Kehebatan PKS (Partai Koruptor Sejahtera) membuat rakyat semakin bertambah miskin dan hidup dengan ekonomi biaya tinggi

Kehebatan PKS (Partai Koruptor Sejahtera) membuat rakyat semakin bertambah miskin dan hidup dengan ekonomi biaya tinggi

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/22/10515381/Mulai.Juli.KRL.Ekonomi.Dihapus

Mulai Juli, KRL Ekonomi Dihapus
Zico Nurrashid Priharseno | Jumat, 22 Maret 2013 | 10:51 WIB

KOMPAS/Imam Prihadiyoko
Kereta Ekonomi diesel no lokomotif CC 2018905 yang dikemudikan masinis Riyadi, mogok sekitar 2 menit selepas stasiun Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (26/11/2012)

JAKARTA, KOMPAS.com – Mulai Juli 2013, semua rangkaian kereta api listrik (KRL) ekonomi yang melintasi wilayah Jabodetabek akan dihapus. Nantinya KRL ekonomi akan diganti dengan KRL ber-AC yang pengoperasiannya dilakukan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek.

Kepala Humas Daerah Operasi 1 Jakarta Agus Sutijono mengatakan, semua rangkaian KRL ekonomi yang beroperasi akan dihapus paling lambat pada Juli mendatang.

Sebelum penghapusan KRL Bogor, tahap awal pihaknya akan menghapus terlebih dahulu KRL ekonomi untuk lintas Bekasi dan Serpong pada April 2013 mendatang. Penghapusan selanjutnya pada KRL Bogor secara bertahap sampai Juli 2013.

Menurut Agus, penggantian KRL ekonomi ke AC tidak akan mengganggu jadwal perjalanan. KRL ekonomi tidak akan hilang karena akan langsung diganti dengan KRL commuterline.

Salah satu alasan penarikan KRL ekonomi adalah usia kereta yang sudah tua. KRL ekonomi yang rata-rata dibuat pada tahun 1974 ini memiliki kendala dalam perawatan kereta. Salah satunya suku cadang yang sudah langka di pasaran, bahkan tidak diproduksi lagi.

“Kita sering mengalami kendala dalam memperbaiki kereta ini, spare part yang sudah tidak diproduksi lagi sehingga kami pun lakukan sistem kanibal dengan part kereta yang sudah tidak beroperasi lagi,” ujar Agus saat ditemui di ruang kerjanya di Stasiun Kota, Jumat (22/3/2013).

KRL ekonomi itu pun kerap kali mogok di tengah perlintasan rel sehingga kerap mengganggu seluruh perjalanan KRL di lintasan Jabodetabek. Dari catatan sepanjang tahun 2012, terdapat 1.228 perjalanan KRL ekonomi yang mengalami gangguan. Hal itu menyebabkan 4.217 perjalanan KRL AC ataupun KRL commuterline menjadi terganggu hingga akhir tahun 2012.

“Penyebab kereta mogok itu bervariasi, mulai dari motor penggerak serta mesin kereta yang mendadak mati. Ya namanya juga kereta udah berusia uzur, memang sudah seharusnya diganti,” tambahnya.

Selain itu, jumlah penumpang yang menggunakan KRL ekonomi sejak tahun 2010 sudah mengalami penurunan. Terhitung mulai dari tahun 2009, penumpang yang menggunakan KRL ekonomi sebanyak 86,6 juta penumpang. Lalu tahun 2010 turun menjadi 69,3 juta penumpang, kemudian tahun 2011 kembali turun menjadi 56 juta, hingga pada tahun 2012 pengguna KRL ekonomi menurun menjadi 46,5 juta penumpang.
Editor : Tri Wahono

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/04033398/KRL.Ekonomi.Masih.Diperlukan

KRL Ekonomi Masih Diperlukan
Senin, 25 Maret 2013 | 04:03 WIB

Jakarta, Kompas – Penghapusan Kereta Rel Listrik Ekonomi trayek Bekasi-Jakarta dan Serpong- Jakarta per 1 April 2013 menentang semangat mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Jika KRL Ekonomi dihapuskan, masyarakat belum tentu memilih KRL Commuter Line yang bertarif lebih mahal.

Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi bertarif Rp 1.500-Rp 2.000. Ongkos perjalanan pergi-pulang menjadi Rp 3.000-Rp 4.000. Adapun KRL Commuter Line bertarif Rp 8.000-Rp 9.000, dan ongkos perjalanan pergi-pulang menjadi Rp 16.000-Rp 18.000. Bekasi-Jakarta berjarak 25-30 kilometer. Jika menggunakan sepeda motor, Bekasi-Jakarta hanya akan menghabiskan 2 liter bensin seharga Rp 9.000. Artinya, ada warga yang berpikir akan beralih menggunakan sepeda motor ketimbang Commuter Line yang ongkosnya lebih mahal.

Data jumlah penumpang Januari-Februari 2013 dari Stasiun Bekasi menunjukkan, ada lima perjalanan KRL Ekonomi per hari. Kapasitas angkutnya 3.339 penumpang per hari. Adapun KRL Commuter Line ada 47 perjalanan, dan mengangkut 11.394 penumpang per hari. Jumlah perjalanan KRL Commuter Line hampir sepuluh kali lipat dibandingkan dengan KRL Ekonomi. Namun, daya angkut KRL Commuter Line tidak sampai empat kali lipat KRL Ekonomi.

Penghapusan KRL Ekonomi akan memicu pembelian kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, yang dinilai bisa menghemat pengeluaran biaya transportasi. Pemakaian sepeda motor pun membebani jalan raya, menambah kesemrawutan, dan menimbulkan kemacetan.

Protes

Kepolisian Resor (Polres) Bekasi Kota mendapat informasi, hari ini, Senin (25/3), sekelompok warga berencana berunjuk rasa di Stasiun Bekasi. Mereka akan menolak penghapusan KRL Ekonomi. ”Kami berusaha mengamankan situasi,” ujar Wakil Kepala Polres Bekasi Kota Ajun Komisaris Besar Hero Henrianto Bachtiar, Minggu (24/3).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penumpang Kereta Api Anthony Ladjar mengatakan, amat maklum masyarakat menolak penghapusan KRL Ekonomi. Jika KRL Ekonomi ditiadakan, tarif KRL Commuter Line sebaiknya diturunkan. Tarif KRL Commuter Line yang ideal Rp 3.500-Rp 5.000. Ini didasarkan asumsi pengeluaran transportasi maksimal 10 persen dari penghasilan. Untuk Jabodetabek, penghasilan diasumsikan setara upah minimum regional Ibu Kota yang Rp 2,2 juta. Artinya, pengeluaran untuk transportasi sebaiknya maksimal Rp 220.000 per bulan.

Transportasi massal yang murah, aman, nyaman, dan terjadwal, lanjut Anthony, jadi solusi kemacetan. Jika pemakaian kendaraan pribadi bisa ditekan, pencemaran udara tidak tinggi. Masyarakat juga terhindar dari rasa tertekan akibat kemacetan.

Untuk itu, penurunan tarif amat mungkin dengan mengalihkan subsidi BBM ke tiket KRL. Pengalihan subsidi juga bisa untuk membeli KRL baru.

Wakil Kepala Stasiun Bekasi Supendi mengatakan, penghapusan KRL Ekonomi terus diumumkan dan disosialisasikan.

Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan aktif sebagai anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta menilai, kebijakan penghapusan KRL Ekonomi sebagai tindakan ilegal. ”Penghapusan ini tidak punya basis normatif yang jelas. KRL Ekonomi adalah wewenang pemerintah pusat. Ini dibuktikan dengan kepemilikan infrastruktur dan pemberian dana public service obligation (PSO)/subsidi pemerintah pusat,” kata Tulus.

Alasan pemerintah menghapus KRL Ekonomi, dan jadi Commuter Line karena ingin meningkatkan pelayanan penumpang, menurut Tulus, amat tidak tepat. (BRO/NEL)

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/04042639/Tak.Sempurna.KRL.Tetap.Andalan

PERJALANAN
Tak Sempurna, KRL Tetap Andalan
Senin, 25 Maret 2013 | 04:04 WIB

Macet kini tak hanya terjadi saat hari kerja. Pada akhir pekan, warga Jabodetabek yang ingin berlibur kembali dihajar kepadatan lalu lintas.

Sugeng (40), warga Depok, Jawa Barat, Minggu (24/3), mengatakan, waktunya sehari-hari habis di kantor saat hari kerja atau di mal sewaktu libur, terjebak macet, dan tidur. ”Susah cari waktu untuk yang lain,” tutur pegawai bank itu.

Menghadapi kondisi lalu lintas yang tak tentu itu, Rahma dan suaminya, menjadi pelanggan kereta rel listrik (KRL) menuju dan pulang dari tempat kerja, sebisa mungkin memilih tetap menggunakan KRL saat berlibur.

”Kalau ke Ancol atau sekitar Jakarta Pusat, KRL menjadi andalan kami. Sepanjang perjalanan kami bisa santai,” kata Rahma, warga Taman Tekno, Serpong, itu.

Jika ingin lebih nyaman, KRL AC yang disebut Commuter Line (CL) jadi pilihan. CL dilengkapi gerbong khusus perempuan, pendingin ruangan, dan keamanan yang lebih terjamin dengan banyaknya petugas patroli di dalam kereta.

Minggu kemarin, dengan membeli tiket CL Rp 8.000 per orang, hanya butuh waktu sekitar 30 menit dari Stasiun Rawa Buntu, Serpong, menuju Tanah Abang, Jakarta Pusat.

”Kalau pakai mobil, bensinnya habis berapa dari sini ke Tanah Abang,” kata seorang penumpang CL, Nurhalimah (52).

Kondisi stasiun kereta saat ini juga memadai. Lahan parkir untuk mobil dan sepeda motor cukup luas. Lihat saja di Stasiun Rawa Buntu, Sudimara, Jurang Mangu, dan Pondok Ranji. Di Rawa Buntu, tarif parkir mobil selama setengah hari, Minggu kemarin, hanya Rp 4.000.

Akan tetapi, tetap saja KRL menyandang sederet kekurangan. Di Rawa Buntu, tidak ada papan nama penanda yang menunjukkan keberadaan stasiun. Saat membeli tiket, terkadang petugas tak memberikan uang kembalian dengan benar.

”Kalau tergesa-gesa ngejar kereta, sering kembalian kurang Rp 1.000,” kata Nurhalimah.

Di Tanah Abang, yang menjadi stasiun sentral untuk perjalanan KRL dan KA lintas kota di Jawa, peronnya sempit. Pergantian ke CL lain tujuan Stasiun Kota dan Manggarai sering tak tentu jadwalnya. Kalau ingin melanjutkan perjalanan dengan kendaraan umum, bersiaplah disambut hiruk-pikuk antrean mikrolet, mobil carteran, dan tukang ojek.

Integrasi antarmoda angkutan umum memang jadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh manajemen PT KAI ataupun pemerintah daerah dan pusat. (NELI TRIANA)

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/09314748/Dengarkan.Suara.Hati.Pengguna.KRL.Ekonomi

Unjuk Rasa
Dengarkan Suara Hati Pengguna KRL Ekonomi
Ambrosius Harto Manumoyoso | Senin, 25 Maret 2013 | 09:31 WIB

BEKASI, KOMPAS.com — Hingga pukul 09.30, Senin (25/3/2013), pemblokadean Stasiun Bekasi oleh pengguna KRL masih berlangsung. Penumpang membentangkan spanduk yang mengungkapkan suara hati sekaligus tuntutan. Mereka menolak penghapusan KRL Ekonomi per 1 April 2013, karena dinilai sebagai kebijakan yang tidak bijaksana.

Spanduk putih dibentangkan di antara jalur 2-3. Spanduk itu menutupi moncong KRL Commuter Line yang batal diberangkatkan akibat stasiun sudah dipenuhi massa pengunjuk rasa. Penumpang menghentikan, menghadang, dan menutup seluruh jalur (4 jalur) sehingga tidak ada satu pun kereta yang bisa melintas.

Spanduk itu bertuliskan: Tolong Dengarkan Suara Hati Nurani Kami. 1. Tolak penghapusan KRL Ekonomi. 2. Tambah jadwal perjalanan KRL Ekonomi. 3. Turunkan tarif tiket Computer (seharusnya Commuter) Line. 4. Hapus sistem transit. 5. Semua kereta ekonomi berhenti di St (Stasiun) Bekasi. Anggota Dewan DPRD Bekasi dan Jakarta Dengarkan Suara Rintihan Kami.
Editor : Nasru Alam Aziz

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/13451574/Tiket.KRL.Commuter.Line.Diturunkan

KRL Ekonomi Dihapuskan
MTI: Tiket KRL Commuter Line Harus Diturunkan
Alsadad Rudi | Senin, 25 Maret 2013 | 13:45 WIB

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Ilustrasi: Penumpang Kereta Rel Listrik Ekonomi jurusan Jakarta-Bogor di atap KRL.

JAKARTA, KOMPAS.com – Layanan KRL ekonomi memang sudah sepatutnya dihapuskan demi peningkatan layanan perkeretaapian. Namun, di sisi lain, harga tiket KRL Commuter Line juga harus diturunkan lagi dan di situlah dibutuhkan peran pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menanggapi adanya protes dari masyarakat yang meminta agar layanan KRL ekonomi tidak dihapuskan karena merasa tidak mampu menjangkau harga tiket KRL Commuter Line.

“Saya sendiri setuju kualitas KA perkotaan harus dinaikkan. Meski demikian, kenaikan kualitas ini bisa dilakukan tanpa membebani konsumen,” kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/3/2013).

Lebih lanjut, Danang menjelaskan, selama ini pemerintah cenderung membiarkan PT KAI berjalan sendiri untuk pembiayaan operasional kereta dengan tidak pernah tuntasnya pembahasan mengenai public services obligation (PSO). Padahal di sisi lain, pemerintah mendesak agar PT KAI untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, sudah seharusnya skema penerapan PSO lebih jelas jika memang ada keseriusan dalam pembenahan transportasi massal demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

“Standar pelayanan KA di wilayah Jabodatabek harus ditingkatkan dan disetarakan sehingga perlu ada audit kelayakan operasi kereta. Salah satunya dengan cara menyepakati perhitungan PSO untuk layanan kereta api,” ujar Danang.

Seperti diketahui, PT KAI berencana akan menghapuskan layanan KRL ekonomi mulai 1 April 2013 untuk rute ke Bekasi dan Serpong, dan 1 Juni 2013 untuk rute ke Depok dan Bogor. Nantinya, seluruh layanan kereta di Jabodetabek akan dilayani KRL Commuter Line. Penghapusan KRL ekonomi juga merupakan bagian dari PT KAI untuk meningkatkan pelayanan sesuai Perpres 83 Tahun 2011 tentang penugasan PT KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta di Jabodetabek dan kereta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Editor : Hertanto Soebijoto

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/15322585/Jokowi.Tak.Tahu.Hitungan.Bisnis.Penghapusan.KRL.Ekonomi

Jokowi Tak Tahu Hitungan Bisnis Penghapusan KRL Ekonomi
Indra Akuntono | Senin, 25 Maret 2013 | 15:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak memahami perhitungan bisnis yang menjadi alasan rencana penghapusan kereta rel listrik (KRL) ekonomi di wilayah Jabodetabek. Padahal, dari sisi kebutuhan, pengguna angkutan tersebut masih sangat tinggi, khususnya untuk mengantar orang dari luar wilayah Jakarta.

“Dari sisi kebutuhan, kita sangat perlu. Akan tetapi, ada hitung-hitungan bisnis dan ekonomi dari PT KAI. Saya enggak ngerti hitungannya,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (25/3/2013). Diberitakan sebelumnya, Kepala Humas Daerah Operasi I Jakarta Agus Sutijono mengatakan, semua rangkaian KRL ekonomi akan dihapus paling lambat pada Juli 2013.

KRL ekonomi akan diganti dengan KRL ber-AC yang dioperasikan PT KAI Commuter Jabodetabek. Pada tahap awal, PT KAI akan menghapus terlebih dahulu KRL ekonomi untuk lintas Bekasi dan Serpong pada April 2013. Penghapusan selanjutnya adalah untuk KRL Bogor secara bertahap sampai Juli 2013.

Menurut Agus, penggantian KRL ekonomi ke KRL ber-AC tidak akan mengganggu jadwal perjalanan. Layanan di jalur KRL ekonomi tidak akan hilang karena akan langsung diganti dengan KRL commuter line.

Salah satu alasan penarikan KRL ekonomi, sebut Agus, adalah usia kereta yang sudah tua. KRL ekonomi yang rata-rata dibuat pada 1974 ini memiliki kendala dalam perawatan kereta. Suku cadang, misalnya, sudah langka di pasaran, bahkan tidak diproduksi lagi.

“Kami sering mengalami kendala dalam memperbaiki kereta ini, spare part sudah tidak diproduksi lagi sehingga kami pun lakukan sistem kanibal dengan part kereta yang sudah tidak beroperasi lagi,” ujar Agus. Selain itu, jumlah penumpang yang menggunakan KRL ekonomi sejak 2010 sudah mengalami penurunan.

Pada 2009, penumpang KRL ekonomi sebanyak 86,6 juta penumpang, lalu pada 2010 turun menjadi 69,3 juta penumpang, kemudian pada 2011 kembali turun menjadi 56 juta, dan pada 2012 pengguna KRL ekonomi tinggal 46,5 juta penumpang.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KRL Ekonomi Akan Dihapus
Editor : Palupi Annisa Auliani

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/1622448/DPR.Tunda.Penghapusan.KRL.Ekonomi

DPR: Tunda Penghapusan KRL Ekonomi
Palupi Annisa Auliani | Senin, 25 Maret 2013 | 16:22 WIB

Kompas/Ambrosius Harto
Suasana blokade di Stasiun Bekasi menuntut penolakan penghapusan KRL Ekonomi, Senin (25/3/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana penghapusan kereta rel listrik (KRL) ekonomi di Jabodetabek, diminta ditunda. Penghapusan kereta ekonomi adalah kewenangan pemerintah, bukan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Daya beli masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan juga. Tarif tunggal harus memastikan kesiapan daya beli tersebut.

“Komisi V DPR mendukung rencana PT KAI melakukan upaya peningkatan kualitas layanan, termasuk penggantian KRL ekonomi menjadi KRL ber-AC. Tapi, harus mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujar Anggota Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo, dalam siaran pers, Senin (25/3/2013). Karenanya, tegas dia, bila masih banyak masyarakat yang tidak mampu membayar tarif tunggal yang ditetapkan untuk KRL ber-AC, maka rencana penghapusan KRL ekonomi harus ditunda.

Apalagi, tambah Sigit, seharusnya penghapusan KRL ekonomi bukan diputuskan PT KAI. Sesuai UU 23/2007 tentang Perkeretaapian, kewenangan penghapusan kereta ekonomi berada di tangan pemerintah. Selama masyarakat dinilai belum mampu, maka kelas ekonomi harus tetap ada sebagai bentuk pelayanan publik. “Yang bisa mencabut keberadaan kereta kelas ekonomi hanya pemerintah,” tegas dia.

Soal tarif

Masalah tarif menjadi salah satu ganjalan penggantian KRL ekonomi dengan KRL ber-AC. Sejawat Sigit di DPR, Yudi Widiana Adia, berpendapat, selisih tarif harus ditanggung pemerintah bila penggantian tetap akan dilaksanakan sesuai rencana. Bila tidak sanggup, maka rencana ini harus ditunda.

Sama seperti Sigit, Yudi berargumen, penyediaan angkutan umum bagi masyarakat kelas bawah adalah kewajiban pemerintah. Selama masih ada masyarakat yang belum mampu membayar tarif non-ekonomi, pemerintah wajib menyediakan layanan umum, termasuk angkutan ekonomi ini.

Pendapat soal tarif juga dilontarkan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Meski mendukung peningkatan kualitas layanan perkeretaapian, MTI berpendapat tarif KRL ber-AC harus diturunkan. “Saya sendiri setuju kualitas KA perkotaan harus dinaikkan. Meski demikian, kenaikan kualitas ini bisa dilakukan tanpa membebani konsumen,” kata Ketua MTI, Danang Parikesit, saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/3/2013).

Di sinilah, tegas Danang, peran pemerintah. Menurut dia, selama ini pemerintah cenderung membiarkan PT KAI berjalan sendiri untuk pembiayaan operasional kereta. Hal tersebut merupakan dampak dari tak pernah tuntasnya pembahasan public services obligation (PSO). Di sisi lain, pemerintah terus mendesak PT KAI meningkatkan pelayanan.

Bertahap sampai Juli 2013

Penghapusan KRL ekonomi merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan PT KAI sesuai penugasan dalam Perpres 83/2011. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta di Jabodetabek dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Rencananya, PT KAI akan menghapus layanan KRL ekonomi, paling lambat sampai Juli 2013. KRL ekonomi akan diganti dengan KRL ber-AC yang dioperasikan PT KAI Commuter Jabodetabek.

Pada tahap awal, PT KAI akan menghapus terlebih dahulu KRL ekonomi untuk lintas Bekasi dan Serpong, pada April 2013. Penghapusan selanjutnya adalah untuk KRL Bogor secara bertahap, sampai Juli 2013.

Selain alasan peningkatan kualitas layanan, rencana penghapusan KRL ekonomi juga berdasarkan pada data penurunan penumpang KRL ekonomi sejak 2009. Pada 2009, penumpang KRL ekonomi tercatat 86,6 juta penumpang. Lalu pada 2010 turun menjadi 69,3 juta penumpang, kemudian pada 2011 kembali turun menjadi 56 juta, dan pada 2012 pengguna KRL ekonomi tinggal 46,5 juta penumpang.

Editor : Palupi Annisa Auliani

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/04002996/Menikmati.Hari-hari.Terakhir.KRL.Ekonomi

TRANSPORTASI PUBLIK
Menikmati Hari-hari Terakhir KRL Ekonomi
Selasa, 26 Maret 2013 | 04:00 WIB

Alunan musik dangdut pengamen menghibur penumpang kereta rel listrik ekonomi jurusan Serpong-Tanah Abang, Senin (25/3).

Pedagang asongan makanan, minuman, buah, mainan, koran sampai buku, buah, bahkan perkakas dapur hilir mudik dalam gerbong menawarkan dagangan kepada penumpang yang duduk kepanasan. Kereta rel listrik (KRL) ekonomi tidak berpenyejuk udara. Namun, ada yang menyindir KRL ini tetap punya AC, singkatan dari angin cendela (jendela).

Angin berembus dari pintu dan jendela kereta yang selalu terbuka. Embusan angin cukup kencang, tetapi gagal mendinginkan kereta yang disesaki penumpang, pedagang, pengemis, dan pengamen.

Penderitaan terasa komplet dengan asap rokok dari penumpang yang tidak punya kepedulian pada orang lain. Sampah botol atau gelas plastik bekas minuman, kantong makanan, dan kertas bertebaran di lantai gerbong. Sejumlah anak usia belasan tahun asal-asalan menyampu lantai sambil meminta uang kepada penumpang.

Suasana di kereta lebih mirip pasar daripada sarana transportasi publik. Pemandangan serupa ada di KRL ekonomi jurusan Bekasi-Jakarta dan Bogor-Jakarta yang akan segera jadi kenangan. KRL Ekonomi Serpong-Tanah Abang dan Bekasi-Jakarta akan dihapus per 1 April 2013.

”Saya dengar pengumumannya di stasiun,” kata Zulkifli (42), penumpang yang hendak berbelanja ke Tanah Abang. Bagi Zulkifli yang hampir setiap hari memakai KRL ekonomi bertarif Rp 1.500-Rp 2.000, penghapusan itu sangat memberatkan.

”Saya kemungkinan naik sepeda motor,” kata Zulkifli. Naik sepeda motor berisiko tinggi terjatuh karena muatan. Untung juga tidak besar. Namun, pindah ke KRL commuter line bertarif Rp 8.500-Rp 9.000 sangat memberatkan.

Apalagi, di commuter line, barang bawaan dikenai tarif dua kali lipat. ”Ongkosnya banyak,” kata pedagang aksesori di Pondok Ranji, Tangerang Selatan.

Hal serupa dikeluhkan pedagang asongan, Bobby (28). Penghapusan berarti tidak ada tempat baginya untuk berjualan mainan anak-anak. KRL ekonomi sudah jadi sumber penghasilannya selama bertahun-tahun.

Di stasiun dan commuter line tidak boleh ada pedagang asongan. ”Saya tidak tahu harus berjualan di mana lagi,” kata Bobby yang mengaku sudah 11 tahun berjualan di KRL.

Menurut Bobby, sehari berjualan di KRL menghasilkan Rp 40.000-Rp 100.000.

Di satu, rangkaian KRL ekonomi bisa terdapat sekitar 60 pedagang asongan. ”KRL ekonomi jelas jadi sumber kehidupan kami,” ujar Bobby.

Lestari (25), pegawai kebersihan kantor, juga menyayangkan bila KRL ekonomi dihapus. Naik KRL ekonomi amat menghemat pengeluaran transportasi dari rumahnya di Bekasi Utara menuju kantor di Matraman, Jakarta Timur. ”Kalau naik commuter line, pengeluaran transportasi berlipat-lipat,” katanya.

Siswa dari Bekasi yang sekolah di Jakarta juga akan kelimpungan. Jika naik angkutan umum tarifnya lebih mahal, terkena macet, hingga terlambat masuk.

(Ambrosius Harto/Prasetyo Eko Prihananto)

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/04012831/Pemprov.DKI.Genjot.Kerja.Direksi.MRT.

TRANSPORTASI
Pemprov DKI Genjot Kerja Direksi MRT
Selasa, 26 Maret 2013 | 04:01 WIB

jakarta, kompas – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggenjot kerja direksi PT Mass Rapid Transit. Setelah merombak direksi, pekan lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI meminta mereka menghadiri serangkaian rapat. Mereka diminta segera mengumumkan pemenang tender dan memasang tiang pancang bulan ini.

”Saya ingin semua selesai bulan ini. Soal harga tiket bisa mengacu penjelasan (direksi) sebelumnya, tetapi itu belum final. Jika bisa serendah mungkin agar dapat dijangkau warga,” kata Gubernur DKI Joko Widodo di Balaikota Jakarta, Senin (25/3).

Direksi baru PT Mass Rapid Transit (MRT) menghadiri rapat mulai dari pagi hingga petang hari di Balaikota. Mereka bertemu Gubernur DKI, Wakil Gubernur, dan sejumlah pejabat Pemprov DKI di ruang berbeda.

”Saya belum bisa komentar banyak. Kini, saya masih buka-buka dokumen. Saya ingin kerja cepat karena pimpinan meminta cepat,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Bustami.

Dia dilantik bersama tiga direksi lain, yakni Direktur Konstruksi M Nasir, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Alberth Farah, dan Direktur Keuangan Tuhyat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin direksi baru sanggup bekerja cepat. Pengumuman pemenang tender, tinggal melanjutkan tahapan sebelum mereka dilantik. Dia meminta direksi baru tidak ragu meneruskan tahapan proyek yang ada, termasuk mengumumkan pemenang tender.

Pada akhir September 2012, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo mengumumkan, paket proyek bawah tanah senilai Rp 4 triliun-Rp 4,5 triliun siap ke proses berikutnya. Kandidat pemenang tender untuk paket proyek ini adalah perusahaan Jepang, Shimitzu, yang bekerja sama dengan perusahaan konstruksi Obayashi, Wijaya Karya, dan Jaya Konstruksi. Kandidat berikutnya, konsorsium Sumitomo Mitsui Construction Company yang bekerja sama dengan Hutama Karya Join Operation. Rencananya, pemenang tender proyek ini diumumkan 11 Oktober 2012. Namun, sampai sekarang, pemenang tender belum diumumkan.

Inovasi pendanaan

Sejumlah kalangan mengharapkan direksi PT MRT Jakarta yang baru mampu membuat inovasi pendanaan. Hal ini diperlukan untuk meringankan beban pemerintah mengembalikan pinjaman dan biaya operasional.

”Salah satu kendala proyek pembangunan sistem angkutan umum massal adalah pendanaan,” kata pengamat transportasi Harun al-Rasyid Lubis, dosen Institut Teknologi Bandung.

Menurut dia, infrastruktur angkutan massal membutuhkan dana besar sehingga di awal pembangunan banyak negara berkembang menggunakan dana pinjaman luar negeri. Di sisi lain, sebagai proyek sektor sosial harus membuat tarif terjangkau warga. Jika hanya mengandalkan pendapatan dari tarif dan properti, tidak mungkin menutupi keseluruhan biaya operasi.

”Keterbatasan sumber pendanaan tambahan harus diadakan melalui inovasi fiskal. Dana khusus ini dihimpun dari beragam sumber dan pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut menikmati manfaat pelayanan angkutan umum,” ujarnya.

Dana khusus ini dapat diambil dari properti dan lahan yang dipakai, retribusi dampak pembangunan, dan bea pegawai perusahaan. Pemilik lahan, properti, dan bisnis serta ritel di sepanjang jalur dan stasiun MRT, misalnya, dapat dikenai bea untuk menutupi sebagian biaya operasi angkutan umum. ”Semua inovasi ini masih asing, sehingga perlu diatur dalam kebijakan fiskal,” kata Harun.

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, mengatakan, pembangunan MRT dapat dioptimalkan dengan menerapkan jalan berbayar, menaikkan pajak bahan bakar, menaikkan ongkos pendaftaran kendaraan, dan memprioritaskan layanan kereta api dan transjakarta sebagai feeder MRT. (ARN/NDY)

  • * *

Kompas, 26.03.2013, hal.22
Jalur Ganda
Perjalanan KA Bertambah

CIREBON, KOMPAS – Frekuensi perjalanan kereta api dari dan menuju Stasiun KA Cirebon, Jawa Barat, bertambah 30 perjalanan dalam sehari, dari 106 menjadi 136 perjalanan. Hal itu disebabkan mulai beroperasinya jalur ganda rel kereta api (double track) di sejumlah ruas di Daerah Operasi (Daop) III PT Kereta Api Indonesia (KAI) Cirebon.

Mulai 1 April 2013, jalur ganda KA yang akan beroperasi ialah Arjawinangun (Cirebon)-Purwokerto, Jawa Tengah. Jalur ini banyak dilintasi KA barang.

Kepala Humas PT KAI Daop III Cirebon Sapto Hartoyo, Senin (25/3), di Cirebon, mengatakan, jalur ganda itu diharapkan bisa meningkatkan layanan angkutan barang dan penumpang dari Cirebon ke stasiun lain. Selain jalur angkutan barang, pada Lebaran 2013 jalur ganda Prujakan (Cirebon)-Brebes, Jateng, sepanjang 60 kilometer mulai dioperasikan.

“Jalur ganda Cirebon-Brebes akan dilanjutkan dari Pekalongan ke Bojonegoro, Jawa Timur. Selanjutnya pembangunan diteruskan hingga ke Surabaya. Jalur yang menghubungkan Jateng dan Jatim itu ditargetkan selesai Lebaran ini,” kata Kepala PT KAI Daop III Cirebon Wawan Ariyanto. Pemerintah menargetkan proyek jalur ganda dari Jakarta dan Surabaya sepanjang 655 km rampung tahun 2014.

Sudah Ganda Semua

Dari Jateng dilaporkan, jalur ganda KA antara Kota Tegal dan Larangan, Kabupaten Tegal, sepanjang 6 km, Senin mulai dipakai. Dengan demikian, jalur KA Tegal-Pekalongan sepanjang 60 km menjadi jalur ganda semuanya. Uji coba perjalanan KA memakai jalur ganda pada ruas Tegal-Larangan memakai KA Kaligung jurusan Tegal-Semarang.

Wakil Kepala PT KAI Daop IV Semarang Heru Kuswanto menuturkan, keberadaan jalur ganda memberikan beberapa manfaat, terutama efisiensi waktu perjalanan. Kapasitas lintasan meningkat. Dengan jangka waktu yang sama, jumlah kereta yang lewat lebih banyak.

PT KAI Daop IV berupaya agar sebelum Lebaran 2013 jalur ganda ruas Tegal-Semarang bisa digunakan semua. Jalur Pekalongan-Semarang masih dibangun.

Kalau jalur ganda Tegal-Semarang bisa dipakai semua, penghematan waktu perjalanan KA melalui ruas itu bisa mencapai 40 persen dari waktu perjalanan saat ini. “Yang paling merasakan dampaknya adalah KA barang dan KA kelas ekonomi. Selama ini mereka harus mengalah dalam persilangan,” ujarnya.

Kepala Stasiun KA Besar Tegal Totok Supriyanto menambahkan, dengan mulai diberlakukannya jalur ganda, akan ada penambahan delapan kali perjalanan KA barang dari stasiun itu.

Manajer Humas PT KAI Daop V Purwokerto Zakaria menambahkan, jalur ganda Stasiun Kresek-Stasiun Prupuk sepamjang 25,3 km segera berperaso.

  • * *

Kompas, 26.03.203, hal.22
Infrastruktur Batam
Tol Dahului Jaringan Kereta

TANJUNG PINANG, KOMPAS – Pemerintah akan membangun jalan tol untuk menghubungkan kawasan industri dan pintu masuk-keluar Batam, Kepulauan Riau. Meskipun direncanakan lebih lambat daripada jaringan kereta api, jalan tol akan selesai lebih dahulu.

Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, Minggu (24/3), mengatakan, keputusan pembangunan jalan tol dimatangkan dalam pertemuan gubernur seluruh Sumatera di Lampung, pekan lalu. Dalam pertemuan itu disepakati akan dibangun jalan tol trans-Sumatera mulai tahun ini.

“Infrastruktur ini dibutuhkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Rencananya jalan tol menghubungkan Lampung-Aceh,” ujarnya.

Keputusan Presiden soal proyek itu akan segera diterbitkan. Menurut rencana, proyek tol dikerjakan terpisah dan serentak di setiap provinsi di Sumatera.

Jalan tol di Batam, lanjut Sani, akan dibuat dan dikelola BUMN. Namun, belum diungkapkan BUMN yang akan mengelola jalan tol tersebut. “Tahun ini mulai dibangun,” tuturnya.

Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustafa Widjaja mengatakan, jalan tol sepanjang 25 kilometer dan lebar 40 meter itu direncanakan selesai 2006 Jalan itu akan menghubungkan Pelabuhan Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim. Proyek Rp 1,2 trilyun itu akan dibuat di sisi jalan ini. “Lahannya masih cukup. Menurut rencana, jalan umum di tengah, di kanan jalan tol, dan di kiri rel kereta,” ujarnya.

Proyek tol dan rel, kata Mustafa, tidak saling bertabrakan. Jalan tol akan diprioritaskan untuk angkutan barang. Saat ini jalan raya untuk angkutan barang dan manusia. Kereta diprioritaskan untuk angkutan orang. (RAZ)

  • * *

Kompas, 26.03.203, hal.25
Operasional Kereta Lumpuh

Penumpang blokade rel, protes penghapusan KRL Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS – Sekitar 2.000 orang memblokade Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/3), sekitar empat jam. Blokade lima jalur kereta oleh para calon penumpang itu merupakan bentuk protes atas rencana PT Kereta Api Indonesia menghapus KRL ekonomi pada 1 April.

Massa menamakan diri Forum Aliansi Rakyat Bersatu Pengguna Kereta Api Ekonomi dan Commuter Line Indonesia Bersatu. Mereka memulai aksinya pukul 06.30, dan berakhir pukul 10.30, setelah ada kesepakatan dengan PT KAI yang menjanjikan akan membahas tuntutan tersebut dengan pimpinan PT KAI.

Dalam aksinya, mereka menduduki peron, memblokade lima jalur, membentangkan spanduk yang menutupi jalur 1 dan jalur 3. Mereka juga menghentikan secara paksa kereta ekonomi lokal Purwakarta-Jakarta Kota di jalur 1, dan menahan keberangkatan KRL commuter line tujuan Stasiun Jakarta Kota di jalur 2.

Saat dihentikan secara paksa, KA lokal nyaris kecelakaan sebab berhenti mendadak akibat seseorang melempar tong besi dari peron ke jalur 1. Rangkaian sempat menutupi Jalan Perjuangan di samping stasiun sehingga ruas itu sempat tidak dapat dilintasi kendaraan. Akibatnya, terjadi kemacetan luar biasa.

Blokade ini membatalkan keberangkatan 20 kereta rel listrik (KRL) dari Bekasi. Selain itu, juga mengganggu perjalanan KA dari dan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, yang melewati Stasiun Bekasi.

Tanpa Pemberitahuan

Kepala Polres Bekasi Kota Komisaris Besar Priyo Widyanto mengatakan, aksi unjuk rasa dan blokade itu tanpa pemberitahuan sehingga saat terjadi aksi tidak ada penjagaan. Namun, begitu ada informasi, Polri menerjunkan personel Brimob ke stasiun.

Komandan Komando Distrik Militer 0507/Bekasi Letnan Kolonel (Inf) Aditya Nindra Pasya juga ikut membantu menurunkan pasukan bersenjata.

Selama blokade, penumpang KRL ekonomi dan KRL commuter line terlantar. KRL hanya berhenti sampai Stasiun Cakung atau Kranji, dan penumpang KRL terpaksa melanjutkan perjalanan dengan angkot, minibus, atau ojek.

Koordinator Aksi, Leonardus N Abi, mengatakan, pemerintah harus membatalkan penghapusan KRL ekonomi bertarif Rp 1.500-Rp Rp 2.000. Rakyat miskin tidak bisa menanggung tarif KRL commuter line Rp 8.500-Rp 9.000. Apabila KRL ekonomi dihapuskan, tarif KRL commuter line harus diturunkan paling tinggi Rp 3.500.

Agus Sutijono dari Humas KAI Daerah Operasi I Jakarta berjanji membawa keluhan masyarakat ke jajaran teras, pejabat pemerintah, dan DPR.

PT KAI saat ini memiliki sembilan rangkaian KRL ekonomi. Satu rangkaian beroperasi di lintas Bekasi, 1 rangkaian di lintas Serpong-Jakarta, dan 7 lainnya di lintas Bogor. Sebelumnya, operasional KRL ekonomi lintas Tangerang sudah dihapus pada 30 Juni 2012. Adapun KRL ekonomi lintas Bogor rencananya dihapus per 1 Juni 2013.

Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan mengatakan, perlu penghitungan bersama biaya yang dikeluarkan untuk operasional KRL ekonomi. (BRO/ART)

  • * *

KRL
Konsumen menolak rencana penghapusan KRL ekonomi
Dadan M. Ramdan, Fahriyadi – Selasa, 26 Maret 2013 | 07:01 WIB

JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak berhenti membuat kontroversi. Setelah menggusur kios pedagang di stasiun dengan dalih meningkatkan pelayanan, mereka berencana menghapus layanan kereta rel listrik (KRL) ekonomi mulai April. Sontak, rencana itu menuai reaksi keras dari warga pengguna transportasi massal tersebut.

Senin (25/3), ratusan pengguna KRL bertarif murah melakukan aksi protes dengan memblokade jalur kereta di Stasiun Bekasi Jawa Barat. Akibatnya, lalu lintas kereta sempat terganggu.

Sekadar tahu, selama ini, KRL ekonomi sangat membantu warga berpenghasilan minim yang nglajo bekerja di Ibukota. Tarif KRL ekonomi cuma Rp 1.500- Rp 2000 sekali jalan. Sedangkan tarif baru KRL commuter line sebesar Rp 8.000-Rp 8.500. Direktur Utama PT KAI Commuter Jakarta (KCJ), Tri Handoyo dikutip Antara menyebut penghentian KRL non-AC tujuannya untuk meminimalisir gangguan perjalanan KRL.

Aryo Nugroho, penggiat komunitas KRL Mania mengungkapkan, PT KAI tidak bisa begitu saja menghapus KRL ekonomi. Sebab, belum tentu semua masyarakat mampu membeli tiket KRL commuter line. Lagi pula, pemerintah punya kewajiban menyediakan transportasi massal yang aman dan terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.

Kewajiban ini tertuang dalam pasal 152 dan 153 UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian. Nah, sebelum menghapus KRL ekonomi, PT KAI harus mengadakan survei terkait mengenai daya beli masyarakat. “Kebijakan penghapusan KRL ekonomi juga bukan kewenangan PT KAI, tapi pemerintah,” katanya kepada KONTAN, Senin (25/3).

Irsan, warga Bogor yang bekerja sebagai satpam di Jakarta mengaku sangat bergantung kepada KRL ekonomi. “Dengan gaji pas-pasan, saya terbantu dengan KRL ekonomi. Bisa meringankan ongkos,” ujarnya.

Ayah dua anak ini menuturkan, bila KRL non-AC ini ditiadakan tentu biaya transportasi makin mahal, sedikitnya Rp 17.000 sehari. “Kalau ngecer naik angkot dan bus dari Bogor ke Jakarta, malah ongkosnya bisa lebih dari Rp 25.000, belum macetnya. Gaji habis buat ongkos,” keluh Irsan.

Keluhan Irsan ini yang menjadi aspirasi bagi beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menolak kebijakan penghapusan KRL ekonomi. Yudi Widiana, Anggota Komisi V DPR  menegaskan, PT KAI tidak bisa menghentikan secara sepihak KRL ekonomi karena tak memiliki kewenangan.

Yudi tidak keberatan dengan rencana kereta ekonomi. Asalkan, pemerintah menanggung selisih tarif kereta yang harus ditanggung masyarakat berpenghasilan rendah.

Bambang S. Ervan, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan PT KAI mengenai selisih tarif dari KRL ekonomi ke KRL commuter line. “Tak perlu khawatir dengan kebijakan ini. Selisih tarif dibayarkan melalui dana PSO,” ujarnya.

Sayang hingga kini mekanisme subsidi belum jelas.

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/0156108/Pemerintah.Minta.Penghapusan.KRL.Ekonomi.Ditunda

TRANSPORTASI PUBLIK
Pemerintah Minta Penghapusan KRL Ekonomi Ditunda
Rabu, 27 Maret 2013 | 01:56 WIB

Jakarta, Kompas – Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan, PT KAI diminta menunda penghapusan kereta rel listrik ekonomi. ”Keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu harus tetap ada. Jika KRL ekonomi harus dihapus karena pertimbangan bisnis, monggo saja, tetapi jangan sekarang,” katanya, Selasa (26/3), di Jakarta.

Menurut Tundjung, sebaiknya KRL ekonomi non-AC tetap ada sampai sistem e-ticketing terpadu bisa berjalan. Sistem e-ticketing terpadu diperkirakan akan selesai pada Juni-Juli 2013.

”Sambil menunggu sistem itu selesai, sosialisasi tentang bagaimana proses pemberian subsidi kepada masyarakat yang berdaya beli rendah bisa berjalan baik harus dilakukan. PSO (public service obligation) itu tujuannya buat masyarakat berdaya beli rendah, jadi harus tepat sasaran,” ujar Tundjung.

Sistem e-ticketing akan memberikan hak bagi pemegang kartu gakin, kartu pintar, dan kartu sehat untuk menggunakan commuter line tanpa dipungut biaya. Tundjung membantah dihapuskannya KRL ekonomi karena sudah tak layak. ”Kalau soal mogok, bukan hanya KRL ekonomi yang pernah mogok. Commuter line juga pernah mogok. Jadi tak bisa dijadikan justifikasi. Yang penting keberpihakan,” ujarnya.

Perintah tertulis

Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan mengatakan siap menjalankan perintah penundaan penghapusan KRL ekonomi. Keputusan jalan atau tidak jalan adalah kewenangan Dirjen Perkeretaapian kepada PT KAI melalui kontrak penugasan. Namun, keputusan penundaan tersebut harus dilakukan tertulis.

”Kami siap melaksanakannya, tetapi kasih instruksi tertulisnya kepada kami. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu atau insiden terhadap perjalanan KRL ekonomi,

ada yang bertanggung jawab. Selama ini, kan, tidak ada. Kami berharap, sebaiknya hal yang menyangkut kepentingan publik dan sensitivitasnya tinggi jangan hanya disampaikan kepada media, tetapi juga kepada PT KAI sebagai operator secara tertulis,” ujar Jonan.

Selain itu, jika pemerintah juga tetap menghendaki tarif KRL ekonomi tidak naik, atau tetap ada subsidi, aturannya harus diubah. Aturan yang ada sekarang, tarif subsidi hanya bisa diberikan ke KRL ekonomi non-AC.

Padahal, KRL ekonomi pengganti KRL non-AC kondisinya memprihatinkan. KRL sering mogok, pintu tidak bisa ditutup, dan pengadaan suku cadang sulit sehingga harus dikanibal. Hal ini sangat membahayakan perjalanan KRL dan penumpangnya. ”KRL ekonomi kami tarik bertahap karena kami juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Tarif KRL AC naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 7.500- Rp 9.000 per perjalanan. Bila dipaksa tetap disubsidi, aturannya harus diganti. ”Lagi pula, layanan KRL ekonomi merupakan kontrak penugasan dari Kementerian Perhubungan kepada PT KAI, padahal tahun ini penugasan itu belum ada,” kata Jonan.

Tidak manusiawi

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mendukung penghapusan KRL ekonomi karena armada yang digunakan sudah tidak manusiawi lagi. Deputi V UKP4 T Nirarta Samadhi mengatakan, penghapusan KRL ekonomi ini akan menyisakan satu kelas KRL, yakni KRL commuter line.

Persoalan akan muncul bagi penumpang yang selama ini memanfaatkan tarif KRL ekonomi bersubsidi. Harga tiket KRL ekonomi hanya 25 persen dari tarif KRL nonsubsidi. ”PSO yang berlaku saat ini belum sempurna karena belum diikuti dengan perhitungan pembayaran infrastructure maintenance and operation (IMO) dan track access charge (TAC),” kata Nirarta.

Berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2012, IMO dibayarkan pemerintah kepada PT KAI. Adapun TAC dibayarkan PT KAI kepada pemerintah selaku pemilik prasarana. Sebelum ada Perpres, IMO dan TAC selalu dianggap impas. Padahal, PT KAI menghitung pengeluaran IMO Rp 1,5 triliun per tahun. Beban ini turut memengaruhi perhitungan biaya yang ditanggung PT KAI dan berimbas pada harga tiket.

Nirarta optimistis tiket KRL bisa bergeser ke angka yang baik secara bisnis dan pelayanan setelah IMO, TAC, dan PSO diterapkan secara benar. Besaran IMO tengah diupayakan masuk dalam APBN Perubahan 2013.

Saat ini, UKP4 bersama sejumlah pihak tengah memperhitungkan mekanisme pencairan IMO agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. (NEL/BRO/ARN/ART/AST)

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/03581711/Subsidi.KRL.Masih.Dibutuhkan

Subsidi KRL Masih Dibutuhkan
Rabu, 27 Maret 2013 | 03:58 WIB

Jakarta, KOMPAS – Pengguna harian kereta rel listrik ekonomi bersubsidi akan kesulitan menyesuaikan tarif KRL commuter line nonsubsidi bila operasional kereta bersubsidi itu dihentikan. Bagi sebagian pengguna KRL ekonomi, tarif KRL nonsubsidi dan transportasi lain akan menghabiskan sekitar 30 persen dari gaji mereka.

Bambang Sutisno (51), warga Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3), mengatakan, setiap hari menggunakan KRL ekonomi dari Stasiun Besar Bogor menuju Stasiun Tanjung Barat, Jakarta. Dia berharap KRL ekonomi Bogor-Jakarta tetap dipertahankan.

”Kalau benar dihapus artinya menyusahkan orang kecil seperti saya. Kalau saya harus menggunakan KRL commuter line setiap hari pergi-pulang, bisa habis gaji saya,” kata Bambang yang bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan perkapalan yang berkantor di Kuningan, Jakarta.

Jika harus menggunakan commuter line berbiaya Rp 9.000 sekali jalan, dia bakal mengeluarkan uang Rp 720.000 per bulan atau lebih dari 30 persen dari upah yang diterimanya.

Andi (22), warga Bogor Barat yang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta Selatan, mengaku keberatan jika tak lagi ada KRL ekonomi. Dia mengaku hanya mendapat upah kotor Rp 50.000 per hari. Karena itu, jika KRL ekonomi dihapus, dia mengaku akan memilih mengurangi frekuensi pulang ke Bogor dan menginap di bedeng pekerja.

Sebaliknya, Agus Imansyah, pengguna KRL commuter line Bogor-Jakarta, berpendapat, KRL ekonomi yang beroperasi saat ini tak layak lagi, terutama dari aspek keselamatan.

”Saya mendukung pemberlakuan satu kelas KRL. Namun, penumpang yang tidak mampu harus dihitung dan diberi subsidi. Subsidi ini harus bisa diverifikasi sehingga tepat sasaran untuk warga yang tidak mampu,” katanya.

Peneliti perkeretaapian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, mengatakan, ada dua kelas konsumen kereta, yakni konsumen yang sensitif terhadap harga dan konsumen yang sensitif pelayanan.

”Bagi penumpang yang sensitif harga, mereka tidak peduli bila pelayanan kereta seadanya asalkan harga tiket murah. Untuk penumpang yang sensitif pelayanan, harga tiket bukan persoalan asalkan pelayanan yang diberikan aman, nyaman, dan tepat waktu,” ucapnya.

Selain dua kebutuhan itu, ada juga kebutuhan PT Kereta Api Indonesia yang ditugaskan mencari laba. Berbagai kepentingan ini, menurut dia, berpotensi menimbulkan konflik. ”Konflik bisa diredam bila pemerintah selaku regulator bisa mengambil peran yang kuat dan tegas dalam mengambil keputusan,” ucapnya.

Pemerintah abai

Pengamat perkeretaapian Djoko Setijowarno dan ahli transportasi Institut Teknologi Bandung, Harun al-Rasyid Lubis, yang dihubungi, Selasa (26/3), mengatakan, kisruh penghapusan KRL ekonomi akibat relasi yang tidak baik antarinstitusi, yaitu PT KAI sebagai operator di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Dirjen Perkeretaapian di bawah Kementerian Perhubungan.

”Selain itu, ada pengabaian terhadap fasilitas negara, yaitu sarana prasarana KRL ekonomi yang menyebabkan kondisinya kini memburuk dan mencapai titik kulminasi, di mana dikategorikan tidak layak pakai lagi,” kata Harun.

Harun menegaskan, memperdebatkan siapa yang salah atau yang paling bertanggung jawab terkait masalah KRL ekonomi hanya akan memperlebar masalah. Menurut dia, semua pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah, kembali ke hak dan kewajibannya untuk melayani rakyatnya.

Penyediaan sistem transportasi publik yang terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk dalam hak dan kewajiban pemerintah itu.

”Jangan hanya berfoya-foya menghamburkan uang dengan memberikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada kendaraan pribadi yang banyak dimiliki orang kaya,” kata Djoko.

Djoko memaparkan, sebanyak 93 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh kendaraan pribadi, yaitu 40 persen oleh sepeda motor dan 53 persen mobil. Adapun angkutan umum hanya mendapatkan limpahan subsidi 3 persen dan angkutan barang 4 persen.

Berdasarkan perhitungan itu, total sekitar Rp 175 triliun dikuras dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 untuk subsidi BBM kendaraan pribadi.

Ancam blokade

Sementara itu, di tempat terpisah, kelompok masyarakat yang menamakan Forum Aliansi Rakyat Bersatu Pengguna Kereta Api Ekonomi dan Commuter Line Indonesia Bersatu mengancam kembali akan memblokade Stasiun Bekasi seperti yang dilakukan pada Senin lalu.

”Kalau KRL ekonomi dihapus, kami bikin aksi lebih besar,” kata koordinator aksi, Leonardus N Abi.

Aksi tidak terbatas di Bekasi, tetapi juga akan dilakukan di jalur lain, yakni Serpong-Jakarta dan Bogor-Jakarta yang KRL ekonominya juga akan dihapus. ”Kami siap untuk aksi lebih besar,” kata Leonardus.

KRL ekonomi selayaknya dipertahankan karena masih dibutuhkan. Lima perjalanan per hari mampu mengangkut 3.339 orang dari Stasiun Bekasi. Sebanyak 47 perjalanan commuter line hanya mengangkut 11.393 orang per hari. (BRO/GAL/RAY/ART/nel)

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/16001954/Penghapusan.KRL.Ekonomi.Bisa.Timbulkan.Gejolak.Anarkis

Penghapusan KRL Ekonomi Bisa Timbulkan Gejolak Anarkis
Zico Nurrashid Priharseno | Rabu, 27 Maret 2013 | 16:00 WIB

KOMPAS/AGUS SUSANTO Massa yang terdiri dari pekerja yang biasa memakai kereta rel listrik (KRL) ekonomi berdiri serta duduk di atas rel, memasang spanduk dan menghadang setiap kereta yang masuk ke Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/3/2013). Aksi blokade pengguna KRL yang menolak rencana penghapusan KRL ekonomi per 1 April 2013 tersebut berlangsung sejak pukul 06.30. Akibatnya, semua jalur tidak dapat dilewati.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Febi Yonesta, mengkhawatirkan akan terjadi gejolak yang berpotensi represif, jika PT KAI tetap menghapus KRL ekonomi pada 1 April 2013. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang dirugikan akibat penghapusan KRL ekonomi tersebut.

“Bila pemerintah tidak peka, ini akan menjadi gerakan yang luas. Kami mengkhawatirkan, hal ini malah akan menjadi kerugian yang besar bagi PT KAI dan pemerintah,” ujar Febi Yonesta di Gedung LBH Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Febi sangat menyayangkan langkah PT KAI untuk menghapus KRL ekonomi, karena dinilai kebijakan itu bertentangan dengan hukum. Febi menilai, penghapusan itu tidak dilakukan dengan transparan, demokratis, dan tidak ada solusi yang ditawarkan.

“Public Service Obligation merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap masyarakat, jika dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan,” kata Febi.

Sebelumnya, pada Senin (25/3/2013), pengguna jasa KRL ekonomi sudah melampiaskan kekecewaannya dengan menduduki Stasiun Bekasi, yakni menutup jalur perlintasan kereta. Menurut Febi, hal ini dikhawatirkan sebagai awal dari pergolakan kekecewaan para penumpang KRL ekonomi.

“Ini akan semakin meluas, kami mengkhawatirkan akan terjadi pergolakan sampai ke arah anarkisme,” tuturnya.

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/19082311/Penghapusan.KRL.Ekonomi.Ditunda

Penghapusan KRL Ekonomi Ditunda
Zico Nurrashid Priharseno | Rabu, 27 Maret 2013 | 19:08 WIB

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Ilustrasi: Penumpang Kereta Rel Listrik Ekonomi jurusan Jakarta-Bogor di atap KRL.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana PT KAI akan menghapus Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi per April 2013 ditunda hingga Juni 2013. Langkah ini diambil karena PT KAI akan menunggu mekanisme subsidi yang baru pada Juni mendatang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Tunjung Inderawan, mengatakan bahwa subsidi itu nantinya akan berbentuk e-ticketing, yang sampai sekarang masih diatur mekanisme subsidinya.

Selain itu, pengunduran penghapusan KRL ekonomi hingga Juni karena PT KAI masih menunggu 180 unit gerbong kereta yang dipesan dari Jepang tiba.

“Sampai Juni, KRL non-AC akan tetap beroperasi. Begitu e-ticketing siap, akan diganti jadi AC semua,” ujarnya di Gedung Kementerian Perhubungan, Rabu (27/3/2013).

Kartu-kartu e-ticketing yang rencananya mulai bisa digunakan pada Juni 2013 ini terdapat dua jenis, ada kartu yang bersubsidi, ada yang tidak. Saat ini PT KAI masih menunggu mekanisme subsidi tersebut.

Tujuan penggantian KRL Ekonomi menjadi AC menurut Tunjung adalah demi menjaga keselamatan dan untuk peningkatan pelayanan. Tunjung berharap, Juni mendatang pihaknya sudah bisa menyediakan rangkaian KRL AC yang baru dan akan menghapus sembilan rangkaian KRL Ekonomi yang saat ini beroperasi di Jabodetabek.

“Jadi bukan dihapus, tapi diganti dengan KRL AC. Nantinya pengguna KRL Ekonomi bisa naik KRL AC, kan ada subsidinya,” kata Tunjung.
Editor : Tri Wahono

  • * *

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/20450058/Dirut.KAI.KRL.Ekonomi.Dihapus.demi.Keamanan

Dirut KAI: KRL Ekonomi Dihapus demi Keamanan
Rio Kuswandi | Rabu, 27 Maret 2013 | 20:45 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Ignasius Jonan menjelaskan bahwa rencana penghapusan Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi adalah karena alasan keamanan penumpang.

“Ini yang paling utama adalah untuk menghindari kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan, yang disalahkan kan kita juga. Makanya kita ini tingkatkan pelayanan. Kemudian, langkanya suku cadang kereta api lama sehingga sering sekali mogok di tengah jalan,” kata Ignasius di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia Persero, Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Jawa Barat, saat melakukan diskusi dengan Komisi XI DPR – RI, Kepala Pusat KA Bandung, dan beberapa Kepala Humas Daop Bandung, Rabu (27/3/2013).

Ignasius mengatakan, KRL Ekonomi saat ini sudah uzur sementara suku cadang sudah tidak lagi tersedia sehingga sulit melakukan perawatan sehingga saat terjadi kerusakan malah menghambat perjalanan. Pihaknya sudah melakukan peremajaan secara bertahap.

“Kita sudah tarik perlahan-lahan dan menggantinya dengan yang baru, yang semuanya dilengkapi dengan fasilitras AC. Kemudian ada gerbong yang sudah tua yang masih bisa dijalankan, ya nanti kita pikirkan kembali, apakah layak di pakai atau tidak,” katanya.

Penghapusan sedianya akan dimulai pada tanggal 1 April 2013, namun ditunda hingga Juni 2013.

PT Kereta Api Indonesia Persero dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – RI sepakat untuk menghapus KRL Ekonomi dan menggantinya dengan Kereta Api yang semuanya dilengkapi dengan AC. Namun, DPR minta PT KAI memastikan bahwa tarif yang dikenakan tidak terlalu jauh dari tarif KRL Ekonomi sebelumnya.

“Jadi kalau misalkan kereta apinya sedikit-sedikit mogok atau batuk-batuk, yang jadi korbannya kan juga rakyat juga. Daripada membahayakan nanti timbul korban, mending diganti, dengan catatan ongkosnya tidak terlalu tinggi dan dapat dijangkau oleh masyarakat,” ujar anggota Komisi XI Emier Moeis.

Emier Moeis menambahkan, pihaknya akan segera berbicara dengan menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan atas masalah ini. Menurutnya, apapun ini kereta api merupakan infrastruktur untuk rakyat.
Editor : Tri Wahono


  1. Dengarkan Suara Hati Pengguna KRL Ekonomi, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/09314748/Dengarkan.Suara.Hati.Pengguna.KRL.Ekonomi
  2. Dirut KAI: KRL Ekonomi Dihapus demi Keamanan, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/20450058/Dirut.KAI.KRL.Ekonomi.Dihapus.demi.Keamanan
  3. DPR: Tunda Penghapusan KRL Ekonomi, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/1622448/DPR.Tunda.Penghapusan.KRL.Ekonomi
  4. Ini penyebab kenapa jadwal kereta api berubah, http://industri.kontan.co.id/news/ini-penyebab-kenapa-jadwal-kereta-api-berubah/2013/03/07
  5. Jalur 1 dan Jalur 4 Stasiun Bekasi Dibuka, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/10354186/Jalur.1.dan.Jalur.4.Stasiun.Bekasi.Dibuka
  6. Jokowi Tak Tahu Hitungan Bisnis Penghapusan KRL Ekonomi, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/15322585/Jokowi.Tak.Tahu.Hitungan.Bisnis.Penghapusan.KRL.Ekonomi
  7. Jokowi Yakin Penumpang di Atap Kereta Akan Hilang, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/24/15344487/Jokowi.Yakin.Penumpang.di.Atap.Kereta.Akan.Hilang.
  8. KAI Jangan Cari Untung dari Jual Tiket, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/03441686/KAI.Jangan.Cari.Untung.dari.Jual.Tiket
  9. Konsumen menolak rencana penghapusan KRL ekonomi,
  10. KRL AC Dinilai Masih Terlalu Mahal, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/17573680/KRL.AC.Dinilai.Masih.Terlalu.Mahal
  11. KRL Bekasi Hanya Sampai Cakung, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/08303918/KRL.Bekasi.Hanya.Sampai.Cakung
  12. KRL Ekonomi Masih Diperlukan, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/04033398/KRL.Ekonomi.Masih.Diperlukan
  13. Menikmati Hari-hari Terakhir KRL Ekonomi, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/04002996/Menikmati.Hari-hari.Terakhir.KRL.Ekonomi
  14. MTI: Tiket KRL Commuter Line Harus Diturunkan, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/13451574/Tiket.KRL.Commuter.Line.Diturunkan
  15. Mulai 1 April, jadwal kereta api berubah, http://nasional.kontan.co.id/news/mulai-1-april-jadwal-kereta-api-berubah/2013/03/08
  16. Mulai Juli, KRL Ekonomi Dihapus, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/22/10515381/Mulai.Juli.KRL.Ekonomi.Dihapus
  17. Pemerintah Minta Penghapusan KRL Ekonomi Ditunda, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/0156108/Pemerintah.Minta.Penghapusan.KRL.Ekonomi.Ditunda
  18. Pemerintah Wajib Menanggung Selisih Tarif, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/15582197/Pemerintah.Wajib.Menanggung.Selisih.Tarif
  19. Pemprov DKI Genjot Kerja Direksi MRT , http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/04012831/Pemprov.DKI.Genjot.Kerja.Direksi.MRT.
  20. Penghapusan KRL Ekonomi Bisa Timbulkan Gejolak Anarkis, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/16001954/Penghapusan.KRL.Ekonomi.Bisa.Timbulkan.Gejolak.Anarkis
  21. Penghapusan KRL Ekonomi Ditunda, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/19082311/Penghapusan.KRL.Ekonomi.Ditunda
  22. Per 1 April, KRL Bekasi & Serpong tak berjalan, http://industri.kontan.co.id/news/per-1-april-krl-bekasi-serpong-tak-berjalan/2013/03/25
  23. PT KAI tetap menghapus KRL ekonomi pada 1 April 2013, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/22/10515381/Mulai.Juli.KRL.Ekonomi.Dihapus
  24. Stasiun Bekasi Diblokade, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/08504983/Stasiun.Bekasi.Diblokade
  25. Subsidi KRL Masih Dibutuhkan, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/03581711/Subsidi.KRL.Masih.Dibutuhkan
  26. Tak Sempurna, KRL Tetap Andalan, http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/25/04042639/Tak.Sempurna.KRL.Tetap.Andalan
About these ads