Bubarkan Densus 88 – DEtasemeN yeSUS with 8ody 8ags

smite first, ask questions later. extra-judicial killings. that is the profile of Densus 88. the top-notch indonesian killing squad blessed and funded by the US government and US embassy in Indonesia, and Australian government as well.

check this AP reportings:

  1. Associated Press, US-funded anti-terror squad in Indonesia under criticism for killing suspected militants, 6 Jan. 2013, http://articles.washingtonpost.com/2013-01-06/world/36208761_1_militants-anti-terror-squad-police-officers
  2. Chris Brummitt and Niniek Karmini, Indon anti-terror killings spark concerns, Sydney Morning Herald, 7 Jan. 2013, http://news.smh.com.au/breaking-news-world/indon-antiterror-killings-spark-concerns-20130107-2cblz.html?skin=text-only
  3. Chris Brummitt and Niniek Karmini, US-funded anti-terror squad in Indonesia under criticism for killing suspected militants, Associated Press, 6 Jan. 2013, http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_INDONESIA_MILITANT_KILLINGS?SITE=PAREA&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
  4. Niniek Karmini, Indonesian anti-terror squad criticized for deaths, The Guardian, 6 Jan. 2013, http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/10599124

belum puas? coba foolging dengan istilah “densus 88, penegakan hukum”. isinya: pembantaian ala Densus 88.

densus 88 merupakan proyek pelanggaran HAM berat dan pembantaian orang islam di Indonesia yang sangat disetujui dan didanai pemerintah AS atas nama ATA (American Anti‐Terrorism Assistance). E-Ti-E dieja sama EighTy-Eight. Dasar geblek.

Densus 88 dibentuk saat Da’i Bachtiar menjabat sebagai Kapolri dan Kapolda Metro Jaya Firman Gani sebagai authoriser.

Menurut Skep Kapolri No.30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, Densus 88 merupakan badan yang berwenang menindak, bukan menangani, terorisme.

menindak itu didefinisikan sebagai buserkap (buru-sergap-tangkap) dan bantai.


http://www.tribunnews.com/2013/03/02/ipw-bubarkan-densus-88

IPW: Bubarkan Densus 88

Tribunnews.com – Sabtu, 2 Maret 2013 08:55 WIB

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA–Laporan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran HAM yg dilakukan Densus 88 Anti Teror di Poso, Sulteng harus disikapi secara serius. Baik oleh Polri, pemerintah, legislatif maupun Komnas HAM.

Laporan tersebut merupakan bukti, kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 mulai bermunculan dan sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM, serius.

“Sebenarnya sudah banyak keluhan publik terhadap sikap dan prilaku Densus 88. Antara lain anggota Densus yang cenderung menjadi algojo ketimbang sebagai aparat penegak hukum yang melumpuhkan tersangka, untuk kemudian di bawa ke pengadilan,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya kepada Tribun, Sabtu (2/3/2013).

Ditegaskan, apa yang dilaporkan Ketua Umum Muhammadiyah adalah wujud keresahan dari tokoh Islam yang harus disikapi secara serius agar ada pembenahan di manajemen Densus 88.

Selain itu, katanya lagi, laporan tersebut harus membuat Polri, pemerintah dan legislatif segera membuat sistem kontrol yang ketat terhadap kinerja Densus 88. Selama ini, praktis tidak ada kontrol terhadap kinerja densus.

“Di sisi lain sikap parno sebagian masyarakat terhadap isu-isu terorisme, seakan memberi legitimasi kepada densus untuk berbuat apa pun. Situasi ini yang tidak boleh dibiarkan. Sebab, siapapun di negeri ini, termasuk Densus 88 tidak boleh bersikap semena-mena,” Neta mengingatkan.

“Untuk petugas Densus yang melakukan penyiksaan di Poso, Ind Police Watch (IPW) mendesak oknum tsb hrs dipecat dari Polri dan segera diadili karena melakukan tindak pidana penyiksaan,” tegasnya.

Banyaknya keluhan terhadap sikap dan perilaku anggota Densus, ditambah makin surutnya isu-isu terorisme, IPW menilai suda saatnya Densus 88 anti teror dibubarkan. Jika suatu saat ada isu teror, sambung Neta, cukup Brimob yang turun tangan.

“Dalam Rakernis Brimob di Pusdik Brimob di Watukosek, Jatim akhir Pebruari 2013, IPW diminta memberikan pembekalan kepada para kasat brimob dari seluruh indonesia. Mengusulkan, mendesak agar densus 88 dibubarkan serta dilikuidasikan ke dalam brimob. IPW berharap, usulan tersebut segera dipenuhi elit Polri,” pungkasnya.
Editor: Rachmat Hidayat


http://id.berita.yahoo.com/ipw-bubarkan-densus-88-020410471.html

IPW: Bubarkan Densus 88

TRIBUNnews.com – 9 jam yang lalu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA–Laporan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran HAM yg dilakukan Densus 88 Anti Teror di Poso, Sulteng harus disikapi secara serius. Baik oleh Polri, pemerintah, legislatif maupun Komnas HAM.

Laporan tersebut merupakan bukti, kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 mulai bermunculan dan sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM, serius.

“Sebenarnya sudah banyak keluhan publik terhadap sikap dan prilaku Densus 88. Antara lain anggota Densus yang cenderung menjadi algojo ketimbang sebagai aparat penegak hukum yang melumpuhkan tersangka, untuk kemudian di bawa ke pengadilan,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya kepada Tribun, Sabtu (2/3/2013).

Ditegaskan, apa yang dilaporkan Ketua Umum Muhammadiyah adalah wujud keresahan dari tokoh Islam yang harus disikapi secara serius agar ada pembenahan di manajemen Densus 88.

Selain itu, katanya lagi, laporan tersebut harus membuat Polri, pemerintah dan legislatif segera membuat sistem kontrol yang ketat terhadap kinerja Densus 88. Selama ini, praktis tidak ada kontrol terhadap kinerja densus.

“Di sisi lain sikap parno sebagian masyarakat terhadap isu-isu terorisme, seakan memberi legitimasi kepada densus untuk berbuat apa pun. Situasi ini yang tidak boleh dibiarkan. Sebab, siapapun di negeri ini, termasuk Densus 88 tidak boleh bersikap semena-mena,” Neta mengingatkan.

“Untuk petugas Densus yang melakukan penyiksaan di Poso, Ind Police Watch (IPW) mendesak oknum tsb hrs dipecat dari Polri dan segera diadili karena melakukan tindak pidana penyiksaan,” tegasnya.

Banyaknya keluhan terhadap sikap dan perilaku anggota Densus, ditambah makin surutnya isu-isu terorisme, IPW menilai suda saatnya Densus 88 anti teror dibubarkan. Jika suatu saat ada isu teror, sambung Neta, cukup Brimob yang turun tangan.

“Dalam Rakernis Brimob di Pusdik Brimob di Watukosek, Jatim akhir Pebruari 2013, IPW diminta memberikan pembekalan kepada para kasat brimob dari seluruh indonesia. Mengusulkan, mendesak agar densus 88 dibubarkan serta dilikuidasikan ke dalam brimob. IPW berharap, usulan tersebut segera dipenuhi elit Polri,” pungkasnya.


http://news.okezone.com/read/2013/03/02/337/769848/ipw-bubarkan-saja-densus-88

IPW: Bubarkan Saja Densus 88!

Rizka Diputra – Okezone, Sabtu, 02 Maret 2013 09:15 wib

JAKARTA – Indonesian Police Watch (IPW) mendukung penuh peleburan pasukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri ke dalam Satuan Brimob.

Gagasan itu menyusul banyaknya keluhan masyarakat terhadap sikap dan perilaku personel Densus 88 yang terkesan arogan.

“Antara lain, anggota densus yang cenderung menjadi algojo ketimbang sebagai aparat penegak hukum yang melumpuhkan tersangka (terorisme) untuk kemudian dibawa ke pengadilan,” ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Sabtu (2/3/2013).

Sehingga, lanjut Neta, apa yang dilaporkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin soal video kekerasan oknum densus sebagai suatu kewajaran.

Laporan tersebut juga mencerminkan bentuk keresahan dari tokoh Islam yang harus disikapi secara serius, baik oleh Polri, pemerintah maupun DPR.

“Agar ada kontrol yang ketat terhadap kinerja Densus 88. Selama ini praktis tidak ada kontrol terhadap kinerja densus. Di sisi lain sikap parno sebagai masyarakat terhadap isu-isu terorisme seakan memberi legitimasi kepada densus untuk berbuat apa pun,” paparnya.

Neta menambahkan, situasi seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan. Siapa pun di negeri ini kata Neta, termasuk densus tidak dibenarkan bertindak semena-mena apalagi sampai melakukan penyiksaan.

“Sanksi harus dipecat dari Polri dan segera diadili karena melakukan tindak pidana penyiksaan. Banyaknya keluhan terhadap sikap dan perilaku anggota densus ditambah makin surutnya isu-isu terorisme sudah saatnya Densus 88 Antiteror dibubarkan,” tegasnya.

Sehingga, lanjut dia, jika suatu saat isu terorisme kembali mencuat, maka cukup Brimob yang turun tangan. Dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Brimob di Pusdik Brimob di Watukosek, Jawa Timur beberapa waktu lalu, IPW turut diminta memberikan pembekalan kepada para Kasat Brimob dari seluruh Indonesia.

“Sudah diusulkan dan mendesak agar Densus 88 dibubarkan serta dilikuidasikan ke dalam Brimob,” tukasnya.

http://news.detik.com/read/2013/03/02/090439/2183877/10/ipw-kontrol-ketat-densus-88-atau-bubarkan?9911012

IPW: Kontrol Ketat Densus 88 atau Bubarkan!

Elvan Dany Sutrisno – detikNews, Sabtu, 02/03/2013 09:04 WIB

Jakarta – Laporan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 Anti Teror di Poso, Sulteng harus disikapi secara serius. Selama ini tak ada pengawasan yang ketat terhadap Densus 88.

“Laporan tersebut merupakan bukti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 mulai bermunculan dan sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM serius,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam siaran pers, Sabtu (2/3/2013).

Selama ini, menurut Neta, sebenarnya sudah banyak keluhan publik terhadap sikap dan perilaku Densus 88. Antara lain anggota Densus yang cenderung menjadi algojo ketimbang sebagai aparat penegak hukum yang melumpuhkan tersangka untuk kemudian dibawa ke pengadilan.

“Sehingga, apa yang dilaporkan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut adalah sebuah wujud keresahan dari tokoh Islam yang harus disikapi secara serius agar ada pembenahan di manajemen Densus 88,” katanya.

Selain itu, laporan tersebut harus membuat Polri, Pemerintah, dan Komisi III DPR membuat sistem kontrol yang jelas terhadap kinerja Densus 88. Selama ini praktis tidak ada kontrol terhadap kinerja Densus.

“Di sisi lain sikap parno sebagian masyarakat terhadap isu-isu terorisme seakan memberi legitimasi kepada Densus untuk berbuat apa pun. Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Sebab siapa pun di negeri ini, termasuk Densus 88 tidak boleh bersikap semena-mena,” ingatnya.

IPW juga mendesak petugas Densus yang melakukan penyiksaan di Poso segera diadili karena melakukan tindak pidana penyiksaan. Jika tak ada kontrol yang lebih baik, IPW mendesak Densus 88 dibubarkan.

“Banyaknya keluhan terhadap sikap dan perilaku anggota Densus ditambah makin surutnya isu-isu terorisme, IPW menilai sudah saatnya Densus 88 antiteror dibubarkan,” desak Neta.

“Jika suatu saat ada isu teror cukup Brimob yang turun tangan. Dalam Rakernis Brimob di Pusdik Brimob di Watukosek, Jatim pada akhir Februari 2013, Indonesian Police Watch yang diminta memberikan pembekalan kepada para kasat Brimob dari seluruh Indonesia, mengusulkan dan mendesak agar Densus 88 dibubarkan serta dilikuidasikan ke dalam Brimob,” tandasnya.

(van/ndu)

About these ads