA FALEPI, ST, MT
    Drs. SUWANDEL MUCHTAR, MM
    131.13 – 630 TAHUN 2012
    132.13 – 631 TAHUN 2012
    13-09-2012
    23-09-2012
    23-09-2017
    PKS, PDI-P
    v

    14.

    KAB. SIJUNJUNG
    Drs. YUSWIR ARIFIN Dt. INDO MAROJO
    MUCHLIS ANWAR, MSM
    131.13 – 467 TAHUN 2010
    132.13 – 468 TAHUN 2010
    09-08-2010
    22-09-2010
    22-09-2015
    P. Golkar, PKS, PD
    v

    15.

    KOTA PDG PANJANG
    Ir. H. EDWIN, Sp.
    132.13- 616 TAHUN 2008
    15-08-2008
    11-09-2008
    11-09-2013
    PAN, PKPB, PBB
    v

    16.

    KAB. TANAH DATAR
    Ir. M. SHADIQ PASADIGOEL, SH
    H. HENDRI ARNIS, B.S., BA
    131.13 – 535 TAHUN 2010
    132.13 – 536 TAHUN 2010
    17-08-2010
    26-09-2010
    26-09-2015
    P.Golkar
    v

    17.

    KAB.PESISIR SELATAN
    Drs. H. NASRUL ABIT
    Drs. EDITIAWARMAN, M.Si
    131.13 – 566 TAHUN 2010
    132.13 – 567 TAHUN 2010
    23-08-2010
    17-09-2010
    17-09-2015
    PD, PKS, P.Gerindra, PAN
    v

    18.

    KAB. KEP. MENTAWAI
    YUDAS SABAGGALET, SE, MM
    RIJEL SAMALOISA
    131.13 – 838 TAHUN 2011
    132.13 – 839 TAHUN 2011
    01-12-2011
    05-12-2011
    05-12-2016
    PDI-P
    v

    19.

    KOTA PARIAMAN
    Drs. H. MUKHLIS, R, MM
    HELMI DARLIS, SH, SpN
    131.13 – 747 TAHUN 2008
    132.13 – 748 TAHUN 2008
    22-09-2008
    11-10-2008
    11-10-2013
    PKS
    v

    Catatan :

    1. dr. H. SUIR SYAM, M.Kes, MMR Walikota Padang Padang diberhentikan dgn Kepmendagri No. 131.13 – 4667 Tahun 2013, tgl. 9 Juli 2013

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI RIAU

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. INDRAGIRI HULU
    YOPI ARIANTO, SE
    H. HARMAN HARMAINI, SH, MM
    131.14 – 403 TAHUN 2010
    132.14 – 404 TAHUN 2010
    02-08-2010
    03-08-2010
    03-08-2015
    PPP, P.Hanura, PKB, PKPI
    v

    2.

    KOTA DUMAI
    H. KHAIRUL ANWAR, SH
    dr. H. AGUS WIDAYAT, MM
    131.14 – 398 TAHUN 2010
    132.14 – 399 TAHUN 2010
    30-07-2010
    12-08-2010
    12-08-2015
    PDI-P, PNBKI, P.Barnas
    v

    3.

    KAB. BENGKALIS
    Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc
    Drs. SUAYATNO
    131.14 – 405 TAHUN 2010
    132.14 – 406 TAHUN 2010
    02-08-2010
    05-08-2010
    05-08-2015
    PKS, PBR, PDP
    v

    4.

    KAB. INDRAGIRI HILIR
    H. INDRA MUCHLIS ADNAN, SH, MH, MM
    H. ROSMAN MALOMO, B.Sc.
    131.14 – 870 TAHUN 2008
    132.14 – 871 TAHUN 2008
    12-11-2008
    22-11-2008
    22-11-2013
    P. GOLKAR, PPP, PKB, PSI, PKPB, PDK, PELOPOR
    v

    5.

    KOTA PEKANBARU
    H. FIRDAUS, ST, MT
    AYAT CAHYADI, S.Si
    131.14 – 34 TAHUN 2012
    132.14 – 35 TAHUN 2012
    25-01-2012
    26-01-2012
    26-01-2017
    PD,PKS, P.Hanura, PDI-P, PBB, PDK
    v

    6.

    KAB. KAMPAR
    H. JEPRY NOER
    H. IBRAHIM, SH
    131.14 – 852 TAHUN 2011
    132.14 – 853 TAHUN 2011
    08-12-2011
    11-12-2011
    11-12-2016
    PD, PAN, PKS
    v

    7.

    KAB. KUATN SINGINGI
    H. SUKARMIS
    Drs. H. ZULKIFLI, M.Si
    131.14 – 405 TAHUN 2011
    132.14 – 406 TAHUN 2011
    31-05-2011
    01-06-2011
    01-06-2016
    P. Golkar, PBB, PD, PAN, PDI-P, PBR, P.Hanura, PKB. Patriot, PKPI, PPIB, PKS, PNBK, Pelopor, PPDK
    v

    8.

    KAB. SIAK
    Drs. H. SYAMSUAR, M.Si
    Drs. H. ALFEDRI, M.Si
    131.14 – 396 TAHUN 2011
    132.14 – 397 TAHUN 2011
    30-05-2011
    19-06-2011
    19-06-2016
    P.Golkar, PAN, PKS, PKB, PPP, PDS, PBB
    v

    9.

    KAB. ROKAN HILIR
    H. ANNAS
    H. SUYATNO, AMP
    131.14 – 385 TAHUN 2011
    132.14 – 386 TAHUN 2011
    23-05-2011
    07-06-2011
    07-06-2016
    Golkar, PDI-P, PPP, PAN, PBR, PKB, PKS, PDS, Patriot, PBB, PPIB, PSI, PRN, P. Pelopor
    v

    10.

    KAB. ROKAN HULU
    Drs. H. ACHMAD, M.Si
    Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM
    131.14 – 268 TAHUN 2011
    132.14 – 269 TAHUN 2011
    13-04-2011
    19-04-2011
    19-04-2016
    PKS, PKNU, PPP
    v

    11.

    KAB. PELALAWAN
    H. M. HARRIS
    Drs. H. MARWAN IBRAHIM
    131.14 – 228 TAHUN 2011
    132.14 – 229 TAHUN 2011
    06-04-2011
    07-04-2011
    07-04-2016
    P.Golkar, PAN, PDI-P, P.Hanura, PKB, PDS, PPNUI, PKNU, P.Patriot
    v

    12.

    KAB. KEP. MERANTI
    Drs. IRWAN, M.Si
    Drs. MASRUL KASMY, M.Si
    131.14 – 392 TAHUN 2010
    132.14 – 393 TAHUN 2010
    28-07-2010
    30-07-2010
    30-07-2015
    PPP, PKS, PBB, PPIB
    v

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI JAMBI
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KOTA JAMBI
    dr. H. Rd. BAMBANG PRIYANTO
    M. SUM INDRA, SE, MMSI
    131.15 – 791 TAHUN 2008
    132.15 – 792 TAHUN 2008
    10-10-2008
    04-11-.2008
    04-11-2013
    PAN, PBB, PKB, PKPB, PPP
    v

    2.

    KAB. KERINCI
    H. MURASMAN, S.Pd, MM
    Drs. H. MOHD RAHMAN, MM
    131.15 – 108 TAHUN 2009
    132.15 – 109 TAHUN 2009
    02-02-2009
    04-03-2009
    04-03-2014
    PPP, PBB
    v

    3.

    KAB. MERANGIN
    AL HARIS, S.Sos, M.H
    Drs. H. ABDUL KHAFIDAH, MM
    131.15 – 4494 TAHUN 2013
    132.15 – 4495 TAHUN 2013
    03-06-2013
    06-08-2013
    06-08-2018
    P.Golkar, PDI-P, PKS, P.Gerindra, PPN, PSI, PNIM, PPDI, PPI, PKNU, PPNUI, PDK, PIS, PM, P.Pelopor, PKP
    v

    4.

    KAB. TANJUNG JBNG BARAT
    Drs. H. USMAN ERMULAN, MM
    KATAMSO SA., SE, ME
    131.15- 1101 TAHUN 2010
    132.15- 1102 TAHUN 2010
    29-12-2010
    27-01-2011
    27-01-2016
    P.Gerindra, PKPB, PAN, PBB, PDK
    v

    5.

    KAB. BATANGHARI
    H. A. FATTAH, SH
    SINWAN, SH
    131.15 -1199 TAHUN 2010
    132.15 -1200 TAHUN 2010
    29-12-2010
    30-01-2011
    30-01-2016
    PD
    v

    6.

    KAB. BUNGO
    H. SUDIRMAN ZAINI, SH, MH
    H. MASHURI, SP, ME
    131.15 – 417 TAHUN 2011
    132.15 – 418 TAHUN 2011
    08-06-2011
    14-06-2011
    14-06-2016
    PD, PKS, PBB, PIS
    v

    7.

    KAB. SAROLANGUN
    Drs. H. CEK ENDRA
    Drs. PAHRUL ROZI, M.Si
    131.15 – 539 TAHUN 2011
    132.15 – 540 TAHUN 2011
    13-07-2011
    31-07-2011
    31-07-2016
    PAN,PDI-P, PPRN, PNIM, PPD, PR, PBB, PDK, PMB, PK, PKPI, PPPI, PNBK, PDP, PKP, PKPB, PPP, PIS, PKS,PPI, P.Pelopor, P.Hanura, PIB, PSI, PD, P.Golkar, PKB
    v

    8.

    KAB. MUARO JAMBI
    H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
    Drs. KMS. MUHAMMAD FUAD, M.Si
    131.15 – 493 TAHUN 2011
    132.15 – 494 TAHUN 2011
    30-06-2011
    19-07-2011
    19-07-2016
    PD, PKB, PKPB, P.Gerindra
    v

    9.

    KAB. TANJUNG JBNG TIMUR
    ZUMI ZOLA ZULKIFLI, SSTP, MA
    AMBO TANG, Amd
    131.15 – 225 TAHUN 2011
    132.15 – 226 TAHUN 2011
    05-04-2011
    12-04-2011
    12-04-2016
    PAN, PDI-P, PDK, PBB, PBB
    v

    10.

    KAB. TEBO
    H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si
    HAMDI, S.Sos, MM
    131.15 – 611 TAHUN 2011
    132.15 – 612 TAHUN 2011
    15-08-2011
    08-09-2011
    08-09-2016
    P.Golkar, PKS, PBR, PNBK, PPNU
    v

    11.

    KOTA SUNGAI PENUH
    Prof. DR. H. ASAFRI JAYA BAKRI, MA
    ARDINAL SALIM
    131.15 – 419 TAHUN 2011
    132.15 – 420 TAHUN 2011
    08-06-2011
    25-06-2011
    25-06-2016
    PD, PKS, PBB P. Golkar.
    v

    Catatan :

    1. H. A. FATTAH, SH diberhentikan sementara dgn Kepmendagri No. 131.15 – 6631 Tahun 2013, tgl. 12 September 2013

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI SUMATERA SELATAN

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. OGAN KOMERING HULU
    Drs. H. YULIUS NAWAWI
    Drs. H. KURYANA AZIS
    131.16 – 477 TAHUN 2010
    132.16 – 478 TAHUN 2010
    09-08-2010
    22-08-2010
    22-08-2015
    P.Golkar, PPP, PKS, PKB
    v

    2.

    KAB. OKU SELATAN
    H. MUHTADIN SERA’I
    Dr. Hj. HERAWATI ABDULLAH, Sp.M
    131.16 – 356 TAHUN 2010
    132.16 – 357 TAHUN 2010
    21-07-2010
    23-08-2010
    23-08-2015
    PDI-P, P.Golkar, PD, PPP, P.Hanura, PPRN, PDK
    v

    3.

    KAB. OGAN ILIR
    H. MAWARDI YAHYA
    H. M. DAUD HASYIM
    131.16 – 479 TAHUN 2010
    132.16 – 480 TAHUN 2010
    09-08-2010
    22-08-2010
    22-08-2015
    P.Golkar, PPP, PKS, PD, Pelopor, P.Gerindra
    v

    4.

    KAB. OKU TIMUR
    H. HERMAN DERU, SH, MM
    H. M. KHOLID MD, S.Sos
    131.16 – 354 TAHUN 2010
    132.16 – 355 TAHUN 2010
    21-07-2010
    23-08-2010
    23-08-2015
    P.Golkar, PDI-P, PD, PAN, PPP, PKB, PKS, P.Hanura
    v

    5.

    KAB. MUSI RAWAS
    H. RIDWAN MUKTI
    H. HENDRA GUNAWAN
    131.16 – 489 TAHUN 2010
    132.16 – 490 TAHUN 2010
    09-08-2010
    05-09-2010
    05-09-2015
    P.Golkar, PDI-P, PKS
    v

    6.

    KOTA PALEMBANG
    H. ROMI HERTON, SH, MH
    H. HARNOJOYO, S.Sos
    131.16 -4574 TAHUN 2013
    132.16 -4575 TAHUN 2013
    17-06-2013
    21-07-2013
    21-07-2018
    PDIP, PD, PPP, PAN, PKS, PKPI, PDK,PKP, P.Patriot, PR, PPDI, Barnas, PB
    v

    7.

    KAB. LAHAT
    H. SAIFUDIN ASWARI, SE
    Drs. H. SUKARDI DUADJI, MM
    131.16 – 909 TAHUN 2008
    132.16 – 910 TAHUN 2008
    26-11-2008
    09-12-2008
    09-12-2013
    P. GOLKAR, PBR
    v

    8.

    KAB. OGAN KOMERING ILIR
    Ir. H. ISHAK MEKKI, MM
    H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos.
    131.16 – 994 TAHUN 2008
    132.16 – 995 TAHUN 2008
    23-12-2008
    15-01-2009
    15-01-2014
    P. Golkar, PDI-P, PPP, PKS, PBR, PD, PKPI
    v

    9.

    KAB. MUARA ENIM
    Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR
    H. NURUL AMAN, SH
    131.16 -2968 TAHUN 2013
    132.16 -2969 TAHUN 2013
    30-05-2013
    20-06-2013
    20-06-2018
    PPP, PAN, PD, P.Golkar
    v

    10.

    KAB. MUSI BANYUASIN
    H. PAHRI AZHARI, ST
    BENI HERNEDI, A.Md
    131.15 – 14 TAHUN 2012
    132.15 – 15 TAHUN 2012
    11-01-2011
    16-01-2012
    16-01-2017
    PAN, PDI-P, PD, PKS, PKB, PBR, PNBKI, PIS, PPDI, PPIB, PKP, PDK, PKNU, PKDI, PRN
    v

    11.

    KOTA PRABUMULIH
    Ir. RIDHO YAHYA, MM
    ANDRIANSYAH FIKRI, SH
    131.16 -2868 TAHUN 2012
    132.16 -2869 TAHUN 2013
    29-04-2013
    13-05-2013
    13-05-2018
    PD, PKS, PKB
    v

    12.

    KOTA PAGAR ALAM
    dr. Hj. IDA FITRIATI, M.Kes
    NOVIRZAH, SE
    131.16 -2785 TAHUN 2013
    132.16 -2786 TAHUN 2013
    19-04-2013
    23-04-2013
    23-04-2018
    P. Golkar, P.Barnas
    v

    13.

    KOTA LUBUKLINGGAU
    Drs. H. SN. PRANA PUTRA SOHE, MM
    H. SULAIMAN KOHAR, SH, MH
    131.16 – 51 TAHUN 2013
    132.16 – 52 TAHUN 2013
    23-01-2013
    24-02-2013
    24-02-2018
    P.Golkar, PD, PDS, PBB, P.Gerindra
    v

    14.

    KAB. BANYUASIN
    YAN ANTON FERDIAN, SH
    Ir. SA SUPRIONO
    131.16 -4840 TAHUN 2013
    132.16 -4841 TAHUN 2013
    02-08-2013
    09.-09-2013
    09.-09-2018
    P.Golkar, PD, PKS, PPI, PBR, PKB, PKPB
    v

    15.

    KAB. EMPAT LAWANG
    H. BUDI ANTONI AL JUFRI, SE, MM
    H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, MM
    131.16 -6377 TAHUN 2013
    132.16 -6378 TAHUN 2013
    21-08-2013
    26-08-2013
    26-08-2018
    PDI-P, P.Gerindra, PKNU, PK, P.Patriot, PPRN, PPPI, PPD, PDK, PD, P.Golkar, PKPB, PKS, PM, PPDI, PPP, P.Hanura, P.Pelopor, PPI, PNBK
    v

    16.

    KAB. PENUNGKAL ABAB LEMATANG ILIR
    Ir. H. HERI AMALINDO, MM (PJ)
    131.16-2774 TAHUN 2013
    16-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2013
    PNS

    v

    17.

    KAB. MUSIRAWAS UTARA

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI BENGKULU

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTI-KAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. SELUMA
    BUNDRA JAYA, SH
    MUFRAN IMRON, SE
    131.17 – 86 TAHUN 2013
    132.17- 2946 TAHUN 2013
    31-01-2013
    23-05-2013
    …-02-2013
    16-08-2015
    PKPI, PKS
    v

    2.

    KAB. KAUR
    DR. Ir. H. HERMEN MALIK, M.Sc
    Hj. YULIS SUTI SUTRI
    131.17 – 356 TAHUN 2011
    132.17 – 357 TAHUN 2011
    10-05-2011
    21-05-2011
    21-05-2016
    PAN, PMB, PKS
    v

    3.

    KAB. REJANG LEBONG
    H. SUHERMAN, SE, MM
    131.17 – 659 TAHUN 2010
    03-09-2010
    17-09-2010
    17-09-2015
    Perseorangan
    v

    4.

    KAB. KEPAHIANG
    Drs. BANDO AMIN C. KADER, MM
    B. SUGIANTO, SH, MH
    131.17 – 614 TAHUN 2010
    132.17 – 615 TAHUN 2010
    26-08-2010
    30-08-2010
    30-08-2015
    P.Golkar, PDI-P, PBB, PKPI, P.Gerindra, Barnas, Pelopor
    v

    5.

    KAB. LEBONG
    ROSJONSYAH
    PANCA WIJAYA
    131.17 – 610 TAHUN 2010
    132.17 – 611 TAHUN 2010
    26-08-2010
    30-08-2010
    30-08-2015
    P.Hanura, PDI-P, PM
    v

    6.

    KAB. MUKOMUKO
    Drs. H. ICHWAN YUNUS, CPA, MM
    CHOIRUL HUDA, SH
    131.17 – 521 TAHUN 2010
    132.17 – 522 TAHUN 2010
    13-08-2010
    15-08-2010
    15-08-2015
    PD, P.Golkar, PKB, PKPB, PDI-P, PBB, Patriot, P.Hanura,
    v

    7.

    KOTA BENGKULU
    H. HELMI HASAN, SE
    Ir. PATRIANA SOSIALINDA
    131.17 – 30 TAHUN 2013
    132.17 – 31 TAHUN 2013
    10-01-2013
    21-01-2013
    21-01-2018
    PAN, PD, P. Golkar, P.Gerindra, PNBKI
    v

    8.

    KAB. BENGKULU SLTN
    H. RESKAN EFFENDI, SE
    DR. Drh. ROHIDIN MERSYAH, M. MA
    131.17 – 586 TAHUN 2010
    132.17 – 587 TAHUN 2010
    25-08-2010
    16-09-2010
    16-09-2015
    P.Golkar, PKS, PBB, PNIM
    v

    9.

    KAB. BENGKULU UTARA
    Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, MM, M.Si
    Ir. MIAN
    131.17 – 78 TAHUN 2011
    132.17 – 79 TAHUN 2011
    31-01-2011
    04-02-2011
    04-02-2016
    P.GOLKAR & PKS
    v

    10.

    KAB. BENGKULU TENGAH
    FERRY RAMLI, SH
    M. SABRI, S.Sos
    131.17 – 219 TAHUN 2012
    132.17 – 220 TAHUN 2012
    30-03-2012
    17-04-2012
    17-04-2017
    P. Golkar, PDK, P.Patriot
    v

    Catatan :

    1. Bupati Seluma an. H. Murman Effendi, SH, MH diberhentikan dgn Kepmendagri No. 131.17 – 882 Tahun 2012, tgl. 13 Desember 2012
    2. Drs. SLAMET DIYONO Wakil Bupati Rejang Lebong meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2012

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI LAMPUNG
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTI-KAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. LAMPUNG SELATAN
    H. RYCKO MENOZA, SZP, SE, SH, MBA
    H. EKI SETYANTO, SE
    131.18 – 441 TAHUN 2010
    132.18 – 442 TAHUN 2010
    05-08-2010
    06-08-2010
    06-08-2015
    PDI-P, PD, PKNU, P. Gerindra
    v

    2.

    KOTA METRO
    Hi. LUKMAN HAKIM, SH, MM
    H. Drs. Hi. R. SALEH CHANDRA PAHLAWAN, MM
    131.18 – 528 TAHUN 2010
    132.18 – 529 TAHUN 2010
    16-08-2010
    20-08-2010
    20-08-2015
    PD, PKS, P.Gerindra, PKPI
    v

    3.

    KAB. WAY KANAN
    Hi. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd
    H. RADEN NASUTION, SE, MM
    131.18 – 498 TAHUN 2010
    132.18 – 499 TAHUN 2010
    10-08-2010
    23-08-2010
    23-08-2015
    PKS, PKB, PKPI
    v

    4.

    KAB. LAMPUNG TIMUR
    ERWIN ARIFIN, SH, MH
    131.18 – 320 TAHUN 2012
    11-05-2012
    02-09-2010
    02-09-2015
    Perseorangan
    v

    5.

    KOTA BANDAR LAMPUNG
    Drs. Hi. HERMAN HN, MM
    Hi. TOBRONI HARUN, ST, MM
    131.18 – 616 TAHUN 2010
    132.18 – 617 TAHUN 2010
    26-08-2010
    15-09-2010
    15-09-2015
    PDI-P, PNBK, PBR, PKNU, PK, PBB, PNIM, PIS, PPIB, PR, P.Barnas, PDP, PP, PKPI, PPNUI, PSI, Pelopor, PB
    v

    6.

    KAB. LAMPUNG BARAT
    Drs. H. MUKHLIS BASRI
    Drs. H. MAKMUR AZHARI
    131.18 – 825 TAHUN 2012
    132.18 – 826 TAHUN 2012
    23-11-2012
    10-12-2012
    10-12-2017
    PDI-P, PD, PAN, PPP, P.Golkar, PKPI, PKS, PKB, Gerindra, PM
    v

    7.

    KAB. TULANG BAWANG
    Ir. HANAN A. ROZAK, M.Si
    HERY WARDOYO, SH
    131.18 – 857 TAHUN 2012
    132.18 – 858 TAHUN 2012
    03-12-2012
    17-12-2012
    17-12-2017
    PD, PPP, PBR
    v

    8.

    KAB. TANGGAMUS
    H. BAMBANG KURNIAWAN, ST
    H. SAMSUL HADI, S.Pd.I
    131.18 – 37 TAHUN 2013
    132.18 – 38 TAHUN 2013
    11-01-2013
    15-02-2013
    15-02-2018
    PDI-P, PKS, PBR, P.Hanura, PKPB
    v

    9.

    KAB. LAMPUNG UTARA
    Drs. Hi. ZAINAL ABIDIN, MM
    Drs. Hi. ROHIMAT ASLAN
    131.18 – 250 TAHUN 2009
    132.18 – 251 TAHUN 2009
    16-03-2009
    25-03-2009
    25-03-2014
    PDI-P, PAN, PDS, PNBK, P.Pancasila
    v

    10.

    KAB. LAMPUNG TNGH
    Hi. A. PAIRIN, S.Sos
    Ir. Hi. MUSTAFA, MH
    131.18 – 903 TAHUN 2010
    132.18 – 904 TAHUN 2010
    10-11-2010
    12-11-2010
    12-11-2015
    P.Golkar
    v

    11.

    KAB. PESAWARAN
    ARIES SANDI DARMA PUTRA, SH, MH
    Drs. Hi. MUSIRAN
    131.18 – 618 TAHUN 2010
    132.18 – 619 TAHUN 2010
    26-08-2010
    20-09-2010
    20-09-2015
    PD, PKB, PKPB, PBR, PPP
    v

    12.

    KAB. PRINGSEWU
    Hi. SUJADI
    Hi. HANDITYA NARAPATI, SH
    131.18 – 822 TAHUN 2011
    132.18 – 823 TAHUN 2011
    22-11-2011
    23-11-2011
    23-11-2016
    PDI-P, PD, PKS, PKNU, PKPI
    v

    13.

    KAB. TULANG BAWANG BARAT
    H. BAKHTIAR, SH, MM
    UMAR AHMAD, SP
    131.18 – 790 TAHUN 2011
    132.18 – 791 TAHUN 2011
    10-11-2011
    14-11-2011
    14-11-2016
    P.Golkar, PD, PKS, PKPI, PPIB, PPI, PKB, PK
    v

    14.

    KAB. MESUJI
    H. KHAMAMI, SH
    131.18 – 875 TAHUN 2011
    20-12-2011
    13-04-2012
    13-04-2017
    PDI-P, PDK
    v

    15.

    KAB. PESISIR BARAT
    KHERIANI, SE, MM (PJ)
    131.18-2790 Tahun 2013
    19-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2014
    PNS

    v

    Catatan :

    1. Bupati Lampung Timur an. Hi. Satono, SH, SP diberhentikan dgn Kepmendagri No. 131.18 – 242 Tahun 2012, tgl. 5 April 2012
    2. Wakil Bupati Mesuji an. H. Ismail Ishak diberhentikan dgn Kepmendagri No. 132.18 – 284 Tahun 2012, tgl. 24 April 2012

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTI-KAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. BANGKA TENGAH
    H. ERZALDI ROSMAN DJOHAN, SE, MM
    Ir. H. PATRIANUSA SJAHRUN
    131.19 – 686 TAHUN 2010
    132.19 – 687 TAHUN 2010
    15-09-2010
    24-09-2010
    24-09-2015
    P.Golkar, PAN, PPIB, PKPI, PPD
    v

    2.

    KAB. BELITUNG TIMUR
    dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.GIZI, Sp.GK
    ZARKANI
    131.19 – 588 TAHUN 2010
    132.19 – 589 TAHUN 2010
    25-08-2010
    06-09-2010
    06-09-2015
    P.Golkar
    v

    3.

    KAB. BANGKA BARAT
    Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI, Lc, MA
    H. SUKIRMAN
    131.19 – 956 TAHUN 2010
    132.19 – 957 TAHUN 2010
    24-11-2010
    06-12-2010
    06-12-2015
    PKS, P.Hanura
    v

    4.

    KAB. BANGKA SELATAN
    H. JAMRO H. JALIL
    NURSAMSU H. ALIAS
    131.19 – 590 TAHUN 2010
    132.19 – 591 TAHUN 2010
    25-08-2010
    30-08-2010
    30-08-2015
    PKS, PDI-P
    v

    5.

    KOTA PANGKAL PINANG
    Drs. H. ZULKARNAIN KARIM, MM
    Drs. H. MALIKUL AMJAD
    131.19 – 572 TAHUN 2008
    132.19- 573 TAHUN 2008
    05-08-2008
    26-08-2008
    26-08-2013
    PD, PNBK, PP
    v

    6.

    KAB. BANGKA
    Ir. H. TARMIZI H. SAAT, MM
    Drs. RUSTAMSYAH
    131.19 – 6393 TAHUN 2013
    132.19 – 6394 TAHUN 2013
    23-08-2013
    25-09-2013
    25-09-2018
    PDI-P, PKS
    v

    7.

    KAB. BELITUNG
    SAHANI SALEH, BA
    132.19 – 923 TAHUN 2008
    03-12-2008
    30-12-2008
    30-12-2013
    PBB
    v

    Catatan :

    1. Ir. H. DARMANSYAH HUSEIN Bupati Belitung mengundurkan diri untuk dicalonkan sebagai Anggota DPR-RI dgn Kepmendagri No. 131.19-6357 Tahun 2013 tgl. 20-8-2013

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI KEPULAUAN RIAU

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. LINGGA
    Drs. H. DARIA
    Drs. ABU HASIM, MM
    131.21 – 411 TAHUN 2010
    132.21 – 412 TAHUN 2010
    02-08-2010
    11-08-2010
    11-08-2015
    P.Golkar, PPP
    v

    2.

    KAB. BINTAN
    ANSAR AHMAD, SE, MM
    Drs. KHAZALIK
    131.21 – 338 TAHUN 2010
    132.21 – 339 TAHUN 2010
    06-07-2010
    10-08-2010
    10-08-2015
    P.Golkar, PDK, PB, PDI-P, PD, PAN
    v

    3.

    KAB. KARIMUN
    H. NURDIN BASIRUN, S.Sos
    H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si.
    131.21 – 142 TAHUN 2011
    132.21 – 143 TAHUN 2011
    28-02-2011
    23-03-2011
    23-03-2016
    P.Hanura, PKS, PAN, PPIB, P.Golkar, PPP, PDIP, PBR, PD, PR
    v

    4.

    KAB. NATUNA
    Drs. H. ILYAS SABLI, M.Si
    IMALKO, S.Sos
    131.21 – 288 TAHUN 2011
    132.21 – 289 TAHUN 2011
    26-04-2011
    04-05-2011
    04-05-2016
    PD, P.Hanura, PDK
    v

    5.

    KOTA TNJ. PINANG
    H. LIS DARMANSYAH, SH
    H. SYAHRUL, S.Pd
    131.21 – 21 TAHUN 2013
    132.21 – 22 TAHUN 2013
    07-01-2013
    16-01-2013
    16-01-2018
    PDI-P, PAN, PPI, PMB, P. Gerindra
    v

    6.

    KOTA BATAM
    Drs. H. AHMAD DAHLAN
    H. RUDI, SE, MM
    131.21 – 131 TAHUN 2011
    132.21 – 132 TAHUN 2011
    23-02-2011
    01-03-2011
    01-03-2016
    PD, PKB, PKPI, PAN, Pelopor, PKDI, Patriot, PPDK, PM
    v

    7.

    KAB. KEP. ANAMBAS
    Drs. T. MUKHTARUDDIN
    ABDUL HARIS, SH
    131.21 – 396 TAHUN 2010
    132.21 – 397 TAHUN 2010
    28-07-2010
    09-08-2010
    09-08-2015
    PPP, PAN, PKP
    v

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI DAERAH KHUSUS IBOKOTA JAKARTA

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPGUB
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    KETERANGAN

    1.

    KOTA JAKARTA PUSAT
    Drs. H. SAEFULLAH, M.Pd
    H. FATAHILLAH, SH, MH, MM
    2354/2010
    02-11-2010
    04-11-2010
    04-11-2015
    Non Parpol
    Di angkat oleh Gubernur

    2.

    KOTA JAKARTA UTARA
    H. BAMBANG SUGIONO
    ATMA SANJAYA
    1479/2008
    20-05-2008
    22-05-2008
    22-05-2013
    Non Parpol
    Di angkat oleh Gubernur

    3.

    KOTA JAKARTA TIMUR
    Drs. H. MURDHANI, MH
    NUGRAHA K. YASIN
    647/2010
    09-11-2010
    09-11-2010
    09-11-2015
    Non Parpol
    Di angkat oleh Gubernur

    4.

    KOTA JAKARTA BARAT
    Drs. H. BURHANUDDIN, MM
    H. SUKARNO
    2356/2010
    05-08-2010
    10-08-2010
    10-08-2015
    Non Parpol
    Di angkat oleh Gubernur

    5.

    KOTA JAKARTA SLTAN
    H. M. ANAS EFENDI, SH, MM
    Drs. H. SYAMSUDIN NOOR, M.Si
    2073/2011
    02-11-2011
    25-11-2011
    25-11-2016
    Non Parpol
    Di angkat oleh Gubernur

    6.

    KAB. KEP. SERIBU
    ACHMAD LUTFI
    NATSIR SABARA
    2357/2011
    20-10-2011
    26-10-2011
    26-10-2016
    Non Parpol
    Di angkat oleh Gubernur

    CATATAN :

    Walikota dan Bupati di Provinsi DKI Jakarta bukan Kepala Daerah Otonom

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI JAWA BARAT
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. SUKABUMI
    Drs. H. SUKMAWIJAYA, MM
    AKHMAD JAJULI, M.Pd
    131.32 – 345 TAHUN 2010
    132.32 – 346 TAHUN 2010
    13-07-2010
    29-08-2010
    29-08-2015
    PKS, P.HANURA
    v

    2.

    KOTA SUKABUMI
    H. MOHAMAD MURAD, SH, MM
    H. ACHMAD FAHMI, S.Ag, MM,Pd
    131.32 – 2856 TAHUN 2013
    132.32 – 2857 TAHUN 2013
    25-04-2013
    13-05-2013
    13-05-2018
    PD, PKS, PKB
    v

    3.

    KOTA CIREBON
    Drs. H. ANO SUTRISNO, MM
    Drs. NASRUDIN AZIS, SH
    131.32 – 2753 TAHUN 2013
    132.32 – 2754 TAHUN 2013
    09-04-2013
    16-04-2013
    16-04-2018
    P.Golkar, PD, PPP
    v

    4.

    KAB. CIREBON
    Drs. H. DEDI SUPARDI, MM
    H. ASON SUKASA, Sm.Hk.
    131.32 – 888 TAHUN 2008
    132.32 – 889 TAHUN 2008
    20-11-2008
    10-12-2008
    10-12-2013
    PDI-P, P. Golkar, PD, PAN
    v

    5.

    KAB. PURWAKARTA
    H. DEDI MULYADI, SH
    Drs. DADAN KOSWARA
    131.32 – 705 TAHUN 2013
    132.32 – 706 TAHUN 2013
    08-03-2013
    13-03-2013
    13-03-2018
    P.Golkar, PDIP, PKB, Hanura, Gerindra, PDP
    v

    6.

    KOTA BEKASI
    Dr. H. RAHMAT EFFENDI, S.Sos, M.Si
    H. AKHMAD SYAIKHU
    131.32 – 376 TAHUN 2013
    132.32 – 377 TAHUN 2013
    25-02-2013
    10-03-2013
    10-03-2018
    P.Golkar, PKS, P.Hanura, PKB
    v

    7.

    KAB. BEKASI
    dr. NENENG HASANAH YASIN
    H. ROHIM MINTAREJA, S.Sos
    131.32 – 299 TAHUN 2012
    132.32 – 300 TAHUN 2012
    01-05-2012
    14-05-2012
    14-05-2017
    P. Golkar, PD, PAN
    v

    8.

    KAB. SUMEDANG
    H. ENDANG SUKANDAR
    H. ADE IRAWAN
    131.32 – 2961 TAHUN 2013
    132.32 – 2962 TAHUN 2013
    28-05-2013
    05-07-2013
    05-07-2018
    PPP, PD
    v

    9.

    KOTA BANDUNG
    MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
    ODED MUHAMAD DANIAL
    131.32 – 6529 TAHUN 2013
    132.32 – 6530 TAHUN 2013
    05-09-2013
    16-09-2013
    16-09-2018
    PKS, P. Gerindra
    v

    10.

    KAB. BANDUNG
    H. DADANG M. NASER, SH, S.IP
    DEDEN R. RUMAJI, S.Sos
    131.32 – 1022 TAHUN 2010
    132.32 – 1023TAHUN 2010
    13-12-2010
    15-12-2010
    15-12-2015
    P. Golkar
    v

    11.

    KOTA BOGOR
    Drs. H. DIANI BUDIARTO, M.Si.
    drh. ACHMAD RU’YAT, M.Si
    131.32 – 12 TAHUN 2009
    132.32 – 756 TAHUN 2012
    07-01-2009
    29-10-2012
    07-04-2009
    07-04-2014
    P. Golkar, PDI-P, PKS
    v

    12.

    KAB. BOGOR
    Drs. H. RACHMAT YASIN, MM
    H. KARYAWAN FATHURACHMAN, SH, MH
    131.32 – 991 TAHUN 2008
    132.32 – 992 TAHUN 2008
    23-12-2008
    30-12-2008
    30-12-2013
    PPP, PDI-P
    v

    13.

    KAB. SUBANG
    H. OJANG SOHANDI, S.STP, M.Si.
    131.32 – 475 TAHUN 2012
    24-07-2012
    19-12-2008
    09-08-2012
    19-12-2013
    PDI-P
    v

    14.

    KAB. CIAMIS
    H. ENGKON KOMARA
    Drs. H. IING SYAM ARIFIN
    131.32 – 29 TAHUN 2009
    132.32 – 30 TAHUN 2009
    12-01-2009
    07-04-2009
    07-04-2014
    P. Golkar, PAN
    v

    15.

    KOTA CIMAHI
    Hj. ATTY SUHARTI, SE
    Drs. H. SUDIARTO, SE, Ak
    131.32 – 745 TAHUN 2012
    132.32 – 746 TAHUN 2012
    19-10-2012
    19-10-2012
    19-10-2017
    P.Golkar, PPP, PBB, PKB
    v

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    16.

    KAB. MAJALENGKA
    H. SUTRISNO, SE, M.Si
    Drs. H. KARNA SOBAHI, MM.Pd.
    131.32 – 878 TAHUN 2008
    132.32 – 879 TAHUN 2008
    17-11-2008
    12-12-2008
    12-12-2013
    PDI-P
    v

    17.

    KAB. KUNINGAN
    H. AANG HAMID SUGANDA, S.Sos
    Drs. H. MOMON ROCHMANA, MM
    131.32 – 870 TAHUN 2008
    132.32 – 871 TAHUN 2008
    14-11-2008
    04-12-2008
    04-12-2013
    PDI-P, P. Golkar
    v

    18.

    KAB. GARUT
    H. AGUS HAMDANI GS, S.Pd.I
    131.32 – 969 TAHUN 2013
    19-03-2013
    04-04-2013
    23-01-2014
    Perseorangan
    v

    19.

    KAB. INDRAMAYU
    Hj. ANNA SOPHANAH
    Drs. H. SUPENDI, M.Si
    131.32 – 855 TAHUN 2010
    132.32 – 856 TAHUN 2010
    01-11-2010
    12-12-2010
    12-12-2015
    P.Golkar, PKB
    v

    20.

    KAB. CIANJUR
    Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, MM
    dr. H. SURANTO, MM
    131.32 – 376 TAHUN 2011
    132.32 – 377 TAHUN 2011
    13-05-2011
    18-05-2011
    18-05-2016
    PD, PBB, PAN, PPRN
    v

    21.

    KAB. TASIKMALAYA
    H. UU RUZHANUL ULUM, SE
    ADE SUGIANTO, S.IP
    131.32 – 158 TAHUN 2011
    132.32 – 159 TAHUN 2011
    07-03-2011
    08-03-2011
    08-03-2016
    PPP, PDI-P, PAN
    v

    22.

    KOTA TASIKMALAYA
    Drs. H. BUDI BUDIMAN
    Ir. H. DEDE SUDRAJAT, MP
    131.32 – 667 TAHUN 2012
    132.32 – 668 TAHUN 2012
    19-09-2012
    14-11-2012
    14-11-2017
    PPP, PBR, PBB, PKB, PD, PKS
    v

    23.

    KAB. KARAWANG
    Drs. H. ADE SWARA, MH
    dr. CELLICA NURRACHADIANA
    131.32 – 1067 TAHUN 2010
    132.32 – 1068TAHUN 2010
    22-12-2010
    27-12-2010
    27-12-2015
    PD, P.Gerindra, PBB, PKS
    v

    24.

    KOTA DEPOK
    Dr. Ir. H. NUR MAHMUDI ISMA’IL, M.Sc
    Dr. KH. M. IDRIS ABDUL SHOMAD, MA
    131.32 – 63 TAHUN 2011
    132.32 – 64 TAHUN 2011
    24-01-2011
    26-01-2011
    26-01-2016
    PKS, PAN
    v

    25.

    KOTA BANJAR
    Dr. H. HERMAN SUTRISNO, MM
    H. AKHMAD DIMYATI, S.Ip.
    131.32 – 894 TAHUN 2008
    132.32 – 895 TAHUN 2008
    20-11-2008
    04-12-2008
    04-12-2013
    P. Golkar, PDI-P, PPP, PBR, Pancasila, PD, PKPB
    v

    26.

    KAB. BANDUNG BARAT
    Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
    Drs. YAYAT T. SOEMITRA
    131.32 – 4670 TAHUN 2013
    132.32 – 4671 TAHUN 2013
    09-07-2013
    17-07-2013
    17-07-2018
    PDI-P
    v

    27.

    KAB. PANGANDARAN
    DR. Drs.H. ENDJANG NAFFANDY, M.Si (PJ)
    131.32-2781 TAHUN 2013
    16-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2014
    PNS

    v

    Catatan :

    1. Bupati Subang Drs. EEP HIDAYAT, diberhentikan dgn Kepmendagri No. 131.32 – 240 Tahun 2012, tgl. 5 April 2012
    2. Wakil Walikota Cirebon H. Sunaryo HW, SIP, MM diberhentikan sementara dgn Kepmendagri No. 131.32 – 68 Tahun 2012 tgl. 16 Februari 2012
    3. Bupati Garut ACENG H.M. FIKRI, S.Ag diberhentikan dengan Keppres RI

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI JAWA TENGAH
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KOTA PEKALONGAN
    dr. MUHAMAD BASYIR AHMAD
    ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE
    131.33 – 436 TAHUN 2010
    132.33 – 437 TAHUN 2010
    05-08-2010
    09-08-2010
    09-08-2015
    P. Golkar
    v

    2.

    KAB. PEKALONGAN
    Drs. H.AMAT ANTONO, M.Si
    FADIA ARAFIQ
    131.33 – 414 TAHUN 2011
    132.33 – 415 TAHUN 2011
    08-06-2011
    27-06-2011
    27-06-2016
    PD, PKNU, PPP, P.Gerindra
    v

    3.

    KOTA SEMARANG
    HENDRAR PRIHADI, SE, MM
    131.33 – 4666 TAHUN 2013
    09-07-2013
    19-07-2010
    19-07-2015
    PDI-P
    v

    4.

    KAB. SEMARANG
    dr. H. MUNDJIRIN ES, Sp.OG
    Ir. H. WARNADI, MM
    131.33 – 713 TAHUN 2010
    132.33 – 714 TAHUN 2010
    20-09-2010
    28-09-2010
    28-09-2015
    PD, PAN, P.Hanura, PDI-P
    v

    5.

    KAB. TEGAL
    Ir. SATRIYO HIDAYAT (PJ)
    131.33 – 890 TAHUN 2012
    29-07-2013
    …-08-2013
    08-01-2014
    PDI-P

    v

    6.

    KOTA TEGAL
    H. IKMAL JAYA, SE, Ak.
    H. HABIB ALI ZAENAL ABIDIN, SE
    131.33 -971 TAHUN 2008
    132.33 – 972 TAHUN 2008
    19-12-2008
    23-03-2009
    23-03-2014
    PDI-P, PPP, PKS
    v

    7.

    KOTA MAGELANG
    Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
    JOKO PRASETYO
    131.33 – 481 TAHUN 2010
    132.33 – 482 TAHUN 2010
    09-08-2010
    29-08-2010
    29-08-2015
    PDI-P, PAN, PKS
    v

    8.

    KAB. MAGELANG
    Ir. H. SINGGIH SANYOTO
    H. M. ZAENAL ARIFIN, SH
    131.33 – 959 TAHUN 2008
    132.33 – 960 TAHUN 2008
    16-12-2008
    12-01-2009
    12-01-2014
    PKB, PDI-P, PAN, PD
    v

    9.

    KAB. KEBUMEN
    H. BUYAR WINARSO, SE
    DJUWARNI, Amd.Pd
    131.33 – 374 TAHUN 2010
    132.33 – 375 TAHUN 2010
    23-07-2010
    26-07-2010
    26-07-2015
    PPP, PAN, PKNU, P. GERINDRA
    v

    10.

    KAB. REMBANG
    H. MOCH. SALIM
    H. ABDUL HAFIDZ
    131.33 – 288 TAHUN 2010
    132.33 – 289 TAHUN 2010
    23-06-2010
    20-07-2010
    20-07-2015
    PD
    v

    11.

    KOTA SURAKARTA
    FX. HADI RUDYATMO
    DR. ACHMAD PURNOMO
    131.33 – 699 TAHUN 2012
    131.33 – 1001 TAHUN 2013
    04-10-2012
    21-03-2013
    19-10-2012
    28-07-2015
    PDI-P
    v

    12.

    KAB. PURBALINGGA
    Drs. H. SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO, MM
    131.33 – 317 TAHUN 2010
    132.33 – 318 TAHUN 2010
    29-06-2010
    27-07-2010
    27-07-2015
    PDI-P, PAN, PKS, PKB
    v

    13.

    KAB. BOYOLALI
    Drs. SENO SAMODRO
    AGUS PURMANTO, SH., M.Si
    131.33 – 290 TAHUN 2010
    132.33 – 291 TAHUN 2010
    23-06-2010
    03-08-2010
    03-08-2015
    PDI-P, PKB
    v

    14.

    KAB. BLORA
    DJOKO NUGROHO
    H. ABU NAFI, SH
    131.33 – 384 TAHUN 2010
    132.33 – 385 TAHUN 2010
    23-07-2010
    11-08-2010
    11-08-2015
    PD, PKB, PPP, PPIB, P.Hanura, PDK
    v

    15.

    KAB. KENDAL
    dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM
    H. MUKH. MUSTAMSIKIN, S.Ag, M.Si
    131.33 – 380 TAHUN 2010
    132.33 – 381 TAHUN 2010
    23-07-2010
    23-08-2010
    23-08-2015
    PDI-P
    v

    16.

    KAB. SUKOHARJO
    H. WARDOYO WIJAYA, SH, MH
    Drs. H. HARYANTO, MM
    131.33 – 487 TAHUN 2010
    132.33 – 488 TAHUN 2010
    09-08-2010
    01-09-2010
    01-09-2015
    PDI-P
    v

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    17.

    KAB. KARANGANYAR
    Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum
    PARYONO, SH, MH
    131.33 – 953 TAHUN 2008
    132.33 – 954 TAHUN 2008
    12-12-2008
    15-12-2008
    15-12-2013
    PDI-P
    v

    18.

    KAB. CILACAP
    H. TATTO SUWARTO PAMUJI
    H. AKHMAD EDI SUSANTO, S.T
    131.33 – 782 TAHUN 2012
    132.33 – 783 TAHUN 2012
    12-11-2012
    19-11-2012
    19-11-2017
    P. Golkar, PAN, P.Hanura, PKPB
    v

    19.

    KAB. KUDUS
    MUSTHOFA
    ABDUL HAMID
    131.33 – 4777 TAHUN 2013
    132.35 – 4778 TAHUN 2013
    24-07-2013
    13-08-2013
    13-08-2018
    PDI-P, PAN, PPP, P.Gerindra, PPPI, PKS, Pelopor
    v

    20.

    KAB. TEMANGGUNG
    Drs. H. M. BAMBANG SUKARNO
    IRAWAN PRASETYADI, S.Si
    131.33 – 4691 TAHUN 2013
    132.33 – 4692 TAHUN 2013
    12-07-2013
    29-07-2013
    29-07-2018
    PDI-P
    v

    21.

    KAB. BATANG
    YOYOK RIYO SUDIBYO
    H. SOETADI, SH, MM
    131.33 – 60 TAHUN 2012
    132.33 – 61 TAHUN 2012
    08-02-2012
    13-02-2012
    13-02-2017
    P.Golkar, PPP, PAN, PDP, PPRN, PKNU, Pelopor, Barnas, PD, PBR, PNIM, PR
    v

    22.

    KAB. BANYUMAS
    Ir. H. ACHMAD HUSEIN
    dr. BUDHI SETIAWAN
    131.33 – 2743 TAHUN 2013
    132.33 – 2744 TAHUN 2013
    05-04-2013
    11-04-2013
    11-04-2018
    PDI-P, PPP
    v

    23.

    KAB. BREBES
    Hj. IDZA PRIYANTI, A.Md
    NARJO
    131.33 – 845 TAHUN 2012
    132.33 – 846 TAHUN 2012
    30-11-2012
    04-12-2012
    04-12-2017
    PDI-P, P.Gerindra, PKS
    v

    24.

    KAB. WONOSOBO
    Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.Si
    Dra. Hj. MAYA ROSIDA, MM
    131.33 – 762 TAHUN 2010
    132.33 – 763 TAHUN 2010
    04-10-2010
    30-10-2010
    30-10-2015
    PKB, P.Golkar, PPP
    v

    25.

    KAB. WONOGIRI
    H. DANAR RAHMANTO
    YULI HANDOKO, SE
    131.33 – 825 TAHUN 2010
    132.33 – 826 TAHUN 2010
    21-10-2010
    01-11-2010
    01-11-2015
    PAN, PPP, P.Gerindra
    v

    26.

    KAB. PURWOREJO
    Drs. H. MAHSUN ZAIN, M.Ag
    SUHAR
    131.33 – 846 TAHUN 2010
    132.33 – 847 TAHUN 2010
    28-10-2010
    30-10-2010
    30-10-2015
    P. Golkar
    v

    27.

    KAB. SRAGEN
    AGUS FATCHUR RAHMAN, SH, MH
    H. DARYANTO, SH
    131.33 – 290 TAHUN 2011
    132.33 – 291 TAHUN 2011
    26-04-2011
    04-05-2011
    04-05-2016
    P. Golkar, PAN, PPP
    v

    28.

    KAB. KLATEN
    H. SUNARNA, SE, M.Hum
    Hj. SRI HARTINI
    131.33 – 870 TAHUN 2010
    132.33 – 871 TAHUN 2010
    01-11-2010
    02-12-2010
    02-12-2015
    PDI-P, PKS, PD
    v

    29.

    KAB. PEMALANG
    H. JUNAIDI, SH, MM
    MUKTI AGUNG WIBOWO, ST
    131.33 – 1065 TAHUN 2010
    132.33 – 1066TAHUN 2010
    22-12-2010
    24-01-2011
    24-01-2016
    P. Golkar
    v

    30.

    KAB. GROBOGAN
    H. BAMBANG PUDJIONO, SH
    H. ICEK BASKORO, SH
    131.33 – 163 TAHUN 2011
    132.33 – 164 TAHUN 2011
    10-03-2011
    14-03-2011
    14-03-2016
    P. Golkar
    v

    31.

    KAB. DEMAK
    Drs. H. MOH. DACHIRIN SAID, SH, M.Si
    131.33 – 563 TAHUN 2012
    14-10-2012
    10-10-2012
    03-05-2016
    P. Golkar, PKS, PPP, PKB
    v

    32.

    KOTA SALATIGA
    YULIYANTO, SE, MM
    H. MUH. HARIS, SS, M.Si
    131.33 – 503 TAHUN 2011
    132.33 – 504 TAHUN 2011
    06-07-2011
    11-07-2011
    11-07-2016
    PKS, PIS, PPP, PD
    v

    PILSUNG
    PJ

    33.

    KAB. BANJARNEGARA
    H. SUTEDJO SLAMET UTOMO, SH, M.Hum
    Drs. H. HADI SUPENO, M.Si
    131.33 – 693 TAHUN 2011
    132.33 – 694 TAHUN 2011
    28-09-2011
    18-10-2011
    18-10-2016
    P. Golkar, PDI-P, PPP, PKS, P.Gerindra, PKNU, PBR, P. Hanura, PPRN, Barnas
    v

    34.

    KAB. PATI
    H. HARYANTO, SH, MM
    HM. BUDIYONO
    131.33 – 514 TAHUN 2012
    132.33 – 515 TAHUN 2012
    03-08-2012
    07-08-2012
    07-08-2017
    PKS, PKB, P. Gerindra, PPI, PPP, P. Hanura, PKPB
    v

    35.

    KAB. JEPARA
    H. AHMAD MARZUQI, SE
    Dr. H. SUBROTO, SE, MM
    131.33 – 182 TAHUN 2012
    132.33 – 183 TAHUN 2012
    21-03-2012
    10-04-2012
    10-04-2017
    PPP, PAN, PKP
    v

    Catatan :

    1. Bupati Tegal H. Agus Riyanto, S.Sos, MM diberhentikan dgn Kepmendagri No. 131.33-529 Tahun 2012 tgl. 7 Agustus 2011.
    2. Bupati Demak Drs. H. TAFTA ZANI, MM meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2012.
    3. Walikota Semarang Drs. H. Soemarmo HS, M.Si diberhentikan dgn Kepmendagri No. 131.33-2903 Tahun 2013 tgl. 7 Mei 2013.
    4. Ir. H. JOKO WIDODO Walikota Surakarta terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta
    5. H. MOCH. HERY SOELISTIAWAN, SH, M.Hum Wakil Bupati diisahkan menjadi Bupati Tegal dan meninggal dunia pada tgl. 18 Mei 2013
    6. Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si Bupati Purbalingga disahkan pemberhentiannya sesuai Kepmendagri No. 131.33-6519 Tahun 2013 tgl. 5 September 2013 (sebagai Wagub Jateng)

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KOTA YOGYAKARTA
    Drs. H. HARYADI SUYUTI
    IMAM PRIYONO D. PUTRANTO, SE, M.Si
    131.34 – 810 TAHUN 2011
    132.34 – 811 TAHUN 2011
    16-11-2011
    20-12-2011
    20-12-2016
    PDI-P, P. Golkar
    v

    2.

    KAB. SLEMAN
    Drs. H. SRI PURNOMO, M.Si
    Hj. YUNI SATIA RAHAYU, SS, M.Hum
    131.34 – 328 TAHUN 2010
    132.34 – 329 TAHUN 2010
    29-06-2010
    10-08-2010
    10-08-2015
    PDI-P, PAN, P. Gerindra
    v

    3.

    KAB. KULON PROGO
    dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K)
    Drs. H. SUTEDJO
    131.34 – 604 TAHUN 2011
    132.34 – 605 TAHUN 2011
    12-08-2011
    24-08-2011
    24-08-2016
    PDI-P, PAN, PPP
    v

    4.

    KAB. GUNUNG KIDUL
    Hj. BADINGAH, S.Sos
    Drs. IMMAWAN WAHYUDI, MH
    131.34 – 94 TAHUN 2011
    132.34 – 536 TAHUN 2011
    07-02-2011
    12-07-2011
    ..-02-2011
    28-07-2015
    PAN
    v

    5.

    KAB. BANTUL
    Hj. SRI SURYA WIDATI
    Drs. H. SUMARNO, PRS
    131.34 – 326 TAHUN 2010
    132.34 – 327 TAHUN 2010
    29-06-2010
    27-07-2010
    27-07-2015
    PAN, P. Golkar, PKPB
    v

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI JAWA TIMUR
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. NGAWI
    Ir. H. BUDI SULISTYONO
    ONY ANWAR, ST
    131.35 – 299 TAHUN 2010
    132.35 – 300 TAHUN 2010
    24-06-2010
    27-07-2010
    27-07-2015
    PDI-P, P.Golkar, PAN, PKS
    v

    2.

    KAB. JEMBER
    Ir. MZA DJALAL, M.Si
    KUSEN ANDALAS, S.IP
    131.35 – 787 TAHUN 2011
    132.35 – 601 TAHUN 2012
    08-11-2011
    03-09-2012
    08-11-2011
    11-08-2015
    PDI-P, PKNU, PPP, PAN, P.Golkar, P.Hanura
    v

    3.

    KAB. LAMONGAN
    H. FADELI, SH, MM
    Drs. AMAR SAIFUDIN, MM
    131.35 – 423 TAHUN 2010
    132.35 – 424 TAHUN 2010
    02-08-2010
    09-08-2010
    09-08-2015
    PKB, PAN, P.Golkar, PD
    v

    4.

    KAB. PONOROGO
    H. AMIN, SH
    YUNI WIDYANINGSIH, SH
    131.35 – 458 TAHUN 2010
    132.35 – 459 TAHUN 2010
    06-08-2010
    12-08-2010
    12-08-2015
    P. Golkar
    v

    5.

    KOTA BLITAR
    MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH
    H. PURNAWAN BUCHORI
    131.35 – 394 TAHUN 2010
    132.35 – 395 TAHUN 2010
    28-07-2010
    03-08-2010
    03-08-2015
    PDI-P, PKB, dan (10 Parpol Non Parlemen)
    v

    6.

    KAB. BLITAR
    H. HERRY NOEGROHO, SE, MH
    Drs. H. RIJANTO, MM
    131.35 – 1 TAHUN 2011
    132.35 – 2 TAHUN 2011
    03-01-2011
    31-01-2011
    31-01-2016
    PDI-P, PD, PKS, PPP, P. Golkar, P.Gerindra
    v

    7.

    KAB. SITUBONDO
    H. DADANG WIGIARTO, SH
    RACHMAD, SH, M.Hum
    131.35 – 657 TAHUN 2010
    132.35 – 658 TAHUN 2010
    03-09-2010
    06-09-2010
    06-09-2015
    PKNU, P.Golkar
    v

    8.

    KOTA KEDIRI
    DRS. H. A. MASCHUT
    H. BAMBANG EDIANTO, SH, MM
    131.35 – 308 TAHUN 2009
    132.35 – 309 TAHUN 2009
    24-03-2009
    02-04-2009
    02-04-2014
    PAN, PPP, PDS
    v

    9.

    KAB. KEDIRI
    dr. Hj. HARYANTI SUTRISNO
    Drs. H. MASKURI, MM
    131.35 – 421 TAHUN 2010
    132.35 – 422 TAHUN 2010
    02-08-2010
    19-08-2010
    19-08-2015
    PDI-P, P.Golkar, P.Hanura, PPP, PKNU
    v

    10.

    KAB. SUMENEP
    KH. ABUYA BUSYRO KARIM, M.Si
    Ir. H. SOENGKONO SIDIK, S.Sos, M.Si
    131.35 – 779 TAHUN 2010
    132.35 – 780 TAHUN 2010
    07-10-2010
    19-10-2010
    19-10-2015
    PKB, PDI-P
    v

    11.

    KOTA SURABAYA
    Ir. TRI RISMAHARINI, MT
    131.35 – 719 TAHUN 2010
    21-09-2010
    28-09-2010
    28-09-2015
    PDI-P
    v

    12.

    KAB. MADIUN
    H. MUHTAROM, S.Sos
    Drs. H. ISWANTO, M.Si
    131.35 – 4813 TAHUN 2013
    132.35 -4814 TAHUN 2013
    30-07-2013
    03-08-2013
    03-08-2018
    PKB, PD
    v

    13.

    KOTA MADIUN
    H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM
    H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum
    131.35 – 401 TAHUN 2009
    132.35 – 402 TAHUN 2009
    20-04-2009
    29-04-2009
    29-04-2014
    P. Golkar, PD, PBR, PKP, PKPB
    v

    14.

    KOTA PROBOLINGGO
    H. M. BUCHORI, SH, M.Si.
    Drs. H. BANDY K SOETRISNO, M.Si.
    131.35 – 49 TAHUN 2009
    132.35 – 50 TAHUN 2009
    16-01-2009
    28-01-2009
    28-01-2014
    PDI-P, P. Golkar, PPP, PD, PKS, Pelopor, PNIM, PBR, PDS, PDK, PNBK, Pancasila
    v

    15.

    KAB. PROBOLINGGO
    Hj. PUPUT TANTRIANA SARI, SE
    Drs. H. AHMAD TIMBUL PRIHANJOKO
    131.35 – 120 TAHUN 2013
    132.35 – 121 TAHUN 2013
    06-02-2013
    20-2-2013
    20-2-2018
    PDI-P
    v

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    16.

    KOTA PASURUAN
    H. HASANI
    Drs. H. SETIYONO, M.Si
    131.35 – 784 TAHUN 2010
    132.35 – 785 TAHUN 2010
    07-10-2010
    18-10-2010
    18-10-2015
    PKB, PPP, PAN, P.Golkar
    v

    17.

    KAB. PASURUAN
    H. M. IRSYAD YUSUF, SE
    RIANG KULUP PRAYUDA
    131.35 – 2982 TAHUN 2013
    132.35 -2983 TAHUN 2013
    31-05-2013
    09-07-2013
    09-07-2018
    PKB, PD
    v

    18.

    KAB. GRESIK
    Dr. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, Ir, ST, M.Si
    Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si
    131.35 – 721 TAHUN 2010
    132.35 – 722 TAHUN 2010
    21-09-2010
    27-09-2010
    27-09-2015
    Perseorangan
    v

    19.

    KAB. BANGKALAN
    MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD
    Ir. H. MONDIR A. ROFI’I
    131.35 – 210 TAHUN 2013
    132.35 – 211 TAHUN 2013
    19-02-2013
    04-03-2013
    04-03-2018
    PKB, PAN, PD, PDI-P, P. Hanura, PPP, P. Gerindra, PDP, P.Golkar, PKS
    v

    20.

    KAB. NGANJUK
    Drs. H. TAUFIQURRAHMAN
    Drs. KH. ABDUL WACHID BADRUS, M.PDi
    131.35 – 2762 TAHUN 2013
    132.35 -2763 TAHUN 2013
    12-04-2013
    16-04-2013
    16-04-2018
    PDI-P, PKB
    v

    21.

    KAB. TULUNGAGUNG
    SYAHRI MULYO, SE
    Drs. H. MARYOTO BIROWO, MM
    131.35 – 2821 TAHUN 2013
    132.35 -2822 TAHUN 2013
    24-04-2013
    30-04-2013
    30-04-2018
    PKNU, P.Patriot, PDP
    v

    22.

    KAB. MAGETAN
    Drs. H. SUMANTRI, MM
    SAMSI
    131.35 – 4587 TAHUN 2013
    132.35 -4588 TAHUN 2013
    20-06-2013
    23-07-2013
    23-07-2018
    PDI-P, P.Golkar, PKB, PKS, PPP
    v

    23.

    KOTA MALANG
    H. MOCH. ANTON
    SUTIAJI
    131.35 – 6478 TAHUN 2013
    132.35 -6479 TAHUN 2013
    02-09-2013
    13-09-2013
    13-09-2018
    PKB, P. Gerindra
    v

    24.

    KAB. MALANG
    Drs. H. RENDRA KRESNA, SH, MM
    H. SUBHAN, S.Md
    131.35 – 803 TAHUN 2010
    132.35 – 804 TAHUN 2010
    18-10-2010
    26-10-2010
    26-10-2015
    P.Golkar, PD
    v

    25.

    KAB. BONDOWOSO
    Drs. H. AMIN SAID HUSNI
    Drs. KH. SALWA ARIFIN
    131.35 – 4714 TAHUN 2013
    132.35 -4715 TAHUN 2013
    17-07-2013
    16-09-2013
    16-09-2018
    PPP, PKB,PD, P.Golkar, PKS, PAN, PBN, PKPB, PPRN, P.Patriot, PBB, P.Gerindra, PM, PK, PPD, PKPI, PPNUI, PNBKI, PRN, PDP
    v

    26.

    KAB. LUMAJANG
    DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA
    Drs. H. AS’AT, M.Ag
    131.35 – 6370 TAHUN 2013
    132.35 -6371 TAHUN 2013
    20-08-2013
    26-08-2013
    26-08-2018
    PD, P.Golkar, PAN
    v

    27.

    KAB. JOMBANG
    Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI WIHANDOKO
    Hj. MUNDJIDAH WAHAB
    131.35 – 4825 TAHUN 2013
    132.35 -4826 TAHUN 2013
    31-07-2013
    24-09-2013
    24-09-2018
    P.Golkar, PPP, PKS, P.Gerindra
    v

    28.

    KAB. BOJONEGORO
    Drs. H. SUYOTO, M.Si
    Drs. H. SETYO HARTONO, MM
    131.35 – 188 TAHUN 2013
    132.35 – 189 TAHUN 2013
    15-02-2013
    13-03-2013
    13-03-2018
    PAN, P. Gerindra, PD
    v

    29.

    KAB. PAMEKASAN
    Drs. H. ACHMAD SYAFII
    HALIL
    131.35 -2713 TAHUN 2013
    132.35 -2714 TAHUN 2013
    03-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2018
    PD, PPP, PAN, PKS, P.Hanura
    v

    PILSUNG
    PJ

    30.

    KOTA MOJOKERTO
    Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM
    Drs. H. MAS’UD YUNUS
    131.35 – 904 TAHUN 2008
    132.35 – 905 TAHUN 2008
    21-11-2008
    05-12-2008
    05-12-2013
    PDI-P
    v

    31.

    KAB. MOJOKERTO
    H. MUSTOFA KAMAL PASA, SE
    Dra. Hj. CHOIRUN NISA, M.Pd
    131.35 – 620 TAHUN 2010
    132.35 – 621 TAHUN 2010
    27-08-2010
    18-10-2010
    18-10-2015
    PKB, PKS, PPP, PBB, PAN, PKPB, P.Patriot
    v

    32.

    KAB. SAMPANG
    Drs. A. FANNAN HASIB
    H. FADHILAH BUDIONO
    131.35 – 192 TAHUN 2013
    132.35 – 193 TAHUN 2013
    18-02-2013
    26-02-2013
    26-02-2018
    PBR, PKS, PPNUI
    v

    33.

    KAB. PACITAN
    Drs. INDARTATO, MM
    Drs. PRAYITNO, M.Pd
    131.35 – 92 TAHUN 2011
    132.35 – 93 TAHUN 2011
    07-02-2011
    21-02-2011
    21-02-2016
    PD, PPP, PKS, PAN, P.Hanura
    v

    34.

    KAB. TRENGGALEK
    dr. Ir. H. MULYADI WR, MMT
    KHOLIQ, SH, M.Si
    131.35 – 717 TAHUN 2010
    132.35 – 718 TAHUN 2010
    21-09-2010
    04-10-2010
    04-10-2015
    PDI-P, PKB
    v

    35.

    KAB. SIDOARJO
    H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum
    H. M. G. HADI SUTJIPTO, SH, MM
    131.35 – 715 TAHUN 2010
    132.35 – 716 TAHUN 2010
    20-09-2010
    01-11-2010
    01-11-2015
    PKB
    v

    36.

    KAB. TUBAN
    H. FATHUL HUDA
    Ir. H. NOOR NAHAR HUSSEIN, M.Si
    131.35 – 358 TAHUN 2011
    132.35 – 359 TAHUN 2011
    11-05-2011
    20-06-2011
    20-06-2016
    PKB, P.Gerindra, PPP, PBB
    v

    37.

    KAB. BANYUWANGI
    H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si
    YUSUF WIDYATMOKO, S.Sos
    131.35 – 801 TAHUN 2010
    132.35 – 802 TAHUN 2010
    18-10-2010
    21-10-2010
    21-10-2015
    PDI-P, PKB, PKS
    v

    38.

    KOTA BATU
    EDDY RUMPOKO
    H. PUNJUL SANTOSO, MM
    131.35 – 852 TAHUN 2012
    132.35 – 853 TAHUN 2012
    03-12-2012
    26-12-2012
    26-12-2017
    PDI-P, PAN, PD, PKS, P.Gerindra
    v

    Catatan :

    Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd Wakil Walikota Surabaya mengundurkan diri dgn Kepmendagri No. 132.35 – 4490 Tahun 2013 tgl. 3 Juni 2013

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI BANTEN

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KOTA CILEGON
    H.Tb.IMAN ARIYADI,S.Ag, MM, M.Si
    Drs. H. EDI ARIADI, M.Si
    131.36 – 305 TAHUN 2010
    132.36 – 306 TAHUN 2010
    24-06-2010
    20-07-2010
    20-07-2015
    P.Golkar, PKS, PAN, PBB, PDI-P, PKNU, P.Hanura, PKDI, PK, PPRN, PKPI, PDP, P.Pelopor, PIS, PDS, PNBKI, PBR, PB, PPNU, PKPB, PPPI, P.Republikan
    v

    2.

    KAB. SERANG
    Drs. H. A. TAUFIK NURIMAN, MM, MBA
    Hj. RATU TATU CHASANAH, SE
    131.36 – 303 TAHUN 2010
    132.36 – 304 TAHUN 2010
    24-06-2010
    28-07-2010
    28-07-2015
    P. Golkar, PDI-P, PKS, PPP, PKPI, PD, P.Hanura
    v

    3.

    KAB. PANDEGLANG
    Drs. H. ERWAN KURTUBI, MM
    Hj. HERYANI
    131.36 – 136 TAHUN 2011
    132.36 – 137 TAHUN 2011
    24-02-2011
    10-03-2011
    10-03-2016
    PD, P.Golkar, PKS, PKB, PPRN, PKPB, PMB, P.Hanura, PPI
    v

    4.

    KAB. LEBAK
    H. MULYADI JAYABAYA
    Ir. H. AMIR HAMZAH, M.Si.
    131.36 – 855 TAHUN 2008
    132.36 – 856 TAHUN 2008
    10-11-2008
    17-11-2008
    17-11-2013
    P. Golkar, PDI-P, PKB, PKS, PBR, PPD, PD
    v

    5.

    KOTA TANGERANG
    H. ARIEF RACHADIONO WISMANSYAH, BSc., M.Kes.
    132.36 – 856 TAHUN 2008
    10-11-2008
    16-11-2008
    16-11-2013
    Koalisi Bersama
    v

    6.

    KAB. TANGERANG
    AHMED ZAKI ISKANDAR Z
    Drs. H. HERMANSYAH, MM
    131.36 – 218 TAHUN 2013
    132.36 – 219 TAHUN 2013
    20-02-2013
    22-03-2013
    22-03-2018
    P.Golkar, P.Hanura, Gerindra, PKS, PKB, PBR,PBB
    v

    7.

    KOTA SERANG
    H. TB. HAERUL JAMAN, B.Sc.
    H. NANA SURYANA, M.Si
    131.36 – 189 TAHUN 2011
    132.36 – 621 TAHUN 2011
    21-03-2011
    16-08-2011
    25-03-2011
    04-12-2013
    P. GOLKAR
    v

    8.

    KOTA TANGERANG SELATAN
    Hj. AIRIN RACHMI DIANY, SH, MH
    Drs. H. BENYAMIN DAVNIE
    131.36 – 260 TAHUN 2011
    132.36 – 261 TAHUN 2011
    08-04-2011
    20-04-2011
    20-04-2016
    PD, PKS, P.Golkar, PDI-P, PAN, PKB, PDS, PPDI, PKPI
    v

    Catatan :

    Drs. H. WAHIDIN HALIM Walikota Tangerang mengundurkan diri dgn Kepmendagri No. 131.36 – 6630 Tahun 2013 tgl. 12 September 2013

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI BALI

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. KARANG ASEM
    I WAYAN GEREDEG, SH
    I MADE SUKERANA, SH
    131.51 – 311 TAHUN 2010
    132.51 – 312 TAHUN 2010
    24-06-2010
    21-07-2010
    21-07-2015
    P. GOLKAR
    v

    2.

    KAB. BADUNG
    ANAK AGUNG GDE AGUNG, SH.
    Drs. I KETUT SUDIKERTA
    131.51 – 307 TAHUN 2010
    132.51 – 308 TAHUN 2010
    24-06-2010
    05-08-2010
    05-08-2015
    P. Golkar, PD, PKPB, PNIM, Pelopor, PDS, PNBK,P.Patriot, PKPI, PKB, PDP, PPIB, PKS, P.Hanura, P.Kedaulatan
    v

    3.

    KAB. TABANAN
    NI PUTU EKA WIRYASTUTI
    I KOMANG GEDE SANJAYA, SE, MM
    131.51 – 319 TAHUN 2010
    132.51 – 320 TAHUN 2010
    29-06-2010
    09-08-2010
    09-08-2015
    PDI-P
    v

    4.

    KOTA DENPASAR
    IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE, M.Si.
    I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE
    131.51 – 282 TAHUN 2010
    132.51 – 283 TAHUN 2010
    23-06-2010
    11-08-2010
    11-08-2015
    PDI-P
    v

    5.

    KAB. BANGLI
    I MADE GIANYAR, SH, M.Hum
    SANG NYOMAN SEDANA ARTA
    131.51 – 407 TAHUN 2010
    132.51 – 408 TAHUN 2010
    02-08-2010
    05-08-2010
    05-08-2015
    PDI-P
    v

    6.

    KAB. GIANYAR
    A.A GDE AGUNG BHARATA, SH
    I MADE MAHAYASTRA, SST.Par. MAP
    131.51 – 25 TAHUN 2013
    132.51 – 26 TAHUN 2013
    07-01-2013
    21-02-2013
    21-02-2018
    PDI-P
    v

    7.

    KAB. BULELENG
    PUTU AGUS SURADNYANA, ST
    Dr. I NYOMAN SUTJIDRA, Sp.OG
    131.51 – 419 TAHUN 2012
    132.51 – 420 TAHUN 2012
    28-06-2012
    24-07-2012
    24-07-2017
    PDI-P
    v

    8.

    KAB. KLUNGKUNG
    TJOKORDA GEDE AGUNG
    131.51 – 951 TAHUN 2008
    132.51 – 952 TAHUN 2008
    12-12-2008
    15-12-2008
    15-12-2013
    PDI-P
    v

    9.

    KAB. JEMBRANA
    I PUTU ARTHA, SE, MM
    I MADE KEMBANG HARTAWAN, SE, MM
    131.51 – 114 TAHUN 2011
    132.51 – 115 TAHUN 2011
    14-02-2011
    16-02-2011
    16-02-2016
    PDI-P
    v

    Catatan :

    I WAYAN CANDRA, SH, MH, MBA, MBL mengundurkan diri dgn Kepmendagri No. 131.51 – 4735 Tahun 2013 tgl. 19 Juli 2013 (mencalonkan diri sebagai Anggota DPR-RI
    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. BIMA
    H. FERRY ZULKARNAEN, ST
    Drs. H. SYAFRUDIN M. NUR
    131.52 – 417 TAHUN 2010
    132.52 – 418 TAHUN 2010
    02-08-2010
    09-08-2010
    09-08-2015
    P.Golkar, PKS, PPP, PBB, PDI-P
    v

    2.

    KAB. LOMBOK TENGAH
    H. MOH. SUHAILI FT, SH
    Drs. H. LALU NORMAL SUZANA
    131.52 – 931 TAHUN 2010
    132.52 – 932 TAHUN 2010
    12-11-2010
    27-11-2010
    27-11-2015
    PDI-P, PBB, PKS
    v

    3.

    KAB. DOMPU
    Drs. H. BAMBANG M. YASIN
    Ir. H. SYAMSUDDIN, MM
    131.52 – 770 TAHUN 2010
    132.52 – 771 TAHUN 2010
    06-10-2010
    18-10-2010
    18-10-2015
    PNIM, PDI-P, PD, PK, PPI, PIS, Patriot, PR, PKPI, PDP, PNBKI, PPPI, Barnas, PP, PKDI, P.Gerindra,
    v

    4.

    KOTA MATARAM
    H. AHYAR ABDUH
    H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos, MH
    131.52 – 415 TAHUN 2010
    132.52 – 416 TAHUN 2010
    02-08-2010
    10-08-2010
    10-08-2015
    P.Golkar, PKPB, PPI, PKS
    v

    5.

    KAB. SUMBAWA
    BARAT
    Dr. KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH., MM
    Drs. H. MALA RAHMAN
    131.52 – 280 TAHUN 2010
    132.52- 281 TAHUN 2010
    23-06-2010
    13-08-2010
    13-08-2015
    P.Golkar, PD
    v

    6.

    KAB. SUMBAWA
    Drs. H. JAMALUDDIN MALIK
    Drs. H. ARASY MUHKAN
    131.52-1076 TAHUN 2010
    132.52-1077 TAHUN 2010
    23-12-2010
    17-01-2011
    17-01-2016
    PBR, PKP, PDK, PKPB, PBB
    v

    7.

    KAB. LOMBOK TIMUR
    H. MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH
    Drs. H. HAERUL WARISIN, M.Si
    131.52 – 6355 TAHUN 2013
    132.52 -6356 TAHUN 2013
    20-08-2013
    30-08-2013
    30-08-2018
    Perseorangan
    v

    8.

    KAB. LOMBOK BARAT
    Dr. H. ZAINI ARONY, M.Pd.
    H. MAHRIP, SE, MM
    131.52 – 113 TAHUN 2009
    132.52 – 114 TAHUN 2009
    02-02-2009
    23-04-2009
    23-04-2014
    PBB
    v

    9.

    KOTA BIMA
    H. M. QURAIS H. ABIDIN
    H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE
    131.52 – 4726 TAHUN 2013
    132.52 -4727 TAHUN 2013
    18-07-2013
    24-07-2013
    24-07-2018
    PD, PDK, PPPI, PDI-P
    v

    10.

    KAB. LOMBOK UTARA
    H. DJOHAN SJAMSU, SH
    H. NAJMUL AKHYAR, SH, MH
    131.52 – 358 TAHUN 2010
    132.52 – 359 TAHUN 2010
    21-07-2010
    02-08-2010
    02-08-2015
    PD, P.Hanura, PKS, PKB, PPPI, PK
    v

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KOTA KUPANG
    JONAS SALEAN, SH, M.Si
    dr. HERMANUS MAN
    131.53 – 487 TAHUN 2012
    132.53 – 488 TAHUN 2012
    26-07-2012
    01-08-2012
    01-08-2017
    Perseorangan
    v

    2.

    KAB. FLORES TIMUR
    YOSEPH LAGADONI HERIN, S.Sos
    VALENTINUS TUKAN, S.AP
    131.53 – 555 TAHUN 2011
    132.53 – 556 TAHUN 2011
    22-07-2011
    26-07-2011
    26-07-2016
    PDI-P, PAN, PPRN, P.Barnas, PKPI, PKNU
    v

    3.

    KAB. SUMBA BARAT
    JUBILATE PIETER PANDANGO, S.Pd, M.Si
    REKO DETA, S.Ipem
    131.53 – 668 TAHUN 2010
    132.53 – 669 TAHUN 2010
    03-09-2010
    21-09-2010
    21-09-2015
    PKB, P.Pelopor, PDS, P.Hanura, PIS, PPI, P.Barnas, PNBKI, PDP
    v

    4.

    KAB. MANGGARAI BARAT
    Drs. AGUSTINUS Ch. DULA
    Drs. GASA MAXIMUS, M.Si
    131.53 – 461 TAHUN 2010
    132.53 – 462 TAHUN 2010
    09-08-2010
    30-08-2010
    30-08-2015
    PAN, PPDI, PD, P.Pelopor
    v

    5.

    KAB. SUMBA TIMUR
    Drs. GIDION MBILIJORA, M.Si
    Dr. MATIUS KITU, Sp.B
    131.53 – 368 TAHUN 2010
    132.53 – 369 TAHUN 2010
    22-07-2010
    31-08-2010
    31-08-2015
    P. Golkar
    v

    6.

    KAB. MANGGARAI
    Drs. CHRISTIAN ROTOK
    Dr. DENO KAMELUS, SH, MH
    131.53 – 491 TAHUN 2010
    132.53 – 492 TAHUN 2010
    09-08-2010
    14-09-2010
    14-09-2015
    P.Golkar, PAN, PPP, P.Pelopor, PKPI
    v

    7.

    KAB. NGADA
    MARIANUS SAE
    Drs. PAULUS SOLIWOA
    131.53 – 537 TAHUN 2010
    132.53 – 538 TAHUN 2010
    17-08-2010
    14-09-2010
    14-09-2015
    PAN, PDK, PKPB, PKB, PKS
    v

    8.

    KAB. SIKKA
    Drs. YOSEPH ANSAR RERA
    Drs. PAOLUS NONG SUSAR
    131.53 – 4595 TAHUN 2013
    132.53 – 4596 TAHUN 2013
    20-06-2013
    06-07-2013
    06-07-2018
    P.Gerindra, PDP
    v

    9.

    KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
    Ir. PAULUS VICTOR ROLAND MELLA, M.Si.
    Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH.
    131.53 – 149 TAHUN 2009
    132.53 – 150 TAHUN 2009
    23-02-2009
    06-03-2009
    06-03-2014
    PD, PKPI, PKB, PPP, PKPB, PPD, PAN, PM, PPIB, PNBK, PDK, PBSD, PNIM, PSI, PPDI, P Pancasila
    v

    10.

    KAB. BELU
    Drs. JOACHIM LOPEZ
    TAOLIN LUDOVIKUS, BA
    131.53 – 106 TAHUN 2009
    132.53 – 107 TAHUN 2009
    02-02-2009
    17-02-2009
    17-02-2014
    P. Golkar
    v

    11.

    KAB. KUPANG
    Drs. AYUB TITU EKI, MS, Ph.D
    VIKTOR YERMIAS TIRAN, S.Sos, M.Si.
    131.53 – 161 TAHUN 2009
    132.53 – 162 TAHUN 2009
    02-03-2009
    25-03-2009
    25-03-2014
    PDI-P
    v

    12.

    KAB. ENDE
    Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si.
    Drs. ACHMAD MOCHDAR
    131.53 – 92 TAHUN 2009
    132.53 – 93 TAHUN 2009
    28-01-2009
    07-04-2009
    07-04-2014
    PDI-P,PNBK, PBSD, PKS, PPDK, PPP, PBR,Pelopor, PPNU, Patriot
    v

    13.

    KAB. ALOR
    Drs. SIMEON THOBIAS PALLY
    Drs. H. JUSRAN MUHAMAD TAHIR
    131.53 – 71 TAHUN 2009
    132.53 – 72 TAHUN 2009
    20-01-2009
    15-03-2009
    15-03-2014
    PBB, PM, PKB, PKPB, PBR, Patriot Pancasila, PAN, PD
    v

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    14.

    KAB. TIMOR TENGAH UTARA
    RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt
    ALOYSIUS KOBES, S.Sos
    131.53 – 1018 TAHUN 2010
    132.53 – 1019TAHUN 2010
    10-12-2010
    21-12-2010
    21-12-2015
    PDI-P, PIS, PDS, PKPB, PKDI, PPD
    v

    15.

    KAB. LEMBATA
    ELIASER YENTJI SUNUR, ST
    VIKTOR MADO WUTUN, SH
    131.53 – 608 TAHUN 2011
    132.53 – 609 TAHUN 2011
    12-08-2011
    25-08-2011
    25-08-2016
    PDI-P
    v

    16.

    KAB ROTE NDAO
    Drs. LEONARD HANING, MM
    Drs. MARTHEN LUTHER SAEK
    131.53 – 57 TAHUN 2009
    132.53 – 58 TAHUN 2009
    19-01-2009
    09.-02-2009
    09-02-2014
    INDEPENDEN
    v

    17.

    KAB. NAGEKEO
    Drs. JOHANES SAMPING AOH
    Drs. PAULUS KADJU
    131.53 – 722 TAHUN 2008
    132.53- 723 TAHUN 2008
    15-09-2008
    20-10-2008
    20-10-2013
    PD, PAN, PNIM, PBB, PKB
    v

    18.

    KAB. SUMBA BARAT DAYA
    dr. KORNELIUS KODI METE
    JACOB MALO BULU, B.Sc.
    131.53 – 939 TAHUN 2008
    132.53 – 940 TAHUN 2008
    09-12-2008
    27-12-2008
    27-12-2013
    PDI-P
    v

    19.

    KAB. SUMBA TENGAH
    Drs. UMBU SAPPI PATEDUK
    UMBU DONDU, BBA
    131.53 – 799 TAHUN 2008
    132.53 – 800 TAHUN 2008
    17-10-2008
    03-11-2008
    03-11-2013
    PDK, P.PELOPOR PBB, PKB, PKPI, PD, PKPB
    v

    20.

    KAB. MANGGARAI TIMUR
    Drs. YOSEPH TOTE, M.Si.
    AGAS ANDREAS, SH, M.Hum
    131.53 – 80 TAHUN 2009
    132.53 – 81 TAHUN 2009
    21-01-2009
    14-02-2009
    14-02-2014
    P. Golkar
    v

    21.

    KAB. SABU RAIJUA
    Ir. MARTHEN LUTHER DIRA TOME
    Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si
    131.53 – 7 TAHUN 2011
    132.53 – 8 TAHUN 2011
    04-01-2011
    24-01-2011
    24-01-2016
    P. Golkar
    v

    22.

    KAB. MALAKA
    HERMAN NAI ULU, SH, M.Hum (PJ)
    131.53-2791 TAHUN 2013
    19-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2014
    PNS

    v

    1. Wakil Bupati Nagekeo an. Drs. Paulus Kadju meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2012.

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI KALIMANTAN BARAT

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. KAPUAS HULU
    A. M. NASIR, SH
    AGUS MULYANA, SH
    131.61 – 361 TAHUN 2010
    132.61 – 362 TAHUN 2010
    22-07-2010
    04-08-2010
    04-08-2015
    P. Golkar, PPP, P.Patriot
    v

    2.

    KAB. KETAPANG
    Drs. HENRIKUS, M.Si
    BOYMAN HARUN, SH
    131.61 – 604 TAHUN 2010
    132.61 – 605 TAHUN 2010
    26-08-2010
    30-08-2010
    30-08-2015
    PDIP, PAN, PD
    v

    3.

    KAB. SEKADAU
    SIMON PETRUS, S.Sos., M.Si
    RUPINUS, SH., M.Si
    131.61 – 292 TAHUN 2010
    132.61 – 293 TAHUN 2010
    23-06-2010
    16-08-2010
    16-08-2015
    PDI-P, PD, PPD, PNBKI, PDS
    v

    4.

    KAB. BENGKAYANG
    SURYADMAN GIDOT, S.Pd
    AGUSTINUS NAON, S.Sos
    131.61 – 400 TAHUN 2010
    132.61 – 401 TAHUN 2010
    30-07-2010
    10-08-2010
    10-08-2015
    PD, P. Hanura
    v

    5.

    KAB. MELAWI
    H. FIRMAN MUNTACO, SH, MH
    PANJI, S.Sos
    131.61 – 382 TAHUN 2010
    132.61 – 383 TAHUN 2010
    23-07-2010
    19-08-2010
    19-08-2015
    P. Golkar
    v

    6.

    KAB. SINTANG
    Drs. MILTON CROSBY, M.Si
    Drs. IGNATIUS JUAN, MM
    131.61 – 568 TAHUN 2010
    132.61 – 569 TAHUN 2010
    23-08-2010
    26-08-2010
    26-08-2015
    PKPI, PD, PDI-P, PKB, PKPB
    v

    7.

    KAB. SANGGAU
    Ir. H. SETIMAN H. SUDIN
    PAOLUS HADI, S.IP`
    131.61 – 111 TAHUN 2009
    132.61 – 112 TAHUN 2009
    02-02-2009
    05-02-2009
    05-02-2014
    PNBK, PSI, PPP, PKS, PBB, PBR, Pancasila, PPNUI
    v

    8.

    KAB. PONTIANAK
    Drs. H. RIA NORSAN, MM, MH
    Drs. H. RUBIJANTO
    131.61 – 61 TAHUN 2009
    132.61- 62 TAHUN 2009
    19-01-2009
    13-04-2009
    13-04-2014
    P. Golkar, PAN, PDK, PD
    v

    9.

    KOTA PONTIANAK
    H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum
    PARYADI, S.Hut
    131.61 – 942 TAHUN 2008
    132.61 – 943 TAHUN 2008
    09-12-2008
    22-12-2008
    22-12-2013
    PPP
    v

    10.

    KAB. SAMBAS
    dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.PH
    DR. PABALI MUSA, M.Ag
    131.61 – 463 TAHUN 2011
    132.61 – 464 TAHUN 2011
    10-06-2011
    12-06-2011
    12-06-2016
    PD, PPP, PNBKI PAN
    v

    11.

    KAB. LANDAK
    DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si
    HERCULANUS HERIADI, SE
    131.61 – 613 TAHUN 2011
    132.61 – 614 TAHUN 2011
    15-08-2011
    06-09-2011
    06-09-2016
    PDI-P
    v

    12.

    KOTA SINGKAWANG
    Drs. H. AWANG ISHAK, M.Si
    H. ABDUL MUTALIB, SE, ME
    131.33 – 841 TAHUN 2012
    132.33 – 842 TAHUN 2012
    30-11-2012
    17-12-2012
    17-12-2017
    P.Golkar, PPP, PAN, PKB, PKS
    v

    13.

    KAB. KAYONG UTARA
    H. HILDI HAMID
    IDRUS
    131.61 -4599 TAHUN 2013
    132.61 -4600 TAHUN 2013
    20-06-2013
    25-06-2013
    25-06-2018
    PPN, PDI-P, PD, PAN, PBR, P.Gerindra
    v

    14.

    KAB. KUBU RAYA
    MUDA MAHENDRAWAN, SH
    Drs. ANDREAS MUHROTIEN, M.Si
    131.61 – 119 TAHUN 2009
    132.61- 120 TAHUN 2009
    05-02-2009
    17-02-2009
    17-02-2014
    Perseorangan
    v

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. KOTAWARINGIN BARAT
    Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si
    BAMBANG PURWANTO, S.ST
    131.62 – 584 TAHUN 2011
    132.62 – 585 TAHUN 2011
    08-08-2011
    30-12-2011
    30-12-2016
    PD, P.Golkar, PKS, PPP, P.Hanura
    v

    2.

    KAB. KAPUAS
    Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MMT, M.T
    Ir. H. MUHAJIRIN, M.P
    131.62 – 2801 TAHUN 2013
    132.62 -2802 TAHUN 2013
    19-04-2013
    25-04-2013
    25-04-2018
    P.Golkar, P.Pelopor, PPN
    v

    3.

    KOTA PALANGKARAYA
    H.M. RIBAN SATIA, S.Sos
    Dr. MOFIT SAPTONO SUBAGIO, M.P
    131.62 – 6571 TAHUN 2013
    132.62 – 6572 TAHUN 2013
    11-09-2013
    23-09-2013
    23-09-2018
    P.Golkar, PD, PKB, PB, PPP, PAN
    v

    4.

    KAB. BARITO UTARA
    H. NADALSYAH
    Drs. OMPIE HERBY
    131.62 – 6525 TAHUN 2013
    132.62 -6526 TAHUN 2013
    05-09-2013
    23-09-2013
    23-09-2018
    PAN, PD, PBR, P.Patriot
    v

    5.

    KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
    H. SUPIAN HADI, S.Ikom
    Drs. H. M. TAUFIQ MUKRI, SH, MM
    131.62 – 670 TAHUN 2010
    132.62 – 671 TAHUN 2010
    03-09-2010
    25-10-2010
    25-10-2015
    PDI-P, PAN, PPP, PKS, PBB, PMB, PNBK, PKP, PDP, P.Republikan
    v

    6.

    KAB. BARITO SELATAN
    Ir. H. M. FARID YUSRAN, MM
    SATYA TITIEK ATYANI DJODIR
    131.62 – 650 TAHUN 2011
    132.62 – 651 TAHUN 2011
    13-09-2011
    19-09-2011
    19-09-2016
    PDI-P, PBB, PPP, PIS
    v

    7.

    KAB. KATINGAN
    AHMAD YANTENGLIE, SE
    SAKARIYAS, SE
    131.62 – 4743 TAHUN 2013
    132.62 -4744 TAHUN 2013
    22-07-2013
    24-07-2013
    24-07-2018
    P.Gerindra, PDP, PBB
    v

    8.

    KAB. SERUYAN
    SUDARSONO, SH
    YULHAIDIR
    131.62 – 4662 TAHUN 2013
    132.62 -4663 TAHUN 2013
    09-07-2013
    23-07-2013
    23-07-2018
    PERSEORANGAN
    v

    9.

    KAB. SUKAMARA
    H. AHMAD DIRMAN
    H. WINDU SUBAGIO
    131.62 – 4632 TAHUN 2013
    132.62 -4633 TAHUN 2013
    28-06-2013
    22-07-2013
    22-07-2018
    P.Golkar, PKPB, P.Hanura, P.Gerindra
    v

    10.

    KAB. LAMANDAU
    Ir. MARUKAN
    Drs. H. SUGIYARTO
    131.62 – 4652 TAHUN 2013
    132.62 -4653 TAHUN 2013
    04-07-2013
    22-07-2013
    22-07-2018
    P.Golkar, PDI-P, PD, PPP, P.Gerindra, PKPI, PAN
    v

    11.

    KAB. GUNUNG MAS
    Drs. HAMBIT BINTIH, MM
    Drs. ARTON S. DOHONG
    131.62- 1003 TAHUN 2008
    132.62- 1004 TAHUN 2008
    24-12-2008
    31-12-2008
    31-12-2013
    PDI-P
    v

    12.

    KAB. PULANG PISAU
    H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM
    PUDJI RUSTATY NARANG
    131.62 – 4551 TAHUN 2013
    132.62 -4552 TAHUN 2013
    12-06-2013
    24-07-2013
    24-07-2018
    P.Golkar, PDI-P
    v

    13.

    KAB. MURUNG RAYA
    Drs. PERDIE, MA
    DARMAJI, SE
    131.62 – 4788 TAHUN 2013
    132.62 -4789 TAHUN 2013
    25-07-2013
    26-07-2013
    26-07-2018
    PAN, PKB, PDS, PMB, PBB, PKPP, P.Hanura, P.Gerindra
    v

    14.

    KAB. BARITO TIMUR
    AMPERA A.Y. MEBAS, SE
    H. SURIANSYAH, SKM
    131.62 – 4792 TAHUN 2013
    132.62 -4793 TAHUN 2013
    25-07-2013
    26-07-2013
    26-07-2018
    PP, PKPB
    v

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. BANJAR
    Ir. H. GUSTI KHAIRUL SALEH, MM
    Drs. H. A. FAUZAN SALEH, M.Ag
    131.63 – 315 TAHUN 2010
    132.63 – 316 TAHUN 2010
    29-06-2010
    06-08-2010
    06-08-2015
    P.Golkar, PPP
    v

    2.

    KOTA BANJARBARU
    Drs. H. M. RUZAIDIN NOOR, M.AP
    Drs. H. OGI FAJAR NUZULI, M.Pd, M.AP
    131.63 – 456 TAHUN 2010
    132.63 – 457 TAHUN 2010
    06-08-2010
    11-08-2010
    11-08-2015
    PDI-P, PAN, PBR
    v

    3.

    KOTA BANJARMASIN
    H. MUHIDIN
    H.M. IRWAN ANSHARI, SE, MM
    131.63 – 445 TAHUN 2010
    132.63 – 446 TAHUN 2010
    06-08-2010
    12-08-2010
    12-08-2015
    PBR, P.Gerindra, PKPB
    v

    4.

    KAB. TANAH BUMBU
    MARDANI H. MAMING, SH
    Drs. H. DIFRIADI
    131.63 – 688 TAHUN 2010
    132.63 – 689 TAHUN 2010
    15-09-2010
    20-09-2010
    20-09-2015
    PDI-P
    v

    5.

    KAB. KOTABARU
    H. IRHAMI RIDJANI, S.Sos, M.Si
    RUDY SURYANA, S.Sos, MM.Pd
    131.63 – 376 TAHUN 2010
    132.63 – 377 TAHUN 2010
    23-07-2010
    10-08-2010
    10-08-2015
    PPIB, PKPI, PKB, PKNU
    v

    6.

    KAB. BALANGAN
    Ir. H. SEFEK EFFENDIE, ME.
    Drs. H. ANSHARRUDDIN, M.Si.
    131.63 – 301 TAHUN 2010
    132.63 – 302 TAHUN 2010
    24-06-2010
    13-08-2010
    13-08-2015
    P.Golkar, PPP, PKS, PAN,PBR,PD, PDI-P
    v

    7.

    KAB. HULU SUNGAI TENGAH
    Ir. H. HARUN NURASID, MM, MT
    131.63 – 348 TAHUN 2010
    15-07-2010
    31-08-2010
    31-08-2015
    PKS, P.Golkar, PDIP, PPP, PD, PKPB, PKNU
    v

    8.

    KAB. HULU SUNGAI UTARA
    Drs. H. ABDUL WAHID, HK, MM, M.Si
    H. HUSAIRI ABDI, LC
    131.63 – 689 TAHUN 2012
    132.64 – 690 TAHUN 2012
    26-09-2012
    09-10-2012
    09-10-2017
    P. Golkar, PPP
    v

    9.

    KAB. BARITO KUALA
    H. HASANUDDIN MURAD, SH
    H. MA’MUN KADERI, SE
    131.63 – 752 TAHUN 2012
    132.63 – 753 TAHUN 2012
    24-10-2012
    04-11-2012
    04-11-2017
    P. Golkar, PD, PDI-P, PPP, PKB, PKS, P.Gerindra, PBR, PKB, PBB, PAN
    v

    10.

    KAB. TAPIN
    Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM
    Ir. H. SUFIAN NOOR
    131.63 – 94 TAHUN 2013
    132.63 – 95 TAHUN 2013
    31-01-2013
    19-02-2013
    19-02-2018
    P. Golkar, PKB, PDI-P, PD,PPP, PKS
    v

    11.

    KAB. TANAH LAUT
    H. BAMBANG ALAMSYAH, ST
    Drs. H. SUKAMTA
    131.63 – 4719 TAHUN 2013
    132.63 – 4720 TAHUN 2013
    17-07-2013
    24-07-2013
    24-07-2018
    PDI-P,P.Golkar, P.Hanura
    v

    12.

    KAB. HULU SUNGAI SELATAN
    Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP
    H. ARDIANSYAH, S.Hut
    131.63 – 4511 TAHUN 2013
    132.63 – 4512 TAHUN 2013
    05-06-2013
    17-06-2013
    17-06-2018
    P. Golkar, PKB, PDI-P, PKS
    v

    13.

    KAB. TABALONG
    Drs. H. RACHMAN RAMSYI, M.Si.
    H. MUCHLIS, SH
    131.63 – 59 TAHUN 2009
    132.63 – 60 TAHUN 2009
    19-01-2009
    17-03-2009
    17-03-2014
    P. Golkar, PPP, PBB
    v

    Catatan :

    1. Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah diberhentikan dgn Kepmendagri No. 132.63 – 269 Tahun 2012 tgl. 17-04-2012.

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. KUTAI KARTANEGARA
    RITA WIDYASARI, S.Sos, MM
    H.M. GHUFRON YUSUF, SH, MM
    131.64 – 275 TAHUN 2010
    132.64 – 276 TAHUN 2010
    22-06-2010
    30-06-2010
    30-06-2015
    P. Golkar
    v

    2.

    KAB. PASER
    H. M. RIDWAN SUWIDI
    H. M. MARDIKANSYAH, SH, M.Ap
    131.64 – 471 TAHUN 2010
    132.64 – 472 TAHUN 2010
    09-08-2010
    31-08-2010
    31-08-2015
    P.Golkar, PD, PAN, Patriot, PB, PKS, PDI-P
    v

    3.

    KAB. BERAU
    Drs. H. MAKMUR HAPK, MM
    Ir. H. AHMAD RIFAI, MM
    131.64 – 631 TAHUN 2010
    132.64 – 632 TAHUN 2010
    31-08-2010
    15-09-2010
    15-09-2015
    P. Golkar, PPP, PKS, PDI-P, PD, PK, PKB, P.Gerindra, PAN, Patriot, PDK
    v

    4.

    KOTA SAMARINDA
    H. SYAHARIE JA’ANG, SH, M.Si
    Ir. H. NUSYIRWAN ISMAIL, M.Si
    131.64 – 903 TAHUN 2010
    132.64 – 904 TAHUN 2010
    05-11-2010
    23-11-2010
    23-11-2015
    PD, PKS, PPP, PBR, P.Pelopor
    v

    5.

    KOTA BALIKPAPAN
    H. M. RIZAL EFFENDI, SE
    H. HERU BAMBANG, SE
    131.64 – 234 TAHUN 2011
    132.64 – 235 TAHUN 2011
    06-04-2011
    30-05-2011
    30-05-2016
    P.Golkar, PD, PDI-P, P.Gerindra, PBB, PAN, PKB

    v

    6.

    KOTA BONTANG
    Ir. H. ADI DARMA, M.Si
    H. ISRO UMARGHANI
    131.64 – 82 TAHUN 2011
    132.64 – 83 TAHUN 2011
    01-02-2011
    23-03-2011
    23-03-2016
    PKS, P.Hanura, PD, PDK, P.Patriot, PPP

    v

    7.

    KAB. KUTAI TIMUR
    Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si.
    Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si
    131.64 – 53 TAHUN 2011
    132.64 – 54 TAHUN 2011
    20-01-2011
    13-02-2011
    13-02-2016
    PD, PKPI, P.Golkar, PPD, PKB, PKS, PDI-P, Patriot, PAN, PK, PNBKI, PPPI, PPD, PPRN, PPI, PPPI, PPNUI, PIS, P.Barnas, PM, PDP

    v

    8.

    KAB. KUTAI BARAT
    ISMAIL THOMAS, SH, M.Si
    H. DIDIK EFFENDI, S.Sos, M.Si
    131.64 – 202 TAHUN 2011
    132.64 – 203 TAHUN 2011
    30-03-2011
    19-04-2011
    19-04-2016
    PDI-P, PAN, PD, P.Gerindra
    v

    9.

    KAB. PANAJAM PASUT
    Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si
    Drs. H. MUSTAQIM MZ, MM
    131.64 – 4710 TAHUN 2013
    132.64 – 4711 TAHUN 2013
    17-07-2013
    31-07-2013
    31-07-2018
    PDI-P, PDK, PAN, P.Hanura
    v

    10.

    KAB. MAHAKAM ULU
    M.S. RUSLAN, SH, MH (PJ)
    131.64-2788 TAHUN 2013
    16-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2014
    PNS

    v

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI KALIMANTAN UTARA

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. BULUNGAN
    Drs. H. BUDIMAN ARIFIN, M.Si
    Drs. LIET INGAI, M.Si
    131.64 – 473 TAHUN 2010
    132.64 – 474 TAHUN 2010
    09-08-2010
    01-09-2010
    01-09-2015
    PD, PDI-P, PKDI, PDP, PDS, PKPI, PDK

    v

    2.

    KOTA TARAKAN
    H. UDIN HIANGGIO
    SUHARDJO
    131.64 – 996 TAHUN 2008
    132.64 – 997 TAHUN 2008
    23-12-2008
    02-03-2009
    02-03-2014
    P. Golkar, PDI-P
    v

    3.

    KAB. NUNUKAN
    Drs. BASSRI
    Hj. ASMAH GANI
    131.64 – 295 TAHUN 2011
    132.64 – 296 TAHUN 2011
    29-04-2011
    31-05-2011
    31-05-2016
    P.Golkar, PKS, P.Gerindra, P.Patriot
    v

    4.

    KAB. MALINAU
    Drs. YANSEN TP, M.Si
    TOPAN AMRULLAH, S.Pd
    131.64 – 182 TAHUN 2011
    132.64 – 183 TAHUN 2011
    18-03-2011
    03-04-2011
    03-04-2016
    PD, P.Gerindra, P.Barnas, PKS, P.Hanura, Pelopor, PKD, PKPB, PRN, PIS
    v

    5.

    KAB. TANA TIDUNG
    Drs. UNDUNSYAH, M.Si
    MARKUS
    131.64 -12 TAHUN 2010
    132.64 – 13 TAHUN 2010
    08-01-2010
    18-01-2010
    18-01-2015
    PBR, PPRN, PMB, PNIM, PK, PKNU, PM, PKS, PDK, PPI, GERINDRA, PDP, PBI
    v

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI SULAWESI UTARA

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KOTA TOMOHON
    JIMMY F. EMAN, SE, AK
    131.71 – 176 TAHUN 2012
    19-03-2012
    07-01-2011
    07-01-2016
    P.Gerindra, P.Hanura
    v

    2.

    KAB. MINAHASA UTARA
    Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA
    YULISA BARAMULI, SH
    131.71 – 981 TAHUN 2010
    132.71 – 982 TAHUN 2010
    01-12-2010
    10-12-2010
    10-12-2015
    PD, PPIB, P.Hanura, PAN
    v

    3.

    KAB. MINAHASA SELATAN
    CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU
    Drs. SONNY F. TANDAYU
    131.71 – 993 TAHUN 2010
    132.71 – 994 TAHUN 2010
    06-12-2010
    14-12-2010
    14-12-2015
    P. Golkar
    v

    4.

    KOTA MANADO
    Ir. GODBLESS SOFCAR VICKY LUMENTUT, M.Si, MM
    HARLEY ALFREDO BENFICA MANGINDAAN, SE, M.SM
    131.71 – 974 TAHUN 2010
    132.71 – 975 TAHUN 2010
    26-11-2010
    10-12-2010
    10-12-2015
    PD
    v

    5.

    KAB. MINAHASA
    Drs. JANTJE WOWILING SAJOW, M.Si
    IVAN S.J. SARUNDAJANG
    131.71 – 406 TAHUN 2013
    132.71 – 407 TAHUN 2013
    28-02-2013
    17-03-2013
    17-03-2018
    PDI-P
    v

    6.

    KAB. BOLAANG MONGONDOW
    Hi. SALIHI MOKODONGAN
    YANNY RONNY TUUK
    131.71 – 461 TAHUN 2011
    132.71 – 462 TAHUN 2011
    10-06-2011
    16-07-2011
    16-07-2016
    PAN, PKS, PDIP, PDS
    v

    7.

    KAB. KEP. SANGIHE
    Drs. HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA, M.Si
    JABES EZAR GAGHANA, SE, ME
    131.71 – 755 TAHUN 2011
    132.71 – 756 TAHUN 2011
    26-10-2011
    01-11-2011
    01-11-2016
    PDI-P, PAN
    v

    8.

    KOTA BITUNG
    HANNY SONDAKH
    MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE, M.Si
    131.71 – 108 TAHUN 2011
    132.71 – 109 TAHUN 2011
    10-02-2011
    21-02-2011
    21-02-2016
    PD, PKPI
    v

    9.

    KAB. KEP. TALAUD
    Dr. ELLY ENGELBERT LASUT
    Drs. CONSTANTINE GANGALI, ME
    131.71 – 516 TAHUN 2009
    132.71 – 517 TAHUN 2009
    16-07-2009
    21-07-2009
    21-07-2014
    P. GOLKAR
    v

    10.

    KAB. BOLMONG UTARA
    Drs. Hi. DEPRI PONTOH
    SURIANSYAH KOROMPOT, SH
    131.71 – 4817 TAHUN 2013
    132.71 – 4818 TAHUN 2013
    30-07-2013
    05-09-2013
    05-09-2018
    PPP
    v

    11.

    KAB. SITARO
    TONI SUPIT
    SISKA SALINDEHO
    131.71 – 6461 TAHUN 2013
    132.71 – 6462 TAHUN 2013
    29-08-2013
    08-09-2013
    08-09-2018
    PDI-P
    v

    12.

    KAB. MINAHASA TENGGARA
    JAMES SUMENDAP, SH
    RONALD KANDOLI
    131.71 – 6662 TAHUN 2013
    132.71 – 6663 TAHUN 2013
    16-09-2013
    24-09-2013
    24-09-2018
    PAN, PDI-P
    v

    13.

    KOTA KOTAMOBAGU
    Ir. Hj. TATONG BARA
    Drs. Hi. JAINUDDIN DAMOPOLII
    131.71 – 6636 TAHUN 2013
    132.71 – 6637 TAHUN 2013
    12-09-2013
    22-09-2013
    22-09-2018
    PAN
    v

    14.

    KAB. BOLMONG TIMUR
    SEHAN SALIM LANDJAR
    MEDY LENSUN
    131.71 – 748 TAHUN 2010
    132.71 – 749 TAHUN 2010
    30-09-2010
    04-10-2010
    04-10-2015
    PBR, PDS, PKB, PR, P. Pelopor
    v

    15.

    KAB. BOLMONG SELATAN
    Hi. HERSON MAYULU, S.IP
    Drs. SYAMSUL BAHRI BADU
    131.71 – 991 TAHUN 2010
    132.71 – 4519 TAHUN 2013
    06-12-2010
    05-06-2013
    16-12-2010
    16-12-2015
    PDI-P, PB, PAN
    v

    Catatan :

    1. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT Bupati Kep. Talaud diberhentikan sementara dgn Kepmendagri No. 131.71-626 Tahun 2010 tgl. 27 Agustus 2010

    2. JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE Walikota Tomohon diberhentikan (mengundurkan diri) dengan Kepmendagri No. 131.71- 176 Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI SULAWESI TENGAH

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. POSO
    Drs. PIET INKIRIWANG, MM
    Ir. SAMSURI, M.Si
    131.72 – 366 TAHUN 2010
    132.72 – 367 TAHUN 2010
    22-07-2010
    30-08-2010
    30-08-2015
    PD
    v

    2.

    KAB. TOLI-TOLI
    H. MOH. SALEH BANTILAN, SH, MM
    AMRAN Hi. YAHYA
    131.72 – 675 TAHUN 2010
    132.72 – 676 TAHUN 2010
    08-09-2010
    14-09-2010
    14-09-2015
    P.Patriot, PPI, PKDI, PBB, PKPI, PAN, PNBKI, PK, P.Gerindra, P.Barnas,
    v

    3.

    KAB. TOJO UNA-UNA
    Drs. DAMSIL LADJALANI
    JAMAL JURAEJO, S.Sos, M.Si
    131.72 – 441 TAHUN 2010
    132.72 – 442 TAHUN 2010
    05-08-2010
    29-08-2010
    29-08-2015
    P. Golkar, PPP, PIS, PR
    v

    4.

    KAB. DONGGALA
    Drs. H. HABIR PONULELE, MM
    ALY LASAMAULU, SE, M.Si.
    131.72 – 924 TAHUN 2008
    132.72 – 925 TAHUN 2008
    03-12-2008
    24-12-2008
    24-12-2013
    P. GOLKAR
    v

    5.

    KAB. BUOL
    dr. AMIRUDIN RAUF, Sp.OG, M.Si
    DR. Ir. SYAMSUDIN KOLOI, MS
    131.72 – 645 TAHUN 2012
    132.72 – 646 TAHUN 2012
    17-09-2012
    10-10-2012
    10-10-2017
    PPP, PKB, PD, P.Gerindra, P. Hanura, PDIP, PKS.
    v

    6.

    KOTA PALU
    H. RUSDY MASTURA
    H. ANDI MULHANAN TOMBO-LOTUTU, SH
    131.72 – 744 TAHUN 2010
    132.72 – 745 TAHUN 2010
    29-09-2010
    11-10-2010
    11-10-2015
    P. Golkar, PAN
    v

    7.

    KAB. BANGGAI
    H. M. SOFHIAN MILE, SH
    Ir. H. HERWIN YATIM, MM
    131.72 – 398 TAHUN 2011
    132.72 – 399 TAHUN 2011
    30-05-2011
    08-06-2011
    08-06-2016
    P. Golkar, PDI-P, PDS, P.Gerindra
    v

    8.

    KAB. MOROWALI
    Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si
    Drs. S.U. MARUNDUH, M.Hum
    131.72 -2944 TAHUN 2013
    132.72 -2945 TAHUN 2013
    23-05-2013
    25-05-2013
    25-05-2018
    PD, PKB, PDS
    v

    9.

    KAB. BANGGAI KEP.
    Drs. LANIA LAOSA
    Drs. H. ZAKARIA KAMINDANF
    131.72 – 658 TAHUN 2011
    132.72 – 659 TAHUN 2011
    15-09-2011
    29-09-2011
    29-09-2016
    PPRN, PDS, P.Hanura, P.Patriot, PKS, PMB PPI, PKPI, PBB, PKPB. PPDI, PDP
    v

    10.

    KAB. PARIGI MOUTONG
    SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU
    Drs. KEMAL NATSIR TOANA
    131.72 – 495 TAHUN 2011
    132.72 – 111 TAHUN 2012
    30-06-2011
    01-03-2012
    14-07-2011
    04-03-2012
    09-10-2013
    PPP, PD, PKB, PDI-P, PBB
    v

    11.

    KAB. SIGI
    Ir. H. ASWADIN RANDALEMBAH
    Drs. LIVINGSTONE SANGO
    131.72 – 943 TAHUN 2010
    132.72 – 944 TAHUN 2010
    18-11-2010
    22-11-2010
    22-11-2015
    PDI-P, PDS, PBR, PR
    v

    12.

    KAB. BANGGAI LAUT
    Drs. MOHAMAD HIDAYAT, M.Si (PJ)
    131.72-2789 TAHUN 2013
    16-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2014
    PNS

    v

    13.

    MOROWALI UTARA

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI SULAWESI SELATAN
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. PANGKAJENE KEP.
    H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE
    Drs. ABD. RAHMAN ASSAGAF
    131.73 – 434 TAHUN 2010
    132.73 – 435 TAHUN 2010
    04-08-2010
    08-08-2010
    08-08-2015
    P.Golkar, PKB, PK, PBB, PSI, PDS, PPDI, PR
    v

    2.

    KAB. BARRU
    Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS
    Drs. H. ANDI ANWAR AKSA
    131.73 – 450 TAHUN 2010
    132.73 – 451 TAHUN 2010
    06-08-2010
    10-08-2010
    10-08-2015
    P.Golkar, PKPI, PAN, PBB
    v

    3.

    KAB. GOWA
    H. ICHSAN YASIN LIMPO, SH, MH
    Drs.H. ABBAS ALAUDDIN, SH, MM
    131.73 – 438 TAHUN 2010
    132.73-2880 TAHUN 2013
    05-08-2010
    02-05-2013
    13-08-2010
    17-05-2013
    13-08-2015
    P.Golkar, PDK, PD, PAN, PPP, PBR, P.Hanura, Patriot, PK, PDI-P, PPD
    v

    4.

    KAB. MAROS
    Ir. H. MUH. HATTA RAHMAN, MM
    Drs. H.A. HARMIL MATTOTORANG, MM
    131.73 – 443 TAHUN 2010
    132.73 – 444 TAHUN 2010
    06-08-2010
    11-08-2010
    11-08-2015
    PAN, PBB
    v

    5.

    KAB. SOPPENG
    Drs. H. A. SOETOMO, M.Si
    H. ARIS MUHAMMADIA
    131.73 – 790 TAHUN 2010
    132.73 – 791 TAHUN 2010
    08-10-2010
    16-10-2010
    16-10-2015
    PAN, PPRN, PDP, PKPI, PKNU
    v

    6.

    KAB. LUWU TIMUR
    Drs. H. ANDI HATTA MARAKARMA, MP
    Ir. H. MUH. THORIQ HUSLER
    131.73 – 539 TAHUN 2010
    132.73 – 540 TAHUN 2010
    17-08-2010
    27-08-2010
    27-08-2015
    P.Golkar, PDK, PKS, PPP, PDI-P, PPD
    v

    7.

    KAB. LUWU UTARA
    Drs. H. ARIFIN JUNAIDI
    Hj. INDAH PUTRI INDRIANY, S.IP, M.Si
    131.73 – 807 TAHUN 2010
    132.73- 808 TAHUN 2010
    18-10-2010
    03-11-2010
    03-11-2015
    PPPI, PPRN, PKPI, PPI, PMB, PNBKI, PBB,PM, PDI-P, PIS, PPIB
    v

    8.

    KAB. BULUKUMBA
    H. ZAINUDDIN HASAN
    H. SYAMSUDDIN, SH, MH
    131.73 – 796 TAHUN 2010
    132.73 – 797 TAHUN 2010
    11-10-2010
    09-11-2010
    09-11-2015
    PKB, PKNU, PMB, PM, PKS, PKP, P.Gerindra
    v

    9.

    KOTA MAKASSAR
    Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM
    Drs. H. SUPOMO GUNTUR, MM
    131.73 – 90 TAHUN 2009
    132.73 – 91 TAHUN 2009
    28-01-2009
    08-05-2009
    08-05-2014
    P. Golkar, PDI-P, PDS, PBR, PBB, PPD
    v

    10.

    KAB. TANA TORAJA
    THEOFILUS ALLORERUNG, SE
    ADELHEID SOSANG, SP, MH
    131.73 – 694 TAHUN 2010
    132.73 – 695 TAHUN 2010
    15-09-2010
    27-09-2010
    27-09-2015
    P. Golkar
    v

    11.

    KAB. TAKALAR
    DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE, M.Si
    H. M. NATSIR IBRAHIM, SE
    131.73 – 879 TAHUN 2012
    132.73 – 880 TAHUN 2012
    13-12-2012
    21-12-2012
    21-12-2017
    P. Golkar
    v

    12.

    KAB. BONE
    Drs. H. ANDI FAHSARMAHDIN PADJALANGI, M.Si
    Drs. H. AMBO DALLE, MM
    131.73 -2706 TAHUN 2013
    132.73 -2707 TAHUN 2013
    03-04-2013
    18-04-2013
    18-04-2018
    P. Golkar, PKS, PPP, PKB
    v

    13.

    KAB. BANTAENG
    DR. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr
    131.73 -4762 TAHUN 2013
    132.73 -4763 TAHUN 2013
    23-07-2013
    15-08-2013
    15-08-2018
    PAN, P.Hanura, PDK, PKNU, P.Golkar, PD, PKS
    v

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    Drs. H. MUHAMMAD YASIN, M.T

    14.

    KAB. SINJAI
    H. SABIRIN YAHYA, S.Sos
    H.A. FAJAR YANWAR, SE
    131.73 -4758 TAHUN 2013
    132.73 -4759 TAHUN 2013
    23-07-2013
    12-08-2013
    28-07-2018
    PD, PBR, PKPB, PBN, PPN
    v

    15.

    KAB. JENEPONTO
    Drs. H. RADJAMILO, MP
    Drs. H. BURHANUDDIN, MM
    131.73 – 999 TAHUN 2008
    132.73 – 1000 TAHUN 2008
    24-12-2008
    30-12-2008
    30-12-2013
    P. Golkar, PKB
    v

    16.

    KAB. WAJO
    Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM
    AMRAN MAHMUD, S.Sos, M.Si.
    131.73 – 984 TAHUN 2008
    132.73 – 985 TAHUN 2008
    22-12-2008
    09-02-2008
    09-02-2014
    PSI, PKPI, PM
    v

    17.

    KAB. SIDERENG RAPPANG
    H. RUSDI MASSE
    Ir. H. DOLLAH MANDO
    131.73 – 890 TAHUN 2008
    132.73 – 891 TAHUN 2008
    20-11-2008
    15-12-2008
    15-12-2013
    PPP
    v

    18.

    KAB. ENREKANG
    Ir. HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
    Drs. NURHASAN
    131.73 – 731 TAHUN 2008
    132.73- 732 TAHUN 2008
    16-09-2008
    09-10-2008
    09-10-2013
    P. GOLKAR
    v

    19.

    KOTA PAREPARE
    H. SJAMSU ALAM
    131.73 – 83 TAHUN 2013
    30-01-2013
    …-02-2013
    28-10-2013
    P. GOLKAR
    v

    20.

    KAB. LUWU
    Ir. H. ANDI MUZAKKAR
    SYUKUR BIJAK
    131.73 – 76 TAHUN 2009
    132.73 – 77 TAHUN 2009
    21-01-2009
    13-02-2009
    23-02-2014
    PBB, PBR
    v

    21.

    KAB. KEP. SELAYAR
    Drs. H. SYAHRIR WAHAB, MM
    H. SAIFUL ARIF, SH
    131.73 – 696 TAHUN 2010
    132.73 – 697 TAHUN 2010
    15-09-2010
    30-09-2010
    30-09-2015
    P.Golkar, PAN, PKS, Barnas, PPP, PKB, P.Gerindra
    v

    22.

    KAB. PINRANG
    ASLAM PATONANGI
    KAHARUDDIN
    131.73 – 256 TAHUN 2009
    132.73 – 257 TAHUN 2009
    17-03-2009
    24-04-2009
    24-04-2014
    PAN, PPP, PKPI, PBB, PDS, Pancasila, PPIB, PNUI, PNI, PNBK
    v

    23.

    KOTA PALOPO
    Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH
    AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si
    131.73 -4524 TAHUN 2013
    132.73 -4525 TAHUN 2013
    05-06-2013
    06-07-2013
    06-07-2018
    PNBK, PDP, PK, PPDI, P.Gerindra
    v

    24.

    KAB. TORAJA UTARA
    Drs. FREDERIK BATTI SORRING, S.Sos,MM
    FREDERIK BUNTANG ROMBELAYUK, S.Pd
    131.73 – 165 TAHUN 2011
    132.73 – 166 TAHUN 2011

    10-03-2011
    31-03-2011
    31-03-2016
    P. Hanura, P.Patriot, PDP, PNIM, PKPI, P.Kedaulatan
    v

    Catatan :

    1. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Walikota Parepare diberhentikan dengan Kepmendagri No. 131.73-682 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012.
    2. H. ABD. Razak Badjidu , S.Sos, MH Wakil Bupati Gowa Meninggal Dunia pada tanggal 1 Juli 2012 dan diberhentikan dgn Kepmendagri No. 132.73-910 Tahun 2012 tgl. 26 Desember 2012

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI SULAWESI TENGGARA
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. KONAWE SELATAN
    Drs. H. IMRAN, M.Si
    Drs. H. SUTOARDJO PONDIU, M.Si
    131.74 – 419 TAHUN 2010
    132.74 – 420 TAHUN 2010
    02-08-2010
    12-08-2010
    12-08-2015
    PD, PAN
    v

    2.

    KAB. MUNA
    dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M.Kes
    Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si
    131.74 – 581 TAHUN 2010
    132.74 – 582 TAHUN 2010
    24-08-2010
    16-09-2010
    16-09-2015
    PAN, PDI-P, PD
    v

    3.

    KOTA KENDARI
    Ir. H. ASRUN, M.Eng, Sc.
    H. MUSADAR MAPPASOMBA, SP.MP
    131.74 – 653 TAHUN 2012
    132.74 – 654 TAHUN 2012
    18-09-2012
    08-10-2012
    08-10-2017
    PKS, P. Golkar, PAN, PPP, PD
    v

    4.

    KAB. KOLAKA
    Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si.
    H. AMIR SAHAKA, S.Pd, MS
    131.74 – 969 TAHUN 2008
    132.74 – 970 TAHUN 2008
    19-12-2008
    14-01-2008
    14-01-2014
    PPP, PAN, PKPI, PBR, PDI-P, PKS
    v

    5.

    KAB. KONAWE
    KERY SAIFUL KONGGOASA
    PARINRINGI, SE, M.Si
    131.74 -4503 TAHUN 2013
    132.74 -4504 TAHUN 2013
    04-06-2013
    17-06-2013
    17-06-2018
    PAN
    v

    6.

    KAB. BUTON
    SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH
    Drs. LA BAKRY, M.Si
    131.74 – 532 TAHUN 2012
    132.74 – 533 TAHUN 2012
    07-08-2012
    18-08-2012
    18-08-2017
    PAN, PDP, PBR, PPRN
    v

    7.

    KOTA BAU-BAU
    Drs. A.S. TAMRIN, MH
    WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si
    131.74 – 13 TAHUN 2013
    132.74 – 14 TAHUN 2013
    03-01-2013
    30-01-2013
    30-01-2018
    PAN, PBB, PPN
    v

    8.

    KAB. BOMBANA
    H. TAFDIL, SE, MM
    Ir. Hj. MASYHURA
    131.74 – 544 TAHUN 2011
    132.74 – 545 TAHUN 2011
    13-07-2011
    02-08-2011
    02-08-2016
    PKNU, PSI, PKB, PKPB, PR, PAN
    v

    9.

    KAB. WAKATOBI
    Ir. HUGUA
    H. ARHAWI, SE
    131.74 – 402 TAHUN 2011
    132.74 – 403 TAHUN 2011
    30-05-2011
    28-06-2011
    28-06-2016
    P.Golkar, PKB, PAN, PDI-P, P.Barnas
    v

    10.

    KAB. KOLAKA UTARA
    RUSDA MAHMUD
    BOBY ALIMUDDIN, SE
    131.74 – 339 TAHUN 2012
    132.74 – 340 TAHUN 2012
    16-05-2012
    18-06-2012
    18-06-2017
    PD, P. Golkar, PPP, PKS
    v

    11.

    KAB. BUTON UTARA
    Drs.H. MUH. RIDWAN ZAKARIA, M.Si
    HARMIN HARI, SP, M.Si
    131.74 – 253 TAHUN 2010
    132.74 – 254 TAHUN 2010
    07-06-2010
    10-06-2010
    10-06-2015
    PAN, P.PATRIOT, PPP, PKPI
    v

    12.

    KAB. KONAWE UTARA
    Drs. H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si
    Ir. RUKSAMIN, M.Si
    131.74 – 266 TAHUN 2011
    132.74 – 267 TAHUN 2011
    12-04-2011
    21-04-2011
    21-04-2016
    PD, PBB, PPDI
    v

    13.

    KAB. KOLAKA TIMUR
    Drs. H. TONY HERBIANSYAH, M.Si (PJ)
    131.74-2773 TAHUN 2013
    16-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2014
    PNS

    v

    14.

    KONAWE KEPULAUAN

    Catatan :

    1. Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si Bupati Kolaka diberhentikan sementara dgn Kepmendagri No. 131.74 – 2740 Tahun 2013 tanggal 5 April 2013

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI GORONTALO

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. BONE BOLANGO
    H. HAMIM POU
    131.75 – 2898 TAHUN 2013
    06-05-2010
    27-05-2013
    18-09-2015
    Perseorangan
    v

    2.

    KAB. GORONTALO
    DAVID BOBIHOE AKIB
    TONNY S. JUNUS
    131.75 – 483 TAHUN 2010
    132.75 – 484 TAHUN 2010
    09-08-2010
    30-08-2010
    30-08-2015
    P.Golkar, PAN, PKS, PD, P.Hanura, PBB
    v

    3.

    KAB. POHUWATO
    Hi. SYARIF MBUINGA, S.PdI
    AMIN HARAS
    131.75 – 633 TAHUN 2010
    132.75 – 634 TAHUN 2010
    31-08-2010
    22-09-2010
    22-09-2015
    P.Golkar, PKB, PD, PAN, PKPB
    v

    4.

    KOTA GORONTALO
    Dr. H. WENI LIPUTO, MM (PJ)
    131.75 – 4542 TAHUN 2013
    10-06-2013
    12-06-2013
    12-06-2014
    PNS

    v

    5.

    KAB. BOALEMO
    Drs. RUM PAGAU
    LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos
    131.75 – 28 TAHUN 2011
    132.75 – 29 TAHUN 2011
    16-01-2011
    01-02-2012
    01-02-2017
    P. Golear
    v

    6.

    KAB. GORONTALO UTARA
    Hi. INDRA YASIN, SH, MH
    IDRUS M.T. MOPILI, SE, MM
    131.75 – 44 TAHUN 2012
    132.75 – 290 TAHUN 2012
    01-02-2012
    26-04-2012
    14-02-2012
    28-05-2012
    06-12-2013
    P. GOLKAR
    v

    Catatan :

    1. H. Abdul Haris Nadjamuddin Bupati Bone Bolango meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2012.

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI SULAWESI BARAT

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. MAMUJU
    Drs. H. SUHARDI DUKA, MM
    Ir. BUSTAMIN BAUSAT
    131.76 – 711 TAHUN 2010
    132.76 – 712 TAHUN 2010
    20-09-2010
    08-10-2010
    08-10-2015
    P.Golkar, PD, PAN
    v

    2.

    KAB. POLEWALI MANDAR
    Drs. H. ALI BAAL, M.Si.
    H. NADJAMUDDIN IBRAHIM, S.
    131.76 – 987 TAHUN 2008
    132.76 – 988 TAHUN 2008
    23-12-2008
    07-01-2009
    07-01-2014
    PM, Pelopor, PBB, PBR, PAN, PNIM, PKPB, PDS, PSI, P.Pancasila, PPD, PKPI
    v

    3.

    KAB. MAJENE
    H. KALMA KATTA, S.Sos, MM
    Drs. H. FAHMI MASSIARA, M.H
    131.76 – 482 TAHUN 2011
    132.76 – 483 TAHUN 2011
    23-06-2011
    25-06-2011
    25-06-2016
    P.Golkar, PBR, P.Hanura, PPP, PNIM, PPIB, PMB, PRN
    v

    4.

    KAB. MAMASA
    Drs. H. RAMLAN BADAWI, MH
    VICTOR PAOTONAN, S.Sos
    131.76 -6546 TAHUN 2013
    132.76 -6547 TAHUN 2013
    11-09-2013
    20-09-2013
    20-09-2018
    P.Golkar, PKB, PDI-P
    v

    5.

    KAB. MAMUJU UTARA
    Ir. H. AGUS AMBO DJIWA, MP
    Drs. H. MUHAMMAD SAAL
    131.76 – 726 TAHUN 2010
    132.76 – 727 TAHUN 2010
    22-09-2010
    05-10-2010
    05-10-2015
    P.Golkar, PDI-P, PD, PAN, PKS, PKPB, P.Hanura
    v

    6.

    KAB. MAMUJU TENGAH
    DR. JUANDA MAULANA, M.Si (PJ)
    131.76-4654 TAHUN 2013
    05-07-2013
    08-07-2013
    08-07-2014
    PNS

    v

    Catatan :

    1. Drs. Obed Nego Depparinding Bupati Mamasa diberhentikan dengan Kepmendagri No. 131.76-486 Tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011.

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI MALUKU

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
    ABDULLAH VANATH
    Dra. SITTI UMURIA SURUWAKY
    131.81 – 643 TAHUN 2010
    132.81 – 644 TAHUN 2010
    01-09-2010
    13-09-2010
    13-09-2015
    P.Hanura, PD, PIS, PKB, P.Golkar, PKS, PAN, PPIB, PPPI, PMB, PPRN, PBN, PSI, PKDI, PPDI, PPI, PDP, PNBKI, PKDI, PNIM, PKPI, Patriot, PPD, PDK, P.Gerindra
    v

    2.

    KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
    Drs. BITZAEL SALFESTER TEMMAR
    PETRUS P. WEREMBINAN TABORAT, SH
    131.81 – 244 TAHUN 2012
    132.81 – 245 TAHUN 2012
    05-04-2012
    16-04-2012
    16-04-2017
    PDI-P, P.GERINDRA
    v

    3.

    KAB. MALUKU TENGGARA
    SEKDA (PLH)

    PNS

    4.

    KOTA AMBON
    RICHARD LOUHENAPESSY, SH
    M.A.S LATUCONSINA, ST, MT
    131.81 – 552 TAHUN 2011
    132.81 – 553 TAHUN 2011
    20-07-2011
    04-08-2011
    04-08-2016
    P.Golkar, PBR, PPP, P.Gerindra, PDS
    v

    5.

    KAB. MALUKU TENGAH
    TUASIKAL ABUA, SH
    MARLATU L. LELEURY, SE
    131.81 – 593 TAHUN 2012
    132.81 – 594 TAHUN 2012
    31-08-2012
    08-09-2012
    08-09-2017
    PKS, PKB, PM, P. Gerindra
    v

    6.

    KAB. BURU
    RAMLY UMASUGI, S..Pi, MM
    Ir. JUHANA SOEDRADJAT
    131.81 – 897 TAHUN 2011
    132.81 – 898 TAHUN 2011
    29-12-2011
    02-02-2012
    02-02-2017
    P. Golkar, PKB, PBR, PK, PPRN, PKS
    v

    7.

    KAB. KEP. ARU
    SEKDA (PLH)

    26-10-2010
    26-10-2015
    PNS
    v

    8.

    KAB. SERAM BAGIAN BARAT
    JACOBUS F. PUTTILEIHALAT, S.Sos
    M. HUSNI, SP, M.Si
    131.81 – 534 TAHUN 2011
    132.81 – 535 TAHUN 2011
    12-07-2011
    13-09-2011
    13-09-2016
    PD, PPP, PAN, PKP, PKPI, PNIM, PKB, P. Golkar
    v

    9.

    KOTA TUAL
    SEKDA (PLH)

    PNS

    10.

    KAB. MALUKU BARAT DAYA
    Drs. BARNABAS ORNO
    Ir. JOHANIS LETELAY, M.Si
    131.81 – 263 TAHUN 2011
    132.81 – 265 TAHUN 2011
    12-04-2011
    26-04-2011
    26-04-2016
    PNIM, PKPI
    v

    11.

    KAB. BURU SELATAN
    TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT
    AYUB SELEKY, SH
    131.81 – 465 TAHUN 2011
    132.81 – 466 TAHUN 2011
    13-06-2011
    22-06-2011
    22-06-2016
    PDI-P, PAN, PPP, P.Gerindra, PDS, PPRN, PKPI, PR
    v

    Catatan :
    1. THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kep. Aru diberhentikan dgn Kepmendagri No. 131.81-4543 Tahun 2013 tgl 10 Juni 2013

    2. UMAR DJABUMONA, S.Sos Wabup Kep. Aru diberhentikan sementara dgn Kepmendagri No. 132.81-4842 Tahun 2013 tgl. 2 Agustus 2013

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI MALUKU UTARA

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KOTA TERNATE
    Drs. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM
    Ir. ARIFIN DJAFAR
    131.82 – 239 TAHUN 2010
    132.82 – 240 TAHUN 2010
    02-06-2010
    10-08-2010
    10-08-2015
    P.Golkar, PDI-P,PPP
    v

    2.

    KAB. HALMAHERA UTARA
    Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP
    DR. RUSMAN SOLEMAN, SE, M.Si, Ak
    131.82 – 732 TAHUN 2010
    132.82 – 733 TAHUN 2010
    23-09-2010
    11-10-2010
    11-10-2015
    P. Golkar
    v

    3.

    KAB. HALMAHERA SELATAN
    DR. H. MUHAMMAD KASUBA, MA
    Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
    131.82 – 13 TAHUN 2011
    132.82 – 14 TAHUN 2011
    04-01-2011
    17-01-2011
    17-01-2016
    PKS, PKB, PD
    v

    4.

    KAB. HALMAHERA TIMUR
    H. RUDY ERAWAN, SE, M.Si
    Ir. MUH. DIN
    131.82 – 607 TAHUN 2010
    132.82 – 608 TAHUN 2010
    26-08-2010
    30-08-2010
    30-08-2015
    PDI-P, PPP
    v

    5.

    KAB. HALMAHERA TENGAH
    Ir. H. M. AL YASIN ALI, M.MT
    SOKSI Hi. AHMAD, SH
    131.82 – 775 TAHUN 2012
    132.82 – 776 TAHUN 2012
    06-11-2012
    23-12-2012
    23-12-2017
    PDIP, PD, PKS, PBR, PAN, PPP, PPDI, PKDI, PPD, PK, P.Hanura
    v

    6.

    KAB. HALMAHERA BARAT
    Ir. NAMTO HUI ROBA
    H. HUSEN ABD. FATAH, S.IP
    131.82 – 75 TAHUN 2011
    132.82 – 76 TAHUN 2011
    26-01-2011
    04-02-2011
    04-02-2016
    PDI-P, P. Golkar
    v

    7.

    KAB. KEPULAUAN SULA
    H. AHMAD HIDAYAT MUS, SE
    H. SAFI PAUWAH, SH
    131.82 – 624 TAHUN 2010
    132.82 – 625 TAHUN 2010
    27-08-2010
    15-09-2010
    15-09-2015
    P.Golkar, PD, PKPB, P.Hanura, P.Gerindra, PBB, PAN, PPI, PDP, PKP, PBR, Patriot
    v

    8.

    KOTA TIDORE KEPULAUAN
    Drs. H. ACHMAD MAHIFA
    Drs. HAMID MUHAMMAD
    131.82 – 730 TAHUN 2010
    132.82 – 731 TAHUN 2010
    23-09-2010
    08-11-2010
    08-11-2015
    P.Golkar, PPP, PKS, PKPB, PBR, PK, PDP, PDK
    v

    9.

    KAB. PULAU MOROTAI
    Drs. RUSLI SIBUA, M.Si
    WENI R. PARAISU, S.Ag
    131.82 – 602 TAHUN 2011
    132.82 – 603 TAHUN 2011
    12-08-2011
    08-09-2011
    08-09-2016
    P.Golkar, PD, PAN, PKS, PKB
    v

    10.

    KAB. PULAU TALIABU
    Ir. H. ARMAN SANGADJI (PJ)
    131.82-2782 TAHUN 2013
    16-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2014
    PNS

    v

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI PAPUA

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KOTA JAYAPURA
    Drs. BENHUR TOMMY MANO, MM
    Dr. H. NURALAM, SE, M.Si
    131.91 – 547 TAHUN 2011
    132.91 – 548 TAHUN 2011
    15-07-2011
    21-07-2011
    21-07-2016
    PDI-P, PKS, PKPI, P. Hanura
    v

    2.

    KAB. JAYAPURA
    MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si
    ROBERTH DJOENSO DAREAN, SH
    131.91 – 626 TAHUN 2012
    132.91 – 627 TAHUN 2012
    13-09-2012
    06-10-2012
    06-10-2017
    P. Patriot, PK, PB, PNIM, PNBKI, PDS
    v

    3.

    KAB. BOVEN DIGOEL
    YESAYA MERASI
    132.91 – 793 TAHUN 2010
    08-10-2010
    07-03-2011
    07-03-2016
    PD, PKPB, PNBKI, PKS, PDK, PDI-P, PPRN, PK, PAN, PPI, PM, P.Patriot, PMB, PPPI, PPDI, PR, PBB, PPIB
    v

    4.

    KAB. MERAUKE
    Drs. ROMANUS MBARAKA, MT
    SUNARJO, S.Sos
    131.91 – 1069 TAHUN 2010
    132.91 – 1070 TAHUN 2010
    22-12-2010
    08-01-2011
    08-01-2016
    PD, PDI-P, PKS, PNBKI, PR, PPP
    v

    5.

    KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
    Drs. WELLINGTON LOD WENDA, M.Si
    YACOBUS WAYAM, S.IP
    131.91 – 1078 TAHUN 2010
    132.91 – 1079 TAHUN 2010
    23-12-2010
    17-01-2011
    17-01-2016
    P.Hanura, PBR, PD, PDS, PPD, PKDI, PPPI, PAN, PKB, Patriot, PPP, P.Gerindra
    v

    6.

    KAB. TOLIKARA
    USMAN G. WANIMBO, SE, M.Si
    AMOS YIKWA, SP, M.Si
    131.91 – 431 TAHUN 2012
    132.91 – 432 TAHUN 2012
    29-06-2012
    10-07-2012
    10-07-2017
    P. Golkar,
    P. Hanura
    v

    7.

    KAB. ASMAT
    YUVENSIUS ALFONSIUS BIAKAI, BA, SH
    Dr. YULIUS PATANDIANAN, SpB
    131.91 – 766 TAHUN 2010
    132.91 – 114 TAHUN 2012
    05-10-2010
    07-03-2012
    09-11-2010
    09-11-2015
    P. Golkar, PKDI, PKPB, PKS, PDK, P.Gerindra
    v

    8.

    KAB. SARMI
    Drs. MESAK MANIBOR, M.MT
    Ir. ALBERTUS SURIPNO
    131.91 – 854 TAHUN 2011
    132.91 – 855 TAHUN 2011
    08-12-2011
    28-12-2011
    28-12-2016
    P. Hanura, PKPI, PPRN
    v

    9.

    KAB. BIAK NUMFOR
    YUSUF MELIANUS MARYEN, S.Sos, MM
    Drs. ALIMUDDIN SABE
    131.91 – 963 TAHUN 2008
    132.91 – 964 TAHUN 2008
    16-12-2008
    07-01-2009
    07-01-2014
    P. Golkar, PKPI
    v

    10.

    KAB. NABIRE
    ISAIAS DOUW, S.Sos
    MESAK MAGAI, S.Sos
    131.91 – 102 TAHUN 2010
    132.91 – 103 TAHUN 2010
    01-04-2010
    04-05-2010
    04-05-2015
    P. PATRIOT
    v

    11.

    KAB. JAYAWIJAYA
    WEMPI WETIPO, S.Sos, M.Par
    JHON RICHARD BANUA
    131.91 – 948 TAHUN 2008
    132.91 – 949 TAHUN 2008
    12-12-2008
    22-12-2008
    22-12-2013
    Patriot P, PM, PPDI, PAN, PKPI, PDI-P
    v

    12.

    KAB. KEP. YAPEN
    TONNY TESAR, S.Sos
    FRANS SANADI, B.Sc, S.Sos, MBA
    131.91 – 586 TAHUN 2012
    132.91 – 587 TAHUN 2012
    30-08-2012
    07-09-2012
    07-09-2017
    P.Patriot, Pelopor, PKS, PPD, PPIB, PKPI, PD
    v

    13.

    KAB. PANIAI
    HENGKI KAYAME, SH, MH
    YOHANES YOU, S.Ag, M.Hum
    131.91 – 2696 TAHUN 2013
    132.91 – 2697 TAHUN 2013
    03-04-2013
    16-04-2013
    16-04-2018
    PB, Barnas, PPI, PPD, PNIM
    v

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    14.

    KAB. MIMIKA
    H. ABD. MUIS, ST, MM
    131.91 – 2794 TAHUN 2013
    19-04-2013
    16-05-2008
    04-12-2013
    P.GOLKAR, PAN, PDK, PPP, PBB, PBR, P.PELOPOR
    v

    15.

    KAB. PUNCAK JAYA
    Drs. HENOK IBO
    YUSTUS WONDA, S.Sos, M.Si
    131.91 – 786 TAHUN 2012
    132.91 – 787 TAHUN 2012
    12-11-2012
    0812-2012
    08-12-2017
    PD, PDI-P, PBR, PPI
    v

    16.

    KAB. WAROFEN
    Drs. YESAYA BUINEI, MM
    YERMIAS BISAI, SH
    131.91 – 832 TAHUN 2010
    132.91 – 833 TAHUN 2010
    25-10-2010
    15-11-2010
    15-11-2015
    P. Golkar
    v

    17.

    KAB. YAHUKIMO
    ONES PAHABOL, SE, MM
    Drs. ROBBY LONGKUTOY, MM
    131.91 – 190 TAHUN 2011
    132.91 – 191 TAHUN 2011
    21-03-2011
    05-04-2011
    05-04-2016
    P.Golkar, PD, PKS, PDIB, P.Hanura, PKPI, PDP, PDK, PDK, PPRN, PDS, PNIM, PPDI, PKPB, PSI
    v

    18.

    KAB. MAPPI
    STEFANUS KAISMA, S.Sos
    Ir. BENJAMIN NGALI
    131.91 – 24 TAHUN 2011
    132.91 – 25 TAHUN 2011
    13-01-2011
    09-02-2012
    09-02-2017
    PD, PDI-P, PAN
    v

    19.

    KAB. KEEROM
    YUSUF WALLY, SE, MM
    MUHAMMAD MARKUM, SH
    131.91 – 834 TAHUN 2010
    132.91 – 835 TAHUN 2010
    25-10-2010
    13-11-2010
    13-11-2015
    PD, PKS, PBB, PAN
    v

    20.

    KAB. SUPIORI
    FREDRIK MENUFANDU
    Drs. YAN IMBAB, SH, MH, MM
    131.91 – 298 TAHUN 2011
    132.91 – 299 TAHUN 2011
    29-04-2011
    21-05-2011
    21-05-2016
    PPRN,PDP,PPDI
    v

    21.

    KAB. MEMBRAMO RAYA
    DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH
    ROBBY WILSON RUMANSARA, SP
    131.91 – 1063 TAHUN 2010
    132.91 – 1064 TAHUN 2010
    22-12-2010
    15-01-2011
    15-01-2016
    P.Golkar, Patriot, PDIP, PR, P.Hanura, PAN, PKS, PNBKI, PD, Gerindra, PPP, PKPI, PPD, PPPI
    v

    22.

    KAB. MEMBRAMO TENGAH
    R. HAM PAGAWAK, SH, M.Si
    YONAS KENELAK, S.Sos
    131.91 – 717 TAHUN 2013
    132.91 – 718 TAHUN 2013
    08-03-2013
    25-03-2013
    15-03-2018
    PD, P.Barnas, PB, P.Hanura, Pelopor, PPIB, PPDI, PK, PKDI, PDP, PBB, PKS
    v

    23.

    KAB. YALIMO
    ER DABI, S.Sos
    ARKELAS ASSO, S.Sos
    131.91 – 361 TAHUN 2011
    132.91 – 362 TAHUN 2011
    11-05-2011
    11-06-2011
    11-06-2016
    PD, PKB, PDS, PNBK, PMB, PDI-P, PK, PKP, Barnas, PAN, PDK, PBR, PDP
    v

    24.

    KAB. LANNY JAYA
    BEFA YIGIBALOM, SE, M.Si
    BERTHUS KOGOYA, SH
    131.91 – 695 TAHUN 2011
    132.91 – 696 TAHUN 2011
    28-09-2011
    25-10-2011
    25-10-2016
    PKPB, PKS, PNIM, PM, PD, PBR, PPP, PDK, P.Hanura, PPD, PDI-P, PIB, Pelopor, P.Barnas, PSI, PPPI, P.Patriot
    v

    25.

    KAB. NDUGA
    YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos
    Drs. FRANS ROBERTH KRISTANTUS, MM
    131.91 – 590 TAHUN 2011
    132.91 – 591 TAHUN 2011
    10-08-2011
    30-09-2011
    30-09-2016
    P. Golkar, PKS, PKDI, PDK, PPRN, P.Barnas, PBR, PPIB
    v

    26.

    KAB. PUNCAK
    WILLEM WANDIK, SE, M.Si
    REPINUS TELENGGEN, S.Pd
    131.91 – 2797 TAHUN 2013
    132.91 – 2798 TAHUN 2013
    19-04-2013
    25-04-2013
    25-04-2018
    PDI-P, PD, PKB, P.Pelopor, PPD, P.Barnas, PPDI, PKS, PKDI, PDS, P.Hanura
    v

    PILSUNG
    PJ

    27.

    KAB. DOGIYAI
    Drs. THOMAS TIGI
    HERMAN AUWE, S.Sos
    131.32 – 667 TAHUN 2012
    132.32 – 668 TAHUN 2012
    26-09-2012
    18-12-2012
    18-12-2017
    PD, PMB, PKB, PR, PKP
    v

    28.

    KAB. DEIYAI
    DANCE TAKIMAI, A.Ks
    AGUSTINUS PIGOME, A.Mdp
    131.91 – 4722 TAHUN 2013
    132.91 – 4723 TAHUN 2013
    09-07-2013
    20-08-2013
    20-08-2018
    PDI-P, PIS, PKS, Hanura, PKPB, PKPI, PAN, PPPI, PBB
    v

    29.

    KAB. INTAN JAYA
    NATALIS TABUNI, S.S, M.Si
    YANN KOBOGOYAUW, S.Th, M.Div
    131.91 – 728 TAHUN 2012
    132.91 – 729 TAHUN 2012
    15-10-2012
    22-11-2012
    22-11-2017
    PAN, PPD, Barnas, PKDI
    v

    Catatan :

    1. YUSAK YALUWO, SH, M.Si Bupati Boven Digoel diberhentikan dengan Kepmendagri No. 131.91-4539 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013.
    2. Ir. MOTONG SARIDJAN, Wakil Bupati Asmat diberhentikan karena alasan sakit dengan Kepmendagri No. 132.91 – 835 Tahun 2011, tgl. 29 November 2011
    3. Klemen Tinal, SE, MM Bupati Mimika dilantik menjadi Wakil Gubernur Papua dan Wakil Bupati Mimika menjadi Bupati Mimika

    DAFTAR NAMA BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
    PROVINSI PAPUA BARAT
    NO
    PROV/KAB/KOTA
    NAMA KDH/WKDH
    KEPMENDAGRI
    TANGGAL
    PELANTIKAN
    BERAKHIR MASJAB
    PARTAI PENDUKUNG
    PEMILIHAN/PENUNJUKAN

    PILSUNG
    PJ

    1.

    KAB. MANOKWARI
    BASTIAN SALABAI, S.Th, MA, M.Th
    ROBERTH K.R HAMMAR, SH, MH
    131.92 – 56 TAHUN 2011
    132.92 – 57 TAHUN 2011
    21-01-2011
    07-02-2011
    07-02-2016
    P.Barnas, P.Pelopor
    v

    2.

    KAB. SORONG
    Dr. STEPANUS MALAK, Drs, M.Si

    SUKA HARJONO, S.Sos, M.Si
    131.92 – 318 TAHUN 2012
    132.92 – 319 TAHUN 2012
    11-05-2012
    12-06-2012
    12-06-2017
    P.Golkar, PD, PDIP, PKB, PDS
    v

    3.

    KAB. FAKFAK
    Drs. MOHAMMAD USWANAS, M.Si
    Drs. DONATUS NIMBITKENDIK, M.TP
    131.92 – 983 TAHUN 2010
    132.92 – 984 TAHUN 2010
    01-12-2010
    06-12-2010
    06-12-2015
    PD, P.Golkar, PB, PKPI, P.Hanura,
    v

    4.

    KOTA SORONG
    Drs. Ec. LAMBERTHUS JITMAU
    dr. Hj. PAHIMAH ISKANDAR
    131.92 – 336 TAHUN 2012
    132.92 – 337 TAHUN 2012
    14-05-2012
    11-06-2012
    11-06-2017
    P. Golkar
    v

    5.

    KAB. SORONG SELATAN
    Drs. OTTO IHALAUW
    SAMSUDIN ANGGILULI, SE
    131.92 – 891 TAHUN 2010
    132.92 – 892 TAHUN 2010
    04-11-2010
    15-11-2010
    15-11-2015
    P. Golkar, P.Hanura, PKS
    v

    6.

    KAB. RAJA AMPAT
    Drs. MARCUS WANMA, M.Si
    Drs. INDA ARFAN
    131.92 – 895 TAHUN 2010
    132.92 – 896 TAHUN 2010
    04-11-2010
    16-11-2010
    16-11-2015
    P. Golkar
    v

    7.

    KAB. KAIMANA
    Drs. MATIAS MAIRUMA
    BURHANUDIN OMBAER, S.Sos
    131.92 – 893 TAHUN 2010
    132.92 – 894 TAHUN 2010
    04-11-2010
    23-11-2010
    23-11-2015
    PDI-P
    v

    8.

    KAB. TELUK BINTUNI
    drg. ALFONS MANIBUI, DESS
    Drs. H. AKUBA KAITAM
    131.92 – 848 TAHUN 2010
    132.92 – 849 TAHUN 2010
    28-10-2010
    25-11-2010
    25-11-2015
    P. Golkar, PPP, P.Hanura, P.Patriot
    v

    9.

    KAB.TELUK WONDAMA
    Drs. ALBERTH H. TOREY, MM
    ZETH BARNABAS MARANI, SH
    131.92 – 857 TAHUN 2011
    132.92 – 828 TAHUN 2010
    16-12-2011
    21-10-2010
    13-01-2011
    13-01-2016
    P. Golkar
    v

    10.

    KAB. TAMBRAUW
    GABRIEL ASSEM, SE, M.Si
    YOHANIS YEMBRA, S.Sos
    131.92 – 725 TAHUN 2011
    132.92 – 726 TAHUN 2011
    13-10-2011
    29-10-2011
    29-10-2016
    P. Golkar, PB, PPI, PK, PKDI, PDP
    v

    11.

    KAB. MAYBRAT
    Drs. BERNARD SAGRIM, MM
    KAREL MURAFER, SH
    131.92 – 778 TAHUN 2011
    132.92 – 779 TAHUN 2011
    04-11-2011
    21-11-2011
    21-11-2016
    P. Golkar, PDS, PSI, PDP
    v

    12.

    KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
    Drs. DOMINGGUS MANDACAN (PJ)
    131.92-2803 TAHUN 2013
    19-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2014
    PNS

    v

    13.

    KAB. MANOKWARI SELATAN
    Drs. EDY BUDOYO (PJ)
    131.92-2804 TAHUN 2013
    19-04-2013
    22-04-2013
    22-04-2014
    PNS

    v

    PROVINSI
    KAB
    KOTA

    JUMLAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SELURUH INDONESIA PER JANUARI 2011
    34
    413
    98

    JUMLAH KESELURUHAN PROVINSI KABUPATEN/KOTA
    34 PROVINSI
    511 KAB/KOTA


    DAFTAR NAMA PIMPINAN DPRD PROVINSI SELURUH INDONESIA
    MASA JABATAN 2009 – 2014

    NO
    PROVINSI
    JABATAN
    NAMA PIMPINAN DPRD
    JUMLAH ANGGOTA

    1.

    N.A.D
    Ketua DPRD
    Drs. H. HASBI ABDULLAH
    69 ORANG

    Wakil Ketua
    AMIR HELMI, SH

    Wakil Ketua
    Drs. H. SULAIMAN ABDA

    2.

    SUMATERA UTARA
    Ketua DPRD
    H. SALEH BANGUN
    100 ORANG

    Wakil Ketua
    Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM

    Wakil Ketua
    H. MUHAMMAD AFAN, S.S

    Wakil Ketua
    SIGIT PRAMONO ASRI, SE

    Wakil Ketua
    Ir. H. KAMALUDDIN HARAHAP, M.Si

    3.

    SUMATERA BARAT
    Ketua DPRD
    Ir. YULTEKHNIL, MM
    55 ORANG

    Wakil Ketua
    H. LEONARDY HARMAINY, S.IP, DT. BANDARO BASA

    Wakil Ketua
    H. M. ASLI CHAIDIR

    Wakil Ketua
    TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT

    4.

    RIAU
    Ketua DPRD
    Drs. H. M. JOHAR FIRDAUS, M.Si
    55 ORANG

    Wakil Ketua
    Drs. H. RAJA THAMSIR RACHMAN, MM

    Wakil Ketua
    ALMAINIS, S.Pd

    NO
    PROVINSI
    JABATAN
    NAMA PIMPINAN DPRD
    JUMLAH ANGGOTA

    Wakil Ketua
    H. TAUFAN ANDOSO YAKIN, SE, MM

    5.

    JAMBI
    Ketua DPRD
    EFFENDI HATTA
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST

    Wakil Ketua
    H. ZOERMAN MANAP

    Wakil Ketua
    H. ABDUL HALIM, SE

    6.

    SUMATERA SELATAN
    Ketua DPRD
    Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO
    75 ORANG

    Wakil Ketua
    Drs. H. A. DJAUHARI, MM

    Wakil Ketua
    M. ALIANDRA PATI GANTADA, SH, M.Hum.

    Wakil Ketua
    Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI

    7.

    BENGKULU
    Ketua DPRD
    KURNIA UTAMA, S.Sos, M.SI
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    ELMI SUPIATI, S.SOS

    Wakil Ketua
    H. AHMAD ZARKASIH, SP

    Wakil Ketua
    HELMI HASAN, SE

    8.

    LAMPUNG
    Ketua DPRD
    Ir. MARWAN CIK ASAN, MM
    75 ORANG

    Wakil Ketua
    Hj. NURHASANAH, SH, MH

    Wakil Ketua
    Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL, MM

    Wakil Ketua
    Ir. HANTONI HASAN, M.Si

    NO
    PROVINSI
    JABATAN
    NAMA PIMPINAN DPRD
    JUMLAH ANGGOTA

    9.

    KEP. BANGKA BELITUNG
    Ketua DPRD
    H. ISMIRYADI
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    Ir. H. ERNAWAN REBUIN

    Wakil Ketua
    Drs. H. K. JUNAIDI

    Wakil Ketua
    HAMZA SUHAIMI

    10.

    KEPULAUAN RIAU
    Ketua DPRD
    Ir. H. M. NUR SYAFRIADI, M.Si
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    EDI SISWOYO, SE

    Wakil Ketua
    H. LIS DARMANSYAH, SH

    Wakil Ketua
    ISKANDARSYAH

    11.

    DKI JAKARTA
    Ketua DPRD
    H. FERRIAL SOFYAN
    94 ORANG

    Wakil Ketua
    Ir. TRIWISAKSANA

    Wakil Ketua
    H. SAYOGO HENDROSUBROTO, S.IP

    Wakil Ketua
    Drs. INGGARD JOSHUA

    Wakil Ketua
    H. LULUNG AL, SH

    12.

    JAWA BARAT
    Ketua DPRD
    Ir. IRFAN SURYANAGARA
    100 ORANG

    Wakil Ketua
    H. RUDI HARSATANAYA

    Wakil Ketua
    Drs. H. UU RUKMANA, M.Si

    Wakil Ketua
    Drs. H. NUR SUPRIYANTO, MM

    Wakil Ketua
    H. KOMARUDDIN THAHER, S.Ag

    NO
    PROVINSI
    JABATAN
    NAMA PIMPINAN DPRD
    JUMLAH ANGGOTA

    13.

    JAWA TENGAH
    Ketua DPRD
    H. MURDOKO, SH
    100 ORANG

    Wakil Ketua
    H. BAMBANG PRIYOKO, S.IP

    Wakil Ketua
    H. BAMBANG SADONO, SH, MH

    Wakil Ketua
    Drs. H. ABDUL FIKRI, MM

    Wakil Ketua
    M. RIZA KURNIAWAN

    14.

    D.I. YOGYAKARTA
    Ketua DPRD
    H.YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE
    55 ORANG

    Wakil Ketua
    Kol. (Purn) H. SUKEDI

    Wakil Ketua
    Hj. TUTIEK M. WIDYO, SE

    Wakil Ketua
    JANU ISMADI, SE

    15.

    JAWA TIMUR
    Ketua DPRD
    H. IMAM SUNARDHI
    100 ORANG

    Wakil Ketua
    Drs. SIRMADJI TJ., M.Pd

    Wakil Ketua
    H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd

    Wakil Ketua
    Dr. HM. SOENARJO, M.Si

    Wakil Ketua
    H. FAF ADISISWO

    16.

    BANTEN
    Ketua DPRD
    H. A’ENG HAERUDIN
    75 ORANG

    Wakil Ketua
    H. SUPARMAN, SH, M.Si

    Wakil Ketua
    IRFAN MAULIDI,

    NO
    PROVINSI
    JABATAN
    NAMA PIMPINAN DPRD
    JUMLAH ANGGOTA

    A.Md, A.K

    Wakil Ketua
    JAYENG RANA

    Wakil Ketua
    ELI MULYADI, SE

    17.

    KALIMANTAN BARAT
    Ketua DPRD
    MINSEN, SH
    55 ORANG

    Wakil Ketua
    Ir. H. PRABASA ANANTATUR, MH

    Wakil Ketua
    Drs. NICODEMUS R. TOUN, MM

    Wakil Ketua
    H. AHMADI USMAN, S.Ag

    18.

    KALIMANTAN TENGAH
    Ketua DPRD
    REINHARD ATU NARANG, SE
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    Ir. H. ABDUL RAZAK

    Wakil Ketua
    HENDRY S. DALIM, SH, MH

    Wakil Ketua
    Ir. ARIEF BUDIATMO

    19.

    KALIMANTAN TIMUR
    Ketua DPRD
    H. M. MUKMIN FAISYAL HP, SH, MH
    55 ORANG

    Wakil Ketua
    YAHYA ANJA, S.Th

    Wakil Ketua
    Ir. MARTEN APUY, M.Si

    Wakil Ketua
    H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si

    20.

    KALIMANTAN SELATAN
    Ketua DPRD
    Kol. TNI. (Purn) NASIB ALAMSYAH
    55 ORANG

    Wakil Ketua
    H. MUHAMMAD IQBAL YUDIANNOOR

    NO
    PROVINSI
    JABATAN
    NAMA PIMPINAN DPRD
    JUMLAH ANGGOTA

    Wakil Ketua
    RISWANDI, S.IP

    Wakil Ketua
    FATHURRAHMAN, S.Pd.I

    21.

    SULAWESI UTARA
    Ketua DPRD
    Pdt. MEIVA SALINDEHO-LINTANG, STh
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    SUS M. SUALANG-PENGEMANAN, S.Pd

    Wakil Ketua
    JOUDIE A. WATUNG, SH

    Wakil Ketua
    Drs. ARTHUR KOTAMBUNAN, BSc

    22.

    SULAWESI TENGAH
    Ketua DPRD
    Prof. (Em) Drs. H. AMINUDDIN PONULELE, MS
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    HENRY KAWULUR

    Wakil Ketua
    Ir. H. SYAFRUN ABDULLAH, BRE

    Wakil Ketua
    M. LUTFI LEMBAH

    23.

    SULAWESI SELATAN
    Ketua DPRD
    H. MOH. ROEM, SH, M.Si
    75 0RANG

    Wakil Ketua
    H. ANDRY SURYANA ARIEF BULU

    Wakil Ketua
    Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag

    Wakil Ketua
    H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP

    24.

    SULAWESI TENGAGARA
    Ketua DPRD
    L.M. RUSMAN EMBA, ST
    45 0RANG

    Wakil Ketua
    Muh. ENDANG SA,

    NO
    PROVINSI
    JABATAN
    NAMA PIMPINAN DPRD
    JUMLAH ANGGOTA

    S.Sos

    Wakil Ketua
    Drs. SABARUDDIN LABAMBA, M.Si

    Wakil Ketua
    LA PILI, S.Pd

    25.

    GORONTALO
    Ketua DPRD
    H. MARTHEN A. TAHA, SE, M.Ec. Dev
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    Hj. LOLA MAYULU JUNUS

    Wakil Ketua
    ABD. DJABBAR M. BAHUA

    Wakil Ketua
    Ir. H. HAMID KUNA

    26.

    SULAWESI BARAT
    Ketua DPRD
    Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    MUHAMMAD JAYADI, S.Ag, SH

    Wakil Ketua
    H. ARIFIN NURDIN, SE, Ms, AK

    Wakil Ketua
    Ir. A. M. NATSIR NAWAWI

    27.

    BALI
    Ketua DPRD
    A.A NGURAH OKA RATMADI, SH
    55 ORANG

    Wakil Ketua
    I KETUT SUWANDHI, S.Sos

    Wakil Ketua
    I. Gst. BAGUS ALIT PUTRA, SH, S.Sos, M.Si

    Wakil Ketua
    IDA BAGUS PUTU SUKARTA, SE

    28.

    NUSA TENGGARA BARAT
    Ketua DPRD
    Drs. H. LALU SUJIRMAN
    55 ORANG

    NO
    PROVINSI
    JABATAN
    NAMA PIMPINAN DPRD
    JUMLAH ANGGOTA

    Wakil Ketua
    LALU ABDUL HALIK ISKANDAR, S.Sos

    Wakil Ketua
    SURYADI JAYA PURNAMA, ST

    Wakil Ketua
    H. LALU MOH. SYAMSIR, SH

    29.

    NUSA TENGGARA TIMUR
    Ketua DPRD
    Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH
    55 ORANG

    Wakil Ketua
    NELSON OBED MATARA, S.IP

    Wakil Ketua
    ANSELMUS TALLO, SE

    Wakil Ketua
    Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY, MS

    30.

    MALUKU
    Ketua DPRD
    M. FATANI SOHILAUW, S.Pi, M.Si
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    MERCY CH. BARENDS, ST

    Wakil Ketua
    Dr. ELVIANA M. E. PATTIASINA, M.Kes

    Wakil Ketua
    SYAID MUDZAKIR S. ASSAGAF, Lc

    31.

    MALUKU UTARA
    Ketua DPRD
    H. SYAIFUL BAHRI RURAY,SH,M.Si
    45 ORANG

    Wakil Ketua
    DJASMAN ABUBAKAR, S.Ag

    Wakil Ketua
    FAHRI K. SANGADJI, S.Sos

    Wakil Ketua
    ALIMIN MUHAMMAD, S.Pd

    NO
    PROVINSI
    JABATAN
    NAMA PIMPINAN DPRD
    JUMLAH ANGGOTA

    32.

    PAPUA
    Ketua DPRD
    Drs. JOHN IBO, MM
    56 ORANG

    Wakil Ketua
    YUNUS WONDA

    Wakil Ketua
    KAMARUDIN WATUBUN, SH, MH

    Wakil Ketua
    EV. YOP KOGOYA, Dip. Th, SE, M.Si

    33.

    PAPUA BARAT
    Ketua DPRD
    YOSEF JOHAN AURI
    44 ORANG

    Wakil Ketua
    ROBERTH MELIANUS NAUW

    Wakil Ketua
    JIMMY DEMIANUS IJIE

    KETERANGAN , Jumlah Asal Ketua DPRD :

    P. GOLKAR : 18 daerah
    PARTAI DEMOKRAT : 8 daerah
    PDI-P : 6 daerah
    P. ACEH : 1 daerah


    Daftar Anggota DPD Periode 2009-2014

    Provinsi Bali

    • I KADEK ARIMBAWA

    Jumlah Suara : 125,980
    Anggota DPD RI Provinsi Bali

    • I WAYAN SUDIRTA, SH

    Jumlah : 129,740
    Anggota DPD RI Provinsi Bali

    • I NENGAH WIRATHA, SE

    Jumlah Suara : 132,320
    Anggota DPD RI Provinsi Bali

    • I GN KESUMA KELAKAN, ST, M.Si

    Jumlah Suara : 218,100
    Anggota DPD RI Provinsi Bali

    Provinsi Bangka Belitung

    • TELLIE GOZELIE, SE

    Jumlah Suara : 81,613
    Pria Asal Tanjung Pandan ini adalah Waka Bidang Luar Negeri [...]

    • Hj. NOORHARI ASTUTI

    Jumlah Suara : 65,952
    Ibu dari 5 orang anak ini begitu peka terhadap rakyat, [...]

    • H. ROSMAN DJOHAN

    Jumlah Suara : 23,175
    H. Rosman Djohan mewakili Provinsi Bangka Belitung untuk kedua kalinya [...]

    • BAHAR BUASAN, ST (BONG TJHAI BUN)

    Jumlah Suara : 21,700
    Presiden Direktur PT Harlie Travelindo adalah wakil dari daerah Bangka [...]

    Provinsi Banten

    • ANDIKA HAZRUMY

    Jumlah Suara : 760,654
    Anggota DPD RI Provinsi Banten

    • Drs. H. ABDURACHMAN, M.Ap.

    Jumlah Suara : 146,114
    Anggota DPD RI Provinsi Banten

    • ABDI SUMAITHI

    Jumlah Suara : 133,923
    Anggota DPD RI Provinsi Banten

    • H. AHMAD SUBADRI

    Jumlah Suara : 129,609
    Anggota DPD RI Provinsi Banten

    Provinsi Bengkulu

    • SULTAN BAKHTIAR NAJAMUDIN

    Jumlah Suara : 121,979
    Sebagai penggerak kaum muda, Bung Sultan yakin bahwa pemuda adalah [...]

    • Dra. ENI KHAIRANI, M.Si

    Jumlah Suara : 79,408
    Incumbent yang akrab disapa Eni, yang dilahirkan di Bengkulu 28 [...]

    • Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO

    Jumlah Suara : 72,296
    Pria yang akrab dipanggil Bambang ini lahir dikota Gudeg, Yogyakarta [...]

    • H. MAHYUDIN SHOBRI, SE.

    Jumlah Suara : 66,196
    Pria kelahiran bengkulu, 21 Mei 1963 yang akrab disapa Mahyudin [...]

    Provinsi DKI Jakarta

    • VIVI EFFENDY

    Vivi Effendy secara resmi telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui mekanisme pengganti antarwaktu (PAW) daerah pemilihan [...]

    • H. DANI ANWAR

    Jumlah Suara : 451,804
    H. Dani Anwar lahir di Jakarta, 22 Februari 1968 adalah [...]

    • Drs. H. A.M. FATWA

    Jumlah Suara : 368,759
    Wakil Ketua MPR periode 2004-2009 yang bernama lengkap Andi [...]

    • PARDI

    Jumlah Suara : 253,668
    Pria sederhana yang lahir di Jakarta, 15 September 1969 ini [...]

    Provinsi Gorontalo

    • HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD

    Jumlah Suara : 158,904
    Anggota DPD RI Provinsi Gorontalo yang juga merupakan isteri Menteri Kelautan [...]

    • RAHMIYATI JAHJA

    Jumlah Suara : 140,179
    Anggota DPD RI Provinsi Gorontalo

    • ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T, M.Si

    Jumlah Suara : 46,464
    Anggota DPD RI Provinsi Gorontalo

    • Dr. BUDI DOKU

    Jumlah Suara : 36,991
    Anggota DPD RI Provinsi Gorontalo

    Provinsi Papua

    • Ferdinanda Ibo Yatipay

    Jumlah Suara : 211,510
    Anggota DPD RI Provinsi Papua
    Adalah anggota DPD Provinsi Papua pada periode 2004-2009. Ferdinanda [...]

    • HELINA MURIB

    Jumlah Suara : 291,609
    Anggota DPD RI Provinsi Papua

    • Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM

    Jumlah Suara : 256,027
    Anggota DPD RI Provinsi Papua

    • Pdt. ELION NUMBERI, STh

    Jumlah Suara : 195,778
    Anggota DPD RI Provinsi Papua

    Provinsi Jambi

    • Dra. Hj. ELVIANA, M.Si.

    Jumlah Suara : 126,736
    Perempuan asal Sawahlunto ini mempunyai kiprah di politik dan pernah [...]

    • M. SYUKUR, S.H.

    Jumlah Suara : 90,762
    Pria asal Sungai Manau ini berhasil menjadi Anggota DPD RI [...]

    • Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN

    Jumlah Suara : 74,427
    Mantan Anggota MPR RI dan juga ibu dari 3 orang [...]

    • HASBI ANSHORY, S.E., M.M.

    Jumlah Suara : 58,497
    Dosen tidak tetap Universitas Batanghari Jambi ini menjadi Anggota DPD [...]

    Provinsi Jawa Barat

    • Prof. Dr. H. Mohamad Surya

    Jumlah Suara : 1,551,876
    Surya, begitulah panggilan akrab anggota DPD dari Propinsi Jawa Barat peringkat [...]

    • Dra. Hj. R. ELLA M. GIRI KOMALA

    Jumlah Suara : 2,105,929
    Ibu dengan 4 orang anak asal Bandung ini menjadi Anggota [...]

    • K.H. SOFYAN YAHYA, M.A

    Jumlah Suara : 1,631,729
    Pria kelahiran Bandung, 27 Juli 1955 ini berasal dari Provinsi [...]

    • AMANG SYAFRUDIN

    Jumlah Suara : 1,133,499
    Amang Syafrudin, Lahir di Sukabumi, 4 Juni [...]

    Provinsi Jawa Tengah

    • Drs. SULISTIYO, M.Pd.

    Jumlah Suara : 1,174,554
    Staf Redaksi Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah VI Jawa tengah dan [...]

    • GKR. AYU KOES INDRIYAH

    Jumlah Suara : 1,021,530
    Sebagai salah satu puteri (alm) Paku Buwono XII yang merupakan sosok pengemban budaya [...]

    • DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE.

    Jumlah Suara : 1,013,676
    Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah

    • POPPY SUSANTI DHARSONO

    Jumlah Suara : 892,490
    Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah
    Poppy Dharsono lebih dikenal publik sebagai [...]

    Provinsi Jawa Timur

    • Hj. Prof. Dr. Dra. ISTIBSJAROH, SH., MA

    Jumlah Suara : 1,963,719
    Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur

    • WASIS SISWOYO, SH

    Jumlah Suara : 830,195
    Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur

    • Drs. H. ABD. SUDARSONO

    Jumlah Suara : 740,798
    Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur

    • Ir. SUPARTONO

    Jumlah Suara : 734,217
    Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur

    Provinsi Kalimantan Barat

    • MARIA GORETI, S.Sos, M.Si

    Jumlah Suara : 157,915
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat

    • Hj. HAIRIAH, SH, MH

    Jumlah Suara : 124,854
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat

    • ERMA SURYANI RANIK, SH

    Jumlah Suara : 118,340
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan [...]

    • H. ISHAQ SALEH

    Jumlah Suara : 110,634
    Ishaq Saleh dilantik pada pergantian antar waktu (PAW) yang menggantikan Hj Sri Kadarwati Aswin yang meninggal [...]

    Provinsi Kalimantan Selatan

    • H. GUSTI FARID HASAN AMAN, SE, Akt, MBA

    Jumlah Suara : 143,765
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan

    • Ir. ADHARIANI, SH., MH

    Jumlah Suara : 125,160
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan

    • H. HABIB HAMID ABDULLAH, SH, MH

    Jumlah Suara : 99,146
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan

    • Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH

    Jumlah Suara : 80,127
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan

    Provinsi Kalimantan Tengah

    • Hj. PERMANA SARI, S.Si, MM, MBA

    Jumlah Suara : 90,149
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah

    • H. HAMDHANI, S.IP

    Jumlah Suara : 88,258
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah

    • H. SAID AKHMAD FAWZY ZAIN BAHSIN, S.H.I

    Jumlah Suara : 76,511
    Kalimantan Tengah

    • Pdt. DR. RUGAS BINTI, BD., M.Div, D.Min

    Jumlah Suara : 65,201
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah

    Provinsi Kalimantan Timur

    • AWANG FERDIAN HIDAYAT

    Jumlah Suara : 216,176
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur

    • LUTHER KOMBONG

    Jumlah Suara : 148,277
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur

    • MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, KH. Lc.M.Pdi

    Jumlah Suara : 87,558
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur

    • Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM

    Jumlah Suara : 82,729
    Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur

    Provinsi Kepulauan Riau

    • AIDA NASUTION ISMETH, SE., MM

    Jumlah Suara : 129,291
    Aida Ismeth, panggilan akrabnya. Perempuan kelahiran Kota Raja, 10 April [...]

    • Drs. H. ZULBAHRI M., M.Pd

    Jumlah Suara : 45,326
    Drs. H. Zulbahri M. M.Pd lahir di Bukittinggi 26 Agustus [...]

    • DJASARMEN PURBA

    Jumlah Suara : 40,903
    Djasarmen, berikut panggilan akrabnya adalah salah satu pejuang yang memperjuangkan [...]

    • Drs. HARDI SELAMAT HOOD

    Jumlah Suara : 36,636
    Komisaris PT. Batam Indah Global Suara ini menjadi Anggota DPD [...]

    Provinsi Lampung

    • Ir. ANANG PRIHANTORO

    Jumlah Suara : 200,502
    Kesederhanaan adalah motonya, Ketua Umum serikat Tani Indonesia ini terpilih [...]

    • AHMAD JAJULI, HI. , S.IP.

    Jumlah Suara : 194,689
    Pria Kelahiran Serang, 11 Mei 1968 menjadi Anggota DPD RI [...]

    • ARYODHIA FEBRIANSYA

    Jumlah Suara : 185,440
    Mantan Anggota PDI Perjuangan Provinsi Lampung ini berhasil menduduki posisi [...]

    • ISWANDI, A.Md.

    Jumlah Suara : 160,449
    DPD RI merupakan jembatan koordinasi antara daerah dan pemerintah pusat. [...]

    Provinsi Maluku

    • ANNA LATUCONSINA

    Jumlah Suara : 97,221
    Anggota DPD RI Provinsi Maluku

    • Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS

    Jumlah Suara : 72,098
    Anggota DPD RI Provinsi Maluku

    • JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th

    Jumlah Suara : 66,193
    Anggota DPD RI Provinsi Maluku

    • ETHA AISYAH HENTIHU

    Jumlah Suara : 54,516
    Anggota DPD RI Provinsi Maluku

    Provinsi Maluku Utara

    • MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, SH

    Jumlah Suara : 69,158
    Anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara

    • Hj. Prof. DR. KEMALA MOTIK GAFUR

    Jumlah Suara : 62,865
    Anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara

    • Drs. H. MUDAFFAR SJAH, Bc. HK.

    Jumlah Suara : 57,167
    Anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara

    • Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO

    Jumlah Suara : 54,065
    Anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara

    Provinsi Nangro Aceh Darussalam

    • TGK. ABDURRAHMAN BTM.

    Jumlah Suara : 234,118
    Mantan Anggota BNN ini menjadi Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi [...]

    • H.T. BACHRUM MANYAK

    Jumlah Suara : 172,417
    Anggota DPRA Prov Nanggroe Aceh Darussalam ini menjadi Anggota DPD [...]

    • Dr. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.

    Jumlah Suara : 121,747
    Ahmad Farhan Hamid menjadi Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Nanggroe [...]

    • MURSYID

    Jumlah Suara : 88,013

    Provinsi Nusa Tenggara Barat

    • Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD

    Jumlah Suara : 190,343
    Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat

    • H. LL. ABDUL MUHYI ABIDIN, MA.

    Jumlah Suara : 113,324
    Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat

    • BAIQ DIYAH RATU GANEFI, SH.

    Jumlah Suara : 93,332
    Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat

    • H. LALU SUPARDAN, S.Ag.

    Jumlah Suara : 84,895
    Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat

    Provinsi Nusa Tenggara Timur

    • Ir. ABRAHAM LIYANTO

    Jumlah Suara : 172,272
    Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur

    • Ir. EMANUEL BABU EHA

    Jumlah Suara : 126,432
    Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur

    • CAROLINA NUBATONIS – KONDO, Ny.

    Jumlah Suara : 115,971
    Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur

    • Ir. SARAH LERY MBOEIK

    Jumlah Suara : 111,967
    Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur

    Provinsi Papua Barat

    • ISHAK MANDACAN, SH

    Jumlah Suara : 53,316
    Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat

    • SOFIA MAIPAUW, SH

    Jumlah Suara : 48,931
    Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat

    • MERVIN SADIPUN KOMBER

    Jumlah Suara : 41,869
    Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat

    • Drs. H. WAHIDIN ISMAIL

    Jumlah Suara : 39,013
    Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat

    Provinsi Riau

    • H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M.

    Jumlah Suara : 172,961
    H. Abdul Gafar Usman, MM pada pemilu legislatif 2009 lalu [...]

    • INTSIAWATI AYUS, S.H., M.H.

    Jumlah Suara : 144,559
    Berangkat dari praktisi hukum, Intsiawati Ayus terpilih kembali menjadi anggota [...]

    • Dra. Hj. MAIMANAH UMAR, M.A.

    Jumlah Suara : 121,832
    Perempuan ini adalah anggota DPD Propinsi Riau yang terpilih kembali [...]

    • MUHAMMAD GAZALI, Lc.

    Jumlah Suara : 101,959
    Pria asal Pekanbaru ini menjadi Anggota DPD RI Provinsi Riau [...]

    Provinsi Sulawesi Selatan

    • H, Ir., ABD. AZIS QAHAR MUDZAKKAR, M.Si.

    Jumlah Suara : 948,151
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan

    • H. MUH AKSA MAHMUD

    Jumlah Suara : 507,411
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan

    • Drs. H. BAHAR NGITUNG

    Jumlah Suara : 161,687
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan

    • LITHA BRENT, SE.

    Jumlah Suara : 140,007
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan

    Provinsi Sulawesi Tengah

    • Pdt. DR. Silviana Hendriete Pandegirot MTh

    Pdt. DR. Silviana Hendriete Pandegirot MTh dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DPD asal Sulawesi Tengah menggantikan Drs [...]

    • Hj. NURMAWATI DEWI BANTILAN, SE

    Jumlah Suara : 104,022
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi TengahLAHIR di Yogyakarta, Nurma-wati Dewi Bantilan [...]

    • AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, SP

    Jumlah Suara : 80,616
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah

    • SHALEH MUHAMAD ALDJUFRI, Lc., MA

    Jumlah Suara : 78,303
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah

    Provinsi Sulawesi Tenggara

    • Brigjend. Pol. (Purn). Drs. H. Hoesein Effendy, S.H

    Brigjend. Pol. (Purn). Drs. H. Hoesein Effendy, S.H merupakan anggota DPD yang kedua pengganti antar-waktu setelah Mohamad Surya yang [...]

    • Dr. LA ODE IDA

    Jumlah Suara : 156,177
    Ida, begitu panggilan karib pria ini, adalah anggota DPD yang [...]

    • H. Ir. ABD. JABBAR TOBA

    Jumlah Suara : 37,990
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara

    • Drs. H. KAMARUDDIN

    Jumlah Suara : 28,985
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara

    Provinsi Sulawesi Utara

    • ARYANTHI BARAMULI PUTRI, SH, MH

    Jumlah Suara : 223,476
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara

    • Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA

    Jumlah Suara : 141,132
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara

    • FERRY F.X. TINGGOGOY

    Jumlah Suara : 124,323
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara

    • Drs. ALVIUS LOMBAN, M.Si

    Jumlah Suara : 100,887
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawei Utara

    Provinsi Sulawesi Barat

    • MUH. ASRI ANAS

    Jumlah Suara : 43,750
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat

    • K.H. MUHAMMAD SYIBLI SAHABUDDIN, S.Ag, M.Ag

    Jumlah Suara : 41,866
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat

    • H. Ir. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA

    Jumlah Suara : 33,606
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat

    • Hj. MULYANA ISHAM, SH, MM

    Jumlah Suara : 33,156
    Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat

    Provinsi Sumatera Selatan

    • Hj. ASMAWATI, S.E., M.M.

    Jumlah Suara : 238,799
    Asma, begitu panggilan karib perempuan ini, adalah anggota DPD Propinsi Sumatera Selatan [...]

    • Hj. PERCHA LEANPURI

    Jumlah Suara : 918,612
    Anggota termuda asal Provinsi Sumatera Selatan ini berhasil menduduki posisi [...]

    • Drs. AIDIL FITRISYAH, MM

    Jumlah Suara : 248,029
    Drs. Aidil Fitrisyah, MM merupakan tokoh yang aktif dalam bidang [...]

    • ABDUL AZIZ

    Jumlah Suara : 152,840
    Pria kelahiran Lahat, 12 Oktober 1972 ini berhasil menjadi Anggota [...]

    Provinsi Sumatera Barat

    • H. Irman Gusman S.E., MBA.

    Jumlah Suara : 293,070
    H. Irman Gusman, S.E., MBA dikenal sebagai salah satu tokoh [...]

    • Hj. EMMA YOHANNA

    Jumlah Suara : 203,587
    Senator dari ranah Minangkabau ini dikenal sangat aktif berorganisasi diantaranya [...]

    • ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM.

    Jumlah Suara : 95,113
    Alir sapaan akrabnya menjadi Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat [...]

    • H. Afrizal, SE., MBA

    Jumlah Suara : 90,507
    Dilantiknya Afrizal sebagai anggota DPD (Dewan Per­wakilan Daerah) untuk Provinsi Sumatera [...]

    Provinsi Sumatera Utara

    • Drs. RUDOLF M. PARDEDE

    Jumlah Suara : 620,118
    Mantan Gubernur Sumatera Utara ini terpilih menjadi Anggota DPD RI [...]

    • PARLINDUNGAN PURBA, SH., MM.

    Jumlah Suara : 395,085
    Pria kelahiran Medan ini berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPD [...]

    • DR. H. RAHMAT SHAH

    Jumlah Suara : 394,100
    Berhasil lolos ke Senayan sebagai Anggota DPD RI Provinsi Sumatera [...]

    • Prof. DR. Hj. Ir. DARMAYANTI LUBIS

    Jumlah Suara : 313,871
    Wanita kelahiran Binjai dan mantan dosen Universitas Sumatera Utara ini [...]

    Provinsi Yogyakarta

    • GUSTI KANJENG RATU HEMAS

    Jumlah Suara : 941,153
    Permaisuri Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X ini adalah [...]

    • H. CHOLID MAHMUD, ST, MT.

    Jumlah Suara : 181,415
    Ustadz Cholid adalah orang yang punya karakter kuat, integritas tinggi, [...]

    • H. Drs. A. HAFIDH ASROM, MM.

    Jumlah Suara : 171,108
    Pria kelahiran Jepara, 23 November 1957 ini kembali mewakili Provinsi [...]

    • MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO

    Jumlah Suara : 106,117
    Muhammad Afnan Hadikusumo lahir di Yogyakarta, 6 Februari 1967 merupakan


    Jakarta, 12 November 2013 15.29

     
  • Virtual Chitchatting 6:54 PM on 2013/11/09 Permalink  

    here is my wrath and these are my curses 

    20131109 1854
    this is my wrath. these are my curses.

    you’ll be sorry for being born, alive, and even on dying and dead.
    you’ll live and die miserably. that’s a promise.
    when you’re dying, you don’t and can’t have a chance to kiss your sorry ass goodbye.
    when you’re dead, I’l be the first one to know, any how.
    as you’re dead and buried, if there is any part of your body left identified, I’ll spit, leak, and dance on your dead body and on your grave.
    even on dead, you’ll scratch and crawl as the living dead.
    as alive, from now on, you don’t have a face to meet anyone, your kid, your spouse, your parents, your neighbours, your colleagues.
    as you have no face value, even a penny.
    19.11

     
  • Virtual Chitchatting 12:31 AM on 2013/11/09 Permalink  

    payback is a bitch! 

    wait for your karma 2 kəm @ your face & ye’ll lick it 2 dry


    http://www.merriam-webster.com/dictionary/come?ref=dictionary&word=cum#

    cum conjunction \ˈku̇m, ˈkəm\

    —used in hyphenated phrases to link nouns that describe a person or thing with two jobs, uses, etc.

    Full Definition of CUM
    : along with being : and —used to form usually hyphenated phrases

    Origin of CUM
    Latin, with; akin to Latin com- — more at co-
    First Known Use: circa 1869

    cum abbreviation
    Definition of CUM
    cumulative

    Mary Lee Morgan · September 3, 2012 at 3:48pm
    My Indian friends keep using it in places where US English writers would not.


    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum


    1. n. Semen
    2. v. To orgasm
    Usage Note: the word is spelled with a ‘u’ to differentiate it from ‘come,’ which has a… cleaner definition.
    I just got some spam inviting me to “cum here.” Is there a double meaning here???
    by The Grammar Nazi November 19, 2001


    1. To orgasm.
    2. Whitish fluid from aforemention orgasm.
    3. How internet sluts say “come”.
    1. “I think I’m gonna cum!”
    2. “She’s got cum all over her face!”
    3. “CUM 2 MY WEBSITE!”
    by Sarahsuke June 08, 2003


    A male or female orgasm resulting in sometimes unexpected amounts of love juice spurting veciferously
    Uh-huh, Im gonna cum baby, ooh-wee… look at that, oh you cant, its in your eye!!
    by PetePole February 27, 2003


    Cum has a few definitions… it can be a man’s semen, a female’s vaginal liquids, or, the act of orgasming. Cum is a warm, thick, whitish substance that tastes different depending on what you eat. For example, if a guy ate pineapple before a blowjob, it would taste very sweet, but if he ate something like Chinese food, look out.
    1) Oh… I’m cumming…
    2) He then squirted his warm load of cum right down my throat.
    by Meghan January 01, 2005


    A male or female orgasm resulting in sometimes unexpected amounts of love juice spurting veciferously
    Uh-huh, Im gonna cum baby, ooh-wee… look at that, oh you cant, its in your eye!!
    by PetePole February 27, 2003


    Cum has a few definitions… it can be a man’s semen, a female’s vaginal liquids, or, the act of orgasming. Cum is a warm, thick, whitish substance that tastes different depending on what you eat. For example, if a guy ate pineapple before a blowjob, it would taste very sweet, but if he ate something like Chinese food, look out.
    1) Oh… I’m cumming…
    2) He then squirted his warm load of cum right down my throat.
    by Meghan January 01, 2005


    white stuff that explodes out of a guys rod after a good tug.
    i just dumped a load of cum over the kitchen bench.
    my cum tastes like pineapple juice??
    by returnfrom86 August 01, 2005


    Latin word for with, is an ablative preposition
    ambulo cum agricolis (I walk with the farmers)
    by LatinoMan February 27, 2003


    1.semen
    2.the act of ejaculating
    Before she realized that Joe was going to (1.)cum, Jane got a mouthful of (2.)cum and nearly choked.
    by Fatass February 25, 2003


    More to cum:

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20dumpster

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cumming

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20shot

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20rag

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20dragon

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20guzzler

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20gutters

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20face

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20catcher

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20bucket

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20fart

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20swap

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cum%20slut


     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: