Updates from February, 2012 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 7:51 AM on 2012/02/29 Permalink  

    Transkrip Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), 20-21 Nov 2008 

    Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 20-21 November 2008

    KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) diketuai oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan.

    Agenda rapat: pembahasan permasalahan PT Bank Century, tbk.
    Tempat rapat: Gedung Djuanda I, lantai 3, Jl Dr Wahidin Raya no 1, Jakarta.

    Peserta rapat pertama berjumlah 30-40 orang, diantaranya:

    1. Gubernur Bank Indonesia
    2. Boediono selaku Anggota KSSK
    3. Miranda Gultom (Deputi Gubernur Senior BI)
    4. Sekretaris KSSK Raden Pardede
    5. Deputi Gubernur BI bidang Pengawasan Bank Ardhayadi Mitroatmodjo
    6. Deputi Gubernur BI bidang Pengaturan Perbankan dan Stabilitas
    7. Perbankan Siti Ch Fajriyah
    8. Deputi Gubernur BI bidang Pengelolaan Moneter Budi Mulia, Sekretaris Jenderal
    9. Departemen Keuangan Mulia P Nasution, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu
    10. Direktur Jenderal Anggaran Darmin Nasution
    11. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
    12. Direktur Jenderal Perbendaharaan
    13. Ahmad Fuad Rahmany (Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan)
    14. Rudjito (Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan/LPS)
    15. Firdaus Djaelani (Kepala Eksekutif LPS)
    16. UKP3R Marsilam Simanjuntak
    17. Agus Martowardjojo (Dirut Bank Mandiri)
    18. Komisaris Utama Bank Mandiri
    19. Robert Tantullar (Menunggu di ruang kosong lantai II)

    Inilah transkrip rapat KSSK yang kontroversial itu:

    SMI: “…Sekali lagi kami beritahukan bahwa rapat ini bersifat rahasia. Jadi diharapkan kalaupun peserta sebanyak ini, mohon dari setiap orang atau institusi untuk menjaga kerahasiaan dari hasil rapat ini…”

    Raden Pardede (Sekretaris KSSK), membuka rapat:

    “Selamat pagi Menteri Keuangan, Bapak Gubernur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kita akan memulai rapat malam hari ini, pertama akan ada rapat terbuka. Di mana peserta rapat adalah seluruh undangan beserta resource person.

    Ini perlu kami garis bawahi mengenai seluruh undangan, berdasarkan daftar undangan yang kami buat di dalam rapat KSSK, di samping Ketua dan Anggota KSSK, juga dari Departemen Keuangan adalah Sekjen, Dirjen Anggaran, Dirjen Pengelolaan Utang, Ketua Bapepam, Kepala BKF dan Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan juga Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, UKP3R.

    Dari Bank Indonesia, DGS BI, DG BI Bidang Pengaturan dan Stabilitas Keuangan, DG BI Bidang Pengawasan Perbankan, DG BI Bidang Pengelolaan Moneter.

    Sedangkan dari LPS, Ketua Dewan Komisioner, Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Kemudian pihak lain sebagai narasumber adalah dari Bank Mandiri. Di samping itu, mulai saat ini, kita telah menunjuk LGS sebagai legal consule dari sebagai KSSK yang akan mengikuti seluruh acara ini.

    Pada rapat pertama adalah Rapat Terbuka di mana agendanya akan ada pembukaan dari Ketua KSSK. Kemudian presentasi dari Bank Indonesia. Kemudian bisa pendapat dari peserta rapat lainnya dan juga klarifikasi dari data-data atau beberapa hal bisa dari Sekretaris KSSK.

    Kemudian apalagi diperlukan nanti, kalau memang ada arah ke sana maka akan ada presentasi singkat dari LPS, optional apabila diperlukan. Sesudah rapat ini selesai, belum mengambil keputusan pada rapat ini, kemudian akan ada rapat tertutup.

    Di mana nanti akan berpindah ke ruangan yang lebih kecil dan peserta rapatnya adalah Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Sekretaris KSSK dan juga notulis yang merangkap sebagai legal consule di mana agendanya adalah pengambilan keputusan oleh Ketua KSSK.

    Kemudian nanti apabila pengambilan keputusan masih diperlukan, akan ada Rapat Komite Koordinasi. Pada Rapat Komite Koordinasi itu maka akan hadir di situ Ketua KSSK dan Ketua Komisioner LPS dan juga peserta di samping ini adalah Bank Mandiri.

    Inilah kira-kira agenda pada malam hari ini. Marilah kita buka rapat ini dengan Rapat Terbuka. Sekali lagi kami beritahukan bahwa rapat ini bersifat adalah rapat rahasia. Jadi diharapkan kalaupun peserta sebanyak ini, mohon dari setiap orang atau institusi untuk menjaga kerahasiaan dari hasil rapat ini.

    Untuk itu, kami mohon kepada Ibu Ketua KSSK melakukan rapat ini sesuai agenda yang sudah kami sebutkan tadi.”

    Sri Mulyani (Ketua KSSK) memberi prolog:

    Terima kasih Pak Raden sebagai Sekretaris KSSK. Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    Karena rapat ini rapat pertama KSSK yang membahas mengenai substansi dan ini dimandatkan di dalam Perpu JPSK yang memang ini merupakan suatu test case, jadi saya sebagai Ketua KSSK dalam hal me-manage dan me-run organisasi KSSK, saya ingin dalam setiap Rapat KSSK menggunakan seluruh mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini Perpu JPSK. Maka seluruh prosedur yang ada harus memenuhi suatu standard protokol yang correct dan sedetail mungkin.

    Dalam hal ini tentu semua pihak baik di jajaran Departemen Keuangan sendiri, kemudian BI, LPS dan Sekretariat KSSK yang dipimpin oleh Sekretaris KSSK, semuanya harus bertindak dan memenuhi persyaratan yang sudah tertuang dalam Keputusan KSSK terutama di dalam mekanisme rapat dan pembuatan keputusan.

    Malam ini kita berkumpul atas permintaan Gubernur BI. Karena, Gubernur BI dan DG telah meminta rapat KSSK untuk membahas permasalahan suatu bank. Permasalahan suatu bank ini tentu sesuai dengan tata acara yang kita miliki, perlu dipresentasikan oleh BI secara komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bank tersebut.

    …termasuk di dalamnya Pak Marsilam (Simanjuntak) sebagai UKP yang memang diminta oleh Bapak Presiden untuk bekerja dengan KSSK…

    Dan, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan oleh BI dan apa-apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan bank itu sendiri, maupun mungkin yang berdampak pada sistem perbankan secara keseluruhan.

    Fakta bahwa BI dalam hal ini Gubernur BI menghendaki adanya Rapat KSSK memberikan suatu nuansa atau bahkan implikasi bahwa persoalan bank ini ditengarai memberikan dampat sistemik. Namun, dalam hal ini, entah saya akan meminta kepada Gubernur BI untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi bank tersebut. Dan, tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh BI dan hal-hal yang telah dilakukan untuk mengatasinya serta rekomendasi dari BI untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Kalau ada implikasinya dari sistem perbankan secara keseluruhan, ini yang saya harapkan.

    Tadi sore sampai malam larut, bahkan menjelang pagi, saya sudah meminta sekretaris KSSK untuk melakukan list dari keseluruhan dokumen dan berbagai informasi yang harus disertakan dan diserahkan dengan berita acara yang resmi, dengan serah terima antara BI dengan Sekretaris KSSK, untuk kemudian melakukan rapat ini.

    Idealnya, sekretaris punya waktu untuk mempelajari seluruh dokumen ini. Sehingga, nanti bisa memberikan pandangan dan additional judgement dalam pengambilan keputusan di dalam forum KSSK.

    Tadi disebutkan oleh Pak Raden, Sekretaris KSSK, kita mengundang berbagai pihak yang terkait, yaitu BI yang meminta rapat ini. Jajaran Depkeu yang terkait LPS, karena ini menyangkut bank yang sifatnya terbuka. Kita mengundang Bapepam. Dan narasumber yang kita memang undang dalam rapat ini untuk bisa memberikan masukan, termasuk di dalamnya Pak Marsilam (Simanjuntak) sebagai UKP yang memang diminta oleh Bapak Presiden untuk bekerja dengan KSSK.

    Dan, di sini kita undang dari Bank Mandiri. Tadi disebutkan oleh Pak Raden bahwa saya meminta LGS untuk menjadi legal consule-nya dari KSSK. Dan, dari keseluruhan prosedur ini, tentu diharapkan dari keseluruhan langkah-langkah ini harus bisa dijaga seluruh sequence, maupun kepastian, serta correctness-nya dari sisi legal karena setiap keputusan ini akan memberikan dampak permanen hingga, dan pasti dapat dilihat beberapa tahun mendatang dengan akuntabilitas yang jelas.

    Mungkin itu untuk pengantar dari saya. Kami akan minta kepada Pak Gubernur untuk melakukan presentasi sesuai dengan tata cara rapat di KSSK, yaitu menyampaikan permasalahan bank ini, tindakan yang sudah dilakukan, langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasinya kemudian implikasi terhadap perbankan secara keseluruhan.

    Boediono (Gubernur BI dan anggota KSSK) memberi sambutan:

    Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Ini adalah sidang perdana dari KSSK. Saya menggarisbawahi bahwa ini preseden dari prosedur. Semoga saja prosedur yang baik untuk pengambilan keputusan. Insya Allah dengan Rahmat Allah, hari ini kita bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa kita.

    Sidang yang saya hormati. Barangkali saya akan mengambil sari dari surat saya yang saya sampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK. Yang menjabarkan dan menjelaskan permasalahan Bank Century serta implikasi dari penanganan PT Bank Century, tbk.

    Nanti dengan izin Ketua, kami minta saudara Halim untuk memberikan tambahan penjelasan bagi sidang. Menindaklanjuti teleconference dengan Menteri Keuangan pada tanggal 14, 17, 18 dan 19 November, terkait dengan perkembangan dan penanganan PT Bank Century, saya ingin menyampaikan beberapa hal, yang intinya sebagai berikut:

    Pertama, mengenai kondisi terakhir Bank Century. Di bidang kecukupan penyediaan modal minimum, CAR (Capital Aduquency Ratio) berdasarkan pada posisi 30 Oktober 2008, rasio bank kurang dari 2%. Dan, tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%.

    “kami mengusulkan agar terhadap Bank Century dilakukan penyelematan oleh LPS…

    Penurunan CAR disebabkan pemegang saham tidak dapat melaksanakan komitmennya untuk melakukan penambahan modal. Hal ini disebabkan penggolongan surat berharga valas yang dikategorikan macet, yang jumlahnya sebesar 76 juta US dolar. Yang diantaranya 11 juta US dolar telah jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2008. Karena belum diterima pembayarannya, default sampai dengan 20 November 2008.

    Di samping itu terdapat surat-surat berharga valas jatuh tempo 3 November 2008 sebesar 45 juta US dolar yang juga belum diterima pembayarannya sampai dengan 20 November 2008.

    Yang kedua adalah adanya koreksi dari pengakuan bunga sebesar 390 miliar rupiah yang bukan berasal dari penerimaan tunai. Yang ketiga adalah kekurangan penyisihan penghapusan aktiva, EPH, aktiva yang diambil alih (AYDA) yang belum dibentuk sebesar 59 miliar rupiah.

    Yang kedua adalah mencukupi Giro Wajib Minimum. Bank telah mengajukan permohonan Fasilitas FPJP sebesar 1 triliun, namun mengingat terbatasnya agunan yang memenuhi persyaratan maka pemberian FPJP Bank Century, Bank Century tidak bisa mengajukan permohonan FPJP yang baru.

    Sementara bank memiliki kewajiban pihak ketiga yang sudah ditunda pembayarannya sampai tanggal 20 November 2008 sebesar 292,5 miliar serta DPK yang jatuh tempo pada tanggal 20 November, miliar rupiah sebesar 454, yang telah diperpanjang oleh bank sehingga total DPK 746,5.

    Hal ini menyebabkan tekanan likuiditas bagi bank semakin berat. Saldo giro Bank Century per tanggal 20 November 2008, pukul 17.00 adalah sebesar 1,96 miliar rupiah. Dengan posisi saldo yang sangat kecil, kondisi likuiditas seminggu terakhir yang semakin menurun dan akumulasi DPK, yang ditunda pembayarannya.

    Hal ini menyebabkan Bank Century tidak mampu menjaga kecukupan GWM sehingga tidak dapat mengikuti kliring pada tanggal tersebut. Informasi menyeluruh mengenai kondisi dan langkah-langkah yang telah dilakukan BI serta perkembangan terakhir telah kami sampaikan dalam lampiran I.

    Selanjutnya, kami ingin menyampaikan analisis dampak sistemik terhadap kegagalan Bank Century dengan mempertimbangkan kondisi bank dan kaitannya dengan kondisi ekonomi makro dapat disampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

    Mengenai penurunan kepercayaan masyarakat, Bank Century memiliki jumlah nasabah dan jaringan kantor yang cukup besar. Kurang lebih ada 65.000 nasabah dan jaringan kantor yang cukup luas, sekitar 30 kantor cabang di seluruh Indonesia.

    Munculnya masalah pelayanan terhadap nasabah-nasabah Bank Century dikhawatirkan menimbulkan memicu kepanikan. Terlebih lagi dalam kondisi pasar seperti ini yang rentan terhadap berita-berita negatif…

    Munculnya masalah pelayanan terhadap nasabah-nasabah Bank Century dikhawatirkan menimbulkan memicu kepanikan. Terlebih lagi dalam kondisi pasar seperti ini yang rentan terhadap berita-berita negatif, Maka penutupan bank ini berupa potensi menimbulkan Contingent Effect berupa rush terhadap bank-bank lain, terutama bagi bank-bank yang kita sebut sebagai peer bank, suatu bank yang serupa atau lebih kecil.

    Dengan demikian dikhawatirkan penutupan bank ini akan mengganggu kelancaran sistem perbankan dan system keuangan secara keseluruhan. Dapat kita informasikan bahwa deposan ini bank dengan saldo lebih dari 2 miliar mencapai 5,5 triliun yang mencapai 51,2% dari total DPK bank.

    Juga terdapat beberapa simpanan BUMN yang jumlahnya mencapai 476 miliar. Sedangkan jumlah kewajiban Bank Century yang menjadi beban LPS terhadap penjamin DPK kurang dari 2 miliar rupiah mencapai 5,3 triliun rupiah.

    Dampak terhadap pasar keuangan, situasi keuangan saat ini masih relatif labil dalam menyerap berita-berita negatif.

    Pasal modal mengalami penurunan harga saham terus menerus. Penurunan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia juga menurun. Serta penurunan harga saham dan SUN di Pasal Modal. Credit Default Swap Spread Indonesia mengalami peningkatan sebagai pencerminan peningkatan Country Risk.

    …penutupan bank ini akan mengganggu kelancaran sistem perbankan dan system keuangan secara keseluruhan. Dapat kita informasikan bahwa deposan ini bank dengan saldo lebih dari 2 miliar mencapai 5,5 triliun yang mencapai 51,2% dari total DPK bank…

    Di tengah-tengah situasi yang rentan ini penutupan Bank Century dengan cepat memperburuk kinerja pasar keuangan.

    Mengenai dampak terhadap sistem pembayaran, situasi sistem pembayaran ini berjalan dengan gejalan segmentasi di pasar uang yang semakin meluas.

    Data selama seminggu terakhir menunjukkan transaksi uang di pasar uang antar bank dilakukan antara sesama bank di kelompok besar. Hal yang sama terjadi pada bank-bank di kelompok menengah dan kecil. Hal ini menimbulkan kerentanan apabila terjadi Flight to Quality dan Capital Outflow yang mengakibatkan bank menengah dan kecil akan mengalami kesulitan likuiditas.

    Pemantauan menunjukkan terdapat 18 bank yang berpotensi mengalami kesulitan likuiditas bila hal itu terjadi. Sementara terdapat 5 bank yang memiliki karakteristik seperti Bank Century yang diduga akan mengalami kesulitan-kesulitan likuiditas apabila muncul berita-berita negatif.

    Situasi di atas cenderung membuat bank-bank menahan likuiditas, baik berupa valas maupun rupiah untuk keperluan likuiditasnya masing-masing. Kondisi ini membahayakan bank-bank yang tidak memiliki kekuatan likuiditas yang cukup.

    Jika kemudian muncul rumor dan berita-berita negatif mengenai kegagalan 23 bank di atas dalam Settlement Clearing dan RTGS, hal ini akan memicu kepanikan dalam masyarakat dan berpotensi bank run. Info lengkap mengenai analisa dampak sistemik terdapat disampaikan dalam lampiran 2.

    Dari analisa tersebut di atas bahwa permasalahan Bank Century berpotensi menimbulkan dampak sistemik terutama melalui pemburukan psikologi masyarakat dan pasar yang selanjutnya menimbulkan gangguan pada sistem pembayaran di pasar keuangan.

    Tindak lanjut penanganan:

    Memperhatikan langkah 1 dan 2 di atas, yaitu memperhatikan kondisi terakhir dari Bank Century dan analisis dampak sistemik tentang kegagalan Bank Century sesuai Keputusan RDG tanggal 20 November 2008, maka BI menyatakan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal.

    Selanjutnya, sebagai tindak lanjut penetapan Bank Century yang ditengarai berdampak sistemik, kami mengusulkan agar terhadap Bank Century dilakukan penyelematan oleh LPS sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 Perpu No 4 Tahun 2008

    Tentang Jaring Pengamanan Sistem Keuangan. Sehubungan hal tersebut di atas kami mengharapkan agar dapat dilakukan pembahasan tindak lanjut penanganan Bank Century dalam pertemuan KSSK hari ini.

    Demikian dari kami, selanjutnya dengan saudari ketua, kami mengundang saudara Halim untuk memberikan tambahan.

    Pembicaraan dikembalikan pada Ketua KSSK, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Sri Mulyani:

    Silahkan saudara Halim!

    Laporan Sdr. Halim dari BI:

    Terima kasih ibu Menteri Keuangan. Ibu Menteri Keuangan yang kami hormati, bapak Gubernur BI yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    Perkenankan kami melaporkan analisis bank gagal dan yang kedua nanti analisis sistemik dari Bank Century.

    Sebagai kelengkapan dari apa yang telah disampaikan oleh Gubernur BI, dari hasil analisis kami, mengapa BI mengungkapkan bahwa Bank Century ini sebagai bank gagal, hasil analisis yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa walaupun dengan pertimbangan bahwa walaupun dengan pertimbangan bank sebenarnya belum melampaui jangka waktu pengawasan khusus yang diberikan sesuai dengan keterangan BI selama 6 bulan, namun BI menilai bahwa kondisi bank semakin menurun.

    Hal ini tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada posisi 31 Oktober 2008 kurang dari 2% dan dinilai tidak dapat lagi ditingkatkan menjadi 8%. Karena itu bank dinilai insolved. Hal ini terutama karena sampai saat ini pemegang saham tidak dapat melaksanakan komitmennya untuk melakukan penambahan modal.

    Dalam hal ini berdasarkan perhitungan BI, modal bank telah menjadi -3,53%. Hal ini dikarenakan SSB valas dengan nilai II juta US dolar menjadi macet karena telah jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2008 dan belum diterima pembayarannya sampai saat ini.

    Di samping itu SSB valas yang telah jatuh tanggal 3 November 2008 dengan nilai 45 juta US dolar juga belum dapat dibayar. Penggolongan SSB valas bermasalah sebesar 25 juta US dolar atau ekuivalen dengan 236 miliar menjadi macet.

    …Penggolongan SSB valas sebesar 40 juta US dolar atau ekuivalen dengan 377 miliar juga dianggap macet…

    Dilakukan koreksi pengakuan bunga sebesar 390 miliar yang bukan dari penerimaan tunai, kekurangan PPA AYDA yang belum dibentuk sebesar 59 miliar dari perhitungan BI untuk mencapai 8% dibutuhkan tambahan modal sebesar kurang lebih 632 miliar dan jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring dengan memburuknya kondisi bank pada bulan November.

    Sementara itu kondisi likuiditas perbankan seperti disampaikan oleh Bapak Gubernur BI, dewasa ini kondisinya sudah sangat menurun dibandingkan dengan berbagai kewajiban yang masih harus ditanggung oleh bank ini. Diperkirakan bank tidak mampu memenuhi kewajiban GWM pada hari-hari mendatang.

    Secara akumulasi terdapat kewajiban RTGS dan kliring yang tidak dapat diselesaikan oleh bank sebesar 401 miliar sehingga, sesungguhnya dengan posisi GWM yang dewasa ini hanya tinggal 1,396 miliar telah menjadi kurang dan menjadi negatif.

    Di samping itu terdapat kewajiban yang jatuh tempo pada tanggal 20 November sebesar 458 miliar yang belum diselesaikan.

    Untuk menopang likuiditas bank tersebut, bank telah mendapatkan FPJP sebesar 689 miliar namun dengan besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, FPJP tersebut belum mampu memperbaiki kondisi likuiditas bank.

    Beberapa perhitungan yang kami lakukan menunjukkan sampai 3 bulan mendatang diperkirakan membutuhkan dana mencapai sekitar 4,7 triliun. Oleh karena itu dengan berbagai data serta pertimbangan ke depan, BI menetapkan Bank Century sebagai bank gagal.

    …sampai 3 bulan mendatang diperkirakan membutuhkan dana mencapai sekitar 4,7 triliun…

    Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan alasan-alasan serta pendekatan yang kami gunakan untuk menilai kegagalan Bank Century ini ditengarai berdampak sistemik. Kami menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Financial Supervisory Authority dari Bank of England yang telah di-endorse oleh LPS dan European Center Bank.

    Secara umum analisis dampak sistemik Bank Century ini kami menggunakan 5 aspek di mana aspek pertama dikaitkan dengan dampak penutupan Bank Century terhadap institusi keuangan. Kedua, dampak penutupan Bank Century terhadap kinerja pasar keuangan. Ketiga dampak terhadap sistem pembayaran. Keempat dampak terhadap psikologi pasar, serta kelima dampak terhadap sektor riil.

    Secara umum kami melihat dampak yang terbesar yang akan muncul dari penutupan Bank Century dari ketidakpastian akibat masih rentannya psikologi pasar atau masyarakat, yang selanjutnya dapat memicu ketidakpastian serta gangguan yang cukup serius di pasar keuangan serta sistem pembayaran.

    Berdasarkan kondisi yang dewasa ini terjadi, kami mencoba melakukan assestment bagaimana kejadian kalau seandainya Bank Century ini ditutup dikaitkan dengan kondisi keuangan serta sektor riil.

    Seperti kita ketahui, dengan kondisi keuangan global yang terus memburuk dimana kondisi sistem keuangan yang ditandai dengan melekatnya IHSG dan cenderung menurunnya harga SUN ditambah dengan terdapat potensi Capital Flight ke luar negeri, diperkirakan kondisi ini akan terus terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

    Sementara itu kita juga melihat kondisi neraca pembayaran terus tertekan, cadangan devisa menurun diikuti dengan meningkatnya risiko negara Indonesia dan melemahnya nilai tukar rupiahl. Sementara itu dari sektor riil permintaan domestik walaupun relatif masih kuat tetap telah terdapat tanda-tanda mulai melemah dalam kuartal III 2008, yang lalu.

    Sementara itu kami juga melihat peningkatan pembayaran utang luar negeri dalam kuartal IV 2008, khususnya dengan melihat ketersediaan US dolar dan kestabilan nilai tukar.

    Hal ini dapat memperlemah fundamental ekonomi Indonesia, sehingga apabila terdapat berita-berita negatif yang dapat memperburuk kepercayaan masyarakat, kegiatan ekonomi yang sedang dalam situasi yang melemah, berpotensi untuk lebih memburuk.

    Berbagai informasi dari sektor swasta menunjukkan adanya peningkatan PHK yang diimbangi dengan upaya-upaya memperbaiki peningkatan biaya produksi. Hal ini mengakibatkan sektor swasta kondisinya juga memburuk. BI bersama dengan pemerintah telah melakukan berbagai respon untuk menenangkan pasar.

    Antara lain dengan melakukan pelonggaran lukuiditas, kenaikan batas atas penjaminan simpanan menjadi 2 miliar, pemberian penjaminan ketersediaan valas bagi perusahaan domestik dan sebagainya. Namun langkah-langkah ini tampak masih membutuhkan waktu untuk menilai efektifitasnya.

    dari sisi kebijakan, pemerintah telah mengeluarkan 3 Perppu tentang JPSK. Amandemen UU LPS, Amandemen UU BI untuk menghadapi gejolak dan potensi krisis yang mungkin timbul di sektor keuangan…

    Sementara itu dari sisi kebijakan, pemerintah telah mengeluarkan 3 Perppu tentang JPSK. Amandemen UU LPS, Amandemen UU BI untuk menghadapi gejolak dan potensi krisis yang mungkin timbul di sektor keuangan. Secara umum kondisi ini perlu kita lihat bagaimana nanti dampak dari penutupan Bank Century ini apabila kita melakukan penutupan Bank Century.

    Selanjutnya kami juga melihat peranan Bank Century ini dilihat dari fungsinya dalam melayani masyarakat seperti telah disampaikan oleh Bapak Gubernur BI, walaupun dari sisi fungsinya adalah pemberian kredit serta keterkaitannya dengan lembaga keuangan lainnya tampak tidak terlalu signifikan, tapi dari sisi jumlah nasabah dan jumlah kantor bank ini memilih jumlah nasabah yang cukup besar. Yaitu 65.000 nasabah dengan jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia.

    Oleh karena itu, dalam kondisi pasar yang kurang normal ini, penutupan bank diperkirakan akan berdampak sistemik bagi bank-bank lainnya.

    Patut dipertimbangkan pula, bahwa dengan kondisi makro ekonomi yang sedang mengalami tekanan serta adanya gangguan pada sistem perbankan dan keuangan, dapat semakin memperburuk situasi, yang dapat menimbulkan instabilitas cukup signifikan.

    Dari sisi analisis terhadap dampak penutupan Bank Century terhadap pasar keuangan, seperti diketahui pasar keuangan dewasa ini relatif labil dalam menyerap berita-berita negatif. Sementara itu pasar modal seperti yang sudah disampaikan tadi, terus mengalami penurunan.

    Credit Default Swap Spread Indonesia terus mengalami peningkatan sebagai cerminan peningkatan country risk.

    Dari sisi pasar likuiditas kami melihat terjadi gangguan yang meningkatkan liquidity premium sebagai akibat pelebaran Spread With Ask dalam perdagangan di pasar saham.

    Lanjutan Penjelasan Sdr Halim dari BI:

    Dengan situasi seperti ini penanganan kegagalan bank yang tidak dapat dilakukan secara komprehensif akan dapat memperburuk kinerja pasar keuangan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan internasional.

    Dari sisi dampak terhadap sistem pembayaran, kita berjalan dengan segmentasi yang semakin meluas. Dari pemantauan kami, beberapa waktu terakhir, terdapat 18 bank, sebagian adalah bank kelas menengah dan kecil, berpotensi mengalami kesulitan likuiditas.

    Apabila terjadi rumor yang mengakibatkan semakin sulitnya bank-bank ini memperoleh likuiditas dari sesama bank maupun dari kelompok bank besar.

    Sementara itu terdapat 5 bank yang memiliki karakteristik mirip seperti Bank Century, diduga akan mengalami kesulitan likuiditas.

    Ini akan cukup cepat berubah menjadi masalah solvabilitas. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dipantau secara lebih cermat karena apabila muncul rumor atau berita negatif mengenai kegagalan 18 bank ditambah 5 bank tadi, akan cepat memicu kepanikan di kalangan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bankrupt.

    Sebagai kesimpulan, kami melihat penutupan Bank Century berpotensi untuk menimbulkan dampak sistemik terutama dari jalur-jalur sebagai berikut:

    Jalur yang cukup kami khawatirkan adalah sistem pembayaran. Dari hasil analisis yang kami lakukan, dampak ini agak cenderung menjadi medium-to high impact. Apabila Bank Century ini ditutup, dikhawatirkan akan terjadi rush pada bank-bank yang serupa atau peer bank dan bank-bank yang lebih kecil, sehingga akan menganggu kelancaran sistem pembayaran.

    Sementara itu, dampak melalui jalur pasar keuangan, kami juga melihat dampak yang medium-to high impact disebabkan penutupan Bank Century dikhawatirkan menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan. Terutama dalam kondisi pasar keuangan yang sangat rentan dewasa ini.

    Selain itu jalur psikhologi pasar, menunjukkan penutupan bank ini akan semakin menambah ketidakpastian terhadap kestabilan dan kehandalam sistem perbankan. Sehingga penutupan bank dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian dan penurunan kepercayaan masyarakat secara keseluruhan.

    Dari hasil analisis tersebut kami menengarai penutupan Bank Century akan berpotensi menimbulkan dampak sistemik, terutama dari jalur psikologi pasar yang pada gilirannya akan memperburuk jalur sistem pembayaran dan pasar keuangan secara keseluruhan.

    Ibu Menteri dan Bapak Gubernur yang kami hormati. Kami juga ingin menyampaikan, sebagai kelengkapan informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Langkah-langkah yang telah dilakukan BI dalam melakukan penyelamatan ataupun dalam rangka menangani kasus Bank Century ini.

    Sebagai kelengkapan informasi ini kami ingin menyampaikan kronologis langkah-langkah yang telah diambil oleh BI.

    Seperti telah diketahui pada tanggal 6 Desember 2004, BI menyetujui merger tiga bank: CIC, Pikko dan Danpac menjadi Bank Century Tbk dengan susunan pengurus baru yang kemudian bank ditetapkan dalam Pengawasan Intensif.

    Sebagai tindak lanjut merger, bank diminta membuat action plan untuk menyelesaikan aktiva bermasalah termasuk menjual aset yang berkualitas, dan atau memberikan return yang rendah.

    Pada akhir Desember 2005, BI kembali meminta bank untuk menjual surat-surat berharga senilai 203 juta secara tunai.

    Namun mengingat bank tidak berhasil menyelesaikannya, Skema AMA dengan cara menempatkan deposito sebesar 220 Juta US Dolar di Derdner Bank of Switzerland, untuk menjamin pelunasan SSB valas tersebut, yang kemudian disetujui BI pada tanggal 21 Februari 2006.

    Atas permintaan BI, pemegang saham bank menambah modal bank sebesar 442 miliar melalui rate issue pada tanggal 28 Juni 2007.

    Kemudian juga menempatkan dana setoran modal dalam bentuk Mandatory Convertible Bond (MCB) sebesar 14,85 juta US dolar, yang pada bulan Juni 2009 rencananya akan dikonversikan menjadi modal disetor.

    Dan, secara bertahap yaitu pada bulan April sampai dengan September 2006, mengembalikan surat-surat berharga Valas yang dikuasai oleh First Gulf Investments sebesar 57 juta US dolar kepada bank.

    Sejak bulan November 2007, BI telah meminta bank untuk mengundang strategic investor yang dapat menyelesaikan seluruh permasalah bank.

    Lanjutan Penjelasan Sdr Halim dari BI:

    Calon investor yang berminat antara lain adalah Quwait Finance House, Korean Shin Han Bank, May Bank, Hanna Bank ..44:30.. HSBC, Nur Islamic Bank, serta PT Sinar Mas Multi Artha. Namun tampaknya semua investor tersebut belum memberikan hasil yang seperti diharapkan.

    Selanjutnya BI meminta kepada pemegang saham pengendali, yakni sdr Hesyam al Waraq, pemegang saham sdr Robert Tantular dan sdr Rafat Ali Rizvi serta pengurus bank, pada tanggal 15 Oktober 2008 dan tanggal 16 November 2008 untuk menyelesaikan masalah likuiditas dan permasalahan lainnya.

    Dalam letter of Commitment per tanggal 15 Oktober 2008 dan tanggal 16 November 2008, yang bersangkutan akan mempercepat pelunasan SSB valas dan skema AM sebesar 120,4 juta US dolar serta Structure Notes GP Morgan Luxemburg, Banking SA sebesar 25 juta US dolar dan Nomura Bank Internasional BLC sebesar 40 juta US dolar.

    Namun Pemegang Saham Pengendali tidak memenuhi semua komitmennya sebagaimana tertuang dalam LoC tersebut. Selanjutnya BI memantau pelaksanaan Action Plan. seperti yang telah dijanjikan oleh bank bersangkutan termasuk memantau likuiditas serta perkembangan kredit dan DPK harian.

    Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2008, BI telah menyampaikan surat kepada Direksi bank tersebut dan mengundang direksi bank untuk membahas penyelesaian permasalahan likuiditas bank yang semakin memburuk. Dalam pertemuan tersebut Direksi diminta untuk menyelesaikan persoalan likuiditas bank terutama dengan meminta Pemegang Saham Pengendali dan pemegang saham untuk memenuhi komitmennya dengan melunasi lebih awal SSB valas yang telah jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2008 sebesar 11 juta dan yang jatuh tempo 30 November 2008 sebesar 45 juta US dolar.

    …Dalam letter of Commitment per tanggal 15 Oktober 2008 dan tanggal 16 November 2008, yang bersangkutan akan mempercepat pelunasan SSB valas dan skema AM sebesar 120,4 juta US dolar… Namun Pemegang Saham Pengendali tidak memenuhi semua komitmennya sebagaimana tertuang dalam LoC tersebut…

    Upaya ini pun belum membawa hasil. Selanjutnya BI meminta bank untuk mengupayakan penjualan aset likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya antara lain US treasury sebesar 45 juta US dolar. Namun usaha ini pun tidak berhasil.

    Pada tanggal 5 November 2008, RDG telah memutuskan untuk menetapkan bank dalam pengawasan khusus atau SSU. Hal tersebut telah disampaikan kepada bank pada tanggal 6 November 2008, disertai dengan permintaan untuk menyampaikan action plan perbaikan kondisi likuiditas dan permodalana tau yang dinamakan Capital Retoration Plan (CRP).

    Selain itu bank juga diminta untuk melakukan tindakan perbaikan yang dalam hal ini adalah Mandatory Supervisory Action (MSA). Dengan diberikannya dana FPJP, BI juga memantau penggunaan dana FPJP yang dimaksud.

    Demikian kurang lebih langkah-langkah yang dilakukan oleh BI selama-sebelum menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian saudara ketua, terima kasih.

    Sri Mulyani, Ketua KSSK:

    Terima kasih Pak Boediono. Saudara-saudara sekalian, malam ini ada dua hal yang akan KSSK putuskan. Yaitu mengenai nasib dari Bank Century itu sendiri yang dalam hal ini di-propose oleh BI sebagai bank gagal.

    Yang kedua, berdasarkan yang disampaikan oleh BI, adalah keputusan apakah bank ini berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem keuangan. Ini adalah 2 hal yang berbeda, meskipun tadi sudah disampaikan kronologis persoalan dan berbagai langkah yang dilakukan oleh BI, baik dalam hal ini sebagai otoritas yang melakukan supervisi terhadap bank tersebut semenjak Tahun 2004.

    …saya rasa dari sisi teknis internal informasi bank itu sendiri, klarifikasi atau rekomendasi untuk menempatkan bank ini menjadi bank gagal tidak perlu membutuhkan suatu argumen…

    Yaitu pada waktu terjadinya merger dari 3 bank dan langsung di bawah pengawasan intensif sejak tahun 2004. Tapi tampaknya seluruh complience dari Pemegang Saham Pengendali terhadap seluruh permintaan yang dilakukan BI tidak pernah dipenuhi.

    Oleh karena itu, sampai dengan situasi saat ini, yang tentu di-trigger oleh kondisi keuangan yang dihadapi di seluruh dunia yang mungkin mengakselerasi kerapuhan atau situasi di bank tersebut.

    Saya akan meminta pandangan dari semua yang hadir pada malam ini, karena kalau runtutan logika dan argumen yang disampaikan oleh BI, pertama judgement mengenai bank gagal, tentu secara obyektif faktual mengenai kondisi bank itu sendiri, mulai masalah kesulitan likuiditas menjadi masalah solvabilitas, Itu tampaknya sudah obvious.

    Memang pada akhirnya dia menjadi kategori bank gagal.

    Kalau dari sisi itu barangkali cukup straight forward, saya rasa dari sisi teknis internal informasi bank itu sendiri, klarifikasi atau rekomendasi untuk menempatkan bank ini menjadi bank gagal tidak perlu membutuhkan suatu argumen untuk menambah atau menguranginya.

    Tapi saya akan buka saja, kalau ada yang mau menyampaikan pandangan untuk memberikan tambahan informasi dan pertimbangan bagi kami di KSSK untuk menetapkan langkah selanjutnya.

    Yang kedua adalah keputusan apakah dengan status bank gagal ini, apakah bank ini akan ditutup atau diselamatkan.

    BI memberikan pandangan, walaupun bank gagal, diselamatkan karena bila ditutup akan memberikan dampak sistemik kepada seluruh sistem perbankan dengan berbagai argumen yang disampaikan tadi.

    Saya tentu saja dalam konteks ini membutuhkan juga pandangan dari yang hadir. Yang kita undang sebagai narasumber, sekaligus juga ingin menguji argumen yang disusun BI dari berbagai sisi. Kalau saya sendiri melihat, bank ini dari sisi ukuran kecil, kalau di atas kertas, dalam situasi normal, harusnya tidak sistemik.

    Kalau masyarakat maupun dalam sistem perbankan atau bahkan global terhadap keseluruhan persepsi terhadap risiko sistemik keuangan secara keseluruhan. Tapi, yang juga tidak bisa di-deny adalah dari kecil dan faktual harusnya tidak sistemik. Ini menjadi sistemik karena ada faktor lainnya, konteks yang hari ini.

    Kalau pemerintah akan menyelamatkan bank ini untuk suatu pertimbangan yang lebih besar, namun bahwa reputasi bank ini tidak cukup baik. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai judgement pemerintah untuk menyelamatkan bank ini…

    Namun yang juga tidak bisa dipungkiri nampaknya, kalau saya tidak mendapatkannya dari kalimat yang eksplisit dari BI, adalah reputasi dari bank ini nampaknya tidak bagus. Kalau pemerintah akan menyelamatkan bank ini untuk suatu pertimbangan yang lebih besar, namun bahwa reputasi bank ini tidak cukup baik. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai judgement pemerintah untuk menyelamatkan bank ini.

    Ini juga perlu kita lihat karena ini akan setting terhadap keputusan seperti yang disebutkan oleh Pak Halim, dan juga disebutkan oleh Gubernur, ada 18 bank dengan ukuran yang kira-kira sama dan 5 bank yang mirip. Jadi kita punya 23 bank yang kita tidak bisa melakukan diskriminasi dari sisi masyarakat umum, apakah mereka ini bank yang sama, hanya karena ukurannya saja, atau sama jelek karena reputasi, atau karena dalam satu peer group saja dengan mereka.

    Nah, Keputusan terhadap Bank Century ini akan menimbulkan ekspektasi dan sekaligus harapan. Tapi mungkin juga suatu preseden terhadap ke-23 bank yang lain, atau mungkin puluhan bank lain dengan variasi ukuran yang berbeda, karena kita bicara tentang sistem perbankan secara keseluruhan.

    Nah, karena ini akan menjadi suatu set keputusan awal di dalam kondisi ekonomi maupun keuangan kita yang masih akan dihadapkan pada kondisi yang kritis, terhadap suasana global maka yang disebut tadi argumen, bahwa ini menimbulkan dampak sistemik atau tidak sistemik dan sekaligus signal dari kualitas pengambilan keputusan KSSK, ini di dalam memutuskan suatu bank, itu seharusnya diselamatkan atau tidak diselamatkan itu menjadi sangat critical.

    Saya rasa kalau argumen BI, baik itu dari sisi dampak dari sektor keuangan dan dampak dari sistem pembayaran dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan, itu disusun sedemikian hingga menggambarkan bahwa menyelamatkan bank ini memang patut untuk dilakukan karena ada faktor yang lebih besar, yang saya juga membutuhkan judgement dalam hal ini adalah bank ini dengan reputasinya.

    …itu disusun sedemikian hingga menggambarkan bahwa menyelamatkan bank ini memang patut untuk dilakukan karena ada faktor yang lebih besar…

    Kalau diselamatkan apakah tidak memberikan sinyal tentang keputusan itu sendiri, yang bisa dibaca salah atau menimbulkan ekspektasi yang nanti-nanti kita mungkin, kita bisa called by surprise… 55:22… karena orang akan mengatakan kalau bank seperti ini saja diselamatkan, maka bank yang lain akan compression untuk kemudian menggagalkan diri sendiri, atau membuatnya menjadi gagal dan sudah pasti pemerintah akan, dalam hal ini tidak punya choice lain but to rescue-nya.

    Nah, hal-hal seperti ini yang kita mengharapkan aspek moral hazard maupun reputasi terhadap kualitas keputusan pemerintah juga penting, karena implikasi dari keputusan apapun, apakah ini akan bank gagal dan kemudian ditutup, atau bank gagal diselamatkan ada di LPS.

    Saya akan minta kepada LPS untuk memberikan pandangan pada saya, mungkin sebelumnya saya akan minta kepada beberapa narasumber baik yang dari internal Depkeu atau narasumber lainnya. Saya berasumsi BI pandangannya satu ya, jadi tidak ada descenting opinion diantara Deputi Gubernur, karena dalam hal ini telah diwakili oleh Gubernur dan Pak Halim yang tadi dimintakan pandangan yang bersifat teknis.

    Saya minta dari LPS, apakah diwakili atau tiga-tiganya, komisioner, akan bicara kecuali Pak Muliaman, tidak saya mintakan pandangan dari LPS, karena Pak Muliaman duduknya di sisi Gubernur BI, jadi beliau sekarang, malam ini di sisi BI, jadi LPS yang lain. Apa mau satu orang atau tiga-tiganya: Pak Rudjito, Pak Darmin atau Pak Firdaus?

    Rudjito, Dewan Komisioner LPS:

    Terima kasih Ibu Ketua, Bapak dan Ibu sekalian.

    Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Yang ingin kami sampaikan adalah alur sistemik yang telah selama ini dijalankan di LPS sesuai dengan UU LPS nomor 24 dan juga peraturan LPS.

    Yang kedua karena setiap keputusan ataupun usulan yang menyangkut keputusan strategis akan menyangkut keputusan bersama Dewan Komisioner, tentu kami agak sedikit berbeda dengan Ibu. Meskipun, Pak Muliaman D Hadad duduknya di sana tapi beliau adalah ex officio Dewan Komisioner LPS.

    Jadi, seandainya tidak ada pendapat yang berbeda dengan saya, mudah-mudahan itu adalah pendapat dari Ketiga Anggota Dewan Komisioner dan plus Kepala Eksekutif.

    Baik, ibu-bapak sekalian, kalau seandainya bank gagal, itu sebenarnya di tangan LPS bisa 2 choice. Pertama, kedua choice itu sudah harus dijawab kepada BI dalam waktu 1 hari.

    Pertama, kedua choice-nya adalah berdasarkan perhitungan mana dengan analysis lower cost test, antara menyelamatkan dengan menyatakan dilikuidasi kepada BI atau tidak usah diselamatkan.

    Katakanlah seandainya ini ditanyakan sebagai bank gagal yang sistemik dan perlu diselamatkan, maka ada dua, penyelamatan bank gagal sistemik ini oleh LPS bisa menyertakan pemegang saham lama dengan minimum 20% saham oleh pemegang saham lama dan bisa tidak menyertakan sama sekali.

    …karena setiap keputusan ataupun usulan yang menyangkut keputusan strategis akan menyangkut keputusan bersama Dewan Komisioner, tentu kami agak sedikit berbeda dengan Ibu….

    Artinya, penyertaan modal itu 100% oleh LPS yang di bawah. Lalu, untuk kepentingan ini, berdasarkan UU LPS pasal 9 huruf A angka 4, itu telah dinyatakan dalam UU itu dan kemudian dinyatakan dalam bentuk surat penyertaan setiap bank yang mendaftar sebagai anggota LPS dan itu wajib menyerahkan surat pernyataan surat pernyatan dari setiap pemegang sahamnya dan setiap pengurusnya.

    Kalau saya bacakan sedikit, mungkin sudah ada di ketua. Contoh, First Gulf Asia Holdings Ltd, yang ditandatangani oleh Hesyam al Waran, bertindak atas nama First Gulf Asia Holdings Ltd, dengan ini menyatakan: pertama bersedia mematuhi seluruh ketentuan perundangan yang ditetapkan mengenai program penjaminan melalui LPS.

    Yang kedua, bersedia untuk melepaskan dan kepada LPS segala hak kepemilikan dan atau kepentingan lainnya, apabila bank menjadi bank gagal.

    Yang ketiga bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan garis miring atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Pemegang Saham oleh Gulf ini, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan badan hukum ini, First Gulf Asia Holdings apabila bank menjadi gagal.

    Ketiga syarat ini kumulatif. Kemudian pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan lebih dahulu oleh badan hukum ini, First Gulf Asia Holdings.

    Tentu saja kalau pemegang sahamnya perorangan, kekayaannya juga perorangan juga. Nah, pertanyaannya adalah: terutama untuk Ketua Bapepam, karena ini adalah Tbk, pasti ada pemegang saham publik.

    Nah, sampai saat ini pemegang saham publik tidak pernah ada yang kita mintakan surat pernyataan karena dia tidak sebagai pemegang saham pengendali. Jadi, yang kita mintakan selama ini adalah pemegang saham pengendali. Lalu, baik karena dia ikutan setor sampai minimal 20%, ditambah penyertaan modal, sementara LPS maupun seluruhnya, 100% LPS.

    …Nah, sampai saat ini pemegang saham publik tidak pernah ada yang kita mintakan surat pernyataan karena dia tidak sebagai pemegang saham pengendali. Jadi, yang kita mintakan selama ini adalah pemegang saham pengendali…

    LPS sudah bisa mengambil alih RUPS PT Bank Century ini, lalu dilakukan tindakan penyelamatan.

    Dalam hal tindakan penyelamatan ini, tentu saja kita akan berpatokan kepada pedoman-pedoman yang mungkin akan diputuskan dalam rapat ini dan tindakan penyelamatan ini harus didepstasikan dalam kurun waktu 3 tahun dan kalau belum laku, ya dieksten sampai 2×1 tahun dengan 5 tahun kalau dia sudah menjadi normal bank.

    Dalam hal tindakan penyelamatan ini, LPS tentu saja akan meminta bantuan pastinya kepada para profesional bankir, yang ada di sini, yaitu Bank Mandiri, untuk mengelola atas nama LPS, untuk menyehatkan kembali bank ini.

    Kalau dilihat dari hitung-hitungan sementara, yang telah dicoba dilakukan oleh LPS berdasarkan posisi 30 Oktober, tambahan modal untuk mencapai CAR 8% sekitar 632 miliar, kuran lebih.

    Memang kalau dibandingkan dengan seandainya dilikuidasi, kewajiban DPK sampai dengan 2 miliar, 5,3 T itu masih jauh lebih kecil. Namun demikian, tentu saja, going concern bank ini, pada kesempatan berikutnya nanti, kita juga tentu, dengan harapan bahwa penempatan-penempatan dana yang dilakukan oleh bank lain, giro, tabungan, deposito yang dilakukan oleh deposan.

    Itu masih tetap stay sehingga tidak perlu menambah modal lagi untuk menopang likuiditas bank ini. Kemudian catatan lain dengan adanya penjelasan dari Bapak Gubernur BI dan Ibu Ketua tadi, saya juga sependapat kalau dalam keadaan normal bank ini bukan sistemik. Jadi, kami bisa membuat keputusan apakah dilikuidasi saja atau diselamatkan.

    Namun demikian tentu saja, karena ini sudah dibawa di Rapat KSSK, nanti kita perhatikan apa keputusannya. Namun demikian kami meminta izin, kalau diizinkan, kami mohon Pak Darmin dan Pak Muliaman Hadad, kalau ada tambahan, silahkan.

    Darmin Nasution, Dirjen Anggaran:

    Terima kasih Pak Rudjito, Ibu Ketua KSSK, Bapak Gubernur BI sebagai anggota KSSK. Tadi sudah dijelaskan, dan lebih rinci tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Halim mengenai bank gagal ini, kronologisnya dan juga alasan-alasan dan justifikasi terhadap sistemiknya Bank Century ini kalau sampai ditutup, akan lebih banyak persoalan di sektor keuangan akan lahir.

    …Surat berharga kan hasilnya ada dan mestinya sudah ter-detect sejak tahun pertama atau kedua setelah dia ditempatkan di dalam… Mengapa bukan 2 tahun yang lalu diaudit? Sehingga, kalau harus mati, dia mati dua tahun lalu…

    Dari seluruh penjelasan kronologis, yang bisa ditangkap sebenarnya adalah bank ini sudah bermasalah sejak awal, yaitu sejak merger pada tahun 2004. Sekarang menjadi gagal.

    Pertanyaannya: sebetulnya apa yang memicu dia menjadi gagal.

    Dari penjelasan tadi dan juga informasi yang ada dalam rapat-rapat sebelumnya, bank ini tiba-tiba CAR-nya turun dari 14 menjadi 2,35 karena diaudit oleh BI. Dan kemudian, audit itu menyatakan surat-surat berharga termasuk yang valas dinilai 0, sehingga memang mau tidak mau, CAR-nya jatuh.

    Yang memicu mengapa diaduit pada bulan Oktober-November, bukan tahun lalu. Kalau yang saya dengar tadi, adalah karena SSB ini mau jatuh tempo pada bulan oktober atau november. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gubernur, apakah SOP di BI membiarkan ada surat-surat berharga sebanyak itu yang tidak terlihat hasilnya masuk?

    Surat berharga kan hasilnya ada dan mestinya sudah ter-detect sejak tahun pertama atau kedua setelah dia ditempatkan di dalam. Nah, kalau yang saya sampaikan betul, pertanyaannya apakah SOP di BI menunggu audit sampai mau jatuh tempo?

    Mengapa bukan 2 tahun yang lalu diaudit? Sehingga, kalau harus mati, dia mati dua tahun lalu. Hal ini penting supaya duduk perkara persoalan ini menjadi lebih jelas. Itu yang pertama.

    Pertanyaan yang kedua, sebenarnya adalah, di LPS ada salah satu persoalan yang perlu jawaban. Kalau suatu bank itu mau dimatikan atau mau diselamatkan, adakah tindakan kriminal atau pidana dari pemilik atau pengurus bank sehingga bank tersebut terjadi demikian.

    Jawaban terhadap persoalan tersebut, yang lebih tahu sebenarnya adalah BI dan kita perlu, paling tidak karena kita ini bukan polisi atau hakim, indikasinya adakah tindakan kriminal, pidana perbankan atau pidana umum yang terjadi di dalam bank itu.

    Yang ketiga, penjelasan mengenai sistemik. Terus terang kalau kita dengarkan baik-baik, bank manapun yang bermasalah sekarang kesimpulannya adalah sistemik. Apa betul begitu?

    Bisakah kita mempertanggungjawabkan karena nanti ujung-ujungnya kalau diselamatkan, ada dua kelompok dana yang akan dipakai. Satu adalah uang negara, yang kedua adalah uang iuran atau premi dari perbankan. Saya kira perbankan nanti juga berhak menuntut kalau sampai mereka anggap dana yang dikumpulkan dari mereka sembarangan digunakan. Menyelamatkan bank yang tidak layak untuk diselamatkan.

    Kalau kita mendengar argumentasi yang disampaikan jauh lebih banyak aspek psikologis, yang sayang sekali tidak bisa diukur sebelum terjadi. Dan, kita tiba-tiba menjadi tawanan dari spekulasi karena nanti kalau kita bilang tidak maka jawabannya bisa begini,” Coba saja kalau berani.”

    Artinya, kita perlu justifikasi yang lebih kurang terukur sehingga kesimpulannya lebih kuat. Jadi, kalau saya, Pak Gubernur, belum meyakinkan bahwa bank ini sistemik. Ada 3 hal, terima kasih.

    Pernyataan dari Pihak LPS:

    Dari saya masih ada satu juga pertanyaan yang perlu klarifikasi. Belum lama ini sudah ada berita bahwa Sinar Mas Multi Artha yang juga berminat. Jadi kalau seandainya kita akan menyelamatkan bank ini, betul-betul juga harus ada penegasan bahwa Sinar Mas sudah tidak mau lagi untuk meneruskan. Jangan sampai kita dianggap menalangi lebih dahulu, untuk maksudnya Sinar Mas di kemudian hari. Kira-kira seperti itu.

    Penjelasan Sri Mulyani, Menteri Keuangan:

    Sudah ya, jadi dari LPS sudah diwakili. Pada dasarnya menyangkut implikasi dari keputusan dari bank gagal yang memang pada akhirnya akan dialihkan kepada LPS. Bahwa nantinya harus diselamatkan atau dilikuidasi, ini harus diputuskan dengan pertimbangan yang sematang mungkin.

    Selain tadi ada beberapa pertanyaan juga. Metodologinya, enaknya seperti apa ya? Saya minta jawaban dulu atau saya elaborate dari beberapa pertanyaan lain dulu Pak Boediono. Supaya kita juga bisa memperdalam.

    Dari Departemen Keuangan nggak ada pertanyaan, atau dari Pak Fuad, atau dari Contingent Risk yang ada.

    Kalau memang tidak ada yang sangat critical, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada pertimbangan lain mengenai beberapa hal ataukah ditunggu sampai BI menjawab pertanyaan dari LPS atau dalam tahap ini akan dipertanyakan. Pak Anggito dan Pak Fuad, barangkali. Sampai detik ini tidak ada yang mau ditambahkan dulu. Oke, silahkan Pak Anggito.

    Penjelasan Anggito Abimayu, Kepala BKF:

    Terima Kasih Ibu Menteri dan Pak Gubernur yang kami hormati. Meskipun kami tidak memiliki bahan, dan tidak bisa mengingat-ingat apa yang disampaikan. Tapi dari 2 hal, satu, analisis mengenai status bank gagal dan yang kedua mengenai dampak sistemik.

    Barangkali dari sisi besaran-besaran ukuran-ukuran rasio keuangan cukup untuk memberi kesimpulan bahwa ini adalah bank gagal. Namun, yang kedua mengenai dampak sistemiknya bisa diukur, tadi saya sepakat dengan Pak Darmin. Bahwa, mengenai dampak sistemiknya itu lebih dilandasi oleh kondisi psikologis dan itu tidak bisa diukur.

    Jadi, memang belum cukup keyakinan kita untuk mengambil kesimpulan kita bahwa ini adalah kondisi sistemik. Saya ingin menanyakan satu hal tambahan yang tadi disampaikan Pak Darmin.

    Tadi Pak Gubernur dan Pak Halim menyatakan bahwa kondisi bank ini sudah cukup lama ditengarai adanya kondisi yang kurang baik. Kalau sekarang ditutup, dilikuidasi, tentu tidak merupakan suatu kejutan. Bukan merupakan suatu hal yang secara psikologis memberikan dampak sistemik tersebut.

    Apalagi bank ini sudah lama dan sudah cukup beberapa waktu dinyatakan sebagai bank yang kurang baik. Kalau keputusannya adalah dinyatakan likuidasi dan ini sudah diketahui sejak awal bahwa bank ini memang performance-nya juga tidak bagus. Apakah itu juga masih tetap dianggap dan memiliki dampak sistemik?

    Kalau ada analisis tambahan mengenai kondisi sistemik terhadap Bank Century akan menambah keyakinan kita bahwa memang usulan ataupun proposal dari BI utuk melakukan penyelamatan bisa diterima.

    Penjelasan Sri Mulyani, Menteri Keuangan:

    Saya bisa minta pada Pak Raden untuk menyampaikan pandangannya. Tapi saya muncul dari pandangan tadi dan dari pemaparan BI. Saya minta untuk dipertimbangkan di dalam menjawab Pak Boed.

    Begini, karena tadi memang implikasi sistemik maka pilihan kita hanya menyelamatkan. Kalau diselamatkan maka LPS harus melakukan beberapa tindakan yang menggunakan uang, iuran yang dimiliki oleh LPS sendiri. Kalau size-nya dan ukuran yang dibutuhkan untuk melakukan intervensi dan penyelamatan itu memadai dari LPS sendiri, maka selesai.

    Kalau first back expectation kita adalah Bank Century ini merupakan bank pertama dan terakhir yang akan kita lakukan sepanjang, katakanlah 24 bulan ke depan, sampai seluruh global crisis ini tidak terjadi sehingga seluruh persoalan peer pressure dan peer psychological factor terhadap peer group-nya yaitu 18 bank yang semirip atau sekelas plus 5 bank yang juga dianggap associated atau related dengan kemiripan Bank Century, itu tidak akan terseret.

    Artinya kita punya cofidence bahwa bank-bank lain cukup sehat untuk melalui proses krisis ini. Sehingga tidak terjadi atau bahkan muncul suatu moral hazard yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa kalau Bank Century diselamatkan, semuanya yakin para pemilik saham dan manajemen bank di seluruh Indonesia yakin bahwa dengan benchmark Bank Century ini, apapun kesulitan yang dihadapi pasti akan diselamatkan.

    Kalau muncul sikap seperti itu, pertanyaan yang saya harap dari BI, karena ini sangat critical dan terhadap kredibilitas step kita selanjutnya menjaga sistem keuangan secara keseluruhan. Apakah itu bank gagal atau gagal by accident.

    Kita nggak tahu karena kita berhadapan dengan periode krisis global. Ini yang masih akan menimbulkan, karena sangat bumpy, bisa saja ada yang kayak saya sebutkan di Kompas hari ini, inncocent victim atau memang betul-betul bank itu sudah rapuh dari sananya. It’s just a matter of time dan ini tinggal dapat alasan saja untuk akan gagal atau untuk akan menghadapi persoalan.

    Nah, once kita membuat decision about Bank Century ini, akan menjadi set of benchmark.

    Nah, kalau ini akan menjadi set of benchmark, makanya kita akan lihat kepada peer group maupun kemungkinan yang mungkin terjadi di seluruh sistem perbankan.

    Memang, semua ini sama seperti BI, menyusun argumen mengenai masalah sistemik ini berdasarkan beberapa fakta maupun psikologis, maupun link, hubungan yang diperkirakan bisa terjadi karena keputusan mematikan atau menyelamatkan. Kita juga bisa membuat suatu, logika yang sama.

    Kalau juga bisa membuat suatu logika yang sama, kalau ini diselamatkan, maka pertanyaannya, LPS atau pemerintah akan selalu siap sedia me-rescue anybank kalau itu menjadi suatu bench mark. Nah, kalau itu terjadi, LPS terbatas. Mak dia tidak credible kecuali bahwa orang lihat berarti ini cost-nya kepada uang negara.

    Kalau uang negara, maka masyarakat akan melihat negara punya uang seberapa banyak. Dengan demikian mereka akan melihat pada APBN. Kalau APBN-nya dianggap dalam suasana yang tidak memiliki uang yang cukup, maka negara juga tidak dianggap kredibel untuk meng-cover keseluruhan kemungkinan risiko menyelamatkan berbagai bank.

    Nah, rentetan ini juga akan menjadi situasi sistemik dari sisi ekpektasi. Mungkin kita harus pikirkan juga dengan sangat-sangat matang. Atau, kita punya pilihan lain untuk mengurangi risiko menyelamatkan berbagai bank. Nah, rentetan ini juga akan menjadi suatu situasi sistemik dari sisi ekspektasi.

    Mungkin kita harus pikirkan juga dengan sangat-sangat matang. Atau, kita punya pilihan lain untuk mengurangi risiko ini karena once keputusan ini dibuat, unfortunately ini menjadi kasus pertama dan pasti akan menjadi preseden kita di dalam menangani yang selanjutnya.

    Makanya, konsistensi dari argumen, logik dan pertimbangan itu menjadi sangat-sangat penting supaya kita tetap confidence nanti di dalam menyusun argemen selanjutnya. Pada saat kita menghadapi uncertainly ke depan.

    Pernyataan-pernyataan atau tadi yang disebutkan tadi mungkin reputasi dari keputusan ini adalah sangat tidak bisa dipisahkan dari reputasi Bank Century sendiri. Jadi kalau Bank Century ini adalah bank yang baik, mungkin kita akan lebih mudah untuk mencari investor atau siapapun nanti yang akan menyelamatkan Bank Century ini.

    Kecuali, dari sisi BI atau pemerintah melalui LPS akan melakukan perubahan sama sekali di dalam Bank Century yang kemudian akan menciptakan suatu opportunity untuk munculnya investor baru bagi bank ini. Namun saya lebih concern kepada ini, karena keputusan hari ini, mengenai sistemik atau tidak sistemik. Dimensinya begitu beragam.

    Tadi yang disampaikan adalah dari sisi psikologis, yang disampaikan oleh Pak Boediono dan BI mengenai kondisi masyarakat secara umum. Tapi juga keputusan ini bisa menimbulkan ekspektasi atau bahkan reaksi dari perbankan itu sendiri maupun masyarakat.

    Reaksi market pasti ada. Kita masih belum bisa meraba tadi reaksi bakalan, apakah keputusan ini benar akan menimbulkan confidence atau bahkan menimbulkan suatu hubungan yang makin membuat kita tidak dapat confidence atau masyarakat menjadi, kalau ini diselamatkan maka akan menimbulkan masalah confidence selanjutnya.

    Nah, ini yang harus betul-betul jangan sampai salah kita membuat keputusan di titik ini. Ada yang mau menanyakan lagi. Silahkan Pak Marsilam.

    Marsilam Simanjuntak, UKP3R:

    Saya bertanya soal teknis. Saya bertanya supaya kita jangan menyimpang, lalu sadar belakangan. Pertanyaan saya adalah karena yang diterangkan oleh BI tadi yang kemudian menyimpulkan supaya tidak ada dampak sistemik. Dampak sistemik itu suatu yang akan terjadi, maka harus diselamatkan dan menyebut pasal 18 dari JPSK.

    Sepanjang pengetahuan saya, bank gagal yang ditentukan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik itu oleh KSSK tapi penanganannya diserahkan ke LPS.

    _______________________

    ………………………


    Ada pembicaraan sebelum rapat tertutup:

    “Sri: Robert kita akan lakukan rapat tertutup. Ya, Robert.

    Robert: Ya sudah OK. Tidak apa-apa rapat tertutup. Yang penting kan ada kesimpulan mengakhiri, pasalnya adalah keadaan krisis yang kita hadapi sekarang”

    …………………………………………………………………………

    Dari traksrip Rapat KSSK, pada tanggal 21 Desember 2008, terdapat penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ada pembicaraan oleh pemegang saham PT Bank Century Tbk, Robert Tantular.

    Inilah kutipan rekamannya, yang di dalamnya ada Robert Tantular:

    Sri Mulyani, Ketua KSSK:
    Saya lihat sih sebetulnya masih melihat kemungkinan-kemungkinan itu juga tidak disaster. Tapi memang ini kita sekarang konsen if we are going to do this way, kita harus baca semua risiko ini sekarang. Karena bagaimanapun juga PSP tetap harus dikejar dan masyarakat harus tahu pemerintah ada dimana posisinya.

    Karena bagaimanapun juga PSP tetap harus dikejar dan masyarakat harus tahu pemerintah ada dimana posisinya mengenai ini. Jadi Interbanknya begini, BI memberikan assurance bank-bank lain akan tetap terjaga dengan aman, monitor terus lebih intens, kesehatannya akan terus dilihat, kalaupun ada sesuatu, pemerintah dan BI akan siap melakukan tindakan-tindakan.

    Yang kayak gitu-gitu harus dibuat sekarang ini karena kemudian akan berhubungan dengan 18 bank peer tadi, BPD-BPD, bahkan mungkin BPR-BPR yang nggak karuan sekarang juga ada kan? Kecuali kalau ada di sini yang secara legally maupun technical bisa memberikan assurance kalaupun kita membuat keputusan gagal dan sistemik itu bisa diexecute gitu karena kalau ternyata nggak bisa diexecute muncul confidence problem juga kan Pak Boed? Kita sudah ngomong gagal sistemik, ternyata nggak bisa diambil LPS. LPS malah bilang…. 3:43:50….

    Miranda, Deputi Senior BI:
    karena kan memang ada beberapa koran yang mengatakan ini tidak ter-cover jadi dia mendapatkan …3:43:50… tapi terutama…. century.

    Agus Martowardoyo, Dirut Bank Mandiri:
    Saya tidak ambil contoh Bank Mandiri karena Bank Mandiri belum aktif. Tapi khusus karena yang kita hadapi Bank Century ini suatu contoh yang baik, karena bank yang kecil yang terlalu stabil dan dia masih ada 572. Nah, itu jangan dihilangkan significance-nya.

    Sri Mulyani, Ketua KSSK:
    Makanya, itu kan pertanyaan saya dari hari Kamis yang lalu tapi tidak terjawab. Artinya kalau dilihat dari komposisi deposan di atas 2 miliar, spektakuler menurut saya, even reputation of this bank if i those deposan. There must be delicious deal to put the money there and what is that, itu yang kita nggak tahu.

    Karena waktu dijawab sama Bu Fadjiriah (Deputi BI bidang Pengaturan Perbankan), adalah kayaknya semua return-nya sama saja. It doesn’t make anysense. Untuk Pengawas kalau ingin menjawab silakan.

    Pengawas Bank:
    Jadi bank ini memang DPK-nya itu wholesale besar-besar. Penarikan-penarikan yang mulai pertengahan bulan Juli adalah juga deposan besarnya. Setelah itu memang tiak ada pengalihan yang signifikan antara besar dan kecil. Dari dahulu memang mereka wholesale semua, DPK-nya itu.

    (Tidak Diketahui):
    Tapi kan tidak menjawab kenapa 572 itu nggak narik, yang di atas 2 miliar itu jadi merasa aman saja.

    Sri Mulyani:
    Jadi karena seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, mereka percaya BI dan pemerintah mengayomi.

    (Tidak Diketahui):
    Mengayomi BC juga?

    Sri Mulyani:
    Mengayomi Republik Indonesia, percaya sama saya. Nah, sekarang kalau kita salah dan seluruh image mengenai pengalaman ini menjadi…

    (Tidak Diketahui):
    Kita akan coba menyelesaikan ini dengan UU JPSK, LPS, kenapa sih nggak pakai Pasal 37 UU Perbankan. Ini bisa mengatasi lo…

    Fadjrijah, Deputi Gub BI Bidang Pengaturan Perbankan:
    Jadi gini Pak prosedurnya, jika ditanyakan gagal terus diserahkan ke LPS. Nanti LPS menilai apakah mau diselamatkan atau mau dimatikan. Kalau dimatikan, LPS memberitahukan ke BI untuk mencabut izin usahanya.

    (Tidak Diketahui)
    Kenapa nggak dipakai?

    Fadjrijah:
    Dari kami kan mengatakan gagal.

    (Tidak Diketahui):
    Pasal 37 itu nggak mempersoalkan dampak sistemik atau tidak dampak sistemik. Jadi, pokoknya ada kesulitan pembayaran dan lainnya.

    Fadjrijah:
    Apakah kita akan mengatakan sistemik maka bawalah ke KSSK.

    Raden Pardede, Sekretaris KSSK:
    Tapi saya rasa yang dananya besar itu ada special deal. Mungkin dia kuasai pemilik. Jadi, kalau seandainya yang 2 miliar mau diselamatkan, yang di atas 2 miliar dimasukkan ke ruangan. Minta jumlah itu untuk ditanggung sama Robert Tantular. Nanti Robert Tantular pasti nyanyi, bahwa sebetulnya pemilik, bahwa ini sebetulnya pemilik.

    Itu mungkin bisa diatasi. Mungkin ya. Tapi memang betul-betul harus bisa keras dan proses hukumnya juga harus cepat karena pilihannya nggak banyak. Tapi kalau ada yang betul-betul….. jujur, harusnya kita berani bayar juga, karena dia memang benar-benar nggak sengaja gitu.

    Sri Mulyani:
    Ya udah, rapat tertutup sekarang. Ya, Robert.

    Robert:
    Saya kira ibu rapat tertutup saja dengan catatan, bahwa kesimpulan ini mengakhiri, pasalnya adalah keadaan krisis yang kita hadapi sekarang.

    Sri Mulyani:
    Sebetulnya rapat tertutupnya ada di kamar.


    http://makassaronline.blogspot.com/2011/11/transkrip-rapat-komite-stabilitas.html

    by Rison Sarundaek at 10:09 Kamis, 17 November 2011

     
  • Virtual Chitchatting 11:53 AM on 2012/02/24 Permalink  

    Limapuluh Wilayah Pengirim TKI Terbanyak, 2011

    Provided to you by: Advanced Advocacy Plus
    Jakarta, 24 February 2012

    Statistik daerah asal yang disampaikan pada tabel ini berbeda menurut definisi dan sumber. Data tahun 2008 berasal dari BPS dan data tahun 2011 berasal dari BNP2TKI. Bila mengacu pada data BNP2TKI, beberapa daerah kabupaten/kotamadya berikut tidak lagi bisa dinobatkan sebagai pengirim TKI terbanyak:

    Kabupaten/Kotamadya pengirim TKI terbanyak, 2008

    Kabupaten/Kotamadya

    Jumlah TKI

    Sampang

    25,663

    Gresik

    25,122

    Flores Timur

    23,750

    Lamongan

    21,436

    Pamekasan

    21,317

    Sambas

    19,277

    Bandung Barat

    11,670

    Sumenep

    11,523

    Bone

    11,489

    Kerinci

    10,124

    Bulukumba

    9,735

    Sumber: Advanced Advocacy Plus

    Berdasarkan data BNP2TKI pula, 4 kabupaten/kota yang seluruh desanya ada mengirimkan TKI, yakni Bantul, Binjai, Blitar Kota, dan Metro, tidak bisa lagi dinyatakan sebagai daerah pengirim TKI terbanyak. Sebanyak 95% dari 50 daerah pengekspor TKI terbanyak adalah berjenis kelamin wanita (TKW), yakni dengan persentase minimal 50% TKW.

    Lima daerah yang mengirimkan TKI terbanyak berjenis kelamin pria adalah Lombok Timur (11,06% TKW), Lombok Barat (17,32% TKW), Lombok Tengah (20,57% TKW), Kupang (31,08%), dan Bangkalan (38,06%).

    50 Wilayah Kabupaten/Kota Terbanyak Mengirimkan TKI, 2011

    2011

    2008

    KABUPATEN

    Wanita

    %

    Jumlah

    Jumlah TKI

    Total Desa

    % Desa TKI

    Indramayu

    25,635

    85.75

    29,894

    57,067

    313

    99.68

    Lombok Timur

    3,140

    11.06

    28,387

    41,209

    119

    96.64

    Lombok Tengah

    4,804

    20.57

    23,351

    37,696

    124

    100.00

    Cilacap

    17,149

    77.54

    22,115

    28,213

    284

    97.18

    Cirebon

    15,845

    83.00

    19,090

    38,126

    424

    93.40

    Cianjur

    15,746

    85.89

    18,332

    49,126

    348

    100.00

    Karawang

    13,013

    90.24

    14,420

    36,192

    309

    98.38

    Kendal

    12,246

    87.65

    13,972

    29,367

    285

    100.00

    Brebes

    10,420

    75.95

    13,720

    12,875

    297

    92.93

    Malang

    11,363

    84.82

    13,396

    32,380

    390

    96.92

    Sukabumi

    10,878

    82.19

    13,235

    29,201

    367

    97.00

    Serang

    11,418

    87.72

    13,016

    16,585

    308

    86.69

    Subang

    10,476

    88.12

    11,888

    19,035

    253

    99.21

    Ponorogo

    8,862

    76.82

    11,536

    26,896

    305

    100.00

    Blitar

    9,044

    79.58

    11,364

    28,430

    248

    100.00

    Lombok Barat

    1,742

    17.32

    10,058

    18,237

    121

    99.17

    Banyuwangi

    8,192

    82.71

    9,904

    9,754

    217

    94.93

    Tulungagung

    5,518

    59.53

    9,269

    38,715

    271

    99.26

    Banyumas

    6,344

    79.12

    8,018

    14,341

    331

    99.40

    Majalengka

    6,524

    82.89

    7,871

    19,845

    334

    99.70

    Pati

    3,587

    50.50

    7,103

    20,427

    406

    95.81

    Madiun

    5,436

    81.33

    6,684

    15,549

    206

    99.03

    Lampung Timur

    5,391

    83.53

    6,454

    12,420

    257

    99.22

    Kediri

    4,587

    74.91

    6,123

    13,141

    344

    97.97

    Bandung

    4,097

    72.14

    5,679

    6,222

    275

    93.09

    Grobogan

    3,906

    78.03

    5,006

    7,933

    280

    91.43

    Sumbawa

    4,675

    95.78

    4,881

    8,304

    165

    95.76

    Lebak

    3,224

    81.81

    3,941

    6,486

    320

    83.44

    Purwakarta

    3,069

    78.13

    3,928

    10,891

    192

    100.00

    Jakarta Timur

    2,836

    73.59

    3,854

    264

    65

    15.38

    Jember

    2,896

    77.33

    3,745

    14,469

    247

    98.79

    Magetan

    3,087

    82.87

    3,725

    6,534

    235

    97.45

    Tangerang

    3,007

    82.07

    3,664

    6,834

    328

    64.33

    Kebumen

    2,493

    71.89

    3,468

    7,162

    460

    92.39

    Trenggalek

    2,489

    71.77

    3,468

    7,673

    157

    100.00

    Sragen

    2,401

    74.31

    3,231

    4,843

    208

    97.60

    Tegal

    1,601

    50.39

    3,177

    3,908

    287

    76.31

    Semarang

    2,596

    82.44

    3,149

    5,717

    235

    96.17

    Wonosobo

    2,879

    91.66

    3,141

    6,659

    265

    96.23

    Kupang

    962

    31.08

    3,095

    3,098

    240

    79.17

    Bangkalan

    1,128

    38.06

    2,964

    24,576

    281

    94.66

    Pandeglang

    2,567

    87.49

    2,934

    3,750

    335

    76.72

    Demak

    2,246

    78.18

    2,873

    6,192

    249

    87.55

    Ngawi

    2,263

    80.59

    2,808

    6,859

    217

    95.85

    Batang

    2,192

    78.71

    2,785

    8,469

    248

    97.18

    Medan

    2,216

    82.35

    2,691

    1,583

    151

    76.82

    Lampung Selatan

    2,119

    83.16

    2,548

    3,977

    251

    95.62

    Garut

    2,009

    79.25

    2,535

    5,998

    424

    86.79

    Jakarta Barat

    2,031

    80.34

    2,528

    46

    56

    14.29

    Banjarnegara

    2,085

    83.47

    2,498

    3,534

    278

    88.13

    Sumber: Advanced Advocacy Plus, BNP2TKI, BPS
     
  • Virtual Chitchatting 8:59 AM on 2012/02/24 Permalink  

    Jumlah TKI menurut desa asal TKI dan total desa, 2008

    Provided to you by Advanced Advocacy Plus

    Menurut provinsi, sembilan daerah paling banyak mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri mencakup NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Bali, DI Yogyakarta, Banten, dan NTT, yakni daerah dengan persentase desa pengirim TKI lebih dari 70% desa di provinsinya.

    No. Provinsi Jumlah TKI Jumlah Desa asal TKI Total Desa %
    1 Nusa Tenggara Barat 119,159 868 913 95.07
    2 Jawa Tengah 199,052 7,357 8,574 85.81
    3 Jawa Timur 385,611 7,260 8,505 85.36
    4 Jawa Barat 303,372 4,947 5,871 84.26
    5 Lampung 39,007 1,965 2,339 84.01
    6 Bali 7,094 598 712 83.99
    7 DI Yogyakarta 6,269 360 438 82.19
    8 Banten 35,293 1,116 1,504 74.20
    9 Nusa Tenggara Timur 65,105 2,061 2,803 73.53
    10 Sulawesi Selatan 55,413 1,564 2,946 53.09
    11 Sumatera Barat 9,239 487 924 52.71
    12 Kalimantan Barat 38,228 885 1,791 49.41
    13 Kalimantan Selatan 4,853 859 1,974 43.52
    14 Sulawesi Tenggara 10,166 860 2,028 42.41
    15 Nanggroe Aceh Darussalam 16,758 2,602 6,424 40.50
    16 Sulawesi Barat 4,734 214 536 39.93
    17 Sumatera Selatan 7,597 1,206 3,079 39.17
    18 Jambi 12,015 490 1,303 37.61
    19 Bengkulu 1,948 497 1,351 36.79
    20 Sumatera Utara 26,723 2,112 5,767 36.62
    21 Sulawesi Utara 2,319 448 1,494 29.99
    22 Sulawesi Tengah 2,340 433 1,686 25.68
    23 DKI Jakarta 672 53 267 19.85
    24 Riau 5,669 313 1,604 19.51
    25 Kepulauan Riau 2,020 56 326 17.18
    26 Gorontalo 95 52 584 8.90
    27 Kalimantan Timur 826 91 1,417 6.42
    28 Maluku 442 58 906 6.40
    29 Bangka Belitung 39 17 344 4.94
    30 Kalimantan Tengah 204 64 1,448 4.42
    31 Maluku Utara 96 16 1,036 1.54
    32 Papua 4 3 3,311 0.09
    33 Irian Jaya Barat 1 1 1,205 0.08
    Indonesia 1,362,363 39,913 75,410 52.93
     
  • Virtual Chitchatting 8:08 AM on 2012/02/24 Permalink  

    Daftar Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang TKI di Indonesia

    Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank Seizin Bank Indonesia, 13 Februari 2012

    Provided to you by Advanced Advocacy Plus
    Jakarta, 24 February 2012

    No.

    Nama Penyelenggara

    Alamat Penyelenggara

    1

    CV. Abdul Aziz Sayar

    Jalan Serayu Timur, Banjarejo, Madiun

    2

    CV. Amanda

    Jl. Kedung Sari No.21 Surabaya

    3

    CV. Aryadana

    Jl. Mustika No.7, Cawang Atas Bidaracina, Jatinegara, Jakarta timur 13330

    4

    CV. Boza Darussalam

    Dsn. Krajan RT/RW ¾ Sumbersewu, Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Jawa Timur

    5

    CV. Cahaya Mulia Abadi

    Jl. Malabar No.6 Cilacap

    6

    CV. Global Remittance Xpress

    Jl. Wolter Mongosidi No.69/92 A Rt.002 Rw.007 Kelurahan Darat Sekip Pontianak 78117

    7

    CV. Kemuda Remittance

    Jl. Raya Salak No.42 Madiun Jawa Timur

    8

    CV. Rafana

    Jl. Tambas I No.30 Komplek BBD, RT.01/RW.05 Desa Adodharma Kec. Gunung Jati Kabupaten, Cirebon

    9

    CV. Satria Nusa Persada

    Jl. Yos Sudarso No.39 Cirebon

    10

    CV. Sumber Rejeki

    Jl. Mohammad Ramdan No.112 Bakung Kidul Kec. Jamblang Kab. Cirebon

    11

    CV. Syaftraco

    Bona Indah Plaza A2/B12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus 12440, Jakarta Selatan

    12

    CV. Toyo Remittance Co

    Jl. Ki Ageng Gribig No.299, Kedung Kandang Malang

    13

    CV. Tuaian Berkat Melimpah

    Kompl. Ruko Pangsud Permai Kav-25 Malang

    14

    Koperasi BMT El-Amanah 225 Tukdana

    Jl. Raya Tukdana No.25 Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu

    15

    Perusahaan Umum Pegadaian

    Jl. Kramat Raya No. 162, Jakarta 10430

    16

    PT. Able Remittance

    Taman Duta Mas Jl. Pangeran Tubagus Angke Blok-D 9A No.3, Jakarta Barat 11460

    17

    PT. Able Remittance

    Kompl. Pertokoan Top 100 Penuin Blok A No.5 Batam

    18

    PT. Adisena Mitra Usaha

    Jl. Dewi Sartika No.1 RT.001/04, Kel. Cipayung Kec. Ciputat Kab. Tangerang

    19

    PT. Agung Remittance Global

    Bona Indah Plaza A2/B12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus 12440 Jakarta Selatan

    20

    PT. Andalusia Antar Benua

    Gedung Artha Graha Lt.30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

    21

    PT. Anugrah Danamas Remit

    Jl. Iming No.4E Medan

    22

    PT. Arta Kharisma Utama

    Jl. Galunggung Kav. 753 Komp. Bukit Nusa Indah Ciputa Jakarta Selatan

    23

    PT. Artha Semesta Utama

    Taman Kemang II Blok D-6 Jakarta 12730

    24

    PT. Berkat Gerizim

    Jl. Hayam Wuruk 125 C Jakarta Barat

    25

    PT. Bina Putra Sadaya

    Jl. Ion Martasasmita No.54 RT 16 RW 04 Desa Rancasari Pamanukan Subang

    26

    PT. Citra Niaga Remittance

    Komplek Nagoya Business Centre Blok I No.3 Batam

    27

    PT. Citra Van Titipan Kilat

    Jl. Raden Saleh Raya No.2 Jakrat Pusat 10430

    28

    PT. Crewmen Services Indonesia

    Bintaro Trade Center Blok B2 No.3A Sektor 7 Bintaro Jaya Tangerang 15224

    29

    PT. Eastern Global Remittance

    Jalan Pak Kasih No. 6 Pontianak

    30

    PT. Eka Bakti Amerta Yoga Sejahtera

    Jl. Teluk Bayur 1 No.2, Duren Sawit Jakarta Timur 13440

    31

    PT. Finnet Indonesia

    Menara Bidakara Lt. 21, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73, Pancoran, Jakarta 12870

    32

    PT. Gemilang cipta Pratama Ekspress

    Jl. Diponegoro No.19 Pontianak

    33

    PT. Global Remit

    Komp. Graha Niaga Blok B No.5 Jl. KL. Yos Sudarso No.20 Medan

    34

    PT. Global Remittance

    Komplek Nagoya Business Centre Blok I No.5 Batam

    35

    PT. Golden Remittance

    Jl. Ir. H. Juanda No.89, Bandung

    36

    PT. GPL Remittance Indonesia

    Glodok Plaza, Lantai 2, Blok B-33, Jl. Pinangsia Raya No.1 Jakarta Barat

    37

    PT. Hayyu Indo

    Jl. Kemang IB No. 19 Jakarta 12730

    38

    PT. Hosana Remittance

    Komplek Bumi Indah Blok A2 No.25, Batam

    39

    PT. ID Remit

    Jl. Bukit Barisan Dalam No.12 Medan

    40

    PT. Indo Express Remittance

    Komp. Bumi indah Blok III No.8 Batam

    41

    PT. Indo Koala Remittance

    Jalan Bumi Pratama IV No. 5, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta

    42

    PT. Indomarco Prismatama

    Jl. Ancol I No.9-10, Ancol Barat, Jakarta

    43

    PT. Indosat, Tbk.

    Jl. Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta 10110

    44

    PT. Indotransf Artha Mandiri

    Jl. Dr. Sutomo No.53 Tegal

    45

    PT. Kangaroo Ausindo

    Pondok Indah Plaza I Blok UA 15-16 Jl. Taman Duta I, Pondok Indah pondok Pinang Jakarta Selatan

    46

    PT. Koinstar Dhasatra Moneytransfer

    Menara Kuningan Lt.9 – I, Jl. HR. Rasuna Said – Kav. 5, Kuningan, JAKARTA 12940

    47

    PT. Mandiri Express Remittance

    Jl. Gajah Mada No.49, Pontianak

    48

    PT. Maysindo Remit Medan

    Jl. MH. Thamrin No.184 Medan

    49

    PT. MM Indonesia

    SCBD Area Artha Graha Building 6th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12910

    50

    PT. Mobile Coin Asia

    Graha Binakarsa, Lantai 1 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Jakarta

    51

    PT. Mulya Raya

    Taman Juanda Blok C10, Duren Jaya, Bekasi Timur 17111

    52

    PT. Niaga Lestari Remittance

    Jl. Komplek Bumi Indah Blok I No. 34, Batam

    53

    PT. Pacto

    Park View Plaza, Jl. Taman Kemang No.27, Jakarta 12730

    54

    PT. Prima express Remit

    Ruko Komplek Puri, Botanical Residence , blok H-9 No.16 Kel. Joglo, Kec. Kembangan Jakarta Barat

    55

    PT. Prima Global Remittance

    Jl. Jend. Ahmad Yani/Gwang Ju No.21 A Medan

    56

     PT. Remiten Indonesia – Kuta Bali

    Jl. Raya Kuta No.168, Kuta Bali

    57

    PT. Sarana Remittance Abadi

    Bellagio Office Park, Unit OUG 31-32 Jl. Mega Kuningan Kav.E.4.3 Kwsn Mega Kuningan Jakarta

    58

    PT. Shimacazh Exchange

    Graha Eka Formula 3rd Fl., Jl. Bangka Raya No.2 Kemang, Jakarta 12730

    59

    PT. Telekomunikasi Indonesia

     Jl. Japati No. 1, Bandung

    60

    PT. Telekomunikasi Selular

    Wisma Mulia, Jl. Jend. Gatot Subroto No.42, Jakarta 12710

    61

    PT. Titipan Kilat Suprapto

    Jl. Garuda No.71-71 A Jakarta

    62

    PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir

    Jl. Tomang Raya No.11, Jakarta 11440

    63

    PT. Top Remit

    SUN Plaza, Groundzone C-48, Jl. H. Zianul Arifin No.7 Medan

    64

    PT. Uang Kita

    Gedung Sequis Center Lt.9, Jl. Jend. Sudirman No.71 Jakarta 12190

    65

    PT. VIP Remittance

    Jl. Menteng Raya No. 23, Jakarta

    66

    PT. Warindo

    Graha Mas Fatmawati, A-30 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta 12150

    67

    PT. Wintrust Indonesia

    ITC Roxy Mas Lt. III No.21 Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat

    68

    PT. Worldwide Express Remittance

    Jl. Jend. Ahmad Yani No.106 Medan

    69

    Sdr. Adin Winanto

    Jl. Merdeka No.A1 Tanjung Pinang

    70

    Sdr. Budiyanto

    Komp. Aviari Pratama B 1/3 A Batam

    71

    Sdr. Deka Sagita

    Komp. Sakura Anpan Blok F No.9, Batam

    72

    Sdr. Edy Tiawarman

    Komp. Bumi Indah, Blok F No.9, BATAM

    73

    Sdr. Hai Seng

    Jl. Pasar Baru No.113 Tanjung Pinang

    74

    Sdr. Irfan

    Komplek Nagoya Newton Blok E No.8 Batam

    75

    Sdr. Joni

    Komp. Ruko Nagoya Hill R3/H3A, Batam

    76

    Sdr. Juwanda

    Jl. Kapten Arya Gang 13 No.1 RT.02 RW.03, Karanganyar Indramayu

    77

    Sdr. Lukman

    Jl. Merdeka No.8, Tanjung Pinang

    78

    Sdr. Song Peng

    Batam City Square Lt. Dasar Blok C3 No.3 Batam

    79

    Sdr. Suwandi

    Jl. H. Mawar No.25 RT 12 RW 007 Sunter Jaya Jakarta Utara

    80

    Sdr. Tjing San

    Mangga Besar Raya No.38 BW Jakarta Pusat

    81

    Sdr. Wei Tak

    Jl. Permaisuri Blok A No.7 RT 001/ RW 002 Batam

    82

    Sdr. Yudi

    Jl. Antena No.2 Kamkong RT 004 RW 002 Kepulauan Riau

    83

    Sdri. Cucu Juniati

    Jl. Raya Barat No.655 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indaramayu

    84

    Sdri. Merry

    Jl. Merdeka No.24 Tanjung Pinang

    85

    UD. Batam Express Remittance

    Komp. Kwarta Karsa, Blok LL No.3, Nagoya Batam

    86

    UD. Moneywell Remittance

    Nagoya Hill Kios Mall LG.03 No.5 Batam

     
  • Virtual Chitchatting 5:51 AM on 2012/02/24 Permalink  

    Universitas Trisakti, A name and a place worth to sell vs Patra M Zen, Kutu Loncat Jebolan YLBHI

    Anas, Andi Nurpati, Andi Malarangeng, dan lainnya merupakan nama-nama yang terkenal sebagai kutu loncat, aji mumpung, dan lainnya. Coba lihat track record ketiga kutu loncat tersebut beberapa tahun terakhir ini. Setelah mereka tidak berkuasa lagi di tahun 2014, mereka bisa dipastikan masuk penjara.

    Kutu loncat ternama dan mungkin bukan yang terakhir adalah Patra M. Zen, a.k.a. si kambing berjenggot. Pengacara biasalah, sangat berani dan lantang membela yang bayar. Si muka tembok yang harus bersiap-siap untuk dicemooh dan diledek orang seindonesia. Another Devil’s Advocate.

    Untuk menghadapi kutu loncat tipe ini sangatlah mudah. Biarkan saja dia loncat-loncat bergembira. Ada masanya dia akan menclok di kertas lalat. Untuk menjerumuskan kambing berjenggot juga mudah, berikan saja daun muda yang hijau, muda, dan segar, secara harfiah dan secara literal.

    Di Mahkamah Konstitusi, si kutu loncat dan kambing berjenggot kalah menggugat kemenangan pilkada Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno. Dia menggugat dan bertindak sebagai pengacara Wahidin Halim-Irna Narulita.

    Masih inget kambing berjenggot yang lain, dan jebolan YLBHI yang lain, dan yang masuk penjara gara-gara menerima uang di Hotel Ibis Slipi. Ngomong soal moral, ngomong soal keadilan, itu kantong sampah….

    Tips untuk Universitas Trisakti, cobalah berpikir dan bertindak ala corporate lawyers yang sangat gigih untuk menggagalkan aksi hostile takeover dari Yayasan Trisakti. What is takes to be the most unwanted target: be the shark repellant, scorched-earth defense, poison pills, and so on.

    Another tactic is use external leverage to BUY a significant and controlling power in the management and shareholder of Yayasan Trisakti.

    To list possible tactics against hostile takeover:

    1. Back-end
    2. Bankmail
    3. Crown Jewel Defense
    4. Flip-in
    5. Flip-over
    6. Golden Parachute
    7. Gray Knight
    8. Greenmail
    9. Jonestown Defense
    10. Killer bees
    11. Leveraged recapitalization
    12. Lobster trap
    13. Lock-up provision
    14. Nancy Reagan Defense
    15. Non-voting stock
    16. Pac-Man Defense  Pension parachute
    17. People Pill
    18. Poison pill
    19. Safe Harbor
    20. Scorched-earth defense
    21. Shark Repellent
    22. Staggered board of directors
    23. Standstill agreement
    24. Targeted repurchase
    25. Top-ups
    26. Treasury stock
    27. Voting plans
    28. White knight
    29. White squire
    30. Whitemail

    http://www.suarapembaruan.com/home/dosen-karyawan-dan-mahasiswa-dijamin-keberadaannya/6756

    Usakti Dieksekusi 19 Mei 2011: Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Dijamin Keberadaannya

    Sabtu, 14 Mei 2011 | 9:09

    [JAKARTA] Konflik internal yang terjadi antara pihak Rektorat dan Yayasan Universitas Trisakti (Usakti) memasuki tahap krusial. Rencananya, pada 19 Mei 2011 mendatang Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan melakukan eksekusi, yakni mengeluarkan pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan secara ilegal Universitas Trisakti dan mengembalikannya kepada Yayasan Trisakti.

    Tim Pengacara Yayasan Trisakti yang terdiri dari Utomo Karim, Ardy Mbalembout, dan Patra M Zen menyampaikan, tindakan eksekusi ini sesuai dengan putusan MA Nomor 821 K/PDT/2010 yang telah dikeluarkan pada  28 September 2010. “Semua keputusan kasus  ini sudah inkrah. Tanggal 19 Mei besok, kita harapkan dalam pelaksanaan eksekusi dapat  berlangsung lancar dan tertib,” kata Karim kepada SP, Sabtu (14/5).

    Karim mengimbau seluruh karyawan, dosen, mahasiswa hingga orang tua mahasiswa Usakti tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan eksekusi ini. Pihaknya menjamin 100 persen, proses eksekusi ini tidak akan menganggu proses belajar mengajar di lingkungan kampus Usakti.

    “Mahasiswa jangan sampai terpengaruh isu negatif yang dilontarkan oleh pihak rektorat, apalagi sampai mau dijadikan alat untuk melawan proses eksekusi dan menjadi pagar betis. Tidak ada gunanya. Karena di sini yayasan sudah menjamin, seluruh mahasiswa, dosen dan karyawan bisa berjalan seperti biasanya,” kata dia.

    Karenanya, pihaknya menghimbau agar karyawan, staf, dosen pengajar dan mahasiswa melakukan aktivitasnya belajar mengajar seperti biasa. “Eksekusi ini justru membawa kebaikan bagi kita semua. Sudah saatnya Usakti menjadi universitas terbaik lagi, seperti pada era 80-an dulu sehingga menjadi pilihan bagi orang tua dan calon mahasiswa,” tuturnya.

    Patra M Zein menambahkan, hingga saat ini pihak rektorat memang kerap kali melemparkan isu negati di lingkungan kampus bahwa proses eksekusi akan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan melarang mahasiswa, dosen maupun karyawan masuk ke lingkungan kampus Usakti. “Itu semua bohong. Rektorat hanya berusaha untuk mempengaruhi masyarakat kampus agar melawan proses eksekusi. Tidak ada drop out atau segala macam. Jika ada bentrok fisik pastinya akan rugi sendiri,” tukasnya.

    Mantan Ketua YLBHI itu  menambahkan, tindakan eksekusi terpaksa dilakukan karena pihak tergugat yakni Rektor Usakti, Thoby Mutis beserta beberapa orang terkait lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seharusnya Thoby Cs secara sukarela mematuhi isi putusan tersebut karena putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya pihak tergugat tidak mau melaksanakannya. [E-8]


    http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/09/54306/Patra-M-Zen:-Tudingan-Anas-di-Balik-Permai-Group-Tak-Mendasar-

    KORUPSI WISMA ATLET

    Patra M Zen: Tudingan Anas di Balik Permai Group Tak Mendasar

    Hendry Ginting, Kamis, 09 Februari 2012 , 13:43:00 WIB

    RMOL.Tudingan Muhammad Nazaruddin bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berada di balik Permai Group, perusahaan yang menjadi kendaraannya meraup untung dari proyek negara, adalah tuduhan tak berdasar.

    Nazaruddin berulang kali menuding seperti di dalam persidangan. Terkait tuduhan itu, Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat,  Patra M.Zen menyatakan soal kepemilikan perusahaan dan peralihan saham-saham harus menaati aturan-aturan hukum.

    “Misalnya dalam aturan hukum, peralihan saham mesti dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Sementara dari keterangan di persidangan, itu tidak ada. Jadi jangan asal menuduh,” tegas Patra kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/2).

    Selain itu, Patra menegaskan, keterangan saksi-saksi di persidangan juga akan menjadi bahan pertimbangan akan hal itu. Semisal, katanya, terungkap fakta bahwa sudah biasa bagi Nazaruddin untuk mencatut nama orang lain.

    Oleh Nazaruddin, para karyawannya dijadikan direktur anak-anak perusahaan Anugerah. Modusnya adalah para karyawan itu dimintai KTP dan kemudian dimasukkan ke dalam akta pendirian perusahaan.

    Sebagai contoh, ujar Patra, Mindo Rosalina Manullang, di persidangan pada  16 Januari tahun lalu, menyatakan bahwa di seluruh perusahaan milik Nazaruddin memiliki manajemen terpisah-pisah.

    “Tetapi Rosa juga menjelaskan bahwa untuk setiap posisi yang ada di perusahan itu, semua karyawan Nazaruddin diminta untuk mengisi posisi-posisi Direktur, tetapi orang-orangnya itu-itu juga,” tutur Patra.

    Bukti lainnya adalah keterangan oleh saksi lain yang juga mantan anak buah Nazaruddin, Yulianis, di persidangan 25 Januari, katanya, Saat menjawab pertanyaan JPU apakah dirinya diangkat menjadi direktur di salah satu perusahaan Nazaruddin dengan melalui RUPS sesuai aturan UU, Yulianis menjawab, bahwa hal itu tidak terjadi.

    Masih kata Patra, Yulianis pun lalu menjelaskan bahwa dia hanya dimintai KTP dengan sedikit paksaan gaji akan dipotong Rp 1 juta untuk jabatan supervisor ke atas, dan Rp 500 ribu untuk jabatan staf, bila menolak.

    “Saat ditanya lagi oleh JPU, siapa yang memaksa saudara yang kemudian untuk dicantumkan sebagai direktur?. Yulianis menjawab, Pak Nazaruddin. Jadi sudah jelas semuanya itu Nazaruddin,” beber Patra. [dry]


    http://monitorindonesia.com/hukrim/54-hukrim/2473-patra-m-zen-tidak-sebiji-sawi-yang-buktikan-anas-urbaningrum-terlibat.html

    Patra M Zen: Tidak Sebiji Sawi yang Buktikan Anas Urbaningrum Terlibat

    kamis, 09 Februari 2012 19:06

    Kubu Ketua Umum Partai Demokrat merasa tak terlibat dalam kasus dugaan suap Wisma Atlet. Soalnya, tidak ada satu pun keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan yang menyudutkan Anas Urbaningrum.

    “SUDAH 14 saksi di persidangan, tidak ada yang menyebut Pak Anas menyuruh mereka melakukan apapun,” kata kuasa hukum Anas Urbaningrum, Patra M Zen, Kamis (9/2/2012.

    Menurut Patra, dalam persidangan tidak pernah ada kesaksian yang menyebut Anas mengupayakan PT Duta Graha Indah sebagai pemenang proyek wisma atlet. Walau Nazaruddin mengklaim Anas yang menyuruh, namun keterangan saksi lainnya justru secara jelas menyatakan bahwa mereka disuruh oleh Nazaruddin.

    Tak hanya itu, kata Patra, dalam persidangan juga tidak ada keterangan yang menyebutkan Anas menerima aliran suap dalam pemenangan PT DGI dalam proyek wisma atlet. “Secara hukum, tidak sebiji sawi pun yang menunjukkan Anas Urbaningrum terlibat. Bahkan untuk menjadi saksi dalam kasus itu pun, Anas tidak relevan,” katanya.

    Soal kepemilikan saham di PT Permai Group, menurut Patra tidak pernah ada rapat pemegang saham untuk peralihan saham yang menyebut Anas sebagai pemilik saham. “Misalnya dalam aturan hukum, peralihan saham mesti dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Sementara dari keterangan di persidangan, itu tidak ada. Jadi jangan asal menuduh,” paparnya.

    Lebih jauh Patra menambahkan, keterangan saksi-saksi di persidangan juga akan menjadi bahan pertimbangan lain. Misalnya terungkap fakta bahwa sudah biasa bagi Nazaruddin mencatut nama orang lain untuk menjadi bos di anak perusahaannya.

    Patra mencontohkan, soal pengakuan Mindo Rosalina Manulang, dalam persidangan pada 16 Januari 2011. saat itu Rosa menyatakan, bahwa di seluruh perusahaan milik Nazaruddin memiliki manajemen terpisah-pisah.

    “Tetapi Rosa juga menjelaskan bahwa untuk setiap posisi yang ada di perusahan itu, semua karyawan Nazaruddin diminta untuk mengisi posisi-posisi Direktur, tetapi orang-orangnya itu-itu juga,” tuturnya.

    Indra


    http://nasional.vivanews.com/news/read/164799-ketua-lybhi-patra-m-zen-mundur

    Ketua YLBHI Patra M Zen Mundur

    Dewan Pembina telah mengeluarkan SK yang meminta YLBHI memilih caretaker.

    Amril Amarullah, Kamis, 15 Juli 2010, 16:09 WIB

    VIVAnews – Terhitung sejak 23 Juni 2010 lalu, secara resmi Patra M Zen mundur dari jabatannya sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Patra tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya itu.

    Selanjutnya, pada 13 Juli 2010 lalu, Ketua Dewan Pembina telah mengeluarkan SK No. 059/SK/D.Pembina/YLBHI/VII/2010 yang meminta kesediaan YLBHI untuk membantu pemilihan caretaker Badan Pengurus yang akan ditunjuk dewan pembina, besok, Jumat 16 Juli 2010.

    “Bersama-sama dewan pembina dan pengawas, kami akan membicarakan penunjukan caretaker badan pengurus,” kata Patra M Zen melalui keterangan pers yang diterima VIVAnews, Kamis 15 Juli 2010.

    Ia menegaskan, meski sudah mundur, tapi tetap berkomitmen untuk membantu sampai pemilihan Ketua Badan Pengurus definitif periode 2010- 2015, termasuk membantu serah terima pekerjaan dan penyelesaian program dan perjanjian dengan pihak ketiga.

    Patra menjelaskan, sudah 15 tahun mengabdi di Yayasan LBH Indonesia: sejak menjadi volunteer di LBH Palembang pada 1995; Kepala Divisi di LBH Jakarta; staf yang diperbantukan di LBH Banda Aceh, dan dipercaya menjadi caretaker tunggal Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia sampai dengan memimpin kepengurusan Yayasan LBH Indonesia yang berakhir pada Juni 2010.

    Menurutnya, sejumlah mimpi telah diupayakan dan dicapainya. Salah satunya adalah pembangunan dan peningkatan fasilitas seperti pembangunan gedung YLBHI berlantai 4 merupakan contoh terbaik kerjasama Dewan Pembina, Badan Pengurus dan Pemerintah Daerah.

    “Masih banyak contoh-contoh pencapaian sebagaimana telah kami dokumentasikan dalam Laporan Badan Pengurus per semester sejak tahun 2006 hingga Juni 2010. Kami menyadari, masih banyak lagi yang mesti ditingkatkan, dan menjadi tantangan bagi Badan Pengurus selanjutnya,” tutup Patra. (umi)

    • VIVAnews


    http://news.detik.com/read/2010/07/15/152712/1399963/10/patra-m-zen-mundur-dari-ylbhi

    Patra M Zen Mundur dari YLBHI

    Gagah Wijoseno – detikNews, Kamis, 15/07/2010 15:27 WIB

    Jakarta  Patra M Zen mundur dari kursi Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), setahun sebelum masa tugasnya berakhir. Surat pengunduran Patra pun sudah disetujui Dewan Pembina YLBHI.

    “Tepat 23 Juni 2010 lalu, secara resmi, kami telah menyampaikan surat resmi pengunduran diri dari Yayasan LBH Indonesia. Selanjutnya, pada 13 Juli 2010, Ketua Dewan Pembina telah mengeluarkan SK No. 059/SK/D.Pembina/YLBHI/VII/2010 yang meminta kesediaan Kami untuk membantu pemilihan caretaker Badan Pengurus yang akan ditunjuk Dewan Pembina,” kata Patra dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (15/7/2010).

    Patra menjelaskan, karena itu pada Jumat 16 Juli 2010, bersama-sama Dewan Pembina dan Pengawas, dia akan membicarakan penunjukan caretaker Badan Pengurus.

    “Kami berkomitmen untuk membantu sampai pemilihan Ketua Badan Pengurus definitif periode 2010-2015, termasuk membantu serah terima pekerjaan dan penyelesaian program dan perjanjian dengan pihak ketiga,” imbuhnya.

    Patra menjelaskan, dia sudah 15 tahun mengabdi di Yayasan LBH Indonesia, sejak menjadi volunteer di LBH Palembang pada 1995, Kepala Divisi di LBH Jakarta, staf yang diperbantukan di LBH Banda Aceh, dan dipercaya menjadi caretaker tunggal Badan Pengurus YLBHI sampai dengan memimpin kepengurusan YLBHI hingga dia mundur pada Juni 2010.

    “YLBHI mempunyai standing sebagai organisasi HAM merupakan salah satu pencapaian Badan Pengurus periode 2006-2011, di samping keberhasilan mendorong RUU Bantuan Hukum yang sekarang sedang dibahas di DPR,” ujarnya.

    Patra juga menunjuk pembangunan gedung YLBHI berlantai 4 yang berdiri berkat kerjasama Dewan Pembina, Badan Pengurus dan Pemerintah Daerah, sebagai prestasi kepengurusannya.

    (ndr/nrl)


    http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/24/00173224/Eksekusi.Universitas.Trisakti.Tanggal.28.Februari

    Eksekusi Universitas Trisakti Tanggal 28 Februari

    Imanuel More | Tri Wahono | Jumat, 24 Februari 2012 | 00:17 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota tim kuasa hukum pihak Yayasan Trisakti memastikan eksekusi atas Universitas Trisakti akan terlaksana. Eksekusi yang merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung itu akan dilangsungkan pada 28 Februari 2012.

    “Pasti dilaksanakan. Tanggal 28 Februari nanti kami akan ke sana bersama juru sita (Pengadilan Negeri Jakarta Barat),” kata Ardy Mbalembout, anggota tim kuasa hukum Yayasan Trisakti saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (23/2/2012).

    Ardi menegaskan, putusan MA merupakan putusan tertinggi yang harus ditaati setiap warga negara. Karena itu, ia berharap para petinggi Usakti yang menjadi tereksekusi dapat berlaku sebagai orang yang taat hukum.

    Eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan Putusan MA RI No. 821 k/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010. Sedianya putusan sejumlah petinggi senat Usakti itu akan dilaksanakan pada 19 Mei 2011. Namun, lantaran adanya aksi penolakan dari pihak kampus, eksekusi urung terlaksana.

    “(Eksekusi) sempat tertunda cukup lama karena kami harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Eksekusi seperti ini kan harus disertai aparat supaya prosesnya berlangsung aman dan lancar. Selain itu, kita harus mempertimbangkan waktu juru sita PN Jakbar sebagai pelaksana eksekusi,” terang Ardy.

    Ia mengaku telah mengetahui adanya dua kekuatan hukum baru bagi pihak senat Usakti, yakni putusan PN Jaksel dan PN Jaktim. Meski demikian, ia menilai kedua putusan tersebut memiliki esensi berbeda dengan putusan MA. “Putusan itu tentang hal lain yang berbeda dengan Putusan Kasasi,” kata Ardy.

    Ia menganjurkan, pihak rektorat untuk lebih dahulu menaati putusan MA dengan menerima pelaksanaan eksekusi. “Eksekusinya jalan dulu sebagai pelaksanaan putusan MA. Setelah itu baru dipertimbangkan lagi soal putusan-putusan lain itu,” pungkas Ardy.

    Bersama Patra M. Zen, Ardy turut menyertai juru sita PN Jakbar dalam pelaksanaan eksekusi pada 19 Mei 2011. Eksekusi urung terlaksana lantaran juru sita yang diserta aparat dihadang mahasiswa dan karyawan Usakti di gerbang utama kampus yang terletak di Grogol, Jakarta Barat itu.


    http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/24/00435825/Senat.dan.FKK.Usakti.Sepakat.Tolak.Eksekusi

    Senat dan FKK Usakti Sepakat Tolak Eksekusi

    Imanuel More | Tri Wahono | Jumat, 24 Februari 2012 | 00:43 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan kembali melaksanakan eksekusi atas senat Universitas Trisakti (Usakti), Jalan Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat, pada 28 Februari 2012. Menanggapi rencana tersebut Senat Usakti bersama Forum Komunikasi Karyawan (FKK) Usakti sepakat untuk mengadakan aksi penolakan.

    “Para Dekan dan Ketua Jurusan dari seluruh Fakultas di Usakti hadir dalam rapat tadi yang juga diikuti oleh seluruh pimpinan admistratif yang membawahi sekitar 2.000 orang dosen dan staf tegas menolak rencana eksekusi tersebut,” kata Advendi Simangunsong, Juru Bicara FKK Usakti dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Kamis (23/2/2012).

    Advendi menjelaskan, penolakan pihak universitas didasarkan pada adanya fakta hukum baru setelah Keputusan MA RI No. 821 k/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 yang menjadi dasar hukum pelaksaan eksekusi. Fakta hukum baru dimaksud adalah putusan PN Jakarta Selatan No. 40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Januari 2012 yang menyatakan Kepengurusan Yayasan Trisakti tidak sah dan Universitas Trisakti adalah penyelenggara satuan pendidikan di universitas Trisakti.

    “Jadi bukan Yayasan Trisakti,” tegas Prof Prajitno, Ketua Senat Usakti. Advendi Simangunsong melanjutkan, dengan adanya Keputusan PN Jaksel itu Yayasan Trisakti tidak lagi memiliki landasan hukum untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap Universitas Trisakti.

    Keputusan untuk menolak rencana eksekusi itu juga didasarkan pada amar No 4 Keputusan Mahkamah Agung yang mendasari rencana eksekusi itu. Dalam amar tersebut disebutkan “Para Tergugat atau siapapun tanpa kecuali yang telah mendapatkan hak dan kewenangan dengan cara apapun juga dari para Tergugat dengan memerintahkan secara paksa dengan menggunakan alat negara (Kepolisian). Tidak memperbolehkan masuk ke dalam semua Kampus Universitas Trisakti dan atau tempat lain yang fungsinya sama atas alasan apapun dan dilarang melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Manajemennya untuk semua jenjang dan jenis program baik di dalam maupun di luar Kampus A Universitas Trisakti Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta Barat, sepanjang memakai baik secara langsung ataupun tidak langsung nama Universitas Trisakti”.

    “Jadi yang akan tidak diperbolehkan masuk ke kampus Usakti bukan hanya Pimpinan Usakti yang 9 orang saja, namun seluruh dosen dan karyawan yang bisa bekerja karena mendapat kewenangan dari pimpinan Usakti juga terancam tidak bisa memasuki Kampus. Bahkan para mahasiswa pun terancam tidak bisa masuk dan mengikuti perkuliahan,” urai Advendi.

    Atas dasar itu, ia menilai bila terlaksana, eksekusi tersebut adalah bentuk pelanggaran HAM dan UU Pendidikan. Pasalnya, jika mengacu pada amar ke-4 Putusan MA maka seluruh karyawan dan mahasiswa yang memiliki kekuatan hukum untuk bekerja dan berkuliah dari pemangku jabatan rektorat saat ini tidak boleh masuk kampus dan melakukan kegiatan pendidikan jelas Advendi.

    Fakta hukum kedua adalah Keputusan PN Jakarta Timur No. 34/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Tim tanggal 22 Juni 2011. PN Jaksel memutuskan bahwa SK Mendikbud No 0281 yang memberikan pengelolaan Usakti kepada Yayasan Trisakti (yang jadi dasar hukum Keputusan MA untuk melakukan eksekusi) dinyatakan kadaluarsa, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

    “Jadi jika pada bulan Mei 2011 lalu kami menolak eksekusi karena Putusan MA ini berpotensi melanggar HAM, maka kami kembali menolak eksekusi kali ini karena juga telah ada dua keputusan Pengadilan yang membuat keputusan MA itu non-executable,” pungkas Advendi.


    http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/21/22004133/Usakti.Ditetapkan.sebagai.Penyelenggara.Satuan.Pendidikan.Tinggi

    Usakti Ditetapkan sebagai Penyelenggara Satuan Pendidikan Tinggi

    Imanuel More | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Selasa, 21 Februari 2012 | 22:00 WIB

    IMANUEL MORE GHALE

    Salah satu spanduk yang dipajang di lingkup Kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Spanduk itu berisikan maklumat tekad universitas tersebut menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Foto: Kamis, 19 April 2011

    JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan permohonan pihak Universitas Trisakti (Usakti) dalam gugatan kepada Yayasan Trisakti. Salinan amar putusan yang diterima pihak rektorat Usakti hari ini, Selasa (21/2/2012), antara lain menyebutkan, Universitas Trisakti adalah penyelenggara satuan pendidikan tinggi Universitas Trisakti.

    “Keputusan PN Jakarta Selatan No. 40/Pdt.G/2011/PN/Jkt.Sel dalam amar nomor 6 memutuskan bahwa Universitas Trisakti adalah pembina dan pengelola dari satuan pendidikan tinggi Universitas Trisakti,” tutur Prof Dr Prayitno, Ketua Senat Universitas Trisakti, dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/2/2012).

    Dengan kewenangan tersebut, peran pihak universitas telah merangkum fungsi yang biasanya diemban yayasan. Kewenangan tersebut juga sekaligus mengalihkan peran yayasan yang dalam amar ke-4 disebutkan kepengurusannya tidak sah.

    Sebagaimana disebutkan Prayitno mengutip amar ke-4 dari putusan PN Jaksel tersebut, anggaran dasar Yayasan Trisakti yang termuat di dalam Akta Notaris Nomor 22 Tertanggal 7 september 2005 tentang berita acara rapat Yayasan Trisakti yang dibuat oleh/di hadapan Notaris Sutjipto adalah tidak sah dan menyatakan bahwa kepengurusan Yayasan Trisakti yang didasarkan pada akta tersebut adalah tidak sah.

    Prof Dr Prayitno juga menyampaikan, dalam amar putusan tersebut dinyatakan juga bahwa Yayasan Trisakti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

    “Dengan adanya putusan ini, Yayasan Trisakti tidak dapat melakukan tindakan hukum apa pun terhadap Universitas Trisakti,” kata Effendi Saragih selaku kuasa hukum Univesitas Trisakti.

    “Dengan adanya putusan dari PN Jaksel ini artinya telah ada dua putusan pengadilan negeri yang memenangkan Universitas Trisakti setelah keluarnya keputusan MA No. 821 K/Pdt/2010 Tanggal 28 September 2010,” papar Advendi Simangunsong, Ketua Forum Komunikasi Karyawan Trisakti.

    Sebelumnya, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Juni 2011 juga telah memutuskan bahwa Universitas Trisakti adalah pembina pengelola dan penyelenggara satuan pendidikan tinggi Universitas Trisakti, ujar Advendi.

    “Dalam amar putusan nomor 3, PN Jaktim juga telah menyatakan bahwa Surat Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 0281/u/1979 tanggal 31 desember 1979 telah dinyatakan cacat hukum, kedaluarsa, dan tidak memiliki kekuatan hukum, padahal yang menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk memenangkan Yayasan Trisakti adalah SK Mendikbud tersebut. Jadi, dasar hukum putusan MA telah terbukti cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum,” ungkap Advendi.

    Ia melanjutkan, kedua putusan pengadilan tersebut menjadi dasar bagi pihak Usakti untuk menolak eksekusi Universitas Trisakti. “Kami dengan bukti-bukti baru ini tengah mengajukan peninjauan kembali pada Makamah Agung,” ujar Advendi.

    Ia menambahkan, dengan adanya keputusan PN Jaksel tersebut, kedudukan Yayasan Trisakti menjadi tidak sah untuk melakukan tindakan hukum apa pun terhadap Universitas Trisakti. Pengajar Fakultas Ekonomi ini menerangkan, pihaknya juga telah menyampaikan salinan resmi keputusan PN Jaksel ini kepada semua pihak terkait, seperti Ketua PN Jakarta Barat, Komandan Kodim Jakbar, dan Wali Kota Jakbar.

    “Kami ingin sampaikan kepada semua pihak bahwa Yayasan Trisakti tidak lagi memiliki legal standing untuk melakukan tindakan hukum apa pun terhadap Universitas Trisakti,” ujar Advendi.


    http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/07/04102248/Rektorat.Usakti.Minta.PN.Jakbar.Tunda.Eksekusi.

    Rektorat Usakti Minta PN Jakbar Tunda Eksekusi

    Imanuel More | Eko Hendrawan Sofyan | Sabtu, 7 Januari 2012 | 04:10 WIB

    IST

    JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak rektorat Universitas Trisakti (Usakti) berharap Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak terburu-buru melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk mengeksekusi beberapa petinggi Usakti.

    Pasalnya, bila dilaksanakan, maka eksekusi tersebut bisa bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengenai keabsahan kepengurusan Yayasan Trisakti. “Sebaiknya ditunggu sampai putusan di PN Jaksel inkracht (berkekuatan hukum tetap). Kalau sudah dieksekusi ternyata ada putusan pengadilan lain yang bertentangan kan malah bermasalah nantinya,” kata juru bicara Usakti, Advendi Simangunsong, saat dihubungi di Jakarta Barat, Jumat (6/1/2012).

    Advendi menjelaskan, majelis hakim PN Jaksel yang diketuai Kusno SH dalam sidang kemarin mengabulkan sejumlah poin gugatan yang diajukan pihak rektorat terhadap Yayasan Trisakti. Di antaranya menyatakan para tergugat (yayasan) telah melakukan perbuatan melawan hukum; menyatakan rapat dewan pengurus Yayasan Trisakti yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2005 tidak sah; menyatakan Anggaran Dasar Yayasan yang termuat dalam Akta Notaris No 22 tertanggal 7 September 2005 adalah akta yang tidak sah dan batal demi hukum; menyatakan kepengurusan Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No 22 Tahun 2005 tersebut tidak sah, dan menyatakan Universitas Trisakti sebagai pembina dan pengelola dari satuan pendidikan tinggi Usakti.

    Bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, polemik akan muncul lantaran Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya tanggal 10 Januari 2011 mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan pihak yayasan. PN Jakarta Barat bersama kuasa hukum sempat melakukan upaya eksekusi pada 19 Mei 2011. Namun, upaya tersebut digagalkan hadangan mahasiswa dan karyawan Usakti yang memblokade gerbang masuk salah satu kampus swasta ternama di Jakarta Barat itu.

    “Jika putusan lainnya menyatakan bahwa Yayasan Trisakti tidak sah, maka akan bertentangan dengan putusan eksekusi karena pihak yang dimenangkan ternyata tidak sah secara hukum,” lanjut Advendi, yang juga menjabat Ketua Forum Komunikasi Karyawan Usakti.

    Ia menguraikan, sejak persiapan pembukaan Usakti yang diresmikan pada 29 November 1965, telah didirikan sebuah presidium berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 013/dar. Tahun 1965, tanggal 15 November 1965. Fungsi presidium tersebut sebagai pembina, pengelola, dan penyelenggara Usakti sebagai lembaga pendidikan tinggi. Dengan demikian, sejak berdiri, Usakti telah menjadi lembaga yang swadaya dan swakelola.

    Pengajar Fakultas Ekonomi ini menambahkan, sejak Usakti berdiri, tidak terdapat pemisahan kekayaan kepada subyek hukum lain, baik yang berasal dari pemerintah maupun perseorangan. “Dengan demikian, Universitas Trisakti adalah badan hukum yang otonom, bukan di bawah subyek hukum lainnya, termasuk yayasan,” kata Advendi dalam sidang pada Kamis (5/1/2012) kemarin.

    Advendi juga mengungkapkan, pihaknya tetap mengupayakan Usakti menjadi universitas negeri. Alasannya, Usakti didirikan oleh pemerintah dan berdiri di atas tanah yang dihibahkan negara. Nama Trisakti sendiri diberikan langsung oleh Presiden Soekarno. “Proses ke arah itu masih terus berlangsung,” pungkas Advendi.


    http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/05/18212194/PN.Jaksel.Menangkan.Pihak.Usakti

    PN Jaksel Menangkan Pihak Usakti

    Imanuel More | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Kamis, 5 Januari 2012 | 18:21 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti sebagai akta yang tidak sah dan batal demi hukum. Pengadilan juga memutuskan Universitas Trisakti (Usakti) sebagai pembina dan pengelola dari Satuan Pendidikan Tinggi Universitas Trisakti.

    Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang diketuai oleh Kusno, SH dalam Putusan No 40/PDT.G/2011/PN Jaksel pada tanggal 5 Januari 2012 menyatakan memenangkan pihak rektorat Trisakti dalam gugatan legal standing yang diajukan pada 11 Januari 2011. Majelis hakim memutuskan, Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang termuat dalam Akta Notaris No.22 tertanggal 7 September 2005 yang dibuat oleh /dihadapan Notaris Sucipto SH adalah akta yang tidak sah dan batal demi hukum.

    ”Ini semakin memperkuat kedudukan kami di mata hukum secara formal karena amar putusannya jelas menyatakan bahwa Universitas Trisakti lah yang merupakan pembina dan pengelola satuan pendidikan tinggi Universitas Trisakti dan bukan Yayasan seperti yang mereka sampaikan selama ini,” ujar Advendi Simangunsong, juru bicara sekaligus ketua Forum Komunikasi Karyawan Usakti.

    Advendi menjelaskan, pendiri Usakti adalah pemerintah melalui Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 014/dar/ Th 1965. Dengan demikian, Usakti seharusnya menjadi milik negara.

    Yayasan sendiri baru didirikan setahun kemudian, pada tahun 1966. Namun, pihak Usakti beranggapan, yayasan tidak pernah berperan dalam pengembangan dan pengelolaan Usakti sejauh ini.

    ”Secara faktual selama ini sama sekali tidak ada peran Yayasan Trisakti dalam membesarkan Universitas Trisakti,” lanjut Advendi.

    Pihak Usakti menilai putusan PN Jaksel ini juga sejalan dengan Surat Mendiknas No 94/MPN/LK/2008 tanggal 30 Juni 2008 kepada Menteri Keuangan RI yang menyatakan bahwa SK Mendikbud No 0281/U/1979 yang menyerahkan pengelolaan pendidikan di Usakti kepada yayasan Trisakti sebagai keputusan yang cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

    Kisruh antara pihak rektorat dan yayasan Usakti mencuat sejak adanya putusan PK MA No. 63 PK/Pdt/ 2006 pada 28 Agustus 2008 yang menolak permohonan pihak rektorat terkait putusan kasasi sebelumnya. Dalam putusan kasasi itu, MA menilai pengangkatan pihak rektorat pada tahun 2005 tidak sah.

    PK tersebut juga menjadi landasan hukum untuk mengeksekusi sejumlah petinggi Usakti. Eksekusi urung dilaksanakan hingga saat ini lantaran muncul perlawanan dari pihak kampus.

     
  • Virtual Chitchatting 5:50 AM on 2012/02/24 Permalink  

    Insiden di Rumah Duka RSPAD, A proof of mob’s action: Kekerasan yang tidak mengenal tempat 

    A proof of mob’s action: Kekerasan yang tidak mengenal tempat

    Compiled by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 24 February 2012

    Once a contract to kill was issued, violence and murders in public places should take place. Why is that? The place was spotted to be the planned and anticipated appearance of the victims. Beware of it.

    http://mayachitchatting.wordpress.com/2011/02/19/kekerasan-sebagai-prilaku-budaya-dan-politik/

    Yang tidak diberitakan media:

    1. Dekat Markas KOSTRAD, Markas Marinir, Kantor Deplu/Kemlu, Hotel Borobudur.
    2. Siapa yang sedang disemayamkan di rumah duka RSPAD.
    3. Parkirannya cukup luas.
    4. Tempatnya remang-remang dan mengerikan, dalam artian tidak ada penerangan yang memadai dan cocok untuk dijadikan penyerbuan, pembantaian, dan lainnya.
    5. Di belakang rumah duka, ada incinerator, tempat pembakaran mayat dan tumpukan tempat sampah RSPAD.
    6. Bila terus keujung akan bertemu Poli PU atau Poli Paling Ujung atau Poli Paru RSPAD, tempat yang sangat terisolasi, paling sepi, paling remang, paling mengerikan, dan tempat yang ideal untuk jin buang anak.
    7. Dulu pernah sering menginap di sana, nungguin papa.

    201202201534       Polisi Tolak Pemindahan John Kei ke RSPAD
    201202230759       Bentrok di RSPAD, Dua Orang Tewas
    201202230902       Bentrok di RSPAD: Penyerang Lebih Banyak dan Bawa Parang
    201202231013       Tiga Tewas, Lokasi Bentrok di RSPAD Kondusif
    201202231157       Bentrok di RSPAD: Jenazah Korban Penyerangan Masih di RSCM
    201202231203       Oknum Penyerang di RSPAD Diamankan Polisi
    201202231214       Inilah Kronologi Bentrok di RSPAD Versi Saksi Mata
    201202231300       Dua Orang Meninggal dalam Bentrok RSPAD
    201202231300       Polisi Dalami Motif Pembunuhan di RSPAD
    201202231400       Polisi Amankan Parang di Lokasi Pembacokan RSPAD
    201202231400       Polisi Amankan Satu Orang Bentrokkan di RSPAD
    201202231500       Insiden RSPAD Bukan Bentrok Tapi Penyerangan Bersenjata
    201202240102       Pelaku Penganiayaan Pakai 5 Taksi dan 2 Mobil Pribadi


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/20/15341435/Polisi.Tolak.Pemindahan.John.Kei.ke.RSPAD

    Polisi Tolak Pemindahan John Kei ke RSPAD

    Sabrina Asril | Laksono Hari W | Senin, 20 Februari 2012 | 15:34 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Polisi menolak permintaan keluarga John Refra Kei meminta polisi memindahkan perawatan John ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

    Sejak ditangkap pada Jumat (17/2/2012) malam, John Kei dirawat dan dijaga secara ketat di Rumah Sakit Polri Soekanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kuasa hukum dan keluarganya tak diperbolehkan menjenguknya sehingga keluarga meminta kepada polisi untuk memindahkan John ke RSPAD Gatot Soebroto.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto memastikan bahwa John akan tetap menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. “Itu permintaan keluarga. Perawatan di rumah medis di Kramat Jati sudah mencukupi, akan kami tampung. Namun, jika dikaitkan dengan status dan tingkat perawatan medis belum bisa kami kabulkan,” ujar Rikwanto, Senin (20/2/2012) di Mapolda Metro Jaya.

    Ia memastikan bahwa perawatan terhadap John Kei akan dilakukan dengan baik. Saat ini John Kei masih menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati karena kondisinya belum stabil pascaoperasi pengangkatan peluru di kaki kanannya. “Semoga bisa semakin baik keadaannya dan tim penyidik masih belum memeriksa tersangka,” kata Rikwanto.

    John Kei dibekuk aparat Polda Metro Jaya pada Jumat malam di Hotel C’One, Pulomas, Jakarta Timur. John ditangkap bersama artis tahun 1980-an berinisial AF sedang mengonsumsi sabu. Saat ditangkap, polisi menembak kaki kanan John dengan timah panas karena ia berusaha melarikan diri.

    John Kei ditangkap lantaran diduga terlibat dalam kasus pembunuhan pengusaha peleburan baja PT Sanex Steel Indonesia (SSI), Tan Harry Tantono alias Ayung (45), di Swiss-belhotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada 26 Januari 2012. Ayung ditemukan tewas bersimbah darah di kamar 2701 dengan luka tusuk di bagian leher, perut, dan pinggang. Tak lama setelah kejadian, tiga orang tersangka, yakni C, A, dan T menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Dari keterangan mereka, polisi membekuk lagi dua orang lain, yakni DN dan KP.


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/23/07590275/Bentrok.di.RSPAD.Dua.Orang.Tewas

    Bentrok di RSPAD, Dua Orang Tewas

    Ambrosius Harto Manumoyoso | Marcus Suprihadi | Kamis, 23 Februari 2012 | 07:59 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Daerah Metro Jaya mengidentifikasi kelompok pemuda yang bentrok di Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang menewaskan dua orang, Kamis (23/2/2012) dini hari.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto dalam pesan singkat saat dihubungi, Kamis pagi, mengatakan, “Pelaku dalam pengejaran.”

    Polri juga masih mengumpulkan data terkait bentrokan yang juga membuat empat orang terluka itu.

    Informasi yang diperoleh Kompas menunjukkan, ada sekelompok pemuda di sekitar Rumah Duka RSPAD. Belum diperoleh, keterangan awal terjadinya bentrokan itu. Dua orang dikabarkan tewas dalam bentrokan tersebut.


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/23/09020415/Penyerang.Lebih.Banyak.dan.Bawa.Parang

    Bentrok di RSPAD: Penyerang Lebih Banyak dan Bawa Parang

    Ambrosius Harto Manumoyoso | Marcus Suprihadi | Kamis, 23 Februari 2012 | 09:02 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — Jumlah kelompok pemuda penyerang pada bentrok di halaman parkir Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Kamis (23/2/2012) dini hari, jauh lebih banyak dari kelompok yang diserang. Mereka bersenjata parang.

    Seorang saksi mata, Hary, mengaku berada di dekat lokasi saat penyerangan terjadi karena sedang menunggu jenazah kerabat. Dia menyatakan, saat itu di sekitar lokasi ada sekitar 10 pemuda. Tiba-tiba mereka diserang oleh 50-an pemuda bersenjata parang. Penyerangan antara pukul 01.30 dan 02.00.

    “Kelompok yang diserang tidak bersenjata,” kata Hary yang dihubungi Kompas, Kamis pagi.

    Penyerangan itu begitu cepat, dan berdampak satu orang tewas tergeletak di lokasi dan satu orang lainnya tewas saat coba ditolong di RSPAD. Sementara itu, empat orang lainnya terluka.

    Polda Metro Jaya mengidentifikasi bahwa kedua kelompok yang terlibat dalam bentrokan berasal dari daerah yang sama.


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/23/1013146

    Tiga Tewas, Lokasi Bentrok di RSPAD Kondusif

    Fabian Januarius Kuwado | Hertanto Soebijoto | Kamis, 23 Februari 2012 | 10:13 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — Suasana mulai kondusif pasca-bentrokan dua kelompok di dalam Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (Rumah Duka RSPAD) Gatot Subroto di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Jakarta Pusat, sekitar pukul 00.30.

    Berdasarkan pantauan Kompas.com, tidak ada konsentrasi massa, baik di dalam maupun di sekitar rumah sakit tersebut. Begitupun dengan pengamanan oleh pihak kepolisian. Yang ada hanya keluarga yang tengah menyemayamkan kerabatnya di rumah duka tersebut.

    Menurut saksi mata, Purwanto, pada saat kejadian, korban jiwa menjadi tiga orang dan satu orang luka. “Tiga orang yang tewas dan satu orang luka. Yang dua memang tewas di sini, dan satu lagi tewas waktu dalam perjalanan mau ke rumah sakit,” ucap Purwanto, salah satu penjaga Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto, kepada wartawan di lokasi kejadian, Kamis (23/2/2012).

    Dia mengatakan, bentrokan bermula ketika salah satu kelompok sedang berada di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto Kamar A untuk menyemayamkan salah seorang kerabat mereka yang meninggal dunia. Namun setelah itu, puluhan orang bersenjata tajam menyerang kelompok pelayat tersebut secara membabi buta.

    “Mereka bawa dua mobil, sama taksi satu. Pada bawa samurai dan golok. Yang di dalam tidak megang apa-apa,” katanya.

    Pihak kepolisian telah datang setelah bentrok usai, dan para pelaku pengeroyokan langsung melarikan diri. Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi bahwa kedua kelompok berasal dari daerah yang sama.


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/23/11575867/Jenazah.Korban.Penyerangan.Masih.di.RSCM

    Bentrok di RSPAD: Jenazah Korban Penyerangan Masih di RSCM

    Ambrosius Harto Manumoyoso | Marcus Suprihadi | Kamis, 23 Februari 2012 | 11:57 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — Jenazah korban penyerangan di halaman parkir Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Kamis (23/2/2012), disemayamkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

    Informasi dari RSCM menyebutkan bahwa korban tewas adalah Ricky Tutu Boy (37) yang beralamat di Sorong, Papua Barat; dan Stanley Ay Wenno (39) yang beralamat di Senen, Jakarta Pusat. Keduanya kelahiran Ambon, Maluku. Satu lagi jenazah korban dilaporkan masih berada di RSPAD Gatot Subroto.

    Stanley tewas dengan luka benda tajam di kepala, luka sobek di perut, dan kaki kiri patah, sedangkan Ricky tewas dengan luka besar di leher akibat sabetan parang.

    Ricky diduga tewas dihabisi di halaman parkir belakang bangunan rumah duka di tepi Kali Ciliwung. Ceceran darah yang telah mengering masih ada di lokasi dan sekadar ditutupi koran, serta ada pula di bawah mobil.

    Di RSCM tampak hadir sekelompok pemuda yang mengaku kerabat dari korban tewas. Ada juga istri Stanley bernama Sumiyati (31) dan anak mereka, kelas VI sekolah dasar, Brian Wenno (13).

    Sumiyati mendapat kabar duka dari rekan Stanley pada pagi. “Saya amat kehilangan,” katanya di Rumah Duka RSCM.

    Adapun dalam penyerangan itu, korban terluka ialah Jefri Kailola, Errol K Latumanui, Octavianus Max Millan, dan Yopie J Berhitu. Mereka dirawat di tempat berbeda, yaitu di RSPAD, RSCM, dan RS Mitra Keluarga.


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/23/12030376/Oknum.Penyerang.di.RSPAD.Diamankan.Polisi

    Oknum Penyerang di RSPAD Diamankan Polisi

    Sabrina Asril | A. Wisnubrata | Kamis, 23 Februari 2012 | 12:03 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, pihaknya telah mengamankan satu orang dari kelompok penyerang pelayat di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto. Saat ini, orang itu masih diperiksa secara intensif oleh aparat Resmob Polda Metro Jaya.

    “Masih diperiksa satu orang yang diduga ada di lokasi kejadian. Sedang diperiksa intensif,” ungkap Rikwanto, Kamis (23/2/2012) di Mapolda Metro Jaya.

    Satu orang itu masih belum bisa ditetapkan sebagai tersangka karena polisi kini masih mendalami peranannya. Rikwanto juga masih belum bisa memberikan inisial pelaku yang diamankan polisi itu lantaran saat ini polisi masih mengejar puluhan pelaku lainnya.

    Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Angesta Romano Yoyol mengatakan, pihaknya sudah mengamankan dua orang dari kelompok penyerang yang ditangkap, tak lama setelah penyerangan terjadi.

    “Ada dua yang diamankan. Identitas masih rahasia karena ini masih dikembangkan,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, sekelompok orang tak dikenal menyerang sekelompok orang yang tengah melayat kerabatnya di RSPAD Gatot Subroto pada Kamis (23/2/2012) dini hari pukul 01.30.

    Sebanyak dua orang tewas di lokasi kejadian, yakni Stenley Wenno dan Ricky Tutu Boy. Sementara itu, enam orang lainnya mengalami luka berat hingga ringan. Mereka adalah Oktavianus (35), Yopi (35), Stanley (39), Ricky (37), Erol (38), dan Jefrey (38). Baik kelompok penyerang maupun yang diserang berasal dari daerah yang sama.


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/23/1214141/Inilah.Kronologi.Bentrok.di.RSPAD.Versi.Saksi.Mata

    Inilah Kronologi Bentrok di RSPAD Versi Saksi Mata

    Fabian Januarius Kuwado | Hertanto Soebijoto | Kamis, 23 Februari 2012 | 12:14 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — Bentrokan yang terjadi di antara dua kelompok pemuda di Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Jakarta Pusat, dini hari tadi, berlangsung sadis. Hal itu dikatakan Egidius (20), salah seorang saksi mata. Peristiwa tersebut diakui terjadi sekitar pukul 02.00 saat ia tengah berjaga di Ruang A RSPAD, tempat jenazah salah satu keluarganya disemayamkan.

    “Kami lagi duduk-duduk di depan sana, mereka kejar orang dari depan. Yang beta lihat dua orang,” ujarnya kepada Kompas.com di lokasi kejadian, Kamis (23/2/2012).

    Kelompok tersebut diakui berjumlah belasan dan semuanya menggunakan senjata tajam berupa parang. “Beta tidak tahu mereka ke sini naik apa. Korban yang satu kabur bersembunyi di dalam ruangan rumah duka, itu ditebas sampai putus tangannya,” ujarnya.

    Dia mengatakan, salah satu korban lainnya sempat diserang di bagian dada dan punggung sampai terjatuh. Peristiwa kedua tersebut berjarak sekitar 20 meter dari ruangan rumah duka. “Kami lihat tidak begitu jelas, tapi dia masih bangun lagi, lari ke tempat parkir, sampai dibantai di sana. Kondisinya mengenaskan sekali. Ada luka bacok di leher,” ujarnya.

    Diakuinya, setelah membantai dua orang tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke arah pintu gerbang rumah sakit. Dalam peristiwa yang berlangsung lebih kurang 20 menit tersebut, Egi sama sekali tidak melihat aparat kepolisian atau TNI yang berjaga sehingga kelompok tersebut dengan mudahnya masuk dan melakukan penganiayaan.

    Egi yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengaku tidak mengenal, baik belasan orang yang menganiaya, maupun kedua korban. Ia mengaku bahwa kejadian begitu cepat dan pada saat pembantaian terjadi, dia bersembunyi di bawah meja sambil mengintip pembantaian tersebut. Diketahui, identitas korban tewas adalah Ricky Tutu Boy, kelahiran Ambon 29 april 1975, warga Jalan F Kalasut RT 08 RW 06 Barong Utara, Sorong, Papua, dengan luka di kepala. Korban tewas lainnya adalah Stanley AY Wenno, warga Jalan Ruas B2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan luka di kepala dan perut, serta kaki kiri patah.

    Sementara itu, informasi satu korban lain yang dikabarkan tewas masih belum bisa dipastikan. Salah satu korban luka diketahui bernama Oktavianus Maximilion, warga Jalan Kelapa Dua Wetan Nomor 1A RT 11, Cibubur, dengan luka tusuk di perut kiri. Semuanya berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

    Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi bahwa kedua kelompok yang terlibat dalam bentrokan berasal dari kelompok pemuda daerah tertentu.


    http://id.berita.yahoo.com/dua-orang-meninggal-dalam-bentrok-rspad-034645431.html

    Dua Orang Meninggal dalam Bentrok RSPAD

    Oleh Theresia Felisiani | TRIBUNnews.com – 13 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak kepolisian tengah mendata identitas korban meninggal saat bentrok antarkelompok di Rumah Duka  Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, , Kamis (22/2/2012) dini hari.

    Dalam insiden tersebut berdasarkan informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Rikwanto, diketahui dua orang tewas dan empat orang luka berat.

    “Itu penyerangan oleh kurang lebih 50 orang terhadap orang yang sedang melayat. Penyidik masih terus menggali penyebab bentrokan,” terang Rikwanto.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh, dua korban tewas:

    1. Ricky Tutu Boy, laki-laki, Ambon 29 April 75, Jalan F Kalasut RT 08/06 Barong Utara, Sorong, Papua. Luka bacok di kepala.(RSPAD)

    2. Stendli AY Wenno, PT Oceania Development Jalan Ruas B2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Luka bacok di kepala, perut robek, kaki kiri patah. (RSPAD)

    Korban luka:

    1. Oktavianus Maximilion, Jalan Klp Dua Wetan No 1A RT 11, Cibubur-Jakarta. Luka tusuk di perut kiri.(RSPAD)

    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Senen, AKP Heri Sugianto, mengatakan sampai saat ini polisi masih berjaga-jaga di lokasi gunan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.(*)


    http://id.berita.yahoo.com/polisi-dalami-motif-pembunuhan-di-rspad-054500100.html

    Polisi Dalami Motif Pembunuhan di RSPAD

    Oleh Farhan Faris | Inilah – 12 jam yang lalu

    INILAH.COM, Jakarta – Pihak kepolisian masih mendalami motif penyerangan yang terjadi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, pada Kamis (23/2/2012) dini hari, yang melibatkan dua kelompok dari Indonesia Timur.

    “Motif masih di dalami oleh penyidik. Yang jelas ini bukan bentrokan tetapi penyerangan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (23/2/2012).

    Dia menambahkan, polisi masih melakukan pengejaran kepada yang diduga melarikan diri dan polisi sedang memintai keterangan seorang saksi saat kejadian di lapangan.

    Saat ditanya terkait tidak dengan penangkapan dan penembakan John Key, Rikwanto mengatakan belum mengetahui sejauh itu. “Kita belum mengetahui terkait dengan John Kei atau tidak, masih di dalami kasus ini. Terhadap orang yang dilayat juga belum diketahui apa mempunyai masalah atau tidak, kita masih dalami,” jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan penyerangan terjadi pukul 1.30 wib di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. 6 orang sedang melayat rekannya kemudian datang 8 taksi yang diduga rombongan penyerangan, lalu langsung menyerang orang yang sedang nongkrong saat melayat.

    Dari penyerangan tersebut, polisi telah menemukan barang bukti sementara berupa patahan gagang parang, celana dan kemeja bercak darah. Dua orang tewas sementara empat lainnya harus mendapat perawatan akibat penyerangan tersebut.[bay]


    http://id.berita.yahoo.com/polisi-amankan-parang-di-lokasi-pembacokan-rspad-053515882.html

    Polisi Amankan Parang di Lokasi Pembacokan RSPAD

    Oleh Theresia Felisiani | TRIBUNnews.com – 11 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dari insiden pembacokan di RSPAD Gatot Subroto hingga menewaskan dua orang, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa patahan gagang parang.

    “Barang bukti yang berhasil kami amankan di antaranya patahan gagang parang serta kemeja bersimbah darah,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Kamis (23/2/2012).

    Rikwanto mengatakan, hingga kini petugas kepolisian tengah melakukan pengejaran ke berbagai arah yang memungkinkan para pelaku melarikan diri.

    Untuk diketahui, terkait insiden yang terjadi pukul 01.30 dini hari tadi, dua orang tewas dan empat lainnya luka. Yang tewas masih berada di RSCM dan yang luka menjalani perawatan di RS Mitra Kemayoran.(*)

    Dua korban tewas:

    1. Ricky Tutu Boy, laki-laki, Ambon 29 April 75, Jalan F Kalasut RT 08/06 Barong Utara, Sorong, Papua. Luka bacok di kepala.(RSPAD)

    2. Stenly AY Wenno, PT Oceania Development Jalan Ruas B2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Luka bacok di kepala, perut robek, kaki kiri patah. (RSPAD)

    Korban luka:

    1. Oktavianus Maximilion, Jalan Klp Dua Wetan No 1A RT 11, Cibubur-Jakarta. Luka tusuk di perut kiri.(RSPAD)


    http://id.berita.yahoo.com/polisi-amankan-satu-orang-bentrokkan-di-rspad-061030812.html

    Polisi Amankan Satu Orang Bentrokkan di RSPAD

    Antara – 11 jam yang lalu

    Jakarta (ANTARA) – Petugas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) mengamankan seorang yang diduga dari salah satu kelompok asal Ambon yang terlibat bentrokkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta Pusat.

    “Kita dalami keterangan dari satu orang yang diamankan petugas,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Kamis.

    Rikwanto enggan menyebutkan identitas maupun inisial orang yang diamankan tersebut, namun statusnya masih saksi.

    Saat ini, petugas masih mengejar pelaku yang menyerang pelayat di RSPAD, dengan sasaran beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat pelariannya.

    Rikwanto menjelaskan kronologis bentrokkan terjadi saat korban yang berjumlah sekitar enam orang asal Ambon, Maluku, melayat temannya yang meninggal dunia disemayamkan di RSPAD, Rabu (22/2) tengah malam.

    Kemudian datang puluhan orang yang menggunakan delapan unit taksi turun menuju tempat keberadaan korban di RSPAD, Kamis (23/2) dinihari sekitar pukul 01.30 WIB.

    “Mereka langsung menyerang korban yang sedang melayat menggunakan senjata tajam,” ujar Rikwanto.

    Bentrokkan tersebut, menewaskan dua orang pelayat, yakni Hendri Weno dan Ricky Kutuboy, serta melukai empat orang korban lainnya, yaitu Oktavianus, Yoppy, Carol dan Jefri.

    Korban luka dirawat di RSPAD dan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

    Petugas juga menyita barang bukti berupa patahan gagang parang yang diduga digunakan pelaku dan pakaian korban dengan bercak darah. (rr)


    http://id.berita.yahoo.com/insiden-rspad-bukan-bentrok-tapi-penyerangan-bersenjata-070525921.html

    Insiden RSPAD Bukan Bentrok Tapi Penyerangan Bersenjata

    Oleh Theresia Felisiani | TRIBUNnews.com – 10 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto menegaskan jika peristiwa berdarah yang menelan dua nyawa di RSPAD bukanlah bentrok.

    “Terkait insiden berdarah di Rumah Duka RSPAD, sekali lagi saya tegaskan itu bukan bentrokan. Itu kekerasan yang berlanjut dengan pengeroyokan dan penyerangan dengan senjata tajam,” ucap Rikwanto Kamis (23/2/2012).

    Lebih lanjut Rikwanto mengatakan atas insiden itu pelaku dikenakan pasal 170 KUHP tentang penyerangan. Kemudian atas insiden pembacokan hingga menewaskan dua orang, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa patahan gagang parang.

    “Barang bukti yang berhasil kami amankan diantaranya patahan gagang parang serta kemeja bersimbah darah,” jelas Rikwanto.

    Rikwanto pun mengatakan hingga kini petugas kepolisian tengah melakukan pengejaran ke berbagai arah yang memungkinkan para pelaku melarikan diri.

    Untuk diketahui, terkait insiden yang terjadi pukul 01.30 dini hari tadi, dua orang tewas dan empat lainnya luka. Yang tewas masih berada di RSCM dan yang luka menjalani perawatan di RS Mitra Kemayoran.

    Berdasarkan informasi yang didapat dari sumber diketahui korban meninggal atas nama :

    1. Ricky tutu boy, laki, ambon 29 april 75, jl. F kalasut rt.08/06 barong utara, sorong – papua. Luka bacok dikepala

    2. Stenly.y wenno, pt. Oceania developmen jl. Ruas b2 kmy – jp. Luka bacok dikepala, perut robek, kaki kiri patah

    Korban luka :

    1. Oktavianus maximilion, jl. Klp dua wetan no.1a rt.11, cibubur – jt. Luka tusuk diperut kiri

    2. Yovi

    3. Erol

    4. Jefri


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/24/01021682/Pelaku.Penganiayaan.Pakai.5.Taksi.dan.2.Mobil.Pribadi

    Pelaku Penganiayaan Pakai 5 Taksi dan 2 Mobil Pribadi

    Fabian Januarius Kuwado | Tri Wahono | Jumat, 24 Februari 2012 | 01:02 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian Resort Jakarta Pusat, Komisaris Besar Angesta Romano Yoyol membantah kabar beredar bahwa para pelaku penganiayaan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Kamis (23/2/2012) dini hari datang menggunakan seratus taksi. Menurutnya, jumlah pelaku tak seperti isu yang beredar.

    “Ada seratus taksi itu tak benar, salah itu. Mobil pribadi 3, taksi 5, datang tidak serempak tapi satu-satu,” ujarnya kepada wartawan di Polres Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2012).

    Ia mengungkapkan, jumlah pelaku penganiayaan memang jauh lebih banyak ketimbang kelompok yang diserang sehingga dua orang tewas dikeroyok. “Jumlah yang diserang 10, yang nyerang 50 orang,” lanjutnya.

    Namun, ia belum bisa memberikan informasi tentang motif penganiayaan tersebut. Hingga kini, pihak kepolisian telah memeriksa 15 saksi mata, termasuk korban selamat dan dari jumlah tersebut, telah ditetapkan 3 tersangka. Ia tak bersedia mengungkap inisial korban yang diakuinya saling mengenal tersebut.

    “Semuanya saling berkait satu sama lain, terikat, jadi enggak akan saya kasih tahu dulu,” lanjutnya.

    Ia melanjutkan, ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terancam pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 juncto 338 juncto 170 dengan ancaman hukuman penjara di atas 10 tahun. Dua korban meninggal adalah Ricky Tutu Boy dan Stenly A.Y Wenno. Keduanya diketahui bekerja sebagai jasa penagih hutang atau yang kerap disebut debt collector.

     
  • Virtual Chitchatting 3:55 AM on 2012/02/24 Permalink  

    потребности человека is human needs in english atau kebutuhan manusia

     
  • Virtual Chitchatting 4:46 PM on 2012/02/22 Permalink  

    Indonesia as the 6th largest gold producer in the world 

    Transformasi Emas Menjadi Produk Keuangan yang Sophisticated

    Oleh: Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 22 Februari 2012


    1. 20120317, Cadangan emas Freeport Indonesia masih bisa digali sampai tahun 2041, Profil Usaha PT Freeport Indonesia, http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/03/17/cadangan-emas-freeport-indonesia-masih-bisa-digali-sampai-tahun-2041/
    2. 20111029, The Trikora deal (over US’ interests in world’s largest gold mining company Freeport Indonesia) is about to be broken, http://mayachitchatting.wordpress.com/2011/10/29/the-trikora-deal-over-us-interests-in-worlds-largest-gold-mining-company-freeport-indonesia-is-about-to-be-broken/
    1. 20120315, Hati-hati terhadap analisis abal-abal dalam berinvestasi di emas, http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/03/15/hati-hati-terhadap-analisis-abal-abal-dalam-berinvestasi-di-emas/
    2. 20120222, Indonesia as the 6th largest gold producer in the world, http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/02/22/indonesia-sebagai-negara-produsen-emas-terbesar-ke/
    3. 20120211, Studying the issues of gold price movements (1 troy ounce = 31,1 gram), http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/02/11/studying-the-issues-of-gold-price-movements/
    1. 20120302, Aturan Baru Gadai Emas di Bank Syariah, http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/03/02/aturan-baru-gadai-emas-di-bank-syariah/
    2. 20120119, BRI Syariah Mengijonkan Emas, http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/01/19/bri-syariah-mengijonkan-emas/

    Salah kaprah perdagangan produk kebun emas Bank BRI Syariah merupakan salah satu representasi buruknya manajemen pengawasan di tingkat bank pelaksana dan terutama di tingkat otoritas jasa keuangan dan moneter di Indonesia. Produk gadai emas dipelintir menjadi produk pinjaman dan produk investasi emas.

    Per Juli 2011, BRI Syariah mulai menawarkan produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) khususnya kepada nasabah yang menggadaikan (perhiasan) emasnya. Hasil gadai dipakai sebagai biaya investasi awal pembelian emas lantakan secara kredit. Emas batangan yang belum dimiliki tersebut digadaikan kembali di bank yang sama dengan mekanisme program (produk investasi) kebun emas.

    Per 14 Desember 2011, BI melarang BRI Syariah menjual produk gadai emas. Sebanyak 8 bank syariah ditengarai telah melanggar ketentuan standar transaksi gadai emas, yakni 4 bank umum syariah dan 4 unit usaha syariah. Sementara itu, per Oktober 2011, bank yang menjalankan sistem syariah di Indonesia terdiri dari 11 bank umum syariah, 23 bank dengan unit-unit usaha syariah (1 bank BUMN, 14 BPD, 8 bank swasta), dan 154 BPR Syariah. Secara institusi, bank lainnya yang beroperasi konvensional terdiri dari 4 bank BUMN, 26 BPD, 79 bank umum swasta, dan 1.683 BPR umum.

    Akibat larangan penjualan produk gadai, outstanding nilai gadai di BRI Syariah berkurang Rp500 milyar dari Rp1,9 trilyun di akhir November 2011 menjadi Rp1,43 trilyun di akhir Desember 2011. Gadai emas kurang dari Rp50 juta diberikan kepada sekitar 28.000 nasabah dan lebih dari Rp200 juta diberikan kepada sekitar 100 nasabah.

    Pelanggaran kode etik dan SOP produk gadai syariah tersebut membuat BI berencana akan membatasi transaksi gadai emas maksimal Rp250 juta per nasabah dan menekankan bahwa pembiayaan gadai adalah tidak sama dengan mekanisme kredit investasi. Nilai gadai (FTV, financing to value) akan ditetapkan maksimal 80%. Sebelumnya, nilai FTV bervariasi dari 70% sampai 97%.

    Pemahaman yang minim tentang emas

    Buruknya manajemen pengawasan bank, bila ditelisik lebih jauh, ternyata bermuara pada minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang emas. Emas telah bertransformasi fungsi tidak lagi sebagai alat tukar, alat pembayaran, alat investasi, melainkan juga sebagai status, simbol dalam sejarah, seni, budaya, tradisi, keagamaan, keantikan, dan lainnya.

    Emas secara fisik menjadi lebih berharga ketika memiliki nilai-nilai estetika, disain, keunikan, kelangkaan, sejarah, budaya, dan seterusnya. Oleh karena itu, sistem perdagangan yang berlaku adalah cash and carry khususnya bagi emas dalam bentuk koin, perhiasan, logam mulia (dengan jumlah terbatas), dan lainnya. Beberapa koin emas yang beredar di Indonesia adalah yang berbentuk dinar, dirham, ONH, dan lainnya. Khusus untuk transaksi logam mulia, perdagangannya bebas PPN.

    Karakteristiknya yang unik membuat emas juga memiliki fungsi industri seperti dalam perawatan gigi, tahan karat, tahan reaksi kimia, konduktivitas listrik, dan lainnya. Sangat lenturnya emas terlihat pada wujud 1 gram emas yang bisa dijadikan lembaran berukuran 1 meter persegi. Selain itu, emas bisa dikeraskan dengan campuran tembaga, perak, besi, almunium, perunggu, nikel, atau logam dasar lainnya.

    Transformasi lanjutan dari emas adalah sebagai produk derivatif keuangan, yang bisa ditransaksikan di pasar spot, forward, futures, dan ETF (semacam reksadana tertutup). Emas sebagai alat lindung investasi (hedging) memperlihatkan wujud aslinya ketika krisis subprime mortgage memaksa hedge funds di seluruh dunia melikuidasi posisi long-nya di emas. Investor produk futures yang hanya tertarik pada pergerakan harga jangka pendek terpaksa harus menjual futures emasnya di masa-masa krisis.

    Persyaratan dan kenaikan margin call yang tinggi dari pengelola bursa ditengarai sebagai penyebabnya. Biaya membeli dan menahan futures emas naik hampir 2x lipat dalam hitungan minggu. CME yang mengelola COMEX/NYMEX menaikkan persyaratan marjin futures emas dari US$6.075 di awal Agustus menjadi US$12.475 di akhir September 2008. Selama Oktober dan November 2008, harga emas anjlok 15% setiap minggunya selama 4 minggu berturut-turut, sementara bursa-bursa saham AS anjlok 17% pada periode yang sama.

    Selain itu, kepemilikan emas secara fisik pun membutuhkan biaya yang tidak kecil terutama dalam hal penyimpanan dan perlindungan/asuransi, pun dalam artian tidak memiliki nilai intrinsik seperti ketiadaan cash inflow, deviden, pendapatan. Secara singkat bisa dikatakan, emas bukanlah aset investasi yang ideal dalam jangka pendek. Beberapa pengecualian berlaku seperti harga beli dan jual yang menguntugkan

    Apa pun argumen yang menurunkan derajat investasi emas, minat orang untuk berinvestasi dalam emas sangat tinggi. Bila melihat tren perubahan harga emas, minimal dalam setahun terakhir, bagan terlampir, harga emas jelas menunjukkan peningkatan harga yang signifikan, yakni sekitar 25%.

    Di COMEX, harga emas ditutup pada level US$1.400 per troy oz per 21 Februari 2011, dan US$1.757,10 per troy oz per 21 Februari 2012. (Berat 1 troy ounce setara dengan 31,1 gram). Sementara, harga futures emas Bappebti ditutup pada level Rp 508.600 per gram per 21 Februari 2012. Harga Bappebti lebih dijadikan patokan, daripada harga bursa komoditi di Indonesia, BBJ/JFX dan BKDI/ICDX, yang menawarkan komoditi emas dengan berbagai variasinya.

    Cadangan Emas dan Perkembangan Harga Emas

    Fenomena gold rush saat ini berbeda dengan periode setelah Nixon melepas AS dari standar emas per 15 Agustus 1971 dan harga emas dilepas sesuai mekanisme pasar sejak 1975. Sejak saat itu, harga emas mencapai titik tertingginya per 21 Januari 1980 di level $850/oz ($27.300 /kg) dan meluncur ke titik terendahnya di level $252,90/oz ($8.131/kg) per 21 Juni 1999.

    Buruknya harga emas dalam kurun waktu 20 tahun membuat Brown, Menteri Keuangan Inggris, melelang 375 ton cadangan emas selama periode Juli 1999-Maret 2002 pada harga rata-rata US$275/oz, atau lebih dari US$19 milyar pada harga 2011. Periode ini sering disebut Brown bottom.

    Dalam sejarahnya, harga emas tertinggi tercatat sebesar US$1.913,50/oz di COMEX pada 23 Agustus 2011. Bila dibandingkan harga tahun 2001, pasar emas yang telah berubah dari bear menjadi bull menandakan semakin tingginya aksi spekulasi di pasar emas saat ini. Menurut MDChaara, harga riil emas saat ini, sekitar US$60/gram, adalah belum setinggi harga tahun 1980 yang pernah mencapai US$80 per gramnya (grafik terlampir).

    Kelangkaan dan kesulitan memproduksi emas merupakan beberapa faktor dari sisi supply yang menyebabkan harga emas terus meroket. Sekedar perbandingan, untuk membuat satu ons cincin emas, sebanyak 30 ton batu harus diolah, bahkan bisa 100 ton untuk tambang di Nevada. Sementara penambang emas terbesar harus ‘memindahkan’ setengah juta ton isi bumi per harinya.

    Sekitar 80% emas dialokasikan dalam bentuk perhiasan dan/atau bersifat seni ornamen. Cina dan India merupakan negara yang paling banyak mengkonsumsi emas di dunia karena masyarakatnya yang mengagungkan emas untuk keperluan perhiasan, kuil, dan mahar. Sisanya digunakan untuk keperluan industri dan investasi (emas batangan).

    Dari sekitar 29.000 ton emas yang disimpan seluruh bank sentral di dunia, sebanyak 8.134 ton emas disimpan di AS (terbesar kedua). Dalam sejarahnya, menurut Dewan Emas Dunia, emas yang telah ditambang adalah sebanyak 166.000 ton. Sianida, kadmium, timah, asam sulfit dan belerang dalam tailing merupakan bom waktu bagi wilayah sekitar pertambangan selama berabad-abad.

    Di tahun 2010, dengan 345 ton, Cina merupakan produsen emas utama di dunia, disusul Australia (255 ton), dan AS (230 ton). Indonesia berada di peringkat keenam dengan jumlah produksi sebanyak 120 ton. Sejak tahun 2001, produksi emas dunia relatif tertahan di level 2500 ton per tahunnya.

    Penutup

    Emas telah bertransformasi menjadi produk keuangan yang sangat sophisticated, bahkan bagi pelaku industri keuangan. Masyarakat umum yang awam sering dimanfaatkan dan dilecehkan dengan penyampaian informasi seadanya tentang ketentuan dan prosedur investasi emas ala BRI Syariah.

    Dimanakah posisi, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional – MUI, dan Bank Indonesia terhadap ‘penyelewengan’ yang dilakukan BRI Syariah dan bank syariah lainnya yang menawarkan produk sejenis? Bagaimanakah mekanisme dan aturan main ‘penjualan’ produk keuangan selama ini? Masih akan adakah masyarakat yang bisa ‘tertipu’ lagi?

     
  • Virtual Chitchatting 1:12 AM on 2012/02/22 Permalink  

    surat pengusiran warga sipil, dengan status anak tentara dan janda tentara, dari seluruh komplek hankam di Indonesia 

    surat pengusiran warga sipil, dengan status anak tentara dan janda tentara, dari seluruh komplek hankam  di Indonesia

    dari dandenma mabes tni,

    1. surat edaran no 13/1/2012.
    2.  surat edaran no 14/1/2012.
    3.  surat edaran no 15/1/2012.

    Surat Edaran No.13/2012
    tertanggal 20 Januari 2012
    dari Komandan Detasemen Markas
    Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
    I.G.B. Herry Atmika
    Kolonel Inf NRP 29647

    untuk:
    1. Para Danpleks Kompleks Kemhan/Mabes TNI
    2. Penghuni Rumdis yang ditempati putra dan putrinya

    Tembusan:
    1. Panglima TNI
    2. Kasum TNI
    3. Irjen TNI
    4. Aslog Panglima TNI
    5. Karoum, Karopeg Setjen Kemhan
    6. Para Ka Satker di lingkungan Mabes TNI
    7. Para Kasi, Kabag, dan Dansatlak Denma Mabes TNI

    surat pengusiran warga sipil dari dandenma mabes tni no 14/2012 hal 1/2
    surat pengusiran warga sipil dari dandenma mabes tni no 14/2012 hal 2/2

    surat pengusiran warga sipil dari dandenma mabes tni no 15/2012 hal 1/2
    surat pengusiran warga sipil dari dandenma mabes tni no 15/2012 hal 1/2

     
    • Aa Auliasa Ariawan 10:59 AM on 2012/02/26 Permalink | Log in to Reply

      Apakah pantas disebut rumah dinas, apabila semua biaya yang dikeluarkan oleh para penghuni, baik untuk listrik, pdam, telep[on dsn pbb ditanggung oleh penghuni?????

    • Armanto Joedono 3:57 PM on 2012/03/02 Permalink | Log in to Reply

      Dan sekarang katanya pensiunan diberi waktu 6 bulan untuk keluar?

      • Virtual Chitchatting 4:08 PM on 2012/03/03 Permalink | Log in to Reply

        seperti kata pepatah dan adagium yg biasa berlaku, kita harus kembali ke UUD.
        alias Ujung-Ujungnya Duit.

        harus selalu ada udang diatas bakwan, rempeyek, atau lainnya.

        Danplek boleh ngomong apa aja.
        sesuai perannyalah….
        tetapi begitu perintah atasan keluar, dia hanya bisa bilang: yes, komandan. setuju, komendan.
        you know-lah

  • Virtual Chitchatting 10:14 AM on 2012/02/20 Permalink  

    Katakan TIDAK pada kebenaran, Say NO to the truth ! How the naked lies exposed blatantly. 

    The naked lies exposed blatantly

    by Sando Sasako
    Lead Consultant
    Advanced Advocacy Plus

    Jakarta, 19 February 2012

    Seeing is believing. Watching Angelina testifying in the last court session as a witness was horrifying. Ketenangan, ketegasan, keringkasan baju yang dipakai, rambut yang diikat apik memperlihatkan sesuatu yang sangat kontras dibandingkan dengan saat-saat kematian Adjie Massaid 5 Februari 2011 lalu.

    Sikap Angelina merefleksikan kodratnya sebagai makhluk yang sangat rasional dan logis. Dampak dan konsekuensi logis terhadap pengakuan dan pembenaran atas bukti-bukti yang disampaikan Nazaruddin dan Rosa sangat catastrophic. Calculated risks and the imaginable disasters to admit the truth IS NO OPTION for Angelina to choose.

    One false move and you’re mated. One false move or a lack of focus and concentration for one second, and you’re whole world (well, at least that specific game), will go downhill quick. Your winning advantage will turn on you and possibly giving you an embarrassing loss.

    What she was telling in court were not lies, according to her POV, point of view. Based on the renewed perspectives and convictions, she can pass and beat any lie detectors, even the best manufactured machines in the world. She can tell you lies straight before your eyes, without any single eye blink. A jezebel.

    “Tidak yang mulia…”

    “Tidak betul yang mulia”

    Such demonstrative actions is an emotional expression highly controlled and justified for any logical and rational outcomes, purposes, and possibilities. Counter-actions to back-up and support her stands on the trials shall prevail. Read John Grisham’s The Firm. Supplanting the evidences, uphold the omertà principle, a code of honour, a code of silence, by any means necessary.

    On the other hand, there are Ten Commandments to comply with:

    1. No one can present himself directly to another of our friends. There must be a third person to do it.
    2. Never look at the wives of friends.
    3. Never be seen with cops.
    4. Don’t go to pubs and clubs.
    5. Always being available for Cosa Nostra is a duty – even if your wife is about to give birth.
    6. Appointments must absolutely be respected.
    7. Wives must be treated with respect.
    8. When asked for any information, the answer must be the truth.
    9. Money cannot be appropriated if it belongs to others or to other families.
    10. People who can’t be part of Cosa Nostra: anyone who has a close relative in the police, anyone with a two-timing relative in the family, anyone who behaves badly and doesn’t hold to moral values.

    Bohong

    K3S (Kelompok Tiga Suara)

    Bagoes AA, Dian Pramana Poetra, Deddy Dhukun.

    Bohong, kamu tukang bohong
    Bohong, ku tak percaya
    Katanya hanya diriku
    Pacarmu satu-satunya

    Bohong, kamu tukang bohong
    Bohong, benci jadinya
    Tertangkap basah dirimu
    Ketika asyik bercumbu

    Ku tak suka tak suka tak suka
    Punya pacar tapi hatiku tersiksa
    Ku tak mau tak mau tak mau
    Punya pacar yang nakal (nya)
    Seperti kamu…
    (yang ulahnya bikin malu)

    Bohong, kamu tukang bohong
    Bohong, janjimu palsu
    Selamat tinggal cintaku
    Tiada maaf bagimu

    buka dulu topengmu

    Biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu
    Kudapat melintas bumi, kudapat merajai hari
    Kudapat melukis langit, kudapat buatmu berseri

    Tapi kudapat melangkah pergi, Bila kau tipu aku disini
    Kudapat melangkah pergi, Ku dapat hal itu

    Tapi buka dulu topengmu, Buka dulu topengmu
    Biar ku lihat warnamu, Kan kulihat warnamu

    Kau dapat cerahkan aku, kau dapat buatku berseri
    Kau dapat buatku mati, kau dapat hitamkan pelangi
    Tapi kudapat melangkah pergi, Bila kau tipu aku disini
    Kudapat melangkah pergi, Kudapat hal itu

    http://indolawas.blogspot.com/2007/12/k3s-bohong.html

     Table of Contents

    20120217 Tajuk Rencana: Kesaksian di Era Digital
    20120217 Angelina Sondakh, sinarnya yang kian pudar.
    20120217 Barter Kepentingan Angie
    201202170205 Mati Rasa!
    20120217 Sesulit Apa Mematikan Korupsi
    201101290538 Ketika Para Tokoh dan Pemimpin Kita “Berbohong”
    201202180400 Angie 2 Kali Sehari Minta Cerai ke Adjie

    Kompas, Jumat, 17 Februari 2012, hal.6

    Tajuk Rencana: Kesaksian di Era Digital

    Kesaksian Angelina Sondakh menarik perhatian. Selain karena dimensi kasusnya yang besar, efek media pun ikut menambah daya tarik publik.

    Sontak berbagai komentar dan ledekan muncul dalam media sosial dan online. Kebanyakan komentar yang muncul meragukan kesaksian politisi yang ditugaskan partainya di komisi yang membidangi masalah hukum itu. Karena transparannya persidangan, termasuk termuatnya substansi berita acara pemeriksaan (BAP) di media, publik bisa menilai kesaksian Angelina.

    Forum persidangan yang seharusnya merdeka dari campur tangan berbagai pihak, materinya terlanjur menjadi pembahasan di ruang publik. Uji materi kesaksian, benar atau salah, tidak lagi menjadi milik kekuasaan kehakiman, tetapi menjadi milik publik, dengan media sebagai perantara. Interaksi antara media online yang sifatnya instan bisa langsung dibawa ke persidangan. Sulit lagi dibedakan antara fakta persidangan dan komentar di ruang publik. Inilah era baru persidangan di era digital.

    Begitu terbukanya kesaksian, bisa membuat saksi bersiasat, bagaimana seorang saksi menanggapi keterangan saksi lain. Itulah yang dihadapi Angelina yang bersaksi setelah saksi lain. Dengan dua status yang melekat kepadanya, sebagai saksi dan tersangka, Angelina dihadapkan pada dua pilihan: mengakui atau menyangkal! Pilihan yang diambil Angelina tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan subjektif dirinya dan partai, bukan demi terungkapnya kebenaran.

    Angelina memilih menyangkal! Ia mengaku tak punya Blackberry. Ia menyangkal pernah berkomunikasi melalui Blackberry Messenger dengan Mindo Rosalina Manulang. Ia mengaku tidak mengenali frase seperti “apel malang”, “apel washington”, atau “ketua besar” yang merupakan kata sandi yang dipakai dalam kasus korupsi wisma atlet. Itulah pilihan Angelina yang tentu akan menjadi beban Partai Demokrat yang mengedepankan slogan antikorupsi.

    KPK menilai wajar kalau Angelina berbohong karena kesaksian yang diberikan akan sangat mempengaruhi statusnya sebagai tersangka. Masalahnya, bagaimana menjadikan persidangan sebagai tempat yang agung untuk mengungkapkan kebenaran materiil. Duduk perkara harus harus diperjelas agar kita pun bisa memetik pelajaran dari kasus itu. Yang bersalah harus siap memikul tanggung jawab.

    Untuk menanggapi kebenaran materiil itu, hakim memegang peran penting. Jaksa harus menyodorkan alat bukti untuk menguji keterangan Angelina. Konfrontasi para saksi yang berseberangan menjadi keniscayaan. Siapa pun yang memberikan keterangan palsu sudah ada aturannya.

    Ancaman dalam KUHP soal pemberian dan pemberian keterangan di bawah sumpah adalah upaya agar saksi berkata benar dan mengungkapkan kebenaran, bukan kepalsuan. Publik berharap persidangan bisa mengungkapkan kebenaran hakiki dan bukan semata-mata persiasatan untuk menguburkan kebenaran dan memunculkan kepalsuan.


    http://lucerahma.blogdetik.com/index.php/2012/02/angelina-sondakh-sinarnya-yang-kian-pudar/

    Angelina Sondakh, sinarnya yang kian pudar.

    By lucerahma, 17.02.2012

    Siapa tak kenal dengan sosok wanita cantik dan cerdas satu ini. Nama Angelina sondakh terkenal bukan baru-baru ini ketika namanya terseret dalam kasus korupsi Wisma Atlet ratusan milyar. Jauh sebelum itu, tahun 2001 Angelina Sondakh bahkan sudah menyedot perhatian khalayak publik karena Ia berhasil memenangkan kontes ratu kecantikan Indonesia. Kalau saya kurang inget sih perjalanan karir dia setelah terpilih menjadi putri Indonesia, apakah jadi artis setelah itu atau enggak.

    Yang pasti nama Angelina Sondakh kembali menjadi perbincangan ketika dia menjalin kasih dengan aktor seganteng Adji Masaid, seorang duda punya anak dua dan sempat terbentur dengan perbedaan agama pula. Tapi, ya…setelah itu keyakinan Angelina Sondakh berubah, entah itu karena benar dapat hidayah atau tidak…yang pasti kabar tentang Angelina Sondakh menjadi mualaf dan memeluk agama islam di langsir media.

    Jadilah sejak saat itu Angelina Sondakh yang cantik, yang cerdas, yang muslim karena telah memeluk islam terlihat sangat istimewa di mata saya. Kalau saya di tanya mengenai siapa figure dunia intertaiment di Indonesia yang terlihat mempesona, saya pasti tidak segan untuk menyebut nama Angelina Sondakh because she is perfect. Absoulut, tidak ada celah untuk mengkritik kekurangan dalam diri wanita satu ini.

    Apalagi ketika sang idola ini merambah dunia baru. Menjajal terjun di dunia perpolitikan Indonesia. Almamater warna biru makin terlihat elegan saja ketika dikenakan tubuhnya. Seperti yang tadi saya bilang, sosok kesempurnaan wanita satu ini bisa di katakan absoulut. Dia seperti memiliki magnet yang kuat dalam dirinya.

    Hal ini terbukti ketika tahun 2004 saat Ia menjadi calon Legislatif dari kader partai Demokrat dan dia berhasil memperoleh dukungan hak suara terbanyak dari daerah pemilihan yang dia wakili, yaitu Jawa Tengah, antara lain, meliputi Magelang, Purworejo dan Temanggung. Padahal kala itu, Angielina Sondakh adalah pemain baru dalam dunia politik. Tapi, racikan resep kepercayaan yang di bangunnya untuk rakyat khususnya di DAPIL Jawa Tengah yang dia wakili berhasil di suguhkannya secara baik.

    Pun, setelah tahun 2004. Angilina Sondakh mengulangi kesuksesannya kembali pada tahun 2009 dan untuk kali periode kedua dia berhasil menduduki kursi legislatif di Senayan. Sungguh luar biasa bukan perempuan satu ini? Dia bahkan berhasil menjadi contoh figur perempuan Indonesia sukses yang di kagumi banyak perempuan muda macam saya ini. Haha…Saya yang membekali diri dengan belajar ilmu hukum, ingin sekali kelak menjadi seorang Angelina Sondakh.

    Namun lambat laun figure kesempurnaan itu pudar perlahan. Mungkin Angie belajar susngguh sungguh hingga terlalu piawai dalam memainkan perannya. Sudah terlihat, Angie bukan lagi sekedar pemain baru dalam dunia politik ini, dia mulai belajar menjadi aktor walaupun belum menjadi konseptor dunia politik.

    Yah, mungin benar. Politik tidak akan pernah membuat orang menjadi lebih baik, sebaik apapun awalnya kepribadian orang tersebut. Politik itu seperti air comberan kalau sudah nyemplung kedalamnya akan hitam dan walaupun sudah mandi sesudahnya. Bau busuk bekas air comberan itu akan tetap tercium aromanya.

    Kini, Angelina Sondakh resmi berstatus menjadi tersangka oleh KPK, terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet sea games senilai ratusam miliyar bersama rekannya sesama partai Demokrat. Itu semua karena ulahnya yang hobi berjualan Apel malang kesana-kemari. Angelina Sondakh, sinarmu kian pudar…

    apalagi waktu kau menjadi saksi untuk terdakwa Nazarudin di pengadilan. Kesaksian Angelina Sondakh itu banyak orang yang meragukan. Sudah salah, ya mending mengaku saja. Jangan menambah deretan pasal yang makin memberatkan hukuman mu di penjara. Inget Keanu, anakmu….

    karena memberikan kesaksian palsu, sumpah palsu di pengadilan itu hanya akan nambah lagi ancaman 7tahun penjara. Dan itu soal blackberry…Arghhhh… bukti keterangan terdakwa Rosa sudah ada di Berita Acara Pidana (BAP), bukti foto kepemilikan blackberry itu sudah di pelihatkan Nazarudin di depan pengadilan. Tapi, Angelina masih saja mati-matian menyangkal.

    Hobi sekali dia berkata “tidak!”. Dalam iklan kepartaian dia bilang “katakan tidak pada korupsi.” Di pengadilan dia bilang lagi “Tidak yang mulia…itu bukan blackberry saya” . Padahal kata “Tidak” itu hanyalah kebohongan belaka.


    http://budisansblog.blogspot.com/2012/02/barter-kepentingan-angie.html

    Barter Kepentingan Angie

    Oleh Hifdzil Alim, Suara Merdeka, 17 Februari 2012

    ANGELINA Sondakh memberikan keterangan bohong dalam persidangan Nazaruddin. Tuduhan itu dilancarkan oleh kubu Nazar dan Mindo Rosalina Manullang. Kubu Nazar berencana melaporkan Angie dengan pasal memberikan keterangan palsu (SM, 16/02/12).

    Anggapan bahwa Angie bohong tampaknya tak bisa dielakkan. Di persidangan Nazar, dia berulang kali menyatakan, ‘’saya tidak tahu’’ terhadap pertanyaan hakim, jaksa, atau pengacara Nazar dan pengacara Mindo.

    Dari persidangan terekam keterangan yang ditolaknya, misalnya seputar percakapannya dengan Mindo melalui Blackberry Messenger. Rekaman itu menyebutkan Angie minta ìapel malangî dan ìapel washingtonî kepada Mindo. Namun di persidangan Nazar (15/02), Angie membantahnya. Padahal, percakapan Angie dengan Mindo itu disadap oleh KPK. Bahkan, transkrip percakapannya dimasukkan oleh penyidik dalam berkas acara pemeriksaan Mindo.

    Kengototan Angie menolak bukti rekaman pembicaraannya dengan Mindo membuat logika kita membantah. Apa benar Angie tak pernah meminta apel malang atau apel washington? Kalau benar, berarti penyidik KPK keliru me-nyidik dan mengumpulkan barang bukti untuk menjerat tersangka korupsi? Seakan-akan kita, paling tidak penulis, dibuat ‘’gila’’ oleh kesaksian Angie di persidangan Nazar. Tampaknya ada sesuatu yang janggal yang dapat dirasakan, namun belum kelihatan di permukaan.

    Barter Kepentingan

    Dari persidangan Mindo dan Nazar, ada keterangan yang menjelaskan dugaan mengalirnya duit PT DGI ke pejabat Kemenpora dan sejumlah anggota DPR. Salah satu pejabat Kemenpora yang terbukti menerima duit adalah Wafid Muharam, Sekretaris Menpora Andi Alifian Mallarangeng.

    Adapun dugaan aliran duit ke sejumlah anggota DPR belum terbukti hingga sekarang. Untuk membuktikannya, butuh seorang perantara, yang kini belum diketahui dan sedang disidik KPK. Tapi dari persidangan Mindo dan Nazar terungkap bahwa salah satu aktor perantara itu dimainkan oleh Angie.

    Jadi benarkah Angie berbohong di persidangan Nazar? Kalau berbohong, dasar apa yang kuat yang mendorongnya berbohong? Jangan-jangan wanita itu sedang barter kepentingan. Lalu apa yang hendak dibarterkan, dan dengan siapa? Setidaknya ada dua kepentingan yang mungkin hendak dipertukarkan oleh Angie.

    Pertama; keselamatan dirinya. Sebagaimana diketahui, kasus suap wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang menjadi kejahatan korupsi yang terorganisasi dan sistemik. Aliran duit mengalir ke beberapa politikus, kelompok pemodal, dan partai tertentu.

    Mindo, terpidana kasus suap wisma atlet, pernah menerima ancaman pembunuhan kala memberikan kesaksian di persidangan Nazar. Sampai-sampai KPK memindahkan Mindo ke tempat aman. Ancaman itu diduga berasal dari kelompok tertentu yang ketakutan aksinya terbongkar. Boleh jadi, peristiwa yang menimpa Mindo dijadikan pelajaran oleh Angie sehingga dia memilih tidak buka mulut atas segala yang dia ketahui.

    Kedua; karier politiknya. Dengan menyanggah semua keterangan Mindo dan Nazar, Angie berharap posisinya di partai bisa aman. Bukanlah rahasia, persidangan Nazar mengarah ke beberapa nama penting petinggi Partai Demokrat. Sikap Angie tidak mengakui keterangan Mindo dan Nazar sepertinya jadi pilihan rasional secara politik untuk mengamankan posisinya di partai. Bayangkan, bila Angie buka mulut, bisa-bisa dia terdongkel dari kursi partai berarti karier politiknya habis. Tak ada partai lain yang mau menerima dirinya.

    Seandainya Angie berbohong, penting untuk memperkarakannya secara hukum. Namun yang lebih penting adalah menyidik siapa atau kelompok mana yang melakukan pertukaran kepentingan dengan Angie. Dari sinilah semua kebu-sukan aktor pada kasus suap wisma atlet dapat terbongkar. ●

    Oleh Hifdzil Alim

    Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM


    http://nasional.kompas.com/read/2012/02/17/02051017/Mati.Rasa.

    Mati Rasa!

    Oleh: Saldi Isra, Kompas, Jumat, 17 Februari 2012 | 02:05 WIB

    Partai Demokrat tengah mengalami mati rasa. Kesan demikian sulit dimentahkan, terutama setelah Fraksi Partai Demokrat menempatkan Angelina Sondakh alias Angie menjadi anggota Komisi III DPR. Dalam posisi sebagai alat kelengkapan DPR yang bermitra dengan lembaga penegak hukum, termasuk KPK, rotasi Angie ke Komisi III jelas memicu banyak pertanyaan dan kecurigaan.

    Pertanyaan besar yang sulit dicegah: mengapa seorang anggota partai dengan status tersangka justru dirotasi ke Komisi III? Bukankah pilihan demikian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara Komisi III dan lembaga penegak hukum, termasuk dengan KPK? Kedua pertanyaan tersebut memunculkan pertanyaan lain yang jauh lebih menohok: adakah kebijakan memindahkan Angie merupakan pembenaran empiris bahwa sesungguhnya partai politik pemenang Pemilu 2009 itu tidak memiliki komitmen dalam memberantas korupsi?

    Dengan rangkaian pertanyaan tersebut, publik memiliki keabsahan yang kuat untuk curiga ihwal penempatan Angie di Komisi III. Jangan-jangan pemindahan ini menjadi strategi untuk menyelamatkan Angie dari kelanjutan proses hukum. Tidak hanya itu, sangat mungkin peristiwa ini mencerminkan sikap Partai Demokrat untuk mencegah proses hukum agar tidak bekerja lebih jauh dalam menuntaskan skandal suap wisma atlet.

    Rangkaian pertanyaan dan kecurigaan itu menjadi sesuatu yang sangat masuk akal karena sejak skandal pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SEA Games XXVI/2011 terkuak ke publik, Partai Demokrat menjadi kelompok politik yang paling kerepotan. Selain itu, sejak KPK menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, 21 April 2011, penegakan hukum seperti terjebak dalam jalur lambat.

    Karena itu, tidak berlebihan apabila Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil bersuara lantang atas sikap Fraksi Partai Demokrat. Menurut Nasir Djamil, rotasi itu menimbulkan persepsi negatif, publik bisa menilai penempatan Angie dimaksudkan untuk memengaruhi kasus yang tengah berlangsung di KPK (Kompas.com, 15/1). Sikap kritis Nasir Djamil dilatarbelakangi penilaian yang muncul dalam beberapa waktu terakhir: Komisi III menjadi tempat berlindung sejumlah politisi dan anggota DPR yang terkait masalah hukum.

    Mati rasa

    Sejak KPK menetapkan Angie sebagai tersangka, Partai Demokrat menghadapi pergolakan hebat. Bahkan, kondisi yang terjadi saat ini jauh lebih bergelombang dibandingkan dengan ketika menghadapi skandal Bank Century. Sebagaimana diketahui, dalam skandal talangan Bank Century, kalangan internal Partai Demokrat sangat solid berada dalam satu barisan dan satu komando. Begitu Angie dijadikan tersangka, pembelahan internal Partai Demokrat menjadi sangat terbuka.

    Banyak pihak berharap kegaduhan internal Partai Demokrat akan berujung pada sebuah langkah luar biasa. Salah satu di antara langkah itu, Partai Demokrat berani menonaktifkan Angie sebagai anggota DPR. Sekiranya berani memilih langkah demikian, partai peraih kursi mayoritas di DPR ini sedang memberikan pesan kuat: anggota legislatif yang berstatus tersangka tidak seharusnya merepresentasikan rakyat.

    Karena langkah itu tidak terjadi, upaya Partai Demokrat memberhentikan Angie dari pengurus partai menjadi kehilangan makna. Tidak hanya soal penonaktifan Angie, langkah luar biasa yang juga dinantikan publik adalah sikap Dewan Pembina untuk menonaktifkan semua pengurus partai yang terkait dengan skandal wisma atlet.

    Sebagai partai politik yang menggunakan pesona antikorupsi pada masa kampanye, semangat antikorupsi itu seharusnya dibumikan jika ada di antara pengurus partai yang tersangkut kasus korupsi. Dalam skandal wisma atlet, menonaktifkan dari kepengurusan partai sekaligus untuk membuktikan bahwa pohon janji antikorupsi selama masa kampanye bukan hanya pepesan kosong belaka.

    Di tengah harapan untuk adanya langkah luar biasa tersebut, respons Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat terhadap penetapan Angie sebagai tersangka terasa hambar. Dalam hal ini, Susilo Bambang Yudhoyono seperti kehilangan gairah membumikan kalimat sakti ”akan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi”.

    Tidak hanya soal gairah, Yudhoyono juga seperti tidak bernyali mengambil langkah luar biasa di internal Partai Demokrat. Karena itu, wajar banyak pihak menduga bahwa skandal wisma atlet mempunyai ”daya ledak” jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan yang terkuak ke publik selama ini.

    Merujuk situasi itu, berharap adanya langkah luar biasa Partai Demokrat ibarat menunggu hadirnya gagak berwarna putih. Karena itu, sebelum Ketua Dewan Pembina berpidato, sebagian publik telah menduga arah dan isi pidato Yudhoyono.

    Namun, yang paling sulit dipahami, Partai Demokrat justru melakukan ”langkah luar biasa” yang merusak logika publik, yaitu menempatkan tersangka skandal korupsi wisma atlet di salah satu jantung DPR. Sikap itu tidak hanya menggambarkan tergerusnya makna hakiki agenda memberantas korupsi, tetapi juga membuktikan Partai Demokrat sedang mengalami mati rasa.

    Jauh lebih parah lagi, dalam selang waktu yang hampir bersamaan, langkah luar biasa (dalam tanda petik) Partai Demokrat yang diikuti pernyataan Yudhoyono bahwa tidak mudah melakukan pemberantasan korupsi. Pernyataan itu sekaligus menjadi bukti empiris berikutnya betapa sulit menemukan pemimpin yang mampu berada paling depan dalam mengayun pedang untuk melawan korupsi.

    Kebablasan

    Kerisauan banyak pihak atas penempatan Angie di Komisi III bukan tanpa dasar pijakan sama sekali. Selama ini, banyak fakta membuktikan, penegakan hukum yang berpotensi merugikan anggota dan partai politik, Komisi III sering kali ”menggunakan” rapat dengar pendapat untuk mempersoalkan langkah lembaga penegak hukum. Belum begitu berjarak dari memori publik ketika KPK ”menyentuh” sejumlah anggota Badan Anggaran DPR, Komisi III menggelar rapat darurat dengan penegak hukum, termasuk dengan KPK.

    Berkaca dari ”gangguan” terhadap institusi penegak hukum, memindahkan kader yang berstatus tersangka ke Komisi Hukum DPR adalah kebablasan dan tidak dapat dibenarkan sama sekali. Apabila diletakkan dalam kepentingan penegakan hukum, sadar atau tidak, Partai Demokrat sedang memberikan fasilitas bagi Angie untuk menggunakan otoritas DPR dalam kelanjutan status tersangka yang dihadapi.

    Bukan hanya fasilitas, kebijakan Partai Demokrat berpotensi memberikan tekanan bagi KPK. Ujung-ujungnya, penyelesaian skandal korupsi wisma atlet benar-benar akan terjebak di jalur lambat. Melihat penegakan hukum pemberantasan korupsi selama ini, korupsi menjadi sulit diberantas karena banyaknya kemewahan yang dinikmati oleh mereka yang tersangkut kasus korupsi.

    Sebagaimana dikemukakan dalam ”Pangkas Kemewahan Koruptor” (Kompas, 6/11/2011), kemewahan yang dinikmati mereka yang tersangkut kasus korupsi terjadi mulai dari hulu sampai hilir. Dalam pengertian itu, sulit untuk membantah bahwa penempatan Angie di Komisi III bukan merupakan bentuk kemewahan lain yang diberikan kepada mereka yang tersangkut kasus korupsi.

    Untuk menghadapi situasi yang sama sekali tidak menguntungkan dalam penegakan hukum ini, Komisi III seharusnya mendukung pendapat Nasir Djamil. Sebelum kehadiran Angie benar-benar menghancurkan wajah Komisi III, penolakan harus dilakukan.

    Dalam pengertian itu, tanpa tekanan jangan pernah berharap Partai Demokrat akan memiliki kesadaran menarik kembali atau memindahkan Angie ke komisi lain. Bagaimanapun, dengan menempatkan Angie di Komisi III sama saja dengan membiarkan Komisi Hukum DPR babak belur karena Partai Demokrat sudah kebablasan.

    Kalaupun pada akhirnya Partai Demokrat menarik dan memindahkan Angie ke komisi lain, langkah tersebut masih jauh dari cukup untuk menutup kebalasan yang telah dilakukan. Barangkali, kebablasan itu hanya bisa diimbangi sekiranya Partai Demokrat mau dan mampu melakukan langkah luar biasa bagi semua kader yang tersangkut skandal suap wisma atlet.

    Saldi Isra

    Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

    Fakultas Hukum Universitas Andalas


    http://agustinatyas.posterous.com/sesulit-apa-mematikan-korupsi-tulisan-tajam-d

    Sesulit Apa Mematikan Korupsi? (Tulisan Tajam Donny Gahral Adian)

    Berikut adalah tulisan yang sangat tajam dan bernas dari Donny Gahral Adian (UI) yang dimuat di Kompas edisi Jumat, 17 Februari 2012. Saya salin seutuhnya dari Kompas Digital. Selamat menikmati!


    http://budisansblog.blogspot.com/2012/02/sesulit-apa-mematikan-korupsi.html

    Sesulit Apa Mematikan Korupsi

    Donny Gahral Adian, Kompas, 17 Februari 2012

    Korupsi ibarat rumput kering pada musim kemarau. Sedikit saja lengah, sebatang korek mampu menghanguskan hutan beserta isinya. Api merambat, membiak, dan menyeret dengan cepat dan beringas. Untuk itu, dalam upaya mematikan api korupsi, diperlukan keberanian ekstra untuk menembus hutan yang terbakar.

    Di sini, ucapan Tuan Presiden tentang sulitnya memberantas korupsi memperoleh makna. Panglima tertinggi yang bersumpah untuk memimpin pemberantasan korupsi akhirnya menimang dengan bimbang pedangnya sendiri. Namun, mari tak berburuk sangka dan mencoba menyelami kegalauan di lubuk hati Tuan Presiden.

    Korupsi Terorganisasi

    Kita pasti bertanya, mengapa setelah sekian lama, Tuan Presiden akhirnya mengeluhkan sulitnya mematikan korupsi. Apakah fakta lapangan memang menunjukkan demikian? Atau, itu lebih merupakan proyeksi kesulitan internal partai Tuan Presiden sendiri? Kita tahu betapa keluh kesah Tuan Presiden disampaikan setelah api korupsi merambati rumah politiknya sendiri. Tidak tanggung-tanggung. Korupsi tidak hanya menyeret pengurus rumah, tetapi juga sang kepala rumah.

    Namun, saya tidak ingin memojokkan rumah politik Tuan Presiden semata. Terlepas dari rekam jejak ketidaktegasan Tuan Presiden, saya ingin mencari tahu apa sesungguhnya kesulitan itu. Mari kita mulai dengan mencoba memahami tiwikrama yang tengah dialami korupsi di Republik ini.

    Kita biasa mendengar kata ”korupsi politik”. Konsep itu merujuk pada tindakan koruptif yang dilakukan demi tujuan-tujuan politik. Kepala daerah yang mengorup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya kampanye pemilihan kepala daerah berikut tergolong pelaku korupsi politik.

    Biaya politik yang sangat tinggi memantik perilaku korupsi politik. Bayangkan, seorang bupati bakal calon gubernur sudah sesumbar akan menggelontorkan seratus miliar apabila direkomendasi partainya. Duit dari mana? Gaji pokok bupati lebih kecil daripada gaji saya di universitas.

    Sayangnya, ”korupsi politik” tidak sesederhana yang dibayangkan orang. ”Korupsi politik” bukan lagi upaya menjadikan korupsi sebagai alat tukar politik. Itu sudah berubah menjadi korupsi yang terorganisasi secara politik. Dengan kata lain, korupsi bukan inisiatif orang per orang, melainkan sistem yang bersarang pada organisasi politik, apa pun benderanya.

    Politik sudah kadung dimaknai sebagai biaya. Akibatnya, pasang surut partai sebagai organisasi politik tergantung pada saldo kas-nya. Untuk itu, sejumlah fungsionaris partai ditempatkan di jabatan yang kuyup rupiah. Sebagian lagi ditugaskan di posisi-posisi penentu anggaran di parlemen.

    Lalu, ke mana sisanya? Sisanya ditempatkan di berbagai posisi yang dapat memberi proteksi politik apabila diperlukan. Semua diatur dengan rapi dan rahasia. Korupsi pun menjadi sewajar menarik uang di ATM. Tidak ada yang salah. Sebab, kekuatan-kekuatan pelindung, mulai dari hukum, ekonomi, sampai politik, bekerja secara paripurna.

    Gonjang-ganjing di partai Tuan Presiden, menurut hemat saya, adalah akibat kesalahan manusia (human error) yang membuat pengorganisasian korupsi berantakan sampai akhirnya terdeteksi.

    Hukum dan Infeksi Politik

    Orang pasti mengeluhkan pesimisme akut yang saya idap ini. Artinya, ucapan Tuan Presiden menjadi masuk akal dan hati sekaligus. Kita akhirnya berempati terhadap kesulitan Presiden memberantas korupsi. Namun, banyak yang belum tahu bahwa empati adalah satir dalam bentuk lain. Tulisan ini adalah satir terhadap ketumpulan politik di hadapan korupsi. Politik tumpul karena alih-alih menjadi pedang yang memenggal koruptor, dia justru menjadi baju besi bagi mereka.

    Ketika kita berharap pada politik untuk mematikan korupsi, kita tengah menyodorkan cek kosong. Ini ibarat meminta seorang ibu menyudahi nyawa anak kandungnya sendiri. Ketika politik tumpul memenggal korupsi, lalu Tuan Presiden pun menyerahkan kepada dewi keadilan. Saat politik disesaki ketidakpastian dan kontestasi kepentingan, hukum akan melantangkan kepastian.

    Hukum ibarat mesias yang akan membawa kita keluar dari padang gurun korupsi. Itu sebabnya, semua politisi kita (termasuk Tuan Presiden) akan berkata ”serahkan pada hukum” ketika ditanya mengenai penyelesaian masalah korupsi.

    Hukum akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah secara adil dan pasti. Setelah itu, pedang politik akan sangat enteng diayunkan. Sebab, titah dewi keadilan adalah harga mati bagi siapa pun juga di republik ini. Tak terkecuali pimpinan partai dan Tuan Presiden sendiri.

    Namun, apakah benar hukum dapat menjadi mesias yang akan menyelamatkan republik ini dari korupsi? Mereka yang membedakan antara politik yang tak pasti dan hukum yang pasti menderita kenaifan tersendiri.

    Pertama, muasal hukum adalah politik. Hukum tidak dibuat di ruang kosong, tetapi laboratorium politik yang sarat kepentingan. Hukum tidak dibuat oleh orang-orang suci, tetapi lembaga politik. Dengan demikian, hukum tidak se-mesianistik yang dibayangkan orang. Hukum dibuat bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan demi suatu tujuan di luar hukum. Nah, tujuan itu kemudian digenapi oleh para politisi pembuat hukum yang notabene adalah protektor bagi kesehatan keuangan partainya.

    Kedua, hukum bukan sekadar dokumen, melainkan juga orang dan organisasi. Ketika berbicara soal orang dan organisasi, kita tak dapat melepaskan diri dari politik. Orang bersaing dan organisasi butuh pelumas. Dokumen hanya benda mati yang hidup ketika orang memutuskan dan organisasi mendukung.

    Kasus Bank Century, misalnya. Ketika undang-undang memberi kewenangan ekstra bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, semua tidak berarti banyak. Pengusutan kasus Bank Century hanya berhasil apabila pimpinan memutuskan dan organisasi mendukung penuh tanpa ”masuk angin”.

    Jika tidak, sampai kiamat pun ”perbuatan melawan hukum” tidak akan ditemukan dalam kasus dana talangan Bank Century. Sekali lagi, hukum tidak kalah ganjilnya dengan politik. Kalimat sakti ”kita serahkan pada hukum” sama artinya dengan menyerahkan ketidakpastian lama ke ketidakpastian baru.

    Hukum adalah nama lain bagi medan kontestasi politik dan ekonomi. Mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik dapat bernapas lega ketika Tuan Presiden sudah berkata ”kita serahkan pada hukum”. Sinis? Waktu akan menjawabnya. Namun, saya kok yakin Gusti Allah ora sare. ●

    Donny Gahral Adian

    Dosen Filsafat Politik Universitas Indonesia

    Diposkan oleh  Budisan’s Blog  di 18:04


    http://budisansblog.blogspot.com/2011/04/nyanyian-bohong-para-tokoh-dan-pemimpin.html

    Ketika Para Tokoh dan Pemimpin Kita “Berbohong”

    Budisan, Sabtu, 29 Januari 2011 05:38

    Semula saya kira isu tentang kebohongan-kebohongan pemerintahan SBY yang disampaikan para tokoh lintas agama di kantor PP Muhammadiyah Senin lalu (10-01-2011) sungguh merupakan hal yang sangat gawat. Buktinya, pada hari yang sama Menkopolhukam Djoko Suyanto merasa harus memberikan keterangan pers untuk meluruskan berita yang ditulis dalam editorial di salah satu media kita bahwa sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan pemerintah kepada rakyat.

    Nampaknya dalam hal ini pemerintah tidak mau gegabah dengan bereaksi secara langsung kepada para tokoh lintas agama. Presiden SBY telah memerintahkan Daniel Sparringa, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, untuk meminta konfirmasi kepada sejumlah tokoh agama yang hadir pada pertemuan tersebut. Hasilnya? Apa yang semula saya rasakan cukup menegangkan tersebut ternyata konon hanya merupakan masalah perbedaan bahasa komunikasi yang digunakan. Tetapi, benarkah itu semua hanya merupakan masalah bahasa?

    Mengapa Pemerintah Resah?

    Setelah membaca 18 butir kebohongan yang dipublikasikan di sejumlah media, nampaknya pemerintah tidak bisa menerima kalau soal janji-janji pemerintah yang tidak atau belum terpenuhi, penggunaan parameter jumlah orang miskin yang digunakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada publik disebut sebagai suatu kebohongan.

    Kebohongan tidaklah identik dengan kegagalan. Kebohongan adalah ucapan yang tidak sesuai dengan keadaan/tindakan yang sebenarnya. Keadaan/tindakan mendahului ucapan, bukan sebaliknya, kecuali kalau niat untuk melakukan suatu tindakan sengaja disembunyikan.  Kebohongan adalah kalau kegagalan, misal dalam menyelesaikan kasus Gayus atau skandal Century, diakui sebagai keberhasilan.

    Bagi pemerintah, kebohongan merupakan suatu perbuatan disengaja yang sangat tercela karena menyangkut integritas, kredibilitas dan kehormatan seseorang. Pemerintah resah karena dituduh telah melakukan banyak kebohongan kepada rakyatnya. Bagi pemerintah, tuduhan tersebut merupakan, meminjam istilah Ketua MK Mahfud MD, proses demoralisasi.

    Kedua, selain soal bahasa, hal lain yang membuat pemerintah resah adalah karena konon para tokoh lintas agama tersebut berjanji akan mengajak umat untuk melawan kebohongan yang dilakukan oleh (pemerintahan) SBY. Artinya, paling tidak dalam benak pemerintah, akan ada mobilisasi massa yang bertujuan untuk memerangi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada publik.

    Nampaknya pemerintah khawatir proses demoralisasi terhadap pemerintah dan ajakan kepada umat tersebut akan dimanfaatkan oleh sejumlah politisi dan jenderal purnawirawan yang sudah tidak sabar lagi untuk melihat Presiden SBY dilengserkan sebelum masa jabatannya berakhir. Itulah sebabnya Presiden SBY segera mengirim Daniel Sparringa, staf khusus bidang komunikasi politik, untuk melakukan komunikasi politik dengan para tokoh agama tersebut.

    Ketiga, kehadiran para aktivis LSM di kantor PP Muhammadiyah yang menyampaikan 18 kebohongan pemerintah (Detik.Com, 10/01/2011) tersebut nampaknya telah mengundang kecurigaan pemerintah. Skenario macam apa di balik kerjasama antara tokoh lintas agama dan para aktivis tersebut? Benarkah 18 kebohongan yang disampaikan oleh para aktivis tersebut merupakan pernyataan murni dan bulat dari sembilan tokoh lintas agama yang hadir dalam pertemuan tersebut?

    Keempat, barangkali yang membuat Presiden SBY merasa sangat terpukul adalah karena tuduhan  kebohongan yang ditujukan kepadanya tersebut disampaikan oleh para tokoh agama, penjaga moral yang dipercaya oleh masyarakat dan tidak mungkin bermain-main dengan ucapan mereka.

    Kalau seruan bohong itu disampaikan oleh para aktivis LSM yang sedang berdemo, itu sudah lumrah dan karenanya pemerintah tidak resah. Pemerintah juga tidak resah ketika tahun lalu para aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan kelompok petisi 28 menuntut Presiden SBY untuk mundur.

    Demikian pula pemerintah tidak merasa resah ketika 25 Agustus 2010 lalu sejumlah Jenderal purnawirawan menyampaikan keresahan serupa yang disampaikan oleh para tokoh lintas agama dan meminta Ketua MPR Taufik Kiemas untuk menggelar Sidang Istimewa MPR apabila presiden terus menerus mengingkari UUD 1945 (asli).

    Tetapi nampak secara jelas pemerintah tak mampu lagi menutupi kegelisahannya ketika mendengar berita tentang pernyataan sembilan tokoh lintas agama bahwa (pemerintahan) SBY telah melakukan banyak kebohongan kepada rakyatnya. Komunikasi politik dan dialog pun lalu digelar untuk mencegah meluasnya konflik terbuka antara pemerintah dan para tokoh lintas agama.

    Pernyataan yang Belum Bulat?

    Dari hasil komunikasi politik yang dilakukan oleh Daniel Sparringa dengan sejumlah tokoh lintas agama akhirnya ditemukan sejumlah fakta, antara lain bahwa pernyataan tentang 18 kebohongan yang konon disampaikan oleh sejumlah aktivis LSM yang tergabung dalam GIB tersebut masih berbentuk draf dan belum ditandatangani oleh sembilan tokoh lintas agama.

    Pemerintah juga merasa lega ketika salah seorang tokoh lintas agama, Franz Magnis Suseno, menyampaikan klarifikasi bahwa para tokoh lintas agama tidak bermaksud mengatakan bahwa Presiden SBY telah berbohong.

    Selain itu, ketegangan antara pemerintah dan tokoh lintas agama semakin mencair ketika para tokoh lintas agama “meralat” pernyataan tentang 18 kebohongan pemerintah tersebut menjadi tujuh pernyataan sikap para tokoh lintas agama yang dibacakan secara langsung dalam pertemuan mereka dengan pemerintah pada tanggal 17 Januari 2011 malam hari.

    Benarkah Sikap Tokoh Lintas Agama Melunak?

    Adalah menarik untuk melihat tujuh butir pernyataan para tokoh lintas agama yang disampaikan kepada pemerintahan SBY-Boediono karena bagaimanapun dialog-dialog yang akan dilakukan oleh pemerintah dan tokoh lintas agama harus mengacu pada butir-butir pernyataan tersebut. Butir pertama merupakan pernyataan syukur karena setelah 66 tahun merdeka NKRI masih bisa bertahan utuh, walaupun harus diakui bahwa belum semua warganya menikmati kemerdekaan yang utuh.

    Mengacu pada cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tertulis dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 45, yakni kemerdekaan sejati yang mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi setiap anak bangsa, butir kedua menggarisbawahi masih terjadinya kekerasan atas nama agama dan kelompok terhadap umat beragama dan berkeyakinan, terhadap kebebasan berpendapat dan insan pers yang masih tampak dibiarkan oleh negara.

    Dalam hal ini saya kira pemerintah harus menjelaskan mengapa kekerasan atas nama agama dan kelompok tersebut masih terus terjadi dan, ini mungkin yang terpenting, masih tampak dibiarkan terjadi.

    Dalam jangka panjang pemerintah mungkin sulit untuk mencegah terjadinya kekerasan dimaksud, tetapi pemerintah harus menjamin bahwa kekerasan tersebut tidak akan dibiarkan terjadi dan frekuensi kejadiannya harus semakin menurun. Barangkali tantangan yang tidak mudah diatasi oleh pemerintah adalah terkait dengan praktik-praktik ajaran sesat yang meresahkan masyarakat di sekitarnya.

    Tetapi saya percaya dengan bantuan dan dukungan penuh dari para tokoh lintas agama pemerintah pasti akan mampu mengatasinya. Hal lain yang ingin saya tambahkan di sini adalah tentunya pemerintah juga tidak boleh membiarkan terjadinya kekerasan-kekerasan lain yang tidak disebutkan dalam pernyataan tokoh lintas agama tersebut.

    Butir ketiga pernyataan tokoh lintas agama menyampaikan, antara lain yang pokok adalah, masih banyaknya rakyat miskin yang tidak mendapatkan layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang memadai dari pemerintah sehingga banyak yang meninggal dunia dan putus sekolah.

    Di sini secara tidak langsung tokoh lintas agama bermaksud mengingatkan pemerintah agar pertambahan atau penurunan kemiskinan jangan hanya dilihat dari angka prosentase, tetapi juga dilihat dari angka absolut jumlah orang miskin. Jangan hanya melihat orang miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga orang miskin yang berada di atas garis kemiskinan yang setiap saat rentan berubah menjadi berada di bawah garis kemiskinan.

    Dalam konteks inilah kita bisa memahami mengapa jumlah orang miskin yang menerima layanan bantuan beras untuk rakyat miskin (70 juta) dan jumlah orang miskin yang menerima layanan jaminan kesehatan masyarakat (76, 4 juta) lebih banyak dari jumlah orang miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (31,02 juta).

    Mengenai masalah banyaknya orang miskin yang meninggal karena kelaparan atau karena tidak mendapatkan layanan kesehatan gawat darurat dari rumah sakit, saya kira Kementerian Kesehatan atau unit pemerintah lainnya yang menanganinya seharusnya melakukan monitoring, sosialisasi dan tindakan-tindakan preventif agar supaya jumlah kasus-kasus tersebut dapat dikurangi.

    Barangkali dapat juga dipertimbangkan untuk mendirikan semacam rumah-rumah pengaduan yang selain menerima pengaduan dari masyarakat tentang kasus tersebut juga dapat memberikan jasa konsultasi tentang layanan kesehatan pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin.

    Dalam hal ini diharapkan anggota badan pekerja tokoh lintas agama dapat berpartisipasi untuk menyampaikan data dan informasi dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin. Kecuali kalau mereka mempunyai misi dan agenda kerja lain yang lebih penting dan mendesak.

    Dalam butir keempat tokoh lintas agama menggarisbawahi pendapat banyak ahli ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi saat ini bertentangan dengan amanat pembukaan dan batang tubuh UUD. Sumber daya alam belum dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan perusakan terhadap lingkungan hidup terus terjadi.

    Dari sekian banyak kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-Boediono yang ada saat ini saya yakin yang dimaksud oleh tokoh lintas agama adalah kebijakan ekonomi neoliberal yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat jelata sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Saya kira merupakan hal yang masih dapat diperdebatkan tentang sejauhmana Indonesia saat ini telah menerapkan ekonomi pasar bebas.

    Dalam beberapa kali kesempatan kita mendengar pernyataan dari beberapa pengamat ekonomi kita bahwa Indonesia bahkan lebih liberal dibandingkan dengan Amerika Serikat yang notabene merupakan negara yang paling vokal dalam mengkampanyekan ekonomi pasar bebas.

    Namun Index of Economic Freedom 2010 yang disusun oleh lembaga think-thank Heritage Foundation dan The Wall Street Journal menempatkan Indonesia pada peringkat ke-116 dari seluruh negara di dunia, sementara Amerika Serikat berada pada peringkat ke-9.

    Meskipun demikian, lagi-lagi keprihatinan yang disampaikan oleh tokoh lintas agama tentang bencana bagi rakyat yang ditimbulkan dari penerapan ekonomi pasar bebas dan keberpihakan pembangunan pada segelintir orang kaya adalah fakta yang tak terbantahkan yang menuntut penyelesaian. Bahkan meskipun indikator statistik telah memperlihatkan kinerja yang lebih baik.

    Butir kelima pernyataan tokoh lintas agama menyatakan bahwa meskipun konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum tetapi dalam pelaksanaannya hukum ternyata masih bisa dibeli dengan uang. Perang melawan korupsi hanya akan berhasil apabila prinsip pembuktian terbalik diterapkan secara penuh.

    Saya kira dalam hal ini pemerintah harus menyampaikan penjelasan secara jujur kepada publik tentang kompleksitas permasalahan korupsi, termasuk penanganannya, dan apa strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan korupsi yang telah menggurita dan saling mengkait tersebut.

    Harus diakui bahwa perang melawan korupsi memang membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin tidak akan pernah selesai. Meskipun demikian pemerintah, unit-unit lembaga penegak hukum dan unit-unit pemerintah lainnya, harus menyampaikan time-frame dan indikator kinerja yang jelas dan secara berkala menyampaikan laporan akuntabilitas kinerjanya kepada publik.

    Mengenai penerapan prinsip pembuktian terbalik, meskipun masih ada pro-kontra, hal tersebut memang bisa menangkap lebih banyak koruptor secara lebih cepat. Sayangnya hingga kini pembuktian terbalik masih dibiarkan terus-menerus hanya sebagai wacana. Kalau kita serius dalam pemberantasan korupsi semestinya RUU Pembuktian Terbalik yang pernah diajukan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur harus segera kita tindaklanjuti.

    Satu hal yang perlu saya ingatkan terkait dengan kalimat terakhir dalam butir 5 adalah hendaknya kita jangan berharap secara berlebihan bahwa penerapan prinsip pembuktian terbalik akan dapat menuntaskan perang melawan korupsi. Karena para koruptor akan selalu memikirkan cara-cara lain yang lebih efektif untuk menghilangkan jejak korupsinya.

    Butir keenam menyatakan bahwa pemerintah tidak memberi perhatian memadai terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, pemerintah tidak mampu dan tidak menunjukkan niat untuk membela begitu banyak buruh migran yang mendapat perlakuan buruk di berbagai negara. Padahal pembukaan UUD 45 mewajibkan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

    Pada umumnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat terjadi di masa pemerintahan Orde Baru, antara lain kasus Trisakti dan Semanggi, tragedi 27 Juli, penghilangan paksa aktivis 1997-1998, DOM Aceh, dan kasus 1965-1966. Lamanya waktu kejadian dan banyaknya para korban dan pelaku yang terlibat merupakan faktor penghambat utama mengapa kasus-kasus tersebut sulit diteruskan ke pengadilan.

    Meskipun demikian, memang benar seharusnya pemerintah di era reformasi memberi perhatian yang memadai terhadap korban pelanggaran HAM tersebut. Permasalahannya, sejauhmana dan dalam bentuk apa perhatian pemerintah tersebut harus diberikan kepada para korban? Saya percaya para tokoh lintas agama pasti dapat memberikan masukan yang berharga kepada pemerintah.

    Perihal minimnya upaya pemerintah untuk membela para buruh migran yang mendapatkan perlakuan buruk, menurut saya, pemerintah seharusnya merespon dengan memberikan penjelasan secara transparan sejauhmana perlakuan buruk terhadap buruh migran tersebut telah dibelanya dan mengapa pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan pembelaan sebagaimana yang diharapkan, misalnya, oleh Migrant Care.

    Sekali lagi saya ingin menambahkan bahwa pemerintah juga semestinya melindungi nasib para buruh kita di dalam negeri, antara lain melalui upaya penetapan upah minimum yang lebih baik dan upaya pembelaan terhadap para buruh yang mendapatkan perlakuan buruk dari perusahaannya.

    Butir ke tujuh yang merupakan butir terakhir dari pernyataan tokoh lintas agama menegaskan bahwa kenyataan yang telah disampaikan pada butir-butir sebelumnya adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD 45. Oleh sebab itu kita harus mendesak pemerintah untuk menghentikan pengingkaran itu. Apabila pemerintah menolak atau mengabaikan desakan tersebut, berarti pemerintah melakukan kebohongan publik.

    Ada beberapa hal yang menarik dalam butir terakhir pernyataan tokoh lintas agama tersebut.  Pertama, apabila benar pernyataan tokoh lintas agama bahwa pemerintah telah mengingkari, melanggar atau mengkhianati amanat UUD 45, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk menuju ke arah pemakzulan. Secara terpisah Syafii Maarif pernah secara tegas mengatakan bahwa kebijakan pemerintah saat ini yang cenderung pada neoliberalisme (pasar bebas yang tidak terkendali) adalah sebuah pengkhianatan yang harus cepat dihentikan.

    Walaupun salah salah satu tokoh lintas agama Franz Magnis Suseno mengingatkan para pengkritik pemerintah yang sering menggunakan wacana neoliberalisme sebagai alat pemukul agar berhati-hati memahami dan mencermati kompleksitas permasalahan yang terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintah tersebut.

    Terkait dengan isu upaya pemakzulan atau kemungkinan tokoh lintas agama ditunggangi oleh kelompok tertentu secara tegas telah dibantah oleh para tokoh lintas agama. Meskipun awal tahun 2010 lalu para aktivis GIB, organisasi yang mendukung dan bekerjasama dengan gerakan tokoh lintas agama, pernah menuntut Presiden SBY untuk mundur. Sebagaimana kita ketahui, GIB dimotori antara lain oleh Adhie Massardi, Ray Rangkuti, Yudi Latif, dan Efendi Gazali.

    Kedua, kalau kita cermati pernyataan butir 1 sampai 6 yang disampaikan oleh tokoh lintas agama nampaknya sebagian besar dari hal-hal yang disebut sebagai “pengingkaran terhadap UUD 45″ tersebut sebenarnya lebih merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai cita-cita sebagaimana tersebut dalam UUD 45, perbedaan pandangan ideologi, atau perbedaan penafsiran terhadap amanat UUD 45 antara pemerintah dan tokoh lintas agama.

    Kalau memang demikian, barangkali sejak rezim Presiden Soekarno sampai rezim Presiden Megawati belum ada satu rezim pun di Indonesia yang telah berhasil bebas dari “pengingkaran terhadap UUD 45″.

    Lalu, mengapa tokoh lintas agama memilih kata “pengingkaran terhadap UUD 45″ yang lebih bersifat provokatif yang notabene merupakan bahasa politik, dan bukan bahasa yang biasa-biasa saja yang mudah dicerna oleh publik seperti “masalah-masalah serius yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah”? Apakah karena pilihan kata tersebut mengandung makna persoalan yang substantif, atau sekadar untuk menarik perhatian publik?

    Ketiga, pada kalimat terakhir butir 7 disebutkan bahwa jika pemerintah menolak atau mengabaikan desakan (tokoh lintas agama) untuk segera mengakhiri 6 butir “pengingkaran terhadap UUD 45″ sebagaimana tersebut di atas, berarti pemerintah melakukan kebohongan publik. Kalimat pengandaian tersebut dapat pula dimaknai bahwa kalau pemerintah bersedia menerima desakan tersebut, berarti pemerintah tidak melakukan kebohongan publik.

    Terlepas apakah pada saat perumusan pernyataan tersebut para tokoh lintas agama dipengaruhi oleh suasana pro-kontra di masyarakat yang cukup menegangkan dan pertimbangan bahwa pernyataan tersebut akan dibacakan secara langsung di hadapan Presiden SBY dan para anggota kabinetnya di Istana Negara, bagi saya pernyataan tersebut merupakan sikap yang lebih melunak dari para tokoh lintas agama, terutama bila dibandingkan dengan pernyataan mereka sebelumnya tentang 18 kebohongan pemerintahan SBY

    Hal lain yang menarik adalah jika pada pernyataan sebelumnya yang disampaikan di kantor PP Muhammadiyah lebih ditekankan pada butir-butir kebohongan pemerintah, dimana sebagian besar disebutkan secara eksplisit merupakan kebohongan Presiden SBY, pada pernyataan tokoh lintas agama yang dibacakan di Istana Negara lebih ditekankan pada butir-butir pengingkaran terhadap UUD 45, walaupun butir 1 dan butir 3 tidak disebutkan secara eksplisit keterkaitannya dengan UUD 45.

    Selain itu, jika pernyataan 18 kebohongan pemerintahan SBY nampaknya telah berhasil “menampar” Presiden SBY, maka kalimat pengandaian tentang kebohongan pemerintah tersebut di atas dan pernyataan tokoh lintas agama bahwa mereka tidak bermaksud mengatakan Presiden SBY berbohong secara tidak sengaja telah “mempermalukan” para tokoh lintas agama itu sendiri.

    Dapatkah Dialog Menjadi Solusi?

    Setelah konflik antara pemerintahan Presiden SBY dan tokoh lintas agama telah memasuki ruang publik, lalu apa yang harus mereka lakukan? Ketika konflik muncul biasanya komunikasi, dialog, atau diplomasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikannya. Dalam dialog biasanya ada proses klarifikasi untuk meluruskan kemungkinan kesalahpahaman dan mungkin dilanjutkan dengan penandatanganan beberapa kesepakatan atau kerjasama yang harus dipatuhi atau ditindaklanjuti oleh kedua pihak.

    Sejauh ini kita sama sekali belum melihat adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh Presiden SBY dan para tokoh lintas agama. Sementara sejumlah aksi para aktivis GIB telah dilakukan untuk mencari simpati dan menarik perhatian publik.

    Dialog bisa saja gagal mencapai tujuan karena kandas di tengah jalan. Kepentingan ego, ketidakjujuran, dan perbedaan latar belakang pendidikan biasanya merupakan faktor utama yang dapat menghambat upaya untuk menemukan titik temu di antara kedua pihak. Untuk berdiskusi tentang masalah-masalah kebijakan politik, ekonomi dan hukum pasti tidak akan efektif kalau dilakukan oleh Presiden SBY dan para tokoh lintas agama.

    Dalam hal ini saya menyarankan agar kelompok badan pekerja tokoh lintas agama dapat melakukan diskusi dengan mereka yang mewakili pemerintah sesuai dengan bidang dan kompetensinya.

    Selain itu, diskusi atau dialog yang mereka lakukan tidak akan mampu meredam konflik apabila dialog tersebut tidak menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mengikat kedua pihak, termasuk pengenaan sanksi apabila dilakukan pelanggaran. Saya menyarankan agar semua hasil kesepakatan tersebut juga disampaikan kepada publik.

    Maksud saya, agar masyarakat dapat berperan sebagai saksi dan sekaligus dapat mengawasi pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak. Kita tunggu saja apakah dialog antara pemerintah dan tokoh lintas agama akan menghasilkan sejumlah kesepakatan atau berujung pada jalan buntu. Hasil dari dialog yang mereka lakukan akan menentukan apakah konflik akan dapat dihentikan atau berlanjut dalam eskalasi yang mungkin lebih mencekam.

    Akankah Konflik Berubah Menjadi Bola Salju?

    Konflik yang kita saksikan antara para tokoh lintas agama dan Presiden SBY tersebut telah mendorong saya untuk memberikan beberapa catatan sebagai berikut.

    Pertama, pemerintah resah karena para tokoh lintas agama resah. Padahal apa yang mereka resahkan tersebut sesungguhnya bukanlah suatu kondisi yang sudah sangat gawat bagi kelangsungan hidup bangsa sebagaimana yang mereka bayangkan, atau bukanlah merupakan substansi permasalahan yang sebenarnya.

    Kedua, konflik terbuka yang seharusnya tidak perlu terjadi tersebut patut disesalkan karena dilakukan oleh para tokoh dan pemimpin kita yang seharusnya memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa berharap supaya semua kelompok masyarakat kita yang berbeda suku, strata, budaya dan agama bisa hidup rukun berdampingan kalau sikap dan perilaku para tokoh dan pemimpin kita tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan.

    Ketiga, apabila tidak dapat dikendalikan secara efektif, eskalasi konflik yang melibatkan para tokoh dan pemimpin kita tersebut dapat berkembang menjadi bola salju yang dapat meruntuhkan sendi-sendi tatanan kenegaraan dan demokrasi kita yang telah dengan susah payah kita bangun dan pelihara.

    Menurut duo “Faisal dan Chatib” Basri, tahun 2011 adalah kesempatan emas bagi Indonesia. Kita tentu tidak ingin lagi menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut dengan membuang-buang waktu dan energi kita secara percuma untuk mengatasi kegaduhan politik yang penuh dengan intrik, sebagaimana yang terjadi pada tahun sebelumnya.

    Diperlukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang efektif untuk secara cepat menghentikan kegaduhan politik yang akan terjadi pada tahun ini yang, menurut seorang pengamat politik, mungkin akan lebih ganas dari tahun sebelumnya. Sebelum terlambat, kita harus segera menghentikan suara gaduh yang ditimbulkan oleh “nyanyian kebohongan” para tokoh dan pemimpin kita.


    http://id.berita.yahoo.com/angie-2-kali-sehari-minta-cerai-ke-adjie-203752550.html

    Angie 2 Kali Sehari Minta Cerai ke Adjie

    TRIBUNnews.com – 18.02.2012 04.00, 22 jam yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Perseteruan keluarga pasangan anggota DPR mendiang Adjie Massaid dan Angelina Sondakh kian terbuka. Linda Djalil, kakak Adjie, mengemukakan saking kerasnya konflik rumah tangga mereka, Angie berkali-kali meminta cerai kepada suaminya, beberapa waktu sebelum Adjie meninggal 5 Feruari tahun lalu.

    Linda menuturkan, Angelina Sondakh atau akrab disapa Angie telah berkali-kali menuntut cerai. Angie sendirilah menghubungi Linda dan menuturkan keinginan tersebut. “Tiap hari dia (Angie) telepon saya. Dia bilang mau cerai dengan Adjie. Dia bilang sudah tidak sanggup,” ucap Linda ditemui di kantor pengacara Elza Syarief, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2).

    Adjie pun, kata Linda, pernah menghubunginya. Saat itu, Adjie menuturkan rumah tangganya sedang dilanda prahara. Hampir setiap hari, dari mau tidur dan bangun, Angie menuntut bercerai kepada Adjie. “Adjie sempat menghubungi saya. Sebelum tidur dan bangun dia (Angie) minta cerai, Angie sering marah-marah kepada Adjie,” ucap Linda.

    Angelina Sondakh memilih diam saat isu keretakan rumah tangganya, hari-hari terakhir sebelum Adjie Massaid meninggal, 5 Februari 2011. Melalui sahabatnya, Kahfi Siregar, Angie mengaku tak tertarik mengomentari hal yang sifatnya pribadi. Kahfi saat dikonfirmasi mengatakan, apa yang diberitakan sekarang ini, Angelina tidak akan membantahnya.

    “Tidak. Angie tidak tertarik ngomongin soal-soal yang sifatnya pribadi. Tidak etis membicarakan orang yang sudah meninggal,” kata Kahfi, mengutip pernyataan Angie. Kahfi yang merupakan fungsionaris DPP Partai Demokrat mengatakan Angie tidak akan mengomentari berita terkait pemberitaan yang mengungkap Angie sempat ingin bercerai dengan Adjie Massaid, termasuk pemberitaan Tribunnews.com.

    Suasana rumah tangga Adjie dan Angie memang benar-benar memanas saat itu. Mereka sering ribut. Namun Linda sering membela Angie, adik iparnya. Bahkan, Linda sempat melampiaskan amarahnya kepada Adjie, adik tirinya, satu ayah beda ibu.

    Segala keributan antara Angie dan Adjie saya nggak pernah membela Adjie. Justru saya memarahi dia. Saya maki habis dia. Dia hanya diam dan menitikkan air mata,” ucap Linda. Namun, sekarang Linda tidak lagi membela Putri Indonesia 2001 yang berstatus tersangka kasus suap Wisma Atlet.

    Menghadapi badai yang menerjang rumah tangganya, Adjie Massaid berusaha mempertahankan agar Angie tidak sampai menuntut bercerai. Adjie berusaha berbuat baik kepada Angie. Bahkan, ia berencana memberikan berlian. Sayangnya, berlian terlalu mahal. Adjie tidak punya uang yang pas untuk membelinya. Maklum, gajinya tidak mencukupi untuk membeli berlian itu.

    “Aku kasih berlian, tapi gimana yah gajiku pas-pasan. Ya sudah dibelikan Hermes saja,” kata Elza Syarief menuturkan kembali ucapan Adjie semasa hidupnya. Elza geram kepada Angie karena pada sidang sebelumnya, sebagai saksi dia dianggap bersaksi dusta untuk terdakwa Muhammad Nazaruddin.

    Upaya tersebut berhasil. Januari 2011, tahun lalu, kurang lebih sebulan sebelum dia meninggal, Elza mendapatkan telepon dari Adjie. Dalam pembicaraan di telepon, Adjie mengatakan kepada Elza, sudah ada perjanjian damai antara pasangan suami-istri, yang sama-sama anggota DPR RI dari Partai Demokrat.

    Sayangnya, upaya itu tidak bertahan lam. Angie tetap ingin bercerai. Namun, Adjie sempat menahannya untuk bercerai. Maklum, Adjie saat itu, tidak ingin rumah tangganya gagal untuk kali kedua, setelah bercerai dengan Reza Artamevia. “Sempat mau tuh, mau bercerai. Tapi masih ditahan-tahan. Adjie nggak mau stres. Kirain sudah kelar ternyata belum,” tandasnya Elza.

    Adjie berusaha menjaga keutuhan rumah tangga demi citra karena waktu itu dia digadang-gadang menjadi calon manajer Timnas PSSI U-23. Jabatan itu sempat mampir ke tangan Ajdie, sebelum dia meninggal, diduga terserang jantung usai bermain bola.

     
  • Virtual Chitchatting 4:25 AM on 2012/02/20 Permalink  

    Available Now in Jakarta! Hired Guns to Eliminate Anyone Necessary Permanently, Promptly, and Messy

    The Advertiser: S3ra Sutan Rajo Ali
    Auction and offer promo time starts in Jakarta, 19 February 2012

    Tags and Keywords:
    john kei, in the name of private security, propam keamanan swakarsa: FPI, FBR

    1. Forum Betawi Rempug, FBR. Contact: Lutfi Hakim
    2. Front Pembela Islam, FPI. Contact: Muhammad Rizieq.
    3. Laskar Jayakarta. Contact: Oding Djunaidi.
    4. Pemuda Pancasila, PP. Contact: Japto Soerjosoemarno.
    5. Angkatan Muda Kei. Contact: Refra Jhon Kei.
    6. Haji Lulung. Contact: Abraham Lulung.
    200908281321 Jakarta prominent mass organization and ethnic groups
    20100913 JHON KEI; Sosok Preman Asal Maluku
    20101115 Geng Reman Van Jakarta
    20110331 Petrus: Kisah Gelap Orba
    20110625 Jago, Preman dan Negara
    20110630 Biografi Preman-Preman Jogjakarta (1) Mas Joko: Pemberani Badran Yang Terkenal
    20110702 Biografi Preman-Preman Yogyakarta (2) Mas Kris: Preman Terban Berbasis Judi
    20110704 Biografi Preman-Preman Yogyakarta (3-habis) Mas Yono: Sosok Sang Preman Jalanan
    20111818 Kapolda Metro Jaya Kumpulkan Tujuh Ormas
    20120218 FPI, John Kei dan Grand Design untuk Dunia Per-premanan di Jakarta
    201202180134 Ini Kronologi Penangkapan John Kei
    20120218 Inilah Kronologi Penangkapan Jhon Kei Versi Adiknya
    20120218 Mengenal Lebih Dekat : JHON KEI; Sosok Preman Asal Maluku
    201202180922 Inilah Pembicaraan Ayung dan John Kei di Swiss-Belhotel
    201202181442 Pemerintah Dianggap Gagal Tertibkan Ormas Anarkis
    20120219 Ormas Kekerasan itu tak sekedar FPI. Mereka Jauh Lebih Berbahaya.


    http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/18/145567/Kelompok-John-Kei-Pernah-Obrak-Abrik-PN-Jaksel/1

    Kelompok John Kei Pernah Obrak-Abrik PN Jaksel.flv
    Kelompok John Kei Pernah Obrak-Abrik PN Jaksel
    Polhukam / Sabtu, 18 Februari 2012 17:10 WIB

    http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/18/145553/Saling-SMS-Sejumlah-Gepeng-Lolos-dari-Razia/3

    Polda Metro- Ada Bukti John Kei Terlibat Pembunuhan Bos Sanex.flv
    Polda Metro: Ada Bukti John Kei Terlibat Pembunuhan Bos Sanex
    Polhukam / Sabtu, 18 Februari 2012 13:03 WIB

    http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/19/145594/Keterlibatan-John-Kei-dalam-Pembunuhan-Ayung-Terekam-CCTV/1

    Keterlibatan John Kei dalam Pembunuhan Ayung Terekam CCTV
    Polhukam / Minggu, 19 Februari 2012 05:54 WIB

    http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/19/145606/Rekaman-CCTV-John-Kei-di-Hotel-Tempat-Bos-Ayung-Dibunuh/1

    Rekaman CCTV John Kei di Hotel Tempat Bos Ayung Dibunuh.flv
    Rekaman CCTV John Kei di Hotel Tempat Bos Ayung Dibunuh
    Polhukam / Minggu, 19 Februari 2012 10:30 WIB


    http://www.thejakartapost.com/news/2009/08/28/jakarta-prominent-mass-organization-and-ethnic-groups.html

    Jakarta prominent mass organization and ethnic groups

    JP/Rendi A. Witular and Andra Wisnu,  | Fri, 08/28/2009 1:21 PM

    Lutfi Hakim: JP/R. Berto Wedhatama

    Lutfi Hakim, Betawi Brotherhood Forum (FBR)

    Leader: Lutfi Hakim (33)

    Members: 300,000 in Greater Jakarta.

    Membership requirement: Betawi (native Jakartan) and Muslim. For other ethnicities, must have lived in Jakarta for at least three years.

    Funding: Donations from members and businesses.

    Activities: Provides “unofficial” security services to companies engaged in entertainment businesses, property, construction projects and business centers. FBR members can also be seen guarding disputed property, providing debt-collection services and clearing out land. Its top brass also run small-scale printing business. The group is often used to provide political support for the Jakarta bureaucracy and certain Islamic parties, as evidenced when it condemned opponents of the controversial pornography bill.

    History: Founded on July 29, 2001, the FBR was charged by its recently deceased chief patron Fadhloly El Muhir to create jobs for the Betawi ethnic group. However, it was mired in allegations of receiving backing from the military, the Jakarta administration and opponents of former president Abdurrahman “Gus Dur” Wahid. The groups were used as proxies to deal with Gus Dur’s grassroots Nadhlatul Ulama (NU) supporters from East Java, who threatened to flock to the capital to help keep Gus Dur in power. Lutfi denies the allegations, saying the FBR was set up merely to advocate for the revival of the long-marginalized Betawi.

    Notes: In March 2003, seven members of the group were jailed for attacking the head of the Urban Poor Consortium (an NGO focusing on urban development issues), Wardah Hafidz, near the office of the National Commission for Human Rights. Lutfi strongly opposes the stigma.

    Muhammad Rizieq: JP/Arief Suhardiman

    Muhammad Rizieq, Islam Defenders Front (FPI)

    Leader: Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab (71)

    Members: Less than 10,000 in Greater Jakarta.

    Membership requirement: Muslims who can read the Koran.

    Funding: Mostly donations from members, business activities of the group’s top brass.

    Activities: Mostly an ideological and political movement claiming to uphold Islamic law, implemented in the field through crackdowns on nightclubs, brothels and gambling dens, and leading more often than not to clashes and violence. Their targets include roadside vendors who stay open during the fasting month of Ramadan. Chairman of the Jakarta Association of Tourism, Recreation and Entertainment Adrian Maulete claims the association regularly pays the FPI to not raid its members’ clubs while operating.

    History: Founded on Aug. 17, 1998, the FPI is a splinter group of the Pamswakarsa civil guard formed by the military to support the Habibie regime. Through promoting violence, the FPI has earned the respect of hard-line Muslims, but often become disdained by society at large.

    Notes: The FPI’s litany of violence includes a bloody attack on members of the Alliance for the Freedom of Religion and Faith (AKKBB) in the National Monument park, Central Jakarta, on June 1, 2008. Group leader Habib Rizieq was sentenced to 18 months in prison for inciting the violence. He was released this July. FPI secretary-general Sobri Lubis says the FPI remains a force to be reckoned with, despite the recent police crackdown on its leaders, adding it will continue to “wipe out immoral practices” no matter how long it takes. “We have nothing against the food or water these nightclubs offer, but if they start selling women, provide gambling venues or drugs, then we will have to stand against them.”

    Oding Djunaidi: JP/Nurhayati

    Oding Djunaidi, Laskar Jayakarta (Jayakarta Warriors)

    Leader: Adj. Sr. Comr. Susilowadi, aka Bang Ilo (47)

    Members: 30,000 in Greater Jakarta.

    Membership requirement: All-inclusive, preference to native Jakartans.

    Funding: Mostly donations from members’ and leaders’ businesses.

    Activities: Laskar Jayakarta assists Jakarta residents, especially of Betawi ethnicity, get jobs. Nurturing close ties with the police, the group provides unofficial security services primarily to nightclubs, retailers, hotels and boarding houses in the Tamansari district of West Jakarta. The district, which covers the vicinity of Jl. Mangga Besar, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gadjah Mada and the Glodok business center, is Jakarta’s largest night entertainment center and accounts for 60 percent of the business. Laskar’s top officials are former members of Pemuda Pancasila youth organization, the military’s family forum (Forkabi) and the FBR.

    History: As a newcomer in the industry, it was not until 2007 that Laskar Jayakarta became widely known, when it supported Comr. Gen. (ret) Adang Daradjatun, the former National Police deputy chief, in his 2007 bid to be Jakarta governor. Laskar split from the Betawi Community Union (PMB) in 2004.

    Notes: The group’s structure is loosely reminiscent of many of today’s Jakarta-based groups. Laskar Jayakarta is a proxy nurtured by the police to help maintain order in Jakarta’s night entertainment hub and prevent ethnic clashes. “Bang Ilo himself ordered us to control our members’ behavior to keep in line with the law,” says Oding, the head of the group’s Tamansari branch in Central Jakarta.

    Japto Soerjosoemarno: JP/Ricky Yudhistira

    Japto Soerjosoemarno, Pancasila Youth

    Leader: Japto Soelistyo Soerjosoemarno (59)

    Members: Less than 100,000 in Greater Jakarta.

    Membership requirement: All ethnicities and religions.

    Funding: Mostly donations from members, business activities of the group’s top brass.

    Activities: Security services and debt collection are the major income earner of the group, as well as land clearing for businesses.

    History: Pancasila Youth was established on Oct. 28, 1959, by former legendary military commander Abdul Haris Nasution, with the sole aim of confronting the communist threat. However, after 1978, it evolved with the backing of the Soeharto regime and the Golkar Party, which used it to mobilize youth support during general elections. The Pancasila Youth was allegedly involved in the July 27, 1996, riot and the bloody sectarian violence in Ambon, Maluku, in 2000.

    Notes: Along with the Soeharto downfall in 1998, Pancasila Youth lost its political and security clout, which finally led in late 2003 to Yorris Raweyai, its most influential figure and financier, falling out with Japto over the latter’s decision to set up the Patriot Party, the political wing of the Pancasila Youth. Yorris remains with Golkar and became legislator for the party, while the Patriot Party failed to get any legislative seat. With funding, notably from Yorris, drying up, most of the group’s members now moonlight with other mass organizations, including the FBR, the FPI and Laskar Jayakarta. According to Yorris, Pancasila Youth is now focusing on recruiting university students, intellectuals and the middle class to help keep the group afloat. Japto’s youngest son, Jedidiah Shenazar, is being groomed to take over his father’s work.

    Jhon Kei: Media Indonesia/Faishol Taselan

    Jhon Kei, Eastern Indonesia factions

    Leaders: Herkules (East Timor group), Jhon Kei (Kei Island group in Maluku), Rony Syauta and Umar Kei (Indonesian Mollucans Youth Union, or PMB) and Ongen Sangaji (Ambon group in Maluku).

    Members: Each group is believed to have less than 1,000 members in Greater Jakarta, except the PMB, which has around 20,000.

    Membership requirement: Exclusive to ethnicity.

    Activities: Groups are engaged in intense rivalry with one another. In the case of the Maluku groups, not a single leader has united them. Both the East Timor and Maluku groups are competing to win orders for security services for disputed parties, business centers and properties. They are also the most efficient debt collectors employed by banks, financing companies and individuals, primarily through intimidation. They earn between 15 percent and 50 percent of the debt collected.

    Notes: – Herkules has since 2006 lost his lucrative empire in the Tanah Abang business center to Betawi native Haji Lulung. Herkules followers still maitain a loose grip on several small pockets in the Kota area of North Jakarta. Herkules is now engaged in the coal business, and spends time mostly in Kalimantan and Sumatra.

    • John Kei, a notorious gang leader, is serving a jail term in Surabaya for cutting the fingers of two of his cousins.
    • Ongen Sangaji is now an executive with the Hanura Party, founded by former military commander Gen. (ret) Wiranto.
    • Rony Syauta and Umar Kei are emerging as key players in the business. The group controls the largest Maluku group in East Jakarta. The PMB is now trying to unite all Maluku gangs, but to no avail thus far.

    Haji Lulung: JP/J. Adiguna

    Haji Lulung, Haji Lulung group

    Leader: Abraham Lunggana, aka Haji Lulung (48)

    Members: More than 2,000 in Tanah Abang alone.

    Membership requirement: Preference for native Jakartans. Other ethnic groups also welcome.

    Funding: Companies under Haji Lulung, donations from outsourced workers.

    Activities: Haji Lulung has a vast line of businesses, including security services, parking and waste management. Around 90 percent of such businesses in Tanah Abang, Southeast Asia’s largest textile and garment distribution area, is organized by Haji Lulung. Through his newly established law firm, Haji Lulung & Associates, a debt-collection business is now in the pipeline. Haji Lulung’s tentacles also take in security services for shopping centers in the vicinity of Hotel Indonesia in Central Jakarta, Senayan in South Jakarta, Taman Ismail Marzuki in Central Jakarta, the Aldira shopping center in East Jakarta, Tarakan Hospital, Cengkareng Hospital, Fatmawati Hospital and the Bogor Mental Hospital.

    History: Assisted primarily by law enforcers and the Jakarta administration, Haji Lulung’s luck started to turn in 2000 when he supplied workers for the construction of the Metro bridge in the Tanah Abang shopping compound. His rise is also attributed to the need for opposition against former president Abdurrahman “Gus Dur” Wahid in creating a proxy Betawi-based group to confront the threat of Gus Dur’s incoming grass-roots supporters from East Java in 2001. Since then, without spilling much blood, Haji Lulung has gradually expelled the notorious godfather Herkules from Tanah Abang for good in 2006.

    Notes: Haji Lulung is now a city councilor for the United Development Party (PPP).


    http://bpn16.wordpress.com/2010/09/13/jhon-kei-sosok-preman-asal-maluku/

    JHON KEI; Sosok Preman Asal Maluku

    Posted on September 13, 2010

    Jhon Refra Kei atau yang biasa disebut Jhon Kei, 40, tokoh pemuda asal Maluku yang lekat dengan dunia kekerasan di Ibukota. Namanya semakin berkibar ketika tokoh pemuda asal Maluku Utara pula, Basri Sangaji meninggal dalam suatu pembunuhan sadis di hotel Kebayoran Inn di Jakarta Selatan pada 12 Oktober 2004 lalu

    Padahal dua nama tokoh pemuda itu seperti saling bersaing demi mendapatkan nama lebih besar. Dengan kematian Basri, nama Jhon Key seperti tanpa saingan. Ia bersama kelompoknya seperti momok menakutkan bagi warga di Jakarta.

    Untuk diketahui, Jhon Kei merupakan pimpinan dari sebuah himpunan para pemuda Ambon asal Pulau Kei di Maluku Tenggara. Mereka berhimpun pasca-kerusuhan di Tual, Pulau Kei pada Mei 2000 lalu. Nama resmi himpunan pemuda itu Angkatan Muda Kei (AMKEI) dengan Jhon Kei sebagai pimpinan. Ia bahkan mengklaim kalau anggota AMKEI mencapai 12 ribu orang.

    Lewat organisasi itu, Jhon mulai mengelola bisnisnya sebagai debt collector alias penagih utang. Usaha jasa penagihan utang semakin laris ketika kelompok penagih utang yang lain, yang ditenggarai pimpinannya adalah Basri Sangaji tewas terbunuh. Para ’klien’ kelompok Basri Sangaji mengalihkan ordernya ke kelompok Jhon Kei. Aroma menyengat yang timbul di belakang pembunuhan itu adalah persaingan antara dua kelompok penagih utang. Tudingan semakin menguat ketika di pengadilan terbukti pelaku pembunuhan itu tak lain adalah beberapa anak buah Jhon Kei.

    Bahkan pertumpahan darah besar-besaran hampir terjadi tatkala ratusan orang bersenjata parang, panah, pedang, golok, celurit saling berhadapan di Jalan Ampera Jaksel persis di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Maret 2005 lalu. Saat itu sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa pembunuhan Basri Sangaji. Beruntung 8 SSK Brimob Polda Metro Jaya bersenjata lengkap dapat mencegah terjadinya bentrokan itu.

    Sebenarnya pembunuhan terhadap Basri ini bukan tanpa pangkal, konon pembunuhan ini bermula dari bentrokan antara kelompok Basri dan kelompok Jhon Key di sebuah Diskotik Stadium di kawasan Taman Sari Jakarta Barat pada 2 Maret 2004 lalu. Saat itu kelompok Basri mendapat ’order’ untuk menjaga diskotik itu. Namun mendadak diserbu puluhan anak buah Jhon Kei Dalam aksi penyerbuan itu, dua anak buah Basri yang menjadi petugas security di diskotik tersebut tewas dan belasan terluka.

    Polisi bertindak cepat, beberapa pelaku pembunuhan ditangkap dan ditahan. Kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun pada 8 Juni di tahun yang sama saat sidang mendengarkan saksi-saksi yang dihadiri puluhan anggota kelompok Basri dan Jhon Kei meletus bentrokan. Seorang anggota Jhon Kei yang bernama Walterus Refra Kei alias Semmy Kei terbunuh di ruang pengadilan PN Jakbar. Korban yang terbunuh itu justru kakak kandung Jhon Key, hal ini menjadi salah satu faktor pembunuhan terhadap Basri, selain persaingan bisnis juga ditunggangi dendam pribadi.

    Bukan itu saja, pada Juni 2007 aparat Polsek Tebet Jaksel juga pernah meminta keterangan Jhon Key menyusul bentrokan yang terjadi di depan kantor DPD PDI Perjuangan Jalan Tebet Raya No.46 Jaksel. Kabarnya bentrokan itu terkait penagihan utang yang dilakukan kelompok Jhon Key terhadap salah seorang kader PDI Perjuangan di kantor itu. Bukan itu saja, di tahun yang sama kelompok ini juga pernah mengamuk di depan Diskotik Hailai Jakut hingga memecahkan kaca-kaca di sana tanpa sebab yang jelas.

    Sebuah sumber dari seseorang yang pernah berkecimpung di kalangan jasa penagihan utang menyebutkan, Jhon Kei dan kelompoknya meminta komisi 10 persen sampai 80 persen. Persentase dilihat dari besaran tagihan dan lama waktu penunggakan. ”Tapi setiap kelompok biasanya mengambil komisi dari kedua hal itu,” ujar sumber tersebut.

    Dijelaskannya, kalau kelompok John, Sangaji atau Hercules yang merupakan 3 Besar Debt Collector Ibukota biasanya baru melayani tagihan di atas Rp 500 juta. Menurutnya, jauh sebelum muncul dan merajalelanya ketiga kelompok itu, jasa penagihan utang terbesar dan paling disegani adalah kelompok pimpinan mantan gembong perampok Johny Sembiring, kelompoknya bubar saat Johny Sembiring dibunuh sekelompok orang di persimpangan Matraman Jakarta Timur tahun 1996 lalu.

    Kalau kelompok tiga besar itu biasa main besar dengan tagihan di atas Rp 500 juta’an, di bawah itu biasanya dialihkan ke kelompok yang lebih kecil. Persentase komisinya pun dilihat dari lamanya waktu nunggak, semakin lama utang tak terbayar maka semakin besar pula komisinya,” ungkap sumber itu lagi.

    Dibeberkannya, kalau utang yang ditagih itu masih di bawah satu tahun maka komisinya paling banter 20 persen. Tapi kalau utang yang ditagih sudah mencapai 10 tahun tak terbayar maka komisinya dapat mencapai 80 persen. ”Mekanismenya sama, kelompok penagih mendapatkan surat kuasa dari pemilik piutang, lalu kelompok itu bergerak mengintai pihak atau orang yang ditagih Pengintaian bisa makan waktu berminggu-minggu untuk mengetahui seluruh aktifitas orang yang akan ditagih itu. Mulai dari keluar rumah di pagi hari sampai puluang ke rumah lagi pada malam hari atau dini hari besoknya,” terangnya.

    Bahkan menurut sumber tersebut, kelompok penagih bisa menempatkan beberapa anggotanya secara menyamar hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di dekat rumah orang yang ditagih. ”Pokoknya perintahnya, dapatkan orang yang ditagih itu dengan cara apa pun,” ujarnya.

    Saat itulah kekerasan kerap muncul ketika orang yang dicari-carinya apalagi dalam waktu yang lama didapatkannya namun orang itu tak bersedia membayar utangnya dengan berbagai dalih. ”Dengan cara apa pun orang itu dipaksa membayar, kalau perlu culik anggota keluarganya dan menyita semua hartanya,” lontarnya.

    Dilanjutkannya, ketika penagihan berhasil walaupun dengan cara diecer alias dicicil, maka saat itu juga komisi diperoleh kelompok penagih. ”Misalnya total tagihan Rp 1 miliar dengan perjanjian komisi 50 persen, tapi dalam pertemuan pertama si tertagih baru dapat membayar Rp 100 juta, maka kelompok penagih langsung mengambil komisinya Rp 50 juta dan sisanya baru diserahkan kepada pemberi kuasa. Begitu seterusnya sampai lunas. Akhirnya walaupun si tertagih tak dapat melunasi maka kelompok penagih sudah memperoleh komisinya dari pembayaran-pembayaran sebelumnya,” terangnya agi.

    Dalam ’dunia persilatan’ Ibukota, khususnya dalam bisnis debt collector ini, kekerasan kerap muncul diantara sesama kelompok penagih utang. Ia mencontohkan pernah terjadi bentrokan berdarah di kawasan Jalan Kemang IV Jaksel pada pertengahan Mei 2002 silam, dimana kelompok Basri Sangaji saat itu sedang menagih seorang pengusaha di rumahnya di kawasan Kemang itu, mendadak sang pengusaha itu menghubungi Hercules yang biasa ’dipakainya’ untuk menagih utang pula. Akibatnya kedua kelompok itu berhadapan di Jalan Kemang IV itu sehingga terjadi bentrokan dan pembunuhan.

    ”Hercules sempat ditembak beberapa kali, tapi dia hanya luka-luka saja dan bibirnya terluka karena terserempet peluru. Dia sempat menjalani perawatan cukup lama di sebuah rumah sakit di kawasan Kebon Jeruk Jakbar. Beberapa anak buah Hercules juga terluka, tapi dari kelompok Basri seorang anak buahnya terbunuh dan beberapa juga terluka,” tutupnya.

    Selain jasa penagihan utang, kelompok Jhon Kei juga bergerak di bidang jasa pengawalan lahan dan tempat. Kelompok Jhon Kei semakin mendapatkan banyak ’klien’ tatkala Basri Sangaji tewas terbunuh dan anggota keloompoknya tercerai berai. Padahal Basri Sangaji bersama kelompoknya memiliki nama besar pula dimana Basri CS pernah dipercaya terpidana kasus pembobol Bank BNI, Adrian Waworunto untuk menarik aset-asetnya. Tersiar kabar, Jamal Sangaji yang masih adik sepupu Basri yang jari-jari tangannya tertebas senjata tajam dalam peristiwa pembunuhan Basri menggantikan posisi Basri sebagai pimpinan dengan dibantu adiknya Ongen Sangaji.

    Kelompok Jhon Kei pernah mendapat ’order’ untuk menjaga lahan kosong di kawasan perumahan Permata Buana, Kembangan Jakarta Barat. Namun dalam menjalankan ’tugas’ kelompok ini pernah mendapat serbuan dari kelompok Pendekar Banten yang merupakan bagian dari Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI).

    Sekedar diketahui, markas dan wilayah kerja mereka sebetulnya di Serang dan areal Provinsi Banten. Kepergian ratusan pendekar Banten itu ke Jakarta untuk menyerbu kelompok Jhon Kei pada 29 Mei 2005 ternyata di luar pengetahuan induk organisasinya. Kelompok penyerbu itu pun belum mengenal seluk-beluk Ibukota.

    Akibatnya, seorang anggota Pendekar Banten bernama Jauhari tewas terbunuh dalam bentrokan itu. Selain itu sembilan anggota Pendekar Banten terluka dan 13 mobil dirusak. 3 SSK Brimob PMJ dibantu aparat Polres Jakarta Barat berhasil mengusir kedua kelompok yang bertikai dari areal lahan seluas 5.500 meter persegi di Perum Permata Buana Blok L/4, Kembangan Utara Jakbar. Namun buntut dari kasus ini, Jhon Kei hanya dimintakan keterangannya saja. Sedangkan beberapa anak buah Jhon yang harus menjalani proses hukum dan mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya hingga kasusnya dilimpahkan ke kantor Kejati DKI beberapa bulan berikutnya.

    Sebuah sumber dari kalangan ini mengatakan kelompok penjaga lahan seperti kelompok Jhon Kei biasanya menempatkan anggotanya di lahan yang dipersengketakan. Besarnya honor disesuaikan dengan luasnya lahan, siapa pemiliknya, dan siapa lawan yang akan dihadapinya

    ”Semakin kuat lawan itu, semakin besar pula biaya pengamanannya. Kisaran nominal upahnya, bisa mencapai milyaran rupiah. Perjanjian honor atau upah dibuat antara pemilik lahan atau pihak yang mengklaim lahan itu milikya dengan pihak pengaman. Perjanjian itu bisa termasuk ongkos operasi sehari-hari bisa juga diluarnya, misalnya untuk sebuah lahan sengketa diperlukan 50 orang penjaga maka untuk logistik diperlukan Rp 100 ribu per orang per hari, maka harus disediakan Rp 5 juta/hari atau langsung Rp 150 juta untuk sebulan. Yang jelas upah untuk kepala rombongan atau komandannya lebih besar dari anggota biasa. Dana operasi itu di luar upah kesuksesan kerja atau succes fee yang biasanya dibayarkan ketika sengketa dimenangkan pihak pengorder,” paparnya.

    Selain pengamanan lahan sengketa, ada pula pengamanan asset yang diincar pihak lain maupun menjaga lokasi hiburan malam dari ancaman pengunjung yang membikin onar maupun ancaman pemerasan dengan dalih ’jasa pengamanan’ oleh kelompok lain, walau begitu tapi tetap saja mekanisme kerja dan pembayarannya sama dengan pengamanan lahan sengketa.

    Don Vito Timor  |  February 11, 2011 at 05:28 | Reply

    Kei boleh punya nama besar di kota jakarta… seperti halnya GODFATHER dari tanah Corleone.

    namun Kei harus rela membayar ratusan juta pada POLISI di tanah kelahirannya Maluku,demi keamanannya di tanah kelahirannya sendiri.

    HAH…!!

    ternyata di tanah kelahirannya,Kei hanya tikus yang takut diterkam oleh kucing liar…

    Tapi 1 yang gw acungkan jempol dari Kei…dia bertanggung jawab penuh pada para anak buahnya.siapapun yang menjadi tumbalnya,maka dia akan urus tumbal dia selama tumbal itu menjalankan hukuman dari kesalahan yang di lakukan para Panglimanya.


    http://orgawam.wordpress.com/2012/02/19/ormas-kekerasan-itu-tak-sekedar-fpi-mereka-jauh-lebih-berbahaya-dari-fpi/

    Ormas Kekerasan itu tak sekedar FPI. Mereka Jauh Lebih Berbahaya.

    by orgawam pada Februari 19, 2012

    Sejak marak berita tentang pembubaran ormas kekerasan dan/anarkhis, sontak semua pandangan menuju ke FPI (Front Pembela Islam). Kebetulan, atau memang sengaja dipass-kan, berita ini terjadi setelah penolakan massa terhadap FPI di Kalimantan Tengah.

    Namun benarkah  ormas kekerasan itu hanya FPI saja. Liputan di bawah secara tak sengaja terbaca ketika sedang mencari apa itu ormas kekerasan, dan .. John Kei. Ternyata .. ohh ternyata itu tak hanya sekedar FPI. Jauh lebih berbahaya. Ini seperti puncak gunung es .. atau krakatau. Ormas itu adalah para preman yang terorganisir, bekerja bak mafia italia. Bahkan sebagian telah masuk ke dalam sistem kenegaraan, menjadi anggota DPR yang terhormat.

    Jika FPI dibubarkan.. maka semua ormas itu juga harus dibubarkan, karena jauh lebih anarkhis, jauh lebih berbahaya. Ketika FPI menggunakan cara-cara kekerasan karena saking jengkelnya terhadap kemaksiatan yang dibiarkan (oleh aparat)., maka ormas2 kekerasan yg lain-lain itu pada umumnya justru memanfaatkan kemaksiatan itu sebagai lahannya.

    Untuk lebih jelasnya.. silakan simak dan simpulkan sendiri. Ini hanya di Jakarta. Bagaimana dengan kota anda?


    http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/15/INT/mbm.20101115.INT135105

    GENG REMAN VAN JAKARTA

    15 NOVEMBER 2010

    TANGANNYA menahan tusukan golok di perut. Ibu jarinya nyaris putus. Lima bacokan telah melukai kepalanya. Darah bercucuran di sekujur tubuh. “Saya lari ke atas,” kata Logo Vallenberg, pria 38 tahun asal Timor, mengenang pertikaian melawan geng preman atau geng reman lawannya, di sekitar Bumi Serpong Damai, Banten, April lalu. “Anak buah saya berkumpul di lantai tiga.”

    Pagi itu, Logo dan delapan anak buahnya menjaga kantor Koperasi Bosar Jaya, Ruko Golden Boulevard, BSD City, Banten. Mereka disewa pemilik koperasi, Burhanuddin Harahap. Mendapat warisan dari ayahnya, Baharudin Harahap, ia menguasai puluhan koperasi di berbagai kota, seperti Bandung, Semarang, Parung, Ciputat, dan Pamulang.

    Wafat pada akhir 2008, Baharudin meninggalkan banyak warisan buat keluarganya, antara lain aset delapan koperasi berbadan hukum, yang cabangnya tersebar di sejumlah kota. Pengadilan Agama Jakarta Timur pun menetapkan istri dan empat anak Baharudin sebagai ahli waris. Konflik keluarga berawal ketika Masthahari, adik Baharudin, menuntut hak waris.

    Masthahari menyewa jasa pengamanan dari Umar Kei, 33 tahun, pemuda dari Kei, Maluku. Tak mau kalah, Burhanuddin meminta pengawalan Alfredo Monteiro dan Logo Vallenberg dari kelompok Timor. Di lapangan, merekalah yang berhadapan.

    Serangan itu datang pagi-pagi. Lima orang datang ke kantor Koperasi Bosar Jaya. “Kami dari Koperasi Mekar Jaya ingin mengambil alih kantor,” kata Jamal, seorang penyerang. Tak lama kemudian datang Umar Kei, yang meminta Logo dan kelompoknya meninggalkan kantor. Ditolak, Umar memanggil anak buahnya yang datang dengan enam mobil. Menurut Logo, mereka bersenjata golok dan pedang samurai. Umar memerintahkan anak buahnya menyerang.

    Para penyerang menyabet Logo. “Anak buah saya tak bersenjata,” kata Logo. Bentrokan tak berlanjut karena petugas kompleks pertokoan itu telah datang. Belakangan Logo tahu, Umar bekerja dengan bendera Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih. “Mereka mengatasnamakan koperasi simpan-pinjam Mekar Jaya,” katanya.

    Kepada Tempo, Umar mengatakan, dia datang untuk mengajak berunding. Ia meminta Logo dan teman-temannya meninggalkan kantor karena sengketa keluarga itu ditangani pengadilan. Sebelum menghadapi Logo, Umar mengatakan bahwa gengnya sudah lebih dulu berhadapan dengan anggota Brimob, kelompok Banten, Forum Betawi Rempug, dan kelompok Ongen Sangaji yang disewa Burhanuddin Harahap. “Mereka mundur menghadapi kelompok saya,” katanya. Sengketa waris pun menjadi pertikaian berdarah.

    KELOMPOK Umar Kei dan kelompok Alfredo-Logo terhubung dalam usaha jasa pengamanan. Di ceruk “bisnis kekerasan” ini, ada pemain lain semacam Kembang Latar pimpinan Bahyudin, Petir di bawah komando Alo Maumere, Forum Betawi Rempug yang dipimpin Lutfi Hakim, Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten pimpinan Dudung Sugriwa, dan Pemuda Pancasila.

    “Subsektor” bisnis ini merentang dari penagihan utang, jasa penjagaan lahan sengketa, pengelolaan jasa parkir, sampai pengamanan tempat hiburan dan perkantoran di Ibu Kota. Usaha pengamanan kantor antara lain dipilih Abraham Lunggana alias Lulung, 50 tahun. Mendirikan perusahaan PT Putraja Perkasa pada awal 2000, ia masuk jasa pengelolaan parkir dan pengamanan. Putraja memiliki anak perusahaan, PT Sacom. Abraham mengklaim mempekerjakan sekitar 4.000 orang. “Dulu sempat lebih besar dari itu,” kata dia.

    Anak buah Lulung menangani pengamanan Blok F, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, tempat para pedagang kelontong. Ia mengambil alih “kekuasaan” yang sebelumnya dipegang oleh seorang jawara bernama Muhammad Yusuf Muhi alias Bang Ucu Kambing, 62 tahun. Ucu dulu menyingkirkan penguasa sebelumnya, Rosario Marshal alias Hercules, seorang pemuda asal Timor Timur. Perusahaan Lulung juga mengelola perparkiran di sejumlah kantor, termasuk Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan (lihat “Pemburu Utang, Penjaga Parkir”).

    Persaingan antarkelompok sering sangat keras dan bisa diakhiri dengan pertumpahan darah. Akhir September lalu, dua kelompok berhadapan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera. Mereka menghadiri sidang bentrok berdarah, yang melibatkan sejumlah pemuda Kei dengan penjaga keamanan Blowfish Kitchen and Bar, Gedung Menara Mulia, Jakarta Selatan. (lihat “Dari Blowfish ke Ampera”).

    Menurut Agrafinus Rumatora, 42 tahun, dari kelompok Kei, penjaga keamanan Blowfish dipegang kelompok Flores Ende pimpinan Thalib Makarim. Perkelahian pada April lalu itu menewaskan dua pemuda Kei, yakni Yoppie Ingrat Tubun dan M. Soleh. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan terdakwa pelaku pembunuhan dua orang itu. Ternyata sidang ini menyulut pertikaian lebih besar. Tiga orang dari kelompok Kei tewas, puluhan lainnya luka-luka. Seorang sopir bus pengangkut kelompok ini menjadi korban.

    Daud Kei, Wakil Ketua Angkatan Muda Kei (AMKei), menganggap pertikaian dua kelompok itu lebih besar. Daud, 38 tahun, tangan kanan John Kei, ketua organisasi itu, mengatakan, “Ini bukan antara Kei dan Flores, tapi antara Maluku dan Flores Ende. Jangan salah tulis,” katanya.

    Setelah bentrokan di Ampera, Alfredo Monteiro dan Logo diperiksa polisi. Alfredo mengatakan bahwa polisi menduga ia dan Logo berkaitan dengan Thalib Makarim. Logo memang pernah bekerja untuk Thalib. “Cuma dua bulan,” katanya. Polisi lalu menangkap enam tersangka, semuanya dari kelompok Flores Ende. “Bagaimana mungkin tidak ada tersangka satu pun dari mereka (kelompok Kei)?” kata Zakaria “Sabon” Kleden, 66 tahun, tokoh yang sangat dihormati di kalangan kelompok etnis.

    PERALIHAN penguasa bisnis jagoan di Ibu Kota bukanlah suksesi yang mulus. Pada 1990-an, area ini dikuasai Hercules. Ia semula pemuda Timor yang direkrut Komando Pasukan Khusus, atau Kopassus, pada saat proses integrasi wilayah itu ke Indonesia. Terluka dalam kecelakaan helikopter, ia dibawa Gatot Purwanto, perwira pasukan yang dipecat dengan pangkat kolonel setelah insiden Santa Cruz, ke Jakarta.

    Hercules menetap di Jakarta, dan segera merajai dunia para jagoan. Ia menguasai Tanah Abang. Namanya pun selalu dekat dengan kekerasan. Kekuasaan tak abadi. Pada 1996, ia tak mampu mempertahankan kekuasaannya di pasar terbesar se-Asia Tenggara itu. Kelompoknya dikalahkan dalam pertikaian dengan kelompok Betawi pimpinan Bang Ucu Kambing, kini 64 tahun.

    Sejak itu ia tak lagi berkuasa. Tapi namanya telanjur menjadi ikon. Seorang perwira polisi mengatakan, setiap pergantian kepala kepolisian, Hercules selalu dijadikan “sasaran utama pemberantasan preman”.

    Pada masa kejayaan Hercules, ada Yorrys Raweyai. Pada awal 1980-an, ia bekerja menjadi penagih utang. Kekuatan pemuda asal Papua ini ditopang Pemuda Pancasila, organisasi yang mayoritas anggotanya anak-anak tentara. Dia menjadi ketua umum organisasi itu pada 2000 dan melompatkan kariernya di politik. Dia kini anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar.

    Pemuda Pancasila juga menjual jasa pengamanan lahan, penagihan, dan penjaga keamanan. Ordernya diterima dari perusahaan resmi yang memiliki jaringan dengan Pemuda Pancasila. “Habis, mau kerja apa, mereka tidak punya ijazah,” Yorrys menunjuk anggota kelompoknya. Soal cap preman, dia berkomentar enteng, “Saya anggap koreksi saja.”

    Pada generasi yang sama, Lulung, bekas preman Tanah Abang, kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan. Usahanya dimulai dari pengumpul sampah kardus bekas hingga barang bekas. “Karier”-nya mencorong ketika kemudian bermain dalam usaha pengamanan Tanah Abang.

    Untuk melestarikan kekuatan, Lulung memilih jalur resmi. Ia mendirikan PT Putraja Perkasa, lalu PT Tujuh Fajar Gemilang, dan PT Satu Komando Nusantara. Perusahaan ini disesuaikan dengan “kompetensi inti” Lulung: jasa keamanan, perparkiran, penagihan utang. “Kami masuk lewat tender resmi,” ujarnya.

    Pada 1996, ketika Hercules berhadapan dengan Bang Ucu, Lulung memilih “berkolaborasi” dengan kelompok Timor. Alhasil, ia dikejar-kejar teman-temannya di Betawi. Bang Ucu menyelamatkannya. Itu sebabnya, kini Lulung rajin menyetor dana ke Ucu.

    Dari Nusa Tenggara Timur ada nama Zakaria “Sabon” Kleden. Mendarat di Betawi pada 1961, Zaka-begitu dia disapa-mengatakan menjadi preman pertama asal daerahnya. “Dulu istilahnya geng. Ada geng Berland, Santana, dan Legos,” tuturnya kepada Tempo.

    Riwayat Zaka tak kalah berdarah. Ia mengaku sempat memutilasi korbannya. Ia juga mengatakan telah menembak mati beberapa orang. “Saya membela harga diri saya,” ujarnya. Tapi ia mengatakan tak pernah dinyatakan bersalah. “Saya sering ditahan, tapi tidak pernah dihukum penjara,” kata pria yang sangat dihormati kelompok preman terutama dari daerah Nusa Tenggara Timur itu. Tiga tahun lalu, Zaka menjalankan bisnis sekuriti, PT Sagas Putra Bangsa.

    Dari eranya, Zaka menyebutkan nama ketua geng seperti Chris Berland, Ongky Pieter, Patrick Mustamu dari Ambon, Matt Sanger dari Manado, Jonni Sembiring dari Sumatera, Pak Ukar dan Rozali dari Banten, Effendi Talo dari Makassar. “Komunikasi di antara kami baik, maka jarang bentrok berdarah,” tuturnya.

    Pada awal 2000, muncul Basri Sangaji. Tapi dia terbunuh dalam penyerangan berdarah di Hotel Kebayoran Inn, Jakarta Selatan. “Bisnis”-nya diteruskan anggota keluarga Sangaji: Jamal dan Ongen. Ongen kini mantap dengan karier politiknya, menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Jakarta. “Target saya ketua Dewan Pimpinan Pusat,” ujarnya.

    Menjelang 1980-an kelompok-kelompok preman etnis juga membentuk organisasi massa. Dimulai dari Prems-kependekan dari Preman Sadar-pimpinan Edo Mempor. Tetap saja, bisnis mereka penagihan, perpakiran, dan jaga tanah sengketa. “Ini awal mulanya preman berbalut ormas,” kata seorang mantan serdadu yang kini jadi preman.

    Kelompok itu berdiri hingga kini. Ada Angkatan Muda Kei, Kembang Latar, Petir, Forum Betawi Rempug, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten, juga Angkatan Muda Kei.

    SETELAH bentrok berdarah di Ampera, nama Thalib Makarim muncul ke permukaan. Para pesaingnya menyebut dia menyediakan pengamanan klub hiburan malam, seperti Blowfish, DragonFly, X2, dan Vertigo. Thalib resminya seorang pengacara. Dia pernah mendampingi artis kakak-adik Zaskia Adya Mecca dan Tasya Nur Medina, yang diculik oleh Novan Andre Paul Neloe. Ia juga menjadi anggota tim pengacara pengusaha Tomy Winata, ketika menggugat majalah Tempo pada 2005.

    Thalib tercatat bekerja untuk kantor pengacara Victor B. Laiskodat & Associates di Melawai, Jakarta Selatan. Tapi, ketika Tempo mendatangi kantor ini, ia tak lagi bekerja di sana. “Lima tahun lalu sudah keluar,” kata Mie Gebu, staf kantor ini. Beberapa orang yang berjanji bisa menghubungkan dia dengan Tempo juga gagal menemukannya. Ia juga tak pernah memenuhi panggilan polisi, yang menangani kasus Ampera.

    Sumber Tempo di kalangan preman menyebutkan, Thalib merupakan pengganti Basri Sangaji. Ia menguasai tempat-tempat hiburan elite di Jakarta Selatan. “Termasuk lingkungan pasar Blok M-Melawai,” katanya.

    Adapun kelompok John Kei, menurut salah satu pentolannya, Agrafinus, berfokus pada jasa penagihan dan pengacara. Kelompok ini tidak masuk ke bisnis pengamanan tempat hiburan, perparkiran, ataupun pembebasan tanah. “Level kami bukan kelas recehan seperti itu,” katanya. Sebab itulah, Daud Kei membantah tuduhan pertikaian di Blowfish dan Ampera dilatari perebutan lahan bisnis. “Kami etnis Maluku tidak ada bisnis penjagaan tempat hiburan,” dia menegaskan.

    Namun, menurut seorang preman senior, pertikaian antarkelompok separah itu umumnya karena berebut suplai atau meminta jatah. Sebab, perputaran uang di tempat-tempat dugem (dunia gemerlap) itu luar biasa besar. “Bayangin aja, dari suplai tisu, snack, minuman, sampai narkoba ada,” tuturnya.

    Berbeda dengan John Kei, Umar Kei meluaskan bisnisnya ke pembebasan tanah, termasuk penjagaannya. Di lahan ini juga bermain Forum Betawi Rempug dan Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten. Adapun perparkiran umumnya dipegang ormas lokal Betawi atau Banten, contohnya Haji Lulung.

    Dari semua bisnis yang dilakoni kelompok etnis itu, sumber Tempo menuturkan, penghasilan terbesar ada di proyek pembebasan tanah. “Nilainya setara dengan uang jajan setahun,” katanya. Mereka biasa menyebut penghasilan ini sebagai “jatah preman”, yang dipelesetkan menjadi “jatah reman”. Di tingkat kedua, penjagaan tempat hiburan malam. Kali ini jatahnya dipakai untuk “uang jajan sebulan”. Sedangkan bisnis perpakiran menghasilkan jatah reman berupa “uang jajan harian”.

    Tak mengherankan bila dunia para jagoan ini sering diwarnai pertikaian, bahkan sampai berdarah-darah.

    Sejarah Preman Jakarta

    29 September 2010

    Bentrokan antara kelompok Maluku (Kei) dan Flores (Thalib Makarim) ketika sidang kasus Blowfish di Jalan Ampera, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Korban tewas dari kelompok Maluku: Frederik Philo Let Let, 29 tahun, Agustinus Tomas (49), dan seorang sopir Kopaja Syaifudin (48).

    31 Juli 2010

    Bentrokan Forum Betawi Rempug (FBR) dengan Pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), dan Komunikasi Masyarakat Membangun Lapisan Terbawah (Kembang Latar) di Rempoa, Ciputat.

    30 Mei 2010

    Bentrokan antara massa Forkabi dan warga Madura di Duri Kosambi, Cengkareng. Ketua Forkabi Cipondoh Endid Mawardi tewas dibacok.

    12 April 2010

    Koordinator keamanan Koperasi Bosar Jaya, Logo Vallenberg, dikeroyok kelompok Umar Kei. Penyebabnya sengketa warisan antarkeluarga pemilik koperasi.

    4 April 2010

    Bentrokan di Klub Blowfish, Wisma Mulia, Jakarta, menewaskan dua orang dari kelompok Kei, M. Sholeh dan Yoppie Ingrat Tubun. Klub Blowfish dijaga kelompok Flores Ende pimpinan Tha-lib Makarim.

    14 Desember 2009

    Mantan karyawan PT Maritim Timur Jaya, Susandi alias Aan, dipukul dan ditendang di bagian kepala dan dada oleh Viktor Laiskodat, pemimpin Artha Graha Group.

    11 Agustus 2008

    John Kei, pemuda Ambon, ditangkap Densus Antiteror 88 Kepolisian Daerah Maluku di Desa Ohoijang, Kota Tual. Dia diduga kuat terlibat penganiayaan terhadap dua warga Tual, Charles Refra dan Remi Refra, yang menyebabkan jari kedua pemuda itu putus.

    1 Juni 2008

    Bentrokan Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Markas Besar Kepolisian RI menetapkan lima anggota FPI sebagai tersangka dalam pengeroyok-an dan pemukulan terhadap anggota Aliansi.

    27 April 2006

    Ratusan anggota FBR mendatangi rumah artis Inul Daratista, menuntut Inul meminta maaf atas tindakannya menggelar demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi di Hotel Indonesia.

    3 Februari 2006

    Massa FPI mengamuk di depan kantor Kedutaan Besar Denmark, Menara Rajawali, terkait dengan pemuatan kartun Nabi Muhammad SAW di koran Denmark, Jyllands-Posten.

    19 Desember 2005

    Hercules bersama 17 anak buahnya menyerang kantor Indopos, Jakarta Barat, karena keberatan atas artikel berjudul “Reformasi Preman Tanah Abang, Hercules Kini Jadi Santun”. Dia divonis hukuman penjara 2 bulan.

    18 Juni 2005

    Kelompok Maluku mengamuk dan merusak kantor pemasaran Perumahan Taman Permata Buana, Jakarta Barat. Mereka mengaku mewakili Aminah binti Ilyas, pemilik tanah yang sedang bersengketa dengan pengembang.

    8 Juni 2005

    Keributan antara kelompok Basri Sangaji dan John Kei saat sidang kasus pemukulan di Diskotek Stadium, Jakarta Barat. Kakak kandung John Kei, Walterus Refra Kei alias Semmy Kei, terbunuh di lahan parkir Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tindakan ini merupakan balas dendam atas pembunuhan Basri Sangaji dan bentrokan di Diskotek Stadium.

    29 Mei 2005

    Persatuan Pendekar Banten bentrok dengan Forkabi. Jahuri, 44 tahun, warga Cilampang, Banten, tewas, ditemukan di Gedung Serbaguna Perumahan Permata Buana. Bentrokan dipicu sengketa tanah.

    1 Maret 2005

    Ratusan orang bersenjata parang, panah, pedang, dan celurit berhadapan di Jalan Ampera, Jakarta Selatan, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ketika sidang pembunuhan Basri Sangaji.

    16 Februari 2005

    Bentrokan antara petugas Tramtib DKI dan kelompok Hercules yang menjaga lahan kosong di Jalan H.R. Rasuna Said Blok 10-I Kaveling 5-7, Jakarta Selatan. Adik Hercules, Albert Nego Kaseh alias John Albert, mati tertembak senjata Kasi Operasi Satpol Pamong Praja DKI Jakarta, Chrisman Siregar.

    12 Oktober 2004

    Basri Sangaji tewas diserang sepuluh preman dari kelompok John Kei di kamar 301 Hotel Kebayoran Inn, Jakarta Selatan.

    2 Maret 2004

    Bentrokan antara kelompok Basri Sangaji dan John Kei di Diskotek Stadium di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Saat itu kelompok Basri menjaga diskotek dan diserang puluhan orang Kei. Dua penjaga keamanan dari kelompok Basri tewas.

    7 Mei 2003

    Bentrokan kubu Hercules dan Basri Sangaji di Kemang, Jakarta Selatan. Pertikaian menyebabkan Samsi Tuasah tewas akibat luka tembak di paha dan dada.

    8 Maret 2003

    David A. Miauw dan rekan, anak buah Tomy Winata, menye-rang dan melakukan pemukulan terhadap tiga wartawan majalah Tempo. Tomy berkeberatan atas artikel Tempo edisi Senin, 3 Maret 2003, berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” Kasus ini dibawa ke pengadilan.

    28 Maret 2002

    Tujuh anggota FBR menganiaya anggota Urban Poor Consortium pimpinan Wardah Hafidz di kantor Komnas HAM, Menteng.

    12 Desember 1998 dan 15 Januari 1999

    Kerusuhan antara kelompok Ambon muslim dan Kristen dipicu peristiwa Ketapang. Kerusuhan Ambon ditengarai akibat provokasi beberapa kelompok preman.

    22-23 November 1998

    Kerusuhan antara Ambon muslim dan Kristen di daerah Ketapang, Jakarta Pusat. Baku hantam dipicu terbunuhnya empat pemuda muslim pada kerusuhan Semanggi, menjelang Sidang Istimewa MPR.

    29 Mei 1997

    Dedy Hamdun, preman asal Ambon beragama Islam, diculik lalu hilang hingga kini. Suami artis Eva Arnaz ini bekerja membebaskan tanah bagi bisnis properti Ibnu Hartomo, adik ipar bekas presiden Soeharto. Sebelum hilang, Dedy aktif mendukung Partai Persatuan Pembangunan.

    1996

    Perang antara kelompok Betawi dan Timor pimpinan Hercules. Kelompok Timor hengkang dari Tanah Abang.

    Laskar Jalanan

    29 Juli 2001

    FBR didirikan oleh KH Fadloli el-Muhir (almarhum) dengan jumlah pengikut saat pendirian 400 ribu orang.

    18 April 2001

    Forkabi dideklarasikan di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat.

    10 Oktober 2000

    Kelompok Laskar Merah Putih pimpinan Eddy Hartawan (almarhum). Kelompok pemuda ini pernah menjadi tenaga pengawal mendampingi Manohara Odelia Pinot.

    Mei 2000

    Angkatan Muda Kei (AmKei) didirikan oleh keluarga Kei dengan ketua John Refra atau John Kei. Organisasi terbentuk pascakerusuhan Tual, Maluku, pada Maret 1999. Kelompok ini mengklaim memiliki 12 ribu pengikut.

    17 Agustus 1998

    FPI didirikan oleh Muhammad Rizieq bin Husein Syihab di Jalan Petamburan III Nomor 83, Jakarta Pusat. Beberapa jenderal TNI dan Polri mendukung pendirian FPI, di antaranya mantan Kepala Polda Metro Jaya Komisaris Jenderal Nugroho Jayusman.

    1998

    Warga Betawi Tanah Abang mendirikan Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang dan memilih jawara Tanah Abang, Muhammad Yusuf Muhi alias Bang Ucu Kambing, sebagai ketua umum hingga sekarang.

    Masa Orde Baru:

    Tumbuh organisasi pemuda, seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia, Yayasan Bina Kemanusiaan, dan belakangan organisasi Kembang Latar. Selain berbendera organisasi kepemudaan, ada kelompok informal yang sangat populer, seperti Siliwangi, Berland, Santana, dan Legos. Kelompok ini menjalankan usaha keamanan tempat hiburan serta sengketa lahan dan tempat parkir wilayah Jakarta Selatan.

    Petrus

    Pemerintah Orde Baru menekan kelompok preman dengan operasi rahasia “penembakan misterius” atau petrus. Investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat korban tewas petrus pada 1983 sekitar 532 orang, dan sepanjang 1984 dan 1985 sebanyak 181 orang.


    http://sejarahbangsaindonesia.blogdetik.com/2011/03/31/petrus-kisah-gelap-orba/

    Petrus: Kisah Gelap Orba

    Quote: Bertato saja sudah cukup untuk dijadikan alasan pembunuhan.

    SUATU malam di bulan Juli 1983, mobil Toyota Hardtop yang dikemudikan Bathi Mulyono baru saja melintasi jalan Kawi, Semarang ketika dua motor menyalip kencang dan “dor..dor..” suara pistol menyalak. Dua peluru menembus mobil. Nasib naas masih jauh dari hidupnya. Bathi menginjak pedal gas dan melesat menembus kegelapan malam. Sang penembak pun kabur entah ke mana.

    Sejak malam itu Bathi menghilang. Dia tak pulang ke rumah kendati istrinya, Siti Noerhayati, tengah hamil tua. Bathi memutuskan untuk menyembunyikan dirinya dari kejaran operasi pembasmian preman yang kerap disebut “Petrus” atau Penembakan Misterius. Sejak pertengahan 1983 Bathi hidup nomaden dan bersembunyi di Gunung Lawu. Dia baru berani turun gunung pada 1985, setelah Petrus mereda. Nasib Bathi masih mujur. Ribuan orang yang dituduh preman mati tanpa proses peradilan.

    Bathi Mulyono bukan sembarang preman. Dia ketua Yayasan Fajar Menyingsing, organisasi massa yang menghimpun ribuan residivis dan pemuda di daerah Jawa Tengah. Organisasinya itu dibekingi oleh Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam, Ketua DPRD Jawa Tengah Widarto dan pengusaha Soetikno Widjojo. Dengan “restu” elite penguasa daerah, Bathi menjalankan bisnisnya mulai dari jasa broker sampai dengan lahan parkir di wilayah Jawa Tengah.

    Hubungan yang dibangun antara elite dengan para preman pun bergerak lebih jauh dari sekadar bisnis. Preman pun digunakan sebagai kelompok-kelompok milisi yang diberdayakan pada saat musim kampanye Pemilu tiba. Golongan Karya (Golkar) sebagai generator politik Orde Baru banyak menggunakan jasa para preman untuk menggalang massa dan mengamankan jalannya kampanye.

    Bathi dan kawan-kawannya salah satu kelompok yang digunakan oleh Golkar dalam kampanye Pemilu 1982. Tugasnya memprovokasi massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sedang berkampanye di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Insiden itu dikenal sebagai peristiwa Lapangan Banteng. Sejumlah korban berjatuhan. Beberapa orang ditangkap atas tuduhan mengacau.

    “Saya memakai jaket kuning, dalamnya kaos hijau,” kenang Bathi Mulyono.

    Tapi Bathi dan kawan-kawan tak tersentuh. Ali Moertopo dituduh berada di belakang peristiwa itu dan tak beberapa lama kemudian Soeharto “membuangnya”.

    Ian Wilson dalam tulisannya “The Rise and Fall of Political Gangster” pada buku Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society (2010: 201) mengatakan kalau keterlibatan preman di dunia politik berakar jauh dalam sejarah. Jenderal Nasution pun pernah menggunakan jasa mereka untuk menekan Presiden Sukarno membubarkan parlemen. Sementara itu Robert Cribb menyuguhkan fakta tentang keterlibatan bandit dalam politik dimulai sejak zaman revolusi kemerdekaan.

    Pada zaman Petrus, ternyata afinitas politik belum tentu bisa menjamin keselamatan seorang preman. Tokoh sekaliber Bathi pun tetap jadi incaran eksekutor. Sejumlah pentolan organisasi preman pun dicokok dan dihabisi nyawanya tanpa pernah ada yang tahu keberadaan mayatnya. Tokoh-tokoh Prem’s yang juga jaringan Fajar Menyingsing telah lebih dulu dihabisi, antara lain Eddy Menpor dan Agus TGW. Mayat mereka tak pernah ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan pun tak tahu harus mencari dan mengadu kepada siapa. Pada 10 Juli 1983 halaman Minggu koran Merdeka secara khusus memberitakan tentang derita yang dialami oleh istri kedua pentolan preman Jakarta itu.

    Cerita kelam ini bermula ketika Letkol. M. Hasbi, Komandan Kodim di Yogyakarta melancarkan Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK). Operasi yang diklaim hanya bertujuan mendata para pelaku kriminal. Namun apa yang dilakukan oleh M. Hasbi di Yogyakarta lebih dari sekadar mencatat. Eksekutor operasi tak segan menembak mati siapa saja yang mereka anggap sebagai gali (gabungan anak liar).

    Berita di koran-koran yang terbit pada masa itu pun hampir seluruhnya menampilkan penemuan mayat-mayat bertato dengan dada atau kepala berlubang ditembus peluru. Dalam sehari, di berbagai kota, hampir dapat dipastikan ada mayat-mayat dalam keadaan tangan terikat atau dimasukan ke dalam karung yang digeletakkan begitu saja di emperan toko, bantaran kali, dan di semak-semak .

    Berdasarkan pemberitaan media massa yang terbit pada saat itu, sejak awal Januari 1983 Kodam Jaya telah memulai operasi pemberantasan kejahatan dengan nama “Operasi Celurit”. Dalam operasi itu, Kodam Jaya berada langsung di bawah komando Pangkopkamtib Sudomo. Menurut keterangan Soedomo pada Sinar Harapan, 27 Juli 1983 operasi itu tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menginventarisasi nama-nama pelakunya.

    Berita-berita yang terbit di media massa dihiasi silang pendapat. Kepala Bakin Yoga Soegama menyatakan tak perlu mempersoalkan para penjahat yang mati secara misterius (Sinar Harapan, 23 Juli 1983), sementara itu mantan Wapres H. Adam Malik angkat bicara dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aksi penembakan misterius (Terbit, 25 Juli 1983). “Jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak, bila perlu diadili hari ini langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi,” Adam Malik mengingatkan, “setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran,” kecam pemuda angkatan 1945 itu.

    Persoalan Petrus yang semula dilakukan secara rahasia lambat laun tersebar di masyarakat dan bahkan mendapatkan perhatian dari dunia luar. Sejumlah organisasi, antara lain Amnesti Internasional, menyoal pembunuhan yang sadistis itu. Namun surat Amnesti Internasional dianggap sepi oleh pemerintah. Yoga Sugama menilai pembunuhan terhadap preman “Merupakan kepentingan yang lebih besar daripada mempersoalkan penjahat yang mati misterius, dan persoalan-persoalan asas yang dipermasalahkan,” katanya seperti dikutip dari Harian Gala, 25 Juli 1983.

    LB Moerdani, panglima yang disebut-sebut sebagai salah satu desainer operasi Petrus itu mengatakan kalau peristiwa itu dipicu oleh perang antargenk. Benny berdalih pembunuhan-pembunuhan itu tak melibatkan tangan ABRI. Sementara itu Soeharto dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, punya dalih lain. Dia menuturkan kalau Petrus ditujukan sebagai usaha mencegah kejahatan seefektif mungkin dengan harapan menimbulkan efek jera.

    “Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor! dor! begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan, maka mereka ditembak. Lalu mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Supaya, orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya,” kata Soeharto kepada Ramadhan KH.

    Setelah saling-silang pendapat di masyarakat dan tekanan dunia internasional, akhirnya pemerintah Orde Baru menghentikan sama sekali operasi tersebut pada 1985. Sejak dimulai pada pengujung 1982 sampai dengan berakhir ada sekira seribu lebih korban tewas. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), puncak tertinggi korban petrus terjadi pada 1983 dengan jumlah 781 orang tewas.

    (Sumber: @BonnieTriyana “Majalah Historia”)


    http://www.kaskus.us/showthread.php?t=13145776&page=5

    verstappen, 18-02-2012, 02:03 PM

    Klo jaman mbah harto udah di dor itu preman2

    Petrus: Kisah Gelap Orba

    Quote: Bertato saja sudah cukup untuk dijadikan alasan pembunuhan.

    SUATU malam di bulan Juli 1983, mobil Toyota Hardtop yang dikemudikan Bathi Mulyono baru saja melintasi jalan Kawi, Semarang ketika dua motor menyalip kencang dan “dor..dor..” suara pistol menyalak. Dua peluru menembus mobil. Nasib naas masih jauh dari hidupnya. Bathi menginjak pedal gas dan melesat menembus kegelapan malam. Sang penembak pun kabur entah ke mana.

    Sejak malam itu Bathi menghilang. Dia tak pulang ke rumah kendati istrinya, Siti Noerhayati, tengah hamil tua. Bathi memutuskan untuk menyembunyikan dirinya dari kejaran operasi pembasmian preman yang kerap disebut “Petrus” atau Penembakan Misterius. Sejak pertengahan 1983 Bathi hidup nomaden dan bersembunyi di Gunung Lawu. Dia baru berani turun gunung pada 1985, setelah Petrus mereda. Nasib Bathi masih mujur. Ribuan orang yang dituduh preman mati tanpa proses peradilan.

    Bathi Mulyono bukan sembarang preman. Dia ketua Yayasan Fajar Menyingsing, organisasi massa yang menghimpun ribuan residivis dan pemuda di daerah Jawa Tengah. Organisasinya itu dibekingi oleh Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam, Ketua DPRD Jawa Tengah Widarto dan pengusaha Soetikno Widjojo. Dengan “restu” elite penguasa daerah, Bathi menjalankan bisnisnya mulai dari jasa broker sampai dengan lahan parkir di wilayah Jawa Tengah.

    Hubungan yang dibangun antara elite dengan para preman pun bergerak lebih jauh dari sekadar bisnis. Preman pun digunakan sebagai kelompok-kelompok milisi yang diberdayakan pada saat musim kampanye Pemilu tiba. Golongan Karya (Golkar) sebagai generator politik Orde Baru banyak menggunakan jasa para preman untuk menggalang massa dan mengamankan jalannya kampanye.

    Bathi dan kawan-kawannya salah satu kelompok yang digunakan oleh Golkar dalam kampanye Pemilu 1982. Tugasnya memprovokasi massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sedang berkampanye di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Insiden itu dikenal sebagai peristiwa Lapangan Banteng. Sejumlah korban berjatuhan. Beberapa orang ditangkap atas tuduhan mengacau.

    “Saya memakai jaket kuning, dalamnya kaos hijau,” kenang Bathi Mulyono.

    Tapi Bathi dan kawan-kawan tak tersentuh. Ali Moertopo dituduh berada di belakang peristiwa itu dan tak beberapa lama kemudian Soeharto “membuangnya”.

    Ian Wilson dalam tulisannya “The Rise and Fall of Political Gangster” pada buku Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society (2010: 201) mengatakan kalau keterlibatan preman di dunia politik berakar jauh dalam sejarah. Jenderal Nasution pun pernah menggunakan jasa mereka untuk menekan Presiden Sukarno membubarkan parlemen. Sementara itu Robert Cribb menyuguhkan fakta tentang keterlibatan bandit dalam politik dimulai sejak zaman revolusi kemerdekaan.

    Pada zaman Petrus, ternyata afinitas politik belum tentu bisa menjamin keselamatan seorang preman. Tokoh sekaliber Bathi pun tetap jadi incaran eksekutor. Sejumlah pentolan organisasi preman pun dicokok dan dihabisi nyawanya tanpa pernah ada yang tahu keberadaan mayatnya. Tokoh-tokoh Prem’s yang juga jaringan Fajar Menyingsing telah lebih dulu dihabisi, antara lain Eddy Menpor dan Agus TGW. Mayat mereka tak pernah ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan pun tak tahu harus mencari dan mengadu kepada siapa. Pada 10 Juli 1983 halaman Minggu koran Merdeka secara khusus memberitakan tentang derita yang dialami oleh istri kedua pentolan preman Jakarta itu.

    Cerita kelam ini bermula ketika Letkol. M. Hasbi, Komandan Kodim di Yogyakarta melancarkan Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK). Operasi yang diklaim hanya bertujuan mendata para pelaku kriminal. Namun apa yang dilakukan oleh M. Hasbi di Yogyakarta lebih dari sekadar mencatat. Eksekutor operasi tak segan menembak mati siapa saja yang mereka anggap sebagai gali (gabungan anak liar).

    Berita di koran-koran yang terbit pada masa itu pun hampir seluruhnya menampilkan penemuan mayat-mayat bertato dengan dada atau kepala berlubang ditembus peluru. Dalam sehari, di berbagai kota, hampir dapat dipastikan ada mayat-mayat dalam keadaan tangan terikat atau dimasukan ke dalam karung yang digeletakkan begitu saja di emperan toko, bantaran kali, dan di semak-semak .

    Berdasarkan pemberitaan media massa yang terbit pada saat itu, sejak awal Januari 1983 Kodam Jaya telah memulai operasi pemberantasan kejahatan dengan nama “Operasi Celurit”. Dalam operasi itu, Kodam Jaya berada langsung di bawah komando Pangkopkamtib Sudomo. Menurut keterangan Soedomo pada Sinar Harapan, 27 Juli 1983 operasi itu tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menginventarisasi nama-nama pelakunya.

    Berita-berita yang terbit di media massa dihiasi silang pendapat. Kepala Bakin Yoga Soegama menyatakan tak perlu mempersoalkan para penjahat yang mati secara misterius (Sinar Harapan, 23 Juli 1983), sementara itu mantan Wapres H. Adam Malik angkat bicara dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aksi penembakan misterius (Terbit, 25 Juli 1983). “Jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak, bila perlu diadili hari ini langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi,” Adam Malik mengingatkan, “setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran,” kecam pemuda angkatan 1945 itu.

    Persoalan Petrus yang semula dilakukan secara rahasia lambat laun tersebar di masyarakat dan bahkan mendapatkan perhatian dari dunia luar. Sejumlah organisasi, antara lain Amnesti Internasional, menyoal pembunuhan yang sadistis itu. Namun surat Amnesti Internasional dianggap sepi oleh pemerintah. Yoga Sugama menilai pembunuhan terhadap preman “Merupakan kepentingan yang lebih besar daripada mempersoalkan penjahat yang mati misterius, dan persoalan-persoalan asas yang dipermasalahkan,” katanya seperti dikutip dari Harian Gala, 25 Juli 1983.

    LB Moerdani, panglima yang disebut-sebut sebagai salah satu desainer operasi Petrus itu mengatakan kalau peristiwa itu dipicu oleh perang antargenk. Benny berdalih pembunuhan-pembunuhan itu tak melibatkan tangan ABRI. Sementara itu Soeharto dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, punya dalih lain. Dia menuturkan kalau Petrus ditujukan sebagai usaha mencegah kejahatan seefektif mungkin dengan harapan menimbulkan efek jera.

    “Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor! dor! begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan, maka mereka ditembak. Lalu mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Supaya, orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya,” kata Soeharto kepada Ramadhan KH.

    Setelah saling-silang pendapat di masyarakat dan tekanan dunia internasional, akhirnya pemerintah Orde Baru menghentikan sama sekali operasi tersebut pada 1985. Sejak dimulai pada pengujung 1982 sampai dengan berakhir ada sekira seribu lebih korban tewas. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), puncak tertinggi korban petrus terjadi pada 1983 dengan jumlah 781 orang tewas.

    (Sumber: @BonnieTriyana “Majalah Historia”)


    http://etnohistori.org/edisional/jago-preman-dan-negara

    Jago, Preman dan Negara

    Pengantar Edisional Etnohistori, Juni-Juli 2011

    Meski secara definitif kata jago dan preman seringkali bertumpang tindih dan berpotensi untuk diperdebatkan, keberadaan jago dan preman di Indonesia telah ada semenjak negara ini belum terbentuk.

    Pesatnya pertumbuhan para jago, preman dan gangster pada dekade terakhir ini sesungguhnya bukan fenomena baru, karena semenjak Orde Baru telah banyak jago, preman dan gangster yang berbasis di kampung, sekolah, gedung-gedung bioskop, terminal, stasiun dan wilayah publik lainnya.

    Mereka bergerak secara transparan hingga secara sembunyi-sembunyi serta mempunyai dunia “bawah tanah sendiri” yang lepas dari tatanan dan stabilitas yang dioperasikan oleh negara. Pada jaman Hindia Belanda, misalnya, keberadaan jago telah tampak dalam ulasan-ulasan Henk Schulte Nordholt tentang adanya jago di Kediri.

    Gerakan jago ini berada di bawah bayang-bayang negara kolonial, dan tidak sepenuhnya benar-benar seperti dalam imajinasi kita sebagai “pahlawan bagi rakyat kecil” alias Robin Hood. Demikian juga dengan narasi Si Pitung yang digambarkan oleh Margreet van Till dalam resistensi terhadap pemerintahan Hindia Belanda.

    Sedangkan pada jaman Orde Lama, kisah tentang hubungan Bang Pei dan Soekarno juga mewarnai hubungan antara jago dan negara, demikian pula dalam narasi Joshua Barker tentang preman borjuis di Bandung dan Loren Ryter tentang para preman yang berada di bawah ketiak tentara dan lindungan Cendana. Narasi tentang jago pasca Orde Baru juga digambarkan oleh Hatib Abdul Kadir, Kelly Swazey, Ngurah Suryawan dan Ulil Amri, dan semuanya mempunyai hubungan yang erat dengan aktor-aktor pemerintahan.

    Hingga kini jago dan preman bersifat ubiquitos, meminjam istilah Foucault, ia ada dimana-mana, mengintai serta mengontrol setiap kegiatan masyarakat. Secara kontekstual, isu premanisme kembali ramai ketika kasus Melinda Dee pembobol rekening nasabah Citibank N.A., dan terseretnya para debt collector Citibank yang kesemuanya adalah preman-preman tukang tagih.

    Di sisi lain, pada sektor kehidupan keberagamaan, banyak tengara pula bahwa hampir semua pegiat aliran Islam garis keras seperti FPI (Front Pembela Islam) juga digawangi oleh para “preman tobat” yang membajak agama untuk mencari makan dan mengklaim berbagai kebenaran menurut Islam, yang diketahuinya ala kadarnya.

    Berbasis otot dan pengalaman kekerasan masa lalu, para preman anggota FPI ini melakukan gerakan anarkis mulai dari penggerebekan terhadap berbagai tempat hiburan malam, aktivitas sosial, hingga gerakan Ahmadiyah yang diharamkannya. Kekuatan jago bukan hanya didapat secara fisik, melainkan juga karena perlindungan dari orang kuat di sistem pemerintahan negara atau becking dalam istilah Joshua Barker.

    Lebih belakangan ini, isu premanisme kembali mencuat ketika ulang tahun Jakarta ke-484. Maraknya aksi premanisme masih menjadi masalah yang tidak bisa dilepaskan dari hingar-bingar ibukota Jakarta. Di usianya yang ke-484, pemerintah bersama kepolisian diminta membenahi sistem keamanan dan ketertiban di Jakarta dan tidak memberi peluang sedikit pun untuk aksi premanisme.

    Preman dan orang jago sudah ada dimana-mana ia ada di Jakarta, di Tanjung Priok, Tanah Abang, Blok M, Pulogadung, belum lagi yang bercokol di gedung bertingkat, di Senayan dan seputarannya hingga makelar-makelar di pedesaan.

    Jago dan preman mempunyai hubungan yang ambigu dengan pemerintah; mereka mempunyai kemampuan untuk menjaga atau merusakkan tatanan sosial masyarakat, sadar akan potensi ini, Negara dan partai-partai politik menggunakan kekuatan mereka untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintahan dan medioker untuk mengerahkan massa.

    Karena itu, Negara mencoba keras untuk tidak menghapuskannya, namun menaklukkan keberadaannya, dan tetap menjaga mereka untuk selalu berada di bawah kontrol pemerintah. (HAK, 25 Juni 2011)

    Editor: Hatib Abdul Kadir (e-mail: {hatib@etnohistori.org})


    http://etnohistori.org/biografi-preman-preman-jogjakarta-1-mas-joko-pemberani-badran-yang-terkenal.html

    Biografi Preman-Preman Yogyakarta (1)

    oleh: Ulil Amri*

    Untuk edisi khusus preman di etnohistori ini, saya akan mendeskripsikan tiga orang preman di Yogyakarta. Pertama adalah Joko. la berasal dari Kampung Badran yang amat terkenal di seantero Yogyakarta. Berikutnya adalah Kris dari Terban. Orang ini dikenal sebagai preman yang berbasis judi. Terakhir adalah Yono. Preman satu ini dikenal sebagai preman jalanan.

    Biografi Preman-Preman Yogyakarta (1) Mas Joko: Pemberani Badran yang Terkenal

    Mas Joko, 43 tahun, meski bukan nama sebenarnya adalah anak bungsu dari tiga orang bersaudara dari ibu yang menjadi istri ke tiga ayahnya. Ayahnya adalah penduduk asli Yogyakarta. Sedangkan ibunya, seorang pendatang dari Situbondo-Jawa Timur. la lahir dan tumbuh di sebuah wilayah yang pada dekade 80-an dikenal sebagai sarang penjahat.

    Secara fisik, Mas Joko memiliki tubuh dengan tinggi badan sekitar 175cm. Kulitnya berwarna coklat kehitam-hitaman layaknya orang Jawa pada umumnya. Suaranya lantang melengking, sorot matanya tajam menandakan bahwa ia selalu awas terhadap apa dan siapa saja yang berada di sekelilingnya. Kelebihan fisik inilah yang di kemudian hari mendukung karirnya. Secara mental, Mas Joko bisa dikatakan emosional, sering meledak-ledak. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu terlihat masih menggunakan emosinya saat mengambil keputusan.

    Mas Joko sudah berkeluarga sejak berumur 17 tahun. la menikah pada tahun 1979. Anak pertamanya lahir pada tahun 1980. Suatu ketika sial menimpanya. Ia terlibat adu jotos dengan salah seorang perwira yang juga anak salah seorang perwira tinggi. Karena jiwa kepremanan yang sudah mulai terbentuk dalam dirinya, Mas Joko mengakhiri hidup sang perwira saat itu juga. Selepas itu ia melarikan diri ke Jombang. Ia sempat menghabiskan hari-harinya untuk menimba ilmu agama di sana. Sekembalinya ke Yogyakarta, ia langsung diringkus oleh aparat keamanan dan langsung dijebloskan ke penjara.

    “Prestasi” membunuhnya tak hanya itu, salah seorang teman dekatnya mengatakan bahwa Mas Joko juga pernah menghabisi nyawa seorang perantauan dari Sulawesi. Saat itu Mas Joko terlibat cek-cok dengan orang tersebut. Tanpa berpikir panjang, Mas Joko menyabetkan cluritnya ke leher dan perut orang itu. Peristiwa itu terjadi di depan bengkel motor dekat kantor PLN jalan Mangkubumi. Akibat ulahnya ia meringkuk di dalam tahanan selama kurang lebih tiga tahun. Menurut Mas Joko, inilah masa yang paling lama dan paling sulit yang dihadapi semasa karirnya di dunia preman. Selebihnya ia hanya menghabiskan waktu selama sebulan atau dua bulan saja.

    Tiga tahun merupakan waktu yang cukup lama. Mas Joko, dengan kecerdasan pergaulan yang ia miliki, banyak menjalin hubungan dengan sesama preman yang meringkuk di tahanan. Lagipula, di dalam penjara ada hukum tidak tertulis, bahwa seseorang yang sudah melakukan pembunuhan akan diperlakukan secara berbeda dengan pelaku pencurian atau pemerkosaan. Di dalam tahanan itu pula, Mas Joko menjalin hubungan yang begitu erat dengan rekan-rekan tahanan.

    Pada saat Mas Joko dan teman-temannya keluar dari tahanan, mereka membentuk bisnis yang masih dalam lingkaran dunia hitam; bisnis keamanan. Berkat “prestasinya” membunuh sang perwira. Karena prestasinya itu, ia direkrut menjadi ‘kaki-tangan’ tentara; semacam agen rahasia berbaju sipil. Karena kedekatannya itu, Mas Joko dipersenjatai sebuah pistol revolver. Menurut beberapa sumber, Mas Joko belajar menembak di pinggir kali Winongo.

    Semakin lama, karir dan posisi Mas Joko semakin melejit. la menjadi terkenal tidak saja di dunianya, melainkan juga di dunia keseharian kita yang jauh dari preman. Itu karena Mas Joko pandai memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Ketika pemerintahan Soeharto di Jakarta mulai bergolak, Mas Joko bergabung dengan salah satu barisan keamanan parpol yang cukup besar, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan kiprahnya di organisasi tersebut, namanya makin melambung di kalangan preman maupun politisi D.I.Y. Tidak sedikit para pembesar yang mengenal Mas Joko. Karena kecerdasan dan kemampuan berkomunikasi yang ia miliki, Mas Joko sering terlibat dalam lobi dengan para pembesar tersebut, demi kepentingan rakyat kecil yang ia perjuangkan nasibnya. Meski demikian kiprahnya itu seakan memunculkan kemenduaan dalam pribadi Mas Joko. Di satu sisi ia adalah seorang preman yang hidup dari jalanan. Di sisi lain, Mas Joko juga berteriak lantang atas nama organisasi yang notabene banyak memberangus bisnis-bisnis yang berada di jalanan.

    Terlepas dari itu semua, kini Mas Joko sudah memperoleh hidup yang jauh lebih baik dari keadaannya semula. Secara ekonomi, ia kini sudah memiliki tiga mobil dan sebuah motor. Selain itu, di rumahnya terdapat berbagai aksesoris rumah tangga layaknya yang dimiliki oleh orang-orang kaya yang bermukim di real estate. Dengan kekuatan jaringan dan kepercayaan dari pihak aparat keamanan serta kecerdasan yang ia miliki, ia menjadi pemimpin di beberapa bisnis dunia hitam di Yogyakarta. Terhitung ada beberapa bisnis yang sampai saat ini masih tetap berdiri tanpa mengalami masalah yang berarti, baik dari masyarakat maupun aparat keamanan. Lagi-lagi ini karena kemampuan lobi canggih yang dimiliki oleh Mas Joko. Beberapa di antaranya adalah pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan Malioboro, perjudian dan prostitusi Pasar Kembang, serta Perjudian di Pasar Terban.

    Sarkem, daerah kekuasaan Mas Joko (foto: http://www.panoramio.com)

    Preman, Membina Karir dan Relijiusitas

    Untuk yang terakhir, Mas Joko seringkali meluangkan waktu terutama di akhir pekan untuk mengunjungi bisnis tersebut sembari memantau keadaan di sana. Tak lupa, ia juga mengambil “bagiannya” dan “bagian lainnya” untuk digunakan memberdayakan rakyat kecil. Salah satu wujud konkritnya adalah pembangunan masjid yang sampai saat ini sudah mencapai 18 buah. Adapun masjid yang baru saja dibangun di sebelah utara Pasar Terban yang diberi nama Al-Kariim. Masjid tersebut diresmikan oleh Mas Joko dan salah seorang ustadz kondang yang bernama Wijayanto. Kebetulan sang ustadz adalah kawan dekat Mas Joko.

    Padanyalah Mas Joko memperdalam ilmu agama belakangan ini. Selain ustadz Wijayanto, Mas Joko juga berguru pada Emha Ainun Nadjib, atau yang akrab di sapa Cak Nun. Selain aktif terlibat sebagai arsitek sekaligus pemborong masjid, setiap bulannya Mas Joko memberikan kajian keislaman pada warga masyarakat Badran dan para pelacur dari Pasar Kembang. Baginya, forum semacam ini dapat memberikan siraman rohani sekaligus membina para pelacur agar tetap memegang teguh kepercayaan agamanya. Dan yang terpenting adalah agar mereka percaya bahwa melacur bukanlah pekerjaan hina, selama hal tersebut bertujuan untu mempertahankan hidup.

    Aktivitas Mas Joko boleh dibilang jauh lebih banyak dibanding dengan rekannya yang lain. Sebab ia mesti mondar-mandir ke luar Jawa, semisal ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bahkan tidak jarang ia juga melancong ke luar negeri. Menurut pengakuannya, kunjungan ke luar kota atau ke luar negeri itu ia lakukan untuk mengetahui perkembangan terkini politik nasional maupun internasional. Hal tersebut memang memungkinkan bagi Mas Joko karena ia cukup fasih berbahasa inggris. Di samping itu Mas Joko juga tengah sibuk melanjutkan studinya menempuh gelar sarjana di program ekstensi Fakultas Hukum Universitas Janabadra, sebuah lembaga pendidikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hal itu ia lakukan untuk memenuhi ambisi lamanya yang ingin menjadi pengacara. Maklum pendidikannya terputus beberapa puluh tahun lalu ketika ia tamat dari STM 17 Yogyakarta.

    Mas Joko juga sibuk memantapkan keahlian berbahasa inggrisnya di bawah bimbingan salah seorang guru yang benama Pak Slamet. Beliau adalah seorang eks-aktivis PKI yang beberapa waktu lalu mengasingkan diri ke Uni Soviet ketika rezim Orde Baru masih berkuasa. Tujuannya adalah untuk melanjutkan studi ke negeri Belanda. Sembari itu Mas Joko bergegas menyelesaikan kuliahnya di Janabadra. [ ]

    • M.A. bidang Antropologi-The Australian National University; Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

    30 Juni 2011


    http://etnohistori.org/biografi-preman-preman-jogjakarta-2-mas-kris-preman-terban-berbasis-judi.html

    Biografi Preman-Preman Yogyakarta (2) Mas Kris: Preman Terban Berbasis Judi

    oleh: Ulil Amri*

    Menjadi Protestan Sekaligus Putera Veteran Perang

    Mas Kris adalah bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya adalah veteran pejuang kemerdekaan. Pun halnya dengan sang ibu. Keduanya bertemu tatkala aktif dalam kegiatan yang sama semasa era perjuangan dulu. Ayahnya yang menganut kepercayaan Protestan memberi pengaruh pada pribadi Mas Kris di kemudian hari. Sang ibu, yang mula-mula adalah seorang Muslim, telah berpindah keyakinan sejak dipersunting oleh ayahnya. Padahal, kakek Mas Kris atau ayah sang ibu adalah aktivis Muhammadiyah garis depan di Yogyakarta.

    Dengan semangat ketentaraan bercampur doktrin-doktrin Protestan, Mas Kris bersaudara hidup dan bertumbuh dalam pengaruh keduanya. Semasa kecil Mas Kris diajarkan untuk hidup disiplin, ulet, dan mandiri layaknya seorang prajurit. Selain itu, ia juga dibentuk menjadi seorang pribadi yang selalu taat pada ajaran agamanya. Perlahan-lahan ia menjadi seorang Protestan yang taat.

    Karena kedua orang tua Mas Kris hanya memperoleh penghidupan dari tunjangan sebagai bekas pejuang, sejak kecil, Mas Kris bersaudara sudah menempa dan untuk hidup prihatin. Dengan bermodalkan kos-kosan yang dimiliki orang rang tuanya. Mas Kris bersaudara menempuh pendidikan guna memperbaiki ekonomi keluarga di masa depan. Mas Kris bukanlah orang yang berprestasi di sekolahnya. Kendati demikian, ia sudah memiliki visi mengenai masa depannya. Setelah mengetahui ketidakmampuan keluarganya dan kemustahilan meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi, Mas Kris memutuskan untuk berwirausaha.

    Meniti Karir Sebagai Bandar

    Pada tahun 1983, Mas Kris bertemu dengan seorang wanita berdarah campuran Sunda dan Manado di perantauan Jakarta. Pada tahun itu juga mereka berdua mengikat janji untuk sehidup-semati. Mas Kris bersama istri sudah memiliki tiga orang anak yang semuanya laki-laki. Ia memulai usahanya dengan membeli omprengan. Sekembali ke Yogyakarta, Mas Kris membeli satu mobil omprengan dengan trayek Yogya-Prambanan. Omprengan miliknya biasa mangkal di terminal Terban. Persis di sebelah selatan Pasar Terban. Praktis, tempat tersebut dekat dengan tempat tinggalnya. Perlahan-lahan usahanya makin meningkat. Dari uang hasil usaha tersebut, pada tahun 1997, Mas Kris mulai membuka bisnis kupon berhadiah atau yang lebih populer dengan sebutan judi totor. Tidak tanggung-tanggung, ia langsung bertindak sebagai bandarnya. Menurut pengakuannya, ia adalah orang yang pertama kali membuka usaha ini di area sekitar Pasar Terban.

    Mengapa Mas Kris mengembangkan sayap usahanya ke wilayah ilegal seperti ini adalah pertanyaan yang menarik. Baginya, bisnis ini dilakoni karena ingin membantu orang lain yang secara ekonomi berada di bawahnya. Lagi pula, ia sudah cukup lama bercengkerama dengan beberapa orang tokoh dari dunia preman, sejak ia remaja. Selain alasan di atas, Mas Kris juga merasakan bahwa dirinya punya keahlian yang agaknya tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu, menekuni usaha perjudian.

    Dalam menekuni usaha tersebut, Mas Kris tidak memungkiri banyak aral melintang di sekitarnya. Ia sadar sepenuhnya bahwa usahanya itu merupakan suatu bentuk penyimpangan. Ia tahu kalau usaha itu menjadi sorotan masyarakat karena dianggap haram, bertentangan dengan norma dalam masyarakat dan lain sebagainya. Belakangan, ia kemudian menutup usahanya itu. Keputusan itu ia ambil bukan karena digerebek atau ditutup secara paksa oleh masyarakat, melainkan karena perkembangan ekonomi yakni, semakin banyaknya pengeluaran untuk menutup mulut aparat keamanan. Maklum, setiap harinya, semakin banyak aparat yang meminta uang keamanan pada Mas Kris dengan janji akan menjaga keberlangsungan usaha tersebut. Di samping itu, bandar-bandar judi totor lainnya sudah banyak bermunculan. Akibatnya konsumen Mas Kris berangsur-angsur kurang. Ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran membuat Mas Kris terpaksa menutup usahanya itu, sembari rehat sejenak memikirkan bisnis lainnya yang jauh lebih menguntungkan.

    Terban, Jalan Cornelis Simanjuntak-Yogyakarta**

    Dunia Hitam, Dunia Putih

    Dari hasil bandar judi totor di atas, kini Mas Kris sudah memiliki empat unit omprengan dengan trayek yang sama. Mas Kris juga mempunyai usaha lainnya yaitu, sebuah toko bengkel di Pasar Terban dan agen penjualan tiket bus trayek Yogya-Padang. Tiga unit usaha inilah yang menjadi pokok usaha Mas Kris. Setelah beberapa waktu menjalani masa rehat, Mas Kris kembali membuka usahanya. Dengan tetap berkecimpung di dunia hitam, ia membuka usaha perjudian bersama dengan rekan-rekannya yang lain. Kali ini bisnisnya lebih besar, sebab modal yang dikeluarkan tidak bisa dibilang sedikit. Tepat di tengah-tengah Pasar Terban, berdiri tiga buah meja judi. Tempat ini tenar disebut mesin judi. Di tempat ini, aktivitas orang-orang berjudi hampir-hampir tidak berhenti. Atas dasar ini Mas Kris memberanikan diri untuk terns mengupayakan agar bisnis judinya berjalan mulus.

    Sejak pertama kali didirikan, Mas Kris langsung ditunjuk oleh rekan-rekannya sebagai koordinator. Hal ini dikarenakan Mas Kris adalah penduduk asli di arena tersebut. Selain itu, selama ini ia sudah dikenal dengan reputasinya mengelola judi totor dengan cemerlang, tanpa sekalipun disergap aparat. Berkat kepemimpinannya di wilayah tersebut, Mas Kris dan usaha perjudiannya tetap berjalan tanpa masalah yang berarti.

    Demikianlah Mas Kris melewati hari-harinya dengan penuh lika-liku dan masalah. Akan tetapi semua itu dijalaninya dengan santai. Semua orang ia perlakukan secara baik dan terhormat, tak memandang tua dan muda. Baginya semua orang itu harus dihormati. Dengan sifat rendah hati dan bersahaja inilah ia disegani, dihormati dan disukai oleh siapa saja yang pernah bertemu dengannya.

    Dengan perannya itu, Mas Kris justru semakin sibuk. Berbeda dari yang dulu. Sewaktu ia menjalankan bisnis judi totornya, ia hanya duduk santai menunggu datangnya pelanggan. Sekarang, ia harus mondar-mandir menghadapi setiap tamu yang datang mengunjungi arena judi. Mulai dari kalangan pejabat pemerintahan, keamanan hingga wartawan dan orang-orang partai politik. Semua orang ini datang dengan satu tujuan: meminta uang atau bantuan dari Mas Kris. Dengan kesibukannya itu, Mas Kris hampir-hampir tidak pemah lagi duduk dan bersantai bersama keluarga di rumah. Ketika berada di rumah, ia hanya tidur dan makan pagi. Selebih waktunya ia habiskan di arena judi. [ ]

    • M.A. bidang Antropologi-The Australian National University; Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

    2 Juli 2011


    http://etnohistori.org/biografi-preman-preman-jogjakarta-3-habis-mas-yono-sosok-sang-preman-jalanan.html

    Biografi Preman-Preman Yogyakarta (3-habis) Mas Yono: Sosok Sang Preman Jalanan

    oleh: Ulil Amri*

    Mas Yono, bukan nama sebenamya, memiliki rupa khas sebagai seorang Jawa. Kulitnya sawo matang yang sudah tampak sedikit berkeriput tidak mengurangi penamakannnya yang keras dan sangar. Tubuhnya yang boleh dibilang tidak memperlihatkan ideal seorang preman ditepis dengan suaranya yang besar dan berserak. Meski berpostur sedang, Mas Yono memiliki otot yang kuat. Itu terlihat dari kesehariannya yang selalu memakai celana pendek berpasangan dengan baju kemeja ketat ketika berjaga di Pasar Terban. Otot-otot badannya seakan hendak merobek baju yang dipakainya itu. Kekhasan lain yang ada pada dirinya adalah adanya tato bergambar lambang perguruan beta din yang pernah dimasukinya, Perisai Sakti Mataram, yang terdapat pada tangan kanannya.

    Semasa kecil, Mas Yono sudah menempa diri menghadapi kerasnya kehidupan. Ayah dan ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh tidak tetap, tidak mampu memberikan kasih sayang berwujud materi kepada anak-anaknya. Keluarga Mas Yono jumlah saudaranya semuanya 8 orang harus hidup dalam kondisi serba hemat. Meski demikian, semua saudaranya masih sempat mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA.

    Mas Yono lahir di kampungnya sendiri, Jogoyudan, 58 tahun yang lalu. Keadaan ekonomi keluarga dan lingkungan sekitar banyak mempengaruhi Mas Yono. Sejak duduk di bangku SMP, Mas Yono sudah menunjukkan tabiat seorang manusia yang temperamental. Mentalnya yang nekat semakin terbentuk seiring dengan bertambahnya usia Mas Yono. Ketika menginjak kelas 2 SMA, salah seorang guru olahraga-nya membuat ia tersinggung. Tak sabar menghadapi sikap kasar sang guru, Mas Yono langsung memukulnya. Nasib sial menimpanya, pihak sekolah langsung mengeluarkannya tanpa peringatan terlebih dahulu.

    Kampung Jogoyudan, tempat Mas Yono lahir & besar (foto: http://www.krjogja.com)

    Setelah dikeluarkan, mental nekatnya semakin menjadi-jadi. la sudah terbiasa mencopet, mencuri, serta memalak orang-orang. Suatu ketika ia menceritakan bagaimana kisahnya pertama kali berhadapan dengan orang yang sok jago. Tanpa berpikir panjang, orang tersebut langsung ia pukul hingga mengalami pendarahan serius pada sekujur wajahnya. Pada waktu yang lain, Mas Yono bersama teman-temannya yang gemar meminum-minuman keras terlibat perselisihan dengan pemuda yang notabene merupakan anak dari aparat keamanan yang menempati sebuah kompleks yang jaraknya tidak jauh dari Jogoyudan. Waktu ini, seorang temannya dipukul hingga babak belur. Karena tidak terima dengan perlakuan semena-mena dari anak-anak aparat itu, Mas Yono menggalang teman-temannya menyerbu kompleks aparat tersebut. Dengan demikian terjadilah tawuran antara anak-anak kompleks dengan anak muda dari kampung Mas Yono.

    Perlahan-lahan Mas Yono akrab dengan penjara sebagai akibat dari ulahnya itu. Ketika, menjalani masa bebasnya, Mas Yono dipekerjakan sebagai bagian keamanan di Pasar Beringharjo. Sang bos memberi kepercayaan padanya karena sebelumnya sudah melihat aksi-aksi Mas Yono di jalanan. Pekerjaan ini sangat disyukuri oleh Mas Yono karena sebelumnya, ia hanyalah seorang kuli di pasar tersebut.

    Suatu ketika, peristiwa penting terjadi. Mas Yono telibat bentrok dengan seorang Madura. Orang tersebut sering berulah di sekitar kampung Mas Yono. Keduanya sama-sama emosi hingga keduanya pun terlibat kontak fisik hebat. Baik Mas Yono maupun Si Madura, sama-sama menggunakan senjata tajam. Nasib baik berpihak pada Mas Yono, Si Madura akhirnya tewas oleh sabetan samurai Mas Yono. Akibat peristiwa itu, ia harus kembali ke penjara untuk kesekian kalinya. Namun kali ini hukumannya agak lama, satu setengah tahun.

    Kasus lain yang tak kalah hebatnya adalah konflik Mas Yono dengan seorang aparat CPM (Corps Polisi Militer). Tak tanggung-tanggung, Mas Yono langsung menebas leher orang tersebut. Lagi-lagi karena ulahnya, ia kembali harus meringkuk sebagai tahanan di LP Wirogunan. Dari kumpulan masa lalu yang penuh darah itulah Mas Yono memulai hidupnya sebagai seorang preman pengembara. Karirnya sebagai penjahat kelas kakap dimulainya pada tahun 1970 saat ia merantau ke Semarang. Di sana ia benar- benar merasai dirinya sebagai seorang penjahat yang mengalami masa-masa jaya. la tidak segan-segan harus ke jalan untuk merampok orang baik yang sedang naik becak, kereta api, maupun bis kota.

    Satu kali ia berhadapan dengan beberapa orang preman yang menjadi musuhnya, ia dipaksa untuk menyerah karena diserang oleh beberapa orang yang bersenjatakan pisau dan lain sebagainya yang datang dari segala penjuru mata angin. Tapi untungnya, ia berhasil melalui pertarungan itu dengan kemenangan. Meski mengalami sedikit luka, tapi luka itu hanya berupa bekas pukulan saja, sedangkan luka yang berupa tusukan hampir-hampir tak terasa olehnya. Itu karena sebelum memasuki dunia kepremanan, Mas Yono sudah dibekali dengan berbagai jimat kekebalan dan penolak bala dari beberapa orang guru.

    “Saya pernah ke Pacitan. Di sana ketemu sama Pak Kyai. Di situ saya dikasih besi yang panjangnya sekitar lima belas sentimeter. Itu disimpan di badan saya kebal dari besi senjata tajam kata Pak Kyai. Ada juga yang ngasih saya batu, biar dipukuli nggak terasa sakitnya” (Wawancara dengan Yono pada tanggal 26 Juni 2005)

    Ketika peristiwa Malari bergema pada tahun 1974, Mas Yono termasuk dalam salah satu barisan yang melakukan aksi demontrasi di jalan-jalan kota Jakarta. la ikut ambil bagian dalam penjarahan toko-toko dan pembakaran mobil-mobil dan kendaraan motor lainnya Akibatnya, Mas Yono dijebloskan kembali ke dalam bui untuk kesekian kalinya. Kali ini masa hukumannya cukup singkat; hanya dua bulan. Kurang lebih dua tahun Mas Yono menekuni usaha jual beli narkoba. Pada tahun 1976, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman Yogyakarta.

    Di kota kelahirannya ini, Mas Yono kembali menjadi preman jalanan. Berselang dua tahun setelah ia kembali ke Yogyakarta. Dari hasil perkawinannya, Mas Yono mempunyai tiga orang anak. Anak pertama adalah laki-laki, lahir tahun 1979. Sekarang anak pertamanya ini sudah bekerja di sebuah bar di bilangan jalan Mangkubumi.

    Dengan reputasi premannya di masa lalu, Mas Yono turut dimasukkan ke dalam target operasi aparat. Banyak di antara teman- teman Mas Yono tewas ditumpas aparat pada saat kejadian Petrus (Penembakan Misterius). Pada tahun 1984 ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk keluar dari dunia hitam. Keinsyafannya ini ditandai dengan dilepasnya berbagai jimat dan susuk yang menempel di tubuhnya selama ini. Sejak saat itu itu, ia kemudian bergabung dengan satgas Golkar wilayah Kecamatan Jetis guna menyukseskan pemilu tahun 1987. Tidak tanggung-tanggung, ia langsung diberi posisi sebagai komandan. Lalu pada tahun 1992, Mas Yono kembali ditawari menjadi satgas, namun kali ini perannya lebih bergengsi, pasalnya ia ditempatkan sebagai pasukan siluman yang kesemuanya direkrut dari kalangan preman. la merasa amat bangga dengan posisinya itu. Dan, pada tahun 1997, Mas Yono kembali menaiki tangga karirnya. la ditunjuk untuk masuk dalam salah satu pasukan elit milik Golkar yang bernama Passus (pasukan khusus) CAKRA yang beranggotakan preman dan mahasiswa pilihan.

    Setelah 14 tahun menjadi preman, akhirnya Mas Yono berhenti. Demi anak istrinya, kini ia bekerja sebagai keamanan Pasar Terban. Pekerjaannya di tempat ini bermula dari perkenalannya dengan Mas Kris (lihat {Biografi Preman-Preman Yogyakarta bagian 2}) yang pertama kali mereka jalin sekitar 30 tahun yang lalu. Mereka berdua sudah lama akrab dengan bisnis dunia hitam. Mas Yono diberi kepercayaan untuk menjaga keamanan di wilayah Terban. Di Pasar Terban ini, Mas Yono adalah anak buah Mas Kris. Setiap harinya Mas Yono diberi jatah sejumlah uang tertentu untuk melaksanakan tugasnya sebagai keamanan pasar. Di samping itu, apabila Mas Yono mengalami kesulitan ekonomi atau mempunyai hajat, Mas Kris selalu menjanjikan kepadanya bahwa ia akan selalu membantu Mas Yono. [ ]

    • M.A. bidang Antropologi-The Australian National University; Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

    4 Juli 2011


    http://www.wokeey.com/news/read/4ec629da056d559f65000001/Kapolda.Metro.Jaya.Kumpulkan.Tujuh.Ormas

    Kapolda Metro Jaya Kumpulkan Tujuh Ormas

    Berita | 18 Nov 2011 04:48:10

    Source : via http://www.kompas.com

    AKARTA, KOMPAS.com – Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Untung Suharsono Radjab mengumpulkan tujuh organisasi masyarakat (ormas) pada Jumat (18/11/2011) siang di Restoran Pulau Dua, Senayan. Para petinggi ormas ini dikumpulkan untuk mendengarkan pendapat tentang keamanan di Ibu Kota. Semua elemen masyarakat berpotensi memberikan masukan keamanan yang lebih baik kepada kami — Baharudin Djafar

    “Semua elemen masyarakat berpotensi memberikan masukan keamanan yang lebih baik kepada kami,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Baharudin Djafar, Jumat (18/11/2011), di Mapolda Metro Jaya.

    Dia mengatakan, ramah tamah itu merupakan prakarsa dari Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya. Dalam pertemuan itu, hadir para pemimpin ormas Front Betawi Rempug (FBR), Forkabi, Kembang Latar, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Badan Pembinaan Potensi Keluarga Banten (BPPKB), dan Front Betawi Bersatu (FBB).

    Menurut Baharudin, pelibatan ormas-ormas dalam kerja polisi sangat penting lantaran mampu menciptakan suasana yang kondusif. Baharuddin meyakini, pertemuan ini tidak akan menjadi ajang pemanfaatan Ormas untuk mencari perlindungan kepada polisi.

    “Itu menjadi sasaran kami jangan sampai fungsi bisa menciptakan kemanan tapi menciptakan hal yang tidak aman,” kata Baharudin.

    Dia mengungkapkan, apabila ormas melakukan tindak pelanggaran hukum, maka tetap akan diproses sesuai aturan yang berlaku. “Tetap akan kami proses berdasarkan aturan hukum yang berlaku,” kata Baharudin.


    http://proveritas.wordpress.com/2012/02/18/fpi-john-kei-dan-grand-design-untuk-dunia-per-premanan-di-jakarta/

    FPI, John Kei dan Grand Design untuk Dunia Per-premanan di Jakarta

    Oleh: Rm. Putranto Tri Hidayat, Carolus | Februari 18, 2012

    Berita penangkapan John Kei menyambut kehadiran saya di halaman utama hariann edisi online ini. Terbit rasa ingin tahu di hati: siapa gerangan John Kei ini sampai berita penangkapannya terpampang di halaman depan harian terbesar di Asia Tenggara? Memang, dalam berita itu disebutkan bahwa John Kei adalah ketua himpunan pemuda asal Ambon. Dia ditangkap di salah satu hotel di Pulomas setelah sebutir peluru melukai kakinya. Kok tokoh pemuda ditembak?

    Didorong rasa ingin tahu, saya ketik namanya di mesin pencari Google: John Kei. Ada banyak usulan situs yang keluar tetapi dilihat dari judulnya sepertinya tidak ada hubungannya dengan  tokoh yang ditembak polisi itu. Tidak ada rotan akarpun jadi, batin saya.

    Kalau artikel tidak muncul, klik saja gambarnya. Dan memang, ada beberapa foto wajah yang serupa dengan foto John Kei yang terpampang di Kompas.com. Salah satu foto yang saya pilih menuntun saya untuk memasuki sebuah perbendaharaan informasi tidak saja tentang John Kei tetapi tentang konteksnya yang lebih luas: dunia per-premanan di Jakarta. Ada dua artikel menarik yang ditulis dua orang wartawan Jakarta Post menyangkut dunia bawah tanah Jakarta.

    Artikel pertama yang saya baca berjudul: Jakarta prominent mass organization and ethnic groups, yang saya terjemahkan menjadi Ormas-ormas dan Kelompok-kelompok Etnis Penguasa Jakarta… Seperti judulnya, artikel ini memuat profil kelompok-kelompok preman yang berkuasa di Jakarta (http://www.thejakartapost.com/news/2009/08/28/jakarta-prominent-mass-organization-and-ethnic-groups.html).

    Beberapa kelompok preman sudah pernah saya dengar namanya seperti Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug. Tetapi beberapa nama sama sekali baru bagi saya seperti: Laskar Jayakarta, Kelompok Haji Lulung dan kelompok-kelompok anak muda dari Maluku dan Indonesia Timur (dengan tiga pemimpinnya yang terkenal seperti Hercules, Sangaji dan John Kei). Dan saya tidak terkejut bahwa Front Pembela Islam juga digolongkan di jajaran kelompok para preman ini.

    Bagi saya,  artikel ini seperti sebuah ensiklopedi saku tentang dunia per-premanan di Jakarta. Di sana dapat dibaca tidak saja sejarah setiap kelompok preman tetapi juga bidang usaha dan wilayah kekuasaannya. Salah satu contoh: kelompok Haji Lulung adalah penguasa Tanah Abang. Keamanan dan penanganan sampah di pusat belanja tekstil terbesar di Asia Tenggara ini ditangani oleh kelompok Haji Lulung ini, setelah kelompok ini, atas restu Sutiyoso yang kala itu menjabat Gubernur Jakarta, menggusur Hercules cs . Dari contoh ini dapat ditarik dua butir menarik.

    Pertama: dunia per-premanan bukanlah dunia swasta yang lahir secara spontan tetapi sebuah ‘lahan garapan’ para pejabat tinggi pemerintahan (lihat campur tangan Gubenur DKI yang mantan ABRI itu) khususnya POLRI.

    Beberapa kelompok preman direstui oleh POLRI. Beberapa lagi bahkan sengaja dibidani oleh kesatuan polisi, seperti FPI yang pecahan Pamswakarsa itu (dan pendiri serta pemimpin Laskar Jayakarta adalah mantan pejabat tinggi polisi).

    Alasan perestuan dan pembentukannya adalah untuk membantu pihak polisi dalam menjaga keamanan sampai tingkat akar rumput. Dalam kenyataannya, yang disebut keamanan adalah kegiatan menarik iuran dari para pengusaha, khususnya pengusaha dunia hiburan.

    Kedua: setiap preman punya wilayah kekuasaan dan pelan namun pasti, wilayah Jakarta ini akan dikuasai para preman kelahiran Betawi. Hercules cs yang datang dari Indonesia Timur sudah disingkirkan dan diganti oleh kelompok Haji Lulung yang menampung orang-orang Betawi untuk menguasai Tanah Abang.

    Laskar Jayakarta, yang menguasai pusat hiburan malam sepanjang jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Mangga Besar dan pusat bisnis Glodok dimpimpin oleh mereka yang datang dari FBR dan Forkabi (membaca wilayah jajahan Laskar Jayakarta ini, saya tersenyum sendiri karena jadi tahu apa sebab FPI tidak berani menggrebek diskotek dan pusat hiburan malam di bilangan Jakarta Barat ini).

    Upaya sistematis untuk membatasi pembagian kue wilayah Jakarta hanya untuk para preman kelahiran Jakarta dijabarkan lebih lanjut dalam artikel kedua dari harian yang sama (http://www.thejakartapost.com/news/2009/08/28/betawi-big-boys-rule-jakarta-underworld.html). Artikel ini dibuka dengan kisah pengakuan kelompok Sangaji atas kedaulatan Haji Lulung.

    Setelah dunia persilatan Jakarta lama dikuasai kelompok dari Maluku, berhembuslah angin perubahan yang menguntungkan orang-orang kelahiran Jakarta yang bersedia bekerja sebagai preman. Perubahan ini dapat dilacak dari terbunuhnya Basri Sangaji, salah satu pemimpin preman dari Ambon, pada tahun 2004. Diduga kuat, pelakunya adalah saingannya, kelompok John Kei. Perseteruan di antara orang-orang Maluku membuka peluang bagi kehadiran jago-jago Betawi sendiri.

    Pada tahun yang sama, Laskar Jayakarta mulai menjalari wilayah Jakarta Barat. Berikutnya, tahun 2006, kelompok Hercules diturunkan dari tahta. Dan tahun 2007, mantan Kepala POLRI, Jenderal Adang Daradjatun, memanfaatkan Laskar Jayakarta untuk membantunya memuluskan karir politiknya untuk menjadi Gubernur DKI. Walau sang Jenderal gagal di bursa pemilihan Gubernur, laskar Jayakarta tetap berkibar.

    Mengapa orang Betawi jadi primadona? Alasan pertama: para pengusaha merasa lebih aman ‘dilindungi’ oleh orang-orang asli Jakarta. Alasan kedua: tampaknya para pejabat tinggi sudah bosan dengan perseteruan antar geng Maluku yang kerap kali berpuncak pada kekerasan yang jauh lebih luas seperti tragedi Ketapang tahun 1998 dan Ambon tahun 1999-2002.

    Seusai membaca kedua artikel ini, saya mengelus dada sendiri. Dengan sedih, saya, yang kelahiran Jakarta, melihat bagaimana para pejabat tinggi pemerintahan, yang mengaku diri pengayom masyarakat, membiarkan bahkan menciptakan sendiri kelompok-kelompok milisi semacam itu di tengah masyarakat. Mestinya, penggunaan senjata dan kekerasan demi keamanan masyarakat adalah hak eksklusif POLRI dan ABRI. Demi keuntungan sesaat, mereka ini sudah memecah belah rakyat.

    Nb. Apakah penembakan dan penangkapan John Kei dan maraknya kasus FPI termasuk ‘Agenda Besar’ untuk menyingkirkan preman-preman yang bandel? Apa pun permainannya, rakyat kecil yang dirugikan.

    Ville-Lumière, 18 Februari 2012

    (diambil dari artikel seorang teman, sesama penggemar Intermilan dan pencinta Bunda Pertiwi)


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/18/01341341/Ini.Kronologi.Penangkapan.John.Kei

    Ini Kronologi Penangkapan John Kei

    Sabrina Asril | Erlangga Djumena | Sabtu, 18 Februari 2012 | 01:34 WIB

    KOMPAS/RADITYA HELABUMI John Refra alias John Kei (bertopi) menuju ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/12/2008). John Kei bersama tiga orang lainnnya telah melakukan penganiayaan terhadap dua korban di Desa Ohoijang, Kota Tual, Maluku Tenggara Barat pada 19 Juli 2008. Sidang dilakukan di Surabaya untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik antar kelompok.

    JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Daerah Metro Jaya membekuk tokoh pemuda asal Maluku, John Kei, pada Jumat (17/2/2012) malam di Hotel C’One, Pulomas, Jakarta Timur. Proses penangkapan sendiri dinilai cukup cepat, yakni hanya butuh waktu 15 menit untuk melumpuhkan tokoh pemuda yang acap kali bersinggungan dengan aksi kekerasan di beberapa wilayah ini. “Prosesnya sangat cepat, tidak sampai setengah jam. Saya kira 15 menit,” ujar Tito Refra, adik kandung John Kei, saat dijumpai di RS Polri Soekanto, Jumat (17/2/2012) malam.

    Tito menjelaskan bahwa saat kakaknya dibekuk aparat kepolisian, dia tak sengaja berada di Hotel C’One. “Saat itu, saya pulang kantor bersama rekan satu kantor juga kami berempat ke sana, tempat tongkrongan kami karena ada live music saat datang itu sepi,” kata Tito.

    Namun, tak beberapa lama kemudian sekitar pukul 19.30, pintu pagar tiba-tiba ditutup rapat, sementara banyak orang berhamburan keluar. Saat Tito menengok keluar, dirinya mendapati banyak anggota reserse kepolisian yang berjaga.

    Tito menuturkan, dirinya kemudian bertemu dengan Wakil Direktur Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Nico Afinta. “Saya bertanya ada apa ini,” papar Tito. Pertanyaan Tito kemudian dijawab Nico, “Kami dapat informasi dari intel kalau Bung John Kei ada di sini,” tutur Tito, menirukan Nico.

    Pernyataan itu dijawab Tito bahwa dirinya tak tahu John ada di hotel itu. Pasalnya, Tito baru saja tiba bersama teman-temannya. Saat bertanya kepada Nico, salah seorang perwira menengah berinisial H kemudian tampil mencolok memimpin anggota kepolisian lainnya berlari menuju ke sebuah ruangan. “Saat itu saya mau menuju ke arah yang sama, tapi dihalangi. Tak lama saya dengar suara tembakan sekali yang saya yakin dari polisi yang tampil over itu,” tukas Tito.

    Sekitar 15 menit kemudian, Tito melihat kakaknya dipapah oleh beberapa anggota kepolisian tak berseragam. “Saya sempat tanya ada apa, kakak saya bilang kalau dia ditembak di kaki kanan. Hanya itu saja. Dan dia langsung dibawa pergi polisi,” papar Tito.

    Hingga kini, belum ada aparat kepolisian yang memberikan keterangan resmi soal penangkapan mantan narapidana kasus pengeroyokan di Surabaya, Jawa Timur ini. Penangkapan John Kei pun masih belum diketahui terkait kasus apa.


    http://id.berita.yahoo.com/inilah-kronologi-penangkapan-jhon-kei-versi-adiknya-201911430.html

    Inilah Kronologi Penangkapan Jhon Kei Versi Adiknya

    Oleh Wahyu Aji | TRIBUNnews.com – Sab, 18 Feb 2012.

    TRIBUNNEWS.COM – Tito Refra Kei adik John Refra Kei alias John Kei menceritakan detik-detik penangkapan kakaknya. Malam penangkapan itu, ternyata Tito juga berada di Hotel C’One.

    Saat itu sekitar pukul 20.00 WIB. Tito mengaku abru lima menit tiba di Hotel C’One Jakarta Timur. “Tiba-tiba saya lihat pintu pagar hotel dan restoran ditutup semua. Trus saya buru-bur keluar dan bertanya. Dibilang ada John Kei disini,” kata Tito.

    Tak berapa lama kemudian, sekelompok polisi dan seorang periwa berinisial H masuk ke dalam hotel. “Saya lihat ada sekitar 100 polisi,” katanya. Menurut Tito, polisi berinisal H itu berteriak dan mengeluarkan makian. Tiba-tiba terdengarlah bunyi suara tembakan. “Saya yakin H yang menembak,” katanya.

    Tito bersuha masuk ke dalam namun dihalang-halangi polisi. Sekitar setengah jam kemudian barulah John Kei dibawa ke luar dari hotel. Tangan dan kakinya diborgel serta jalan terpincang-pincang.

    Jhon Kei ditangkap di hotel C’One Jakarta Timur. Polisi berdalih John Kei melakukan perlawanan sehingga harus ditembak.

    Jhon Kei diduga kuat terlibat kasus pembunuhan pembunuhan bos PT Sanex Steel Indonesia, Tan Harry Tantono (45). Tan tewas pada 26 Januari 2012 lalu. Mayat Tan ditemukan di atas sofa kamar hotel Swiss-belhotel Sawah Besar Jakarta Pusat.

    Sebelumnya polisi juga sudah menangkap beberapa tersangka kasus ini.


    http://www.kaskus.us/showthread.php?t=13145776&page=5

    http://us.news.detik..com/read/2012/02/17/212311/1845583/10/john-kei-ditangkap-polisi-di-hotel-cone-pulomas

    http://sejarahbangsaindonesia.blogdetik.com/2011/03/31/petrus-kisah-gelap-orba/

    sejuktenang, 18-02-2012, 02:59 PM

    http://www.kaskus.us/showthread.php?p=650362335#post650362335

    Originally Posted by fernando21

    Mengenal Lebih Dekat : JHON KEI; Sosok Preman Asal Maluku

    Jhon Refra Kei atau yang biasa disebut Jhon Kei, 40, tokoh pemuda asal Maluku yang lekat dengan dunia kekerasan di Ibukota. Namanya semakin berkibar ketika tokoh pemuda asal Maluku Utara pula, Basri Sangaji meninggal dalam suatu pembunuhan sadis di hotel Kebayoran Inn di Jakarta Selatan pada 12 Oktober 2004 lalu

    Padahal dua nama tokoh pemuda itu seperti saling bersaing demi mendapatkan nama lebih besar. Dengan kematian Basri, nama Jhon Key seperti tanpa saingan. Ia bersama kelompoknya seperti momok menakutkan bagi warga di Jakarta.

    Untuk diketahui, Jhon Kei merupakan pimpinan dari sebuah himpunan para pemuda Ambon asal Pulau Kei di Maluku Tenggara. Mereka berhimpun pasca-kerusuhan di Tual, Pulau Kei pada Mei 2000 lalu. Nama resmi himpunan pemuda itu Angkatan Muda Kei (AMKEI) dengan Jhon Kei sebagai pimpinan. Ia bahkan mengklaim kalau anggota AMKEI mencapai 12 ribu orang.

    Lewat organisasi itu, Jhon mulai mengelola bisnisnya sebagai debt collector alias penagih utang. Usaha jasa penagihan utang semakin laris ketika kelompok penagih utang yang lain, yang ditenggarai pimpinannya adalah Basri Sangaji tewas terbunuh. Para ’klien’ kelompok Basri Sangaji mengalihkan ordernya ke kelompok Jhon Kei. Aroma menyengat yang timbul di belakang pembunuhan itu adalah persaingan antara dua kelompok penagih utang. Tudingan semakin menguat ketika di pengadilan terbukti pelaku pembunuhan itu tak lain adalah beberapa anak buah Jhon Kei.

    Bahkan pertumpahan darah besar-besaran hampir terjadi tatkala ratusan orang bersenjata parang, panah, pedang, golok, celurit saling berhadapan di Jalan Ampera Jaksel persis di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Maret 2005 lalu. Saat itu sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa pembunuhan Basri Sangaji. Beruntung 8 SSK Brimob Polda Metro Jaya bersenjata lengkap dapat mencegah terjadinya bentrokan itu.

    Sebenarnya pembunuhan terhadap Basri ini bukan tanpa pangkal, konon pembunuhan ini bermula dari bentrokan antara kelompok Basri dan kelompok Jhon Key di sebuah Diskotik Stadium di kawasan Taman Sari Jakarta Barat pada 2 Maret 2004 lalu. Saat itu kelompok Basri mendapat ’order’ untuk menjaga diskotik itu. Namun mendadak diserbu puluhan anak buah Jhon Kei Dalam aksi penyerbuan itu, dua anak buah Basri yang menjadi petugas security di diskotik tersebut tewas dan belasan terluka.

    Polisi bertindak cepat, beberapa pelaku pembunuhan ditangkap dan ditahan. Kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun pada 8 Juni di tahun yang sama saat sidang mendengarkan saksi-saksi yang dihadiri puluhan anggota kelompok Basri dan Jhon Kei meletus bentrokan. Seorang anggota Jhon Kei yang bernama Walterus Refra Kei alias Semmy Kei terbunuh di ruang pengadilan PN Jakbar. Korban yang terbunuh itu justru kakak kandung Jhon Key, hal ini menjadi salah satu faktor pembunuhan terhadap Basri, selain persaingan bisnis juga ditunggangi dendam pribadi.

    Bukan itu saja, pada Juni 2007 aparat Polsek Tebet Jaksel juga pernah meminta keterangan Jhon Key menyusul bentrokan yang terjadi di depan kantor DPD PDI Perjuangan Jalan Tebet Raya No.46 Jaksel. Kabarnya bentrokan itu terkait penagihan utang yang dilakukan kelompok Jhon Key terhadap salah seorang kader PDI Perjuangan di kantor itu. Bukan itu saja, di tahun yang sama kelompok ini juga pernah mengamuk di depan Diskotik Hailai Jakut hingga memecahkan kaca-kaca di sana tanpa sebab yang jelas.

    Sebuah sumber dari seseorang yang pernah berkecimpung di kalangan jasa penagihan utang menyebutkan, Jhon Kei dan kelompoknya meminta komisi 10 persen sampai 80 persen. Persentase dilihat dari besaran tagihan dan lama waktu penunggakan. ”Tapi setiap kelompok biasanya mengambil komisi dari kedua hal itu,” ujar sumber tersebut.

    Dijelaskannya, kalau kelompok John, Sangaji atau Hercules yang merupakan 3 Besar Debt Collector Ibukota biasanya baru melayani tagihan di atas Rp 500 juta. Menurutnya, jauh sebelum muncul dan merajalelanya ketiga kelompok itu, jasa penagihan utang terbesar dan paling disegani adalah kelompok pimpinan mantan gembong perampok Johny Sembiring, kelompoknya bubar saat Johny Sembiring dibunuh sekelompok orang di persimpangan Matraman Jakarta Timur tahun 1996 lalu.

    Kalau kelompok tiga besar itu biasa main besar dengan tagihan di atas Rp 500 juta’an, di bawah itu biasanya dialihkan ke kelompok yang lebih kecil. Persentase komisinya pun dilihat dari lamanya waktu nunggak, semakin lama utang tak terbayar maka semakin besar pula komisinya,” ungkap sumber itu lagi.

    Dibeberkannya, kalau utang yang ditagih itu masih di bawah satu tahun maka komisinya paling banter 20 persen. Tapi kalau utang yang ditagih sudah mencapai 10 tahun tak terbayar maka komisinya dapat mencapai 80 persen. ”Mekanismenya sama, kelompok penagih mendapatkan surat kuasa dari pemilik piutang, lalu kelompok itu bergerak mengintai pihak atau orang yang ditagih Pengintaian bisa makan waktu berminggu-minggu untuk mengetahui seluruh aktifitas orang yang akan ditagih itu. Mulai dari keluar rumah di pagi hari sampai puluang ke rumah lagi pada malam hari atau dini hari besoknya,” terangnya.

    Bahkan menurut sumber tersebut, kelompok penagih bisa menempatkan beberapa anggotanya secara menyamar hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di dekat rumah orang yang ditagih. ”Pokoknya perintahnya, dapatkan orang yang ditagih itu dengan cara apa pun,” ujarnya.

    Saat itulah kekerasan kerap muncul ketika orang yang dicari-carinya apalagi dalam waktu yang lama didapatkannya namun orang itu tak bersedia membayar utangnya dengan berbagai dalih. ”Dengan cara apa pun orang itu dipaksa membayar, kalau perlu culik anggota keluarganya dan menyita semua hartanya,” lontarnya.

    Dilanjutkannya, ketika penagihan berhasil walaupun dengan cara diecer alias dicicil, maka saat itu juga komisi diperoleh kelompok penagih. ”Misalnya total tagihan Rp 1 miliar dengan perjanjian komisi 50 persen, tapi dalam pertemuan pertama si tertagih baru dapat membayar Rp 100 juta, maka kelompok penagih langsung mengambil komisinya Rp 50 juta dan sisanya baru diserahkan kepada pemberi kuasa. Begitu seterusnya sampai lunas. Akhirnya walaupun si tertagih tak dapat melunasi maka kelompok penagih sudah memperoleh komisinya dari pembayaran-pembayaran sebelumnya,” terangnya agi.

    Dalam ’dunia persilatan’ Ibukota, khususnya dalam bisnis debt collector ini, kekerasan kerap muncul diantara sesama kelompok penagih utang. Ia mencontohkan pernah terjadi bentrokan berdarah di kawasan Jalan Kemang IV Jaksel pada pertengahan Mei 2002 silam, dimana kelompok Basri Sangaji saat itu sedang menagih seorang pengusaha di rumahnya di kawasan Kemang itu, mendadak sang pengusaha itu menghubungi Hercules yang biasa ’dipakainya’ untuk menagih utang pula. Akibatnya kedua kelompok itu berhadapan di Jalan Kemang IV itu sehingga terjadi bentrokan dan pembunuhan.

    ”Hercules sempat ditembak beberapa kali, tapi dia hanya luka-luka saja dan bibirnya terluka karena terserempet peluru. Dia sempat menjalani perawatan cukup lama di sebuah rumah sakit di kawasan Kebon Jeruk Jakbar. Beberapa anak buah Hercules juga terluka, tapi dari kelompok Basri seorang anak buahnya terbunuh dan beberapa juga terluka,” tutupnya.

    Selain jasa penagihan utang, kelompok Jhon Kei juga bergerak di bidang jasa pengawalan lahan dan tempat. Kelompok Jhon Kei semakin mendapatkan banyak ’klien’ tatkala Basri Sangaji tewas terbunuh dan anggota keloompoknya tercerai berai. Padahal Basri Sangaji bersama kelompoknya memiliki nama besar pula dimana Basri CS pernah dipercaya terpidana kasus pembobol Bank BNI, Adrian Waworunto untuk menarik aset-asetnya. Tersiar kabar, Jamal Sangaji yang masih adik sepupu Basri yang jari-jari tangannya tertebas senjata tajam dalam peristiwa pembunuhan Basri menggantikan posisi Basri sebagai pimpinan dengan dibantu adiknya Ongen Sangaji.

    Kelompok Jhon Kei pernah mendapat ’order’ untuk menjaga lahan kosong di kawasan perumahan Permata Buana, Kembangan Jakarta Barat. Namun dalam menjalankan ’tugas’ kelompok ini pernah mendapat serbuan dari kelompok Pendekar Banten yang merupakan bagian dari Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI).

    Sekedar diketahui, markas dan wilayah kerja mereka sebetulnya di Serang dan areal Provinsi Banten. Kepergian ratusan pendekar Banten itu ke Jakarta untuk menyerbu kelompok Jhon Kei pada 29 Mei 2005 ternyata di luar pengetahuan induk organisasinya. Kelompok penyerbu itu pun belum mengenal seluk-beluk Ibukota.

    Akibatnya, seorang anggota Pendekar Banten bernama Jauhari tewas terbunuh dalam bentrokan itu. Selain itu sembilan anggota Pendekar Banten terluka dan 13 mobil dirusak. 3 SSK Brimob PMJ dibantu aparat Polres Jakarta Barat berhasil mengusir kedua kelompok yang bertikai dari areal lahan seluas 5.500 meter persegi di Perum Permata Buana Blok L/4, Kembangan Utara Jakbar. Namun buntut dari kasus ini, Jhon Kei hanya dimintakan keterangannya saja. Sedangkan beberapa anak buah Jhon yang harus menjalani proses hukum dan mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya hingga kasusnya dilimpahkan ke kantor Kejati DKI beberapa bulan berikutnya.

    Sebuah sumber dari kalangan ini mengatakan kelompok penjaga lahan seperti kelompok Jhon Kei biasanya menempatkan anggotanya di lahan yang dipersengketakan. Besarnya honor disesuaikan dengan luasnya lahan, siapa pemiliknya, dan siapa lawan yang akan dihadapinya.

    http://bpn16.wordpress.com/2010/09/13/jhon-kei-sosok-preman-asal-maluku/

    -= D137ER =-, 18-02-2012, 04:02 PM

    tokoh pemuda … ya pentolannya preman ….

    FPI ormas masyarakat keagamaan …. arti sepenarnya preman berkedok agama ….

    FBR itu ormas untuk memajukan pemuda daerah …. artinya preman yg jualan nama betawi ….

    Kembang Latar adalah organisasi untuk membimbing pemuda mandiri … artinya preman yg suka malakin pedagang di pasar …

    GIBAS adalah pemuda pecinta siliwangi … arti sebenarnya adalah gerombolan pemuda en bangkotan di bandung …

    Forum komunikasi pendekar banten adalah wadah para penggemar silat banten … tp arti sebenarnya adalah preman preman banten yg ngejaga pasar Senen …

    dan masih banyak lainnya …. di kertas sih bagus bagus …. tp kl udh prakteknya … ancuuurrrrr ….


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/18/09225660/Inilah.Pembicaraan.Ayung.dan.John.Kei.di.Swiss-Belhotel

    Inilah Pembicaraan Ayung dan John Kei di Swiss-Belhotel

    Sabrina Asril | Asep Candra | Sabtu, 18 Februari 2012 | 09:22 WIB

    KOMPAS/RADITYA HELABUMI Polisi mengawal terdakwa penganiayaan, John Refra alias John Kei (bertopi) menuju ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/12/2008).

    JAKARTA, KOMPAS.com – John Kei sempat bertemu dengan mantan Direktur Utama PT Sanex Steel Indonesia (SSI), Tan Harry Tantono alias Ayung (45) sesaat sebelum Ayung ditemukan tewas di dalam kamar 2701 Swiss-Belhotel Sawah Besar, Jakarta Pusat. Namun, pertemuan itu dinilai sebagai pertemuan biasa antar kedua sahabat dan tidak ada yang ganjil.

    Demikian disampaikan kuasa hukum John Kei, Tofik Chandra saat dijumpai di RS Polri Kramatjati, Jakarta Jumat (17/2/2012) malam.

    “Mereka itu teman baik. Antara korban dengan John Kei sudah seperti keluarga, jadi wajar saja pertemuan itu dilakukan,” ujar Tofik.

    Ia mengatakan dalam pertemuan itu, Ayung hanya bercerita tentang perayaan Imlek. “Dia kan merayakan Imlek, jadi Ayung cerita gimana dia merayakan imlek ke John Kei,” paparnya.

    Selain itu, antara John Kei dan Ayung juga sempat membicarakan pabrik Ayung di Cikupa. “Di sana dia katanya ada masalah dan minta bantuan John Kei. Hanya itu saja,” ucapnya.

    Pertemuan itu, kata Tofik, tidak hanya dihadiri John Kei dan Ayung, tetapi juga ada tiga orang lain yang terdiri dari dua orang teman dan seorang kuasa hukumnya. Setelah itu, John Kei dan rekannya bertolak pulang.

    “Di kamera CCTV, mereka selang setengah jam dengan anak-anak buah John Kei yang datang ke sana,” imbuh Tofik.

    Tofik mengaku heran jika kliennya disebut sebagai dalang pembunuhan terhadap Ayung. Pasalnya, selain faktor kedekatan yang erat, pernyataan lima tersangka yang ditahan polisi saat ini tidak ada yang mengarah ke John Kei.

    “Saya kuasa hukum lima tersangka lain. Tetapi, tidak ada satu pun tersangka yang di dalam BAP-nya menyatakan kalau John Kei terlibat atau membunuh atas perintah John Kei. Mereka ini mengaku bunuh sendiri karena merasa dilecehkan sebagai orang dekat John Kei,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, John Kei yang merupakan tokoh pemuda Maluku yang juga pengusaha debt collector ini dibekuk aparat Polda Metro Jaya pada Jumat (17/2/2012) malam di Hotel C’One, Pulomas, Jakarta Timur. John Kei disebut mendalangi pembunuhan terhadap Ayung. Ayung ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah sofa kamar hotel Swiss-Belhotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (26/1/2012) malam.


    http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/18/14421114/Pemerintah.Dianggap.Gagal.Tertibkan.Ormas.Anarkis

    Pemerintah Dianggap Gagal Tertibkan Ormas Anarkis

    Icha Rastika | Hertanto Soebijoto | Sabtu, 18 Februari 2012 | 14:42 WIB

    KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Ribuan massa dari Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia (SBPHRI) merobohkan pagar samping Gedung DPR, Jakarta saat berunjuk rasa menuntut Reformasi Agraria, Kamis (12/1/2012). Mereka menuntut segera dilaksanakan reforma agraria dan mendesak pemerintah segera menghentikan perampasan tanah rakyat serta meminta TNI dan Polri menghentikan kekerasan dalam setiap konflik agraria.

    JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dianggap gagal menertibkan organisasi masyarakat (ormas) yang kerap bertindak anarkis. Hingga kini, masih ditemukan ormas yang melakukan tindak kekerasan di tengah masyarakat.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay dalam sebuah diskusi bertajuk “RUU Ormas” di Jakarta, Sabtu (18/2/2012). “Kok masih ada ormas anarkis? Itu artinya pemerintah gagal melaksanakan amanat undang-undang, melaksanaan KUHP,” kata Saleh.

    Dia menanggapi pertanyaan tentang perlu tidaknya mengatur mekanisme pembubaran ormas anarkis melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang tengah digodok pemerintah bersama DPR. Menurut saleh, poin yang mengatur soal pembubaran ormas anarkis dalam revisi undang-undang tersebut tidak diperlukan. Sudah ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang jelas-jelas mengatur kalau tindakan kekerasan harus ditindak.

    “Itu sebenarnya tidak terlalu penting karena di UU kita sudah ada KUHP, kekerasan harus ditindak,” ungkap Saleh.

    Poin pengaturan pembubaran ormas anarkis itu, katanya, tidak akan efektif selama pemerintah tidak tegas mengimplementasikannya. Dia juga mengatakan, pemasukan klausul pembubaran ormas dalam RUU Ormas tersebut, berpotensi melanggar hak warga negara dalam berserikat dan berkumpul.


    http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/18/145567/Kelompok-John-Kei-Pernah-Obrak-Abrik-PN-Jaksel/1

    Kelompok John Kei Pernah Obrak-Abrik PN Jaksel.flv

    Kelompok John Kei Pernah Obrak-Abrik PN Jaksel

    Polhukam / Sabtu, 18 Februari 2012 17:10 WIB

    Metrotvnews.com, Jakarta: Kelompok John Kei pernah menyentak publik Jakarta ketika mengobrak-abrik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 29 September 2010. Peristiwa tersebut disusul bentrok dengan kelompok pemuda lain di luar pengadilan, Jalan Ampera.

    Bentrokan tersebut terjadi saat sidang lanjutan kasus perkelahian di kelab malam Blowfish. Dua kelompok saling serang menggunakan batu, ketapel, kayu, golok, parang, serta senjata api. Dalam bentrokan itu, sedikitnya tiga orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka.

    Bentrokan tersebut dilatarbelakangi dendam atas penganiayan dan pembunuhan dua petugas keamanan kelab malam Bblowfish, April 2010. (Wrt3)


    http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/18/145553/Saling-SMS-Sejumlah-Gepeng-Lolos-dari-Razia/3

    Polda Metro: Ada Bukti John Kei Terlibat Pembunuhan Bos Sanex

    Polhukam / Sabtu, 18 Februari 2012 13:03 WIB

    Metrotvnews.com, Jakarta: Kepolisian Daerah Metro Jaya memastikan John Refra alias John Kei ditangkap karena dugaan pembunuhan bos PT Sanex Steel Indonesia, Tan Harry Tantono (45) alias Ayung. Keterlibatan pimpinan organisasi Angkatan Muda Kei itu diperoleh polisi saat memeriksa lima tersangka pembunuhan sebelumnya.

    Dalam konferensi pers di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (18/2), Kepala Divisi Humas Polda Metro Kombes Pol Rikwanto mengatakan, polisi sebelumnya menangkap lima orang yang diduga terlibat pembunuhan Ayung. Dalam pemeriksaan, kelima tersangka itu mengakui John Kei berada di lokasi terbunuhnya korban. Keterangan itu diperkuat dengan temuan lain polisi, yakni gambar 13 gambar kamera tersembunyi (CCTV) di hotel, tempat terbunuhnya Ayung.

    Dari 13 CCTV itu pergerakan pria yang diduga kuat John Refra alias John Kei terekam. Hasil autopsi jenazah Ayung memerkirakan waktu terbunuhnya korban mendekati waktu-waktu di CCTV, di mana pergerakan John Kei terekam.

    Berbekal bukti temuan dan keterangan lima tersangka, kemarin, polisi menyergap John Kei di sebuah kamar Hotel C’One di Pulomas, Jakarta Timur, sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam penyergapan itu, John Kei mengalami luka tembak di bagian kaki. Saat disergap, John Kei sedang bersama wanita mengisap narkoba jenis sabu.

    Rikwanto mengatakan wanita berinisial AF itu positif menggunakan sabu. AF yang diduga seorang selebritas itu kini diperiksa bagian Narkotika Polda Metro Jaya. Hanya, untuk John Kei, hasilnya belum diketahui.

    Kini John Kei dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramatjati. John Kei belum mendapat tindakan lain atas luka tembaknya karena dikhawatirkan memperparah kondisi John Kei yang menderita penyakit gula. Kadar gula John Kei disebutkan sangat tinggi. Untuk mengantisipasi kemungkinan serangan kelompok John Kei, kepolisian meningkatkan pengamanan di sekitar RS Kramatjati.

    Tan Harry ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah sofa kamar Hotel Swiss-belhotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Kamis 26 Januari 2012 malam.

    Nama John Kei mulai dikenal saat tokoh pemuda asal Maluku, Basri Sangaji tewas dalam sebuah pembunuhan sadis di Jakarta Selatan pada Oktober 2004. Nama John Kei semakin santer beredar terutama dalam kasus kekerasan. John Kei mendirikan kelompok pemuda berna Amkei atau Angkatan Pemuda Kei. Sebuah penelitian menyebut anggota Amkei mencapai belasan ribu orang. Kelompok ini dikenal memiliki nyali kuat. John Kei juga kerap dimanfaatkan sejumlah tokoh maupun pebisnis untuk membantu pengamanan kepentingan mereka.(DSY)


    http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/19/145594/Keterlibatan-John-Kei-dalam-Pembunuhan-Ayung-Terekam-CCTV/1

    Keterlibatan John Kei dalam Pembunuhan Ayung Terekam CCTV

    Polhukam / Minggu, 19 Februari 2012 05:54 WIB

    Metrotvnews.com, Jakarta: Bos PT Sanex Steel Tan Hari Tantono alias Ayung dibunuh pada Kamis 26 Januari 2012. Jumat malam tokoh kelompok Angkatan Muda Kei, Jhon Refra alias Jhon Kei ditangkap Kepolisian Daerah Metro Jaya di sebuah hotel di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Jhon Kei yang mengelola bisnis jasa penagihan utang ditangkap terkait dugaan pembunuhan bos PT Sanex Steel Indonesia Ayung.

    Berikut gambar CCTV di hotel saat Ayung terbunuh.

    Pada tanggal 26 Januari pukul 19.14 Waktu Indonesia Barat, dua orang memasuki sebuah hotel di Sawah Besar, Jakarta. Satu orang memesan kamar, sementara pemuda berbaju garis merah putih mengawasi.

    Pukul 19.20 WIB, usai memesan kamar kedua langsung keluar hotel.

    Pukul 21.28 WIB John Kei yang bertopi merah, ditemani beberapa orang masuk hotel dan langsung menuju sebuah kamar menggunakan lift. Rombongan diantar pemuda yang berbaju garis merah putih.

    Pukul 21.41 WIB, Tan Hari Tantono alias Ayung yang berbaju merah muda tiba di hotel dan langsung menuju kamar yang telah lebih dahulu dimasuki John Kei dan rombongan.

    Pukul 21.50 WIB, setelah Ayung masuk kamar, seseorang keluar dari kamar dan menuju lift. Orang tersebut menjemput seseorang yang memakai jas. Keduanya lantas menuju kamar.

    Pukul 22.08 WIB, orang yang berbaju garis merah putih keluar kamar dan menuju lift, disusul seorang yang berbaju hitam. Usai berbincang, orang yang berbaju garis merah putih kembali ke kamar. Sementara itu orang yang berbaju hitam memasuki lift.

    Pukul 22.27 WIB, orang yang berbaju hitam ternyata menjemput rombongan kedua dan langsung menuju kamar.

    Pukul 22.32 WIB, rombongan romobongan pertama, termasuk John Kei yang memakai jas. Dan orang yang berbaju garis merah putih meninggalkan kamar.

    Pukul 22.40 WIB, usai mengantar John Kei dan rombongan pertama, orang berbaju garis merah putih kembali ke kamar.

    Pukul 22.41 WIB, rombongan kedua keluar, kecuali Ayung.

    Pukul 22.52 WIB, saat berada di lift, salah seorang dari rombongan kedua mengganti bajunya.(RIZ)


    http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/19/145606/Rekaman-CCTV-John-Kei-di-Hotel-Tempat-Bos-Ayung-Dibunuh/1

    Rekaman CCTV John Kei di Hotel Tempat Bos Ayung Dibunuh

    Polhukam / Minggu, 19 Februari 2012 10:30 WIB

    Metrotvnews.com, Jakarta: John Refra Kei alias John Kei, Jumat malam kemarin, ditangkap jajaran Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pria yang dikenal sebagai pimpinan organisasi Angkatan Muda Kei itu ditangkap karena diduga kuat terlibat pembunuhan Tan Hari Tantono alias Ayung, bos besar PT Sanex Steel. Ayung ditemukan tewas di Swiss-Belhotel, Jakarta Pusat, Selasa (27/1) malam silam.

    Penangkapan John Kei itu, selain mengacu keterangan tersangka lain, juga berdasarkan rekaman gambar kamera pengawas (CCTV) di hotel tempat mayat Ayung ditemukan. Dalam rekaman gambar CCTV itu tercatat tanggal 26 Januari pukul 19.14 WIB dua orang memasuki hotel di kawasan Sawah Besar itu. Satu orang kemudian memesan kamar, sementara pemuda berbaju garis merah putih mengawasi.

    Setelah memesan kamar, pukul 19.20 WIB, kedua orang itu keluar hotel. Pukul 21.28 WIB, John Kei bos kelompok bisnis jasa penagihan utang, itu tiba di hotel. John Kei yang mengenakan topi merah, ditemani beberapa orang, lagsung menuju sebuah kamar dengan menggunakan lift. Rombongan diantar pemuda yang berbaju garis merah putih yang datang pertama ke hotel.

    Pukul 21.41 WIB Tan Hari Tantono alias Ayung yang berbaju merah muda tiba di hotel. Ia langsung menuju kamar yang telah lebih dahulu dimasuki John Kei dan rombongan. Pukul 21.50 WIB, setelah Ayung masuk kamar, seseorang keluar dari kamar dan menuju lift. Orang tersebut menjemput seseorang yang memakai jas. Keduanya lantas menuju kamar.

    Pukul 22.08 WIB, orang yang berbaju garis merah putih keluar kamar dan menuju lift disusul seorang yang berbaju hitam. Seusai berbincang, orang yang berbaju garis merah putih kembali ke kamar. Sementara orang yang berbaju hitam memasuki lift.

    Pukul 22.27 WIB orang yang berbaju hitam ternyata menjemput rombongan kedua, dan langsung menuju kamar. Pukul 22.32 WIB, rombongan pertama, termasuk John Kei, orang yang memakai jas, dan orang yang berbaju garis merah putih, meninggalkan kamar. Pukul 22.40 WIB, seusai mengantar John Kei dan rombongan pertama, orang yang berbaju garis merah putih kembali ke kamar.

    Pukul 22.41 WIB, rombongan kedua keluar. Tapi tidak terlihat Ayung. Pukul 22.52 WIB saat berada di lift, salah seorang dari rombongan kedua mengganti bajunya.(DSY)


    Further readings:

    Modern days:

    http://etnohistori.org/gpk-dari-hobi-bacok-menuju-parlemen-lokal.html

    http://etnohistori.org/geng-dan-negara-orde-baru-1-preman-dari-markas-tentara.html

    http://etnohistori.org/geng-dan-negara-orde-baru-2-habis-preman-pembela-orde-baru.html

    Historically:

    http://etnohistori.org/jago-dan-maskulinitas-dalam-mitologi-pewayangan-jawa-hatib-abdul-kadir.html

    http://etnohistori.org/jago-dan-kriminalitas-pedesaan-1-studi-kasus-kediri-sekitarnya-di-tahun-1870-an.html

    http://etnohistori.org/jago-dan-kriminalitas-pedesaan-2-gerakan-di-bawah-bayang-bayang-kolonial.html

    http://etnohistori.org/jago-dan-kriminalitas-pedesaan-3-politik-bupati-blitar-menggenggam-penjahat.html

    Jakarta:

    http://etnohistori.org/jagoan-jakarta-dalam-sejarah.html

    Banten:

    http://etnohistori.org/jawara-dan-beragam-pemberontakan-di-banten-1-yanwar-pribadi.html

    http://etnohistori.org/jawara-dan-beragam-pemberontakan-di-banten-2-yanwar-pribadi.html

    Bali:

    http://etnohistori.org/pecalangan-dan-jagoan-di-bali-catatan-etnografis-1-i-ketut-kapler-dan-mimpinya-menjadi-pecalang-metaksu.html

    http://etnohistori.org/pecalangan-dan-jagoan-bali-2-i-wayan-doblag-mimpinya-menjadi-jagoan.html

    http://etnohistori.org/pecalangan-dan-jagoan-di-bali-3-habis-dari-polisi-adat-hingga-penyebar-teror.html


    π


     
  • Virtual Chitchatting 2:39 PM on 2012/02/19 Permalink  

    Pendidikan Pembuatan Karya Ilmiah 

    Kenapa kita perlu belajar menulis ilmiah?

    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta,  18 February 2012.

    Hubungi nomor ini +62.812.8056.516 or +62-21-3218.7118  bila anda ingin mendapatkan pendidikan pembuatan karya ilmiah, makalah, paper, tugas akhir, proceedings, skripsi, tesis, disertasi, company profile, dan lainnya.

    Coba posisikan diri anda sebagai seseorang yang diminta untuk mempresentasikan segala apa yang  ada dalam benak, pikiran, dan perasaan anda! SECARA TERTULIS, bukan sekedar omongan tukang ngecap dan tukang obat serta obrolan di warung kopi aja, ngalor ngidul nggak keruan.

    Coba kita petakan apa sich hubungan antara intelektual dan intelijensi.

    Kata wiki, intelligence has been defined in different ways, including the abilities, but not limited to, abstract thought, understanding, self-awareness, communication, reasoning, learning, having emotional knowledge, retaining, planning, and problem solving.

    Kata wiki lagi, the intellectual is a specific variety of the intelligent, which unlike the general property, is strictly associated with reason and thinking. Dalam The Cambridge Handbook of Personality Psychology, menulis merupakan kemampuan intelektual paling bawah dan mendasar.


    http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/12/02/24/lzw5r9-jurnal-ilmiah-lebih-efisian-dari-skripsi

    Jurnal Ilmiah Lebih Efisian dari Skripsi
    Jumat, 24 Pebruari 2012 16:45 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, POTIANAK – Pemerhati Pendidikan dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Dr Aswandi menyatakan, rencana Untan mengganti tugas akhir mahasiswa dari skripsi menjadi jurnal ilmiah dinilai lebih efisien dari hasil tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

    “Memang Rektor Untan Thamrin Usman berencana untuk menghapus kewajiban membuat skripsi. Sebagai gantinya, mahasiswa harus membuat tugas akhir berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal elektronik online,” kata Aswandi di Pontianak, Jumat (24/2).

    Ia menjelaskan, rencana tersebut memang menuai pro dan kontra di lingkungan Untan. Namun, dia menyatakan akan menjadi salah seorang yang sangat setuju dengan kebijakan itu. “Mengenai rencana itu, saya sangat setuju, karena dipandang dari segi kualitas, jurnal lebih efisiensi,” ujarnya.

    Lihat saja, skripsi-skripsi yang numpuk di gudang tidak ada yang mau membacanya. Aswandi mengatakan, penelitian yang diterbitkan pada artikel ilmiah lebih ringkas dan mudah dibaca orang, ketimbang skripsi yang bertele-tele dan memakan kertas yang tidak sedikit.

    Apalagi dengan diterbitkan di jurnal online, hasil penelitian tersebut bisa dibaca banyak orang dari seluruh dunia dan manfaatnya lebih banyak bagi pendidikan. “Ini salah satu cara yang bisa menekan penjiplakan. Kalau sudah dipublikasi di internet, orang tidak bisa sembarangan mengambil karya orang lain, lantas mengaku kalau itu karyanya,” tuturnya.

    Dia menceritakan bahwa selama ini banyak perilaku tidak bertanggung jawab dari mahasiswa yang mengambil karya penelitian dari universitas di Jawa.

    Soal kualitas jurnal ilmiah, Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untan itu mengatakan tidak akan jauh berbeda dengan skripsi. Pasalnya, meski berlabel jurnal, tugas akhir ini nantinya prosesnya akan disamakan dengan skripsi.

    “Ini hanya bentuk akhirnya saja yang berbeda, tetap ada proses pengajuan judul, bimbingan, proposal, dan sidang. Tapi hasil penelitiannya ditulis lebih ringkas, paling hanya 10 halaman saja cukup,” kata Aswandi.
    Redaktur: Djibril Muhammad
    Sumber: Antara
    STMIK AMIKOM


    http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470213/44/

    3.150 PTS Tolak Jurnal Ilmiah

    Seputar Indonesia, Friday, 17 February 2012

    JAKARTA– Sebanyak 3.150 perguruan tinggi swasta diperkirakan akan ikut menolak kebijakan Kemendikbud yang mewajibkan mahasiswa sarjana (S-1) untuk membuat karya ilmiah sebagai syarat kelulusan.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Suyatno mengungkapkan, 3.150 PTS itu merupakan anggota Aptisi. Dari keseluruhan PTS itu, diperkirakan akan ada 2,5 juta mahasiswa. “Mereka sudah mendeklarasikan diri menolak surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) No 152 dan tidak takut jika diberikan sanksi oleh Kemendikbud,” kata Suyatno di Jakarta kemarin.

    Suyatno menjelaskan, PTS memiliki kewenangan menolak kebijakan itu. Kelulusan mahasiswa PTS ditentukan oleh pengelola kampus karena ada aturan otonomi kampus. “Sejak zaman Malik Fajar (mantan Mendikbud) kami boleh meluluskan mahasiswa sendiri tanpa ada persetujuan dari Kemendikbud. Lagipula buat apa dipaksakan.Kalau dipaksakan, malah mereka akan membuat karya ilmiah asalasalan,” tandasnya.

    Rektor UHAMKA ini menyatakan, bila perlu, Kemendikbud harus menunda kebijakan tersebut sesudah ada perbaikan sistem dan dukungan peralatan. Ratusan ribu karya ilmiah yang akan dikirim tidak akan mudah tertampung dalam sistem jurnal ilmiah dengan bandwith dan akses yang ada saat ini. Apalagi, infrastruktur kampus di Indonesia berbeda satu sama lain.

    “Contohnya di Papua saja peralatan komputer masih sangat terbatas,”katanya. Selain itu, PTS juga menolak persyaratan kelulusan bagi mahasiswa S-1 tersebut karena akan menghambat kelulusan. Peraturan perundangan yang ada saat ini sudah menegaskan bahwa mahasiswa diperbolehkan lulus jika sudah memenuhi jumlah satuan kredit semester (SKS) yang ditentukan dan pembuatan skripsi.

    Ada pula kampus yang tidak mensyaratkan pembuatan skripsi sebagai penentu kelulusan. Karena itu,Suyatno meminta agar kebijakan ini ditunda terlebih dulu sesudah ada penambahan infrastruktur yang disediakan Kemendikbud, tidak hanya untuk perguruan tinggi negeri, tapi juga untuk swasta. “Selama ini PTS dianaktirikan. Lalu tidak ada angin tidak ada hujan,Kemendikbud mengeluarkan surat edaran tersebut.

    Kami pun tidak pernah dibina,yang ada hanya pembinasaan saja,” ungkapnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan, jika tidak dikaitkan dengan kelulusan, kebijakan itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap dunia pendidikan tinggi.Kebijakan pemerintah harus dikaitkan dengan sistem yang sudah berjalan.

    “Kalau tidak dikaitkan dengan persyaratan kelulusan, akan dipakai untuk apa? Tidak akan ada konsekuensinya nanti jika tidak kami paksakan sebagai persyaratan kelulusan,” ucap Nuh. Mantan rektor ITS ini menjelaskan, dinamakan jurnal ilmiah karena jika memakai nama lain, karya mahasiswa tersebut tidak akan berarti apa-apa dan akan sampai di gudang.“ Justru kita akan biasakan mereka untuk menulis sehingga tidak gagap lagi saat harus melanjutkan S-2 atau S-3,” paparnya.

    Mantan menkominfo ini juga mengungkapkan, banyak manfaat yang bisa didapat mahasiswa dengan membuat jurnal ilmiah. Salah satunya bisa menjadi fasilitas untuk meningkatkan kemampuan keilmuan. Dalam membuat karya ilmiah atau jurnal mengenai sebuah topik, mahasiswa akan mencari referensi.

    “Ketika mahasiswa itu menemukan ide tulisan tersebut sudah pernah digunakan, mereka pun akan mencari ide lain,”ucapnya. Nuh menyatakan, kebijakan ini juga dapat digunakan untuk meminimalisasi tindakan plagiat.Ketika tulisan mereka dipublikasikan, akan memudahkan mahasiswa lain yang ingin membuat penelitian untuk menghindari topik yang sama. neneng zubaidah


    http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470222/44/

    SUARA MAHASISWA,Perbaiki Dulu Kredibilitas Kemendikbud

    Seputar Indonesia, Friday, 17 February 2012

    Ketika Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memublikasikan surat edaran Nomor 152/E/T/2012 yang mengharuskan publikasi karya ilmiah sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3, sontak banyak kalangan mengkritik kebijakan tersebut.

    Argumentasi-argumentasi penolakan atas pemberlakuan kebijakan tersebut mulai bermunculan. Ada yang menyatakan bangsa Indonesia masih belum siap merealisasikan itu.Ada yang yakin kebijakan itu akan memicu munculnya jurnal ”abal-abal”.Ada juga yang beranggapan kewajiban publikasi karya ilmiah itu hanya akan membuat mahasiswa-mahasiswa melahirkan karya asalasalan atau karya sampah.

    Sikap pesimistis yang banyak diungkapkan oleh para praktisi,pakar,dan pemerhati pendidikan tersebut tentu tidaklah berangkat dari ruang kosong. Sejatinya maksud dari Ditjen Dikti mengambil kebijakan itu memang sangat baik, yaitu untuk mengurangi plagiarisme di lingkungan mahasiswa dan upaya memajukan roh penelitian dunia akademis.

    Langkah yang diambil—menjadikan publikasi karya ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa program S-1, S-2,dan S-3—juga bisa dibilang cukup solutif untuk menanggulangi kanker pendidikan yang sudah menimpa Indonesia tersebut. Namun, karena kredibilitas kementerian yang mengeluarkan surat edaran itu masih sangat rendah, tidak berlebihan kiranya jika banyak orang kemudian pesimistis kebijakan tersebut akan berjalan sesuai target.

    Sudah mafhum dalam benak masyarakat kita bahwa Kemendikbud telah tidak becus mengawal beberapa kebijakannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa. Misalnya ujian nasional (UN) untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA),hingga detik ini kebijakan itu masih banyak cacat di sanasini.

    Kebijakan yang semula diniatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ternyata justru melukai tujuan utama pendidikan,yaitu kejujuran.Kurangnya komitmen Kemendikbud mengawal UN telah membuat kebohongan—minimal dalam mengerjakan soal UN—tumbuh dan berkembang cukup pesat di kalangan sekolah.

    Jika masalah UN saja masih belum bisa diselesaikan,menambah beban dengan mewajibkan publikasi karya ilmiah bagi mahasiswa agaknya bukanlah langkah yang patut diambil.Jika memang dirasa dinas terkait masih belum benar-benar mampu atau mau mengawal kebijakan itu dengan maksimal, penulis rasa menganulir surat edaran tersebut adalah langkah yang bijaksana.Kembalikan dulu kredibilitas kinerja Kemendikbud dengan memperbaiki cacatcacat UN,baru kemudian membuat kebijakan lain.

    MUHAMMAD ARIF
    Ketua BEM Fakultas Ushuluddin,
    Studi Agama, dan
    Pemikiran Islam UIN
    Sunan Kalijaga Yogyakarta


    http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470223/44/

    Semoga Bukan Hanya karena Malaysia

    Seputar Indonesia, Friday, 17 February 2012

    Bermodalkan semangat untuk melampaui jumlah karya ilmiah Malaysia,Djoko Santoso, selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Dikti, mengeluarkan surat edaran pada 27 Januari 2012 perihal imbauan ke seluruh PTN/PTS di Indonesia untuk memublikasikan karya ilmiah mahasiswa S- 1,S-2,dan S-3 sebagai syarat kelulusan.

    Semangat untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah ini tidak main-main,bahkan sebelumnya pada30Desember 2011, Djoko Santoso juga pernah membuat surat edaran perihal kebijakan unggah karya ilmiah untuk kenaikan pangkat dosen. Ada hal menarik dari surat edaran yang dikeluarkan Dikti pada 27 Januari, yaitu alasan yang dikemukakan di dalam surat tersebut.

    Dalam surat tersebut dikatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menandingi jumlah karya ilmiah yang dimiliki Malaysia.Sepintas alasan ini sarat akan hubungan emosional antara Indonesia- Malaysia yang terjadi belakangan ini. Saat ini memang jumlah jurnal ilmiah di perguruan tinggi Indonesia lebih rendah ketimbang beberapa negara ASEAN lainnya.

    Tetapi,Dirjen Dikti juga seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut. Dirjen Dikti seakan lupa untuk merujuk sistem pendidikan di negara Indonesia saat ini. Dikti sebaiknya juga harus mau belajar dan menyelidiki mengapa di negara lain, termasuk Malaysia, tingkat produktivitasnya lebih tinggi.Apa mungkin karena fasilitas dan dana penelitian di Malaysia yang sudah mengikuti negara maju?

    Atau mungkin karena setiap peneliti dijanjikan sebuah insentif atas karyanya? Seharusnya Dikti tidak ”ujug-ujug” mengeluarkan suatu kebijakan.Tak heran jika hal ini sontak memunculkan berbagai pandangan terkait isu tersebut. Mulai dari opini yang bernada khawatir akan dampak dari kebijakan tersebut bagi dunia pendidikan Indonesia, sampai pandangan yang menolak dengan tegas atas kebijakan tersebut.

    Namun, Djoko Santoso tetap bergeming. Dia tidak khawatir walaupun ada banyak PTN/PTS yang tidak menanggapi dan cenderung apatis terhadap kebijakan tersebut.”Kalau perguruan tinggi tidak mau ikut, nanti ketinggalan zaman dan dapat sanksi akademik sendiri,”kata Djoko. Semoga kebijakan ini bukan hanya bermodalkan semangat untuk ”menang-menangan”dengan Malaysia semata,melainkan muncul dari semangat tulus memajukan pendidikan Indonesia.

    Jika memang niatnya tulus memperbaiki pendidikan Indonesia, tentu segala permasalahan yang dihadapi akan berusaha diselesaikan sesegera mungkin. Semoga kebijakan ini menjadi momentum bagi dunia pendidikan Indonesia untuk dapat go international.Semoga bukan hanya karena Malaysia.

    ABDUSHSHABUR RASYID RIDHA
    Mahasiswa Ilmu Komunikasi/Prodi Jurnalistik,
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia


     
  • Virtual Chitchatting 2:38 PM on 2012/02/19 Permalink  

    Bagi anda penghuni rumah dinas, bersiaplah untuk DIUSIR 

    In the name of money and the power in hand

    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 18 February 2012

    Sejak tahun 1945 sampai setahun setelah lengsernya Soeharto, Panglima TNI mutlak harus berasal dari Angkatan Darat. Edi Sudrajat merupakan Panglima TNI yang paling singkat masa jabatannya, yakni hanya 3 bulan, sejak 19 Februari 1993 sampai 21 Mei 1993. Saat menjabat sebagai Panglima TNI, Edi Sudrajat juga menyandang jabatan sebagai KSAD dan Menhankam.

    Masa jabatan tersingkat juga dialami:

    1. Wiranto, 20 bulan (16 Februari 1998 – 26 Oktober 1999), dari Angkatan Darat.
    2. Djoko Suyanto, 20 bulan (13 Februari 2006 – 28 Desember 2007), dari Angkatan Udara.
    3. Widodo AS, 32 bulan (26 Oktober 1999 – 7 Juni 2002), dari Angkatan Laut.
    4. Djoko Santoso, 32 bulan (28 Desember 2007 – 28 September 2010), dari Angkatan Darat.
    5. Endriartono Sutarto, 44 bulan (7 Juni 2002 – 13 Februari 2006), dari Angkatan Darat.

    Saat ini, Panglima TNI dijabat Agus Suhartono dari Angkatan Laut sejak 28 September 2010.

    Rangkap jabatan sebagai Menhankam dialami sejak AH Nasution, Soeharto, M. Panggabean, sampai Andi M. Yusuf (April 1978-28 Maret 1983), dan Wiranto. Pada zaman L.B. Moerdani berkuasa (28 Maret 1983-27 Februari 1988), Panglima ABRI lebih akrab disapa dengan sebutan Pangkopkamtib.

    Sekedar kroscek,

    1. Komplek Angkatan Laut di Pejompongan/Benhil diobok-obok saat Endriartono Sutarto dari Angkatan Darat berkuasa.
    2. Komplek Kostrad di Arteri Pondok Indah diobok-obok saat Djoko Suyanto dari Angkatan Udara berkuasa.
    3. Seluruh Komplek Hankam (Slipi, Cidodol, Sukabumi Ilir, Pondok Labu, Bintaro, Kelapa Dua, Depok, Cibubur, Jati Makmur, Ceger, Cijantung, Cimanggis) diobok-obok sejak tahun 2011 saat Agus Suhartono dari Angkatan Laut berkuasa.
    4. Komplek Kodam….
    5. Komplek KPAD…
    20120217 Kisruh Rumah Dinas TNI-DPR Minta Panglima Bersikap Bijak
    20120218 Rumah Dinas TNI
    201202140956 Kapolres Pamekasan “Diusir” dari Rumah Dinas
    20120209 Eksekusi Lahan Warga di Ciputat Ditangguhkan
    201202072301 Priyo: Jika Dinilai Boros, Kembalikan Rumah Dinas DPR ke Negara
    201201251536 Pensiunan Jenderal Tolak Penertiban Bangunan Liar di Ciracas
    201201061626 Konflik Rumah Negara TNI Vs Purnawirawan Tak Pernah Usai
    201110051033 Bukan Milik Kami, Rumah Itu Milik TNI
    201107111400 Djoko Santoso Serahkan Rumah Dinas kepada Kodam Jaya
    201012030023 Butuh 30 Tahun untuk Sediakan Rumah Dinas TNI
    20101007204734 148 Rumdis TNI Akan Dikosongkan
    20100924 Menkeu Terbitkan Aturan Pengelolaan Rumah Dinas
    20100521 Bongkar makam pahlawanku, kuserahkan tanda jasa pahlawan pada Presiden SBY
    20100222160300 Kemhan Upayakan Langkah Terobosan Sediakan Rumah Prajurit
    20100222155300 Menhan Usulkan Beri Tunjangan Operasi Keamanan Prajurit, Anggaran Pembelian Alutsista Rp 87,32T Selama 5 Tahun
    201002221412 Panglima TNI: Pesawat Super Tucano Gantikan OV-10
    201002221026 Komisi I-Menhan Bahas Rumah Dinas TNI
    20100222101900 Menhan, Komisi I DPR Bahas Rumah Dinas TNI
    20100222 Daftar Nama Anggota Panja Aset Tanah/Rumah Dinas
    201002080925 Modal Pribadi, Tak Pantas Disebut Rumah Dinas
    201002050429 Pindah Dari Rumah Dinas Ke Rumah Sakit
    20100202 Pepabri: Jangan Dipolitisasi Rumah Dinas TNI
    20100202 Aset Tanah TNI – Perlu Kebijakan Politik Dan Keseriusan Pemerintah
    20100125 Perang Saudara di Kompleks Tentara
    201001 Herman Sarens Sudiro Ditangkap Paksa !
    201001 Herman Sarens Sudiro Diduga Korupsi Rp600 Miliar !
    20090731115023 Eksekusi Kompleks Kostrad
    20090728202032 Penggusuran Berlanjut, Warga Minta Bertemu Pihak Kostrad
    200905291108 Dihuni Sipil, 12 Rumah Komplek Kostrad Digusur
    200905281105 Tolak Digusur, Warga Kompleks Kostrad Kibarkan Bendera Kuning
    200905191052 Tolak Digusur, Warga Kompleks Kostrad Siaga
    200905190849 Warga Blokir Kompleks Kostrad Tanah Kusir
    200808131130 TNI Persuasif Tertibkan Rumah Dinas
    20070526 Perumahan Kodam Dapat Ganti Rugi
    200508030752 TNI AL : Masih Ada 30 Kompleks yang akan Ditertibkan di Jakarta
    200507281103 KSAL Janji Nyalakan Listrik Rumah Pensiunan Hari Ini
    200507271745 PKL di Depan Rumah Dinas Perwira AL Dilarang Berdagang
    20040419 Ketika Mantan Jenderal Digusur
    19780513 Ningrat: antara hilang dan timbul ningrat masa kini ningrat: antara hilang dan timbul
    19750821 SKEP MENHANKAM / PANGAB Nomor: KEP / 28 / VIII / 1975
    19750821 Penjelasan SKEP Menhankam / PangAB No.KEP/28/VIII/1975


    http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470215/44/

    Kisruh Rumah Dinas TNI-DPR Minta Panglima Bersikap Bijak

    oleh: Vitrianda Siregar
    Seputar Indonesia, Friday, 17 February 2012

    JAKARTA– Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono diminta dapat lebih bersikap bijak terkait penempatan rumah dinas yang masih digunakan purnawirawan dan anakanaknya.

    Ketua Panja Rumah Dinas TNI DPR Salim Mengga mengatakan, panja sudah menyelesaikan tugas dalam mendata rumah dinas TNI. Rekomendasi panja bahkan sudah diserahkan kepada Panglima TNI. Meski demikian, dia sangat berharap pimpinan TNI dapat lebih bersikap bijak saat mengimplementasikan rekomendasi panja tersebut. “Janganlah sampai ada ultimatum waktu,warga yang masih menempati rumah dinas harus ke luar.

    Kita juga harus memikirkan nasib mereka juga. Para purnawirawan itu juga ada jasanya buat TNI dan bangsa ini,” kata Salim yang juga anggota Komisi I DPR itu di Jakarta kemarin. Meski sudah menyerahkan rekomendasi, tugas panja belum selesai. “Ada beberapa aset TNI selain rumah dinas yang perlu dibicarakan. Jadi semacam ada panja jilid dua,” ungkap purnawirawan mayor jenderal itu.

    Selain itu, Salim juga meminta agar pimpinan TNI lebih fleksibel melihat persoalan rumah dinas. Misalnya rumah dinas golongan II bisa dikompromikan statusnya menjadi golongan III. Dengan begitu, jika ada warga yang ingin mengambil alih rumah dinas, bisa dilakukan. Namun,DPR meminta publik untuk tidak membenturkan antara pimpinan TNI dan purnawirawan beserta anakanaknya yang masih menempati rumah dinas.

    Sebaliknya, instansi lain yakni Kementerian Perumahan Rakyat harus bisa membantu mengatasi masalah ini. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana TNI Iskandar Sitompul mengatakan, TNI memang tak cukup dana untuk menyiapkan rumah dinas bagi anggota yang belum memiliki rumah.

    Namun, pimpinan TNI juga masih memberikan kesempatan bagi purnawirawan atau warakawuri untuk menempati rumah dinas hingga meninggal dunia. Mabes TNI,kata dia,juga telah memberikan ruang bagi anggota TNI/PNS di luar kedinasan Mabes TNI untuk bisa menempati rumah itu.

    “Misalnya saja ada over alih rumah dinas ke anggota TNI/PNS yang berdinas di Mabes AD,AL,AU. Sementara rumah dinasnya berada di lingkungan Mabes TNI, silakan saja,” paparnya. Namun, penempatan rumah dinas itu harus sesuai pangkat dan golongan. vitrianda siregar


    http://www.pelita.or.id/baca.php?id=87947

    Rumah Dinas TNI

    Edisi Sabtu, 18 Februari 2012

    [Assalamu'alaikum]

    AKHIR-akhir ini persoalan rumah dinas prajurit TNI kembali mencuat ke permukaan, baik di Jakarta maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Pada umumnya berita tersebut berkisar pada penertiban rumah-rumah dinas TNI yang sudah berpindah-tangan ke pihak lain atau berubah fungsi.

    Pihak TNI menyatakan upaya yang dilakukan adalah penertiban terhadap rumah-rumah dinas yang merupakan aset milik negara, sementara para penghuni rumah menyatakan bahwa mereka digusur. Akibatnya timbul suatu ketegangan, bahkan nyaris bentrok terjadi antara aparat yang memperoleh perintah menertibkan dan penghuni rumah dinas TNI.

    Kejadian itu sangatlah memprihatinkan. Pertanyaannya, kenapa masalah itu sampai terjadi? Apakah benar terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM atas penertiban rumah-rumah dinas prajurit TNI yang masih aktif itu?

    Baik Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso maupun para Kepala Staf Angkatan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh TNI adalah menertibkan rumah-rumah dinas, bukan penggusuran. Penertiban dilakukan karena beberapa alasan dan pelaksanaannya pun tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pertama, pihak-pihak yang menempati rumah dinas itu tidak lagi memiliki hak untuk menempati rumah itu, apalagi memilikinya. Kedua, rumah-rumah dinas TNI itu telah berubah fungsi, ada yang menjadi tempat kos, tempat usaha, warung telekomunikasi, dan lain sebagainya. Ketiga, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak TNI, bahwa purnawirawan TNI yang masih menempati rumah dinas TNI sebenarnya sudah memiliki rumah pribadi.

    Menurut Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasad Jenderal TNI George Toisutta, bahwa semasa masih hidup para purnawirawan TNI tersebut diberi kesempatan untuk menempati rumah dinas itu. Jika sudah meninggal dunia, maka rumah dinas TNI tidak bisa dialihkan kepada siapapun, kecuali dikembalikan kepada pemerintah melalui TNI.

    Selain itu, menurut Panglima TNI bahwa pihak TNI telah membangun 500 unit rumah di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat yang diperuntukkan bagi para purnawirawan TNI. Rumah tersebut bisa dibeli dengan harga murah.

    Hingga kini masih banyak para prajurit TNI aktif yang tinggal tidak di rumah dinas. Mereka ada yang kos, mengontrak rumah, tinggal di rumah saudara atau ikut mertua. Untuk DKI Jakarta saja, prajurit TNI aktif yang tinggal di rumah dinas atau asrama TNI baru 22,5 persen; sedangkan rumah dinas TNI yang ditempati oleh para purnawirawan TNI sebanyak 77,5 persen.

    Para prajurit TNI aktif tersebut perlu tinggal di rumah dinas TNI atau asrama, agar dalam situasi mendadak mudah untuk dihimpun dan digerakkan. Jika mereka tinggal di tempat terpisah-pisah dan berjauhan, maka untuk memobilisasi mereka sangatlah sulit. Karena itu, Pimpinan TNI berusaha keras agar rumah-rumah dinas TNI itu bisa dikembalikan kepada fungsinya semula yakni untuk tempat tinggal para prajurit TNI yang masih aktif.

    Jika persoalan ini bisa dipahami dengan pikiran jernih, insya-Allah jalan terbaiklah yang akan diperoleh. Jika emosi dan merasa ada pelanggaran HAM yang lebih mengemuka, maka persoalan itu tidak akan selesai dengan baik. Apalagi jika ada pihak-pihak yang memancing di air keruh, dapat dipastikan hanya kerugianlah yang akan terjadi. Sebab, bukan tidak mungkin dalam suasana negara yang masih gonjang-ganjing ini, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi, agar semua persoalan di Indonesia terus memanas.


    http://regional.kompas.com/read/2012/02/14/09561329/Kapolres.Pamekasan.Diusir.dari.Rumah.Dinas

    SENGKETA RUMAH

    Kapolres Pamekasan “Diusir” dari Rumah Dinas

    Taufiqurrahman | Glori K. Wadrianto | Selasa, 14 Februari 2012 | 09:56 WIB

    PAMEKASAN, KOMPAS.com — Sengketa rumah dinas Kepala Kepolisian Wilayah Madura di Jalan Jokotole yang kini ditempati Kepala Polres Pamekasan menemui jalan terang. Pihak ahli waris Zain Umar Basyarahil selaku penggugat menerima surat penetapan eksekusi pada 7 Februari 2012 kemarin melalui surat bernomor W14-U7/185/HK.02/II/2012.

    Dalam surat itu dijelaskan, tergugat, yakni Kepala Polres Pamekasan, masih diberi tenggat waktu untuk menyerahkan rumah secara sukarela kepada penggugat sampai 28 Februari mendatang. Pengacara ahli waris, Luh Putu Susila Dewi, Selasa (14/2/2012), mengatakan, pelaksanaan eksekusi tidak ”mengambang” seperti sebelumnya. Dengan demikian, Kepala Polres diminta secepatnya mengosongkan rumah, yang sudah puluhan tahun menjadi sengketa tersebut, jika tak ingin dikosongkan secara paksa.

    ”Kami tidak akan memberikan toleransi lagi kepada tergugat karena sebelumnya toleransi tidak pernah mereka patuhi,” kata Luh Putu Susila Dewi saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (14/2/2012).

    Luh Putu menjelaskan, surat penetapan eksekusi petama yang dikeluarkan pada April 2011 lalu diabaikan. Janji mengosongkan sendiri dengan meminta perpanjangan waktu tiga bulan saat itu juga diabaikan dan dilanggar sendiri oleh Polres Pamekasan.

    Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Zulfahmi, yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Humas PN Pamekasan Rendra Yozar Dharma Putra, membenarkan surat eksekusi itu. Bahkan, pihaknya akan tetap melaksanakan eksekusi jika surat itu tidak diindahkan. ”Kami berharap kepada tergugat untuk segera mengosongkan sebelum proses eksekusi dilaksanakan,” terang Rendra.

    Sengketa rumah tersebut sudah berlangsung lama dan berliki-liku. Tahun 2002 lalu Zain Umar Basyarahil menggugat Kapolwil Madura karena selama 30 tahun menempati rumah tersebut Polwil Madura tidak pernah membayar sewa rumah. Penggugat menang mulai dari Pangadilan Negeri Surabaya hingga banding di Mahkamah Agung. Hal itu berdasarkan putusan perkara PN Surabaya, PT Jawa Timur, dan Mahkamah Agung (MA), Nomor 589/Pdt.G/2002/PN.SBY jo Nomor 118/Pdt/Pdt/2004.Sby juncto Nomor 1255K/Pdt/2005.

    Meskipun sudah dinyatakan menang, Kapolwil Madura tetap menempati rumah tersebut dan PN Pamekasan enggan untuk mengeksekusi. Kuasa hukum penggugat berulang kali mendatangi Kantor PN Pamekasan, tetapi tak juga ada proses eksekusi. Pada tanggal 27 April 2011, Kapolres Pamekasan meminta waktu untuk mengosongkan sendiri hingga 8 hari. Namun, lagi-lagi janji pengosongan tidak dilakukan.

    Pada 5 Mei 2011, pihak Kapolres meminta perpanjangan waktu untuk mencapai kesepakatan dengan penggugat dan siap mengosongkan sendiri. Setelah melewati batas perjanjian pengosongan, PN Pamekasan mengeluarkan surat putusan menghukum tergugat dengan membayar uang paksa Rp 250 setiap hari untuk keterlambatan pengosongan. Selanjutnya, eksekusi tersebut belum dilakukan hingga pada bulan September dan dipasrahkan kepada Kejaksaan Agung.

    Akhirnya, pada 7 Februari surat penetapan eksekusi turun dan Kapolres diberi tenggang waktu hingga 28 Februari untuk mengosongkan rumah.


    http://news.okezone.com/read/2012/02/09/338/572562/eksekusi-lahan-warga-di-ciputat-ditangguhkan

    Eksekusi Lahan Warga di Ciputat Ditangguhkan

    Bagus Santosa – Okezone, Kamis, 9 Februari 2012  13:03 wib

    Warga bersiaga pertahankan lahan (Foto: Bagus/Okezone)

    JAKARTA – Pengadilan Negeri Tangerang menangguhkan sita eksekusi kepada warga sekitar kompleks UIN di RT 4/14, Pisangan Timur, Tangerang Selatan. Warga meminta agar diadakan dialog terlebih dahulu dengan pihak pemohon.

    “Hari Ini rencananya sita eksekusi, tapi ditangguhkan, dari pihak termohon eksekusi meminta untuk berdialog dengan pihak Kemenag. Walaupun sudah berkali-kali dialog itu dilakukan. Selain itu, sita eksekusi juga ditangguhkan karena masalah keamanan,” kata Panitera sita eksekusi, Trino Irawan, usai berdialog dengan termohon di Kantor Kopertais I, Tangerang Selatan, Kamis (9/2/2012).

    Rencananya sita eksekusi ini dilakukan untuk pendataan rumah-rumah yang akan dieksekusi nantinya. Ada 15 rumah yang akan didata.

    Sementara itu, pihak pemohon dalam hal ini, Kementerian Agama yang diwakilkan Anang, menerima penangguhan tersebut. Namun, pihak Kementerian Agama sendiri masih belum bisa memastikan rencana dialog yang diajukan termohon dalam hal ini warga sekitar kompleks Dosen UIN. “Masih menunggu konfirmasi,” kata Anang.

    Warga sendiri meminta untuk penangguhan terhadap sita eksekusi ini. Warga tidak siap memberikan data yang diinginkan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan terkait batas penyitaan tanah yang dianggap tanah negara atas nama Departemen Agama.

    Warga sendiri sudah bersiaga jika nantinya terjadi eksekusi ini. Warga juga mengajak salah satu organisasi masyarakat (ormas) dalam aksi ini.

    Sengketa lahan ini terjadi sudah puluhan tahun lalu. Lahan ini sebelumnya adalah milik Departemen Agama untuk para dosen yang dikelola oleh Yayasan Pembangunan Madrasah Islam Ikhsan (YPMII). Lantaran lahan tersebut memiliki sisa, kemudian lahan ini dijual kepada warga sekitar. Kini, lahan ini dipinta kembali oleh Departemen Agama dan berimbas kepada penyitaan tersebut. (crl)


    http://news.detik.com/read/2012/02/07/230110/1836826/10/priyo-jika-dinilai-boros-kembalikan-rumah-dinas-dpr-ke-negara?n991102605

    Priyo: Jika Dinilai Boros, Kembalikan Rumah Dinas DPR ke Negara

    Mega Putra Ratya – detikNews, Selasa, 07/02/2012 23:01 WIB

    Jakarta  Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR diusulkan untuk dikembalikan ke negara karena dinilai membebani anggaran. Pimpinan DPR setuju dengan usulan tersebut.

    “Kami berpikiran rumah jabatan dikembalikan ke eksekutif saja jika dianggap pemborosan,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2012).

    Rumah tersebut diantaranya berada di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Bintaro. Menurut Priyo, sebaiknya anggota dewan diberi tanggungjawab untuk sewa rumah atau apartemen saja.

    “Dikasih tanggung jawab untuk sewa rumah atau apartemen lebih murah daripada 5 tahun jor-joran biaya dan anggaran untuk pemeliharaan,” tegasnya.

    Usulan pengembalian rumah jabatan itu disampaikan oleh Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan DPR dalam rapat konsultasi. Dalam rekomendasi, BK menyebut keberadaan RJA itu menjadi salah satu sumber kontroversi yang sering berulang. Akibatnya, menurut BK, konsentrasi pelaksanaan fungsi DPR terabaikan.

    “Oleh karena itu, BK berpendapat agar rumah jabatan anggota diserahkan kembali kepada eksekutif sehingga anggota DPR dapat memiliki fleksibilitas dalam memilih tempat tinggal yang lebih menunjang kinerja dan tugasnya,” tulis pihak BK dalam rilis yang diterima wartawan. (mpr/did)


    http://news.okezone.com/read/2012/01/25/338/563229/pensiunan-jenderal-tolak-penertiban-bangunan-liar-di-ciracas

    Pensiunan Jenderal Tolak Penertiban Bangunan Liar di Ciracas

    Catur Nugroho Saputra – Okezone, Rabu, 25 Januari 2012  15:36 wib

    JAKARTA – Penertiban 16 bangunan di RT 05 RW 06 Jalan Kelapadua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, sempat ditolak pemilik tempat cucian mobil dan motor, Brigjen TNI (Purn) Kusnaedi, dengan alasan bangunan miliknya berdiri di atas jalur hijau.

    Bahkan Kusnaedi, yang juga mantan anggota DPR/MPR Fraksi TNI/Polri ini, sempat menelepon mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, untuk mempertanyakan aksi penertiban tersebut. Namun hal tersebut tak digubris petugas, yang tetap menertibkan tempat usahanya.

    “Saya ini bekas tentara, jenderal, apa saya ini bajingan. Kok diperlakukan begini. Sedemikian banyak orang menertibkan rumah saya, saya tidak terima,” ujar Kusnaedi memprotes aksi pembongkaran kepada Camat Ciracas, Rabu (25/1/2012).

    Menanggapi hal ini, Camat Ciracas, Syarifudin mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Namun, para pemilik bangunan tetap tak menggubrisnya.

    “Semalam malah ada pemilik bangunanan bawa-bawa ormas, namun setelah kami lakukan pendekatan secara persuasif pemilik akhirnya mengerti,” ungkapnya.

    Penertiban ini dilakukan sebagai bentuk penegakan Perda No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Umumnya bangunan dijadikan kafe, lapo, warung makan, tempat cucian mobil/motor dan penjualan tanaman hias.

    Lahan yang ditempati para pemilik bangunan liar ini, milik PT Jasamarga, dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Rencananya, usai ditertibkan lahan akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH).  (ded)


    http://hukum.kompasiana.com/2012/01/06/konflik-rumah-negara-tni-vs-purnawirawan-tak-pernah-usai/

    Konflik Rumah Negara TNI Vs Purnawirawan Tak Pernah Usai

    Pettarani Bone, 06 January 2012 | 16:26

    Rakyat melalui DPR  telah memberikan hak membeli rumah negara kepada PNS/Militer aktif maupun purnabhakti, hingga kepada putera-puteri mereka yang ditinggalkan. Dengan diletakkannya hak itu, otomatis pemerintah dibebani (baca; elite Dephan / TN I)  kewajiban memindahkan hak kepemilikan atas rumah negara yang berada di dalam kekuasaannya. Pengalihan hak itu oleh  peraturan perundang-undangan disebut “penjualan rumah negara” 1).

    Kenyataannya, sejak 1960 sampai 2012, nyaris tak pernah terjadi transaksi jual-beli rumah negara di lingkup Dephan/TNI. Yang kita temukan justeru semangat menggelontorkan kebijakan pengosongan rumah negara, terutama rumah negara yang dihuni oleh purnawirawan dan keluarganya. Dilanjutkan dengan eksekusi di lapangan oleh team penertiban rumah dinas yang dibentuk oleh masing-masing Pangdam atas perintah Panglima TNI.

    Maka konflik pun akhirnya mewarnai hubungan antara elite Dephan/TNI dengan purnawirawan sejak 1983 hingga saat ini.

    Protes Prajurit

    Ketika M.Yusuf berada di pucuk pimpinan ABRI (Pangab) pada  1979, ia mengeluarkan kebijakan menjual rumah negara kepada PNS/ABRI aktif maupun purnawirawan yang berhak M.Yusuf kemudian  memerintahkan  kepada  semua kepala Stafnya agar melakukan inventararisasi rumah negara dan menetapkan mana rumah negara golongan dua yang dapat dijual kepada penghuni PNS/ABRI yang aktif maupun purnawirawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku2).

    Pajurit menyambut hangat kebijakan M.Yusuf.Dan dengan penuh harap bahwa dalam waktu dekat mereka sudah dapat memiliki rumah pribadi dengan harga beli yang jauh lebih murah daripada harga beli rumah yang ditawarkan oleh developer perumahan.

    Syahdan, belum sempat M.Yusuf merealisasikan kebijakannya , menjual rumah negara kepada prajurit aktif maupun purnawirawan, ia buru-buru digantikan oleh Jenderal L.B Moerdani.Serah terima jabatan Pangab pun dilakukan pada 1983. Bagaimana kebijakan ABRI  menyangkut rumah negara ini di tangan  L.B Moerdani ? Ternyata berubah 180 derajad.

    M.Yusuf tidaklah sama dengan L.B Moerdani dalam memandang asset negara bernama rumah negara.Jika M.Yusuf dengan kebijakannya hendak menjual rumah negara sesuai perintah perundang-undangan yang berlaku Maka tidaklah demikian bagi L.B Moerdani yang terkenal dekat dengan Soeharto ini. Di mata L.B Moerdani, sebagai asset negara, rumah negara tidak boleh dijual kepada siapapun. Sebab itu purnawirawan, warakawuri atau putera-puteri mereka, yang sudah puluhan tahun menempati rumah negara, harus meninggalkan rumah negara untuk diisi oleh prajurit aktif ..

    Apa reaksi  prajurit menghadapi  kebijakan L.B Moerdani ketika itu ?

    Mereka ramai-ramai melakukan aksi protes.Terutama prajurit Angkatan Darat, merekalah yang berada di garda terdepan.  mengecam kebijakan pimpinan nya.Yang menurut mereka, kebijakan L.B Moerdani itu telah menghianati amanat penderitaan rakyat dalam pembukaan UUD 45 , serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perumahan negara.Kebijakan yang contra produktif terhadap keinginan negara meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara memenuhi kebutuhan perumahan mereka.

    Ketika situasi mulai memanas, KASAD yang ketika itu (1985) dijabat oleh Jenderal.Roedini turun tangan, memadamkan api emosi prajurit yang telah berada di ubun-ubun.Jenderal Roedini kemudian mengeluarkan Surat Telegram KASAD yang menegaskan bahwa, kebijakan pimpinan ABRI tentang penjualan rumah negara kepada prajurit, purnawirawan dan keluarganya (anak-Isteri) bukan ditiadakan. Melainkan ditunda sampai batas waktu yang ditentukan kemudian 3).

    Emosi prajurit meredah , usaha Jenderal Roedini berhasil untuk sementara.Dan dikatakan sementara karena terbukti di belakang hari,  penjualan rumah negara kepada purnawirawan tidak pernah terjadi. Malah yang selalu muncul ke permukaan adalah eksekusi pengosongan rumah negara yang menyakitkan hati serta mengorbankan  nyawa dan harta benda.

    Korban Di Makassar

    2006-2007 adalah masa-masa gelap dan penuh kecemasan bagi purnawirawan dan warakawuri (isteri pensiunan ABRI/TNI) di Makassar.Betapa tidak, ekseksui pengosongan rumah negara oleh team penertiban rumah negara Kodam VII Wirabuana berseragan lengkap atas perintah Pangdam Mayjen.TNI AD Arief Budi Sampoerno, selalu menggunakan   intimidasi , kemudian  memaksa penghuni ke luar meninggalkan rumah negara.

    Karena shok akibat tekanan psikis dan pisik aparat yang menyertai hidupnya selama beberapa bulan, beberapa nyawa purnawirawan dan warakawuri  yang telah berusia lanjut akhirnya melayang beberapa saat setelah dirawat di rumah sakit. Gatra.com mengutip “bahwa sejak penggusuran warga dari rumdis TNI ini bergulir pada tahun 2006, sudah ada 15 purnawirawan dan warakawuri meninggal dunia setelah diintimidasi, dan ratusan lainnya stress dan beberapa diantaranya harus dirawat di rumah sakit”4)

    Satu diantaranya seorang warakawuri warga Kompleks Perumahan TNI AD Jln.Garuda Makssar.Meninggal dunia di rumah sakit setelah 9 jam menerima surat perintah mengosongkan rumah dari team penertiban rumah negara KodamVII Wirabuana.

    Sebelumnya, sebuah rumah negara yang pernah berdiri megah (setelah direnovasi oleh penghuni) yang terletak di dalam Kompleks Perumahan Perwira AD Jln.Andi Mappanyukki Makassar, hancur dan rata dengan tanah.Apa sebab ?

    Negosiasi tak menemukan win-win solution.Selaku pengelolah rumah negara, pihak Kodam VII Wirabuana bersikukuh mengambil  rumah tersebut tanpa kompensasi ganti rugi. Melihat dirinya akan dirugikan , penghuni rumah yang telah mengorbankan uang renovasi rumah, memutuskan untuk menghancurkan rumah sebelum Kodam VII Wirabuana  menguasainya.

    Ada suatu keganjilan setelah sekian lama rumah mewah itu hancur.Tanah kosong seluas 6 x  18  mater yang disisakan oleh  penghuninya, dibiarkan kosong berlama-lama oleh Kodam VII Wirabuana. Padahal satu diantara lasan pengosongan rumah negara ialah “Mendesaknya kebutuhan akan rumah tinggal bagi prajurit aktif “

    Jika benar kebutuhan perumahan prajurit sudah kebelet (memang uda kebelet) , mengapa di atas tanah kosong itu, yang sudah berada dalam kekuasaan Kodam VII Wirabuana, tidak segera saja didirkan rumah untuk prajurit aktif ,yang katanya sudah mendesak?

    Sekali lagi katanya, ”Kodam VII Wirabuana tidak punya uang  untuk membangun perumahan  prajurit”.

    Percayakah anda bahwa institusi militer yang dibebani dengan tanggung jawab besar, mempertahankan keutuhan NKRI, sama sekali tidak memiliki uang membangun satu unit rumah  kecil ( 5x 15mtr) seharga  60jt? Apakah benar-benar suda tidak ada lagi solusi mencari dana untuk prajurit?

    Sebetulnya ada solusi bijak.Misal, disepakati harga ganti rugi 15% dari total biaya renovasi yang telah dikeluarkan oleh penghuni lama.Biaya 15% kemudian dibebankan kepada calon penghuni baru(prajurit aktif). Jika calon penghuni baru tak sanggup menyediakan uang kontan, ia bisa meminjam di bank atas bantuan institusinya.Penyelesaian hutang piutang  adalah urusan kemudian antara prajurit dengan institusinya.

    Namun solusi yang mudah itu ,dalam kasus rumah Mappanyukki tadi, serta kasus-kasus lainnya, tidak pernah menjadi pilihan Elite Kodam VII Wirabuana. Akibatnya, ya itu tadi, rumah bablas, prajurit kecewa.Sipa salah ? Tentu pimpinan.

    Menembak Pangdam

    Setelah semua itu terjadi, bermucullanlah aksi-aksi perlawanan (secara moral) kebijakan Pangdam.Purnawirawan membentuk oragnisasi yang mereka namakan Forum Warga Peduli Rumah Negara (FWPRN), kemudian bersama beberapa ormas seperti SRMK (Serikat Rayat Miskin Kota) dan beberapa BEM dari perguruan tinggi swasta dan negeri  yang ada di kota daeng , mereka turun ke jalan melakukan unjuk rasaseraya memprotes kebijakan Pangdam VII Wirabuana yang dianggapnya   telah merampas hak perumahan mereka.

    Aksi unjuk rasa makin marak saja di paruh 2007.Purnawirawan yang bersatu dengan beberapa elemen masyarakat turun ke jalan Perintis Kemerdekaan.Dan tepat di depan halaman Markas Kodam VII Wirabuana mereka berorasi dan mencaci maki kebijakan Pangdam Mayjen.TNI AD Arief Boedismpoerno.

    Tempat kediaman Wapres M.Yusuf Kalla tak lepas dari sasaran pelampiasan emosi.Setelah beroarasi dan menyerahkan surat permintaan suaka politk depan Konsultan Jenderal Jepang di Jln.Jenderal Sudirman, aksi  unjuk rasa kemudian mereka lanjutkan di samping Rumah kediaman pribadi M.Yusuf Kalla (Wapres di masa itu).

    Aksi-aksi unjuk rasa penghuni rumah negara TNI AD di Makassar yang banyak menghiasi halaman media  cetak maupun elektronik negeri ini selama 2006-2007 itu,  mengundang perhatian Komisi IX DPR-RI. Akhirnya terjadi dialog antara Panglima Kodam VII Wirabuana dengan purnawirawan penghuni rumah negara se kota Makassar di Hotel Santika Makassar.

    Dialog yang berlangsung mulai pkl.20.00 hingga 9kl.23.000 itu, yang  dihadiri oleh beberapa anggota Komis IX DPR-RI (Mantan Jaksa Agung RI H.Muh.Ghalib,Prof.DR.Mahfud MD sekarang ketua MK , Parmadi dari PDIP), berlangsung cukup panas dan berakhir tanpa solusi.Ketika ditanya , ”Apa dasar hukum kebijakan penertiban rumah negara selama ini?” Mayor Jend.Arief Budi Sampoerno hanya menjawab,”Kami hanya menjalankan perintah KASAD”.

    Dan dengan nada agak  tinggi , seorang Ketua SRMK Kota Makssar berucap ,”Pak Pangdam  VII Wirabuana yang terhormat.Andai saja aku ini anak setan, seperti yang bapak duga, maka  orang pertama yang Saya tembak adalah Bapak”.

    Sejak usai doalog itu Spetember 2007,  tak pernah lagi ada pengosongan rumah negara oleh aparat TNI AD Kodam VII Wirabuana hingga Januari 2012.Apakah konflik ini benar-benar akan berakhir dengan win-win solution?.

    Tampaknya tidak.Panglima Kodam VII Wirabuana yang baru pada Januri 2012 telah memberikan sinyal  untuk memulai konflik baru atas dasar ST.Kasad 1402..Padahal telah ada kesepakatan antara Mabes TNI,DPRI dan Kementrian Pertahanan untuk menghentikan sementara  penertiban rumah negara yang selalu berujung bentrok.

    Kita tunggu perkembangannya.

    Catatan Kaki;

    1) Lihat dasar hukumnya di sini;  http://www.pi.go.id

    2) Instruksi Menhankam No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan Mehankam No.JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dephankam).

    3) Surat  Telegram  Kasad Nomor : ST/548/1989 tanggal  13 April 1989 tentang Penjelasan

    4) Surat Telegram Pangab Nomor ST/12 /1985  tanggal  18 Maret1985,  masalah  kebijaksanaan pendayagunaan  rumah  dinas ABRI dan brn bantuan KPR/BTN.

    http://www.kompasiana.com/awatara320

    Eddy Wijay, 6 January 2012 18:55:20

    Jika saja orang Sulawesi yang berada di rumah dinas itu pernah menyimak peringai Baharudin Lopa, pastilah rumah dinas itu sudah kosong dari para penghuni yang tak berhak itu. Jika ditanya apa dasar hukumnya Pangdam mengosongkan rumah dinas yang ditempati pensiunan dan janda? Coba di balik, apa dasar hukumnya para janda dan pensiunan menempati rumah dinas? Wong dia bukan pegawai lagi kok. Inilah namanya prilaku yang sakit. Bayangkan saja jika orang2 seperti ini masih menjabat, atau jadi pejabat, bagaimana bangsa ini? Saat menjadi pegawai negeri sudah tempati rumah dinas, pensiun masih di rumah itu, lalu kapan akan pergi? Kapan prajurit atau PNS yang aktif bisa tinggal di rumah dinas? Saya pernah ketemu dengan saudara yang kebetulan jadi anggota TNI dan ada juga jadi polisi. Yang polisi, setelah masuk dinas di Mabes, otomatis ngontrak. Sedangkan yang TNI sejak masuk jadi anggota sudah ngontrak. Lalu saya tanya, kapan masuk rumah dinas? Dia jawab : embuh, wong pensiunan itu ngangkangin rumah dinas seperti milik embahnya kok. Bayangin, katanya. Sejak masuk tentara si puensiunan itu sudah tinggal di rumah itu, sekarang sudah pensiun belasan bahkan puluhan tahun, kok tak mau pergi? Mati masuk neraka dia. Sebab berprilaku tak baik terhadap generasi penerusnya. Katanga pejuang, wong dia dulu ada yang ikut pemberontak, kok. Masuk tentara, kok ngaku pejuang, gimana ini,. Parahnya lagi LSM kok bantuin. Heran aku ini, katanya.

    Pettarani Bone, 7 January 2012 17:57:19

    ak Eddy terima kasih atas tanggapannya.Dan Saya bisa menarik simpulan tanggapan Bapak.Bahwa bapak termasuk kelompok yang tak setuju dengan sikap purnawirawan penghuni rumah negara,yang masih tidak bekeinginan memberikan rumah negara kepada prajurit aktif.

    Dari tanggapan bapak,setidaknya ada satu pertanyaan yang menurut Saya harus Saya jawab.Serta satu pernyataan yang juga memerlukan jawaban.

    Tentunya dengan jawaban itu diarapkan agar masalahnya menjadi jelas sehingga kita bisa mengambil sikap bijak dalam memandang persoalan ini.Pertanyaan bapak ialah , apa dasar hukumnya sehingga purnawirawan dan janda warakawuri menempati rumah dinas? Dan yang terakhir ialah pernyataan bahwa purnawirawan berprilaku tak baik terhadap generasi penerusnya.

    a.Apa dasar hukumnya para janda dan pensiunan menempati rumah dinas?

    1. Alinea ke-4 pembukaan UUD 45

    “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…dst”

    Kata “melindungi” merupakan kata kerja aktif (bebuat sesuatu ). Dan Kata itu bermakna mecegah (defensiv) atau bisa pula berarti menyerang (ofensive/proaktif) dalam rangka penyelesaian masalah yang tengah dihadapi.

    Siapa yang melindungi dan yang dilindungi ?

    Subjek pelindung ialah pemerintah RI yang dikomandani oleh Presiden RI Adapun mereka yang harus dilindungi (menerima pelindungan) adalah bangsa dan tanah air Indonesia. Siapa bangsa Indonesia ? Dalam konteks rumah negara, kata bangsa Indonesia ialah anggota PNS/TNI aktif dan purnabhakti.Termasuk di dalamnya ialah putera-puteri mereka dan seluruh penduduk Indonesia yang oleh hukum diakui sebagai warga negara RI.

    Pertanyaan terakhir ialah, Bangsa Indonesia dilindungi dari apa ? Jawaban dari pertanyaan itu ialah, kemiskinan.Negara(baca:pemerintah RI) wajib mencegah (defensive aktive) agar rakyat tidak hidup miskin apalagi sampai hidup di bawah garis kemiskinan (kere).

    Salah satu indikator sejahtera ialah kepemilikan rumah tinggal.Dan hidup seorang dikategorikan miskin jika ia belum memiliki rumah tempat tinggal pribadi.Adapun kalimat “memajukan kesejahteraan umum” semakin mempertegas bahwa negara wajib (proaktif) memenuhi kebutuhan perumahan rakyat agar hidup mereka sejahtera.Tentu saja kewajiban itu termasuk menyediakan rumah dinas bagi PNS/TNI untuk menunjang tugas-tugasnya.

    Kita gali lebih dalam makna kalimat ”memajukan kesejahteraan umum”.Sejatinya kalimat ini juga menunjuk pada makna “membantu meringankan beban ekonom rakyat dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal”.Atau mencegah harta milik rakyat dari tindakan , perbuatan atau aksi orang lain yang dapat menurunkan kwalitas hidupnya (menjadi miskin).

    Pertanyaannya sekarang ialah, ”Seorang purnawirawan hidup dengan ekonomi pas-pasan. Kemudian rumah miliknya diambil minus ganti rugi.Apakah kesejahteraan orang yang telah dirampas rumahnya meningkat, ataukah semakin menurun ?”Tentu saja menurun.

    Bagaimana jika subjek yang mengambil rumah adalah pemerintah ? Apakah tindakan pemerintah disini dapat dikategorikan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, jika akibat dari tindakan pemerintah itu ada kelompok rakyat tertentu harus menerima kenyataan pahit;tingkat kesejahteraannnya menurun?

    Tentu saja tindakan pemerintah tersebut contraproduktif. Karena ada kelompok rakyat yang dirugikan. Mensejahterakan satu pihak dengan mengorbankan kesejahteran pihak lain, bukanlah tindakan yang adil dan bijaksana.Karena itu pemerintah senantiasa dituntut bersikap adil (sila ke lima pancasila) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan rumah tinggal.

    2. UU No. 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

    Pasal 5 ayat 1 tersebut mengatakan “Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Kemudian pasal 50 UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI mewajibkan negara memberikan rawatan dan layanan kedinasan kepada prajurit dan prajurit siswa yang salah satunya adalah ;perumahan/asrama/mess.

    3. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 15 ;Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

    Konsideren UU Darurat 19 tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri, mengatakan sebagai berikut:

    “Bahwa salah satu jalan untuk memberikan bantuan kepada pegawai-pegawai ialah memberikan kesempatan kepada mereka untuk membeli rumah Negeri, dan dengan uang penjualan ini dibangunkan rumah-rumah baru untuk dibelinya”

    Dari undang-undang tersebut maka lahirlah beberapa peraturan pemerintah yang berlaku sampai sekarang.Beberapa peraturan pemerintah tersebut antara lain;

    1.PP. No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara.
    2.Keppres No. 13 tahun 1974 tentang Perubahan dan Penetapan Status Rumah Negara.
    3.Keppres No. 40 tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negara.
    4.Keppres No. 81 tahun 1982 tentang Perubahan Keppres No. 13 tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara.
    5.PP.No.31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No.40 tahun 1994 Tentang Rumah  Negara
    6. Pasal 16 ayat 1 dan 2 PP.No.31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No.40 tahun 1994 tentang Rumah negara mengatakan sebagai beikut;
    “Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III. Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni.

    Semua peraturan perundang-undangan di atas merupakan dasar hukum bagi purnawirwan, janda serta putera-puterinya menempati rumah negara sekaligus membelinya.

    b. Purnawirawan penghuni rumahnegara saat ini berlaku tidak baik kepada generasi penerusnya ?

    Seharusnya pertanyaannya seperti ini, mengapa penghuni rumah negara yang notabene adalah pensiunan tidak mau menyerahkan rumah negara yang ditempatinya kepada prajurit aktif ?

    Peraturan perundang-undangan telah memberikan hak membeli rumah negara yang dihuni (rumah negara golongan III).Keawajiban elite TNI menjual kepada penghuni.Masalah kemudian muncul karena Elite TNI tidak berkenaan menjual (tidak memenuhi kewajibannya menjual rumah negara).Alasannya TNI tak punya uang membangun rumah baru untuk prajurit.

    Baiklah jika TNI tak punya uang.Apakah hal itu berarti Elite TNI semau-maunya saja mengambil rumah negara dari tangan penghuni yang sudah diberi hak untuk dibeli.Tentu saja tidak bisa karena melanggar hukum dan moral .

    Kalau anda diberikan hak untuk membeli rumah yang anda tempati.Tiba-tiba saja ada orang lain nyerobot hak anda itu,ia membeli kepada elite TNI.Apakah anda setuju hak anda dirampas orang lain ? Saya yakin tidak setuju.Kalaupun anda setuju maka anda termasuk manusia yang paling sosial di muka bumi yang semakin materialistik saat ini.Dan anda bukanlah manusia normal karena secara sadar menerima kesaliman yang diberikan kepada anda.

    Sebenarnya peraturan perundang-undangan telah memberikan solusi;uang jualan rumah negara akan dipakai untuk membangun rumah baru untuk PNS/Militer aktif (Konsideren UU Darurat 19 tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri).Artinya apa ?

    Artinya Elite TNI tak perlu risau tidak punya uang membangun rumah baru untuk prjurit.Sebab negara (Eksekutiv + Legislativ) akan menyediakan uang untuk itu. Elite TNI hanya perlu mengajukan anggaran pengadaan perumahan kepada Presiden, selanjutnya Presiden melalui Menhan/Panglima TNI meminta persetujuan DPRRI.Bukankan ada hak budged pemerintah yang diberikan oleh konstitusi dalam rangka penyelenggaraan negara ?

    Karena itu rumah negara yang telah lama ditempati oleh purnawirawan,yang oleh peraturan perundang-undangan,diberikan kepada mereka ,tidak bisa diambil.Rumah negara itu sudah menjadi jatah mereka untuk dibeli.

    Sederhananya aturan yang jelas itu begini. “Kalau butuh rumah untuk prajurit maka mintalah kepada pemerintah (Presiden + DPR-RI).Jangan mengambil rumah yang dihuni purnawirawan yang sudah menjadi haknya sebagaimana dijamin oleh undang-undang”.

    Namun yang terjadi selama ini elite TNI tidak mau repot, menghidari jalur konstitusi yang berliku-liku. Akibatnya yang menjadi koraban ialah purnawirawan dan juga prajurit sendiri (harus tidur di rumah kos-kosan karena belum punya rumah).

    Jadi bukan purnawirawan penghuni rumah negara yang bersikap tidak mengharagai generasi penerusnya.Melainkan elite Dehan/TNI lah yang sejatinya besikap seperti itu.

    Djoko Sarwono, 25 January 2012 00:48:38

    Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

    Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor dan kota-kota lain diseluruh Indonesia.

    Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 (9 tahun setelah perang gerilya) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara (disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih (tidak gratis) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara (bukan untuk kepentingan TNI).

    Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemardekaan Klas Kesatu dan Klas kedua. Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan, kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh Indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora di Kalimantan, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

    Menurut penuturan para Istri Tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, maka keluarga (istri dan anak) telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

    Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50-an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu (orang bilang tempat jin buang anak), listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni.

    Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar , untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

    Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

    Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu manajemen perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan, yaitu dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel (tahun 60 sampai dengan awal tahun 70-an).

    Dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, uang kompensasi tersebut dipakai TNI untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa, (tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas yang denagn seenaknya sewaktu-waktu dapat digusur), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    Dalam Surat Keputusan KASAD No: SKEP-89/III/1973 tanggal 29 Maret 1973 tentang Peraturan Perumahan TNI AD, sesuai dengan penggunaannya diadakan penggolongannya sebagai berikut:

    a. Rumah Dinas :

    Ialah semua bangunan yang tergolong dalam jenis perumahan, sesuai penggunaannya bersifat umum atau bersama.

    b. Rumah Tinggal :

    Ialah rumah berada diluar kesatrian yang penggunaannya untuk tempat tinggal atas nama perorangan atau keluarga dengan ketentuan max 4 keluarga secara bersamaan.

    c. Rumah Jabatan :

    Ialah rumah tinggal khusus untuk seorang pejabat karena kedudukannya menurut pertimbangan Pangdam setempat perlu diadakan rumah khusus untuk tempat tinggal.

    d. Asrama / Mess :

    Ialah rumah yang didiami atas penunjukan Pangdam setempat dengan ketentuan  penggolongan (Perwira/Bintara/Bawahan) dengan ketentuan min sepuluh orang bujangan atau lima orang berkeluarga.

    e. Asrama Transita / Persinggahan :

    Ialah rumah yang disediakan untuk menampung sementara bagi Kasatuan /  Kelompok / Perorangan dalam rangka lalu lintas tugas.

    f. Kesatrian :

    Ialah suatu kompleks perumahan yang dibangun / disediakan khusus untuk suatu unit kesatuan.

    Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang – Undang, malah dibatalkan oleh Institusi asalnya dalam hal ini TNI.

    Pada tanggal 29 Maret terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal (disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti dan kemudian tidak jelas penyelesaiannya.

    Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa: bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

    Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam (entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi rumah dinas).

    Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas untuk dapat dibeli oleh penghuni, maka penghuni merenovasi sesuai dengan kebutuhannya mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstruksi lama.

    Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.

    Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas, dengan ketentuan antara lain :

    • Bila dilepas uang masuk kas Negara.

    • Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).

    Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas,isi surat antara lain :

    Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.

    Surat Men Hankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon, perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.

    Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam, antara lain berisi :

    • Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.

    • Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara (golongan III) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

    • Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan/TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan/TNI guna pengadaan tanah/rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan/TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

    Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam/TNI tidak dapat/tidak boleh menerima langsung hasil penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya. Padahal Dep Hankam/TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya.

    Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami/ayah dalam suka dan duka. Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni.

    TNI kekurangan rumah dinas untuk para prajurit aktif !!!!!. Mari kita kedaerah Cibubur, Cipayung, Bambu Apus dan Cilangkap yang wilayahnya dekat dengan Mabes TNI, disana banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi dan telah menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

    Lihat laporan bisnia TNI yang jumlahnya 1.500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi, tetapi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset – aset TNI kepada swasta berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

    Masalah perumahan TNI AD, sekarang abad melinium Jakarta menjadi metropolitan tidak bertepi, dimana perumahan 50 tahun yang lalu (banyak yang menolak menempati karena tempat “jin buang anak”) telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak-anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka……!!!!!!!!!

    Pettarani Bone, 25 January 2012 08:03:18

    Bung Joko Sarwono:Thanks atas tanggapannya.Salut buat Bung karena telah berpihak pada kebenaran dan keadilan,melalui argumentasi sejarah.

    Seperti kataorang,”kebenaran selalu ada pada masa silam dan manusia bijak selalu mengambil kebanaran itu,untuk menegakkannya di masa kini maupun masa datang”

    Maka orang yang tak peduli sejarah adalah orang yang paling berbahaya di muka bumi.Mengapa ? Karena hatinya kering dengan kebenaran dan moral nenek moyangnya!


    http://hankam.kompasiana.com/2011/10/05/bukan-milik-kami-rumah-itu-milik-tni/

    Bukan Milik Kami, Rumah Itu Milik TNI

    Aryadi Noersaid, 05 October 2011 | 10:33

    Dirumah yang tak seberapa besar dan sederhana, dengan dinding batako putih tak berplester,  kami memulai kehidupan di Jakarta dengan penuh rasa syukur. Betapa tidak, ayah yang hanya seorang tentara berpangkat bintara begitu bersyukur mendapatkan sebuah rumah yang dipinjamkan oleh Negara melalui Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk kami tinggali.

    Rumah yang dihalamannya tumbuh sebatang pohon jambu air di pojok kiri dan sebuah pohon sirsak di pojok kanan, menaungi masa kecil kami dalam suka dan duka.  Diantara jeda  tugas yang kadang membuat ayah berbulan bulan meninggalkan kami bersama ibu dirumah, ayah selalu merawat rumah yang kami tinggali dengan penuh seksama. Mulai dari mempercantik taman didepan halaman, lalu menutup dinding batako putih dengan semen dan cat berwarna hijau muda dan juga menambah bangunan belakang dengan dinding dan atap seadanya dari hasil menyisihkan gajinya yang tak seberapa.

    Ayah terkadang berdiri diseberang jalan depan rumah, persis di pinggir pagar rumah tetangga depan yang bentuk dan bahannya sama persis, hanya untuk memastikan dari kejauhan  bahwa rumah kami masih berdiri tegak dan tak ada Lisplang yang miring atau copot.

    Ibu kadang menggumam sendiri ketika ayah memanjat atap seng rumah kami untuk memeriksa sesuatu sambil mengingatkan bahwa rumah yang kami tempati itu bukan milik sendiri. Namun ayah tidak perduli, ia tetap saja memperhatikan dengan detail apa saja yang tak beres pada rumah kami.

    Di rumah yang sederhana itu bersama satu deret rumah lain tetangga kami sesama tentara, kami rutin dalam tiap tahun selama berbulan bulan menunggu ayah kami yang berkeliaran di hutan hutan pulau seberang, membela tanah air dari segala pengganggu keamanan lewat sebuah perintah yang dalam posisinya tak memungkinkan untuk membantah.

    Disosok tubuhnya yang legam ketika kembali kerumah karena terbakar matahari, dengan sejuta cerita yang membawa kami berkelana pada petualangan sepasukan tentara, hal pertama yang selalu ia pastikan ialah meyakinkan bahwa rumah dinas kami masih tegak berdiri seperti ketika ditinggalkan pergi olehnya.

    Aku sering bertanya pada ayah kenapa selalu berdiri di jalan seberang rumah dan memandang rumah kami dari kiri ke kanan atas dan bawah. Ia hanya menjawab bahwa bangunan rumah kami dibuat untuk satu kompleks tentara yang biayanya pastilah tak seberapa, maka ia mengkhawatirkan apabila rumah kami tidak terbangun dengan standard teknis yang semestinya yang mungkin saja secara struktur tak sempurna.

    Kehidupan yang serba sederhana, dirumah pemberian dari Institusi Tentara pernah menggugahku untuk menggugat apa yang diterima oleh ayah dari Negara. Nyawanya yang dipertaruhkan di hutan daerah-daerah yang tak dikenalnya tercemari dengan berita hegemoni tentara masa itu. Ketika itu tentara menjadi sosok yang ditakuti dan menjadi sebuah institusi yang boleh mengelola apapun di sektor manapun dalam jubah doktrin yang bernama Dwi Fungsi ABRI.

    Satu demi satu kemewahan diberikan kepada para pemegang jabatan kala itu. Rumah rumah yang didirikan atas nama institusi tentara diluar wilayah markas mereka, didaerah-daerah yang berpotensi menjadi pusat bisnis yang kesemuanya dibiayai oleh uang Negara diatur sedemikian rupa untuk bisa ditempati bersama kalangan dekat mereka saja. Skema-skema untuk memungkinkan menempati rumah yang jauh lebih baik dari rumah kami itu disusun agar nantinya kepemilikan dapat berpindah tangan dari Negara ke yang menempati.

    Rumah-rumah itu jauh lebih bersinar dibanding rumah kami, siapapun bisa mengerti betapa rumah itu memberi kebanggaan yang amat sangat bagi penghuninya dengan segala kelebihan yang didapat dari akomodasi kebijakan politik saat itu. Dan mereka tetap dengan bangga mentahbiskan tempat itu sebagai kompleks tentara.

    Ayah selalu menasehatiku untuk tidak terlalu melihat sebuah rumah dari besar kecil atau bagus buruknya, ia membandingkan dirinya dengan puluhan ribu tentara lainnya yang dalam keseharian menjalankan tugasnya tidak mendapatkan tempat tinggal yang disediakan oleh Negara, mereka tersebar di rumah-rumah kontrakan dengan beban yang ditanggung sendiri. tinggal di gang-gang kecil yang bahkan sepeda motor pun harus menepi untuk saling membagi jalan.

    “Ayah dan kalian semua termasuk beruntung, masih dapat jatah menempati rumah yang disediakan tak perlu membayar ..bersyukurlah atas semua ini !” ujar ayah suatu kali ketika kami berdua sama sama menatap benderangnya langit di beranda rumah.

    Waktu berlalu cepat, dalam tugas yang silih berganti ayah mulai menua, dan aku beranjak remaja. Usia mau tak mau membatasi tugasnya sebagai tentara, Di usia melewati empat puluh delapan, sebagai bintara ia mendapatkan hak untuk mempersiapkan masa pensiunnya yang akan tiba setahun setelahnya. Dalam masa persiapan pensiunnya itu, ayah hilir mudik dengan vespa birunya entah kemana, tak ada kegundahan dari wajahnya namun mimik seriusnya lebih kerap muncul dibanding sebelumnya.

    Suatu pagi, ia menggugah tidur kami lalu mengajak aku dan adikku untuk menaiki vespanya lalu membawa kami pergi dalam perjalanan satu setengah jam lamanya. Disebuah tanah yang ditanami pohon perdu dan dibatasi sebuah sungai kecil ia menunjuk lahan itu kepada kami seraya berkata.

    “Disinilah kita akan tinggal setelah ini, ayah sudah mencicilnya selama lima tahun, beruntung pak haji samad mau setiap lebaran menerima pembayaran tanah ini..!” ia tersenyum pada kami, sedang kami terkesima dengan lokasi yang begitu jauh menurut kami saat itu. suasana persawahan yang tak terpikir bagaimana untuk lalu lalang ke Jakarta, dengan apa dan lewat mana.

    Hari-hari berikutnya, ayah berkutat pada bagaimana membangun istana hari tuanya, sementara biaya kami yang telah membesar juga turut mengganggu impiannya. Ia merancang rumah itu dengan bahan satu demi satu, progress yang lambat mencerminkan betapa ia terbebani dengan biaya yang kami sendiri tak mengerti. Ayah tak pernah mau menganggu sekolah kami dengan angka angka itu.

    Satu hari ayah mengumpulkan kami. Ibu, kakak dan adikku menanti di ruang tengah menunggu apa yang ingin disampaikan ayah. Ia menepis sedikit debu ketika menempatkan tubuhnya di sofa sederhana kami.

    “Satu minggu lagi ayah akan menerima surat keputusan pensiun, maka di hari itu ayah adalah bukan lagi seorang militer!” ayah memulai penjelasannya, kami semua mengangguk.

    “Maka dari itu, tidak ada satupun dari kalian yang boleh mengharapkan sesuatu dari rumah yang kita tinggali puluhan tahun ini. Begitu hari pensiun itu tiba dan ayah menerima surat keputusannya maka detik itu juga kita tak memiliki hak secuilpun atas tempat yang selama ini menjadi tempat kita bersama sama baik susah maupun senang, maka kenangan rumah ini akan ada selalu ada dalam hidup kalian namun bukan menjadi kenangan sebagai milik kalian secara fisik!” Beliau bicara sangat serius.

    “Diluar sana, masih banyak tentara pengganti ayah yang berharap bisa menghuni rumah ini, Rumah ini milik tentara, milik Negara, milik sebuah bangsa yang ayah rela menjadi penjaganya. Maka meski bisa menempati lebih lama atau bahkan mengajukan kepemilikannya sampai kalian nanti dewasa, tapi semua itu bukan satu tujuan ayah masuk tentara. Negara sudah memberikan kita tempat yang layak itu sudah kehormatan untuk kita semua maka sekarang saatnya kita harus mengembalikannya dengan penuh hormat dan kondisi layak!” meski ia terlihat tegar, namun di matanya sedikit membayang selapis air yang tak pernah dijatuhkannya.

    “Lalu kita akan kemana setelah ini, sementara rumah kita di bojong gede sana belumlah jadi apa apa?” Ibuku yang penyabar bertanya .

    “Seminggu ini ayah akan berusaha membuatnya sedikit layak untuk kita tinggali, dan pada hari pensiun nanti kita sudah bisa menempati dan ternaungi dari hujan dan panas.” ia menegaskan. “Jadi kapan kita harus pindah ayah?” Tanya adikku.

    “Di hari ketika ayah menggenggam surat keputusan pensiun, di hari itulah kita membawa semua barang-barang, jangan terlewati satu haripun, karena hari setelahnya adalah bukan hak kita!” Aku begitu mengenal ayah, jika berprinsip dia akan menegakkannya dengan segala resiko. Kami hanya terdiam, dan menuruti apa yang diinginkannya, meskipun terbayang betapa repotnya di hari itu, dan terutama betapa sedihnya harus pergi dari tempat kami dibesarkan secepat itu.

    Ibu senantiasa menyiapkan apa yang ayah rencanakan, dalam satu minggu kami menyiapkan segala sesuatu untuk siap pindah. Dan pada hari yang ditentukan, pukul sepuluh pagi ayah menggenggam selembar surat putih berstempel kesatuannya. hari itu ayah pensiun, dan kami memuati barang-barang kami keatas mobil truk yang ayah sewa, sebuah truk umum biasa, bukan truk tentara.

    Kami dilepas oleh tetangga kami yang dengan kesedihan luar biasa, bertahun tahun bersama dalam satu lingkungan dan harus berakhir cepat karena keinginan ayah kami yang begitu kerasnya. Para tetangga sempat memberi hiburan pada ibu dengan memintanya bersabar atas keinginan ayah kami yang menurut mereka “Keras Kepala“. Ibu hanya menggeleng, ia tak menyalahkan ayah kami dan malah mengatakan semua itu adalah keputusan terbaik buat kami.

    Dalam rumah baru kami yang setengah jadi, kusen yang masih separuh coklat, dan jendela yang sebagian tertutup kayu papan, kami merajut kehidupan yang tak lagi memanfaatkan pemberian siapa siapa kecuali jerih payah ayah kami.

    Bertahun-tahun setelahnya, kami mendapati tetangga tetangga kami yang sudah melewati masa pensiun masih kebingungan untuk mencari tempat tinggal pengganti. Tak ada rencana pasti bagi mereka ketika mempersiapkan masa pensiun mereka, dan ketika hari itu tiba, dengan terpaksa Negara memberikan keringanan untuk tinggal lebih lama bagai mereka sampai mereka menyiapkan tempat tinggal milik mereka sendiri. Sementara ribuan tentara baru lainnya, menanti untuk mendapatkan fasilitas rumah dinas yang terganjal karena seniornya masih menempatinya.

    Dan diruang tengah rumah baru kami setelah semua jadi, ayah terduduk di depan televisi, matanya memandangi sebuah berita dimana beberapa orang menggelindingkan ban bekas di tengah jalan lalu membakarnya, sementara diseberangnya ratusan petugas berbaju hijau bertulis provost mencoba merangsek untuk mengosongkan rumah rumah dinas yang selama ini ditempati bertahun-tahun oleh keluarga tentara.

    Dalam spanduk dan wawancara, diungkapkan para keluarga tentara yang diminta mengosongkan rumahnya setelah sekian tahun diberi kesempatan pindah merasa Negara tak pernah memberikan balas jasa pada ayah dan kakek mereka, yang katanya telah rela membela bangsa ini dengan taruhan nyawa mereka. Kegaduhan terjadi, Tangis disana sini, sementara prajurit terus menjalankan perintah Negara mengosongkan rumah milik Negara yang diklaim sudah menjadi milik keluarga. Sebuah dilema bagi tentara muda yang melaksanakannya, harus mengusir paksa para keluarga seniornya.

    Ayah berkata kepadaku: “Orang tua mereka yang tergusur itu, tak pernah sedikitpun berkeinginan untuk mendapatkan sebuah rumah ketika memutuskan masuk tentara, yang ada dibenak mereka adalah semangat membela bangsa ini agar selamat. Tapi lihat saja, siapa yang harus kita bela dalam posisi itu, Negara atau pembela negaranya …bersyukurlah ayah tidak membiarkan kalian menuntut yang bukan haknya, bersyukurlah kalian telah meninggalkan rumah itu, sehingga orang tak melihat kalian ada di layar televisi dengan mengungkit  jasa-jasa ayah kalian!” Matanya terus menatap televisi, dan teriakan protes terus keluar dari layar kaca.

    Seperti apa yang disampaikan ibu kami kepada para tetangga, bahwa keputusan untuk meninggalkan rumah dinas kami secepatnya adalah keputusan terbaik bagi kami semua, bukan kerana sebuah keputusan karena “Keras Kepala“.

    Semoga tentara senantiasa menjaga republik ini dari marabahaya, dan memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan pembela pembela tanah air yang telah rela mengorbankan jiwa raga. Tetaplah senantiasa bersahabat dengan rakyat dan senantiasa menjaga juga keluarga yang ditinggalkan anggotanya.

    Dihari ini biasanya kami menyalami ayah dengan penuh hormat, hingga akhirnya terbatasi oleh akhir hayatnya beberapa tahun silam. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, 5 Oktober 1945 – 2011 !!


    http://www.kodam-jaya.mil.id/semua-section/36-press-release/2560-jendral-tni-purn-djoko-santoso-serahkan-rumah-dinas-kepada-kodam-jayajayakarta

    http://www.pelitaonline.com/read/militer-dan-hankam/nasional/19/3092/djoko-santoso-serahkan-rumah-dinas-kepada-kodam-jaya/

    Djoko Santoso Serahkan Rumah Dinas kepada Kodam Jaya

    selasa, 11 Juli 2011 1400

    Ini merupakan tanggung jawab prajurit yang telah selesai melaksanakan pengabdian tugas di lingkungan TNI

    Jakarta, Pelita — BERDASARKAN Surat Edaran Pangdam Jaya/Jayakarta No: SE/23-4/XI/2000 Tanggal 24 November 2000 dan Surat Telegram Pangdam Jaya/Jayakarta No: ST/592/1997 Tanggal 14 November 1997 tentang Penghuni Rumdis TNI AD tidak dibenarkan menyalahgunakan fungsinya tanpa seijin Kodam Jaya dan Penghuni yang SIP Rumdis sudah habis masa berlakunya diharuskan memperpanjang/memperbarui.

    Rumah dinas yang diberikan oleh negara kepada para Prajurit TNI maupun PNS adalah fasilitas yang diberikan negara untuk digunakan sesuai degan segala ketentuan dan aturan yang berlaku dari komando atas. Penghuni Rumdis tidak boleh menuntut ganti rugi apabila sewaktu-waktu Rumdis tersebut akan digunakan untuk kepentingan TNI AD.

    Berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut, hari Senin (11/7) Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menyerahkan rumah dinas yang berlokasi di Jalan Matraman Raya No 98 dan 100 Jakarta, yang digunakan selama ia menjabat sebagai Kasad sampai dengan Panglima TNI.

    Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menyerahkan Rumdis tersebut kepada Kodam Jaya/Jayakarta.

    Ini merupakan tanggung jawab prajurit yang telah selesai melaksanakan pengabdian tugas di lingkungan TNI, kata Kapendam Jaya Letkol Adrian Ponto, SH. (be)

    Kodam Jaya/Jayakarta berdasarkan Surat Edaran Pangdam Jaya/Jayakarta No : SE/23-4/XI/2000 Tanggal 24 November 2000 dan Surat Telegram Pangdam Jaya/Jayakarta No : ST/592/1997 Tanggal 14 November 1997 Tentang penghuni Rumdis TNI AD tidak dibenarkan menyalah gunakan fungsinya tanpa seijin Kodam Jaya dan Penghuni yang SIP Rumdis sudah habis masa berlakunya diharuskan memperpanjang/memperbaharui, Senin (11/7).

    Rumah dinas yang diberikan oleh negara kepada Para Prajurit TNI maupun PNS adalah fasilitas yang diberikan Negara Untuk digunakan sesuai degan segala ketentuan dan aturan yang berlaku dari Komando atas. Penghuni Rumdis tidak boleh menuntut ganti rugi apabila sewaktu-waktu Rumdis tersebut akan digunakan untuk kepentingan TNI AD.

    Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang berlaku maka Jendral TNI (Purn) Djoko Santoso menyerahkan rumah dinas yang bertempat di Jl. Matraman Raya No 98 dan 100 Jakarta, yang digunakan selama beliau menjabat sebagai KASAD sampai dengan Panglima TNI untuk menerima Interaksi dengan Komponen-komponen masyarakat yang peduli terhadap kemanusiaan/bencana dalam rangka optimalisasi tugas TNI AD/TNI.

    Disertai Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Beliau menyerahkan Rumdis tersebut kepada Kodam Jaya/Jayakarta. Ini merupakan tanggung jawab prajurit yang telah selesai melaksanakan pengabdian tugas di lingkungan TNI.


    http://blog-indonesia.com/blog.php?blogger=10995

    http://blog-indonesia.com/blog-archive-10995-2928.html

    http://beritahankam.blogspot.com/2010/12/butuh-30-tahun-untuk-sediakan-rumah.html

    http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/03/185644/17/1/Butuh-30-Tahun-untuk-Sediakan-Rumah-Dinas-TNI

    Butuh 30 Tahun untuk Sediakan Rumah Dinas TNI

    Penulis : Dinny Mutiah
    Jumat, 03 Desember 2010 00:23 WIB

    03 Desember 2010, Jakarta — Kebutuhan rumah dinas yang dipenuhi negara baru kurang dari setengah yang dibutuhkan oleh TNI. Jika menghitung kuantitas pengadaan setiap tahun, Kementerian Pertahanan meyakini pengadaan seluruh kebutuhan baru bisa terpenuhi setelah tiga puluh tahun kemudian.

    Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Panja Aset Tanah dan Rumah Dinas DPR dan jajaran kementerian terkait di Jakarta, Kamis (2/12).

    “Kebutuhan rumah negara untuk Kemhan-TNI sebanyak 433.196 unit. Yang ada baru sebanyak 192.742 unit. Yang dihuni prajurit sebanyak 158.658 unit. Yang dihuni oleh purnawirawan dan lain-lain sebanyak 34.157 unit. Penghuni yang tidak berhak sebanyak 6.658 unit dari seluruh angkatan,” jelas Sekjen Kemenhan Marsdya Eris Heriyanto di Jakarta, Kamis (2/12).

    Upaya pemenuhan kebutuhan melalui jalur normal dengan memanfaatkan APBN, TNI hanya bisa memenuhi sekitar 3000 unit per tahun. Sementara itu, kebutuhan mencapai 274.571 unit sehingga jika dikalkulasi, pemenuhan kebutuhan baru bisa dipenuhi 89 hingga 90 tahun. Jika pemerintah melakukan upaya lain seperti pembangunan rusunawa dan pengadaan rumah melalui jalur Asabri atau YKPP, penyelesaian pemenuhan bisa dipercepat menjadi 30 tahun.

    “Pembangunan rusunawa dan rusus, satu tahun bisa menghasilkan 2000 unit setahun. Kemudian, dengan bantuan pengadaan rumah dari Asabri dan YKPP, rata-rata bisa menghasilkan 1.700 unit. Kalau dikalkulasi, penyelesaiannya bisa dilakukan dalam 30 tahun,” tukasnya.

    Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Syahfan B Sampurno menyatakan keprihatinannya. Menurut dia, hal itu wujud ketidaksiapan negara saat memutuskan kebijakan bahwa TNI harus kembali ke barak. Oleh karena itu, harus dipikirkan betul oleh DPR dan pemerintah menangani persoalan ketersediaan rumah. Hal ini juga ditimpali oleh Ketua Panja Aset Enggartyasto Lukita yang menyatakan pernyataan tersebut sebagai bentuk tekanan bagi pemerintah.

    MI.com by  rhsukarsa  at 12/03/2010 05:06:00 AM


    http://www.lautanindonesia.com/blog/peluangusahaahasugnaulep/blog/category/blogging

    148 Rumdis TNI Akan Dikosongkan

    2010.10.07 20:47:34 WIB

    Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Wirabuana tetap akan mengosongkan 148 rumah dinas (rumdis) TNI yang tidak digunakan sesuai peruntukan. Para penghuni diminta segera mengosongkan rumdis tersebut dalam waktu tiga bulan.

    Asisten Logistik Kodam VII/ Wirabuana Letkol Inf Ardi Kartono menyebutkan, rumah dinas ini dihuni yang tidak berhak, yakni anak purnawirawan 114 unit, umum 22 unit, serta di Asrama Mappanyukki 12 rumah kalah dalam gugatan di Mahkamah Agung (MA). “Untuk Asrama Mappanyukki, 12 rumah harus ditertibkan karena menggugat TNI dan sudah kalah di MA,” ungkapnya kemarin.

    Perwira menengah ini menguraikan, jumlah rumah dinas wilayah Makassar sebanyak 2.844 unit. Dari jumlah tersebut hanya 1.692 unit yang dihuni prajurit aktif. Selebihnya dihuni purnawirawan dan warakawuri sebanyak 1.016 unit. “Tahap awal hanya 148 unit rumah dinas yang akan ditertibkan dalam tiga bulan ini. Untuk purnawirawan dan warakawuri, kami belum melakukan penertiban,” tandasnya.

    Berdasarkan petunjuk Mabes TNI AD, mereka yang tidak berhak menempati rumah dinas, yakni rumah dinas yang dijadikan tempat usaha dan kos, mereka yang memiliki rumah pribadi, serta mengalihkan rumah tersebut kepada putra-putrinya. “Purnawirawan yang pensiun pada 2010 diberikan waktu enam bulan untuk meninggalkan rumah dinas. Rumah dinas ini tidak bisa dialihkan kepada putra-putrinya,” ucapnya.

    Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI Amril Amir menegaskan, para penghuni rumah dinas yang tidak berhak harus mengosongkan rumah milik negara tersebut dalam tiga bulan terakhir ini. Hal ini disampaikan jenderal bintang dua itu kepada wartawan, seusai menghadiri halalbihalal TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Polri di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, kemarin.

    Sikap penolakan meninggalkan rumah para purnawirawan TNI/Polri dan Warakawuri yang menghuni rumah dinas tidak akan menghalangi pihak Kodam VII/Wirabuana merealisasikan surat telegram dari pusat. Dia menjelaskan, ditemukan rumah dinas yang tidak sesuai peruntukannya. Bahkan, sebagian penghuni melanggar karena mengontrakkan rumah dinas kepada orang lain.

    Di dalam surat telegram tersebut ditegaskan beberapa persyaratan yang berhak menggunakan rumah dinas. “Surat telegram ini sudah didistribusikan kepada para penghuni rumah dinas. Sesungguhnya bijaksana sekali tidak perlu lagi dibijaksanai. Sudah menjadi petunjuk dari atas,” ujarnya.

    Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pendekatan secara persuasif agar mereka yang tidak berhak dengan sukarela mengosongkan rumah dinas itu dan tidak akan bertindak di luar aturan yang ada. Kodam terlebih dahulu menyampaikan kepada para penghuni sebelum melakukan eksekusi. “Banyak juga prajurit yang tidak kebagian rumah dinas,” ujarnya.

    Ketua DPD Pepabri Sulsel Mayjen (Purn) Amin Syam usai menghadiri halal-bihalal mengatakan, akan meminta TNI memberikan kebijaksanaan terhadap para penghuni rumah dinas. Dia juga meminta tidak terjadi konflik antara TNI aktif dan para purnawirawan tersebut.”TNI agar lebih arif dan bijaksana,”kata mantan Gubernur Sulsel itu.

    TNI diminta memberikan toleransi kepada penghuni rumah dinas yang sangat membutuhkan, terutama yang tidak memiliki rumah pribadi. Sehari sebelumnya, seratusan penghuni rumah dinas purnawirawan TNI dan Polri yang berhimpun dalam Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPRN) Sulsel menyatakan menolak meninggalkan rumah dinas.

    FKPRN Sulsel juga menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait persoalan tersebut. Ketua FKPRN Sulsel Letnan Kolonel Purn Gultom menyatakan dengan tegas menolak surat telegram Kasad No 409/2010 tertanggal 9 Agustus 2010 lalu.

    Mereka menilai surat telegram yang ditandatangani KSAD Jenderal TNI George Toisutta tersebut merugikan dan menciderai rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga penghuni rumah negara di seluruh Indonesia, yaitu veteran, purnawirawan/ warakawuri, dan anak yang ditinggal para pejuang kemerdekaan.


    http://beritasore.com/2010/09/24/menkeu-terbitkan-aturan-pengelolaan-rumah-dinas/

    Menkeu Terbitkan Aturan Pengelolaan Rumah Dinas

    24 September, 2010 | Filed under: Ekonomi | Posted by: Redaksi

    Jakarta (Berita)  Menteri Keuangan menerbitkan aturan pengelolaan barang milik negara berupa rumah negara atau rumah dinas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.06/2010 yang mulai berlaku sejak Agustus 2010.

    Kepala Biro Humas Kemenkeu, Harry Z Soeratin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat [23/09], menyebutkan, ruang lingkup PMK dimaksud meliputi pengaturan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian rumah negara.

    Penetapan PMK itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan rumah negara dengan tetap menjunjung tinggi “good governance” dan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan rumah negara. Tujuan PMK adalah untuk mewujudkan pengelolaan rumah negara yang tertib, terarah, dan akuntabel.

    Berdasar PMK itu, terdapat tiga golongan rumah negara, yaitu: rumah negara golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

    Rumah negara golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.

    Rumah negara golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya dengan menerima penggantian dalam bentuk uang yang dilakukan dalam rangka pengalihan hak rumah negara.

    Status penggunaan rumah negara tersebut ditetapkan oleh Menkeu selaku Pengelola Barang dan didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barang dan Menteri Pekerjaan Umum selaku pengguna barang berupa rumah negara golongan III.

    Menkeu juga menetapkan bahwa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri yang memiliki Surat Izin Penghunian.

    Pengoptimalan penggunaan rumah negara golongan I dan II wajib dilakukan oleh pengguna barang untuk menunjang tugas dan fungsinya. Pengguna Barang wajib menyerahkan rumah negara yang tidak digunakan sesuai peraturan perundang-undangan kepada Menkeu selaku pengelola barang.

    Pada prinsipnya, pemindahtanganan rumah negara dilakukan dengan mekanisme penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara golongan III.

    Sedangkan mekanisme tukar-menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah pusat dapat dilakukan terhadap rumah negara golongan I dan II, sedangkan untuk rumah negara golqngan III dapat dilakukan juga setelah rumah negara tersebut dikembalikan s!atusnya menjadi rumah negara golongan II.

    Sementara itu penghapusan barang milik negara (BMN) berupa rumah negara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan BMN yang diterbitkan oleh pengguna barang, pengguna barang rumah negara Golongan III atau pengelola barang.

    Penghapusan dimaksud meliputi (1) Penghapusan BMN berupa rumah negara golongan I dan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, (2) Penghapusan BMN berupa rumah negara golongan III dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III, (3) Penghapusan BMN berupa rumah negara dari Daftar BMN pada

    Pengelola Barang.

    Penghapusan BMN berupa rumah negara antara lain dilakukan sebagai tindak lanjut dari (a) Penyerahan kepada pengelola brang, (b) pemindahtanganan, (c) alih fungsi menjadi bangunan kantor, dan (d) penjualan dalam bentuk pengalihan hak.

    Sementara itu penatausahaan rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah negara meliputi: penetapan/alih status penggunaan, penetapan/alih status golongan, alih fungsi, pemindahtanganan, dan penghapusan.

    Sedangkan inventarisasi rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Hasil inventarisasi tersebut dilaporkan oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya tiga bulan sejak selesainya pelaksanaan inventarisasi.

    Pelaporan dalam rangka penatausahaan rumah negara dilaksanakan setiap semester. Laporan tersebut disusun oleh pengguna barang berupa laporan semesteran dan laporan tahunan dan disampaikan kepada Menkeu C.q. Dirjen Kekayaan negara. (ant )


    http://progoharbowo.wordpress.com/2010/05/21/bongkar-makam-pahlawanku-kuserahkan-tanda-jasa-pahlawan-pada-presiden-sby/

    Bongkar makam pahlawanku, kuserahkan tanda jasa pahlawan pada Presiden SBY

    Mei 21, 2010 oleh progoharbowo

    “Ayah dan Ibu saya adalah Pahlawan Kemerdekaan, mereka berdua berjuang merebut kemerdekaan, berbagai bintang didapatkan…. tapi apalah arti tanda jasa…. hingga akhir hayatnya mereka tidak mendapat izin memiliki rumah yang mereka tinggali puluhan tahun“

    “Lebih baik serahkan saja tanda jasa pahlawan itu kepada bapak Presiden SBY, gali dan pindahkan saja makam orang tua kami dari taman makam pahlawan, karena sebutan pahlawan itu hanyalah sebuah beban…tak ada artinya….tak ada penghargaan nyata…….”

    “Tanah air tumpah darah telah diberikan oleh orang tua kami pada negara dan bangsa ini, namun tak sejengkal tanahpun  yang dapat mereka miliki hingga akhir hayatnya……”

    Demikian jeritan dan keluhan keluarga purnawirawan ABRI pahlawan perebut kemerdekaan yang saat ini diminta mengosongkan rumah atau dengan kata lain”diusir” dari rumah yang telah mereka tinggali bertahun-tahun.

    Awalnya sayapun merasa tuntutan itu tidak pada tempatnya karena sejak awal statusnya adalah rumah dinas…., namun setelah berdiskusi dengan keluarga para pahlawan ini, saya semakin mengerti mengapa mereka begitu kecewa dengan pemerintah saat ini. berikut beberapa hal yang menarik dari fenomena rumah dinas tersebut :

    1. Rumah dinas yang mereka tinggal sekitar 30-50tahunan, sudah mereka perjuangkan untuk dimiliki dengan mengajukan berbagai usulan seperti mencicil dan lain sebagainya sejak tahun 1980an… (arsip perjuangan orang tua mereka menuntut kepemilikan rumah disimpan rapih oleh para keluarga).  Namun hanya janji surga yang diberikan oleh para pejabat yang nota bene adalah junior mereka. Padahal berbagai panitia pengurusan kepemilikan perumahan ini sudah pernah ditandatangani para petinggi ABRI.
    2. Janji paling mutakhir adalah janji dari partai pemenang pemilu saat kampanye tahun lalu…… namun setelah menang mutlak, kenyataanya justru kebalikannya.
    3. Rumah tersebut karena telah ditinggali bertahun-tahun, sementara tidak ada biaya pemeliharaan dari negara, maka tentu saja mereka mengeluarkan dana berjuta-juta rupiah untuk merawat dan merenovasinya.  Saat diminta pindah, tidak ada kejelasan perhitungan hal ini.
    4. Tanah Kompleks Cijantung yang dinyatakan milik negara, kenyataannya adalah tanah yang masih diakui oleh pemilik lama tanpa ada proses jual beli yang jelas, saat ini ahli waris merasa tanahnya direbut secara sepihak.
    5. Jasa para pahlawan ini tentunya sangat-sangat besar pada bangsa dan negara ini. Sementara para perwira saat ini mempunyai rumah sangat-sangat mewah termasuk bapak SBY tercinta, para pahlawan tidak mendapatkan sejengkal tanahpun …..
    6. Adakah bangsa ini menghargai para pahlawannya ? ataukah tuntutan keluarga pahlawan ini berlebihan ???

    Paramayoga, Februari 15, 2010 pada 2:43 am

    Orang tua kita adalah Pejuang angkatan 45..

    Mereka berjuang mengambil hak atas Tanah Air dari para Penjajah..

    Mereka bertaruh nyawa demi berdirinya Negara yg berdaulat

    Mereka serahkan berjuta2 hektar tanah kepada negara…

    Mereka berhasil mendirikan Negara Indonesia…

    Pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka dengan sebuah tanda jasa “Bintang Gerilya”…

    selanjutnya dalam mengisi kemerdekaan..

    Mereka mengabdi kepada negara dalam institusi TNI…

    Mereka masih berjuang memberantas Pemberontakan2..

    Pemerintah saat itu memberikan rumah sebagai tempat kami berdteduh…

    Dengan bangga kami menempatinya…walaupun perumahan kami saat itu terasa jauh dari mana-mana…bahkan PLN pun belum ada…

    Tapi saat ini ketika Pemerintah berteriak soal kesejahteraan rakyat..

    Kami harus mengosongkan rumah..(diusir)..

    Tidakkan mereka ingat siapa yang telah Mendirikan Negara ini..

    akan adakah pemerintahan SBY jika Indonesia tidak berdiri??

    Jika Pemerintah tidak bisa menghargai para pahlawan… mungkin memang benar sebaiknya TMP kalibata dibongkar saja…dan Bintang Gerilya kita kembalikan ke SBY sebagai pemimpin bangsa…

    “Sebagai bangsa yang berAdab adalah bangsa yang menghargai para Pahlawannya”…

    kita berharap semoga bangsa ini menjadi ber Adab…

    djoko martono, Februari 15, 2010 pada 12:45 pm

    Seiring dengan perjalanan waktu, memasuki tahun 1980an berangsur-angsur mundurnya tentara generasi angkatan 45 dan digantikan oleh generasi penerusnya. Generasi penerus umumnya lulusan akademi yang lebih luas wawasan dan kemampuannya. Pada saat yang bersamaan, bermunculan pula usaha TNI dengan label yayasan atau koperasi, tumbuh bagai jamur dimusim hujan. TNI punya HPH, usaha transportasi darat, laut dan udara, punya bank dan lain-lain. Unit usaha TNI merambah kesemua sektor.

    Hasil usaha yang diperoleh yayasan atau koperasi sangat fantastis, mencapai triliunan rupiah. Dalam catatan Jaleswari Pramodhawardani, sampai dengan bulan Desember 2006 terdapat 23 yayasan militer dengan 107 badan usaha dan 172 kerja sama militer dengan 52 unit usaha sehingga total 356 unit bisnisnya. Sedangkan total aset bersihnya Rp. 2,2 triliun (Kompas, 6 Oktober 2009). Pertanyaan adalah, dengan unit bisnis sebanyak itu dan begitu besar aset yang dimilikinya, hasilnya tidak dapat beli tanah untuk membangun perumahan TNI.

    Djoko, Februari 15, 2010 pada 7:02 pm

    Sejarah Rumah Dinas TNI AD.

    Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

    Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.

    Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 (9 tahun setelah perang gerilya) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara (disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih (tidak gratis) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara (bukan untuk kepentingan TNI).

    Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemerdekaan Klas Kesatu dan Klas kedua. Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutuhkan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut kemerdekaan.

    Kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh Indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora di Kalimantan, setelah itu terjadi G.30.S. Selama kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

    Menurut penuturan para Istri Tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, maka keluarga (istri dan anak) telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

    Bisa dibayangkan perjalanan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50-an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu (orang bilang tempat jin buang anak).

    Listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni. Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar, untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

    Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

    Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu manajemen perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan, yaitu dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel (tahun 60 sampai dengan awal tahun 70-an).

    Dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, uang kompensasi tersebut dipakai TNI untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa, (tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas yang dengan seenaknya sewaktu-waktu dapat digusur), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang, malah dibatalkan oleh Institusi asalnya dalam hal ini TNI AD.

    Pada tanggal 29 Maret 1973 terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal (disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti dan kemudian tidak jelas penyelesaiannya.

    Pada Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa: bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

    Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam (entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi berstatus rumah dinas).

    Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas untuk dapat dibeli oleh penghuni, maka penghuni merenovasi sesuai dengan kebutuhannya mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstruksi lama.

    Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.

    Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas, dengan ketentuan antara lain :

    • Bila dilepas uang masuk kas Negara.

    • Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).

    Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas,isi surat antara lain :

    Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.

    Surat Men Hankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon, perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.

    Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam, antara lain berisi :

    • Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.

    • Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara (golongan III) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

    • Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan/TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan/TNI guna pengadaan tanah/rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan/TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

    Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam/TNI tidak dapat/tidak boleh menerima langsung hasil penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya. Padahal Dep Hankam/TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya.

    Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami/ayah dalam suka dan duka. Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni.

    TNI kekurangan rumah dinas untuk para prajurit aktif !!!!!. Mari kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat dengan Mabes TNI, disana banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi dan telah menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

    Lihat laporan bisnia TNI yang jumlahnya 1.500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi, tetapi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset – aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

    Masalah perumahan TNI AD, sekarang abad melinium Jakarta menjadi metropolitan tidak bertepi, dimana perumahan 50 tahun yang lalu (banyak yang menolak menempati karena tempat “jin buang anak”) telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak-anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka……!!!!!!!!!

    II SUHENDAR, Februari 24, 2010 pada 5:14 am

    Bangsa yang besar adalah Bangsa yg menghargai para Pahlawannya… perkataan ini bisa benar bisa juga menjadi bumerang yg mengembannya… seperti para pahlawan atau mungkin bagi para purnawirawan yg sudah membela bangsa ini dengan darah dan air mata…

    Seiring waktu berjalan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka semuanya akan tinggal kenangan bahkan bisa menjadi hanya sebuah Legenda.

    Itulah yg terjadi saat ini, dimana pertumbuhan pembangunan justru ada sisi yg dihancurkan atau mungkin dilupakan.

    Sebenarnya kita bisa kok mempersiapkan segalanya sebelum hal2x yg tidak mengenakkan itu terjadi. cuma karena memang pada saat itu dimana mungkin ayah,bapak,opa,dan kake kita sedang sibuk2x nya berjuang membela bangsa ini sampai melupakan keluarga bahkan sampai menelantarkan keluarganya demi mengejar tanda jasa, kehormatan, kebanggaan, bahkan mungkin kekuasaan.

    Mereka lupa bahwa tak selamanya menjadi seorang tentara, mereka lupa bahwa mereka pasti bakal tua dan tidak tidak dibutuhkan lagi, bahkan mungkin akan disingkirkan karena sdh tidak produktif lagi..

    Dari pemberitaan di TV, dan media tentang penggusuran, bahkan bagi para purnawirawan, warakawuri, cucu sang pejuang yg menempati rumah dinas diusir paksa oleh para Petinggi TNI yang dilakukan oleh para prajuritnya…

    Dari kejadian diatas mungkin menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tak selamanya seorang pahlawan itu akan terus menjadi pahlawan yang akan terus dihormati dan disegani….

    Untuk itu bagi teman2x yang membaca koment saya ini.. hendaknyalah kita berfikir bijak, serta selalu berfikir kedepan, mumpung kita masih muda dan produktif mulai dari detik ini hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk masa tua kita… jangan seperti ayah, opa, kakek kita yang pada akhirnya keturunannya lah yg menanggung beban dari gelar sang pahlawan….

    Yang terbaik saat ini adalah “Berfikir dan Berjiwa Besar” bukannya selalu merasa menjadi Seorang Pahlawan yang besar…

    (Ii suhendar… dulu Tinggal di Jl Lebos Cijantung III. Nama Ayah: Endang M (Alm) pangkat terakhir: pelda Purnawariwaran). Pernah mencoba menjual Tanda jasa utk membeli sebungkus rokok tapi tidak laku….

    Mas Ii suhendar,

    Terimakasih atas sudut pandang yang berbeda, khususnya memandang hak dan kewajiban. perbedaan pandang ini, mungkin selain berbedanya nilai-nilai atau prinsip yang dipilih, mungkin juga terkait dengan “nilai tanah dan rumahnya” sendiri.

    Rumah di cijantung II jauh lebih luas dibandingkan cijantung I, III, dan IV. Pangkat juga berbeda.

    Kalau tidak ada “janji surga” bahwa rumah ini bisa dimiliki, bisa dicicil (ada panitia kepemilikan rumah dinas sejak tahun 80an dan disetujui petinggi ABRI), mungkin berbeda kejadiannya.

    Tapi ya……, dikembalikan pada sikap dan nilai masing-masing.

    salam – progoharbowo

    herry, Desember 17, 2010 pada 8:05 am

    Cijantung

    Dewasa ini Cijantung menjadi nama sebuah kelurahan, Kelurahan Cijantung, wilayah Kecamatan Pasarrebo, Kotamadya Jakarta Timur. Namanya berasal dari nama sebuah anak sungai CiLiwung, yang berhulu di Areman, dekat Kelapadua sekarang.

    Pada pertengahan abad ketujuh belas kawasan itu sudah berpenghuni, sebagaimana dilaporkan oleh Kapten Frederick H. Muller, yang memimpin ekspedisi pasukan Kompeni pertama yang menjelajahi daerah sebelah selatan Meestercornelis, yang hutannya sudah dibuka setahun sebelumnya oleh Cornelis Senen.

    Ekspedisi Muller tersebut dilakukan karena terdorong oleh adanya berita – berita tentang adanya gerombolan oarng- orang Mataram di daerah pedalaman, serta adanya jalan darat yang biasa digunakan oleh orang – orang Banten ke Priangan, melalui Muaraberes, di tepi sungai Ci Liwung.

    Perjalanan Kapten Muller dari kastil Batavia ke Cijantung, dimulai tanggal 4 Nopember 1657, bersama pasukannya yang terdiri atas 14 orang serdadu kulit putih dan 15 orang Mardijker, dipandu oleh 10 orang pribumi. Setelah berjalan selama tiga hari dengan susah payah merambah hutan, menyusuri tepi Sungai Ci Liwung, barulah mereka sampai di Cijantung yang dihuni oleh 12 umpi di bawah pemimpinnya bernama Prajawangsa (De Haan 1911, (II):24). Mungkin sulit untuk dibayangkan, betapa lebatnya hutan antara Jatinegara sampai Cijantung pada tahun 1657 itu, dibandingkan dengan keadaan dewasa ini.

    Condet

    Kawasan Condet meliputi tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Batuampar, Kampung Tengah (dahulu disebut Kampung Gedong), dan Balekambang termasuk wilayah Kecamatan Kramatjati, Kotamadya Jakarta Timur.

    Nama Condet berasal dari nama sebuah anak sungai Ci Liwung, yaitu Ci Ondet. Ondet, atau ondeh, atau ondeh – ondeh, adalah nama pohon yang nama ilmiahnya Antidesma diandrum Sprg., termasuk famili Antidesmaeae (Fillet, 1888:128), semacam pohon buni, yang buahnya biasa dimakan.

    Data tertulis pertama yang menyinggung – nyinggung Condet adalah catatan perjalanan Abraham van Riebeeck (Abraham van Riebeeck (Afrika Selatan, 18 Oktober 1653 – Batavia, 17 November 1713) adalah Gubernur-Jendral Hindia-Belanda yang ke 18. Ia memerintah antara tahun 1709 – 1713. Ia adalah putra dari Jan van Riebeeck.)

    Van Riebeeck bisa dianggap yang memulai perkebunan kopi di Jawa Barat., waktu masih menjadi Direktur Jenderal VOC di Batavia ( sebelum menjadi Gubernur Jendral ). Dalam catatan tersebut, pada tanggal 24 September 1709 Van Riebeck beserta rombongannya berjalan melalui anak sungai Ci Ondet “Over mijin lant Paroeng Combale, Ratudjaja, Depok, Sringsing naar het hooft van de spruijt Tsji Ondet”,..(De Haan 1911: 320).

    Keterangan kedua terdapat dalam surat wasiat Pangeran Purbaya (tentang tokoh ini dapat dilihat dalam tulisan ini pada entri: Kebantenan), yang dibuat sebelum berangkat ke pembuangan di Nagapatman, disahkan oleh Notaris Reguleth tertanggal 25 April 1716. Dalam surat wasiat itu antara lain tertulis, bahwa Pangeran Purbaya menghibahkan beberapa rumah dan sejumlah kerbau di Condet kepada anak – anak dan istrinya yang ditinggalkan (De Haan, 1920:250).

    Keterangan ketiga adalah Resolusi pimpinan Kompeni di Batavia tertanggal 8 Juni 1753, yaitu keputusan tentang penjualan tanah di Condet seluas 816 morgen (52.530 ha), seharga 800 ringgit kepada frederik willem Freijer. Kemudian kawasan Condet menjadi bagian dari tanah partikelir Tandjoeng, Oost, atau Groeneveld (De Haan 1910:51).

    Hek

    Tempat yang terletak antara Kantor Kecamatan Kramatjati dan kantor Polisi Resor Kramatjati, sekitar persimpangan dari jalan Raya Bogor ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) terus ke Pondokgede, dikenal dengan nama Hek.

    Rupanya, nama tersebut berasal dari bahasa Belanda. Menurut Kamus Umum Bahasa Belanda – Indonesia (Wojowasito 1978:269), kata hek berarti pagar. Tetapi menurut Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal (Koenen- Endpols, 1946:388), kata hek dapat juga berarti pintu pagar (“..raam-of traliewerk…”).

    Dari seorang penduduk setempat yang sudah berumur lanjut, diperoleh keterangan, bahwa di tempat itu dahulu memang ada pintu pagar, terbuat dari kayu bulat, ujung – ujungnya diruncingkan, berengsel besi besar – besar, bercat hitam. Pintu itu digunakan sebagai jalan keluar – masuk kompleks peternakan sapi, yang sekelilingnya berpagar kayu bulat.

    Kompleks peternakan sapi itu dewasa ini menjadi kompleks Pemadam Kebakaran dan Kompleks polisi Resort Keramatjati. Sampai tahun tujuh puluhan kompleks tersebut masih biasa disebut budreh, ucapan penduduk umum untuk kata boerderij, yang berarti kompleks pertanian dan atau peternakan.

    Kompleks peternakan tersebut merupakan salah satu bagian dari Tanah Partikelir Tanjoeng Oost, yang pada masa sebelum Perang Dunia Kedua terkenal akan hasil peternakannya, terutama susu segar untuk konsumsi orang – orang Belanda di Batavia. (Sumber: De Haan 1935: Van Diesen 1989).

    Kampung Gedong

    Diwesa ini kawasan Kampung Gedong mejadi sebuah kelurahan. Kelurahan Tengah, termasuk wilayah Kecamatan Kramatjati, Kotamadya Jakarta Timur.

    Sebutan Kampung Gedong bagi kawasan tersebut, karena di sana berdiri sebuah gedung peristirahatan (landhuis) tuan tana, pemilik tanah partikelir Tanjoeng Oost (Tanjung Timur). Gedung beserta halamannya yang sangat luas. Oleh pemiliknya dahulu diberi nama Goeneveld, yang berarti lapangan hijau, sesuai dengan panorama sekelilingnya yang hijau royo–royo.

    Dari gedung itu sampai tempat yang sekarang menjadi perempatan Pasar Rebo, Jalan Raya Bogor, terbentang jalan yang dahulu kanan kirinya ditanam pohon asem (Tamarindus indica), menambah keasrian pemandangan sekitarnya. Tuan tanah pertama dari kawasan itu adalah Pieter van de Velde asal Amersfoort, yang pada pertengahan abad ke-18 berhasil memupuk kekayaan berkat berbagai kedudukannya yang selalu menguntungkan.

    Setelah peristiwa pemberontakan Cina pada tahun 1740, dia berhasil mengusai tanah–tanah Kapten Ni Hu-Kong, yang terletak di selatan Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) sebelah timur Sungai Ciliwung. Kemudian di tambah dengan tanah – tanah lainnya yang di belinya sekitar tahun 1750, maka terbentuklah Tanah Partikelir Tanjoeng Oost. Di situ ia membangun gedung tersebut selesai dibangun.

    Pemilik kedua adalah Adrian Jubels. Setelah ia meninggal pada tahun 1763, Tanah tanjung Oost dibeli oleh Jacobus Johannes Craan, yang terkenal dengan seleranya yang tinggi. Pemilik baru itu mendandani gedung peristirahatan dengan dekorasi berlanggam Lodewijk XV, ditambah dengan hiasan–hiasan yang bersuasana Cina. Sampai terbakar pada tahun 1985 sebagian dari ukiran–ukiran penghias gedung itu masih dapat disaksikan.

    Setelah Craan meninggal, Tanjoeng Oost dibeli oleh menantunya Willem Vincent Helvetius van Riemsdjik, putra Gubernur Jendral Jeremies van Riemsdjik (1775–1777). Sampai pecahnya Perang Dunia Kedua, gedung Groeneveld dikuasai turun-temurun oleh para ahli warisnya, keturunan Vincent Helvetius van Riemsdjik.

    Willem Vincent Helvetius sendiri sejak muda sudah menduduki jabatan yang menguntungkan, antara lain pada usia 17 tahun sudah menjabat sebagai administrator Pulau Onrust, jabatan yang menjadi incaran banyak orang, karena konon sangat “basah” banyak memberi kesempatan untuk memupuk kekayaan.

    Kedudukan ayahnya sebagai gubernur Jenderal dimanfaatkan dengan sangat baik, sehingga kekayaannya makin berkembang. Pada tahun sembilanpuluhan abad ke-18, tanah–tanah miliknya tersebar antara lain di Tanahabang, Cibinong, Cimanggis, Ciampea, Cibungbulan, Sadeng, dan dengan sendirinya Tandjoeng Oost atau Tanjung Timur.

    Tanjung Timur mengalami perkembangan yang sangat pesat pada waktu dikuasai oleh Daniel Cornelius Helvetius, yang berusaha menggalakkan pertanian dan peternakan. Setelah ia meninggal pada tahun 1860, Groeneveld menjadi milik putrinya yang bernama, Dina Cornelia, yang menikah dengan Tjalling Ament, asal Kota Dokkum, Belanda Utara.

    Ament melanjutkan usaha mertuanya, meningkatkan usaha pertanian dan peternakan. Pada pertengahan abad ke-19, di kawasan TanjungTimur dipelihara lebih dari 6000 ekor sapi. Produksi susunya sangat terkenal di Batavia. Sampai tahun 1942 Groeneveld turun – temurun dihuni keturunan Van Riemsdjik, dan kawasan itu sampai sekarang disebut Kampung Gedong. (Sumber: De Haan 1910:1911: Van Diesen 1989).


    http://www.antaranews.com/berita/1266817897/kemhan-upayakan-langkah-terobosan-sediakan-rumah-prajurit

    Kemhan Upayakan Langkah Terobosan Sediakan Rumah Prajurit

    by  rhsukarsa  at 2/22/2010 04:03:00 PM

    Sejumlah pengunjung menyaksikkan berlangsungnya rapat kerja antara Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/2). Rapat tersebut antara lain membahas masalah-masalah aktual bidang pertahanan dan TNI serta persoalan rumah dinas TNI. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/mes/10)

    22 Pebruari 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah berupaya melakukan sejumlah langkah terobosan untuk penyediaan rumah bagi prajurit TNI aktif.

    Saat raker dengan Komisi I DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin, Purnomo menjelaskan saat ini telah terjalin kesepakatan antara Kemhan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Real Estate Indonesia (REI) tentang percepatan pembangunan perumahan prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan dan PNS Kemhan.

    “Kemhan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Menpera (Suharso Monoarfa, red) yang membahas tentang pemenuhan kebutuhan perumahan prajurit TNI dan purnawirawan,” ujar Purnomo. Dijelaskannya bahwa untuk mendukung rencana pembangunan rusunawa, pihak Kemhan dan TNI bertanggung jawab menyiapkan lahan untuk pembangunannya.

    Sementara untuk penyertifikatan aset-aset tanahnya, menurut Menhan, dilaksanakan dengan skala prioritas, anggaran yang tersedia, permasalahan aset tanah serta memenuhi pula ketentuan peraturan pensertifikatan itu.

    Dalam raker yang dihadiri pula Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso serta para kepala staf TNI itu, Menhan juga menjelaskan bahwa antara Kemhan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga telah membuat kesepakatan bersama (MoU) tentang penyertifikatan, penanganan sengketa dan konflik tanah aset Dephan/TNI.

    Dalam MoU itu, BPN bertanggung jawab untuk mempercepat penyertifikatan tanah aset Kemhan/TNI serta membantu penyelesaian dokumen-dokumen tanah yang dikuasai Kemhan/TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “BPN juga akan bertugas membantu penyelesaian sengketa dan konflik atas aset tanah Kemhan/TNI,” ujar Purnomo.

    Menhan menambahkan, khusus untuk penyertifikatan aset-aset tanah milik TNI itu juga telah disusun rancangan perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN dengan Ditjen Ranahan Kemhan tentang penanganan dan penyelesaian penyertifikatan tanah Kemhan/TNI. Saat ini rancangan tersebut masih dalam proses administrasi di BPN.

    Sebelumnya, kalangan anggota Komisi I meminta Kemhan/Panglima TNI untuk melibatkan BPN guna menciptakan sinergi dalam penyelesaian aset tanah serta peningkatan anggaran bagi proses sertifikasi aset tanah negara di lingkungan TNI. Sementara terkait masalah penertiban rumah dinas di lingkungan TNI, Komisi I mendesak jajaran TNI untuk melaksanakan penertiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku dengan senantiasa mengedepankan langkah-langkah bijaksana dan proses dialog. ANTARA News


    http://www.antaranews.com/berita/1266818583/menhan-usulkan-beri-tunjangan-operasi-keamanan-prajurit

    Menhan Usulkan Beri Tunjangan Operasi Keamanan Prajurit, Anggaran Pembelian Alutsista Rp 87,32T Selama 5 Tahun

    by  rhsukarsa  at 2/22/2010 03:53:00 PM

    Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (kanan), dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), memberi penjelasan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/2). Rapat tersebut antara lain membahas masalah-masalah aktual bidang pertahanan dan TNI serta persoalan rumah dinas TNI. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/mes/10)

    22 Pebruari 2010, Jakarta — – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengusulkan pemberian tunjangan operasi keamanan bagi para prajurit TNI dan PNS yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan yang akan diajukan dalam APBN perubahan tahun anmggaran 2010.

    “Untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS diantaranya adalah peningkatan gaji dan tunjangan, uang lauk pauk (ULP) atau uang makan PNS dan tunjangan bagi prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan,” ujar Purnomo saat raker dengan Komisi I DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin.

    Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I Aziz Stamboel (FPKS) itu tampak hadir pula Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso serta para kepala staf TNI dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menjelaskan, besaran tunjangan yang akan diberikan kepada para prajurit TNI itu adalah sebesar 150 persen dari gaji pokok bagi mereka yang bertugas dan tinggal di pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk.

    Selanjutnya tunjangan sebesar 100 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk serta sebesar 75 persen dari gaji pokok untuk yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan. Sementara untuk para prajurit yang bertugas “mobile” di wilayah udara dan laut perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar diusulkan mendapat tunjangan sebesar 50 persen dari gaji pokok.

    Secara umum, menurut Menhan, gaji pokok TNI/PNS pada tahun anggaran 2010 akan dinaikkan sebesar 5 persen. Sedangkan uang makan PNS pada tahun 2010 ini juga dinaikkan dari Rp15 ribu/orang/hari menjadi Rp20 ribu/orang/hari dan satu bulan dihitung 22 hari kerja.

    Untuk ULP prajurit, kata Purnomo, kebutuhan kalori standar seorang prajurit adalah 3600 kalori dan Kemhan telah berupaya mengusulkan kenaikkan indeks ULP.

    “Dalam tahun anggaran 2010 ULP dinaikkan dari Rp35 ribu/orang/hari menjadi Rp40 ribu/orang/hari,” ujarnya. Mengenai kebutuhan alutsista TNI untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, Menhan mengatakan bahwa hal itu telah tercantum dalam Renstra 2010-2014, khususnya dalam rincian kebutuhan minimum essential forces (MEF).

    Menurut dia, anggaran alutsista tahun 2010-2014 diperkirakan sebesar Rp149,78 triliun, yang terdiri dari pengadaan alutsista senilai Rp87,32 triliun dan perawatan/pemeliharaan sejumlah Rp62,46 triliun. Rincian rencana anggaran alutsista untuk lima tahun kedepan itu adalah, pada tahun anggaran (TA) 2010 sebesar Rp23,10 triliun, TA 2011 sebesar Rp32,29 triliun, TA 2012 sebesar Rp29,66 triliun, TA 2013 sebesar Rp32,58 triliun dan TA 2014 sebesar 32,15 triliun. ANTARA News


    http://www.antaranews.com/berita/1266822748/panglima-tni-pesawat-super-tucano-gantikan-ov-10

    Panglima TNI: Pesawat Super Tucano Gantikan OV-10

    Senin, 22 Februari 2010 14:12 WIB | 1485 Views

    Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (kanan), dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/2). Rapat tersebut antara lain membahas masalah-masalah aktual bidang pertahanan dan TNI serta persoalan rumah dinas TNI. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/mes/10)

    22 Pebruari 2010, Jakarta — Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menjelaskan, rencana TNI membeli pesawat jenis Super Tucano merupakan pengganti pesawat OV-10 yang telah di-“grounded”. Saat rapat kerja dengan Komisi I di gedung DPR Jakarta, Senin, Panglima TNI menjelaskan proses pembelian alutsista itu dilaksanakan pada renstra II tahun 2010-2014.

    Penjelasan Jenderal Djoko itu terkait dengan pertanyaan kalangan anggota Komisi I DPR seputar rencana TNI AU membeli pesawat Super Tucano untuk ditempatkan di skadron 14 Madiun dan rencana TNI AL membeli kapal patroli cepat. “TNI AU telah mengajukan anggaran pembelian beserta dukungannya sebanyak 16 unit untuk satu skadron,” ujarnya.

    Terkait upaya pemberdayaan industri strategis pertahanan nasional, menurut Panglima TNI, pihaknya juga berencana melibatkan atau menjalin kerjasama PT Dirgantara Indonesia dalam berbagai hal yang menyangkut pelatihan, jaminan ketersediaan suku cadang, prosentase kandungan lokal dan alih teknologi.

    EMB-341 Super Tucano.

    Tentang pembelian kapal patroli cepat, Panglima TNI mengatakan bahwa sesuai dengan renstra II tahun 2010-2014, TNI AL telah menganggarkan pembelian Kapal Ceoat Rudal Terimaran dengan panjang 60 meter dan Kapal Cepat Rudal sepanjang 40 meter. “Keduanya merupakan produk industri swasta nasional,” kata Panglima TNI.

    Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I Aziz Stamboel (FPKS) dan dihadiri pula Menhan Purnomo Yusgiantoro, para kepala staf TNI dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin itu, Djoko Santoso menanggapi pula persoalan rumah dinas yang banyak disorot kalangan anggota DPR.

    Dikemukakan Djoko bahwa penertiban rumah dinas yang masih ditempati keluarga prajurit yang telah pensiun itu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku melalui pendekatan persuasif dan musyawarah. Sejumlah tahapan yang dilakukan itu meliputi sosialisasi, dialog, peringatan pengosongan rumah dinas secara kekeluargaan dan jalan terakhir pengembalian fungsi rumah dinas TNI sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Sebagai solusi permasalahan rumah dinas ini, TNI telah melakukan terobosan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Menpera maupun pihak terkait lainnya sehingga tahun 2009 terprogram pembangunan perumahan untuk pemurnian pangkalan sebanyak 952 unit,” ujarnya.

    Selain itu juga telah dilakukan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebanyak 9 tower/twin block dengan perincian Mabes TNI 2 tower, Mabes TNI AD 2 tower, Mabes TNI AL 2 tower, Mabes TNI AU 2 tower dan Kodam-V/Brawijaya 1 tower. Kapasitas setiap tower bisa dihuni oleh 64 KK prajurit aktif. Salah satu dari twin block rusunawa tersebut telah diresmikan pada tanggal 8 Februari lalu di komplek Kopassus Cijantung Jakarta. ANTARA News. Posted by  rhsukarsa  at 2/22/2010 12:44:00 PM


    http://www.berita2.com/nasional/68-politik–hankam.html?start=210

    Komisi I-Menhan Bahas Rumah Dinas TNI

    Senin, 22 Februari 2010 10:26

    Jakarta, (berita2.com): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja Komisi I DPR, di Jakarta, Senin(22/02) pagi, antara lain akan membahas persoalan rumah dinas TNI. “Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR nanti, antara lain akan membahas persoalan rumah dinas dalam rangka mencari penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak,” kata Purnomo sebelum rapat itu dimulai.

    Rapat kerja dengan Komisi I DPR akan dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso beserta tiga kepala staf angkatan. Komisi I DPR sebelumnya telah membentuk Panja Aset dan Rumah Dinas TNI dan mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menunda penertiban rumah dinas TNI yang masih ditempati purnawirawan dan keluarganya serta pihak lain.

    Namun, TNI hingga kini masih terus melakukan penertiban mengingat jumlah prajurit TNI aktif yang membutuhkan perumahan masih sangat banyak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan dan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (Pepabri) sepakat membentuk Kelompok Kerja Penertiban Rumah Dinas TNI/Polri.

    “Kelompok kerja itu akan mendata kembali rumah dinas TNI yang masih ditempati para purnawirawan dan keluarganya, sehingga penertiban akan lebih terukur,” kata Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar. Kebutuhan rumah dinas bagi prajurit aktif mencapai 357 ribu unit. Dari jumlah itu, baru terpenuhi 198 unit yang 159 ribu di antaranya ditempati prajurit aktif dan sekitar 39 ribu unit ditempati purnawirawan dan lainnya.(*ek)


    http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/22/124778/18/1/Menhan-Komisi-I-DPR-Bahas-Rumah-Dinas-TNI

    Menhan, Komisi I DPR Bahas Rumah Dinas TNI

    by  rhsukarsa  at 2/22/2010 10:19:00 AM

    Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa meresmikan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kompleks Kodam V/Brawijaya di Jalan Perwira, Surabaya, Rabu (23/12). Rusunawa ini di bangun di atas lahan 4.200 meter persegi. Rusunawa dibangun dalam waktu 6 bulan dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

    22 Februari 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja Komisi I DPR, Jakarta, Senin (22/2) pagi, antara lain akan membahas persoalan rumah dinas TNI.

    “Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR nanti, antara lain akan membahas persoalan rumah dinas dalam rangka mencari penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak,” kata Purnomo sebelum rapat itu dimulai. Rapat kerja dengan Komisi I DPR akan dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso beserta tiga kepala staf angkatan.

    Komisi I DPR sebelumnya telah membentuk Panja Aset dan Rumah Dinas TNI dan mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menunda penertiban rumah dinas TNI yang masih ditempati purnawirawan dan keluarganya serta pihak lain. Namun, TNI hingga kini masih terus melakukan penertiban mengingat jumlah prajurit TNI aktif yang membutuhkan perumahan masih sangat banyak.

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan dan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (Pepabri) sepakat membentuk Kelompok Kerja Penertiban Rumah Dinas TNI/Polri. “Kelompok kerja itu akan mendata kembali rumah dinas TNI yang masih ditempati para purnawirawan dan keluarganya, sehingga penertiban akan lebih terukur,” kata Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar.

    Kebutuhan rumah dinas bagi prajurit aktif mencapai 357 ribu unit. Dari jumlah itu, baru terpenuhi 198 unit yang 159 ribu di antaranya ditempati prajurit aktif dan sekitar 39 ribu unit ditempati purnawirawan dan lainnya. MEDIA INDONESIA.


    http://paulasinjal.wordpress.com/komisi-i/panitia-kerja-aset-tanah-dan-rumah-dinas-tni/daftar-nama-anggota-panja-aset-tanahrumah-dinas/

    Daftar Nama Anggota Panja Aset Tanah/Rumah Dinas

    20100222

    Daftar Nama Anggota Panja Aset Tanah/Rumah Dinas Di Lingkungan Kemenhan/Tni

    Komisi I DPR RI

    Ketua Mayjen TNI (Purn.) Salim Mengga A-556 FPD
    Sekretaris Drs. Enggartiasto Lukito A-216 FPG
    Anggota Kemal Azis Stamboel A-76 FPKS
    Hayono Isman, S.Ip. A-450 FPD
    Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita A-207 FPG
    TB. Hasanuddin A-350 FPDIP
    Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. A-515 FPD
    Drs. H. Guntur Sasono, M.Si. A-523 FPD
    Dr. Hj. R.A. Ratna Suminar, S.H., M.H. A-466 FPD
    Paula Sinjal, SH A-555 FPD
    Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom. A-200 FPG
    Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, B.Bus. A-205 FPG
    Paskalis Kossay, S.Pd., MM. A-276 FPG
    Sidarto Danusubroto A-347 FPDIP
    H. Tri Tamtomo, Sh. A-322 FPDIP
    Ir. Dadoes Soemarwanto, M. Arch. A-381 FPDIP
    Drs. Al Muzzammil Yusuf A-56 FPKS
    Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si., M.Sc. A-49 FPKS
    Ir. H. Azwar Abubakar, Mm. A-101 FPAN
    H. Amin Suparmin, S.Hi A-293 FPPP
    Hj. Lily Chodidjah Wahid A-160 FPKB
    H. Ahmad Muzani A-21 FGRD
    Dra. Hj. Soemientarsih Muntoro, M.Si A-11 FHAN

    Bambang Darmawan  |  24 April 2010 at 11:45

    Yth. Ibu Paula Sinjal

    Perkenalkan kami dari Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPPN) TNI-Polri Jawa Barat, Mohon kesediaan Ibu untuk memberikan informasi perihal hasil Rapat Kerja Komisi I / Panja Rumah Dinas dengan Staf Kementerian Pertahanan & Staf Mabes TNI pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 Dan mohon pula kesedian Ibu untuk bersedia membantu akses komunikasi dengan FKPPN jawa Barat. Terima kasih atas bantuannya.

    heru  |  27 April 2010 at 08:53 | Reply

    kemarin tanggal 26 april 2010, FKPRN Jawa Timur ada penggantian ketua . sekarang diketuai oleh Bp. Kamijo dan wakil ketua Bp. Budianto dengan alamat sekertariat Jalan. Gajah Mada I dalam no 94 Surabaya telp. 031 70171414 / 085231684552

    Totok  |  12 July 2010 at 11:32 | Reply

    Saya berharap seluruh Forum FKPRN yang ada di seluruh wilayah indonesia untuk saling berbagi informasi dan bersama2 berjuang untuk mendapatkan apa yang pantas diperoleh. Kami dari FKPRN jawa Timur. Untuk pemuda FKPRN Jatim ( Surabaya ). Pak Edi, Pak Heru, Pak Rahmat, dan seluruh pemuda gajahmada Surabaya, kompak dan selalu jaga komunikasi. Bantu Ayah2 kita yang telah berjuang selama ini. SEMANGAT


    http://news.okezone.com/read/2010/02/08/338/301315/modal-pribadi-tak-pantas-disebut-rumah-dinas

    Eksekusi Perumahan TNI

    Modal Pribadi, Tak Pantas Disebut Rumah Dinas

    Yavet Ola Masan – Okezone, Senin, 8 Februari 2010  09:25 wib

    JAKARTA – Warga Kompleks Perumahan TNI, Jalan Otista III, Jakarta Timur merasa dirugikan, lantaran rumah yang mereka tempati selama ini diklaim sebagai rumah dinas. Pasalnya, selama 50 tahun menempati rumah itu, mereka kerap merogoh kocek sendiri untuk merenovasi dan merawat rumah tersebut.

    Hal ini diungkapkan Ibu Marto, warga yang telah tinggal selama lebih dari 50 tahun di salah satu rumah di kompleks tersebut.  “Apakah ini disebut rumah dinas. Dahulu saya dapat cuma rumah dengan satu kamar, satu kamar mandi, satu dapur. Saya pasang PAM sendiri, renovasi sendiri, tidak ada bantuan dana,” ungkapnya di atas panggung yang sengaja didirikan di lokasi, Senin (8/2/2010).

    Dia menambahkan, dirinya sangat sedih dan prihatin dengan adanya pengosongan paksa yang dilakukan. “Saya prihatain pada sikap bapak penguasa yang ingin mengosongkan rumah kami. Banyak pejuang yang tinggal di sini, banyak yang sudah meninggal pula tidak ada penghargaan sama sekali,” tuturnya.

    Rencananya, pengosongan rumah ini dimaksudkan untuk diberikan ke para prajurit yang masih aktif. “Apa tidak ada jalan lain yang bisa diambil negara selain mengusir kami ini,” tandasnya. Pantauan okezone di lokasi, saat ini sedang berlangsung orasi damai di atas panggung yang sengaja didirikan sejak pagi tadi. Acara orasi damai itu dibuka dengan menyanyikan lagu perjuangan.

    Tampak para warga mengenakan pakaian serba hitam dengan dilengkapi ikat tangan berwarna putih.  “Pita putih ini maksudnya kita cinta damai. Kita maunya damai, tidak usah secara paksa kan bisa berunding,” ujar Budi, koordinator penghubung warga dengan media. Siang ini eksekusi kedua terhadap lima rumah di Kompleks Perumahan TNI, Jalan Otista III, Jakarta Timur, akan kembali dilanjutkan. Warga mulai menutup akses jalan menuju kompleks membangun panggung untuk berorasi.

    Sebelumnya, pada 22 Desember tahun lalu, tiga rumah lebih dahulu dikosongkan secara paksa oleh pihak TNI AD. Saat pengosongan rumah yang hanya berjarak empat rumah dari kediaman Wagub DKI Prijanto itu, warga terlibat bentrok dengan ratusan aparat TNI yang diturunkan ke lokasi. Pihak TNI beralasan pengosongan ini dilakukan sebagai langkah pemurnian rumah dinas TNI AD, pasalnya banyak rumah dinas yang sudah tidak ditempati prajurit aktif melainkan hanya para anak-anak purnawirawan. (lsi)

    djoko » Tanggapan

    Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

    Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, Daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.

    Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 ( 9 tahun setelah perang gerilya ) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara ( disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas ) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih ( tidak gratis ) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara ( bukan untuk kepentingan TNI ).

    Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemardekaan Klas Kesatu dan Klas kedua, Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan.

    Kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara.

    Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami. Menurut penuturan para istri tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, keluarga / istri dan anak telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

    Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50 an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu ( orang bilang tempat jin buang anak ),

    Listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni. Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar, untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

    Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

    Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu management perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel tahun 60 sampai dengan awal tahun 70 an ( dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, dipakai Dinas untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang, Yang mengherankan Institusi asalnya yang membatalkan.

    1. Pada tanggal 29 Maret terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal ( disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas ), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti.
    2. Pada Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
    3. Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan
    4. Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam ( entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi berstatus rumah dinas ).
    5. Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas, mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstrusi lama penghuni banyak yang merenofasi sesuai dengan kebutuhannya.
    6. Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.
    7. Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas. – Bila dilepas uang masuk kas Negara. – Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).
    8. Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas.
    9. Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh Indonesia yang dapat dialihkan statusnya.
    10. Surat MenHankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon Perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.
    11. Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam
    12. Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.
    13. Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara ( golongan III ) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

    Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan / TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan / TNI guna pengadaan tanah / rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan / TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

    Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam / TNI tidak dapat / tidak boleh menerima penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya.

    Padahal Dep Hankam / TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya. Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami / ayah dalam suka dan duka.

    Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas yang dipotong dari gajih sesuai surat surat keputusan menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni. Lucunya sekarang bicara tidak punya Rumah Dinas untuk Anggotanya, jika kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat yang Mabes TNI banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

    Lihat laporan bisnis TNI yang jumlahnya 1500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset-aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

    Masalah perumahan, sekarang abad melinium, Jakarta menjadi metropolitan, tidak bertepi dimana perumahan 50 tahun yang lalu banyak yang menolak menempati telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak – anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka……


    http://gusthy.blogdetik.com/2010/02/06/pindah-dari-rumah-dinas-ke-rumah-sakit/

    Pindah Dari Rumah Dinas Ke Rumah Sakit

    Posted on Februari 6th, 2010 oleh gusthy, ( 5 Februari 2010, 04.29 )

    Semalam saya nonton berita di televisi. Televisi swasta yang lebih fokus ke berita itu menayangkan sekelompok orang yang lagi berdemonstrasi menentang pengosongan rumah dinas TNI di salah satu wilayah di Surabaya.

    Yang menjadikan demo itu kelihatan lain karena dibumbui dengan adegan menangis dari para demonstran. Ternyata yang menangis adalah para penghuni rumah dinas TNI yang akan dikosongkan tersebut. Kelihatannya mereka tidak rela bahkan tidak mau meninggalkan rumah yang mereka telah tempati bertahun-tahun itu.

    Ada diantara mereka yang mengatakan bahwa mereka sudah memiliki rumah tersebut secara sah. Mereka mempunyai surat-surat resmi yang menunjukkan kepemilikan rumah tersebut. Entah darimana surat-surat tersebut mereka peroleh. Tapi ada juga yang berasalan bahwa seharusnya pemerintah memperhatikan nasib mereka karena mereka adalah para purnawirawan yang telah berjuang membela dan menegakkan negara kesatuan tercinta ini. Tidak dengan cara-cara seperti ini yang menurut mereka sangat kasar dan tidak menghargai sama sekali.

    Tulisan ini tidak untuk memihak salah satu pihak. Tidak juga mencari penyelesaian bagaimana permasalahan yang selalu timbul itu bisa berakhir.

    Rumah dinas adalah rumah yang dipinjamkan untuk ditempati selama seseorang masih menjabat agar dia lebih produktif dalam melaksanakan tugas negara. Tapi disayangkan, banyak diantara penghuni rumah dinas yang tidak merawat rumah yang mereka tempati selayaknya rumah milik sendiri.

    Dan justru yang lebih fatal, banyak diantara penghuni yang tidak mau meninggalkan dan mengembalikannya kepada negara ketika jabatan mereka sudah berakhir. Dengan alasan seperti yang dituliskan di awal tadi. Kalo pun ada yang pindah pasti meminta uang pesangon untuk biaya pindah.

    Di situlah anehnya.

    Yang namanya rumah dinas tentu dipakai apabila masih berdinas. Kenapa tidak mau dilepaskan kalo sudah tidak berdinas lagi ???. Itu kan bukan hak lagi, itu hak mereka yang sekarang ini berdinas. Yang lebih parah lagi ada rumah dinas yang dikontrakkan bahkan dipakai oleh keluarga yang sebenarnya tidak berhak untuk itu.

    Karena sikap tidak legowo tersebut maka ada di antara penghuni rumah dinas tersebut yang shock. Tidak siap rumah mereka yang selama ini mereka tempati akan diambil. Akhirnya mereka jatuh sakit dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Pindah dari rumah dinas ke rumah sakit tentunya sangat menyedihkan, juga memalukan.

    Kenapa semua itu bisa terjadi ???

    Salah satunya karena Post Power Sydrome, begitu orang selalu mengatakannya. Terjadi karena orang memandang jabatan sebagai identitas dan harga diri. Lupa bahwa jabatan itu tidak selalu akan kita pegang, lupa bahwa jabatan itu sifatnya hanya kontrak semata.

    Karena menganggap jabatan sebagai identitas maka identitas itu akhirnya melekat dalam diri mereka. Ketika jabatan sudah berakhir, mereka kesulitan untuk melepaskannya karena sudah saking melekatnya. Untuk melepaskannya sampai ada yang sakit dan berdarah-darah. Akhirnya rumah sakit menjadi rujukan mereka.

    Semoga kejadian ini tidak terjadi pada orang-orang yang saya saksikan di televisi tersebut. Semoga kedua belah pihak bisa memahami hak dan kewajibannya sehingga masalah bisa selesai dengan baik dan senyum kembali mengembang.

    Senyum yang akhir-akhir ini sudah jarang kita temukan.

    djoko, on Februari 9th, 2010 at 18:01 Said:

    Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

    Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung daerah Gegerkalong, Semarang daerah Jatingaleh, Daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.

    Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 ( 9 tahun setelah perang gerilya ) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara ( disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas ) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih ( tidak gratis ) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara ( bukan untuk kepentingan TNI ).

    Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemardekaan Klas Kesatu dan Klas kedua, Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan, kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh.

    Kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

    Menurut penuturan para istri tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, keluarga / istri dan anak telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

    Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50 an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu ( orang bilang tempat jin buang anak ).

    listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahu 70 an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni. Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar, untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

    Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

    Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu management perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel tahun 60 sampai dengan awal tahun 70 an ( dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, dipakai Dinas untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang – Undang, yang mengherankan Institusi asalnya yang membatalkan.

    1. Pada tanggal 29 Maret terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal ( disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas ), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti.
    2. Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
    3. Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan
    4. Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam ( entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi rumah dinas ).
    5. Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas, mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstrusi lama penghuni banyak yang merenofasi sesuai dengan kebutuhannya.
    6. Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.
    7. Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas. – Bila dilepas uang masuk kas Negara. – Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).
    8. Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas.
    9. Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.
    10. Surat MenHankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon Perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.
    11. Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam
    12. Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.
    13. Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara ( golongan III ) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

    Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan / TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan / TNI guna pengadaan tanah / rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan / TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

    Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam / TNI tidak dapat / tidak boleh menerima penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya.

    Padahal Dep Hankam / TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya. Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami / ayah dalam suka dan duka.

    Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni. Lucunya sekarang bicara tidak punya Rumah Dinas untuk Anggotanya, jika kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat yang Mabes TNI banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

    Lihat laporan bisnis TNI yang jumlahnya 1500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset – aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

    Masalah perumahan, sekarang abad melinium, Jakarta menjadi metropolitan, tidak bertepi dimana perumahan 50 tahun yang lalu banyak yang menolak menempati telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak – anaknya, yang jengkel dan was – was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka……


    http://www.inilah.com/read/detail/321771/pepabri-jangan-dipolitisasi-rumah-dinas-tni

    Pepabri: Jangan Dipolitisasi Rumah Dinas TNI

    Selasa, 2 Februari 2010 | 20:08 WIB

    INILAH.COM, Jakarta – Ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (Pepabri) Agum Gumelar meminta semua pihak, termasuk jajarannya agar tidak mempolitisasi sengketa rumah dinas antara institusi TNI dan para purnawirawan serta keluarganya.

    “Marilah kita bersikap bijak dewasa, jangan mudah terpengaruh isu-isu yang disebarkan individu atau pihak tertentu untuk memecah belah TNI, Pepabri atau memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” katanya, usai pertemuannya dengan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Selasa (2/2).

    Agum mengemukakan, indikasi politisasi terhadap sengketa rumah dinas antara insitusi TNI dengan purnawirawan dan keluarganya mulai marak bahkan sudah mengarah pada gerakan-gerakan provokatif. Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta agar semua pihak berpikir jernih, sehingga tidak mengganggu proses penyelesaian yang sedang berlagngsung.

    “Tidak benar jika Kementerian Pertahanan dan TNI melupakan jasa-jasa para purnawirawan, itu sangat tidak benar. Tetapi ada aturan yang harus dipatuhi. Bagaimana pun, perumahan negara yang ditempati pegawai negarai apakah TNI atau Polri, adalah aset negara yang tidak dapat dimiliki secara pribadi,” ujarnya.

    Dijelaskannya, kebutuhan rumah dinas bagi prajurit aktif mencapai 357 ribu unit. Dari jumlah itu, baru terpenuhi 198 unit rumah yang 159 ribu diantaranya ditempati prajurit aktif dan sekitar 39 ribu unit ditempati purnawirawan dan lainnya. Sjafrie mengakui, pemerintah masih memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi prajurit TNI aktif, terutama bintara dan tamtama.

    “Padahal sebagian besar anggota TNI, bukan pada tingkat perwira menengah atau perwira tinggi melainkan pada tingkat bintara dan tamtama, yang harus dipenuhi rasa keadilannya. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan bagi para purnawirawan. Karena itu, kami meminta semua pihak untuk berpikir jernih dalam menyikapi persoalan rumah dinas ini,” imbuhnya. [*/mut]

    djoko @ Senin, 15 Februari 2010 | 20:19 WIB

    Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya. Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.

    Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 (9 tahun setelah perang gerilya) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara (disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih (tidak gratis) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara (bukan untuk kepentingan TNI).

    Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemerdekaan Klas Kesatu dan Klas kedua. Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan.

    Kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh Indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora di Kalimantan, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

    Menurut penuturan para Istri Tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, maka keluarga (istri dan anak) telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

    Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50-an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu (orang bilang tempat jin buang anak).

    Listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni. Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar, untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

    Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

    Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu manajemen perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan, yaitu dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel (tahun 60 sampai dengan awal tahun 70-an).

    Dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, uang kompensasi tersebut dipakai TNI untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa, (tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas yang dengan seenaknya sewaktu-waktu dapat digusur), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang, malah dibatalkan oleh Institusi asalnya dalam hal ini TNI.

    1. Pada tanggal 29 Maret 1973 terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal (disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti dan kemudian tidak jelas penyelesaiannya.
    2. Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa: bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan
    3. Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
    4. Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan
    5. Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam (entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi berstatus rumah dinas).
    6. Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas untuk dapat dibeli oleh penghuni, maka penghuni merenovasi sesuai dengan kebutuhannya mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstruksi lama.
    7. Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.
    8. Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas, dengan ketentuan antara lain : – Bila dilepas uang masuk kas Negara. – Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).
    9. Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas, isi surat antara lain : Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.
    10. Surat Men Hankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon, perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.
    11. Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam, antara lain berisi :
    12. Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.
    13. Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara (golongan III) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

    Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan/TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan/TNI guna pengadaan tanah/rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan/TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

    Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam/TNI tidak dapat/tidak boleh menerima langsung hasil penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya.

    Padahal Dep Hankam/TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya. Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami/ayah dalam suka dan duka. Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni. TNI kekurangan rumah dinas untuk para prajurit aktif !!!!!.

    Mari kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat dengan Mabes TNI, disana banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi dan telah menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

    Lihat laporan bisnis TNI yang jumlahnya 1.500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi, tetapi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset-aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

    Masalah perumahan TNI AD, sekarang abad melinium Jakarta menjadi metropolitan tidak bertepi, dimana perumahan 50 tahun yang lalu (banyak yang menolak menempati karena tempat “jin buang anak”) telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak-anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka !!!!!!!!!

    Prihandoyo Kuswanto @ Jumat, 5 Februari 2010 | 09:13 WIB

    Rumah negara bukannya tidak bisa dimiliki, coba baca PP31 diasana jelas aturannya. Yang menjadi persoalan bagi Purnawirawan di Surabaya, Kalau Instalasi Militer yang berupa Asrama dan sekolah bisa di jual menjadi Mall, mengapa Purnawirawan yang sdh 30 tahun menempati rumah, membayar pajak, membuat jalan, membayar iuran listrik, air, mengapa tidak bisa membeli atau ntukar guling, seperti diatur PP31 th 2005. sedang pengusaha bisa membeli asrama dan sekolah yang jelas instalasi militer dan berubah menjadi Mall, pertanyaan Untuk Bpk Syafri Syamsudin yang terhormat di mana letak keadilan ini?


    http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi1/2010/feb/22/1365/aset-tanah-tni—perlu-kebijakan-politik-dan-keseriusan-pemerintah

    http://beritahankam.blogspot.com/2010_02_21_archive.html

    Aset Tanah TNI – Perlu Kebijakan Politik Dan Keseriusan Pemerintah

    rhsukarsa  at 2/23/2010 09:37:00 AM

    2 Februari 2010, Jakarta – Penyelesaian permasalahan aset tanah di lingkungan Kementerian Pertahanan / TNI bukan hanya sekedar masalah pensertifikatan, tapi perlu ada kebijakan politik dan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan. “Perlu ada political wills dan tidak hanya kesepakatan bersama (MOU),” ujar Tjahjo Kumolo (F-PDI Perjuangan) saat rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di Nusantara II, Senin (22/2).

    Pasalnya, Kesepakatan bersama yang telah dilakukan kementerian pertahanan (Kemenhan) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Perumahan Rakyat beberapa tahun sebelumnya dinilai Tjahjo tidak efektif. Effendi Choirie (F-PKB) memandang persoalan tanah tidak hanya persoalan pensertifikasian tanah, namun telah bersinggungan dan berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

    “Karena berhubungan dengan rakyat maka harus dituntaskan, dan diperlukan keberpihakan kepemimpinan terkait,” tandasnya. Sedangkan anggota dari Fraksi Golongan Karya, Enggartiasto Lukita menargetkan permasalahan aset dan perumahan Kemenhan/TNi harus bisa dipernuhi dalam jangka waktu 4 – 5 tahun.

    “Oleh sebab itu Menhan dan Panglima TNI harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tanah,” ujar Ketua Panja Perumahan Kemenhan/TNI Salim Mengga (F-PD). Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan antara kebutuhan perumahan dinas/asrama/mess bagi prajurit TNI dan ketersediaan sarana belum memadai.

    “Sehingga ada kepentingan kebijakan untuk melakukan upaya pemurnian pangkalan disamping upaya pembangunan perumahan,” ujarnya. Adapaun pada dasarnya, kata Menhan, perumahan dinas yang berada di lingkungan Kemenhan statusnya milik negara dan dalam kategori golongan I dan II yang tidak bisa dimiliki secara pribadi..

    Kemenhan sendiri, menurut Purnomo, telah menentukan kebijakan terkait penyelesaian perumahan. Pertama, menetapkan regulasi tentang tata cara pengaturan dan pembinaan rumah negara dilingkungan Kemenhan/TNI. Kedua, pengalokasian anggaran untuk menambah pembangunan perumahan, dan Ketiga melakukan kerjasama bersama Menpera dan meningkatkan peran yayasan yang mengurusi perumahan.

    Menindaklanjuti persoalan tanah, Panglima TNI Djoko Santoso mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kesepakatan bersama dengan BPN tentang persertifikatan sejak tahun 2008. Tahun 2009, dukungan anggaran persertifikatan tanah sebesar Rp. 3,5 milyar. Selain kerjasama dengan BPN, kata Djoko, TNI telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Menpera. Sehingga tahun 2009, terprogram pembangunan perumahan untuk pemurnian pangkalan sebanyak 952 unit yang diperuntukkan bagi purnawirawan.

    “Pembangunan Rumah susun sederahan sewa sebanyak 9 tower/twin block,” katanya. Kapasitas setiap tower bisa dihuni oleh 64 kepala keluarga prajurit aktif. “salah satu dari twin block rusunawa telah diresmikan tanggal 8 Februari 2010 di komplek Kopassus Cijantung Jakarta.

    Berkaitan dengan penertiban rumah dinas, pihaknya mengaku telah melakukan melalui pendekatan persuasive dan musyawarah dengan tahapan sosialisasi, dialog, peringatan pengosongan secara kekeluargaan dan jalan terakhir pengembalian fungsi rumah dinas.


    http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/LU/mbm.20100125.LU132608.id.html

    Perang Saudara di Kompleks Tentara

    25 Januari 2010

    PERLAWANAN itu dirancang di perumahan bekas Batalion Angkutan Kuda Beban, Cililitan Besar, Jakarta Timur, Jumat malam pekan lalu. Bukan bersiap perang melawan penjajah, mereka mengatur benteng pertahanan agar tetap bisa menghuni rumah dinas. “Kami menolak digusur,” kata Soetrisno, 67 tahun, Ketua Forum Musyawarah Keluarga Besar Angkutan Kuda Beban. Ayah Soetrisno adalah tentara Peta pejuang perintis kemerdekaan.

    Sedikitnya 66 dari 150-an rumah di kompleks ini harus dikosongkan. Kewajiban itu muncul setelah terbit surat edaran Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Darat melalui Direktorat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat pada Oktober lalu. Isinya, dalam 110 hari sejak surat diterbitkan, penghuni harus meninggalkan rumah. Tenggat jatuh persis pada Senin pekan ini.

    Sejumlah spanduk pun mereka bentangkan. “Rumah Kami Bukan Rumah Dinas”, begitu bunyi tulisan di dekat gerbang perumahan. Spanduk lain bertulisan “Orang Tua Kami adalah Pejuang yang Ikut Mendirikan NKRI”.

    Penghuni perumahan ini pindahan dari asrama Batalion Angkutan Kuda Beban di Gambir yang terkena proyek pengembangan Monas pada akhir dekade 1960. Menurut Soetrisno, lahan itu adalah pemberian Gubernur Ali Sadikin. Rumah mereka juga dibangun dengan uang sendiri. “Kami juga membayar pajak dan listrik dari duit sendiri,” kata Soetrisno.

    Perlawanan serupa terjadi di Perumahan Tentara Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur, dua pekan sebelumnya. Para penghuni menolak perintah pengosongan sembilan rumah keluarga perwira tinggi. Caranya, mereka memblokade jalan menuju kompleks perumahan itu untuk menghadang para eksekutor.

    Mereka kukuh tinggal di situ karena merasa tanah itu milik Sekretariat Negara untuk pasukan Cakrabirawa pada 1960-an-bukan milik tentara. Selain itu, rumah itu dibangun dari uang mereka sendiri.

    Para penghuni mendapat dukungan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Tyasno Sudarto. Sewaktu masih menjabat, Tyasno tinggal di Bulak Rantai. Sejak pensiun Tyasno tinggal di rumah pribadi di kawasan Kebayoran. Tyasno menyesalkan eksekusi pengosongan rumah di kompleks tentara yang tak manusiawi. “Kok, kayak mau perang saja,” katanya.

    Eksekusi pengosongan rumah penuh tangis dan dramatis sebelumnya juga terjadi di kompleks tentara Berlan, Matraman; dan Jalan Otto Iskandar Dinata, Jakarta. Pengosongan 12 rumah di Kostrad Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Mei lalu, juga diwarnai bakar-bakaran ban dan perlawanan sengit. Peristiwa serupa terjadi di Makassar dan Surabaya.

    Merasa senasib, para korban penggusuran membentuk wadah Forum Koordinasi Penghuni Perumahan Negara. Forum ini menghimpun penghuni rumah negara di sembilan provinsi.

    Prastopo, koordinator hukum forum tersebut, mengatakan gencarnya pengusiran penghuni rumah negara di lingkungan tentara bermula dari terbitnya surat telegram Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Suryadi pada Juli 2008. Surat ini merujuk peraturan presiden yang keluar lima bulan sebelumnya.

    Isi surat menyebutkan rumah negara golongan dua hanya untuk pegawai negeri. Setelah pensiun, rumah dikembalikan ke negara. Di lingkungan Angkatan Darat, keluar surat telegram Kepala Staf Angkatan Darat pada April empat tahun lalu, yang memerintahkan semua panglima daerah tidak memberikan izin mengubah rumah dinas golongan dua menjadi golongan tiga.

    Peraturan presiden menetapkan ada tiga golongan rumah negara. Golongan satu untuk pejabat saat menduduki jabatan tertentu, misalnya rumah dinas menteri. Golongan dua didiami selama masih aktif sebagai pegawai negeri. Golongan tiga adalah rumah negara yang bisa dijual kepada penghuninya. “Yang diusir yang tinggal di rumah golongan dua,” kata Prastopo.

    Menurut dia, kalau sudah digusur, tanah dibiarkan kosong. Ini terjadi di kompleks satuan peluru kendali Tangerang, Banten. Korban penggusuran yang sudah membangun rumah dengan uang sendiri, menurut Prastopo, tak diberi uang pengganti. Ironisnya, kata dia, di Bulak Rantai ada perwira aktif yang punya dua, bahkan tiga rumah.

    Tyasno, Prastopo, dan Soetrisno curiga, penggusuran rumah dinas di lingkungan tentara untuk kepentingan bisnis. Sepertinya, kata dia, ada korelasi sejak ada kebijakan pengalihan bisnis tentara pada pemerintah sejak akhir 2004. Petinggi tentara mencari tambahan penghasilan dengan cara menyewakan tanah tentara kepada investor.

    Soal ini bukan tak ada contoh. Kompleks perumahan tentara di Mampang kini jadi pusat belanja. Di Surabaya, perumahan prajurit di sebelah timur Markas Komando Daerah Militer Brawijaya kini berubah menjadi mal dan hotel megah.

    Sagom Tambun, juru bicara Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, membantah. Menurut dia, pengosongan perumahan dinas semata-mata untuk menegakkan peraturan. Ia mengatakan saat ini jumlah tentara aktif sekitar 400 ribu. Adapun rumah dinas milik negara di lingkungan tentara hanya 180 ribu-40 persennya ditempati pensiunan.

    Dengan kata lain, masih banyak tentara tidak tinggal di rumah dinas. Padahal rumah dinas hanya untuk orang yang sedang dinas. “Belum ada pengubahan status menjadi rumah dinas purnawirawan,” kata Sagom.

    Ia juga menolak tudingan pengosongan dilakukan tidak manusiawi. Sebab, selama ini mereka telah menempuh cara-cara persuasif dan dialog. Kedatangan pasukan tentara aktif dalam eksekusi rumah, kata Sagom, tidak untuk menekan atau mengusir paksa. “Kami membantu untuk mengeluarkan barang dari rumah dinas,” kata Sagom.

    Sunudyantoro

    Selalu Ricuh

    Usaha Markas Besar TNI meminta kembali rumah dinas yang ditempati purnawirawan atau keluarganya tidak pernah mulus. Memang rumah dinas itu diperuntukkan bagi tentara yang masih aktif. Tapi, ketika sudah pensiun pun, purnawirawan dan keluarga tetap menempati rumah dinas hingga puluhan tahun.

    MARET 2006-JULI 2007

    Sebanyak 2.578 orang purnawirawan dipaksa meninggalkan perumahan dari 23 kompleks TNI di Makassar oleh Kodam VII Wirabuana.

    30 MEI 2007

    Warga Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur berselisih dengan TNI AL soal kepemilikian lahan. Empat orang sipil tewas akibat tembakan peluru. Tiga belas anggota Marinir dimejahijaukan.

    29 MEI 2009

    Warga menolak pengosongan rumah di Kompleks Kostrad di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di dalamnya terdapat 658 rumah, hanya 183 yang ditempati prajurit aktif. Sisanya dihuni purnawirawan atau keturunannya.

    18 FEBRUARI 2009

    Terjadi sengketa rumah dinas di Kompleks Dwikora, Cimanggis, Bogor dengan purnawirawan. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Subandrio berjanji tidak menggunakan aksi kekerasan dalam penyelesaian sengketa ini.

    22 DESEMBER 2009

    Pengosongan rumah dinas TNI AD di Jalan Otista, Jakarta Timur, oleh Kodam Jaya ricuh.

    6 JANUARI 2010

    Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suwarno meminta purnawirawan TNI segera meninggalkan rumah dinas yang mereka tempati. Lebih dari 14.500 orang prajurit di Jawa Timur yang belum memiliki rumah dinas.

    9 JANUARI 2010

    Puluhan warga kompleks purnawirawan TNI AD Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur, menggelar unjuk rasa dan menolak pengosongan dengan alasan tanah yang mereka tempati bukan milik Kodam Jaya. Menurut mereka, tanah lebih dari 18 hektare itu milik Sekretariat Negara, yang dibebaskan pada 1964.

    19 JANUARI 2010

    Puluhan orang pemilik rumah di Jalan Tanjung dan Teluk, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, mengadukan pengosongan tanah yang dilakukan secara paksa oleh pihak Lantamal V TNI-AL.

    22 JANUARI 2010

    Warga kompleks perumahan eks Yon Angkub, Cililitan Besar, Jakarta Timur, memprotes pengosongan 66 rumah dinas. Sebuah spanduk besar terpasang: �Rumah Kami Bukan Rumah Dinas”.

    22 JANUARI 2010

    Departemen Pertahanan menyatakan akan menerbitkan peraturan Menteri Pertahanan tentang aset negara pada Februari 2010. Peraturan ini secara khusus akan mengatur perihal aset negara yang dijadikan rumah dinas.


    http://millenium888.blogspot.com/2010/01/herman-sarens-sudiro-ditangkap-paksa.html

    Herman Sarens Sudiro Ditangkap Paksa !

    Pensiunan perwira tinggi Angkatan Darat, Brigjen TNI Purn Herman Sarens Sudiro, ditangkap paksa oleh Pomdam Jaya di rumahnya di Taman Telaga Golf, Vermont Park Land, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Senin (18/1/2010). “Pihak Pomdam (Polisi Militer Kodam) Jaya saat ini tengah bernegosiasi dengan pihak pengacara Pak Herman Sarens untuk membawa Pak Herman ke Pengadilan Tinggi Militer Jakarta,” ucap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Christian Zebua yang dihubungi Kompas.com, Senin ini.

    Menurut Christian, Herman telah mendapat vonis atas sebuah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Militer Jakarta. Sudah beberapa kali Herman tidak menanggapi panggilan yang dilayangkan pengadilan. Pengadilan pun meminta kepada Pomdam Jaya untuk menangkap paksa Herman. “Kasusnya apa, saya tidak tahu persis. Silakan tanya ke pihak pengadilan militer,” ucap Christian.

    Saat ini sejumlah polisi militer mendatangi rumah Herman. Pihak Pomdam Jaya tengah bernegosiasi dengan pengacara Herman. “Pihak Pomdam Jaya melakukan upaya-upaya persuasif,” katanya.

    Letjen (Purn) Herman Menolak Keluar Rumah

    Suasana tegang hingga kini masih terasa di kawasan Perumahan Taman Golf, Serpong, Tangerang. Sejumlah petugas dari Pomdam Jaya masih melakukan penjagaan di rumah Letnan Jenderal Purnawirawan Herman Saren Sudiro.

    Saat dimintai keterangan, Kepala Kepolisian Kabupaten Tanggerang, Komisaris Besar Edi Sumitro mengatakan, kejadian itu berkaitan dengan aset TNI yang diduga digelapkan Letjen Herman. “Herman akan disidangkan di mahkamah militer, tapi sudah dipanggil tidak datang-datang,” ujar kapolres, Senin 18 Januari 2010.

    Menurut kapolres, pihaknya hanya akan memantau keamanan sekitar saja. Karena peristiwa itu adalah kewenangan Polisi Militer (POM). “Kita diminta datang untuk mengamankan baik dari POM dan pihak keluarga,” ujarnya. Saat ini polisi masih berusaha memediasi kedua pihak. Saat ini situasi sudah kondusif dan tidak ada aksi tembak-tembakan. “Ada delapan orang berjaga disana. Saat ini Herman belum juga mau keluar,” ujarnya lagi.

    Rumah Herman Sarens Akan Digeledah POM

    Sejumlah anggota TNI dari Satuan Polisi Militer masih berusaha masuk ke rumah Letjen Purn Herman Saren Sudiro untuk melakukan pengeledahan. “Pihak keluarga menolak dan bertahan di dalam rumah. Kita hanya membantu melakukan pengamanan, saat ini pihak POM masih berusaha untuk menjemput Herman dari rumahnya,” ujarnya Kapolres Kab Tangerang, Komisaris Besar Edi Sumitro, saat dihubungi VIVAnews.

    Pantauan VIVAnews, jalan masuk kompleks Vermon yang menuju ke rumah Purn Letjen Herman Saren Sudiro, di Blok G/C1, BSD Tangerang masih dijaga ketat. Sejumlah wartawan dan pengunjung yang melalu jalan tersebut sementara waktu tidak diperbolehkan masuk. Menurut Kapolres, kejadian itu berkaitan dengan aset TNI yang diduga digelapkan Letjen Purn Herman. “Herman akan disidangkan di mahkamah militer, tapi sudah dipanggil tidak datang-datang,” ujar Kapolres, Senin 18 Januari 2010.

    Beberapa saat yang lalu sopir Herman menghampiri wartawan dan memberikan foto copy akte jual beli tanah seluas tiga hektar yang diduga menjadi pangkal persoalan. Tanah itu berada di kawasan Warung Buncit Raya No 301, Mampang, Jakarta Selatan, atas nama Drs Herman Saren Sudiro.

    Staf Jenderal Herman Temui Wartawan

    Suasana tegang masih menyelimuti perumahan mewah Taman Telaga Golf Bumi Serpong Damai, Tangerang. Tepatnya, di cluster Vermont lokasi rumah purnawirawan Letnan Jenderal Herman Sarens Sudiro. Pantauan VIVAnews, tiba-tiba sekitar pukul 15.00, seorang pria menggunakan mobil mercedes menghampiri kerumunan wartawan yang berada di luar komplek perumahan, Senin 18 Januari 2010.

    Pria tadi mengaku sebagai sopir pribadi Herman Sarens Sudiro. Dia turun dari mobil mercy, dan langsung membagi-bagikan satu bundel tumpukan kertas kepada wartawan. Sopir purnawirawan Jenderal itu membagikan ada sekitar 10 lembar kertas. Satu lembar berisi surat pernyataan, sembilan lembar lainnya berisi dokumen jual beli tanah yang disengketakan.

    Seperti diketahui, sejumlah Polisi Militer mengepung rumah Herman sejak siang tadi. Sejumlah anggota TNI dari Satuan Polisi Militer masih berusaha masuk ke rumah Letjen Purn Herman Saren Sudiro untuk melakukan pengeledahan. “Pihak keluarga menolak dan bertahan di dalam rumah. Kita hanya membantu melakukan pengamanan, saat ini pihak POM masih berusaha untuk menjemput Herman dari rumahnya,” ujarnya Kapolres Kab Tangerang, Komisaris Besar Edi Sumitro, saat dihubungi VIVAnews.

    Herman Sarens: Saya Pejuang 45 yang Teraniaya

    Sejumlah Polisi Militer masih mengepung rumah purnawirawan Letnan Jenderal Herman Sarens Sudiro sejak siang tadi. Karyawan sang jenderal pun keluar menemui wartawan dan menyerahkan dokumen tanah sengketa yang diduga menjadi pangkal permasalahan.

    Pantauan VIVAnews, tiba-tiba sekitar pukul 15.00, seorang pria menggunakan mobil mercedes menghampiri kerumunan wartawan yang berada di luar komplek perumahan mewah, Taman Telaga Golf, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Senin 18 Januari 2010. Tepatnya di cluster Vermont.

    Sejumlah anggota TNI dari Satuan Polisi Militer masih berusaha masuk ke rumah Letjen Purn Herman Saren Sudiro untuk melakukan pengeledahan. Karyawan Herman yang naik mercy itu menghampiri wartawan. Dia tidak berbicara banyak hanya menyerahkan surat pernyataan milik Herman. Dalam dokumen itu juga terdapat surat akte jual beli tanah yang diduga menjadi pangkal sengketa.

    Dalam surat pernyataan itu, Herman menyebut dirinya ‘Prajurit Pejuang Angkatan 45 yang Teraniaya’. Berikut isi surat pernyataan Herman: “Ini adalah bukti jual beli Warung Buncit pada tahun 1967 sebelum Hankam berdiri yang dibayar oleh Jenderal Herman S Sudiro yang dikatakan sebagai koruptor.”

    Ttd

    Prajurit Pejuang Angkatan 45 yang Teraniaya


    http://millenium888.blogspot.com/2010/01/herman-sarens-sudiro-diduga-korupsi.html

    Herman Sarens Sudiro Diduga Korupsi Rp600 Miliar !

    Pengepungan Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro diduga terkait kasus korupsi. Herman diduga menyelewengkan uang negara Rp 600 miliar pada saat menjadi Panglima Komando Wilayah Pertahanan yang membawahi wilayah Surabaya dan Madura.

    Peristiwa tersebut terjadi sekitar awal 1980an. “Pada saat menjabat, beliau memanfaatkan uang negara Rp 600 miliar,” ujar sumber detikcom. Hingga kini, polisi masih mengepung rumah mantan Paspampres yang pernah mengawal Soeharto di kawasan Sarens Sudiro di Cluster Vermon Blok G5 no 18 BSD, Tangerang Selatan. Sarens hendak disidang di mahkamah militer, namun terus menerus mangkir dari pemanggilan.

    Aparat POM TNI ‘Kepung’ Rumah Brigjen Purn Herman Sarens.

    Rumah Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro dikepung aparat Polisi Militer (Pom) Kodam Jaya TNI. Aparat ingin menjemput tokoh yang moncer di era Orba ini dan meminta pertanggungjawaban terkait kasus di TNI. “Dia mau ditangkap terkait aset TNI yang digelapkan sama dia. Dia sedang mau disidang di Mahkamah Militer, tapi sudah dipanggil tidak datang-datang,” kata Kapolres Tangerang Kombes Pol Edi Sumitro melalui telepon.

    Sejak pukul 08.00 WIB, 8 petugas POM Kodam Jaya TNI sudah berada di sekitar kediaman Herman di Perumahan Taman Telaga Golf, Serpong. Mereka hanya berjaga-jaga di luar dan tidak bisa masuk ke dalam.  “Herman tidak mau keluar dan POM tidak bisa masuk. Situasi kondusif,” terangnya.

    Pihak kepolisian hanya melakukan pemantauan karena itu kewenangan Pom. “Kita tidak bisa turut campur, kita hanya menegosiasikan kedua belah pihak, POM dan keluarga sudah minta bantuan,” tutupnya. Herman Sarens adalah purnawirawan kelahiran tahun 1930. Dia juga cukup dikenal di suka dunia otomotif, tinju dan berkuda.

    Keluarga Minta Herman Sarens Dibawa Polisi, Bukan Pomdam Jaya. Aparat Polisi Militer Kodam Jaya masih mengepung rumah Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro (80) di Cluster Vermon Blok G5 no 18 BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Namun pihak keluarga meminta agar Herman dibawa polisi, bukan polisi militer. “Tadi putri korban meminta agar Herman dibawa jangan oleh Puspom TNI tetapi oleh polisi biasa,” ujar sumber detikcom, Senin (18/1).

    Aparat Pomdam Jaya mengepung rumah itu sebab ingin menjemput Herman untuk meminta pertanggungjawaban terkait kasus di TNI. “Dia mau ditangkap terkait aset TNI yang digelapkan sama dia. Dia sedang mau disidang di Mahkamah Militer, tapi sudah dipanggil tidak datang-datang,” kata Kapolres Tangerang Kombes Pol Edi Sumitro.

    Bantah Korupsi, Herman Sarens Sebar Dokumen

    Meski dikepung, Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro berusaha membela diri. Ia membantah melakukan korupsi yang dijadikan pangkal untuk menahan dirinya. Lewat pegawainya, Herman menyebar bundelan dokumen.

    Pegawai Herman datang dari luar kompleks dengan mobil Toyota Camry hitam pukul 15.10 WIB, Senin (18/1). Tanpa bicara dia menyebar sejumlah bundelan fotokopian kepada wartawan di depan cluster Vermon Parklane, BSD, Serpong. Diduga data di dokumen tersebut merupakan sumber masalah yang berujung pada pengepungan rumah Herman. Setelah menyebar dokumen, pegawai itu pun segera masuk ke dalam kompleks.

    Sebuah tulisan menandai lembaran pertama bundel dokumen itu. “Bukti jual beli Warung Buncit tahun 1967, sebelum Hankam berdiri. Yang dibayar Jenderal Herman yang dikatakan sebagai koruptor. Prajurit pejuang angkatan 45 yang teraniaya,” demikian tulisan pembuka tersebut.

    Isi bundel dokumen itu adalah 9 lembar akta jual beli tanah seluas 3 hektar di Jl Warung Buncit Raya No 301, Jakarta Selatan. Selain itu ada sejumlah surat pernyataan untuk mendukung klaim Herman. Surat-surat pernyataan ini bertanda tangan di atas materai. Surat itu antara lain dari wiraswastawan bernama Ngudi Gunawan yang pada tahun 1966-1967 menerima uang Rp 10 juta dari Herman Sudiro. Surat pernyataan bertanggal 8 Juni 1991.

    Ada pula surat pernyataan 24 Juli 1990 dari Jenderal Purn Soemitro. Soemitro mengatakan baru kenal Ngudi setelah menjadi Pangkokamtib. Soemitro tidak tahu secara rinci luas tanah itu. Ada lagi surat pernyataan Mantan Ketua G IV Hankam Laksamana Muda Purn Mulyono Silam tertanggal 1 Juni 1991. Mulyono mengatakan tanah di Warung Buncit tidak memakai uang Hankam kecuali Gedung Sarana Olah Raga Hankam di atas tanah tersebut.

    Sementara ada lagi surat dari Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan Bina Graha Solichin GP pada 15 April 1991. Dia memohon keterangan dari Badan Pertanahan Nasional soal status tanah di Jl Warung Buncit Raya.

    Herman Sarens Masih Ngotot Tak Mau Dibawa Polisi Militer

    Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro (80) ngotot tidak mau dibawa oleh Polisi Militer dari Kodam Jaya. Saat ini oditur militer masih melakukan pembicaraan dengan Herman.  “Sementara belum mau dibawa lagi negosiasi, pihak oditur, polisi dan pengacara,” ujar Kadispen TNI AD Brigjen Christian Zebua kepada detikcom, Senin (18/1).

    Menanggapi kabar bahwa keluarga Herman ingin agar yang melakukan penahanan pihak kepolisian bukan polisi militer, Christian yakin sebagai perwira tinggi TNI, Herman akan tunduk pada hukum militer.  “Silakan saja, tapi Pak Herman saya yakin beliau mengerti dan taat,” terangnya.

    Mengenai kasus yang menjerat Herman, Christian mengaku kasus ini adalah kasus penyalahgunaan jabatan. Kasus ini merupakan kasus lama dan ditangani oleh Oditur Militer Tinggi Jakarta. Sumber detikcom menyebutkan, Herman diduga terlibat dalam kasus korupsi senilai Rp 600 miliar saat masih aktif di TNI.

    Keluarga Herman Sarens Terus Negosiasi dengan Pomdam Jaya

    Keluarga Brigjen (Purn) Herman Sarens Sudiro membuka negosiasi dengan Pomdam Jaya. Meski masih belum diperbolehkan masuk ke dalam rumah, namun sejumlah petinggi TNI tengah berunding dengan Reni, putri Herman.  “Pihak keluarga sedang mediasi dengan Kadenma Mabes TNI, tapi belum boleh masuk. Hanya di teras,” kata Kapolres Tangerang Kombes Pol Edi Sumitro melalui telepon, Senin (18/1).

    Menurut Edi, situasi di lokasi terpantau kondusif. Dia juga membantah adanya bunyi tembakan yang terdengar. “Tidak ada baku tembak,” terang Edi. Di lokasi, selain sudah ada Kadenma Mabes TNI juga sudah hadir Kepala Pomdam Jaya. “Belum diketahui apakah Herman ada di dalam rumah atau tidak,” tutup Edi.

    Kadispen TNI AD Brigjen Christian Zebua saat dihubungi detikcom, menyatakan Polisi Militer yang berada di sekitar kediaman Herman Sarens bukan melakukan pengepungan. Mereka ditugaskan melakukan penahanan karena berkali-kali Herman mangkir saat dihadapkan ke pengadilan.

    Menurut Christian, Herman terlibat kasus penyalahgunaan jabatan saat masih menjabat. Sementara sumber detikcom menyebut Herman diduga terlibat kasus korupsi Rp 600 miliar saat masih menjabat Panglima Komando Wilayah Pertahanan yang membawahi wilayah Surabaya dan Madura.

    Kadispenad: POM Akan Tahan Herman Sarens

    TNI AD menegaskan Polisi Militer yang berada di sekitar kediaman Brigjen purn Herman Sarens Sudiro bukan melakukan pengepungan. Mereka ditugaskan melakukan penahanan karena berkali-kali Herman mangkir saat dihadapkan ke pengadilan. “Bukan dikepung, POM melakukan penahanan atas permintaan oditur militer tinggi Jakarta,” ujar Kadispen TNI AD Brigjen Christian Zebua saat dihubungi detikcom, Senin (18/1).

    Menurut Christian, Herman terlibat kasus penyalahgunaan jabatan saat masih menjabat. “Itu kasus lama, penyalahgunaan jabatan. Untuk keterangan soal kasusnya bisa ditanyakan ke oditur militer,” terang Christian. Saat ini pintu masuk ke Kompleks rumah Brigjen Purn Herman Sarens dijaga ketat oleh satpam. Semua orang yang mau masuk ditanyai tujuannya.

    Kompleks Rumah Herman Sarens Dijaga Ketat

    Menyusul pengepungan oleh polisi militer Kodam Jaya, kompleks rumah Brigjen Purn Herman Sarens dijaga ketat oleh satpam. Semua orang yang mau masuk ditanyai tujuannya. Di depan gerbang Cluster Vermon Parklane BSD Tangerang Selatan tidak tampak ada tentara yang berjaga. Hingga pukul 15.10 WIB, Senin (18/1), 2 mobil milik polisi militer masih diparkir agak jauh di bundaran air mancur BSD. Herman tinggal di Blok G5 no 18, di cluster tersebut.

    Pengamanan ketat justru dari satpam kompleks. Warga yang sudah dikenal satpam yang datang dengan mobil atau motor bisa masuk dengan bebas. Namun yang bukan warga ditanyai betul-betul oleh mereka. Para tamu harus menyerahkan kertu identitas untuk ditukar dengan kartu tamu. Mereka pun ditanya ingin ke rumah siapa di cluster itu. Sedangkan para wartawan dilarang masuk sama sekali.  “Ini sudah perintah. Nggak boleh masuk,” kata para satpam menolak wartawan.

    Kapuspen TNI: Polisi Militer Harus Berhasil Panggil Paksa Herman

    Berkali-kali Brigjen purn Herman Sarens Sudiro mangkir dari panggilan oditur militer. TNI pun melakukan upaya pemanggilan terakhir hari ini. Herman harus segera dibawa ke kantor oditur militer.  “Karena ini merupakan upaya terakhir. Istilahnya seperti panggil paksa, jadi harus berhasil,” ujar Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen kepada detikcom, Senin (18/1).

    Selanjutnya, Herman akan dibawa ke Kantor Oditur Militer Jakarta di Cakung, Jakarta Timur. Bukan ke kantor polisi militer. Herman pun akan diproses secara hukum militer. “Kalau POM kan hanya menjemput saja,” terangnya. Hingga kini Pomdam Jaya dan keluarga Herman masih melakukan negosiasi. Keluarga ingin Herman dibawa polisi bukan Pomdam Jaya. Polisi hingga kini masih berjaga-jaga di rumah Herman.

    Kapuspen TNI: Herman Berusaha Kuasai Aset Tanah TNI

    Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro diduga melakukan korupsi saat menjadi Komandan Korps Mabes ABRI pada tahun 1970an. Bukan saat menjadi Panglima Komando Wilayah Pertahanan. “Pada saat menjadi Komandan Korp Markas Hankam ABRI pada tahun 1970 ditengarai melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mengusai aset tanah milik ABRI,” ujar Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen kepada detikcom, Senin (18/1).

    Sagom menjelaskan ada beberapa tanah milik TNI (saat itu ABRI) yang ingin dikuasai oleh Herman. Termasuk tanah yang berada di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Namun Sagom menilai hal ini adalah persoalan TNI.  “Jadi tadi itu penegakkan hukum. Ini sebenarnya persoalan internal TNI, namun jadi ribut karena berada di area publik,” terangnya.

    Hingga kini Pomdam Jaya dan keluarga Herman masih melakukan negosiasi. Keluarga ingin Herman dibawa polisi bukan Pomdam Jaya. Polisi hingga kini masih berjaga-jaga di rumah Herman. Herman, lewat pegawainya, membantah melakukan korupsi. Pegawai Herman membagi-bagikan dokumen yang isinya membela sang brigjen yang antara lain berisi dokumen jual beli tanah di Warung Buncit.

    http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/31/79058/EKSEKUSI-KOMPLEKS-KOSTRAD–Suasana-Mencekam,-Anggota-Kostrad-Dikira-Maling-Digebuki-Warga


    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:91w3TnruA5oJ:www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/31/79058/EKSEKUSI-KOMPLEKS-KOSTRAD–Suasana-Mencekam,-Anggota-Kostrad-Dikira-Maling-Digebuki-Warga+Suasana+Mencekam,+Anggota+Kostrad+Dikira+Maling+Digebuki&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    EKSEKUSI KOMPLEKS KOSTRAD

    Suasana Mencekam, Anggota Kostrad Dikira Maling Digebuki Warga

    Kristiana, Jumat, 31 Juli 2009, 11:50:23 WIB

    Jakarta, RMOL. Suasana tegang sempat terjadi di kompleks Kostrad, Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan siang ini (Jumat, 1/8) Kemayoran disaat warga tengah menghadapi kedatangan pasukan Kostrad yang akan mengeksekusi sejumlah rumah di sana.

    Di saat warga tengah melakukan aksi damai dengan melakukan orasi dari pukul 08.00 WIB, sekitar pukul 11.10 WIB warga melihat seorang lelaki yang memasuki kompleks. Warga mengira lelaki itu adalah wartawan dan kemudian mempersilahkannya untuk bergabung dengan wartawan lainnya di sebuah lapangan. Namun entah mengapa lelaki tersebut tiba-tiba kabur.

    Warga pun lantas curiga. Beberapa warga dan wartawan televisi mengejarnya. Lelaki tak dikenal itu dikira maling. Setelah berhasil ditangkap, lelaki tersebut digebuki dan kemudian diamankan di lapangan. Namun dia sempat memukul wartawan TPI yang bernama Rio. Pemukulan itu terjadi karena lelaki tersebut tidak menerima wajahnya disorot kamera Rio.

    Nah ketika akan diintrogasi tiba-tiba datang sekitar 10 orang anggota Kostrad berpakaian lengkap. Mereka segera mengamankan lelaki tersebut. Seorang anggota Kostrad berpangkat kapten bernama DJ Wali kepada warga kemudian mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah anggota Kostrad. Warga pun lantas melepaskan lelaki tersebut. Setelah peristiwa itu suasana mencekam menyelimuti warga.[dry]


    http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/28/78932/-Penggusuran-Berlanjut,-Warga-Minta-Bertemu-Pihak-Kostrad

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:chbtUp2IUtsJ:www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/28/78932/-Penggusuran-Berlanjut,-Warga-Minta-Bertemu-Pihak-Kostrad+Penggusuran+Berlanjut,+Warga+Minta+Bertemu+Pihak+Kostrad&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    Penggusuran Berlanjut, Warga Minta Bertemu Pihak Kostrad

    Mahardika, Selasa, 28 Juli 2009, 20:20:32 WIB

    Jakarta, RMOL. Rencana pengosongan rumah di komplek Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) Tanah Kusir, Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, terus berlanjut. Menurut Sekretaris Forum Komunikasi Warga Kostrad, Tini Nurali kepada Rakyat Merdeka Online, warganya tidak rela untuk mengosongkan tempat yang sudah puluhan tahun mereka gunakan sebagai tempat tinggal.

    “Mereka kaget waktu menerima surat pengosongan rumah karena warga sudah puluhan tahun menghuni komplek,” ujar Tini di Jakarta, Selasa petang (28/7). Tini menuturkan dari 680 rumah dinas Kostrad diatas lahan seluas 23 hektar, 470 diantaranya dihuni purnawirawan, para AURI dan yatim piatu. Sementara 210 rumah dinas lainnya didiami angkatan yang masih aktif. Sampai saat ini, sambungnya, pihak Kostrad dengan warga yang menerima surat pengosongan rumah belum ketemu.

    “Kemungkinan pekan ini kami akan mengadakan aksi solidaritas oleh seluruh warga Kostrad di jalan untuk meminta pihak Kostrad, ayo kita duduk bareng menyelesaikan dengan baik,” tambah Tini. [wid]


    http://news.okezone.com/read/2009/05/29/1/224227/1/dihuni-sipil-12-rumah-komplek-kostrad-digusur

    Dihuni Sipil, 12 Rumah Komplek Kostrad Digusur

    Kemas Irawan Nurrachman – Okezone, Jum’at, 29 Mei 2009  11:08 wib

    JAKARTA – Karena banyaknya warga sipil yang menempati komplek perumahan Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad), Jakarta Selatan, TNI terpaksa menggusur sedikitnya 12 rumah di kawasan ini. Pengosongan ini mendapat perlawanan warga yang tinggal di komplek tersebut. Pantauan okezone di lapangan, Jumat (29/5/2009), tampak di sepanjang jalan Kostrad Raya, dipasangi pot besar. Warga juga membakar ban bekas untuk menghalangi niat TNI ini.

    Warga setempat juga terlihat berkerumun di lokasi penggusuran. Kapuspen Konstrad Letkol Inf Husni membenarkan rencana penggusuran 12 rumah dinas Kostrad tersebut. Menurut Husni, dari 658 rumah dinas yang ada di komplek itu hanya ada sekira 183 perwira aktif Kostrad, sisanya adalah masyarakat sipil. “Bahkan sekira 383 perwira ngontrak karena tidak kebagian rumah dinas di sini,” katanya. Kendati mendapat perlawan, Husni memastikan, proses pengosongan 12 rumah itu akan bisa terlaksana hari ini. (ded)


    http://news.detik.com/read/2009/05/28/110549/1138567/10/tolak-digusur-warga-kompleks-kostrad-kibarkan-bendera-kuning?nd992203605

    Tolak Digusur, Warga Kompleks Kostrad Kibarkan Bendera Kuning

    Andi Saputra – detikNews, Kamis, 28/05/2009 11:05 WIB

    Jakarta  Rencana pengosongan rumah di Kompleks Kostrad, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menuai protes. Warga yang menolak digusur mengibarkan bendera kuning. Pantauan detikcom di lapangan, Kamis (28/5/2009), aksi penolakan oleh puluhan warga mulai berlangsung sejak pukul 08.00 WIB. Mereka yang kebanyakan ibu-ibu berkerumun di sepanjang jalan Dharmaputra Raya.

    Selain berteriak-teriak menolak penggusuran, warga juga membentangkan spanduk. Diantaranya bertuliskan “Negara Melakukan Kekerasan Terhadap Rakyat”, dan “Kami Minta Presiden Menghentikan Aksi Pengosongan”. “Ini tidak manusiawi. Kami tidak dapat kompensasi” kata Ny Rosadi (45), salah seorang warga yang ikut melakukan aksi.

    Hingga pukul 10.45 WIB, tim dari Kostrad telah berhasil mengosongkan 5 dari 10 rumah yang rencananya akan dikosongkan. Kelima rumah yang dikosongkan terletak di Jl Dharmaputra I dan Jl Dharmaputra II. Pengosongan berlangsung dengan lancar tanpa ada perlawanan dari penghuni rumah. (Rez/iy)


    http://news.detik.com/read/2009/05/19/105205/1133777/10/tolak-digusur-warga-kompleks-kostrad-siaga?nd992203605

    Tolak Digusur, Warga Kompleks Kostrad Siaga

    Niken Widya Yunita – detikNews, Selasa, 19/05/2009 10:52 WIB

    Jakarta  Ratusan warga Kompleks Kostrad Tanah Kusir di Jl Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, berjaga-jaga di sekitar rumah mereka. Mereka bertahan meski Kostrad menyuruh mereka hengkang dari kompleks itu. “Kami nggak mungkin sukerela keluar dari rumah tanpa penggantian. Kami bertahan, Kostrad harus manusiawi,” ujar seorang warga yang juga anggota Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan TNI (FKPPI) yang enggan disebutkan namanya dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (19/5/2009).

    Menurut dia, hari ini merupakan batas terakhir warga harus keluar dari rumah yang sudah ditinggali selama 30-40 tahun itu. Warga yang akan diminta keluar dari rumah itu sebanyak 33 kepala keluarga. Pria itu menuturkan, warga mau keluar secara sukarela dari kompleks itu jika Kostrad memberi pesangon. Namun Kostrad menolak dengan alasan tidak memiliki dana, sehingga warga memilih bertahan.

    “Kami menyadari itu bukan tanah kami. Kostrad juga ada kendala keuangan, tapi janganlah kami diusir tanpa apa-apa. Kami bukan PKI dan pengacau keamanan,” terangnya. Dia mengungkapkan, pengosongan dilakukan agar anggota Kostrad yang baru bisa tinggal di rumah itu. Warga bertahan karena mereka tidak mempunyai dana untuk membeli tempat tinggal baru.

    “Rencananya kompleks ini mau dijadikan pangkalan militer untuk orang Kostrad yang baru-baru,” jelasnya. Meski demikian, dia pasrah jika Kostrad memaksa keluar warga dengan kekuatan militer. “Kita belum omong mau minta berapa tapi kalau dipaksa dengan kekuatan militer kita terpaksa keluar,” katanya dengan pasrah. (nik/nrl)


    http://metro.vivanews.com/news/read/58941-warga_blokir_kompleks_kostrad_tanah_kusir

    Tolak Penggusuran

    Warga Blokir Kompleks Kostrad Tanah Kusir

    Ada sekitar 33 rumah dinas TNI dan satu rumah yatim piatu yang akan digusur.

    Pipiet Tri Noorastuti, Sandy Adam Mahaputra, Selasa, 19 Mei 2009, 08:49 WIB

    VIVAnews – Puluhan warga Kompleks Kostrad Tanah Kusir, Jakarta Selatan, menolak digusur. Mereka merasa memiliki hak atas rumah yang telah didiami puluhan tahun. Warga pun memblokir kompleks dengan sejumlah bilah bambu. Aksi mereka dilakukan untuk menghalau petugas dijadwalkan melakukan eksekusi pengosongan lahan pagi ini, Selasa 19 Mei 2009.

    Ada sekitar 33 rumah yang akan digusur. Sebanyak 14 rumah dinas TNI dan 19 rumah yatim piatu. Rumah-rumah tua yang telah dihuni 30 tahun itu berada di 14 RW di RT 07 Kompleks Kostrad Tanah Kusir. Selain memblokir jalan, warga juga melakukan aksi protes sambil membawa sejumlah poster. Salah satunya bertuliskan, “TNI tidak sekali-sekali merugikan rakyat, mana bukti janjimu.”

    Sekretaris Forum Komunikasi Keluarga Kostrad, Tinnie Noeralie, mengatakan, Menteri Pertahanan telah mengeluarkan surat penundaan penggusuran tertanggal 27 April 2009. Isinya pengosongan rumah ditunda satu tahun. “Tapi Pangkostrad tetap mau eksekusi hari ini,” ujarnya.

    Dalam aksinya warga memuntut tiga hal. Pertama meminta penundaan pengosongan rumah sesuai surat menteri, kenyamanan pindah, dan uang kompensasi. Yulistia, 48, warga RT 09 RW 07 Kompleks Kostrad Tanah Kusir, meminta, pemerintah tak asal gusur. “Jangan usir kami, dulu orang tua kami juga pejuang untuk negara, masa kami diusir begitu saja,” katanya. “Kalau ini tetap dilakukan berarti TNI tak punya hati nurani.”  Hingga kini aparat satuan polisi pamong praja belum tiba di lokasi penggusuran. VIVAnews


    http://m.inilah.com/read/detail/43527/tni-persuasif-tertibkan-rumah-dinas

    TNI Persuasif Tertibkan Rumah Dinas

    Rabu, 13 Agustus 2008, 11:30 WIB

    INILAH.COM, Bandung – Panglima TNI Jenderal TNI DJoko Santoso menyatakan penertiban dan penyelesaian rumah dinas TNI yang masih ditinggali purnawirawan dan anggota keluarga akan terus dilakukan secara baik-baik dan persuasif. “Penertiban rumah dinas terus dilakukan karena banyak personil yang masih mengontrak. Kita komitmen penyelesaian dilakukan secara baik-baik dan persuasif,” kata Djoko seusai Acara Penutupan Latihan Penyiapan Satgas Kontingen Konga XXVI-A/ UNIFIL di Pusdikif Cipatat Kabupaten Bandung, Rabu (13/8).

    Panglima menyebutkan, penertiban rumah dinas itu tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena menyangkut mekanisme optimalisasi tugas-tugas personil TNI yang masih aktif. “Saya minta setiap komandan satuan untuk menginventarisir dan secara edukatif serta persuasif terhadap penghuni rumah dinas yang sudah tidak aktif,” ujar Djoko. Ia menyebutkan, rumah dinas TNi terdiri dari tiga kategori yakni kategori satu di kawasan markas, kategori dua yakni rumah dinas yang mendukung operasional penugasan TNI serta kategori tiga yang tidak terkait operasional.

    Meskipun tidak menyatakan target penertiban rumah dinas itu, Panglima berharap beberapa permasalahan terkait penertiban rumah dinas itu bisa segera tuntas sehingga kesempatan TNI aktif menempati rumah dinas lebih banyak lagi. “Sebagian mereka kan sudah punya rumah, bahkan punya ruko. Yah yang seperti itu yang ditertibkan. Namun tetap secara persuasif,” kata Djoko.

    Pada kesempatan itu, ia juga meminta keikhlasannya para penghuni rumah dinas itu untuk menyerahkan rumah dinas itu kepada kesatuan terkait, sehingga bisa ditempati oleh personil TNI aktif yang berhak menempatinya. Hampir di semua daerah penertiban rumah dinas TNI masih terus berlangsung “alot” akibat sebagian penghuni rumah dinas yang notabene purnawirawan atau bahkan ahli warisnya masih tetap bertahan menempati rumah dinas di sana.

    Alasanya sebagian besar mengaku tidak punya rumah untuk mereka tempati. Di lain fihak banyak TNI aktif yang mengantri untuk mendapatkan jatah rumah dinas. Tidak jarang pula muncul konflik antara penghuni rumah dinas yang tetap bertahan menghuni rumah itu dengan kesatuan TNI yang berusaha melakukan penertiban.[*/L6]


    http://pdi-perjuangan.blogspot.com/2007/05/permadi-dan-warga-perum-kodam-v.html

    Perumahan Kodam Dapat Ganti Rugi

    Jawa Pos, Sabtu, 26 Mei 2007

    Hasil Pertemuan dengan Pangdam

    SURABAYA – Polemik rumah dinas purnawirawan Kodam V/Brawijaya mulai menemukan titik terang. Difasilitasi Komisi I DPR, kemarin penghuni rumah dinas berdialog dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa. Tiga anggota komisi I kemarin secara khusus datang ke Surabaya untuk menangani masalah itu. Mereka adalah Djoko Susilo (PAN), Permadi (PDIP), dan Djoko Subroto (Partai Golkar).

    Di awal pertemuan, Permadi meminta kedua pihak agar tidak saling mengklaim dalam posisi benar. “Kalau dirunut dari sejarah, semua pihak salah. Institusi kodam salah karena membiarkannya sejak dulu; sedangkan purnawirawan seharusnya sadar bahwa setelah lepas tugas, ia harus menyerahkan hak menempati rumah dinas,” katanya.

    Komisi I langsung menawarkan solusi penyelesaian polemik rumah dinas itu. Ada enam poin yang mereka tawarkan. Pertama, purnawirawan miskin dibiarkan tetap menempati rumah dinas. Kedua, warga yang digusur harus diberi ganti rugi. Ketiga, diusahakan pesangon bagi warga yang meninggalkan rumah dinas. Keempat, investor, jika ada, harus memberikan pesangon sesuai dengan kesepakatan. Kelima, rumah dinas yang beralih fungsi harus dikembalikan ke bentuk semula. Keenam, untuk yang sudah ditempati keluarga, juga harus ada pesangon.

    “Namun, dengan catatan, setiap purnawirawan yang mampu, apalagi sudah punya rumah sendiri, diminta meninggalkan rumah dinas tersebut,” ujar Permadi. Sebelum menyepakati solusi yang ditawarkan Permadi, kedua pihak saling mengklarifikasi keberadaan rumah dinas tersebut.

    Muslih, salah seorang warga, mengatakan bahwa kodam sebenarnya tidak berhak melakukan penggusuran. Menurut dia, tidak ada satu pun bangunan di Dodik (Komando Pendidikan, lokasi rumah dinas kodam) Hayam Wuruk yang dibangun Kodam V/Brawijaya. “Untuk itu, jika ingin melakukan penggusuran, harus ada ruilslag,” katanya.

    Ny Suyoto, warga lain, juga langsung menyampaikan unek-uneknya ketika diberi kesempatan bicara. “Hati saya sangat terenyuh ketika mendengar kabar rumah saya akan digusur. Padahal, rumah itu telah saya tempati sejak tahun 1950,” katanya. “Kalau mau fair, rumah-rumah dinas yang ditempati purnawirawan jenderal semestinya juga digusur. Mengapa hanya kami?” sambung Sukotjo, ketua forum purnawirawan yang tinggal di rumdis kodam di Malang.

    Langkah kodam yang akan menggusur rumah dinas juga dinilai bertentangan dengan hukum. Surat telegram Pangdam V/Brawijaya No ST/43/2007 berdasar SKEP panglima TNI dinilai cacat hukum. Sebab, bertentangan dengan peraturan di atasnya. “SKEP panglima itu bertentangan dengan PP No 31 tahun 2005 yang mengatur rumah negara,” ujar Sueb, warga lain.

    Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa berusaha menanggapi unek-unek para purnawirawan tersebut dengan tenang. Kata Syamsul, pihaknya melakukan penertiban tersebut dalam rangka menjalankan instruksi KSAD. Menurut Syamsul, adalah hal yang logis seorang atasan memperhatikan hidup anak buahnya. “Saat ini masih banyak prajurit yang belum memiliki rumah dinas. Dengan gaji sedikit, mereka masih menanggung sewa rumah. Kasihan mereka,” kata Syamsul.

    Kendati demikian, dia optimistis permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Syamsul sepakat jika ada pemberian ganti rugi terhadap purnawirawan yang terkena penggusuran. Tentang berapa ganti rugi yang akan diberikan, Syamsul belum bisa memperkirakannya. “Itu nanti, kami harus melakukan pengkajian satu per satu,” ujarnya. “Yang pasti, saya berjanji segera menyelesaikan permasalahan ini,” terangnya.

    Setelah diskusi, rombongan komisi I langsung meninjau langsung ke Dodik Hayam Wuruk. Di lokasi itu, mereka disambut warga dengan histeris. Bahkan, beberapa ibu langsung merangkul Permadi. Salah seorang warga membacakan puisi mengenai ketidakberdayaan mereka terhadap rencana penggusuran tersebut.

    “Kami mohon bantuannya agar Bapak memperjuangkan nasib kami,” kata Sa’i Arif, salah seorang warga. Djoko Susilo berharap agar kodam dan warga bisa segera menemukan titik temu. Anggota DPR dari PAN itu tidak ingin masalah tersebut menimbulkan konflik fisik seperti yang terjadi di beberapa tempat. “Di beberapa tempat, penertiban rumah dinas menimbulkan bentrokan fisik. Kami tidak ingin itu terjadi di Jatim,” katanya.

    Djoko juga meminta pemberian ganti rugi yang layak bagi para purnawirawan. Sebab, rata-rata, purnawirawan adalah bekas tentara yang juga pernah berjasa bagi nusa dan bangsa. “Tolong jangan samakan dengan penertiban PKL. Lakukan dengan pendekatan persuasif,” katanya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa meminta kesadaran para purnawirawan agar segera meninggalkan rumah dinasnya. Tujuannya pemurnian pangkalan. Dalam hal ini, Kodam V/Brawijaya secara bertahap akan menertibkan 48 rumah dinas di Malang dan 92 rumah dinas di Surabaya. Warga diberi batas waktu akhir Juli untuk mengosongkan rumah dinas itu. (ded)


    http://www.tempo.co/read/news/2005/08/03/05764746/TNI-AL–Masih-Ada-30-Kompleks-yang-akan-Ditertibkan-di-Jakarta

    TNI AL : Masih Ada 30 Kompleks yang akan Ditertibkan di Jakarta

    Fanny Febiana, Rabu, 03 Agustus 2005 | 07:52 WIB

    TEMPO Interaktif, Jakarta:TNI Angkatan Laut (AL) telah mempersiapkan kompensasi masing-masing berupa uang Rp 25 juta dan rumah tipe 36 (seluas 120 meter persegi) untuk delapan keluarga yang menempati rumah dinas TNI AL di Jl. Farmasi Bendungan Hilir Jakarta. Kompensasi ini diberikan terkait dengan kasus penertiban 16 unit rumah dinas pensiunan TNI AL.

    Tidak semua keluarga diberikan kompensasi, karena menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Abdul Malik Yusuf, sebagian keluarga purnawirawan TNI AL tersebut malah sudah memiliki satu atau lebih dari satu rumah pribadi. “Jadi kami membantu keluarga yang benar-benar harus dibantu,”ujar Malik di Jakarta.

    Sebelumnya, TNI AL melakukan penertiban terhadap 16 unit rumah dinas di Benhil karena TNI AL akan membangun officer club di lokasi tersebut. Officer club ini merupakan tempat serba guna untuk pengendali.

    Batas waktu yang diberikan oleh TNI AL kepada penghuni rumah dinas di Benhil ini sebetulnya sudah berakhir pada akhir Juli lalu. Kini TNI AL menunggu sampai pensiunan TNI AL tersebut memberikan pernyataan keluar dari komplek TNI AL tersebut. “Jika memang masih belum juga, maka mau tidak mau harus dilakukan pembongkaran. Walaupun kami tidak ingin melakukan itu,”ujar Komandan Utama Angkatan Laut II Laksamana Pertama Moch. Jurianto.

    Menurut Malik, sebetulnya ketika anggota TNI AL pensiun dengan hormat, ia memiliki waktu tiga bulan setelah pensiun untuk meninggalkan rumah dinasnya. Sedangkan yang diberhentikan dengan tidak hormat memiliki waktu satu bulan sejak tanggal diberhentikan dari TNI AL untuk meninggalkan rumahnya.

    Pensiunan TNI AL yang tinggal di Benhil tersebut sudah puluhan tahun sejak pensiun belum meninggalkan rumah dinasnya. “Kami masih punya toleransi. Kebetulan TNI AL akan membangun officer club,”ujar Malik. Menurut Jurianto, masih ada rumah dinas yang akan ditertibkan. “Di Jakarta saat ini ada 30 komplek dengan ribuan rumah yang harus ditertibkan,”ujarnya.


    http://www.tempo.co/read/news/2005/07/28/05764515/KSAL-Janji-Nyalakan-Listrik-Rumah-Pensiunan-Hari-Ini

    http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2005/07/28/brk,20050728-64515,id.html

    KSAL Janji Nyalakan Listrik Rumah Pensiunan Hari Ini

    Raden Rachmadi, Kamis, 28 Juli 2005 | 11:03 WIB

    TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Slamet Subijanto berjanji akan mengaktifkan kembali arus listrik dan aliran air PAM di 16 rumah dinas pensiunan perwira AL di Jalan Farmasi, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

    Syaratnya, aneka poster dan coretan bernada protes terhadap kebijakan TNI AL di sekitar rumah itu harus segera dibersihkan. “Kemarin suami saya menemui KSAL, dia menjanjikan listrik akan menyala kembali hari ini,” kata Toeti Kakiailatu, isteri Laksamana Pertama (Purn) Frits A. Kakiailatu kepada Tempo melalui telepon, Kamis (28/7).

    Meski telah dijanjikan seperti itu, namun saat berbincang dengan Tempo pukul 09.45, ia menyatakan aliran listrik di rumahnya dan rumah lainnya belum menyala. Ketika ditanyakan ke PLN, kata Toeti, ternyata mereka tak berani menyambungkan kembali kabel karena janji KSAL hanya bersifat lisan. ?Karena tidak tertulis, PLN belum bisa menyambungkan lagi aliran listrik di sini,? ujarnya.

    Dua hari, Pangkalan Utama AL memutus aliran listrik dan air di kompleks tersebut. Para pensiunan yang telah 30 tahunan menempati rumah dinas itu dianggap tak mematuhi permintaan untuk mengosongkan rumah pada bulan ini. Sebab, seharusnya di kompleks tersebut sudah dimulai pembangunan Executive Officer Club (gedung serba guna).

    Dalam pertemuan dengan KSAL, warga juga meminta agar waktu pengosongan rumah diundur hingga 2006. Alasannya, kata Toeti, beberapa bulan yang akan datang, terdapat beberapa perayaan besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Natal.


    http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2005/07/27/brk,20050727-64481,id.html

    PKL di Depan Rumah Dinas Perwira AL Dilarang Berdagang

    Raden Rachmadi, Rabu, 27 Juli 2005 | 17:45 WIB

    TEMPO Interaktif, Jakarta:Setelah aliran listrik dan air di 16 rumah dinas pensiunan perwira Angkatan Laut (AL) di Jalan Farmasi, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, diputus kemarin, kini giliran pedagang kaki lima di sepanjan jalan itu dilarang jualan lagi. “Kami sudah diberitahu provos Angkatan Laut, tidak boleh jualan lagi di sini mulai Senin pekan depan,” kata Heri, pedagang siomay yang sudah berjualan di sana sejak 13 tahun lalu.

    Alasan yang disampaikan, kata Pendi, pedagang mie ayam, agar daerah tersebut tak terlihat semrawut ketika para pejabatnya bertandang ke situ. “Mereka sih tidak bilang karena perumahan ini akan digusur. Mereka hanya bilang biar pimpinan AL kalau ke sini, sudah bersih,” katanya kepada Tempo.

    Para penghuni rumah itu sendiri, kelihatan sudah mengemasi alat-alat rumah tangganya. Di rumah Nomor 11 misalnya, tampak puluhan dus besar sudah bertumpuk. “Ya kami siap-siap saja. Tapi kami baru pindah kalau ganti rugi sudah jelas,” kata Yoyo Handoyo yang tinggal di rumah itu.


    http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/04/19/NAS/mbm.20040419.NAS90675.id.html

    Ketika Mantan Jenderal Digusur

    Edy Budiyarso, 19 April 2004

    DUDUK di lantai tanpa alas di ruang tengah, perempuan setengah baya itu seperti putus harapan. Setumpuk dokumen ia ikat sekenanya dengan tali plastik. Perabotan rumah dikemasnya dalam 12 kardus besar. Di ruangan yang berantakan itu ada tiga koper bertuliskan “pakaian”. Masih ada kotak kayu, penuh terisi seprai dan gorden. Alat penyejuk udara juga sudah dicopot dari dinding.

    Mau pindah ke mana, Ibu? “Pindah ke Hong Kong,” jawab anak mantan jenderal itu dengan ketus. Kata “Hong Kong” yang diucapkannya tentu saja bukan menunjuk tempat yang makmur di Cina itu, melainkan ungkapan anak Jakarta tentang sesuatu yang tak jelas. Perempuan ini belum punya tujuan pasti ke mana ia pergi.

    Perempuan yang keberatan disebut namanya ini adalah salah satu anggota dari 20 keluarga penghuni rumah dinas jabatan TNI Angkatan Darat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ia bersegera pergi karena setiap saat penggusuran bisa terjadi. “Kami harus bersiap. Sewaktu-waktu buldoser datang merobohkan rumah ini,” kata warga yang lain dengan wajah tegang.

    Keluarga bekas pejabat tinggi Angkatan Darat di blok F dan G itu sudah sebulan ini merasa perumahan di kawasan elite tersebut berubah tak menyenangkan. Satu-satunya jalan masuk hanya dari samping Balai Kartini. Akses jalan dari Jalan Denpasar Raya di kawasan Kuningan sudah lama digembok rapat.

    Penghuni yang kebanyakan sudah berusia lanjut itu semakin terisolasi karena pedagang sayur tidak boleh lagi masuk perumahan, juga mobil langganan gas dan air minum. Belakangan, menurut cerita warga, bahkan truk sampah pun tak boleh masuk kawasan yang kini dijaga oleh puluhan polisi militer itu. Kesialan bertambah-tambah ketika hujan deras mengguyur. Tempat itu tergenang lantaran pompa air sudah tidak lagi dijalankan. Warga yang masih bertahan harus rela menciduki air, menghalaunya ke luar rumah.

    Semua kesulitan itu sebenarnya sudah dibayangkan warga ketika datang surat perintah pengosongan rumah dari Komandan Detasemen Markas Angkatan Darat, Kolonel Soepriadi, pada 30 Maret lalu. Disebutkan, antara lain, “Apabila pada akhir bulan April 2004 masih ada warga yang belum pindah, kami mohon maaf apabila ada gangguan sarana dan prasarana dalam kompleks.”

    Namun, belum lagi surat itu berumur seminggu, dua buah buldoser hijau milik satuan zeni sudah meraung-raung di depan rumah warga, memasuki kompleks, dan merusak jalanan. Bahkan jalan di depan rumah Letjen (Purn.) Mashudi dan Mayjen (Purn.) Atam Surakusumah sudah koyak di sana-sini. Sebelum merusak semua jalan, persis di depan rumah Mayjen (Purn.) Ben Mboi, buldoser dihadang Nyonya Nafsiah Mboi, bekas anggota DPR, bersama ibu-ibu kompleks yang lain.

    Perlawanan tidak berhenti di situ. Dimotori dua mantan gubernur, Mashudi dan Ben Mboi, serta mantan Komandan Pusat Polisi Militer, Atam Surakusumah, mereka melaporkan nasib mereka ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

    Kepada Komisi Nasional, yang biasanya menjadi tempat mengadu korban kekerasan aparat, para purnawirawan jenderal yang sudah lanjut usia ini mengadukan perlakuan yang mereka terima dari para juniornya di Angkatan Darat itu. Dan Selasa pekan lalu, Komisi Nasional sudah mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu.

    Mereka juga menyiapkan perlawanan hukum, dibantu LBH Jakarta. Para pensiunan ini menganggap pemimpin AD bertindak melampaui batas. Ben Mboi, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, mengatakan ia tak kuasa lagi menghalangi keputusan untuk pindah ini. “Seumur saya ini, jika disuruh berjuang secara fisik, ya, tidak berani. Kalau 20 tahun lebih muda, saya masih berani,” katanya.

    Yang digugat Ben Mboi adalah soal prosedur. Izin tinggal mereka dulu ditandatangani Kepala Staf AD dan Panglima Kodam, sedangkan kini surat pengosongan rumah dikeluarkan oleh Komandan Detasemen Markas AD. Mereka juga khawatir, rumah tinggal mereka tidak dipakai oleh para juniornya, tapi untuk kepentingan yang lain.

    “Jika untuk kepentingan Angkatan Darat, mengapa ada perwira aktif juga ikut digusur?” kata Mulyadi Goce dari LBH Jakarta, yang membantu Ben Mboi cs. Mulyadi Goce bercerita, pada awalnya para purnawirawan itu hendak menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi mereka terbentur perlakuan yang semakin tidak menyenangkan. Maka, setelah mereka berpikir-pikir sebulan, bulatlah tekad mengadu ke instansi luar. “Saking cintanya mereka kepada Angkatan Darat, baru sesudah sebulan mereka mau bertemu dengan kami,” kata Goce.

    Apa tanggapan Angkatan Darat? Jenderal Ryamizard menjelaskan bahwa ia sudah memberikan waktu dua tahun kepada para mantan perwira tinggi itu untuk mengosongkan rumah. Tapi mereka belum juga mengembalikan rumah dinas. Padahal banyak perwira tinggi aktif di Jakarta ini yang masih tinggal di rumah kontrakan. “Kebangetan, sudah pensiun tapi masih juga ingin tetap tinggal di rumah dinas,” katanya.

    Kolonel Soepriadi, yang mengeluarkan surat pengosongan, juga jelas mengatakan tidak benar jika ada yang menyebut tindakannya tanpa sosialisasi. Menurut perwira kavaleri itu, ia hanya meneruskan langkah pendahulunya. Surat perintah pengosongan rumah sudah pernah disampaikan pada Maret 2003.

    Surat perintah bulan Maret tahun lalu itu memang menugasi Komandan Detasemen Markas AD lama, Kolonel Prijanto, untuk mengabarkan rencana TNI-AD memakai rumah yang mereka huni. Sampai Kolonel Prijanto diganti, pengosongan belum seluruhnya selesai. Ketika Kolonel Soepriadi menjabat, warga tidak menganggap surat perintah yang dulu langsung menjadi kewenangan Komandan Detasemen Markas AD yang baru itu.

    Padahal Kolonel Soepriadi berkeyakinan, “Surat itu perintah kepada pejabat, bukan individunya.” Demikian katanya saat ia ditemui di kantornya, Staf Umum Angkatan Darat, di Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kolonel Soepriadi pun bergerak.

    Soepriadi menganggap pokok masalah adalah tiga mantan jenderal itu, sehingga penghuni lain ikut tak pindah. Yang ditudingnya adalah trio Mashudi, Ben Mboi, dan Atam Surakusumah. Dan Soepriadi menjamin kawasan itu tetap akan dipakai sebagai perumahan perwira AD. “Rumah mereka harus dibongkar karena sudah tak seragam lagi,” katanya.

    Bagaimana dengan kabar pembangunan kawasan bisnis dan mal di lokasi itu? Menurut Soepriadi, rencana ini tak ada kaitannya dengan kompleks rumah dinas tadi. Balai Kartini dan Balai Kartika milik Yayasan Kartika Eka Paksi?yayasan di bawah Angkatan Darat?di tempat itu memang akan bersalin rupa, akan dipugar. “Tapi lokasi itu untuk kelas eksekutif dan menengah ke atas. Tidak ada yang jualan handphone di sana,” katanya. Siapa cukong di belakang proyek besar itu? Soepriadi hanya mengatakan pembangunan itu dilakukan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi.

    Dan pembangunan kadang memang tidak menyenangkan si “korban”?yang harus berhadapan dengan buldoser. Namun, tentang buldoser di perumahan tadi, Soepriadi mengatakan itu untuk persiapan pembongkaran Balai Kartini. “Kalau jalan rusak memang karena buldoser jalan, bukan sengaja dirusak,” katanya.

    Soepriadi menuding, di balik berlarut-larutnya soal pemindahan warga ini, ada urusan ganti rugi. Warga dinilainya tidak kompak. Ada yang meminta Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar. Tapi ada juga yang mau menerima tawaran “uang tali asih” Rp 120 juta. “Uang tali asih itu tidak ada aturannya. Itu murni kebijakan pimpinan,” kata Soepriadi.

    Tentu uang tali asih itu dimaksudkan untuk menolong. Tapi cara menyampaikannya bisa membuat para senior itu “terluka”. Seorang sersan yang sebelumnya menjadi tukang pungut bola di lapangan tenis kompleks “diutus” bertandang dari rumah ke rumah membawa uang tunai Rp 120 juta dalam plastik keresek.

    “Ayo, Bu, ambil uangnya. Jika lewat batas waktu, uang ganti rugi hangus,” kata sang sersan seperti ditirukan seorang warga. “Masa, jenderal ambil uang dari seorang sersan?” ujar warga itu kesal. Untuk para senior itu, agaknya memang perlu perlakuan yang lebih pantas.


    http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1978/05/13/ILS/mbm.19780513.ILS71746.id.html

    Ningrat: antara hilang dan timbul ningrat masa kini ningrat: antara hilang dan timbul

    13 Mei 1978

    DENGAN hormatnya mereka duduk di bibir kursi di kantor yang lengang itu. Mereka cuma bertiga menghadap pimpinan kantor dan perabotan tua yang memenuhi ruangan. Dalam bahasa Jawa Tinggi yang halus, yang tertua di antara mereka kemudian menjelaskan maksud. “Kami ingin dapat memperoleh Paring Dalem Serat Kekancingan (Surat Silsilah).”

    Tepas Darah Dalem (Kantor Silsilah Kraton Yogyakarta yang terletak di bangsal Pracimasana memang tempat untuk mengurus “Surat silsilah”. Surat ini mengandung keterangan yang menjelaskan garis keturunan dari salah satu raja Jawa. Raja itu bisa dari kerajaan yang masih ada seperti Surakarta dan Yogyakarta, bisa juga dari kerajaan yang sudah lama punah-seperti Pajang dan Demak.

    Bahkan, “banyak juga yang meminta pengakuan bahwa mereka keturunan dari raja Brawijaya (Majapahit),” kata KRT (Kanjeng Raden Tumenggung Danuadiningrat (65 tahun) kepala Kantor Silsilah Kraton Yogyakarta. Pemohonnya cukup banyak. Malah di tahun-tahun terakhir ini makin meningkat, kata Danuadiningrat pula. Ia bekerja di kantor ini sejak 1946.

    Catatan statistiknya tidak ada, tapi terakhir ini rata-rata per bulannya antara 200 sampai 300 surat silsilah dikeluarkan. Pemohonnya dari berbagai kalangan buruh, tani, pegawai negeri sampai perwira tinggi ABRI. Kebanyakan berasal dari luar Yogyakarta. Ada yang dari luar Jawa dan juga luar negeri.

    Bagaimana dapat dibuktikan bahwa seseorang benar-benar keturunan dari raja Brawijaya, yang hidup limaratusan tahun yang lampau? “Ya, asal kemudian keturunannya cocok dengan nama putera Sultan atau Sunan menurut buku pedoman kami. Yang bersangkutan yang harus bisa membuktikan sendiri,” tutur Danuadiningrat.

    Kantornya bukan seperti pengadilan yang bisa minta bukti tertulis. Maka ia tidak mengesampingkan kemungkinan adanya orang-orang yang ingin mengaku-aku keturunan ningrat. Tapi ada syarat pemohon harus disertai dua orang saksi yang bersedia memberi keterangan di bawah sumpah dan yang sebelumnya sudah memiliki surat silsilah.

    Usaha memperoleh serat kekanclngan itu agaknya merupakan sisa — atau kelanjutan dari kehidupan kebangsawanan di Jawa Tengah kini. Khususnya di Yogya, di mana terletak dua kraton (istana Hamengku Buwono IX dan istana Paku Alam VII) dan di Surakarta di mana berdiri kraton Sunan Paku Buwono XII dan Pangeran Mangkunegoro VIII.

    Dengan nama yang berbeda, kraton-kraton Jawa yang lain juga punya kantor silsilah itu. Ada kesan bahwa banyak sedikitnya pemohon yang meminta surat silsilah pada masing-masing kraton dipengaruhi oleh “pamor” dari kraton yang bersangkutan. Kasultanan Yogyakarta yang boleh disebut yang paling baik pamornya saat ini dibanding kraton yang lain, mencatat jumlah pemohon yang terbanyak.

    “Yang mengajukan permohonan untuk memperoleh surat silsilah di sini rata-rata sehari satu atau dua,” jawab Mr. R.M.H. (Raden Mas Haryo) Suseno Suryosomasto (62 tahun) dari Dinas Istana Mangkunegaran. Di kantor silsilah Kasunanan, di Istana Paku Buwono XII keadaannya lebih sepi lagi.

    “Paling banyak sebulannya 10, malah kadang-kadang tidak ada sama sekali,” kata R.T. (Raden Tumenggung) Haji Sutonagoro (74 tahun). Bagaimana dengan di Paku Alaman? “Wah, kantornya jadi satu dengan perpustakaan. Tapi biasanya terkunci, dan ini kuncinya ada di kantong saya,” kata Tamdaru Tjokrowerdojo, keponakan Paku Alam VIII yang tidak lagi memakai gelar Raden Mas-nya.

    Apa yang ingin dicari atau dibuktikan dengan mempunyai surat silsilah itu? Berbagai alasan disebutkan para pemohon. Ada yang berharap bahwa dengan mengetahui mereka keturunan raja diharap mereka juga meniru “kehalusan budi pekerti” yang menurunkan mereka. Banyak pula yang dengan singkat menyebut alasan supaya tidak “kepaten obor,” (kematian suluh), sebagai peninggalan untuk anak cucu supaya mereka tahu nenek moyang mereka.

    Tak ada yang terus terang mengaku bahwa alasannya ialah untuk naik derajat sosial. Lahirnya Republik Indonesia memang merubah tata sosial masyarakat Indonesia. Kaum bangsawan kehilangan sisa kekuasaan dan juga hak-hak istimewa mereka. Ada yang dengan cepat bisa menyesualkan diri dan menjalin kerjasama yang erat dengan pimpinan Republik seperti yang dilakukan Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII.

    Dipertahankannya Daerah Istimewa untuk Yogyakarta terutama adalah berkat sikap kedua tokoh tadi, yang langsung ikut serta dalam perjuangan mempertahankan Republik. Akibatnya, pengaruh keduanya tetap bertahan sampai saat ini. Berlainan dengan perubahan di Yogyakarta yang berjalan tenang, di Surakarta terjadi pergolakan.

    Karena sikap Kasunanan dan Mangkunagaran di dalam masyarakat, timbul gerakan yang anti bentuk daerah swapraja. Beberapa kabupaten mulai melepaskan diri dari pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran. Karena kekeruhan terus berlangsung, pemerintah pusat RI dalam bulan Juli 1946 akhirnya menetapkan Surakarta sebagai satu karesidenan dalam propinsi Jateng. Yang terjadi di Aceh dan Sumatera Timur lebih parah.

    Di tahun 1946 terjadi apa yang disebut sebagai “revolusi sosial.” Kaum bangsawan dicap pro Belanda. Timbul gerakan “anti-feodal”. Yang paling menderita adalah Kerajaan Langkat. Istana Langkat dan istana Kota Pinang di Labuhan Batu dihancurkan dan dibakar oleh “gerombolan pemuda”, yang konon juga mengibarkan bendera merah berpalu arit.

    Penyair Amir Hamzah, menantu Sultan Langkat dengan gelar Pangeran Langkat Hulu yang oleh pemerintah RI diangkat sebagai Asisten Residen untuk daerah Langkat, diculik dan kemudian dibunuh pada bulan Maret 1946 dengan tuduhan “pengkhianat.” Sampai 1975 ketika penyair ini diangkat sebagai Pahlawan Nasional, banyak orang di Langkat yang mengambil sikap tutup mulut jika ditanya tentang ihwal kematiannya.

    Tapi tanpa “revolusi sosial” pun, pada dasarnya pamor para bangsawan sudah jauh merosot. Banyak bangsawan, yang terbiasa manja dengan kedudukan dan hak istimewa mereka, terhempas dalam dunia lain yang sekonyong-konyong harus mereka hadapi. Seorang pangeran di Yogyakarta misalnya, di jaman penjajahan menerima “subsidi” sebesar 750 gulden.

    Di jaman awal RI mereka menerima 750 rupiah. Waktu itu uang rupiah makin merosot nilainya. Maka jalan paling gampang untuk memperoleh sumber penghasilan ialah dengan menyewakan rumah mereka yang besar dan luas untuk sekolah. Ataupun mengijinkan orang-orang untuk ngindung, mendirikan rumah di atas tanah mereka.

    Banyak yang terpaksa berdagang atau ambil pekerjaan lain yang semula dianggap rendah. Kekayaan mereka makin merosot. Rumah bangsawan, dan juga istana-istana, kini kusam berdebu tidak terawat. Gelar kebangsawanan yang dulu begitu dibanggakan makin menghilang dengan sendirinya.

    Posisinya diambil alih kedudukannya oleh gelar akademis atau jabatan di pemerintahan yang kini berperan sebagai sratus sosial baru. Kepada golongan atas baru itu — karena memang hanya mereka yang mampu — banyak berpindah tangan harta milik pribadi para bangsawan. Perabot rumah tangga antik, senjata pusaka, gamelan bahkan sampai tanah dan rumah tempat tinggal dijual. Sebagian malah berpindah tangan ke luar negeri.

    Konon, banyak barang inventaris kraton yang juga “merembes” ke luar dan kini bisa ditemui di rumah para pemilik baru di Jakarta. Mereka inilah agaknya yang kini meramaikan pasar — dengan barang antik dan pusaka, upacara perkawinan yang besar dan keningratan, dan yang nampak ingin memulihkan gemerlapnya kraton yang berdebu. Dan debu kini memang sudah tersapu bersih di banyak istana.

    Warna-warni cat baru seakan mengembalikan seri dan semarak yang pernah dikesankan bangunan-bangunan istana. Sejak Pelita I oleh Ditjen Pariwisata (dan kemudian sejak Pelita II oleh Ditjen Kebudayaan) dilakukan pemugaran istana-istana yang dianggap perlu dipugar. Dengan syarat, bahwa setelah dipugar istana itu dirawat pemiliknya dan terbuka untuk umum.

    “Tujuannya bukan untuk menghidupkan kembali feodalisme, tapi untuk memenuhi kelestarian budaya,” kata Uka Tjandrasasmita, direktur Direktorat Sejarah dan Purbakala Departemen P&K. Diutamakan pemugaran istana yang masih berdiri dan ada penghuninya, sedang jika bangunan itu tinggal puing-puing atau fondasi, akan juga dijadikan Taman Purbakala.

    Sebagai contoh ialah Taman Purbakala Banten. Sampai saat ini ada 11 istana di seluruh Indonesia, 4 di antaranya di luar Jawa, yang termasuk proyek pemugaran ini. Ada juga bangunan istana yang masih berdiri tapi sudah tidak berpenghuni atau sudah diserahkan pada pemerintah.

    Dalam hal ini bangunan itu akan dipugar untuk dijadikan Monumen Purbakala, seperti misalnya Istana Sultan di Sumenep (Madura). Pemugaran itu mungkin akan mengembalikan kesan kemegahan bangunan istana itu. Tapi apakah peranan yang dulu pernah dipegangnya juga akan kembali?

    Mengunjungi istana-istana di Jawa saat ini, orang hanya akan menjumpai wajah-wajah tua. Mereka adalah para pekerja istana (abdi-dalem). Mereka dibagi menjadi grup yang tiap hari masuk kerja dan mereka yang caos di hari-hari tertentu saja. “Usia mereka rata-rata di atas 50 tahun,” kata KRT Sastrodiningrat (53 tahun), Sekretaris Kraton Surakarta yang bekerja di kraton sejak usia 19 tahun.

    Jumlah abdi-dalem kraton Surakarta saat ini sekitar 550 orang dan yang sudah pensiun sekitar 250 orang. Mereka ini tidak bisa diganti karena memang tidak ada kalangan muda yang mau bekerja di kraton. Alasannya Gajinya rendah, kata Sastrodininrat. Abdi-dalem dengan pangkat Lurah anom (muda) misalnya, gajinya per bulan 5000 rupiah, Mantri 8000 rupiah, Panewu 12 ribu, Bupati anom 1 ribu sedang Bupati sepuh (senior) seperti Sastrodiningrat menerima 24 ribu.

    Sastrodiningrat sendiri kalau pagi masih harus mengajar mengetik, short writing dan tata-buku di SMEA Saraswati untuk menambah penghasilan. “Orang sekarang materialistis,” keluhnya pula. Dan ia melihat tawaran gaji yang lebih tinggi sebagai satu-satunya jalan keluar dari ancaman bahaya “ketuaan” yang menimpa hampir semua istana-istana di Jawa.

    Bayangkan yang terjadi jika generasi abdi-dalem sekarang ini yang bekerja berdasar semangat pengabdian semata, sudah tiada …. Jelas keuangan istana tidak akan mungkin untuk dapat menawarkan gaji yang lebih tinggi. Sedang untuk memugar dan menggaji para pegawai pun istana-istana itu tergantung dari bantuan pemerintah.

    Tiga tahun terakhir ini misalnya, Kasunanan Surakarta menerima 102 juta dari Departemen P&K untuk biaya pemugaran. Departemen Dalam Negeri melalui Dirjen PUOD selain itu memberi sumbangan yang disalurkan lewat Gubernur. Kasunanan Surakarta tahun 77/78 ini menerima Rp 45.858. 000 yang diperinci untuk tunjangan SP Paku Buwono XII, tunjangan Ibu Dalem, tunjangan Kerabat, gaji dan pensiun abdi-dalem dan Insan Bondo Pensiun.

    Tapi sekalipun umumnya merasa pesimis akan masa depan mereka, tampak bahwa istana dan para bangsawannya dengan berbagai cara berusaha mempertahankan eksistensinya. Dengan menyimpang dari tradisi kalau dianggap perlu. Sesudah pemugaran, istana-istanaterbuka untuk umum walaupun kemudian hanya kraton Yogyakarta yang tampak kebanjiran pengunjung.

    Tapi agaknya Pura Mangkunagaran adalah yang paling berhasrat untuk maju. Dan kemajuan memang tampak, konon terutama berkat “keluwesan” SP (Sri Paduka) Mangkunagoro dan Gusti Putri. Dengan memecahkan tradisi, di halaman Pura didirikan Mangkunagaran Palace Hotel dengan 40 kamar yang dikelola oleh PT Hotel Indonesia Internasional. Sikap luwes pihak Mankunegoro dibuktikan sejak Pemilu 1971 dengan sepenuh tenaga membantu Golkar.

    “Waktu itu kita mengumpamakan diri sebagai orang yang magersari (mendirikan rumah di atas tanah orang lain). Sedang yang punya tanah, yakni pemerintah, diumpamakan yang punya kerja. Tentu saja yang magersari harus membantu,” kata Mr. RMH. Suseno Suryosomasto.

    Konon akibat Pemilu 1971 itu Mangkunegaran bisa menempatkan 4 wakilnya di MPR. Mangkunegaran, di samping punya PT Retno Puri yang mengurus hotel, juga memiliki PT Astrini yang ditunjuk jadi salah satu penyalur gula oleh Bulog. Kebanggaan di antara orang-orang Mangkunegaran juga tampak pada saat ini karena hubungan baik dengan pusat kekuasaan di Jakarta.

    Tapi Suseno Suryosomasto membantah dengan keras bahwa ada bantuan khusus buat Mangkunegaran. “Walaupun Ibu Tien berasal dari Kerabat Mangkunegaran dan pak Harto berasal dari daerah Mangkunegaran, tidak pernah ada bantuan materi dari mereka.” Tapi jelas, bahwa dibanding dengan Mangkunegaran, kraton Sala yang lain, Kasunanan, kini sayup pamornya.

    Ada pendapat pamor Kasunanan merosot saat ini karena terutama kurangnya pimpinan Sunan Pakubuwono XII (63 tahun). Kolonel (tituler) yang juga mempunyai rumah dinas di komleks Hankam Cidodol Kebayoran Lama ini lebih sering tinggal di rumah salah seorang anaknya yang menjadi menantu Jenderal Soedjono Humardhani.

    Ia sering dijumpai main bowling di Ancol bahkan pernah mendapat 3 medali kejuaraan, satu di antaranya diterimanya di Bangkok. Bisnisnya, PT Buana Intercon yang bergerak di bidang kontraktor, dikabarkan akhir-akhir ini agak seret. GRM (Gusti Raden Mas) Suryosarosa (22 tahun), salah satu dari 34 putra Sunan (dari 6 selir) mempunyai kesan bahwa Sri Sunan sendiri kelihatannya sudah tidak memikirkan keadaan kraton lagi. Juga bangsawan lainnya.

    “Mereka kelihatannya sudah pasrah. Tidak ada yang mengkoordinir, menjaga dan memelihara agar harta pusaka budaya itu tidak punah,” katanya pekan lalu. Mungkin tidak hanya golongan tua saja yang kurang tertarik untuk memajukan kraton. Dunia bisnis, bagi mereka yang sudah tidak lagi bersekolah, agaknya banyak menarik minat. Dalam hal ini ningrat-ningrat muda Yogyakarta jauh lebih maju dari rekan-rekannya di Sala.

    Putra Hamengkubuwono IX yang tertua, Gusti Pangeran Mangkubumi misalnya, selain menjadi anggota DPRD Yogya juga menjadi Presdir Pabrik Gula Madukismo dan juga memimpin PT Punakawan yang bergerak di bidang kontraktor. Adiknya, BRM Kasworo menjadi Dirut Pabrik Tekstil Jogjatex.

    Adik yang lain, BRM Murtianto, memimpin CV Pawana yang di samping memiliki art shop juga menjadi pemborong. “Itu semua untuk mencari pengalaman supaya tahu liku-liku dunia usaha sehingga tidak menggantungkan diri pada status,” kata BRM Ibnuprastowo, yang saat ini menjabat General Manager Sri Manganti Hotel. Dan Sultan, menurut cerita Ibnuprastowo, selalu berpesan untuk jangan memakai nama beliau kalau sudah terjun di bidang usaha.

    Putra-putra Paku Alam VIII juga tidak ketinggalan berusaha di bidang bisnis, antara lain melalui PT Budi Luhur (pemborong) dan PT Putra Ayodhya (percetakan). Yang unik, mereka juga mempunyai PT Suara Istana, salah satu studio radio komersiil yang acara keseniannya terhitung berbobot di Yogyakarta. Toh peranan kraton sebagai pusat kebudayaan makin menyurut.

    Di Surakarta, peranan ini bahkan sudah diambil alih oleh ASKI (Akademi Seni Karawitan Indonesia), RRI dan PKJT (Pusat Kebudayaan Jawa Tengah) yang banyak menyedot tenaga-tenaga ahli dari kraton dengan imbalan materi yang lebih menarik. Di Yogyakarta, peranan ini masih dapat sedikit dipertahankan. Among Bekso, perkumpulan tari kraton Yogyakarta sampai di TIM Jakarta.

    Barangkali untuk menghadapi kemerosotan itu, atau untuk memanfaatkan semangat masa kini yang tidak “anti ningrat” seperti masa revolusi, makin bertumbuh kelompok-kelompok di antara golongan ningrat akhir-akhir ini dalam bentuk Kerabat atau Trah. Lewat acara arisan, khol, ataupun Syawalan, kelompok-kelompok ini makin mengukuhkan eksistensinya.

    Dan tampak makin tumbuh ikatan batin antara mereka, yang bangga jika ada di antara mereka yang berhasil jadi tokoh masyarakat. Jika Kasunanan merasa bangga dengan GPH Djatikusumo dan Jenderal Surono (menantu wayah dalem = cucu raja), Mangkunagaran bisa membanggakan Ketua Mahkamah Agung Prof. Senoadji, Prof. Sedyatmo dan Dirjen Kehutanan Sadjarwo.

    Diangkatnya Dr. Suwardjono Suryaningrat sebagai Menteri Kesehatan membuat bangga keluarga Paku Alaman, karena dia adalah Ketua Cabang Trah Paku Alaman di Jakarta. Tapi sementara itu ada juga tendensi bahwa di kota-kota seperti Surakarta dan Yogyakarta ada kalangan kaum ningrat yang berusaha meninggalkan “baju feodal”.

    “Kami selalu menyadari bahwa sebenarnya kami adalah keturunan petani,” kata BPH Prabuningrat (66 tahun), adik Sultan Hamengkubuwono yang saat ini menjadi Rektor Universitas Islam Indonesia. Maksudnya, Ki Ageng Pemanahan, pendiri kerajaan Mataram di abad 16, pada mulanya adalah seorang petani.

    Feodalisme kata Prabuningrat, sudah lama hilang di Yogyakarta. Bagaimana dengan “neofeodalisme”? “Yang melakukannya itu kan OKB (Orang-orang Kaya Baru). Kita malah mentertawakan mereka. Mereka hanya kaya dengan uang,” jawab Prabuningrat. “Neofeodalisme” memang disinyalir tampak menyubur. Terutama di Jakarta.

    Ada gejala bahwa kaum elite baru telah mengambil-alih sebagian gaya hidup dan kebiasaan para ningrat. Di samping menghiasai rumah dengan gaya kraton, dioper pula kebiasaan bagi pembantu rumah tangga untuk menyebut majikan mereka dengan ndoro kakung dan ndoro putri — kebiasaan yang dulu pernah diganyang Bung Karno sebagai praktek ndoro-ayu ndoro-ayuan.

    Akhir-akhir ini berkembang pula di Jakarta kebiasaan untuk beramai-ramai menyelenggarakan upacara pembersihan pusaka (keris, tombak dan sebagainya), dengan mengundang ahlinya dari Sala atau Yogya. Di Medan dan sekitarnya nampaknya semacam feodalisme baru yang tumbuh di kalangan elite baru seperti makin merajalela saja. Dan kaum ningrat lama nampaknya berganti menjadi penonton.

    Kaum ningrat Sumatera Timur memang tampaknya berada di putaran bawah saat ini. Kampung Kota Matsum yang dulu merupakan “kompleks” kerabat Sultan kini pemiliknya sudah banyak bertukar. Paling menyolok adalah kompleks perumahan mewah di daerah Kolam Raja di depan Mesjid Raya Al Mansun yang penghuninya umumnya dari kaum elite baru.

    Istana Maimoon kini hanya dipakai untuk upacara-upacara adat saja. “Saya ini hanya sebagai kepala adat orang-orang Melayu Deli,” kata Tengku Azmi Perkasa Alamsyah yang menggantikan duduk “tahta” di Istana Maimoon, setelah ayahnya baginda Sultan Tengku Othman mangkat.

    Di Bali, bangsawan yang berasal dari kasta Brahmana dan Ksatria praktis kini sudah terbaur dalam masyarakat. Sukses landreform di Bali boleh dikatakan telah membuat bangkrut golongan Puri yang dulu menguasai banyak tanah pertanian. Banyak Anak Agung (nama kebangsawanan) yang kini menjadi kernet bemo atau malahan tukang catut.

    Bahkan sejak 1970-an, banyak upacara keagamaan seperti Ngaben, Potong Gigi dan lainnya yang dulu harus “diselesaikan” oleh seorang Brahmana kini bisa diselesaikan oleh pendeta bukan Brahmana yang kini tergabung dalam himpunan Pasek Sanak Pitu atau Mahagotra Sanak Sapta Resi.

    Di Jawa, proses hilangnya ningrat sama sekali — selain sebagai atraksi turis dan unsur kemegahan baru segelintir orang — bisa saja lebih cepat. Di Surakarta, sikap masyarakat yang nampaknya makin tidak acuh pada para ningrat membuat Sediono Humardhani (54 tahun), tokoh Pusat Kesenian Jawa Tengah, bahkan menyimpulkan bahwa dalam satu generasi lagi lembaga keningratan sudah akan hilang di Sala dan hanya akan tinggal bekas-bekasnya.

    Alasannya? “Karena elite baru makin kuat dan percaya pada diri sendiri.” Jadi apa masa depan kraton dan istana yang ada? Sekedar jadi monumen atau museum? Peranan apa yang masih bisa dimainkan kraton? “Kraton masih punya monopoli, yaitu: kehalusan budi yang masih dapat ditanamkan dalam keseniannya,” kata Prabuningrat.

    Pengaruh Sultan Hamengkubuwono IX sendiri memang masih cukup kuat di Yogyakarta. Dalam Pemilu 1977 lalu misalnya, ketika nampaknya partai-partai politik mungkin bisa membuat kejutan, buru-buru Sultan “didatangkan” ke Yogya. Hasilnya Golkar kembali menang di Yogya.

    Upacara-upacara kraton yang tradisionil seperti membersihkan pusaka-pusaka kraton, Garebeg dan sebagainya masih sangat populer di antara masyarakat Yogya. “Itu berarti bahwa Sultan masih memenuhi kebutuhan kerokhanian mereka,” kata Prabuningrat pula. Karena itu Prabuningrat yakin bahwa lembaga ningrat di Yogyakarta untuk sementara akan tetap ada. “Tapi tentu semuanya tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

    Dan mengenai ini Prabuningrat mempunyai satu cerita. Di tiang-tiang vertikal bangunan kraton Yogyakarta, ada ukiran yang dianggap misterius. Tidak ada yang tahu apa artinya. Sampai di tahun 1948 berkunjung ke sana puteri bekas Dubes Mesir di Jakarta yang ahli dalam bidang kesenian. Segera ia mengetahui bahwa dalam ukiran tersebut tersembunyi tulisan Arab: Al Rahman (Yang Maha. Pemurah).

    Prabuningrat yakin bahwa arti tulisan “yang disembunyikan” Pangeran Mangkubumi tatkala ia membangun istananya tahun 1756 ialah: Kalau kerabat Sultan Yogya tidak mementingkan lagi atau lupa pada Al Rahman, mereka akan hancur.

    19750821               SKEP MENHANKAM / PANGAB Nomor: KEP / 28 / VIII / 1975

    19750821               Penjelasan SKEP Menhankam / PangAB No.KEP/28/VIII/1975


     
  • Virtual Chitchatting 2:37 PM on 2012/02/19 Permalink  

    Lived like a king, dies like a rat 

    Giant tidal waves continue to roll, sweep, and sink world leaders

    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 18 February 2012

    To name a few, they are:

    1. Presiden Jerman Christian Wulff.
    2. Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, menggantikan the scandalous and controversial Paul Wolfowitz .
    3. Managing Director IMF Dominique Strauss-Kahn (Dominique Gaston André Strauss-Kahn) 2007-2011, a Frenchman, a politician-in-exile.
    4. Managing Director IMF  Michel Camdessus 1987-2000, the longest serving Managing Director of the IMF, a Frenchman, persisting advocates to free and open capital markets, a reputation for being a man who loves a crisis, as allowing the financial crisis spreading through emerging markets worldwide.
    5. Pemimpin tertinggi Libya Muammar Khaddafi (Muammar Muhammad Abu Minyar Qaddafi) 1977-2011.10.20, Raja Diraja di Afrika.
    6. Presiden Mesir Husni Mubarak (Muhammad Hosni El Sayed Mubarak) 1981-2011.02.11.
    7. Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz (Paul Dundes Wolfowitz) 2005-2007. After serving two years, he resigned as president of the World Bank Group ending what a Reuters report called “a protracted battle over his stewardship, prompted by his involvement in a high-paying promotion for his companion”.

    About Paul Wolfowitz 

    Wolfowitz and Zoellick were The Vulcans, led by Condoleezza Rice. The other vulcans were Richard Armitage, Robert Blackwill, Stephen Hadley, Richard Perle, Dov S. Zakheim, and Scooter Libby, the Wolfowitz protegé. The Vulcan is the Roman god of fire and metalworking, in Rice’s home town of Birmingham, Alabama.

    1. Deputy Secretary of Defense Wolfowitz (2001-2005) was the first to bring up Iraq after 9/11 attacks during a meeting at presidential retreat at Camp David, claimed Donald Rumsfeld on 2011.02.08. Orchestrating multi-nationals invasion to Afghanistan starting 2001.10.07 to fight Al-Qaeda.
    2. Dean of the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) at Johns Hopkins University 1994-2001.
    3. As Undersecretary of Defense for Policy 1989-1993, capable to coordinate and review military strategy, raising $50 billion in allied financial support for the operation of the 1991 Persian Gulf War.
    4. A Jew that never intervened to push human rights or stand up to corruption as he entitled the job as the US Ambassador for Indonesia 1986-1989. He claimed that Indonesian terrorism shall prevail as there are no more regime to suppress them.
    5. With Clare Selgin, married in 1968, separated in 1999, legally separated in 2001, divorced in 2002. Clare was forced to sign non-financial support for the divorce. After the 2000 election, Clare wrote President George Bush a letter telling that her husband’s relationship with a foreign national—Riza—, as the head of CIA, posed a national security risk.
    6. Wolfowitz had dated Shaha Ali Riza as his subordinate in SAIS. Riza started at the World Bank as a consultant in July 1997 and became a full-time employee in 1999.
    7. Fluently speaks five languages in addition to English: Arabic, French, German, Hebrew, and Indonesian.

    ..

    The Vulcans are no better than the scandalous  world organisation leaders. The Machiavellian dogs  running with their tails  kept under their legs.

    but they do different with the puppet-leaders such as George H.W. Bush and his notorious son George Walker Bush. From a father to a son. Like father, like son. Bapak kencing berdiri, anak terkencing-kencing.


    http://www.nytimes.com/1999/11/10/business/imf-director-quits-prompting-a-struggle.html

    I.M.F. Director Quits, Prompting a Struggle

    New York Times, November 10, 1999

    Michel Camdessus, the managing director of the International Monetary Fund, resigned in the middle of his third term, citing personal reasons. The move set off a behind-the-scenes struggle between the Clinton administration and European nations over who will head the agency that is dictating economic policy from Russia to Indonesia.

    Business Day, Page C1.


    http://www.hiddenmysteries.org/conspiracy/coverups/aida.html

    Martin Feldstein, a professor of economics at Harvard exposed this (IMF) mission in a remarkable article in The Wall Street Journal, 10.10.98. He observed that the massive Asian bailout funds were not used to prevent currency runs (as one might suppose) but were provided “only if the countries accepted … radical restructuring of their entire domestic economies … labour rules, corporate governance, tax systems and other matters not germane to a financial crisis.”

    He then quoted IMF director Michel Camdessus as saying that if the IMF had wanted to deal only with the liquidity and debt problems, it would have succeeded but, “Happily, the Asian crisis gave the IMF the leverage to force structural policy changes that national governments would not otherwise accept.” (AP italics).

    Feldstein wraps up by condemning the IMF. He points out that the Asian economies were fundamentally sound and, with modest adjustments, could easily have earned extra foreign exchange to repay foreign debts. Instead, the IMF falsely criticised them as “incompetent and corrupt,” thereby undermining the confidence of global leaders in emerging markets generally, and so contributing to the contagion.

    One wonders; why has no so-called “investigative journo” quizzed Camdessus what the real objective of the IMF was, what special “Insider” programme it was following? And what about “original intent”?

    Summing up. What we have and are seeing is Western banking institutions looting developing countries’ central banks, plundering foreign exchange reserves, undermining national governments and destabilising entire national economies, promoting instability and unrest throughout the world. Over the last two years, a massive concentration of financial power has taken place in the hands of the Insiders. Does this not make organised crime look like a Sunday school?

    And all of it, we may be very sure, as a means of finally installing a global currency and the NWO. The New World Order is a reality. All that is left for us is to understand that.


    http://upsidedownworld.org/main/argentina-archives-32/26-the-imf-and-usury-crime-without-punishment-71105

    http://www.smh.com.au/opinion/obamas-economic-saviour-savaged-as-keating-lets-rip-20090306-8rk7.html

    http://dailybail.com/home/dominique-strauss-kahn-tim-geithner-and-the-imf.html

    The Daily Bail
    Debt & Deficits. Bailout News. Federal Reserve Corruption.

    Dominique Strauss-Kahn, Tim Geithner And The IMF

    Jul 28, 2011 at 12:24 PM

    In a speech to a closed gathering at the Lowy Institute in Sydney on Thursday, Paul Keating gave a starkly different account of Geithner’s record in handling the Asian crisis: “Tim Geithner was the Treasury line officer who wrote the IMF [International Monetary Fund] program for Indonesia in 1997-98, which was to apply current account solutions to a capital account crisis.”

    In other words, Geithner fundamentally misdiagnosed the problem. And his misdiagnosis led to a dreadfully wrong prescription.

    Geithner thought Asia’s problem was the same as the ones that had shattered Latin America in the 1980s and Mexico in 1994, a classic current account crisis. In this kind of crisis, the central cause is that the government has run impossibly big debts.

    The solution? The IMF, the Washington-based emergency lender of last resort, will make loans to keep the country solvent, but on condition the government hacks back its spending. The cure addresses the ailment.

    But the Asian crisis was completely different. The Asian governments that went to the IMF for emergency loans – Thailand, South Korea and Indonesia – all had sound public finances.

    The problem was not government debt. It was great tsunamis of hot money in the private capital markets. When the wave rushed out, it left a credit drought behind.

    But Geithner, through his influence on the IMF, imposed the same cure the IMF had imposed on Latin America and Mexico. It was the wrong cure. Indeed, it only aggravated the problem.

    Keating continued: “Soeharto’s government delivered 21 years of 7 per cent compound growth. It takes a gigantic fool to mess that up. But the IMF messed it up. The end result was the biggest fall in GDP in the 20th century. That dubious distinction went to Indonesia. And, of course, Soeharto lost power.”

    Exactly who was the “gigantic fool”? It was, obviously, the man who wrote the program, Geithner, although Keating is prepared to put the then managing director of the IMF, the Frenchman Michel Camdessus, in the same category.

    Worse, Keating argued, Geithner’s misjudgment had done terminal damage to the credibility of the IMF, with seismic geoeconomic consequences: “The IMF is the gun that can’t shoot straight. They’ve been making a mess of things for the last 20-odd years, and the greatest mess they made was in east Asia in 1997-98, so much so that no east Asian state will put its head in the IMF noose.”

    China, in particular, drew hard conclusions from the IMF’s mishandling of the Asian crisis. It decided that it would never allow itself to be dependent on the IMF, or the US, or the West generally, for its international solvency. Instead, it would build the biggest war chest the world had ever seen.

    Keating continued: “This has all been noted inside the State Council of China and by the Politburo. And it’s one of the reasons, perhaps the principal reason, why convertibility of the renminbi remains off the agenda for China, and it’s why through a series of exchange-rate interventions each day that they’ve built these massive reserves.

    “These reserves are so large at $US2 trillion as to equal $US2000 for every Chinese person, and when your consider that the average income of Chinese people is $US4000 to $US5000, it’s 50 per cent of their annual income. It’s a huge thing for a developing country to not spend its wealth on its own development.”

    Is this some flight of Keatingesque fancy? The former deputy governor of the Reserve Bank of Australia, Stephen Grenville, doesn’t think so: “After the Asian crisis, the countries of east Asia decided that they would never go to the IMF again. The IMF is taboo in east Asia. Look at the evidence. The revealed preference of the region is that no one has gone to the IMF since, even when they needed the money.”

    And Asian capitals know that they have no real influence over the IMF – while European governments enjoy 40 per cent of the voting power on the IMF, Japan, China and the rest of east Asia put together have only about 16 per cent. This is an artefact of the immediate postwar power structure, when the IMF was set up.

    Keating urges that the fund should be decapitated, with control passing to the governments of the Group of 20 countries whose leaders are to meet in London on April 2. The summit, which is to include China, India and Indonesia as well as Australia, is meeting to consider solutions to the global crisis.

    As for The New York Post’s claim that Geithner was the hero who cajoled those quarrelsome Asians into agreeing to a $US200 billion rescue, the key fact burned into the minds of Asian elites is that the US was deaf to requests for funds. Washington did not contribute a cent of its own money to any of the emergency packages. Japan and Australia were the only nations that made loans to all three of the stricken Asian countries.

    Keating went on to argue that, by frightening the Chinese into building their vast $US2 trillion foreign reserves, Geithner was responsible for the build-up of tremendous imbalance in the world financial system. This imbalance, in turn, according to Keating, contributed to the global financial crisis which has since devastated the world economy.

    China invested most of its reserves in US debt markets. Keating again: “So we have this massive recycling of funds into the system by [the former US Federal Reserve chairman Alan] Greenspan’s monetary policy so even if you are greedy Dick Fuld [the former head of the collapsed investment bank Lehman Brothers] or you are hopeless Charles Prince at Citibank, you’re being told there’s an endless supply of money at a low interest rate and no inflation. So of course the system geared up to spend it.

    “That is the fundamental cause of the problem – the imbalance is the fundamental cause.”

    If Keating’s opinion of Geithner had circulated in the US, the Americans would not have been so surprised and disappointed with their new Treasury Secretary. They quickly learned that he had failed to pay $43,000 in taxes owing.

    Then, when he announced his much-anticipated plan to rescue the US banking system, share prices slumped by 4 per cent immediately and a new round of weakness in the financial sector began. The pundits turned savagely against him: “So much for the saviour-based economy,” wrote Maureen Dowd of The New York Times. Senator Shelby changed his mind: “Aggravating economic problems by contributing to marketplace uncertainty about what steps the Government will take – is that what this is?” he fumed.

    US bank stocks weakened so much that nationalisation seems to be the only remaining option to put them quickly out of their misery.

    Australia’s banks, by contrast, are strong, said Keating, because of his decision as Treasurer to create the “Four Pillars” policy. This requires that the four big banks remain separate, barred from taking each other over. This prevented them “cannibalising each other”, in Keating’s words. As protected species, they had no need to mount risky takeovers to bulk themselves up defensively.

    Their strength certainly wasn’t due to the brilliance of their managers, whom Keating described as “counterhopping clerks” who had managed to work their way up the bank hierarchies. A further source of the soundness of the Australian banks, he said, was that they had learned well the lessons of risky speculative lending as a result of “the recession we truly did have to have”.

    In sum, Tim Geithner is a gigantic fool, the IMF the gun that can’t shoot straight, Alan Greenspan a bungler. The big US banks were run by the greedy and the hopeless, the Australian banks by counterhopping clerks. It’s a world of many villains. And only one hero.


    http://spectator.org/archives/2011/06/27/shut-down-the-wasteful-imf

    Shut Down the Wasteful IMF

    By Doug Bandow on 6.27.11 @ 6:09AM

    Dominique Strauss-Kahn, or who will replace him, are minor matters compared to scandal of the IMF’s very existence.

    The International Monetary Fund often is in the news, but rarely in the U.S. That changed when Managing Director Dominique Strauss-Kahn ended up at New York’s Rikers prison charged with rape. Strauss-Kahn’s travail well symbolizes the IMF: an institution of entitlement and privilege focused on mulcting the rest of us.

    The leading contender to replace Strauss-Kahn, who resigned while proclaiming his innocence, is French Finance Minister Christine Lagarde. The board plans to make its selection by June 30, but instead should shutter the organization.

    The Fund was one of the “Bretton Woods” institutions created in 1945. Its purpose was to stabilize exchange rates. When the system of fixed exchange rates collapsed in 1971, the IMF effortlessly found a new job, promoting development. The Fund created a generous dole for Third World governments.

    After Communism fell, such east European nations as Romania, Ukraine, and Hungary became major borrowers. The IMF now is a leading lender to Greece, Ireland, and Portugal. In fact, before his arrest Strauss-Kahn was heading back to Europe for talks on expanding the Greek bailout arranged last year.

    The IMF is funded by its member governments, which also back its large-scale borrowing. The organization has steadily increased lending over time. In 1989 the IMF pressed to double its capital which, explained Managing Director Michel Camdessus, would be “the cheapest way for taxpayers in the richer countries to come to the aid of the poor.” In 2009 the heavily indebted industrial states agreed to an immediate $100 billion increase in Fund resources in response to the financial crisis and approved the objective of trebling the Fund’s $250 billion in resources. (The organization has a multitude of “credit facilities,” credit “arrangements,” and “credit lines.”)

    The IMF famously imposes policy changes as part of its lending programs. Unfortunately, there is no evidence that the organization has effectively promoted economic growth. Even its advocates can point to few successes.

    Two decades ago Richard Feinberg and Catherine Gwin concluded that “the record of IMF-assisted adjustment efforts in Sub-Saharan Africa is discouraging.” Back before he thought foreign aid could end poverty, economist Jeffrey Sachs warned that most agreements “are now honored in the breach.”

    The Fund spent decades subsidizing the world’s economic basket cases, including Egypt, pre-reform India, Sudan, pre-reform Turkey, communist Yugoslavia, Bangladesh, Guinea-Bissau, Pakistan, Zaire (now Congo), and Zambia. None advanced because of Fund programs. In contrast, expanding private investment and trade offered development opportunities for countries that adopted sensible economic policies.

    Now the IMF has become the bailout king. There always were better alternatives to throwing cash at countries suffering economic and financial crashes: bankruptcies, debt reschedulings, and forced work-outs. The common panic fomented by the Fund was rarely justified. Former Treasury Secretary and Secretary of State George Shultz opposed an earlier proposal to increase IMF resources: “typically crises are overrated in prospect and used to justify things that have big, big downsides, and in which the downsides are not quite seen at the time the intervention is being proposed.”

    However, the organization gloried in finding another purpose. Mexico became the Fund’s biggest borrower. Then there was Asia.

    But the financial disasters stopped. Noted the Economist magazine in 2006: “What is a firefighter to do when there aren’t any fires? The IMF spent 1994-2002 dashing from one financial conflagration to the next. But the sirens have been silent for some time. As a result, the fund’s budget is shrinking and the moral of its staff is sinking.”

    No longer. Europe is in crisis, with Greece now Borrower No. 2 — and likely headed to No. 1 with another bailout in the offing.

    Alas, the IMF continues to record few hits. There are several reasons for the organization’s lack of success.

    In setting loan conditions, the Fund often focused on narrow accounting data, causing its advice to have perverse consequences — such as raising taxes rather than cutting bloated spending. Moreover, reform is a process. Without political support, which is less likely when the policies appear to be imposed from outside, governments are unlikely to move forward and undertake even more politically painful reforms. As a result, IMF programs often occur in policy environments that remain terribly distorted in other ways.

    Even when the organization pushes for sensible reform, it has rarely proved to be a tough taskmaster. Only a minority of borrowers reduced their need for aid; many nations were addicted to Fund programs for decades. New programs routinely followed old, failed ones. For example, Peru negotiated seventeen different programs between 1971 and 1977. Economist John Williamson pointed to the problem of the Fund feeling pressure “to lend money in order to justify having it.”

    http://spectator.org/archives/2011/06/27/shut-down-the-wasteful-imf/1

    Indeed, the IMF seemingly measured success by making loans. The assumption is that financial input into poor countries automatically translates into growth output. In good year and bad the Fund pressed for increased resources.

    As a result, loans often acted as a general subsidy for collectivist development strategies. Years ago Williamson defended the organization against the criticism that it was too market-oriented by pointing to its support for the communist states of Cambodia, China, Laos, Romania, Vietnam, and Yugoslavia. The IMF formally disclaimed any bias against collectivist systems, pointing to “programs in all types of economies” which had “accommodated such nonmarket devices as production controls, administered prices, and subsidies.”

    At times it would appear that the more perverse the policies the more generous the IMF. Many Third World borrowers followed statist economic policies for decades. For instance, India collected more money than any other developing state from the IMF, which acted more as a lender of first rather than last resort, during its first 40 years. Yet India then was pursuing a Soviet-style industrialization program.

    How, one wonders, were countries with such policies going to achieve self-sustaining economic growth? Between 1965 and 1995, 48 of 89 developing nations were no better off after borrowing from the IMF; 32 actually were poorer.

    Even the Fund eventually had to recognize the free market revolution, but it remains a profoundly statist organization. Strauss-Kahn was considered an advocate of the free market, but that says more about Europe’s political spectrum. After all, he was expected to seek the Socialist Party’s presidential nomination in France. He also advocated more relaxed bailout terms for profligate Greece (the Fund provided $43 billion of last year’s $157 billion aid package).

    Christine Lagarde appears to be a standard French statist and has been deeply involved in organizing the succession of European bailouts. Agustin Carstens, the Mexican central banker also seeking to head the IMF, observed: “I dare say that it might be more appropriate to have a non-European because a new set of eyes can look at Europe’s problems more objectively.”

    There is an even more insidious problem with IMF lending. Many countries have moved unsteadily towards more market-oriented policies because they have suffered the consequences of disastrous economic failure. The day of reckoning finally came.

    Naturally, the IMF claims credit for today’s reforms. But the organization likely has retarded the process.

    The Fund’s financial assistance alone is unlikely to persuade governments otherwise lacking the will to reform. Loans can, however, undermine that commitment by reducing the financial pain caused by politically popular but economically harmful policies.

    Indeed, argued economist Roland Vaubel, “the prospect of cheap IMF lending is likely to generate a moral hazard by reducing the incentive to stay solvent. It would pay a potential borrower to pass the international means test.” While governments rarely desire to wreck their economies, they do choose to take greater risks. In 1998 a report by the Joint Economic Committee noted: “Recent IMF lending and prospects for future lending not only reinforce existing risk-promoting incentives in emerging economies but also create incentives for additional risky lending by international financial institutions.”

    The prospect of an IMF bailout leaves private lenders less reason to assess risks and exercise restraint. Columbia’s Charles Calomiris argued that “instead of repaying the domestic oligarchs and the foreign banks, we should penalize them.” Precedent matters. Observed economist Allan Meltzer, “Had it not been for the Mexican bailout, banks would have been much more cautious in Asia.” The IMF helped create what George Shultz called a “bailout mentality.”

    That appears to be what is happening in Greece. The Fund has been encouraging more lending and another, bigger bailout, to the consternation of Germany, which is picking up much of the European bill. Although the condition for more aid is supposed to be additional reform, the program is seen in Athens as a foreign imposition. Default and lack of access to international credit would be a more effective disciplining mechanism.

    If the IMF was only spending other people’s money, then the U.S. might remain an amused bystander. But as the largest single contributor (16.67 percent, to be exact) to the Fund, American taxpayers are on the hook for a share of that organization’s lending, which ran more than $90 billion last year.

    Another Greek bailout will add to the cost. And if Spain and Italy tumble economically, the stakes will rise astronomically. Youssef Boutros-Ghali, the chairman of the Fund’s policy committee, said: “If we are going to start including funds made available to Europe [more bailouts], then the IMF is not properly resourced.”

    It is an extraordinary spectacle. The U.S. and other improvident, irresponsible debt-laden countries provide money that they do not have to an international organization that produces nothing to lend to even more improvident, irresponsible debt-laden countries. The U.S. borrows money from China to lend to Greece to pay off German banks which financed the generous Greek welfare state.

    The outcome of this process cannot be good.

    Mr. Strauss-Kahn’s travails have provided at least one important public service: focusing attention on the IMF. With America drowning in red ink, Washington must stop throwing good money after bad. The Fund would be a good place to start.


    http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470146/44/

    Presiden Bank Dunia Mundur

    Friday, 17 February 2012
    WASHINGTON– Presiden Bank Dunia Robert Zoellick akan mengundurkan Juni mendatang. Dia beralasan, saat ini lembaga keuangan dunia itu sudah dalam posisi kuat sehingga dianggap waktu yang tepat untuk melepas jabatannya.

    Zoellick yang sudah menduduki jabatan tertinggi di Bank Dunia selama lima tahun dianggap sukses memimpin lembaga itu terutama dalam menghadapi krisis ekonomi global 2008 lalu dan krisis utang Eropa. ”Saya sangat senang bahwa ketika dunia membutuhkan bank untuk melakukan sesuatu, pemegang saham kami menanggapi dengan diperluasnya sumber daya dan memberikan dukungan untuk reformasi sehingga membuat kami semakin lebih cepat, efektif dan terbuka,”ujar Zoellick dalam pernyataan resmi dikutip AFP Rabu (15/2) waktu setempat.

    Dia menambahkan, saat ini bank mempunyai tantangan baru di mana waktu sehingga tepat baginya untuk bergerak dan mendukung kepemimpinan baru. Menanggapi rencana mundurnya Zoellick, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (Internasional Monetary Fund/IMF) Christine Lagarde mengungkapkan, Zoellick telah melayani masyarakat internasional termasuk anggota kelompok Bank Dunia dan IMF.

    Pascapengumuman mundurnya Zoellick, muncul sejumlah nama yang disebut-sebut akan menjadi calon orang nomor satu di Bank Dunia. Di antaranya Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Menteri Keuangan AS Timothy Geithner, dan Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Summers. Menanggapi hal itu, juru bicara Gedung Putih Jay Carney menolak mengomentari.

    Dia hanya mengatakan,Pemerintah AS mempunyai apresiasi yang jelas mengenai masa bakti Zoellick kepada negara dan masyarakat internasional melalui masa jabatannya di Bank dunia. ”Posisinya sangat kuat, mengelola sebuah operasional besar yang bertujuan untuk membantu negara-negara dan masyarakat keluar dari kemiskinan, melalui sumber daya keuangan yang memadai serta mampu mengatur prioritas pembangunan dan sosial di seluruh dunia,”paparnya.

    Kendati demikian,mundurnya Zoellick tetap saja memunculkan persaingan antara Eropa dan AS. Pasalnya, ada semacam perjanjian tidak tertulis antara dua wilayah besar itu yang dipertahankan sejak 1945 silam, di mana presiden Bank Dunia harus berasal dari AS, sementara direktur pelaksana IMF berasal adalah orang Eropa.

    Kemunduran Zoellick juga diperkirakan akan kembali memunculkan wacana suksesor dari luar AS dan Eropa seperti halnya saat IMF melakukan pemilihan direktur pelaksana saat Dominique Strauss Kahn mengundurkan diri pada Mei 2011 lalu.Ketika itu sempat muncul wacana agar negara berkembang diberi kesempatan memimpin lembaga donor yang berbasis di Washington itu.

    Kritikus IMF dan Manajemen Bank Dunia Bretton Woods Project menyatakan, sudah saatnya bagi AS untuk mengumumkan bahwa negara tersebut tidak akan lagi berusaha untuk memonopoli posisi presiden Bank Dunia. ”Proses pemilihan presiden harus terbuka dan transparan dan harus dipastikan presiden terpilih berikutnya harus memiliki dukungan luas dari anggota bank, bukan hanya minoritas kuat dari negara,” ungkap kelompok tersebut.

    Sekadar diketahui, dalam tahun fiskal sampai Juni 2011, Bank Dunia telah membukukan komitmen pendanaan sebesar USD26,7 miliar serta memiliki 10.000 karyawan. Dari Beijing, pejabat China menyatakan pemilihan pimpinan Bank Dunia ke depan akan dilakukan secara selektif dan berdasarkan tingkat kelayakan. China juga menyerukan agar AS bisa mengakhiri dominasi posisi tertinggi di lembaga tersebut pascamundurnya Robert Zoellick.

    Berdasarkan perubahan kepemilikan suara yang disepakati pada 2010 lalu, negaranegara berkembang mempunyai hak suara sebanyak 47,2%,naik 3,1% dibanding sebelumnya. Tetapi, negara-negara yang tergabung dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) hanya memiliki 11,3% suara. Sementara, AS masih memiliki hak 16% suara. chindya citra/ yanto kusdiantono


    http://internasional.kompas.com/read/2012/02/17/16194213/Presiden.Jerman.Mundur

    Skandal

    Presiden Jerman Mundur

    Josephus Primus | Josephus Primus | Jumat, 17 Februari 2012 | 16:19 WIB

    Presiden Jerman Christian Wulff saat memberikan pernyataan pengunduran diri pada Jumat (17/2/2012) di Istana Presiden Bellevue.

    KOMPAS.com — Di tengah badai krisis keuangan Eropa, Presiden Jerman Christian Wulff menyatakan akan mundur dari jabatannya. Menurut warta AFP dan DPA, Jumat (17/2/2012), alasan pengunduran diri itu lantaran adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Wulff. Meskipun demikian, pihak penuntut umum tidak menjabarkan secara rinci penyalahgunaan kekuasaan tersebut.


    http://www.antaranews.com/berita/297772/presiden-jerman-mundur-karena-salahgunakan-kedudukan

    Presiden Jerman mundur karena salahgunakan kedudukan

    Jumat, 17 Februari 2012 19:44 WIB

    Berlin (ANTARA News) – Presiden Jerman Christian Wulff mengundurkan diri Jumat setelah sejumlah skandal, kata kantor berita lokal DPA, membuat Kanselir Angela Merkel pusing sementara ia berusaha mengatasi krisis utang Eropanya.

    “Saya… hari ini mengundurkan diri dari jabatan presiden federal untuk memberikan jalan segera bagi seorang pengganti,” kata Christian Wulff dalam pernyataan tiga setengah menit di televisi dari istana Bellevue seperti dikutip AFP.

    Jerman membutuhkan “seorang presiden yang dipercaya bukan hanya mayoritas, tetapi mayoritas luas rakyat,” kata Wulff bersama istrinya Bettina disampingnya.

    “Perkembangan-perkembangan pada hari-hari dan minggu-minggu terakhir ini telah menunjukkan kepercayaan ini dan karena itu keefektifan saya telah hancur. Karena alasan itu, tidaklah mungkin bagi saya untuk melaksanakan tugas keprsidenan baik di dalam maupun luar negeri yang harus saya lakukan,” tambah kepala negara itu.

    Wulff mengundurkan diri dalam satu pidato Jumat malam, kata DPA mengutip satu sumber, sehari setelah para jaksa menuntut komunitasnya dicabut untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan bahwa ia menyalah gunakan jabatannya.

    Kepala negara Jerman pilihan Merkel itu hampir setiap hari dituduh media ia menerima hadiah-hadiah ketika menjadi perdana menteri negara bagian Lower Saxony.

    Wulff, 52 tahun mengeluarkan pernyataan dari Istana Bellevue di Berlin pukul 10.00GMT (17.00 WIB), kata kantornya.

    Merkel membatalkan kunjungan yang telah direncanakan ke Roma untuk bertemu dengan Perdana Menteri Italia Mario Monti mengenai krisis euro dan akan membuat pernyataanya sendiri 30 menit kemudian.

    Pada Kamis malam,jaksa di kota Hanover Jerman utara juga mengumumkan satu “kecurigaan awal” terhadap kawan produser film Wulff, David Groenewold, yang kabarnya mengambil uang untuk membayar sewa hotel Wulff untuk dua kali menginap.

    Para pengacara Wulff mengatakan ia membayar kembali uang itu secara kontan untuk satu kali menginap.

    “Saya memperkirakan komisi imunitas parlemen dan Budestaag (majelis rendah parlemen) akan memutuskan menyetujui permintaan jaksa Hanover,” kata wakil ketua kelompok parlemen Uni Demokratik Kristen (CDU) Michael Meister kepada Radio Deutschlandfunk.

    CDU yang konservatif itu adalah partai Wulff dan Kanselir Angela Merkel.

    Peran Wulff sebagian besar seremonial tetapi mengemban beban moral penting dan pengumuman jaksa di Hanover, ibu kota Lower Saxony merupakan pertama kali parlemen Jerman meminta pertimbangan pencabutan imunitas presiden itu.
    (H-RN/B002)
    Editor: Ruslan Burhani
    COPYRIGHT © 2012


    http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/02/120218_merkel.shtml

    Jerman mencari presiden baru

    Terbaru 18 Februari 2012 – 11:36 WIB

    Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan menerima pengunduran diri Presiden Jerman Christian Wulff karena dugaan skandal korupsi. Angela Merkel menyatakan akan mencari kandidat baru untuk presiden.

    Setelah Wulff mengundurkan diri, politisi partai di Jerman akan mencari kandidat baru untuk presiden, kata Angela Merkel dalam pernyataannya.

    Horst Seehofer dari Uni Sosial Kristen CSU menduduki jabatan sementara presiden Jerman.

    Merkel merupakan sekutu terdekat Wulff dan berjuang untuk mendapatkan dukungan dari Partai Kristen Demokrat CDU untuk menjadikan dia sebagai presiden Jerman.

    Wulff menduduki jabatan sebagai presiden selama dua tahun.

    Merkel menyatakan menerima pengunduran diri Wulff dengan “dengan penghargaan tetapi juga penyesalan”.

    “Dia mendedikasikan dirinya untuk kepentingan Jerman,” dia membuat pernyataan, tak lama setelah Wulff mengumumkan pengunduran dirinya.

    Dia mengatakan Wulff telah mengakui bahwa dia “melakukan langkah yang ilegal” tetapi telah “mundur dari kantor, dari pelayanan kepada masyarakat”.

    Pengunduran diri Wulff menyebabkan Merkel membatalkan kunjungan ke Italia pada Jumat untuk membahas krisis di Eropa.

    Skandal korupsi

    Christian Wulff mengumumkan pengunduran dirinya seabgai Presiden Jerman setelah jaksa memutuskan untuk mencabut kekebalan hukumnya.

    Sekutu Kanselir Jerman Angela Merkel ini mundur setelah dugaan keterlibatannya dalam kasus kredit rumah. Tetapi, dia membantah melakukan kesalahan.

    Koresponden BBC di Berlin, Stephen Evans mengatakan kasus itu menjadi beban bagi Merkel yang tengah berjuang mengatasi krisis ekonomi di kawasan Uni Eropa.

    Skandal yang melibatkan Wulff mulai dibicarakan pada Desember lalu.

    Dalam pemberitaan media, yang pertama dipublikasikan oleh Koran Bild, Wulff menerima keringanan pinjaman 500.000 euro dari istri seorang pengusaha pada Oktober 2008 lalu.

    Ketika ditanya oleh Parlemen negara bagian apakah dia memiliki hubungan bisnis dengan Egon Geerkens, Wulff menyatakan tidak memilikinya.

    Presiden juga dikritik karena mencoba memaksa Bild untuk tidak memberikan laporan tersebut, melalui Pemimpim Redaksi koran itu Kai Diekmann melalui telepon.

    Wulff telah meminta maaf kepada Diekmann. Selain kasus korupsi, Wulff juga disebutkan menerima gratifikasi berupa liburan gratis dari pebisnis.


    http://www.metrotvnews.com/read/tajuk/2012/02/18/1047/Presiden-Jerman-Mundur-Dituduh-Korupsi/tajuk

    Presiden Jerman Mundur Dituduh Korupsi

    Oleh: Suryopratomo
    MetroTVnews.com, Sabtu, 18 Februari 2012 18:47 WIB

    ITULAH langkah yang ditempuh Presiden Jerman Christian Wulff. Ia memutuskan meletakkan jabatan karena dituduh menerima fasilitas berlibur gratis dari jutawan Jerman saat menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Bagian Lower Saxony pada tahun 2008.

    Presiden Wulff sempat mencoba bertahan atas tekanan, khususnya pemberitaan yang gencar mengenai tindakan tidak pantas yang dilakukannya. Wulff bahkan sempat lepas kendali dan mengancam Harian “Bild” yang terus mendesak dirinya untuk mundur.

    Namun Wulff akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak mungkin terus bertahan. Memudarnya kepercayaan masyarakat kepada dirinya membuat ia tidak mungkin menjalankan tugas sebagai Kepala Negara Jerman. Meski hanya sebagai simbol tetapi jabatan Presiden penting untuk melengkapi kehidupan berbangsa dan bernegara di Jerman.

    Dalam pidato pengunduran dirinya, Wulff mengatakan bahwa ia memilih mundur karena ia tidak cukup hanya didukung oleh mayoritas partai, tetapi sebagai Presiden membutuhkan dukungan mayoritas. Ia menyadari bahwa dirinya kini tidak lagi mendapatkan dukungan itu dari rakyat Jerman.

    Kasus mundurnya Wulff menarik untuk menjadi pembelajaran bagi para politisi di Indonesia. Betapa persoalan integritas merupakan sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang memilih menjadi politisi.

    Ketika integritas kita dipertanyakan oleh rakyat, maka tidak ada jalan kecuali tahu diri untuk mundur dari gelanggang. Sikap untuk tetap bertahan pada profesinya merupakan sesuatu yang percuma karena masyarakat sudah tidak lagi mempercayai keberadaan kita.

    Memang kita menjadi tidak bisa mengerti tentang prinsip berpolitik yang dijalankan para politisi kita. Mereka hanya menjadikan politik sebagai identitas dan panggung untuk mendapatkan kehormatan. Tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa di balik kehormatan ada tanggung jawab yang besar, noblesse oblige.

    Bahkan sekarang ini melihat kehormatan yang dimiliki sebagai politisi dipakai sebagai alat untuk meraih kekayaan. Mereka menyalahgunakan kehormatan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri.

    Mereka pun tidak memiliki rasa malu ketika tercium menyalahgunakan kekuasaan mereka. Pemberitaan berkaitan korupsi yang mereka laku tetap saja membuat mereka bergeming. Bahkan tanpa malu-malu masih saja mau bercokol sebagai anggota parlemen.

    Satu yang membuat kita sedih, tindakan seperti itu dilindungi oleh partai dan pimpinan partai. Dengan menggunakan dalih asas praduga tidak bersalah dan legal formal, tidak ada keinginan untuk menegakkan etika dan mendahulukan etika politik di atas persoalan hukum.

    Kita lihat saja kasus yang sedang dihadapi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Angelina Sondakh. Yang bersangkutan jelas-jelas sudah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat dalam korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI. Tetapi apakah dirinya dan juga partai segera mengambil langkah sportif atas pelanggaran etika yang ia lakukan?

    Sama sekali kita tidak melihatnya. Angie–demikian ia biasa dipanggil–sama sekali tidak merasa bersalah dan kehilangan kepercayaan di mata masyarakat. Partai Demokrat pun tidak mencopot yang bersangkutan dari jabatannya. Bahkan Angie sempat dirotasi dari Komisi X ke Komisi III DPR, padahal komisi itu adalah komisi yang menangani persoalan hukum.

    Tanpa ada niatan dari kita semua untuk menjalankan cara berpolitik yang bermartabat dan beretika, maka kita tidak pernah akan mampu membangun demokrasi seperti yang seharusnya. Kita akan terus terjebak pada demokrasi prosedural yang tidak akan bisa memberi arti bagi perbaikan kehidupan masyarakat.

    Kalau media massa memberikan porsi khusus dari mundurnya Presiden Jerman Christian Wulff karena kita ingin membangun demokrasi yang lebih baik. Demokrasi yang diisi oleh orang-orang yang paham bahwa mereka harus menjadi contoh dalam menegakkan integritas.

    Kita akan terpuruk semakin dalam apabila politik hanya diisi oleh para petualang. Mereka hanya sekadar mengejar status sebagai politisi, namun tidak pernah mau sportif untuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Padahal rakyat sudah muak dengan tingkah laku tidak pantas yang mereka pertontonkan.

    Negeri ini sangat membutuhkan hadirnya politisi yang bermoral. Politisi yang tahu bahwa pilar utama dari keberadaannya adalah kepercayaan dari rakyat. Ketika kepercayaan itu sudah hilang, sebenarnya ia tidak pantas menyatakan dirinya sebagai politisi yang bekerja untuk kepentingan rakyat.

     
  • Virtual Chitchatting 2:37 PM on 2012/02/19 Permalink  

    Segala dan setiap sesuatu ada masanya 

    Segala sesuatu dan setiap sesuatu memiliki masanya masing-masing.

    by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 19 February 2012 00.30

    ibarat satu titik pada roda dan ban yang berjalan.

    1. from regular to irregularities, or vice versa.
    2. from chaos to orderly, or vice versa.
    3. dari kekacauan sampai ke keteraturan, atau sebaliknya.
    4. dan seterusnya, dan seterusnya.

    time is short.

    life is short.

    power is short.

     
  • Virtual Chitchatting 5:37 PM on 2012/02/11 Permalink  

    Studying the issues of gold price movements (1 troy ounce = 31,1 gram) 

    Articles of Gold Prices

    Compiled by S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 11 February 2012

    1. 20120317, Cadangan emas Freeport Indonesia masih bisa digali sampai tahun 2041, Profil Usaha PT Freeport Indonesia, http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/03/17/cadangan-emas-freeport-indonesia-masih-bisa-digali-sampai-tahun-2041/
    2. 20111029, The Trikora deal (over US’ interests in world’s largest gold mining company Freeport Indonesia) is about to be broken, http://mayachitchatting.wordpress.com/2011/10/29/the-trikora-deal-over-us-interests-in-worlds-largest-gold-mining-company-freeport-indonesia-is-about-to-be-broken/
    1. 20120315, Hati-hati terhadap analisis abal-abal dalam berinvestasi di emas, http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/03/15/hati-hati-terhadap-analisis-abal-abal-dalam-berinvestasi-di-emas/
    2. 20120222, Indonesia as the 6th largest gold producer in the world, http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/02/22/indonesia-sebagai-negara-produsen-emas-terbesar-ke/
    3. 20120211, Studying the issues of gold price movements (1 troy ounce = 31,1 gram), http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/02/11/studying-the-issues-of-gold-price-movements/
    1. 20120302, Aturan Baru Gadai Emas di Bank Syariah, http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/03/02/aturan-baru-gadai-emas-di-bank-syariah/
    2. 20120119, BRI Syariah Mengijonkan Emas, http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/01/19/bri-syariah-mengijonkan-emas/

    20120109        Gold Tipped to Keep on Shining
    20120109        Gold Prices Settle Lower
    20111230        U.S. Gold Prices
    20111229        Gold, Silver Plumb Recent Lows
    20111225        PBOC Official: China Should Adjust FX Portfolio, Buy Gold Assets When Price Drops
    20111224        India Slows Rush for Gold
    20111223        U.S. Gold Prices
    20111219        Gold, Silver Appear Set to Shine in ’12
    20111215        Gold’s Ups and Downs
    20111214        Speaking of People Whose Models Have Failed
    20111212        Gold Loses Its Shine
    20111209        The Rising Price of Gold Boosts GTSO’s Outlook for 2012
    20111207        Gold Gains Ahead of European Meetings
    20111202        Gold Retreats as EU Debt Worries Weigh
    20111122        In Nervous Market, Gold Gains Respectability
    20111027        Gold Should Get Back to Behaving Like a Safe Haven Any Day Now: Analysts
    20110928        Gold, Silver Topple as EU Fears Drain Optimism
    20110922        A Gold Rush Wanes as Hedge Funds Sell
    20110910        The Conscience of A Liberal: Golden Spikes
    20110906        The Conscience of A Liberal: Treasuries, TIPS, and Gold (Wonkish)
    20110819        The Hidden Dangers In Safe Havens
    20110819        Guyana: Crime Wave Near Gold Mines
    20110819        Gold Shines On and On and On…
    20110818        Gold at Record Prices, Yet Demand Has Slumped
    20110815        Gold Fever Gripping the Australian Outback
    20110808        UPDATE: Gold Price Hits Parity With Platinum For First Time Since 2008
    20110802        Gold Fever Is a Symptom
    20110723        In a Gold Lovefest, Shades of 1980
    20110719        The Conscience of A Liberal: The Glenn Beck / DeBeers Connection
    20110715        Is Gold a “Compelling Trade” or Long Term Investment?
    20110628        The Old Superstition
    20110523        Gold is Not an Investment
    20110514        Suddenly, Gold Isn’t Looking So Solid
    20110502        Wall Street Shrugs Off Death of Bin Laden and Turns Attention to Earnings
    20110215        Gold Standard
    20110203        Newmont Mining Strikes $2 Billion Gold Deal
    20100903        Paying Through The Nose For Insurance
    20100614        Behind Gold’s Glitter: Torn Lands and Pointed Questions
    20100513        A Case for Gold at $5,000 an Ounce
    20100512        Gold: A Low Risk Bet in a High Risk Environment
    20100226        What’s The Best Way To Move A Market? Spread A Rumor
    20071208        Gold’s Quirk: It’s Volatile, but Holders Feel Secure
    20060507        Finding Comfort (and New Friends) in Gold
    20001022        Business; How Gold Has Burdened Economies
    19990504        Editorial Observer; Who Needs Gold When We Have Greenspan?
    19960810        Why Not the Gold Standard?
    19940501        The World; A Nixon Legacy Devalued By a Cold War Standard


    http://blogs.wsj.com/source/2012/01/09/gold-tipped-to-keep-on-shining/

    Gold Tipped to Keep on Shining

    By  Rhiannon Hoyle
    Reuters, January 9, 2012, 2:49 PM GMT

    Gold bulls appear to have one very important gal in their corner.

    Edel Tully, precious metals strategist for Swiss bank UBS, a key player in the London gold market, has come out tipping gold to rally as high as $2,500 an ounce this year in a survey of industry analysts conducted by the London Bullion Market Association, the London-based trade association that represents the wholesale market for gold and silver in London.

    Not only is Ms. Tully a very well-regarded analyst among her peers, but she was easily the most accurate forecaster among the LBMA’s contributors last year, having tipped an average of $1,550 an ounce. The actual 2011 average was $1,572 an ounce (and the average forecast put forward by her fellow contributors was just $1,457 an ounce).

    UBS’s Philip Aubertin, an executive director with the bank, had won the LBMA’s prize of the best gold forecaster the year before.

    Ms. Tully is this year forecasting an average of $2,050 an ounce for the gold price, with a high of $2,500 an ounce and a low of $1,400 an ounce. This compares to an average of just $1,766 an ounce across the LBMA’s 26 contributors, who together tipped $2,055 an ounce for the high and $1,443 an ounce for the low.

    Monday, spot gold — the immediate price paid for physical metal — is trading around $1,616 an ounce.

    Ms. Tully said in a recent note:

    “While the floor is somewhat unclear, we think a time will come when a gold rush could propel the metal significantly higher than last year’s levels. The catalyst for that, given gold’s recent relationship with risk, is unclear. But quantitative easing in the euro zone has to be near the top of the list and so too is the risk of an increasing dovish Federal Reserve Open Market Committee.”

    Still, while Ms. Tully may be more bullish on bullion than her counterparts, many others are tipping a break of at least $2,000 an ounce.

    Expectations suggest another strong year for the metal’s price, which set a record of $1,920.94 an ounce in September last year. Based on analyst forecasts, this year could potentially be the market’s 12th consecutive year of gains.

    Of those surveyed, only Sumitomo’s Eddie Nagao, CPM Group’s Rohit Savant and BN Vaidya’s Bhargava Vaidya said they didn’t expect a new record price sometime this year; and Mr. Nagao was alone in forecasting a lower average price compared with 2011.

    Some banks have been cited reining in their forecasts for the metal over the past week, blaming it on the market’s lower-than-expected base following recent price weakness, liquidity concerns or expectations of a stronger dollar. But most analysts, in doing this, have reassured they remain positive on gold.

    In a report to clients, HSBC analyst James Steel — who forecast an average of $1,850 an ounce, with a high of $2,050 an ounce and a low of $1,450 an ounce — said the bullion market should “ultimately benefit from any negative global economic conditions.” He had lowered his forecast by $175 an ounce.

    Nonetheless, should the LBMA’s forecasters be accurate in predicting an average around $1,766 an ounce for this year, it would still be a 12.3% rise in value on last year. And in the current environment, that’s nothing to sneeze at.


    http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204257504577150623201884602.html

    Gold Prices Settle Lower

    By MATT DAY
    JANUARY 9, 2012, 3:21 P.M. ET

    NEW YORK—Gold slipped as early weakness in the euro bolstered the view that Europe’s debt crisis would continue to provide headwinds for the precious metal.

    The most-actively traded gold contract, for February delivery, fell $8.70, or 0.5%, to settle at $1,608.10 a troy ounce on the Comex division of the New York Mercantile Exchange.

    “Gold continues to battle dollar strength and behave in line with risky assets,” Barclays Capital analysts Suki Cooper and Lynnden Branigan said in a note.

    Monday, the ICE US Dollar index touched its highest level since September 2010 as concern over the state of Europe’s financial system pushed investors into the perceived safe-haven currency. A stronger dollar makes dollar-denominated gold appear more expensive for buyers using other currencies.

    Investors have favored the dollar at the expense of precious metals in recent months as the strain in Europe’s financial system has deepened. Some have favored the flexibility of cash on the chance that the euro zone’s debt struggles could descend into a crippling credit crunch.

    But ahead of a series of euro-zone meetings, news conferences and debt auctions, many markets shifted into a neutral mode Monday afternoon. U.S. equities posted slight gains recently while the euro rebounded from its early lows.

    Hedge funds and other large money managers tracked by the Commodity Futures Trading Commission cut their bullish bet on Comex gold futures and options to the lowest level in almost three years during the week ended Jan. 3, the commission said Friday.

    The net-long position held by such traders, or the difference between the number of bets on higher prices and bets on lower prices, fell 1% on the week, to the lowest since Jan. 20, 2009, the CFTC said.

    “The speculative market remains wary of gold’s prospects, which might explain the failure of gold to sustain upward momentum,” said Marc Ground, an analyst with Standard Bank, in a note.

    Gold futures rose 3.2% last week, as buyers returned to the battered market after its 10% decline in December. Some investors viewed the pullback as a buying opportunity, with many analysts expecting economic uncertainty to boost the appeal of alternative assets such as gold in 2012.

    Write to  Matt Day at matt.day@dowjones.com


    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:imR_W_9yVrgJ:online.wsj.com/article/BT-CO-20111230-705675.html+http://online.wsj.com/article/BT-CO-20111230-705675.html&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    U.S. Gold Prices

    DECEMBER 30, 2011, 11:30 A.M. ET

    New York (Dow Jones)–Engelhard Corp’s base price for industrial gold bullion was $1,575.82 per troy ounce, up $41.57 from previous. It’s selling price for gold in fabricated form was $1,694.01, up $44.69. Handy & Harman’s base price for gold was $1,570.00 per troy ounce, up $39.00. The fabricated form price was $1,695.60, up $42.12.


    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rfttn7fmy4QJ:online.wsj.com/article/SB10001424052970204720204577126804293094834.html+Gold,+Silver+Plumb+Recent+Lows&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    Gold, Silver Plumb Recent Lows

    By MATT DAY
    DECEMBER 29, 2011
    Bloomberg News

    The price of silver, shown here in bars at the offices of Gold Bullion Australia, fell to its lowest point since January.

    NEW YORK—Worries about the debt crisis in Europe dragged silver and gold lower, sending the battered markets limping into the end of the year and highlighting investor demand for cash.

    Precious metals sank in near lockstep with the euro, as the common currency’s decline to 14-month lows put Europe’s strained financial system in focus. Investors are concerned that the euro zone’s stress could set off another global financial crisis and are watching the euro as a gauge of the situation. Since mid-December, silver and gold prices have mostly tracked the euro, rising when it climbed and falling when it slid.

    On Wednesday, silver settled at its lowest levels since January, and gold at a five-month low.

    Silver started 2011 at its highest price since the Hunt Brothers tried to corner the market 30 years ago, and the metal seemed poised to touch record highs above $50 an ounce as investors sought a cheap alternative to gold.

    The euphoria ended in a crash that took prices down by a third in late April and early May. The market struggled to find its footing in the months that followed, as investors reassessed the safety of precious metals.

    Silver and gold are valued for their perceived ability to maintain value during economic turmoil, but that view broke down this year as worries about the financial health of the euro zone mounted.

    Banks and other investors were trying to shed risk by selling their silver holdings, said Frank McGhee, head precious metals dealer with Integrated Brokerage Services. “This is all based on the euro-zone debacle,” he said.

    Silver for December delivery fell $1.505, or 5.2%, to settle at $27.192 a troy ounce on the Comex division of the New York Mercantile Exchange. Futures are down 12% for 2011.

    Gold for December delivery fell $31.30, or 2%, to $1,562.90 a troy ounce, taking its year-to-date gain to 10%. Futures hit record intraday highs above $1,900 in September.

    The euro’s fall and the reaction in precious metals mirrored a similar set of declines after the currency dropped below $1.30 on Dec. 14. The benchmark gold futures contract on that day slid below its 200-day moving average for the first time in more than two years, a bearish signal for market participants who place bets based on patterns in market activity.

    On Wednesday, silver received an additional drag from a weak growth outlook for the euro zone and signs of a slowdown in top metals consumer China. Industrial demand accounts for about half of silver consumption, and the metal is used in everything from solar panels to televisions and photography. “I don’t see much scope for an increase in [industrial] silver demand” in 2012, said Erica Rannestad, an analyst with commodities consultancy CPM Group.

    The selloff didn’t spare other precious metals already on edge amid the shaky growth outlook. Platinum fell to the lowest levels since November 2009, with the January-delivery contract settling down 3.2% at $1,387.70 a troy ounce. Palladium sank 2.9% to $647.15 an ounce.

    In other commodity news:

    OIL: Nymex crude futures retreated below $100 a barrel as stock markets declined, but the prospect of additional sanctions on Iran kept a floor under prices.

    Light, sweet crude for February delivery settled down $1.98, or 2%, to $99.36 a barrel. Brent crude on the ICE futures exchange lost $1.71, or 1.6%, to settle at $107.56 a barrel.

    Wednesday’s retreat in Nymex crude marked the contract’s first decline in six sessions and was fueled largely by a selloff in the equities market.

    —Dan Strumpf and Leslie Josephs contributed to this article.

    Write to  Matt Day at matt.day@dowjones.com


    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_R_3BnrjiukJ:online.wsj.com/article/BT-CO-20111225-703956.html+PBOC+Official:+China+Should+Adjust+FX+Portfolio,+Buy+Gold+Assets+When+Price+Drops&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    PBOC Official: China Should Adjust FX Portfolio, Buy Gold Assets When Price Drops

    DECEMBER 25, 2011, 9:17 P.M. ET

    BEIJING (Dow Jones)–China should adjust its foreign-exchange portfolio and buy more gold assets when the price of the metal drops, People’s Bank of China Research Bureau Director Zhang Jianhua said in remarks published on Monday.

    The Chinese government should be wary of the risk of inflationary pressures picking up, and should buy gold as a hedge against that possibility, Zhang said in the central bank-run Financial News.

    China already holds a small portion of its US$3.2 trillion of foreign reserves in gold.

    Zhang did not give any indication of what proportion of China’s foreign-exchange holdings should be held in gold in future.

    Newspaper website: http://www.financialnews.com.cn

    -Eliot Gao contributed to this article, Dow Jones Newswires; (86 10) 8400-7705; eliot.gao@dowjones.com


    http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204058404577111194291686190.html

    India Slows Rush for Gold

    Rupee’s Fall Hits World’s Biggest Consumer of Gold, and Possibly Global Prices
    By DEBIPRASAD NAYAK and TATYANA SHUMSKY
    DECEMBER 24, 2011

    India historically has been the world’s biggest consumer of gold, much of it cast into jewelry.

    MUMBAI—Ravi Chaturvedi was looking forward to giving his wife a gold ring as an anniversary present this January.

    But with gold prices stubbornly high in rupee terms, the 34-year-old bank manager says he has changed his mind: He now plans to give her a mobile phone.

    It is a telling choice.

    Many Indians are either scaling back or eliminating their gold purchases outright. The drop-off in demand is exposing cracks in what gold investors have traditionally perceived as a solid support for global prices.

    With many of its religious and cultural traditions steeped in the precious metal, India historically has been the world’s biggest consumer of gold, much of it cast into jewelry. Gold plays a particularly important role in wedding ceremonies, and physical demand for gold usually rises significantly in the fall and winter, which are considered auspicious times for getting married.

    This year, however, the wedding season dovetailed with a rapid depreciation of the rupee against the dollar as investors fled India amid jitters about the broader economy.

    India’s imports of gold fell to 20 metric tons in November, down as much as 75% from a year earlier, according to estimates from the Bombay Bullion Association, an industry group for the country’s gold dealers.

    Many investors and analysts believe that is a key reason why gold prices haven’t bounced back even though concerns about Europe’s debt load and the viability of euro persist.

    Dollar-denominated gold futures in New York peaked at $1,888.70 an ounce in early August and have since declined by 15%. The price Indians paid for gold, in rupees, continued to rise beyond August, hitting a record 29,270 rupees ($558.59) per 10 grams on Nov. 16 as the Indian currency weakened against the dollar.

    Gold futures on Friday eased 0.3% to $1,604.70 a troy ounce in New York, while in India the price of physical gold is up slightly at 27,710 rupees per 10 grams.

    In recent years, the market for physical gold has been overlooked as investors focused on its growing popularity as a “safe-haven” asset that retains value during crises and on big positions taken by hedge-fund titans like John Paulson through exchange-traded funds.

    But the retrenchment in India shows that trends in physical demand can still exert significant influence on prices. “You have to keep focus on India at all times,” said Nelson Saiers, chief investment officer at New York-based hedge fund Alphabet Management LLC, which has about $600 million under management.

    If the rupee continues to weaken together with India’s economy, “it will hurt the [price] floor on gold,” Mr. Saiers said.

    Roughly a third of global demand for gold in the form of jewelry, or 649.9 metric tons, came from India in the year ended Sept. 30, according to the World Gold Council.

    Ornate necklaces, armlets, earrings, bangles, gold chains and finger rings are an essential part of a Hindu bride’s trousseau and are usually bought by her parents.

    Shraddha Kulkarni was recently trying on jewelry with her daughter at a shop in Mumbai’s Zaveri Bazar gold hub. “We were earlier planning to give about 100 grams of gold jewelry to her, but the high price has forced us to limit it to 70 to 80 grams,” Ms. Kulkarni said.

    Vasu Acharya, a director at Parker Bullion, based in the western city of Ahmedabad, said demand was slack. He said sales were running at 20% of last year’s levels.

    “If gold demand is like this now, I shudder to think what it will be in January” after the end of the wedding season, which lasts until the middle of the month, Mr. Acharya said.

    Some analysts, however, argue that the drop in demand is temporary, and represents Indian consumers postponing gold purchases.

    Buyers in India “are apparently anticipating a larger decline in prices and are reportedly holding out for such an eventuality,” Kitco Metals Inc. North America’s senior metals analyst Jon Nadler said in a note to clients.

    That is the strategy Sumitra Jain opted for, saying she would only buy part of her daughter’s wedding-jewelry requirement now and wait for a further decline in prices to buy the rest.

    Indian jewelers are trying to attract customers by shifting to lightweight jewelry from heavy gold ornaments. Some also are trying to woo customers with offers such as an option to lock in the lowest price between the booking day and the delivery date.

    Daman Prakash, a director for MNC Bullion, a trading firm based in the southern city of Chennai, said he expects to see more demand from retail customers when prices fall to 26,000-27,000 rupees per 10 grams.

    —Biman Mukherji contributed to this article.

    Write to  Debiprasad Nayak at debi.nayak@dowjones.com and Tatyana Shumsky at tatyana.shumsky@dowjones.com

    Corrections & Amplifications

    India’s imports of gold fell to 20 metric tons in November, according to estimates from the Bombay Bullion Association. An earlier version of this article incorrectly said the imports fell to 20 million metric tons.


    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bAZDjkyDLFIJ:online.wsj.com/article/BT-CO-20111223-707405.html+http://online.wsj.com/article/BT-CO-20111223-707405.html&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    U.S. Gold Prices

    DECEMBER 23, 2011, 11:31 A.M. ET

    New York (Dow Jones)–Engelhard Corp’s base price for industrial gold bullion was $1,610.38 per troy ounce, up $0.50 from previous. It’s selling price for gold in fabricated form was $1,731.16, up $0.54. Handy & Harman’s base price for gold was $1,605.00 per troy ounce, down $1.50. The fabricated form price was $1,733.40, down $1.62.


    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IuXMKutHw60J:online.wsj.com/article/SB10001424052970204879004577107873721055192.html+Gold,+Silver+Appear+Set+to+Shine+in+’12&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    Gold, Silver Appear Set to Shine in ’12

    By RHIANNON HOYLE
    DECEMBER 19, 2011, 3:37 P.M. ET

    It’s been a somewhat turbulent year for precious metals in 2011, but analysts are predicting that gold and silver prices will make solid gains in 2012 as both move back into favor with investors as alternative stores of value.

    Despite last week’s washout in the precious-metals market, most industry participants seem certain that gold prices will rise for a record 11th consecutive year in 2012. Gold futures have gained 12% this year on the Comex division of the New York Mercantile Exchange. Silver, which is down 6.8% in 2011, is also expected regain its footing as a cheaper alternative to gold.

    Losses in wider markets in recent months have encouraged investors to sell risk assets, including gold, despite the metal’s reputation as an alternative store of value when times are tough. Gold shed more than 8% of its value last Monday through Wednesday, moving in tandem with stocks, copper and oil, as investors sought to maintain their cash cushions and cover margin commitments. Silver, which is more thinly traded than gold and therefore tends to react more violently to wider market shifts, lost more than 10%.

    But some market participants, such as U.S. investment bank Morgan Stanley, now cite gold as their top commodity play for 2012, due to the uncertain macroeconomic environment. Many analysts predict the muddied global economic outlook will boost gold prices to all-time highs next year, with a break above $2,000 an ounce for the first time widely expected. Demand for safe assets will re-emerge on concerns over the health of the euro-zone and U.S. economies, they predict, while threats to major currencies like the dollar and the euro, from potential new quantitative-easing measures and the euro-zone debt crisis, will also push investors toward gold.

    The prospect of another year of low or negative real interest rates in developed countries, particularly the U.S., should be a draw for new money in gold, as has been the case this year. Low rates reduce the opportunity cost of holding gold, an asset that provides no yield.

    A number of factors should also support silver in 2012.

    “Investors [are expected to] raise their exposure to silver due to increased usage in new applications, higher offtake from emerging markets and continued concerns over the stability of the global macro economy,” said Bank of America Merrill Lynch metals analyst Michael Widmer.

    Even with gold’s recent difficulties, it has performed better than some other commodities this year. Gold’s 12% rise compares with a 9.4% rise in Brent crude-oil futures and a 26% decline in Comex copper

    Morgan Stanley analyst Hussein Allidina is now forecasting an average of $2,200 a troy ounce for gold next year, up from an estimated average of $1,612 this year and from Monday’s settle at $1,594.40 an ounce on Comex.

    Bank of America Merrill Lynch forecasts an average of $1,850 an ounce for 2012, after predicting $1,573 an ounce this year. Still, it said it expects prices to rally potentially as high as $2,500 as central banks maintain loose monetary policies. In silver, it forecasts an average price of $34.03 an ounce next year, down from its forecast of $35.46 in 2011 but up from Monday’s settle at $28.822 on Comex.

    To be sure, there are risks. Alec Letchfield, chief investment officer for wealth management at HSBC Global Asset Management UK, said the recent rout in the gold market illustrates that bullion isn’t necessarily a defense in times of market turmoil.

    Still, while further bouts of heavy selling can’t be ruled out—particularly in times of concern over cash liquidity—if macroeconomic uncertainty continues to cloud the outlook for investors, new highs for gold are unlikely to be far behind. And even though the road to record highs for silver may be a little more difficult, gold’s sister is also likely to regain some of its shine in 2012.

    Write to  Rhiannon Hoyle at rhiannon.hoyle@dowjones.com


    http://blogs.wsj.com/source/2011/12/15/golds-ups-and-downs/

    Gold’s Ups and Downs

    By  Francesca Freeman
    Bloomberg
    December 15, 2011, 2:08 PM GMT

    It’s handbags at dawn in the gold market this week.

    Much to the surprise and/or dismay of many, gold has taken a dramatic dive, breaking below $1,600 a troy ounce for the first time in almost three months as deteriorating faith in the future of the euro-zone sent the euro tumbling, dragging dollar-denominated assets such as gold down in its wake. At the same time, conscious cash generation has combined with waves of technically-driven selling to escalate losses in gold, pulling several key levels of support out from underneath it in the process.

    Although analysts and traders had consistently warned of increased volatility amid macro jitters and illiquid, end-of-year trading conditions, few had anticipated the depth of gold’s slide, which has seen the yellow metal shed over 10% of its value in just six trading sessions. For those that claim to have seen it coming, the cries of, “I told you so,” have begun in earnest.

    No one has been more outspoken in this regard—or triggered such talk-back from the market—as independent markets commentator and former gold bull Dennis Gartman, who first noted “worrisome” damage to gold prices in his daily Gartman Letter on December 6, following a drop in both dollar- and euro-denominated gold the previous session.

    Mr. Gartman’s firm had been holding a long position in euro-denominated gold for some time, and he soon swapped one quarter of his gold holdings for equities. Mr. Gartman continued reducing his exposure to the metal in the days following, eventually removing his gold position entirely early this week. Mr. Gartman had also been holding gold denominated in yen.

    While Mr. Gartman’s decision to reduce his gold exposure has drawn criticism of varying degrees by other market participants, it was his proclamation Tuesday that gold is entering a “real bear market” that seems to have put the market into a real spin.

    “We have the beginnings of a real bear market, and the death of a bull,” read Mr. Gartman’s daily note.

    Analysts and traders have been fairly uniform in their view that gold, despite its ups and downs this year, still has legs to its bull-run further down the line. Gold is, after all, a traditional hedge against wider market insecurity, and the wider market is, by anybody’s standards, insecure.

    While Mr. Gartman cites “threats of physical violence” among the outbursts against his shift toward gold, a more measured case for strong gold prices has been prevailing among banks and trading houses in recent days.

    The resilience of investor flows into gold exchange-traded funds and signs of reviving demand for gold in emerging markets–as highlighted by strong gold imports into Hong Kong in October and a pick-up in physical demand for gold in India in recent days–are both factors that should help spur gold prices higher next year, said HSBC analyst James Steel in a recent note.

    Mr. Steel reckons anyone who calls an end to the gold bull market is pretty much off their rockers:

    “It is not logical, in our view, to call an end to the bull market while prospects for emerging market demand remain positive and ETF holdings remain firm.” 0

    Swiss-bank UBS also continues to forecast an average 2012 gold price of $2,050/oz, based on expectations of continued sovereign stress, a European recession and further central bank buying next year.

    Still, most agree that the path—wherever it leads—will be bumpy.

    “With liquidity drying up, [commodity] volatility could even jump higher towards year-end while downside risks remain,” said Commerzbank.


    http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/12/14/speaking-of-people-whose-models-have-failed/

    Speaking of People Whose Models Have Failed

    Paul Krugman
    December 14, 2011, 2:17 pm

    The latest polls show Newt slipping in Iowa — but not to the benefit of Mitt Romney. Instead, it now seems possible that Ron Paul will win the caucuses.

    Now, Paul is unique among the GOP contenders, or for that matter among politicians in general, in making monetary policy his signature issue. So it’s worth noting that he is among those who have been wrong about everything in this slump.

    Here’s a sample from earlier this year: Ron Paul: Gold, Commodity Prices “Big Event” Signaling Economic Collapse.  Oh, and for fun: Understanding Why Ron Paul Knows More About Inflation Than Does Paul Krugman.

    Ahem:

    The second of those articles, by the way, predicts a surge in consumer prices in the second half of 2011. Not according to either the CPI or, for those who are convinced that the government is lying, billion price index, both of which show prices leveling off in the second half. But hey, there are still 17 days left!

    I’m sure that the Paulistas will find a way to claim that their man has been right about everything, even though his predictions have been all wrong. But he really has built his political career around the notion that he’s an expert in a subject about which he actually understands nothing.


    http://blogs.wsj.com/source/2011/12/12/gold-loses-its-shine/

    Gold Loses Its Shine

    By Francesca Freeman and Rhiannon Hoyle
    Bloomberg
    December 12, 2011, 10:56 AM GMT

    Gold has taken another dramatic tumble, sliding below the key $1,700 a troy ounce level amid a toxic mix of technical selling, risk aversion and a weaker euro. Indeed, commodities overall have taken a battering.

    At gold’s lowest point, the yellow metal was languishing at $1,676.56/oz, its lowest level in two-and-a-half weeks. It was down 4% on the start of the previous week and 2% lower on the day.

    While investors market-wide cast a skeptical eye over the fruits of last week’s European Union summit, gold received an extra shove to the downside by technical-selling around $1,700/oz, as a blanket of automated selling-orders were triggered around the key support level, according to traders.

    The yellow metal now sits precariously above another band of support at $1,680/oz to $1,660/oz, making it vulnerable to another wave of selling, should this level be broken.

    “Gold could be in for a grilling,” said a London-based trader. “The market is going to look as bearish down here as it was bullish on its way up through $1,650/oz.”

    Liquidity is also quickly thinning ahead of the year-end–which tends to make price movements all the more volatile, as there are fewer buyers left to pick up scoop up the metal when others decide to sell.

    “For now, it appears market participants are happy to wind down for the end-of-year holiday season,” UBS analyst Edel Tully said in a daily note.

    Couple the thin trading volumes with the muddy outlook for Europe and the environment in the market at the moment is “quite conducive for jerky price movements,” Ms. Tully added.

    “The market from here until the end of December is most probably going to be dominated by short-term range players. We doubt any of the key market participants would opt to take any important strategic positions here.”

    All risk markets have been tumbling Monday as the latest measures by policymakers to address the euro zone’s debt crisis are questioned. Economists say that while there were few surprises from last week’s closely-watched EU summit, there remain some key issues unresolved; like a credible lender of last resort, the lack of firepower in the European Financial Stability Facility, and measures to promote growth.

    Although gold is traditionally considered a hedge against economic insecurity, its behavior in recent weeks has been more closely aligned to traditional risk-related assets such as base metals and equities, as nervous investors seek solace in cash rather than bullion.

    While dips below $1,680 an ounce should draw some physical buyers–gold’s traditionally more price-sensitive investors–into the market, so far their response to the decline has been muted. Still, given a day is a long time in financial markets, particularly at the moment, that could soon change and help to spur the market back toward the $1,700 an ounce mark.

    At 1119 GMT, spot gold was 1.8% lower on the day at $1,680.90


    http://markets.on.nytimes.com/research/stocks/news/press_release.asp?docTag=201112091207BIZWIRE_USPRX____BW5665&feedID=600&press_symbol=37255

    The Rising Price of Gold Boosts GTSO’s Outlook for 2012

    December 9, 2011

    SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Dec. 9, 2011– The rising price of gold continued to boost Green Technology Solutions, Inc.’s (OTCBB: GTSO) outlook for the new year today as the results of a European Union summit sent the precious metal into a rally.

    Twenty-three European countries agreed to tighter fiscal union this morning, taking big steps to solve the continent’s debt crisis. The price of gold is climbing as the market breathes a sigh of relief. That’s good news for GTSO, which is confident that the price of gold to continue rising well into 2012. The higher the price of gold rises, the more profitable it becomes for emerging companies such as GTSO to explore and develop the yellow metal.

    2011 has been a tremendous year for gold. The metal gained 22 percent in the past 12 months and hit a record high of $1,920 per ounce in September. Many market analysts say that 2012 will be an even better year for gold as it continues to be a popular hedge against inflation, predicting a rise to $2,200 per ounce or more in the next 12 months.

    With the high price of gold making mining and development more profitable than ever, GTSO is working feverishly to finalize its partnership with Chery Minerals, LLC, and begin new development activities in Africa, South America, Alaska and parts of Asia.

    GTSO plans to service a fast-growing global appetite for rare and precious metals to compete in an exciting sector that includes Goldcorp Inc. (NYSE: GG), Newmont Mining Corp. (NYSE: NEM), SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD) and Barrick Gold Corp. (NYSE: ABX).

    To track gold’s meteoric rise and learn more about GTSO’s resource development initiative, please visit http://www.gtsogold.com/investors.

    About Green Technology Solutions, Inc.

    Green Technology Solutions, Inc. [www.GTSOgold.com] is a growth-oriented company exploring precious metals production around the world. In addition to gold, GTSO pursues the acquisition of rare earths and emerging clean technology innovations. To learn more, please visit our website at http://www.GTSOgold.com/investors.


    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZXCflUCxF00J:online.wsj.com/article/SB10001424052970203413304577084192122398370.html+Gold+Gains+Ahead+of+European+Meetings&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    Gold Gains Ahead of European Meetings

    By MATT DAY
    DECEMBER 7, 2011, 2:55 P.M. ET

    NEW YORK—Gold futures rose as investors bet that this week’s meetings of euro-zone leaders would result in debt crisis-fighting steps likely to increase demand for precious metals as alternative assets.

    The December-delivery contract rose $13, or 0.8%, to settle at $1,740.90 a troy ounce on the Comex division of the New York Mercantile Exchange.

    Futures have been bound in a narrow range this week above $1,700, as investors were reluctant to place large bets ahead of a series of high-profile euro-zone events. The European Central Bank is scheduled to announce Thursday the second interest-rate decision of President Mario Draghi’s tenure.

    “You have a little uncertainty with the new head of the ECB,” said Larry Young, president of Covenant Trading. “Is he going to take a second opportunity to cut rates?”

    Gold climbed in early November after the ECB cut its benchmark interest rate to boost the euro zone’s flagging economy. Lower interest rates make gold, which offers no guaranteed yield, more attractive compared with interest-bearing investments.

    Also Thursday, European Union leaders are set to hold an informal dinner ahead of the following day’s summit.

    Traders are “reluctant to sell gold aggressively” before the meeting, Standard Bank analyst Walter de Wet said in a note. Some investors are hoping that the meeting will result in further steps to boost liquidity in the cash-strapped currency union, which could increase demand for gold as a currency alternative.

    Gold has been shackled by dour investor sentiment toward the euro zone, as a credit crunch there could spur a rush to cash that would slam gold. The precious metal as a result has generally traded in line with commodities and other growth-sensitive assets in recent weeks, spurning its occasional perceived role as a safe haven from economic turmoil.

    Palladium climbed to its highest price since mid-September, as investors who had bet on price declines reversed those bets amid expectations of rising global auto sales. Demand for the metal in auto exhaust filters accounted for more than 60% of global consumption last year.

    March-delivery futures rose 2.2% to $685.45 a troy ounce, an 11-week high.

    Write to  Matt Day at matt.day@dowjones.com


    http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204770404577080192083628240.html

    Gold Retreats as EU Debt Worries Weigh

    By TATYANA SHUMSKY
    DECEMBER 5, 2011, 3:07 P.M. ET

    NEW YORK—Gold retreated as Germany and France’s plan for euro-zone budget reforms wasn’t enough to soothe investor worries about Europe’s widespread sovereign-debt problems.

    The contract for December delivery lost $16.30, or 0.9%, to settle at $1,730.70 a troy ounce on the Comex division of the New York Mercantile Exchange.

    Gold prices pared earlier losses but remained subdued throughout Monday trade after German Chancellor Angela Merkel and French President Nicolas Sarkozy called for treaty changes to apply stiff sanctions to fiscally wayward euro-zone members.

    “Gold is looking for the next piece of news out of Europe,” said Dave Meger, director of metals trading with Vision Financial.

    The market is watching a week-long series of Europe-focused meetings finishing with Friday’s European Union summit in Brussels.

    European leaders “will once again sit and talk and try to figure out how to steer away from the mess the region finds itself in at the present time,” Jon Nadler, senior metals analyst with Kitco Metals Inc. North America, said in a note to clients.

    Friday’s weekly Commodity Futures Trading Commission report showed a decline in bets on higher prices among managed money funds, adding pressure to gold prices.

    “Speculative financial investors are still showing reticence and for the second week running moderately cut their net long positions in the week to 29 November,” said analysts at Commerzbank.

    Silver futures followed gold lower, with December-delivery silver falling 31.5 cents, or 1%, to settle at $32.306 a troy ounce.

    Write to  Tatyana Shumsky at tatyana.shumsky@dowjones.com


    http://www.nytimes.com/2011/11/23/business/global/in-nervous-market-gold-gains-respectability.html?pagewanted=all

    I.H.T. Special Report: Net Worth

    In Nervous Market, Gold Gains Respectability

    By Geraldine Fabrikant
    November 22, 2011

    Byron Wien, the investment strategist, has been forecasting the future for decades. But this is the first year that he has officially recommended gold in his model portfolio.

    And at the beginning of this month, Mr. Wien, vice chairman of Blackstone Advisory Partners, said he was maintaining his 5 percent allocation to gold for next year.

    The metal has become the insurance policy of choice for many sophisticated investors. Even among those who were never gold bugs, there is now a belief that it has its place in a portfolio.

    Mr. Wien’s view comes despite the fact that gold, which was up 29.5 percent in 2010, was up an additional 20.7 percent at the end of October of this year, according to Mr. Wien’s most recent report — nearly double the increase for real estate, the second-highest increase among Mr. Wien’s recommended asset classes.

    His decision to continue recommending gold comes even while some investors feel that after such a steep run, prices may fall. The returns reflect the hard reality that as governments print money, thereby debasing the value of their currencies, gold still looks like a sensible option.

    “The money supply will be expanded in the major currencies in the developed world, and investors will seek the protection of hard assets: something real, and gold is perceived as real,” Mr. Wien said by telephone.

    Is he expecting gold to continue its astonishing ascent? There are reasons to doubt that it will. For example, the dollar has rallied as fears of problems in the euro zone have grown. Often that increase forecasts a drop in gold value, since deterioration in currency values suggests higher gold prices.

    That does not change Mr. Wien’s view. “You don’t buy insurance because you think you will have a fire or a flood,” he said. “You buy it and you hope you don’t collect on it.”

    Even the Federal Reserve chairman, Ben S. Bernanke, has been watching the price of gold as an index of investor confidence in the future. “I think the reason people hold gold is as a protection against what we call ‘tail risk’ — really, really bad outcomes,” Mr. Bernanke said at a hearing in July before the U.S. Congress. “To the extent that the last few years have made people more worried abut the potential of a major crisis, then they have gold as a protection.”

    Sounds logical, right? And yet gold is a controversial investment.

    “Gold is even more speculative than real estate,” said Fran Kinniry, a principal in Vanguard’s Investment Strategy Group. “At least with housing, you have the income from rents. With gold there is no income at all. Gold does not pay dividends or interest, so the only thing you get is the price differential. It has benefited from many months of flight-to-safety flows that can crash at any moment.

    “The fundamental underpinnings are so shaky that I have no confidence whatsoever that any so-called relationship between the price of gold and anything else is a stable relationship,” Mr. Kinniry said.

    Even so, as the Italian and Greek governments fail to resolve their problems, gold looks particularly attractive because, with the dollar, it is considered a safe harbor in times of such uncertainty.

    “Gold is a money that governments don’t print,” said Charles Stevenson, a private investor who first bought gold during the inflation of the 1970s and continues to own gold today, although he has traded in and out along the way.

    “It’s a way to hold value when there is nothing to invest in because it stores value the way money is supposed to, ” he said. “If you hold your assets in money, inflation now exceeds interest rates, and the government is draining purchasing power.”

    The situation is sufficiently volatile that Gary Brinson, a veteran strategist and scholar who runs the Brinson Foundation, agrees that gold, even at its currently high price, may have a small place as insurance.

    “You can get into windows of time where gold will act as a counterweight in an otherwise asset-based portfolio,” he said. “The problem is that if you pay too much for it, its ability to offset the inflationary effect is diminished.”

    As recently as a month ago, gold fell drastically, surprising and worrying investors. “There are caveats,” Mr. Stevenson said. “In a bad world, gold won’t necessarily maintain its value. If real estate drops in half and gold drops a quarter, for example, you can sell gold and buy twice as much real estate.”

    What makes the situation particularly complicated today is that the easiest vehicle for average investors who want to hold gold are gold exchange-traded funds. They are volatile because you can buy them on margin, and that attracts speculative buyers.

    There are wild cards, too. People who need money sell the assets that can be sold. “If you invested in John Corzine’s MF Global and you needed to sell those assets, you couldn’t do it,” Mr. Stevenson said. “There is always a bidder for gold, just like there are always bidders for top-quality real estate, but there might not be bidders for B-quality real estate.”

    Certainly there were historical periods when gold was a bad bet. It was a disappointing holding between 1980 and 2000, when other assets were growing in value. As interest rates declined, any company in which one invested could refinance, making it a benign environment to use cash for other investments.

    But James Grant, who has a newsletter, remains bullish despite the hiccups because he believes that the “central banks — north, south east and west — have gotten out of the central banking business and into the central planning business, meaning that they are devoted to raising up: if they can; economic growth and employment through the dubious means of suppressing interest rates and printing money. The nice thing about gold is that you can’t print it.”

    Having said that, Mr. Grant acknowledges that when gold fell 50 percent in 2008, ‘it certainly tested confidence,” he said. But he simply does not believe that, for now, bankers can see into the future and improve things.

    A version of this special report appeared in print on November 25, 2011, on page B3 of the New York edition with the headline: In a Nervous Market, Gold Finds New Fans.


    http://blogs.wsj.com/marketbeat/2011/10/27/gold-should-get-back-to-behaving-like-a-safe-haven-any-day-now-analysts/

    Gold Should Get Back to Behaving Like a Safe Haven Any Day Now: Analysts

    By Mark Gongloff
    October 27, 2011, 2:43 PM
    Commerzbank

    Gold in 2008 and 2011.

    We’ve been wondering for a while now whether gold was really a safe haven any more, with Old Yeller behaving like a stock or a CDO-squared lately, rather than the anachronistic doomsday hedge Yahweh decreed it to be.

    Commerzbank metals analysts wrote a note today considering the matter and say they’ve figured out what’s been going on with gold. And they say it’s just as much of a safe haven as ever.

    Gold plunged during the recent selloff mainly because gold bulls had to liquidate their positions to cover margin calls, Commerzbank writes. They did something similar during the crisis in 2008, when gold prices also briefly stopped behaving like a safe haven:

    A look back at the crisis year 2008 helps to explain this unusual behaviour. In October and November of that year, prices behaved in a similar way: the gold price dropped by an average of 15% per week in four subsequent weeks, and US stock markets declined by an average of 17% per week during the same period.

    Just like then, forced sales on the futures market were probably behind the gold price decline. Futures investors are only interested in short-term price movements. These (mainly institutional) investors usually invest money in equities, commodities and other risky assets, too. In order to offset losses from these asset classes they may be forced to sell gold futures in times of crisis.

    Moreover, margin requirements for gold futures at COMEX were drastically raised by the exchange operator CME this summer. While the initial margin for each futures contract amounted to US$ 6,075 at the beginning of August, this amount was raised in three steps to US$ 11,475 by the end of September. The costs for buying and holding gold futures have therefore almost doubled within weeks, and this development is likely to have caused some investors to liquidate their positions.

    They say they don’t think gold’s pain will last much longer, if it’s not over already:

    For how long will the unusual gold price behaviour continue? Three years ago it took the gold price about one month to find its bottom; it started to rise again in mid-November. At the end of the year it had almost returned to the level seen at the beginning of October. At the beginning of 2009 gold did full justice to its role as a safe haven in times of crisis – and this was reflected by huge inflows into gold ETFs.

    They think gold is going to get back to $1800 an ounce by the end of this year and $1900 by the end of 2012.

    It rose today — along with risky assets — to nearly $1750 an ounce.


    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kOTJrLoXtrwJ:online.wsj.com/article/SB10001424052970204138204576598463850410924.html+Gold,+Silver+Topple+as+EU+Fears+Drain+Optimism&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    Gold, Silver Topple as EU Fears Drain Optimism

    By TATYANA SHUMSKY
    SEPTEMBER 28, 2011, 3:01 P.M. ET

    NEW YORK—Gold and silver futures turned sharply lower in the final hour of trading as fears about the euro zone’s financial future overwhelmed hopes of progress in resolving the region’s debt crisis.

    Gold prices slid toward $1,600 a troy ounce, with the September-delivery contract settling $34.30, or 2.1%, lower at $1,616.30 a troy ounce on the Comex division of the New York Mercantile Exchange.

    Silver broke below $30 in after-market trading, though the September contract settled at $30.085 a troy ounce, down $1.412 or 4.5%.

    For much of the day, precious-metals prices were caught in a tug of war between hopes that Europe would make progress with its debt problems and fears the region’s crisis would spin out of control.

    But as the day wore on, investors grew pessimistic and started selling hard assets in favor of cash, as many worry that a euro-zone default would trigger a liquidity crunch.

    “Even though we were higher yesterday, it’s what we call a ‘dead cat bounce’…the disposition of the market since Friday is to go down,” said Ralph Preston, a market analyst with Heritage West Financial.

    Mr. Preston said gold prices may drop as low as $1,575 in electronic trading.

    Attention now rests with Greece, which is due to resume talks with officials from the European Central Bank, the International Monetary Fund and European Commission officials Thursday. The troika of inspectors will review Athens’ progress on austerity measures and economic reforms. Earlier this month, discussions were cut short when a dispute erupted over whether Greece was doing enough to meet its budget targets.

    Traders are also watching Germany, which is set to vote on proposals to expand Europe’s bailout fund. The measures, which would nearly double the fund’s size, must be approved by all 17 members of the currency union though Germany, as the region’s largest economy, would have to put up the most in additional funding.

    “A lot of traders are just concerned that nobody is going to come up with a good solution [for Europe's debt problems],” said Rob Kurzatkowski, senior commodity analyst with optionsXpress. “The recent selloff was excessive, but at the same time we’re not seeing a mad rush of people coming in to buy either.”

    Silver prices, which declined about 25% this month, are proving particularly sensitive to the negative sentiment. An economic slowdown in Europe would curb demand for silver, which is used in everything from chemical production and glass to high-end electronics.

    But retail investors are flocking to pick up the grey metal at cheaper prices despite these fears. Physical silver held by exchange-traded funds has increased by 195 metric tons (215 short tons) over the past two days, which more than offset the 95 metric tons redeemed in the previous four sessions, said Barclays Capital analyst Suki Cooper.

    “Given the silver market remains in a fundamental surplus, the upside continues to rest with investor interest,” Ms. Cooper said in a note to clients.

    Nymex platinum for October delivery settled $39.80, or 2.5%, lower at $1,534.20 a troy ounce.

    “Currently, platinum is lagging the recovery of the other precious metals, perhaps weighed down by concerns over a fall-off in industrial demand should a recession materialize in the U.S. and/or the euro zone,” Marc Ground, a precious-metals analyst with Standard Bank, wrote in a note to clients.

    Platinum is used in everything from car exhaust filters and crude-oil refineries to glass for flat-panel TV screens, and industrial demand for the metal tends to wane when economic activity slows down.

    Write to  Tatyana Shumsky at tatyana.shumsky@dowjones.com


    http://www.nytimes.com/2011/09/23/business/economy/after-huge-gains-in-gold-hedge-funds-sell.html?_r=2

    A Gold Rush Wanes as Hedge Funds Sell

    By Julie Creswell
    September 22, 2011

    Is the smart money fleeing gold?

    For the better part of the last two years, some of the world’s biggest hedge funds have been piling into gold, betting the precious metal would provide an effective hedge against inflation or be a safer place to park cash as equity markets around the world stumbled.

    But to the surprise of many investors, when equity markets across the globe tumbled once again on Thursday, gold moved sharply lower as well.

    Gold futures for September delivery fell $66.30, or 3.7 percent, to $1,739.20 an ounce in New York. It was quite a turnabout for the metal, which has been soaring in recent months amid the turbulent stock markets.

    Hedge funds, which have been ratcheting down their positions in gold futures since early August, were quickly named as the culprits in the latest sell-off.

    Some traders said that hedge funds were beginning to unwind, or close out, what has been a very popular and profitable trade for the last 18 months as they bet the dollar would fall and that gold would rise. In the last month alone, the euro has fallen nearly 4 percent against the dollar amid worries about the European debt crisis.

    The sell-off in gold was part of a broader move in the markets that had investors shifting away from perceived riskier assets, like commodities, and into the dollar in reaction to the Federal Reserve’s announcement on Wednesday of its new stimulus program.

    In addition, the Fed said that there were “significant downside risks” to the United States economy, which sent several commodities, including crude oil and copper, tumbling on Thursday on fears of a global slowdown in demand.

    Other market participants said hedge funds were selling their positions in gold to raise cash to meet increased capital demands for their borrowings from Wall Street banks as the assets they have put up as collateral, like other commodities or stocks, have declined sharply in value.

    “On the one hand you have a lot of strength in the U.S. dollar, historically gold and the dollar do trade inversely,” said Ryan Detrick, senior technical strategist at Schaeffer’s Investment Research. “The hedge funds are long gold and they need to raise cash and it looks like they are definitely selling some gold.”

    Others say some hedge funds may be selling to meet redemption requests from investors who have been spooked by the recent market volatility and fear a repeat of the problems of late 2008.

    “A lot of investors are waking up to the realization that something is off. We’ve seen Goldman Sachs close its flagship fund, legendary hedge funds are down sharply, and I suspect we’re going to see significant withdrawals from some hedge funds this year,” said Michael A. Gayed, the chief investment strategist of the investment advisory firm Pension Partners.

    “The tendency for individual hedge funds or anybody is to sell winners before they sell losers. What’s been one of the few winners this year? It’s been gold,” Mr. Gayed added.

    Still, some are not yet ready to call the end of the gold rush. Even with the pullback, gold remains one of the most profitable investments this year with a gain of 22 percent.

    Some strategists have even predicted that gold will reach a record of above $2,300, which it hit during the early 1980s when adjusted for inflation and translated into current dollars. Likewise, the world’s largest exchange-traded gold fund, the SPDR Gold Shares, fell 2.6 percent on Thursday, but remains up 22 percent for the year.

    Gold, whether through futures contracts or via exchange-traded funds, has been a popular investment among some of the world’s largest hedge funds. One of the best known “gold bugs” is John A. Paulson, whose firm, Paulson & Company, is the biggest shareholder in the SPDR Gold Shares ETF. But many other hedge funds have embraced the metal as well.

    After peaking in early August, hedge funds have been reducing their exposure in the gold futures market, according to Mary Ann Bartels, the head of United States technical analysis for Bank of America Merrill Lynch.

    “A lot of speculators were very long in July,” Ms. Bartels said. “But they’ve been taking it down ever since.”

    A version of this article appeared in print on September 23, 2011, on page B1 of the New York edition with the headline: A Gold Rush Wanes As Hedge Funds Sell.


    http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/09/10/golden-spikes/

    The Conscience of A Liberal: Golden Spikes

    By Paul Krugman
    September 10, 2011, 12:04 pm

    As some readers may have guessed, I’m having some fun thinking about gold price economics — nothing like a good intellectual puzzle to keep you occupied while the world collapses. Anyway, some people have asked about previous gold price fluctuations, and in particular whether my low-interest-rate story can fit with the last time gold soared.

    So, here’s the history since the gold peg ended (deflating by the CPI):

    Now, the end of the 70s was a time of high interest rates, whereas the current environment is one of low rates. But that’s a comparison of nominal rates; what about real rates, which are what the model says should matter?

    Bear in mind that what we want are expected real rates looking forward, not ex-post rates based on past inflation and bond yields. And unfortunately, there weren’t any inflation-protected securities three decades ago, so we can’t get a direct read on market real interest rates. But there are other indicators of inflation expectations. Here’s one easy comparison (yes, it’s one-year inflation expectations versus 10-year bond yields; so sue me):

    So the late 70s were a time of high rates but very high inflation expectations, so that real rates were arguably zero or negative, just as they are today.

    And this also suggests that many people misread that 70s experience; because high gold prices then were associated with high inflation, gold has come to be taken as an inflation indicator, whereas it’s actually a low real rates indicator. Last time those low real rates had a lot to do with inflation, but this time they’re taking place in a deflationary or at least disinflationary environment.

    One other observation: obviously, people who bought gold at the peak of the last spike got badly burned. As I pointed out from the beginning, the fact that there’s a fundamentals-based story that could explain high prices doesn’t mean that there can’t be a bubble too.

    Update: I should reiterate that Barsky and Summers basically did this analysis 25 years ago, in a paper that weirdly never crossed my desk, with differences in modeling strategy that make no difference to the fundamental insight. And while most of their paper was concerned with the gold-standard era correlation between interest rates and the price level, they had the right analysis of the late-70s spike too. DeLong gets it in a nutshell:

    On this interpretation gold is and always has been a super Treasury bond: a very long duration asset that is or at least is perceived to be “safe” in the sense that its price does not trade at a discount (due to risk and default premia) from a Treasury bond of the same duration but instead trades at a premium.

    And this means that it is deeply, deeply wrong to think of rising gold prices when bond yields are low as some kind of symptom of monetary excess.


    http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/09/06/treasuries-tips-and-gold-wonkish/

    The Conscience of A Liberal: Treasuries, TIPS, and Gold (Wonkish)

    By Paul Krugman
    September 6, 2011, 9:18 pm

    Yes, it’s 4:30 AM where I am. I found myself wide awake, thinking about gold prices. You got a problem with that?

    In assessing economic prospects since the financial crisis of 2008, there have been two kinds of people: people who divide people into two kinds and people who don’t  inflationistas and deflationistas. The inflationistas look at budget deficits and monetary base, and see severe inflation and soaring interest rates as the obvious outcome; the deflationistas say, hey, we’re in a liquidity trap, so monetary base is sterile and budget deficits are just soaking up some but not all of the world’s excess saving.

    I am, of course, a big deflationista, and as I see it record low interest rates strongly vindicate my position. As I like to point out, if you’d believed the inflationistas at the Wall Street Journal and elsewhere, you would have lost a lot of money.

    But what about gold? As some readers and correspondents love to point out, you would have made a lot of money if you’d bought gold early in this mess. So doesn’t that vindicate the inflationistas, to some extent?

    My usual response has been that I have no idea what drives the price of gold, to say that it’s a market driven by hoarding in Asia, Glenn Beck followers, whatever. But maybe I’ve been too flip here. Why not think about what actually should be driving gold prices? And I mean think about it, rather than going for slogans about inflation, debased currencies, and all that.

    Well, I’ve been thinking about it — and the answer surprised me: soaring gold prices may be quite consistent with a deflationista story about the economy.

    OK, how do we think about gold prices? Well, my starting point is the old but very fine analysis by Henderson and Salant (pdf), which was actually the inspiration for my first good paper, on currency crises. H-S suggested that we start by modeling gold as an exhaustible resource subject to Hotelling pricing.

    Here’s how it works. Imagine that there’s a fixed stock of gold available right now, and that over time this stock gradually disappears into real-world uses like dentistry. (Yes, gold gets mined, and there’s a more or less perpetual demand for gold that just sits there; never mind for now). The rate at which gold disappears into teeth — the flow demand for gold, in tons per year — depends on its real price:

    Crucially, at least for tractability, there is a “choke price” — a price at which flow demand goes to zero. As we’ll see next, this price helps tie down the price path.

    So what determines the price of gold at any given point in time? Hotelling models say that people are willing to hold onto an exhaustible resources because they are rewarded with a rising price. Abstracting from storage costs, this says that the real price must rise at a rate equal to the real rate of interest, so you get a price path that looks like this:

    Obviously there are many such paths. Which one is correct? Given rational expectations (I know, I know) the answer is, the path under which cumulative flow demand on that path, up to the point at which you hit the choke price, is just equal to the initial stock of gold.

    Now ask the question, what has changed recently that should affect this equilibrium path? And the answer is obvious: there has been a dramatic plunge in real interest rates, as investors have come to perceive that the Lesser Depression will depress returns on investment for a long time to come:

    What effect should a lower real interest rate have on the Hotelling path? The answer is that it should get flatter: investors need less price appreciation to have an incentive to hold gold.

    But if the price path is going to be flatter while still leading to consumption of the existing stock — and no more — by the time it hits the choke price, it’s going to have to start from a higher initial level. So the change in the path should look like this:

    And this says that the price of gold should jump in the short run.

    The logic, if you think about it, is pretty intuitive: with lower interest rates, it makes more sense to hoard gold now and push its actual use further into the future, which means higher prices in the short run and the near future.

    But suppose this is the right story, or at least a good part of the story, of gold prices. If so, just about everything you read about what gold prices mean is wrong.

    For this is essentially a “real” story about gold, in which the price has risen because expected returns on other investments have fallen; it is not, repeat not, a story about inflation expectations. Not only are surging gold prices not a sign of severe inflation just around the corner, they’re actually the result of a persistently depressed economy stuck in a liquidity trap — an economy that basically faces the threat of Japanese-style deflation, not Weimar-style inflation. So people who bought gold because they believed that inflation was around the corner were right for the wrong reasons.

    And if you view the gold story as being basically about real interest rates, something else follows — namely, that having a gold standard right now would be deeply deflationary. The real price of gold “wants” to rise; if you try to peg the nominal price level to gold, that can only happen through severe deflation.

    OK, none of this necessarily rejects other hypotheses about gold; in particular, there could be a bubble over and above the Hotelling aspect. But the crucial message is, I think, right: If you believe that gold prices are signaling an inflationary threat, I have to tell you, I do not think that price means what you think it means.

    Update: Larry Summers directs me to a 1988 paper he wrote with Robert Barsky (pdf) with a similar theme, http://www.gata.org/files/gibson.pdf, although applied to the gold standard era rather than recent events.


    http://www.nytimes.com/2011/08/20/your-money/the-hidden-dangers-in-safe-havens.html?pagewanted=all

    Wealth Matters

    The Hidden Dangers In Safe Havens

    By Paul Sullivan
    August 19, 2011

    Alan Zale for The New York Times: “Gold doesn’t have any intrinsic value,” said Larry M. Elkin, president of the Palisades Hudson Financial Group.

    Paul Sullivan writes about strategies that the wealthy use to manage their money and their overall well-being.

    AS Europe’s debt troubles intensified earlier this month and United States debt was downgraded, many people rushed into gold and Treasury securities as a safe haven. It was the latest sign that in uncertain times, investors act in ways that can hurt them in the long run.

    “They fled the perceived risk of falling stock prices right into the assured risk of overvalued assets,” said G. Scott Clemons, chief investment strategist for the wealth management division at Brown Brothers Harriman.

    What drove those decisions was not logic but fear — fear of a repeat of September 2008. And that fear may only have intensified when markets dropped again late this week, sending yields on 10-year Treasury notes to record lows and the price of gold above $1,800 an ounce.

    Even if the fear is understandable, however, acting on it may not be the best long-term strategy.

    “If you were right about the timing decision to get out, you’re going to have to be right again about when to get back in,” said Joseph W. Spada, managing director at Summit Financial Resources in Parsippany, N.J. “Even professionals have trouble doing it. If that’s not going to be your strategy, then don’t do it once.”

    But now that people have done it once, what are the risks of holding on to large positions in gold and Treasuries?

    TREASURIES While the economy may seem bad to many people, it would not take much improvement for investors to lose money quickly on their investment in Treasury bonds.

    A week and a half ago, the 10-year Treasury note was yielding only 2.10 percent, after Standard & Poor’s downgraded the United States’ credit rating. Since the yield of a bond moves in the opposite direction of its price, this meant demand for 10-year Treasuries was high.

    If over the next six months, the yield were to move up another half of a percentage point to 2.60 percent, however, investors owning those bonds would have a negative 6.25 percent return, said Barbara Reinhard, chief investment strategist at Credit Suisse Private Banking in New York. If the yield curve were to move up a full percentage point during that time, the loss would be 14 percent.

    She said such a quick increase could easily happen, as it did from October 2010 to January 2011 when the Federal Reserve began its second round of large-scale purchases of government debt, the program known as quantitative easing.

    Now, plenty of people buy bonds with the intention of holding them until maturity. In doing that, it would seem that they would earn a return of 2.10 percent. But they would actually lose 1.5 percent, when the most recent inflation rate of 3.6 percent is factored in.

    “That’s assuming inflation doesn’t rise,” Ms. Reinhard said. “Right now, you’re betting inflation will fall below 2.10 percent. You’re betting against history because inflation has been around 3 to 4 percent historically.”

    This is not the brightest picture for people who added to their allocation of Treasury bonds. But many felt it was the only safe place.

    J. D. Montgomery, a managing director at Canterbury Consulting, an investment consulting firm in Newport Beach, Calif., said he had a client who wrestled with where to put $5 million that he needed to keep safe. The client chose a three-month Treasury note, even though the interest was only $1,000.

    There was at least some logic behind this. Most people who bought Treasuries were abandoning their investment strategy, and wealth advisers say that is more troubling than paltry returns.

    “The risk of changing your strategy when it’s being tested as opposed to changing it when it’s not being tested is you risk derailing your long-term investment plan,” said Gregg Fisher, president and chief investment officer of Gerstein Fisher, a wealth management firm in New York.

    So what should nervous investors have done? Selling Treasury bonds when everyone else was buying them would have been a start. But that might have taken too much discipline. Moving to cash was the top option because at least investors would have money ready when they felt comfortable returning to the markets.

    GOLD Investors in gold are a different breed. They often have a passion for the metal that goes beyond returns. And they are not going to be swayed by arguments that gold, hovering around $1,800 an ounce, is overvalued.

    “When you buy gold you’re saying nothing is going to work and everything is going to stay ridiculous,” said Mackin Pulsifer, vice chairman and chief investment officer of Fiduciary Trust International in New York. “There is a fair cohort who believes this in a theological sense, but I believe it’s unreasonable given the history of the United States.”

    As for the nonbelievers who piled into gold, they need to think practically now. Only about 11 percent of gold has an industrial use. While gold can get lost or buried, it does not get used up like oil or natural gas. And its actual cost is between a third and half of where it is trading. Dan Denbow, co-manager of the USAA Precious Metals and Minerals Fund in San Antonio, said it cost about $600 to produce an ounce of gold, but that rises to about $1,000 when all the costs of mining are factored in.

    Yet a bigger risk may come from exchange-traded funds for gold. While they let small investors buy gold easily — the price of one share of the GLD exchange trade fund is roughly one-tenth the price of an ounce of gold — that same ease of buying means investors can just as quickly sell their shares in a panic.

    No one I spoke to would venture a guess as to how high gold would rise before it hit its peak. But most stressed that people forgot that gold’s value was driven by sentiment.

    “Gold doesn’t have any intrinsic value,” said Larry M. Elkin, president of the Palisades Hudson Financial Group in Scarsdale, N.Y. “It’s this era’s wampum. At one point you could buy Manhattan for beads.”

    (Mr. Elkin said what bothered him the most about investing in gold was how irrational it was, unlike buying a blue-chip stock whose value rises and falls based on what the company produces.)

    That said, having gold in a portfolio is still a good buffer against swings in other markets. Mr. Fisher calculated that over a 43-year period ending in June 2011, the average annual increase for gold, accounting for inflation, was 3.82 percent compared with 4.92 percent for the Standard & Poor’s 500-stock index. Gold, however, was 28 percent more volatile.

    “The smoother the ride, the more likely the investor is going to stay in his strategy,” Mr. Fisher said. “That produces a better result.”

    He said that from the perspectives of both return and volatility, a better strategy would have been to put 10 percent in gold and split the rest 60-40 between stocks and five-year Treasury bonds. Rebalancing the portfolio to maintain those ratios would have meant an average annual return of 4.66 percent, with more than half of the volatility of gold alone.

    For those who fled to gold and Treasuries, the hardest part will be deciding when to get back into other securities. The best way in uncertain markets may be to go slowly in small chunks — a practice known as dollar-cost averaging.

    “There are real and psychological benefits to it, because getting someone to take that first step is the hardest,” said Christopher Wolfe, chief investment officer for the private bank and investment group at Bank of America. “With a five-year time horizon, it makes a big difference. You might get one of those wicked big down days you could benefit from. But if you have a 30-year time horizon it doesn’t matter.”

    Of course, if people had thought on such a long time horizon they might not have rushed to buy gold and Treasuries in the first place.

    A version of this article appeared in print on August 20, 2011, on page B5 of the New York edition with the headline: The Hidden Dangers In Safe Havens.


    http://www.nytimes.com/2011/08/20/world/americas/20briefs-Guyana.html

    Guyana: Crime Wave Near Gold Mines

    By The Associated Press
    August 19, 2011

    The police in Guyana say record prices for gold have led to killings, robberies and other crimes across the country. The police commissioner, Henry Greene, said Friday that the 26 killings this year in gold mines near the borders with Venezuela and Brazil are linked to surging gold prices. The most recent slayings occurred on Thursday. Police said a miner was shot to death and his son was beaten and buried alive with the help of an excavator. The price of gold hit a new high of nearly $1,830 an ounce on Thursday.

    A version of this brief appeared in print on August 20, 2011, on page A7 of the New York edition with the headline: Guyana: Crime Wave Near Gold Mines.


    http://blogs.wsj.com/source/2011/08/19/gold-shines-on-and-on-and-on/

    Gold Shines On and On and On…

    By  Andrea Hotter
    Reuters
    August 19, 2011, 1:02 PM GMT

    It’s difficult keeping up with the accelerating strength of gold.

    The precious metal’s stellar gains make it the best performing commodity market of 2011, rising nearly 44% since the start of the year and a whopping 17% this month alone. At this rate, calls for spot prices of $2,000 a troy ounce by year-end appear at best conservative, and at worst, plain silly.

    The market peaked this morning above $1,878/oz, ratcheting up new highs as the financial markets remain mired in fear, of which gold is the currency. The precious metal is passing milestones at an alarming pace, having whizzed past $1,500/oz, $1,600/oz and $1,700/oz before taking out $1,800 with apparent ease. Astounding for a market that seemed stuck around $1,200 a year-ago and only moved above $1,000/oz for the first time two years ago. The $1,900/oz mark isn’t far away.

    Yet while the macro-economic outlook stays gloomy, gold’s bull-run looks set to continue unabated. Investors globally are growing progressively more convinced that the monetary and fiscal authorities can get nothing right and everything wrong in their attempts to fix the fiscal problems in the euro-zone and U.S. economies.

    That spells a rush by skittish investors into safer assets like gold, probably at an intensifying pace.

    But, beware. The term “parabolic” is being used to describe gold’s gains with increasing frequency–and if history has taught us any lessons, one of them is that a parabolic rise typically culminates in a crash. The question is, when?


    http://blogs.wsj.com/source/2011/08/18/gold-at-record-prices-yet-demand-has-slumped/

    Gold at Record Prices, Yet Demand Has Slumped

    By  Rhiannon Hoyle
    Bloomberg
    August 18, 2011, 1:03 PM GMT

    Global demand for gold, that darling of the investor world, slumped 17% last quarter.

    Yes, despite all the hype around the glittery, golden metal, the total tonnage purchased around the world slid to 919.8 metric tons, from 1,107.0 tons for the same period a year earlier.

    And—maybe surprisingly—it’s not all down to the sky high prices.

    There was one key factor that drove down the tonnage of gold bought when compared with the same months of last year – ETPs, or exchange-traded products.

    Demand for ETPs was down a massive 82% when compared with second quarter 2010 levels. Part of this was down to heavy liquidation across these sorts of financial products earlier in the year as investors cashed in on the metal’s record-breaking run—with gold having rallied more than 10% on the start of the year to several all-time bests by the start of May.

    But largely it was an inability for these funds to match the kind of levels of investment recorded in the second quarter of 2010, when the second highest quarterly inflows on record were posted.

    ETP demand was a huge 291.6 tons in that quarter of last year as fears over the growing euro zone debt crisis sparked a flurry of fresh investment in the yellow metal, pushing it to what were fresh record highs at the time.

    Last quarter demand was just 51.7 tons. While much, much lower, this was still very sizeable, though, when compared with the 22.3 tons of purchases in 4Q 2010 and the 62.1 tons of sales in 1Q of this year.

    “Ultimately the fall [in total global demand] was a function of ETP tonnages, which were quite volatile last quarter,” said WGC managing director of investment Marcus Grubb.

    Outside of ETPs, other sectors of demand are looking very healthy indeed says the World Gold Council—despite the near-record high prices.

    “Overall, the quarter wasn’t a bad one,” Mr. Grubb said.

    Second-quarter jewelry demand was up 6%, technology demand rose 2%, and bar and coin demand increased by 9%.

    Central bank gold buying quadrupled as officials in emerging markets scrambled to diversify their reserve holdings.

    All quite reasonable figures given the metal’s price broke $1,500 an ounce in the quarter, just a year after trading closer to $1,100 an ounce.

    As long as those sectors hold up, there could be some quite strong figures posted in the second half of the year, with “the trajectory of ETF demand” so far this quarter looking very promising, Mr. Grubb says.

    In the world’s largest gold-backed fund, SPDR Gold Trust, holdings are now at 1,272 tons, up from just 1,208 tons at the end of June.

    “So far in 3Q we have seen the second great European credit crisis, and the U.S. credit downgrade, so we will expect to see some strong demand when the next figures come out,” he says.


    http://www.nytimes.com/2011/08/16/business/global/gold-rush-beckons-in-australian-outback.html?pagewanted=all

    Gold Fever Gripping the Australian Outback

    By Matt Siegel
    August 15, 2011

    SYDNEY, Australia — Four years ago, Marco Nero was on top of the world. He was earning more than $1 million working as a film effects designer for some of the world’s most prestigious digital animation houses.

    His mind, however, was elsewhere.

    Mr. Nero, 40, was increasingly spending his office hours poring over Web sites for anything he could find about an unlikely subject: gold. Like Humphrey Bogart’s character in the classic 1948 film “The Treasure of the Sierra Madre,” he realizes now, he was developing a full-blown case of gold fever, a condition whose genesis he traces to a trip to a prospecting supply shop in the Sydney area.

    “I happened to talk to the gentleman that was behind the counter, and he showed me a 2-ounce gold nugget he had and it was a beautiful piece. I held that in my hand,” he said. “I was probably hooked at that point.”

    Shortly thereafter, despite protests from friends and family, he quit his job to hunt for gold.

    Last week, as concerns about the health of the global economy widened, gold hit a nominal high of $1,813 an ounce after a steady three-year climb. (Adjusting for inflation, gold prices would have to reach $2,300 an ounce to set a record.)

    Gold prices are up 23 percent since the beginning of this year alone. As a result, more and more people are giving up lucrative jobs in cities in Australia for a chance at the quick riches and adventure offered by old-fashioned prospecting.

    Australia is the world’s second-biggest producer of gold, after China. Domestic mines produced 266 tons at a value of 12 billion Australian dollars ($12.42 billion) in 2010, the consulting firm Surbiton Associates said in its latest survey of the Australian gold mining industry. By comparison, the United States produced 240 tons in 2010.

    An influx of out-of-towners to prospect in Australia has been a boon for small-business owners in former gold rush towns, many of which have fallen on hard times in recent years.

    Take, for example, the tiny outback hamlet of Mudgee, about 170 miles northwest of Sydney. In 1851 it had a population of just 200, before ballooning to 20,000 after the discovery of gold in nearby Hargraves, which was ground zero for the first gold rush in the history of New South Wales.

    But the fortunes of Mudgee flagged along with gold prices in the last century. Young people moved to the cities in search of steady work, while punishing droughts drove away farmers. Today, there are just 8,000 people spread sparsely along lonely streets built for more than twice that many inhabitants.

    Slowly but surely that has begun to change, said Kim Ellis, 47. She and her partner, Lincoln Parsons, are the proprietors of Nuggets From Down Under, a prospecting supply shop in Mudgee. Ms. Ellis says that she has seen more new arrivals walk through her shop in the last six months than in the previous five years — and that is without counting the huge number of weekend warriors and hobbyists.

    “As gold prices are increasing, that’s increasing the interest in gold because of the monetary value but also because of the lifestyle,” she said. “In the last six months I’ve seen probably four people — that’s just involved with my store — four people that are quitting their jobs, selling up and going prospecting full time.”

    Four may not sound like a lot, but for a town like Mudgee, every new addition is noticed — and welcome.

    “People have never been really game enough to let go of their security of having their job and their home,” Ms. Ellis said. “But what I’m seeing is lifestyle change and that this is something where you can actually make money. It can be a life-changing event. All you need is a nugget, and it’s a life-changing event.”

    For some, the look and feel of prospecting has changed little since the great gold rushes of the 19th century: stick a corrugated pan in a shallow creek, sift and hope.

    But for the more discerning prospector, high-technology metal detectors like the Minelab GPX 4800 — about $6,000 — provide that extra advantage when hunting for the gold that may be just below the surface of the rough soil in the outback.

    The global financial crisis and a general rise in commodity prices — oil and food, in particular — are the major factors propping up gold prices, analysts say. Recently, the dispute in the United States over the deficit ceiling and the downgrading of the debt rating by Standard & Poor’s have prompted an increase in the price of gold as investors have sought out an investment that is a traditional haven. Volatile stock markets and the debt crisis in Europe are also giving a lift to the metal.

    “The bull market is still very much intact,” said James Steel, chief commodities analyst for HSBC in New York.

    One defining feature of the current gold rush, many say, is the age of those joining up. Whereas prospecting for gold has traditionally been a hobby associated with the elderly, many of those moving out to the country are well below retirement age.

    “It used to be mostly old folks at the club, but these days I’ve noticed there’s quite a few younger fellows showing up, and I think that’s mainly because of the price of gold,” said Dean Eisler, vice president of the Prospector’s Home Prospecting Club in Sydney, which runs package tours to prospect for gold.

    Brian Dumesny, a 46-year-old military contractor from the city of Townsville, Queensland, in the northern Australian tropics, certainly fits that bill. A breakup with a partner helped him decide on a change of scenery, but it was the price of gold that gave him the confidence to change professions as well.

    “I’ve always liked it,” he said. “Even since I was a young boy I did a little bit of panning and such, just messing around, but I guess now that in the last few years the price of gold has increased so much that it’s become so much more viable.”

    Mr. Dumesny said the last nugget he had found weighed 0.3 ounce.

    “Four or five years ago that was worth only a hundred bucks, and now it’s worth a bit over three hundred dollars,” he said. “So you don’t have to find a lot to be comfortable, if you know what I mean.”

    That logic appeals to Mr. Steel, the HSBC analyst. Is he surprised to hear that ordinary people in Australia have been throwing in the towel on city life to prospect full time? Not at all, he says. It is a phenomenon he has seen across the world, in places like Brazil, the United States and Australia.

    “What I’d like to do is go to Australia and open up my own outback saloon,” he said with a laugh.

    A version of this article appeared in print on August 16, 2011, on page B4 of the New York edition with the headline: As Price Climbs, an Old-Fashioned Gold Rush Grips the Australian Outback.


    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gAMO1R8FL-IJ:online.wsj.com/article/BT-CO-20110808-712235.html+UPDATE:+Gold+Price+Hits+Parity+With+Platinum+For+First+Time+Since+2008&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

    UPDATE: Gold Price Hits Parity With Platinum For First Time Since 2008

    By Rhiannon Hoyle and Francesca Freeman
    AUGUST 8, 2011, 11:07 A.M. ET
    Of DOW JONES NEWSWIRES

    LONDON (Dow Jones)–The price of gold Monday soared to new record highs and reached parity with sister metal platinum for the first time since the end of 2008.

    Spot gold leveled with the complex’s most expensive metal as it rallied to an all-time best of $1,715.29 a troy ounce on Standard & Poor’s downgrade of the U.S. government’s debt rating, which amplified investor jitters over the global economic outlook. Spot platinum, for its part, briefly fell as low as $1,703/oz, as fears over demand for the industry-linked metal kept the market under pressure.

    The gold-to-platinum ratio, which measures how many gold ounces are needed to buy an ounce of platinum, has been sliding sharply as the price of gold benefits from economic turmoil, particularly in the U.S. and the euro zone. At the start of July the ratio stood at 1.15:1, compared with 1.24:1 at the start of the year.

    While a ratio at or near 1:1 is seen as a good buying opportunity for platinum–demand for which could potentially drive the price higher and widen the ratio once again–analysts say the metals are likely to hold near parity in the near term as gold continues to benefit from global economic uncertainty.

    “I can’t see any reason for a reversal of this situation while Italy and Spain are vulnerable and there is the chance that other agencies will downgrade the U.S. Everybody is selling out of risk and the macro issues that are supporting gold remain,” said Societe Generale metals analyst David Wilson.

    Platinum and gold, both used widely by the jewelry industry, are the two most expensive traded precious metals, and are significantly more expensive than sister metals palladium and, in particular, silver.

    Investors closely watch ratios between the precious metals, often examining shifts before deciding which metal represents the better investment. Some traders also play the fluctuating price differentials between the pair.

    “On a historical basis, the ratio looks cheap, [and] if we were prepared to buy the ratio now and hold it for a year or two, it would probably be a good trade, given that platinum’s fundamentals signal a lot more tightness over the medium term. But as investors struggle to make money in the short term, positioning for the medium term is in short supply,” UBS analyst Edel Tully said in a recent research note.

    Over the past 20 years, the spot price of gold has rarely overtaken platinum. The lowest the ratio has fallen during that period was 0.93:1 in October 1992.

    The last time the metals reached parity was in December 2008 as the price of platinum sunk amid the global financial crisis and a collapse in auto demand.

    Mitsui analyst David Jollie said the closer price levels now held by the pair will “be interesting for the jewelry industry in particular, where there is some competition between gold and platinum.”

    “We could, in China for example, see strong demand for platinum–often perceived as the more valuable metal–in the short term in response.”

    -By Rhiannon Hoyle and Francesca Freeman, Dow Jones Newswires; +44 (0)20 7842 9405; rhiannon.hoyle@dowjones.com


    http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/08/02/should-central-banks-buy-gold/gold-fever-is-a-symptom-of-inflation-fears

    Gold Fever Is a Symptom

    Allan H. Meltzer
    August 2, 2011

    Gold was money through most of our history, although after 1934 it was restricted to settlements between central banks. Its role in international payment settlements was further restricted in 1968, and it ended in 1971 when President Richard M. Nixon embargoed gold sales and floated the dollar exchange rate. After 1971, several central banks sold some of their gold stocks because the only revenue from holding gold is the speculative return if the gold price rises. After all, gold is no longer money, and holding it earns no interest.

    Gold is a commodity with a unique history. It allows individuals to readily transport large monetary values, so it has long been favored by refugees. People who fear inflation or confiscation of wealth buy gold, expecting it will be stable or rise enough to protect the holder. That was true for European refugees in the 1930s, and French and Indian citizens have long been famous for holding gold.

    Today, uncertainty about the future financing of large U.S. budget deficits and inflationary Federal Reserve policy are increasing the demand for gold. People in China and other nations with inflationary policies are also stocking up on it. Saudi Arabian sheiks protect part of their wealth by holding gold.

    The modern frenzy for gold is a symptom of a fundamental concern: inflation. The world would benefit from an agreement by major central banks in Europe, Japan and the United States to maintain zero inflation. China could join after it removed its exchange controls. That agreement would allow other countries to fix their exchange rates and “import” low inflation. The world would have both more stable prices and more stable exchange rates.

    The unrestrained U.S. monetary policy since we abandoned gold has not provided stability.

    The modern hunger for gold shows investors’ deep fears about inflation.

    Ballesteros/EFE, via European Pressphoto Agency

    Small investors’ appetite for gold has never before been so easily sated: vending machines now dispense gold coins in airports, shopping malls and hotels in Madrid and elsewhere.


    http://www.nytimes.com/2011/07/24/your-money/in-golds-popularity-shades-of-1980-strategies.html

    In a Gold Lovefest, Shades of 1980

    By JEFF SOMMER
    July 23, 2011

    THE worse things get, the better it looks for gold. That’s been the pattern this summer.

    Worried about Greece, the future of the euro, the debt ceiling in the United States, or maybe even about the entire global economy? Buy gold bullion.

    Plenty of investors, at least, have been thinking that way, driving the price of gold to nominal, if not inflation-adjusted, highs.

    Last week, as separate teams of high-level negotiators sought solutions to the Greek debt crisis and to the debt-ceiling morass in Washington, gold crossed $1,600 an ounce for the first time ever.

    While the price fell on signs of progress on these nettlesome issues, gold ended the week at $1,602.60. (That’s well below its 1980 inflation-adjusted peak of $2,516, said Edward Yardeni, an independent economist.) Gold hasn’t been flying this high since the halcyon days of supply-side economics early in the Reagan administration.

    Ben S. Bernanke, the chairman of the Federal Reserve, is hardly a gold bug, but he has taken notice. In response to brisk questioning by Representative Ron Paul — the Texas Republican who is running for president for the third time, and has advocated a return to the gold standard — Mr. Bernanke acknowledged that he is paying attention to gold prices.

    “I think the reason people hold gold is as protection against what we call ‘tail risk’ — really, really bad outcomes,” Mr. Bernanke said at a Congressional hearing this month. “To the extent that the last few years have made people more worried about the potential of a major crisis, then they have gold as a protection.”

    In a recent column, I noted that some experts don’t consider gold an appropriate asset in a typical diversified investment portfolio, partly because it generates no earnings, yet holding it entails cost. Gold is, however, certainly a financial asset, held by many central banks and prized by many private investors around the world.

    Jeffrey Sica, for example, president of SICA Wealth Management in Morristown, N.J., is bullish about gold and other commodities — and bearish about nearly every other asset class.

    “Right now, I think gold looks better than ever,” he said. His reasoning mirrors Mr. Bernanke’s, at least in this way: Mr. Sica say that he sees a painfully high probability of unfortunate events occurring in the months ahead, and that he believes gold will provide some shelter.

    He departs sharply from the central banker’s views, though, in saying that the Fed’s expansionary policy known as quantitative easing “just hasn’t worked.” Furthermore, he expects the economy to weaken further, and the European sovereign debt crisis “to be with us for some time, regardless of whatever is arranged short term, and it will end up hurting many banks.”

    While there may be what he calls a “relief rally” if the immediate crises seem to be resolved, he says that there has been a “general loss of confidence in the ability of central banks and governments to manage the economy.”

    “That will continue to give gold and other precious metals a boost,” he adds.

    Even at central banks, gold’s standing has risen in some respects lately. In June, UBS held a gathering of managers of central bank reserves, multilateral institutions and sovereign wealth funds, and found that a plurality believed gold would be the best-performing asset class through the end of 2011.

    WHAT’S more, said Larry Hatheway, chief economist for UBS Investment Bank, a majority said they expected that the dollar would no longer be the most important reserve currency in the world in 25 years. Instead, they expected that “a portfolio of currencies” would replace it. Less than 10 percent envisioned gold ascending to that role.

    Still, the World Gold Council, which tracks gold stocks, says the world’s central banks already hold roughly 29,000 tons of gold. Only about 166,000 tons have been mined throughout world history, the council says, so the central banks hold a significant portion of it.

    Why? Most of it is a legacy of the time when major currencies were pegged to gold — in the days before Aug. 15, 1971, when President Richard M. Nixon took the United States off the gold standard. With more than 8,000 tons, the United States has more official gold stocks than any other country, the council says.

    The United States ought to use that hoard to return the dollar to a gold standard, says Jeffrey Bell, who is trying to make this an issue in the 2012 presidential campaign. Mr. Bell has advocated the gold standard for years — and did so as the Republican senatorial candidate in New Jersey in 1978.

    He was defeated by Bill Bradley, sometimes known as Dollar Bill because of his solid performance as a basketball player for the New York Knicks.

    Mr. Bell recalls ruefully: “I used to hold up a dollar bill at campaign rallies and say, there’s nothing behind this now, we have to put something solid behind it. History shows that I lost.”

    Lewis E. Lehrman, a friend and ally of Mr. Bell’s, says a gold standard would require the government to balance its budget and its current account. He says that, among other things, it would have made it impossible to accumulate the enormous private-sector debt load that led to the financial crisis of 2007.

    Mr. Lehrman, once the president of the Rite Aid Corporation and now a philanthropist and historian, ran for governor of New York in 1982 but was defeated in the general election by Mario Cuomo. In a telephone interview last week, Mr. Lehrman said, “The debts in the American banking system that were amassed simply would not have been feasible if you had direct convertibility of currency into gold.”

    He acknowledges that returning to a gold standard won’t happen overnight. But, he says, it will happen, “because the failure of all of the other approaches will become evident to the American people.”

    The last apex of the back-to-gold movement was perhaps in 1980. It may have been a signal that the price of gold was about to peak. Could we be approaching a turning point now? “You could make that argument,” Mr. Bell says. “The big question is whether the government and the Federal Reserve will be able to get the economy under control without a return to gold.”

    A version of this article appeared in print on July 24, 2011, on page BU4 of the New York edition with the headline: In a Gold Lovefest, Shades of 1980.


    http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/07/19/the-glenn-beck-debeers-connection/

    The Conscience of A Liberal: The Glenn Beck / DeBeers Connection

    By Paul Krugman
    July 19, 2011, 7:44 pm

    Kash, at the Street Light, has a very good post on the price of gold and its relationship or lack thereof to inflation fears. He points out that the market for gold is surprisingly small, so that it would take only a relatively small number of extra buyers to push the price way up, even when other, more direct measures of expected inflation remain low. And he draws a parallel with diamonds:

    It’s also conceivable that a good advertising campaign by gold producers could be enough to move the price of gold. Imagine that an effective, sustained advertising campaign, targeted at wealthy, conservative individuals in the US, is able to persuade 25,000 of them per month to switch a portion of their financial assets into gold. (Note that the target audience would be those roughly 3 million US households that have over $1 million in financial assets.) Suppose for the sake of argument that each of them is persuaded to shift just 5%, or $50,000, of their portfolio into gold. Such an advertising campaign would have the effect of pushing $15 bn per year into the market for investment gold — very possibly enough to have a significant impact on the price of gold, given how small the overall market for gold is.

    Note that a very similar thing happened to the market for diamonds in the middle of the 20th century. The DeBeers diamond cartel used an incredibly successful advertising campaign in the 1950s to cement the idea of the diamond as the premier gemstone, and in so doing permanently changed the value of diamonds.

    Surprisingly, though, Kash doesn’t say explicitly that this parallel is not at all hypothetical. Glenn Beck was financially intertwined with Goldline, and therefore had a financial stake in pushing fears of hyperinflation. And he had many, many viewers. So there was a direct channel through which conservative Americans were being pushed into buying gold.

    Market prices almost always tell you something useful. But sometimes what they tell you is that there’s a marketing scam in progress.


    http://blogs.wsj.com/source/2011/07/15/is-gold-a-compelling-trade-or-long-term-investment/

    Is Gold a “Compelling Trade” or Long Term Investment?

    By Francesca Freeman and Rhiannon Hoyle
    July 15, 2011, 1:46 PM GMT

    Don’t be fooled by gold’s slick ascent to fresh record highs–this isn’t a market for the fainthearted.

    The yellow metal’s recent winning streak, which culminated in a new all-time high of $1,594.29 a troy ounce Thursday, isn’t as straightforward as it may look.

    Persistent concerns over debt contagion in the euro zone and fading confidence in the U.S. economic recovery have certainly attracted fresh interest in gold as a traditional hedge against insecurity, laying the foundations for the metal’s run-up to new highs. But without a fresh catalyst to entice more long-term buyers in, gold’s price action at the dizzying heights of around $1,600/oz is likely to be driven by short-term speculators concerned less about a flight to safety and more about good, old fashioned money-making, say industry players.

    “If you are not long in gold already, I don’t think you’d want to buy gold right now,” said Standard Bank analyst Walter de Wet. “If you’re buying at these levels, you are probably buying for speculative reasons,” he added.

    Since flirting with $1,600/oz Thursday, gold prices have softened somewhat, suggesting that longer-term interest is lacking at these levels. Spot gold now trades at around $1,580/oz—still high, by anybody’s standards, but noticeably lower than Thursday’s record.

    Earlier this month, Goldman Sachs reiterated that it continues to view gold at current prices not as a long-term investment but as “a compelling trade.”

    Here’s what GS said:

    “While higher inflation or monetary demand would present upside risk to our bullish gold price forecasts over the next 12 months, we continue to expect gold prices to peak in 2012 as US real interest rates rise with the ongoing economic recovery, and the potential for US real interest rates to rise more quickly than we anticipate presents a downside risk to gold prices. Net, we continue to believe that gold at current price levels is a compelling trade, not a long-term investment.”

    What this means for the metal going forward is unclear.

    The price of gold, at its record high Thursday, was up more than 12% on the start of the year, and more than 30% higher than this time last year. So most investors taking a medium-term view–with expectations of holding the metal for at least a couple of months–will be looking for much better entry points to purchase.

    Despite broad expectations that the market will ultimately break the key $1,600/oz level and rally higher, any participants buying metal at these prices would have more to lose should the market sharply correct amid any reversal in sentiment.

    Whether that entry-point–tipped by some traders to be $50-$60 below current levels–will materialize soon is anyone’s guess. A third round of monetary easing by the U.S. Federal Reserve has been a favorite scenario for gold bugs in recent weeks, but with Fed Chairman Ben Bernanke quashing QE3 speculation Thursday, a fresh injection of liquidity into the U.S. financial markets is looking less and less likely.

    “Can gold rally 10% in the second half of this year? Of course it can,” said UBS analyst Edel Tully. “But for that to happen, gold needs a lot more supporters on board. And so far those supporters have been hanging back, waiting presumably for external market conditions to worsen or for a better entry level–or both.”


    http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/06/28/the-old-superstition/?ref=goldstandard

    The Old Superstition

    June 28, 2011, 7:05 am

    I picked up a copy of Lionel Robbins’s 1934 book The Great Depression in a used book shop in Norwich. It’s quite revealing: judicious in tone, full of tables and facts, clearly meant to be seen as the work of a wise observer – indeed, a Very Serious Person.

    And utterly, utterly wrongheaded

    “The first essential of any recovery from the position in which the world now finds itself is a return of business confidence,” declares Robbins. “But how is confidence to be restored?” He comes out against expansionary monetary policy, even to reverse the deflation of 1929-33 – he doesn’t really have any logical explanation, but having decided that the problem is “confidence”, he declares that monetary expansion would create “uncertainty” and therefore hurt confidence. He condemns exchange rate flexibility, again because it creates uncertainty and undermines confidence.

    And after surveying the wreckage all around him, he declares that the cause of the depression was excessive government intervention, and the remedy, the thing needed to restore that all-essential confidence was … drum roll .. a return to the gold standard.

    You can sort of see how this kind of policy analysis based on superstition might have seemed plausible in 1934, although even pre-General Theory Keynes could have explained just how wrong Robbins was (and did). But one would have hoped that we were past this sort of thing today.

    The point, of course, is that we aren’t. The new BIS report is very much in the same vein as Robbins 1934, with much less excuse. Robbins suffered from the lack of a framework to make sense of events; the BIS, like so many economists, faced with exactly the economic syndrome Keynes analyzed, and for that matter even Milton Friedman would have seen as demanding strong action, has chosen to ignore that framework and play monetary Calvinball instead.

    I was originally going to end this post by saying something about stupidity, but that’s not right: the people at the BIS aren’t stupid. What’s going on here is something different and worse: we’re seeing the desire for conventional respectability outweighing the lessons of history; we’re seeing vague prejudice (prejudice that just so happens to serve the interests of rentiers) trumping analysis.

    History will not forgive these people.


    http://bucks.blogs.nytimes.com/2011/05/23/gold-is-not-an-investment/

    Gold is Not an Investment

    By Carl Richards
    May 23, 2011, 12:53 pm

    Carl Richards is a certified financial planner in Park City, Utah. His sketches are archived here on the Bucks blog and on his personal Web site, BehaviorGap.com.

    Gold is not an investment. It’s a speculation.

    Investments are made by evaluating underlying value. Speculative bets are made by looking at the price of something and simply hoping the price goes up. Investing is about value; gambling is about price.

    Gold has no real underlying value. I know there is a market for it. I know it is real, just like real estate was real in 2007.

    But what is the value of a bar of gold?

    It has no value except the one assigned by a herd of speculators. This is true for most commodities. They don’t actually produce anything. They are raw material. No value. No dividend. No cash flow.

    Investing in gold is a very dangerous game right now. Whenever the price of something rises as much, and as quickly, as gold has, we need to stop and consider the end game. While in Florida last week, I was surprised to see guys standing on the street waving “We Buy Gold” signs. They looked exactly like the guys I used to see all over Las Vegas with the signs announcing open houses and touting real estate as a sure bet.

    Remember when your brother-in-law told you that you had to invest in real estate because they weren’t making any more of it? Or the common justification people used — that at least with real estate you could see, touch and feel it? It was real! And how did that work out?

    Now I hear people using the same argument for gold. It’s real. Tangible. And you can enjoy it because it’s pretty. But what does that have to do with investing?

    Keep in mind that there are huge institutional players in the gold market right now. When they decide that the run is over, there won’t be time for you to run to your safe in the basement, pack up all your coins and gold bars, run to the local pawn shop and get rid of the stuff.

    I have no idea where the price of gold is going, but for me it doesn’t matter. But if George Soros is selling while your grandmother is buying, you have to wonder who’s more likely to get hurt. The point here is that it (literally) pays to consider that the time to bet on gold was 2007. At this point if you are counting on the gold under your bed to fund your retirement, things could get very ugly.


    http://www.nytimes.com/2011/05/15/your-money/15stra.html

    Suddenly, Gold Isn’t Looking So Solid

    By JEFF SOMMER
    May 14, 2011

    A  RICH man carrying a heavy bag of gold coins set sail on a voyage, but his ship ran into stormy weather. Before it capsized, he attached the bag of gold to his waist and jumped overboard. He sank with his fortune, never to be seen again.

    “Now, as he was sinking, had he the gold? Or had the gold him?”

    The English critic John Ruskin wrote this parable more than a century ago, but it raises a question that investors may wisely ask today. Many people have tied their portfolios, if not their very lives, to gold. Yet after the wrenching sell-off and burst of unusually high volatility in the commodity markets this month, should gold and other commodities even be a part of a typical investment portfolio?

    Although gold is certainly alluring, the answer isn’t simple.

    That gold has been wildly popular — at least until commodity markets plunged — is indisputable, and not just because of its gleaming beauty. It served, after all, as the immutable standard of the global monetary system until the 1970s, a status that has helped give it a certain appeal in an era of wildly fluctuating financial values.

    As a measure of gold’s acceptance as a mainstream investment, a gold exchange-traded fund — SPDR Gold Shares, offered by State Street Global Advisors — was the second-most-popular E.T.F. in the United States on April 30, trailing only State Street’s flagship, the SPDR S.& P. 500 fund.

    But despite the yellow metal’s sometimes mythic appeal — well documented in Peter L. Bernstein’s classic, “The Power of Gold,” which recounts the Ruskin parable — it is in many ways now just another commodity, like oil, silver, wheat or pork bellies, subject to the vagaries of the markets and, recently, to an extraordinary level of volatility.

    It has been behaving much more sedately than its sister metal, silver, which has lost more than a quarter of its value this month, after rising nearly 400 percent since October 2008. But gold has not been a paragon of stable value. It has dropped more than 4 percent this month after more than doubling in value since October 2008.

    Which brings us back to the question: Does it make sense for a long-term investor to join in this jolting race?

    Leading asset management firms provide very different answers. T. Rowe Price and Fidelity, for example, include allocations of gold and other commodities in their target-date mutual funds — standard portfolios that are intended to be all an investor needs until retirement or later. “We think that in moderation, in a well-diversified portfolio, getting exposure to what we call ‘real assets’ is useful,” said Richard Fullmer, an asset allocation strategist at T. Rowe Price.

    But Vanguard does not include gold or any other commodity in its target-date retirement funds or any other core funds. For a basic portfolio, it considers them superfluous and highly volatile.

    “We recognize that some people may want an exposure to gold for their own reasons, and that’s fine if they do,” said Fran Kinniry, principal at Vanguard’s Investment Strategy Group. “But we’ve found that for the typical investor, you can get all the diversification you need without including any commodities at all.”

    In a strict sense, commodities may not even be an investment asset class , because they don’t produce any cash flow or earnings or dividends. That’s the view of Gary P. Brinson, a scholar and veteran strategist based in Chicago.

    “A bar of gold is just a bar of gold,” he said in a telephone interview last week. “It doesn’t do anything. There’s a market for it, sure, just as there is for, say, a work of fine art, and if you buy and sell at the right price, you’ll make a profit. But if there’s no cash flow, no dividend, no earnings, how do you calculate its intrinsic worth?” Answer: “You can’t. It’s not that kind of an asset.”

    In the 1980s and ’90s, Mr. Brinson did path-breaking research on the effects of asset allocation on portfolios. In two papers in the Financial Analysts Journal, he and several colleagues found that broad decisions about asset classes — which to hold and in which proportions — accounted for more than 90 percent of a portfolio’s performance.

    He concluded that eight asset classes — none of them gold or any other commodity — were all that an investor needed. For a model “moderate risk” portfolio under normal market conditions, he said in the interview, those eight and their allocations are: stocks from developed markets, 49 percent; emerging-market stocks, 6 percent; investment-grade bonds from developed markets, 25 percent; emerging-market bonds, 2 percent; high-yield bonds, 3 percent; commercial real estate, 10 percent; and private equity and venture capital combined, 5 percent.

    All but the private equity and venture capital portions can be bought through low-cost index mutual funds or E.T.F.’s.

    Is there any use for gold and other commodities in a diversified portfolio? There might be, he said, if you view them as a form of insurance against a specific risk and if the price is reasonable. Gold might be seen as a hedge against inflation, he said — although it has underperformed since 1980. It might also be viewed as a hedge against a decline in the value of the dollar, but at gold’s current level, he said, “you’re paying a very high price” for it.

    Mr. Kinniry of Vanguard pointed out that stocks and gold had both been negatively correlated with the dollar — meaning they have tended to rise when the dollar has fallen. But since 1985, the negative correlation of stocks has been greater, and stocks have also provided a greater return. In short, an allocation to international stocks would have hedged better against a dollar decline, with much lower volatility.

    ONE argument for putting up with the volatility of commodities like gold is that their long-term price trend is upward. That’s the case made by Joe Wickwire, who manages the Fidelity Global Commodity Stock fund and the Fidelity Select Gold Portfolio.

    “Commodities and gold, from an asset-class standpoint, are in secular bull markets” because of the growth of resource-intensive emerging-market economies, he said. (Mr. Wickwire also said that over the long haul, exposure to commodities was worthwhile for portfolio diversification, regardless of price trends.)

    Of course, it’s much easier to discern trends after the fact, and on that score the picture for gold isn’t entirely attractive. It peaked in price in 1980 at $850 a troy ounce. Factor in inflation, and that comes to more than $2,400. After more than 30 years, in other words, an investor in gold would still be operating at a loss, without even counting the cost of storing and protecting the gold.

    It’s a beautiful metal, certainly. Is it worth holding? Maybe, but don’t bet your life on it.

    A version of this article appeared in print on May 15, 2011, on page BU4 of the New York edition with the headline: Suddenly, Gold Isn’t Looking So Solid.


    http://www.nytimes.com/2011/05/03/business/03markets.html

    Stocks and Bonds

    Wall Street Shrugs Off Death of Bin Laden and Turns Attention to Earnings

    By Christine Hauser
    May 2, 2011

    Wall Street dipped slightly on Monday as investors gave a muted response to news of the death of Osama bin Laden, instead focusing on corporate results and mergers.

    The three main indexes initially rose as investors tried to assess the future of global security. But shares lost their momentum as the session wore on.

    “The Osama bin Laden situation really had a nice impact at the open,” said Douglas S. Roberts, the chief investment strategist for the Channel Capital Research Institute. “It looks like a lot of that might have been short-covering.”

    Jeffrey Kleintop, the chief market strategist for LPL Financial, called the early rise a knee-jerk reaction.

    “Then a thoughtful process comes out,” he said, “that maybe the risks have shifted.”

    At the close, the Dow Jones industrial average was 3.18 points lower, at 12,807.36, while the broader Standard & Poor’s 500-stock index lost 2.39 points, or 0.18 percent, to 1,361.22. The technology-heavy Nasdaq lost 9.46 points, or 0.33, percent, at 2,864.08.

    The S.& P. health care index was up more than 1 percent after Teva Pharmaceutical Industries said it had agreed to buy the biopharmaceutical company Cephalon for $6.8 billion, a deal unanimously approved by the boards of the two companies.

    Teva shares rose more than 3 percent, to $47.27, while Cephalon was up more than 4 percent at $80.11.

    The dollar was mixed. The euro rose to $1.4846 from $1.4806 late Friday, while the British pound slipped to $1.6683 from $1.6706. The dollar rose to 81.30 yen, from 81.20 yen.

    The dollar has been weak across the board, with United States interest rates low and some central banks beginning to lift rates. Debt limit negotiations in Congress are not helping, said Brian Dolan, the chief currency strategist at Forex.com.

    The Treasury Department said it would initiate emergency measures on Friday to keep the federal government’s total borrowing under the maximum allowed by law, as Congress continues to debate the terms of any increase in the debt ceiling.

    “It is still a weak dollar environment,” Mr. Dolan said. “That is the significant takeaway: the dollar downtrend is very much intact.”

    The Japanese and South Korean markets were already 1 percent higher before President Obama announced late Sunday that American forces had killed Bin Laden in Pakistan.

    By the close, the Nikkei 225 index had gained 1.6 percent, to 10,004.20 points, the first time the index closed above 10,000 since the devastating earthquake and tsunami struck the country on March 11.

    In Europe, the Euro Stoxx 50 index, a barometer of euro zone blue chips, slipped 0.1 percent. The CAC 40 in Paris rose 1.85 points and the DAX in Frankfurt rose 0.18 percent. London markets were closed for a bank holiday.

    On the economic front, the Institute for Supply Management, a trade group of purchasing executives, said its index of manufacturing activity dipped to 60.4 in April but remained above 60 for a fourth month. That was down from 61.2 in March and 61.4 in February, the fastest expansion in nearly seven years. A reading above 50 signals growth.

    In addition, construction spending rose 1.4 percent in March, helped by an increase in spending on home-improvement projects.

    In other corporate news, Arch Coal said it would buy the International Coal Group in a cash deal worth $3.4 billion that will create one of the world’s largest coal producers. Arch shares fell 2.2 percent to $33.53, while International Coal rose more than 30 percent to $14.43.

    Dish Network and the EchoStar Corporation have agreed to pay TiVo $500 million to settle a patent infringement lawsuit involving TiVo’s video recording technology, putting an end to a long and costly legal battle. Stock in TiVo rose more than 3 percent to close at $9.86.

    Many analysts cautioned, however, that Bin Laden’s death could stoke, rather than ease, worries about oil supplies and global security in the longer run if it led to retaliatory attacks.

    Energy stocks were lower. Crude oil slipped 41 cents to settle at $113.52 a barrel in volatile trading in New York.

    Spot gold fell $18.35, to $1,545.35 an ounce.

    Silver prices dropped more than 5 percent on Monday, a decline attributed to a decision by the CME Group, which is the parent of the Chicago Board of Trade, to increase the margins for futures trading on silver.

    In the bond market, the benchmark 10-year bond gained 2/32, while the yield fell to 3.28 percent, from 3.29 percent late Friday.

    David Jolly and Bettina Wassener contributed reporting.

    A version of this article appeared in print on May 3, 2011, on page B8 of the New York edition with the headline: Wall Street Shrugs Off Death of Bin Laden and Turns Attention to Earnings.


    http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/g/gold_standard/index.html

    Gold Standard

    Updated: Feb. 15, 2011

    Gold’s appeal is enduring. Its value as an investment, however, has a long history of ups and downs.

    At the moment, it holds a particular attraction, given Americans’ worries in the wake of the meltdown of global financial markets and the falling value of the dollar. Trading and owning gold have also never been easier or more frantic, thanks to the Internet.

    The usual argument against retaining gold is that its day is past. Once it was useful as a hedge against inflation that would hold its value when paper currencies did not. Now financial markets have their own sophisticated ways, using exotic derivative securities, to hedge against inflation.

    Gold’s supporters argue that tying the dollar to gold provides discipline for central bankers and other officials who are otherwise too often inclined, they say, to permit lax government spending policies and high money supply growth, both inflationary factors.

    Gold’s recent historic highs were underpinned by a rush of mainstream investors, including hedge funds, commodity-based mutual funds and exchange-traded funds. After reaching a nominal record of $1,420 a troy ounce in December, gold prices fell nearly 6 percent in January 2011.

    The extent to which the new wave of capital remains invested in gold will determine if the recent spike is just another anomaly or the onset of the second coming of the great gold bull market that the true believers have been calling for since the price of gold crashed a quarter-century ago.


    http://dealbook.nytimes.com/2011/02/03/newmont-mining-strikes-2-billion-gold-deal/

    Newmont Mining Strikes $2 Billion Gold Deal

    By DEALBOOK
    February 3, 2011, 10:29 am Mergers & Acquisitions

    Newmont Mining, the biggest gold producer in the United States, said on Thursday that it had agreed to acquire Fronteer Gold of Vancouver, British Columbia, in a deal valued at more than $2 billion.

    The acquisition will enable Newmont to expand its mining operations in Nevada. Fronteer is developing a gold mine about 100 miles from Newmont’s operations in that state.

    The deal comes as gold prices have retreated a bit in recent weeks, after climbing to a nominal record of $1,415.30 a troy ounce in December.

    Under the terms of the deal, Fronteer shareholders will get 14 Canadian dollars in cash and one common share in a new company that will own certain exploration assets of Fronteer, for every one of their shares.

    The cash element of the offer represents a premium of 37 percent to Fronteer’s closing price on the Toronto Stock Exchange on Wednesday, the companies said. The deal is valued at 2.3 billion Canadian dollars ($2.3 billion).

    The new company being created as part of the deal, Pilot Gold, will own Fronteer exploration properties in Nevada, Turkey and Peru. It will be capitalized with 10 billion Canadian dollars. Fronteer shareholders will own 80.1 percent of Pilot Gold and Newmont will own the rest.

    BMO Capital Markets and the law firms of Goodmans and Wachtell, Lipton, Rosen & Katz advised Newmont. Fronteer’s financial adviser is RBC Capital Markets, and its legal counsel is Davies Ward Phillips & Vineberg.


    http://blogs.wsj.com/source/2010/09/03/paying-through-the-nose-for-insurance/

    Paying Through The Nose For Insurance

    By Alen Mattich
    September 3, 2010, 12:58 PM GMT
    AFP/Getty Images

    In Ben Bernanke‘s view, the state of the U.S. economy is “unusually uncertain”.

    Setting aside the question of how you might define “usual” uncertainty, what’s particularly unusual is the rise in the probability of extreme outcomes from either end of the spectrum. Specifically, that policy errors result in either very high rates of inflation or outright deflation.

    The distribution of likely outcomes could be a barbell shape. In other words, either one or the other will happen with the chances of something in-between, such as economic recovery with moderate inflation, the most improbable result. Or it could be the usual bell-curve shape, albeit with unusually high probabilities of things happening at the ends, or fat tails as they’re widely known.

    Whatever the actual shape of the probability curve, investors are no longer happy to downplay or ignore outright the prospect of being hit by extreme events as they often seemed to be before they were run over by the 2008 financial crisis.

    In statistics, infrequent but very large and very extreme outcomes increase variance. And higher variance leads to higher options–or insurance–prices. In which case you might reasonably expect to pay more for instruments that are considered insurance against extreme events.

    Which could be why the prices of both U.S. Treasury bonds and gold have been soaring.

    Treasury bonds might be considered insurance against the U.S. suffering a Japanese-style lost decade of persistent low growth and deflation if, as Keynesian economists argue, the U.S. government has failed to provide enough fiscal stimulus and the central bank can’t do anything against a liquidity trap.

    On the other hand, those with a more monetary bent worry about the huge accumulation of reserves in the U.S. banking system following the Fed’s program of quantitative easing and the unparalleled (in peacetime) deficits the government is running. They figure inflation is a certainty and, against this, they’re holding physical assets, including commodities. And the commodity considered closest to money is gold.

    Until it becomes clear that the outcome is one or the other–it’ll probably require a clear swing to one or the other or a very long period of mild deflation or higher than comfortable but not extreme inflation–history suggests both assets will remain overpriced.

    The history here, by the way, is the pricing of far out of the money put options on equities. Before the 1987 stock market crash, the right to sell shares at a predetermined level, well away from where the market was trading, was generally under-priced.

    Following Black Monday, these out of the money puts have been very expensive.


    http://www.nytimes.com/2005/10/24/international/24GOLD.html

    The Cost of Gold | 30 Tons an Ounce

    Behind Gold’s Glitter: Torn Lands and Pointed Questions

    June 14, 2010

    There has always been an element of madness to gold’s allure.

    For thousands of years, something in the eternally lustrous metal has driven people to the outer edges of desire – to have it and hoard it, to kill or conquer for it, to possess it like a lover.

    In the early 1500’s, King Ferdinand of Spain laid down the priorities as his conquistadors set out for the New World. “Get gold,” he told them, “Humanely if possible, but at all costs, get gold.”

    In that long and tortuous history, gold has now arrived at a new moment of opportunity and peril.

    The price of gold is higher than it has been in 17 years – pushing $500 an ounce. But much of the gold left to be mined is microscopic and is being wrung from the earth at enormous environmental cost, often in some of the poorest corners of the world.

    And unlike past gold manias, from the time of the pharoahs to the forty-niners, this one has little to do with girding empires, economies or currencies. It is almost all about the soaring demand for jewelry, which consumes 80 percent or more of the gold mined today.

    The extravagance of the moment is provoking a storm among environmental groups and communities near the mines, and forcing even some at Tiffany & Company and the world’s largest mining companies to confront uncomfortable questions about the real costs of mining gold.

    “The biggest challenge we face is the absence of a set of clearly defined, broadly accepted standards for environmentally and socially responsible mining,” said Tiffany’s chairman, Michael Kowalski. He took out a full-page advertisement last year urging miners to make “urgently needed” reforms.

    Consider a ring. For that one ounce of gold, miners dig up and haul away 30 tons of rock and sprinkle it with diluted cyanide, which separates the gold from the rock. Before they are through, miners at some of the largest mines move a half million tons of earth a day, pile it in mounds that can rival the Great Pyramids, and drizzle the ore with the poisonous solution for years.

    The scars of open-pit mining on this scale endure.

    A months-long examination by The New York Times, including tours of gold mines in the American West, Latin America, Africa and Europe, provided a rare look inside an insular industry with a troubled environmental legacy and an uncertain future.

    Some metal mines, including gold mines, have become the near-equivalent of nuclear waste dumps that must be tended in perpetuity. Hard-rock mining generates more toxic waste than any other industry in the United States, according to the Environmental Protection Agency. The agency estimated last year that the cost of cleaning up metal mines could reach $54 billion.

    A recent report from the Government Accountability Office chastised the agency and said legal loopholes, corporate shells and weak federal oversight had compounded the costs and increased the chances that mining companies could walk away without paying for cleanups and pass the bill to taxpayers.

    “Mining problems weren’t considered a very high priority” in past decades, Thomas P. Dunne, the agency’s acting assistant administrator for solid waste and emergency response, said in an interview. “But they are a concern now.”

    With the costs and scrutiny of mining on the rise in rich countries, where the best ores have been depleted, 70 percent of gold is now mined in developing countries like Guatemala and Ghana. It is there, miners and critics agree, that the real battle over gold’s future is being waged.

    Gold companies say they are bringing good jobs, tighter environmental rules and time-tested technologies to their new frontiers. With the help of the World Bank, they have opened huge mines promising development. Governments have welcomed the investment.

    But environmental groups say companies are mining in ways that would never be tolerated in wealthier nations, such as dumping tons of waste into rivers, bays and oceans. People who live closest to the mines say they see too few of mining’s benefits and bear too much of its burden. In Guatemala and Peru, people have mounted protests to push miners out. Other communities are taking companies to court.

    This month a Philippine province sued the world’s fifth-largest gold company, Canada-based Placer Dome, charging that it had ruined a river, bay and coral reef by dumping enough waste to fill a convoy of trucks that would circle the globe three times.

    Placer Dome, which also runs three major mines in Nevada, answered by saying that it had “contained the problem” and already spent $70 million in remediation and another $1.5 million in compensation.

    Some in the industry have paused to consider whether it is worth the cost – to the environment, their bottom line or their reputations – to mine gold, which generates more waste per ounce than any other metal and yet has few industrial uses.

    The world’s biggest mining company, Australia-based BHP Billiton, sold its profitable Ok Tedi mine in Papua New Guinea in 2001 after having destroyed more than 2,400 acres of rainforest. Upon leaving, the company said the mine was “not compatible with our environmental values.”

    After tough lessons, other companies, like Newmont Mining, the world’s largest gold producer, are paying for more schools and housing, trying harder to ease social problems around its mines.


    http://www.nytimes.com/2005/10/24/international/24GOLD.html?pagewanted=2

    “I don’t think any of our members want to be associated with a bad operation – notwithstanding it would hurt their ability to open new facilities,” said Carol L. Raulston, spokeswoman for the National Mining Association. “News goes around the world quickly now and there is no place to hide.”

    Critics say corporate miners have been cloistered from scrutiny because of their anonymity to consumers, unlike, say, oil companies, which also extract resources but hang their name over the pump.

    Last year the mine watchdog group Earthworks began a “No Dirty Gold” campaign, marching protesters in front of fashionable Fifth Avenue storefronts, trying to change gold mining by lobbying gold consumers.

    “They just said to ask where the gold was coming from and whether it caused social or environmental damage,” said Michael E. Conroy, senior lecturer and research scholar at the Yale University School of Forestry and Environmental Studies. “The repercussions in the mining media were huge – some said it was all lies, but retailers began to realize what their vulnerability was.”

    Mr. Kowalski, Tiffany’s chairman, has tried to stay ahead of the controversy. He has broken new ground by buying Tiffany’s gold from a mine in Utah that does not use cyanide.

    But the largest sellers of gold are not luxury outlets like his, but rather Wal-Mart stores, and even Mr. Kowalski, a trustee of the Wildlife Conservation Society, hesitated to call any gold entirely “clean.”

    Asia’s Insatiable Appetite

    Amrita Raj, a 25-year-old bride, was shopping for her wedding trousseau on a recent Saturday in New Delhi. There was a “wedding set” to be bought that day, with its requisite gold necklace, matching earrings and two sets of bangles.

    For the sake of family honor, the new in-laws would have to receive gold gifts as well – a “light set” for the mother-in-law, plus a gold ring or a watch for the bridegroom, and earrings for a sister-in-law.

    “Without gold, it’s not a wedding – at least not for Indians,” Ms. Raj said.

    For thousands of years, gold has lent itself to ceremony and celebration. But now old ways have met new prosperity. The newly moneyed consumers who line the malls of Shanghai and the bazaars of Mumbai sent jewelry sales shooting to a record $38 billion this year, according to the World Gold Council, the industry trade group.

    Over the last year, sales surged 11 percent in China and 47 percent in India, a country of a billion people whose seemingly insatiable appetite for gold – for jewelry, temples and dowries – has traditionally made it gold’s largest consumer.

    That kind of demand leads many in and out of the industry to argue that gold’s value is cultural and should not be questioned. The desire to hoard gold is not limited to households in India or the Middle East, either.

    The United States, the world’s second-largest consumer of gold, is also the world’s largest holder of gold reserves. The government has 8,134 tons secured in vaults, about $122 billion worth. The Federal Reserve and other major central banks renewed an agreement last year to severely restrict sales from their reserves, offering, in effect, a price support to gold.

    That price is not simply a matter of supply and demand, but of market psychology. Gold is bought by anxious investors when the dollar is weak and the economy uncertain. That is a big reason for gold’s high price today.

    For miners that price determines virtually everything – where gold is mined, how much is mined, and how tiny are the flecks worth going after.

    “You can mine gold ore at a lower grade than any other metal,” said Mike Wireman, a mine specialist at the Denver office of the E.P.A. “That means big open pits. But it must also be easy and cheap to be profitable, and that means cyanide.”

    That kind of massive operation can be seen at Yanacocha, a sprawling mine in northern Peru run by Newmont. In a region of pastures and peasants, the rolling green hills have been carved into sandy-colored mesas, looking more like the American West than the Andean highlands.

    Mountains have been systematically blasted, carted off by groaning trucks the size of houses and restacked into ziggurats of chunky ore. These new man-made mountains are lined with irrigation hoses that silently trickle millions of gallons of cyanide solution over the rock for years. The cyanide dissolves the gold so it can be separated and smelted.

    At sites like Yanacocha, one ounce of gold is sprinkled in 30 tons of ore. But to get at that ore, many more tons of earth have to be moved, then left as waste. At some mines in Nevada, 100 tons or more of earth have to be excavated for a single ounce of gold, said Ann Maest, a geochemist who consults on mining issues.

    Mining companies say they are meeting a demand and that this kind of gold mining, called cyanide heap leaching, is as good a use of the land as any, or better.

    Cyanide is not the only option. But it is considered the most cost-effective way to retrieve microscopic bits of “invisible gold.” Profit margins are too thin, miners say, and the gold left in the world too scarce to mine it any other way.

    “The heap is cheaper,” said Shannon W. Dunlap, an environmental manager with Placer Dome. “Our ore wouldn’t work without the heap.”


    http://www.nytimes.com/2005/10/24/international/24GOLD.html?pagewanted=3

    But much of those masses of disturbed rock, exposed to the rain and air for the first time, are also the source of mining’s multibillion-dollar environmental time bomb. Sulfides in that rock will react with oxygen, making sulfuric acid.

    That acid pollutes and it also frees heavy metals like cadmium, lead and mercury, which are harmful to people and fish even at low concentrations. The chain reaction can go on for centuries.

    Many industry officials, reluctant to utter the word pollution, protest that much of what they leave behind is not waste at all but ground-up rock. The best-run mines reclaim land along the way, they say, “capping” the rock piles with soil and using lime to try to forestall acid generation.

    But stopping pollution forever is difficult. Even rock piles that are capped, in an attempt to keep out air and rain, can release pollutants, particularly in wet climates.

    Cyanide can present long-term problems, too. Most scientists agree that cyanide decomposes in sunlight and is not dangerous if greatly diluted. But a study by the United States Geological Survey in 2000 said that cyanide can convert to other toxic forms and persist, particularly in cold climates.

    And just as cyanide dissolves gold out of the rock, it releases harmful metals, too.

    There have also been significant accidents involving cyanide. From 1985 to 2000, more than a dozen reservoirs containing cyanide-laden mine waste collapsed, the United Nations Environment Program reported.

    The most severe disaster occurred in Romania in 2000, when mine waste spilled into a tributary of the Danube River, killing more than a thousand tons of fish and issuing a plume of cyanide that reached 1,600 miles to the Black Sea.

    That spill led to calls for the gold industry to improve its handling of cyanide. After five years of discussion, the industry unveiled a new code this month. It sets standards for transporting and storing cyanide and calls on companies to submit to inspections by a new industry body.

    But the cyanide code is voluntary and not enforced by government. And Glenn Miller, a professor of environmental science at the University of Nevada, says it does not adequately deal with one of mining’s most important, unattended questions: What happens when the mine closes?

    A Rocky Mountain Disaster

    One answer can be found in a rural, rugged area of northeastern Montana called the Little Rocky Mountains.

    There, Dale Ployhar often comes to the high bare slopes around the abandoned Zortman-Landusky gold mine to plant pine seedlings on a silent hillside that has been reclaimed by little more than grasses.

    “I bring lodgepole seeds and scatter them around, hoping they’ll come back,” he said, looking out over the tiny town of Zortman, population 50.

    Zortman-Landusky was the first large-scale, open-pit cyanide operation in the United States when it opened in 1979. The imprint it left on the environment, psyche and politics of Montana continues today.

    What happened there – a cacophonous, multilayered disaster involving bankruptcy, bad science, environmental havoc and regulatory gaps – foreshadowed the risky road that gold has taken in the years since, mining experts, government regulators and environmentalists say.

    “There’s a lot of bitterness left,” said Mr. Ployhar, 65, a heavy equipment operator, whose son bought some of the mine lands at a bankruptcy auction four years ago.

    Some mining experts say that Zortman-Landusky – a combination of two open pits near Zortman and the neighboring village of Landusky – offered a steep learning curve on how chemical mining worked, and didn’t.

    Others say that overly ambitious production schedules by the mine’s owner, Pegasus Gold, based in Canada, were to blame. A bonus package of more than $5 million for top executives, announced after the company filed for bankruptcy protection in 1998, did not help.

    Mining with cyanide can be tricky even in the best conditions. At Zortman, the company made the mistake of building their cyanide heaps atop rock that turned acidic. The cyanide and the acid mixed in a toxic cocktail that seeped from the mounds.

    Mining stopped in 1996, and company officials insisted in their public comments over the next year that they wanted to be responsible corporate citizens and stay to clean up the property. But the price of gold was falling, then below $280 an ounce, and Pegasus closed its doors.

    “This became one of the worst cases in Montana,” said Wayne E. Jepson, manager of the Zortman project at the Montana Department of Environmental Quality. “But even as late as 1990, one of the last studies for Landusky predicted no acid in any significant amounts.”

    Environmental risks from hard-rock mines often turn out to be understated and underreported, according to two recent studies.

    Robert Repetto, an economist at the University of Colorado, examined 10 mines in the United States and abroad run by publicly traded companies. All but one, he wrote in a June report, had failed to fully disclose “risks and liabilities” to investors.


    http://www.nytimes.com/2005/10/24/international/24GOLD.html?pagewanted=4

    The environmental group Earthworks examined 22 mines for a report it will publish in November. Almost all of them had water problems, leading it to conclude that “water quality impacts are almost always underestimated” before mining begins.

    “The combination of the regulatory approach and the science is what creates inaccurate predictions,” said James R. Kuipers, a consultant and former mining engineer, one of the authors of the study.

    At Zortman-Landusky, the state wrote the environmental impact study itself, based primarily on information from the company, Mr. Kuipers said.

    Montana and other big mining states still often depend on mining companies for much of the scientific data about environmental impact, or the money to pay for the studies, state and federal regulators say, mainly because government agencies generally lack the resources to do expensive, in-depth research themselves.

    Some mine regulators defend the practice, saying that having scientific data supplied by companies with a financial interest in the outcome is not necessarily bad if the review is stringent.

    “What is important to make the system work is that state and federal agencies have the wherewithal and expertise to look at the information,” said Mr. Wireman of the Denver E.P.A. office.

    But one lesson of Zortman is that good information is sometimes ignored.

    In the early 1990’s, an E.P.A. consultant and former mining engineer, Orville Kiehn, warned in a memo to his bosses that not enough money was being set aside by the mine for water treatment.

    Mr. Kiehn’s opinion, vindicated today, went nowhere. The environmental agency had little legal authority then – and no more today – to protect the public from an operating mine except by filing a lawsuit, as it did in 1995 after Pegasus had already violated federal clean water standards.

    The company settled the suit in 1996 and agreed to pay $32.3 million mostly to upgrade and expand water treatment.

    At the time, state officials rejected the idea of squeezing Pegasus to put up more money. This spring, Montana’s legislature created a special fund for water treatment to make up for it, for the next 120 years, at a cost of more than $19 million.

    Washington is also coming to grips with the failure to plan for the cost of mining. The Government Accountability Office, the investigative arm of Congress, sharply criticized the E.P.A. in August for not requiring metal mines to provide assurances that they can pay for cleanups, a failure that it said had exposed taxpayers to potentially billions of dollars in liabilities.

    For Montana, the Zortman experience was chilling. In 1998, as the catastrophe was making headlines across the state, voters approved the nation’s first statewide ban on cyanide mining, halting any new gold projects. They renewed the ban last year.

    Profit and Poverty

    Today gold companies are striking out to remote corners of the globe led by a powerful guide: the World Bank.

    The bank, the pre-eminent institution for alleviating world poverty, has argued that multinational mining companies would bring investment, as well as roads, schools and jobs, to countries with little else to offer than their natural resources. For the bank, which tries to draw private investment to underdeveloped lands, the logic was simple.

    “We invest to help reduce poverty and help improve people’s lives,” said Rashad-Rudolf Kaldany, head of oil, gas and mining at the bank’s profit-making arm, the International Finance Corporation.

    The bank has worked both ends of the equation. At its urging, more than 100 cash-strapped governments have agreed to cut taxes and royalties to lure big mining companies, said James Otto, an adjunct professor at the University of Denver law school.

    At the same time, the bank put up money for or insured more than 30 gold-mining projects, looking for profits.

    Though mining was a small part of the bank’s portfolio, it was not without controversy as accidents mounted. In one of the worst disasters, in 1995, a mine in Guyana insured by the bank spilled more than 790,000 gallons of cyanide-laced mine waste into a tributary of the Essequibo River, the country’s main water source.

    By 2001, the World Bank president, James D. Wolfensohn, imposed a two-year moratorium on mining investments and ordered a review of its involvement in the industry.

    Emil Salim, a former minister of environment of Indonesia, led the study. “I said, up to now the International Finance Corporation was only listening to business,” he said in an interview in Jakarta. “I said, so now let’s give some voice to civil society.”

    Mr. Salim recommended reducing the use of cyanide, banning the disposal of waste in rivers and oceans, and giving communities veto power over mining company plans.

    But the industry complained. And developing country governments said they liked the bank’s loans to gold mines. In the end, the bank settled on more modest goals.

    It pledged to make environmental impact statements understandable to villagers and to back only projects with broad community support. It also urged governments to spend mining companies’ taxes and royalties in the communities near the mines.

    But critics and environmental groups say the bank demands little from the mining companies in return for its money and its seal of approval.


    http://www.nytimes.com/2005/10/24/international/24GOLD.html?pagewanted=5

    The bank’s guidelines for arsenic in drinking water are less stringent than those of the World Health Organization, and mercury contamination levels are more lenient than those permitted by the E.P.A., said Andrea Durbin, a consultant to nongovernmental groups pressing for tougher standards.

    The International Finance Corporation is drafting new guidelines that will clarify what it expects from miners, said Rachel Kyte, its director of environment and social development.

    But the draft rules give mining companies even more latitude, said Manish Bapna, the executive director of the Bank Information Center, a group that monitors the bank. They will make it easier for companies to evict indigenous people and to mine in some of the globe’s most treasured habitats, he said.

    Despite the World Bank’s two-year review, little has changed, said Robert Goodland, a former director of environment at the bank who was an adviser on the study. “The bank insists on business as usual,” he said.

    Resistance in Guatemala

    The first piece of new mining business the bank invested in after its review can be found today in the humid, green hills of western Guatemala.

    Bishop Alvaro Ramazzini, a big burly man who mixes politics and religion with ease, doesn’t understand why the World Bank lent $45 million to a rich multinational company for a gold mine in his impoverished region of Mayan farmers.

    “Why not spend the money directly to help the people?” he asked.

    Sprawled across a deep wooded valley, a new mine built by Glamis Gold, a Canadian company, was chosen by the World Bank last year as a new model for how gold mining could help poor people.

    But the mine has faced protest at every turn.

    At the June 2004 board meeting of the International Finance Corporation, there was considerable skepticism about its $45 million loan to Glamis.

    Members questioned why a $261 million project was creating only 160 long-term jobs and giving money to a “well capitalized” company like Glamis at all, according to minutes of the meeting provided to The Times by a nongovernmental group opposed to the project.

    Others were worried that the I.F.C. was relying too heavily on information from Glamis about the potential for pollution.

    The World Bank had pledged to back only mines with broad local support. But on the ground in Guatemala, opposition boiled over last December.

    Angry farmers set up a roadblock to stop trailers carrying huge grinding machines for the mine. After 40 days, and battles between police and protesters, the equipment had to be escorted by soldiers.

    To persuade the villagers of the mine’s benefits, Glamis flew 19 planeloads of farmers to a mine it runs in Honduras.

    But the villagers of Sipicapa still wanted their voices heard. On a cool Saturday morning in June, more than 2,600 men and women dressed in their weekend best, with children in tow, crowded into the community’s yards, churches and verandas to vote in a nonbinding referendum.

    “We are already regretting that our forefathers allowed the Spaniards to buy our land for trinkets and mirrors,” said Fructuoso López Pérez, a local mayor. “So we should vote so our children will thank us for doing right.”

    At that, a church full of local people raised their hands in a unanimous show of opposition to the mine.

    Much of the peasants’ fury was informed by Robert E. Moran, an American hydrogeologist, who was asked by Madre Selva, a Guatemalan nongovernmental organization, to visit the mine and review its environmental impact statement.

    Mr. Moran, who was on the advisory board of the bank’s mining study, found it badly lacking. It did not address the “very large quantities of water” the mine would use, or give basic information on the “massive volumes” of waste the mine would produce, he said.

    Tim Miller, vice president of Central American operations for Glamis, said the environmental impact statement had been a “working document.”

    In Guatemala City, the Vice Minister of Mining, Jorge Antonio García Chiu, defended approval of the mine, saying it followed four months of consultation.

    Mr. Kaldany, the I.F.C. official, said the investment and the environmental impact statement were both sound. “We are a bank,” he said. “We go on the basis of a business development project. Then, as well, the bank asks: Are we needed? Are we adding any value?”

    Glamis had already spent $1.3 million on social programs in the villages as part of the bank’s requirements, Mr. Kaldany said.

    At the mine, the grinding and churning of new machinery being tested already echoes across the valley. Production could begin as early as November.

    Mr. Miller, of Glamis, said the mine was a winner for the people, and his company. In fact, he said, Glamis didn’t need the bank, the bank came to Glamis.

    Bank officials “were anxious to make some investments” in the region, he said. The company is expecting to gross $1 billion over the life of the mine, with profits of $200 to $300 million.

    “That’s a return of about 25 to 30 percent,” he said.

    Ghana: The Social Costs


    http://www.nytimes.com/2005/10/24/international/24GOLD.html?pagewanted=6

    The men of Binsre on Ghana’s ancient Gold Coast carry on their own hunt for gold. Nearly naked, their arms and legs slathered in gray ooze, they sift through the muck in a large pit, using buckets and hard hats, looking for any last scrap.

    So far industrial mining has not lived up to its promise for these men and their families. They are illegal miners who find work not inside the highly mechanized mines of Ghana’s first-world investors, but on the fringes, scavenging the waste left behind by AngloGold Ashanti, the world’s second-largest gold company, based in South Africa.

    Six miners have died in the last several years, most of them overcome by fumes when waste from the mine gushed into the pit, said Hannah Owusu-Koranteng, an advocate for the illegal miners. The mine tried to keep the men out.

    “We used to use dogs,” said AngloGold Ashanti’s chief financial officer, Kwaku Akosah-Bempah. “Then they said we were using dogs to bite them.” So the mine stopped using the dogs and the men returned.

    In the nearby village of Sanso, a few men said they had lost their land to the mine. Now they carve shafts into a mountain of waste rock, where they haul, hammer, chip and sift.

    “You wake up one day and you realize your farm is destroyed,” said Assemblyman Benjamin Annan, a local politician. “They say they will compensate but it takes one or two years. So people are compelled to go to illegal mining, the way our ancestors did.”

    Industrial-size shaft mining has existed in Ghana for 100 years, but with the price of gold soaring, more companies are arriving now, this time bringing open-pit cyanide mines. The investment has been greeted warmly by the government.

    Newmont is set to spend a billion dollars on a new mine next year and on a second mine – in one of the badly deforested country’s last remaining forest preserves – in 2007.

    The World Bank is here, too, preparing to lend the company $75 million. Together, the bank and Newmont say, they aim to show how social development and gold mining can be married.

    Newmont compensated the farmers who were moved off their land. It is offering training for new jobs, like growing edible snails and making soap. It built new concrete and tin-roofed houses to replace homes made of mud.

    But the mine will create just 450 full-time jobs. More than 8,000 people will be displaced.

    “The house is O.K.,” said Gyinabu Ali, 35, a divorced mother of five children, who recently moved into her gaily painted two-room house, with a toilet out back, that overlooks several dozen similar units resembling a poor man’s Levittown. “I miss my land where I could grow my own food.”

    Near the mine of Newmont’s competitor, AngloGold Ashanti, in Obuasi, only half of the homes have an indoor bathroom, and 20 percent have running water. With the exception of the brick villas of the company executives, Obuasi today looks like a vast and squalid shanty town.

    The chief financial officer, Mr. Akosah-Bempah, said he was offended by the poor conditions. Most of the company’s taxes and royalties had stayed in the capital, he said, leaving the ramshackle town bereft of the benefits of gold mining.

    “Sometimes we feel embarrassed by going to Obuasi,” he said. “Not enough has gone back into the community.”


    http://www.nytimes.com/2010/05/14/business/economy/14views.html

    Reuters Breakingviews

    A Case for Gold at $5,000 an Ounce

    By Martin Hutchinson and Christopher Hughes
    May 13, 2010

    It sounds like a gold bug’s dream. But looking back to the last inflation-adjusted peak price in 1980, it’s far from impossible that the gold price could soon go above $5,000 an ounce.

    The potential level of a new high can be estimated in several ways. Based on consumer price inflation, the peak of $875 an ounce in 1980 is equivalent to about $2,300 today, almost twice the current gold price. But there’s a case for taking account of economic expansion as well as price inflation. The world’s economic output has increased about sixfold since 1980. Scale up the peak 30 years ago by that multiple, and the gold price could top out at around $5,300.

    Gold can also be regarded as an alternative to money. Broad global money supply, known as M3, is now in dollar terms about 10 times what it was in 1980. The total gold supply has also increased to some 170,000 metric tons, from 110,000 tons over the same period, as more has been mined. Scaling up by money supply and deflating by the gold supply, the 1980 peak price would be equivalent to about $5,700 an ounce today.

    Looking at money supply another way, today’s potential gold price would be a bit lower than that. A narrower measure of global money, M1, is currently estimated at about $17 trillion. If the 170,000 tons of gold mined through history were to substitute for this, the gold would be worth about $3,100 an ounce. But that wouldn’t account for the tendency of the thinly traded gold market to overshoot sometimes to the upside, as it did in 1980, and sometimes to the downside.

    Of course, there is a considerable chance that gold and other commodity prices will peak at a lower level. But if a fourfold increase over a couple of years from today’s gold price to more than $5,000 an ounce seems impossibly extreme, that was the trajectory in 1978-80. If governments continue to print money, whether for economic stimulus or to stave off defaults by themselves or others, fear of widespread currency debasement and the consequent inflation could create the conditions for just such a spike.

    BP’s Promise

    BP’s efforts to focus global attention on its all-out response to the Gulf of Mexico oil spill are flagging. Congressional hearings have raised tricky questions about the company’s conduct before the explosion on the rig last month. With the well still leaking, the credibility of BP’s chief executive, Tony Hayward, is being tested.

    It would be wrong to draw premature conclusions from smatterings of evidence raised at highly charged hearings so soon after the disaster, when any formal investigation is far from being concluded.

    But there is no dispute that it was only after the accident that BP became aware that the well’s blow-out preventer, the supposedly fail-safe device that malfunctioned and allowed the leak, had been modified. We also know now that the well failed certain operational tests on the day of the explosion.

    BP has long maintained it was not directly responsible for the accident, since the rig and the drilling had been outsourced to Transocean. But that defense would be undermined if it became clear BP sanctioned drilling on a rig known to have had problems.

    Moreover, it would reflect badly on BP’s response effort if it turned out the company’s engineers did not realize they were working on a modified blow-out preventer.

    Having tried to argue that BP should be judged only on the clean-up effort and its success in stopping the leak, Mr. Hayward would be in big trouble if it turned out that BP procedures were implicated in the accident itself. After all, Mr. Hayward got the top job at BP precisely because he was seen as the best person to address its poor safety record.

    Mr. Hayward has said the spill will be stopped within 90 days of when BP started to drill on relief wells, to ease the pressure from the main well. That means the beginning of August. He had better deliver on that promise. If he doesn’t, someone else may end up defending BP against any other attacks that emerge.

    MARTIN HUTCHINSON and CHRISTOPHER HUGHES

    A version of this article appeared in print on May 14, 2010, on page B2 of the New York edition.


    http://blogs.wsj.com/source/2010/05/12/gold-a-low-risk-bet-in-a-high-risk-environment/

    Gold: A Low Risk Bet in a High Risk Environment

    By Matthew Walls
    May 12, 2010, 11:46 AM GMT

    The skepticism that’s greeted the European Union’s £750 billion ‘shock and awe’ rescue package has driven gold to a new record high above $1,240 a troy ounce, much as many predicted at the start of the year.

    That the gold price has soared for different reasons than predicted is a sign that, in the uncertain times of today, gold is nearly a fail-safe asset. Unlike some industry watchers forecast, inflation hasn’t arrived. China hasn’t significantly reduced its purchases of U.S. Treasuries. Ratings agencies haven’t downgraded U.S. debt. Asian central banks haven’t made big bets on gold, at least publicly.

    Instead, the euro is struggling under the strains of a sovereign debt crisis few imagined would reach today’s proportions, and investors are flocking to gold for its stability. The trend’s noticeable in Europe, and particularly Germany, the country on the hook to fund the biggest chunk of the E.U. bailout.

    Gold coin and bar demand in Europe is as high as it was in 2008 during the start of the financial crisis. The joint E.U. and IMF rescue package did quash speculation of a breakup of the monetary union and government defaults. But it hasn’t dispelled doubts that member-states lack the political will to enact austerity measures, or will grow their way out of debt.

    Gold in euros is making record highs as a result, as has gold in sterling, since investors fear the U.K.’s hung parliament will prevent the government from grappling with the country’s heavy debts. Gold in dollars has been an impressive, though not outstanding performer. Gold and the dollar are both safe havens at times of crisis, and the dollar’s strength has slowed gold’s advance. The yellow metal has gained 9% since mid-April, compared to the 17% gain in gold in euros and 12% in gold in sterling.

    Analysts expect the uncertain road ahead for the European Union could keep the euro volatile and keep gold, in euro-terms, outperforming gold in dollar-terms in the near-term. But gold in dollars is less vulnerable to the sharp correction that gold in euros may experience if the E.U.’s rescue efforts manage to calm markets in coming weeks.

    Meanwhile, gold in dollars could benefit even if the euro recovers, since the worries of inflation and currency devaluation will reassert themselves — especially if the European Central Bank resorts to buying debt owned by Greece and other southern E.U. states as a way out of the impasse.

    “In a sense, gold can’t lose,” said Philip Klapwijk, a precious metal analyst at U.K.-based consultancy GFMS.

    Klapwijk expects gold will rally to $1,250/oz, but he rules out a rise to the $1,300/oz mark for the first half of the year, as he thinks scrap selling will surge and jewelry demand collapse near that price.

    But neither of those two factors would stop a gold rally if the E.U. can’t get to grips with the debt crisis, he added. “If we were to see the crisis spread to Spain, Portugal and the U.K. — now with a hung parliament — we may see sufficient investment funds come into the market to drive gold to the $1,300 level.”

    Right now, the chances of that kind of ‘fat tail’ or extreme event occurring are higher, making gold a low risk, blue sky asset.

    “The tail risk is getting bigger every day,” said JP Morgan analyst Michael Jansen, who expects gold in euro- and sterling-terms to perform well. “Gold is reflective of that tail risk. I can’t see that stopping.”

    Investors and speculators worried about sovereign debt levels may force governments to live within their mean