Currency Control in Indonesia

Currency Control in Indonesia
Jakarta, 2013-07-20 09:16:08

http://finance.detik.com/read/2013/07/11/085257/2298832/5/dolar-kian-perkasa-ke-rp-10000-bi-diam-diam-keluarkan-kebijakan-baru

Dolar Kian Perkasa ke Rp 10.000, BI Diam-diam Keluarkan Kebijakan Baru
Herdaru Purnomo – detikfinance, Kamis, 11/07/2013 08:52 WIB

Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali melakukan penyempurnaan Operasi Pasar Terbuka dalam hal menjaga kestabilan nilai rupiah. Diam-diam, kini bank sentral memberlakukan transaksi swap dengan metode lelang.

Demikian tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 15/24/DPM perihal Perubahan Kelima atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka.

“Ketentuan ini merupakan penyempurnaan kelima atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM perihal Operasi Pasar Terbuka yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan instrumen Operasi Pasar Terbuka untuk mendukung pengelolaan likuiditas dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter, melalui transaksi swap yang dilakukan dengan metode lelang,” ungkap BI dalam keterangannya yang dikutip detikFinance, Kamis (11/7/2013).

“Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah,” imbuh BI.

Dijelaskan lebih jauh, Transaksi Swap merupakan transaksi pertukaran valuta asing terhadap Rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Adapun transaksi tersebut dilakukan dengan cara:

Transaksi Swap Jual Bank Indonesia : merupakan transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (spot) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Transaksi Swap Beli Bank Indonesia : merupakan transaksi jual valuta asing oleh Bank Indonesia melalui penjualan tunai (spot) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

“Peserta Transaksi Swap adalah Peserta OPT yang merupakan bank devisa. Dalam melakukan penawaran Transaksi Swap, Peserta OPT dapat mengajukan penawaran secara langsung atau melalui Lembaga Perantara,” ungkap BI lebih jauh.

Dengan diberlakukannya transaksi swap ini, maka BI bisa melakukan penawaran jual maupun beli nilai tukar terhadap rupiah dengan lebih bebas. Sebelumnya, BI hanya melakukan transaksi secara direct bukan dalam bentuk lelang.

Senioradvisor1329173 @senioradvisor11 Jul 2013 12:25:02 WIB
Ada banyak variabel yang menetukan nilai tukar mata uang bukan hanya cadangan devisa dan pelonggaran kredit; harga Rp.10 ribu,- memang adalah harga market, kalau saja ada koordinasi dengan menteri2 lain mengenai penggalakan dan peningkatan ekspor secara berkesinambungan plus menekan angka impor pada level tertentu, mungkin nilai tukar bisa dipatok oleh BI, kalau tidak yah mengikuti market saja seperti yang berlaku selama ini. Lelang swap valas hanya bisa memberikan indikasi saja kepada BI..

Romeo1135425 11 Jul 2013 10:24:18 WIB
Transaksi model Swap tidak akan mampu menahan laju keperkasaan dolar, oleh karena instrumen kebijakan perbankan lainnya yang mendukung terjadinya Inflasi tidak memadai. Contoh, BI belum menerapkan kebijakan ketat kepada perbankan soal kewajiban pelepasan kredit yang lebih mudah bagi masyarakat pemula bank, dan lebih cenderung membiarkan perbankan menyimpannya di BI dengan rate yang lumayan. Semestinya BI membatasi penyimpanan uang bank di BI, sehingga bank akan lebih lunak dalam kasih kredit.


http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/430464-bi–transaksi-di-pelabuhan-tanjung-priok-wajib-gunakan-rupiah

BI: Transaksi di Pelabuhan Tanjung Priok Wajib Gunakan Rupiah
“Semua transaksi di dalam negeri wajib gunakan rupiah.”
Jum’at, 19 Juli 2013, 17:05 Iwan Kurniawan, Nina Rahayu

VIVAnews – Bank Indonesia mendukung langkah pemerintah yang mewajibkan penggunaan mata uang rupiah dalam semua transaksi di pelabuhan Tanjung Priok. Selama ini, transaksi keuangan di pelabuhan lebih banyak menggunakan dolar Amerika Serikat.

Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo, Jumat 19 Juli 2013, menyatakan bahwa seharusnya semua transaksi di dalam negeri menggunakan rupiah. “Sesuai ketentuan kita, di Republik Indonesia setiap transaksi harus dengan rupiah. Ini satu poin positif,” katanya, saat ditemui di Gedung BI, Jakarta.

Perry menjelaskan, pengguanan mata uang rupiah dalam transaksi akan merefleksikan nilai tukar valutas asing, dan akhirnya memengaruhi pasokan dan permintaan valas di bank. Transaksi dengan rupiah akan menstabilkan nilai tukar dan memperkuat fundamental rupiah.

Terkait kondisi nilai tukar rupiah akhir-akhir ini, ia memastikan bahwa saat ini likuiditas masih mencukupi. Namun, BI tetap berhati-hati menggunakan cadangan devisa dan mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan rupiah seperti menaikkan BI Rate, FX Swap, dan Giro Wajib Minimum (GWM).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi bisnis di pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini lebih banyak gunakan dolar AS. Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengatakan kebijakan tersebut dapat membuat rupiah kembali menguat.

Pemerintah tengah menyusun peraturan yang mengharuskan transaksi bisnis di Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan mata uang rupiah. (asp)


http://m.koran-jakarta.com/?id=124515&mode_beritadetail=1

Stabilitas Moneter | Bank Indonesia Akan Hati-hati Menggunakan Cadangan Devisa
Semua Transaksi Wajib Pakai Rupiah
Sabtu, 20 Juli 2013

JAKARTA � Bank Indonesia (BI) mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua transaksi di pelabuhan, khususnya Tanjung Priok, menggunakan mata uang rupiah. Hal itu untuk mengantisipasi tingginya permintaan dollar AS sehingga makin melemahkan kurs rupiah.

“Sesuai ketentuan, di Republik Indonesia setiap transaksi harus dengan rupiah. Ini satu poin positif,” kata Perry, di Jakarta, Jumat (19/7).

Dia mengatakan seharusnya semua transaksi di dalam negeri menggunakan rupiah sehingga lebih merefleksikan nilai tukar terhadap valuta asing yang memengaruhi pasokan dan permintaan valas di bank. Transaksi dengan rupiah akan menstabilkan nilai tukar dan memperkuat fundamental rupiah.

Terkait kondisi nilai tukar rupiah akhir-akhir ini, ia memastikan bahwa saat ini likuiditas masih mencukupi. Namun, BI tetap berhati-hati menggunakan cadangan devisa dan mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan rupiah, seperti menaikkan BI Rate, FX Swap, dan Giro Wajib Minimum (GWM).

Sebagai informasi, pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi bisnis di pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini lebih banyak menggunakan dollar AS.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengatakan kebijakan tersebut dapat membuat rupiah kembali menguat.

Belum Pulih

Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar, mengatakan kondisi perekonomian global yang belum menunjukkan perbaikan masih memengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

“Perkembangan mata uang terjadi akibat kondisi global, dan kita tidak akan bisa sepenuhnya lepas atau imun dari persoalan itu,” kata Mahendra.

Mahendra mengatakan pemerintah bergantung sepenuhnya pada kebijakan Bank Indonesia terkait pengelolaan rupiah dan antisipasi terhadap perkembangan yang terjadi di pasar uang.

“Instrumen yang dilakukan itu merupakan gagasan yang baik dan perlu didukung sehingga kami sepenuhnya mendukung langkah-langkah itu,” kata Mahendra.

Namun, Mahendra tidak terlalu optimistis rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga akhir tahun masih sesuai dengan asumsi dalam APBN-Perubahan 2013 sebesar 9.600 per dollar AS.

“Memang tidak mudah untuk dijaga dengan tren seperti ini. Saya melihatnya perkembangan global ini masih berlangsung dan tidak mudah kalau sampai rata-rata 9.600,” kata Mahendra.

Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore cenderung stagnan pada posisi 10.045 per dollar AS.

Pengamat pasar uang dari Bank Himpunan Saudara, Ruly Nova, mengatakan bahwa langkah Bank Indonesia yang mengeluarkan instrumen Foreign Exchange (FX) Swap telah menahan pelemahan nilai tukar rupiah lebih dalam terhadap dollar AS.

“Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tertahan oleh langkah Bank Indonesia yang memiliki instrumen baru untuk menjaga nilai tukar rupiah,” ujar Rully.

Ia menambahkan dengan adanya fasilitas itu, dana asing yang keluar dari pasar modal terdeteksi sehingga pergerakan nilai tukar lebih stabil.Ant/E-9


http://www.kemenperin.go.id/artikel/6873/Transaksi-Wajib-Pakai-Rupiah

Transaksi Wajib Pakai Rupiah
Investor Daily

JAKARTA – Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah yang dalam beberapa hari terakhir ini menembus level psikologis Rp 10.000 per dolar AS. Salah satu langkah yang akan diambil ialah mewajibkan transaksi di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang berkepanjangan akan berdampak negatif terhadap industri di dalam negeri. Contohnya industri makanan dan minuman (mamin) yang sebanyak 60-65% bahan bakunya masih impor, namun 95% produk mamin dijual di dalam negeri.
Kalangan dunia usaha berharap pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaganya di bawah level Rp 10.000 per dolar AS. Pemerintah harus segera memantau transaksi yang menggunakan dolar AS di dalam negeri seperti di pelabuhan-pelabuhan ataupun properti.
Transaksi-transaksi yang masih menggunakan dolar tersebut harus secepatnya dikonversi dengan rupiah.
Selain itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang mengurangi gangguan iklim investasi dan perdagangan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian fasilitas bea ditanggung pemerintah untuk barang-barang modal yang masuk ke dalam negeri.
Hal itu sangat membantu bagi dunia usaha untuk tetap mempertahankan daya saing produk mereka. Di sisi lain, pemerintah diminta membuat kebijakan yang praktis agar bisa mendorong ekspor lebih tinggi lagi.
Peningkatan ekspor dapat menambah devisa dan pada akhirnya turut memperkuat nilai tukar rupiah.
Demikian rangkuman pendapat Menteri Perindustrian MS Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Fiskal Moneter dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, dan Sekjen Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani. Mereka dihubungi Investor
Daily, Senin (22/7), terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level di atas Rp 10.000 per dolar AS.
Sementara itu, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono dan ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan, pergerakan rupiah sulit diprediksi.
Namun, mereka menilai lelang pertukaran (swap) valuta asing (foreign exchange) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) sebagai langkah yang tepat untuk menyerap likuiditas valas dan menambah cadangan devisa.
Mata uang rupiah masih bergerak melemah terhadap dolar AS seiring minimnya sentimen positif di dalam negeri. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (22/7) sore bergerak melemah 15 poin menjadi Rp 10.070 dibanding posisi sebelumnya Rp 10.055 per dolar AS.
Menperin MS Hidayat mengatakan, pemerintah sedang mendalami kemungkinan untuk merancang aturan pelaksana UU No 7/2011 tentang Mata Uang. UU tersebut menetapkan, setiap transaksi harus dilakukan dengan mata uang rupiah. Hal itu, untuk menjaga rupiah dari tekanan fluktuasi.
Hidayat mengatakan, implementasi UU itu perlu dilakukan segera dengan tegas. Dia mencontohkan, negara-negara tetangga yang transaksinya tidak sepenuhnya didominasi mata uang asing, tapi mata uang asli negara tersebut.
“Wakil Menkeu Mahendra Siregar kemarin menyatakan meminta waktu untuk mendalami hal itu. Yakni, agar UU Mata Uang itu dibaca lagi dan dipraktikkan dengan tegas. Ini untuk menjaga rupiah. Sekaligus, demi kedaulatan rupiah,” kata Hidayat, di Jakarta, Senin (22/7).
Rencana pemerintah itu didukung oleh Apindo dan Kadin. Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, saat ini masih banyak transaksi perdagangan yang menggunakan dolar AS, yang menjadi pemicu menguatnya mata uang itu terhadap rupiah.
“Di Tanjung Priok banyak pakai dolar AS. Kita ingin transaksi pakai rupiah. Ini bisa menolong dari pemakaian dolar,” kata dia.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Fiskal Moneter dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani mengatakan, semua transaksi business to business di dalam negeri harus menggunakan rupiah. “Pemerintah harus segera memantau transaksi yang menggunakan dolar AS di dalam negeri seperti di pelabuhan-pelabuhan ataupun properti. Transaksi-transaksi yang masih menggunakan dolar tersebut harus secepatnya dikonversi dengan rupiah,” kata dia.
Terkait pelemahan rupiah yang terus terjadi, Menperin MS Hidayat mengatakan, pemerintah sedang berupaya mengembalikan posisi kurs ke level normal. “Akan dijaga dan dikembalikan pada posisi Rp 9.500-9.600. Kekuatan ekonomi kita selama ini adalah menjaga kestabilan rupiah. Kemarin, pak Agus (Gubernur BI) juga menjanjikan akan tetap menjaga. Memang, butuh proses. Bahkan, dengan rate saat ini pun akan tetap di-manage.
Sebab, ini juga masih banyak akibat pengaruh global,” kata dia. Namun demikian, Sofjan ragu dolar AS akan menguat di Rp 9.500. Hal itu karena harga bahan baku yang diimpor sangat tinggi, di sisi lain harga komoditas yang diekspor cenderung rendah. “Tapi Rp 9.500 sudah nggak mungkin. Harga barang ekspor kita sedang menurun,” kata dia.
Sofjan memprediksi, kurs rupiah akan menunjukkan tanda-tanda kembali ke posisi normal sebelumnya mungkin pada September 2013. Namun posisinya tidak lagi bisa ke Rp 9.500, setidaknya di Rp 9.800-10.000.
“Saat ini, dengan kondisi rupiah seperti itu, setidaknya membantu ekspor yang saat ini terkoreksi akibat anjloknya harga-harga komoditas,” ujar dia.
Hariyadi Sukamdani mengatakan, dana-dana eksportir yang masih terparkir di luar negeri juga harus segera ditempatkan di dalam negeri.
“Itu akan memperkuat portfolio devisa kita,” ujar dia. Dia melanjutkan, Bank Indonesia juga berperan penting dalam melakukan operasi untuk menjaga rupiah.
Namun, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian fasilitas bea ditanggung pemerintah untuk barang-barang modal yang masuk ke dalam negeri. Hal itu sangat membantu bagi dunia usaha untuk tetap mempertahankan daya saing produk-produknya.
“Tetapi harus diwaspadai juga pemberian fasilitas itu bagi impor barang-barang konsumtif,” ucap dia. Menurut Haryadi, pelemahan rupiah tentunya menguntungkan eksportir, tetapi kalau terlalu lama pelemahannya juga tidak bagus. Idealnya, lanjtu dia, rupiah bisa stabil di kisaran Rp 9.000-9.500 dibandingkan dolar AS.
Dia menambahkan, jika nilai tukar rupiah sudah berada pada level Rp 10.000 ke atas, hal itu dapat mengancam fundamental ekonomi di dalam negeri. “Kalau rupiah sudah mencapai Rp 10.000 ke atas, perlu dipertanyakan kondisi fundamental kita. Harus ada upaya keras agar hal itu tidak terjadi dan berlarut-larut,” kata dia.
Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mendesak pemerintah membuat kebijakan yang mengurangi gangguan iklim investasi dan perdagangan.
Menurut dia, pelemahan rupiah memberikan ruang kepada ekspor nonmigas mendapat tambahan marjin, khususnya ekspor nonmigas yang komponen biaya produksinya menggunakan rupiah.
Berdampak Negatif
Sekjen Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak negatif terhadap industri mamin di dalam negeri. Pasalnya, 60-65% bahan baku masih didatangkan dari impor. Sementara itu, 95% penjualan produk mamin masih dilakukan di dalam negeri.
“Artinya, pengeluaran kita masih banyak dalam bentuk dolar, sementara pemasukan dalam bentuk rupiah. Ini tentu tidak menguntungkan bagi industri,” kata Franky.
Dia menegaskan, pengadaan bahan baku dari impor dilakukan bukan karena harganya lebih murah, melainkan ketidaktersediaan produk-produk tersebut di dalam negeri. “Atau kalaupun ada, tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan industri nasional. Sehingga kami harus mendatangkan barang tersebut dari luar negeri,” ujar dia.
Franky berharap, pemerintah dapat menjaga nilai tukar rupiah di level Rp 9.500-9.700. “Jika saat ini rupiah telah menyentuh angka Rp 10.000 per dolar AS, artinya harus ada perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk kembali memperkuat rupiah,” ujar dia.
Di sisi lain, menurut dia, pemerintah dapat mencari titik-titik simpul untuk membuat kebijakan yang praktis agar bisa mendorong ekspor lebih tinggi lagi. “Peningkatan ekspor dapat menambah devisa dan pada akhirnya turut memperkuat nilai tukar rupiah,” ujar dia.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah memberikan tambahan daya saing untuk ekspor, namun akan sangat memberatkan neraca perdagangan Indonesia. Terlebih, negara-negara tujuan ekspor juga mengurangi permintaannya akibat krisis global sehingga akan cukup menggerus posisi ekspor tahun ini.
Sulit Diprediksi
Sementara itu, ekonom UGM Toni Prasetyantono menuturkan, pergerakan rupiah sulit diprediksi karena harus membandingkannya dengan pergerakan kurs negara emerging markets lainnya. Namun, dia memperkirakan idealnya kurs rupiah berada pada kisaran Rp 10.000 per dolar AS.
“BI (Bank Indonesia) sudah benar melakukan lelang foreign exchange swap untuk menyerap likuiditas valas. Ini akan menambah cadangan devisa,” ujar Toni.
Sedangkan dari sisi eksternal, lanjut dia, Kepala Bank Sentral Amerika Serikat (Fed) Ben Bernanke belum tentu mengurangi kebijakan quantitative easing (QE), sehingga ada kemungkinan penguatan dolar AS akan tertahan. Jika ini terjadi, pelemahan rupiah lebih lanjut akan mereda. “Namun jika rupiah masih melemah, apa boleh buat, BI Rate terpaksa dinaikkan lagi,” ungkap dia.
Sedangkan ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengungkapan, kendati melemah, nilai tukar rupiah saat ini masih sesuai fundamentalnya.
Pasalnya, pelemahan rupiah tidak hanya terjadi di Indonesia. “Berapa nilai tukar yang ideal, saya nggak bisa prediksi. Karena harus melihat juga nilai tukar negara-negara lainnya,” terang dia.
Destry pun menilai, langkah yang diambil Bank Indonesia dalam melakukan lelang swap sudah cukup bagus untuk memberikan kepastian kepada pemilik dolar. Pasalnya, menurut dia, salah satu permasalahan di Indonesia adalah langkanya dolar Amerika Serikat di pasar.
“Dengan adanya lelang swap tiap minggu, itu memperdalam pasar finansial. Problem utamanya market langka. Karena itu gimana caranya menjaga likuiditas dolar dan rupiah di pasar,” tambah dia. (nti)


http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e1ff15ed641c/kewajiban-menggunakan-rupiah-harus-dicantumkan-dalam-perjanjian

Kewajiban Menggunakan Rupiah Harus Dicantumkan dalam Perjanjian?
amelia-2011, Senin, 18 Juli 2011

Dengan berlakunya UU Mata Uang yang baru, di situ diwajibkan penggunaan Rupiah untuk segala transaksi keuangan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana apabila saya sudah membuat perjanjian yang isinya memuat transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Apakah perjanjian tersebut harus direvisi dan disesuaikan dengan tujuan UU tersebut? Apakah diatur dalam aturan peralihannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Diana Kusumasari http://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b

Mengutip ketentuan Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”):
1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Mengamati ketentuan dalam pasal tersebut di atas, perjanjian yang telah dibuat secara tertulis sebelum diundangkannya UU Mata Uang dapat diselesaikan/diteruskan pemenuhan transaksinya dengan menggunakan mata uang asing sebagaimana telah diperjanjikan. Perlu digarisbawahi bahwa pengecualian ini hanya berlaku bagi perjanjian yang telah ada dan berjalan sebelum UU Mata Uang ini diundangkan.

Sedangkan, untuk perjanjian yang dibuat setelah berlakunya UU Mata Uang ini (setelah 28 Juni 2011), maka tidak ada larangan untuk menentukan jumlah transaksi menggunakan mata uang asing dalam perjanjian. Akan tetapi, pemenuhan transaksinya (pembayarannya) harus tetap dilakukan dengan menggunakan Rupiah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi dalam Seminar Hukumonline berjudul “Menghindari Risiko Pidana Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia” (14/7).

Seperti diketahui, dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang diatur bahwa Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya,
yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, menurut hemat kami, perjanjian yang isinya memuat transaksi dengan menggunakan mata uang asing tidak perlu direvisi, asalkan nanti pembayarannya dilakukan dengan menggunakan Rupiah. Dan UU Mata Uang sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut dalam ketentuan peralihannya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:
Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/node/30

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1326-ruu-mata-uang-disahkan-semua-transaksi-harus-gunakan-rupiah.html

RUU Mata Uang disahkan, Semua Transaksi Harus Gunakan Rupiah
Rabu, 01 Juni 2011 07:45

Rancangan Undang-undang (RUU) Mata Uang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selkasa (31/5), Dengan disahkannya RUU tersebut maka segala transaksi diwajibkan menggunakan mata uang Rupiah. Pelanggaran diancam pidana.

Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas RUU Mata Uang yang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (31/5).

“Setiap transaksi keuangan di wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah,” katanya.

Agus menerangkan, dengan disahkannya RUU Mata Uang maka setiap transaksi wajib menggunakan rupiah. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang berada di perbatasan yang rentan menggunakan mata uang asing milik negara tetangga.

“Sekarang ada UU Mata Uang, kalau nanti di perbatasan, misalnya di daerah Batam, Bintan, Nunukan, Atambua, itu harus menggunakan mata uang rupiah. Transaksi harus rupiah, karena kebanyakan pakai mata uang asing,” ucap Agus.

Selain itu, dalam Pasal 33 Bab X Ketentuan Pidana dalam UU Mata Uang, dikatakan bahwa seluruh transaksi wajib menggunakan mata uang rupiah. Jika melanggar maka terancam pidana.

“Ya betul, kalau pakai transaksi nonrupiah di dalam negeri itu bisa dikenakan pidana,” kata Ketua Panitia Kerja RUU Mata Uang, Achsanul Qosasih, kepada Media Indonesia.

Dalam pasal tersebut dikatakan, “Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam: a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau, c. Transaksi keuangan lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.”

Meski begitu, ada beberapa pengecualian terhadap transaksi pembayaran.

“Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi, transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN, penerimaan/pemberian hibah dari luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valas, dan transaksi pembayaran internasional,” urainya.

Penggunaan rupiah dalam transaksi keuangan karena rupiah merupakan simbol negara dan identitas. “Penggunaan Rupiah, karena simbol Rupiah sebagai simbol identitas dan lambang kedaulatan negara, karena itu kita mendorong diberlakukannya ketentuan yang mengatur rupiah, setiap transaksi di setiap wilayah NKRI untuk tujuan pembayaran,” ungkapnya.

Tak hanya itu, jika ada pihak yang menolak menerima pembayaran dalam bentuk Rupiah maka pihak tersebut juga dapat dikenakan pidana.

Dalam Pasal 33 ayat 2 Bab X Ketentuan Pidana UU Mata Uang dikatakan, “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana sengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.”

Pelaksanaan terhadap penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran sudah dapat diterapkan sejak RUU Mata Uang tersebut disahkan, yakni hari ini. “Mulai berlaku sejak disahkan, diundangkan hari ini,” tutupnya.

Sumber: mediaindonesia


http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=1823

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG SELAIN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
MUHAMMAD IQBAL, Oktober 21, 2012 / Jurnal Hukum Tugas Akhir Mahasiswa

110110070031

PEMBIMBING :
ROHAENAH PADMADINATA, S.H., M.H
ERIKA MAGDALENA C., S.H., M.H

ABSTRAK

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya telah menjadi hal yang wajar. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Sehubungan dengan ini, maka permasalahannya harus dikembalikan pada konsep rasionalitas dari mekanisme kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menjadikan penggunaan mata uang asing terhadap transaksi keuangan di Indonesia menjadi suatu bentuk tindak pidana. Maka dengan adanya kriminalisasi pada undang-undang tersebut, muncul suatu permasalahan yaitu bagaimana seharusnya kebijakan yang rasional dalam tahap pemberian pidana itu harus dilakukan terkait kondisi yang terdapat di Indonesia. Tujuan Penulis dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penggunaan mata uang asing selain rupiah dalam hal transaksi keuangan dan untuk memahami urgensi dalam hal ancaman pidana pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji data-data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan mata uang asing dalam transaksi keuangan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor wilayah dan faktor pendidikan. Kriminalisasi pada tindakan transaksi keuangan selain rupiah tidak perlu dilakukan karena Indonesia belum memperbaiki ketiga faktor yang mempengaruhi transaksi keuangan selain rupiah dan belum seimbangnya antara kebijakan penal dan non-penal dalam penerapannya di Indonesia.

ABSTRACT

The use of criminal law in Indonesia as a means to overcome the evil seems to have become the norm. This is evident from the practice of law has been to show that the use of criminal law is part of a political policy or law adopted in Indonesia. In connection with this, then the problem should be returned to the concept of rationality of crime prevention policy mechanism itself. With the passage and enactment of Law No. 7 of 2011 on Currency, making use of foreign currency for financial transactions in Indonesia into a form of crime. So with the criminalization of the law, there is a problem: how should a rational policy in this stage that the criminal provision should be related to conditions that exist in Indonesia. Authors aim of this study was to understand and demonstrate the factors that influence the use of foreign currencies other than dollars in financial transactions and to understand the urgency in terms of criminal sanctions in Article 33 paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 on Currency money.

The research method used in this research is normative juridical approach to the specification of descriptive analytical study. Data collection techniques used are literature study, by reviewing secondary data relating to the object of research

The results of this study indicate that the use of foreign currency in financial transactions is influenced by three factors, namely economic factors, factors region and educational factors. Criminalizing the act of financial transactions other than dollars is not necessary because Indonesia does not fix the three factors that affect financial transactions other than dollars and yet the imbalance between penal policy and non-penal in its application in Indonesia.

Pendahuluan

Latar Belakang

Perekonomian Bangsa Indonesia saat ini masih dalam proses pemulihan terhadap krisis moneter yang berkepanjangan sehingga nilai rupiah juga masih rentan mengalami penurunan nilai tukar terhadap mata uang asing. Ketidakpastian nilai rupiah ini kemudian memacu orang enggan melakukan transaksi dengan rupiah dan cenderung beralih pada mata uang lain yang lebih stabil nilainya. {[1]} Apabila melihat pengertian dari Rupiah itu sendiri yang merupakan uang kertas dan uang logam maka hal ini ditujukan untuk transaksi berskala rendah yaitu untuk masyarakat-masyarakat menengah kebawah.

Menyikapi sikap masyarakat yang enggan dalam melakukan transaksi dengan rupiah, dalam undang-undang tentang mata uang terbaru ini, terdapat pengaturan mengenai kewajiban menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Adapun dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini memiliki sanksi pidana dalam yang diatur dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi:

“setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. Transaksi keuangan lainnya

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”{[2]}

Berdasarkan hal tersebut, hukum pidana dalam perkembangannya semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana melalui pencatuman bab tentang “ketentuan sanksi pidana” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini.

Kondisi faktual yang terjadi adalah masih banyak terjadinya transaksi keuangan yang tidak menggunakan rupiah sebagai alat tukar yang sah di beberapa tempat tertentu padahal dalam undang-undang mata uang terbaru ini dengan jelas mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi keuangan dan adanya suatu ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Permasalahan
1. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penggunaan mata uang selain rupiah dalam melakukan transaksi keuangan di Indonesia dikaitkan dengan kebijakan kriminalisasi?
2. Bagaimana urgensi penggunaan ancaman pidana pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya penggunaan mata uang selain rupiah dalam melakukan transaksi keuangan di Indonesia terdiri dari 3 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor wilayah dan faktor pendidikan. Faktor ekonomi terjadi karena perekonomian Bangsa Indonesia yang masih dalam proses pemulihan terhadap krisis moneter yang berkepanjangan sehingga nilai rupiah juga masih rentan mengalami penurunan nilai tukar terhadap mata uang asing. Dengan adanya ketidakpastian ini mengakibatkan orang enggan melakukan transaksi dengan rupiah. Sementara pada faktor wilayah di Indonesia dipengaruhi oleh wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara asing. Hal ini mendorong masyarakat Indonesia yang berdomisili di daerah perbatasan lebih sering menggunakan mata uang asing. Selain berbatasan dengan negara asing, Indonesia banyak terdapat wilayah-wilayah pariwisata yang terkenal sampai ke mancanegara. Hal ini menyebabkan banyaknya wisatawan asing yang berkunjung untuk menikmati keindahan alam di Indonesia. Namun dengan banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, maka adanya penyesuaian pada transaksi keuangan, sehingga banyak terdapat transaksi keuangan dengan menggunakan mata uang asing di daerah pariwisata. Faktor pendidikan terjadi karena tingkat pendidikan atau tingkat buta huruf di Indonesia masih tergolong tinggi dan mengalami peningkatan sehingga menjadikan faktor yang kondusif sebagai penyebab kejahatan di Indonesia.

Sehubungan dengan penggunaan ancaman pidana, maka ini merupakan bentuk politik hukum kriminal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penggunaan hukum pidana dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari masyarakat/modernisasi maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal ( hukum pidana ) adalah masalah penentuan : {[3]}
1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).{[4]}

Perihal kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang selain rupiah di Indonesia justru dapat merugikan spritirual maupun materil atau dapat mendatangkan korban karena perbuatan tersebut bukan lah hal yang benar-benar dikehendaki masyakarat Indonesia yang masih berkembang dewasa ini. Justru ancaman pidana itu dapat menjadikan masyakarat anti-sosial karena perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.{[5]}

Beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri tidak seimbang dengan situasi tertib hukum yang ingin dicapai apabila dengan transaksi tanpa menggunakan rupiah masyarakat direnggut kemerdekaannya oleh pemerintah. Secara filosofis, perenggutan kemerdekaan mengakibatkan dehumanisasi (kemorosotan tata nilai) pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di lembaga berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di masyarakat.{[6]}

Walaupun beban pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang paling lama 1 tahun, namun kurungan berjangka pendek ini justru akan sangat merugikan sebab di samping kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dihendaki, maka kurungan ini jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana di satu pihak, dan dilain pihak bahkan menimbulkan apa yang disebut stigma atau cap jahat.{[7]}

Dilihat dari prinsip biaya dan hasil, pembentukan undang-undang baru membutuhkan dana yang sangat besar. Biaya proses legislasi satu undang-undang insiatif DPR sejak tahun 2004 sebesar Rp. 300.000.000,00 dan untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 5.800.000.000,00 {[8]}.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya penggunaan mata uang selain rupiah dalam melakukan transaksi keuangan di Indonesia terdiri dari 3 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor wilayah dan faktor pendidikan
2. Belum perlunya penggunaan ancaman pidana pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini belum sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia

Saran

1. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat sebelum membentuk suatu undang-undang dan seharusnya kewajiban untuk menggunakan rupiah di setiap transaksi keuangan di Indonesia tidak diterapkan secara kaku, sehingga setiap daerah di Indonesia dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi disana. Pengecualian pada daerah Perbatasan dan Pariwisata pun seharusnya tetap dimasukkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Pemerintah harus memadukan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non-penal. Sarana non-penal dapat berupa penyuluhan maupun sosialisasi ke setiap daerah maupun memajukan kesejahteraan di setiap daerah sebelum menggunakan ancaman pidana pada undang-undangnya. Apabila Masyarakat Indonesia belum mampu untuk menghadapi dampak dari kriminalisasi tersebut, lebih baik dihilangkan mengenai ancaman pidana pada Undang-Undang ini.

Daftar Pustaka

Buku

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media Group, Semarang, 2010

Herman G. Moeller, The Correctional Institution in the Climate of Change, Unafei, Resource Material No.14, Fuchu, Japan, 1968

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta, 2002

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2010

W.A Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Djakarta, Jakarta, 1962

W. Clifford, Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East, Resource Material Series No.6, UNAFEI, 1973

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Document A/CONF.144/L.3, Eight UN Congress

Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Mata Uang ,Jakarta, 2010

————————————
{[1]} Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang, Jakarta, 2010, hlm. 2
{[2]} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, 28 Juni 2011, Pasal 33 ayat (1)
{[3]} W. Clifford, Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East, Resource Material Series No.6, UNAFEI, 1973, hlm. 7
{[4]} Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenada Media Group, Semarang, 2010, hlm. 30
{[5]} Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta, 2010, hlm.1
{[6]} Herman G. Moeller, The Correctional Institution in the Climate of Change, Unafei, Resource Material Series No.14, Fuchu, Japan, 1968, hlm.3
{[7]} Muladi dan Barda Nawawi Arief , Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2010. Hlm.80
{[8]} “Sarapan Politikana: Mahalnya Harga Sebuah Undang-Undang” http://www.poltikana.com/baca/ Diakses pada tangal 13 Juni 2012, pkl. 21.39 WIB


http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2013/05/uu-mata-uang-transaksi-nilai-tukar-asing-tunai-dilarang-di-indonesia/

UU MATA UANG: Transaksi Nilai Tukar Asing Tunai Dilarang Di Indonesia
Oleh Bisnis-sumatra on May 8th, 2013

MEDAN – Kementerian Keuangan melarang penggunaan mata uang asing untuk transaksi secara tunai di wilayah kedaulatan Indonesia.

Di wilayah-wilayah yang masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di kapal-kapal berbendera Indonesia dan Kedutaan Besar Indonesia di negara lain, jika bertransaksi secara tunai harus menggunakan uang Rupiah.

Rudy Widodo, Direktur Pengelolaan Kas Negara Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, mengatakan larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 7/2011 tentang Mata Uang. Rupiah sudah menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia sejak diundangkannya UU tersebut.

“Setiap transaksi pembayaran dengan uang kartal atau pembayaran secara tunai harus menggunakan uang rupiah,” ujarnya kepada Bisnis, di sela-sela Sosialisasi UU No 7/2011 tentang Mata Uang di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (8/5).

Kendati demikian, lanjutnya, terdapat beberapa pengecualian jika menggunakan transaksi tunai masih diperbolehkan menggunakan uang asing. Pengecualian tersebut diantaranya pada transaksi APBN yang dilakukan ketika membeli produk-produk kebutuhan negara dari luar negeri.

Dia mengemukakan pengecualian berikutnya adalah ketika terdapat dana hibah dari luar negeri masih bisa menggunakan uang asing. Selain itu, pada perdagangan internasional yakni ekspor maupun impor masih diperbolehkan menggunakan mata uang asing.

Sementara untuk di wilayah-wilayah perbatasan, jelasnya, berdasarkan UU tersebut, bukan merupakan pengecualian. Namun, dia menilai penggunaan mata uang asing di perbatasan akan wajar karena akses dan transaksi yang lebih dibutuhkan di wilayah tersebut.

“Kalau di perbatasan dengan Malaysia mungkin masih memakai Ringgit, tapi kalau di perbatasan dengan Timor Leste dan Papua New Guinea itu malah menggunakan Rupiah,” paparnya.

Hernowo Koentoadji, Departemen Pengedaran Uang Asisten Direktur Bank Indonesia, menambahkan bagi masyarakat perlu dipahami penggunaan mata uang Rupiah merupakan sebuah kewajiban di Indonesia. Terlebih bagi transaksi-transaksi yang menggunakan uang kartal.

Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya di wilayah Indonesia.

Pengecualian pada tranksaksi tertentu pada pelaksanaan APBN, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional.

“Yang paling penting dipahami masyarakat adalah kewajiban penggunaan rupiah di NKRI, pengecualian seperti pada pasal 21 UU tersebut hanya berlaku bagi lima transaksi,” tegasnya.

Sosialisasi UU No 7/2011 tentang Mata Uang tersebut dilakukan kepada para pemangku kebijakan yang berkaitan secara langsung kepada transaksi keuangan secara tunai, antara lain bankir, pemerintah daerah, pengusaha, asosiasi-asosiasi dan akademisi di Kota Medan. (Sukirno/28/esu)


http://dipisolo.tripod.com/content/artikel/meredam_spekulan.htm

UPAYA BANK INDONESIA MEREDAM SPEKULAN RUPIAH
Oleh : Djoko Purwanto

Kondisi rupiah hingga kini nampaknya masih belum menunjukkan arah penguatan. Oleh karenanya, Bank Indonesia sebagai bank sentralnya Indonesia membuat gebrakan baru yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/3/PBI/2001 tentang “Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank” yang diberlakukan sejak tanggal ditetapkan yaitu 12 Januari 2001.

Munculnya aturan tersebut tentunya sudah melalui suatu kajian yang mendalam, khususnya yang berkaitan dengan gejolak rupiah dari waktu ke waktu yang cenderung melemah dan dugaan ulah para spekulan rupiah yang ingin mencari keuntungan semata.

Yang menjadi permasalahan adalah apakah gebrakan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut dapat secara efektif meredam gejolak rupiah atau tidak. Disamping itu, dalam situasi perekonomian yang sudah global seperti ini, apakah kebijakan tersebut juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional kita. Pendek kata, berbagai pertanyaan akan muncul seiring dengan kebijakan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank.

Sistem Nilai Tukar Yang Mana?

Di dunia ini kita mengenal beberapa sistem nilai tukar (exchang rate systems) yaitu free floating exchange rate system (system nilai tukar mengambang bebas), managed/dirty float exchange rate system (system nilai tukar mengambang terkendali) dan fixed exchange rate system (system nilai tukar tetap). Indonesia pernah menggunakan system nilai tukar tersebut, baik system nilai tukar mengambang bebas, system nilai tukar mengambang terkendali dan system nilai tukar tetap. Masing-masing system nilai tukar tentunya tak lepas dari kebaikan dan kelemahannya. Pemilihan terhadap salah satu system nilai tukar tersebut dapat dilihat dari intensitas peran pemerintah dalam hal ini otoritas moneter dalam mempertahankan nilai tukar mata uangnya. Barangkali masih segar dalam ingatan kita beberapa tahun yang silam ketika muncul gagasan untuk memberlakukan Currency Board System (CBS) dimana fungsi bank sentral digantikan oleh currency board dan bank sentral tidak lagi berfungsi sebagai lender of the last resort. Gagasan itupun akhirnya kandas dan tinggal kenangan.

Hingga kini, Indonesia masih tetap menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas dimana nilai tukar ditentukan oleh seberapa besar kekuatan permintaan dan penawaran uang. Apabila permintaan atas mata uang tertentu lebih besar daripada penawarannya, maka mata uang yang bersangkutan akan menguat, dan berlaku sebaliknya.

Dalam penerapan system nilai tukar mengambang bebas ini peran Bank Indonesia dalam menjaga, mengatur dan mengawasi nilai tukar mata uang relatif terbatas, yaitu melalui kebijakan-kebijakan moneter. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol yang dilakukan oleh BI terhadap mata uang rupiah.

Pelarangan dan Pembatasan Transaksi

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa bank dilarang melakukan transaksi-transaksi seperti pemberian kredit, cerukan, dalam rupiah atau valuta saing; penempatan dana dalam rupiah; pembelian surat-surat berharga dalam rupiah; transaksi antar kantor dalam rupiah; penyertaan dalam rupiah kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu yang dimaksud dalam PBI adalah warga negara asing, badan hokum asing atau badan asing lainnya; warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia; perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia; dan kantor Bank/badan hukum Indonesia di luar negeri.

Sedangkan pembatasan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tersebut dituangkan dalam pasal 3 yang secara umum dinyatakan bahwa bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan pihak-pihak tertentu sampai batas maksimum nominal baik untuk transaksi indivudual maupun posisi (outstanding) yaitu dari 5 juta US dollar menjadi 3 juta US dollar atau ekuivalen.

Adapun jenis transaksi derivatif yang dibatasi mencakup transaksi forward jual, swap jual, dan option jual.valuta asing. Yang dimaksud dengan transaksi derivatif dalam hal ini adalah kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari yaitu suku bunga dan nilai tukar dalam bentuk forward, swap dan option valuta asing terhadap rupiah dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam system keuangan internasional, ketiga istilah tersebut memperoleh porsi bahasan dan perhatian yang seksama.

Dalam jangka pendek, adanya pelarangan dan pembatasan dalam melakukan berbagai macam transaksi tersebut dengan sendirinya berpengaruh terhadap intensitas transaksi rupiah di bank-bank asing menjadi menurun dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan kebijakan BI tersebut. Disamping itu, dampak lainnya adalah semakin meningkatnya suku bunga deposito rupiah di bank-bank asing, misalnya Citibank di Singapura dari 14-15 persen menjadi 19 persen, bahkan suku bunga deposito jangka waktu satu bulan mencapai 20,7 persen. Kenaikan yang terjadi tersebut akan memukul bank-bank asing dimana sebelumnya mereka meminjam rupiah dengan suku bunga yang rendah, dan kini mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, kondisi tersebut tetap harus mendapatkan perhatian secara seksama. Posisi rupiah sempat mengalami penguatan dari Rp. 9.591,- menjadi Rp. 9.450,- per US dollar. Namun posisi itu tak bertahan lama, dan kembali melemah mendekati posisi Rp. 9.470,- per US dollar. Belakangan ini posisi rupiah masih rentan mengalami gejolak mengingat berbagai perkembangan politik dan situasi keamanan di berbagai tempat yang hingga kini masih belum menunjukkan suasana yang aman dan tenteram. Apalagi kalau saat ini juga mulai merebak demo-demo baik yang mendukung maupun yang mendesak Gus Dur mundur, penuntasan kasus Buloggate dan Bruneigate yang berujung pada memanasnya hubungan eksekutif dan legislative terutama penilaian Gus Dur terhadap pansus yang illegal, dan masih bergentayangan teror-teror bom di berbagai kota-kota besar di tanah air.

Kondisi-kondisi yang terjadi saat ini jelas kurang menguntungkan bagi penguatan rupiah. Hal ini mngingat bahwa perubahan nilai tukar bukanlah semata-mata factor ekonomi, tetapi juga factor non-ekonomi seperti bagaimana ekspektasi pasar terhadap berbagai persoalan politik, keamanan, dan penegakan hokum.

Perlu tetap waspada

Meskipun dalam jangka pendek penerapan kebijakan Bank Indonesia tentang pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing tersebut menunjukkan arah positif bagi penguatan rupiah, walaupun tidak signifikan, namun gejala yang ada tersebut tetap perlu diwaspadai. Apalagi kalau sejumlah bank-bank asing di luar negeri sudah melakukan protes keberatan atas pemberlakuan keputusan BI tersebut. Bahkan bank-bank asing di Singapura sempat menghentikan transaksi rupiah sehubungan dengan kebijakan BI yang baru tersebut. Apabila semua bank asing di luar negeri melakukan penghentian transaksi rupiah, maka yang menjadi korban adalah mereka para pelaku bisnis yang melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang rupiah.

Yang namanya spekulan selalu berorientasi pada motif keuntungan melalui kejeliannya melihat sinyal-sinyal suatu mata uang di pasar uang. Bukan tidak mustahil, para spekulan rupiah akan tetap mencari peluang-peluang yang bisa mereka gunakan untuk meraih keuntungan pribadi meskipun hal itu berdampak menggoyang rupiah. Meskipun para spekulan rupiah merasa dibatasi aktifitasnya dalam melakukan transaksi rupiah, maka hal itu bisa jadi mendorong munculnya peluang baru yaitu pasar illegal atau pasar gelap rupiah (rupiah black market). Spekulan rupiah dapat diibaratkan dengan seekor belut yang licin, mudah berkelit, pandai mencari terobosan-terobosan baru, dan tidak akan mati meskipun terbenam dalam kubangan lumpur.

Yang masih tersisa dalam benak pikiran kita adalah apakah cukup puas dengan sekedar membatasi ruang gerak para spekulan rupiah, sementara factor-faktor yang menjadikan rupiah bergoyang kurang mendapat perhatian serius. Semoga kita tersadarkan untuk kembali menemukan resep yang mujarab dan komprehensif bagi penguatan rupiah.


About these ads