Kompilasi Hukum Internasional dan Nasional tentang Hak Asasi Manusia

Kompilasi Hukum Internasional dan Nasional tentang Hak Asasi Manusia

oleh S3ra Sutan Rajo Ali
Jakarta, 29 Januari 2013 14:59


Kompilasi Hukum Internasional di bidang Hak Asasi Manusia

A. DEKLARASI
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
B. KOVENAN, PROKLAMASI, PIAGAM DAN RESOLUSI
1. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICSECR).
3. Resolusi 1503 (XLVIII) Prosedur untuk Menangani Surat Pengaduan tentang Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia.
4. Resolusi 1235 (XLII) Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, termasuk Kebijakan-kebijakan Diskriminasi Rasial dan Pemisahan Rasial dan Apartheid.
C. KONVENSI
1. Kovensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.
2. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
3. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
4. Konvensi Intenasional mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid.
5. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
6. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa.
7. Konvensi Mengenai Status Pengungsi.
8. Konvensi Perbudakan.
9. Konvensi ILO No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
10. Konvensi ILO No. 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.
11. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.
12. Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
13. Konvensi No. 138 Konvensi Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Masuk Kerja.
D. PROTOKOL
1. Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
2. Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman Mati.
E. LAIN-LAIN
1. Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum.

Kompilasi Hukum Nasional di bidang Hak Asasi Manusia

No. PUU TAHUN TENTANG
1 TAP MPR-RI
Nomor :
XVIII/MPR/1998
1998 Hak Asasi Manusia
2 UU. 68 1958 Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita
3 UU. 4 1979 Kesejahteraan Anak
4 UU. 7 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW)
5 UU. 12 1995 Pemasyarakatan
6 UU. 3 1997 Peradilan Anak
7 UU.5 1998 Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia
Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia
8 UU. 9 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
9 UU. 19 1999 Pengesahan Konvensi ILO No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
Konvensi ILO No. 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
10 UU. 20 1999 Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
11 UU. 21 1999 Pengesahan Konvensi ILO No.111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan.
Konvensi ILO No. 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan
12 UU. 29 1999 Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
13 UU. 39 1999 Hak Asasi Manusia
14 UU. 1 2000 Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
15 UU. 26 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia
16 UU. 23 2002 Perlindungan Anak
17 UU. 15 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
18 UU. 23 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
19 Keppres No. 36 1990 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak
20 Keppres No. 83 1998 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.
Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
21 Keppres No.181 1998 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
22 Keppres No. 53 2001 Pembentukan Pengadilan Hak Asasi manusia AD-HOC Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
23 Keppres No. 59 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentu-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
24 Keppres No. 40 2004 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009
Rencana Aksi Nasional HAM Lampiran 1 Lampiran 2 Tabel
25 Perpu No. 1 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
26 Perpu No. 2 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali.

Kompilasi Hukum Nasional Terkait Hak Asasi Manusia

No PUU TAHUN TENTANG
1 UU. 5 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
2 UU.5 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
3 UU.3 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4 UU.9 1992 Keimigrasian
5 UU.23 1992 Kesehatan
6 UU.23 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup
7 UU.8 1999 Perlindungan Konsumen
8 UU.25 1999 Perimbangan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
9 UU.41 1999 Kehutanan
10 UU.18 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
11 UU.19 2002 Hak Cipta
12 UU.13 2003 Ketenagakerjaan
13 UU.20 2003 Sistem Pendidikan Nasional
14 UU.4 2004 Kekuasaan Kehakiman
15 UU.32 2004 Pemerintah Daerah