My comment:

Who gets what? Who gets the benefits of such business decisions? The other competitors. Why can’t you get it? It’s all business sake. Who paid the greenpeace? Like you don’t know. The fucking MALAS YA (read: Malaysian) companies !

Pemutusan Kontrak CPO Diminta Dikaji Ulang

Thursday, 25 March 2010
JAKARTA (SI) – Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu meminta pemutusan kontrak pembelian minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) oleh Unilever dan Nestle dengan PT Sinar Mas perlu dikaji secara mendalam. Dia mengatakan,pemerintah akan menjadi fasilitator agar permasalahan tersebut tuntas.

“Kita ingin tahu hasil studi seperti apa. Paling adil cari pihak ketiga yang dianggap independen untuk melakukan studi. Marilah pelajari masalah dan kebenaran dari fakta yang disampaikan itu apakah hal itu bisa diukur atau tidak.Apakah adil atau tidak cara yang mereka lakukan,” kata Mari di Jakarta kemarin.

Menurutnya, apabila dari hasil studi yang dilakukan oleh pihak independen ini selesai, dan dinyatakan CPO Indonesia memang tidak ramah lingkungan, maka dirinya meminta semua pihak untuk memberikan waktu agar Indonesia dapat menyesuaikan ketentuan yang ada.“Perkebunan CPO kita, lebih banyak dilakukan oleh petani rakyat dibanding perkebunan besar. Jadi perlu ada sosialiasi lebih jauh,”terangnya.

Direktur Eksekutid Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyayangkan pemutusan kontrak tersebut yang hanya mengandalkan laporan Greenpeace.“Sangat disayangkan apabila kontrak diputus hanya berdasarkan laporan ditulis oleh LSM, tanpa adanya suatu klarifikasi yang berimbang oleh pihak Sinar Mas,”tutur dia.

Fadhil menjelaskan, seharusnya masalah pemutusan kontrak ini bisa didiskusikan di forum antaranggota Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO).“Sinar Mas, Nestle, dan Unilever kan samasama anggota RSPO. Seharusnya bisa menggunakan forum untuk mendiskusikan masalah itu karena mereka kan tetap berkomitmen terhadap Indonesian palm oil sustainability,” tukas dia.

Sementara itu, PT Sucofindo mengusulkan agar sertifikasi minyak sawit dengan skema RSPO dijadikan standar internasional. Dengan demikian, proses akreditasi oleh lembaga penerbit sertifikasi menjadi lebih mudah.

“Kalau skema RSPO jadi ISO (International Standard Organization), maka sertifikasi akan diserahkan pada lembaga akreditasi nasional di negara masing-masing. Skemanya ini bisa diterima di negara manapun,” ujar Presiden Direktur Sucofindo Arief Safari di Jakarta,kemarin.

Dia mengatakan, saat ini Sucofindo telah menjadi lembaga yang bisa menerbitkan sertifikat minyak sawit yang sesuai standar RSPO dan mendapatkan akreditasi dari lembaga RSPO di Malaysia. “Sebetulnya ada keinginan skema RSPO dijadikan ISO jadi KAN (Komite Akreditasi Nasional) yang bisa melakukan akreditasi, jadi tidak harus ke Malaysia lagi,” ujarnya.

Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Setiadi mengatakan, untuk mengusulkan skema RSPO sebagai standar internasional, Indonesia membutuhkan dukungan dari lima negara lain yang tergabung dalam ISO.

“Contohnya saja seperti Jepang yang mau mengusulkan standar uji kualitas baja, dia meminta dukungan dari lima negara anggota ISO lainnya dan salah satunya adalah Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joefly J Bachroeny meminta RSPO untuk membantu penyelesaian kasus-kasus pemboikotan minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) asal Indonesia.

“Indonesia tidak perlu sampai keluar dari keanggotaan RSPO,tetapi harus menuntut kelembagaan itu membantu menyelesaikan kasus pemboikotan CP0 oleh Unilever dan disusul Nestle,” ujarnya di Medan,kemarin. (sandra karina/ant)

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/313201/44/

———————————————————————-

Gapki Desak RSPO Turun Tangan

Friday, 26 March 2010
MEDAN (SI) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemutusan kontrak sepihak terhadap produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh Nestle dan Unilever terhadap produsen CPO di Indonesia segera dievaluasi.

Pasalnya, Indonesia hingga sekarang masih terdaftar sebagai anggota Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) yang tentu saja memiliki kriteria terhadap perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang harus menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. “Permasalahan ini sebaiknya dapat diselesaikan secara bersama. Lagipula, kita ketahui kalau Unilever dan Nestle itu merupakan anggota RSPO.

Seharusnya, sesama anggota bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik,” papar Ketua Umum Gapki Joefly Bachroeny di sela-sela Seminar Sehari dan Pelantikan Pengurus Gapki Cabang Sumut di Medan kemarin. Menurut dia,Gapki sudah mendesak RSPO untuk membantu penyelesaian kasus-kasus pemboikotan CPO Indonesia.

’’Indonesia tidak perlu sampai keluar dari keanggotaan RSPO,tetapi harus menuntut kelembagaan itu membantu menyelesaikan kasus pemboikotan CPO oleh Unilever dan disusul Nestle,’’ ujarnya. Sejauh ini Joefly menyatakan belum bisa memutuskan untuk memboikot produk Nestle dan Unilever.

Namun,Gapki sangat menyayangkan aktivis Green Peace yang telah menuding Indonesia melakukan perusakan hutan sehingga mendaftarhitamkan produk-produk CPO dari Indonesia, seperti Sinar Mas. Begitupun,pemutusan kontrak itu tidak berpengaruh terhadap permintaan CPO dunia. “Permintaan CPO untuk Uni Eropa itu sebanyak 4,5 juta ton. Sementara itu, permintaan CPO dari Unilever ke Indonesia itu hanya 4%.

Permintaan Nestle itu lebih di bawah permintaan Unilever, jadi sebenarnya tidak begitu berpengaruh,” tuturnya sembari menyebut harga CPO juga belum berpengaruh sejauh ini masih USD800 per metrik ton. Sementara itu, Sekjen Gapki Joko Supriyono mengungkapkan, permintaan CPO dari negara luar ke Indonesia cukup potensial. Setiap tahun permintaan mencapai hingga 5,5 juta ton.

Sayang,Indonesia baru bisa memenuhi sebanyak 1,5 juta ton per tahun. ”Ini sebenarnya merupakan kondisi yang kronis.Kita lihat kebutuhan akan CPO dari luar sangat tinggi, tetapi tak dapat diimbangi dengan suplai.Dalam setahun,produksi kelapa sawit yang bisa dihasilkan hanya dari 150 hingga 200 ha.Padahal,kita butuh 500.000 ha per tahun,”tuturnya.

Minimnya produksi inilah, dia menyatakan, yang menjadi penghambat ekspor Indonesia. Untuk itulah, pemerintah sebaiknya dapat memberikan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan kelapa sawit nasional. Seperti diketahui, beberapa hari lalu pihak Nestle telah memutus kontrak pasokan CPO dengan Sinar Mas.

Penghentian kontrak dilakukan menyusul protes dari para aktivis Green Peace yang menuding Sinar Mas telah melakukan perusakan hutan. Langkah ini menyusul tindakan Unilever yang sebelumnya telah melakukan hal yang sama kepada Sinar Mas dan telah mendaftarhitamkan produsen CPO Indonesia, yaitu Duta Palma. (CR-01)

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/313359/44/

——————————————————————

Bisnis Indonesia, 26 Maret 2010

18 Perusahaan CPO melawan

Greenpeace dinilai lakukan kampanye hitam

JAKARTA: Sedikitnya 18 perusahaan bersama pemerintah siap pasang badan melawan desakan isu negatif yang belakangan ini gencar menyerang bisnis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia

Pukulan bertubi-tubi dari salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan berafiliasi internasional, Greenpeace, dikhawatirkan menurunkan volume ekspor CPO nasional setelah sejumlah pembeli besar memutus kontrak.

Harga CPO di bursa komoditas berjangka Malaysia untuk pengapalan hingga Agustus 2010 terus mengalami penurunan dengan fluktuasi 200 ringgit per ton.

Untuk menangkal isu negatif yang berpotensi berdampak sistemik terhadap target ekspor dan pendapatan devisa negara, pemerintah akan merapatkan kekuatan nasional dengan memanggil 18 perusahaan besar pemangku bisnis CPO.

“Kami dan petinggi 18 perusahaan akan membicarakan langkah apa yang perlu ditempuh untuk menghadapi kampanye hitam dari LSM seperti yang dilakukan Greenpeace,” ujar Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Achmad Mangga Barani, kemarin.

Perusahaan tersebut a.l. PT Astra Agro Lestari, PT Sinarmas Agro Resources and Technology, PT London Sumatera, Wilmar, PT Musi Mas, PT Sampoerna Agro, Bakrie Sumatera Plantations, dan PTPN.

Dia mengatakan pemerintah berupaya untuk mengantisipasi dan mencegah agar kampanye hitam dari Greenpeace tidak meluas dan berdampak sistemik terhadap industri sawit nasional.

Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, penyelesaian yang paling adil dalam kasus pemutusan kontrak CPO oleh perusahaan asing harus diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap kredibel, independen, dan bisa diterima semua pihak.

Menurut Mari, langkah tersebut merupakan jalan penyelesaian yang paling adil untuk menemukan persoalan dan kebenaran fakta di lapangan.

Presiden Direktur PT SMART Tbk, unit Bisnis Grup Sinarmas yang mengelola perkebunan kelapa sawit, Daud Dharsono menyatakan pihaknya masih akan melakukan verifikasi atas laporan sepihak dari Greenpeace yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Perusahaan ini akan menunjuk lembaga independen untuk melakukan verifikasi tersebut.

Perkembangan harga minyak nabati (US$ per ton)
CPO Minyak kedelai* Rapeseed** Minyak matahari***
Sep.2009 636,42 749,4 856,85 1.021,41
Okt.2009 636,56 797,62 885,83 1.005,23
Nov.2009 674,33 854,24 923,98 1.070,43
Des.2009 727,6 867,4 920,23 1.132,91
Jan.2010 742 838,37 929,11 1.113,62
Feb.2010 754,32 840,4 896,55 1.091,40

Ket:* Harga Chicago Soybean Oil Futures, ** Harga FOB Rotterdam, *** Harga asal Teluk Meksiko

Ekspor CPO Indonesia & Malaysia Jan. 2010 (juta ton)
Indonesia 1,2
Malaysia 1,81
Produsen CPO dunia 2010* (juta ton)
Kolombia 0,80
Nigeria 0,89
Thailand 1,50
Indonesia 22,50
Malaysia 18,00
Lain-lain 3,84

Sumber: Gapki dan Malaysia Palm Oil Board (MPOB, Oil World)
Ket.: *) Proyeksi

Namun, Mangga Barani menyatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan berarti membela kepentingan satu perusahaan saja, tetapi lebih pada kelangsungan sawit di dalam negeri.

Tindakan tegas yang akan diambil ada dua yakni menghentikan ekspor ke Uni Eropa dan membawa masalah sawit menjadi isu di World Trade Organization (WTO). “Ini dua kartu truf yang akan dikeluarkan jika sudah tidak ada jalan keluar untuk masalah ini.”

Kampanye putih

Menteri Pertanian Suswono menuturkan pada Mei delegasi dari Indonesia akan datang ke Uni Eropa dan memberikan kampanye putih mengenai produk CPO Indonesia.

“Kami akan menjelaskan mengenai sawit lestari yang telah diterapkan di Tanah Air. Upaya ini merupakan counter balik atas kampanye hitam yang selalu dilakukan oleh LSM. Kami [Indonesia-Malaysia] akan memantau perkembangannya sebelum mengambil langkah penghentian ekspor,” ujarnya.

Dia menjelaskan isu negatif yang menghantam perkebunan sawit karena efisiennya komoditas ini dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti kedelai dan rapesheed. Suswono mengatakan masukan apapun dari LSM jika terbukti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Mangga Barani menegaskan pemerintah tidak akan melakukan moratorium sawit di dalam negeri. “Mereka [LSM] tujuannya kan moratorium sawit di dalam negeri. Artinya kan sama saja sawit tidak boleh berkembang. Jika negeri ini sengsara apakah LSM itu mau memberikan uang pada negeri kita,” tegasnya.

Menurut dia apa yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, katanya, jika ada perusahaan yang terbukti melanggar maka akan mendapatkan hukuman. Namun demikian, katanya, pemerintah tidak akan tunduk pada keinginan LSM, apalagi yang memiliki agenda tertentu di balik masalah lingkungan.

“Pemerintah ini berdaulat dan wajib melindungi kesejahteraan warga negaranya. Itu yang penting,” tegas Mangga Barani.

Ketua Umum Gapki Pusat Joefli Bahroeni meminta agar Sekretariat RSPO menjelaskan mengenai pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

“Gapki sudah meminta agar mengeluarkan statement mengenai pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, sehingga tudingan pihak ketiga di luar RSPO mengenai pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat diminimalisasi,” ujarnya di Medan, kemarin.

Kalau RSPO tetap diam dan tidak memberikan reaksi atau komentar, maka keberadaan RSPO patut dipertanyakan. “Kalau ada tudingan miring mengenai pembangunan perkebunan kelapa sawit sebaiknya dibicarakan di RSPO, bukan diselesaikan secara parsial antarperusahaan,” tuturnya.

“Apa benar sawit yang dihasilkan PT Sinarmas dengan merusak hutan? Karena di Indonesia sudah ada ketentuan yang ketat mengenai pembukaan perkebunan kelapa sawit,” kata Joefli.

Sekjen Gapki Pusat Joko Supriyono menambahkan tahun ini Indonesia menargetkan produksi CPO sebesar 23 juta ton atau meningkat antara 1,5 juta ton dan 2 juta ton dari produksi 2009.

Permintaan meningkat

Adapun, permintaan CPO di pasar internasional meningkat antara 4 juta ton dan 4,5 juta ton per tahun. Jadi, kata dia, pembatalan produksi CPO Indonesia oleh Nestle dan Unilever tidak besar pengaruhnya.

“Hanya saja citra Indonesia di mata dunia sedikit tercoreng akibat kampanye negatif dari LSM internasional. Mengembalikan citra ini yang sulit,” tegas Joko.

Aktivis Greenpeace gencar melancarkan aksinya menyerang perusahaan yang ditengarai merusak hutan dan melakukan penanaman di kawasan gambut yang memicu emisi karbon.

Pekan lalu, lembaga ini mendesak Nestle untuk memutus kontrak pembelian CPO dari Grup Sinarmas.

Tidak hanya dengan Sinarmas, Greenpeace pun mendesak Nestle menghentikan pembelian dari dua trader besar, yaitu Cargill dan IOI.

“Pembatalan kontrak langsung dengan Sinarmas oleh Nestle belum cukup. Mereka harus menghentikan pembelian produk Sinarmas dari pihak ketiga seperti Cargill dan IOI,” tegas Bustar Maitar, Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Indonesia, ujarnya, mempunyai laju deforestasi tercepat dibanding negara-negara yang masih mempunyai hutan di dunia.

Sejak lebih dari setengah abad lalu, sudah 74 juta hektare hutan alam Indonesia-atau dua kali lebih besar dari wilayah negara Jerman-telah hancur atau dibakar.

“Greenpeace tidak anti-industri kelapa sawit, kampanye kami bertujuan untuk menghentikan perusahaan seperti Sinarmas merusak hutan alam Indonesia yang masih tersisa,” ujar Bustar.

Greenpeace akan all out menghadapi kampanye tandingan yang dilakukan pemerintah dan pengusaha sawit sampai tujuan moratorium komoditas perkebunan ini dilakukan.

Dia menuturkan upaya pemerintah untuk mengancam menghentikan ekspor CPO ke Eropa dan mengalihkan ke pasar lain tidak akan mudah.

Dia mengatakan Greenpeace bergerak di seluruh dunia termasuk di China, India, dan Pakistan.

Menurut dia, meski Indonesia berhasil membuka pasar baru di luar Eropa, penjualan produk olahan CPO asal Indonesia di China dan India tetap di pasarkan ke Eropa.

Bustar menyatakan pemerintah justru perlu tegas untuk mengimplementasikan hukum pada perusahaan sawit yang merusak hutan. (Maria Y Benyamin/ Berliana Elisabeth) (diena.lestari@bisnis.co.id/master.sihotang@bisnis.co.id)

Oleh Diena Lestari & Master Sihotang
Bisnis Indonesia

Sumber: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A01&cdate=26-MAR-2010&inw_id=724989