Kompilasi Hukum Pajak Penghasilan PPh Pasal 25

http://www.pembayarpajak.com/index.php/articles/ketentuan-umum-perpajakan/fase-kedua/193-angsuran-pph-pasal-25

WP PPh Pasal 25 yang Diwajibkan

Pada dasarnya WP yang diwajibkan untuk membayar angsuran atau cicilan PPh Pasal 25 adalah WP baik badan (company) maupun orang pribadi yang penghasilannya dikenai PPh bersifat tidak final. Penghasilan yang dimaksud dalam hal ini adalah penghasilan yang bersifat rutin (penghasilan teratur/regular income).

Khusus bagi WP orang pribadi, kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 ini berlaku apabila WPOP tersebut menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP pengusaha) atau memperoleh penghasilan teratur lainnya yang bersifat tidak final seperti misalnya WPOP menjadi direktur di dua perusahaan sekaligus dan memperoleh gaji atau penghasilan dari kedua perusahaan tersebut.

Jika seluruh penghasilan yang diterima/diperoleh WP menurut ketentuan perpajakan bukan merupakan objek PPh (non-taxable income) atau penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final, maka WP tersebut tidak diwajibkan untuk membayar cicilan atau angsuran PPh Pasal 25. Tetapi apabila sebagian penghasilannya berupa penghasilan yang menjadi objek PPh dan dikenai PPh bersifat tidak final, maka WP wajib menghitung PPh Pasal 25 atas penghasilan tersebut dan membayar angsuran PPh Pasal 25 pada setiap bulan (masa pajak).

PPh Pasal 25
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah angsuran atau cicilan PPh yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) pada setiap bulan (masa pajak). Jika WP tidak melakukan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 25 untuk suatu bulan, maka WP dapat dikenai sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ketentuan Umum PPh Pasal 25
Sejatinya PPh adalah pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghitungan besarnya penghasilan dan PPh yang terutang untuk satu tahun pajak biasanya hanya bisa dilakukan manakala tahun pajak yang bersangkutan telah berakhir dan WP sudah melakukan tutup pembukuan. Dalam konteks ini, penghitungan besarnya penghasilan dan besarnya PPh yang terutang tersebut baru dapat diketahui pada saat WP membuat SPT Tahunan PPh yang harus dilaporkan (disampaikan) kepada KPP tempatnya terdaftar.

Akan tetapi dalam konteks perpajakan Indonesia, WP tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran seluruh PPh yang terutang sekaligus hanya pada saat menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan PPh. WP diwajibkan untuk mengangsur atau mencicil pembayaran PPh-nya selama tahun pajak berjalan, sebelum membuat dan melaporkan SPT Tahunan PPh. Tapi bagaimana menghitungnya? Bukankah dalam tahun berjalan jumlah penghasilannya belum diketahui dengan pasti? Lalu bagaimana menghitung PPh atas penghasilan yang belum bisa dipastikan tersebut?

Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ketentuan dan peraturan perpajakan sudah memberikan jawaban atau cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25. Ketentuan umum mengenai penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 ini diatur dalam peraturan-peraturan berikut:

  • Pasal 25 UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 36 Tahun 2008;
  • Peratuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.03/2008 stdd PMK Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;
  • Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25; dan
  • Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Saat Pembayaran
Angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak (bulan) berakhir. Misalnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Februari 2013 harus dibayar paling lambat tanggal 15 Maret 2013.

Jika batas waktu penyetoran itu jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau libur nasional, maka penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 25 bisa dilakukan ada hari kerja berikutnya. Seperti dijelaskan dalam Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.03/2007 stdd PMK 80/PMK.03/2010, termasuk dalam pengertian hari libur nasional adalah hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Seperti diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, penyetoran PPh Pasal 25 harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SSP.

Sanksi Keterlambatan Setor
Apabila WP membayar PPh Pasal 25 melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, maka WP dapat dikenai sanksi administrasi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP. Sanksi bunga yang akan dikenakan adalah 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Misalnya PPh Pasal 25 untuk bulan (masa pajak) Februari 2013 yang seharusnya dibayar paling lambat tanggal 15 Maret 2013. Apabila WP melakukan pembayaran pada tanggal 16 Maret 2013 (terlambat satu hari), WP sudah dapat dikenai sanksi bunga sebesar 2%. Sanksi bunga sebesar 2% ini akan tetap diberlakukan meski misalnya WP melakukan pembayaran hingga tanggal 15 April 2013. Kemudian jika WP melakukan pembayaran pada tanggal 16 April 2013, keterlambatan tersebut sudah dihitung sebanyak 2 bulan. Jadi sanksi bunga yang akan dikenakan 2% x 2 bulan. Begitu seterusnya di mana bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Lain halnya jika WP tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 25. Dalam hal ini sanksi bunga 2% dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan bulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP. Oleh karena itu, berhati-hatilah agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 ini.

Sanksi Keterlambatan Lapor
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, SSP untuk penyetoran PPh Pasal 25 tersebut berfungsi sebagai SPT Masa PPh Pasal 25. Bagi WP yang SSP-nya telah mendapat validasi dari pihak bank mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), maka WP tidak perlu lagi menyampaikan lembar ke-3 SSP PPh Pasal 25 kepada KPP karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Dalam hal ini tanggal validasi yang ada di SSP dianggap sebagai tanggal pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.

Tapi bagi WP yang SSP-nya tidak mendapat validasi bank atau tidak mendapat NTPN, mereka wajib melaporkan lembar ke-3 SSP PPh Pasal 25 itu ke KPP tempatnya terdaftar NPWP. Dalam hal ini, lembar ke-3 SSP tersebut harus dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak (bulan) yang bersangkutan. Misalnya untuk PPh Pasal 25 bulan Februari 2013, harus disetor paling lambat tanggal 15 Maret 2013 dan kemudian dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 Maret 2013 (sama seperti pelaporan SPT Masa PPh withholding) (http://www.pembayarpajak.com/index.php/articles/ketentuan-umum-perpajakan/fase-kedua/192-kewajiban-withholding-tax).

http://www.pembayarpajak.com/index.php/articles/pajak-penghasilan/pph-umum/202-menghitung-angsuran-pph-pasal-25

Ada Penghasilan Tidak Teratur

Jika misalnya dalam Penghasilan Kena Pajak (Rp 500.000.000,00) tersebut ada penghasilan tidak teratur (irregular income), maka PPh yang terutang dalam rumus di atas dhitung ulang terlebih dahulu. Misalnya jika dalam Penghasilan Kena Pajak itu termasuk penghasilan berupa laba-rugi penjualan aset, penggantian asuransi, dan penghasilan-penghasilan lain yang bersifat insidentil.

Jika PT ABC dalam contoh di atas tidak bergerak di bidang usaha jual-beli valuta asing (money changer), maka laba-rugi selisih kurs juga termasuk sebagai penghasilan yang bersifat tidak teratur. Namun demikian jika dalam setiap transaksi yang dilakukannyanya PT ABC menggunakan mata uang asing, maka laba-rugi selisih kurs yang terjadi merupakan penghasilan teratur meski PT ABC bukan money changer.

Dalam penghitungan ulang PPh terutang ini, variabel penghasilan-penghasilan yang tidak teratur dikeluarkan dari Penghasilan Kena Pajak. Pengertian dari kata dikeluarkan di sini bisa berarti ditambahkan atau dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (penghasilan neto).

  • Jika misalnya dalam Rp 500.000.000,00 tersebut termasuk laba penjualan aktiva (asset), maka laba penjualan aktiva itu dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak tersebut untuk mencari nilai atau jumlah penghasilan neto teraturnya;

-  Jika misalnya jumlah Rp 500.000.000,00 tersebut adalah jumlah penghasilan neto (Penghasilan Kena Pajak) setelah dikurangi dengan rugi selisih kurs (atau rugi penjualan aktiva, atau kerugian insidentil lainnya), maka rugi selisih kurs harus ditambahkan kembali ke penghasilan neto untuk mencari kembali jumlah penghasilan teraturnya.

Kita misalkan jumlah Penghasilan Kena Pajak PT ABC, yang sebesar Rp 500.000.000,00, terdiri dari penghasilan neto dari kegiatan usaha setelah ditambah dengan laba penjualan aktiva Rp 10.000.000,00 dan rugi selisih kurs Rp 15.000.000,00. Ini berarti Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari kegiatan usaha (penghasilan teratur) adalah = Rp 500.000.000,00 (-) Rp 10.000.000,00 (+) Rp 15.000.000,00 = Rp 495.000.000,00. Dengan demikian, penghitungan PPh Pasal 25-nya adalah seperti berikut:

  • Penghasilan Kena Pajak = Rp 495.000.000,00
  • PPh Terutang (asumsi tarif PPh 25%) = Rp 123.750.000,00
  • Kredit PPh (asumsi sama seperti contoh pertama) = Rp 110.000.000,00
  • PPh yang harus dibayar sendiri = (Rp 123.750.000,00 – Rp 110.000.000,00) = Rp 13.750.000,00
  • PPh Pasal 25 bulanan = (Rp 13.750.000,00 ÷ 12 bulan) = Rp 1.145.833,00.

PT ABC harus membuat perhitungan PPh Pasal 25 tersebut pada lembaran lain dan harus dilampirkan saat melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 ke kantor  pajak.

Ada Kompensasi Kerugian Fiskal
Jika PT ABC dalam contoh di atas mengalami kerugian fiskal pada tahun 2011, maka sesuai ketentuan kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasikan kepada penghasilan neto tahun 2012. Dan apabila masih ada sisa kerugian yang dapat dikompensasikan ke tahun pajak 2013, maka sisa kerugian tersebut dapat diperhitungkan untuk penghitungan PPh Pasal 25 tahun pajak 2013.

Misalnya dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 PT ABC melaporkan kerugian sebesar Rp 750.000.000,00, maka untuk tahun pajak 2012 PT ABC dapat mengkompensasikan kerugian tahun 2011 itu terhadap penghasilan neto tahun 2012. Karena penghasilan neto tahun 2012 hanya sebesar Rp 500.000.000,00 berarti masih ada sisa kerugian yang dapat dikompensasi ke tahun pajak berikutnya (maksimal sampai tahun pajak 2016) yaitu sebesar Rp 250.000.000,00.

Jadi meskipun di tahun 2012 ini PT ABC memperoleh laba neto (Rp 500.000.000,00) tetapi PT ABC tidak perlu membayar PPh badan di SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 (SPT Tahunan PPh Badan PT ABC di Tahun Pajak 2012 akan menyatakan Nihil karena ada kompensasi rugi dari tahun sebelumnya).

Akan tetapi, PT ABC dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 tersebut tetap harus menghitung PPh Pasal 25 untuk tahun 2013. Sebab di tahun 2012 PT ABC masih memperoleh laba atau penghasilan neto. Dan untuk menghitung PPh Pasal 25 ini, sisa kompensasi rugi (Rp 250.000.000,00) ikut diperhitungkan dan dikurangkan dari penghasilan neto tahun 2012. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 adalah seperti berikut:

  • Penghasilan Kena Pajak = Rp 500.000.000,00 (-) Rp 250.000.000,00 = Rp 250.000.000,00
  • PPh Terutang (asumsi tarif PPh 25%) = Rp 62.500.000,00
  • Kredit PPh (asumsi sama seperti contoh pertama) = Rp 110.000.000,00
  • PPh yang harus dibayar sendiri = (Rp 123.750.000,00 – Rp 110.000.000,00) = Rp 0,-
  • PPh Pasal 25 bulanan = Rp 0,- (tidak ada angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar dalam tahun 2013).

PT ABC harus membuat perhitungan PPh Pasal 25 tersebut pada lembaran lain dan harus dilampirkan saat melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 ke kantor pajak.

PPh Pasal 25 hasil penghitungan-penghitungan tersebut di atas (baik dalam kondisi biasa, ada penghasilan tidak teratur maupun ada kompensasi kerugian fiskal) mulai berlaku untuk bulan (Masa Pajak) dilaporkannya SPT Tahunan PPh yang bersangkutan. Sedangkan untuk bulan sebelum SPT disampaikan, PPh Pasal 25 yang harus dibayar adalah sebesar PPh Pasal 25 untuk bulan Desember tahun sebelumnya.

Jadi jika misalnya PT ABC melaporkan SPT Tahunan PPh 2012 ke kantor pajak pada bulan April 2013, maka PPh Pasal 25 yang yang dihitung di atas berlaku mulai bulan (Masa Pajak) April 2013 sampai Masa Pajak Desember 2013. Sedangkan untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2013, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh PT ABC adalah sama seperti yang dibayar untuk bulan (Masa Pajak) Desember 2012.

Menghitung Angsuran PPh Pasal 25
Sejatinya PPh atau Pajak Penghasilan, adalah pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghitungan besarnya penghasilan dan PPh yang terutang untuk satu tahun pajak secara prinsip hanya bisa dilakukan manakala tahun pajak yang bersangkutan telah berakhir dan WP sudah melakukan tutup pembukuan. Dengan demikian, penghitungan besarnya penghasilan dan besarnya PPh yang terutang tersebut baru dapat diketahui pada saat WP membuat SPT Tahunan PPh.

Akan tetapi dalam konteks perpajakan Indonesia, WP tidak diperkenankan melakukan pembayaran seluruh jumlah PPh yang terutang sekaligus hanya pada saat menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan PPh kepada kantor pajak. WP dalam hal ini diwajibkan untuk mengangsur atau mencicil pembayaran PPh-nya selama tahun pajak berjalan, sebelum membuat dan melaporkan SPT Tahunan PPh. Tapi bagaimana menghitungnya? Bukankah dalam tahun berjalan jumlah penghasilannya belum diketahui dengan pasti?

Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ketentuan dan peraturan perpajakan sudah memberikan jawaban serta cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25. Ketentuan umum mengenai penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 ini diatur dalam peraturan-peraturan berikut:

  • Pasal 25 UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 36 Tahun 2008;
  • Peratuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.03/2008 stdd PMK Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;
  • Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25;
  • Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Berikut ini akan diberikan beberapa ilustrasi serta contoh penghitungan jumlah PPh Pasal 25 yang harus disetor oleh WP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PPh Pasal 25 Wajib Pajak Lama
Dalam hal ini yang dimaksud dengan WP lama adalah WP yang sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh, baik orang pribadi maupun WP badan (perusahaan/company).

Menurut Pasal 25 ayat (1) UU PPh, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan dihitung sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lain dikurangi dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong/dipungut pihak lain serta PPh Pasal 24 (kredit pajak luar
negeri). Maksud dari kata ‘tahun pajak berjalan’ adalah tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh. Sedangkan SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lain..adalah SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.

Misalnya saat ini kita sedang berada di Tahun Pajak 2013, tepatnya di bulan Maret 2013, maka tahun 2013 inilah yang disebut dengan tahun pajak berjalan. Dan karena PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 ini dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya, dengan demikian PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 ini dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.

PPh Pasal 25 Kondisi Biasa
Dalam kondisi biasa, PPh Pasal 25 untuk tahun berjalan dapat dihitung dengan mudah. Rumusnya = PPh yang terutang dikurangi dengan kredit PPh Pasal 21 (khusus untuk orang pribadi), kredit PPh Pasal 22, kredit PPh Pasal 23 dan kredit PPh Pasal 24, kemudian hasilnya dibagi dengan 12 (dua belas) bulan. Semua angka yang ada dalam rumus ini diambil dari angka-angka yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.

Misalnya PT ABC pada bulan April 2013 melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012 dengan keterangan sebagai berikut:

  • Penghasilan Kena Pajak (penghasilan neto) dan PPh yang terutang, yang dilaporkan di Induk SPT Tahunan PPh, masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 dan Rp 125.000.000,00 (asumsi tarif PPh Badan yang digunakan 25%);
  • Kredit PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dilaporkan di Formulir 1771-III (Kredit Pajak Dalam Negeri) total berjumlah Rp 100.000.000,00;
  • Kredit PPh Pasal 24 yang dilaporkan di Lampiran Khusus 7A (Kredit Pajak Luar Negeri) berjumlah Rp 10.000.000,00.

Dari ketiga keterangan tersebut, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 ini bisa dihitung sebesar = (Rp 125.000.000,00 – Rp 110.000.000,00) : 12 bulan = Rp 1.250.000,00. Dengan demikian, PPh Pasal 25 yang harus disetorkan PT ABC setiap bulan di tahun 2013 ini Rp 1.250.000,00.

http://blogpajak.com/pengertian-pph-pasal-25/

Pengertian PPh Pasal 25
Wibowo Subekti, 5 June, 2012

Pengertian PPh Pasal 25 adalah :
Besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan.
Angsuran Pajak PPh Pasal 25 dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikut, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikut.

Contoh :
Untuk masa pajak Januari 2012, maka angsuran PPh Pasal 25 disetor paling lambat tanggal 15 Pebruari 2012 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Pebruari 2012

Perhitungan Angsuran  Pajak PPh  Pasal 25 berasal dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan atau data lainnya sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Istilah yang perlu diketahui klik dibawah ini :
Pengertian Pajak Penghasilan http://blogpajak.com/pengertian-pajak-penghasilan/
Pengertian Wajib Pajak http://blogpajak.com/pengertian-wajib-pajak/
Pengertian Badan http://blogpajak.com/pengertian-badan/

Referensi : Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) http://blogpajak.com/undang-undang-nomor-36-tahun-2008-tentang-pajak-penghasilan-pph/

http://blogpajak.com/pengertian-pajak-penghasilan/

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)
Wibowo Subekti, 16 May, 2012

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)  adalah :
Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang no.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Istilah yang perlu diketahui klik dibawah ini :
Pengertian Subjek Pajak Penghasilan http://blogpajak.com/pengertian-subjek-pajak-penghasilan/
Pengertian penghasilan http://blogpajak.com/pengertian-atau-definisi-penghasilan/
Pengertian Wajib Pajak (WP) http://blogpajak.com/pengertian-wajib-pajak/
Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) http://blogpajak.com/pengertian-nomor-pokok-wajib-pajak-npwp/
Pengertian Tahun Pajak http://blogpajak.com/pengertian-tahun-pajak/
Pengertian Bagian Tahun Pajak http://blogpajak.com/pengertian-bagian-tahun-pajak/

Referensi :
UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya http://blogpajak.com/undang-undang-nomor-28-tahun-2007-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-kup/
UU No.36 Tahun 2008 Tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya http://blogpajak.com/undang-undang-nomor-28-tahun-2007-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-kup/
UU No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM dan peraturan pelaksanaannya http://blogpajak.com/undang-undang-nomor-28-tahun-2007-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-kup/

http://blogpajak.com/pengertian-wajib-pajak/

Pengertian Wajib Pajak
Wibowo Subekti, 26 April, 2012

Pengertian Wajib Pajak adalah :
orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemotong pajak adalah wajib pajak yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemotong PPh Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 4 (2) atas transaksi yang terjadi, sehingga apabila tidak ditunjuk sebagai pemotong pajak wajib pajak tidak bisa memotong pajak atas transaksi yang terjadi.

Pemungut pajak adalah wajib pajak yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan PPN atas transaksi yang terjadi, sehingga apabila tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak wajib pajak tidak bisa memungut pajak atas transaksi yang terjadi.

Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bendahara Bos termasuk  pemungut dan pemotong pajak.

Untuk mengetahui kewajiban pemotongan atau pemungutan dapat diketahui pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima oleh wajib pajak pada waktu pendaftaran NPWP

Referensi : UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP http://blogpajak.com/undang-undang-nomor-28-tahun-2007-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-kup/

http://catatanpajak.com/2012/11/pph/kewajiban-perpajakan-wajib-pajak-orang-pribadi-pengusaha-tertentu-wp-oppt

Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT)
26 November, 2012 19:50

Jika Anda mempunyai sebuah toko swalayan/ retail kecil bisa jadi Anda adalah termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu atau yang lebih dikenal dengan WP OP PT ( Pengusaha Tertentu ) yang mengharuskan Anda memiliki NPWP.

APA YANG YANG DIMAKSUD DENGAN WP OP PENGUSAHA TERTENTU ?
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pengertian Pedagang Pengecer sendiri adalah orang pribadi yang melakukan:
penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
penyerahan jasa,

melalui suatu tempat usaha.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN WP OP PENGUSAHA TERTENTU

  • Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak. Hal ini berlaku juga jika tempat usaha dan tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama.
  • Membayar angsuran PPh Pasal 25 yang besarnya adalah 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pembayaran ini dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan mencantumkan NPWP. Jika SSP ini sudah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) maka WP dianggap telah melaporkan PPh Pasal 25 ke KPP.
  • Apabila hasil penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah NIHIL, maka tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25.
  • Menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan formulir khusus seperti pada lampiran PER – 32/PJ/2010

CONTOH WP OP PENGUSAHA TERTENTU
Seorang pengusaha mempunyai 2 tempat usaha perdagangan, masing-masing di kota A dan di kota B. Masing-masing omset/ peredaran bruto usaha pada bulan Juni 2011 adalah sebagai berikut :
KOTA A : 400 Juta
KOTA B : 500 Juta

Maka aspek perpajakannya dalam hubungannya dengan WP OP Pengusaha Tertentu adalah sebagai berikut :

  • Masing-masing tempat usaha tersebut harus memiliki NPWP sesuai dengan wilayah kerja masing-masing tempat usaha tersebut.
  • Membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan atas masing-masing tempat usaha, dalam contoh tersebut angsuran pasal 25 untuk bulan Juni 2011 adalah : Kota A = 0.75% x 400 jt= Rp 3 juta, Kota B= 0.75% x 500 juta = 3.75 juta.
  • Melaporkan SSP tersebut ke KPP jika belum mendapat validasi NTPN dari bank.
  • Melaporkannya seluruh peredaran usaha masing-masing tempat usaha di SPT Tahunan PPh OP

Ketentuan terkait : PER – 32/PJ/2010

PTKP Baru – Mulai 1 Januari 2013 http://catatanpajak.com/2012/11/pph/ptkp-baru-mulai-1-januari-2013
Syarat SKB (Surat Keterangan Bebas Pajak) Pajak Penghasilan Pengalihan Tanah/Bangunan – Hibah dan Warisan http://catatanpajak.com/2012/11/pph/syarat-skb-surat-keterangan-bebas-pajak-pajak-penghasilan-pengalihan-tanahbangunan-hibah-dan-warisan
Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/ Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) http://catatanpajak.com/2012/11/pph/surat-keterangan-bebas-skb-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan-pph
Faktur Pajak Untuk Pedagang Eceran Mulai Tahun Pajak 2011 http://catatanpajak.com/2012/11/ppn/faktur-pajak-untuk-pedagang-eceran-mulai-tahun-pajak-2011
Faktur Pajak Pengganti : Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Cacat, Rusak, Salah Dalam Pengisian, Salah Dalam Penulisan, atau Hilang http://catatanpajak.com/2012/11/ppn/faktur-pajak-pengganti-tata-cara-penggantian-faktur-pajak-cacat-rusak-salah-dalam-pengisian-salah-dalam-penulisan-atau-hilang
Contoh Cara Menghitung PPh Pasal 21 Atas Karyawan Yang Juga Mempunyai Pegawai Lain http://catatanpajak.com/2012/11/pph/contoh-cara-menghitung-pph-pasal-21-atas-karyawan-yang-juga-mempunyai-pegawai-lain
PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri – Mulai Nopember 2012 http://catatanpajak.com/2012/11/ppn/ppn-atas-kegiatan-membangun-sendiri-mulai-nopember-2012
Dasar Penentuan Apakah Suatu Biaya Boleh Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto http://catatanpajak.com/2012/11/pph/dasar-penentuan-apakah-suatu-biaya-boleh-sebagai-pengurang-penghasilan-bruto

http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=345

PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 Jo KMK No. 522/KMK.04/2000, KEP – 547/PJ./2000 Jo KEP – 513/PJ./2001 Jo KEP – 171/PJ./2002 Jo SE – 14/PJ.41/2002 Jo S – 58/PJ.311/2004

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2002

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu (WP OPPT) adalah Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran.
2. WP  yang memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di KPP yang bersangkutan.
3. WP yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di KPP Lokasi masing-masing tempat usaha WP  berada.
4. Terhadap WP OPPT  tersebut di atas wajib membayar angsuran PPh dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) sebesar 2 % dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) WP.
5. WP OP yang memberikan pernyataan semata-mata hanya memiliki satu tempat usaha/gerai(outlet) tidak boleh dikukuhkan menjadi WP OPPT oleh KPP Lokasi.  WP yang bersangkutan hanya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP Domisili.  KPP lokasi hanya bisa memberitahukan ke WP dan KPP domisili agar terhadap WP yang bersangkutan dilakukan pendaftaran/pemberian NPWP ( lihat S – 58/PJ.311/2004 )
6. PPh Pasal 25 tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan harus dilaporkan ke KPP terkait paling lambat tanggal 20 bulan tersebut dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 25 seperti contoh pada lampiran II KEP – 171/PJ./2002.
7. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut hanya disampaikan di KPP tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan formulir daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet). Formulir yng digunakan seperti contoh pada lampiran I KEP – 171/PJ./2002.
8. Hal-hal penting sehubungan dengan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25 untuk WP Orang Pribadi tertentu :
a.    KPP lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha/gerai (outlet).
b.    KPP Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP Orang Pribadi yang bersangkutan.
c.    Jika WP Orang Pribadi tertentu menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final maka :
-    PPh Pasal 25 yang dibayar oleh masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh terutang untuk tahunn pajak yang bersangkutan
-    Jika ada kompensasi kerugian tahun pajak sebelumnya, kompensasi kerugian dapat diperhitungkan dengan penghasilan WP Orang Pribadi tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya
-    Besarnya angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh WP untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh, sama dengan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.
-    Besarnya angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh WP untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sbb =
Penghasilan lain neto/Total penghasilan neto    X    besar angsuran yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.
-    Contoh penghitungan PPh Pasal 25 untuk WP Orang Pribadi tertentu menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final:

Uraian
Perdagangan (Rp)
Penghasilan Lain (Rp)
Jumlah (Rp)

Peredaran Bruto
600.000.000
200.000.000
800.000.000

Harga Pokok dan Biaya lain
(500.000.000)
(120.000.000)
(620.000.000)

Penghasilan Neto
100.000.000
80.000.000
180.000.000

PTKP ( misal K/2)

(7.200.000)

PKP

172.800.000

PPh Terutang ( tarif Psl 17)

29.450.000

PPh Pasal 25 ayat (7) yang telah dibayar

(6.000.000)

PPh Kurang Bayar

23.450.000

Besar Angsuran ( 1/12 X 17.450.000 )

1.954.167

Besar Angsuran untuk Penghasilan lain = (80.000.000/180.000.000) X 1.954.167
868.518

d.    Jika WP Orang Pribadi tertentu tidak memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat final maka :
-    PPh Pasal 25 yang dibayar oleh masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) merupakan pelunasan PPh terutang.
-    Jika ada kompensasi kerugian tahun pajak sebelumnya, kompensasi kerugian tidak dapat diperhitungkan

Peraturan Terkait
8 Mar 2002
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 522/KMK.04/2000 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan – 84/KMK.03/2002

14 Des 2000
PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan – 522/KMK.04/2000

29 Des 2000
BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 547/PJ./2000

16 Jul 2001
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 513/PJ./2001

28 Mar 2002
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 171/PJ./2002

7 Ags 2002
PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-171/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 14/PJ.41/2002

23 Jan 2004
KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Surat Dirjen Pajak – S – 58/PJ.311/2004

Konsultasi via BB : PIN 31231309
Konsultasi via SMS : 085885695969
Konsultasi via Email: jts@pajakonline.com

Pembina Graha Building 3rd Floor
Jl. D.I. Pandjaitan Kav 45 Jatinegara
Jakarta Timur 13350 – Indonesia
Phone: +62-21-85911228, +62-21-44306699
Email : jts@pajakonline.com

http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pajak-penghasilan-pph-pasal-25.html

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
Dudi Wahyudi on March 18th, 2008 11:55 PM

Pengertian PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Nah, karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

Dengan cara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Cara Mengitung PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir.  Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Pada umumnya angsuran pajak ini adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dikuranggi dengan kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Misal, SPT Tahunan 2007 menunjukkan data sebagai berikut :
Pajak Penghasilan terutang                                50.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24                35.000.000

Maka, PPh Pasal 25 tahun 2008 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut :
Pajak Penghasilan terutang                                50.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24                35.000.000
Selisih                                                            15.000.000

PPh Pasal 25 = 15.000.000 : 12 =                          1.250.000

PPh Pasal 25 Untuk Bulan-bulan Sebelum Bulan Batas Waktu Penyampaian SPT

Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila tahun pajaknya adalah tahun kalender (Januari-Desember), maka yang dimaksud dengan bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah bulan Januari dan Pebruari. Dengan demikian PPh Pasal 25 bulan Januari dan Pebruari 2008 adalah sama dengan PPh Pasal 25 bulan Desember 2007.

PPh Pasal 25 Jika Dalam Tahun Berjalan Telah Diterbitkan SKP Untuk Tahun Pajak Yang Lalu

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP

PPh Pasal 25 Dalam Hal-hal Tertentu

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, antara lain apabila :

  • Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
  • Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
  • ST tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  • Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
  • Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
  • Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Keputusan Dirjen Pajak yang mengatur penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak   Nomor Kep-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 (http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2am5mqcKqamZmttayZlJyiZ62WlZyt7).

PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Tertentu

Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru (http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/contoh-pph-pasal-25-untuk-wajib-pajak-orang-pribadi-baru.html), bank, BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Yang Mengatur Hal Ini Adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 Jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 Tentang  Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6yfm5unZrKbluKnYqqhkZSoX6uhmp2u2)

Update :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255.PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009.

http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/contoh-pph-pasal-25-untuk-wajib-pajak-orang-pribadi-baru.html

Contoh PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Baru
Dudi Wahyudi on September 23rd, 2010 11:29 AM

Besarnya PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak baru dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009. Pengertian Wajib Pajak baru sendiri sebenarnya adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Jadi, istilah Wajib Pajak baru sama sekali tidak dikaitkan dengan NPWP. Misalkan seseorang yang sudah memiliki NPWP dari tahun 2005 tetapi baru memperoleh penghasilan dari kegitan usaha pada bulan September 2010, maka dalam konteks penghitungan PPh Pasal 25, istilah Wajib Pajak baru adalah untuk penghitungan PPh Pasal 25 bulan September 2010.

Pada dasarnya. besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Adapaun besarnya penghasilan neto dihitung dari pembukuan Wajib Pajak jika Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Jika Wajib Pajak tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, maka besarnya penghasilan neto adalah sebesar tarif norma penghitungan dikalikan jumlah peredaran usaha.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Misalkan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (Tuan Ahmad) yang baru mulai kegiatan usaha pada bulan September 2010 dengan hasil penjualan bulan tersebut adalah Rp50.000.000,-. Dengan tarif norma 10%, maka penghasilan neto Tuan Ahmad dalam bulan September 2010 adalah sebesar Rp5.000.000,- Penghasilan neto yang disetahunkan adalah 12 x Rp5.000.000,- atau sama dengan Rp60.000.000,-. Misalkan Tuan Ahmad sudah berkeluarga dengan anak satu, maka PTKP bagi Tuan Ahmad adalah Rp18.480.000,-. Dengan demikian Penghasilan Kena Pajak setahun adalah Rp60.000.000,- dikurangi Rp18.480.000,- atau sama dengan Rp41.520.000,-.

Selanjutnya dihitung PPh terutang setahun dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak yaitu 5% x Rp41.520.000,- atau sama dengan Rp 2.076.000,-. Terakhir dihitung PPh Pasal 25 yang harus dibayar untuk bulan September 2010 yaitu dengan membagi PPh terutang setahun Rp2.076.000,- dengan 12 sehingga diperoleh angka Rp173.000,-.

Nah, dengan demikian PPh Pasal 25 yang harus disetor oleh Tuan Ahmad untuk bulan September 2010 adalah Rp173.000,-. Penyetoran ini harus dilakukan paling lambat tanggal 15 Oktober 2010. Untuk bulan-bulan berikutnya penghitungannya sama seperti itu sehingga besarnya PPh Pasal 25 akan berubah tergantung pada besarnya omzet penjualan yang didapatkan oleh Tuan Ahmad.

Jika tahun 2011 Tuan Ahmad sudah membuat SPT Tahunan 2010, maka besarnya PPh Pasal 25 akan akan dihitung berdasarkan pada SPT Tahunan yang dibuat Tuan Ahmad. Jadi pada tahun 2011 Tuan Ahmad sudah bukan Wajib Pajak baru lagi dan harus menghitung dan menyetor PPh Pasal 25 sesuai ketentuan normal tentang penghitungan PPh Pasal 25.

http://blogpajak.com/tarif-pajak-pph-orang-pribadi-untuk-perhitungan-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-tahun-2012-2011-2010-dan-tahun-2009/

Tarif Pajak PPh Orang Pribadi Untuk Perhitungan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012, 2011, 2010 Dan Tahun 2009
Wibowo Subekti, 11 August, 2012

Tarif Pajak PPh Orang Pribadi Untuk Perhitungan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012, 2011, 2010 Dan Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tarif Pajak PPh Orang Pribadi sejak Tahun 2009 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak

sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5% (lima persen)

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
15% (lima belas persen)

di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
25% (dua puluh lima persen)

di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
30% (tiga puluh persen)

Contoh 1 :
Penghasilan Kena Pajak Tuan Aditya Pada Tahun 2011 sebesar Rp.30.000.000,-
PPh Terutang : 5 % x 30.000.000 = 1.500.000

Contoh 2 :
Penghasilan Kena Pajak Tuan Amir Pada Tahun 2011 sebesar Rp.100.000.000,-
PPh Terutang : 5 %  x 50.000.000 = 2.500.000
15% x 50.000.000 = 7.500.000 +
Total PPh Terutang  = 10.000.000

Contoh 3 :
Penghasilan Kena Pajak Tuan Gino Pada Tahun 2011 sebesar Rp.300.000.000,-
PPh Terutang : 5   %  x   50.000.000  =   2.500.000
15 %  x 200.000.000  = 30.000.000
25%   x   50.000.000  = 12.500.000 +
Total PPh Terutang     = 45.000.000

Dasar Hukum :
Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan). http://blogpajak.com/undang-undang-nomor-36-tahun-2008-tentang-pajak-penghasilan-pph/

http://rumushitung.com/2012/12/29/cara-menghitung-pph-pasal-25/

Cara Menghitung PPh Pasal 25
December 29, 2012

Cara Menghitung PPh pasal 25 – PPh pasal 25 pada dasarnya merupakan mekanisme yang membantu wajib pajak orang pribadi maupun badan pajak membayar pajaknya dengan menggunakan angsuran. Angsuran PPH pasal 25 sangat membantu menjaga liquiditas perusahaan terutama di masa pembayaran PPh badan. Lalu bagaimana cara menghitung PPh pasa 25? berikut contoh soal dan jawaban cara menghitung pph pasal 25.

Contoh Soal Menghitung PPh pasal 25
PT RIZQI

TAHUN PAJAK 2009
Penjualan
1. Penjualan bruto                                                                              Rp.    63.140.000.000
2. Retur Penjualan                                                                              Rp.      5.940.000.000

Pembelian dan Persediaan
1. Pembelian                                                                                          Rp.    46.376.000.000
2. Persediaan awal                                                                              Rp.        1.320.000.000
3. Persediaan akhir                                                                             Rp.       2.200.000.000
4. Retur Pembelian                                                                             Rp.           220.000.000

Biaya-biaya
1. Gaji dan tunjangan lainnya                                                             Rp.      1.670.000.000
2. Biaya perawatan aktiva                                                                    Rp.            12.000.000
3. Listrik dan telepon                                                                             Rp.          342.000.000
4. Kerugian Kurs                                                                                      Rp.            48.000.000
5. Pajak Bumi dan Bangunan                                                              Rp.            30.000.000
6. Perjalanan dinas                                                                                  Rp.          144.000.000
7. Premi asuransi karyawan                                                               Rp.          230.000.000
8. Biaya Penyusutan                                                                              Rp.           64.000.000
9. Sewa peralatan                                                                                    Rp.            60.000.000
10. Biaya promosi                                                                                   Rp.          200.000.000
11. Cadangan penghapusan Piutang                                                Rp.         450.000.000
12. Bunga Pinjaman                                                                                 Rp.           21.600.000
13. Pengangkutan                                                                                   Rp.         150.000.000
14. Biaya jasa konsultasi hukum                                                         Rp            40.000.000
15. Lain-lain                                                                                               Rp            72.000.000

Penghasilan Lain-lain
1. Penghasilan jasa konsultasi dari PT. Widya (before tax)               Rp.            3.000.000
2. Penghasilan sewa kendaraan dari PT. JMT  (after tax)                 Rp.          19.600.000
3. Penghasilan bunga obligasi dari PT. SUN (before tax)                   Rp.           12.000.000.
4. Penghasilan hadiah dari PT. Gracia (after tax)                              Rp.           42.500.000.
5. Ph dividen dari PT. BJA (kepemilikan 20%)  (before tax)               Rp.          17.000.000.
6. Penghasilan dari Singapura (pajak 20%)                                        Rp           90.000.000

Informasi yang ada adalah sebagai berikut :
1. Penjualan, pembelian dan beserta returnya sudah termasuk PPN. Persediaan awal dan akhir dicatat juga termasuk PPN didalamnya. Wajib Pajak telah melaporkan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Didalam penjualan termasuk penjualan sebesar Rp. 536.250.000 kepada Pemerintah Daerah DKI
3. Didalam pembelian termasuk  pembelian impor dengan Nilai Impor sebesar Rp1.980.000.000 dan bea masuk sebesar 20%. Wajib Pajak menggunakan API dan sudah dipungut PPN dan PPh pasal 22 oleh pihak Bea dan Cukai
4. Rincian biaya gaji dan tunjangan lainnya
Biaya gaji pegawai tetap                                                  Rp980.000.000
Biaya gaji komisaris                                                          Rp210.000.000
Penggantian pengobatan                                                  Rp  90.000,000
Tunjangan transportasi                                                     Rp340.000.000
Tunjangan keluarga                                                          Rp  50.000.000
Uang transport                                                                  Rp76.000.000
Uang penginapan                                                              Rp38.000.000
Uang makan                                                                      Rp20.000.000
Uang saku                                                                         Rp10.000.000
Premi asuransi kesehatan                                                            Rp123.000.000
Premi asuransi kecelakaan                                               Rp  36.000.000
Premi asuransi jiwa                                                          Rp  15.000.000
Iuran Jaminan Hari Tua                                                    Rp  56.000.000

5. Biaya perawatan aktiva adalah biaya rutin dan perbaikan kecil
6. Sebagian biaya listrik merupakan biaya listrik mess pegawai sebesar Rp42.000.000 dan biaya pulsa handphone sebesar Rp16.000.000
7. Keterangan Kerugian kurs : Wajib Pajak mempunyai piutang sebesar US$10.000 dengan nilai tukar Rp10.000. Selama tahun 2009 tidak ada pembayaran piutang dan nilai tukar per 31 Desember 2009 adalah Rp9.750.
8. Pajak Bumi dan Bangunan atas gedung pabrik dan mess pegawai masing-masing sebesar Rp26.000.000 dan Rp4.000.000 .
9. Rincian dari biaya perjalanan dinas :
10. Premi asuransi karyawan dibayarkan kepada Jamsostek dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang terdiri dari :
11. Penyusutan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa.

Jenis aktiva tetap
Unit
Kel
Umur komersial
Tgl pembelian
Hrg/unit

Handphone
3
I
5 Th
5 Juni 2006
15.000.000

Kendaraan Operasional
2
II
6 Th
21 Feb 2005
120.000.000

Mebel dan perkakas
10
I
5 th
17 Juni 2006
7.500.000

Keterangan :
a. Handphone dipakai oleh pegawai bagian pemasaran
b. Pada tanggal 20 Oktober 2009, 1 kendaraan operasional ditukar dengan kendaraan operasional dengan harga  sebesar Rp159.500.000 termasuk PPN. Pajak Masukan atas PPN tersebut telah dikreditkan. Wajib Pajak tambah uang sebanyak Rp55.000.000
c. 3 unit mebel dan perkakas dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp2.000.000/unit pada tanggal 8 Februari 2009
d. Pada tanggal 6 November 2009, telah selesai dibangun sebuah gudang dan langsung dipakai dengan biaya pinjaman dari bank. Pembangunan gudang dari bulan Januari sampai dengan Oktober  2009

12. Sewa peralatan dibayar untuk masa 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 Maret 2010
13. Sebagian biaya promosi diberikan kepada Pemda DKI sehubungan dengan HUT Jakarta berupa spanduk produk dari barang sebesar Rp4.000.000.
14. Realisasi penghapusan piutang sebesar Rp300.000.000 namun sebesar Rp80.000.000 tidak dilaporkan kepada DJP, sisanya sudah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku
15. Bunga pinjaman dibayarkan kepada Bank atas pinjaman selama 1 tahun untuk membangun gudang. Pokok pinjaman sebesar Rp180.000.000 dengan bunga sebesar 12% pertahun.
16. Biaya pengangkutan adalah untuk sewa truk dan gudang masing masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp50.000.000
17. Biaya jasa konsultan hukum diberikan kepada Tn. Catur sebagai pengacara
18. Biaya lain-lain terdiri dari :

  • Biaya restribusi kebersihan dan keamanan           Rp28.600.000
  • Pajak Air Tanah                                                       Rp  7.400.000
  • Lokakarya  pegawai tentang ”ISO 2100”               Rp21.000.000
  • Fiskal Luar negeri pegawai                                     Rp15.000.000

19. Penghasilan dari jasa konsultasi, sewa kendaraan dan hadiah  bersifat tidak teratur
20. Kompensasi kerugian Rp55.000.000 tahun sebelumnya yang masih bisa dikompesasikan
21. Pajak Pajak

  • PPh pasal 25 yang sudah dibayar Rp12.400.000/tahun
  • STP PPh pasal 25 yang sudah dibayar dengan rincian : Pokok Pajak Rp. 200.000 dan bunga sebesar Rp. 20.000.
  • PPh pasal 23 yang disetor ke kas Negara sebesar Rp1.200.000
  • PPh pasal 21 yang disetor ke kas Negara sebesar Rp24.560.000

Diminta :

  • Hitung Penyusutan fiskal untuk tahun pajak 2009
  • Hitung PPh terhutang atau PPh kurang (lebih) bayar tahun 2009
  • Hitung PPh Pasal 25 tahun 2010 dan bagaimana cara menghitung PPh pasal 25

JAWABAN
yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan rekonsiliasi fiskal. Bagaimana cara rekonsiliasi fiskalnya?
Berikut rekonsiliasi fiskal dan cara menghitung pph pasal 25 (file word docx ukuran 55kb), buat sobat yang memerlukannya silahkan email ke rumushitung @gmail.com

Berikut screen shotnya

Okey sobat hitung itu tadi cara menghitung PPh pasal 25, semoga artikel cara menghitung pph pasal 25 ini bisa membantu memcahkan kesulitan sobat.

http://binacons.wordpress.com/2012/12/29/pajak-penghasilan-pph-pasal-25-tatacara-pembayaran-dan-pelaporan-pph-pasal-25-berdasarkan-per-22pj2008/

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Tatacara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Berdasarkan PER-22/PJ/2008
December 29, 2012 by Binacons

Pengertian PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Nah, karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

Dengan cara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Cara Mengitung PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir.  Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Pada umumnya angsuran pajak ini adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dikuranggi dengan kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Misal, SPT Tahunan 2007 menunjukkan data sebagai berikut :

Pajak Penghasilan terutang                                50.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24                35.000.000

Maka, PPh Pasal 25 tahun 2008 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut :
Pajak Penghasilan terutang                                50.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24                35.000.000
Selisih                                                            15.000.000
PPh Pasal 25 = 15.000.000 : 12 =                          1.250.000

PPh Pasal 25 Untuk Bulan-bulan Sebelum Bulan Batas Waktu Penyampaian SPT

Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila tahun pajaknya adalah tahun kalender (Januari-Desember), maka yang dimaksud dengan bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah bulan Januari dan Pebruari. Dengan demikian PPh Pasal 25 bulan Januari dan Pebruari 2008 adalah sama dengan PPh Pasal 25 bulan Desember 2007.

PPh Pasal 25 Jika Dalam Tahun Berjalan Telah Diterbitkan SKP Untuk Tahun Pajak Yang Lalu

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP

PPh Pasal 25 Dalam Hal-hal Tertentu

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, antara lain apabila :
Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
ST tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Keputusan Dirjen Pajak yang mengatur penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak   Nomor Kep-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.

PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Tertentu

Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Yang Mengatur Hal Ini Adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255.PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009.

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Tanggal 21 Mei 2008 Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Nomor PER-22/PJ/2008. Peraturan Dirjen ini mengatur tentang tatacara pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25. Kalau dicermati sebagian besar isi dari ketentuan ini sebenarnya adalah sekedar kompilasi ketentuan dalam KUP tentang PPh Pasal  25 yang tersebar di peratura-peraturan lain. Satu hal yang baru adalah masalah pelaporan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang membayar PPh Pasal 25 melalui sisten MPN.

Beberapa hal penting yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :
1. Jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran PPh Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Dalam pengertian hari libur termasuk hari Sabtu, hari libur nasional, hari pemilihan umum yang diliburkan dan cuti bersama secara nasional.Pembayaran dilakukan di bank persepsi atau bank devisa persepsi atau kantor pos persepsi dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain. Pengesahan dilakukan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau melalui validasi sistem Modul Penerimaan Negara dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
3. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan validasi NTPN dianggap telah menyampaikan  SPT PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi. Ketentuan ini rasanya bisa diartikan bahwa Wajib Pajak yang telah membayar  PPh Pasal 25 dengan sistem MPN tidak perlu lagi melaporkan SSP lembar ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak. Kalau memang demikian, hal ini merupakan suatu kemajuan yang berarti di mana satu prosedur pelaporan bisa dihilangkan sehingga bisa menghemat biaya administrasi.
4. Bagi Wajib Pajak yang PPh Pasal 25nya nihil, PPh Pasal 25nya Dollar, dan yang pembayarannya tidak secara online dan tidak mendapat NTPN, tetap diharuskan melaporkan SSP lembar ketiganya di KPP tempat  WP tersebut terdaftar.
5. Sanksi keterlambatan pembayaran mengacu kepada Pasal 9 ayat (2a) UU KUP dan sanksi keterlambatan lapor mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) UU KUP.

http://blogpajak.com/cara-dan-contoh-perhitungan-pajak-pasal-25angsuran-pph-pasal-25-orang-pribadi-untuk-wajib-pajak-baru-dengan-metode-norma-penghitungan-penghasilan-neto/

Cara Dan Contoh Perhitungan Pajak Pasal 25/Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi Untuk Wajib Pajak Baru Dengan Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Wibowo Subekti, 12 October, 2012

Untuk menghitung penghasilan neto orang pribadi bisa menggunakan metode pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto

Tarif Pajak PPh Orang Pribadi sejak Tahun 2009 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Cara Perhitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi saat pertama kali sebagai wajib pajak baru adalah sebagai berikut :
Omzet 1 bulan x 12 = omzet 1 Tahun
Omzet 1 tahun x norma = penghasilan neto
Penghasilan neto – PTKP = Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak x Tarif = PPh Terutang 1 Tahun
PPh Terutang 1 Tahun/12 = PPh Pasal 25 sebulan

Contoh  :
Tuan Samiun mendaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 12 Maret 2012. Peredaran usaha/omzet Tuan Samiun sebagai pedagang kelontong selama bulan Maret Tahun 2012 sebesar Rp.30.000.000,-. Status Tuan Samiun adalah Kawin dengan anak satu. Tuan Samiun akan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk perdagangan kelontong sebesar 20 %.

Maka perhitungan PPh Pasal 25 untuk bulan Maret 2012 adalah sebagai berikut :Peredaran Usaha 1 bulan    :      30.000.000
Peredaran Usaha 12 Tahun(12 x 30.000.000)    :    360.000.000
Penghasilan neto(20 % x 360.000.000    :      72.000.000
PTKP (K/1)  iri wp : 15.840.000

Kawin  :   1.320.000
Anak 1 :   1.320.000    :      18.480.000
Penghasilan Kena Pajak(72.000.000 -18.480.000)    :     53.520.000
PPh Terutang setahun5   % x 50.000.000

15 % x   3.520.000    :       3.028.000
PPh Pasal 25 sebulan3.028.000 / 12    :          252.333

Jadi angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Maret 2012 adalah sebesar 252.333.
Demikian juga untuk bulan April s/d Desember 2012 PPh Pasal 25 setiap bulan disetor sebesar 252.333

http://blogpajak.com/contoh-dan-cara-perhitungan-pajak-pasal-2529-pph-orang-pribadi-untuk-penghasilan-kena-pajak-pkp-sd-rp-50-000-000-tahun-2012-2011-2010-dan-tahun-2009-dengan-metode-norma-penghitungan-penghasil/

Contoh Dan Cara Perhitungan Pajak PPh Pasal 25/29 PPh Orang Pribadi Untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) s/d Rp.50.000.000,- Tahun 2012, 2011, 2010 Dan Tahun 2009 Dengan Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Wibowo Subekti, 14 August, 2012

Untuk menghitung penghasilan neto orang pribadi bisa menggunakan metode pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto

Tarif Pajak PPh Orang Pribadi sejak Tahun 2009 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Perhitungan Pajak/PPh Terutang untuk PPh Orang Pribadi adalah dengan cara mengkalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak.

Contoh  :
Peredaran usaha Tuan Aditya sebagai pedagang kelontong Pada Tahun 2011 sebesar Rp.300.000.000,- dan PPh Pasal 25 yang sudah disetor selama tahun 2011 sebesar Rp.500.000,-. Status Tuan Aditya adalah Kawin dengan anak satu.

Perhitungan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi :
Peredaran Usaha                          = 300.000.000
Norma                                          =  20 %
Penghasilan Neto                          =  60.000.000
(300.000.000 x 20 %)

PTKP :
Diri WP         = 15.840.000
Kawin           =    1.320.000
Anak 1         =     1.320.000 +
Total PTKP                                  = 18.480.000 -
Penghasilan Kena Pajak                = 41.520.000
PPh Terutang                                =   2.076.000
(5 % x 41.520.000)
Kredit Pajak                                   =    500.000 -
PPh Pasal 29                                 = 1.576.000

http://blogpajak.com/contoh-perhitungan-pajak-pph-orang-pribadi-pasal-25-dan-29/

Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (PPh Terutang, PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25)
Wibowo Subekti, 19 September, 2012

Cara Dan Contoh Perhitungan Pajak PPh 25/29 Orang Pribadi  berisikan tentang Contoh Perhitungan Pajak PPh Orang Pribadi Terutang dan PPh Pasal 29 dengan perhitungan penghasilan neto metode pembukuan dan norma penghitungan penghasilan neto serta perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi.

Untuk selengkapnya silahkan klik dibawah ini :
Contoh Perhitungan Kompensasi Kerugian :
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi http://blogpajak.com/contoh-perhitungan-kompensasi-kerugian-untuk-wajib-pajak-orang-pribadi/

Contoh Dan Cara Perhitungan Harga Perolehan Harta :
Berdasarkan Transaksi Tukar-Menukar Dengan Harta Lain http://blogpajak.com/contoh-dan-cara-perhitungan-harga-perolehan-harta-berdasarkan-transaksi-tukar-menukar-dengan-harta-lain/

Contoh Dan Cara Perhitungan Harga Perolehan Harta
Dalam Rangka Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Pemecahan, Atau Pengambilalihan Usaha http://blogpajak.com/contoh-dan-cara-perhitungan-harga-perolehan-harta-dalam-rangka-likuidasi-penggabungan-peleburan-pemekaran-pemecahan-atau-pengambilalihan-usaha/
Contoh Dan Cara Perhitungan Penilaian Harta Sebagai Pengganti Saham / Penyertaan Modal Badan (PT, CV Dan Lain-Lain) http://blogpajak.com/contoh-dan-cara-perhitungan-penilaian-harta-sebagai-pengganti-saham-penyertaan-modal-badan-pt-cv-dan-lain-lain/

Cara dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 25/29  Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh Terutang dan PPh Pasal 29 :
Untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) s/d Rp.50.000.000,-  Tahun 2012, 2011, 2010 Dan Tahun 2009 Dengan Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto http://blogpajak.com/contoh-dan-cara-perhitungan-pajak-pasal-2529-pph-orang-pribadi-untuk-penghasilan-kena-pajak-pkp-sd-rp-50-000-000-tahun-2012-2011-2010-dan-tahun-2009-dengan-metode-norma-penghitungan-penghasil/

Cara dan Contoh Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi :
Cara Dan Contoh  Perhitungan Pajak Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi Dalam Kondisi Normal http://blogpajak.com/cara-dan-contoh-perhitungan-pajak-angsuran-pph-pasal-25-orang-pribadi-dalam-kondisi-normal-masa-januari-sd-desember/
Cara Dan Contoh  Perhitungan Pajak Angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi Untuk Wajib Pajak Baru http://blogpajak.com/cara-dan-contoh-perhitungan-pajak-pasal-25angsuran-pph-pasal-25-orang-pribadi-untuk-wajib-pajak-baru-dengan-metode-norma-penghitungan-penghasilan-neto/

http://catatanpajak.com/2012/11/pph/ptkp-baru-mulai-1-januari-2013

PTKP Baru – Mulai 1 Januari 2013
28 November, 2012 21:12

Sobat, beberapa waktu yang lalu, DPR dan pemerintah telah menyetujui adanya kenaikan PTKP/ Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sebagai buntutnya, akhirnya Kemenkeu menerbitkan PMK No. 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2012&nomor=162&q=&q_do=macth&cols=isi&hlm=1&page=show&id=15122).

Besarnya PTKP mulai 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut;
Untuk diri WP Rp 24.300.000;
Tambahan WP Kawin Rp 2.025.000;
Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dg penghasilan suami Rp 24.300.000; dan
Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang), masing-masing Rp 2.025.000.

Atau apabila dibuat tabel maka besarnya PTKP dengan status perkawinan adalah sebagai berikut :

Sumber Tabel : http://lianaluthfi.files.wordpress.com/2012/11/ptkp-2013.jpg

Dengan demikian, mulai tahun 2013, besarnya PTKP maksimal adalah :
Rp 32.400.000 untuk penghitungan PPh Pasal 21 (status K/3), dan
Rp 56.700.000 untuk penghitungan PPh Orang Pribadi ( status K/I/3)

http://catatanpajak.com/2012/11/pph/syarat-skb-surat-keterangan-bebas-pajak-pajak-penghasilan-pengalihan-tanahbangunan-hibah-dan-warisan

Syarat SKB (Surat Keterangan Bebas Pajak) Pajak Penghasilan Pengalihan Tanah/Bangunan – Hibah dan Warisan
25 November, 2012 14:47

Disamping transaksi dengan nilai dibawah Rp 60 juta yang mendapat fasilitas bebas pajak, terdapat juga transaksi atas pengalihan tanah dan/ bangunan yang mendapat fasilitas bebas pajak dengan prosedur SKB (Surat Keterangan Bebas), yaitu HIBAH dan WARISAN.

1. HIBAH

Pengalihan tanah/ bangunan karena hibah yang dapat diberikan fasilitas bebas pajak melalui pemberian SKB (Surat Keterangan Bebas) adalah :
Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Adapun syarat untuk mendapatkan SKB dari Kantor Pajak adalah;
Menggunakan formulir permohonan yang sudah ditentukan (dapat didownload di lampiran bawah ini);
Surat pernyataan hibah dengan from yang sudah ditentukan (dapat didownload di lampiran bawah ini);

2. WARISAN

Sama seperti hibah, pengalihan tanah/ bangunan karena warisan juga berhak mendapat fasilitas bebas pajak melalui pemberian SKB (Surat Keterangan Bebas) pajak. Persyaratan untuk mendapatkan SKB ini dari Kantor Pajak adalah ;
Diajukan oleh ahli waris dengan menggunakan formulir permohonan yang sudah ditentukan (dapat didownload di lampiran bawah ini);
Surat pernyataan pembagian warisan dengan form yang sudah ditentukan (dapat didownload di lampiran bawah ini)

Sehingga apabila para sobat mengalihkan/ menerima pengalihan rumah/tanah, dan memenuhi kriteria tersebut di atas, silakan saja ajukan permohonan SKB.

Lampiran PER-30

http://catatanpajak.com/2012/11/pph/syarat-skb-surat-keterangan-bebas-pajak-penghasilan-pengalihan-tanahbangunan-transaksi-60-juta

Syarat SKB (Surat Keterangan Bebas) Pajak Penghasilan Pengalihan Tanah/Bangunan – Transaksi < 60 juta
25 November, 2012 14:52

Transaksi jual beli rumah, tanah dan/ bangunan adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Dari aspek perpajakan, pihak penjual akan dikenai Pajak final yang disebut dengan PPh Pengalihan Tanah dan/ atau Bangunan dengan tarif 5% dari nilai transaksi.

Sebagai contoh Bp. Agus menjual rumah yang ada di Kebon Jeruk dengan nilai Rp 50.000.000,- . Atas transaksi ini Bp. Agus harus membayar PPh final tersebut sebesar 5% X Rp 50 juta atau sebesar Rp 2,5 juta. Tetapi atas pajak sebesar Rp 2.5 juta tersebut Anda bisa mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas) sepanjang memenuhi syarat :
Mempunyai penghasilan di bawah PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ); dan
Jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60 juta.

Syarat untuk mendapatkan SKB tersebut adalah :
Mengajukan permohonan menggunakan formulir yang sudah ditentukan (formulir dapat didownload di bagian bawah/lampiran);
Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah Bruto Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan format yang sudah disediakan (formulir dapat didownload di bagian bawah);
Fotokopi Kartu keluarga;
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan.

Atas permohonan SKB, Kantor Pajak harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 hari kerja.

Lampiran PER-30

http://catatanpajak.com/2012/11/pph/surat-keterangan-bebas-skb-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan-pph

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/ Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)
26 November, 2012 23:39

Dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per – 1/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain (http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2011&nomor=1&q=&q_do=macth&cols=isi&hlm=1&page=show&id=14542) yang selanjutnya diikuti peraturan pelaksanaannya  SE 11/PJ/2011 (http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2011&nomor=11&q=&q_do=macth&cols=isi&hlm=1&page=show&id=14570), semakin jelas bahwa Ditjen Pajak ingin membuktikan komitmennya untuk lebih memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak. Terlihat dari percepatan jangka waktu penyelesaian permohonan SKB dari yang semula 1 bulan menjadi 5 hari kerja.

Sedangkan inti dari peraturan tersebut adalah Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena:
mengalami kerugian fiskal;
berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal;
Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang,

dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

Hal penting yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan SKB PPh adalah;
Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
Satu permohonan diajukan untuk setiap jenis pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22 Impor, Pasal 22 selain Impor, dan Pasal 23.
Setiap permohonan dilampiri dengan penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, kecuali bagi Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh Final. Minimal yang harus dilampirkan dalam perkiraan penghitungan pph terutang dalam tahun berjalan adalah;
peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam satu tahun pajak;
biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
perkiraan Pajak Penghasilan yang akan terutang dalam satu tahun pajak;
Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan; dan
perkiraan Pajak Penghasilan yang akan dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan.
Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan, kecuali bagi Wajib Pajak kecuali bagi Wajib Pajak yang masih dalam tahap investai, belum produksi, atau kejadian luar biasa.

Download Form SKB PPh Pasal 21, 22, 22 Impor, 23 http://catatanpajak.com/wp-content/uploads/2012/11/SKB-PPh-Pasal-21-22-22-Impor-23.zip

http://catatanpajak.com/2012/11/kup/pengajuan-permohonan-non-efektif-ne-wajib-pajak

Permohonan Non Efektif (NE) Karena Sudah Tidak Usaha
28 November, 2012 11:12

Halo Sob, selamat pagi…hari ini ada Wajib Pajak yang berkonsultasi tentang status WP, karena perusahaan memang sudah tidak beroperasi lagi/ sudah tidak ada kegiatan lagi. Pada intinya, Wajib Pajak menanyakan apakah bisa tidak melaksanakan kewajiban melapor SPT karena memang sudah tidak ada kegiatan ? Hmmm…seingat saya hanya Wajib Pajak Non Efektif ( NE) yang bisa tidak melaporkan SPT.

Setelah saya buka-buka peraturan, ketemulah SE-89/PJ/2009 tanggal 14 September 2012 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif (NE) (http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2009&nomor=89&q=&q_do=macth&cols=isi&hlm=1&page=show&id=13928). Pada intinya gini Sob, Wajib Pajak dinyatakan sebagai WP NE apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Dengan demikian sesuai dengan butir nomor 4 diatas, bagi yang sudah tidak ada usaha lagi/ tidak ada kegiatan bisa menjadi NE. Masih menurut surat edaran tersebut, untuk menjadi Non Efektif, Wajib Pajak harus;
Harus mengajukan permohonan ke KPP terdaftar; dan
Membuat surat pernyataan sudah tidak ada kegiatan dengan menggunakan form sesuai dengan lampiran surat edaran tersebut.

http://blogpajak.com/ptkp-penghasilan-tidak-kena-pajak-tahun-2011/

Pengertian Dan Besarnya PTKP Tahun 2012 Dan 2011 (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Wibowo Subekti, 14 April, 2012

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29.

Jumlah  PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Tahun 2011 dan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penerapan ketentuan tersebut ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Contoh :
Tahun 2010 Tuan A status Kawin anak 1 .
Pada Pebruari Tahun 2011 Isteri Tuan A melahirkan anak.
PTKP Tahun 2011 untuk status Tuan A adalah Kawin anak 1

Penerapan PTKP Tahun 2012 Dan 2011 untuk satu tahun :
PTKP Untuk Laki-laki Tidak Kawin dan Wanita (kawin/tidak kawin)
STATUS
TK/0
TK/1
TK/2
TK/3

Wajib Pajak (Laki-laki tidak kawin & Wanita)
15.840.000
17.160.000
18.480.000
19.800.000

Penjelasan  :
Status Wanita meskipun sudah kawin tetap mempunyai PTKP tidak kawin kecuali dapat membuktikan bahwa suami tidak bekerja (dari Instansi terkait/kelurahan)
TK/0  = Tidak Kawin tidak ada tanggungan (15.840.000)
TK/1  = Tidak Kawin memiliki 1 (satu) tanggungan (15.840.000+ 1.320.000)
TK/2  = Tidak Kawin memiliki 2 (dua) tanggungan (15.840.000+ 1.320.000+ 1.320.000)
TK/3  = Tidak Kawin memiliki 3 (tiga) tanggungan (15.840.000+ 1.320.000+ 1.320.000+ 1.320.000)
PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Isteri Tidak Bekerja/Tidak Usaha

STATUS
K/0
K/1
K/2
K/3

Istri Tdk Kerja/ Tdk Usaha
17.160.000
18.480.000
19.800.000
21.120.000

Penjelasan Isteri Tidak Bekerja:
K/0  = Kawin tidak ada tanggungan (15.840.000+ 1.320.000)
K/1  = Kawin memiliki 1 (satu) tanggungan (15.840.000+ 1.320.000+1.320.000)
K/2  = Kawin memiliki 2 (dua) tanggungan (15.840.000+ 1.320.000+1.320.000+1.320.000)
K/3  = Kawin memiliki 3 (tiga) tanggungan (15.840.000+ 1.320.000+1.320.000+1.320.000+1.320.000)

PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Isteri Bekerja/Usaha
STATUS
K/I/0
K/I/1
K/I/2
K/I/3

Istri Kerja/Usaha
33.000.000
34.320.000
35.640.000
36.960.000

Penjelasan Isteri Bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja atau usaha :
PTKP untuk isteri yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak digabung dengan suami, yang digabung dengan PTKP suami hanya yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan/atau isteri yang usaha (penghasilan digabung dengan penghasilan suami)
K/I/0  = Kawin Isteri Bekerja/Usaha tidak ada tanggungan (15.840.000+ 15.840.000+1.320.000)
K/I/1  = Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 1 (satu) tanggungan (15.840.000+ 15.840.000+1.320.000+1.320.000)
K/I/2  = Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 2 (dua) tanggungan (15.840.000+15.840.000+ 1.320.000+1.320.000+1.320.000)
K/I/3  = Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 3 (tiga) tanggungan (15.840.000+ 15.840.000+1.320.000+1.320.000+1.320.000+1.320.000)

Artikel Yang Perlu Diketahui :
PTKP Tahun 2013 Dan Penerapannya Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi http://blogpajak.com/ptkp-tahun-2013-dan-penerapannya-dalam-perhitungan-pph-pasal-21-serta-pph-orang-pribadi/

Referensi :
Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan). http://blogpajak.com/?p=57

http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=345

raden says:
August 17, 2012 at 2:54 am

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
Bp. Teguh Budiharto
c.q Bp. Agus Widhi Tamtomo (Seksi Pengawasan dan Konsultasi I) / Bp. Soelistijo (Kepala Seksi)
Menanggapi surat nomor : S-620/WPJ.32/KP.06/2012 perihal : Klarifikasi Atas Kewajiban PPh Pasal 25 tertanggal 4 Juli 2012 yang sampai ditangan saya tanggal 16 Agustus 2012 melalui Pemilik Rumah yang beralamat di JL. Srikatan No.16 RT.03 RW.03 Kerten Laweyan Surakarta.

Bersama ini saya beritahukan kronologis serta(fakta dan perkembangannya) hingga diterbitkannya NPWP bernomor : 074875444-526.000 yang mestinya berkonsekwensi “memiliki kewajiban penyetoran dan/ pelaporan PPh Pasal 25″ (sampai dengan terbitnya surat ini)

1. Motivasi saya waktu itu untuk mengajukan permohonan NPWP adalah keinginan untuk mengajukan kredit modal usaha ke Bank yang oleh Bank memang dipersyaratkan untuk memiliki NPWP.
2. NPWP terbit, namun pengajuan kredit tidak saya lanjutkan karena saya kesulitan melengkapi berkas persyaratan yang lain, salah satunya proposal yang memuat estimasi rugi laba usaha dan pembukuan tahun berjalan.
3. Waktu berjalan, saya konsultasikan kepada bapak yang menerbitkan NPWP waktu itu bahwa kredit tidak jadi diajukan serta usaha belum jadi dijalankan, dan saya mendapatkan jawaban untuk melaporkan : NIHIL karena PPh Pasal 25 tidak memungkinkan untuk disetorkan.
4. Tahun pertama saya rutin setiap bulan saya melaporkan : NIHIL, dan menginjak Tahun kedua saya merasa jenuh dan pada kenyataannya usaha yang diklasifikasikan dalam 15312 (INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI PADIAN LAINNYA) Ataupun jenis usaha yang lain, tidak sempat dijalankan.
5. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak-bapak untuk langsung terjun ke lapangan/ lokasi, guna melihat lebih dekat dan secara langsung membuktikan kebenaran fakta yang nyata daripada sekedar mengedepankan bahasa tulis yang tampak sekilas akan menyelesaikan masalah.
6. Dari Tahun berapa sampai dengan tahun berapa bisa di cek ke perangkat desa atau kesaksian Bapak RT/RW/ para tetangga pernahkah dilokasi tersebut ada jenis usaha yang diklasifikasikan dalam 15312.
7. Lha rupiah apa dan berapa yang akan dijadikan dasar penghitungan kalau memang tidak ada aktivitas usahanya????? saya kok jadi pusing sendiri???? Kalau PBB, saya terima tagihan berupa SPPT tahun berjalan dari Pak Bayan, baru kemudian saya bayarkan sejumlah tagihan yang tertulis.
8. Ada baiknya Bapak-bapak terjun dan selalu giat untuk terjun kelapangan/ lokasi guna memastikan kondisi riil calon tertagih. Atau tingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat/ aparat kampung atau aparat kota setempat agar tagihan menjadi tepat sasaran dan tepat porsi.
9. Waktu itu Rumah masih a.n Orang Tua kami, dan selanjutnya dihibahkan pada kakak saya serta selalu dikontrakkan per 2 tahun yang mungkin diadakan perpanjangan kontrak ataupun kontrak baru, mengenai jenis usaha/ profesi pihak pengontrak bisa jadi bermacam-macam yang pasti bukan 15312. Perlu juga diketahui bahwa sebelum diterbitkannya NPWP a.n saya, rumah tersebut sudah dikontrakkan dan saya sudah tidak tinggal dirumah itu. Terakhir saya tinggal dirumah itu adalah sewaktu saya kelas 2 SMA (tahun 1988).
Demikian penjelasan saya untuk menjadikan guna seperlunya.
Dan jika diperlukan, silahkan menghubungi saya di nomor : 085867779425
Terima Kasih dan Salam Hormat saya.
MERDEKA ….. MERDEKA …… MERDEKA ……….

Pak Raden, sebaiknya berkirim surat langsung ke KPP terkait atau menghubungi Kring Pajak 500200

Kompilasi Hukum Perpajakan 2013

http://pajak.go.id/content/buku-susunan-dalam-satu-naskah-undang-undang-perpajakan-2012

Buku Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan 2012
Jumat, 15 Pebruari 2013 – 10:59

Buku ini berisi naskah aturan undang-undang perpajakan agar masyarakat dapat lebih memahami hal-hal terkait kewajiban perpajakannya. Adapun Undang-undang yang terdapat pada buku ini, yaitu:
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa
Undang-Undang Bea Materai

Buku UU Perpajakan SDSN 2012.pdf http://pajak.go.id/sites/default/files/Buku%20UU%20Perpajakan%20SDSN%202012.pdf

http://pajak.go.id/content/buku-panduan-pajak-2013

Buku Panduan Pajak 2013
Jumat, 15 Pebruari 2013 – 14:02

Buku SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2013
Buku ini (http://pajak.go.id/content/buku-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-2013) berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Di dalamnya diuraikan mengenai SPT Tahunan, jenis-jenis SPT Tahunan PPh WP OP dan cara pengisiannya. Juga diuraikan mengenai cara menghitung pajak, cara menyetor pajak terutang, cara penyampaian SPT, batas akhir penyampaian SPT, serta sanksi administrasi akibat keterlambatan penyetoran pajak maupun penyampaian SPT.

Buku Saku Pengalihan PBB 2013
Buku ini (http://pajak.go.id/content/buku-saku-pengalihan-pbb-2013) berisi penjelasan tentang proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) kepada Pemerintah Daerah.

Buku Panduan Perpajakan Bagi Pemilik Rumah Indekos 2013
Buku ini (http://pajak.go.id/content/buku-panduan-perpajakan-bagi-pemilik-rumah-indekos-2013) dibuat sebagai panduan bagi pemilik rumah indekost dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan, beserta contoh dan ilustrasinya.

Buku Panduan Billing System
Buku ini (http://pajak.go.id/content/buku-panduan-billing-system) dibuat sebagai panduan sistem pembayaran elektronik (billing system) yang memudahkan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat!

http://pajak.go.id/content/persandingan-satu-naskah-undang-undang-pph

Persandingan Satu Naskah Undang-Undang PPh
Selasa, 20 Maret 2012 – 15:33

Buku ini merupakan wujud karya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya. Secara umum buku ini menyandingkan keseluruhan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan dalam satu naskah. Dengan terbitnya buku ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hal-hal terkait kewajiban perpajakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah ini, mulai dari tahun 1983 hingga saat ini. Selamat membaca!

PersandinganUUPPh.pdf http://pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganUUPPh.pdf
PersandinganPPPPh.pdf http://pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganPPPPh.pdf

http://pajak.go.id/content/buku-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-2013

Buku SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2013
Jumat, 15 Pebruari 2013 – 10:33

Buku ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Di dalamnya diuraikan mengenai SPT Tahunan, jenis-jenis SPT Tahunan PPh WP OP dan cara pengisiannya. Juga diuraikan mengenai cara menghitung pajak, cara menyetor pajak terutang, cara penyampaian SPT, batas akhir penyampaian SPT, serta sanksi administrasi akibat keterlambatan penyetoran pajak maupun penyampaian SPT.

Buku SPT Tahunan PPh WP OP 2013.pdf http://pajak.go.id/sites/default/files/Buku%20SPT%20Tahunan%20PPh%20WP%20OP%202013.pdf

http://pajak.go.id/content/booklet-pajak-penghasilan

Booklet Pajak Penghasilan
Selasa, 20 Maret 2012 – 12:00

Booklet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh), dimana pajak ini adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi penghasilan, subjek PPh, objek PPh, tarif PPh, dan sebagainya.

BookletPPh.pdf http://pajak.go.id/sites/default/files/BookletPPh.pdf

http://pajak.go.id/content/buku-peraturan-perpajakan

Buku Peraturan Perpajakan
Rabu, 13 Juni 2012 – 23:35

Buku Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan 2012
Buku ini (http://pajak.go.id/content/buku-susunan-dalam-satu-naskah-undang-undang-perpajakan-2012) berisi naskah aturan undang-undang perpajakan agar masyarakat dapat lebih memahami hal-hal terkait kewajiban perpajakannya.

Buku Persandingan Satu Naskah Undang-Undang KUP 2011
Buku ini (http://pajak.go.id/content/persandingan-satu-naskah-undang-undang-kup) berisi persandingan naskah aturan perpajakan agar masyarakat dapat lebih memahami hal-hal terkait kewajiban perpajakan umum dalam seluruh undang-undang yang ada di dalam buku ini, mulai dari tahun 1983 hingga saat ini.

Buku Persandingan Satu Naskah Undang-Undang PPh 2011
Buku ini (http://pajak.go.id/content/persandingan-satu-naskah-undang-undang-pph) berisi persandingan naskah aturan perpajakan agar masyarakat dapat lebih memahami hal-hal terkait kewajiban Pajak Penghasilan dalam seluruh undang-undang yang ada di dalam buku ini, mulai dari tahun 1983 hingga saat ini.

Buku Persandingan Satu Naskah Undang-Undang PPN 2011
Buku ini (http://pajak.go.id/content/persandingan-satu-naskah-undang-undang-ppn) berisi persandingan naskah aturan perpajakan agar masyarakat dapat lebih memahami hal-hal terkait kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dalam seluruh undang-undang yang ada di dalam buku ini, mulai dari tahun 1983 hingga saat ini.

Buku Persandingan Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan 2011
Buku ini (http://pajak.go.id/content/persandingan-satu-naskah-undang-undang-perpajakan) berisi persandingan naskah aturan perpajakan agar masyarakat dapat lebih memahami hal-hal terkait kewajiban perpajakan dalam seluruh undang-undang yang ada di dalam buku ini, mulai dari tahun 1983 hingga saat ini.

http://pajak.go.id/content/booklet-perpajakan-2011

Booklet Perpajakan 2011
Kamis, 15 Maret 2012 – 15:42

Booklet Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Booklet (http://pajak.go.id/content/booklet-kup) ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc). Uraian mengenai KUP akan membantu Anda untuk memahami proses bisnis perpajakan di Indonesia. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi istilah-istilah perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan manfaatnya, tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP. pelaporan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan batas pembayaran pajak, dan masih banyak lagi.

Booklet Koperasi
Booklet (http://pajak.go.id/content/booklet-koperasi) ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan bagi koperasi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang KUP, Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: tata cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), tata cara menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, tata cara melakukan pemotongan PPh, serta tata cara melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Booklet Pajak Bumi dan Bangunan
Booklet (http://pajak.go.id/content/booklet-pajak-bumi-dan-bangunan) ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana pajak ini adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Booklet Pajak Pertambahan Nilai
Booklet (http://pajak.go.id/content/booklet-pajak-pertambahan-nilai) ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana pajak ini adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap penyerahan barang dan/atau jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039). Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengukuhan PKP, jenis-jenis penyerahan yang dikenakan PPN, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, dan sebagainya.

Booklet Pajak Penghasilan
Booklet (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e) ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh), dimana pajak ini adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e). Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi penghasilan, subjek PPh, objek PPh, tarif PPh, dan sebagainya.

http://pajak.go.id/content/persandingan-satu-naskah-undang-undang-kup

Persandingan Satu Naskah Undang-Undang KUP
Selasa, 20 Maret 2012 – 14:58

Buku ini merupakan wujud karya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya. Secara umum buku ini menyandingkan keseluruhan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam satu naskah. Dengan terbitnya buku ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hal-hal terkait kewajiban perpajakan dalam undang-undang ini, mulai dari tahun 1983 hingga saat ini. Selamat membaca!

PersandinganUUKUP.pdf http://pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganUUKUP.pdf
PersandinganUUKUP.rar http://pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganUUKUP.rar

http://pajak.go.id/content/booklet-kup

Booklet KUP
Kamis, 15 Maret 2012 – 15:25

Booklet Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Booklet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (http://pajak.go.id/peraturan_tkb?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc). Uraian mengenai KUP akan membantu Anda untuk memahami proses bisnis perpajakan di Indonesia. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi istilah-istilah perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan manfaatnya, tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP. pelaporan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan batas pembayaran pajak, dan masih banyak lagi.

BookletKUP.pdf http://pajak.go.id/sites/default/files/BookletKUP.pdf

The links

http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=345

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 84/KMK.03/2002 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=a02ffd91ece5e7efeb46db8f10a74059
Jo KMK No. 522/KMK.04/2000 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=502e4a16930e414107ee22b6198c578f,
KEP – 547/PJ./2000 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=9adeb82fffb5444e81fa0ce8ad8afe7a
Jo KEP – 513/PJ./2001 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=884ce4bb65d328ecb03c598409e2b168
Jo KEP – 171/PJ./2002 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=70222949cc0db89ab32c9969754d4758
Jo SE – 14/PJ.41/2002 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=ab7314887865c4265e896c6e209d1cd6
Jo S – 58/PJ.311/2004 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=afecc60f82be41c1b52f6705ec69e0f1

S – 58/PJ.311/2004 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=afecc60f82be41c1b52f6705ec69e0f1
lampiran II KEP – 171/PJ./2002 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=70222949cc0db89ab32c9969754d4758
lampiran I KEP – 171/PJ./2002 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=70222949cc0db89ab32c9969754d4758

8 Mar 2002
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 522/KMK.04/2000 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan – 84/KMK.03/2002 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=a02ffd91ece5e7efeb46db8f10a74059

14 Des 2000
PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Keputusan Menteri Keuangan – 522/KMK.04/2000 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=502e4a16930e414107ee22b6198c578f

29 Des 2000
BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 547/PJ./2000 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=9adeb82fffb5444e81fa0ce8ad8afe7a

16 Jul 2001
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 513/PJ./2001 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=884ce4bb65d328ecb03c598409e2b168

28 Mar 2002
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Keputusan Dirjen Pajak – KEP – 171/PJ./2002 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=70222949cc0db89ab32c9969754d4758

7 Ags 2002
PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-171/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 14/PJ.41/2002 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=ab7314887865c4265e896c6e209d1cd6

23 Jan 2004
KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Surat Dirjen Pajak – S – 58/PJ.311/2004 http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=afecc60f82be41c1b52f6705ec69e0f1

WP OP baru
Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009
PPh Pasal 25 bulan September 2010.
PER – 32/PJ/2010

http://eprints.undip.ac.id/2533/1/PPh_Pasal_25.ppt

http://halizairfani.trigunadharma.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/Chapter6.pdf

http://statcounter.com/p7295284/pageload/?excel

http://pajak.go.id/sites/default/files/Buku%20SPT%20Tahunan%20PPh%20WP%20OP%202013.pdf

http://pajak.go.id/sites/default/files/BookletPPh.pdf

http://pajak.go.id/sites/default/files/BookletKUP.pdf

http://pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganUUKUP.rar

http://pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganUUPPh.pdf

http://pajak.go.id/sites/default/files/PersandinganPPPPh.pdf

http://pajak.go.id/sites/default/files/Buku%20UU%20Perpajakan%20SDSN%202012.pdf

http://catatanpajak.com/wp-content/uploads/2012/11/SKB-PPh-Pasal-21-22-22-Impor-23.zip

http://ortax.org/files/downaturan/11PJ_PER1.pdf

http://ortax.org/files/downaturan/11PJ_SE11.pdf

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/116728-T%2024565-Analisis%20kebijakan-Lampiran.pdf

http://staff.ui.ac.id/internal/060603586/material/NPWPNPPKP.ppt

http://staff.ui.ac.id/internal/060603075/material/slide_KUP_NPWPpembukuan_ptemuan13.ppt

http://staff.ui.ac.id/internal/060603586/material/KUPEkstensi.ppt

http://www.dikti.go.id/files/atur/uang/UU36-2008.pdf

About these ads