Kurikulum 2013 yang lalai mendefinisikan ekspektasi atas karakter dan kompetensi siswa

Kurikulum 2013 yang lalai mendefinisikan ekspektasi atas karakter dan kompetensi siswa

Sando Sasako
Lead Consultant
Advanced Advocacy Plus
Jakarta, 15 April 2013 06.21

Pengukuran Hasil Pendidikan

Sentralisasi pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu pilihan sine qua non bagi pemerintah pusat. Kenapa demikian? Ketimpangan hasil pendidikan merupakan suatu keharusan dan dinamika. Siapa yang harus disalahkan? Stakeholder-lah. Mencari kambing hitam merupakan suatu hal yang paling mudah bagi analis. Dua dasar yang paling penting dalam hal penganalisaan, yakni tergantung perspektif dan tergantung siapa yang mau membayar. Secara sederhana, sudut pandang bisa dibagi dua, siapa yang mau dipojokkan dan siapa yang mau dibela. Analysts for hire are available everywhere.

Analisis pengukuran hasil pendidikan juga tergantung perspektif dan dan tergantung siapa yang mau membayar. Siswa dinilai bisa naik kelas atau lulus bila nilai akademisnya tinggi dan baik. Karakter dan prilaku siswa yang baik dan jujur merupakan pertimbangan subjektif yang kesekian. Pertimbangan subjektif bisa menjadi prioritas utama ketika dimonetisasi dengan baik oleh orang tua siswa.

Peningkatan efektivitas belajar merupakan dimensi pertama dalam kurikulum 2013. Pertanyaannya adalah efektif menurut siapa? Apa standar pengukuran efektif? Guru sudah memenuhi ketentuan standar minimal waktu memberikan pengajaran ke siswa? Bagaimana dengan penerimaan siswa? Apakah efektivitas belajar bisa diukur dari materi yang diajarkan sudah dicatat dengan baik dalam buku siswa? Apakah materi pelajaran sudah dipahami siswa? Apakah siswa sudah diberikan dasar, alasan, motif kenapa kita harus belajar materi ini hari ini? Emangnya ada guru yang melakukan demikian dan mau bersusah payah? Boro-boro. Belum tentu ada guru yang mengerti dan memahami materi pelajaran yang mereka sampaikan kepada siswanya.

Kelemahan utama dari kurikulum KTSP adalah karena berasaskan KaTe SiaPe (KTSP), kurikulum kate siape. Maksudnya adalah kurikulum yang dipahami sesuka hati oleh guru. Dengan dasar pemahaman sesuka hati oleh guru, pelaksanaannya tentu juga sesuka hati guru. Perencanaan kurikulum dari pusat merupakan suatu utopia (angan-angan) bila dibandingkan dengan kurikulum yang ‘terlaksana’ di kelas. Kompetensi guru ‘yang baik dan benar’ bisa dengan mudah didapat melalui ‘sertifikasi’ guru. Dunia, oh dunia.

Pengembangan Karakter dan Kompetensi Siswa

Dalam suatu karya sastra, pengembangan karakter sering disebut dengan istilah penokohan, character advancement, professional development, human development. Penokohan bisa dilakukan secara telling (diskursif, naratif) atau showing/appearance (deskripsi secara fisik, dialog, diksi, gaya bicara, persepsi, perspektif, pemikiran, kesadaran berfikir, reaksi, perubahan mimik, emosi, mental, psikologis, psikososial, personalitas, personal back-story/background).

Penilaian suatu karakter bersifat subjektif. Beberapa faktor penentu penilaian karakter mencakup latar belakang, etika, agenda, preferensi, dan ekspektasi dari penilai yang berprofesi sebagai audiens, narator, penulis, sutradara.

Dalam bingkai dan kerangka kerja Kurikulum 2013, pengembangan karakter siswa dapat dilakukan dengan aplikasi dua dimensi lainya, yakni semakin lama bersekolah (Wajib Belajar 12 Tahun) (dimensi kedua) dan semakin lama di sekolah (dimensi ketiga).

Pertanyaan yang timbul adalah ngapain aja siswa selama di sekolah? Apa yang harus dan seharusnya dilakukan siswa di sekolah dalam rangka mendapatkan dan memaknai pengalaman serta menunjukkan pengalaman melalui perubahan sikap dan praktik kehidupan sehari-hari? Kompetensi apa saja yang diharapkan dari anak sekolah dengan semakin lama bersekolah dan semakin lama di sekolah? Hidup sehat, kreatif, dan produktif?

Berdasarkan pengalaman penulis, penulis sangat menyarankan pemberian pemahaman kepada siapa saja dilakukan dengan menerapkan dua konsep dasar dalam suatu analisis diskursif, yakni analisis konotasi (kiasan) dan analisis denotasi (pernyataan). Konotasi dapat dilakukan dengan memberikan metafor terhadap suatu kejadian yang sifatnya nyata atau fiktif. Pengetahuan yang sangat ekstensif sangat dibutuhkan dalam memberikan denotasi terhadap suatu konotasi, metafor, atau kiasan. Esensi denotasi bisa sangat bias karena sifatnya yang sangat subjektif. Internet merupakan media dan sumber pembelajaran yang baik dan juga bisa sangat buruk.

Re-telling dan re-showing apa yang sudah disampaikan secara metafor dan denotatif merupakan suatu umpan balik terhadap apa yang sudah diketahui dan dipahami peserta didik.


http://budisansblog.blogspot.com/search/label/Jejaring%20Belajar%20Kurikulum%202013

Jejaring Belajar dalam Kurikulum 2013

Daniel M Rosyid ; Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur dan Guru Besar ITS, JAWA POS, 26 November 2012

SAAT ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kurikulum baru yang bakal digunakan pada 2013. Dalam drafnya, kurikulum baru ini dikembangkan sebagai bagian dari strategi pengembangan pendidikan tiga dimensi. Dimensi pertama adalah peningkatan efektivitas belajar. Kurikulum dan pelaksananya, yaitu guru, menjadi kunci. Dimensi kedua, meningkatkan lama tinggal di sekolah hingga jenjang SMU melalui program Pendidikan Menengah Universal, atau program Wajib Belajar 12 Tahun. Yang ketiga adalah menambah jam belajar di sekolah hingga sore hari. Ketiga strategi itu tentu perlu kita apresiasi. Tulisan pendek ini bermaksud memberikan catatan atas strategi tersebut.

Catatan pertama, ketiga dimensi strategi tersebut saling berkaitan, bukan besaran yang mandiri. Harus dikatakan bahwa dimensi pertama sesungguhnya adalah strategi yang paling menentukan. Dalam banyak kasus, dimensi kedua dan ketiga justru bisa menghambat dimensi yang pertama. Itu telah ditunjukkan oleh Ivan Illich sekitar 40 tahun lalu dan bisa kita amati secara empiris di sekitar kita saat ini.

Kedua, ada asumsi yang kuat bahwa dimensi kedua, yaitu semakin lama bersekolah (hingga jenjang sekolah menengah), semakin baik. Lalu, semakin lama di sekolah (pulang sore) (dimensi ketiga) juga semakin baik. Asumsi itu hanya valid bila dimensi pertama juga valid. Artinya, pembelajaran terjadi secara efektif. Jika asumsi tersebut tidak valid, semakin lama seorang murid bersekolah dan di sekolah hingga sore hari justru semakin buruk akibatnya bagi dirinya. Asumsi-asumsi tersebut sangat dipengaruhi oleh schoolism yang mereduksi pendidikan sebagai persekolahan belaka.

Strategi dimensi kedua dan ketiga yang lebih bersifat kuantitatif relatif lebih mudah melaksanakannya. Persoalannya hanya ketersediaan anggaran. Semakin besar anggaran semakin baik. Sementara dimensi pertama yang lebih kualitatif jauh lebih sulit. Untuk dimensi pertama itulah, praktik pendidikan kita selama ini kedodoran. Artinya, proses pembelajaran di banyak sekolah kita tidak berlangsung efektif: tidak membangun karakter dan kompetensi-kompetensi kunci yang diperlukan agar hidup sehat dan produktif.

Kedodoran itu dibuktikan dengan utak-atik kurikulum yang dilakukan selama ini, termasuk upaya pengembangan kurikulum 2013 saat ini. Kedodoran itu diperparah oleh guru yang tidak kompeten dan budaya sekolah yang tidak meritokratik sebagai pelaksana kurikulum yang mengubah kurikulum yang direncanakan menjadi kurikulum yang terlaksana.

Pada akhirnya, pendidikan yang baik bergantung bagaimana murid belajar sebagai sebuah proses memaknai pengalamannya. Proses memaknai pengalaman itu kemudian ditunjukkan oleh perubahan sikap dan praktik kehidupan sehari-hari. Sesederhana itulah sebenarnya apa yang bisa kita harapkan dari pendidikan.

Bukan Perubahan Kurikulum

Di abad internet ini, belajar semakin tidak membutuhkan sekolah. Yang dibutuhkan adalah sebuah jejaring belajar (oleh Ivan Illich disebut learning web) yang lentur dan luwes. Murid bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kurikulum harus menyesuaikan murid, bukan sebaliknya. Dalam perspektif itu, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sudah cukup baik, namun tidak terlaksanakan oleh guru yang kompeten. Saya merasa khawatir ikhtiar Kemendikbud kali ini akan sia-sia (lagi) dan Kurikulum 2013 akan menjadi perencanaan kegagalan pendidikan dan kita bakal menuai “tagihan demografi”, bukan bonus demografi.

Perbaikan mutu pendidikan itu dengan demikian sesungguhnya bergantung kepada kualitas guru dan budaya sekolah. Di sana murid mengalaminya sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari, bukan sekadar menjelang ujian-ujian. Jika kualitas guru seperti saat ini, dan budaya sekolah sebirokratis saat ini, lama bersekolah justru semakin menggerogoti kemandirian dan imajinasi, bahkan juga mengasingkan murid dari kehidupan nyata sehari-hari. Sekolah menjadi lahan tandus inovasi, tempat yang tak memadai bagi beragam ekspresi multiranah multicerdas murid-muridnya.

Yang kita butuhkan saat ini bukan perubahan kurikulum, melainkan perubahan guru dan budaya belajar. Guru harus menjadi sosok yang mandiri dan teladan manusia merdeka yang tidak mudah diintimidasi oleh birokrat pendidikan dan wali murid. Pembinaannya harus dilakukan oleh organisasi profesi guru, bukan oleh pemerintah. Guru tidak boleh dipandang lebih sebagai pegawai. Tapi, mereka sebagai profesional yang bekerja dengan berpedoman kepada kode etik guru, sesuai tema Hari Guru 25 November tahun ini.

Budaya belajar dapat dikembangkan dengan sederhana. Mulailah dengan membangun budaya membaca yang sehat. Sediakan layanan perpustakaan yang baik, dengan koleksi buku yang bermutu, serta akses internet yang memadai hingga tingkat kecamatan. Kemudian, hargai pengalaman dan praktik murid sehari-hari menjadi bagian dari diskusi kelas. Kembangkan budaya menulis, lalu beri kesempatan luas untuk berbicara. Begitulah budaya belajar di sekolah dibentuk. Jadikan sekolah sebagai tempat murid belajar, bukan sekadar tempat guru mengajar, dan statistik kelulusan ujian diukur untuk kepentingan birokrasi. ●

http://budisansblog.blogspot.com/search/label/Kerancuan%20Kurikulum%202013

Kerancuan Kurikulum 2013
Mohammad Abduhzen ;  Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Jakarta; Ketua Litbang PB PGRI, KOMPAS, 12 Desember 2012

Meskipun pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku bahwa penyusunan Kurikulum 2013 dimulai 2010, tetapi kegiatan itu marak setelah lontaran ide Boediono tentang relevansi dan beban pelajaran di sekolah kita.

Menurut Wakil Presiden Boediono, tersebab konsepsi substansi pendidikan yang sampai saat ini tak jelas, timbullah kecenderungan memasukkan segala yang dianggap penting ke dalam kurikulum. Akibatnya, terjadilah beban berlebihan pada anak didik, tetapi tak jelas apakah anak mendapatkan sesuatu yang seharusnya dari pendidikannya. Sudah waktunya, tegas Boediono, memikirkan apa yang seyogianya diajarkan agar manusia Indonesia mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsanya (Kompas, 29/8/2012).

Tak mudah menentukan apa yang selayaknya diajarkan di sekolah agar relevan dengan kebutuhan bangsa, apalagi untuk mengantisipasi perkembangan masa depan yang gaib. Menyusun kurikulum mengharuskan kita mengobyektivikasi dasar-dasar normatif kebangsaan dan pendidikan dengan memperhitungkan segenap potensi dan situasi yang senantiasa berubah. Kebermaknaan sebuah kurikulum justru terletak pada kecermatan logis menghubungkan antara hal-hal prinsipiil dengan hal-hal riil itu, kemudian mengkristalisasikannya pada mata pelajaran. Tanpa kesungguhan, perubahan kurikulum hanya mengutak-atik apa yang ada dengan dibumbui pengantar yang muluk.

Kurikulum 2013, selain dirumuskan tergopoh, sepertinya juga disusun atas dasar substansi pendidikan yang tetap tak jelas sehingga rujukan utamanya hanyalah pikiran pemerintah (baca: Kemdikbud) yang telah terobsesi gagasan keren, tetapi mengambang, yaitu pendidikan karakter dan daya saing. Alhasil, produknya tidak menunjukkan suatu koherensi yang utuh.

Ketakseimbangan Orientasi

Dalam banyak kesempatan, Mendikbud dan jajarannya menyatakan bahwa perubahan ini perlu dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar anak-anak mampu bersaing pada masa depan. Namun, dari enam mata pelajaran sekolah dasar yang ditetapkan menunjukkan ketakseimbangan antara mata pelajaran yang berorientasi pada masa lampau, yang lebih menekankan pada pewarisan nilai-nilai, dan mata pelajaran yang membentuk pola pikir murid untuk menghadapi masa depan yang sarat dengan nalar dan konsep saintifik.

Mata pelajaran Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta Bahasa Indonesia selain mengawetkan ”pusaka” bangsa, bersama Matematika adalah rumpun pengetahuan yang bersifat deduktif yang menuntun berpikir aksiomatis apriori dari dalil-dalil yang umum. Sementara sains (seperti IPA dan IPS) adalah pengetahuan ”ilmiah” yang terbentuk dari model berpikir induktif aposteriori, bertolak dari fakta-fakta empirik yang partikular. Ketakseimbangan ini akan memengaruhi alur dan kekuatan berpikir serta nalar kritis anak.

Bangsa Indonesia yang masih diliputi alam pikiran mitis dan mistis kiranya perlu pendidikan yang menumbuhkan budaya menalar secara saintifik sejak dini. Oleh sebab itu, mata pelajaran sains (IPA dan IPS) di SD, khususnya di kelas lanjut, seharusnya berdiri sendiri, tak diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain.

Sementara pada kelas I-III SD semua materi dan nilai-nilai mata pelajaran cukup disampaikan dalam tiga mata pelajaran: Membaca, Menulis, dan Berhitung.
Pengintegrasian IPA dan IPS semakin menampakkan kerancuan ketika Mendikbud menyatakan-dalam pidato peringatan Hari Guru Nasional 2012-bahwa Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan berbasis sains, yaitu mendorong siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan (mempresentasikan) dengan obyek pembelajaran fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Bagaimana logikanya, sesuatu (sains) yang dicantolkan dapat menjadi basis?

Ekstrakurikuler Wajib

Daripada mengimplisitkan sains (IPA dan IPS) ke mata pelajaran lain, akan lebih baik jika mengeluarkan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) dan Seni Budaya, kemudian menjadikannya sebagai ekstrakurikuler wajib. Dua mata pelajaran ini (juga keterampilan) tak jelas tujuan institusional dan kurikulernya sehingga perlu dirumuskan kembali.

Misalnya, tujuan penjaskes/olahraga di sekolah umum? Apakah agar murid sehat, segar, dan mengapresiasi kesehatan atau supaya jadi olahragawan, atau pengamat olahraga? Faktanya, para olahragawan ulung kita, seumpama Rudy Hartono, Bambang Pamungkas, Chris John, tidak mendapatkan kemahirannya dari sekolah. Bila tujuan pendidikan olahraga agar murid segar dan sehat, cukuplah kepada mereka diberikan senam pagi dan bermain- main seperlunya ketika waktu istirahat, tak perlu semua murid mendapatkan penjaskes yang seragam.

Seharusnya setiap murid mendapatkan penjaskes dan seni budaya sesuai bakat dan minat yang mereka miliki, karena itu tak layak diberikan secara klasikal. Pendidikan olahraga dan seni budaya di sekolah mestinya berkelindan dengan strategi pembangunan keolahragaan dan kebudayaan (punyakah strategi itu?).

Pemerintah/pemerintah daerah bersama sekolah bersinergi memfasilitasi berbagai kebutuhan sehingga, misalnya, pada setiap kecamatan atau kelurahan terdapat minimal satu lapangan bola kaki, kolam renang, sanggar/gedung kesenian standar yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dan sekolah sekitar. Sekolah dan guru penjaskes serta kesenian mengoordinasi dan bertanggung jawab atas terselenggaranya berbagai program dan kegiatan ekstrakurikuer tersebut. Dengan demikian, aktivitas olahraga dan seni budaya akan berakar, bertumbuh, dan berkembang dalam masyarakat secara terarah.

Dengan masuk kurikulum, semua murid dipaksa dapat materi dan kegiatan penjaskes, kesenian, dan keterampilan seragam. Sementara itu, karena keterbatasan fasilitas dan kemampuan guru, pembelajaran pun menjadi teoretis. Sejak kelas I SD, murid lebih banyak membaca, mencatat, dan menghafal, kemudian diuji tentang berbagai definisi seperti ”berenang gaya kupu-kupu” tanpa berenang dan bermacam teori musik tanpa bernyanyi.

Menghadapi Kurikulum 2013 tak perlu antusiasme tinggi karena tak menjanjikan banyak kemajuan seperti diharapkan Boediono. Bahkan dengan mengetengahkan konsep pembelajaran tematik dan intergratif bukan saja akan makin merumitkan para guru, yang juga harus mengejar target UN, tetapi juga memperluas kemungkinkan beberapa nilai pokok dan penting dari mata pelajaran terbengkalai.

Kegaduhan Kurikulum 2013 segera lindap seiring berlalunya tahun anggaran dan-seperti biasanya-para guru akan melanjutkan saja yang lama meski dengan merek baru. ●

http://budisansblog.blogspot.com/search/label/Bahasa%20Indonesia%20pad%20Kurikulum%202013

Martabatkan Bahasa Indonesia Lewat Kurikulum 2013
Maryanto ; Pemerhati Politik Bahasa, KORAN TEMPO,  02 Januari 2013

Kurikulum sekolah berubah lagi. Tentu, ada saja pro dan kontra terhadap perubahan ini. Belum lama, memang, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) berlaku. Kurikulum terakhir itu bergulir menggantikan konsep kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pada 2004 sebagai perubahan atas kurikulum 1994. Bagi pihak kontra, perubahan kurikulum sekolah sangat menjemukan dan menjengkelkan.

Kurikulum 2013 akan tercatat sebagai perubahan ketiga selama era politik reformasi. Pada era Orde Baru, dengan stabilitas politik yang dijaga ketat, kurikulum sekolah tampak lebih mapan sehingga uang belanja jasa pendidikan tidak seboros sekarang. Dulu, dengan kurikulum 1975, satu buku bisa dipakai lintas generasi oleh adik dan kakak kelas. Di buku pelajaran sekolah pun bahasa Indonesia sangat kuat dan bermartabat: sekuat bahasa di lidah Soeharto, ketika itu.

Lewat KTSP, bahasa Indonesia cenderung dilemahkan; dilecehkan pada setiap satuan pendidikan. Di tingkat sekolah dasar dan-bahkan-prasekolah, bahasa Indonesia mulai digeser posisi pentingnya sebagai bahasa pendidikan dengan bahasa selain Indonesia, terutama bahasa Inggris. Bahasa Cina juga menggeser bahasa Indonesia di sekolah-sekolah tertentu. Di sana, bahasa Indonesia bukan bahasa “buku” (baca: literasi) yang bergengsi. Dengan menggadai martabat bahasa Indonesia, para penyelenggara KTSP sudah meraup untung dari urusan pendidikannya.

Pengintegrasian

Sudah semestinya-antara lain karena celah dan cela terjadinya komersialisasi pendidikan-KTSP diganti. Penggantian KTSP dengan kurikulum 2013 juga dilandasi niat baik untuk memartabatkan bahasa Indonesia. Melalui penyusunan kurikulum 2013, mata pelajaran (mapel) yang jumlahnya terlalu banyak, terutama di tingkat sekolah dasar (SD), sudah dirampingkan, dan bahasa Indonesia dipilih untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam serta ilmu pengetahuan sosial.

Integrasi IPA dengan IPS dalam mapel bahasa Indonesia tersebut membawa konsekuensi kewajiban menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana pencarian dan penemuan ilmu. Dengan kata lain, jadikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Martabat bahasa Indonesia rusak ketika tidak dibangun untuk kepentingan ilmu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang sudah bertekad membenahi kembali karakter bangsa yang mulai rusak di sekolah.

Semangat integrasi mapel tersebut diharapkan bukan cuma cambuk bagi semua lembaga pendidikan sekolah di bawah kendali Kementerian Pendidikan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga sudah saatnya dicambuk agar lebih percaya diri memartabatkan bahasa Indonesia. Di LIPI, sudah terlihat kecenderungan pengembangan dan pembinaan ilmu pengetahuan Indonesia dengan cita rasa asing. Misal, karya tulis ilmiah yang hanya berbahasa Indonesia masih dianggap cacat atau tidak sempurna kalau belum tertulis dalam bahasa lain, khususnya bahasa Inggris.

Bahasa ilmu pengetahuan Indonesia haruslah tumbuh dan berkembang atas dasar karakter bangsa Indonesia yang tecermin dan ternilai dengan perilaku berbahasa Indonesia. Penanaman nilai perilaku itu sulit berhasil tanpa pendidikan dasar yang berjati diri dan berkarakter kuat. Untuk itu, penguatan bahasa Indonesia di SD bisa menjadi secercah harapan ke depan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang kekal.

Penguatan mapel bahasa Indonesia di SD tidak berarti paralel dengan pelemahan mapel IPA dan IPS. Dalam integrasi mapel itu, semua pelajaran akan sejajar dan saling menguatkan. Tidak akan ada lagi anggapan, dari kalangan anak sekolah, IPA lebih superior daripada IPS. Tidak juga bahasa Indonesia dianggap inferior. Inferioritas bahasa Indonesia-yang di dunia pekerjaan sudah terlampau parah-perlu segera dikikis habis. Kurikulum 2013 diharapkan mampu mengatasi kegagalan dunia pendidikan dalam pemartabatan bahasa Indonesia.

Kesinambungan

Tidaklah mudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Jangankan sebagai bahasa ilmu, bahasa Indonesia belum tentu ada dalam komunikasi sehari-hari. Pada diri anak dan orang dewasa sekali pun, keberadaan bahasa Indonesia masih merupakan sebuah proses konstruksi. Bahasa Indonesia bukanlah “barang jadi” yang selalu siap dipakai untuk mengkomunikasikan ilmu kepada anak sekolah. Proses bahasa Indonesia ini harus berlangsung di dunia pendidikan lewat penyelenggaraan kurikulum sekolah dengan prinsip kesinambungan.

Kurikulum 2013 perlu memproses bahasa Indonesia-agar menjadi bahasa IPA dan IPS-secara berkesinambungan dengan bahasa daerah. Konsep pengembangan kurikulum seperti itu agaknya sejalan dengan gagasan A. Chaedar Alwasilah, yang khawatir akan hilangnya peran bahasa daerah dalam pencerdasan daya nalar anak bangsa. Dalam buku terbarunya, Pokoknya Rekayasa Literasi, Alwasilah (2012) mengajukan konsep etnopedagogi untuk merancang pendidikan berbasis kearifan lokal dengan memasukkan bahasa daerah yang ada dalam setiap suku bangsa.

Kurikulum 2013, khususnya untuk anak SD, sudah tampak sangat kental dengan konsep etnopedagogi. Menurut konsep mapel bahasa Indonesia integrasi IPA dan IPS yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, anak pada tahap awal ditargetkan memiliki kompetensi “menerima anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia yang dikenal sebagai bahasa persatuan dan sarana belajar di tengah keberagaman bahasa daerah”. Dimensi spiritual kompetensi itu akan terlihat dari sikap sosial pada anak yang bangga atas keberadaan bahasa daerah (etnik) yang sangat beragam di Indonesia.

Sekadar ilustrasi proses untuk mencapai target pendidikan nilai sikap tersebut, wujud dan sifat benda “batu” yang terdapat dalam materi kurikulum kelas I SD dapat dikenalkan dengan kata “watu” untuk anak di daerah suku Jawa. Kata “batu”, bagi anak yang berlatar bahasa (daerah) Jawa, akan merujuk pada benda (baterai) yang bersifat listrik. Bagi mereka, ilmu pengetahuan tentang benda padat non-listrik itu akan mudah ditemukan dari kata “watu”. Mereka pun bangga akan adanya bahasa daerah.

Bantuan bahasa daerah sangat diperlukan untuk memahami dan menyajikan setiap jenis teks, misalkan deskripsi wujud dan sifat benda, bagi anak sekolah yang mulai mengenal bahasa Indonesia. Pengenalan bahasa Indonesia dengan pusparagam bahasa daerah akan memperkuat jati diri dan karakter (perilaku verbal) pada anak menuju tahapan lebih lanjut dalam pelembagaan bahasa Indonesia. Selain itu, teks pelajaran seperti itu mendidik anak untuk turut mengadakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang bermartabat tanpa meniadakan bahasa daerah.

Bahasa nasional dan bahasa daerah merupakan sebuah bentuk kesinambungan. Isi kurikulum 2013 yang dikonsep oleh Badan Bahasa untuk anak SD dengan teks (genre) sebagai basis integrasi IPA dan IPS akan berimplikasi sangat jauh. Seberapa jauh Badan Bahasa beserta unit-unit teknisnya di daerah (balai/kantor bahasa) didayagunakan untuk membangun pendidikan sekolah akan menentukan keberhasilan konsep kurikulum baru ini. Ini adalah taruhan bagi pemartabatan bahasa Indonesia.

Pada tahun baru 2013, publik diminta menyambut kehadiran kurikulum baru. Kurikulum 2013, yang akan mulai diterapkan pada tahun ini, tidak boleh bagus hanya pada tataran konsep. Jika praktek penyelenggaraannya di sekolah buruk, semua pihak-baik yang sekarang mengaku kontra maupun pro-akan kecewa dan menggerutu: gonta-ganti melulu; buang-buang uang aja, deh! ●

http://budisansblog.blogspot.com/search/label/Dugaan%20Korupsi%20Anggaran%20Kurikulum%202013

Reka Duga Anggaran Kurikulum 2013
Sukemi ;  Staf khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media, JAWA POS, 27 Februari 2013

ANGIN “tahun politik” meniup juga pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pembahasan dan rencana diberlakukannya Kurikulum 2013 pun “diramesi” (direka duga) sebagai upaya penguasa mencari kucuran dana sebagai modal politik.

Tidak penting hasil rekaan penuh praduga itu dapat dinalar atau tidak. Yang jelas, anggaran Kurikulum 2013 yang Rp 2,49 triliun itu lebih besar daripada kasus Hambalang, dilontarkan ke publik sebagai bagian dari dana 2014.

Benarkah anggaran untuk penyiapan Kurikulum 2013 mencapai Rp 2,49 triliun? Tulisan berikut ingin menjelaskan berkait dengan adanya anggapan di masyarakat akan kemungkinan penyalahgunaan anggaran itu. Namun, kewaspadaan publik itu juga patut dihargai agar mendorong penggunaan anggaran lebih akuntabel.

Anggaran Melekat

Besarnya anggaran yang mencapai Rp 2,49 triliun untuk Kurikulum 2013 memang benar adanya. Tapi, jangan dulu disimpulkan bahwa anggaran sebesar itu datangnya tiba-tiba dan bakal bisa menjadi “bancakan” orang-orang yang berkepentingan dengan Pemilu 2014.

Keliru jika kesimpulannya seperti itu. Sebab, sejatinya anggaran sebesar itu terdiri atas anggaran melekat dan anggaran langsung. Yakni, anggaran yang secara rutin diajukan oleh Kemendikbud berkait dengan upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan di bidang pendidikan. Artinya, ada atau tidak ada Kurikulum 2013, anggaran itu tiap tahun diusulkan dalam anggaran rutin Kemendikbud.

Masuk dalam kategori anggaran melekat ini, antara lain, pengadaan buku dan pelatihan-pelatihan guru pada tiap satuan pendidikan. Anggarannya pun bukan hanya melekat pada APBN yang dikelola oleh Kemendikbud, tapi termasuk APBN yang disalurkan melalui DAK (dana alokasi khusus) ke provinsi dan kabupaten/kota. Besarnya mencapai angka Rp 1,74 triliun, terdiri atas APBN Kemendikbud Rp 991,8 miliar dan DAK Rp 748,5 miliar.

Adapun anggaran langsung yang nilainya Rp 751,4 miliar adalah anggaran murni yang diusulkan dan didedikasikan karena adanya Kurikulum 2013. Peruntukannya, antara lain, penyiapan dokumen kurikulum; penulisan dan pembuatan buku untuk siswa dan guru; uji publik dan sosialisasi; pengadaan buku; pelatihan guru; serta monitoring dan evaluasi.

Gabungan antara anggaran yang melekat dan anggaran murni yang diusulkan karena adanya Kurikulum 2013 itulah yang memunculkan angka Rp 2,49 triliun. Sebuah angka yang fantastis jika dilihat semata hanya dari jumlah dan nilai, tanpa mempertimbangkan jangkauan dan jumlah sasaran yang hendak dilayani.

Upaya menjumlahkan nilai anggaran yang melekat dengan anggaran langsung (anggaran murni), sehingga menjadi besar adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas yang ingin dibangun dan dijalankan jajaran Kemendikbud.

Sebenarnya jika pertimbangannya ingin aman dan tidak mengundang polemik di masyarakat, Kemendikbud cukup menyebut angka Rp 751,4 miliar, nilai yang memang diusulkan dan diperuntukkan Kurikulum 2013. Tapi, bukan itu yang dipilih. Sebab, memang faktanya anggaran yang telah melekat itu pun akan diperuntukkan kesiapan implementasi kurikulum. Justru akan menjadi pertanyaan besar ketika anggaran yang melekat itu, dengan adanya Kurikulum 2013, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kurikulum.

Penjumlahan dua jenis anggaran itu juga antara lain untuk “mengawal” penggunaan anggaran yang sejak awal tahun anggaran berada di daerah dalam bentuk DAK.

Harus diingat, berkait dengan implementasi Kurikulum 2013, pemerintah juga telah menjamin bahwa kebutuhan akan buku dan pelatihan guru tidak boleh memberatkan peserta didik dan guru. Artinya, semua disiapkan secara gratis, baik buku maupun bentuk pelatihan.

Penerimanya Besar

Harus juga diakui bahwa besarnya nilai anggaran itu karena memang jangkauan dan jumlah sasaran yang hendak diberikan pelayanan terhadap Kurikulum 2013 begitu besar.

Sebut contoh pengadaan buku teks siswa, pegangan guru, dan dokumentasi kurikulum yang dianggarkan Rp 1,28 triliun. Besar dari sisi nilai memang, tapi jumlah yang dihasilkannya pun besar, mencapai angka lebih dari 62 juta eksemplar buku untuk siswa di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta 1,7 juta eksemplar buku panduan atau pegangan guru.

Demikian juga anggaran pelatihan guru sebesar Rp 1,09 triliun yang diperuntukkan 700 ribu lebih guru, kepala sekolah, dan pengawas, dengan waktu pelatihan 3-5 hari pertemuan. Dari jumlah sasaran yang sangat besar itulah, anggaran Rp 2,49 triliun menjadi kecil jika dibagi dengan mereka yang akan menerima pelayanan.

Terlalu berprasangka kiranya jika melihat fakta-fakta ini, kemudian masih ada masyarakat yang mencoba “ngramesi” anggaran Kurikulum 2013 dan menyimpulkan bahwa besarnya anggaran untuk kurikulum adalah bagian yang bakal menjadi “bancakan” orang-orang untuk kepentingan Pemilu 2014. Naudzubillah mindzalik. ●

http://budisansblog.blogspot.com/search/label/Kontroversi%20Kurikulum%202013

Curriculum 2013 and ‘the fences eating the plants’
Khairil Azhar ;  A School Manager and A Researcher at Paramadina Foundation, Jakarta, JAKARTA POST, 02 Maret 2013

Officers from the state educational technical implementation unit (UPTD) together with the principals of several Bekasi subdistrict elementary schools went to Bali recently to visit its state elementary schools.

Looking at the “title” of the activity, there seemed to be absolutely nothing wrong. Wanting to greater develop their own institutions they wanted to use the experience to learn the systems that could not be found in the Greater Jakarta area.

However, the decision to go on this trip beggars the question; “Why go to Bali?” And perhaps more importantly, “How was a trip like this possible?” Now, if we take in to consideration the limited funds and poor facilities at state-owned schools: How could they afford the trip at all?

Two weeks prior to the group’s departure, I was informed that our school finance officer had been asked to pay around Rp 6.5 million (US$669.4) to the local UPTD. The cash was earmarked to buy books for our library.

Strangely, the books were sourced from one publisher and we never knew what books we were to receive or if we really needed them or not.

Characteristically, for this country, if you want your school to be “safe” there should be no questions asked and whatever materials you need to operate a school legally in this country must be obtained through the UPTD office. Your dependence will be more if your school receives grants from the state such as the school block grant (Bantuan Operasional Sekolah, BOS).

It has been a week since we accepted the Rp 6.5 million price tagged books. But, we have not opened the package yet and it is likely we will never.

Some teachers have commented after looking at the package, “Did they really cost Rp 6.5 million?” There is an unspoken pain that hangs around these teachers – professionals who are underpaid despite working hard from 7 a.m. until 4 p.m. every single day.

It must be acknowledged that small and big publishers alike have to deal with state officials and state schools or private schools and corrupt management.

Consequently, idealist teachers or school administrators face only two choices: to swim in the turbid water or to find another school and job, if one is available.

Welcoming the 2013 Curriculum, which is now in the socialization phase, we could assume the same “corrupt” incidents will inevitably occur more.

While the level of dependence of schools on state officials has been reduced in the school-based curriculum (KTSP), the new one conversely requires more intervention from various other offices.

Beside local offices, there are other institutions that will be more involved, such as the State Teachers’ Training Center (LPTK) and the State Educational Quality Control Agency (LPMP).

One of the main problems Indonesian education faces is the quality and integrity of the teachers and school administrators, there will be excessive “transactional” affairs between them and the state educational officers or individuals working for the agencies.

I could not imagine how the senior teachers or administrators with limited informational and computer technology will deal with the new sophisticated but naïve requirements. Behavior will likely mirror what we, unfortunately, see at the teacher certification level.

Whereby, some, individuals try hard to pass the process and others exploit the multiple transactional shortcuts: either bribing the trainers or by paying other teachers or persons to prepare the things they need.

Even regarding the officers themselves, more comically, it is frequently found that school supervisors, often former school principals, could not use Microsoft Power Point and would suddenly end their presentation and call time. More saddening, is the recurrence of individuals who do not understand what they are talking about.

For school administrators, however, regardless of the degree of quality given by educational officers, they should continue to pay respect but through another kind of transaction, for example an envelope with certain amount of money every time they come. It is absolutely necessary to ease their experience whenever they deal with them.

The “well-trained teachers” often assist (or coach) their colleagues in teaching, we therefore must be aware of another transaction that might happen.

Beside unnecessary individual gratification, a “copy and paste” practice has mushroomed, especially, since the endorsement of school accreditation.

However, with the difficulty of teaching administration faced by many teachers, regarding both quantity and quality, the practice is the best shortcut.

With the greater possibility of pagar makan tanaman or the fences eating the plants – where the guardians oppositely exploit the guarded ones – we should consider implementing the 2013 Curriculum soon.

Besides the fact that the new curriculum appears to be substantially more theological and without scientific method coherence, we should make a better choice.

It is not about being laggards, less patriotic or unreligious regarding the curriculum innovation, but it is more than the innovation itself that will potentially make more mess.

Likewise, we are really in need of trustful guardians who think of how better education should be instead of merely managing illegal paths to raise funds to amuse themselves in Bali. ●

http://budisansblog.blogspot.com/search/label/Antara%20PSB%20dan%20Kurikulum%202013

Antara PSB dan Kurikulum 2013
Fitrotul Maulidiyah  ;  Dosen Universitas Muhammadiyah Malang,
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang, SUARA KARYA, 09 Maret 2013

Salah satu subjek pengimplementasian Kurikulum 2013 adalah peserta didik, yang diperoleh dari sistem penerimaan siswa baru (PSB). Kalau cara yang digunakan dalam PSB memberikan tempat bermartabat, humanis, dan demokratis, maka penerapan Kurikulum 2013 tidak akan banyak menemui hambatan. Peserta didik yang mendapatkan perlakuan melalui sistem inklusif dan demokratis, akan menganggap kurikulum sebagai bagian dari sistem edukasi yang memanusiakan.

Sebaliknya, jika sistem PSB menempatkan (calon) peserta didik sebagai objek, dan bukan subjek, maka Kurikulum 2013 akan menemui batu sandungan besar. Peserta didik maupun masyarakat, tidak akan menempatkan Kurikulum 2013 sebagai jalan membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, tetapi sekedar produk ‘yang perlu ada’.

Selama ini, salah satu penyakit atau patologi pendidikan yang nyaris selalu mencuat di “musim” penerimaan siswa baru, adalah pemiskinan atas nama pendidikan. Artinya, ada orangtua siswa yang kondisinya sedang payah secara ekonomi atau masuk bilangan “akar rumput”, namun kondisi ketidakberdayaan ini masih juga dijadikan objek sapi perah oleh sekolah atas nama kepentingan pendidikan, masa depan anak didik, infrastruktur, dan sebagainya. Kalangan penyelenggara atau komunitas edukatif yang diberi kepercayaan memanajerial PSB, justru menjadikan momentum setiap tahun ajaran baru sebagai “pasar terbuka dan bebas” untuk mengisi dan memperbanyak pundi-pundi keuangan sekolahan atau uang saku pribadi dan sekelompok orang. Mereka ini barangkali tidak berfikir panjang kalau yang diterapkannya sejak dini pada calon peserta didik bisa berpengaruh besar dalam membentuk pola berfikir dan berperilakunya.

Mereka lupa pada ajaran filosof kenamaan Aristoteles bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Artinya, ketika seseorang terjerumus mendewakan atau menkulturkan perburuan uang, memperkaya diri, institusi atau korporasi, maka akan banyak pihak yang menjadi korban atau ditumbalkan.

Jika keserakahan ini terjadi di dunia pendidikan, maka otomatis yang menjadi tumbal adalah siswa. Penyelenggara PSB atau penanggung jawab sekolah bisa terjerumus menempatkan siswa bukan sebagai subjek didik yang dimanusiakan secara lahir dan batin, tetapi diperlakukan menjadi objek yang dijarah dan dikuras kemampuan ekonominya.

Kalau itu diberlakukan pada siswa yang secara ekonomi berada di jalur kemiskinan, maka praktik ini layak disebut sebagai dehumanisasi siswa miskin. Dunia pendidikan yang idealnya mengajarkan soal kasih sayang, kepedulian pada komunitas yang tak berdaya, atau doktrin memanusiakan manusia, justru terperangkap pada praktik penindasan.

Pemiskinan dijadikan alat ampuh untuk menciptakan kondisi pasif dan tak berdaya di kalangan orangtua siswa. Mereka ini dibuat tak berkutik menghadapi taring-taring kekejaman diskresi sekolah yang selalu bersifat “menembak” dengan dalih sebagai kewajiban-kewajiban siswa yang harus dipenuhi.

Pemiskinan itu merupakan gambaran dari bentuk “penzaliman” atau pengkriminalisasian masyarakat yang sudah berkutat di jalur ketidakberdayaan akibat kemiskinan yang sudah sekian lama membelenggunya. Meminjam istilah Jalaludin Rahmat, mereka dibentuk atau dipermak menjadi mustahd’afin, manusia (siswa) yang dibuat teraniaya, sengsara, atau semakin tak berdaya.

Dengan jumlah orang miskin yang masih terbilang besar sekitar 28,6 juta jiwa (BPS 2012), otomatis banyak orangtua siswa sedang dihadapkan pada akumulasi kesulitan. Mereka bukan hanya semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, membayar berbagai bentuk “iuran” wajib seperti listrik, telpon, air, pajak, tetapi juga jelas makin tak berdaya jika dikondisikan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh sekolah.

Katakanlah, meski siswa miskin itu sudah dibebaskan dari membayar SPP berkat dana BOS, tetapi mereka tetap tidak bisa bebas mutlak dari tekanan berbagai bentuk iuran yang didiskresikan oleh sekolah, mulai dari soal buku, seragam, karya wisata, asuransi, kursus-kursus, dan semacamnya.
Sekolah tampaknya masih belum bisa meninggalkan tradisi lamanya yang berpola represif. Yakni, bereksperimen dengan kebijakan baru yang dinilainya bisa mendatangkan uang untuk sekolahan, tanpa mempedulikan kesulitan ekonomi siswa miskin. Sekolah tetap menebar surat edaran yang berisi kewajiban ‘ini-itu’ yang harus dipenuhi oleh orangtua siswa miskin.

Pola pemiskinan siswa lewat PSB jelas bertentangan dengan jiwa pendidikan nasional. Ia layak digolongkan sebagai praktik penafian atau penihilan hak asasi anak-anak bangsa. Dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sementara pada Pasal 5 ayat (1) ditegaskan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dalam dimensi yuridis itu sudah jelas ditentukan, bahwa penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada prinsip demokratis (memihak pada kemampuan rakyat), dan bukan pada keserakahan sekolah. Setiap siswa, termasuk siswa miskin wajib dimediasi supaya memperoleh pendidikan bermutu tanpa harus dikorbankan oleh diskresi atau sistem yang memiskinkannya. Calon peserta didik wajib dikenalkan sejak dini tentang model atau sistem PSB yang memanusiakan supaya target Kurikulum 2013 tidak sampai berjalan dalam atmosfer kegagapan dan “kegalauan”. ●

http://budisansblog.blogspot.com/search/label/Kompetensi%20Sikap%20dalam%20Rumusan%20Kurikulum

Kompetensi Sikap dalam Rumusan Kurikulum
Tjipto Sumadi  ;   Kepala Unit Implementasi Kurikulum Kemendikbud, MEDIA INDONESIA, 11 Maret 2013

SEORANG fisikawan berujar, “Look deep into nature, and then you will understand everything better.” Segala sesuatu dapat dipahami dengan menyelidiki alam secara mendalam.
Kata everything berimplikasi bahwa yang dapat dipahami dengan mempelajari alam (nature) dengan menggunakan ilmu alam (natural sciences) yang dikuasainya bukan hanya alam itu sendiri, melainkan juga segala sesuatu yang terdapat di dalamnya.

Sebagai seorang fisikawan, ia menyadari bahwa ada prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam alam beserta segala isinya, misalkan saja prinsip interaksi. Interaksi terjadi pada skala mikro yang hanya seukuran atom, sementara pada skala kosmis seukuran planet, dan tentunya juga pada skala makro yang seukuran manusia.

Dengan tanpa dikotori nafsu individualistis, makhlukmakhluk Tuhan dalam konteks skala mikro dan kosmis tersebut senantiasa patuh kepada sunnatullah (hukum alam) yang mengatur interaksi di antara mereka, sehingga terbentuk ikatan yang stabil dengan saling memberi dan saling menarik.

Hasilnya ialah terwujudnya kehidupan skala mikro, makro, dan kosmis yang harmonis. Ada banyak aturan-aturan alam yang indah yang memberikan pesan bagaimana interaksi seharusnya terjadi sehingga terbentuk ikatan yang stabil.

Mempelajari alam, dengan sendirinya, akan memberikan pemahaman terhadap hukum-hukum alam tersebut dan pesan-pesan indah dan agung yang terkandung di dalamnya. Pesan-pesan tersebut selanjutnya dimanfaatkan dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana harusnya bersikap supaya keharmonisan pada tataran skala mikro, makro, dan kosmis tersebut juga dapat terjadi pada kehidupan sosial manusia yang di dalamnya terkandung kodrat manusia dengan segala hasrat dan akal yang melengkapinya sebagai khalifah di muka bumi.

Kompetensi

Mata pelajaran yang diberikan di sekolah merupakan media untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Melalui mata pelajaran, peserta didik akan memperoleh pengetahuan tertentu. Namun, sesungguhnya kebutuhan utama peserta didik bukanlah pengetahuan itu karena pengetahuan yang terkandung di dalam mata pelajaran sangatlah minim, bahkan dapat berubah setiap saat.

Dengan demikian, pengetahuan bukanlah satu-satunya kompetensi yang harus diperoleh peserta didik melalui mata pelajaran karena kompetensi tersebut masih belum ada manfaatnya. Pengetahuan yang diajarkan melalui mata pelajaran tidak boleh berhenti hanya sampai mengetahui apa pengetahuan yang terkandung di dalam mata pelajaran tersebut, tetapi harus dilanjutkan sampai memahami bagaimana pengetahuan yang dimiliki tersebut dapat disajikan dalam bentuk karya nyata dan/atau abstrak yang logis, etis, estetis, dan bermanfaat bagi bangsa, negara, dan peradaban manusia.

Untunglah UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita telah mengikuti arus utama rumusan pendidikan global yang mensyaratkan bahwa pendidikan harus melengkapi peserta didik dengan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, tiap mata pelajaran harus dirancang untuk mengantarkan peserta didik supaya memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan mata pelajaran yang mereka pelajari.

Harus dipastikan bahwa yang diperoleh peserta didik ialah meningkatnya keterampilan dalam berkarya. Dalam proses pembentukan kompetensi, pengetahuan adalah input bagi peserta didik untuk diolah menjadi kompetensi keterampilan sebagai outputnya, melalui pembelajaran terencana yang mengaitkan setiap kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi keterampilan. Melalui proses itu, terletak harapan bahwa keterampilan yang dimiliki peserta didik ialah keterampilan yang didasari pengetahuan sehingga mereka memahami alasan mengapa harus melakukan dengan cara tertentu serta dapat menilai karya yang baik dan kurang baik, serta yang benar dan yang salah.

Dalam berkarya, peserta didik diajak untuk mengalami sendiri dari mengamati, bertanya, mencoba, menalar, mengolah, menyimpulkan, dan menyajikannya dalam bentuk karya yang tindakannya, logika, etika, dan estetikanya dapat dipertanggungjawabkan. Suatu keterampilan yang akan sangat diperlukan sebagai bekal, kelak pada saat mandiri, mungkin sebagian besar malah tanpa menggunakan pe ngetahuan (yang dipelajari dulu) lagi.

Proses penyerapan pengetahuan oleh peserta didik sangat disayangkan apabila hanya sampai membuat mereka menjadi terampil. Esensi pendidikan ialah untuk membuat peserta didik menjadi insan-insan cerdas yang antara lain bertanggung jawab dan jawab dan bermanfaat bagi sesama sebagai hasil akhir dari proses pendidikan.

Peserta didik diharapkan dapat mengolah lebih lanjut pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan isi, pesan, dan norma agung yang terkandung di dalam pengetahuan yang dipelajari pada mata pelajaran ter tentu.

Dengan demikian, kompetensi sikap mereka (attitude) juga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pengetahuan yang diperoleh. Sikap itulah yang dibentuk melalui pengetahuan sehingga mereka memiliki kesadaran penuh bahwa sikapsikap terpuji yang harus dimiliki ialah suatu keniscayaan untuk terwujudnya kehidupan harmonis di alam semesta. Melalui pengetahuan sebagai input, dihasilkan keterampilan sebagai output, dan dibentuk sikap sebagai outcome.

Hubungan linier di antara ketiganya harus dirumuskan dengan jelas pada kompetensi yang harus dicapai melalui materi yang terdapat di dalam mata pelajaran. Melalui rumusan kompetensi sikap, pendidik diingatkan bahwa hasil akhir proses pendidikan ialah pembentukan sikap. Dengan demikian, kewajiban pendidiklah untuk selalu mengingatkan kepada peserta didik tentang isi, pesan, dan norma agung yang terkandung di dalam setiap pengetahuan pada mata pelajaran yang diampunya.

Dengan cara demikian, kompetensi sikap yang memerlukan pembiasaan akan dapat terwujud melalui kontribusi nyata dari setiap mata pelajaran, bukannya hanya tanggung jawab mata pelajaran tertentu ataupun melalui pembelajaran terpisah dari pengetahuan dan keterampilan.

Kompetensi Sikap

Lebih dari itu, pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan terhadap alam semesta dari skala mikro hingga kosmis menunjukkan suatu keteraturan yang indah. Sedemikian indahnya keteraturan tersebut sehingga sulit untuk membayangkan bahwa keindahan tersebut adalah ketaatan terhadap hukum-hukum alam yang sangat sederhana. Makin mendalami seseorang terhadap pengetahuan tentang alam, makin terlihat keindahan keteraturan tersebut yang membuatnya sampai pada kesimpulan tentang kemuliaan Sang Pencipta di balik semua keteraturan yang ada.

Maka, sang fisikawan yang sudah mendalami fenomena alam lebih dari semua yang lain pada zamannya menjadi seorang yang percaya (believer) dan dengan lantang menyatakan, “Science without religion is lame, religion without science is blind.” Ilmu dan agama akan saling melengkapi dan memperkuat.
Pemahaman tingkat tinggi itu tidak mungkin diperoleh sendiri oleh peserta didik melalui pembelajaran singkat tentang pengetahuan. Merupakan tugas setiap pendidik untuk selalu mengingatkan tentang isi, pesan, norma ini, sehingga peserta didik asuhannya memahami betul bahwa pengetahuan terbatas yang mereka pelajari secara singkat tersebut memiliki kandungan yang lebih dari sekadar pengetahuan. Di dalamnya terdapat isi, pesan, dan norma agung yang dapat memperkuat keimanan.

Melalui pengetahuan, keimanan peserta didik akan diperkuat sehingga keimanan yang terbentuk adalah keimanan yang penuh kesadaran (conscious faith) yang tidak membabi buta.
Dalam rumusan kompetensi, tentunya isi, pesan, dan norma agung itu perlu dimasukkan untuk mengingatkan setiap pendidik bahwa yang dipelajari peserta didik bukannya berhenti pada kompetensi pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut pada kompetensi keterampilan dan bermuara sebagai kompetensi sikap. Kompetensi sikap dirancang sebagai pengingat bahwa dalam pengetahuan selalu terkandung kearifan yang melampaui batas pengetahuan itu sendiri.

Dengan demikian, tugas pendidikan untuk menciptakan insan kamil akan tercapai. Yaitu, insan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, dan sikap spiritual yang menyatu dan manunggal dalam pribadinya. Sang fisikawan pun kemudian menyimpulkan dan berujar, “Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.” Sang fisikawan itu ialah Albert Einstein. Hasil belajar adalah sesuatu yang tersisa dari semua yang terlupa.  ●

http://budisansblog.blogspot.com/2013/03/siapa-yang-bertanggung-jawab-jika.html

Siapa yang Bertanggung Jawab jika Kebijakan Gagal?
Benny Susetyo ;  Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute
MEDIA INDONESIA, 22 Maret 2013

PERUBAHAN kurikulum yang dibuat tergesa-gesa dan terkesan hanya proyek akan menimbulkan banyak korban. Perubahan kurikulum tanpa visi jelas mengenai pendidikan akan menyesatkan anak didik. Paradigma pendidikan tidak pernah berubah, guru sekadar menjadi pawang. Itulah yang membuat orangtua menjadi cemas, mau dibawa ke mana siswa nantinya. Logika penggabungan IPA dan IPS dalam bahasa Indonesia sulit diterima nalar sehat. Visi pendidikan tidak jelas dan terkesan terburu-buru, sekadar mengejar target semata-mata.

Logika yang digunakan bukan logika rasional, melainkan logika terbalik. Logika terbalik itulah yang menyederhanakan semua persoalan dengan menggabungkan mata pelajaran IPA dan IPS serta memaksakan materi matematika direduksi bagian nilai-nilai keanekaragaman. Akibatnya, itu menimbulkan kelucuan dalam materi pelajarannya.

Sebagai contoh, kompetensi inti dan kompetensi dasar dinilai lucu dan tidak nyambung dalam matematika kelas X SMA, yang mengharuskan guru mengajarkan pengembangan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif, dan proaktif kepada siswa sesuai dengan kompetensi dasar bidang aljabar dan geometri.

Bagaimana hal itu bisa diintegrasikan? Rasanya agak sulit bagi guru untuk mengaitkan karena tidak ada kaitannya. Guru menjadi korban karena mereka tidak siap dan tidak mampu mengajarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Realitas seperti itu akan membahayakan siswa ke depan karena ketidaksiapan guru terkait dengan penguasaan materi akan menimbulkan persoalan hilangnya harapan anak kita meraih masa depan.

Persoalan yang mendasar ialah pemerintah tidak mau paham mengenai paradigma pendidikan. Selama penguasa menjadikan pendidikan bagian subordinasi politik mereka, pendidikan tidak mampu memerdekakan anak didik. Yang dibutuhkan bukan perubahan kurikulum, melainkan perubahan paradigma pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan ala Freire–yang tertuju untuk menggugah kesadaran pelaksanaan metode pendidikan yang tidak saja membebaskan, tetapi yang terpenting kembali memanusiakan manusia; menghilangkan jejak dehumanisasi yang merasuki dunia pendidikan.

Bila pembebasan sudah tercapai, pendidikan menurut Freire ialah suatu kampanye dialogis sebagai suatu usaha pemanusiaan secara terusmenerus. Pendidikan bukan hanya menuntut ilmu, melainkan juga bertukar pikiran dan saling mendapatkan ilmu (kemanusiaan) yang merupakan hak bagi semua. Kunci dari pendidikan ialah membebaskan dan kemudian memanusiakan. Ruang publik kita hanya diisi kaum petualang yang menggunakan gelar hebat, tapi tidak isinya.

Polemik terus-menerus dihadirkan untuk menghiasi publik setiap hari di media. Akan tetapi, realitasnya, polemik itu tidak mampu menjadi pelecut daya cipta untuk mengubah ketidakberdayaan menjadi keberdayaan. Hal itu terjadi karena kita sebagai bangsa, miskin cita-cita dan cinta.

Akar persoalannya bisa kita lacak, setidak-tidaknya dari karakter sistem pendidikan yang diselenggarakan. Kita melihat pendidikan dalam bangsa ini hanya menjadi instrumen kekuasaan politik. Pendidikan disubordinasikan dalam kekuasaan politik dan menghasilkan manusia yang hanya pandai ikut-ikutan.

Mereka bagaikan robot yang dikendalikan remote control, yakni pemegang kekuasaan dan pemilik modal, melalui ideologi penyeragaman. Itu membuat mereka hanya mampu menunggu petunjuk dan pedoman dari atas.

Kreativitas mereka minim. Akibatnya, birokrasi menjadi lambat dalam merespons perubahan.
Ketidakmampuan itu disebabkan ketidakberdayaan mereka untuk keluar dari kultur lama; kemandirian individu direduksi menjadi ketaatan buta yang dikendalikan sistem penyeragaman. Itu membuat gerbang reformasi terseok-seok, yang disebabkan ketidakberdayaan untuk merespons perubahan yang begitu cepat.

Revolusi Paradigm Pendidikan

Selama revolusi pendidikan tidak dijalankan, jangan berharap lahir manusia Indonesia yang bermutu. Revolusi pendidikan perlu segera dijalankan dengan mengubah orientasi pendidikan dari watak elitis, yakni hanya mengejar-ngejar gelar, pangkat, dan kedudukan tanpa memperhatikan pembentukan karakter manusianya.

Dengan mengabaikan hal itu, berarti pendidikan sekadar transfer ilmu sehingga lepas dari moralitas. Realitas proses pendidikan yang membebaskan hanya bisa terwujud bila birokrasi pendidikan mengubah paradigma pendidikan bukan semata-mata sebagai alat politik kekuasaan. Pendidikan harus menentukan arah politik bangsa ini. Di sinilah pentingnya seorang pemimpin yang memiliki visi yang jelas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun yang terjadi, pemimpin kita menjadikan perubahan kurikulum sekadar proyek. Akibatnya, perubahan kurikulum 2013 dipastikan akan gagal karena secara substansi, guru tidak akan mampu menjalankan kurikulum baru.

Anggaran Rp2,49 triliun yang dikeluarkan pemerintah akan sia-sia karena tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Itu malah membuat pendidikan semakin terpuruk dan menghancurkan generasi yang akan datang. Perlu mekanisme perubahan kurikulum yang sistematis dan jelas, serta harus diatur dalam peraturan perundangan dengan tidak melanggar peraturan  perundangan yang levelnya lebih tinggi. Siapa yang akan bertanggung jawab jika kebijakan tersebut gagal? ●

http://budisansblog.blogspot.com/2013/03/berharap-loyang-jadi-emas.html

Berharap Loyang Jadi Emas
Yudhistira ANM Massardi ;  Praktisi Pendidikan
KOMPAS, 23 Maret 2013

Di sekolah gratis yang kami kelola, TK-SD Batutis Al-Ilmi Bekasi, kurikulum diberikan secara individual, bukan massal, dan tidak disakral-sakralkan.

Seperti di Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik saat ini, para guru membuat kurikulum berdasarkan kebutuhan tiap siswa. Untuk itu, mereka harus memahami tahap perkembangan (piaget), kecerdasan jamak (gardner), cara kerja otak (medina) dan gen (ridley/murakami), serta domain kurikuler.

Pembelajaran diselenggarakan dengan Metode Sentra dari AS yang diadopsi oleh Wismiarti Tamin di Sekolah Al-Falah, Jakarta Timur, tahun 1996. Kurikulum mengalir fleksibel, berpusat kepada siswa, dikemas secara tematik-integratif-eksploratif, dan membangun rasa bahagia. Tujuannya: membangun insan kamil yang cinta belajar.

Program Gagal

Tulisan Mendikbud Mohammad Nuh, ”Kurikulum 2013” (Kompas, 7/3), dengan semangat ”pokoknya Kurikulum 2013 harus jalan”, selain defensif, juga terlalu normatif dan simplistis karena mengabaikan proses pelaksanaan di lapangan.

Mendikbud juga menegaskan, Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar ”…kajian KBK 2004 dan KTSP 2006” yang merupakan program gagal, tetapi tetap dijadikan landasan menjawab ”tantangan abad ke-21 serta penyiapan Generasi 2045”.

Kurikulum 2013 adalah proyek yang anggarannya membengkak dari rencana awal, menjadi Rp 2,49 triliun. Konon, untuk biaya pelatihan 1,1 juta guru Rp 1,09 triliun dan pengadaan 72,8 juta eksemplar buku Rp 1,3 triliun. Siapa bisa menjamin itu tidak dikorupsi, misalnya, untuk dana politik 2014?

Kenyataannya, di sekolah-sekolah tertentu pelaksanaan dirancang dengan pendampingan berjenjang yang persiapan teknis dan sumber daya manusianya begitu rumit sehingga saat ini belum ada langkah nyatanya.

Proses sosialisasi pun belum dilaksanakan secara nasional sehingga para guru masih melongo tak paham. Padahal, tahun ajaran baru tinggal beberapa bulan lagi.

Dengan kata lain, jika proyek yang mahal dan gaduh itu gagal, harap dimaklumi saja.

Tantangan Masa Depan

Tantangan abad ke-21 dan generasi 2045 (menandai 100 tahun Proklamasi Kemerdekaan) adalah membangun manusia bebas yang berkeahlian sesuai minat dan kemampuan individual (era intelegensia). Jadi, proses pendidikan seharusnya tidak lagi totaliter seperti awal abad ke-19 (memenuhi kehendak politik para diktator), robotik (memenuhi kehendak para industrialis), dan kolonialistik/kleristik (memenuhi kehendak para penjajah dan melahirkan mental pegawai).

Pendidikan menuju masa depan adalah pendidikan yang membebaskan, membuka pintu bagi anak didik agar bisa mewujudkan cita-cita sesuai minat dan bakat masing-masing. Mereka akan menjadi pribadi mandiri yang siap saling berkolaborasi.

Kata kuncinya adalah kurikulum harus bisa menjawab secara konkret-operasional problematik yang disebutkan Mendikbud dalam tulisannya, ”…para peserta didik SD belum terlatih berpikir abstrak”. Siapa yang harus membangun kemampuan berpikir abstrak anak-anak SD itu?

Benar, untuk itu, ”peran bahasa menjadi dominan”. Namun, memangnya penguasaan, pemakaian, dan pola pengajaran bahasa Indonesia di republik ini sudah baik dan benar, khususnya kalangan pendidik dan pemimpin?

Di semua akademi seni rupa, setiap calon pelukis harus mengawali proses pembelajaran dengan penguasaan teknis anatomis/realis. Para maestro abstrak, seperti Affandi, Fadjar Sidik, Widajat, Picasso, dan Piet Mondriaan melewati proses realismenya dengan sangat cantik.

Menurut teori tahap perkembangan dan cara kerja otak, kemampuan berpikir abstrak hanya bisa dibangun dengan basis pemahaman konkret. Pemahaman konkret yang lemah mengakibatkan pemahaman abstrak lemah. Ini penyakit kronis bangsa kita sehingga semua aturan dilanggar dan korupsi merajalela!

Solusi pembangunan fondasi yang kokoh pada setiap anak adalah peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini! Itu sebabnya, usia 0-7 tahun disebut golden age. Pada masa itu kemampuan berpikir konkret dibangun melalui pembelajaran secara konkret. Jika di TK pembangunan penalaran konkret sudah selesai, di SD dan jenjang selanjutnya anak sudah siap dengan penalaran abstrak!

Jika anak sudah siap dengan pemikiran abstrak, dia siap menjadi manusia yang berpendidikan dan berkebudayaan.

Pendidikan Usia Dini

Presiden Amerika Serikat Barack Obama serius terhadap pendidikan anak usia dini. Untuk menciptakan ”generasi Apollo” baru, ia berjuang meloloskan anggaran 10 miliar dollar AS per tahun untuk peningkatan kualitas pendidikan anak usia 4 tahun. Ia, didukung kalangan bisnis Amerika, percaya pada analisis ekonom penerima Nobel, James J Heckman, yang menyatakan, investasi pendidikan anak usia dini lebih efektif dan ekonomis. Tanpa itu, perusahaan harus memberikan pelatihan lagi kepada para karyawan.

Di sini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terpaksa harus berencana meningkatkan kualitas 53,9 juta tenaga kerja yang mayoritas lulusan SD dengan anggaran Rp 10 triliun per tahun! Itu pula sebabnya, Pemerintah China menggenjot program peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

Kurikulum 2013 sama sekali tidak menyentuh pendidikan anak usia dini (PAUD) yang begitu strategis dan fundamental. Padahal, saat ini setiap tahun sekitar 20 juta anak Indonesia tidak bisa ikut PAUD karena kemiskinan dan kelangkaan fasilitas. Dengan anggaran Rp 2,3 triliun, kita hanya akan menciptakan generasi loyang yang tidak akan bisa jadi emas tanpa peningkatan kualitas PAUD!  ●

http://www.kopertis12.or.id/2013/03/28/mk-putuskan-profesi-guru-bukan-monopoli-sarjana-pendidikan.html

MK Putuskan Profesi Guru Bukan Monopoli Sarjana Pendidikan

Kamis, 28/03/2013 18:49 WIB
Detik News, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian UU Guru dan Dosen. Pengujian UU tersebut awalnya dimaksudkan untuk membatasi profesi guru hanya bagi sarjana pendidikan saja.”Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” putus MK yang dibacakan 9 hakim konstitusi secara bergiliran dalam persidangan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (28/3/2013).

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut menunjukkan, setiap negara berhak menjadi guru,” kata hakim konstitusi Muhammad Alim.Dengan demikian, semua sarjana dan lulusan Diploma 4 di luar kependidikan tetap bisa menjadi guru. Mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan lulusan pendidikan keguruan.

Pengujian Pasal 9 UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen diusulkan oleh sembilan mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidiklan (LPTK). Pasal 9 tersebut dirasa memberatkan sarjana pendidikan untuk menjadi guru karena harus bersaing dengan sarjana non pendidikan.”Setiap orang dapat diangkat menjadi guru asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,” terang Muhammad Alim.
(dnu/asp)

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/401019-mk—sarjana-non-kependidikan-bisa-jadi-guru

MK : Sarjana Non Kependidikan Bisa Jadi Guru
Profesi guru tidak dikhususkan kepada tamatan LPTK.

Kamis, 28 Maret 2013, 18:12
VIVAnews – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. MK menyatakan lulusan non kependidikan dapat menjadi guru atau dosen. Pasal 9 menyebutkan; “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan sarjana atau program diploma empat.” Sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan; “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” “Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di gedung MK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2013.

Menurut Mahkamah, setiap warga negara berhak untuk menjadi guru, bukan hanya mereka yang kuliah di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat diangkat menjadi guru.
“Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujar Hakim Konstitusi Muhammad Alim saat membacakan pertimbangan MK.

Selain itu, Mahkamah menilai bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, tidak hanya dikhususkan kepada mereka yang tamatan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). “Setiap orang boleh diangkat menjadi guru, atau pekerjaan apa saja demi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,” jelas Alim.

Seperti diketahui, tujuh orang mahasiswa dari kampus berlatar belakang pendidikan menggugat Undang-undang tentang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum pemohon, Muhammad Sholeh mengatakan, Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberi ruang kepada sarjana non pendidikan untuk menjadi guru.
“Hal ini telah menimbulkan diskriminasi pada sarjana yang berlatar belakang kependidikan,” ujarnya dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2012 lalu.

http://www.kopertis12.or.id/2013/03/30/salah-persepsi-otonomi-perguruan-tinggi.html

Salah Persepsi Otonomi Perguruan Tinggi
Herry Suhardiyanto, Sabtu, 30 Maret 2013

Opini Thee Kian Wie di Kompas (21/3) menyebutkan keberatan Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Prof Sofian Efendi terhadap RUU yang menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sebetulnya keberatan mereka adalah ketika RUU tersebut belum mengakomodasi kebutuhan otonomi perguruan tinggi badan hukum. Setelah RUU tersebut disempurnakan dan disahkan oleh DPR menjadi UU yang mencantumkan opsi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN bh) justru mereka sangat mendukung UU tersebut.

Sebetulnya, Kompas (6/3) tepat menurunkan Tajuk Rencana tentang otonomi perguruan tinggi dengan mengusulkan agar UU tersebut tidak dibatalkan. Memang opini tentang otonomi perguruan tinggi sedang menghangat, tetapi sering diwarnai dengan persepsi yang salah.

Kesalahan persepsi

Mengapa otonomi perguruan tinggi dipersoalkan? Jawabannya adalah karena salah persepsi tentang otonomi perguruan tinggi. Salah persepsi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, tetapi juga pimpinan PTN. Masyarakat mengira implementasi otonomi perguruan tinggi mengakibatkan semakin besarnya dana pendidikan yang ditanggung mahasiswa. Adapun beberapa pimpinan PTN menganggap otonomi perguruan tinggi sebagai kesempatan menutupi kebutuhan dana peningkatan mutu dengan menggalang dana dari mahasiswa.

Otonomi bukanlah komersialisasi. Karena itu, hal-hal yang dapat membuat masyarakat salah paham, seperti formulir kesanggupan menyumbang, harus ditiadakan. Orangtua

mencantumkan kesanggupan membayar yang lebih besar karena beranggapan bisa membuka peluang lebih besar agar anaknya diterima sebagai mahasiswa baru.

Calon mahasiswa yang tidak diterima pun bisa berpersepsi bahwa angka sumbangan yang diisikan dalam formulir terlalu kecil. Padahal, sangat boleh jadi dia tidak diterima memang karena nilai ujiannya tidak masuk nilai persyaratan terendah program studi pada PTN yang bersangkutan.

Kebijakan pemerintah tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan jawaban atas persoalan ini. Dengan UKT, tidak ada lagi uang pangkal atau sebutan lain yang harus dibayar mahasiswa pada proses penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan ini menentukan bahwa jumlah dana pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa setiap semester adalah sama selama studi.

Akses dan mutu

Mengenai akses dan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, bangsa kita dapat memilih satu dari empat pilihan, yaitu (1) akses sempit dan mutu rendah, (2) akses luas dan mutu rendah, (3) akses sempit dan mutu tinggi, dan (4) akses luas dan mutu tinggi. Pilihan 1, 2, dan 3 tidak sesuai dengan UUD 1945.

Pilihan 2, yaitu membuka akses yang seluas-luasnya tanpa peningkatan mutu pendidikan, merupakan pilihan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya, tetapi tidak kompeten. Pilihan 3, mencapai mutu tinggi dengan cara menggantungkan pendanaan dari mahasiswa, mempersempit akses pendidikan. Pilihan ini akan mengakibatkan pendidikan tinggi di PTN hanya dinikmati kaum elite secara ekonomi.

Pilihan yang sesuai konstitusi adalah pilihan 4, yaitu akses yang luas pada pendidikan bermutu tinggi. Pilihan ini sejalan dengan cita-cita kemerdekaan para pendiri negara kita sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan peran perguruan tinggi sebagai wahana penempaan calon pemimpin bangsa.

Otonomi sebagai solusi

Tujuan perluasan akses adalah semangat mewujudkan pendidikan untuk semua. Masalah yang sering dihadapi adalah persoalan keterjangkauan. Solusinya adalah komitmen pemerintah dalam menetapkan alokasi anggaran memadai sebagaimana sudah dilaksanakan dengan program Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin (Bidikmisi), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, beasiswa, dan sebagainya.

Selain itu, perlu ada peraturan tegas tentang kontribusi maksimum biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa. Karena itu, cara pandang menangani persoalan akses dengan menghapus otonomi PTN badan hukum adalah tidak relevan dan salah alamat. Hal ini seperti memanen padi dengan peniti.

Tujuan peningkatan mutu adalah terwujudnya keunggulan akademik dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi adalah proses transformasi PTN dalam membangun atmosfer akademik yang baik, tata kelola yang sehat, dan penerapan prinsip-prinsip manajemen modern yang berlaku universal. Otonomi memungkinkan terjadinya perubahan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan mutu untuk melahirkan prestasi tinggi dan kinerja unggul.

Kunci keberhasilan PTN adalah proses pengambilan keputusan secara bermartabat dan partisipatif berdasarkan kebenaran yang berbasis data dan fakta. Dalam PTN bh, terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam proses tata kelola melalui anggota Majelis Wali Amanat (MWA). MWA memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan penting, seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, termasuk mengangkat dan memberhentikan rektor.

Lalu, mengapa harus ada opsi PTN bh? Jawabannya adalah karena peran masyarakat hanya mungkin terwujud bila ada opsi PTN bh sebagaimana dinyatakan dalam UU. Badan hukum dimaknai sebagai fungsi dan bukan bentuk, sebagaimana amar putusan MK yang membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan.

Herry Suhardiyanto Rektor Institut Pertanian Bogor; Sekretaris Jenderal Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI)

http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2013/04/kurikulum-struktur-teks-am-maryanto.html

Kurikulum “Struktur Teks”
MARYANTO, Rabu, 03 April 2013

Kurikulum 2013 kembali disorot. Rancangan pembelajaran Bahasa Indonesia dianggap langkah mundur karena berhaluan strukturalis.

Seolah-olah sudah usang dan tabu kata struktur digunakan untuk belajar bahasa.

Marilah merenung sejenak. Bahasa tak bakal lepas dari urusan struktur. Bandingkan bunyi /a/ dengan /i/. Bunyi ujaran terkecil itu masing-masing terstruktur rapi dari bentuk bibir dan lidah serta mulut yang ketiganya tak mungkin acak-acakan. Urusan bahasa yang lebih besar, misal untuk bernegosiasi, juga bersangkut- paut dengan persoalan struktur. Sebuah negosiasi yang amburadul teks bahasanya dapat dipastikan akan gagal untuk mencapai kompromi.

Sorotan Bambang Kaswanti Purwo, Kurikulum Bahasa Indonesia (Kompas , 20/3), sangat tajam dan tentu menarik bagi publik yang peduli akan nasib Bahasa Indonesia ke depan. Jika tujuannya untuk menelaah kritis pembelajaran bahasa berbasis teks, bacaan yang disuguhkan bambang itu belum komprehensif dan pembaca pun akan berprasangka bahwa Kurikulum 2013 dikembangkan tanpa kemauan politik untuk melakukan inovasi perencanaan bahasa nasional.

Bukan sekadar mapel

Tulisan Bambang mengajak publik menengok ke belakang perjalanan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran (mapel) dari masa ke masa pemberlakuan kurikulum: 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Sepanjang perjalanan itu, Bahasa Indonesia ternyata tak kunjung bermartabat; literasi kepada anak Indonesia tetap saja jeblok. Kenyataan itu agaknya luput dari perhatian Bambang. Kurikulum 2013 menempatkan Bahasa Indonesia sangat bermartabat. Sistem pendidikan Indonesia akan segera meninggalkan masa kelam ketika bahasa nasional ini dilecehkan pada setiap satuan pendidikan dengan kamuflase sekolah berstandar (bahasa) internasional. Kini Bahasa Indonesia dijadikan mapel penghela, penghulu, atau pembawa ilmu pengetahuan.

Untuk memberlakukan Kurikulum 2013, benar apa yang hendak dikatakan Bambang: proses pembelajaran Bahasa Indonesia tak boleh bergerak mundur. Proses Bahasa Indonesia di sekolah haruslah berjalan jauh lebih maju sehingga mampu membawa proses pembelajaran lain, seperti IPA dan IPS di sekolah dasar (SD). Untuk itu, dari tingkat SD, Bahasa Indonesia dirancang pembelajarannya secara utuh berbasis teks. Teks di sini berbentuk tulisan, lisan, dan-bahkan-multimodal, seperti gambar. Setiap teks bahasa Indonesia diproses di kelas sekaligus untuk mencari dan menemukan ilmu pengetahuan di luar bahasa. Sebagai contoh di kelas I SD, terdapat pelajaran IPA tentang anggota tubuh dan panca indera. Materi IPA itu dikemas dalam pembelajaran teks deskripsi dengan struktur: pernyataan umum mengenai ihwal yang dideskripsikan dan pernyataan khusus mengenai bagian-bagian yang dideskripsikan.

Melalui pembelajaran teks itu, anak dapat digiring untuk memulai deskripsi dengan pernyataan umum mengenai sikap mereka, seperti tanggung jawab, peduli, dan percaya diri terhadap tubuh dan panca indera yang dimiliki- apa pun kondisinya-sebagai anugerah Tuhan.

Pembelajaran teks sangat terikat struktur. Tak hanya teks yang terstruktur. Pembelajarannya juga terstruktur rapi dengan orientasi pada sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan. Secara metodologis- pedagogis, pembelajaran teks selalu diproses dengan tahapan pembangunan konteks, pemodelan teks, kerja sama membangun teks, dan kerja mandiri meng embangkan teks. Konteks pem – belajaran dibangun menurut situasi dan budaya yang dihadapi anak sehari-hari. Jika dalam keseharian, misal, anak daerah Jawa lebih akrab dengan kata irung daripada hidung, pemanfaatan kosakata daerah itu akan didahulukan untuk membantu anak memahami dan memproduksi teks. Kosakata bahasa nasional yang dibakukan (kosakata baku) mulai dipilah dan dipilih di kelas tinggi (kelas IV SD). Di kelas rendah, dengan pembelajaran teks, kehadiran Bahasa Indonesia tidak akan mengagetkan atau menakutkan bagi anak.

Kurikulum 2013 menghadirkan Bahasa Indonesia di benak anak sekolah, terutama pada kelas awal pendidikan dasar, sangat ramah dengan bahasa daerah atau bahasa ibu. Tak ada hambatan, jika diperlukan pemangku kepentingan (pihak sekolah dan pemerintah daerah), untuk melahirkan atau mempraktikkan Kurikulum 2013 berbahasa ibu.

Pada akhir pendidikan dasar (SMA/sederajat), Bahasa Indonesia hadir bersanding dan bersaing dengan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris, dalam konteks percaturan dunia global. Pada saat itu, anak sudah dituntut mampu mengonsumsi dan memproduksi teks hasil konversi, termasuk teks terjemahan Bahasa Inggris. Sikap mengutamakan bahasa sendiri seperti itu modal besar untuk internasionalisasi Bahasa Indonesia. Itulah tantangan mapel bahasa Indonesia yang berbasis teks: bukan sekadar mapel yang berlaku sebelum Kurikulum 2013.

Agen perubahan

Skema pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks dalam kemasan Kurikulum 2013 diusung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan paradigma baru pendidikan Indonesia, Badan Bahasa terpanggil bertindak jadi agen perubahan pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Perubahan yang sangat mendasar tecermin dari rancangan mapel Bahasa Indonesia yang sangat efektif sebagai wahana mapel yang lain.

Pembelajaran teks membawa anak, sesuai perkembangan mentalnya, menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis. Adalah kenyataan, masalah kehidupan sehari-hari tak terlepas dari kehadiran teks. Untuk membuat minuman atau masakan, perlu digunakan teks arahan/ prosedur. Untuk melaporkan hasil observasi terhadap lingkungan sekitar, teks laporan perlu diterapkan. Untuk mencari kompromi antarpihak bermasalah, teks negosiasi perlu dibuat. Untuk mengkritik pihak lain pun, teks anekdot perlu dihasilkan. Selain teks sastra non-naratif itu, hadir pula teks cerita naratif dengan fungsi sosial berbeda. Perbedaan fungsi sosial tentu terdapat pada setiap jenis teks, baik genre sastra maupun nonsastra, yaitu genre faktual (teks laporan dan prosedural) dan genre tanggapan (teks transaksional dan ekspositori). Memang, materi pembelajaran Bahasa Indonesia membuat muatan Kurikulum 2013 penuh struktur teks.

Struktur teks dapat diibaratkan struktur bangunan rumah. Rumah joglo tentu berbeda struktur dengan rumah gadang; perbedaannya lengkap dengan segala bentuk kegiatan sosial di setiap bangunan. Dalam kerangka itu, bangunan teks dilengkapi dengan kegiatan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara, serta apresiasi sastra. Struktur bangunan teks itu tidak tabu dibahas tersendiri dalam kegiatan pembelajaran. Namun, dalam pembahasannya, struktur teks tidak boleh dikacaukan dengan struktur kalimat seperti yang dijelaskan Bambang untuk Kurikulum 1975. Untuk Kurikulum 2013, tak kurang dari empat puluh bangunan teks yang dicanangkan Badan Bahasa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Perubahan besar akan terjadi di dunia bahasa Indonesia, terutama di sekolah, jika tidak ada aral yang menghalangi penerapan Ku rikulum 2013. Ayo berubah!

MARYANTO Pemerhati Politik Bahasa; Anggota Tim Penyusun Buku “Kurikulum 2013″
(Kompas cetak, 3 April 2013)

http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/ekonomi-kreatif-dalam-kurikulum-2013.html

Ekonomi Kreatif dalam Kurikulum 2013
Ririn Handayani ;   Alumnus FISIP Universitas Jember, SINAR HARAPAN, 04 April 2013

Bandingkan dengan artikel penulis yang sama di Suara Karya 30 Maret 2013, http://budisansblog.blogspot.com/2013/03/ekonomi-kreatif-dalam-kurikulum-2013.html

Seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan Kurikulum 2013, sikap pro dan kontra masyarakat mengenai hal ini semakin mengemuka. Sejumlah pihak yang pro menyatakan perubahan Kurikulum 2013 adalah keniscayaan untuk mengimbangi perubahan dan tantangan global yang terus bergerak dinamis.

Perubahan kurikulum dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik kita agar lebih siap menghadapi tantangan-tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keahlian untuk beradaptasi, serta bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah.

Sementara itu, pihak-pihak yang kontra antara lain mengkritik bahwa perubahan kurikulum bukan hal paling krusial untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, terlalu dipaksakan dan berbau proyek, ada pula yang menyayangkan hilangnya sejumlah materi pembelajaran penting seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Daerah.

Terlepas dari berbagai pro dan kontra di atas, kurikulum baru nampaknya hampir pasti tetap diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mulai tahun ajaran 2013/2014.

Optimalkan yang Tersisa

Nyaris tidak ada perubahan tanpa pertentangan, termasuk perubahan Kurikulum 2013. Hilangnya sejumlah materi penting seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Daerah sebagai mata pelajaran yang semula mandiri atau berdiri sendiri, atau digabungkannya sejumlah materi penting dengan mata pelajaran lain, di satu sisi memang kita sayangkan.

Namun di sisi lain, Kurikulum 2013 juga menawarkan sejumlah semangat perubahan yang memang relevan dan sangat kita butuhkan saat ini. Salah satunya dengan masih dipertahankannya mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya.

Mata pelajaran ini nantinya memiliki peran yang lebih besar dan kompleks. Kehadirannya tidak hanya untuk mengakomodir sejumlah mata pelajaran yang hilang seperti Bahasa Daerah, benteng terakhir untuk melestarikan budaya bangsa sekaligus juga mengakomodir sejumlah materi baru yang relevan dengan tantangan dan tren global saat ini, seperti tren ekonomi kreatif.

Hanya mereka yang kreatif dan kompeten di bidangnya yang akan keluar sebagai pemenang. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan salah satu breeding ground (tempat perkecambahan) yang utama bagi tumbuh kembangnya insan-insan kreatif dan berdaya saing tinggi di kemudian hari.

Ada banyak manfaat yang akan kita peroleh dengan memberikan porsi lebih besar mengenai ekonomi kreatif dalam kurikulum baru kita. Hal ini sejalan dengan tren ekonomi global saat ini, yakni ekonomi kreatif.

Tren ekonomi kini menjadi primadona banyak negara sehingga mereka berlomba-lomba mengembangkan berbagai potensi ekonomi kreatifnya. Sangat disayangkan jika Indonesia dengan potensi sangat besar di bidang ini, melewatkannya begitu saja.

Di sisi lain, materi pembelajaran mengenai ekonomi kreatif juga sangat terkait erat dengan upaya pelestarian budaya bangsa yang semakin kritis terutama di kalangan generasi muda. Porsi yang kurang dalam kurikulum kita selama ini membuat upaya pelestarian budaya bangsa kian terpinggirkan. Generasi muda kita semakin asing dan tidak tertarik dengan budayanya sendiri.

Banyak orang dari negara lain justru memberikan perhatian yang besar bahkan dengan tekun mempelajari budaya kita hingga mahir. Bangsa yang lupa pada budayanya sendiri akan sangat merugi di kemudian hari.

Banyak budaya bangsa yang akan dipatenkan oleh negara lain karena mereka lebih memperhatikan dan secara nyata melestarikan budaya kita. Jika ini terus dibiarkan, kerugian yang akan kita dapati akan sangat besar tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara nilai dan identitas yang nilainya tak bisa diukur dengan materi.

Di sisi lain, materi pembelajaran ekonomi kreatif juga sangat kondusif dalam menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan pada generasi muda. Semangat dan kemampuan ini akan membuat mereka lebih siap menghadapi persaingan masa depan yang pastinya akan semakin sengit.

Dengan berbagai manfaat ini, tidaklah berlebihan jika katakan bahwa Kurikulum 2013 bisa menjadi suatu momentum untuk membangkitkan ekonomi kreatif secara formal melalui lembaga pendidikan.

Harga Masa Depan

Ada harga mahal yang harus kita bayar untuk membeli masa depan yang gemilang. Termasuk dalam mengintegrasikan materi mengenai ekonomi kreatif dalam Kurikulum 2013.

Mulai perumusan konsep, sosialisasi kepada masyarakat hingga penyediaan perangkat dan infrastruktur serta pelatihan bagi guru agar bisa mengimplementasikannya dengan baik di lapangan. Para guru inilah yang nantinya akan menjadi ujung tombak perubahan.

Salah satu hambatan besar dalam pengimplementasian ekonomi kreatif di dunia pendidikan terkait dengan guru adalah masih minimnya tenaga pengajar yang mumpuni di bidangnya. Dibutuhkan insentif agar para guru dan calon guru termotivasi mendalami bidang-bidang ekonomi kreatif. Insentif dapat berupa beasiswa untuk melanjutkan studi di bidang ekonomi kreatif.

Pembelajaran mengenai ekonomi kreatif juga membutuhkan bahan dan sarana praktik yang tidak murah harganya agar siswa tidak hanya berteori. Pelajaran yang langsung dipraktikkan juga cenderung lebih menyenangkan. Semua ini jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Namun, harga yang harus kita bayar sekarang menjadi tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang harus kita tanggung di masa yang akan datang jika mengabaikannya. Banyak budaya kita dipatenkan negara lain sehingga kita harus membayar untuk bisa menikmati sesuatu yang mulanya adalah miliki kita sendiri.

Kerugian tidak sedikit baik secara materi maupun harga diri juga akan kita alami saat Indonesia diserbu pekerja asing dan menempati berbagai posisi strategis sementara anak bangsa hanya bisa menempati posisi bawahan.

Bisa-bisa kita menjadi pesuruh di rumah sendiri. Sebelum semua ini terjadi maka inilah saatnya bagi kita untuk memantapkan langkah mempersiapkan diri sebaik dan sedini mungkin. ●

http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/kurikulum-baru-dan-robotisasi-guru.html

Kurikulum Baru dan Robotisasi Guru
Hartono ;   Dosen dan Sekretaris Fakultas Bahasa Unissula Semarang
SUARA MERDEKA, 05 April 2013

“Untuk ”menghibur”, pemerintah menyatakan beban guru akan lebih ringan dengan pemberlakuan Kurikulum 2013″

MESKI ada penolakan atau setidak-tidaknya permintaan penundaan pemberlaluan Kurikulum 2013 dari beberapa  kalangan (SM, 28/3/13), pemerintah berketetapan  menerapkan kurikulum tersebut mulai medio Juli  tahun ini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran, merancang silabus dan buku, menyiapkan pelatihan guru, dan sebagainya,  sehingga beranggapan tidak ada alasan yang cukup berarti untuk membatalkan atau  menunda Kurikulum 2013.

Mendiknas Muhammad Nuh, dalam tanggapannya terhadap kritik masyarakat, bahkan menganggap para pengkritik itu sebagai pihak yang kurang memahami konstruksi kompetensi dalam kurikulum, sebagaimana digariskan UU Sisdiknas (Kompas, 8/3/2013).

Sebagai sebuah proses dinamis, perubahan bahkan penggantian kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Ini karena kurikulum harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Yang penting untuk diperhatikan sebenarnya bukanlah sekadar apa yang sedang diubah dan ditawarkan oleh kurikulum baru, melainkan pada proses bagaimana perubahan itu diupayakan, yang oleh Popper (1962) disebut sebagai sebuah kontinum dari utopian ke piecemeal.

Penganut utopian percaya bahwa cetak biru kurikulum yang menspesifikasikan tujuan dan cara pencapaian adalah sangat penting, dan begitu ini ditentukan maka tidak ada lagi perubahan mendasar yang bisa dilakukan.  Di sisi lain penganut piecemeal  berpandangan bahwa meskipun ada cetak biru, itu hanyalah sebuah titik awal; perubahan dan penyesuaian dilakukan sedikit demi sedikit. Penganut paham ini berpandangan bahwa perubahan ataupun inovasi kurikulum akan berhasil manakala perubahan itu tidak terlalu jauh dengan apa yang sekarang dipraktikkan atau setidak-tidaknya dipikirkan.

Kurikulum 2013 lebih condong ke arah utopian, perubahan diinisiasi oleh pimpinan puncak pendidikan di negeri ini dalam hal ini Kemendikbud. Tujuan kurikulum sebagaimana yang tercakup dalam kompetensi inti (KI) dan kompetensi Dasar (KD), bahkan silabus dan buku, telah dipersepsikan secara terpusat.

Praktik seperti ini hanya akan memosisikan guru sebagai ahli mekanik dengan keterlibatan pasif sebatas penyampai materi pembelajaran. Hal ini perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh karena keberhasilan atau kegagalan sebuah perubahan kurikulum akan sangat bergantung pada seberapa besar guru merasa terlibat dalam proses perubahan tersebut.

Ketika masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami substansi dan semangat Kurikulum 2006, mereka dihadapkan dengan perkara baru yang dalam waktu sangat singkat harus dipersiapkan dan diekskusi di kelas. Probabilitas atas disorientasi sangat besar.

Mengantisipasi hal ini, dan untuk ”menghibur” guru, pemerintah menyatakan bahwa dengan Kurikulum 2013 pekerjaan guru akan lebih ringan karena tidak lagi dituntut untuk mengembangkan silabus dan bahan ajar sebagaimana dituntut oleh Kurikulum 2006 (KTSP). Silabus dan buku ajar telah disiapkan oleh pemerintah.

Sebagai Pembelajar

Ini adalah berita baik bagi sebagian guru, tetapi berita buruk bagi sebagian yang lain karena ini adalah penegasan betapa peran guru pada Kurikulum 2013 adalah peripheral, sebagai robot-robot mekanik yang hanya menjalankan apa yang telah diprogramkan oleh sang tuan.
Ketika terjadi perubahan kurikulum, kita seyogianya menempatkan guru sebagai pembelajar dan perubahan kurikulum itu sebagai kegiatan pembelajaran bagi mereka. Kita harus memperhatikan dua prinsip. Pertama; guru mampu mengoptimalkan kegiatan pembelajaran manakala ada keterlibatan dalam pengembangan tujuan pembelajaran yang sebidang atau selaras dengan yang ada  dalam pikiran mereka.

Guru yang sudah bertahun-tahun mengajar pasti mempunyai gambaran sangat jelas yang terjadi di kelas, termasuk faktor penyebab, dan cara mengatasi persoalan tersebut. Seandainya tujuan pembelajaran yang dibawa oleh kurikulum baru itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan guru, atau karena kurang tersosialisasikan sehingga terjadi distorsi pemahaman terhadap tujuan tersebut maka kita tidak bisa berharap terjadi perubahan secara substansial.

Kedua; guru bereaksi terhadap pengalaman sebagaimana mereka memersepsikan pengalaman tersebut, bukan seperti apa yang disampaikan oleh  perumus kurikulum. Ketika guru Bahasa Inggris SMP/MTs membaca butir kompetensi inti,” Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli…” maka yang diperolehnya adalah ketidakjelasan peran yang harus dilakukan, apakah sebagai guru Bahasa Inggris atau guru Agama.

Butir ini tentu tidak salah, tetapi pemahaman yang dibentuk berdasarkan pengalaman selama ini menjadikan ini terdengar aneh. Jika memahami peran penting yang akan dimainkan oleh guru, terkait dengan pengimplementasian kurikulum baru, pemerintah harus berani mengambil tanggung jawab dengan cara mendengarkan, mendukung, dan bertindak atas apa yang menjadi perhatian para guru. Karena itu, tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali menunda pelaksanaan penerapan Kurikulum 2013. ●

http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/elektisisme-kurikulum-2013.html

Elektisisme Kurikulum 2013
Doni Koesoema A ;   Pemerhati Pendidikan, KOMPAS, 05 April 2013

Sebagai orang yang pernah studi khusus tentang kurikulum dan pengajaran, membaca kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013 saya seperti mengikuti sebuah alur perjalanan pendidikan yang aneh.

Nalar saya tak dapat memahami dan daya imajinasi saya tidak dapat membayangkan seperti apa praktik pembelajaran Kurikulum 2013 ini di kelas, bagaimana sistem evaluasinya, dan betapa sibuknya guru karena bingung menerapkan Kurikulum 2013 di kelas. Saya coba menemukan di mana letak keanehan dan kecanggungan ini. Akhirnya saya menemukan satu penjelasan resmi tentang mengapa Kurikulum 2013 memang terasa aneh, di mana kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) sepertinya dipaksa-paksakan. Alasan ini ada dalam pilihan filsafat yang melandasi Kurikulum 2013, yaitu filsafat eklektisisme!

Dalam buku penjelasan tentang KI dan KD untuk sekolah dasar tertulis, ”filosofi yang dianut dalam kurikulum adalah eklektik”. Selain menyebut kehadiran filsafat eklektik, aliran filsafat lain juga disebutkan, seperti perenialisme, esensialisme, humanisme, progresifisme, dan rekonstruktifisme sosial.

Karena filosofi yang dianut dalam kurikulum adalah eklektik, seperti dikemukakan di bagian landasan filosofi, nama mata pelajaran dan isi mata pelajaran untuk kurikulum yang akan dikembangkan tidak perlu terikat pada kaidah filosofi esensialisme dan perenialisme.

Saya yakin, kalau kita tanya kepada para guru tentang aliran-aliran filsafat yang disebutkan dalam penjelasan KI dan KD Kurikulum 2013, dapat dipastikan mereka tidak banyak tahu tentang aliran-aliran filsafat itu. Jadi, penyebutan berbagai macam aliran filsafat di atas tidak akan memiliki banyak arti bagi guru karena mereka sebagian jarang berurusan dengan pemikiran filosofis seperti di atas.

Arus Pemikiran Pendidikan

Filsafat pendidikan perenialisme atau tradisionalisme pada intinya ingin mengatakan bahwa prinsip-prinsip pendidikan yang fundamental, yang ada sekarang ini, sesungguhnya telah ada dari dulu. Prinsip ini berlaku sepanjang masa-di mana pun dan kapan pun-sebab telah teruji keampuhannya bagi peradaban umat manusia.

Maka, tugas pendidikan mewariskan prinsip-prinsip dasar pendidikan dan nilai-nilai kebajikan yang berlaku universal kepada generasi kini dan yang akan datang agar mereka dapat hidup secara bermartabat. Fakta-fakta akan berubah, tetapi prinsip pendidikan tetap. Inilah yang harus diajarkan di sekolah.

Filsafat pendidikan esensialis sebaliknya, yakni ingin mengajarkan hal-hal yang mendasar, tetapi tak fundamental, melainkan esensial yang dibutuhkan peserta didik, berupa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka bisa hidup di dunia nyata. Filsafat ini tidak mengutamakan isi pengetahuan, tetapi mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan keterampilan ini, siswa dapat hidup di masyarakat.

Filsafat humanisme merupakan gerakan filsafat yang muncul pada abad ke-14. Filsafat ini ingin mengembalikan dimensi manusia ideal yang ada dalam sastra klasik, di mana pembelajaran kebudayaan dan bahasa klasik jadi salah satu sarana untuk sampai pada pembentukan manusia ideal. Filsafat humanisme dalam pendidikan tetap mengutamakan materi, program, guru, dan metode pembelajaran sebagai bagian utama pendidikan.

Adapun filsafat pendidikan progresif merupakan satu pendekatan yang menentang ketiga aliran di atas. Filsafat progresif, yang mulai muncul abad ke-19 dengan tokoh antara lain John Dewey, Ovide Decroly, dan Maria Montessori. Pendekatan ini oleh Dewey disebut sebagai Revolusi Kopernikan dalam pedagogi. Pusat pedagogi tradisional, seperti dalam perenialisme, humanisme, dan esensialisme adalah program studi, guru, disiplin ilmu, dan metode. Dalam pedagogi pendidikan baru ini terjadi perubahan pusat gravitasi, yaitu pada siswa.

Filsafat pendidikan progresif, sering kali disebut juga dengan belajar melalui pengalaman langsung, tidak jarang menuai kritik karena pendekatannya yang terlalu berpusat pada anak sehingga melepaskan konteks hidup anak di masyarakat. Ia juga melulu mengorientasikan pendidikan pada apa yang dibutuhkan anak.

Padahal, masyarakat akan menjadi lebih baik kalau kita juga mempersiapkan peserta didik agar mampu memperbarui tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik. Inilah garis besar filsafat pendidikan sosial rekonstruksionisme.

Filsafat pendidikan ini ingin mengatakan bahwa masyarakat yang ada sekarang berada dalam keadaan krisis sehingga model pendidikan mestinya melahirkan generasi pembaru sejarah. Suatu generasi yang mampu melahirkan individu guna mengubah tatanan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan kehendaknya. Kita tak cukup sekadar membentuk individu jadi seorang yang cerdas dan berakhlak mulia, tetapi juga seorang yang peduli, mau, dan mampu mengubah tatanan masyarakat yang ada sekarang ini menjadi lebih baik, lebih adil, lebih manusiawi, dan layak huni.

Kelemahan Eklektisisme

Filsafat eklektik pada hakikatnya adalah ingin memilih yang terbaik dari banyak pendekatan. Istilah ini secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklektikos, yang artinya memilih atau menyeleksi. Eklektik adalah menggabungkan hal-hal yang berbeda, yang sebenarnya tidak cocok satu sama lain, jadi satu mosaik tersendiri. Pendekatan tidak melihat bahwa hal-hal yang dipilih itu secara natural, fundamental, cocok dan dapat diintegrasikan, tetapi sekadar menggabung-gabungkan apa yang baik menjadi satu kesatuan. Karena itu, pendekatan eklektik sering kali dianggap sebagai pendekatan yang tidak elegan, gabungan kompleks yang tidak jelas, jauh dari kesederhanaan berpikir secara nalar, serta sering kali dianggap tidak memiliki konsistensi dalam pemikiran.

Inkonsistensi pemikiran dan pemaksaan sebuah ide dalam sebuah sistem besar Kurikulum 2013 adalah sebuah keniscayaan karena pilihan pendesainnya bertumpu pada filsafat eklektik. Karena itu, tidak heran ketika bunyi salah satu butir KD dalam matematika adalah seperti ini: ”Menunjukkan perilaku patuh, tertib, dan mengikuti aturan dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan sesuai secara efektif dengan memerhatikan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan.” Inilah integrasi antara pendidikan karakter dan matematika!

Kerancuan pemikiran filosofis dalam pendidikan, terutama saat mendesain kurikulum, akan berdampak besar pada proses pembelajaran dan pengajaran, sistem evaluasi, serta tercapai atau tidaknya proses pembelajaran seperti yang dipaparkan dalam KD dan KI. Kita pasti tidak rela bila uang rakyat yang besarnya Rp 2,4 triliun itu dipergunakan untuk sebuah perubahan kurikulum yang digagas dalam ketergesaan, di mana potensi gagalnya lebih besar daripada berhasilnya.

Pilihan filsafat eklektik tak lain adalah wujud kemalasan berpikir, simplifikasi persoalan, dan pilihan jalan pintas paling gampang. Filsafat eklektik dapat jadi jalan pintas rasionalisasi dan menghindar dari tanggung jawab ketika terjadi berbagai macam persoalan; mulai dari pilihan materi pengajaran, metode, sistem evaluasi, bahkan gagal dalam eksekusinya. Sebab, semua hal bisa dijustifikasi dan dirasionalisasi melalui pendekatan eklektik! ●

http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2013/04/sikap-insan-pendidikan-kristen-dan.html

Sikap Insan Pendidikan Kristen dan Katolik di Indonesia Tentang Kurikulum 2013
PRESS CONFERENCE KURIKULUM 2013
Minggu, 07 April 2013

Insan Pendidikan Kristen dan Katolik di Indonesia Tentang Kurikulum 2013

Kami, insan Pendidikan Kristen dan Katolik di Indonesia menggelar Press Conference dalam rangka penyikapan terhadap Kurikulum 2013.

Berdasarkan pengamatan kami tentang rencana implementasi Kurikulum 2013 oleh pemerintah, pada dasarnya kami sangat menghargai usaha pemerintah untuk memajukan pendidikan dengan berbagai cara. Namun demikian, kami melihat ada beberapa persoalan yang seharusnya oleh pemerintah disikapi dengan bijaksana, dimana sebagai warga negara kami merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk menyampaikan catatan mengenai hal-hal tersebut, yaitu:

1. Proses pembuatan kurikulum adalah tanpa perencanaan yang matang dan studievaluasi terhadap efektifitas atau kegagalan KTSP. Sebenarnya untuk merubah sebuah kurikulum perlu didahului dengan penelitian dan studi yang komprehensif, bukan asumsi dan opini dari segelintir orang yang berkuasa. Cara berpikir ini membuat pendidikan kita tidak maju, karena selalu dipasung oleh kekuasaan. Kami minta pengambil kebijakan secara bijaksana merenungkan kembali hakikat perubahan Kurikulum 2013, apakah didasari oleh motif kekuasaan atau proses pencerdasan bangsa.

2. Dampak Kurikulum 2013 bagi Guru dan rendahnya mutu guru di Indonesia yang tidak siap mengimplementasikan Kurikulum 2013, karena di lapangan kami mendapatkan fakta bahwa guru belum mengerti dan memahami kurikulum 2013, sedangkan waktu untuk rencana implementasi  sangat pendek. Kami memandang waktu dua bulan tidak realistis untuk melaksanakan Kurikulum baru yang isinya berubah total dari kurikulum KTSP.

3. Dampak pelaksanaan kKurikulum 2013 yang tergesa-gesa tanpa dipersiapkan dengan matang dan disosialisasikan secara massal,  akan mengakibatkan peserta didik menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang tidak memahami esensi bahwa pendidikan itu adalah proses menjadi manusia yang cerdas, rasional dan  dewasa. Kami melihat materi-materi dalam kurikulum 2013 mereduksi akal sehat ke dalam ketaatan yang buta. Oleh karena itu kami memandang perlunya direvisi ulang materi-materi dalam kurikulum 2013 yang bertolak belakang satu sama lain dengan logika akal sehat.

4. Dampak implementasi Kurikulum 2013 adalah adanya kebijakan menghapus beberapa mata pelajaran di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMKK yang dapat mengakibatkan para guru kehilangan pekerjaan, kesempatan berkarier, kesempatan mengembangkan pengetahuan dan kehilangan tunjangan profesi pendidikan. Adalah tidak masuk akal kalau mereka diharuskan mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya. Hal ini akan menyembabkan peserta didik menjadi korban. Pertimbangan pemerintah yang memberi jaminan para guru tidak kehilangan pekerjaan, menurut hemat kami adalah cara berpikir yang menyederhanakan persoalan, karena mengabaikan fakta adanya spesialisasi  dari guru untuk mengampu mata-mata pelajaran tertentu.

5. Konsep pendidikan yang integratif didasari oleh filosofi pendidikan  yang memerdekakan peserta didik untuk mampu mengeksplorasi, kreatif dan menjadi dirinya sendiri, membutuhkan sebuah proses menjadi manusia yang merdeka itu. Dalam kaitannya dengan itu, dibutuhkan perubahan paradigma guru sebagai  teman,  rekan, partner dalam belajar, bukan sebagai pawang atau mentor. Kami memandang bahwa saat ini perubahan paradigma guru lebih prioritas dibandingkan perubahan kurikulum. Kami berharap daripada diperuntukkan bagi perubahan Kurikulum yang dibuat tergesa-gesa, anggaran dapat dialokasikan untuk pusat-pusat training para guru agar guru memiliki perubahan paradigma yang signifikan dalam mengajar. Tanpa perubahan paradigma, perubahan kurikulum tidak ada artinya, dan hanya sekadar menghabiskan anggaran negara.

Berdasarkan realitas yang kami kemukakan di atas, kami atas nama Insan Pendidikan Kristen dan Katolik di Indonesia meminta pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 demi kebaikan bersama.

Menurut hemat kami lebih baik waktu yang ada dipakai untuk menyempurnakan Kurikulum 2013 dengan pematangan infrastruktur yang dibutuhkan, agar perubahan Kurikulum dapat menyumbang secara optimal bagi proses pendidikan bangsa.

(Sumber: Milist Pendidikan Katolik)

http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2013/04/kurikulum-2013-hasilkan-generasi-rapuh.html

Kurikulum 2013 Hasilkan Generasi Rapuh
Senin, 08 April 2013

Komunitas Katolik Protestan Peduli Pendidikan Indonesia (K2P3I) menganggap Kurikulum 2013 hanya akan menghasilkan generasi yang rapuh.

Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Romo Mardiatmadja, mengatakan bahwa kurikulum yang akan dijadikan pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini akan membuat guru sulit berkembang dan hanya menghafal materi yang berasal dari buku babon. Sementara tujuan agar siswa menjadi anak yang kreatif pun susah dicapai.

“Guru memang dimudahkan, tapi apa lalu selesai di situ? Tentu tidak. Satu guru dengan guru yang lain itu berbeda, satu kelas dengan kelas yang lain itu berbeda. Tidak bisa diseragamkan begitu saja,” kata Mardi saat jumpa pers tentang Penundaan Kurikulum 2013 di KWI Cikini, Jakarta, Senin (8/4/2013).

“Menurut ilmu psikologi dan pendidikan, masalah intra dan interpersonal harus diperhatikan dalam mendidik. Pada kurikulum ini, peran guru untuk mendidik tidak tampak. Guru hanya jadi pawang atau mentor. Akibatnya, anak-anak hasil kurikulum ini menjadi generasi rapuh,” imbuh Mardi.

Selain hilangnya peran guru, metode integratif dalam kurikulum ini juga berdampak pada rapuhnya generasi muda nantinya. Dia mencontohkan seorang anak yang mempelajari nilai-nilai kedisiplinan atau toleransi yang dikaitkan dengan matematika. Hal itu, kata Mardi, tentu bukan perkara yang mudah.

“Ilmu matematikanya tidak semua masuk, budi pekertinya juga tidak sepenuhnya masuk. Anak-anak ini kemudian menjadi rapuh. Ini membahayakan bangsa,” katanya.

“Pertimbangan terbaik adalah mengubah paradigma guru menjadi seorang teman, rekan dalam belajar. Tanpa perubahan paradigma ini, perubahan kurikulum tidak ada artinya,” tandasnya.

(Kompas.com – 8 April 2013)

http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2013/04/self-plagiarism-atau-auto-plagiat.html

“Self-Plagiarism” atau Auto-Plagiat
Muhadjir Effendy, Selasa, 09 April 2013

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gencar mencegah dan memberantas praktik plagiat, terutama sejak keluar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Hasilnya, sungguh mengejutkan.

Pelakunya bukan hanya dosen dan mahasiswa, melainkan juga guru. Bahkan, politisi. Pada permendiknas itu, plagiat didefinisikan “Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”. Pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan, praktik plagiat mencakup sesuatu yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, ataupun dimuat.

Selain plagiat, ada soal ikutan yang tak tercantum dalam Permendiknas No 17/2010, yaitu “auto-plagiat”, terjemahan dari bahasa Inggris self-plagiarism. Ensiklopedia elektronik Wikipedia menulis, self-plagiarism adalah pemakaian lagi karya sendiri secara signifikan, identik, atau mendekati identik, tanpa memberi tahu tindakan itu atau tanpa merujuk karya aslinya.

Istilah self-plagiarism masih pro-kontra. Stephanie J Bird, penulis Self-plagiarsm and dual and redundant publications: What is the Problems?, misalnya, menganggap pemakaian istilah itu tak tepat karena definisi plagiat mensyaratkan ada “pihak lain” yang dicurangi. Sementara, dalam hal pemakaian kembali karya sendiri itu tak ada pihak lain yang dicurangi. David B Resnik, ahli bioetika dari National Institutes of Health, AS, tak keberatan dengan istilah self-plagiarism karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjujuran. Namun, memang bukan pencurian intelektual.

Pertanyaannya, apakah semua pemakaian kembali karya ilmiah, baik sebagian maupun keseluruhan, baik dalam pembuatan, pemuatan, publikasi, maupun presentasi (tanpa menyebut sumber secara memadai), dianggap auto-plagiat? Kalau benar, rasanya tiada ilmuwan, dosen, atau akademisi yang tak sering melakukannya.

Perbedaan pandangan tentang auto-plagiat juga pada tiap keilmuan. The Journal of International Business Studies (JIBS), misalnya, tegas memasukkan auto-plagiat bagian dari kode etik yang harus dihindari penulis. Pada JIBS Code of Ethics for Authors dinyatakan, self-plagiarism adalah tindakan yang tak bisa diterima.

Beda lagi The American Political Science Association (APSA) yang hanya memasukkan masalah plagiat dalam kode etiknya, yang didefinisikan: “Dengan sengaja mengambil hasil karya orang lain sebagai karya miliknya”, namun tak menyinggung masalah auto-plagiat. Pada A Guide to Professional Ethics in Political Science (2008) yang diterbitkan APSA malah diatur masalah pengulangan publikasi ilmiah. Misalnya, dinyatakan bahwa tesis bila dipublikasikan sebagian atau keseluruhan oleh penulisnya, yang bersangkutan tak punya kewajiban etik memberitahukan. Pun penulis dibolehkan mengirim suatu naskah kepada lebih dari satu jurnal profesional, namun wajib memberitahukannya kepada editor.

Pamela Samuelson, profesor ilmu hukum dan informasi Universitas California, Berkeley, menyebut beberapa alasan kapan pengulangan publikasi suatu karya ilmiah dibolehkan. Dalam tulisannya Self-Plagiarism or fair use? ia mengemukakan, pengulangan publikasi ilmiah terdahulu boleh dilakukan apabila: karya ilmiah itu perlu dikemukakan lagi sebagai landasan karya ilmiah berikutnya; bagian dari karya ilmiah terdahulu itu terkait bukti dan alasan baru pada karya berikutnya; sasaran yang dituju publikasi karya ilmiah itu beragam karena sifatnya yang multidisiplin, sehingga publikasi di media yang berbeda diperlukan untuk menjangkau komunitas multidisiplin.

Ada pendapat, auto-plagiat terjadi bila dalam pengulangan karya tak disertai catatan rujukan memadai atas karya terdahulu. Lalu, muncul pertanyaan, haruskah penulis membuat catatan rujukan atas karyanya sendiri? Sebab, secara logika, semua batang tubuh teks suatu karya ilmiah yang tak merujuk karya orang lain, secara implisit bersumber dari yang bersangkutan. Jadi, tak perlu dibuat catatan rujukan. Pendapat lain, auto-plagiat itu pelanggaran ringan, tak perlu diatur.

Akan tetapi, ada praktik pemakaian kembali karya sendiri yang bisa dikategorikan pelanggaran etika akademik serius, karena ada unsur curang. Misalnya, pengulangan karya yang hak ciptanya sudah milik pihak lain, mahasiswa yang menggunakan karya ilmiahnya untuk memenuhi tugas pada lebih dari satu mata kuliah, atau pemakaian ulang karya ilmiahnya untuk tugas akhir yang mensyaratkan orisinalitas (skripsi, tesis, atau disertasi).

Bagi dosen, bila menggunakan karya ilmiahnya (lagi) untuk usulan kenaikan pangkat, padahal karya itu telah digunakan untuk maksud sama.

Namun, memang, kalau semua pengulangan karya dianggap pelanggaran, betapapun ringan pelanggaran itu, mungkin bisa menghambat tugas dosen atau ilmuwan. Padahal, menurut UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 12 Ayat (2), tugas dosen sebagai ilmuwan tak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, tapi harus menyebarluaskannya.

Mengingat pemakaian istilah auto-plagiat bermakna negatif sudah umum, sementara penggunaan dan batasan istilahnya masih kontroversial, perlu kiranya pedoman soal itu. Mungkin bisa lewat revisi Permendiknas No 17/2010 sehingga para penilai sejawat punya acuan pasti ketika menilai karya ilmiah sejawatnya. Jadi, tak bias penilaian.

Muhadjir Effendy Dosen Universitas Negeri Malang; Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
(Kompas cetak, 9 April 2013)

http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/kurikulum-2013-mengkhawatirkan.html

Kurikulum 2013 Mengkhawatirkan
Baskoro Poedjinoegroho ;  Pemerhati Pendidikan, Koordinator Forum Studi Pendidikan, Mantan Direktur SMA, MEDIA INDONESIA, 09 April 2013

Kurikulum yang konon akan dipaksakan berlaku mulai tahun ajaran baru 2013-2014 adalah kurikulum yang menghebohkan. Menghebohkan, lantaran hingga saat ini, daya nalar pemerhati pendidikan, termasuk penulis, tak cukup untuk memahaminya. Yang tidak bermutu, konon, bukan kurikulumnya, tetapi yang mengkritisi itulah yang tidak memahaminya, demikian pendapat Mendikbud dan jajarannya saat menepis catatan kritis Kurikulum 2013.

Bahkan tak jarang ungkapan ‘mengagetkan’ pun muncul dari Kemendikbud/staf ahli, seperti saat ‘sosialisasi’ (searah tanpa dialog seimbang) Kurikulum 2013 pada 28 Maret 2013, kirakira: “Jumlah pemain inti pendidikan yang mendukung kurikulum 2013 banyak”, “Kami adalah ahli karena mantan rektor PT”, “Niat baik kami untuk memperbaiki kualitas pendidikan jangan dihalanghalangi”, “Kami yakin dengan kurikulum 2013 anak-anak Indonesia akan suka belajar”. Lalu, respons-respons pun dibingkai dengan pernyataan bahwa ‘Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaik di Indonesia yang pernah ada’. Bagaimana bisa?

Kurikulum Mengkhawatirkan

Respons-respons dari Kemendikbud/jajarannya sangat jauh dari tradisi akademis yang mengedepankan logika lurus dan keterbukaan berdialog. Sebab, untuk menemukan yang baik dan benar, hal itu diperlukan, terutama bila dibumbui dengan nuansa emosional. Mestinya harus disadari bahwa kurikulum adalah milik publik. Catatan kritis atas kurikulum 2013 yang mengemuka bukan lantaran tidak menghendaki perbaikan kualitas pendidikan, melainkan karena kurikulum tersebut sungguh dalam  keadaan kritis dan akan membuat kritis anak bangsa bila dipaksakan berlaku. Baik proses penyusunannya maupun isinya berindikasi dipaksakan dan dalam ketergesaan sehingga penalarannya susah dimengerti. Apalagi dengan penjelasan lisan yang penuh dengan jargon-jargon mentereng yang meninabobokan, tanpa data yang bisa dicermati.

Dari seluruh komponen kurikulum, Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD adalah hal yang paling perlu dicermati. Karena pada kedua unsur itu, tertulis apa yang mesti dicapai peserta didik melalui proses mengajar-belajar. Kualitas anak bangsa akan ditentukan KI/KD. Oleh karena itu, seharusnya dan sewajibnya KI/KD yang digelar Mendikbud/jajarannya ketika presentasi Kurikulum 2013 di hadapan khalayak terkesan disembunyikan.

Nah, bila kita mengkritisinya, KI/KD sangat kental dengan nuansa ideologis-spiritualistis (ada juga yang menyebutnya teokratis?) yang menenggelamkan bobot edukatif-pedagogisnya. Selain itu, tingkat atau bukti ketercapaiannya pun susah diukur. Kalaupun merupakan derivasi nilai dari UUD, terkesan dipaksakan, dipas-paskan. Contoh, pertama, Ekonomi kelas XI, KI: “Menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya”; KD (1.1): “Melakukan kegiatan akuntansi berdasarkan ajaran agama.“ Kedua, IPA kelas VIII, KI: “Menanggapi dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya“; KD: “Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi kehidupan dalam ekosistem dan peranan manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya.“
KI/KD yang dipaksakan semacam itu sangat mengkhawatirkan. Apalagi bila terlalu sering disuarakan bahwa kurikulum 2013 dengan KI/KD semacam itu akan melahirkan anak bangsa yang toleran, mencintai Tuhan Allah dan sesama, dan suka belajar. Kekhawatiran mendalam penulis adalah bahwa yang akan terjadi di kemudian hari adalah yang sebaliknya!

Kerumitan Indikator

KI/KD semacam itu pada gilirannya akan sulit dirumuskan dalam indikator-indikatornya. KI/KD perlu untuk dirumuskan dalam indikator-indikator yang rumit dan sangat kompleks pula. Pada akhirnya membuat pusing tujuh keliling dalam penilaiannya (assessment) lantaran diperlukan penilaian yang sangat komprehensif untuk mengukur ketercapaian indikator.

Pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum 2013 memiliki penilaian untuk mengukur hal tersebut? Terindikasinya kurikulum ini tidak memuat konsep utuh perihal penilaian atau pengukuran keberhasilan belajar peserta didik. Misal, KI/KD IPA kelas VIII di atas, indikator yang tertulis adalah `Mengagumi mata sebagai alat indra ciptaan Tuhan’. Untuk penilaian sikap, rubrik yang ditulis adalah `Menunjukkan ekspresi kekaguman terhadap mekanisme penglihatan mata manusia dan mata serangga dan/atau ungkapan verbal yang menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan’.

Rubrik tersebut sangat susah dimengerti penalarannya dan mengulangi apa yang tertulis dalam indikator, `ekspresi keka guman…’ untuk menjelaskan ‘kekaguman’ terindikasi tidak disusun dengan cermat dan tepat.

Jangan-jangan silabus dan indikator-indikator dari seluruh mata pelajaran dipresentasikan mirip dengan itu. Padahal, penilaian (assessment) adalah unsur sangat penting dalam proses mengajar-belajar, tetapi terkesan direncanakan secara terpaksa. Kurikulum 2013 sangat mengkhawatirkan karena sama sekali tidak mencerdaskan guru dan peserta didik.

Implikasi lebih lanjut akan mengena pada diri guru. Di antaranya, seperti saat menentukan strategi, proses mengajar-belajar, di dalam kelas akan sangat time-consuming, dan sangat rumit untuk memastikan ketercapaian indikator serta penilaian. Padahal harus diingat bahwa guru sendiri senantiasa memiliki persoalan keterbatasan waktu dalam menjalankan proses mengajarbelajar. Kecuali bila guru sekadar diminta untuk menjalankan silabus yang sudah dibuatkan orang lain. Apakah akan berlangsung ala kadarnya?

Backward Design

Oleh karena itu, penulis mengusulkan pengenaan pola pikir Backward Design (BD). BD adalah sebuah pola pikir penyusunan sebuah kurikulum dengan menentukan tujuan pembelajaran (goal), merancang bukti hasil belajar (evidence/assessment), dan merencanakan strategi pembelajaran (strategy) atau proses mengajar-belajar. BD sangat mengandalkan kesediaan guru untuk terlibat aktif dalam merancang kurikulum demi tercapainya tujuan yang dibutuhkan peserta didik. Jadi, kurikulum BD sangat kontekstual. Apalagi dengan alur penggarapan yang sangat jelas, beraturan, dan terencana alias curriculum by design (Jay Mc Tighe & Grant Wiggins, Understanding by Design).

Memang langkah kedua dan ketiga bisa dibalik serta hasilnya mirip. Itu namanya kebetulan (by chance). Hemat penulis, apabila kurikulum didesain dengan pola BD niscaya banyak keuntungan yang mencerdaskan akan dipetik sebagai pengganti pembengkokan nalar. Lantaran semua bukti ketercapaian yang menjawab kebutuhan peserta didik akan lebih terjamin untuk diukur atau dinilai.

Jadi, pola pikir itu lebih menjamin ketercapaian tujuan (KI, KD, indikator). Di samping itu, lebih menjamin kesesuaian antara strategi mengajar-belajar yang dipergunakan guru di dalam kelas dengan tujuan mengajar-belajar atau juga rancangan bukti belajar yang diinginkan. ●

http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2013/04/kurikulum-2013-untuk-siapa-siti.html

Kurikulum 2013, Untuk Siapa?
Siti Juliantari, Rabu, 10 April 2013

Nelson Mandela pernah berujar: “Pendidikan adalah senjata terkuat yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia.” Tapi tidak demikian di Indonesia. Kebijakan pendidikan yang amburadul, selalu mengorbankan dua pelaku penting pendidikan: guru dan murid. Namun sepertinya ini bukan masalah bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dengan asyiknya tengah merancang Kurikulum 2013.

Di penghujung tahun 2012, pemerintah melalui Kemdikbud membuat keputusan mengagetkan, yaitu mengubah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dengan Kurikulum 2013 yang dianggap dapat memecahkan masalah  pendidikan di Indonesia.

Pemerintah meyakini Kurikulum 2013 dapat menyiapkan anak didik yang memiliki kompetensi mumpuni, menjawab tantangan zaman, mendorong kreatifitas, meningkatkan kemampuan matematika, mengakrabkan anak didik dengan data, hingga mengajarkan budi pekerti.

Pemerintah juga kerap mengatakan, rendahnya hasil riset internasional tentang kualitas siwa di Indonesia, membuat Kurikulum 2013 “penting dan genting”. Kemdikbud juga pernah menyatakan bahwa kurikulum 2013 adalah yang terbaik di dunia, dirancang oleh para profesor, jadi tidak mungkin salah. Bagi yang menolak kurikulum 2013, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, bukanlah pemain inti dalam pendidikan nasional (Kompascom, 30/03). Nuh menegaskan, pemain inti Kurikulum 2013, adalah penyelenggara dan pemilik sekolah. “Yang ramai nolak itu yang enggak punya sekolahan dan bukan pengelola sekolahan,” demikian seperti dilansir media.

Padahal, Koalisi Tolak Kurikulum 2013 bukan tak pernah mengajak Kemdikbud bicarakan kurikulum 2013. Tapi Kemdikbud tetap ngotot. Koalisi juga selalu siap diajak debat terbuka, bahkan aktif mengajak. Tapi Kemdikbud tidak mau. Bahkan, hari Minggu lalu (7/4), di Universitas Negeri Jakarta, tempat kuliah para calon guru, berlangsung diskusi Kurikulum 2013. Namun Wamendikbud Musliar Kasim tidak hadir.

Akhirnya, Kurikulum 2013 hanya menjadi satu lagi rancangan tambal sulam di tengah lautan persoalan pendidikan.

Karena riset internasional

Kemdikbud selalu mengatakan bahwa alasan perubahan kurikulum karena rendahnya hasil riset internasional yang mengukur kualitas murid, yaitu PISA, TIMSS, dan PIRLS.

Programme for International Student Assessment atau PISA, adalah evaluasi sistem pendidikan negara-negara di dunia. PISA menilai kemampuan kognitif dan keahlian membaca, matematika dan sains. Pada tahun 2009, PISA memperlihatkan rata-rata siswa Indonesia hanya menguasai pelajaran sampai level 3 dari 6 level. Dalam hal membaca, Indonesia berada di peringkat 57, matematika di peringkat 61, dan sains di peringkat 60, dari 65 negara.

Kemudian, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), studi internasional untuk mengukur prestasi matematika dan sains siswa SMP. TIMSS membagi penilaian dalam empat kategori, yaitu rendah, menengah, tinggi, dan lanjutan. Hasil penelitian TIMSS memperlihatkan 95% siswa Indonesia hanya mampu menyelesaikan soal hingga tingkat menengah atau intermediate.

Riset berikutnya, Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) adalah studi internasional tentang literasi membaca (melek huruf) untuk siswa Sekolah Dasar. PIRLS diselenggarakan lima tahun sekali. Pada tahun 2011, PIRLS diikuti oleh 45 negara. Hasilnya memperlihatkan bahwa peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke 41 dari 45 negara dalam literasi membaca.

Pemerintah mengartikan hasil ketiga penelitian di atas bahwa kurikulum yang ada sekarang, berbeda dengan tuntutan zaman global. Sehingga obat mujarabnya adalah Kurikulum 2013. Setidaknya ada tiga sisi yang bisa kita gali soal sengkarut Kurikulum 2013, yaitu: menabrak dasar hukum, anggarannya yang meroket, serta isi kurikulum yang membuat geleng-geleng kepala.

Menabrak dasar hukum

Dalam merancang program apapun, termasuk kurikulum, pemerintah harus berpatokan pada Undang-undang. Pasal 36 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), jelas menyebut bahwa pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan.

Tapi, Kemdikbud tidak mengacu pada standar pendidikan nasional dalam membuat Kurikulum 2013. Yang ada, Kemdikbud membuat Kurikulum 2013 terlebih dahulu duluan, baru kemudian meralat standar nasional pendidikan. Jadi, setelah kurikulum 2013 diganti, baru kemudian Kemdikbud ramai-ramai berusaha merevisi PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Dari dasar hukummya saja, Kurikulum 2013 sudah bermasalah. Bukannya memulai dari Undang-undang, Kemdikbud malah menabraknya.

Kurikulum 2013 juga dibuat tanpa perencanaan matang. Dalam waktu singkat enam bulan, cling! Kurikulum langsung jadi. Masyarakat juga berhak mencatat, Kemdikbud tidak pernah mengevaluasi kurikulum sebelumnya (KTSP 2006). Tanpa evaluasi, Kemdikbud gagah berani tetap merancang Kurikulum 2013. Padahal, KTSP 2006 saja masih belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Sekarang, sudah mau ganti lagi.

UU Sisdiknas pasal 36 ayat (2) juga menyebutkan bahwa kurikulum di semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Tapi saat ini, seluruh buku disusun secara terpusat. Buku panduan untuk guru juga dibuat di pusat. Bagaimana mau mengembangkan potensi daerah?

Kemudian, di PP No. 17 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang disebut kurikulum adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi harusnya, kalau Kemdikbud mau mengubah kurikulum, UU dan PP-nya yang harus dibereskan dahulu, baru mengubah kurikulum. Bukan asal mengubah, tapi menabrak macam-macam peraturan.

Anggaran yang meroket

Proses penyusunan Kurikulum 2013 rawan korupsi. Indikasinya terlihat dari proses penganggaran yang tidak terencana dengan baik. Kemdikbud awalnya mengajukan anggaran 684 miliar-yang kemudian disetujui DPR sebesar 631 miliar. Kemudian naik jadi 1,4 triliun. Lalu melesat lagi jadi 2,49 triliun.

Ketika dana meroket jadi 2,49 triliun, Kemdikbud akan mencomot Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 748 miliar dan dari APBN 2013 yang relevan seperti pelatihan guru, sebesar 1,1 triliun, untuk menambal kekurangna.

Mencomot DAK juga bukan perkara gampang. Sebenarnya, DAK dipergunakan untuk membiayai pengadaan sarana, prasarana sekolah, dan buku. Mencomot DAK untuk mendanai Kurikulum 2013, jelas dapat mengganggu perencanaan sekolah yang berbasis kebutuhan riil. Sekolah boleh jadi harus membatalkan kebutuhan riilnya, demi DAK dipakai untuk menalangi biaya Kurikulum 2013.

Saat ini, yang masih jadi masalah di DPR adalah proses perubahan mata anggaran di APBN 2013 yang mau digunakan untuk Kurikulum 2013. Karena APBN 2013 sudah disahkan, otomatis perubahan mata anggaran tidak bisa dengan mudah dilakukan. Pemerintah tidak bisa seenaknya tergesa mengubah-ubah penggunaan anggaran untuk Kurikulum 2013.

DPR masih belum menyetujui anggaran Kurikulum 2013 selain yang 631 miliar. Saat ini, DPR punya peranan penting untuk menyetujui atau menolak anggaran ini. Semoga DPR berpikir jernih, dan lagipula DPR harus bertindak sesuai UU No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan perubahan mata anggaran dalam APBN harus disetujui dahulu oleh DPR.

Namun, kalau kita tengok, waktu pencairan anggaran dan masa reses DPR yang dimulai sekitar 12 April 2013, merupakan waktu yang sempit. Sedangkan kurikulum 2013 harus diterapkan pada tahun ajaran baru Bulan Juli 2013. Belum lagi masalah buku dan pelatihan guru. Waktu yang sempit ini menimbulkan potensi pengadaan buku dan pelatihan guru yang tidak sesuai aturan. Sirine tanda bahaya harus dinyalakan.

Kemdikbud, mana dokumen resmi Kurikulum 2013?

Kemdikbud sampai saat ini juga belum memberikan dokumen resmi Kurikulum 2013. Masyarakat, bahkan Panitia Kerja (Panja) Kurikulum DPR RI juga belum pernah melihat dokumen kurikulum yang resmi dan final. Ibaratnya, kita seperti meributkan barang abstrak yang tak jelas rimbanya. Selama ini, yang beredar di masyarakat hanyalah sekumpulan lembaran (slide) power point berisi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013. Profesor bidang Sosiologi Universitas Indonesia Thamrin Tomagola mengatakan, “Kurikulum 2013 sarat dengan dua muatan dogmatis-ideologis: nasionalisme sempit dan religiusitas artifisial/ kulit.”

Empat Kompetensi Inti (KI) dalam Kurikulum 2013 adalah: semangat religius; sikap sosial sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa; ketiga, pengetahuan baik yg faktual, konseptual, prosedural, meta kognitif; dan keempat, aplikasi KI 1 sampai dengan 3 merupakan satu kesatuan. KI 1 dan 2 tidak diajarkan langsung (indirect teaching). Kompetensi Inti mengikat semua Kompetensi Dasar semua mata pelajaran, dan Kompetensi Inti 1 mengutamakan semangat religius.

Kurikulum 2013 juga akan menghapus Bahasa Inggris dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ini tentu bertentangan dengan semangat yang sering diutarakan Kemdikbud, bahwa pendidikan nasional harus mampu berkompetisi di tingkat global. Bagaimana caranya, jika Bahasa Inggris dan TIK dihapus? Bagaimana dengan para guru yang mengajar Bahasa Inggris dan TIK? Mereka akan kehilangan pekerjaan. Apakah ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Kemdikbud?

Selain itu, metode pembelajaran tematik integratif adalah salah satu aspek yang diunggulkan dalam Kurikulum 2013. Padahal, Kurikulum 2006 pun selalu mempromosikan metode tematik integratif. Sehingga, metode ini bukan barang baru lagi yang perlu disanjung-sanjung.

Untuk kelas 1 sampai 3 Sekolah Dasar, pemerintah mencoba menyatukan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Para penyusun kurikulum tampaknya mengambil salah satu kalimat yang ada pada Kompetensi Inti, kemudian dikait-kaitkan dengan materi-materi yang akan diajarkan.

Dalam dokumen Kompetensi Inti dan Kompetensi yang berhasil kami dapatkan, beginilah contoh penyatuan tersebut dalam mata pelajaran Matematika Kelas X, yaitu: disiplin, konsisten dan jujur  dan aturan eksponen dan logaritma. Kedua, perbedaan di dalam masyarakat majemuk dan persamaan dan pertidaksamaan linier. Ketiga, mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Itulah kompetensi kurikulum yang disebut-sebut terhebat di dunia.

Kebijakan pendidikan juga seringkali tak pikirkan nasib guru. Sekarang, Kurikulum 2013 hanya kembali akan menjadikan guru sebagai korban. Penyediaan silabus untuk perlengkapan ajar bagi guru juga kerap disebut-sebut pemerintah untuk mencari dukungan masyarakat. Padahal, ini mematikan kreatifitas guru dalam mengajar. Pokoknya mengacu pada buku yang dititahkan pusat.

Dari data Uji Kompetensi Guru (UKG) yang juga merupakan proyek Kemdikbud, terlihat bahwa mutu guru di Indonesia rendah. Dengan mutu guru yang masih rendah, apakah guru dapat mengajar Kurikulum 2013 dengan baik? Pelatihan juga tidak lantas bisa menjadi obat manjur untuk meningkatkan mutu guru. Mutu guru tak bisa sekonyong-konyong naik dengan pelatihan beberapa hari.

Akhir Maret lalu, kami juga mendapat kabar bahwa penulisan buku induk (buku yang akan menjadi standar penulisan buku bagi penerbit), belum selesai ditulis. Bahkan buku induk untuk SMA/ SMK sama sekali belum dikerjakan, alias masih nol. Tapi, bagaimana buku induk mau cepat selesai, kalau dokumennya saja masih berganti-ganti mengikuti maunya Kemdikbud?

Bahkan, Desember 2012 lalu, ketika dokumen kurikulum belum jadi dan uji publik baru akan dijalankan, Kemdikbud sudah pernah mengumpulkan penerbit-penerbit untuk membahas buku. Bagaimana bisa?

Sekarang, kita sudah memasuki Bulan April, sementara Bulan Juli semua buku harus sudah selesai dan terdistribusi. Apakah sempat?

Pengadaan, akankah mengada-ada?

Bukan hanya segi isi buku, proses pengadaan buku juga rawan korupsi. Ini sudah rahasia umum. Tahun 2007, terjadi kasus korupsi di Kemdikbud dalam lelang pencetakan buku keterampilan fungsional. Pelaku korupsinya tak lain adalah pejabat Kemdikbud sebagai panitia lelang dengan modus mark up (penggelembungan). Pengadaan buku Kurikulum 2013 tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi. Ingat, anggaran buku Kurikulum 2103 adalah 1,1 triliun rupiah.

Jangan lupa, 77% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah soal pengadaan. Di kurikulum 2013, pengadaan buku dianggarkan 1,1 triliun. Bukan uang kecil. Namun, diskusi yang terjadi di masyarakat, turut menentukan arah keputusan anggaran di DPR. Bersuaralah menolak Kurikulum 2013, mumpung masih bisa.

Jangan tumbalkan guru dan murid!

Kurikulum 2013 yang tak matang dan masih dipaksa jalan, sungguh membuat heran. Kurikulum yang compang-camping baik dari segi isi, menabrak aturan hukum, ketiadaan dokumen resmi yang bisa diakses baik masyarakat dan DPR, serta dana yang angkanya tak main-main, membuat banyak pihak khawatir: sebenarnya untuk siapa kurikulum ini dibuat? Kurikulum tak bisa hanya jadi ambisi segelintir pejabat. Yang akan terkena dampaknya, jutaan anak Indonesia, jutaan guru. Sebaiknya Kemdikbud merenungkan itu baik-baik.

Jangan jadikan masa depan anak Indonesia sebagai tumbal proyek. Andai kurikulum ini baik adanya: direncanakan dengan matang, substansinya mantap, anggaran tak bermasalah, tentu dukungan akan mengalir. Kenyataannya tidak begitu. Kemdikbud perlu berkaca: apakah kurikulum ini sesuai Undang-undang? Baik untuk murid dan guru? Untuk masyarakat?

Kemdikbud harusnya fokus membenahi kemampuan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan mekanisme penyaluran dana pendidikan yang rawan korupsi. Itu saja dulu.

Carut marut pendidikan nasional bukan hanya soal uang triliunan, tapi menyandera masa depan generasi pembaharu, yang nantinya harus memotong tradisi korup bangsa ini. Tapi bagaimana generasi ini mau memotong tradisi korup, kalau kurikulum yang akan diajarkan pada mereka saja kacau? Guru juga akan kembali menjadi korban bila kurikulum ini jadi diterapkan.

Jika kurikulum yang menjadi landasan belajar anak-anak bangsa begitu kacau dan keliru, bagaimana lagi kita mau mengharapkan perubahan kualitas pendidikan?

Siti Juliantari
Peneliti Indonesia Corruption Watch
Sumber:  http://antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20662%3Akurikulum-2013-untuk siapa&catid=42%3Arokstories&Itemid=106&lang=en

http://www.kopertis12.or.id/2013/04/13/otonomi-dan-ptn-badan-hukum.html

http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/otonomi-dan-ptn-badan-hukum.html

Otonomi dan PTN Badan Hukum
Didi Achjari, Sabtu, 13 April 2013

Otonomi kampus adalah ruh suatu perguruan tinggi. Otonomi kampus tidak sekadar kebebasan mimbar akademik, tetapi juga otonomi non-akademik, antara lain di bidang keuangan, sumber daya manusia, serta pengembangan sarana dan prasarana.

Meski saat ini otonomi kampus diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, masih ada resistansi terhadap UU itu, khususnya terkait isu komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Karena itu, penulis mencoba memaparkan alasan mengapa otonomi non-akademik sangat dibutuhkan secara faktual berdasarkan pengalaman dalam mengelola perguruan tinggi negeri (PTN).

Karakteristik unik PTN yang berbeda dengan satuan kerja pemerintah lain membutuhkan otonomi non-akademik yang lebih luas. Namun, peraturan yang ada cenderung kurang bisa mengakomodasi dan bahkan membatasi gerak PTN melakukan Tri Darma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) perguruan tinggi dengan baik.

Untuk mendapatkan otonomi non-akademik, PTN dihadapkan pada pilihan untuk bermain di dalam ”rumah” atau di luar ”rumah” peraturan yang sudah ada. Pilihan pertama jelas kurang mengakomodasi dinamika PTN. Koridor yang harus dilewati antara lain UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Begitu penerimaan PTN masuk kategori penerimaan negara bukan pajak, segala peraturan di bawahnya akan memagari gerak PTN, seperti dalam hal pengadaan barang dan jasa, penganggaran, dan pelaporan keuangan.

Pilihan kedua lebih masuk akal, yaitu PTN dibuatkan ”rumah” peraturan tersendiri. Rumah baru itu saat ini dimanifestasikan dalam bentuk PTN berbadan hukum yang diatur UU No 12 Tahun 2012. Dengan kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah, PTN badan hukum bisa memiliki aturan main yang lebih sesuai dengan karakteristiknya dan memungkinkan untuk berkembang lebih baik. Kebutuhan akan otonomi non-akademik bagi PTN badan hukum sebenarnya merupakan amanah UU No 12 Tahun 2012 Pasal 89 Ayat 3, yang menyatakan, perlu ditetapkan PP tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTN badan hukum.

Empat alasan pokok

Pentingnya otonomi non-akademik tercermin dari berbagai kondisi berikut. Pertama, tahun anggaran pemerintah, Januari sampai Desember, tak sama dengan tahun akademik (tahun ajaran) yang dimulai Juli sampai Juni tahun berikutnya. Di PTN biasa, pada akhir tahun sisa saldo kas harus disetorkan kembali ke negara. Di sisi lain, sering kali kegiatan Tri Darma-misalnya riset atau ujian tetap-harus berjalan awal tahun. Padahal, dana DIPA sering kali belum cair.

Terkait perbedaan siklus itu, bagi auditor, pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa di laporan keuangan akhir tahun PTN badan layanan umum atau eks badan hukum milik negara (BHMN) menyisakan saldo kas? Ini menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan saldo kas PTN itu adalah keuntungan. Perlu diketahui, saldo kas tersebut adalah bagian dari penerimaan tahun ajaran berjalan untuk semester kedua. Situasi semacam ini menunjukkan institusi pendidikan, khususnya PTN, tidak dapat disamakan perlakuannya dengan institusi pemerintah lainnya.

Kedua, sisi permasalahan sumber daya manusia. Meski PTN badan hukum (dulu PT BHMN) bisa merekrut dosen dan tenaga kependidikan, karier dan penggajian tak bisa disinkronkan dengan sistem penggajian PNS. Sistem anggaran pemerintah bukan block grant yang memberi otonomi kepada PTN untuk menggunakan anggarannya.

Ketiga, sistem pelaporan keuangan pemerintah kurang bisa mengakomodasi laporan keuangan PTN yang bisa lebih kompleks dibandingkan laporan keuangan satuan kerja pemerintah. Dalam menjalankan Tri Darma, PTN bisa punya rumah sakit, asrama, wisma, laboratorium, dan unit usaha. Konsekuensinya, dalam hal sistem pelaporan keuangan, PTN membuat laporan yang menggunakan standar akuntansi nirlaba, yaitu PSAK 45 dan standar akuntansi instansi. Kewajiban akuntabilitas dengan membuat dua jenis laporan keuangan tersebut sangat tidak efisien waktu dan tenaga. Kerumitan ini ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada laporan keuangan kementerian/lembaga yang hanya mengacu pada standar akuntansi instansi.

Keempat, ketika keuangan PTN mengacu kepada UU Keuangan Negara, proses pengadaan barang dan jasa harus mengikuti peraturan pemerintah yang belum tentu cocok dengan siklus akademik dan kebutuhan hilirisasi produk penelitian. Dengan otonomi non-akademik, PTN bisa merancang sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan karakteristiknya.

Sebagai PTN yang pernah menjadi BHMN, banyak manfaat yang dirasakan dari otonomi non-akademik. Di bidang keuangan, sebagai contoh, penggunaan dana internal bisa menalangi keterlambatan cairnya beasiswa mahasiswa dan dosen yang tugas belajar. Di kegiatan kemahasiswaan, kegiatan yang sangat dinamis sering kali tidak terakomodasi di sistem penganggaran pemerintah yang jadwalnya sangat kaku dan nilainya kurang memadai.

Sebenarnya, sejak 2000 pemerintah melalui PT BHMN telah mencoba memberi otonomi akademik dan non-akademik yang lebih besar kepada beberapa PTN. Otonomi tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kinerja PT BHMN, misalnya, tercermin dalam sejumlah indikator seperti akreditasi dalam dan luar negeri.

Cermin prinsip demokrasi

Tentu saja harus diakui, prestasi PT BHMN itu tidak lepas dari sejumlah kritik, misalnya komersialiasi kampus. Namun, kritik tersebut dijawab pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, antara lain penghapusan uang pangkal di PTN dan pemberian beasiswa Bidik Misi kepada mahasiswa tidak mampu. UGM juga telah membuka akses bagi mahasiswa tidak mampu dengan memberi beasiswa dan menerima mahasiswa Bidik Misi yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Secara kelembagaan, otonomi non-akademik dalam bentuk PTN badan hukum lebih mencerminkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan check and balance. Otonomi tersebut memberi peran serta kepada masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk ikut dalam pengawasan pengelolaan PTN melalui Majelis Wali Amanat. Upaya untuk membatalkan pasal-pasal terkait PTN badan hukum akan mengebiri peran mahasiswa, alumni, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan PTN badan hukum.

Selain itu, kekhawatiran akan adanya komersialisasi dan liberalisasi pendidikan di balik UU No 12 Tahun 2012 merupakan hipotesis yang perlu diuji lebih lanjut dengan data empiris. Dugaan dan prasangka bukanlah bukti empiris yang layak dijadikan alat untuk menguji hipotesis secara ilmiah.

Akhirnya, mari kita lihat permasalahan otonomi pendidikan tinggi ini secara jernih, arif, dan komprehensif. Sejarah akan mencatat siapa pihak yang menjadi pendukung kemajuan dan kemandirian bangsa melalui pendidikan tinggi dengan tetap memberikan otonomi yang menyeluruh. Akankah sejarah mencatat hal yang sebaliknya?

Didi Achjari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi UGM

http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/sekolah-di-rumah.html

http://doa-bagirajatega.blogspot.com/2013/04/sekolah-di-rumah-daniel-mohammad-rosyid.html

Sekolah di Rumah
Daniel Mohammad Rosyid, Sabtu, 13 April 2013

Sudah makin jelas, di abad internet ini belajar sebagai jantung pendidikan kian tak membutuhkan sekolah.

Google sudah banyak menggantikan guru. Tembok-tembok sekolah lambat tapi pasti bertumbangan diterjang internet. Sungguh mengherankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih sibuk dengan bongkar pasang kurikulum, sementara sekolahnya sendiri justru terancam ambruk dan tergusur.

Gagasan deschooling (baca: sekolah di rumah) untuk pertama kali disampaikan Ivan Illich pada awal 1970-an saat internet belum ada. Illich berpendapat, begitu pendidikan diartikan sama dengan persekolahan dan dimonopoli oleh sekolah, pendidikan justru jadi barang langka. Akses ke pendidikan justru jadi terbatas. Begitu pendidikan diartikan lebih luas dan tak hanya persekolahan, pendidikan justru lebih mudah diakses. Mengapa? Karena sejumlah institusi di masyarakat, termasuk keluarga di rumah, bangkit untuk memberikan layanan pendidikan bagi warga.

Oleh karena itu, Kemdikbud keliru saat meletakkan taruhan masa depan bangsa ini di sekolah, apalagi di kurikulum. Taruhan terbesar kita justru kepada keluarga di rumah. Memperkuat keluarga jauh lebih efektif untuk mendidik warga muda. Kurikulum hanya resep makan siang di warung dekat rumah yang disebut sekolah. Keluarga di rumahlah yang menyediakan sarapan dan makan malam. Menaikkan upah buruh yang lebih layak akan memperkuat keluarga menyediakan sarapan dan makan malam yang bergizi. Makan siang tidak akan terlalu penting lagi.

Sugata Mitra, profesor teknologi pendidikan, mengatakan, sekolah sudah kuno, tidak kita butuhkan lagi. Dia mengusulkan perlunya self-organized learning environment (SOLE) sebagai model pendidikan baru. Saya ingin mempertegas bahwa keluarga adalah model SOLE terbaik yang pernah diciptakan di planet ini. Ki Hadjar Dewantara pun memandang keluarga adalah tempat belajar terbaik, terutama bagi warga belia.

Sekolah di rumah berfokus pada pemberdayaan diri dan keluarga. Adalah logika sekolah yang mengajarkan: makin banyak bersekolah kita akan makin terdidik. Makin banyak rumah sakit, kita makin sehat. Makin banyak kantor polisi, kita makin tertib. Makin banyak tentara dan tank, kita makin aman. Makin banyak masjid dan gereja, kita makin religius. Padahal, yang terjadi adalah sebaliknya: kita makin tidak terdidik, tidak sehat, tidak tertib, tidak aman, dan tidak religius.

Semangat belajar mandiri atau otodidak perlu dipromosikan dan dihargai. Syarat formalistik ijazah untuk berbagai jabatan harus kita buang. Ijazah bukan bukti kompetensi yang meyakinkan. Pendidikan nonformal dan informal perlu lebih kita hargai dan memperoleh perhatian serta alokasi anggaran yang lebih sepadan.

Barat jelas lebih tersekolahkan daripada bangsa ini. Kita mengadopsi konsep sekolah ini dari sana. Namun, kita lihat saat ini, Barat sedang terhuyung-huyung didera sejumlah krisis. Kita harus belajar dari kesalahan Barat. Kemdikbud tidak bisa kita biarkan meletakkan taruhan masa depan bangsa ini di sekolah, apalagi di kurikulum. Taruhan besar bangsa ini ada di rumah.

Daniel M Rosyid Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur
(Kompas cetak, 13 April 2013)

s3ra

About these ads