Kasus Akil Mochtar menjadi momentum bagi SBY dan kroco-kroconya menggunting MK (Maker of Kings) dalam lipatan

Kasus Akil Mochtar menjadi momentum bagi SBY dan kroco-kroconya menggunting MK (Maker of Kings) dalam lipatan

kroco = tukang pukul, begundal, kacung, kurcaci, anak bau kencur

kompas, 5 Oktober 2013 hal.5 budiarto shambazy, kini judica-thieves juga


kompas, 5 Oktober 2013 hal.6 tajuk rencana-butuh langkah luar biasa


http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/05/minus-mk-presiden-undang-para-pimpinan-lembaga-negara-ke-istana-negara

Akil Mochtar Ditangkap KPK
Minus MK, Presiden Undang Para Pimpinan Lembaga Negara ke Istana Negara
Sabtu, 5 Oktober 2013 06:57 WIB

Tribunnews.com, JAKARTA– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang para Pimpinan Lembaga Negara untuk berkonsultasi membahas Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menjadi sorotan perhatian masyarakat.

Juru bicara presiden, Julian A Pasha menyampaikan pertemuan ini akan digelar pukul 13:00 WIB, di Istana Negara.

“Melalui Mensesneg (Sudi Silalahi), Presiden mengundang seluruh pimpinan lembaga negara untuk membahas mengenai MK,” ungkap Julian melalui sambungan telepon Jumat (4/10/2013).

Siapa saja yang diundang? Dikatakan, semua pimpinan mulai dari DPR, MPR, BPK, MA dan KY, kecuali MK, diundang dalam pertemuan konsultasi ini.

Dijelaskan, pertemuan konsultasi ini dipandang Presiden penting agar tidak terjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga dan simbol negara.

“Tentu kita ketahui pasca penangkapan Ketua MK Akil Mochtar perlu ada konsultasi dengan lembaga lain demi menjaga kestabilan dan kepercayaan terhadap lembaga negara,” jelas Julian.

Lebih lanjut Julian jelaskan pula alasan MK tak turut diundang. “Kali ini kita akan konsultasi lebih bijak soal MK dengan pimpinan negara lainnya. Itulah kenapa MK tidak hadir, tidak diundang,” tuturnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Gusti Sawabi


http://www.antaranews.com/berita/399078/mk-tak-masalah-tak-diundang-presiden

MK tak masalah tak diundang Presiden
Sabtu, 5 Oktober 2013 20:46 WIB
Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto

Sleman (ANTARA News) – Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono tidak masalah lembaganya tidak diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan lembaga tinggi negara membahas lembaganya pascapenangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Di Yogyakarta, Sabtu, Harjono mengatakan dengan tidak diundangnya MK, justru membuat MK secara independen bisa menyelesaikan persoalan tanpa dipengaruhi pihak lain.

“Kami justeru akan mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang membelit ditubuh lembaga kami secara mandiri dan independen, apalagi pertemuan itu kan membahas persoalan ditangkapnya Ketua MK Akil Mochtar yang ditangkap KPK dalam kasus suap, dan telah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan tidak diundangnya MK dalam pertemuan tersebut.

“Kami juga tidak tahu alasannya apa, karena tidak ada pemberitahuan maupun undangan sama sekali,” katanya.

Editor: Jafar M Sidik


http://www.merdeka.com/peristiwa/mk-kecewa-tak-diundang-presiden-sby.html

MK kecewa tak diundang Presiden SBY
Reporter : Muhammad Sholeh
Minggu, 6 Oktober 2013 05:30:00


Konpers MK terkait penangkapan Akil Mochtar. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

ahkamah Konstitusi kecewa terhadap sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, SBY tidak mengundang MK dalam pertemuan dengan para ketua lembaga negara guna membahas pasca penangkapan Akil Mochtar oleh KPK.

“Seyogyanya pimpinan MK diundang dalam pertemuan tersebut untuk didengar keterangannya dan ikut bersama-sama para ketua lembaga negara lainnya dalam rangka mencari solusi yang terbaik sebagai jalan keluar dari dampak peristiwa tersebut,” ujar Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva.

Hal ini dia sampaikan saat konferensi pers dengan didampingi 7 hakim konstitusi lainnya di Gedung MK, Jakarta, Minggu (6/10) malam.

Hamdan mengatakan bahwa delapan hakim konstitusi yang ada saat ini seolah-olah dan terkesan turut bersalah dalam peristiwa tersebut yang mengakibatkan Presiden tidak mengundang unsur pimpinan MK yang ada dalam pertemuan para ketua lembaga negara.

“Pada pertemuan tersebut MK diperlakukan sebagai obyek, padahal UUD 1945 menempatkan MK sebagai lembaga negara juga,” kata Hamdan seperti dikutip dari Antara.

Walaupun ada peristiwa tersebut, lanjut Hamdan, MK tidak terhalang dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Hamdan menegaskan, delapan hakim konstitusi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap dapat sah menjalankan tugasnya.

“Sampai saat ini MK tetap menjalankan tanggung jawab konstitusinalnya,” tegas Hamdan mewakili hakim konstitusi lainnya.

Hamdan menambahkan, MK dan seluruh hakim konstitusi bertanggung jawab penuh berdasarkan sumpah jabatan, demi bangsa dan negara.

“Putusan-putusan MK yang telah dijatuhkan selama ini berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tetap sah. Putusan MK oleh sembilan hakim konstitusi. Ketua MK berfugsi memimpin sidang dan rapat dalam pengambilan dan pengucapan putusan. Suara hakim konstitusi, termasuk ketua dan wakil ketua, dalam musyawarah adalah sama,” terang Hamdan.
[hhw]


http://www.antaranews.com/berita/399119/mk-kecewa-tak-diundang-presiden

MK kecewa tak diundang Presiden
Minggu, 6 Oktober 2013 04:08 WIB
Pewarta: Joko Susilo

“Seyogianya pimpinan MK diundang dalam pertemuan tersebut untuk didengar keterangannya dan ikut bersama-sama para ketua lembaga negara lainnya dalam rangka mencari solusi yang terbaik sebagai jalan keluar dari dampak peristiwa tersebut,”

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi kecewa terhadap sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mengundang mereka dalam pertemuan para ketua lembaga negara membahas penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK.

“Seyogianya pimpinan MK diundang dalam pertemuan tersebut untuk didengar keterangannya dan ikut bersama-sama para ketua lembaga negara lainnya dalam rangka mencari solusi yang terbaik sebagai jalan keluar dari dampak peristiwa tersebut,” kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva, yang didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya saat konferensi pers di Jakarta, Minggu dinihari.

Hamdan mengatakan bahwa delapan hakim konstitusi yang ada saat ini seolah-olah dan terkesan turut bersalah dalam peristiwa tersebut yang mengakibatkan Presiden tidak mengundang unsur pimpinan MK yang ada dalam pertemuan para ketua lembaga negara.

“Pada pertemuan tersebut MK diperlakukan sebagai obyek, padahal UUD 1945 menempatkan MK sebagai lembaga negara juga,” katanya.

Walaupun ada peristiwa tersebut, lanjut Hamdan, MK tidak terhalang dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya karena masih ada delapan hakim konstitusi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap dapat sah menjalankan tugasnya.

“Sampai saat ini MK tetap menjalankan tanggung jawab konstitusinalnya,” kata Hamdan mewakili delapan hakim konstitusi.

Tetap bertanggung jawab

Dia juga mengatakan MK dan seluruh hakim konstitusi bertanggung jawab penuh berdasarkan sumpah jabatan, demi bangsa dan negara.

“Putusan-putusan MK yang telah dijatuhkan selama ini berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tetap sah,” tegas Hamdan.

Dia mengatakan tertangkapnya Akil Mochtar karena dugaan suap dalam perkara Pilkada juga tidak akan mempengaruhi keabsahan putusan MK.

“Putusan MK oleh sembilan hakim konstitusi. Ketua MK berfugsi memimpin sidang dan rapat dalam pengambilan dan pengucapan putusan. Suara hakim konstitusi, termasuk ketua dan wakil ketua, dalam musyawarah adalah sama,” jelasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi berinisial AM yang diduga menerima uang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

“Penyidik menangkap tangan beberapa orang di kompleks Widya Chandra, dengan inisial AM, CHN, dan CN,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, dalam jumpa pers.

Johan mengatakan, AM merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi, sementara CHN seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan CN seorang pengusaha.

Di Widya Chandra, penyidik menyita uang dolar Singapura, perkiraan sementara, senilai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, yang diduga merupakan pemberian CHN dan CN kepada AM terkait yang diduga terkait sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Setelah itu, lanjut Budi, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat, dan menahan dua orang yang dengan inisial HB dan DH.
(J008/A011)

Editor: Ruslan Burhani


http://lampost.co/berita/mk-protes-tak-diundang-presiden-

MK Protes Tak Diundang Presiden
2013-10-06 14:30:00

JAKARTA (Lampost.Co): Mahkamah Konstitusi mempertanyakan pertemuan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara, Sabtu (5/10) kemarin, tanpa mengundang Mahkamah Konstitusi.

“Seyogyanya Pimpinan Mahkamah Konstitusi diundang dalam pertemuan tersebut untuk didengar keterangannya,” jelas Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva usai Rapat Pleno Hakim Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Minggu (6/10) dini hari.

Keputusan Presiden tidak mengundang Pimpinan MK pada pertemuan itu, kata Hamdan, membuat seolah-olah delapan hakim konstitusi lain ikut bersalah pada kasus suap ketua MK nonaktif, Akil Mochtar. “Pada pertemuan tersebut, MK diperlakukan sebagai objek. Padahal UUD 1945 menempatkan MK sebagai lembaga negara juga,” imbuh Hamdan.

Ia mengatakan dengan mengundang pimpinan MK, Presiden bersama pimpinan lembaga lainnya bisa mencari solusi terbaik dari dampak adanya kasus suap tersebut. Pasalnya, MK pun tengah berbenah untuk memulihkan kembali citranya.

Langkah-langkah pembenahan tersebut di antaranya menyerahkan sepenuhnya kasus pidana Akil pada penegak hukum. MK bahkan telah membentuk Majelis Kehormatan MK beberapa jam usai penangkapan Akil guna menyelesaikan masalah terkait etik dan administrasi.

Langkah berikutnya, lanjut Hamdan, MK mengirimkan surat permintaan pemberhentian sementara kepada Presiden sesaat setelah KPK menetapkan Akil sebagai tersangka. Tidak hanya itu, MK pun menata kembali panel hakim yang semula tiga panel menjadi dua panel. “Terakhir, MK sedang merumuskan pembentukan Majelis Pengawas Etik Mahkamah Kostitusi. Ini yang belum ada,” terang Hamdan.

Terkait sidang-sidang MK, Hamdan menegaskan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Karena masih ada 8 hakim konstitusi yang berdasarkan UU tetap dapat dengan sah menjalankan fungsinya,” imbuhnya.

Selain itu, apabila MK menunda dalam menjalankan tugasnya, lanjut Hamdan, perkara-perkara akan menumpuk. “Akhirnya banyak perkara yang terbengkalai dan itu akan mencederai hak-hak konstitusional. Apalagi, sengketa pemilu kada paling lambat dalam waktu 14 hari kerja,” paparnya.

Sumber: MTVN
Editor: Adian


http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/06/hakim-hakim-mk-merasa-ikut-disalahkan-sby

Akil Mochtar Ditangkap KPK
Hakim-hakim MK Merasa Ikut Disalahkan SBY
Minggu, 6 Oktober 2013 21:00 WIB


TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (tengah) keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Minggu (6/10/2013), usai dites urine oleh Badan Narkotika Nasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memahami respons cepat Presiden SBY yang mengumpulkan para petinggi lembaga negara, untuk mencari solusi pasca-penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas tuduhan dugaan korupsi.

Berdasarkan hasil rapat pleno hakim MK, Sabtu (5/10/2013), MK mengakui peristiwa tersebut telah memengaruhi citra dan wibawa MK.

“MK berpendapat, seyogianya pimpinan MK diundang dalam pertemuan tersebut, untuk didengar keterangannya, dan ikut bersama ketua lembaga negara lain, dalam rangka mencari solusi terbaik sebagai jalan keluar dari dampak atas peristiwa tersebut,” demikian dikutip Tribunnews.com dari dokumen hasil rapat pleno hakim MK.

Para hakim MK, juga merasa bahwa mereka turut dipersalahkan dengan apa yang terjadi pada Akil Mochtar, hingga tak diundang dalam pertemuan itu.

“Dengan demikian MK dijadikan sebagai obyek, padahal menurut UUD 1945, menempatkan MK sebagai lembaga negara juga.”

Menurut para hakim konstitusi, peristiwa yang dialami ketua mereka, tak menghalangi institusi mereka untuk menjalani tugas konstitusi.

“MK bertanggung jawab atas sumpah jabatan, demi bangsa dan negara.” (*)

Penulis: Samuel Febrianto
Editor: Yaspen Martinus

Coki Lanang-1 jam lalu
Pak SBY kan militer, doktrinnya adalah, kalau situasi genting, jangan percaya siapapun disekitar situ termasuk lingkungan yang terkait dengan obyek tsb. Jadi………ya bp2 Hakim MK yg mulia tak usah tersinggung……siapa tahu diantara bp2 masih ada yg suka terima suap spt Pak Akil…… Kan harus dibuktikan kalau tidak terima suap…….tenang2 sajalah……he….he…..

Puguh Darmanto-1 jam lalu
Saya kira pantas juga tak diundang…..karena sepertinya mereka pada bersekongkol perilaku culas……..sama dengan si Akil……DAN…HAKIM YANG LAIN MESTINYA BERINA teriak DAN TAK PERLU TAKUT DI PECAT….KALAU DI LEMBAGANYA ADA bau culas….. Yah karena gak ada yang berani terika ….maka mereka SAMA SAJA…..SAMA CULASNYA….bahkan saling melindungi……, kurang lebih hal yang demikian terjadi juga di lembaga kepolisian……..

Prima Bareno Ismet-11 jam lalu
Dalam 25 tahun kedepan, jangan libatkan partai poltik dalam proses rekruitmen pejabat lembaga negara. Serahkan mekanisme rekruitmen kpd presiden, yg nntnya sbg penanggung jawab langsung apabila terjadi pelanggaran hukum. DPR hanya bertugas mengawasi jalannya oprasional lembaga negara dg sistem pengawasa yg ditetapkan dlm UU dan perpu. Skr ini terkesan presiden tdk ada porsi dlm kedudukannya utk bertanggung jawab.

Roni Isman Isman-12 jam lalu
apapun kata anda wahai hakim MK sulit bagi rakyat untuk demikian mudahnya mempercayai anda lagi. contohnyakan sudah ada bagimana ketua anda yang gaya seakan seorang malaikat bersih dan suci tapi lihat buktinya bagimana??

Irwandi Be-15 jam lalu
mengingat bentuk keputusan MK adalah kolegial tetap ada kemungkinan hakim lain tidak terlibat tapai yang jadi permasalahan kenapa para hakim di MK sanagat alergi terhadap pengawasan KY dngn segala macam alasan padahal dalam konstitusi tidak ada larangan unetu melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim MK. jadi ada apa sebenarnya ini perlu di pertanyakan mudah.mudahan tdk ada elemen masyarakat yang mengajukan reveu terhadap perpu yg akan dikeluarkan oleh presiden karena MK tidak boleh mereveu suatu peraturan perUUngan yang menyangkut dngan lembaga MK sendiri semoga kebenaran akan ter unkap di negeri ini, hidup KPK.


About these ads