Updates from September, 2012 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 11:26 AM on 2012/09/21 Permalink  

    The Bright Eyes and The Humiliation of Islam 

    The Bright Eyes

    Jakarta, 15 September 2012 07:42:40

    Humiliating Islam costed one US Ambassador.

    The humiliation coincided with the just published one naked lady with crown jewels and bright eyes visiting an Islamic country.

    HUMILIATING ISLAM


    Duta Besar AS untuk Libya Christopher Stevens (kiri). REUTERS/Ismail Zitouny/Files

    http://id.berita.yahoo.com/aktris-film-anti-islam-innocence-muslims-trauma-130918557.html

    Aktris Film Anti-Islam Innocence of Muslims Trauma

    TEMPO.COTEMPO.CO – Kam, 13 Sep 2012

    TEMPO.CO, New York – Aktris Cindy Lee Garcia tak menyangka film yang dibintanginya, Innocence of Muslims, akan memicu protes berdarah di sejumlah negara. “Ini membuatku gila,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Gawker, Rabu, 12 September 2012.

    Film kontroversial ini dianggap kurang ajar karena mendiskreditkan sosok Nabi Muhammad. Akibatnya, sejumlah masyarakat muslim marah. Dalam unjuk rasa terkait film ini di Benghazi, Libya, empat diplomat Amerika tewas mengenaskan karena kantornya diroket dan dibakar.

    “Sutradara bilang (saat syuting), ini hanya film biasa berlatar Mesir 2.000 tahun yang lalu,” ujar aktris asal Bakersfield, California. Dalam film itu, ia memainkan peran kecil sebagai wanita yang menyerahkan anaknya pada Nabi Muhammad untuk dinikahi.

    “Dalam film, bukan Muhammad peran yang kutahu, tapi Master George,” ujarnya.

    Nama Muhammad sendiri dialihsuarakan oleh sang sutradara pada proses pasca-produksi. Mengetahui itu, ia merasa amat geram pada sang sutradara dan produser karena merasa dimanfaatkan. Dampaknya, ia merasa trauma. “Seseorang terbunuh karena film yang kubintangi,” ujarnya.

    Hasil editing final film tersebut diakuinya amat mengerikan. Terlebih setelah melihat dampak yang ditimbulkan dari film yang diketahuinya berjudul Desert Warriors tersebut. Film yang telah diedit tersebut kemudian diunggah cuplikannya ke dalam situs YouTube. Cuplikan inilah yang membuat kaum muslim marah besar. Selain Libya, di Mesir juga tercatat unjuk rasa besar-besaran memprotes film ini.

    GAWKER | M ANDI PERDANA

    1. http://id.berita.yahoo.com/motif-di-balik-film-anti-islam-innocence-muslim-001328719.html
    2. http://id.berita.yahoo.com/sutradara-film-penghina-nabi-muhammad-sembunyi-122651439.html
    3. http://id.berita.yahoo.com/habis-salat-jumat-protes-film-anti-islam-memanas-032315383.html
    4. http://id.berita.yahoo.com/terry-jones-innocence-muslims-tidak-dimaksudkan-menghina-muslim-123805213.html
    5. http://id.berita.yahoo.com/innocence-muslims-didanai-100-donatur-yahudi-001322493.html
    6. http://id.berita.yahoo.com/protes-film-innocence-muslims-dubes-tewas-102000204.html

    http://www.tempo.co/read/news/2012/09/12/115429082/Dubes-AS-untuk-Libya-dan-Tiga-Stafnya-Tewas

    Dubes AS untuk Libya dan Tiga Stafnya Tewas

    Rabu, 12 September 2012 | 17:25 WIB

    TEMPO.CO, Benghazi – Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, Chris Stevens, dan tiga anggota kedutaan tewas akibat serangan roket ke konsulat AS di Kota Benghazi, Selasa malam waktu setempat, 11 September 2012. Demikian keterangan sumber keamanan Libya kepada media, Rabu, 12 September 2012.

    Koresponden Al Jazeera di Libya, Suleiman Idrissi, melaporkan dari kota di sebelah timur Libya, bahwa konflik bersenjata di kawasan tersebut sebagai buntut protes terhadap tayangan film amatir tentang penghinaan kepada Nabi Muhammad, setelah terjadi unjuk rasa serupa di Kairo, Mesir. “Dua anggota anggota staf kedutaan luka-luka,” ungkap Idrissi.

    “Seorang staf kedutaan AS tewas dan seorang lagi cedera,” kata Abdel-Moenm Al-Hurr, juru bicara Komite Keamanan Agung Libya, Rabu. Dia menambahkan, pemrotes menembakkan peluncur granat ke gedung dari lahan pertanian. “Bentrok senjata berlangsung sengit antara angkatan bersenjata Libya melawan milisi bersenjata di luar konsulat AS,” katanya.

    Dia juga mengatakan jalan-jalan ditutup dan pasukan keamanan berkeliling gedung. Mayat korban dibawa ke Bandara Internasional Benghazi untuk diterbangkan ke Tripoli, selanjutnya diangkut ke pangkalan udara AS di Jerman. Menanggapi insiden mematikan itu, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan bahwa tidak ada sikap apa pun sebagai pembenaran untuk menyerang konsulat AS di Benghazi.

    “Saya mengutuk keras serangan terhadap konsulat AS di Benghazi, kemarin. Tidak ada alasan hukum apa pun melakukan penyerangan menyebabkan pejabat AS tewas. Saya mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga mendiang dan seluruh koleganya di Kementerian Luar Negeri.”

    Kerusuhan di Benghazi dipicu oleh pemutaran film yang diproduksi oleh warga asing dari komunitas koptik Mesir di AS, yang dianggap oleh masyarakat Islam setempat telah menghina Nabi Muhammad. Insiden ini bersamaan dengan peringatan 11 tahun serangan 11 September 2001 di AS.

    “Begitu mereka mendengar ini (pemutaran film), mereka menyerbu garnisun militer, selanjutnya turun ke jalan. Mereka menyeru masyarakat untuk berkumpul dan menyerang konsulat AS di Benghazi,” lapor Idrissi.

    AL JAZEERA | GUARDIAN | CHOIRUL

    Director Of Anti-Islam Film Has Porn Past



    THE BRIGHT EYES

    http://blog.zap2it.com/pop2it/2012/09/kate-middletons-topless-pictures-in-french-magazine-have-royal-family-consulting-lawyers.html

    Kate Middleton’s topless pictures in French magazine have Royal family consulting lawyers

    By Andrea Reiher, September 14, 2012 8:17 AM ET

    Just three weeks after nude photographs of Prince Harry partying in Las Vegas made the rounds on the internet, the Royal family is now embroiled in another nude photo scandal. French magazine Closer has published a series of photos of Catherine, Duchess of Cambridge sunbathing topless.

    In the five-page spread, the Duchess is relaxing on a balcony with Prince William in a private village in southern France that is reportedly owned by a son of the late Princess Margaret, who was the younger sister of Queen Elizabeth.

    The Royal family has released a statement Friday (Sept. 14):

    Their Royal Highnesses have been hugely saddened to learn that a French publication and a photographer have invaded their privacy in such a grotesque and totally unjustifiable manner.

    The incident is reminiscent of the worst excesses of the press and paparazzi during the life of Diana, Princess of Wales, and all the more upsetting to The Duke and Duchess for being so.

    Their Royal Highnesses had every expectation of privacy in the remote house. It is unthinkable that anyone should take such photographs, let alone publish them.

    Officials acting on behalf of Their Royal Highnesses are consulting with lawyers to consider what options may be available to the Duke and Duchess.

    According to Reuters, the magazine cracks, “Harry started the fashion: these days the Windsors take their clothes off.” RELATED: Kate Middleton, Royal fashionista. RELATED: Royal wedding souvenir pictures.

    A Royal family source adds to Reuters that the couple are angry and sad that their privacy has been breached in such a manner and that they believe the photographs to be genuine. What do you think, readers? Gross invasion of privacy, considering it was at a private residence?


    http://www.news.com.au/national/royal-fury-as-nude-pictures-of-kate-middleton-hit-newsstands-in-paris/story-fndo4eg9-1226474490476

    Royal fury as nude pictures of Kate Middleton hit newsstands in Paris

    AAP, September 14, 2012 9:10PM


    Despite the picture scandal, William and Kate pressed ahead with plans to visit their first ever mosque in Kuala Lumpur.


    The French celebrity magazine Closer, which has published topless pictures of Kate Middleton, has hit the newsstands. Source: AFP


    A royal source initially said the couple was “disappointed and saddened” and would consider legal action if the photos turned out to be genuine.

    THE Duke and Duchess of Cambridge are furious after a French magazine published topless photos of Kate, calling it “grotesque and totally unjustifiable”. William is said to be particularly distraught because of the similarities between the violation of his wife’s privacy and the media’s treatment of his mother, the Princess of Wales.

    The French celebrity magazine Closer, which shows Kate Middleton topless by the swimming pool on the cover, has hit the streets of Paris. The couple were photographed without their knowledge while they were staying at Chateau d’Autet, the private home of the Queen’s nephew Viscount Linley, in the Luberon region of France.

    According to British media reports, the images appear to have been taken with a long lens and the royals would have had no idea they were being photographed. “The incident is reminiscent of the worst excesses of the press and paparazzi during the life of Diana,” a St James’s Palace spokesman said in a statement.

    ”(It is) all the more upsetting to the Duke and Duchess for being so.” The future king was grim-faced as he walked the long red carpet to a plane at Kuala Lumpur airport on Friday afternoon, wrapping up a two-day stint for the couple in the capital. They had been told the news over breakfast that the French magazine Closer planned to run the topless photographs, taken while they holidayed on a private estate in the country last month.

    After the magazine hit newsstands later in the day he said they were “furious”. A royal source said the couple was “disappointed and saddened” over the publication of the nude photos and would consider legal action. “Their sadness has turned to anger and disbelief as we learn more about the photographs,” the source told media in Malaysia.

    “We believe a real line has been crossed and we are consulting with French lawyers about what if any legal action will be taken.” Editors of the British magazine Closer moved quickly to distance themselves from the scandal, saying they would never  publish topless images of a member of the Royal family and that the French edition is published by a different company.

    Splashed on the front cover and inside on five pages, the shots show the duchess in just the bottoms of a black and white bikini. One of the grainy shots shows William rubbing sunscreen on Kate’s backside while in another she appears to be taking her bikini top off. They ran with the line: “Victoria’s Secret can stand aside”.

    The shots were taken while the couple were staying in the French chateau of the Queen’s nephew, Lord Linley. “Their royal highnesses had every expectation of privacy in the remote house,” said the St James’s Palace spokesman. “It is unthinkable that anyone should take such photographs, let alone publish them …

    ”(They are) hugely saddened to learn that a French publication and a photographer have invaded their privacy in such a grotesque and totally unjustifiable manner.” The spokesman said consultations were taking place with lawyers to work out what options were available. The pictures are bound to restart the row over privacy that raged around Prince Harry last month when embarrassing images emerged of him frolicking naked at a Las Vegas hotel.

    British newspapers were reportedly offered the shots of Kate last week but turned them down. Despite the scandal erupting at home, William and Kate pressed ahead with plans to visit their first ever mosque on Friday. In keeping with Islamic tradition, Catherine arrived at the site near Kuala Lumpur’s landmark Petronas Twin Towers shrouded in a matching light-grey veil and floating chiffon dress by Beulah London.

    After visiting the mosque, the couple were met by screaming crowds of more than 10,000 at Kuala Lumpur’s KLCC park. William and Kate shook hands and chatted with families who’d been waiting in the 30C degree heat since early morning. The duchess’s conservative outfit was remarkably similar to one worn by Diana on a visit to an Egyptian mosque during a tour of Egypt in 1992.

    The Princess of Wales died in a Paris car crash in 1997 after being hounded for years by the media, even after her divorce from Charles and often while she was on holiday. The photographs of Kate were taken in the same country, almost  15 years ago to the day after Diana’s death.

    “It’s very disappointing; it’s very saddening. We have turned the clock back 15 years,” a royal source said on Friday. “We have always maintained the position that the duke and duchess deserve their privacy, not the least when they are on holiday in their own swimming pool.” As the couple arrived at the airport on Friday, William was seen clenching his teeth and he didn’t look to his left or right for most of the long walk to the plane.

    Kate smiled only twice – once to him when they got out of their official car and then when she recognised newsmen on the tarmac. As they went up the steps to board the the Boeing 737-800 jet, she reassuringly placed her left hand on the small of his back. Earlier in the day, at a tea party hosted by the British High Commissioner to Malaysia, the couple met Bond girl Michelle Yeoh.

    The actress, who also starred in Crouching Tiger Hidden Dragon, condemned the topless snaps. “It is not good” she said. “They (William and Kate) do not have a choice whether they are photographed but they should. “I would hope there would be laws and regulations to protect celebrities and the royals.”


    http://www.showbizspy.com/article/251578/kate-middleton-topless-bikini-pictures-closer-magazine-france.html?pid=4813&pageid=251578

    KATE Middleton‘s topless / bikini pictures from France’s Closer magazine are here.. and Showbiz Spy has them all!

    by Adam, Friday September 14, 2012

    Laurence Pieau, editor of French Closer magazine, said Prince Harry would feel ‘less alone’ when the magazine hits shelves on Friday, and the pictures are beamed around the world. She said that they showed Kate ‘fully topless’ and that there would be “nipples”. She said Kate had removed her bikini to ‘avoid tanning lines’. Ms Pieau said the ‘whole world would be talking’ about the pictures.

    A blurb accompanying the racy picture spread meanwhile refers to the Luberon area of Provence with the words, “The Duchess of Cambridge topless on the terrace of a guest house in the Luberon!” adding “OMG!” for “Oh My God!” The full text reads: “A little more than a year after their marriage, the royal couple was offered a romantic getaway, far from the protocol and etiquette in their very own garden of Eden.

    “Almost alone in the world … because Closer was there! After the Olé Olé holidays of Prince Harry in Las Vegas, discover the very sensual shots of Kate Middleton and her husband Prince William. “Discover the incredible pictures of the future Queen of England as you’ve never seen her before… and as you will never see her again!”

    Meanwhile, sources tell Britain’s Daily Mail that William and Kate are considering legal action against the magazine. “Their sadness has turned to anger and disbelief as we have learnt more about the photographs. We believe a red line has been crossed and we are consulting the French lawyers to see what, if any, action can be taken,” said one royal insider.

    “The Duke and the Duchess were told at breakfast and are obviously saddened and disappointed if they are genuine as they believe they have a right to privacy — particularly on holiday.” “Their Royal Highnesses have been hugely saddened to learn that a French publication and a photographer have invaded their privacy in such a grotesque and totally unjustifiable manner,” the couple said in a strongly worded statement today.

    “The incident is reminiscent of the worst excesses of the press and paparazzi during the life of Diana, Princess of Wales, and all the more upsetting to The Duke and Duchess for being so. “Their Royal Highnesses had every expectation of privacy in the remote house. It is unthinkable that anyone should take such photographs, let alone publish them.

    “Officials acting on behalf of Their Royal Highnesses are consulting with lawyers to consider what options may be available to The Duke and Duchess.” Thanks to these guys for the scans.

    This slideshow requires JavaScript.

    1. 251169, Kate Middleton Is Pregnant With Her First Child; Will Announce It Soon: Report
    2. 251260, Kate Middleton Has Had Surgery?
    3. 251446, Prince William and Kate Middleton to Have Two Kids!
    4. 251547, Kate Middleton: Topless Pictures Appear in France’s Closer Magazine (PHOTO)
    5. 251578, Kate Middleton: Topless Pictures In French Closer Magazine (See All The Photos Right Here And Right Now People)
    6. 251601, Kate Middleton Topless Photo Scandal: France’s Closer Magazine Being Sued by Royal Couple
    7. 251615, http://www.showbizspy.com/article/251615/kate-middleton-closer-photos-chi-magazine-italy-to-publish-more-pictures-despite-legal-action.html
    8. 251671, http://www.showbizspy.com/article/251671/kate-middleton-chi-topless-photos-cause-even-more-controversy-in-italy-this-time-see-all-of-the-pictures-here.html#comment-616529
    9. 251726, http://www.showbizspy.com/article/251726/kate-middleton-topless-picture-scandal-french-closer-magazine-lawsuit-wont-cost-them-a-penny.html
    10. 251730, http://www.showbizspy.com/article/251730/kate-middleton-topless-pictures-chi-magazine-italy-all-of-the-photos-are-here.html
    11. 251752, Kate Middleton Closer Magazine Picture Scandal is “Deplorable” — According to Sarah Ferguson
    12. 251768, http://www.showbizspy.com/article/251768/kate-middleton-breast-pictures-closer-france-chi-magazine-italy-a-grotesque-breach-of-privacy-lawyer-says.html
    13. 251780, Kate Middleton and Closer Magazine France: Topless Picture Lawsuit Could Cost Them a Fortune (PHOTOS)
    14. 251788, http://www.showbizspy.com/article/251788/chi-magazine-kate-middleton-topless-pictures-were-justified-editor-says-photos-all-here.html
    15. 251805, Kate Middleton Topless Closer Pictures: British Royals Score Legal Victory in The French Courts
    16. 251857, Kate Middleton: Naked Pictures Are Set to Surface in The Future? CHI Have Nothing on That!
    17. 251922, Closer Magazine France: Office Raided Because of Kate Middleton Topless Pics
    18. 251932, http://www.showbizspy.com/article/251932/se-hor-swedish-magazine-kate-middleton-topless-pictures-appear-in-yet-another-tabloid-publication.html
    19. 251937, http://www.showbizspy.com/article/251937/chi-magazine-kate-middleton-topless-pics-puts-a-smile-on-italians-faces.html
    20. 251957, http://www.showbizspy.com/article/251957/kate-middletons-bottom-pictures-in-danish-magazine-se-og-hor-report.html
     
  • Virtual Chitchatting 11:08 AM on 2012/09/21 Permalink  

    Melindungi TKI dengan Perjanjian Bilateral?

    Jakarta, 8 November 2011 05:13:10

    1. Tidak Terarah Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri
    2. 2.500 TKI Telah Hengkang dari Arab Saudi, 2.000 Lagi Menyusul
    3. Guru Besar: Ambil Langkah Fundamental Akhiri Penganiayaan TKI
    4. Norma dan Penegakan Hukum
    5. 20050209, Ubah MoU Penanganan TKI Menjadi Perjanjian Bilateral
    6. 20050412, Migrant Care Nilai Perlu Perjanjian Bilateral Perlindungan TKI
    7. 200906271025, Perlindungan Hukum bagi TKI
    8. 201005142049, Menakertrans – ILO Bahas Agenda Sidang Tahunan
    9. 20101008, TKI Ilegal Dibutuhkan Malaysia
    10. 201011180547, Ambil Langkah Fundamental Untuk Mengakhiri Penderitaan TKI
    11. 201011181225, Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi
    12. 201011200950, Tak Relevan, Kaitkan Kebodohan TKI dengan Pelanggaran HAM
    13. 201011201327, “Nasib TKI Itu Seperti Layang-Layang. Kalau dapat majikan yang baik ya Alhamdulillah. Tapi kalau tidak?”
    14. 201011202033, Penting, Perjanjian Bilateral Soal TKI
    15. 20101121, Perjanjian Bilateral Harga Mati
    16. 201011210001, Diplomasi soal TKI, Era Yudhoyono Terlemah
    17. 201011221927, Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Sumber Devisa Yang Malang
    18. 20101123, TKI Butuh Tim “Lawyer” Tetap dan Perjanjian Bilateral
    19. 201011250309, Akhiri Penganiayaan TKI!
    20. 201012091227, Ormas Islam Desak Pemerintah Lindungi Penuh TKW
    21. 20101218, Perjanjian Kerja Bilateral Lindungi TKI/TKW
    22. 20110112, Ledia Hanifa: Pemerintah Harus Segera Lakukan Moratorium dan Bilaterial Agreement
    23. 20110113, Moratorium dan Bilateral Agreement untuk Cegah Kekerasan terhadap TKI
    24. 201101180356, Demi Keselamatan TKI, Indonesia-Arab Saudi Akan Buat MOU
    25. 201103132108, Kuota Haji Plus Hidung Mancung, Perburuk Kondisi Buruh Migran
    26. 201104041623, Kekerasan di Saudi Tak Surut, Moratorium TKI Harus Direalisasikan
    27. 201106210945, Sekali Lagi, Lindungi TKI!
    28. 201106211926, DPR desak penghentian sementara TKI
    29. 201106231220, Hikamahanto: Moratoriun TKI ke Saudi Patut Didukung
    30. 201106241637, Perlindungan Nyata Buruh Migran
    31. 201106252109, Jumhur: Moratorium ke Arab Saudi Hanya untuk PRT Perempuan
    32. 201106270416, Lagi, DPRD Jatim Janjikan Bikin Raperda TKI. Setelah ada 316 TKI Bermasalah
    33. 201109101734, RUU Penempatan dan Perlindungan TKI Digodok, Aspek Perlindungan Menjadi Prioritas
    34. 201109181244, Kerjasama Penempatan TKI di Malyasia Terus Ditingkatkan
    35. 201109201945, Dilema Perlindungan TKI
    36. 20111005, Ratifikasi Landasan Dasar Perlindungan
    37. 201110052021, Revisi UU TKI harus dibahas lintas instansi
    38. 201110052245, Ratifikasi Landasan Dasar Perlindungan
    39. 20111010, Perlindungan Lemah

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UzY_HjALy5sJ:els.bappenas.go.id/upload/other/Tidak%2520Terarah%2520Kebijakan%2520Pengiriman%2520TKI%2520ke%2520Luar%2520Negeri.htm+perjanjian+bilateral,tki&cd=25&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a

    http://els.bappenas.go.id/upload/other/Tidak%20Terarah%20Kebijakan%20Pengiriman%20TKI%20ke%20Luar%20Negeri.htm

    Tidak Terarah Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

    Jakarta, Kompas – Pemerintah dinilai tidak memiliki kebijakan yang terarah dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Salah satu buktinya adalah belum adanya perjanjian bilateral untuk perlindungan terhadap pekerja asal Indonesia, sehingga keberadaan mereka di luar negeri pun selalu tidak berdaya di hadapan agen dan majikan.

    Demikian Sekretaris Eksekutif Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi), Wahyu Susilo, di Jakarta, Jumat pekan lalu. Menurut dia, realitas telah membuktikan bahwa tenaga kerja wanita Indonesia (TKWI) di Timur Tengah hampir setiap hari mengalami tindak kekerasan fisik, seksual, dan bahkan perkosaan yang mengakibatkan kematian.

    Kerentanan juga dialami buruh migran Indonesia yang berada di Malaysia. Politik antipendatang mengakibatkan mereka terpaksa harus menghadapi aksi pencarian dan penangkapan petugas polisi, penahanan sewenang-wenang, serta dideportasi massal seperti yang berlangsung sejak pertengahan Januari 2002 hingga saat ini.

    Pelanggaran hak-hak normatif diderita pula oleh buruh perempuan Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan dan Hongkong. “Dengan kenyataan seperti ini, maka perjanjian bilateral untuk perlindungan buruh migran Indonesia dengan negara tujuan sangatlah kontekstual untuk segera direalisasikan. Saya tidak habis pikir jika perjanjian perlindungan itu masih disepelekan,” ujar Wahyu.

    “Sejauh ini perjanjian bilateral soal TKI yang dilakukan baru dengan Malaysia. Tetapi, itu hanya sebatas kuota penempatan, tarif fee yang harus dibayar majikan atau struktur pembiayaan serta mekanisme penempatan. Padahal, persoalan migrasi tenaga kerja jauh lebih kompleks,” tambah Wahyu Susilo.

    SDM TKI rendah

    Menanggapi tudingan Kopbumi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Jacob Nuwa Wea menegaskan, sulitnya menjalin hubungan bilateral menyangkut perlindungan TKI di luar negeri, akibat masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) TKI.

    “Semua ini karena kesalahan Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang asal main kirim TKI ke luar negeri tanpa memberikan pelatihan yang cukup dan benar. Sehingga luar negeri keberatan untuk memberikan perlindungan terhadap TKI karena terlalu banyak persoalan yang ditimbulkan,” tegasnya.

    Menurut dia, saat ini baru Malaysia yang telah memiliki hubungan bilateral menyakut perlindungan TKI dengan Pemerintah Indonesia. Berangkat dari persoalan itu kata Mennakertrans, mulai 1 Mei mendatang, pengiriman TKI ke luar negeri akan dibatasi.

    Dengan diberlakukannya kuota penempatan TKI ke luar negeri, PJTKI tidak mungkin lagi melakukan pola asal kirim TKI. “Kualitas TKI yang dikirim harus lebih baik, sehingga negara penampung TKI secara bertahap akan bersedia untuk memberikan perlindungan kepada TKI,” ujar Nuwa Wea. (jan/eta)


    http://rhe.name/main/?p=37332

    http://www.voanews.com/indonesian/news/TKI-Tinggalkan-Arab-Saudi-132671848.html

    2.500 TKI Telah Hengkang dari Arab Saudi, 2.000 Lagi Menyusul

    Dalam beberapa bulan belakangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan dokumen perjalanan khusus pengganti paspor untuk 4.550 TKI di Arab Saudi yang mengaku melarikan diri dari majikan karena kondisi kerja yang buruk. Tapi, lebih dari dua juta TKI masih berada di Arab Saudi, dan pemerintah Indonesia ditekan untuk merumuskan perjanjian perlindungan hak-hak TKI di Arab Saudi.

    Kepulangan TKI ke Indonesia

    Pemerintah Indonesia memulangkan kira-kira 2.500 TKI dengan dokumen perjalanan khusus pada akhir bulan September. Kira-kira 2.000 TKI lainnya masih tinggal di penampungan di dekat kota Jeddah dan akan kembali ke Indonesia akhir bulan ini. Pemerintah Indonesia mengatakan sebagian besar orang yang meminta dokumen perjalanan khusus adalah para pembantu rumah tangga yang dipaksa menyerahkan paspornya kepada majikan sebagai bagian dari perjanjian kerja.

    Praktek itu sudah umum di Arab Saudi, di mana pekerja rumah tangga tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup. Anis Hidayah adalah Direktur Utama organisasi Migrant Care, sebuah organisasi di Jakarta yang berupaya melindungi TKI di luar negeri. Ia menginginkan sebuah perjanjian resmi antara kedua negara untuk melindungi hak-hak TKI.

    “Di Arab Saudi tidak ada peraturan nasional tentang pembantu rumah tangga, namun Arab Saudi adalah negara terbesar yang banyak memperkerjakan pembantu rumah tangga,” ujar Anis.

    “Jadi, untuk menjembatani situasi itu, kita harus mendorong Indonesia dan negara pengirim TKI lainnya untuk berunding dengan Arab Saudi dan merumuskan perjanjian bilateral yang melindungi para pekerja itu. Tanpa adanya perjanjian bilateral, maka menurut saya perlindungan bagi TKI sangat lemah.“

    Anis Hidayah mengatakan perjanjian itu harus menentukan upah minimum, hari libur dan membiarkan para TKI untuk memegang paspor mereka sendiri. Perlakuan terhadap para pekerja di Arab Saudi menjadi topik politik utama di Indonesia sejak bulan Juni, ketika pemerintah Arab Saudi menghukum mati TKI Ruyati Sapubi yang berusia 54 tahun.

    Ruyati dipenggal karena membunuh majikannya. Katanya, tindakan itu didorong karena membela diri akibat kondisi kerja yang buruk dan sering dimaki-maki. Para pejabat Arab Saudi kemudian meminta maaf karena terlambat memberi tahu pihak berwenang Indonesia sebelum eksekusi dilakukan, dan pemerintah Indonesia menanggapinya dengan pembatasan pengiriman TKI ke Arab Saudi.

    Pembatasan yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus itu masih terus berlanjut, tetapi lebih dari dua juta orang TKI di Arab Saudi masih belum memiliki perlingdungan hukum yang cukup. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene mengatakan kedua belah pihak berkepentingan untuk menyelesaikan masalah itu dan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk merundingkan kondisi kerja yang lebih baik.


    http://kampungtki.com/baca/21988

    Guru Besar: Ambil Langkah Fundamental Akhiri Penganiayaan TKI

    Pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategi untuk memastikan agar penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia dapat diakhiri, kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

    “Meski upaya pemerintah untuk mengembalikan Sumiati perlu diapresiasi, namun pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategis untuk memastikan agar penganiayaan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) diakhiri,” kata Hikmahanto, di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, paling tidak ada tiga langkah fundamental dan strategis, pertama perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tujuan para TKI harus benar-benar memantau proses hukum atas tindakan tidak manusiawi para majikan yang melakukan penganiayaan, bahkan berujung pada kematian.

    Pemantauan sangat penting agar penganiayaan mendapat ganjaran dan menjadi efek pencegah bagi para majikan lain. Kedua, pemerintah harus secara serius menangani Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bertindak sebagai agen pengirim TKI. PJTKI, katanya, harus dipastikan tidak mengirim tenaga kerja seadanya karena tenaga kerja demikian berpotensi untuk dianiaya sebagai akibat dari kekesalan majikan.

    Ketiga, pemerintah harus mampu menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima para TKI. Perjanjian bilateral ini mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarganya. Konvensi Buruh Migran sendiri tidak akan bermanfaat meski Indonesia berkeinginan meratifikasi mengingat negara penerima TKI tidak meratifikasi.

    Bila merujuk pada nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia maka MoU tersebut masih sangat jauh dalam memberi perlindungan dibandingkan dengan Konvensi Buruh Migran.


    http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68:norma-dan-penegakan-hukum&catid=54:program&Itemid=72

    Norma dan Penegakan Hukum

    Tujuan: Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO dan ESKA

    Target:

    1. Diterapkannya standar International dalam penegakan hukum bagi TPPO dan ESKA
    2. Terwujudnya rasa keadilan bagi korban TPPO dan ESKA
    3. Berkurangnya kasus TPPO dan ESKA.

    http://hukumonline.com/berita/baca/hol12185/ubah-mou-penanganan-tki-menjadi-perjanjian-bilateral-

    Ubah MoU Penanganan TKI Menjadi Perjanjian Bilateral

    Mys, Rabu, 09 February 2005

    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan keprihatinan atas nasib yang menimpa tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Salah satu yang mendesak dilakukan adalah meningkatkan bentuk hukum kerjasama kedua negara. Bentuk kerjasama setingkat memorandum of understansing (MoU) dinilai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sudah tidak memadai lagi digunakan sebagai payung hukum mengingat rumitnya persoalan buruh migran di antara kedua negara.

    MoU harus segera diganti dengan perjanjian bilateral, ujar Tabrani Abby, Manager Hak-Hak Buruh YLBHI di Jakarta (8/2). Menurut Tabrani, dari segi yuridis perjanjian bilateral lebih kuat kedudukannya dibanding hanya sekedar MoU. Bila kerjasama kedua negara mengenai buruh migran dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral, maka daya paksanya lebih jelas.

    Namun Tabrani tidak menjelaskan apakah perubahan bentuk hukum kerjasama itu akan bisa mengurangi problem pengiriman TKI ke Malaysia. Pada kesempatan yang sama, Ketua YLBHI Munarman mengatakan bahwa sudah waktunya Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya (UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families).

    Sebab, dengan meratifikasi konvensi tersebut, pemenuhan hak-hak buruh migran lebih terjamin dan jangkauannya lebih luas. Kami minta DPR dan Pemerintah segera meratifikasi Konvensi ini, kata Munarman. Upaya mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi itu sebenarnya sudah pernah dilakukan lewat pengadilan.

    Yakni ketika Tim Advokasi Tragedi Nunukan mengajukan gugatan citizen lawsuit ke PN Jakarta Pusat. Namun permintaan mengenai ratifikasi itu ditolak hakim. Oleh karena itu yang bisa diharapkan adalah lewat legislative review lewat DPR. Sayang, harapan itu agaknya sulit terwujud. Dari lima sampai enam konvensi yang menjadi target DPR untuk diratifikasi tahun ini, tidak ada satu pun mengenai perburuhan. Yang ada hanya mengenai terorisme, korupsi dan perdagangan orang.

    Tanggungjawab pemerintah

    Untuk menyiasati itu, YLBHI berencana mendesak pemerintah mengambil inisiatif mengajukan rancangan ratifikasi Konvensi tentang Perlindungan Buruh Migran. Penanganan TKI menurut ketentuan memang menjadi kewajiban pemerintah. Pasal 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) tegas menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

    Selanjutnya, pasal 7 menguraikan apa saja kewajiban pemerintah dalam upaya melindungi TKI, yakni menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri.

    Selain itu pemerintah berkewajiban melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

    Menurut rencana, Jum’at mendatang YLBHI akan menemui Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Desakan agar pemerintah meratifikasi konvensi dan meningkatkan MoU menjadi perjanjian bilateral merupakan agenda yang akan dibawa.

    Berkenaan dengan kisruh penanganan TKI, sebenarnya Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris sudah berangkat ke Malaysia pertengahan Januari lalu. Dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia saat itu telah dicapai kesepakatan untuk membentuk pelayanan satu atap (one roof system) kepentingan TKI.


    http://www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-Migrant-Care-Nilai-Perlu-Perjanjian-Bilateral-Perlindungan-TKI,1

    http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/64035

    http://www.sinarharapan.co.id/berita/0504/12/nas06.html

    Migrant Care Nilai Perlu Perjanjian Bilateral Perlindungan TKI

    Sinar Harapan, Jakarta, 12.04.2005.

    Kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi terbilang paling tinggi dibandingkan jumlah kasus di negara-negara tujuan penempatan TKI lainnya. Salah satu penyebabnya, sistem budaya dan hukum di Arab Saudi masih membuka banyak peluang terjadinya tindak kekerasan terhadap buruh migran, terutama yang bekerja di sektor domestik.

    Berkaitan dengan itu diperlukan terobosan diplomatik berupa perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang mengatur perlindungan lebih menyeluruh bagi TKI. Demikian dikemukakan Analis Kebijakan Buruh Migrant Care Wahyu Susilo ketika dihubungi SH, Senin (11/4).

    “Kita harus memperjuangkan perjanjian bilateral yang menyebutkan bahwa TKI adalah buruh yang hak-haknya dilindungi berdasarkan hukum perburuhan,” ujar Wahyu. “Selama ini, hukum yang berlaku di Arab Saudi belum menguntungkan buruh migran kita yang ada di sana.

    Kasus kekerasan, misalnya, hanya bisa ditangani kepolisian jika TKI korban mengadukan tindak kekerasan tersebut. Perwakilan RI di sana juga tidak bisa berbuat apa-apa, jika TKI korban tidak membuat pengaduan, padahal di lapangan, tentu sulit bagi TKI untuk menyampaikan pengaduan ke kepolisian,” katanya lagi.

    Pernyataan itu dikemukakan Wahyu berkaitan kasus penganiayaan terhadap TKI di Arab Saudi, Suniati binti Nibaran Sujari (25). Suniati, TKI di Riyadh, Arab Saudi, dirawat di ruang perawatan intensif (ICU) Riyadh Medical Complex karena dianiaya majikannya sejak Kamis (7/4) lalu.

    Kritis

    Menurut juru bicara KBRI di Arab Saudi, Arif Suyoko, akibat penganiayaan itu kondisi kesehatan Suniati kini kritis. Ia menderita luka bakar parah di wajah, tangan, kaki dan seluruh bagian perutnya. Selain itu, Suniati juga menderita luka parah akibat penyiksaan di alat kelaminnya.

    Luka parah di bagian kelamin itu menimbulkan dugaan bahwa selain dianiaya, Suniati juga diperkosa. “Di rumah sakit, ia hanya dapat menganggukkan kepalanya dan memejamkan matanya ketika ditanya apakah penganiayaan itu dilakukan oleh majikannya. Ia juga tidak bisa menelan makanan padat karenan luka bakar parah di dadanya,” kata Suyoko.

    KBRI di Arab Saudi kini sudah menunjuk seorang pengacara untuk mendampingi Suniati dalam persidangan kasus penyiksaan yang menimpanya. Nasser Aeorang, pengacara Arab Saudi yang ditunjuk menjadi pembela Suniati, mengatakan majikan Suniati telah dimintai keterangan oleh kepolisian setempat. (rhu)


    http://www.sunan-ampel.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=415:perlindungan-hukum-bagi-tki&catid=73:hukum&lang=in&Itemid=69

    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TKI

    Hikmahanto Juwana, Republika, 27 Juni 2009 |10:25, Terakhir Diupdate Rab, 14 Apr 2010 14:34

    Isu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dianiaya dan mengalami depresi mencuat kembali ke hadapan publik. Publik menyaksikan sejumlah luka di luar batas kemanusiaan yang diderita oleh Siti Hajar. Menjadi pertanyaan, tidakkah pemerintah belajar dari kasus Nirmala Bonat, Ceriati, dan lainnya? Mengapa kasus seperti ini terus terjadi?

    Inti masalah

    Inti masalah dari perlindungan terhadap TKI terletak pada tidak terulangnya kembali penganiayaan ataupun perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Kalaupun peristiwa tersebut terulang kembali, mekanisme di negara setempat dapat memastikan ganjaran yang setimpal bagi para pelakunya.

    Ganjaran yang sesuai pada gilirannya juga akan mencegah para majikan untuk melakukan tindakan serupa. Di samping itu, para TKI yang dianiaya harus mendapatkan kompensasi atas derita yang dialaminya. Hak-hak sebagai TKI pun harus bisa dipenuhi. Ketika peristiwa penganiayaan terhadap TKI mencuat ke publik, pemerintah selalu mendapat kritik oleh banyak pihak.

    Pemerintah dan perwakilan Indonesia dianggap kurang maksimal memberikan perlindungan dan tidak tegas dalam penyelesaian, baik di tingkat proses hukum maupun pembicaraan di tingkat antarpemerintah. Harus diakui pemerintah telah melakukan upaya dalam perlindungan TKI, khsusnya di Malaysia.

    Pada 2006 pemerintah telah membuat suatu Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Malaysia. Judulnya, the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers. Sementara para aktivis TKI mendesak pemerintah segera meratifikasi The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Pekerja Migran).

    Ratifikasi diharapkan menjadi suatu solusi. Bila menilik pada MoU tahun 2006, kelemahan dari MoU tersebut adalah sama sekali tidak ditujukan untuk memberi perlindungan kepada TKI di Malaysia. Ada sejumlah kelemahan dari MoU. Pertama, substansi MoU tidak mengatur TKI secara keseluruhan. TKI yang diatur hanyalah mereka yang masuk kategori sebagai pramuwisma (domestic workers).

    Kedua, MoU tidak mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan perlindungan para pramuwisma. Tidak ada satu pasal pun yang secara spesifik mengatur hak pramuwisma bila mereka mengalami penganiayaan ataupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

    MoU hanya berpihak pada kepentingan Malaysia yaitu lebih pada pengaturan syarat dan mekanisme bagi pengiriman pramuwisma.

    MoU sama sekali tidak mengakomodasi kepentingan Indonesia berupa perlindungan hukum bagi pramuwisma. Sementara meratifikasi Konvensi Pekerja Migran juga mengandung sejumlah kelemahan. Salah satu yang utama dan mendasar adalah kenyataan bila Indonesia meratifikasi, belum tentu negara-negara penerima TKI akan meratifikasi.

    Perlu diketahui Konvensi ini akan efektif memberi perlindungan jika negara penerima TKI juga meratifikasi. Bila tidak maka efek yang diharapkan tidak akan terwujud. Bagi negara penerima TKI banyak alasan bagi mereka untuk tidak meratifikasi. Mulai dari masalah kedaulatan yang tidak mau diintervensi melalui perjanjian multilateral hingga Konvensi tidak memberi keuntungan.

    Belum lagi negara penerima TKI tidak hanya menerima pekerja migran dari Indonesia. Sebagai contoh, di Malaysia dan Singapura para pekerja migran juga berasal dari Bangladesh, Filipina, dan lain sebagainya. Meratifikasi Konvensi Pekerja Migran berarti harus memberi hal yang sama kepada semua pekerja migran, tanpa melihat asal negaranya. Ini akan dianggap memiliki konsekuensi yang banyak dan besar.

    Usulan

    Ada satu usulan yang mungkin dapat diterima oleh Pemerintah Malaysia dalam melindungi para TKI. Usulan ini merupakan kombinasi antara MoU dan Konvensi Pekerja Migran. Usulan ini adalah melangsungkan perjanjian bilateral dengan Pemerintah Malaysia (mirip MoU), namun dengan substansi yang diadopsi dari Konvensi Pekerja Migran.

    Perjanjian bilateral akan lebih bisa diterima oleh Malaysia, daripada Malaysia harus meratifikasi Konvensi Pekerja Migran, mengingat kesepakatan hanya dibuat dengan Indonesia. Bagi Indonesia, perjanjian bilateral harus mengakomodasi lebih banyak tentang perlindungan terhadap TKI daripada prosedur pengiriman pramuwisma sebagaimana tertuang dalam MoU.

    Isi perjanjian bilateral adalah pengaturan hak-hak dasar TKI yang harus dihormati baik oleh warga Malaysia maupun aparat penegak hukum. Demikian pula harus dimuat ketentuan tentang kesamaan kedudukan para TKI di depan hukum, layaknya warga setempat.

    Selanjutnya adalah hak TKI untuk dihormati martabatnya sebagai manusia dan kehidupan pribadinya. Juga hak untuk berhubungan dengan dan dihubungi oleh perwakilan Indonesia. Di samping itu, diatur tentang hak TKI untuk mendapatkan putusan dari otoritas yang mempunyai kewenangan memeriksa sengketa kontrak kerja.

    Ketegasan

    Tentu perjanjian bilateral sebagaimana diusulkan tidak akan begitu saja diterima oleh Pemerintah Malaysia. Namun, konsistensi dan persistensi pemerintah hingga berhasil sangat dibutuhkan.

    Pemerintah harus gigih memperjuangkan layaknya Pemerintah Australia yang hingga saat ini terus mendesak Indonesia agar menandatangani perjanjian bilateral tentang Transfer of Sentenced Persons (perjanjian yang memungkinkan pemindahan narapidana warga negara Australia ke Australia) bagi perlindungan warganya yang dipidana di Indonesia.

    Perlindungan bagi TKI dalam perjanjian bilateral menunjukkan ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam menangani para TKI. TKI pun akan merasa aman untuk bekerja di luar negeri. Mereka tidak perlu takut menjadi tumbal. Namun demikian, upaya perlindungan TKI di luar negeri tentu harus diiringi dengan pembenahan pengelolaan TKI di dalam negeri.

    Hikmahanto Juwana
    (Guru Besar Hukum Internasional pada FHUI)


    http://www.sumbawanews.com/berita/nasional/menakertrans-ilo-bahas-agenda-sidang-tahunan.html

    Menakertrans – ILO Bahas Agenda Sidang Tahunan

    Jumat, 14 Mei 2010 20:49

    JAKARTA, Sumbawanews.com.- Menjelang pertemuan ILC (International Labour Conference) ke 99 di Jenewa bulan depan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melakukan koordinasi dengan Perwakilan ILO untuk Indonesia, delegasi pengusaha dan delegasi pekerja di Kantor Kemenakertrans, Jumat (14/5).

    Perwakilan ILO Jakarta dipimpin langsung oleh David Lammotte, pejabat ILO yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Sesuai dengan tema-tema sidang tahunan ILC kali ini, rapat koordinasi ini membahas beberapa agenda yang sudah ditetapkan seperti pekerja anak, penghapusan kerja paksa, standar kerja layak untuk PRT dan HIV/AIDS di lingkungan kerja.

    “Pemerintah berkepentingan secara langsung untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan nasional sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya lagi berkaitan dengan arahan Presiden tentang Pembangunan Berkelanjutan,” Menakertrans Muhaimin Iskandar saat mengawali pertemuaan.

    Perwakilan ILO Jakarta juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya keras pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pekerja anak. Bahkan, model penanganan Indonesia dipandang sangat penting untuk diketengahkan dalam sidang tahunan ILC tersebut agar bisa diadopsi sebagai salah satu model penanganan bagi negara-negara anggota lainnya.

    Begitu pula dengan isu HIV/AIDS di lingkungan kerja, Indonesia dipandang telah cukup serius untuk menanggulanginya antara lain dengan telah terbitnya Kepmen No 64/2004.

    “Namun kita masih memiliki agenda penting yaitu rencana sidang tahunan untuk menjadikan domestic workers sebagai agenda utama tahun ini. Indonesia sendiri sedang menyiapkan RUU PRT yang sekarang mulai diperdebatkan di DPR,” papar Cak Imin.

    Sementara itu, RUU PRT mengundang perdebatan pro-kontra. Beberapa pihak yang menolak menyatakan bahwa ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum RUU tersebut ditetapkan. Faktor budaya salah satunya disebutkan akan menjadi kendala. Sementara yang mendukung menyatakan bahwa sudah saatnya perlindungan terhadap PRT ditingkatkan, apalagi sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri berprofesi sebagai PRT.

    “Yang utama adalah uji publik dan sosialisasi harus dilakukan maksimal, kedua belah pihak perlu menyampaikan kepada masyakarat agar bisa mendapatkan masukan sebelum RUU dibahas di DPR,” Muhaimin menambahkan.

    Selain itu, Menakertrans menyatakan bahwa sidang tahunan ILC yang dihadiri oleh semua menteri tenaga kerja negaraInegara anggota harus dijadikan momentum untuk Indonesia untuk meningkatkan peran dan kerjasama multilateral di bidang ketenagakerjaan, khususnya untuk melindungi TKI di luar negeri.(fr173)


    http://kotatuban.com/tki-ilegal-dibutuhkan-malaysia/

    TKI Ilegal Dibutuhkan Malaysia

    Achonk, kotatuban.com, Oct 8th, 2010

    Tenaga kerja ilegal yang jadi masalah di Malaysia sampai saat ini belum bisa teratasi sementara dua pemerintah yang melakukan perjanjian bilateral juga belum mampu mengatasinya. Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang ilegal disinyalir memang diciptakan sendiri oleh penduduk di sana terutama terhadap pembantu rumah tangga (PRT).

    ‘Harga beli’ tenaga kerja tidak resmi ini lebih murah dan tidak berbelit-belit karena tidak melalui perusahaan penyalur yang harus membayar jasa transfer. Menurut Direktur Utama PT Sinar Harapan Anda (penyalur tenaga kerja ke Malaysia), Zaenal Arifin, naker illegal di negara jiran itu pasarnya bagus. Ini karena gajinya lebih besar dibandingkan naker yang legal.

    “Masalahnya sampai saat ini belum diatur oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah mempertemukan dua kepentingan tadi agar TKI kita tidak dijebloskan dalam penjara bila tertangkap,” kata Zaenal. Ada 50.000 orang setiap tahunnya TKI ditangkap, dipenjara dan bahkan dideportasi.

    Jumlah ini tentu saja bisa lebih besar karena bisa jadi ada TKI yang mampu sembunyi dan disembunyikan oleh majikannya sehingga tidak tertangkap. Sedang pemerintah Malaysia sepertinya masih memberlakukan standar ganda. Dari Jawa Timur saja setiap tahunnya mengirim 60.000 orang TKI dan di antara TKI yang dideportasi tadi bisa jadi dari daerah-daerah Malang, Tulungagung, Malang, Tuban, Lamongan atau bahkan dari Surabaya sendiri.

    “Kita jangan hanya melihat TKI yang sukses dengan kemampuan mereka mengirim ribuan ringgit dan membangun rumah megah di desanya. Tetapi banyak TKI kita yang terlunta-lunta dan teraniaya di sana,” tambah Zaenal. Masalahnya sekarang ini pemerintah Malaysia memberlakukan standar ganda, TKI legal, yes dan TKI illegal, yes, karena warga Malaysia membutuhkan dua-duanya. Sehingga inilah yang perlu diatur dalam perjanjian bilateral yang kongkrit.

    “Kalau ini tidak segera dilakukan, preventifnya adalah masyarakat pencari kerja kita harus cerdas,” kata wakil ketua Asosiasi Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Jatim ini serius.

    Naker Indonesia harus terdidik, punya skill yang bukan saja paham betul terhadap peraturan tenaga kerja saja agar terhindar dari penjara. Tetapi harus punya kemampuan bahasa, dan harus punya ilmu yang memadai di pasar kerja Malaysia.

    Misalnya pasar naker di Malaysia adalah pertanian, perladangan, teknisi pabrik maka dia harus banyak tahu tentang ilmu pertanian. Selama ini hanya tenaga kasar atau kulinya saja yang lebih besar. Tenaga kerja yang dibutuhkan misalnya mekanik, maka sebelum diberangkatkan harus dipilih yang betul-betul mampu.

    Di ITS Surabaya, punya sarana pelatihan yang memadai, Diklat-diklat di Dinas Naker juga bisa dimaksimalkan sehingga pemerintah maupun swasta harus mampu menyiapkannya. “Mestinya Jatim harus bisa seperti India atau Filipina yang mengirimkan tenaga-tenaga IT atau mekanik mahir sehingga kesejahteraannya makin bagus. Kita belum mengambil spesialis, masih lebih banyak di tenaga kasar,” kata Zaenal.(as)


    http://www.indonesianvoices.com/index.php/modules/mod_minifrontpage/images/pbb/index.php?option=com_content&view=article&id=1494:ambil-langkah-fundamental-untuk-mengakhiri-penderitaan-tki&catid=42:berita-umum&Itemid=61

    Ambil Langkah Fundamental Untuk Mengakhiri Penderitaan TKI

    Antara, Thursday, 18 November 2010 05:47

    Pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategi untuk memastikan agar penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia dapat diakhiri, kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. “Meski upaya pemerintah untuk mengembalikan Sumiati perlu diapresiasi, namun pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategis untuk memastikan agar penganiayaan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) diakhiri,” kata Hikmahanto, di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, paling tidak ada tiga langkah fundamental dan strategis, pertama perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tujuan para TKI harus benar-benar memantau proses hukum atas tindakan tidak manusiawi para majikan yang melakukan penganiayaan, bahkan berujung pada kematian.

    Pemantauan sangat penting agar penganiayaan mendapat ganjaran dan menjadi efek pencegah bagi para majikan lain. Kedua, pemerintah harus secara serius menangani Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bertindak sebagai agen pengirim TKI. PJTKI, katanya, harus dipastikan tidak mengirim tenaga kerja seadanya karena tenaga kerja demikian berpotensi untuk dianiaya sebagai akibat dari kekesalan majikan.

    Ketiga, pemerintah harus mampu menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima para TKI. Perjanjian bilateral ini mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarganya. Konvensi Buruh Migran sendiri tidak akan bermanfaat meski Indonesia berkeinginan meratifikasi mengingat negara penerima TKI tidak meratifikasi.

    Bila merujuk pada nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia maka MoU tersebut masih sangat jauh dalam memberi perlindungan dibandingkan dengan Konvensi Buruh Migran.

    Sumber : ANTARA


    http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117:tindakan-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-arab-saudi-dalam-menangani-permasalahan-tki-di-arab-saudi-&catid=34:mkp&Itemid=61

    Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi                                      

    Imanuella Tamara Geerards, Thursday, 18 November 2010 12:25
    JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Volume 21, Nomor 4:361-370


    http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/11/20/70997/Tak-Relevan-Kaitkan-Kebodohan-TKI-dengan-Pelanggaran-HAM

    Tak Relevan, Kaitkan Kebodohan TKI dengan Pelanggaran HAM

    Hartono Harimurti, 20 Nopember 2010 | 09:50 wib

    Jakarta, CyberNews. Menyalahkan kebodohan TKI dan mengkaitkan dengan pelanggaran HAM yang diterimanya adalah tidak relevan. Yang terpenting adalah bagaimana peran pemerintah untuk melindungi TKI dan meningkatkan skill TKI. “Sudah jelas UU yang ada (UU No.39/2004) tidak punya skema perlindungan terhadap TKI, yang ada mengatur penempatan TKI oleh PJTKI.

    Perlindungan Warga Negara adalah hal yang sangat mendasar. Lagipula tidak bisa dibenarkan melakukan pelanggaran HAM terhadap orang yang bodoh,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Sabtu (20/11) pagi. Anis mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Migrant Care ada 5636 kasus mulai dari gaji, pelecehan dan kekerasan terhadap TKI  dalam 11 bulan ini di Arab Saudi.

    “Begitu banyak masalah TKI kita di Arab Saudi. Ini yang terpantau kita lho. Bagaimana yang tidak lapor atau pasrah saja,” katanya. Dalam kesempatan yang sama Prof. Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional UI mengatakan, bahwa pemerintah harus terlibat dalam perjanjian yang sifatnya khusus atau bilateral dengan negara-negara tempat TKI bekerja. Dengan demikian lebih mengikat negara tersebut untuk melindungi TKI kita.

    “Kalau perjanjian yang sifatnya multilateral akan sulit dan bertele-tele. Yang mendesak adalah bagaimana segera melakukan perjanjian bilateral dengan negara tempat TKI. Yang mendesak adalah dengan Arab Saudi dengan seringnya kita mendengar kasus dari sana,” kata Hikmahanto.

    ( Hartono Harimurti / CN26 )


    “Nasib TKI Itu Seperti Layang-Layang. Kalau dapat majikan yang baik ya Alhamdulillah. Tapi kalau tidak?”

    Ita Lismawati F. Malau, Mohammad Adam, VIVAnews, Sabtu, 20 November 2010, 13:27 WIB

    VIVAnews – Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) aktif melindungi warganya di luar negeri, tak hanya fokus di dalam negeri saja. Selain itu, dia juga mengimbau pemerintah membuat nota kesepahaman dengan Arab mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI).

    “Buatlah perjanjian bilateral tapi dengan mengakomodasi perjanjian kerjasama multilateral yang sudah ada sebelumnya. Itu cara paling mudah untuk dilakukan sekarang,” kata Hikmahanto dalam diskusi polemik bertajuk ‘Pahlawan Devisa yang Tersiksa’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 20 November 2010. “Karena perlindungan TKI adalah kewajiban negara terhadap warganya.”

    Fakta di lapangan, menurut Hikmahanto,TKI yang menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri itu boleh dibilang status dan nasibnya seperti layang-layang. “Kalau dapat majikan yang baik ya Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka ya terjadilah apa yang terjadi seperti sekarang ini,” kata dia. Pada posisi ini lah, menurut dia, peran negara jadi sangat penting untuk melindungi warga negara Indonesia.

    Terkait kasus kekerasan yang dialami tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi Sumiati dan Kikim Komalasari, dia menilai, Presiden SBY mesti berkomunikasi dengan Raja Arab Saudi, Fahd. “Tindakan itu untuk menunjukkan komitmen bahwa negara kita memang punya konsen tentang permasalahan ini. Selain itu proses hukum di sana juga harus dipantau terus,” katanya.

    Jika SBY dapat melakukan diplomasi ini mata internasional akan melihat bahwa Indonesia menginginkan ada perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, sambungnya, SBY juga akan meraih kepercayaan publik bahwa pempimpin negara ini akan melindungi warga negaranya di manapun berada.

    Oleh karena itu, Hikmahanto mendukung apa yang telah disampaikan Presiden SBY bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu mengevaluasi pengiriman TKI ke Arab Saudi. “Karena kita perlu menciptakan bargaining bahwa kalau masih mau terima tenaga kerja kita, mereka harus menandatangani perjanjian bilateral,” kata Hikmahanto. (umi)


    http://www.jurnas.com/news/13685/Penting,_Perjanjian_Bilateral_Soal_TKI/99/Ekonomi

    Penting, Perjanjian Bilateral Soal TKI

    Widyasari, jurnas.com, Jakarta, Sat, 20 Nov 2010 | 20:33

    Jurnas.com | PAKAR Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengusulkan, dalam rangka melindungi hak-hak Tenaga Kerja Dindonesia (TKI) di luar negeri, Pemerintah seharusnya membuat perjanjian bilateral dengan negara penempatan TKI yang bersangkutan.

    Pasalnya, ada beberapa negara yang memang tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja asing, termasuk hukuman terhadap warga negaranya yang melakukan kekerasan terhadap pekerja asing.

    “Padahal sudah ada konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan pekerja domestik dan keluarganya. Sehingga, saya usulkan untuk dibuat suatu perjanjian bilateral dengan negara yang dimaksud,” ujar dia dalam suatu diskusi bertema ‘Pahlawan Devisa yang Tersisa’ di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/11).

    Sejauh ini, kata Hikmahanto, belum ada perjanjian bilateral yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan negara tujuan penempatan TKI. “Biasanya Pemerintah merasa kita yang justru memiliki ketergantungan dalam menyerap tenaga kerja. Hal itu sebenarnya tidak harus ada. Karena, kalau demikian, negara penempatan TKI tersebut akan mengatakan bahwa karena kita yang butuh mereka, jadi take it or leave it,” ujarnya.

    Lebih lanjut Hikmahanto menambahkan, perwakilan Indonesia di luar negeri seharusnya juga lebih pro aktif untuk meregistrasi dan mendeteksi keberadaan warga negara yang berada di negara tersebut.

    “Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) harus punya ketegasan, sehingga ada kepercayaan publik bahwa negara menjamin perlindungan warga negaranya di manapun mereka berada,” katanya. Dalam menyetujui penempatan TKI di suatu negara, menurut Hikmahanto, Pemerintah juga seharusnya memperhatikan terkait sistem hukum yang dianut di suatu negara.

    Misalnya, ada negara yang menganut asas impunitas (kebal) terhadap hukum, terhadap sejumlah warga negaranya, karena warga negara tersebut memiliki harta atau jabatan, sehingga tidak bisa dikenai sanksi hukum bila terbukti melakukan tindak pidana, termasuk di dalamnya penyiksaan terhadap TKI.

    “Hal-hal seperti ini yang seharusnya diperhatikan. Jangan sampai Pemerintah berisiko mengirimkan warga negaranya ke negara yang seperti neraka,” kata dia.


    http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/365297/

    Perjanjian Bilateral Harga Mati

    Pasti Liberti, Sunday, 21 November 2010

    KUNJUNGI KELUARGA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari duduk bersama ketiga anak Kikim Komalasari di Cianjur, Jawa Barat, kemarin. Kikim yang bekerja di Arab Saudi diduga kuat dibunuh majikannya.

    JAKARTA(SINDO) – Daftar panjang kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) harus diakhiri. Pemerintah perlu membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan untuk memperkuat perlindungan bagi TKI.

    Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengungkapkan, belum adanya perjanjian bilateral dengan sejumlah negara yang menjadi tujuan penempatan TKI menjadikan jaminan hukum bagi buruh migran asal Indonesia belum layak. Apalagi negara-negara tujuan penempatan TKI pada umumnya belum meratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran.

    ”Negara perlu mengambil langkah-langkah perlindungan. Karena itu, pemerintah harus membuat perjanjian bilateral dengan mengakomodasi pasal-pasal konvensi PBB tersebut.Ini langkah paling mudah yang bisa dilakukan sekarang,” ungkap Hikmahanto dalam diskusi polemik radio Trijaya bertajuk “Pahlawan Devisa yang Tersiksa”di Jakarta kemarin.

    Hikmahanto menegaskan, pemerintah perlu melakukan penilaian sistem hukum negara penempatan.“ Pemerintah jangan mengambil risiko mengirimkan warga negaranya ke sebuah negara yang tidak jelas perlindungan hukumnya,” ujarnya. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengungkapkan, perjanjian bilateral mutlak diperlukan bagi daerah tujuan penempatan TKI sebagai upaya perlindungan.

    Selain itu, pemerintah didesak untuk membuat zonasi negara-negara yang dinilai bermasalah. “Buat semacam zona merah penempatan bagi negara yang kerap bermasalah seperti Arab Saudi dan Malaysia,”katanya. Alumnus Universitas Negeri Jember itu menambahkan, revisi Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri juga harus dipercepat.

    Revisi tersebut jangan sampai hanya memfasilitasi kepentingan perusahaan penyalur tenaga kerja. “Revisi itu harus menjamin hak-hak pekerja migran dilindungi,” katanya. Sepanjang 2010 Migrant Care mencatat terjadi 5.636 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami TKI di luar negeri.”Ini data yang terpantau oleh kami,” tambahnya. Anggota Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengungkapkan, revisi UU No 39/2004 masih terus berjalan.

    Revisi tersebut akan memperhatikan pramasa penempatan dengan memperkuat pola rekrutmen dan sertifikasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih berkualitas. Deputi Penempatan TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Ade Adam Noch mengakui bahwa Arab Saudi adalah salah satu negara dengan koridor hukum yang lemah dalam hal perlindungan tenaga kerja perseorangan seperti pembantu rumah tangga.

    Menurut dia,Arab Saudi melihat profesi pembantu rumah tangga sebagai wilayah privat yang tak bisa diintervensi oleh publik sehingga memungkinkan terjadi banyak pelanggaran. Seperti diketahui, kasus kekerasan kembali terjadi pada TKI di luar negeri. Sumiati binti Salan Mustafa yang bekerja di Arab Saudi kini tergolek di RS King Fahd, Madinah, setelah disiksa majikannya.

    Bibir perempuan asal Dompu, Nusa Tenggara Barat,itu bahkan digunting. Belum juga kasus itu terselesaikan, Kikim Komalasari,TKI asal Cianjur, Jawa Barat, ditemukan tewas terbunuh di Abha,Arab Saudi.Kikim diduga kuat dibunuh majikannya. Atas kasus-kasus kekerasan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi kembali kerja sama pengiriman TKI ke negara-negara yang kerap dianggap bermasalah, termasuk Arab Saudi.

    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan,evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menentukan perlu tidaknya moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Terkait kematian Kikim Komalasari, Muhaimin berjanji untuk memulangkan secepatnya jenazah buruh migran malang ini ke Cianjur, Jawa Barat.

    ”Semoga proses pemulangan jenazah dapat segera diselesaikan, sehingga Jenazah Kikim Komalasari bisa segera tiba di Cianjur sesuai permintaan keluarga.” kata Muhaimin di kediaman Kikim di Kampung Babakan Hurmat RT 3/1,Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Cianjur, kemarin.

    Selain Menakertrans, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari juga datang mengucapkan belasungkawa. Mereka disambut suami Kikim, Maman Ali Nurjaman, anak Kikim Yosi Komalasari, Galih, dan Fikri, serta kakak kandung Kikim,Atang Jaelani dan Siti Warliah. (pasti liberti)


    http://www.mediaindonesia.com/read/2010/11/21/182990/265/114/Diplomasi-soal-TKI-Era-Yudhoyono-Terlemah

    Diplomasi soal TKI, Era Yudhoyono Terlemah

    Andreas Timothy, andreastimothy@mediaindonesia.com, Minggu, 21 November 2010 00:01 WIB

    Dalam catatan Migrant Care, sepanjang tahun ini terdapat 5.636 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami TKI di luar negeri. DIPLOMASI dalam hal melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di luar negeri pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai paling lemah jika dibandingkan dengan masa presiden-presiden sebelumnya.

    Ketidaktegasan pemerintah dalam berdiplomasi itu juga berkontribusi signifikan atas berulangnya kasus penyiksaan dan kematian TKI.

    “Ketika seorang TKI asal Madura, Siti Zainab, pada 2007 divonis hukuman mati di Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid langsung menghubungi Raja Fahd sehingga pelaksanaan hukuman matinya ditunda,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam diskusi bertema Pahlawan devisa yang tersiksa, kemarin, di Jakarta.

    Demikian pula dengan kasus Nirmala Bonat, TKI asal Nusa Tenggara Timur yang disiksa majikannya di Malaysia. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengundang Nirmala dan keluarganya ke Istana Negara sebagai bentuk kepeduliannya terhadap nasib TKI. “Tetapi pada kasus kematian Yanti Irianti, TKI asal Cianjur, pada 2008, Presiden menanggapinya hanya dengan sikap terkejut dan meminta untuk memulangkan jenazahnya,” kata Anis.

    Anis memberi contoh diplomasi yang dilakukan Presiden Sri Lanka. Sebulan lalu ia menelepon Raja Fahd untuk menunda hukuman mati tenaga kerja asal Sri Lanka. Menurut Anis, di era pemerintahan Yudhoyono, semakin banyak TKI yang divonis mati oleh penegak hukum negara tujuan penempatan.

    Saat ini, seorang TKI tengah menunggu eksekusi mati di Arab Saudi. Dan, tiga TKI divonis tetap oleh Mahkamah Agung Malaysia dengan hukuman mati. Dalam catatan Migrant Care, dalam tahun ini terdapat 5.636 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami TKI.

    Perjanjian bilateral

    Pada kesempatan yang sama, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan untuk meminimalisasi seringnya terjadi kekerasan terhadap TKI, pemerintah harus berani mengajukan dan menegosiasikan adanya perjanjian bilateral dengan negara penerima TKI.

    Perjanjian bilateral ini minimal harus mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarga. “Kasih pilihan. Kalau enggak mau tanda tangani perjanjian bilateral, hentikan semua pengiriman ke negara tersebut,” kata Hikmahanto.

    Sementara itu, Amnesty International mendesak pemerintah Arab Saudi melindungi pembantu rumah tangga dari segala macam penyiksaan. Desakan itu disampaikan Amnesty International pascaditemukannya mayat tenaga kerja Indonesia yang dimutilasi di Kota Abha.

    “Arab Saudi dan semua negara di teluk harus mengakhiri perlakuan mengerikan terhadap buruh migran. Itu dapat dilakukan dengan mencabut kekebalan yang memperbolehkan majikan mengeksploitasi, memperbudak, menyiksa, menyerang, dan mencederai pembantu rumah tangga mereka,” kata Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Malcolm Smart, dalam rilisnya.

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar menilai Undang-Undang No 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri wajib dikaji ulang. “Sebab, UU itu minim berbicara soal perlindungan,” tegas Linda didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, seusai menjenguk keluarga almarhum Kikim Komalasari, TKI yang dibunuh di Arab Saudi, di Cianjur, Jawa Barat.(Tlc/Yan/BK/*/X-8)


    http://www.indonesiango.org/id/nasional/laporan-khusus/502-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri-sumber-devisa-yang-malang

    Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Sumber Devisa Yang Malang

    Pingo, Senin, 22 November 2010 19:27

    JAKARTA – PINGO.  Aksi kekerasan yang dialami TKI asal Indonesia di  Arab Saudi, mendapat reaksi serius dari semua kalangan di dalam negeri. Mulai dari kalangan masyarakat, pejabat Negara, bahkan presiden pun sampai memanggil semua menteri terkait untuk rapat darurat mengenai masalah ini.

    Semuanya seperti  terkejut, seolah peristiwa mengenaskan itu baru pertama kalinya terjadi. Penganiayaan sadis yang menimpa Sumiati dan pembunuhan keji terhadap Kikim  Komariah di Arab Saudi, sebenarnya  merupakan dua kasus dari kasus-kasus serupa yang dialami tenaga kerja kita di luar negeri sejak bertahun-tahun lalu.

    Sudah sering kita dengar, bagaimana nasib tenaga kerja wanita kita di Malaysia, Hongkong, dan juga di beberapa negara lainnya. Di Arab Saudi sendiri, peristiwa  yang dialami Sumiati maupun Kikim,  sudah sejak tahun 2007 lalu, sudah menimpa Siti Tarwiyah, Susmiyati, Rumini, dan Tari,  menjadi korban penganiayaan majikan mereka di Aflaj, sebuah desa di gurun di selatan Riyadh.

    Mereka dituduh menyihir anak majikan hingga sakit. Akibat penganiayaan, Siti dan Susmiyati meninggal, sedangkan Rumini dan Tari mengalami luka berat dan sempat dirawat di rumah sakit Aflaj, Riyadh (Kompas, Sabtu 9 Juni 2007). Singkatnya, penderitaan TKI sebenarnya sudah dialami  sejak lama.

    Bahkan mereka sudah menderita sejak meninggalkan kampung halaman. Pertama, rumit dan sulitnya proses pemberangkatan calon TKI ke negara tujuan yang menghabiskan biaya tidak sedikit.

    Kedua, sesungguhnya TKI memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan oleh pihak penyelenggara (PJTKI) baik pembekalan ketrampilan bekerja maupun penguasaan bahasa asing, dan juga kelengkapan surat-surat yang dapat mendukung kepergiannya ke negara asing (paspor, fiskal, dll).

    Ketiga, kurangnya jaminana dan perlindungan hukum yang diberikan negara bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di negara lain. Hal ini sungguh ironis, karena sesungguhnya para TKI telah memberikan kontribusi devisa bagi negara yang tidak sedikit.  Menurut Bank Indonesia, devisa yang masuk dari sekitar 5,5 juta Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada akhir tahun 2009, diperkirakan mencapai Rp 82 trilliun.

    Jumlah tersebut tidak termasuk gaji yang dibawa langsung saat pulang , maupun dititipkan kerabat yang pulang ke tanah air. Sungguh, kontribusi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap perekonomian nasional tidak kalah dengan sektor migas yang selama ini menjadi andalan utama.

    Sungguh menyedihkan, sumbangan itu terkesan terabaikan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan selama ini. Sehingga tidak pernah ada resolusi/keputusan-keputusan yang serius, konsisten dan berkelanjutan dalam membenahi permasalahan yang dihadapi TKI. Peristiwa tragis yang menimpa Sumiati dan Kikim  yang sedang ramai dibicarakan saat ini, hendaklah dijadikan momentum untuk memulai langkah-langkah perbaikan system pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

    Pernyataan Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia,  Hikmahanto Juwana di Media Indonesia,  bahwa pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategis  untuk memastikan agar penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia dapat diakhiri, patut direnungkan.

    Upaya pemerintah untuk mengembalikan Sumiati  dan tindakan advokasi hukum, perlu dihargai. Namun, kebijakan untuk menghentikan sama sekali pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tampaknya harus dikaji ulang. Apalagi menarik semua TKi pulang, adalah tindakan emosional dan gegabah.

    Berapa juta TKI harus kehilangan pendapatan? Dan berapa juta lagi keluarga di kampung mereka yang juga harus  kehilangan pemasukan tetap? Kesalahan terletak bukan pada TKI kita, juga bukan pemerintah negara penerima TKI. Tetapi kesalahan ada pada sistem kita.  Memberi kepercayaan sepenuhnya kepada PJTKI untuk mengelola TKI, sejak awal hingga sampai ditujuan, sungguh tidak bijaksana.

    Kita tak perlu malu untuk belajar dari Filipina, salah satu Negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Di Arab Saudi, tenaga kerja asal Filipina termasuk favorit dan terkenal mahal. Untuk mendapatkan seorang pembantu rumah tangga asal Filipina, keluarga Arab Saudi harus mengantri panjang di Kedutaan Besar atau Konsulat Filipina.

    Ini menunjukkan bahwa seluruh permintaan tenaga kerja harus melalui permohonan ke kedutaan atau kantor-kantor perwakilan negara Filipina, sehingga seluruh tenaga kerja yang terserap, terdata dan terawasi dengan baik oleh pemerintah Filipina. Selain itu, pemerintah Filipina membekali mereka dengan keterampilan yang memadai, sesuai dengan bidangnya, termasuk pemahaman bahasa, sebagai alat komunikasi utama.

    Tak heran jika gaji tenaga kerja Filipina jauh lebih mahal dari TKI. Sulitnya mendapatkan tenaga kerja dari Filipina itulah yang  menyebabkan banyak keluarga Arab Saudi yang kemudian berpaling kepada TKI, yang relatif lebih mudah. Ya, tinggal pesan kepada perwakilan PJTKI, bayar jasa, lalu dapatlah  pembantu rumah tangga dengan kualitas yang tak jelas.

    Belajar dari kasus tragis yang menimpa Sumiati dan Kikim, sudah saatnya pemerintah harus mengambil langkah agar penganiayaan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) diakhiri.  Setidaknya pemerintah harus menyiapkan langkah fundamental dan strategis. Sudah saatnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (BNP2TKI)  membuka perwakilan di negara-negara utama penampung TKI, seperti Malaysia, Arab Saudi,  Kuwait, Qatar, Hongkong, dan lain-lain.

    Kantornya bisa menyatu dengan Kedutaan Besar atau kantor konsulat.  Di kantor inilah tersimpan database TKI, baik yang sudah bekerja, maupun yang siap kerja.  Jadi, semua permintaan tenaga kerja harus melalui  BNP2TKI. PJTKI hanya menyediakan TKI sesuai dengan kualifikasi atau standar yang ditetapkan BNP2TKI, dan tidak menyalurkannya langsung kepada yang membutuhkan, seperti yang berjalan saat ini.

    Sebab, selama ini, jika ada masalah, atau kasus menyangkut TKI, seperti yang menimpa Sumiati dan Kikim, yang sibuk adalah pemerintah dan BNP2TKI. PJTKI-nya tak terdengar suaranya, bahkan lenyap bak ditelan bumi. Pemerintahlah pada akhirnya yang harus menanggung biaya rumah sakit, biaya pemulangan, biaya advokasi, dan  bahkan harus mengirim tim ke Arab Saudi untuk khasus Sumiati dan Kikim.

    Melihat kenyataan ini, kenapa pemerintah dan BNP2TKI tidak terjun langsung saja dalam menyalurkan TKI, kemudian mengawasinya langsung di lapangan, seperti yang diterapkan Filipina? Jika pemerintah, atau BNP2TKI terjun langsung, maka akan lebih mudah  dalam menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral  yang mengakomodasi kententuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan keluarganya, dengan negara  penerima para TKI.

    Sebab,  Konvensi Buruh Migran sendiri tidak akan bermanfaat,  meski Indonesia berkeinginan meratifikasi,  mengingat negara penerima TKI tidak meratifikasi. Bila merujuk pada nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia, MoU tersebut masih sangat jauh dalam memberi perlindungan dibandingkan dengan Konvensi Buruh Migran.

    Selain itu, BNP2TKI juga bisa menerapkan sistem pengawasan, misalnya dengan kewajiban setiap TKI untuk melaporkan diri setiap bulan di kantor-kantor perwakilan BNP2TKI terdekat, juga  mendirikan pusat advokasi TKI. Dengan demikian, akan tercipta pengawasan terpadu, sekaligus meningkatkan kualitas pekerja Indonesia di luar negeri.

    Peningkatan kualitas ini, sangat berpengaruh dalam mengurangi kasus-kasus penganiayaan TKI. Apalagi, langkah-langkah  BNP2TKI saat ini, cukup mendapat dukungan dari berbagai lembaga dunia. Amnesty Internasional, mialnya, dalam rilisnya ikut  mendesak pemerintah Arab Saudi agar  melindungi pembantu rumah tangga dari segala macam penyiksaan.

    Desakan itu disampaikan Amnesty pasca ditemukannya mayat tenaga kerja indonesia yang dimutilasi di kota Abha. Menurut lembaga internasional tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, reformasi buruh telah diperkenalkan di beberapa negara teluk untuk memperkenalkan hak-hak pekerja migran. Namun tampaknya dalam beberapa kasus, reformasi itu tidak memberi berlindungan bagi pembantu rumah tangga.

    “Arab Saudi dan semua negara di teluk harus mengambil langkah untuk mengakhiri perlakuan mengerikan terhadap buruh migran. Itu dapat dilakukan dengan mencabut kekebalan yang memperbolehkan majikan mengeksplotasi, memperbudak, menyiksa, menyerang, dan mencederai pembantu rumah tangga mereka,” kata Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Malcolm Smart.

    Amnesty internasional menyambut baik niat kerjasama pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia untuk menyelidiki kasus Sumiati yang bagian wajahnya digunting majikannya. “Kami khawatir dua kasus yang mengerikan ini hanya puncak dari gunung es. Karena sebenarnya penyiksaan yang terjadi terhadap pembantu rumah tangga perempuan merupakan suatu hal yang lumrah di wilayah Teluk,” tambah Smart.

    Sementara itu, Komisi Nasional Perempuan, juga sependapat, bahwa larangan pengiriman tenaga kerja wanita bekerja di luar negeri,  bukanlah solusi yang tepat mengurangi kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia. Advokasi penanganan kasus kekerasanlah yang menjadi solusi mengurangi tindak kekerasan terhadap TKW. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati di Jakarta, Jumat (19/11).

    Sri Nurherwati berharap perlindungan tenaga kerja dan tanggung jawab penyelesaian kasus kekerasan TKI di luar negeri harus didukung. Salah satunya dengan perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan kerja TKI. Menurut Sri Nurherwati, pemerintah harus menyaring negara yang akan menjadi tujuan penempatan TKI.

    Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan. Selain itu, pemerintah juga harus membuat perjanjian kerjasama dengan negara penempatan TKI agar perlindungan dan tanggung jawab penyelesaian kasus kekerasan dapat ditangani kedua negara. Di tempat terpisah, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pemerintah sudah bekerjasama dengan Arab Saudi untuk mengusut penganiayaan Sumiati. Pelaku penganiayaan juga bakal dibawa ke pengadilan.

    Nah, masalahnya sekarang, apa langkah konkrit pemerintah selanjutnya dalam meningkatkan kualitas TKI, perlindungan terhadap TKI, dan juga pengawasannya. Memutuskan untuk menghentikan pengiriman TKI, bukanlah langkah yang bijaksana …


    http://bataviase.co.id/node/468771

    TKI Butuh Tim “Lawyer” Tetap dan Perjanjian Bilateral

    Pelita, Jakarta, 23 Nov 2010

    Kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak akan pernah berhenti, jika belum ada ketegasan dari pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan akses komunikasi bagi TKI memang penting, tetapi bukan persoalan yang paling urgent. “Tidak relevan TKI diberi handphone (HP).

    Ini menunjukkan kabinet sekarang tidak memberikan gambaran secara komprehensif sehingga mewacanakan untuk memberikan HP bagi TKI,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah kepada Pelita, Senin (22/11) malam. Yang seharusnya dilakukan, lanjutnya, pemerintah mengubah sistem birokrasi, membangun kerjasama bilateral dengan negara tujuan ditingkatkan.

    Selain itu harus ada jaminan keberadaan TKI di negeri orang. “Misalnya, bersama KBRI pemerintah membentuk tim lawyer yang memenuhi persyaratan sehingga jika terjadi masalah dengan TKI tim itu langsung menangani. Bukan seperti sekarang, setiap ada kasus baru dibentuk tim,”sarannya.

    Pemerintah harus mampu mengupayakan agar TKI bisa berorganisasi dan berserikat, karena dengan adanya hal ini menjadi kekuatan bagi para TKI. “Selama ini, pemerintah tidak memiliki lawyer yang tetap membela TKI bukan menyudutkan TKI,” ujarnya. Anis heran terhadap pihak KBRI yang ada di Saudi Arabia, kurang responsif terhadap berbagai kasus TKI.

    “Lalu bagaimana fungsinya? KBRI kan yang mengetahui petadi Saudi Arabia, tapi kok begini? Maka penegakan hukum bagi TKI harus diantisipasi,” pintanya. Secara terpisah, politisi PDIP sekaligus mantan bintang sinetron Rieke Diah Pitaloka mengaku prihatin terhadap nasib TKI dan TKW di luar negeri.

    Kasus Kikim Komalasari tiga hari sebelum Idul Adha 1431 H sebenarnya telah dilaporkan ke KBRI, namun berita malang yang menimpa warga Cianjur tersebut tidak sampai di telinga Pemerintah Indonesia di Jakarta. Atas dasar kasus ini, pemerintah akan memberikan handphone.

    “Solusi kok diberi handphone. Apa kalau dia disekap dan dianiaya bisa pakai handphone? Jika majikannya jahat apa boleh TKI memakai handphone? Pemimpin dan pemerintah kita kebanyakan nonton sinetron. Ini re-ality, bukan sinetron. Ini pelanggaran ha-rus bertindak tegas dan menyangkut ribuan nyawa,” cetus Rieke.

    Presiden SBY harus bertindak tegas dengan mencopot para menteri yang dianggap tidak bisa bekerja dengan baik dan tak dapat menyelamatkan nasib para pahlawan devisa tersebut. Disarankan, jangan mempertahankan satu atau dua orang terus menggadaikan jutaan nyawa para TKI atau TKW.

    “Kasus PHK oleh perusahaan asing di Indonesia saja tidak bisa menyelesaikan, apalagi kasus di luar negeri. Memulangkan mayat saja susah. Terus ada TKI yang koma selama 18 bulan di Korea juga sampai sekarang belum ditangani, gimana ini? Belum yang tidak terdektek-si. Apa begini ini masih saja dipertahankan?” tutur Rieke.

    Praktisi PJTI Nuhung Suleman mengatakan, seharusnya Presiden mendorong agar mekanisme penempatan TKW dapat melindungi mereka. “Mengusulkan TKW punya handphone itu masalah kecil. Selama di negara bersangkutan ma-jikan dibolehkan menggunakan TKW ilegal, maka TKW Iata tidak aman,” ujarnya.

    Di Arab Saudi dan Malaysia belum memungkinkan TKW memanfaatkan handphone. Karena majikan khawatir lebih memudahkan para TKW untuk lari dari majikannya, dan di sana masih banyak majikan lain yang mau menampungnya. Sedangkan di Singapura, Hongkong, dan Taiwan, TKW yang sudah tiga bulan bekerja diberi handphone oleh majikannya.

    “Di Taiwan dan Hongkong TKW boleh keluar setiap hari dan mereka mempunyai komunitas, Di Singapura TKW dibolehkan keluar rumah seminggu sekali,” tuturnya. Menurutnya, seharusnya ada aturan yang memberi hukuman bagi majikan yang menggunakan TKW ilegal dan bagi agency TKW diwajibkan untuk menghubungi-TKW yang dikirim ke luar negeri itu secara berkala

    Sementara itu, Kepala Badan Nasio-nal Penempatan dan Perlindungan Tena-ga Kerja Indonesia (BNP2TK1) Jumhur. Hidayat setuju dengan usulan Presiden. Susilo Bambang Yudhoyono agar TKI di luar negeri dibekali telepon genggam [handphone/ HP) supaya cepat melapor-, jika terjadi sesuatu pada diri mereka, i

    “Saya senang atas imbauan Presiden agar TKI PLRT (Penata Laksana Rumah-; Tangga) diperlengkapi dengan telepon genggam. Hal ini amat sangat membantu dalam menjaga komunikasi. Saya siap, memasukkannya dalam setiap perjanjian kerja TKI dengan penggunanya,” kata* Jumhur.

    Jumhur menambahkan, usulan Pre- siden sangat sesuai dengan program. BNP2TK1 yang akan mendirikan cafl center 24 jam awal tahun 2011. I Dengan adanya telepon genggam terse-, but, maka setiap saat TKI sektor PLRT, ini bisa menghubungi call center untuk! ditindaklanjuti .(oto / dew / iz)


    http://nasional.kompas.com/read/2010/11/25/03091342/Akhiri.Penganiayaan.TKI.

    Akhiri Penganiayaan TKI!

    Hikmahanto Juwana, Kamis, 25 November 2010 | 03:09 WIB

    Lagi-lagi tenaga kerja Indonesia dianiaya. Kali ini Sumiati binti Salan Mustapa yang menjadi korban. Peristiwa seperti ini menambah deretan panjang nasib TKI di negeri orang. Upaya pemerintah terkait Sumiati tentu perlu diapresiasi. Namun, pemerintah tentu tak bisa melakukan hal sama setiap kali ada penganiayaan.

    Harus ada langkah fundamental dan strategis untuk memastikan peristiwa serupa tak terulang dan TKI benar-benar dapat perlindungan. Penganiayaan atas TKI harus diakhiri. Paling tidak ada tiga langkah fundamental dan strategis.

    Pertama, perwakilan Indonesia di negara tujuan para TKI harus benar-benar memantau proses hukum atas tindakan tak manusiawi para majikan pelaku penganiayaan. Pemantauan sangat penting karena para TKI memiliki status sosial yang rendah. Di kebanyakan negara berkembang mereka yang punya status sosial rendah akan mudah diabaikan hak-haknya dalam proses hukum.

    Perwakilan RI harus memastikan majikan yang melakukan penganiayaan mendapat ganjaran setimpal dan tak terjadi impunitas terhadap mereka. Jika perlu, memanfaatkan media setempat untuk meliput proses hukum para majikan penganiaya. Tujuannya, agar ada efek pencegah bagi para majikan lain. Mereka diharapkan tak akan melakukan hal sama karena tahu konsekuensi yang dihadapi sangat berat.

    Kedua, pemerintah secara serius menangani perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang bertindak sebagai agen pengirim. PJTKI harus dipastikan tak mengirim tenaga kerja seadanya karena tenaga kerja demikian berpotensi dianiaya akibat dari kekesalan majikan. Agen harus diberi sanksi berat apabila mengirim TKI tak berkualitas. Pejabat pemerintahan yang bermain mata dengan PJTKI harus dikenai sanksi.

    Ketiga, pemerintah harus menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima TKI. Secara multilateral ada perjanjian internasional yang memberi perlindungan kepada para buruh migran, yaitu International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Buruh Migran).

    Permasalahan utama, negara pengirim akan sangat bersemangat mengikuti konvensi ini, tetapi tak demikian dengan negara penerima buruh migran. Indonesia tak mungkin menekan negara penerima TKI untuk meratifikasi mengingat jika meratifikasi, mereka tak hanya harus melindungi buruh migran asal Indonesia, tetapi semua buruh buruh migran di negaranya.

    Sebagai pengganti, perjanjian bilateral untuk perlindungan TKI sangat dibutuhkan. Perjanjian ini diharapkan banyak mengakomodasi ketentuan dalam Konvensi Buruh Migran. Artinya, konvensi ini hendak diperlakukan secara bilateral antara RI dan negara penerima TKI.

    Legal dan tak legal

    Apabila merujuk pada nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani RI dan Malaysia, MOU itu masih sangat jauh dari memberi perlindungan dibandingkan Konvensi Buruh Migran. Tidak memadai karena MOU tak memberi perlindungan sekomprehensif Konvensi Buruh Migran.

    Misalnya, MOU hanya melindungi pekerja domestik (pekerja rumah tangga), bukan pekerja Indonesia pada umumnya. Belum lagi MOU hanya melindungi para pekerja domestik yang legal, sementara Konvensi Buruh Migran tak mempermasalahkan legal atau tidak legalnya status dari buruh migran.

    Dalam melakukan perundingan, pemerintah tentu harus memiliki posisi tawar. Posisi tawar terpenting adalah tanpa perjanjian bilateral pemerintah tak akan mengizinkan TKI untuk dikirim. Pemerintah harus dapat meyakinkan negara penerima bahwa pemerintah punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya di negeri orang. Mudah-mudahan peristiwa yang menimpa Sumiati merupakan peristiwa terakhir TKI dianiaya.

    Sudah saatnya para pejabat pemerintah mengubah cara berpikir dalam memperlakukan TKI. Para pejabat perwakilan sudah seharusnya menghentikan pelayanan istimewa bagi pejabat Indonesia yang berkunjung, dan sudah waktunya memberi perhatian khusus kepada para TKI. Kerja keras para TKI turut memberi andil bagi gaji yang diterima para pejabat di perwakilan.

    Para pejabat perwakilan tak seharusnya mempermasalahkan legal atau tidaknya TKI ketika memberi perlindungan. Selama warga negara Indonesia, mereka harus dapat perlindungan.

    Hikmahanto Juwana
    Guru Besar Hukum Internasional FHUI, Jakarta


    http://granadachannel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45:hawaii-style-fun-on-the-mainland&catid=37:getaways&Itemid=397

    Ormas Islam Desak Pemerintah Lindungi Penuh TKW

    Wednesday, 08 December 2010 12:27

    12 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam  menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berbagai kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri dan mendesak pemerintah melindunginya secara penuh.

    Ke-12 ormas it, masing-masing NU, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Al Washliyah, Al Ittihadiyah, Perti, Persis, Syarikat Islam Indonesia, PITI, Rabithah Alawiyin, Parmusi, dan Mathlaul Anwar, mengungkapkan keprihatinan mereka usai menggelar pertemuan di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Selasa (7/12).

    “Kami menyatakan perasaan keprihatinan yang sangat mendalam terhadap berbagai tragedi yang menimpa TKW Indonesia yang terjadi di beberapa negara tempat mereka bekerja,” kata juru bicara 12 ormas Islam, Suparwan Parikesit, saat membacakan pernyataan keprihatinan tersebut.

    Mereka mendesak pemerintah memberikan perlindungan penuh kepada seluruh tenaga kerja Indonesia (TKI), terutama TKW, serta membenahi proses perekrutan TKI, termasuk di dalamnya seleksi dan pengaturan yang ketat terhadap perusahaan penyalur TKI.

    Pemerintah juga didesak membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding-MoU) dan perjanjian bilateral tentang perlindungan jiwa dan raga TKI dengan setiap negara yang menjadi tujuan pengiriman TKI, serta menghentikan sementara pengiriman TKI ke negara yang belum terikat MoU dan perjanjian tersebut.

    Cara pandang baru

    Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai perlu cara pandang baru terhadap TKI, yakni bukan semata-mata sebagai penghasil devisa, namun juga sebagai warga negara yang berupaya mengatasi kesulitan hidup di dalam negeri, berupaya memenuhi hak yang paling mendasar yakni hak mempertahankan hidup dan hak untuk berusaha.

    “Jangan hanya dilihat devisanya saja, karena cara berpikir seperti itu nyata betul telah menumbuhsuburkan komersialisasi TKI,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

    Dengan cara pandang baru, lanjut Said, maka TKI layak mendapat penghargaan dan perlindungan maksimal dari negara.

    TKI harus diposisikan sebagai subyek, bukan obyek. “Betapa pun hanya di sektor domestik, kita harus mengapresiasi para TKI di luar negeri,” katanya. Dia tidak setuju dengan ide penghentian pengiriman TKI ke luar negeri karena tidak realistis mengingat pemerintah tidak akan sanggup menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai pengganti.

    Oleh karena itu, pengiriman TKI boleh saja diteruskan, tetapi harus ada langkah konkret untuk melindungi TKI yang sekarang sudah terikat kontrak atau sudah menjalani penempatan. “Martabat bangsa ini juga dipertaruhkan pada kemampuan kita untuk melindungi martabat TKI di luar negeri,” katanya. [ant/hidayatullah.com]


    http://motivatornews.com/news/2010/12/18/alexius-tantrajaya-sh-perjanjian-kerja-bilateral-lindungi-tkitkw/

    Perjanjian Kerja Bilateral Lindungi TKI/TKW

    Alexius Trantajaya, SH, December 18th, 2010

    Berbagai persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri  bukan masalah baru. “Booming” buruh migrant yang sering disebut “pahlawan devisa” merupaka sebab dan sekaligus akibat sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri. Ketika Indonesia memberi peluang warganya untuk mencari pekerjaan di luar negeri,  maka pada saat yang bersamaan semestinya Negara harus serius membuat rambu-rambu untuk melindungi warganya yang bekerja di luar negeri.

    Persoalannya rambu-rambu telah dibuat mekanisme terus diperbaiki, namun mengapa penganiayaan hak-hak TKI, khususnya bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) masih acap terjadi? Menurut praktisi hukum Alexius Tantrajaya SH, rambu-rambu yang ada belum diterapkan secara konsisten.

    Selain itu, Negara belum bisa menembus sistem hukum Negara asing sebagai tujuan penempatan  TKI/TKW. Semestinya selain diciptakan regulasi dan mekanisme penempatan TKI/TKW secara nasional, Negara juga harus bisa membuat langkah-langkah kerjasama hukum antar-negara secara bilateral untuk melindungi TKI/TKI.

    Selain itu, Negara sudah harus menandatangani atau meratifikasi undang-undang (traktat) internasional berkaitan perlindungan setiap warga negara termasuk meratifikasi undang-undang atipenyiksaan.  Indonesia juga harus mengadakan kesepakatan perjanjian kerja bilateral dengan Negara tujuan penempatan TKI/TKW  untuk sama-sama “concern” melindungi tenaga kerja.

    Bila hal ini tidak pernah dilakukan maka sama artinya, Negara menjerumuskan  TKI/TKW untuk menjadi korban secara struktural.  Lantas apakah keberadaaan berbagai peraturan termasuk Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri belum bisa melindungi TKI/TKW di luar negeri? Berikut petikan wawancara MotivatorNews dengan Alexius Tantrajaya SH.

    Mengapa TKI/TKW  acap menjadi korban?

    Kita harus jernih dan harus ada kemauan untuk memperbaiki akar masalahnya. Evaluasi peraturan dan perundang-undangannya. Sembari evaluasi untuk perbaikan, laksanakan pengiriman TKI/TKW dengan bertanggung jawab. Semua persyaratan keselamatan TKI/TKW sudah harus diantisipasi baik sebelum berangkat, akan berangkat, saat bekerja di Negara asing sampai kembali ke tanah air. Jangan setengah hati menjalankannya.

    Maksudnya setengah hati?

    Meskipun masih perlu perbaikan, tapi UU tentang penempatan tenaga kerja kan sudah memberi rambu-rambu agar tidak menjadi korban saat bekerja di Negara asing. Disitu ada kriteria yang mengatur bagaimana seorang pekerja bisa di perkerjakan di luar negeri, di luar Indonesia. Jika semua dijalani dengan ketentuan UU terseut, mungkin si pekerja tidak akan di rugikan.

    Tapi kenyataannya masih banyak korban?

    Jika saya mengamati, banyak hal dibidang regulasi yang tidak berjalan. Ada kesenjangan antara aturan dan prakteknya. Lihat saja soal ketrampilan yang sering diabaikan. Belum lagi soal penguasaan bahasa di Negara tujuan, soal sertifikat kompetensi pekerja yang hanya tertulis di atas kertas.

    Tapi, TKI/TKW yang dikirim gak bisa apa-apa.  Jika kondisi seperti ini dibiarkan, yah sama saja menjerumuskan TKI/TKW untuk jadi korban lantaran syarat minimalnya saja tidak terpenuhi.

    Lalu bagaimana solusinya agar TKI/TKW tak menjadi korban?

    Yah, jangan asal-asalan dong jika mengirim TKI/TKW. Jangan hanya mengutamakan kuantitas dan mengabaikan kualitas. Selain itu, perusahaan pengerah tenaga kerja serta “stake holder”nya harus bertanggung jawab dari awal pengiriman hingga pengembalian ke tanah air. Jangan sampai bila terjadi masalah Keduataan Besar tidak mengetahuinya.

    Mestinya bagi TKI/TKW legal hal itu tak boleh terjadi, kan mestinya terpantau semua. Kecuali terhadap TKI/TKW illegal atau TKI/TKW legal namun tidak dilaporkan keberadaannya.

    Berarti  sistem sudah bagus namun tidak dijalankan?

    Saya tidak bilang sistemnya buruk, tapi masih perlu dievaluasi untuk perbaikan. Kenyataannya kan masih saja TKI/TKW yang jadi korban. Ini berarti pola penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri belum menyentuh aspek mendasar. Khususnya terkait upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus penganiayaan.

    Apa dengan dipenuhinya persyaratan dan regulasi menjamin TKI/TKW tidak menjadi korban?

    Belum, Negara harus pula melapis itu dengan berbagai peraturan internasional serta dibuatnya perjanjian bilateral  antara Indonesia dengan Negara tujuan Tenaga kerja. Kerja sama dalam perjanjian Bilateral ini berarti adanya perlindungan terhadap tenaga kerja kita, juga jaminan hukum terhadap tenaga kerja kita.

    Nantinya semua tenaga kerja yang akan dipakai di Negara tersebut harus berdasarkan rekomdasi dari kedutaan. Nah dengan cara ini pasti lebih aman.

    Megapa harus perjanjian bilateral?

    Ini sangat penting, karena dengan adanya perjanjian bilateral akan lebih menjamin hak-hak pekerja dan bisa lebih memberi akses komunikasi pekerja. Karena seterampil apapun pekerja, kalau dia bekerja di satu negara yang tidak ada regulasi tentang perlindungan pekerja, tidak akses pasti mereka tetap rentan menjadi korban.

    Dan perjajian kerja secara bilateral ini sekaligus alat menembus sistem hukum suatu Negara yang memerlukan TKI/TKW Indonesia. (MotivatorNews/Pandapotan Simorangkir dan G Windrarto)


    http://www.pks-sumatera.org/moratorium-dan-bilateral-agreement-untuk-cegah-kekerasan-terhadap-tki.html

    Moratorium dan Bilateral Agreement untuk Cegah Kekerasan terhadap TKI

    Yusuf Hasans, Thursday, January 13th, 2011

    http://www.pikiran-rakyat.com/node/132145

    Ledia Hanifa: Pemerintah Harus Segera Lakukan Moratorium dan Bilaterial Agreement

    Pikiran-Rakyat.com, 12 Januari 2011

    JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah didesak untuk melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesi (TKI) nonformal, terutama Pembantu Rumah Tangga (PRT) hingga sistem prapenempatan dan penempatan TKI di negara tujuan dibereskan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga diminta serius membuat Bilateral Agreement (Perjanjian Antar Dua Negara) terkait perlindungan TKI di luar negeri.

    Demikian diungkap Anggota Komisi IX DPR RI Ledia Hanifa di kantornya, Rabu (12/1). Ia menyatakan, selama tidak dilakukan moratorium dan Bilateral Agreement dengan negara-negara tujuan, kasus-kasus kekerasan terhadap TKI dan human trafficking akan selalu menjadi hantu bagi pemerintah dan rakyat Indonesia.

    “Boleh jadi kasus Rubingah telah dibantah oleh korban sendiri, namun tidak tertutup kasus-kasus lain akan terkuak satu per satu, dan itu akan itu akan mengoyak harga diri bangsa,” kata anggota DPR dari Derah Pemilihan Kota Bandung dan Cimahi ini.

    Di DPR sendiri, menurut Ledia, anggota Dewan telah cukup kompak untuk meminta kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM agar serius menyelesaikan isu TKI dan perdagangan manusia.

    Anggota legislatif dari Fraksi PKS ini juga menyatakan, kekerasan yang terjadi terhadap TKI memang permasalahan yang bersifat multidimensi. Mulai soal timpangnya pembangunan desa-kota, kurangnya lapangan kerja, tidak terampilnya TKI, hingga adanya PPTKIS nakal yang mempraktekkan perdagangan manusia.

    Meski demikian, ia menilai pemerintah memiliki kapasitas untuk menyelesaikan paling tidak di tingkat regulasi, implementasi dan penindakan hukum (law enforcement) untuk melindung TKI sejak prapenempatan hingga saat TKI bekerja di luar negeri.

    “Dalam soal perlindungan kerja di luar negeri misalnya, selama ini cuma ada MoU (memorandum of understanding) di tingkat menteri tenaga kerja dan tidak perjanjian bilateral yang status hukumnya lebih kuat dan mengikat,” tutur lulusan pascasarjana Psikologi Universitas Indonesia (UI) ini.

    Dalam pengamatannya, pemerintah Filipina jauh lebih berhasil melindungi tenaga kerjanya di luar negeri karena memiliki perjanjian kerjasama dengan negara-negara tujuan. “Selain kekerasan dan pelecehan jauh lebih sedikit daripada yang dialami oleh TKI, tenaga kerja asal Filipina juga mendapatkan upah yang lebih besar,” katanya. (das)***


    http://rimanews.com/read/20110118/13087/demi-keselamatan-tki-indonesia-arab-saudi-akan-buat-mou

    Demi Keselamatan TKI, Indonesia-Arab Saudi Akan Buat MOU

    Rimanews.com, Selasa, 18 Jan 2011 03:56 WIB

    JAKARTA, RIMANEWS — Indonesia termasuk negara yang gagal mengurusi tenaga kerjanya di luar negeri. Tewasnya tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, Kikim Komalasari; kasus penyiksaan Sumiati; serta telantarnya 200 TKI bukti nyata dari kegagalan tersebut. Kali ini, Indonesia akan membuat kesepakatan dengan Pemerintah Arab Saudi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bersama.

    Pemerintah Indonesia bahkan meminta dibentuk joint task force dan perjanjian bilateral kedua belah pihak. “Kami ingin Arab Saudi memberikan perhatian khusus pada kasus TKI ini. Nanti bulan depan kami akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi di sini,” ungkap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Selasa (18/1/2011) di kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jakarta.

    Ia mengungkapkan, kedatangan Menaker Arab Saudi tersebut dalam rangka membicarakan perjanjian bilateral (MOU) serta membentuk joint task force kedua negara dalam persoalan ketenagakerjaan. Salah satu poin yang akan dibicarakan di dalam pertemuan tersebut, menurut Muhaimin, adalah membahas pemulangan TKI di Arab Saudi yang telantar akibat terkendala exit permit yang tak juga diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Selain upaya yang dilakukan Menakertrans, Muhaimin mengungkapkan, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri juga berusaha memulangkan para TKI tersebut. “Menlu berusaha datang ke sana. Bapak Presiden juga sudah bilang akan bicara dengan Raja Saudi Arabia. Kita tunggu saja. Yang jelas kita tengah lakukan diplomasi secara all out,” katanya.

    Sebelumnya, sekitar 200 TKI terekspos media tengah terlunta-lunta dan hidup di bawah kolong jembatan di Arab Saudi. Kebanyakan dari mereka merupakan TKI yang mengalami kasus kekerasan dan memiliki masalah dalam kontrak kerja, seperti keterlambatan gaji. Namun, pemulangan para TKI ini terkendala tidak adanya dokumen resmi. [asr]


    http://monitorindonesia.com/?p=15814

    Kuota Haji Plus Hidung Mancung, Perburuk Kondisi Buruh Migran

    Ishak H Pardosi, Sunday, March 13, 2011, 21:08

    Derita Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebenarnya sudah mencapai titik nadir. Namun, segala upaya yang dilakukan pemerintah sepertinya tidak juga membuahkan hasil. Harus diakui, dalam soal penempatan buruh migran, Indonesia selalu berada dalam posisi yang tidak setara dengan Arab Saudi.

    MENURUT sumber Monitor Indonesia di Kemenakertrans, setiap kali ada upaya mendesak perjanjian bilateral perlindungan TKI dengan Saudi, desakan itu dibalas dengan ancaman pengurangan kuota haji Indonesia. “Memang begitu. Otoritas Arab selalu mengancam dengan pengurangan kuota haji. Makanya, perjanjian bilateral tentang perlindungan TKI sampai saat ini belum terealisasi,” ungkap sumber tersebut, Minggu (13/3/2011).

    Hal ini pulalah yang membuat sumber tersebut pesimis terhadap segala upaya pemerintah dalam rangka perlindungan TKI. Intinya, selama tidak ada perjanjian bilateral dengan pemerintah Saudi, kekerasan terhadap TKI  akan terus berlangsung. Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie terpaksa harus mengklarifikasi pernyataannya tentang ide penghentian pengiriman Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Arab Saudi.

    Menurutnya, apa yang dia sampaikan merupakan hasil diskusi dengan sejumlah orang di luar negeri. “Yang saya cerita itu hasil kunjungan-kunjungan saya kepada TKW-TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang bermasalah di luar negeri, manakala saya hadir dalam forum-forum internasional,” jelas Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/2/2011) lalu.

    Dia mengakui, dirinya pernah menghadiri forum Asian Parliamentary Assembly (IPA) di Suriah, juga datang ke tempat penampungan TKW bermasalah. Di sanalah Marzuki mendapat cerita mengenai pembantu rumah tangga itu.

    ”Saya bertanya di sana, saya menjawab seperti yang saya ceritakan. Kemudian, saya bertemu masyarakat Indonesia di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), pertemuan itu mereka komplain, kenapa pemerintah Indonesia tidak berani menghentikan pengiriman TKI. Karena budaya di Arab, ini kalimat mereka, perbudakan masih berjalan. Kami ingin yang bekerja secara profesional, mereka bekerja di sektor minyak dan gas. Tanya Dubes Emiret Arab, bagaimana masyarakat Rusia sangat memprotek, itu saya sampaikan di forum,” beber politisi Partai Demokrat ini.

    Itulah sebabnya, sambung dia, bila model TKI masih belum diperbaiki, citra Indonesia akan jatuh. Apalagi, mereka adalah perempuan yang dikirim ke negara lain dan diserahkan dalam satu rumah.

    ”Kita tidak tahu apa yang dikerjakan di dalam rumah, di sana apa laki-laki semua? Setan, kita tidak tahu. Seperti ini yang jadi masalah. Karena tidak jelasnya perlindungan TKW Indonesia di sana,” katanya. Karena itu, Marzuki membantah konteks kalimatnya melecehkan PRT dan menyakiti orang. Justru dia mencari solusi.

    “Yang saya cerita itu hasil kunjungan-kunjungan saya kepada TKW-TKW yang bermasalah di luar negeri,” katanya. Sebenarnya, tidak ada masalah mengirimkan TKW sebagai perawat, sebagai pelayan restoran. Sebagai contoh, kalau di Jepang, Hong Kong, dan Korea di sana tidak ada masalah.

    ”Ya enggak ada masalah di sana, sudah ada UU memperlakukan tenaga kerja secara bagus. Tetapi di Arab Saudi, enggak ada aturan itu, mereka memperlakukan orang kita seperti budak, ada yang memang baik. Tetapi sekecil apa pun kita harus beri perlindungan,” tegas dia.

    Sebelumnya, dalam diskusi Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menaketrans menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita pekerja rumah tangga ke berbagai penjuru dunia. ”PRT TKW itu membuat citra Indonesia buruk,” kritik Marzuki dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (26/2/2011) lalu.

    Dia bercerita, ketika ia bertemu Presiden Suriah beberapa waktu lalu, salah satu pembicaraan adalah TKW PRT. Presiden Suriah menjelaskan banyak kasus yang terjadi di Suriah karena kekurangan skill PRT Indonesia sendiri. ”Ada yang tidak bisa membedakan cairan setrika. Akhirnya menggosok baju seenaknya. Makanya majikannya marah. Wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu,” tandas Marzuki.

    Selain kurangnya kemampuan TKW, Marzuki juga menceritakan contoh lain tentang perilaku TKW, yang menurutnya ikut mencoreng citra Indonesia. “Ada yang pura-pura gila. Ada yang menggoda anak majikan, karena ingin punya anak yang hidungnya mancung. Lalu ketika sudah lahir dan ingin pulang ke Indonesia, karena anaknya tidak punya dokumen,” pungkas Marzuki.


    http://www.detiknews.com/read/2011/04/04/162345/1608293/10/kekerasan-di-saudi-tak-surut-moratorium-tki-harus-direalisasikan

    Kekerasan di Saudi Tak Surut, Moratorium TKI Harus Direalisasikan

    Novi Christiastuti Adiputri – detikNews, Senin, 04/04/2011 16:23 WIB

    Jakarta  – Kasus kekerasan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, terutama di Arab Saudi, seakan tiada henti. Tak sedikit bahkan kekerasan atau penganiayaan terhadap TKI yang berujung pada kematian.

    Kasus terbaru yang menimpa TKI asal Majalengka, Aan Darwati binti Udin Encup (37) yang ditemukan tewas di toilet majikannya di Makkah. Aan diduga terbunuh di toilet dan bagian tubuhnya terdapat memar akibat pukulan benda tumpul. Di samping itu, ada juga luka bekas tusukan benda tajam.

    Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah RI untuk bersikap lebih tegas dan teliti. Salah satunya dengan melakukan pengawasan intensif terhadap proses penyelidikan kasus kematian Aan di Arab Saudi.

    “Saya mendesak agar pemerintah Indonesia memonitor secara intensif penyelidikan kematian Aan Darwati Odin Encup agar kematian TKI benar diungkap penyebabnya dan pelaku dihukum,” ujar Rieke dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (4/4/2011). Rieke juga mendesak pemerintah terus membela Sumiati, yang majikannya baru saja bebas dari jeratan denda.

    “Memperkuat tim bantuan hukum dengan menggunakan pengacara yang mempunyai jalur ke kerajaan dan ke instansi atau kedutaan internasional agar advokasi penanganan kasus menjadi maksimal,” desak anggota Fraksi PDIP ini. Dengan keberadaan kasus-kasus tersebut, yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah RI adalah moratorium dengan Arab Saudi. Rieke mendesak agar moratorium ini segera direalisasikan.

    “Pemerintah Indonesia harus benar-benar melaksanakan moratorium ke Arab Saudi dengan melakukan penataan mekanisme migrasi kerja dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar baik di dalam maupun di luar negeri,” tegas dia. Menurutnya, penempatan TKI ke Arab Saudi telah melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, karena hingga kini pemerintah RI belum membuat perjanjian bilateral terkait perlindungan TKI.

    “Mendesak pemerintah Indonesia segera membuat perjanjian bilateral terkait perlindungan TKI, khususnya TKI yang bekerja di sektor domestik, karena mereka rentan terhadap kekerasan, penganiyaan, pemerkosaan dan kematian,” desak Rieke. Ditambahkan dia, isi perjanjian tersebut haruslah memuat standar kelayakan bagi para TKI.

    Antara lain, standar gaji yang jelas, hari libur satu hari dalam satu minggu, kepemegangan paspor, verifikasi majikan dan job order yang jelas dan transparan agar meminimalisir masalah, penentuan secara jelas berapa lama gaji dipotong dan berapa jumlah potongannya, mekanisme percepatan penanganan kasus melalui joint task force antar dua negara, pengiriman uang melalui bank, dan sebagainya. (nvc/nrl)


    http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=821

    http://www.lintasterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=557:sekali-lagi-lindungi-tki&catid=69:opini

    Sekali Lagi, Lindungi TKI!

    Hikmahanto Juwana

    sumbarprov.go.id, 2011-07-11 09:07:55
    lintasterkini.com, Selasa, 21 Juni 2011 09:45

    Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ruyati akhirnya menjalani eksekusi pemancungan atas pembunuhan yang dilakukannya oleh otoritas Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyesalkan pemancungan karena hari eksekusi tidak diberitahukan. Oleh karenanya Kemlu akan memanggil Duta Besar Arab Saudi

    Tak Berdaya

    Eksekusi pemancungan tanpa pemberitahuan kepada perwakilan Indonesia seolah mengabaikan kewajiban kekonsuleran otoritas Arab Saudi kepada perwakilan Indonesia. Berdasarkan kelaziman yang dapat diargumentasikan sebagai hukum kebiasaan internasional, perwakilan dari warga yang akan menjalani eksekusi mati wajib diberi tahu oleh otoritas setempat.

    Bahkan diplomat dari perwakilan tersebut diberi kesempatan untuk menyaksikan eksekusi. Oleh karenanya sangat aneh bila perwakilan Indonesia di Arab Saudi tidak mendapat pemberitahuan. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia perlu bersikap tegas terhadap Pemerintah Arab Saudi yang menyepelekan kewajiban memberi tahu.

    Atas kejadian ini pemerintah tidak seharusnya sekadar memanggil Dubes Arab Saudi. Ketegasan pemerintah dapat diwujudkan dengan melakukan penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Bila opsi ini yang diambil oleh pemerintah, semua komponen harus mendukung. Memang industri pengiriman tenaga kerja akan terpukul secara ekonomis.

    Namun mereka harus rela berkorban untuk tidak mendapatkan keuntungan demi harkat martabat TKI dan bangsa. Pemerintah pun harus menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warga yang tidak jadi berangkat ke Arab Saudi. Ini bisa dijadikan momentum agar pemerintah secara perlahan mengurangi pengiriman TKI.

    Di samping penghentian pengiriman TKI, pilihan yang dimiliki pemerintah adalah tindakan diplomatik.Tindakan diplomatik dapat berupa pemanggilan pulang Dubes Indonesia di Arab Saudi. Bahkan bila tidak mendapat respons semestinya dari Pemerintah Saudi,pemerintah dapat memperkecil dan mengurangi jumlah personel perwakilan Indonesia di Arab Saudi.

    Tentu tindakan diplomatik tidak harus berujung pada pemutusan hubungan diplomatik. Ketegasan ini perlu dilakukan agar pemerintah mendapat alasan mengapa otoritas Arab Saudi tidak melakukan pemberitahuan. Di samping itu, agar di masa mendatang otoritas Arab Saudi tidak mengulang kesalahan atau kelalaiannya.

    Ketegasan juga perlu dilakukan agar Pemerintah Arab Saudi lebih sensitif terhadap nasib para TKI di negeri tersebut. Para TKI tidak datang ke Arab Saudi untuk melakukan tindak kriminal. Bila mereka melakukan tindak kriminal, hal itu disebabkan perlakuan kasar dan kekerasan yang diderita dari majikan mereka.

    Ini yang dialami Ruyati. Terlebih lagi bila ternyata otoritas Arab Saudi tidak serius dalam melakukan proses hukum, bahkan cenderung melindungi warganya yang melakukan kekejaman terhadap para TKI. Ini tidak memberi sinyal mendidik bagi para majikan di Arab Saudi dan akibatnya kekerasan terhadap TKI akan terus berlangsung.

    Berbagai tindakan ini semua tentu tidak akan mengembalikan nyawa Ruyati. Biarkanlah roh Ruyati tenang menghadap khaliknya. Namun Ruyati dan para TKI yang dieksekusi mati, sepanjang tidak melakukan tindak kriminal murni, harus dikenang sebagai pahlawan. Mereka adalah martir bagi bangsa ini. Mereka pahlawan bagi penerusnya agar TKI mendapat perlindungan dari negara dan tidak diperlakukan secara biadab oleh para majikannya.

    Akhiri

    Masalah TKI harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah agar berbagai peristiwa tidak terus berulang. Tidak seharusnya berbagai institusi pemerintah bersilang pendapat. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, misalnya, menyatakan penyampaian pemberitahuan bukan merupakan kewajiban dari otoritas Arab Saudi karena tidak diatur dalam perjanjian bilateral.

    Pernyataan itu aneh mengingat hingga saat ini perjanjian bilateral yang mengatur TKI itu ada sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Terlebih lagi pernyataan tersebut tidak keluar dari instansi yang bertanggung jawab untuk urusan luar negeri.

    Kemlu yang memiliki otoritas untuk urusan luar negeri telah menyampaikan bahwa kewajiban memberi tahu dari Pemerintah Arab Saudi tidak dilakukan. Atas dasar itu Kemlu menyiapkan sejumlah langkah.

    Oleh karenanya dalam menghadapi negara lain dan memperjuangkan hak bangsa dan negara ini, berbagai instansi pemerintah harus tahu porsi tugas masing-masing dan melakukan koordinasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Pemerintah juga harus menyadari, ketegasan mereka harus terlihat di mata publik Indonesia.

    Jangan sampai publik membandingkan ketegasan Pemerintah Indonesia dengan ketegasan Pemerintah Australia dalam kasus impor sapi. Bila Pemerintah Australia dapat bertindak tegas, mengapa Pemerintah Indonesia tidak bisa juga bertindak tegas terhadap Pemerintah Arab Saudi? Bukankah nyawa manusia lebih berharga daripada sapi?

    Ke depan dalam rangka perlindungan TKI, pemerintah tidak cukup dengan melakukan pendampingan bantuan hukum ketika TKI sedang dirundung masalah hukum. Bila perlu pemerintah mengunjungi keluarga majikan yang dibunuh oleh TKI dan mengupayakan agar ada maaf dari keluarga.

    Dalam hal TKI yang dibunuh, majikan yang mendapat tuduhan akan berupaya untuk mendapatkan maaf dari keluarga korban. Kerap mereka difasilitasi oleh perwakilan Arab Saudi di Jakarta. Keluarga TKI yang terbunuh pun dengan mudah akan memberikan maafnya. Pemerintah harus melakukan segala daya upaya.

    Pemerintah patut mencontoh apa yang dilakukan Pemerintah Australia dalam melindungi warganya. Pelaku penyelundupan narkoba yang dikenal sebagai Bali 9, misalnya, bisa terbebas dari jeratan hukuman mati karena upaya Pemerintah Australia yang gigih melakukan lobi dan upaya hukum di Indonesia.

    Sudah saatnya kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan dalam masalah-masalah bilateral untuk melindungi warga negara di luar negeri. Sekali lagi kita berteriak kepada pemerintah: lindungi TKI! Jangan biarkan mereka merana dan kita nikmati keringatnya.

    HIKMAHANTO JUWANA
    Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia
    (Badan Pendidikan & Latihan)


    http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110621_mideastmoratorium.shtml

    DPR desak penghentian sementara TKI

    21 Juni 2011 – 19:26 WIB

    DPR menilai pembenahan internal juga perlu dilakukan agar calon TKI lebih siap. Rapat paripurna DPR hari Selasa (21/6) mengeluarkan desakan ke pemerintah untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi sampai tercapai perjanjian bilateral.

    Rekomendasi ini dikeluarkan setelah Ruyati, seorang TKW, dipancung di Arab Saudi akhir pekan lalu. Wakil Kordinator Tim Khusus TKI Eva Kusuma Sundari menjelaskan pentingnya moratorium pada tahap sekarang. “Moratorium ini merupakan kontribusi DPR untuk memperkuat bargaining position (posisi tawar) pemerintah karena sebenarnya moratorium ini juga untuk kita,” kata Eva.

    Hal yang dimaksud Eva adalah pembenahan di dalam negeri untuk mempersiapkan TKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Juru Bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Faisol Reza mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan moratorium. Opsi ini menurut Faisol dikhawatirkan justru akan merugikan para calon TKI.

    “Itu sudah menjadi opsi kita sejak kasus-kasus terakhir terjadi, cuma memang yang masih kita pertimbangkan adalah berbagai keberhasilan yang sudah dinikmati oleh TKI lainnya,” kata Faisol kepada BBC Indonesia.

    Een Nuraini, putri Ruhayati, mendesak Presiden SBY membantu memulangkan jenazah ibunya dari Arab Saudi

    Demonstrasi

    Rencananya Indonesia akan bertemu dengan para pejabat Arab Saudi minggu depan di Jakarta untuk melanjutkan proses negosiasi nota kesepahaman tentang buruh migran. “Kita tidak ingin kalau ada moratorium, para TKI yang berhasil, yang bisa menghidupi keluarganya, yang bisa mendapatkan rezeki itu terganggu. Mereka akan terputus nafkahnya,” imbuhnya.

    Nurharsono, Koordinator Divisi Advokasi Migrant Care, organisasi pemerhati TKI, menyatakan moratorium akan efektif jika dibarengi dengan perbaikan mekanisme pengiriman buruh ke luar negeri. Nurharsono mengatakan perlindungan buruh migran juga harus diatur dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan nota kesepahaman.

    Sementara itu sejumlah aktivis buruh migran dan keluarga Ruyati, tenaga kerja Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi, menggelar demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Pihak keluarga meminta jenazah Ruyati dipulangkan ke Indonesia.


    http://www.investor.co.id/home/hikamahanto-moratoriun-tki-ke-saudi-patut-didukung/14727

    Hikamahanto: Moratoriun TKI ke Saudi Patut Didukung

    Kamis, 23 Juni 2011 | 12:20

    JAKARTA-  Guru Besar Hukum Internasional FHUI Hikamahanto Juwana mengatakan keputusan pemerintah melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi patut dipuji dan didukung karena keputusan tersebut berani dan berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia dan perlindungan TKI.

    “Apalagi keputusan ini disertai dengan syarat akan dicabut hanya apabila Arab Saudi telah melakukan pembenahan terhadap perlindungan bagi TKI. Di samping itu jika Arab Saudi telah menandatangani perjanjian bilateral untuk perlindungan TKI dengan Indonesia,” katanya melalui pesan tertulis, di Jakarta, Kamis (23/6), mengenai moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI mulai 1 Agustus.

    Ia mengatakan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini harus mendapat pengawalan ketat dari publik mengingat instansi pemerintah di bawah Presiden kerap mengendur pasca sikap tegas dari Presiden. Para menteri dan kepala instansi terkait, katanya, harus secara serius menjalankan arahan Presiden agar di kemudian hari Presiden tidak menuai kecaman dari publik ketika sistem tidak bekerja.

    Surat SBY Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyurati Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Azis untuk menyampaikan protes keras dan keprihatinan atas eksekusi TKI Ruyati Binti Satubi yang dilakukan tanpa pemberitahuan. Dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Presiden menegaskan eksekusi hukuman mati tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia itu jelas-jelas menabrak norma, kelaziman, serta tata krama internasional yang berlaku.

    “Minggu ini kita dikejutkan atas dilaksanakannya hukuman mati terhadap saudari kita, Ruyati Binti Satubi. Sebagaimana rakyat Indonesia, saya pun turut berduka atas musibah itu dan saya prihatin serta menyampaikan protes yang keras kepada pemerintah Arab Saudi yang dalam pelaksanaan hukuman mati menabrak norma dan tata krama hubungan antarbangsa yang berlaku secara internasional,” tuturnya.

    Namun, bersamaan dengan surat itu, Yudhoyono juga menyampaikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dalam keadaan baik minus kasus-kasus dan persoalan TKI di Arab Saudi.

    Selain itu, Presiden juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Raja Arab Saudi atas diluluskannya permohonan pemerintah Indonesia yang memintakan pengampunan terhadap 316 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi masalah hukum di Arab Saudi.

    Berkaitan dengan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi yang efektif diberlakukan 1 Agustus 2011, Presiden mengimbau warga negara Indonesia untuk patuh dan mendukung kebijakan tersebut. “Saya meminta berkaitan moratorium ini WNI patuh, mendukung, dan tidak berusaha sendiri-sendiri mencari jalan pintas untuk nekat karena ini semata-mata demi mereka semua,” ujarnya.

    Presiden mengatakan, mulai saat ini langkah-langkah menuju moratorium berupa pengawasan dan pengetatan pengiriman TKI telah dimulai. Moratorium itu diberlakukan sampai tercapainya nota kesepahaman perlindungan TKI antara Indonesia dan Arab Saudi. Pemerintah memutuskan menghentikan sementara pengiriman TKI untuk pekerja domestik atau PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) atau memberlakukan moratorium penempatan ke Arab Saudi mulai 1 Agustus.

    Pada Rabu (22/6) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa keputusan itu dibuat untuk melakukan perbaikan terhadap perlindungan nasib TKI yang dikirim ke negara tersebut, terlebih lagi setelah banyaknya kasus yang menimpa TKI, seperti Ruyati .

    “Setelah mempertimbangkan dan mempelajari berbagai dampak dari langkah pengetatan total selama tiga bulan terakhir ini, pemerintah Indonesia memutuskan moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam jumpa pers di Kantor Kemenakertrans, Kalibata.(ant/hrb)


    http://radarlampung.co.id/read/opini/36639-perlindungan-nyata-buruh-migran

    Perlindungan Nyata Buruh Migran

    Afriza, Jumat, 24 Juni 2011 | 16:37 WIB

    Kisah pilu buruh migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, termasuk nasib tragis Ruyati binti Sapubi yang menjalani hukuman pancung di Arab Saudi, bukanlah hal baru dan tidak ada jaminan hal itu tidak terulang pada masa mendatang jika kebijakan pemerintah terhadap buruh migran juga belum berubah.

    Selama ini kebijakan pemerintah kita terhadap buruh migran hanyalah mendorong sebanyak-banyaknya mereka untuk bekerja di luar negeri. LALU mereka dielu-elukan sebagai pahlawan devisa karena mendatangkan devisa yang cukup besar ke Indonesia. Remitansi atau upah yang dikirim para TKI ke Indonesia berupa devisa atau valuta asing setahunnya tak kurang dari 8,6 miliar AS atau sekitar Rp100 triliun.

    Devisa sebesar itu turut menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional Indonesia dan perekonomian Indonesia dari dampak gejolak perekonomian global. Namun, upaya mendorong pengiriman sebanyak-banyaknya TKI ke luar negeri juga membawa ekses. Relatif banyak tenaga kerja wanita (TKW) kita yang bekerja di berbagai negara menjalani hukum mati  tanpa ada upaya serius pemerintah untuk mengupayakan pembelaan dan perlindungan hukum. Perhatian serius baru diberikan, misalnya menjelang pilpres.

    Kita ingat kasus Siti Hajar, TKW yang dianiaya di Malaysia pada 2009, pemerintah terlihat gigih membelanya. Bahkan, SBY menelepon pimpinan Negara Jiran itu. Tapi pembelaan itu pun ternoda oleh pernyataan Presiden SBY tatkala menanggapi kasus Siti Hajar. Dia mengatakan, telah berjumpa dengan sedikitnya 50 TKI yang baru saja tiba dari Arab Saudi dan hanya 3 orang yang bermasalah (detik.com, 11/06/09).

    Kesalahan pernyataan tersebut adalah ketika ia menganggap tiga sebagai jumlah kecil. Semestinya, sekecil apa pun kalau itu menyangkut nyawa tetaplah harus dianggap sebagai sesuatu yang besar. Sebelumnya kita juga ingat menjelang Pilpres 2004 muncul kasus penyiksaan TKW Nirmala Bonat di Malaysia.

    Perhatian pemerintah begitu serius menanggapi, termasuk para capres. Tetapi setelah itu, tak ada lagi yang peduli terhadap persidangan yang harus dihadapi oleh Nirmala Bonat selama 4 tahun. Pengadilan menjatuhkan hukuman 18 tahun kepada Yim Pek Ha, majikan yang menyiksa TKW itu pada 2004 tapi dikurangi menjadi 12 tahun.

    Jika ditelusur akar permasalahan sebenarnya dari berbagai kasus penyiksaan, hukuman mati, maupun pelanggaran HAM lain yang dialami TKI, terletak pada lemahnya perjanjian kerja sama (memorandum of understanding/MoU) penempatan TKI antara pemerintah Indonesia dan pemerintah ’’pengimpor’’ tenaga kerja kita.

    Dalam MoU tentang penempatan TKI sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia yang ditandatangani di Bali, 14 Mei 2009 tampak Indonesia tak berdaya menghadapi Malaysia. Dalam MoU disebutkan majikan dari TKI diberi keleluasaan menahan paspor. Keleluasaan menahan paspor inilah yang memicu tingginya kasus penganiayaan terhadap TKI khususnya yang bekerja sebagai PRT di Malaysia.

    Mengapa penganiayaan terhadap Siti Hajar di Malaysia bisa berlangsung selama 34 bulan itu adalah juga karena kewenangan majikan menahan paspor. Wanita pembantu itu tidak bisa lari, karena peraturan keimigrasian di negeri jiran tersebut ekstraketat. Jika ingin melindungi TKI dari berbagai kasus khususnya penyiksaan, MoU harus direvisi.

    Indonesia adalah bangsa yang besar yang tidak semestinya bersikap inferior terhadap negara lain, termasuk Malaysia. Masalah lain adalah tidak adanya pasal-pasal perlindungan atau proteksi terhadap TKI. Studi yang dilakukan Migrant Care (2008) yang membandingkan perjanjian bilateral penempatan TKI yang dibuat Indonesia dengan beberapa negara dan yang dibuat Filipina dengan 14 negara mitranya menemukan fakta menarik.

    Dokumen perjanjian bilateral yang dibuat Indonesia dengan beberapa negara penerima TKI tak satu pun memuat kata ’’perlindungan’’. Sementara yang dibuat oleh Filipina dengan 14 negara mitranya penuh dengan kata ’’protection’’ mulai pasal perekrutan, penempatan, sampai tanggung jawab negara pengirim dan penerima.

    Bagi kita, informasi tentang perlakuan kasar terhadap TKI di luar negeri, khususnya TKW di Arabi Saudi bukanlah persoalan baru. Itu persoalan klasik yang terulang setiap waktu, penyiksaan dan perudapaksaan sering dialami TKW kita, baik di Arab Saudi maupun di negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

    Migran Care, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang aktif menangani buruh migran, menyebut, adanya penyiksaan majikan terhadap TKI di Arab Saudi selalu melatarbelakangi pada kasus pembunuhan majikan. Seharusnya pemerintah melihat hal ini dan segera mengambil tindakan setiap kali ada warga negaranya yang terlibat kasus hukum apalagi sampai terancam hukuman mati.

    Sebab, berdasarkan Konvensi Wina, setiap hukuman mati terhadap seorang tenaga kerja asing, prosedurnya harus dilaporkan ke pemerintah asal tenaga kerja. Tetapi dalam kasus Ruyati, pemegang paspor nomor AL 786899  yang  bekerja di Arab Saudi melalui pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) PT Dasa Graha Utama sejak 2008 itu tidak demikian.

    Pemerintah lambat. Atau, kalau tak mau lambat, kurang gereget dan kurang serius dalam melakukan advokasi hingga Ruyati harus dipancung di negeri orang. Kasus Ruyati masih memperlihatkan betapa perlindungan terhadap TKI kita sangat lemah. Selain itu, kasus Ruyati juga membuktikan penempatan dan perlindungan TKI di Saudi masih bermasalah.

    Kasus Ruyati ini memang menjadi pelajaran berarti bagaimana pemerintah seharusnya melindungi warga negaranya. Indonesia sendiri sebelumnya pernah mengalami kasus seperti ini, yaitu dijatuhkannya hukuman mati kepada Siti Zaenab pada 1999. Karena Presiden Abdulrahman Wahid (Gus Dur) melobi Raja Fadh saat itu, eksekusi mati bisa digagalkan.

    Dalam kasus Ruyati, sudahkah diplomasi itu dilakukan? Ini sengaja kita tekankan mengingat masih ada TKI-TKI lain yang saat ini juga tengah menunggu hukuman mati. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, di Malaysia ada 240 orang, Arab Saudi (23), Singapura (1), dan Tiongkok (1). Mereka ini adalah warga negara Indonesia yang butuh pembelaan oleh negara. (*)

    Afriza, S.H.
    Penggiat Sosial dan Politik


    http://www.kbr68h.com/berita/nasional/8267-jumhur-moratorium-ke-arab-saudi-hanya-untuk-prt-perempuan

    Jumhur: Moratorium ke Arab Saudi Hanya untuk PRT Perempuan

    pipit permatasari, Saturday, 25 June 2011 21:09

    KBR68H, Jakarta – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)  menyatakan, rencana moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi hanya berlaku untuk pekerja rumah tangga. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, moratorium akan terus diberlakukan selama pemerintahan Arab saudi belum menjamin  perlindungan bagi TKI.

    “Jadi yang dihentikan sementara adalah penempatan tenaga kerja sektor informal. Lebih spesifik lagi adalah penata laksana rumah tangga perempuan,. Jadi kalau sektor informal itu supir masih boleh demikian juga di sektor-sektor lainnya.” Indonesia berencana melakukan moratorium atau penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi mulai 1 Agustus 2011. Sementara hingga saat ini Arab Saudi belum menandatangani perjanjian bilateral untuk penghentian pengiriman TKI dengan Indonesia


    http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962f83e3353050ff07671d5ade686782878

    Lagi, DPRD Jatim Janjikan Bikin Raperda TKI

    Setelah ada 316 TKI Bermasalah

    surabayapagi.com, Senin, 27 Juni 2011 : 04:16 WIB

    SURABAYA – Setelah batal membuat raperda perlindungan pembantu Rumah Tangga (PRT), komisi E DPRD Jatim kembali menjanjikan Raperda untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Itupun dilakukan setelah ada 316 TKI di Jawa Timur didapati bermasalah di luar negeri.

    Enaknya lagi, dalam minggu ini, komisi yang membidangi masalah kesejahteraan, kesehatan, perburuhan serta pendidikan dan sosial ini bakal kunker ke Jakarta. Dengan agenda konsultasi raperda TKI ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar.

    Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hery Prasetyo mengaku sangat prihatin terhadap perlindungan TKI yang dinilai gagal. Ini dibuktikan dengan banyaknya TKI yang terlantar baik di Arab Saudi maupun di Malaysia serta negara lainnya. Menunjukkan masih banyak masalah terkait penanganan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

    Meski belum ada solusi terbaik, untuk menghentikan pemberangkatan TKI dan TKW. Karena memang kebutuhan lowongan kerja di tanah air masih jauh dari harapan. Untuk itu, Komisi E memberikan solusi, dengan membuat perlindungan hukum melalui peraturan daerah. “Kami akui, Jatim memang terlambat, tapi ini adalah sebuah gunung es yang harus diseriusi untuk ditangani.

    Kejadian TKI yang dipasung membuktikan tidak jelasnya negosiasi dan advokasi hukum untuk TKI,” kata Hery Prasetyo. Untuk itu dia meminta pada Menteri Luar Negeri dan Menteri Tenaga Kerja serta yang lainnya untuk turun tangan. Bahkan dengan adanya kejadian yang menimpa Ruyati, Hery menganggap perlu merubah seluruh bentuk perjanjian bilateral yang menyangkut TKI.

    Jika belum ada perjanjian yang tegas antara Indonesia dengan negara tujuan TKI seperti Arab Saudi, maka pengiriman TKI harus dihentikan. Menurutnya, sampai saat ini ada ribuan TKI berasal dari Jatim yang bermasalah di negara lain. Permasalahan selanjutnya juga muncul ketika pemberangkatan.

    Banyak dari TKI yang berangkat dengan merubah identitas diri dan melalui jalur-jalur tidak resmi. Begitu berada di negera tujuan, mereka kesulitan mendapatkan kepastian pekerjaanya. Termasuk, saat mendapat pekerjaan pemerintah sulit melakukan control TKI atau TWI yang illegal tersebut.

    “Untuk itu harus ada koordinasi antara Mendagri sampai tingkat bawah, kemudian menteri tenaga kerja, kepolisian, dan imigrasi. Termasuk juga pemberdayaan perempuan, dinas-dinas terkait secara langsung, semua harus duduk bersama, jangan bekerja sendiri-sendiri,” katanya.

    Di satu sisi, Hery mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa TKI pasangan suami istri asal Pamekasan, Madura. Kedua TKI dan TKW ini, terancam hukuman potong tangan karena dituduh mencuri satu kilogram enam milik majikannya di Arab Saudi. Pasangan suami istri itu adalah Hasin Taufik dan Sab’atun. Keduanya asal Dusun Glugur, RT.08/RW.06, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

    Kedua TKI ini sudah mendapatkan hukuman penjara selama dua tahun. Namun setelah ini mereka masih terancam akan mendapatkan hukuman potong tangan. Bahkan dari informasi yang belakangan ini dikabarkan kalau mereka sudah memasuki penjara gelap sebagai tanda akan dilakukan eksekusi hukuman potong tangan.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Hari Soegiri dengan entengnya mengakui kalau di Jatim ada sekitar 316 TKI bermasalah. Ironisnya, data tersebut cuma disimpan di lemari jika tidak ditanya wartawan. Padahal jumlah tersebut adalah 10 % dari seluruh jumlah TKI yang ada di luar negeri.

    “Yang divonis mati ada 23 orang, tapi di Jatim relatif tidak ada yang dilakukan,” ujar Hari, melalui ponselnya. Terkait dengan banyaknya TKI bermasalah, khususnya yang berada di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah, Hari menjelaskan kalau sejak beberapa waktu lalu telah menghentikan pengiriman TKI secara formal ke Arab Saudi.

    Tindakan tersebut diambil sebagai bargaining terhadap upaya perjanjian antara Indonesia dengan Arab Saudi. Selama perjanjian untuk melindungi keamanan dan hak-hak TKI ini belum mendapatkan tanda tangan diantara kedua negara, maka Jatim tetap tidak akan mengirimkan TKI ke Arab Saudi.

    Namun Hari menegaskan kalau pihaknya Cuma bisa melakukan pemantauan terhadap TKI yang sudah terlanjur berangkat ataupun yang sudah bermasalah. “Belakangan ini juga sudah membuka posko TKI di Timur Tengah, tindakan ini dilakukan akibat perubahan politik di Timur Tengah,” pungkasnya. rko


    RUU Penempatan dan Perlindungan TKI Digodok, Aspek Perlindungan Menjadi Prioritas

    Ozie, Mataram (Global FM Lombok), Sun, 10/09/2011 – 17:34

    Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri sedang digodok oleh komite III DPD RI. RUU tersebut merupakan revisi dari UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Regulasi tersebut menjadi objek revisi mengingat permasalahan TKI semakin kompleks.

    Yang perlu dibedah ulang yakni pada aspek perlindungan TKI yang selama ini dirasakan masih sangat kurang. Kegiatan Uji Shahih terhadap perubahan UU Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri digelar oleh Komite III DPD RI dengan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unram.

    Kegiatan itu dilaksanakan di Grand Legi Mataram pada Sabtu (8/10) dengan melibatkan sejumlah pihak yang berkopenten dalam merumuskan perlindungan TKI di NTB. Khairul Anwar dari IAIN Mataram dalam kesempatan itu mengusulkan agar RUU itu dirubah menjadi RUU Penempatan dan Perlindungan Tenag a Profesionbal Indonesia.

    Hal itu dikemukakan mengingat banyak sekali kasus yang membelit para TKI di luar negeri, mulai dari kasus kriminalitas hingga penyiksaan fisik. Kedepan, pemerintah daerah tidak lagi mengirim TKI dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang rendah, namun harus dikirim TKI yang professional dan siap pakai sesuai dengan kebutuhan dunia modern.

    Sementara itu anggota Komite III DPD RI asal NTB H.L Supardan Kasira mengatakan, saat ini setidaknya terdapat 78 kasus TKI asal NTB diluar negeri dan sebanyak 17 kasus dikategorikan sangat berat. Pihaknya menyadari bahwa banyak kasus pemalsuan data calon TKI sehingga sangat tidak menguntungkan bagi masa depan TKI tersebut dinegara tujuan.

    DPD RI sering melakukan kunjungan ke Negara tujuan dan menemui banyak sekali persoalan TKI, karena itu dalam draf RUU Penempatan dan Perlindungan TKI itu, segala hak yang melekat pada TKI harus diperjuangkan. Terkait dengan perjanjian bilateral ke Negara tujuan, Supardan menekankan agar pemerintah Indonesia melaksanakan MoU yang menyangkut perjanjian bilateral sebelum pengiriman TKI dilaksanakan.

    Pengiriman TKI ke Negara Arab Saudi menjadi hal yang dilematis, karena meskipun tidak memiliki MoU, namun pengiriman TKI tetap dilakukan. Hal tersebut jelas melanggar aturan. (ris)


    http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/09/18/kerjasama-penempatan-tki-di-malyasia-terus-ditingkatkan

    Kerjasama Penempatan TKI di Malyasia Terus Ditingkatkan

    Minggu, 18 September 2011 – 12:44 WIB

    JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia semakin intensif melakukan pertemuan bilateral paska penandatanganan amandemen MoU penempatan dan perlindungan TKI sektor domestic worker di Malaysia. MoU tersebut ditandatangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk DR. S Subramaniam pada 31 Mei 2011 di Bandung.

    Dirjen Binapenta Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan satgas gabungan atau JTF (Joint Task Force) yang dibentuk pasca MoU tersebut terus  melakukan pembahasan bersama mengenai sinkroniasi langkah-langkah persiapan penempatan kembali TKI Domestic Worker ke Malaysia.

    Dia menambahkan setelah beberapa kali melakukan pertemuan JTF, kedua belah pihak telah mencapai beberapa kesepakatan penting yang mengakomodir dan menguntungkan kedua belah pihak. “Intinya kedua belah pihak telah sepakat dalam skema penempatan yang telah diformulasikan bersama untuk memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan fasilitasi penempatan, terutama peningkapan aspek perlindungan TKI di Malaysia, “ kata Reyna.

    Kesepakatan lainnya, tambah Reyna adalah format baru perjanjian kerja yang memuat batasan gaji TKI, mekanisme pembayaran melalui perbankan, libur 1 hari dalam seminggu serta TKI berhak memegang pasport dan lain-lain.

    “Perjanjian kerja ini harus diendorse (disetujui dan disahkan) oleh perwakilan (kedutaan) masing-masing negara untuk memastikan TKI dan pengguna/majikannya mendapatkan hak dan kewajiban sesuai peraturan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, “kata Reyna.

    Kedua negara pun, kata Reyna akan melakukan registrasi terhadap PPTKIS maupun agensi yang menempatkan TKI Ke Malaysia dan membuat surat perjanjian kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya terhadap cost structure dan kewajiban lainnya. Sedangkan masalah working permit hanya akan dikeluarkan pemerintah Malaysia bila calon TKI telah memiliki KTKLN.(Tri)


    http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/141-diplomasi-september-2011/1205-dilema-perlindungan-tki.html

    Dilema Perlindungan TKI

    Tuesday, 20 September 2011 19:45

    BAGI Kementerian Luar Negeri perlindungan WNI di manapun berada merupakan prioritas yang tidak bisa dikesampingkan. Tidak hanya dalam diplomasi, namun juga dalam politik luar negeri. Indonesia menempatkan misi perlindungan kepentingan WNI, dengan prinsip kepedulian dan keberpihakan terhadap WNI tanpa terkecuali.

    Perlindungan terhadap WNI diwujudkan dalam berbagai langkah konkrit. Salah satunya adalah respon cepat dalam menanggapi kasus pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi pada para TKI di luar negeri. Langkah ini memfokuskan pada tiga tahapan, yaitu pencegahan, deteksi dini dan perlindungan.

    Setelah itu, perlindungan diberikan dalam bentuk bantuan kekonsuleran berupa pendampingan dan bantuan hukum. Biaya untuk layanan ini sepenuhnya ditanggung oleh perwakilan RI sesuai dengan hukum setempat dan kebiasaan internasional. Dalam ranah hubungan diplomatik, Kemlu juga membentuk perjanjian bilateral tentang penempatan dan perlindungan TKI antara Indonesia dengan negara tujuan TKI.

    Saat ini Kemlu dan instansi terkait dalam rangka ratifikasi Konvensi Pekerja Migran sedang membahas dan menyusun penyempurnaan terjemahan Konvensi Pekerja Migran untuk memberikan pemahaman yang utuh dan kesamaan pandangan terhadap isi ketentuan Konvensi dimaksud.

    Kemlu RI seringkali menghadapi dilema yang cukup pelik dalam menangani TKI bermasalah di luar negeri. Di satu sisi TKI bermasalah yang ditangani sering kali karena tidak memenuhi persyaratan, sementara di sisi lain sesuai amanat Undang-Undang Kemlu dituntut mengedepankan perlindungan pada Warga Negara Indonesia (WNI).[]


    http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2011/10/05/ratifikasi-landasan-dasar-perlindungan

    Ratifikasi Landasan Dasar Perlindungan

    Kompas, Rabu, 5 Oktober 2011 22:45 WIB
    Editor : Boyozamy

    SERAMBINEWS.COM, JAKARTA  – Pemerintah semestinya memprioritaskan proses Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarga. Ratifikasi dapat menjadi landasan dasar yang memperkuat pemerintah menyusun perjanjian bilateral, untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di negara penempatan.

    Demikian benang merah diskusi bertajuk Perjalanan Panjang Pekerja Migran Indonesia Meraih Keadilan yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Rabu (5/10/2011). ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengampanyekan standar kerja layak dan perlindungan bagi pekerja.

    Hadir dalam diskusi, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Mathias Tambing, Anggota Komisi IX DPR dari FPPP, Okky Asokawati, dan Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri, Muhammad Ansor.

    “Ratifikasi Konvensi PBB sangat penting, apalagi sekarang sudah ada naskah akademis dan izin prakarsa dari Presiden. Semoga perjalanan panjang pekerja migran Indonesia tidak menemui jalan buntu,” ujar Anis. Indonesia menempatkan sedikitnya enam juta TKI di luar negeri, dengan sebagian besar merupakan perempuan dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia .

    TKI mengirimkan devisa sedikitnya 7,1 miliar dollar AS (Rp 71 triliun) pada tahun 2010 yang mampu menggerakkan sektor riil di pedesaan. Anis mengatakan, masalah TKI selalu berulang dan pemerintah selalu menghadapi dengan cara yang sama, reaktif dan parsial. Puncak gunung es yang menjadi persoalan utama penempatan dan perlindungan TKI, yakni rekrutmen yang terjadi di dalam negeri, justru tak tersentuh.

    Hal ini membuat masalah TKI tak pernah usai. Bahkan, jumlah TKI bermasalah di luar negeri cenderung meningkat karena pemerintah terus memakai pendekatan skala ekonomi dalam penempatan TKI. Persoalan bertambah berat, saat koordinasi antarlembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik.

    Menurut Anis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian Luar Negeri seperti tidak saling mendukung. “Ada ketidaksinkronan antarinstansi dalam perlindungan TKI. Kita berharap, Presiden memimpin langsung reformasi perlindungan TKI,” ujar Anis.

    Saat ini, Indonesia baru memiliki nota kesepahaman perlindungan TKI pekerja rumah tangga dengan Malaysia dan Yordania. Namun, pemerintah masih menghentikan sementara penempatan TKI pekerja rumah tangga ke Malaysia, Yordania, Kuwait, dan Arab Saudi karena kasus pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.

    Okky mengungkapkan, saat ini ada 25 TKI terancam hukuman mati di Arab Saudi. DPR terus mendesak pemerintah agar memperbaiki perlindungan bagi TKI sejak proses rekrutmen sampai penempatan. Okky meminta pemerintah segera menyusun perjanjian bilateral, untuk melindungi TKI di negara-negara penempatan.

    Mathias menambahkan, persoalan TKI terus terjadi, karena ada mafia dan sulit dipecahkan selama setiap kementerian terus mempertahankan ego masing-masing. Menurut Mathias, masalah TKI di dalam negeri jauh lebih besar dibandingkan di luar negeri. “Persoalan di luar negeri muncul mengikuti masalah di dalam negeri. Kita harus membangun serikat pekerja yang kuat agar memiliki posisi negosiasi untuk mengeliminir masalah TKI,” ujarnya.

    Menurut Ansor, konvensi ini cocok untuk upaya Indonesia melindungi TKI karena dibuat sedemikian rupa untuk menutupi kebocoran perlindungan pekerja migran dan keluarga. Konvensi perlu diratifikasi untuk menjadi landasan moral Indonesia menghimbau negara penempatan agar mau menyusun perjanjian bilateral.

    “Hal ini memudahkan Indonesia bernegosiasi dengan negara lain, baik internasional maupun regional,” ujar Ansor.


    http://en.bisnis.com/articles/revisi-uu-tki-harus-dibahas-lintas-instansi#comment-form

    Revisi UU TKI harus dibahas lintas instansi

    R.Fitriana, October 05, 2011 20:21

    JAKARTA: Isi revisi UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri harus memperhatikan koordinasi dan komunikasi yang intensif antarlembaga pemerintah di pusat dan daerah.

    Menurut Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati, selama ini UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri mayoritas mengatur sistem dan prosesnya, belum pada sanski hukum yang lebih rinci dan koordinasi antarinstansi.

    “Diperkirakan 80% isi UU itu [UU No.39/2004] adalah mengatur tata niaganya, belum perlindungannya dan juga kurangn koordinasi antarinstansi di pusat & daerah,” ujarnya dalam diskusi Perjalanan Panjang Pekerja Migran Indonesia Meraih Keadilan yang diselenggarakan ILO dan Smart FM hari ini.

    Bahkan, lanjut Okky, pemerintah dan negara-negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia dapat membuat perjanjian dengan negara lain apabila memorandum of understanding/nota kesepahaman belum disetujui. Dia menilai pembuatan perjanjian bilateral ada berbagai macam jenisnya, sehingga ada upaya antarpemerintahan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja selama berada di luar negeri, khususnya untuk TKI sektor penata laksana rumah tangga.

    “Bagi negara-negara tujuan penempatan yang belum memiliki MoU [memorandum of understanding] dapat dibuatkan perjanjian bilateral lainnya sebagai wujud upaya pemerintah dan negara-negara itu melindungi buruh migran,” ungkap Okky. (sut)


    http://www.primoney.biz/2011/10/ratifikasi-landasan-dasar-perlindungan/

    http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2011/10/05/22394014/Ratifikasi.Landasan.Dasar.Perlindungan..

    Ratifikasi Landasan Dasar Perlindungan

    kompas.com, 05.10.2011

    JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah semestinya memprioritaskan proses Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarga. Ratifikasi dapat menjadi landasan dasar yang memperkuat pemerintah menyusun perjanjian bilateral, untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di negara penempatan.

    Demikian benang merah diskusi bertajuk Perjalanan Panjang Pekerja Migran Indonesia Meraih Keadilan yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Rabu (5/10/2011). ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengampanyekan standar kerja layak dan perlindungan bagi pekerja.

    Hadir dalam diskusi, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Mathias Tambing, Anggota Komisi IX DPR dari FPPP, Okky Asokawati, dan Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri, Muhammad Ansor.

    “Ratifikasi Konvensi PBB sangat penting, apalagi sekarang sudah ada naskah akademis dan izin prakarsa dari Presiden. Semoga perjalanan panjang pekerja migran Indonesia tidak menemui jalan buntu,” ujar Anis. Indonesia menempatkan sedikitnya enam juta TKI di luar negeri, dengan sebagian besar merupakan perempuan dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

    TKI mengirimkan devisa sedikitnya 7,1 miliar dollar AS (Rp 71 triliun) pada tahun 2010 yang mampu menggerakkan sektor riil di pedesaan. Anis mengatakan, masalah TKI selalu berulang dan pemerintah selalu menghadapi dengan cara yang sama, reaktif dan parsial. Puncak gunung es yang menjadi persoalan utama penempatan dan perlindungan TKI, yakni rekrutmen yang terjadi di dalam negeri, justru tak tersentuh.

    Hal ini membuat masalah TKI tak pernah usai. Bahkan, jumlah TKI bermasalah di luar negeri cenderung meningkat karena pemerintah terus memakai pendekatan skala ekonomi dalam penempatan TKI. Persoalan bertambah berat, saat koordinasi antarlembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik.

    Menurut Anis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian Luar Negeri seperti tidak saling mendukung. “Ada ketidaksinkronan antarinstansi dalam perlindungan TKI. Kita berharap, Presiden memimpin langsung reformasi perlindungan TKI,” ujar Anis.

    Saat ini, Indonesia baru memiliki nota kesepahaman perlindungan TKI pekerja rumah tangga dengan Malaysia dan Yordania. Namun, pemerintah masih menghentikan sementara penempatan TKI pekerja rumah tangga ke Malaysia, Yordania, Kuwait, dan Arab Saudi karena kasus pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.

    Okky mengungkapkan, saat ini ada 25 TKI terancam hukuman mati di Arab Saudi. DPR terus mendesak pemerintah agar memperbaiki perlindungan bagi TKI sejak proses rekrutmen sampai penempatan. Okky meminta pemerintah segera menyusun perjanjian bilateral, untuk melindungi TKI di negara-negara penempatan.

    Mathias menambahkan, persoalan TKI terus terjadi, karena ada mafia dan sulit dipecahkan selama setiap kementerian terus mempertahankan ego masing-masing. Menurut Mathias, masalah TKI di dalam negeri jauh lebih besar dibandingkan di luar negeri.

    “Persoalan di luar negeri muncul mengikuti masalah di dalam negeri. Kita harus membangun serikat pekerja yang kuat agar memiliki posisi negosiasi untuk mengeliminir masalah TKI,” ujarnya. Menurut Ansor, konvensi ini cocok untuk upaya Indonesia melindungi TKI karena dibuat sedemikian rupa untuk menutupi kebocoran perlindungan pekerja migran dan keluarga.

    Konvensi perlu diratifikasi untuk menjadi landasan moral Indonesia menghimbau negara penempatan agar mau menyusun perjanjian bilateral. “Hal ini memudahkan Indonesia bernegosiasi dengan negara lain, baik internasional maupun regional,” ujar Ansor.


    http://www.suarantb.com/2011/10/10/Tokoh/index.html

    Perlindungan Lemah

    HL.Supardan, Suara NTB/sir, Senin 10/10/2011

    LEMAHNYA perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri salah satunya disebabkan pemerintah Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral yang kuat dengan negara tujuan pengiriman tenaga kerja. Hal tersebut diungkapkan anggota Komite III DPD RI, H.L.Supardan, Sabtu (8/10).

    Supardan menekankan pentingnya pemerintah Indonesia membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan pengiriman TKI. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para pekerja Indonesia di luar negeri, selain itu perjanjian yang dibuat tersebut harus mampu menguatkan posisi tenaga kerja Indonesia.

    Ia mencontohkan, sebelumnya Indonesia dengan Arab Saudi belum memiliki perjanjian bilateral, pengiriman TKI terus dilakukan. Akibatnya banyak TKI bermasalah. Tidak ada pengaturan jam kerja, spesifikasi kerja dan syarat-syarat majikanpun tidak pernah diatur. Untuk itu di dalam draf rancangan undang-undang perubahan nomor 39 tahun 2004 yang sedang diusulkan, akan diwajibkan pembuatan perjanjian bilateral dengan negara tujuan.

    Supardan menilai perlindungan terhadap para TKI selama ini masih belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut tercermin dalam undang-undang perlindungan TKI yang masih belum terlalu banyak melindungi TKI. “Saya rasa belum maksimal, karena di dalam UU hanya ada beberapa pasal. Makanya penambahan materi untuk melakukan perlindungan itu yang akan kita tambahkan,” katanya.

    Untuk menyelamatkan nasib para TKI asal NTB yang saat ini terkena hukuman berat, DPD asal NTB ini tidak mampu berbicara banyak. Ia mengaku sebagai anggota legislatif hanya akan bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan menekan pemerintah untuk menyelamatkan mereka.

    Perbaikan terhadap isi undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI juga merupakan upaya DPR untuk melindungi para TKI. “Maka salah satu cara adalah dengan memperbaiki rancangan undang-undang itu sebagai langkah awal,” katanya.

    Dalam perubahan undang-undang tersbut nantinya beberapa pasal akan diatur, seperti peran daerah, perlindungan TKI termasuk pengaturan kriteria majikan, masa kerja dan waktu kerja TKI dan lain sebagainya. (sir)

     
  • Virtual Chitchatting 11:07 AM on 2012/09/21 Permalink  

    Kasus TKI

    Jakarta, 12 November 2011 04:56:24

    1. countrystudies.us, Migration.
    2. mapsofworld.com, Indonesia Immigration
    3. SK Menakertrans No.KEP-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri
    4. jakartapress.com, Kasus Penganiayaan TKI Tertinggi di Brunai Darussalam, migrantinstitute.net
    5. Lotte Kejser, Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers, ILO Jakarta.
    6. Royal Norwegian Embassy in Jakarta,Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers.
    7. 1993, William H. Frederick and Robert L. Worden, editors. Indonesia: A Country Study. GPO for the Library of Congress, Washington, 1993.
    8. 200501, HumanTrafficking.org, Ambassador John Miller Makes Recommendations to Protect Child Tsunami Victims, Jan. 2005
    9. 200502, HumanTrafficking.org, Few Reports of Increased Human Trafficking in Tsunami-hit Nations, Feb. 2005.
    10. 200508, Robyn Iredale, Nicola Piper, Amelia Ancog, Impact of Ratifying the 1990 UN Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family: Case Studies of the Philippines and Sri Lanka, Working Paper, No.15, Asia Pacific Migration Research Network, UNESCO, Aug. 2005.
    11. 20060404, HumanTrafficking.org, Managing Migration in Southeast Asia, 04.04.2006.
    12. 20060413, HumanTrafficking.org, IOM Helping to Repatriate Woman Trafficking Victims from Malaysia, 13.04.2006.
    13. 20061222, 10th Scholastic & Brothers Circle, The Problems of Indonesian Migrant Workers (IMW or TKI), Malacca, 22.12.2006.
    14. 20070404, HumanTrafficking.org, Child Trafficking on the Rise in Indonesia, 04.04.2007.
    15. 20070404, HumanTrafficking.org, Human Trafficking Rate in Indonesia Still High, 04.04.2007.
    16. 20070719, Rapat Dengar Pendapat Umum antara DPR dengan Union Migrant Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Migrant Care, per 19.07.2007.
    17. 20070813, depsos.go.id, Hasil Diskusi Permasalahan TKI degan Institusi Terkait di Malaysia, 13.08.2007
    18. 2008, JarySaraswati, “Where we can go?” Indonesia’s struggle against unemployment and manpower export phenomenon, Working Papers, 53, Centre on Migration, Citizenship and Development; COMCAD, Bielefeld, 2008.
    19. 20080330, Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan (FORMMIT) – Keluarga Muslim Indonesia Taiwan (KMIT), Modul Advocation – Achievement Motivation Training (A2MT), Masjid Kaohsiung, 30 Maret 2008.
    20. 20090908, R. Fitriana, Buruknya koordinasi akibatkan kasus TKI berlarut-larut, bisnis.com, 08.09.2009.
    21. 20101119, Kompas, Penganiayaan TKI: 307 Kasus TKI Sukabumi Tak Pernah Tuntas, 19.11.2010.
    22. 20101120, Anton Suhartono, Hingga Oktober 2010, Ada 5.536 Kasus TKI di Arab, Okezone.com, 20 Nov. 2010.
    23. 20101120, Taufik Hidayat, Pemerintah Reaktif Bila Kasus TKI Diangkat Media, okezone.com, 20.11.2010.
    24. 20101124, Misbahol Munir, Sepanjang 2010, Jumlah TKI Tewas 908 orang, Okezone, 24.11.2010.
    25. 201012, Tim Human RightsWorking Group, Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko, Jakarta, Des. 2010.
    26. 2011, Meigy Kiswantoro, Ada Uang, Ada Jaminan Keselamatan, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, Malang, 2011.
    27. 2011, US Dept. of State, Trafficking in Persons Report 2011.
    28. 20110113, Dit. PWNI/BHI Kemlu, Data Kasus WNI di Luar Negeri, 13.01.2011.
    29. 20110118, Istanto Adi Nugroho, 18 Kebohongan Pemerintah Indonesia, 18.01.2011.
    30. 201102, Organisasi Internasional untuk Migrasi (OIM) Indonesia, Sesi Penyuluhan tentang bekerja ke ln scr legal dan aman, Jakarta, Feb.2011.
    31. 20110329, Kabsah, ‘Asya Bersama Dubes, 29.03.2011.
    32. 20110427, Migrant Care, BNP2TKI: Penempatan TKI Perorangan ke Brunei Cenderung ‘Trafficking’, migrantcare.net, 27.04.2011.
    33. 20110529, BNP2TKI, Laporan dari Jeddah (7): Kesepakatan Pra MoU TKI RI-Arab Saudi Ditantatangani di Wisma Tamu Kerajaan, bnp2tki.go.id, 29.05.2011.
    34. 201105311652, bnp2tki.go.id, MoU RI dengan Arab Saudi, 31 May 2011 16:52
    35. 20110713, Kasman RY Siburian, Potret Buram Nasib TKI, medanbisnis.com, 13.07.2011.
    36. 20110719, Yuli Mumpuni Widarso, Peran Negara dalam Melindungi WNI di Luar Negeri:Permasalahan dan Langkah-Langkah Strategis, Forum Komunikasi Kehumasan BNP2TKI, Bogor, 19.07.2011.
    37. 20110823, Hapipi, Ada 2.167 Pengaduan TKI Dari 100.499 Pengaduan Masuk Call Center, 23.08.2011.
    38. 20110915, Masjitah, Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri, 15.09.2011.
    39. 20110918, Humaidi, Pahlawan Devisa yang Teraniaya, mediaumat.com, 18.09.2011.
    40. 20110924, Neneng Zubaidah, Moratorium, Pengiriman TKI Ilegal Kian Rawan, sindo, 24.09.2011
    41. 20110929, Iman Rosidi, Pemerintah Batasi Penempatan TKI di 4 Negara, sindoradio, 29.09.2011.
    42. 20111018, Catur Nugroho Saputra, BNP2TKI: Asuransi Bukan Wewenang Kami, Okezone, 18.10.2011.
    43. 20111028, Medanbisnis.com, Jumlah Kasus TKI Menurun, 28.10.2011.
    44. 20111102, Hasan Kurniawan, 71 TKW dari Arab Saudi Diduga Korban Human Trafficking, Okezone, 02.11.2011.
    45. 20111102, Syariful Alam, Migrant Care: Pemerintah harus Cari Sindikat TKI Overstay, mi.co.id, 02.11.2011.
    46. 20111103, Adam Prawira, UU TKI Direvisi, Rekruitmen TKI Diperketat, sindo, 03.11.2011.
    47. 20111103, Misbahol Munir, 400 Ribu TKI di Malaysia Tak Miliki Paspor, Okezone, 03.11.2011.
    48. 20111109, Ledia Hanifa Amaliah, Meluruskan Penanganan TKI, Jakarta, 09.11.2011

    SK Menakertrans No.KEP-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri

    Pasal 22 ayat (3)

    Kantor Cabang hanya berfungsi sebagai wakil kantor Pusat PJTKI di wilayah kerjanyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d untuk :
    a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
    b. melakukan pendaftaran dan seleksi; dan
    c. menyelesaikan kasus TKI pada tahap pra/purna penempatan.


    jakartapress.com, Kasus Penganiayaan TKI Tertinggi di Brunai Darussalam, http://migrantinstitute.net/index.php?option=com_content&view=article&id=47:kasus-penganiaayaan-tki-tertinggi-di-brunei&catid=1:terkini&Itemid=50

    Jakarta – Jumlah kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kawasan Asia Pasific dan Amerika selama Januari 2009 terdapat 40 kasus. Negara Brunei Darussalam menempati posisi pertama dengan memiliki 20 kasus penganiayaan, disusul Hongkong yang memiliki 5 kasus, Malaysia, Korea, Singapura masing-masing memiliki 4 kasus dan Taiwan 3 kasus.

    Kustomo Usman, Koordinator Crisis Center Badan Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membenarkan adanya 40 kasus TKI di kawasan Asia Pasifik dan Amerika. Negara tersebut adalah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hongkong, Korea dan Jepang.

    “Jumlah kasus ini berdasarakan hasil laporan dari masyarakat yang datang ke BNP2TKI. Dari laporan tersebut Brunei Darussalam menduduki posisi pertama dalam kasus penganiayaan TKI,” kata Kustomo ketika ditemui BNP2TKI.go.id beberapa waktu lalu.

    Selain kasus penganiayaan, Kustomo menambahkan, kasus yang sering menimpa para TKI di kawasan itu adalah pembayaran gaji tidak lunas, klaim asuransi, meninggal biasa, gagal berangkat, putus komunikasi, dan Putus Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

    “Masalah tersebut di atas merupakan kasus yang sering dialami TKI. Dari data laporan masyarakat yang masuk BNP2TKI jumlah kasusnya memang tidak banyak. Mungkin banyak juga masyarakat yang terkena kasus tetapi mereka tidak datang untuk melaporkannya,” paparnya.

    Kustomo mengatakan, kasus yang menimpa TKI di kawasan Asia Pasifik dan Amerika memang tidak sebanyak kasus TKI di kawasan Timur Tengah (Timteng). Ini dikarenakan jumlah TKI yang bekerja di kawasan itu lebih sedikit dari TKI Timteng.

    “Kasus yang jarang terjadi di kawasan Asia Pasifik dan Amerika adalah tidak mampu bekerja, pelecehan seksual, meninggal karena kasus, dokumen tidak lengkap, sakit akibat kerja atau sakit biasa, ditipu dan pemerasan,” sambung Kustomo.

    Dari jumlah 7 negera yang masuk kawasan penempatan TKI di kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Kustomo mengaku hanya Jepang yang tidak memiliki kasus TKI. Selama Januari 2009, tidak ada laporan dari masyarakat tentang kasus-kasus TKI di Jepang.

    “Penempatan TKI di Jepang memang tidak sebanyak Negara-negera lainnya. Ini dikerenakan Jepang sangat selektif dalam memilih buruh migran. Selain itu, TKI yang bekerja di Jepang dikirim resmi oleh pemerintah melalui program Government to Government (G to G),” katanya. (bnp2tki)

    sumber : jakartapress.com


    Lotte Kejser, Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers, http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_116048/lang–en/index.htm,

    The Project addresses the needs, rights and concerns of Indonesian migrant workers throughout the migration cycle. The project also focuses in particular on domestic workers, who are among the most vulnerable to forced labour and trafficking.

    Migration and domestic work

    Every year about 700,000 documented Indonesian migrant workers leave home to seek employment abroad. Their primary destinations are the Middle East and Asia, with the two most common destinations being Malaysia and Saudi Arabia.

    The latest data from the National Agency for the Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI) in August 2009 stated that there are approximately 4.3 million workers are presently working overseas, who contributed around US$ 6 billion and 8.2 billion in remittances to the Indonesian national economy in respectively 2007 and 2008.

    The number of undocumented migrants is estimated to be 2–4 times higher. Approximately 75 percent of all documented Indonesian migrant workers are women, with the vast majority working as domestic workers.

    In spite of the central role migrant domestic workers play in sustaining the national economy of Indonesia, their plight, and their need for adequate legal protection in Indonesia and abroad, has not yet been sufficiently addressed by the Indonesian government. As a result, domestic workers are exposed to institutionalized trafficking and forced labour practices throughout the entire migration cycle.

    Forced labour and trafficking

    Domestic work in itself is not forced labour, but domestic workers disproportionately experience severe forms of labour exploitation, including forced labour and trafficking. The perpetrators of these practices are mostly brokers, recruitment agents, employers and complicit officials.

    The forced labour and trafficking practices to which domestic workers are most commonly exposed are:

    1. entering into debt bondage because of excessive or illegal recruitment fees;
    2. travelling with forged travel documents;
    3. having their contract substituted for an inferior one;
    4. being deceived about the work conditions;
    5. having travel documents and salary withheld;
    6. confinement;
    7. being prevented from communicating;
    8. working excessive hours without any days off;
    9. being subjected to physical or sexual abuse; and
    10. experiencing the destruction of their ID,
    11. illegal harassment and extortion,
    12. detention and abuse by law enforcement agencies, employers and private agents.

    According to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998), which all ILO members—including Indonesia—are obliged to uphold, all workers have equal rights to protection and recognition, regardless of their status and sector. Migrant workers, including migrant domestic workers, are thus entitled to these protections, too.

    The ILO Multi-Lateral Framework on Labour Migration provides guidance for member states and constituents to ensure that migrant workers’ protection needs are fully addressed, while strengthening and streamlining regional and national labour migration management policies and implementation mechanisms.

    One of the priority objectives of ILO’s Decent Work Country Programme for Indonesia is to Stop Exploitation at Work, which specifically includes combating forced labour and the trafficking of migrant workers. Both of these issues have been recognized by ILO constituents in Indonesia as a priority for which they have requested ILO assistance.

    Project objective and strategy

    The Migrant Workers’ Project aims to contribute to the eradication of discrimination and exploitation of Indonesian migrant workers in Indonesia and selected main receiving countries in South-East Asia. To achieve this objective, an integrated approach is applied to comprehensively address both causes and impact of forced labour and trafficking in domestic workers. Concrete actions that have been identified are:

    Advocacy and technical cooperation

    The project supports advocacy and technical cooperation to strengthen the policy and legal framework for the protection of domestic workers. This entails working with project partners to draft and strengthen bilateral agreements, national legislation, local ordinances, administrative regulations and practices, codes of ethics and model contracts.

    This is especially important as in most countries domestic workers are presently excluded from labour laws and social protection legislation. The project further technically supports and facilitates national tripartite and stakeholder debate and involvement in the ILO international standards-setting process for domestic workers 2008-2011.

    Awareness raising

    Insufficient appreciation has been given to the plight of migrant workers and migrant domestic workers by the public, the media, the government or trade unions. Likewise, domestic workers and their employers themselves are largely unaware of the rights and obligations of both parties in the household. Therefore, the project supports awareness-raising activities in order to sensitize relevant stakeholders to safe migration and recognition of workers in the domestic sector.

    Capacity building

    The stakeholders that have a mandate of ensuring protection for migrant workers and domestic workers often face capacity shortfalls. The project therefore aims to strengthen the organizational capacity of governmental institutions at national and local levels, and strengthen migrant and domestic workers’ organizations in terms of outreach activities as well as alliance-building with trade unions and other organizations that support the cause of domestic and migrant workers.

    Direct assistance and service provision

    The project collaborates with national and local partners that are providing outreach, protection, livelihood and reintegration services to migrant domestic workers in source and destination countries. This entails legal and psychological counselling, help desks, hotlines, entrepreneurship training, remittance services and insurance provision for migrant workers and their communities.

    Targeted research and documentation

    Due to the complexity of trafficking and forced labour practices, existing knowledge gaps must be addressed and information shared. The project is therefore conducting targeted research, policy analyses and assessments, as well as compiling and disseminating information related to conditions of migrant domestic workers.

    Opportunities to combat forced labour and trafficking in Indonesian migrant workers

    Evolving globalization, and the rapidly growing numbers of international labour migrants lacking fundamental labour protection, have generated heightened attention to the plight of migrant workers among both national and international audiences, and have built a momentum for combating forced labour and trafficking in migrant domestic workers.

    Recent policy developments in Indonesia have provided opportunities to strengthen the protection framework for migrant workers. For example, Presidential Instruction No. 6/2006 outlined a plan of action and sector reforms to improve the migration placement and protection system in Indonesia, and in line with Presidential Regulation No. 81/2006, a new national placement and protection agency was established in early 2007. Additionally, Law No. 39/2004 on the Placement and Protection of Migrant Workers is presently under review to ensure compatibility with the recent presidential initiatives.

    At ASEAN level, the ongoing development of regional binding instrument for the protection of migrant workers offers an opportunity for strengthening the legal protection and harmonization of recruitment and placement regulations and work conditions for migrant workers.

    Key partners
    Ministry of Manpower and Transmigration
    Coordinating Ministry for Economic Affairs
    National Agency for the Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI)
    Ministry of Foreign Affairs
    Ministry for Women’s Empowerment
    Ministry of Home Affairs
    Ministry of Health
    Relevant Local Government Offices
    National Human Rights and Women’s Rights Committees
    Migrant Workers’ Unions and other Migrant Workers’ and Domestic Workers’ Organisations in Indonesia, Malaysia, Singapore and Hong Kong
    Trade Union Confederations, NGOs and CBOs concerned with Domestic Workers, Migrant Workers, Forced Labour and Trafficking
    For further information please contact:

    Size/duration: 1 January 2008 – 31 December 2011
    Donor: Government of Norway
    Contact(s): Ms Lotte Kejser, National Chief Technical Adviser, ILO-Jakarta
    Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers
    ILO Office for Indonesia and Timor-Leste
    Menara Thamrin, Level 22
    Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
    Jakarta 10250
    Tel. +6221 3913112
    Fax. +6221 3100766
    kejser@ilo.org


    Royal Norwegian Embassy in Jakarta,Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers, http://www.norway.or.id/Embassy/development/Indonesia/governance/forcedlabour/forcedlabour/

    Every year about 700,000 documented Indonesian migrant workers leave home to seek employment abroad. Their primary destinations are the Middle East and Asia, with the two most common destinations being Malaysia and Saudi Arabia.

    The latest data from the National Agency for the Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI) in August 2009 stated that there are approximately 4.3 million workers are presently working overseas, who contributed around US$ 6 billion and 8.2 billion in remittances to the Indonesian national economy in respectively 2007 and 2008. The number of undocumented migrants is estimated to be 2–4 times higher.

    Approximately 75 percent of all documented Indonesian migrant workers are women, with the vast majority working as domestic workers. In spite of the central role migrant domestic workers play in sustaining the national economy of Indonesia, their plight, and their need for adequate legal protection in Indonesia and abroad, has not yet been sufficiently addressed by the Indonesian government. As a result, domestic workers are exposed to institutionalized trafficking and forced labour practices throughout the entire migration cycle.

    Royal Norwegian Embassy in Jakarta
    Menara Rajawali Building, 25th floor
    Mega Kuningan
    Jakarta 12950
    Republic of Indonesia
    Tel: + 62 21 576 1523/24.
    Fax: + 62 21 576 1537
    E-mail: emb.jakarta@mfa.no


    HumanTrafficking.org, Ambassador John Miller Makes Recommendations to Protect Child Tsunami Victims, Jan. 2005, http://www.humantrafficking.org/updates/detail/90.

    The following is a message sent from the Director of the U.S. State Department Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons.

    Dear friends in the movement to end modern-day slavery:

    I’m sure you have heard by now the recent media reports about suspected human trafficking in the areas devastated by the tsunamis in Asia. These reports highlight yet again this real danger for people in post-disaster situations. When people are displaced, when children are separated from their families, when livelihoods are ruined, and when infrastructure is destroyed–people become more vulnerable to labor and sex trafficking crimes.

    Just as the world is coming together in heroic ways to provide relief to people impacted by the tsunamis and to assist in the rebuilding of communities, we urge everyone involved in the region to come together to prevent human trafficking. We should work to ensure criminals who prey on others for financial gain do not compound the damage and suffering caused by the natural disaster.

    Some actions to reduce human trafficking:

    1. We encourage those working in the region to warn potential victims of human trafficking schemes.
    2. We encourage those providing shelter and care to register and protect those people in their facilities, particularly children. Women and children should not be placed in isolated areas of shelters or camps.
    3. We encourage those hiring new or temporary employees for relief work to educate new hires about human trafficking and outline a zero-tolerance policy for employees involved in human trafficking.

    Please forward this message to others in the NGO and IO community, particularly those in the field in Asia. We must be sure the challenge of human trafficking is one of the many challenges fully addressed in this crucial relief effort.

    Sincerely yours,

    Ambassador John R. Miller
    Director, Office to Monitor and Combat
    Trafficking in Persons
    U.S. Department of State

    http://www.state.gov/g/tip

    (202) 312-9639


    HumanTrafficking.org, Few Reports of Increased Human Trafficking in Tsunami-hit Nations, Feb. 2005, http://www.humantrafficking.org/updates/88

    There has been virtually no increase in verified incidents of human trafficking in countries hit by the Indian Ocean tsunami, says John Miller, director of the State Department’s Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. “The number of actual reported cases attributed to the tsunami is, thankfully, very small at this point,” Miller said in a January 12 interview with the Washington File, but he cautioned that this might change.

    In the days following the disaster, a number of widely circulated media reports said predators were taking advantage of the chaos to snap up orphaned children for the lucrative human slave trade. But Miller said authorities from the U.N. Children’s Fund (UNICEF) have been able to confirm only one or two cases so far.

    U.S. efforts regarding human trafficking in the tsunami aftermath have been focused on encouraging governments and charitable organizations “to take the common-sense education and prevention and warning measures that will be helpful in avoiding the worsening of this problem in the coming months,” he said.

    Immediately after the tsunami struck, Miller said, his office was in communication with nongovernmental organizations on the ground in the affected areas suggesting steps to reduce the opportunities for exploitation, such as the identification and registration of children in camps and the education of camp workers on the increased dangers of trafficking.

    Of the countries worst hit by the tsunami, Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Thailand and India have been noted in the U.S. Department of State’s Trafficking in Persons Report for 2004 as having governments that do not comply with the minimum standards set by the U.S. Trafficking Victims Protection Act (TVPA) enacted in 2002.

    The TVPA, intended to raise global awareness and spur governments to fight human trafficking, calls for the U.S. government to withhold non-humanitarian, non-trade-related assistance to countries that fail to take significant actions to eliminate this global scourge.

    Miller said that even though some of the tsunami-hit countries get poor ratings in the U.S. Trafficking in Persons Report, the United States is pleased with those governments’ attention to the trafficking issue as it relates to the tsunami.

    Read Ambassador Miller’s Recommendations to Protect Child Tsunami Victims.

    1 Adapted from http://usinfo.state.gov/gi/Archive/2005/Jan/13-996622.html


    http://portal.unesco.org/shs/en/files/8516/11253933501Impacts_of_Rat_of_ICMR.pdf/Impacts%2Bof%2BRat%2Bof%2BICMR.pdf

    http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=8516&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

    Robyn Iredale, Nicola Piper, Amelia Ancog, Impact of Ratifying the 1990 UN Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family: Case Studies of the Philippines and Sri Lanka, Working Paper, No.15, Asia Pacific Migration Research Network, UNESCO, Aug. 2005.

    Documents 12 of 43

    On 1 July 2003, the 1990 United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (hereafter: ICMR) officially entered into force as an instrument of international law that will ensure protection and respect for the human rights of all migrants.

    In the Asia Pacific region only three sending countries (the Philippines, Sri Lanka and Tajikistan) have so far ratified the ICMR, despite the region constituting an important source of labour migrants and intra-regional labour migration taking place on a large scale.

    Our report, Identification of the Obstacles to the Signing and Ratification of the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 1990: The Asia Pacific Perspective (Piper and Iredale, 2003), covered both countries of origin and destination: two countries of origin, Bangladesh and Indonesia, and five countries of destination, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand and Singapore.

    When a country ratifies an international treaty, it assumes a legal obligation to implement the rights in that treaty. But this is only the first step because recognition of rights on paper is not sufficient to guarantee that they will be enjoyed in practice.

    The situation in the two sending countries covered in the first report, Bangladesh and Indonesia, was very similar: ratification and the implementation processes were seen as expensive undertakings and both countries’ governmental budgets and staff assigned to such matters were very limited.

    Another problem was the allegedly high level of collusion between government officials and those involved in the export business (recruitment agencies). The creation of an environment of ‘good governance’ was needed and this required broad reforms. Thus, one of the major obstacles to ratification of the ICMR was the view that such ratification would involve heavy costs of implementation and monitoring.

    The biggest obligation would be the provision of pre-departure information campaigns and training sessions, the monitoring and imposition of sanctions on brokers and recruiters operating illegally and the provision of embassy services to citizens working abroad. Both Bangladesh and Indonesia were also afraid of losing jobs abroad and of other sending countries picking up their workers’ share if they ratified the ICMR.

    Some countries have had experiences of being ‘advised’ not to ratify or ‘their workers would be rejected by [a host country]’. Competition between sending countries is a reality all over the world. For sending countries, the fear of being undercut by non-ratifying neighbours is a major obstacle — countries fear they will lose markets if they ratify.

    The need to encourage cooperation and collaboration, rather than competition, is imperative. The fears associated with the consequences of ratifying the ICMR need to be acknowledged and resolved. Our first report recommended to UNESCO that one way of doing this would be to conduct a study of the impacts for the Philippines, Sri Lanka and Tajikistan of their ratification.

    This would identify negative consequences, if any, and put to rest unfounded fears. This is the basis of the present study, though Tajikistan has not been included due to its current level of political and economic instability.

    This report attempts to investigate the legislative side (implementation of Convention’s content ) and the promotional aspects (i.e. ‘external use’) vis-à-vis the destination countries and beyond in the context of two State Parties that are located in Asia — Sri Lanka and the Philippines. We focus on the obligations of both countries in their role as migrant sending countries but will also give consideration to the situation of in-coming foreign workers.


    HumanTrafficking.org, Managing Migration in Southeast Asia, 04.04.2006, http://www.humantrafficking.org/updates/317.

    The incentives to migrate are rising because of increasing demographic and economic inequalities between countries.

    Managing migration – the movement of people over national borders – is a global issue often spotlighted by tragedies, as when a ship overloaded with migrants sinks. The number of migrants worldwide has doubled in the past 25 years, reaching 200 million in 2005. Half these migrants are workers.

    Today, if the world’s migrants were collected in one place this “migrant nation” would be the world’s fifth largest, (behind China, India, the USA and Indonesia, and larger than Brazil, Russia and Pakistan).

    A migrant is defined by the United Nations as a person outside her country of birth or citizenship for 12 months or longer, regardless of their reason or legal status.

    Migrants from the Philippines and Indonesia head for Malaysia and Singapore while Burmese, Cambodians and Laotians move to Thailand, and Thais and Vietnamese move to Taiwan.

    Still far more people want to become international migrants. The incentives are rising because of increasing demographic and economic inequalities between countries, just as revolutions in communications and transportation make it easier to cross national borders.

    These inequalities are hard to reduce quickly, and governments are reluctant to limit their exposure to globalisation. Their remaining policy option for managing migration is to adjust the rights of migrants.

    Despite this, most countries do not anticipate and plan for immigration. Inertia, plus government regulations and border patrols, are the major forms of migration control.

    The five major immigrant receiving countries _ US (one million immigrants a year), Canada (250,000), Australia (100,000), Israel (50,000), and New Zealand (35,000) _ anticipate 1.4 million immigrants a year.

    Sex, Money, and Migration

    People argue whether there is too much or too little migration. But migration is a response to differences, and as sex and money differentials rise and communications, transportation and rights revolutions continue, migration will become easier and so is expected to increase. Consider these points:

    Uneven population growth. In 1800, Europe had 20% of the world’s one billion residents and Africa had 8%, meaning Africa had a third as many people as Europe. By 2005 Africa had more people than Europe (905 million and 730 million, respectively). By 2050 _ if current trends continue _ Europe will have just 660 million of the world’s nine billion residents and Africa will have increased to two billion. Will Africans respond by emigrating?

    Increased economic inequality. In 2004, worldwide GDP was $40 trillion, an average of US$6,300 per person a year. But in the 25 highest-income countries (home to 900 million people) the average GDP is $32,000 per person. That’s 21 times more than the poorest 165 countries, where GDP averages $1,500 a year.

    Will people migrate to bridge a 22:1 income difference? Revolutions in communications, transportation, and rights make cross-border migration and staying abroad easier. Will rich countries try to manage migration by changing the thing easiest for their governments to adjust: the rights of non-citizens? One example would be by restricting asylum.

    Challenges for Southeast Asia

    Asia has 60% of the world’s people, most in the three population giants, China, India and Indonesia. Southeast Asia’s 560 million people are equivalent to the population of Latin America.

    Historically, migrants left Southeast Asia for opportunity, as when Filipinos migrated to the US and Canada to settle, to Middle East oil exporters to work temporarily as maids and labourers, and to Hong Kong, Malaysia and other Southeast Asian countries to fill similar jobs.

    The richest country in Southeast Asia, Singapore, has the highest share of migrants: a third of the workers are foreigners. The Singapore government encourages the entry of professionals but charges monthly levies or taxes to limit unskilled migrants and domestic helpers.

    Malaysia has two million migrants in a labour force of 10 million, with Indonesians dominating among construction and plantation workers. The government uses a levy system similar to Singapore’s, but finds it difficult to prevent illegal migration and employment, leading to periodic sweeps that send tens of thousands of Indonesians home.

    Thailand is Southeast Asia’s third largest migrant destination, with perhaps two million Burmese, Cambodian, and Laotian workers. It has attempted to develop a longer-term policy for managing migrants. Employers can hire legal migrants if they pay registration fees equivalent to a month’s salary, but enforcement is uneven, giving employers and migrants incentives to remain outside the legal guest worker system.

    The truth is that migrant labour cannot be turned on and off like a water tap. Governments such as Thailand’s would be wise to recognise that their economy’s dependence on migrants is likely to persist for the next decade. They should develop the socio-economic justification for migrants, and work with employers and unions to develop co-operative mechanisms to manage labour migration and protect migrants.

    Professor Philip Martin, of the University of California-Davis, is the co-author of a new book, “Managing Labour Migration in the Twenty-First Century” (Yale University Press, February 2006), with Manolo Abella, former Director of the ILO’s international migration programme and Christiane Kuptsch, ILO International Institute for Labour Studies. He is also the editor of Migration News.

    1 Adapted from: PHILIP MARTIN. Managing Migration in Southeast Asia. The Bangkok Post. 27 March 2006. (Source: UNIAP Thailand)


    HumanTrafficking.org, IOM Helping to Repatriate Woman Trafficking Victims from Malaysia, 13.04.2006, http://www.humantrafficking.org/updates/324.

    IOM plays an important role in combating trafficking in Southeast Asia. 1

    The International Organization of Migration (IOM) is currently helping the Indonesian government repatriate more than a dozen women who became victims of trafficking from Malaysia. The women would be given full medical and psychological treatment at an IOM-assisted recovery center attached to a police hospital in Jakarta.

    47 Indonesian citizens who mostly lacked proper travel documents were currently being sheltered and given protection at the seeking protection at the Indonesian consulate in Penang, Malaysia.

    According an assessment made by IOM in cooperation with Indonesian authorities, the women, who had worked as house maids, were victims of trafficking although they had arrived in Malaysia via official international routes. Victims of trafficking had been exploited by immoral and irresponsible employment agents and had often been abused physically, psychologically as well as sexually.

    1 Adapted from: “IOM helping to repatriate woman trafficking victims from Malaysia.” Antara News (Indonesia). March 8, 2006. (Source: UNIAP China)


    10th Scholastic & Brothers Circle, The Problems of Indonesian Migrant Workers (IMW or TKI), Malacca, 22.12.2006.

    Some problem experienced by IMWS::

    Pre–departure

    1. Illegal recruitments
    2. Counterfeiting of documents
    3. Trapped by usurer/creditor: deceived, extorted, harassed sexually, given no training

    During Employment:

    1. They were not paid
    2. They were prohibited to keep contact with their own families or relatives
    3. They were tortured and maltreated (overworked, raped, suicide… )
    4. They were not allowed to organize themselves

    Returning home:

    1. They were pressed by security at airport or harbor for various reason
    2. They were treated unjustly at airport and harbor (extorted, got currency exchange below the common value)
    3. They became physically and mentally ill
    4. They were stigmatizes by the society

    Illegal Worker:

    1. Those who considered illegal do not have identity card, visa, permit to work, or clear information regarding their work permit
    2. They were usually called “an empty person” kosong”
    3. They were the victims of misunderstanding, victims of a flimsy protection system, victims of capitalist networks and policy makers
    4. They were the victims of unwise policy between the government of Indonesian and Malaysia about Migrant worker
    5. They were the victims of “Rela” system in Malaysia
    6. (see. Page 4-5)

    The factors motivating many Indonesian citizens to work abroad

    1. The increasing supply of workers are not balanced by an increase in available job opportunities
    2. No employment opportunity in villages
    3. In cities which are able to absorb low skilled-workers there is also a palpable lack of employment opportunities
    4. Low minimum wages

    Why I Become An Indonesian Migrant Worker

    1. I want to improve the economic condition of my family
    2. I look for (working) experiences
    3. I want a high salary
    4. I want to build a house
    5. I need money for the schools of my brothers and sisters
    6. I want to have electronic devices
    7. I need money to pay my debt
    8. I am interested by the success of my friends
    9. I need capital for beginning a new job or buying land

    HumanTrafficking.org, Child Trafficking on the Rise in Indonesia, 04.04.2007, http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=168485, 04.12.2006, dalam http://www.humantrafficking.org/updates/574.

    Indonesian authorities are battling a growing trade in child trafficking, including a recent case where hundreds of babies were sold overseas, a report says. The report, by the Indonesian Ministry of Women Empowerment, found that efforts to retrieve the children in baby trafficking cases were flawed.

    It comes amid a three-day workshop on the commercial sexual exploitation of children, hosted by UNICEF and the Indonesian Ministry of Women Empowerment in Bali. The gathering is attempting to devise a strategy for combating the growing industry. “The baby trafficking cases in Indonesia are not comprehensively handled as human trafficking crimes,” the report said.

    “The cases in which the (perpetrators) were caught and brought to law were the cases where they were caught red-handed.” The report said one woman was caught in South Jakarta last year after having sold 880 babies abroad. A further 25 babies were saved. In another case, also in South Jakarta, one group admitted to selling more than 80 babies to foreigners, while a man in west Java had “exported” about 300 babies overseas, the report said.

    UNICEF child protection officer Anna-Karin Jatfors said sexual exploitation of children was a “major and growing issue”, with evidence of criminal syndicates operating throughout Indonesia, and Asia. “Because of the crimes involved and the personal nature of sex, the trafficking and exploitation becomes underground and difficult to monitor,” she said.

    “We only have to walk through Kuta or any other tourist area at night to see for ourselves the many young girls working in the street, or in many of the clubs, karaoke bars or even hotels operating in the area,” she said. “Adolescent children who drop out of school are the most vulnerable.

    “They are trapped by poor education, with little or no work opportunities. As such they are easy prey for traffickers.” Ministry of Women Empowerment child protection assistant deputy Soepalarto Soedibjo said there had been a “significant increase” of sexual exploitation of children, with no significant improvement despite recent efforts to fight the problem.

    “We hoped that if the project is succeeded, it can be an example for other areas, but we have problems, we have difficulties to raise awareness to people on this matter,” Soepalarto said. Two Australians are currently facing child sex charges in Indonesia.

    Donald Storen, 58, faces up to five years if found guilty of allegations of sexual acts with minors on the island of Lombok, while teacher Peter Smith faces up to 20 years if convicted of sexually abusing six street children in south Jakarta.

    Adapted from: “Child trafficking ‘on rise in Indonesia’” NineMSN. 4 December 2006.


    HumanTrafficking.org, Human Trafficking Rate in Indonesia Still High, 04.04.2007, http://www.humantrafficking.org/updates/543.

    The commitment of the Indonesian government in handling human trafficking is still considered to be low. This can be seen from the amount of human trafficking victims that keep increasing every year.

    As a result, Indonesia is threatened to be listed in Tier 3 by the US Department of State as a country that fails to handle human trafficking. The US Department of State, which focuses on human trafficking, rates a country as Tier 1 if it is considered as being capable of fighting trafficking.

    The Tier 2 rating is given to a country that is committed to eradicate trafficking, while the Tier 2 Watch List is for countries with low commitment, and Tier 3 is for a country having a really poor commitment to handling trafficking.

    The worst rankings have been given to Saudi Arabia, Iran, Laos, South Korea and Uzbekistan. According to Wahyu Susilo, Policy Analyst of Migrant Care, there were no improvements that Indonesia achieved during the last two years in wiping out human trafficking.

    Therefore, in June last year, the US Department of State re-rated Indonesia to Tier 2 Watch List, although in 2004, Indonesia had been rated Tier 2. If the government cannot uphold the law, Wahyu said he was concerned that Indonesia’s rate could degrade to Tier 3.

    In addition, criminal laws and regulations on migrant workers were still weak so that they have mostly made matters worse for human trafficking victims. “Therefore, the House of Representatives must soon legalize the Law on Human Trafficking,” he said.

    Sumarni Dawam Rahardjo, Deputy of Child Protection at the Department of Women’s Empowerment, denied that Indonesia was said as threatened to be rated Tier 3. “We have tried and showed our commitments,” she said.

    Adapted from: Ninin Damayanti. “Human Trafficking Rate in Indonesia Still High.” TEMPO Interactive. 15 January 2007.


    Rapat Dengar Pendapat Umum antara DPR dengan Union Migrant Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Migrant Care, per 19.07.2007. Badan DPR yang menangani adalak Komisi IX Bidang Kementrian Kesehatan, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan POM, BKKBN, BNP2TKI, dan DJSN.

    Union Migrant Indonesia

    Statistik Kasus TKI di Luar Negeri
    No.    Negara                           Jumlah Kasus
    1.       Arab Saudi                     22.035
    2.       Taiwan                           4.497
    3.       Uni Emirat Arab             3.866
    4.       Singapura                       2.937
    5.       Malaysia                        2.476
    6.       Hong Kong                    2.245
    7.       Qatar                             1,516
    8.       Oman                             1.146
    9.       Bahrain                          373
    10.     Syiria                             161
    11.     Brunei Darussalam          84
    12.     Korea Selatan                10
    13.     Lainnya                          4.280
    TOTAL                                   45.626

    Permasalahan TKI:

    1. Kendala Birokrasi, yaitu terpecahnya anggaran dalam berbagai instansi, yaitu:
      1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dirjen Binapenta)
      2. BNP2TKI
      3. Kementerian Sosial (Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran/Dirjen Bantuan Sosial dan jaminan sosial)
      4. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
      5. Kementerian Koordinator Kesra
      6. Kementerian Koordinator Perekonomian
      7. Kementerian Luar Negeri
      8. Kepolisian
      9. PJTKI
        1. Membuka cabang di daerah namun segala urusan dan tanggung jawab di pusat
        2. Biaya keberangkatan yang mahal dan potongan gaji yang besar (5-6 bulan)
        3. Melakukan pola perekrutan diserahkan kepada pasar sehingga terjadinya perekrutan dengan modus ‘human trafficking’ (jeratan hutang, janji palsu dan eksploitasi)
        4. Menggunakan cab di lapangan
      10. Pungutan TKI
        1. Dana Pembinaan dan Penyelenggaraan Penempatan TKI (DP3TKI) sebesar US$15 per TKI (kemana uangnya?)
        2. Asuransi yang bermasalah dan ganda (dinegara penerima majikan wajib pula mengasuransikan TKI)
        3. Sistem sertifikasi ganda (Sertifikat kesehatan TKI tidak laku di LN contoh Malaysia
      11. Kelemahan Diplomasi
        1. Pemerintah belum merativikasi Konvesi ILO no.90 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya.
        2. Pemerintah tidak mendukung pembentukan konvensi mengenai PRT (pekerja rumah tangga)
        3. Belum ada undang-undang PRT
        4. Perjanjian masih pada taraf MoU yang sudah tentu tidak kuat dan tidak bisa menjadi landasan hukum di muka pengadilan
        5. Belum dilibatkan Deplu secara utuh dalam perlindungan TKI sebagai ujung tombak dalam perlindunga TKI diluar negeri
      12. Solusi dan saran
        1. Undang-undang 39 harus memberikan regulasi yang mudah, murah dan aman
        2. Memberikan pelayanan dan perlindunga dengan konsep satu pintu dan komprehensif
        3. Presiden harus turun tangan langsung dalam membenahi TKI
        4. Mengahapuskan duahsme birokrasi penempatan TKI
        5. BNP2TKI perlu di perkuat secara kelembagaan dan pendanaan dan kewenangan sehingga mampu melakukan terobosan dalam membenahi permasalahan TKI
        6. Konsep perlindungan harus melibatkan segenap unsur masyarakat termasuk TKI dengan cara memberdayakan TKI dalam berserikat dan berkumpul

    Serikat Buruh Migran Indonesia

    1. Apresiasi kongkrit yang dibutuhkan
      1. Memberikan kemudahan terhadap pengurusan dokumen;
      2. Menjamin tidak adanya pungutan liar;
      3. Menjamin posisi tawar calon BMI/TKI;
      4. Problem lama yang selalu terulang
        1. Pemerintah tidak menangani atas masalah yang dialami oleh BMIITKI;
        2. Pemerintah lempar tanggung jawab atas semua permasalah BMIITKI;

    Sebab Akibat Permasalahan BMIITKI

    NO SEBAB AKIBAT
    01 Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu tentang informasi migrasi Dijadikan peluang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada Calon BMI/TKI sesuai dengan hasrat dan kepentingannya;
    Calon BMIITKI menerima saja terhadap informasi yang didapat karena tidak ada informasi pembanding kecuali dan pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut; dan
    Dijadikan pintu masuk untuk melakukan perekrutan secara tidak sah.
    02 Upaya sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap perekrutan Memberi keleluasaan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (cab dsb) untuk melakukan prekrutan tanpa memiliki job order;
    Calon BMI/TKI banyak yang ditipu;
    Pihak yang tidak bertanggung jawab (cab dsb) tersebut bebas mengirim kepada PPTKIS yang mampu membayar upah tinggi ketika menerima calon BMI/TKI;
    Calon BMI/TKI ditampung dengan jangka waktu yang tidak jebas bukan untuk proses pendidikan melainkan untuk menunggu job order;
    Penandatanganan hal-hal yang tidak terkait dengan migrasi dan terjadi jeratan hutang;
    dan sebagainya.
    03 Calon BMI/TKl dibuat tidak tahu tentang biaya yang menjadi kewajibannya Penarikan biaya yang melebihi batas pembiayaan yang sudah ditentukan;
    Pemotongan upah yang begitu lama;
    04 Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu 1 tentang biaya pengurusan dokumen dan tatacara pengurusannya Banyak pungutan liar;
    Praktek percaboan;
    Calon BMI/TKI tidak tahu tatacara mengurus dokumen sendiri;
    05 Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu tentang hak asuransi Banyak BMI/TKI yang tidak tahu tentang asuransi;
    Banyak pihak yang memanfaatkan ketidak tahuan asuransi;
    Penahanan dokumen asuransi;
    Penandatanganan surat kuasa pengajuan klaim tanpa sepengetahuan BMI/TKI;
    Pencairan BMI/TKI diambil oleh PPTKIS atau pihak yang tidak bertanggung jawab;
    Pihak asuransi membayar ala kadarnya;
    Ada main antara pihak asuransi-PPTKIS & pemerintah yang justru merugikan BMI/TKI.
    06 Calon BMI/TKl dibuat tidak tahu tentang gaji yang harus didapat BMIITKI menerima begitu saja besaran gaji yang diberikan;
    BM1/TKI tidak menuntut atas hak gaji yang harus didapat;
    07 BMIITKI dibuat tidak tahu tentang hak-hak dan cara mempet]uangkan hak mereka BMUTKI tidak merasa ada pelanggaran hak;
    Tidak ada pengaduan masalah BMI/TKI;
    BMUTKI dibuat tidak tahu dan tidak mampuj cara menangani pelanggaran hak yang harus dilakukan.
    08 Tidak ada jaminan bantuan hokum & penegakan hokum Banyak kasus, banyak pelaku, banyak korban tapi tidak satupun yang dijerat
    09 Tidak ada jaminan Iayanan kesehatan & kejiwaan Korban ditelantarkan
    10 Tidak ada jaminan penanganan jenasah Jenazah banyak tidak bisa dipulangkan dan beban biaya dipikulkan kepada pihak keluarga

    Migrant Care

    1. Persoalan rekrutmen
      1. Kuatnya dominasi peran cab dalam proses rekruitmen calon buruh migran Indonesia
      2. Lemahnya hubungan atau ikatan hukum antara cab dan PJTKI sebagai perpanjangan tangan PJTKI yang diberikan kewenangan untuk melakukan rekruitmen
      3. Tidak terpenuhinya hak atas informasi bagi calon buruh migran Indonesia mengenai ‘save migration’ atau migrasi yang aman secara komprehensif
      4. Tidak intensifnya peran pemerintah daerah dabam melakukan pengawasan
      5. Terintegrasinya jeratan hutang dalam praktek rekruitmen calon buruh migran Indonesia sebagal dampak dan tingginya biaya penempatan
    2. Penampungan
      1. Konsep penampungan sebagai lembaga pendidikan pra pemberangkatan tidak berjalan optimal, penampungan selama mi lebih berfungsi sebagai tempat isolasi buruh migran sebelum berangkat
      2. Kurikulum dan metodobogi pendidikan pra pemberangkatan tidak standar (materi pendidikan hanya ditekankan pada ketrampilan atau skill dan tidak memprioritaskan pemahaman soal hak, hukum negara setempat, penyelesaian masalah dan disribusi gaji).
      3. Pendidikan pra penempatan seringkali hanya dijalankan sebagai formalitas belaka untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi
      4. Pengawasan pemerintah secara reguler tidak intensif dalam masa pendidikan.
    3. Disamping itu ada beberapa persoalan yang menimbulkan masalah TKI, yaitu:
      1. Tersentralnya pelayanan TKI di DKI Jakarta, hal mi menimbulkan masalah besar dalam sistem imigrasi.
      2. Belum optimalnya BLK di daerah-daerah sebagai tempat pelatihan bagi buruh migrant.
      3. Lemahnya produk-produk perjanjian Indonesia dengan Negara lain dalam masalah ketenagakerjaan.
    4. Untuk penyelesaian masalah dokumen TKI, Kementerian Dalam Negeri hendaknya juga harus bertanggung jawab.
    5. Persoalan terhadap TKI, 80% berada di dalam negeri dan 20% berada di luar negeri, oleh karena itu perlu Iangkah-langkah dalam:
      1. penataan kelembagaan;
      2. penataan anggaran, dan
      3. perbaikan dalam pelayanan.
    6. yang paling bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah TKI adalah Presiden.
    7. Diharapkan Pemerintah Iebih ant dan peduli terhadap masalah yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di Iuar negeri.
    8. Perlu ditata ulang kebijakan yang berhubungan dengan buruh/tenaga kerja migran karena masalah yang dihadapi TKI mulai dan penampungan, keberangkatan sampai pemulangan TKI/buruh migran selalu menjadi korban.
    9. Berkaitan dengan kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Luar Negeri agar kiranya peraturan perundangan yang menyangkut masalah Tenaga Kerja Migran yang didapat dan Iuar negeni tersebut dapat diadopsi oleh Pemenintah Republik Indonesia.

    depsos.go.id, Hasil Diskusi Permasalahan TKI degan Institusi Terkait di Malaysia, 13.08.2007, http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=449

    Sesuai rencana, pada trip 1, penelitian ini fokus pada kelembagaan, yang meliputi: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Non Goverment Organization (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi.

    Dari NGO/LSM di Kuala Lumpur, ditemui satu NGO/LSM, yakni Migrant Care, Mr. Alex Ong, secara individual berupaya menangani masalah pekerja migran terutama TKI bermasalah. Unsur perguruan tinggi di Kuala Lumpur yang dapat ditemui adalah Prof. Azizah Kasim dari Institut Kajian Malaysia dan Antar Bangsa (IKMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

    Dalam kunjungan ke UKM tersebut tim peneliti juga sempat wawancara dengan Darul Amin, seorang pengamat pekerja migran di Malaysia.

    KBRI:

    1. Di KBRI Kuala Lumpur, saat ini telah dibentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia (PPWNI) berdasarkan SK Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia No. 02/SK-DB/I/2006 tanggal 9 Januari 2006. Anggotanya meliputi elemen struktur KBRI yakni: a.Fungsi Protokol dan Konsuler b.Fungsi Sosial Budaya dan Penerangan c.Fungsi Penerangan d.Atase Imigrasi e.Atase Ketenagakerjaan f.Atase Pendidikan g.Atase Perhubungan h.Atase Riset (BIN) i.SLO POLRI
    2. Tujuan Satgas: (1) meningkatkan upaya perlindungan secara maksimal bagi seluruh WNI/TKI yang berada di wilayah akreditasi KBRI Kuala Lumpur; dan (2) meningkatkan upaya dan bentuk pelayanan WNI/TKI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang bermasalah.
    3. Upaya-upaya yang dilakukan Satgas PPWNI meliputi: a.Penampungan sementara di KBRI Kuala Lumpur, khususnya perempuan. b.Penanganan kasus yang menimpa WNI/TKI c.Kegiatan outreach di kantong-kantong TKI di berbagai daerah di Indonesia d.Kegiatan penyuluhan dan pelayanan publik di daerah konsentrasi TKI. e.Pendataan dan pendampingan bagi WNI yang menghadapi masalah hukum f.Peluncuran awarness campaign melalui berbagai media masa. g.Peningkatan jejaring kerja dan pertemuan reguler dengan instansi terkait di dalam negeri dan Malaysia. h.Pelayanan pengaduan melalui SMS 33044
    4. Dalam mewujudkan upaya dimaksud, pihak KBRI melibatkan organisasi Dharma Wanita, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia. Selain itu juga melibatkan NGO/LSM (Migrant Care dan IOM )
    5. Saat dilakukan studi ini (5 Juni 2007), shelter KBRI menampung 71 orang TKI (Wanita) bermasalah yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, dan tidak ada sarana penampungan bagi TKI Pria bermasalah. Meskipun demikian, dalam upaya melindungi mereka dari tindakan aparat pemerintah Malaysia, pihak KBRI memberikan surat keterangan, bahwa TKI yang bersangkutan dalam pengawasan KBRI Kuala Lumpur.
    6. Hasil observasi secara umum tim peneliti terhadap TKI di shelter menunjukkan, kondisi mereka: lesu, stress, takut, curiga, dan lain-lain. Hal tersebut dikuatkan pihak KBRI, memang terdapat TKI di shelter mengalami kondisi tersebut, bahkan terdapat beberapa orang TKI bermasalah yang di indikasikan mengalami gangguan jiwa dan penyimpangan perilaku.
    7. Dalam kasus-kasus seperti tersebut itu, pihak KBRI sering mengalami kesulitan karena tenaga yang ada tidak mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menangani masalah sosial psikologis. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak KBRI merekrut relawan (dari perguruan tinggi setempat).
    8. Kasus-kasus menonjol yang menimpa TKI adalah: gaji tidak dibayar, tindak kekerasan/penganiyaan, pelecehan seksual/perkosaan, dan bahkan dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Pada umumnya, para TKI bermasalah di shelter tersebut berharap agar kasus mereka segera selesai dan segera pulang ke tanah air.
    9. Ada kecemasan pada diri TKI bermasalah, terkait: (a) apakah masalah mereka bisa segera selesai dan atau dapat dimenangkan oleh TKI; dan (b) tidak adanya kepastian waktu penyelesaian masalah. Pengalaman menunjukkan, bahwa waktu penyelesaian kasus sangat tergantung pada cepat atau tidaknya hasil musyawarah kesepakatan antara majikan dan agency dengan TKI yang bersangkutan. Pada kasus-kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan ada kecenderungan memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak adanya kepastian.
    10. Khusus permasalahan TKI -korban traficking- dilaksanakan melalui kerjasama dengan IOM dengan kegiatan konseling dan bantuan pemulangan ke tanah air. Penanganan oleh IOM ini dalam tahun 2007 akan segera berakhir. Untuk itu, dimungkinkan Departemen Sosial R.I. (Depsos) mengambil peran khususnya dalam hal pemulangan TKI dari Malaysia ke tanah air.
    11. Dalam permasalahan TKI ini terdapat perbedaan cara pandang pemerintah Indonesia dan Malaysia, dimana Malaysia memandang permasalahan TKI dari sudut keimigrasian semata, sementara Indonesia disamping keimigrasian juga melihat pendekatan ketenagakerjaan (perburuhan).
    12. Pada akhirnya pihak KBRI berharap ada program dan kegiatan Depsos yang dapat diakses WNI/TKI dalam upaya perlindungan dan pelayanan WNI/TKI bermasalah, sejak berada di Malaysia sampai pemulangan ke tanah air dan penanganan di daerah asal TKI. Misalnya, beaya pemulangan TKI bermasalah dari Malaysia ke tanah air, penyuluhan sosial, dan pemberdayaan TKI di daerah asal.

    NGO/LSM:

    1. Menurut Alex Ong (Migrant Care), setiap hari rata-rata terjadi kasus TKI lari dari majikan sebanyak 82 orang. Yang berarti setiap hari ada 82 orang TKI yang kehilangan dokumen resmi dan menjadi TKI ilegal.
    2. Alex Ong membantu permasalahan TKI terutama yang berada di luar shelter dan belum ditangani oleh KBRI. Upaya yang dilakukan antara lain dengan membantu TKI dalam pelayanan konseling, advokasi, dengan kerjasama dengan KBRI.
    3. Alex Ong juga membangun image kepada Parlemen Malaysia tentang dampak yang muncul bila permasalahan migran tidak tertangani.
    4. Alex Ong bergerak atas dukungan Partai PAS (Partai Islam se Malaysia), sedangkan dana untuk kegiatan operasional berasal dari perorangan baik dari pengurus maupun pihak lain yang tidak mengikat. 5.Alex Ong mengharapkan agar mekanisme infra struktur kedua negara bisa diperbaiki, tidak hanya dipahami oleh penentu kebijakan, tetapi harus sampai pada level TKI, dan membangun capacity building.

    PERGURUAN TINGGI:

    1. Menurut pimpinan IKMA–UKM, Prof. Azizah Kasim, banyak hasil penelitian/kajian tentang pekerja migran oleh perguruan tinggi di Malaysia, dan telah disampaikan ke pihak kerajaan. Hal ini diharapkan agar dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian pengaruh dari hasil penelitian/kajian terhadap kebijakan pemerintah bukan lagi menjadi tanggungjawab perguruan tinggi.
    2. Ada beberapa kasus migran ilegal yang teridentifikasi oleh perguruan tinggi, antara lain; masuk sebagai pelancong, sebagai mahasiswa, masuk tanpa dokumen, menggunakan dokumen palsu, dan menggunakan dokumen orang yang sudah meninggal.
    3. Penanganan TKI mulai dari daerah asal harus terintegrasi antar lembaga pemerintah dan penyalur TKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia/PJTKI). Sementara ini, dinilai kurang adanya kontrol dari pemerintah Indonesia untuk melihat perkembangan TKI. Terkait dengan hal itu disarankan perlu adanya suatu lembaga yang bertugas mengontrol keberadaan TKI di Malaysia.
    4. Seorang pengamat TKI menyebutkan, dalam penanganan masalah TKI, yang utama adalah bagaimana kita berupaya memberdayakan (empowerment) TKI. Dengan demikian diharapkan eks TKI tidak lagi menjadi TKI, namun mampu mengembangkan usaha di daerahnya dengan modal yang diperoleh dari hasil kerja di luar negeri. Bila perlu eks TKI dengan bekal pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dari perusahaan tempat kerja, dikemudian hari bisa menjadi vendor dari perusahaan yang bersangkutan.
    5. Probability: a.Dimungkinkan adanya pusat informasi migran (Migrant Centre Information), baik di Indonesia maupun di Malaysia, sehingga penanganan migran lebih obyektif dan fokus. b.Rekruitmen pekerja migran dimungkinkan ditangani melalui Goverment to Govermnet (G to G) antara Indonesia dan malaysia, tidak melibatkan agen seperti saat ini, dan atau “family net working”, seperti yang selama ini terjadi di lingkungan migran asal Bawean (Komunitas Madura -orang Malaysia umumnya menyebut “Boyan”-)

    JarySaraswati, “Where we can go?” Indonesia’s struggle against unemployment and manpower export phenomenon, Working Papers, 53, Centre on Migration, Citizenship and Development; COMCAD, Bielefeld, 2008.


    Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan (FORMMIT) – Keluarga Muslim Indonesia Taiwan (KMIT), Modul Advocation – Achievement Motivation Training (A2MT), Masjid Kaohsiung, 30 Maret 2008

    Skema Kasus TKI


    R. Fitriana, Buruknya koordinasi akibatkan kasus TKI berlarut-larut, bisnis.com, 08.09.2009, http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id136785.html, dalamhttp://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=670.

    JAKARTA: Kalangan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) menilai lemahnya koordinasi antarinstansi dan pejabat pemerintah menyebabkan penyelesaian kasus TKI berlarut-larut dan berpotensi menjadi komoditas politik. Akibatnya, banyak kasus TKI bermasalah di penampungan tidak cepat dikembalikan ke Tanah Air, bahkan tidak ada upaya tegas dari pemerintah untuk memutus mata rantai penempatan TKI ilegal.

    Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Rusdi Basalamah mengatakan pemerintah harus memiliki konsep yang jelas untuk mengatasi masalah penempatan dan perlindungan TKI. Jika hal itu tidak dilakukan, kasus TKI bermasalah yang sama dari tahun ke tahun akan terus berulang, tanpa penyelesaian yang komprehensif dan menyeluruh, ujarnya kemarin.

    Instansi yang terkait langsung dengan penanganan masalah TKI yakni Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Imigrasi, dan pemerintah daerah.

    Rusdi mencontohkan penanganan TKI bermasalah di penampungan KBRI di Kuwait yang jumlahnya sudah mencapai 506 orang. Kendati sejumlah pejabat sudah dikirim ke negara itu, hingga kini belum ada langkah konkret untuk mengatasi hal tersebut. Ironisnya, orang yang mengungkapkan kasus di Kuwait dikatakan memfitnah dan berbohong, bahkan data TKI bermasalah yang diajukan dikatakan rekayasa, kata Rusdi.

    Sebelumnya, Menakertrans Erman Suparno mengatakan saat ini terdapat 1.678 orang TKI bermasalah di sejumlah penampungan di KBRI dan KJRI. Di Arab Saudi terdapat 257 orang TKI bermasalah, di Yordania 404 orang, di Kuwait 506 orang, di Qatar 35 orang, di Malaysia 276 orang, di Singapura 113 orang, di Hong Kong 6 orang, di Brunei Darussalam 44 orang, dan di Taiwan 37 orang.

    Dalam kesempatan terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Yunus M. Yamani menuturkan kasus TKI selalu muncul setiap tahun dengan permasalahan yang sama. Hal itu menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah.

    Dia berharap kondisi tersebut dapat berubah pada pemerintah baru mendatang, di mana antarmenteri terjadi koordinasi yang kuat, sehingga setiap masalah Tki di luar negeri segera diatasi. Pemerintah yang koordinatif adalah pemerintah yang kuat, sehingga semua masalah dapat diselesaikan, termasuk TKI di penampungan luar negeri, jelas Yunus.


    Kompas, Penganiayaan TKI: 307 Kasus TKI Sukabumi Tak Pernah Tuntas, 19.11.2010,http://regional.kompas.com/read/2010/11/19/17504182/307.Kasus.TKI.Sukabumi.Tak.Pernah.Tuntas

    SUKABUMI, KOMPAS.com — Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Sukabumi mengungkapkan bahwa nasib ratusan tenaga kerja Indonesia asal Sukabumi, Jawa Barat, masih terkatung-katung di negara tempatnya bekerja.

    “Dari data yang kami peroleh, nasib ratusan TKI asal Sukabumi tidak jelas atau bisa dikatakan terkatung-katung di negara tempat TKI tersebut bekerja,” kata Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi Jejen Nurjanah, Jumat (19/11/2010) di Sukabumi.

    Sejak 2006 sampai sekarang, lebih kurang 307 kasus masalah TKI, mulai dari gaji yang tidak dibayar, penyiksaan, hingga TKI hilang, belum tuntas. “Oleh karena itu, kasus yang dialami para TKI untuk menuntut keadilannya masih terkatung-katung,” kata Jejen. Ia menambahkan, dari 307 kasus tersebut, hampir 75 persennya merupakan masalah gaji yang tidak dibayarkan oleh majikannya.

    Jejen menyayangkan, masih banyak TKI yang mengalami kekerasan dan tidak mendapat gaji tidak melapor ke pemerintah. “Dengan begitu, diperkirakan masih banyak TKI yang nasibnya terkatung-katung yang belum terdata oleh kami maupun Pemerintah Daerah Sukabumi,” tambah Jejen.

    Untuk mengantisipasi terus terulangnya permasalahan ini, pihaknya selalu bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberi jaminan perlindungan kepada para TKI asal Sukabumi yang berangkat bekerja ke luar negeri. Bupati Sukabumi Sukmawijaya menegaskan, pihaknya terus berupaya agar TKI asal Kabupaten Sukabumi mendapatkan perlindungan dari Kedubes Indonesia di mana TKI tersebut bekerja.

    Pihaknya juga berusaha untuk menertibkan PJTKI ilegal sehingga tidak ada lagi TKI asal Kabupaten Sukabumi yang disiksa atau tidak dibayarkan gajinya. “Kami selalu memerhatikan nasib para TKI yang berasal dari kabupaten,” tandasnya.

    Belum lama ini, kasus penyiksaan menimpa Ai Siti, TKI di Arab Saudi, yang merupakan warga Kampung Ciburial RT 01 RW 03 Desa Ciambar, Ciambar, Sukabumi. Akibat penyiksaan tersebut, ia mengalami cacat tubuh permanen.


    Anton Suhartono, Hingga Oktober 2010, Ada 5.536 Kasus TKI di Arab, Okezone, 20 Nov. 2010, http://news.okezone.com/read/2010/11/20/337/395097/hingga-oktober-2010-ada-5-536-kasus-tki-di-arab

    JAKARTA- Data Migrant Care menyebutkan, hingga Oktober 2010 terdapat 5.536 laporan tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan mereka. “Data sampai Oktober 2010 yang kami terima ada 5.536 TKI yang mengalami persoalan serius di Arab Saudi,” ungkap Direktur Migrant Care Anis Hidayah saat dihubungi okezone, semalam.

    Dari jumlah tersebut, lanjut Anis, sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah TKI yang sakit karena situasi dan kondisi kerja yang tidak layak.

    “Para TKI ada yang sampai bekerja 18 sampai 24 jam sehari. Tidak ada waktu untuk keluar rumah, komunikasi juga tidak ada, apalagi jaminan kesehatan,” tutur Anis. Selain itu, kasus yang juga kerap terjadi adalah gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, serta kekerasan yang dilakukan majikan.

    Menurut Anis, jumlah tersebut bisa lebih karena sangat mungkin ada kasus lain yang tidak terdeteksi Migrant Care. Karena itu, Anis meminta Pemerintah serius untuk memperhatikan kondisi TKI di Arab Saudi. Dia menyebutkan, prinsip perlindungan harus menjadi perspektif yang dikedepankan pemerintah, apalagi sebagian besar TKI yang berada di Arab adalah perempuan.

    “Jaminan atau hak mereka di Arab itu belum memiliki perlindungan pekerja rumah tangga. Maka harus diatur bagaimana mereka dilindungi secara hukum,” ucapnya. (ton)


    Taufik Hidayat, Pemerintah Reaktif Bila Kasus TKI Diangkat Media, okezone.com, 20.11.2010, http://news.okezone.com/read/2010/11/20/337/395169/pemerintah-reaktif-bila-kasus-tki-diangkat-media

    JAKARTA – Pemerintah dinilai reaktif terhadap persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jika diungkap oleh media. Padahal, jika persoalan tidak terungkap di media pemerintah tidak perduli terhadap nasib TKI. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya penah melaporkan kasus penganiayaan terhadap TKI di Arab Saudi tetapi kedutaan besar republik Indonesia (KBRI) tidak ada upaya meresponsnya.

    “Selama ini lebih terlihat reaktif. Jadi kalau kasus ini kebetulan di-publish oleh media dan sampai ke publik, saya kira semua termasuk pejabat merespons. Tapi sejak Lebaran saya menerima kasus TKI yang disiksa secara serius di Arab, melaporkan berkali-kali kepada KBRI, tapi sampai sekarang tidak ada upaya untuk menangani dan mengeluarkan dari rumah itu,” kata Anis usai diskusi Polemik Trijaya FM dengan tema “Pahlawan Devisa yang Tersiksa” di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/11/2010).

    Padahal, lanjutnya, TKI menyumbangkan devisa yang cukup besar. Migrant Care mencatat, sepanjang 2010 mereka menyumbangkan Rp7,1 triliun ke negara. Sayang, komitmen pemerintah tidak serius untuk melakukan perlindungan terhadap TKI. Peristiwa Kikim dan Sumiati yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan di Arab Saudi dapat menjadi momen untuk memperbaiki skema penyelesaian persoalan TKI.

    “Sumbangan devisa untuk Indonesia USD7,1 miliar atau Rp7,1 triliun dari Januari sampai Oktober 2010. Pemerintah harus belajar membuat skema penyelesaian masalah secara komprehensif,” tambahnya. (lsi)


    Misbahol Munir, Sepanjang 2010, Jumlah TKI Tewas 908 orang, Okezone, 24.11.2010, http://news.okezone.com/read/2010/11/24/337/396515/sepanjang-2010-jumlah-tki-tewas-908-orang

    JAKARTA - Kasus penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tahun 2010 mencapai 908 orang.

    Data tersebut merupakan hasil dari olahan data Migran Care yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan untuk jumlah total dari berbagai jenis masalah yang dialami buruh migran mencapai 45.845 kasus. “Jenis masalah tersebut antara lain meninggal dunia 908, deportasi dari Malaysia 22.745 orang, di penjara di Malaysia dengan berbagai kasus 6.845, ancaman hukuman mati di Malaysia 345,” katanya, Rabu (24/11/2010).

    Sementara itu Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang tengah menghadapi persoalaan hukum di Australia ada 328, penganiayaan 1.187, sakit saat bekerja 3.568, pelecehan seksual 874, disiksa di penjara 281, underpayment 631. Tidak hanya itu saja kasus PHK sepihak dan tidak digaji mencapai 8.080, ABK yang disiksa oleh pengusaha perkapalan asing 13, hilang kontak 17.

    “Pembunuhan oleh polisi 3 dan disiksa di penjara hingga meninggal di Malaysia 2. Sedangkan persoalaan yang tidak masuk kategori di atas berjumlah 18,” Anis mengakhiri.(crl)


    Tim Human RightsWorking Group, Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko, Jakarta, Des. 2010.

    Pada masa pra-penempatan,

    permasalahan yang paling sering mengemuka adalah: 1) direkrut secara illegal; 2) pemalsuan dokumen. Direkrut secara ilegal meliputi beberapa kasus, seperti direkrut oleh PPTKIS illegal (tidak memiliki SIUP), direkrut oleh seponsor dan dijual kepada PPTKIS resmi, direkrut dan diberangkatkan oleh calo, direkrut oleh PPTKIS resmi, tetapi tidak memiliki job order, perektrutan anak masih di bawah umur, serta perekrutan CTKI buta huruf.9

    Dalam kasus rekruitmen oleh para calon, akibat tidak adanya informasi lebih, para calon buruh migran akhirnya hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh para calo. Disinyalir, bahwa ditemukan banyak kasus yang merugikan para calon buruh migran pada proses ini, seperti pemotongan upah, pemalsuan identitas (seperti usia, pendidikan, keterampilan, status perkawinan, dan alamat asal calon), dan pemalsuan kontrak kerja.

    Penanganan kasus buruh migran yang dilakukan Solidaritas Perempuan, dari 280 kasus yang ditangani, 7% di antaranya adalah kasus-kasus penipuan dan pemerasan saat rekruitmen berlangsung.

    Kemudian, tentang buruh migran ilegal, pada tahun 2002, misalnya, LBH APIK Pontianak menangani kasus 86 orang buruh migran dan hanya 1 orang yang melalui PJTKI, selebihnya ilegal.10 Proses eksploitasi ini bukan tidak mungkin terjadi sampai para calon buruh migran ini berada dalam penampungan.

    Pada masa penempatan,

    umumnya di negara-negara tujuan penempatan bekerja pada sector-sektor pekerjaan yang sudah ditinggalkan atau tidak diminati oleh warga negara pemberi kerja, karena kondisi kerja yang keras, upah, status rendah dan perlindungan minim.11

    Untuk itu pula, permasalahan yang berhubungan dengan buruh migran di negara tujuan ini tidak jauh dari beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan jam kerja, kekerasan verbal dan fisik, gaji di bawah standar, tidak adanya hak cuti tahunan, hari libur nasional dan pemutusan kontrak kerja secara sepihak.12

    Kerawanan ini semakin meningkat ketika berhadapan dengan para buruh migran yang ilegal atau buruh migran perempuan yang kebanyakan berkerja di wilayah domestik. Selain seringkali tidak terjangkau oleh hukum, status mereka sebagai pekerja ilegal justru membuat mereka takut berbicara dan memberikan informasi, karena akan dideportasi. Akibatnya, para buruh migran yang menjadi korban tetap berada dalam kebisuan yang tak tersentuh.

    9 I Wayan Pageh, “Permasalahan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, (PNP2TKI), Sabtu, 21 Juni 2008; Menurut catatan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), permasalahan yang menimpa buruh migrant dapat dirangkum lebih dari 150 variasi kasus. Kompas.com, Rabu, “1.080 Buruh Migran meninggal Sepanjang 2009”, 27 Januari 2010.

    10Komnas Perempuan, Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga, hlm. 22

    11 I Wayan Pageh, “Permasalahan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”.

    12 Setidaknya, hal ini yang terjadi pada buruh migran di Hongkong. Lihat lebih lanjut tentang kasus-kasus buruh migran di Hongkong dalam, AMC, IMWU, dan KOTKIHO, Underpayment 2: Pemerasan Sistematis Berkepanjangan pada Buruh Migran Indonesia di Hongkong (Suatu Studi Mendalam), hlm. 43.

    Solidaritas Perempuan melaporkan, bahwa dari 280 kasus yang ditangani selama tahun 2002, permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran – terutama perempuan – adalah: 1% gajinya tidak dibayar, 28% kekerasan seksual, 2% perkosaan, 1% diperlakukan kasar, 2% dokumen ditahan majikan, 3% pemutusan hubungan kerja sebelum waktunya, 3% dideportasi, 1% dituduh mencuri, 1% dipencara, 13% dilarang berkomunikasi ke luar, 1% bekerja dengan lebih dari satu majikan, 1% diusir, 4% dipaksa memperpanjang kontrak lerka dam 1% harus membayar makanan mereka sendiri selama kerja.13

    Bahkan, Pada tahun 2004, ketika UU No. 39 Tahun 2004 baru disahkan, kematian buruh migran Indonesia di luar negeri berada pada angka 153 orang dan pada tahun 2009 angka itu meningkat sampai 1.018 orang (meningkat 600%).14

    Permasalahan lain yang mengenaskan nasib pekerja migran adalah mereka yang bekerja di ranah domestik. Catatan Human Rights Watch menyebutkan, sebagian besar dari 300 ribu pekerja sektor domestik di Malaysia adalah pekerja yang berasal dari Indonesia. Dominannya mereka bekerja hingga 18 jam perhari, tujuh hari seminggu, dengan upah sebesar 400 – 600 ringgit (1,1 – 1,6 juta rupiah) perbulan.15

    Pada umumnya pula, upah pekerja rumah tangga juga dipotong selama enam bulan pertama untuk membayar ongkos perekrutan agen tenaga kerja yang sudah menyalurkan mereka ke tempat kerja. Dengan adanya potongan ini, para pekerja hanya dapat menerima upah sekitar 300 – 450 ringgit (840 ribu -1,2 juta rupiah).16

    Sementara itu, para buruh migran tidak berdokumen yang tidak sedikit jumlahnya memiliki permasalahan yang lebih rumit. Pada tanggal 1 Februari 2005 yang lalu, Pemerintah Malaysia mengusir sekitar 1.200.000 buruh migran yang tidak berdokumen, sekitar 800.000 orang asal Indonesia. Bahkan, pada tanggal itu Pemerintah Malaysia memerintahkan untuk melakukan razia-razia buruh tak berdokumen, dengan memobilisasi Polisi Diraja Malaysia dan RELA (semacam milisi PAM Swakarsa).17

    13 Komnas Perempuan, Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga, hlm. 22

    14 Kompas.com, Rabu, “1.080 Buruh Migran meninggal Sepanjang 2009”, 27 Januari 2010; lihat pula, http:/ /www.migrantcare.net/

    15 Padahal untuk ukuran standard minimun, para pekerja bisa mendapatkan sekitar 900 ringgit perbulan. Catatan HWR juga menyebutkan, bahwa standar upah Malaysia adalah standar terendah di antara negara-negara lain untuk pekerja domestik.

    16 Human Rights Watch (HRW), “Indonesia/Malaysia: End Wage Exploitation of Domestic Workers”, 10 Mei 2010. Diakses dari http://www.hrw.org

    17 Migran Care, Sikap Migran Care terhadap Problematika Buruh Migran Indonesia, (Jakarta: Migran Care dan Cordaid, 2009), hlm. 60; Menurut Peduli Buruh Migran, salah satu lembaga yang intens mendampingi para buruh migran yang bermasalah, para TKI yang dideportasi mencapai 1000 orang setiap bulannya.

    Proses rekruitmen dan penempatan yang luput dari perhatian ini menjadikan posisi para buruh migran sangat rentan, terutama dalam kasus perdagangan manusia. Menurut laporan yang disusun oleh tim yang dipimpin Utusan Khusus AS Anti Perbudakan, Duta Besar Luis CdeBaca, pada setiap provinsi dari 33 provinsi di Indonesia merupakan tempat asal dan tujuan perdagangan manusia.

    Tempat asal yang paling signifikan adalah provinsi di Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. Sedangkan menurut IOM (International Organization for Migration), perusahaan perekrutan tenaga kerja, baik legal maupun ilegal, bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen perempuan pekerja Indonesia yang mengalami kondisi perdagangan manusia di negara tujuan.18

    Hal ini menjadikan suatu pertanda, bahwa kegagalan pemerintah untuk melindungi para pekerja migran, justru mengarah pada perbudakan modern yang dilakukan terhadap pekerja migran.

    Data yang dihimpun oleh BNP2TKI, menyebutkan bahwa pada tahun 2007, kasus-kasus yang dominan menimpa para buruh migran asal Indonesia terjadi di Arab Saudi yang mencapai 39% dan Malaysia sebanyak 38%. Selebihnya hanya 1 atau 2% saja, seperti di Singapura 2%, Bahrain 2%, Amerika Serikat 2%, Kuwait 6%, Taiwan dan Hongkong masing-masing 3%, Brunei Darussalam 2%, Yordania 3% dan tidak diketahui sebanyak 1%.

    Kerentanan yang juga dialami oleh buruh migran adalah ketika proses pemulangan, mulai dari kasus-kasus buruh migran (domestik) yang melarikan diri sampai pada perjalanan pulang ke daerah asal dari Bandara Soekarno-Hatta. Dari beberapa permasalahan dalam proses pemulangan ini, yang cukup mecolok adalah ancaman deportasi bagi pekerja migran yang tidak berdokumen.

    Berdasarkan data yang dilaporkan oleh SP3TKI Tanjung Pinang kepada BNP2TKI, selama tahun 2007 jumlah buruh migran illegal yang dideportasi melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang sebanyak 30.574 orang, dengan rincian bulan April 2007 sebanyak 3343 orang, bulan Mei 2007 sebanyak 3714 orang, bulan Juli 2007 sebanyak 2322 orang, bulan September 2007 sebanyak 6244 orang, bulan Oktober 2007 sebanyak 3289 orang, bulan Nopember sebanyak 3061 dan bulan Desember sebanyak 2594 orang.19

    Sampai Maret 2009, menurut data yang dirilis oleh sebanyak 5.662 TKI ilegal dideportasi dan kira-kira 80 persen TKIini berasal dari Malaysia. Selebihnya dari Hongkong, Singapura, Cina, dan Negara Timur Tengah.20

    18 “Deplu AS: 3 JutaWNI Jadi Korban Perbudakan”, (Vivanews) Selasa, 15 Juni 2010. Diakses dari http://dunia.vivanews.com/ news/ read/ 157751-deplu-as–3-juta-wni-jadi-korban-perbudakan

    19 I Wayan Pageh, “Permasalahan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”.

    20 “Per Maret 2009, 5.662 TKI di Deportasi”, Inhilkab.go.id, Jumat, 29 Mei 2009, diakses dari http://www.inhilkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2798:per-maret-2009 5662-tki-dideportasi&Itemid=107

    Demikian pula menurut Kepala Pusat Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Infromasi (Kapuslitfo) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Benyamin Suprayogo, bahwa khusus untuk kepulangan TKI pada Mei 2010 terlihat kecenderungan yang mengkhawatirkan, karena angka TKI bermasalah mencapai 6.014 TKI (21%) dari jumlah kedatangan TKI atau rata-rata 200 TKI bermasalah perhari.

    Sementara untuk kawasan Timur Tengah angka pekerja migran yang ermasalah mencapai 4.877 TKI atau rata-rata 162 TKI bermasalah perhari. Sementara untuk Saudi Arabia sebesar 3.120 TKI atau rata-rata 104 TKI bermasalah perhari. Kurang lebih 90 persen TKI bermasalah 2010, menurut Benyamin, masa kerja mereka tidak lebih dari 9 bulan.21

    Beberapa kasus di atas yang seringkali dialami oleh para buruh migran Indonesia, tidak hanya terjadi di negara tujuan, tetapi juga ketika proses pemberangkatan atau pemulangan. Dengan fakta tersebut, kewajiban pemerintah untuk memperhatikan nasib para buruh migran asal Indonesia semakin mendesak, mengingat fakta bahwa buruh migran ini telah menyumbangkan devisa yang tidak kecil kepada negara.

    21 “Angka TKI Bermasalah dari Timteng Mengkhawatirkan”, Liputan6.com, 8 Juni 2010.

    22 Philipina sebagai Negara Pengirim pekerja migran telah meratifikasi Konvensi ini pada tanggal 5 Juli 1995, dan menandatanganinya pada tanggal 15 November 1993. Lihat http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV13&chapter=4&lang=en

    setidaknya ada tiga argumentasi yang dikemukakan oleh Pemerintah Indonesia terhadap ratifikasi Konvensi Pekerja Migran, yaitu:

    Pertama, karena negara tujuan penempatan pekerja migran tidak ada yang meratifikasi Konvensi, seperti Malaysia dan Arab Saudi, sehingga ratifikasi justru tidak akan mempengaruhi nasib para pekerja migran Indonesia di negara-negara tersebut.

    Kedua, alasan lain yang juga sering disebutkan oleh Pemerintah adalah ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Pekerja Migran, maka Indonesia harus memberikan hak setara terhadap pekerja asing yang datang ke Indonesia, sementara secara ekonomi kondisi Indonesia saat ini belum mengizinkan.

    Ketiga, Ketika Indonesia meratifikasi Konvensi, Pemerintah khawatir hal ini justru akan memperbanyak pekerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia untuk menjadi pekerja, karena para pekerja akan diberikan kebebasan berserikat, asuransi, fasilitas pengacara, dan jaminan sosial.23 Dengan perkataan lain, dengan meratifikasi Konvensi ini, tidak serta merta akan melindungi nasib pekerja migran Indonesia.


    Meigy Kiswantoro, Ada Uang, Ada Jaminan Keselamatan, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, Malang, http://merahputihppmi.blogspot.com/2011/10/ada-uang-ada-jaminan-keselamatan_27.html

    Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya.

    Ada beberapa program yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran yaitu adanya BLK (badan latihan kerja), pelatihan-pelatihan kerja dan pinjaman lunak. Program-program pemerintah tersebut terbukti sukses menurunkan jumlah pengangguran.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2011 jumlah pengangguran 6,11%, turun sekitar 1,04% bila dibandingkan dengan tahun 2010. Kebanyakan pengangguran ini didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan SMA ke atas dengan jumlah sekitar 26,77% pada tahun 2010.

    Pengangguran merupakan masalah yang besar. Masalah pengangguran kerap kali berhubungan dengan pendapatan perkapita. Secara teori apabila pengangguran turun, pendapatan per kapita akan naik. Tetapi kebanyakan pengangguran di Indonesia terserap oleh sektor informal yang memiliki gaji relatif kecil atau bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal mencapai 72,72 juta orang atau sekitar 68%  pada tahun 2009. Ini berarti naik dibandingkan dengan  tahun 2008 yang sebesar 71,35 juta orang. Hal ini mengakibatkan upah mereka rendah bahkan lebih rendah dari pada UMR.

    Dengan upah mereka yang rendah secara otomatis tingkat kesejahteraan mereka juga akan turun. Lebih dari 18% pekerja di kota mendapatkan upah di bawah UMR, sedangkan lebih dari 29% pekerja di desa mendapatkan upah di bawah UMR. Selain masalah kesejahteraan pekerja yang tidak kunjung membaik, terdapat  juga masalah keselamatan kerja yang masih belum diperhatikan secara serius.

    Contohnya sejumlah kasus yang terjadi seperti pelecehan seksual, penganiayaan, gaji tidak dibayar, dan lain sebagainya menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Di kawasan Asia Pasific dan Amerika selama Januari 2009 terdapat 40 kasus yang menimpa TKI. Selain kasus TKI di luar negeri tenrnyata juga ada kasus keselamatan kerja di Indonesia.

    Di Jawa Timur saja PT Jaminan Kesehatan Sosial (jamsostek) selama tahun 2009 mencatat ada 19.307 kasus keselamatan kerja.  Ini menunjukan bahwa pemerintah kurang serius menanggapi masalah keselamatan kerja dan bahkan pemerintah terkesan diam dalam hal ini.

    Pemerintah seharusnya  tidak hanya berfokus pada bagaimana cara  mengurangi jumlah pengangguran tetapi juga bagaimana pemerintah harus memikirkan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja agar masalah seperti itu tidak terulang kembali.

    Cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuka lapangan pekerjaan untuk sektor formal dan seharusnya pemerintah dan pekereja menekan perusahaan supaya memberikan upah pekerja di atas UMR.untuk masalah keselamatan kerja pemerintah harus menekan perusahaan agar mematuhi aturan keselamatan kerja.[]

    Meigy Kiswantoro, LPM Indikator


    US Dept. of State, Trafficking in Persons Report 2011, http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/

    http://www.state.gov/documents/organization/164452.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/164453.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/164454.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/164455.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/164457.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/164458.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/164459.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/167343.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/167345.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/167348.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/167359.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/167447.pdf

    http://www.state.gov/documents/organization/167476.pdf


    Dit. PWNI/BHI Kemlu, Data Kasus WNI di Luar Negeri, 13.01.2011, http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/117-januari-2011/1016-data-kasus-wni-di-luar-negeri.html

    JUMLAH TKI yang berada di luar negeri sekarang ini, tercatat sebanyak  3.294.009 orang, dengan rincian berada di Afrika sebanyak 4.439 orang atau 1%, di Eropa 59.735 orang atau 2%, di Amerika 130.851 orang atau 4%, di Pasifik 55.591 orang atau 2%, di Asia Tenggara 249.100 orang atau 7%, di Malaysia 1.410.787 orang atau 42%, di Asia Timur 359.844 orang atau 11%, di Asia Selatan 2.760 orang atau 1%, di Timur Tengah 379.963 orang atau 11% dan di Arab Saudi 641.039 orang atau 19%.

    Di Arab Saudi, tenaga kerja Indonesia (TKI) lebih banyak terkonsentrasi di Riyadh dan Jeddah, masing-masing berjumlah 225.453 orang (35%) dan 415.586 orang (65%). Sementara di Malaysia, sebaran TKI lebih banyak terkonsentrasi di Kuala Lumpur, yaitu sebanyak 620.817 orang (44%), di Penang sebanyak 298.318 orang (21%), di Johor Bahru sebanyak 202 352 orang (14%), di Kuching sebanyak 254.111 orang (18%) dan di Kota Kinabalu sebanyak 35.189 orang (3%).

    Sementara itu, jumlah WNI/TKI yang berada di penampungan Perwakilan RI di berbagai negara pada tahun 2010, tercatat sebesar 15.766 orang. Dengan digalakannya upaya pelayanan warga, maka pada akhir tahun 2010 atau tepatnya pertanggal 12 Desember 2010, jumlahnya berhasil diturunkan menjadi 1.398 orang.

    Perwakilan RI yang menampung WNI/TKI bermasalah adalah ; KBRI Amman (220 orang), KBRI Bandar Sri Begawan (52 orang), KBRI Damaskus (45 orang), KBRI Doha (44 orang), KBRI Singapura (106 orang), KBRI Abu Dhabi (88 orang), KBRI Kuala Lumpur (115 orang), KBRI Kuwait City (195 orang), KBRI Riyadh (176 orang), KJRI Dubai (65 orang), KJRI Hongkong (2 orang), KJRI Jeddah (118 orang), KJRI Johor Bahru (55 orang), KJRI Kota Kinabalu (18 orang), KJRI Kuching (51 orang), dan KJRI Penang (48 orang).

    Kasus WNI/TKI bermasalah di luar negeri pada tahun 2010 berjumlah 16.064 kasus, dimana di Afrika sebanyak 101 kasus, di Eropa 67 kasus, di Amerika 37 kasus, di Pasifik 93 kasus, di Asia 3.113 kasus, di Malaysia 2.066 kasus, di Timur Tengah 6.345 kasus, dan di Arab Saudi 4.242 kasus. Untuk kasus-kasus WNI/TKI bermasalah yang terjadi di wilayah Afrika, Eropa, Amerika dan Pasifik, pada umumnya adalah berupa kasus ABK dan overstayers.

    Jumlah kasus WNI/TKI bermasalah yang telah ditangani oleh Perwakilan RI dan Kementerian Luar Negeri RI pada tahun 2010, khusus untuk kawasan Asia dan Timur Tengah adalah sebanyak 15.766 kasus, masing-masing sebanyak 5.179 kasus di Asia dan 10.587 kasus di Timur Tengah.

    Dari sejumlah 3.113 kasus yang ada di Asia, sebanyak 2.953 kasus (95%) sudah diselesaikan, dan sebanyak 160 kasus (5%) masih dalam proses penyelesaian. Sementara di Malaysia, dari 2.066 kasus yang ada, sebanyak 1.779 (86%) sudah diselesaikan dan yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 287 kasus (14%).

    Kasus-kasus yang telah diselesaikan pada umumnya dibagi dalam tiga jenis kasus, yaitu kasus repatriasi, meninggal dunia dan kasus-kasus lainnya, seperti kembali lagi ke majikan awal, pindah ke majikan lain, dan dikirim ke kantor polisi untuk di deportasi (khususnya di wilayah Timur Tengah).

    Kasus repatriasi yang telah diselesaikan sebanyak 6.287 kasus atau 44%, meninggal dunia sebanyak 1.297 kasus atau 9%, dan kasus lain-lain sebanyak 6.784 atau 47%.

    Jumlah WNI/TKI yang meninggal dunia di luar negeri karena kecelakaan kerja sepanjang 2009-2010 adalah sebanyak 1.297 orang. Sebagian, yaitu sebanyak 882 jiwa (68%) dimakamkan di luar negeri, sementara sebagian lagi, yaitu sebanyak 415 jiwa (32%),  dimakamkan di dalam negeri.

    Kasus repatriasi dan deportasi terhadap WNI/TKI di luar negeri sepanjang Januari hingga Desember 2010, adalah sebanyak 6.287 kasus repatriasi dan 2.872 kasus deportasi. Jika dilihat berdasarkan kawasan, maka kasus repatriasi yang terjadi di Timur Tengah (minus Arab Saudi), berjumlah 1.397 kasus atau 22%.

    Sementara yang terjadi di Arab Saudi sebanyak 1.236 kasus atau 20%, dan di Malaysia sebanyak 3.322 kasus atau 53%, dan di kawasan lainnya sejumlah 332 kasus atau 5%. Sementara untuk kasus deportasi berdasarkan kawasan sepanjang tahun 2010, di Malaysia sebanyak 15.021 kasus atau 51%, di Arab Saudi sebanyak 13.660 atau 48%, dan di kawasan lainnya sebanyak 40 kasus atau 1%.

    Jumlah WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, yaitu berjumlah 210 orang. Di Arab Saudi sejumlah 23 orang, di Malaysia sejumlah 176 orang, dan di China sejumlah 11 orang.  Jumlah WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia dibedakan dalam dua kategori, yaitu hukuman mati karena kasus narkoba dan kasus non narkoba, masing-masing adalah sejumlah 141 orang (80 %) karena kasus narkoba, dan 35 orang (20%) karena kasus non narkoba.[] (Sumber : Dit. PWNI/BHI Kemlu)


    Istanto Adi Nugroho, 18 Kebohongan Pemerintah Indonesia, 18.01.2011, http://id.istanto.net/2011/01/18/18-kebohongan-pemerintah-indonesia/

    Hmm… saya nggak mau ikut-ikutan deh, artikel ini cuma sebagai referensi saja. Heran saya kenapa kok pemerintah kemarin kelihatan seperti kambing kebakaran jenggot setelah ada tokoh lintas agama/aktivis yang mencetuskan 9 kebohongan pemerintah :D

    18 kebohongan pemerintah Indonesia ini dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama:

    9 KEBOHONGAN PEMERINTAH INDONESIA (VERSI LAMA)

    1. Angka kemiskinan yang semakin meningkat.
    2. Kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
    3. Ketahanan pangan dan energi yang gagal total.
    4. Anggaran pendidikan yang terus menurun.
    5. Pemberantasan teroris yang belum maksimal.
    6. Penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya.
    7. Kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas.
    8. Kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, NTB sebanyak 120 ribu ton.
    9. Terakhir freeport sampai tahun 2011 ini.

    Sedangkan 9 kebohongan pemerintah Indonesia versi baru yang sampai-sampai membuat pemerintah seperti kebakaran jenggot adalah sebagai berikut:

    9 KEBOHONGAN PEMERINTAH INDONESIA (VERSI BARU)

    1. Tidak transparansi dalam menjalankan pemerintahan.

    “Untuk transparansi pemerintahan kita mencatat SBY mengatakan dia menerima surat tertanggal 25 April dari Zoelick dan meminta Sri Mulyani bekerja di Bank Dunia pada 30 April. Nyatanya, yang terjadi beberapa pejabat di Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Sri Mulyani sesungguhnya dipaksa mengundurkan diri dan ditawarkan pekerjaan di Bank Dunia sebagai jalan keluar yang tidak mempermalukannya,” beber aktivis Stevanus Gusma.

    1. Kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan SBY hanya angin lalu. Tak hanya kebebasan beragama, kebebasan pers juga hanya impian insan pers. “Untuk kebebasan beragama sepanjang tahun 2010 ini saja terjadi 33 kali penyerangan fisik atas nama agama.”
    2. Dan untuk kebebasan pers LBH Pers mencatat untuk tahun 2010 ini, ada 66 kasus fisik dan non fisik yang terjadi pada insan pers. Untuk yang tewas tercatat 4 kasus,” jelas Riza Damanik.
    3. Kasus pelecahan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri nyatanya tidak pernah menghasilkan solusi yang baik dikalangan pemerintah.
    4. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak saat Kedaulatan NKRI terkait penangkapan 3 petugas KKP beberapa waktu lalu oleh polisi Malaysia.
    5. Yang paling menyedihkan, 3 dari 9 kebohongan rezim SBY menyangkut penegakan hukum di Indonesia. Slogan siap memberantas korupsi hanya terlaksana 24 persen sepanjang tahun 2010.
    6. Kasus rekening gendut perwira Polri pemiliknya masih misteri, bahkan mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan kasus ini sudah ditutup.
    7. Anti korupsi yang mendapat intimidasi dan kekerasan, juga dikriminalisasi.
    8. Yang terakhir terkuaknya kasus “plesiran tahanan Gayus Tambunan” ungkap aktivis ICW Tama S Langkun.

    Serem ah nggak mau ikut-ikut saya… pokoknya Salam GoBlog!!


    Organisasi Internasional untuk Migrasi (OIM) Indonesia, Sesi Penyuluhan tentang bekerja ke ln scr legal dan aman, Jakarta, Feb.2011.

    Terkait dengan jenis bantuan yang dapat diberikan oleh kedutaan/konsulat kepada para TKI, fasilitator dapat menambahkan penjelasan berikut ini:

    1. Jika TKI adalah korban kekerasan atau penganiayaan, kedutaan/konsulat Indonesia dapat membantu mendokumentasikan kasus TKI tersebut, memberikan bantuan hukum jika diperlukan dan memfasilitasi kepulangan mereka ke Indonesia. Perlu dicatat bahwa beberapa kedutaan/konsulat juga menyediakan penampungan dimana mereka dapat menampung warga Indonesia yang telah menjadi korban kekerasan.
    2. Jika ada TKI yang tertangkap karena melanggar hukum negara penempatan, kedutaan/konsulat hanya dapatmemberikan bantuan secara terbatas. Namun mereka dapat:
    3. mengunjungi TKI di penjara;
    4. memberikan daftar pengacara setempat;
    5. menghubungi pihak berwajib setempat untuk membantu memastikan perlakuan yang layak berdasarkanundang-undang yang berlaku dan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional;
    6. mengajukan keberatan terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap TKI;
    7. memberitahukan keluarga TKI .

    Selain dari aspek keselamatan dan pelanggaran hak, fasilitator juga perlu mengingatkan bahwa migrasi dapat menjadi sulit secara emosional. Oleh karenanya fasilitator perlu memberikan saran-saran berikut ini mengenai bagaimana menanggulangi rasa kaget akan budaya baru, kangen akan kampung halaman dan rasa kesepian:

    1. Bertindak dan berfikir secara positif;
    2. Bersabar;
    3. Berusaha untuk beradaptasi;
    4. Jalin hubungan dengan TKI lainnya;
    5. Tetap jaga rasa percaya diri;
    6. Usahakan untuk belajar mengenai bahasa dan pahami budaya negara penempatan.

    Kabsah, ‘Asya Bersama Dubes, 29.03.2011, http://menulisdiari.wordpress.com/tag/kabsah/

    Senin malam, 23 R. Tsani 1432 bertepatan dengan 27 Maret 2011, Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi berkunjung ke kota Dammam. Kunjungan beliau beserta rombongan sejatinya untuk menghadiri undangan Amir Muhammad bin Abdul Aziz, gubernur untuk Wilayah Timur Arab Saudi, untuk sebuah acara di Departemen Ketenagakerjaan.

    Karena rombongan tiba sehari sebelumnya, maka bos saya berinisiatif mengundang makan malam sekaligus membicarakan kebijakan terbaru pemerintah RI terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI). O iya, saya bekerja di sebuah kantor rekrutmen tenaga kerja. Nah, saya diajak bos untuk ikut serta dalam acara ‘asya (makan malam) tersebut.

    Dubes RI utk Arab Saudi sedang berbincang dengan para Mudir Kantor Istiqdam Dammam. Setelah berkoordinasi dengan beberapa kantor rekruiting di Dammam, kami menyewa sebuah “istirohah” (semacam vila di tengah kota) sebagai tempat acara makan malam. Tidak lupa, memesan menu makan malam dari restoran sebelah kantor kami (Mande Salamah).

    Singkat cerita, setelah menunggu satu jam, rombongan dubes RI tiba di Istirohah Jami’in. Dari informasi yang saya dengar dari salah satu rombongan (yang kebetulan kakak kelas semasa di Gontor), dubes ditemani petinggi-petinggi pejabat KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Riyadh dari hampir setiap departemen yang ada.

    Sebelum menyantap hidangan, kami berdiskusi terkait isu-isu aturan baru yang diterapkan dalam Perjanjian Kerja (PK) TKI. Dari pihak kantor rekrutmen tenaga kerja di Dammam, mereka banyak menanyakan tentang aturan baru yang diminta KBRI seperti penyertaan foto seluruh anggota keluarga dan surat kelakuan baik dari kepolisian untuk setiap calon majikan yang akan mempekerjakan TKI di rumahnya.

    Bagi orang Arab, hal tersebut bukanlah hal yang wajar alias aib. Masalah foto, terutama perempuan, bagi orang Arab tidak mudah untuk menampilkannya semudah yang kita bayangkan. Meskipun, media massa di Arab Saudi mulai mengarah ke keterbukaan layaknya di negeri kita.

    Dan surat keterangan berkelakuan baik juga seperti membuka aib. Beberapa masalah juga dibicarakan, termasuk permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk memilih dan mengirim TKI yang benar-benar siap bekerja sesuai permintaan.

    Dubes RI, Pak Gatot, yang berbicara dengan bahasa Arab dan Inggris meski terbatas dan dibumbuhi logat sundanya yang kental (asli orang Indihiang Tasikmalaya), menjelaskan bahwa maksud peraturan baru yang akan diterapkan tersebut untuk melindungi TKI sekaligus majikannya juga.

    Dan yang menjadi alasan utama, selama ini belum ada pernjanjian kerja sama (memorandum of understanding, MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan tenaga kerja domestik (non formal). Perjanjian yang dimaksud di antaranya yang meliputi masa jam kerja, definisi pekerjaan, dan bersifat teknis lainnya, sehingga menghindari terjadinya penyimpangan kerja dari yang semestinya menjadi tugas TKI.

    Apalagi, dari data statistik yang ada, jumlah laporan kasus TKI bermasalah mencapai angka 3 ribu lebih pertahun. Meskipun, tidak dipungkiri, bahwa kasus yang terjadi tidak semua berasal dari pihak majikan, tidak sedikit pula trouble maker-nya adalah TKI.

    Di sisi lain, saya dibisiki oleh sekretaris Dubes, bahwa sejatinya, pemerintah Indonesia berniat akan menutup pengiriman tenaga kerja non-skill, terutama wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Banyak hal yang melatarbelakangi niat pemerintah tersebut, dan umumnya kita sudah maklum resiko mengekspor babu tak terdidik ke negeri orang.

    Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI juga menginformasikan bahwa pemerintah RI dan Arab Saudi dalam waktu dekat ini akan mengadakan pertemuan guna tercapainya MoU ketenagakerjaan khususnya di sektor non-formal, seperti sopir dan pembantu. Sekaligus sedang dalam studi tentang asuransi bagi majikan dan TKI jika terjadi masalah.

    Kabsah dengan daging kambing muda ala Yamani

    Setelah lama berbincang, akhirnya kami masuk ke ruang makan untuk menyantap “kabsah” yang telah disiapkan; tiga nampan dengan masing-masing satu ekor kambing muda khas masakan Arab. Dan subhanallah, bagi perut orang Indonesia, menu tersebut benar-benar di luar kapasitas. Satu nampan mestinya dimakan bersama 15 sampai 20 orang, tetapi kami hanya makan 4-6 orang saja senampan.

    Well, kita tunggu saja niat baik pemerintah untuk memperbaiki harga diri dan kesejahteraan rakyatnya. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi negeri kita tercinta, negeri berpenduduk muslim terbesar sedunia. Wafaqallahu jami’an.[]


    http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1105

    Migrant Care, BNP2TKI: Penempatan TKI Perorangan ke Brunei Cenderung ‘Trafficking’, migrantcare.net, 27.04.2011, http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1105.

    Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perorangan ke Brunei Darussalam yang saat ini mendominasi penempatan TKI di negara tersebut dinilai sudah cenderung mengarah kepada tindak perdagangan orang (human trafficking). Oleh karena itu, harus ada upaya tegas dari semua pihak untuk mengatasinya agar tidak mengarah kepada eksploitasi para TKI.

    Direktur Penyiapan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Arifin Purba mengungkapkan hal itu saat berbicara di hadapan perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan agency tenaga kerja asing/TKI di Hotel Orchid, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Selasa (26/4).

    Acara itu dilakukan mengiringi kunjungan kerja delegasi BNP2TKI di Brunei Darussalam mulai Senin (24/5) guna kerjasama penempatan TKI ke Brunei Darussalam, selain berdialog dengan jajaran KBRI untuk negara Brunei. Arifin dalam siaran persnya mengungkapkan, dari jumlah 50.099 TKI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei Darussalam, hanya sekitar 30 ribu lebih yang tercatat dalam dokumen pemerintah sebagai TKI.

    Di luar itu adalah TKI yang berangkat secara perorangan, atau berangkat dengan cara lain yang tidak melalui dokumen yang dipersyaratkan pemerintah. Inilah yang seringkali menjadi masalah, karena tanpa dilengkapi dengan dokumen yang legal dari pemerintah TKI akan rentan menghadapi masalah, katanya.

    Arifin mengaku, penempatan TKI perorangan memang dimungkinkan oleh UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Namun ia mengingatkan, penempatan perorangan harus mengikuti ketentuan dengan melaporkan job order (lembar/formulir permintaan kerja) ke perwakilan RI/KBRI, dan setelah itu Kedutaan Brunei di Jakarta boleh mengeluarkan visa kerja.

    Pada sisi lain, calon TKI yang akan bekerja ke Brunei juga perlu melaporkan ke BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI–unit teknis di bawah BNP2TKI yang terdapat di daerah) untuk proses penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), sehingga TKI perorangan menjadi TKI yang legal.

    Arifin memaparkan, yang terjadi sekarang ini ada kecenderungan TKI perorangan ke Brunei Darussalam sudah diorganisir sedemikian rupa serta dijadikan model penghindaran untuk menjadi TKI yang berdokumen. Ditambahkan, banyak TKI yang menggunakan visa kerja untuk ijin kerja selama 3 bulan, namun sesudah itu ijin tinggal itu digunakan untuk bekerja dalam waktu yang lama di Brunei.

    Ini yang seringkali menjadi masalah di Brunei, karena para calon TKI itu bekerja dengan dokumen yang tidak lengkap. TKI itu harus menanggung biaya besar yang dipotong dari gajinya, kemudian membuat TKI harus menyerah dengan apa pun kemauan majikan atau agensi, ujar Arifin.

    Kepada sekitar sekitar lebih seratus wakil PPTKIS dan agency TKI di Brunei Darussalam, Arifin mengatakan, untuk meminimalisir kemungkinan munculnya TKI-TKI Bermasalah, mulai Rabu (27/4) pihaknya akan menerapkan sistem online di KBRI Brunei Darussalam. Dengan sistem itu, maka penempatan TKI ke Brunei maupun data-data TKI di Brunei bisa dimonitor setiap saat oleh pemerintah dan KBRI, di samping PPTKIS maupun agency TKI di Brunei.

    Sistem online yang dikembangkan BNP2TKI itu, lanjutnya, menghubungkan Disnaker Kabupaten/Kota, PPTKIS, BP3TKI, BNP2TKI, Sarana Kesehatan (Sarkes), dan Perwakilan RI di luar negeri. Dengan online sistem ini maka bisa dihindari pemalsuan identitas TKI, atau pengerahan TKI di luar job order yang tidak diketahui oleh Dinas sampai Perwakilan RI di luar negeri, tuturnya.

    Melalui sistem online pula, kata Arifin, TKI akan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang memudahkan Perwakilan RI, PPTKIS atau TKI itu sendiri jika menghadapi masalah di luar negeri.

    Ia menyebutkan, ada 60 item dalam KTKLN yang memungkinkan Perwakilan RI di luar negeri mengetahui segala hal tentang TKI, mulai dari identitas TKI, nama majikan, asuransi, PPTKIS yang memberangkatkan hingga nomor Perjanjian Kerja antara calon TKI dengan pengguna (user) yang ditandatangani.

    Karenanya, dengan KTKLN secara otomatis akan meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri. Selain itu, dengan KTKLN akan memudahkan pemerintah memonitor kemungkinan munculnya PPTKIS ‘nakal’, yang cenderung mengeksploitir TKI atau akibat pekerjaan TKI tidak sesuai Perjanjian Kerja.

    Kami juga bisa mengunci (locked) terhadap PPTKIS yang berjalan tidak sesuai sistem, tegasnya. Ia berharap penerapan sistem online akan mengurangi secara signifikan kasus TKI bermasalah di Brunei Darussalam. (A-78/das)***

    Sumber : PIKIRAN RAKYAT ONLINE


    http://bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/4617-laporan-dari-jeddah-7-kesepakatan-pra-mou-tki-ri-arab-saudi-ditantatangani-di-wisma-tamu-kerajaan.html

    BNP2TKI, Laporan dari Jeddah (7): Kesepakatan Pra MoU TKI RI-Arab Saudi Ditantatangani di Wisma Tamu Kerajaan, bnp2tki.go.id, 29.05.2011

    Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, tercapainya komitmen mengenai pelaksanaan MoU TKI yang akan dilakukan selambat-lambatnya enam bulan ke depan melalui penandatanganan Statement of Intent, merupakan sejarah penting untuk menandai era baru pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang melibatkan kedua negara.

    “Selama 40 tahun masa penempatan TKI di Arab Saudi, tidak pernah terjadi kesepakatan antar pemerintah baik untuk MoU maupun dalam bentuk komitmen resmi yang dihasilkan kedua negara, termasuk antara Saudi dengan negara lainnya,” jelas Jumhur di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (29/5), sebelum kembali ke Jakarta.

    Jeddah, Arab Saudi, BNP2TKI (29/5) Kesepakatan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam masa enam bulan ke depan terkait perbaikan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi, yang dicapai pada forum Senior Offcial Meeting (SOM/pertemuan antar pejabat tinggi pemerintah) Indonesia-Arab Saudi di Jeddah, Sabtu (28/5), dituangkan dalam pernyataan resmi kedua negara yang ditandatangani Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adel Muhammad Fakieh.

    Pernyataan bersama itu dinamakan Statement of Intent atau berupa Letter of Intent. Kedua pihak menandai komitmen MoU itu di Wisma Tamu Kerajaan Arab Saudi, tempat berlangsungnya SOM yang membahas agenda utama permasalahan TKI tersebut. Jumhur menjadi Ketua Delegasi RI yang beranggotakan pejabat eselon I dan II Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta BNP2TKI.

    Sedangkan Adel Muhammad Fakieh memimpin delegasi pemerintah Arab Saudi dengan anggota para pejabat di lingkungan kementeriannya dan menyertakan Saudi Arabian National Recruitment (Sanarcom), asosiasi tunggal perekrut tenaga kerja asing Arab Saudi sebagai tim delegasi.

    Menurut Jumhur, tercapainya komitmen mengenai pelaksanaan MoU TKI yang akan dilakukan selambat-lambatnya enam bulan ke depan melalui penandatanganan Statement of Intent, merupakan sejarah penting untuk menandai era baru pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang melibatkan kedua negara.

    “Selama 40 tahun masa penempatan TKI di Arab Saudi, tidak pernah terjadi kesepakatan antar pemerintah baik untuk MoU maupun dalam bentuk komitmen resmi yang dihasilkan kedua negara, termasuk antara Saudi dengan negara lainnya,” jelas Jumhur di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (29/5), sebelum kembali ke Jakarta.

    Jumhur mengapresi pencapaian komitmen dalam SOM TKI itu sebagai perwujudan kehendak baik kedua pihak, sekaligus kemenangan moral terhadap upaya pemartabatan TKI di Arab Saudi. Jumhur juga gembira setelah diupayakan berbagai cara dan terus-menerus, baru kali ini pemerintah Arab Saudi bersedia duduk bersama dalam kegiatan antar negara setingkat SOM, dengan menghasilkan kesepakatan penting yang saling menguntungkan.

    “Karenanya ini adalah penghargaan serta kemenangan Raja Saudi ataupun warga Arab Saudi, selain kemenangan pemerintah dan bangsa Indonesia termasuk TKI pada umumnya,” tambah Jumhur. Hasil kesepakatan SOM TKI itu, katanya, akan dijadikan model untuk membuat komitmen MoU dengan berbagai negara penempatan TKI lain khususnya di kawasan Timur Tengah, demi memperjuangkan perbaikan harkat TKI.

    Jumhur menjelaskan, di dalam butir Statement of Intent antara Indonesia-Arab Saudi antara lain dinyatakan, sebelum dicapai penandatanganan MoU selama enam bulan ke depan, kedua pihak akan segera membentuk join working comittee (tim kerja gabungan) yang akan menginventarisir permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi, untuk dijadikan rumusan penyelesaian kasus dan masalah TKI ke dalam naskah MoU.

    “Kemudian, tim kerja gabungan akan mempersiapkan kerangka kerjasama penempatan dan perlindungan TKI dalam bentuk penyiapan MoU yang diharapkan selesai hingga batas waktu pelaksanaan MoU,” katanya.

    Dalam kesepakatan itu disetujui pula bahwa rekrutmen dan penempatan TKI ke Arab Saudi akan diteruskan dalam kerangka persyaratan pelatihan calon TKI maupun pengetatan persyaratan lain seperti kesehatan, agar TKI dapat bekerja secara berkualitas dan bermartabat guna terhindar dari berbagai risiko dalam pekerjaannya.

    Pada butir Statement of Intent, lanjut Jumhur, juga diterima permohonan Indonesia oleh delegasi Arab Saudi guna dijalankannya ISSP (Indonesian Social Security Programme), yakni perlunya kewajiban agensi penyalur TKI di Arab Saudi dan pihak pengguna (majikan) untuk menyediakan layanan program asuransi TKI di negara Arab Saudi, pendampingan hukum, tim penerjemah bila TKI menghadapi masalah/kasus, pusat pengaduan TKI melalui call center (hotline services), sistem kesehatan, penyelesaian kasus TKI akibat gaji tidak dibayar atau terkait korban tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan sebagainya.

    “Pengajuan kita mengenai ISSP telah disetujui untuk dilaksanakan dan dimuat ke dalam MoU,” tegas Jumhur. Jumhur menyebutkan ISSP yang akan diterapkan sepenuhnya dikontrol dengan pengawasan pemerintah RI dan Arab Saudi setelah melalui penandatanganan MoU. ***


    http://bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4631-mou-ri-dengan-arab-saudi.html

    MoU RI dengan Arab Saudi
    Tuesday, 31 May 2011 16:52

    Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, tercapainya komitmen mengenai pelaksanaan MoU TKI yang akan dilakukan selambat-lambatnya enam bulan ke depan melalui penandatanganan Statement of Intent, merupakan sejarah penting untuk menandai era baru pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang melibatkan kedua negara.

    “Selama 40 tahun masa penempatan TKI di Arab Saudi, tidak pernah terjadi kesepakatan antar pemerintah baik untuk MoU maupun dalam bentuk komitmen resmi yang dihasilkan kedua negara, termasuk antara Saudi dengan negara lainnya,” jelas Jumhur di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (29/5), sebelum kembali ke Jakarta.

    Ketua Delegasi RI Moh Jumhur Hidayat dan Menteri Tenaga Kerja Adel Muhammad Fakieh selaku Ketua Delegasi Arab Saudi melakukan pembicaraan empat mata sebelum dilakukan perundingan Senior Official Meeting (Pertemuan Pejabat Tinggi antar Pemerintah) Indonesia-Arab Saudi untuk membahas kesepakatan MoU perbaikan penempatan dan perlindungan TKI, di Wisma Kerajaan Royal Guest House, Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (29/5).


    Kasman RY Siburian, Potret Buram Nasib TKI, medanbisnis.com, 13.07.2011, http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/07/13/44798/potret_buram_nasib_tki/

    Hukuman mati kembali menimpa salah seorang tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Hukum pancung Ruyati telah menjadi tragedi serta derita ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sudah menjadi statistik. Polemik selalu panas saat ada kasus menonjol yang diderita satu atau dua orang TKI.

    Setelah kasus itu menumpuk, semuanya tinggal menjadi daftar yang tidak lagi banyak berbicara bagi perbaikan nasib mereka. Potret TKI terlalu sering membuat wajah kita muram. Sejak berangkat, mereka sudah menjadi objek eksploitasi. Saat di tempat kerja, sebagian mereka harus tahan menerima siksa.

    Begitu pulang, mereka harus melalui gerbang khusus di bandara agar lebih mudah dipalak. Dari tahun ke tahun, terus begitu.  Saat ini, Ruyati adalah tragedi karena kejadiannya masih hangat. Setelah polemik tentang Ruyati sekian hari berlalu, hampir bisa dipastikan, dia hanya akan menjadi salah satu item dalam daftar kasus yang menimpa TKI.

    Dari pengalaman yang sudah-sudah, tragedi yang menimpa TKI belum banyak memberi pengaruh signifikan bagi perbaikan nasib para sosok yang kerap disebut pahlawan devisa itu. Dari sebutannya-yang secara resmi juga diakui pemerintah-mereka memang terlihat begitu berwibawa.

    Tanggung jawab Negara

    Tidak hanya itu, Negara Indonesiapun katanya cukup berwibawa karena merupakan Negara besar. Lalu, bagaimana sebuah negara seperti tidak peduli dengan warganya sendiri. Di mana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan rakyatnya. Lagi-lagi ini seperti dengan sengaja mempertontonkan kelemahan negara yang kita banggakan ini.

    Yang memalukan lagi, peristiwa ini terjadi setelah Presiden SBY berpidato di forum ILO di Jenewa bahwa Indonesia telah berhasil menyelesaikan persoalan TKW yang bekerja di berbagai negara. Sangat paradoks bukan! Jujur kita sangat iri dengan Filipina, sebuah negara yang kecil yang masih relatif miskin, tetapi bisa menunjukkan kewibawaannya sebagai sebuah negara.

    Terhadap seorang warga negaranya yang menjadi TKW di Singapura yang akan dihukum mati, yakni Flor Contemplacion dari San Pablo City, Filipina habis-habisan memperjuangkan agar TKW-nya tidak dihukum mati. Filipina pun berani memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir Dubes Singapura di Filipina.

    Indonesia adalah negara besar yang memiliki bargaining kuat dengan Arab Saudi, tetapi mengapa negara ini seperti tidak punya taring. Apa yang salah dengan negara ini? Kita punya dubes, punya Menakertrans, punya Menlu. Kalau toh pejabat-pejabat tersebut tidak mampu mewakili negara dalam melakukan diplomasi, mengapa seorang Presiden tidak turun tangan.

    Apakah hal ini karena nyawa rakyat Indonesia sudah tidak ada harganya lagi.Nyawa rakyat Indonesia di luar negeri sudah tidak penting lagi. Lebih tegas lagi nasib rakyat kecil apakah tidak perlu lagi diurusi karena dianggap hanya merepotkan negara. Menyedihkan ketika negara dan pengelolanya memiliki pola pikir yang cenderung menyederhanakan persoalan.

    Mengapa para pengelola negara ini seperti tidak pernah mau belajar dari kelemahan-kelemahan yang sudah terlalu sering dipertontonkan. Apa pun, kasus hukuman pancung yang dijatuhkan Arab Saudi terhadap TKW Indonesia, lagi-lagi, mempertontonkan kelemahan Indonesia.

    Bukankah kita belum reda menggunjingkan kelemahan negara dalam menangani kasus Nazaruddin dan Nunun Nurbaiti yang keduanya diduga terlibat kasus korupsi. Tapi ini disusul peristiwa baru yang menyentak hati nurani kita sebagai manusia dan anak bangsa. Apakah kita pantas menyebut para pengelola negara ini bisa mengelola negara.

    Memelihara Kelemahan

    Kita bicara apa adanya ini karena sudah sangat keterlaluan, di mana para pengelola negara seperti tidak mau belajar dan cenderung memelihara kelemahan-kelemahan yang menjatuhkan kewibawaan martabat bangsa. Kita bicara terbuka seperti ini,sebenarnya bukan karena benci kepada para pengelola negara.

    Justru sebaliknya, kita sayang dengan para pengelola negara agar mereka bisa menjadi pejabat yang baik, memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam mengelola negara, termasuk mengurus rakyatnya yang bekerja di luar negeri. Harus diakui bahwa tidak setiap orang bisa menyandang julukan pahlawan.

    Namun, begitu melihat nasib mereka pada umumnya, predikat pahlawan itu menjadi terasa miris. Mereka tidak mendapatkan tempat sebagaimana layaknya seorang pahlawan. Tentu masih segar dalam ingatan ketika Sumiati ramai dibicarakan karena disiksa majikannya di Arab Saudi, November 2010.

    Saat itu, semua pejabat terkait terlihat sibuk untuk menyelesaikan masalah Sumiati. Sebelumnya, juga ada kasus Nirmala Bonat yang disiksa majikannya di Malaysia. Masih banyak lagi kasus lain yang hangat dibicarakan pada masanya, tapi kemudian berlalu begitu saja.

    Agar daftar kasus TKI tidak terus bertambah panjang, jadikanlah Ruyati ini kasus terakhir. Setelah ini, jangan ada lagi. Ini adalah momentum yang baik untuk menata kembali, atau bahkan mengevaluasi kembali secara total pengiriman TKI ke luar negeri. Terlalu mudah untuk menemukan alasan yang mendukung argumentasi bahwa mengelola tenaga kerja itu sulit.

    Tapi, bukan itu yang kita perlukan. Niat yang serius serta strategi yang jitu dalam menangani pengiriman TKI ke luar negeri jauh lebih bermakna. Itu semua bukan hal mustahil jika para pemangku kepentingan bersedia bekerja keras dengan niat yang baik. Terus terang kita akan bangga melihat ada pejabat yang sigap, kreatif,dan take fast actiondalam melihat setiap persoalan

    Tolong para pejabat jangan diam,jangan pura-pura tidak tahu kalau ada masalah, jangan menutup telinga ketika dikritik, dan jangan hanya memilih enaknya saja menerima gaji dan pengawalan serta fasilitas. Kewibawaan Indonesia harus dijaga. Sekecil apa pun persoalan yang menyangkut warga negara harus diurus sampai tuntas.

    Ini baru pejabat negara yang baik, baru Indonesia yang bermartabat dan Indonesia yang berwibawa. Janganlah selalu memelihara kelemahan bangsa ditengah beragam persoalan yang muncul. Pemerintah juga jangan sesumbar mengatakan sebagai Negara besar dan berwibawa kalau tidak mampu menunjukkan wibawa itu sendiri.

    Kalau persoalan yang berhubungan dengan nasib warga Negara di luar negeri sudah diabaikan begitu saja, lalu bagaimana lagi kita mengharapkan Negara yang lebih bertanggungjawab dimasa yang akan datang. Negara harus mampu menunjukkan kekuatan dan wibawanya demi mengakhiri potret buram yang melanda nasib para TKI di luar negeri.

    Drs  Kasman RY Siburian

    Penulis bekerja di salah satu perusahaan swasta nasional, tinggal di Medan.

    Yuli Mumpuni Widarso, Peran Negara dalam Melindungi WNI di Luar Negeri:Permasalahan dan Langkah-Langkah Strategis, Forum Komunikasi Kehumasan BNP2TKI, Bogor, 19.07.2011.


    Hapipi, Ada 2.167 Pengaduan TKI Dari 100.499 Pengaduan Masuk Call Center, 23.08.2011, http://208.43.154.119/berita-mainmenu-231/5215-ada-2167-pengaduan-tki-dari-100499-pengaduan-masuk-call-center.html

    Dari 100.499 jumlah telepon yang masuk dan pengaduan langsung ke Call Center BNP2TKI dipastikan jumlah telepon yang menjadi pengaduan sebanyak 2167 kasus. Jumlah pengaduan TKI tersebut terhitung mulai 27 Juni 2011 sampai 23 Agustus 2011.

    Menurut Koordinator Crisis Center BNP2TKI, Kustomo Usman, pengaduan telepon yang masuk ke Call Center TKI tidak semuanya menggambarkan pengaduan. Banyak telepon yang masuk menanyakan informasi dan kesempatan kerja. Bahkan tidak sedikit penelepon ke Call Center TKI ada yang hanya iseng atau main-main.

    Jakarta, BNP2TKI (23/8)Dari 100.499 jumlah telepon yang masuk dan pengaduan langsung ke Call Center Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dipastikan jumlah telepon yang menjadi pengaduan sebanyak 2167 kasus. Jumlah pengaduan TKI tersebut terhitung mulai 27 Juni 2011 sampai 23 Agustus 2011.

    Menurut Koordinator Crisis Center BNP2TKI, Kustomo Usman, pengaduan telepon yang masuk ke Call Center TKI tidak semuanya menggambarkan pengaduan. Banyak telepon yang masuk menanyakan informasi dan kesempatan kerja, . Bahkan tidak sedikit penelepon ke Call Center TKI ada yang hanya iseng atau main-main.

    “Ada 2167 pengaduan disampaikan TKI atau keluarga TKI dengan cara menelepon, datang langsung, SMS, Fax ataupun email. Dari 27 Juni sampai 23 Agustus 2011 jumlah pengaduan melalui telepon sebanyak 1276, datang langsung 555, melalui surat 316, SMS 12, email 7 dan 1 pengaduan lainnya,” jelas Kustomo di ruang kerjanya, Selasa (23/8).

    Kustomo mengatakan pengaduan kasus yang dilaporkan TKI maupun keluarga TKI umumnya kasus putus komunikasi, gaji tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja, tindak kekerasan majikan, sakit, gagal berangkat, tidak harmonis dengan majikan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) Sepihak.

    “Dari data yang diperoleh Call Center kasus putus komunikasi berjumlah 724 kasus, gaji tidak dibayar 555 kasus, pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja 175 kasus dan tindak kekerasan majikan terdapat 131 kasus. Kasus-kasus itulah yang sering dilaporkan TKI ke Call Center BNP2TKI,” paparnya

    Sedangkan untuk negara penempatan TKI, kata Kustomo, TKI yang bekerja di negera Timur Tengah banyak melaporkan kasusnya ke Call Center BNP2TKI. Negara penempatan TKI tersebut antara lain Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Yordani, Syiria, Bahrain, Oman dan Kuwait. Sedangkan untuk kawasan Asia Pasifik adalah Malaysia, Singapura dan Taiwan.

    TKI yang bekerja di Timur Tengah umumnya melaporkan kasus putus komunikasi dan gaji tidak dibayar.  “TKI yang bekerja di Saudi Arabia ada 1.276 yang melaporkan kasusnya ke Call Center. Arab Saudi memang paling banyak jumlah pengaduan TKI nya. Sedangkan untuk kawasan Asia Pasifik adalah Malaysia. Ada 214 kasus yang dilaporkan ke Call Center dari TKI atau keluarga TKI yang bekerja di Malaysia,” paparnya.

    Sejak beroperasi pada 27 Juni 2011, sambung Kustomo, Call Center BNP2TKI sudah menyelesaikan 48 kasus pengaduan TKI. Kasus pengaduan TKI tersebut antara lain gaji tidak dibayar, putus komunikasi, asuransi dan lainnya. “Memang butuh waktu untuk menyelesaikan pengaduan yang masuk ke Call Center BNP2TKI.

    Banyak pelapor saat mengadu tidak lengkap dokumen dan kasusnya. Kalau setiap aduan TKI dilengkapi dengan data dan dokumennya tentu memudahkan BNP2TKI untuk memprosesnya,” papar Kustomo.***HAPIPI


    Masjitah, Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri, 15.09.2011, http://www.setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=2719

    Pada tanggal 10 Januari 2011 di Jakarta Convention Center, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan dan instruksi pada rapat jajaran Pemerintah. Dalam rapat tersebut Kementerian Luar Negeri diminta agar memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan perlindungan Warga Negera Indonesia (WNI) di luar negeri.

    Upaya perlindungan yang dilakukan adalah meningkatkan 3 kluster utama dalam perlindungan WNI, yaitu upaya pencegahan, upaya pendeteksian dini, dan upaya perlindungan. Salah satu upaya untuk meningkatkan upaya perlindungan WNI di luar negeri adalah dengan meningkatkan citizen services yang telah ada di 24 Perwakilan RI di luar negeri.

    Sepanjang tahun 2010, berdasarkan data statistik, prosentase terbesar permasalahan dan kasus yang dialami WNI, khususnya TKI, terjadi di Malaysia dan Arab Saudi. Untuk meminimalisir hal ini, pemerintah sudah menambah jumlah dan meningkatkan kualitas staff di perwakilan Indonesia di kedua negara itu.

    Namun tersedianya payung hukum perlindungan WNI di kedua negara tersebut tetap merupakan prioritas yang harus segera diselesaikan. Revisi MoU dengan Malaysia telah dinegosiasikan kedua negara sejak tahun 2007, dan telah ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2011.

    Sebagai tindak lanjut, kedua negara membentuk Joint Task Force (JTF) atau satuan tugas. Satgas di Indonesia terdiri dari unsur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), BNP2TKI, dan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, sedangkan di Malaysia terdiri dari Kementerian terkait dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.

    Hasil pertemuan JTF Indonesia –Malaysia pada 29 Juli 2011 di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyepakati skema penempatan yang diformulasikan bersama, Indonesia menyiapkan format kerja, kedua pihak akan menerapkan law enforcement secara tegas kepada agency/PPTKIS yang tidak melakukan penempatan TKI sesuai protokol MoU, dan penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Malaysia telah siap dilakukan kembali.

    Sedangkan dengan Arab Saudi pada tanggal 29 Mei 2011 telah menyepakati adanya letter of intent untuk merumuskan MoU penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi dalam waktu 6 bulan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut juga telah dibentuk Joint Working Committee yang melaksanakan pertemuan pada tanggal 11-14 Juli 2011 di Riyadh, Arab Saudi.

    Untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis telah dibentuk Technical Working Committee yang bertugas menyusun draft MoU, menyusun kerangka MoU, termasuk di dalamnya pembentukan Joint Task Force (yang mengelola masalah di lapangan), dan Joint Working Group (yang menyelesaikan masalah politis maupun regulasi dan hal-hal lain yang belum disepakati).

    Draft MoU tersebut telah diserahkan ke pihak Arab Saudi pada tanggal  12 Juli 2011 di Riyadh, dan saat ini sedang menunggu jawaban dari Pemerintah Arab Saudi. Penanganan WNI di luar negeri, termasuk TKI, yang telah dilaksanakan selama Januari sampai dengan Juli 2011 adalah sebagai berikut:

    1. Permasalahan yang dihadapi dan ditangani perwakilan RI sejak Januari-Juli 2011 berjumlah lebih dari 25.677 kasus, sebanyak 22.066 (85,93%) telah diselesaikan dan 3.611 (14,07%) masih dalam tahap penyelesaian.
    2. Terdapat  11 WNI terbebas dari hukuman mati dengan rincian 4 orang telah dibebaskan, 5 orang mendapatkan pemaafan, dan 2 orang mendapat keringanan hukuman.
    3. Telah dipulangkan 14.679 WNI termasuk TKI yang bermasalah dan menghadapi kasus hukum di luar negeri baik melalui proses deportasi, repatriasi, maupun evakuasi.
    4. Penanganan WNI overstayers dari Arab Saudi telah dipulangkan menggunakan KM Labobar milik PT PELNI sekitar 2.353 orang dengan biaya sebesar Rp24.532.000.000. Pemulangan sekitar 5.000 WNIO selanjutnya diperlukan biaya sebesar Rp 7,8 miliar, yang dibebankan kepada Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Kementerian Kesehatan, Mabes POLRI, dan Kemenko Kesejahteraan Rakyat.

    Kendala yang ditemui dalam upaya perlindungan tersebut antara lain jangkauan terhadap pekerja domestik di negara setempat, sistem hukum dan budaya negara yang masih menjadi permasalahan yang harus terus dicarikan solusinya. Ketidaksiapan WNI terutama TKI untuk bekerja di negara tujuan juga menjadi salah satu penyebab permasalahan yang dihadapi oleh TKI.

    Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada tanggal 7 Juli 2011 Presiden telah menandatangani surat kepada Raja Arab Saudi mengenai Permohonan Pengampunan bagi 26 WNI yang menghadapi tindak pidana berat.

    Presiden juga menugaskan Satuan Tugas Penanganan TKI untuk mendatangi 4 negara tempat sejumlah TKI dan WNI terancam hukuman mati, yaitu Arab Saudi, Malaysia, China, dan Singapura.

    Upaya dan langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, antara lain:

    1. membentuk grand design sebagai suatu policy paper yang dapat digunakan sebagai guidance oleh seluruh stakeholder, termasuk Perwakilan RI, dalam memberikan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.
    2. Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, parlemen, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa dan stakeholder terkait lainnya melalui forum kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari: (i) Pokja Penguatan Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga; (ii) Pokja Trans-national Crime; (iii) Pokja Penanganan Kasus-Kasus Hukum WNI di Luar Negeri; (iv) Pokja Public Awareness Campaign; dan (v) Pokja Repatriasi.

    Dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, Perwakilan RI di luar negeri melakukan langkah-langkah, antara lain:

    1. Membangun dan mengembangkan jejaring (networking) dengan counterpart masing-masing, sehingga mampu menghilangkan berbagai hambatan birokrasi dalam penanganan permasalahan WNI di negara setempat.
    2. Melakukan upaya pencegahan terhadap permasalahan yang mungkin timbul terhadap WNI di negara setempat, dengan meningkatkan public awareness campaign dengan sasaran WNI yang berada di wilayah akreditasi. Sebagai contoh adalah welcoming program bagi para TKI yang baru tiba di negara tujuan.
    3. Mengefektifkan early detection terhadap permasalahan yang mungkin menimpa WNI di wilayah akreditasinya dengan jalan memberdayakan unsur masyarakat setempat, seperti perkumpulan masyarakat, perhimpunan mahasiswa, maupun organisasi kemasyarakatan yang ada.
    4. Memberikan perlindungan kepada WNI yang mengalami permasalahan di wilayah akreditasnya pada kesempatan pertama (immediate response) dan tidak melimpahkannya kepada pihak ketiga. Termasuk di dalamnya pengelolaan penampungan (shelter) Perwakilan RI, khususnya pada negara-negara yang menjadi tujuan penempatan TKI.

    Sedangkan bagi pemerintah daerah yang akan memberikan perlindungan bagi warganya yang bermasalah di luar negeri, dapat    menyampaikan permintaan kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Perwakilan RI di luar negeri. Setelah diterimanya permintaan tersebut, Kementerian Luar Negeri akan mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dengan Perwakilan RI di luar negeri bersama instansi terkait di dalam negeri.

    Bagi WNI/BHI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, Kemlu RI dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik.

    Berkaitan dengan kematian WNI di luar negeri, Kemlu RI dan Perwakilan RI mengupayakan hak-hak WNI tersebut tetap terjamin, seperti asuransi, pemulangan jenazah ke dalam negeri serta untuk pemakaman secara patut bagi WNI tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Untuk kegiatan penanganan, perlindungan yang memerlukan biaya besar seperti biaya penasehat hukum, pengobatan, pemulangan WNI dan pemulangan jenazah WNI di luar negeri ke daerah asal di Indonesia, Kemlu RI dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan dana dari WNI bersangkutan atau keluarganya, Pemda asal WNI, atau instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.   Kemlu RI memberitahukan perkembangan keadaan WNI/BHI yang dimintakan perlindungan kepada Pemda terkait. (masjitah/kedeputian kesra)


    Humaidi, Pahlawan Devisa yang Teraniaya, mediaumat.com, 18.09.2011, http://mediaumat.com/media-utama/3057-62-pahlawan-devisa-yang-teraniaya.html

    Akar persoalan TKI adalah kemiskinan. Negara gagal menyejahterakan rakyatnya dan mencari jalan pintas untuk menutupi kebobrokan itu. Mungkin  pepatah:  “daripada hujan  emas  di negeri  orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri,” tak berlaku bagi para tenaga kerja Indonesia yang mengais rezeki ke luar negeri.

    Buktinya,  meski  berbagai kasus menimpa TKI, niat bekerja ke luar negeri tak pernah surut. Bisa  jadi,  ‘hujan  batu’  itu sudah tak bisa diterima lagi. ‘Batu’ yang  turun  dari  langit  tak  lagi batu  kerikil,  tapi  ‘batu’  segedhe gunung. Mereka tak mampu lagi mencari alternatif lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya, selain jadi TKI kendati harus berkorban, meninggalkan keluarga dan kehilangan nyawa.

    ‘Emas’ itu memang sangat menggiurkan.  Saat  ini  tercatat sekitar  5  juta  orang  Indonesia tinggal dan bekerja di luar negeri. Tak  dipungkiri,  sebagian  besar mereka  bekerja  sebagai  tenaga kerja  informal  alias  pembantu rumah tangga. Mereka menyebar di  kawasan  Timur  Tengah  dan Asia.

    Kondisi  kemiskinan  yang menghimpit  keluarga  menjadi alasan utama betapa banyak warga Indonesia yang ingin bekerja di luar  negeri.  Apalagi  ada  iming-iming gaji besar di sana. Permintaan yang tinggi untuk menjadi TKI inilah yang kemudian dimanfaatkan pula oleh perusahaan pengerah  tenaga kerja  Indonesia (PPTKI)  untuk  meraup  keuntungan.

    “Jadi itu benar-benar didorong,  benar-benar  dibujuk,  benar-benar  diberi  impian-impian yang manis untuk berangkat ke luar  negeri,”  kata  Direktur  Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah kepada Media Umat. Tak jarang, perusahaan-perusahaan  itulah  yang  mengeksploitasi keinginan para calon TKI dengan berbagai imbalan.

    Adanya praktik menyimpang ini diakui oleh Ketua Badan Nasional Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Selain eksploitasi, 200 PPTKI yang tersebar di seluruh Indonesia disinyalir melakukan pelanggaran seperti adanya unsur percaloan atau sponsor dalam proses rekrutmen yang sangat merugikan TKI.

    Begitu pula, jual beli sertifikat  baik  sertifikat  kesehatan maupun  sertifikat  kompetensi atau keahlian yang akhirnya menjadikan TKI sebagai korban. “Kesannya yang ada adalah memperdagangkan  tenaga  kerja  bukan menempatkan tenaga kerja,” tuturnya di Solo (18/3). Bukan hanya PPTKI, menurut Komite Pimpinan Pusat (KPP) Federasi  Serikat  Pekerja  (FSP) BUMN Bersatu melalui Ketua Presidiumnya, Arief Poyuono, para calon TKI  pun  harus  membayar uang dalam jumlah besar kepada negara.

    Sesuai  Surat  Keputusan No.186 Tahun 2008 yang dikeluarkan  oleh  Dirjen  Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  (Bina-penta) Departemen Tenaga Kerja &  Transmigrasi  setiap  TKI  wajib membayar Rp 15,5 juta. Ditambah dengan bunga 18 persen per tahun, uang yang harus dibayar TKI Rp 18,29 juta.

    Saat berangkat keluar uang, pulang  pun  masih  diperas.  Banyak  pihak  menikmati  keberadaan TKI. Pihak perbankan misalnya, meraup untung lumayan besar  dari  selisih  pertukaran  nilai kurs uang yang dibawa para TKI. Belum  maskapai  penerbangan, perusahaan transportasi dan sebagainya.

    Negara pun ikut menikmati keringat TKI. Mereka sampai disebut  sebagai  ‘pahlawan  devisa’ karena berhasil menyumbang devisa bagi negara. Tahun 2009 lalu berdasarkan catatan BNP2TKI, TKI menyumbang devisa sebesar Rp 82  trilyun.  Itu  belum  termasuk uang yang dibawa langsung oleh mereka. Jadi rata-rata per tahun sekitar Rp 100 trilyun.

    Sayangnya, negara tak begitu peduli dengan nasib mereka. Munculnya  berbagai  kasus  TKI menunjukkan hal itu. Pemecahan yang diberikan pun terasa asal-asalan dan tak menyentuh akar persoalan.

    Akar Persoalan

    Semua orang pasti sepakat, alasan  utama  kebanyakan  TKI bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi. Kebanyakan mereka adalah orang miskin. Jasa tenaga kerja mereka tidak bisa disalurkan di dalam negeri karena negara tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup. Dengan bahasa lain, negara  sebenarnya  telah  gagal merealisasikan kesejahteraan bagi warga negaranya.

    Berdasarkan data resmi pemerintah, pengangguran di Indonesia  kini  mencapai  8,59  juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja di Nusantara sebanyak 116 juta orang. Bisa jadi jumlah pengangguran jauh lebih banyak dari itu. Malah tiap tahun ada 1,1 juta sarjana menganggur.

    Sementara  jumlah  orang miskin masih sangat besar. Tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 31 juta orang pada 2010. Namun banyak kalangan mempertanyakan angka tersebut. Soalnya, standar garis kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah terlalu rendah.

    Tahun ini hanya  Rp  211.000/kapita/bulan. Artinya,  orang  dianggap  tidak miskin bila penghasilannya lebih dari Rp 211.000 per bulan. Para ekonom menilai, jumlah orang miskin lebih besar dari angka tersebut jika orang yang mendekati  garis  kemiskinan  dimasukkan ke dalamnya.

    Apalagi jika mendasarkan pada penerima beras raskin 2011 sebanyak 17,8 juta keluarga, dengan asumsi satu keluarga empat jiwa, maka jumlah  penduduk  miskin  mencapai 70,2 juta orang. Kalau standarnya adalah Bank Dunia yakni Rp US$ 2/kapita/hari, jumlah orang miskin Indonesia bisa lebih dari 100 juta jiwa.

    Anehnya,  kebijakan  pemerintah  bukannya  membuka  lapangan kerja seluas-luasnya tapi bagaimana ‘menjual’ mereka ke luar negeri sehingga negara bisa memperoleh devisa. Dalam Strategi  Nasional  Penanggulangan Kemiskinan  (SNPK),  pengiriman TKI disebut sebagai upaya menekan angka  pengangguran.

    Tak heran di mata pengusaha Arab, Indonesia dipandang sebagai negara  pengekspor  pembantu  rumah tangga terbesar. Sudah  begitu,  keberadaan mereka di luar negeri tak dilindungi. Pengiriman TKI selama ini bukanlah  urusan  negara  secara langsung. Bukan negara dengan negara, tapi PPTKI dengan pengguna jasa.

    Akibatnya, kalau ada persoalan, negara kelabakan dan tak punya kontrol terhadap para TKI itu. Jangan heran bila negara selalu  terlambat  merespon  permasalahan  para  pencari  devisa tersebut. Sementara  itu,  di  negara tujuan,  peraturan  di  sana  tidak memberikan  jaminan  perlindungan hukum kepada para TKI.

    Hanya sedikit negara yang telah meratifikasi perlindungan terhadap  pekerja  asing.  Malah  di beberapa  negara, TKI  dianggap sebagai budak yang bisa diperlakukan semaunya. [] humaidi

    Babu-nya Negara Raih Devisa

    Seharusnya negara yang menjamin warga negaranya untuk hidup layak. Eh, ini malah negara numpang hidup dari keringat warga negaranya. Negara tak perlu banyak andil, tapi devisa mengalir. Besarnya devisa negara yang disumbangkan para TKI ini, bahkan menempati urutan kedua pendapatan negara setelah migas, menjadikan kebijakan mengirim tenaga kerja ke luar negeri tak pernah berhenti.

    Di balik limpahan sumbangan kepada negara itu, justru banyak di antara TKI yang menderita. Bahkan ada yang tinggal nama. Mereka tak berhasil menikmati impiannya: mengangkat derajat diri dan keluarganya. Sebenarnya, jika dihitung rata-rata, pendapatan para TKW itu tak terlalu besar.

    Tiap tahun rata-rata mereka memperoleh penghasilan sebesar Rp 31,25 juta. Jika uang sejumlah itu dikurangi dengan biaya sebelum berangkat rata-rata Rp 18,29 juta maka mereka mendapatkan uang sebesar Rp 12,96 juta per tahun atau Rp 1,08 juta per bulan. Angka ini hampir setara dengan UMR kota-kota tertentu, malah lebih rendah dibandingkan beberapa kota besar di Indonesia.

    Apa artinya? Keberadaan mereka di luar negeri sekadar menjadi tumbal bagi pemerintah yang berkuasa di Indonesia untuk menutupi borok pemerintah menyejahterakan rakyatnya. Toh, profesi TKI tidaklah berlangsung selamanya. Ketika mereka tak lagi dipakai di luar negeri, sementara di dalam negeri negara tak memberi peluang usaha, mereka jadinya menderita kembali. Ironi kembali terjadi. Para pahlawan devisa itu lagi-lagi menderita. Negara pun tak peduli.[] humaidi


    Neneng Zubaidah, Moratorium, Pengiriman TKI Ilegal Kian Rawan, sindo, 24.09.2011, http://news.okezone.com/read/2011/09/24/337/506453/moratorium-pengiriman-tki-ilegal-kian-rawan

    JAKARTA – Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal semakin rawan terjadi ke negara penempatan yang dihentikan sementara atau moratorium. Karena itu, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, saat ini pihaknya bekerjasama dengan Polri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), lintas kementerian, dan Imigrasi untuk memperketat sistem pengiriman TKI.

    Negara yang rawan pengiriman TKI illegal dan TKI transit adalah negara penempatan yang masih berstatus moratorium, seperti Yordania, Syria, Arab Saudi, Malaysia dan Kuwait. TKI transit ialah TKI sudah dikirim ke negara penempatan resmi namun dipindahkan ke negara lain.

    “Sinergitas petugas terutama di pintu embarkasi internasional agar tidak ada TKI illegal dan berdokumen dikirim,” katanya di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (23/9/2011). Selain pengawasan untuk pencegahan, Kemenakertrans juga membenahi proses rekrutmen calon TKI, pengurusan dokumen diri, uji kesehatan, pelatihan sampai uji sertifikasi kompetensi.

    Selain itu ada pelatihan sistem 200 jam bagi yang belum pernah ke luar negeri dan 100 jam untuk yang pernah bekerja. Sampai saat ini, ada 10 negara yang memiliki MoU dengan Indonesia dalam penempatan dan perlindungan TKI, yakni Qatar, Malaysia, Kuwait, Yordania, Libanon, Uni Emirat Arab, Taiwan, Korsel, Jepang, dan Australia.

    Menurut Muhaimin, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui serta ikut serta menjaga keluarganya agar tidak berangkat ke negara-negara yang masih berstatus moratorium. (Neneng Zubaidah/Koran SI/ded)


    Iman Rosidi, Pemerintah Batasi Penempatan TKI di 4 Negara, sindoradio, 29.09.2011, http://news.okezone.com/read/2011/09/29/337/508348/pemerintah-batasi-penempatan-tki-di-4-negara

    JAKARTA- Pemerintah semakin pemperketat penempatan Tenaga kerja lndonesia (TKI) sektor domestic worker yang bekerja di luar negeri. Untuk ke depannya, pemerintah hanya akan menempatkan TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) di 4 negara yaitu Arab Saudi, Malaysia, Hongkong dan Taiwan.

    “Kemenakertrans telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap negara-negara tujuan penempatan TKl sektor PLRT. Hasilnya kami menyimpulkan hanya 4 negara saja yang termasuk kategori layak sebagai negara tujuan, “ kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenakertrans Reyna Usman di Jakarta, Rabu (28/9/2011).

    Reyna mengatakan Kemenakertrans telah mencermati kebijakan dan perlakuan negara-negara penempatan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak normatif TKI. Apabila tidak memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan, pemerintah tidak akan mengjinkan lagi penempatan TKI ke negara tersebut.

    “Pemerintah memprioritaskan penempatan TKI khususnya sektor domestic worker negara-negara tertentu saja yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI,”tegas Reyna. Menurut Reyna, negara Hong Kong dan Taiwan memiliki kebijakan dan peraturan perlindungan migrant worker yang cukup baik dibanding negara-negara penempatan lainnya.

    “Masalah kekerasan terhadap TKl di 2 negara ini sudah semakin kecil jumlahnya. Yang masih banyak adalah urusan kontrak kerja, tidak sesuainya gaji yang dibayarkan, masalah agensi TKI nakal, dll, “ujar Reyna. Malaysia, sambungnya adalah negara penempatan sektor PLRT terbesar dan prospektif karena berbagai kemudahan akses serta faktor kesamaan bahasa dan budaya.

    Kemenatrans, akan menekankan peningkatan kualitas TKI dan an pengetatan seleksi atas majikan. ” MoU yang kita telah tandatangani akan dikawal benar-benar melalui joint task force (Satgas gabungan). Kedua belah pihak telah sepakat dalam skema penempatan yang telah diformulasikan bersama untuk memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan fasilitasi penempatan, terutama peningkatan aspek perlindungan TKI di Malaysia,”kata Reyna

    Sedangkan Arab Saudi, Reyna menilai proses perundingan MoU sangat kondusif dan pemerintah Arab Saudi cukup responsif atas upaya-upaya perbaikan yang kita usulkan. “ Arab Saudi masih meniadi negara penempatan terbaik di Kawasan Timur Tengah. Tugas kita mengurangi masalahnya, terutama soal kekerasan, “terangnya.

    Untuk meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di negara-negara penempatan dan mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan pendirian kantor pelayanan khusus TKI di 4 negara penempatan TKI tersebut yaitu Arab Saudi, Malaysia, Hongkong dan Taiwan.

    Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembenahan dan penguatan kelembagaan perwakilan RI di bidang ketenagakerjaan dengan meningkatan peranan atase ketenagakerjaan di negera- negera penempatan TKI.

    “Salah satu kendala yang dihadapi saat ini belum semua negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki Atase Ketenagakerjaan. Padahal keberadaan dan peranan atase ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk melayani penempatan dan perlindungan TKI serta membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri,”papar Reyna.

    Saat ini Indonesia hanya memiliki 13 atase ketenagakerjaan yang bertugas di Malaysia, Hongkong, Saudi Arabia (Riyadh dan Jeddah), Persatuan Emirat Arab, Brunei Darussalam, Kuwait, Korea Selatan, Singapura dan Qatar, Taiwan, Suriah dan Yordania. Namun kebanyakan Atase Ketenagakerjaan masih berstatus staf teknis, belum dikategorikan diplomat sehingga dalam menjalankan tugasnya belum maksimal. Yang berstatus atase diplomat hanya di Malaysia, Riyadh, Abu Dhabi dan Kuwait.

    “Saat ini tengah dilakukan komunikasi yang instensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan status staf teknis ketenagakerjaan menjadi Atase. Koordinasi pun dilakukan untuk pembenahan personi baru dan pembinaan karier untuk calon-calon atase, “ kata Reyna. Selain itu, menurut Reyna dibutuhkan pula penambahan asisten atas staf teknis ketenagakerjaan di negara-negara penempatan seperti contohnya di Malaysia dan Arab Saudi untuk memaksimalkan pelayanan dan perlindungan TKI.

    Atase ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan pendataan dan pengurusan dokumen TKI di negara penempatan, pemantauan keberadaan TKI, melakukan penilaian terhadap mitra usaha atau agency TKI, upaya advokasi bantuan hukum TKI serta legalisasi perjanjian atau kontrak kerja, pusat informasi ( information center) bagi TKI dan pencarian pasar kerja baru dengan menjalankan “market intelligence”. (Iman Rosidi/Sindoradio/opx)


    Catur Nugroho Saputra, BNP2TKI: Asuransi Bukan Wewenang Kami, Okezone, 18.10.2011, http://news.okezone.com/read/2011/10/18/337/516903/bnp2tki-asuransi-bukan-wewenang-kami

    JAKARTA -  Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menegaskan asuransi untuk para TKI bukan merupakan wewenang lembaga yang dipimpinnya tersebut. “Peraturan yang ada itu bukan kewenangan kami, melainkan Kemenakertrans,” ujar Jumhur usai mengikuti sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (18/10/2011).

    Dalam peraturan, lanjutnya, sudah terang benderang disebutkan jika BNP2TKI tidak mempunyai kewenangan dan mengurusi asuransi. “Saya jadi bingung seolah-olah keterlambatan pencairan dana kesalahan kami, padahal peraturan yang ada dilimpahkan ke Pemda setempat,” tuturnya.

    Namun karena banyaknya TKI yang mencairkan dana melalui BNP2TKI, lanjut Jumhur, pihaknya tetap mengurusinya. “BNP2TKI hanya ketempatan saja, tapi kita tetap mengurusinya,” tambahnya.

    Terkait pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar bahwa BNP2TKI harus mengurusi asuransi, Jumhur membantah. Menurutnya, statement tersebut tidak seperti yang diberitakan oleh media massa. “Maksud statement menteri ialah agar adanya peningkatan terhadap pelayanan yang ada,” tandasnya. (sus) (ful)


    Medanbisnis.com, Jumlah Kasus TKI Menurun, 28.10.2011, http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/10/28/63175/jumlah_kasus_tki_menurun/

    MedanBisnis – Medan. Jumlah kasus yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini diperkirakan memiliki keterkaitan dengan pemberlakuan moratorium TKI informal ke Malaysia yang diberlakukan sejak 2009 lalu.

    Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Sumut Suyono menyebutkan, sepanjang Januari-Agustus 2011, tercatat ada 27 kasus yang dialami oleh 48 orang TKI. “Dari 27 kasus itu, 25 diantaranya sudah diselesaikan,” ujar Suyono yang ditemui Kamis (27/10) di Medan.

    Dijelaskannya, kasus yang dialami TKI pada 2009 tercatat ada 73 kasus yang dialami oleh 152 orang TKI. Kemudian pada 2010 turun menjadi 49 kasus dengan melibatkan 104 TKI. “Jadi memang kalau dilihat, pencabutan moratorium berpengaruh dengan kasus yang terjadi, karena Plrt (penata laksana rumah tangga) lebih rentan menghadapi masalah,” katanya.

    Sampai saat ini kata Suyono, klaim asuransi memang masih menjadi persoalan yang sering terjadi dan menjadi acuan TKI di antara kasus-kasus lain seperti PHK, TKI yang lari, hingga CTKI yang mengadu karena lambannya penempatan oleh PPTKIS. Sedang untuk TKI yang meninggal, BP3TKI Sumut mencatat sepanjang tahun ini ada 5 orang TKI yang meninggal dunia di luar negeri. “Untuk tahun ini pun kita perkirakan jumlah kasus tidak akan banyak,” pungkasnya. ( cw 05)


    Hasan Kurniawan, 71 TKW dari Arab Saudi Diduga Korban Human Trafficking, Okezone, 02.11.2011, http://news.okezone.com/read/2011/11/01/337/523583/71-tkw-dari-arab-saudi-diduga-korban-human-trafficking

    TANGERANG- Sebanyak 71 Tenaga Kerja Wanita (TKW), diduga menjadi korban perdagangan orang (human trafficking) untuk dijadikan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Rata-rata, mereka dijual saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan Menengah Pertama (SMP). Sebagian, berasal dari siswa putus sekolah dan tidak mampu.

    Para TKW itu dipulangkan bersama dengan ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah lainnya, dua hari lalu, dengan menumpang pasawat jemaah haji Indonesia. Kepala Seksi Pengamanan TKI Mabes Polri Direktorat Sabara Baharkam Polri, AKBP M Syahrul Fauzi mengatakan, sejak Januari 2011 sudah ada ribuan TKI yang menjadi korban perdagangan orang.

    “Dari ribuan TKI yang dipulangkan, 10 persennya menjadi korban erdagangan orang,” ujarnya, kepada okezone, di tempat penampungan TKI Salapajang, Selasa (1/11/2011). Hingga kini, Fauzi mengaku masih belum bisa mengungkap jaringan perdagangan TKW ke Arab Saudi. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara mendalam kepada korban di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Bambu Apus.

    Dijelaskan, pada kloter pertama TKI overstayers yang berhasil dipulangkan, 33 di antaranya korban perdagangan orang. Sedang pada kloter 2,3 dan 4, ditemukan sekira 37 orang. “Kalau dia bekerja dirumahan harus berusia 23 tahun. Di bawah itu, sudah masuk perdagangan orang,” tambahnya.

    Hal itu, lanjut Fauzi, telah melanggar UU No 21 tahun 2004 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sejak Januari 2011, total TKW korban perdagangan orang sudah mencapai ribuan. Sementara itu, Hartini (26), TKW asal Purwakarta mengaku, berangkat kerja ke Arab Saudi, sejak masih duduk di bangku SD, saat usinya 14 tahun.

    Hartini rela meninggalkan sekolahnya demi bekerja di Arab Saudi, sebagai pembantu rumah tangga. Dia bekerja sudah 6 tahun dan beruntung mendapatkan majikan yang cukup baik. “Alhamdullilah, saya tidak pernah diperlakukan kasar. Tapi saya sudah tidak tahan bekerja di sana,” ungkapnya.

    Hingga kini, jumlah TKW korban perdagangan orang di Arab Saudi, diperkirakan masih mencapai ribuan orang lagi. Mereka tidak tertampung saat pemulang TKI bermasalah kali ini. (ded)


    Syariful Alam, Migrant Care: Pemerintah harus Cari Sindikat TKI Overstay, mi.co.id, 02.11.2011, http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=3&artid=1454.
    Migrant Care : Pemerintah harus Cari Sindikat TKI Overstay
    Rabu , 02 November 2011 08:42:40

    KBRN, Jakarta : Pemerintah harus mencari akar masalah TKI overstay di Arab Saudi dengan mencari sindikat TKI overstay dan memberantasnya. Investigasi Migrant Care, oknum pemberangkatan haji dan umroh dan oknum pegawai penanganan TKI terlibat dalam sindikat TKI overstay.

    Analis Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan, memberikan apresiasi positif terhadap pemerintah yang memulangkan TKI overstay dengan pesawat haji. Dikatakan Wahyu, pemulangan ini merupakan usulan Migrant Care sejak awal tahun dan baru dilaksanakan baru-baru ini.

    “Sekarang ini masa moratorium. Sekarang ini momentum seluruhnya dipulangkan dulu. Yang harus dilakukan pemerintah adalah mencari sindikat overstayer. Analisis kita adanya oknum perjalanan Haji dan Umroh dan pegawai yang menangani TKI ada yang terlibat,” terang Wahyu dalam dialog dengan Pro3 RRI, Rabu (02/11) di Jakarta. Dijelaskan Wahyu, para TKI overstay itu akan tetap ada selama tidak diberantas sindikatnya, baik melalui tenaga kerja maupun perjalanan haji dan umrah.

    “Sebenarnya alur sindikasi ini bisa diselidiki. Karena bila tidak dilakukan TKI overstay ini akan terus ada dan pemulangan ini jadi stimulus mereka. Okelah kita mengikuti TKI overstay dan nanti kita akan pulang dengan mengikuti paket gratis,” pungkasnya. Catatan Migrant Care, ternyata dari TKI overstay itu ada yang menjadi korban perkosaan dan ditelanjangi polisi. Pemerintah harusnya memproses perlakuan tersebut dan memperjuangkan keadilan bagi TKI yang menjadi korban.

    “Jadi tidak sekedar memulangkan dan hal ini bisa diteliti kasus-kasus yang ditangani. Tapi ada yang melarikan diri karena perkosaan, dan inilah momentum yang bagus untuk mendesak MoU dengan pemerintah,” jelasnya. (Syariful Alam/AKS)

    http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/3367


    Adam Prawira, UU TKI Direvisi, Rekruitmen TKI Diperketat, sindo, 03.11.2011, http://news.okezone.com/read/2011/11/02/337/524119/uu-tki-direvisi-rekruitmen-tki-diperketat.

    JAKARTA- Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dinilai penting dalam membantu penyelesaian kasus hukum TKI di luar negeri, seperti yang saat ini sedang menangani kasus Tuti Tursilawati. Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Jajuli mengatakan pemerintah jangan melupakan proses perekrutan dengan ketat dan pembinaan calon TKI sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

    “Satgas sangat dibutuhkan dalam melakukan pendekatan dengan ahli waris untuk meminta pengampunan TKI kita yang tersangkut kasus hukum. Tapi jangan lupa pemerintah harus melakukan langkah preventif dengan memperketat calon TKI,” kata Ahmad kepada wartawan Rabu (2/11/2011).

    Menurut dia, persoalan TKI muncul karena banyaknya kelemahan yang terjadi sebelum TKI diberangkatkan. Misalnya, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tidak selektif dalam memberangkatkan TKI. Dia menduga, salah satu penyabab munculnya persoalan karena tidak sedikit TKI yang mempunyai skill yang minim.

    “Lalu pertanyaannya, skill minim kok bisa diberangkatkan ke luar negeri,” tandasnya. Jajuli memperkirakan, adanya oknum pemerintah yang membuat TKI dapat mudah berangkat ke luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membenahi seluruh persoalan TKI. Terkait kasus TKI asal Majalengka, Tuti Tursilawati yang menghadapi ancaman hukuman pancung di Arab Saudi, Jajuli meminta Satgas maksimal dalam melakukan pendekatan kepada ahli waris korban agar Tuti mendapatkan pengampunan.

    Revisi UU TKI

    Jajuli menegaskan, DPD telah telah menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  “Rencananya akan diajukan ke DPR dan pemerintah pada masa sidang mendatang,” katanya.

    Adapun poin isi revisi UU ini menitikberatkan kepada perlindungan TKI di luar negeri, tidak hanya mengedepankan sisi penempatan seperti isi UU 39/2004. “Salah satunya aturan yang menyebutkan PPTKIS diwajibkan untuk memiliki kantor cabang di daerah penempatan,” tandasnya. (Adam Prawira/Koran SI/opx)


    Misbahol Munir, 400 Ribu TKI di Malaysia Tak Miliki Paspor, Okezone, 03.11.2011, http://news.okezone.com/read/2011/11/03/337/524593/400-ribu-tki-di-malaysia-tak-miliki-paspor

    JAKARTA- Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) Amir Syamsuddin menyatakan mendukung sepenuhnya proses pemutihan dokumen ratusan ribu TKI yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. “Kita apresiasi pemerintah Malaysia yang telah memberikan kesempatan untuk memutihkan sekitar 650.000 TKI yang terdaftar, namun tidak memiliki dokumen keimigrasian hingga Januari 2012.

    Untuk itu seluruh jajaran keimigrasian telah membantu dengan mempermudah persyaratan pembuatan paspor yang tidak mereka miliki,” ujar Amir melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2011). Hari ini, Menkum dan HAM tengah meninjau proses pembuatan dokumen bagi TKI di Konsulat Jenderal RI Johor Baru, Malaysia, Kamis (3/11).

    Peninjauan ini merupakan rangkaian perjalanannya ke Kamboja untuk menghadiri Konferensi Menteri Hukum se-ASEAN pada 4-5 November 2011. Sementara itu, Konjen RI di Johor Baru, Jonas L Tobing, menyatakan di seluruh Malaysia saat ini terdapat sekitar 400 ribu TKI yang telah siap dengan kelengkapan untuk diputihkan, namun belum memiliki paspor.

    Untuk itu jajarannya mempermudah proses penerbitan. “Sebagian besar mereka tidak memiliki KTP sebagai sarat pembuatan paspor,” ungkap Jonas dalam rilis yang sama. Lanjut Jonas, KJRI di Johor Baru secara penuh memberikan bantuan dan kemudahan bagi proses pemutihan dokumen tersebut. Antara lain, meminta TKI menyerahkan surat pernyataan akan melengkapi KTP.

    Menkum dan HAM yang dalam kesempatan itu didampingi Dirjen Imigrasi Bambang Irawan dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Aidir Amin Daud, menyampaikan kepada ratusan TKI yang sedang memproses dokumen mereka agar mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku di Malaysia.

    “Gunakan kesempatan luar biasa ini sebaik-baiknya agar kamu bisa bekerja dengan tenang di negeri jiran ini,” paparnya. Kata Amir, pemutihan tersebut, merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia serta komitmen pemerintah Malaysia dalam memerhatikan nasib TKI. “Pokoknya jajaran Kemenkum dan HAM siap mendukung proses ini,” kata Amir. (ugo)


    http://koran.republika.co.id/koran/0/138314/Meluruskan_Penanganan_TKI

    Ledia Hanifa Amaliah, Meluruskan Penanganan TKI, Jakarta, 09.11.2011, http://alegperempuanpks.com/index.php?option=com_content&view=article&id=343:meluruskan-penanganan-tki-&catid=51:artikel

    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Senin (26 juni 2011) lalu meresmikan Crisis Center TKI di Kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Tujuannya ialah untuk mempercepat  pengaduan persoalan calon TKI dan TKI bermasalah. Crisis Center TKI ini dijalankan dengan membuka sistem call center bernomor 08001000 (bebas pulsa dalam negeri) atau (021) 29244800 yang dapat diakses baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

    Sebagai upaya untuk menangani persoalan TKI yang tidak pernah terselesaikan secara  tuntas oleh pemerintah, adanya crisis center ini merupakan langkah maju. Namun, hal ini bisa dikatakan sangat terlambat untuk dilakukan pemerintah, terutama oleh Kemenakertrans dan BNP2TKI. Mengapa setelah terjadi kasus pemancungan Ruyati di Arab Saudi baru tergerak untuk mendirikan crisis center?

    Meski baru berdiri, keberadaan crisis center ini telah menunjukkan tanda-tanda akan berjalan tidak efektif. Hal ini bisa dilihat dari proses klarifikasi pengaduan yang bisa diterima oleh crisis center. Untuk klarifikasi dan penyelesaian masalah, seorang pelapor wajib melengkapi fotokopi paspor TKI, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, kartu peserta asuransi, KTLN, kartu keluarga, surat nikah, dan identitas pelapor.

    Padahal, penyediaan dokumen-dokumen tersebut menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk dilengkapi, apalagi bagi TKI yang dikirim sebelum tahun 2000-an. Proses klarifikasi yang menuntut cara seperti ini berarti memaksa para keluarga TKI untuk bersifat aktif dan menyerahkan beban pelengkapan dokumen ini hanya pada diri sang TKI, sementara aparat pemerintah bersifat pasif dan hanya menunggu.

    Maka dari itu, hal yang paling perlu untuk dipertegas dari keberadaan crisis center ini adalah mekanisme penyelesaian pengaduan. Seharusnya, cara-cara yang disediakan dalam crisis center bukan cara konvensional, melainkan lebih revolusioner dan memangkas birokrasi. Kalau tindak lanjut penyelesaian dari pengaduan yang diterima oleh crisis center ini tidak jelas, yang terjadi hanyalah satu proses yang akan memperpanjang birokrasi penyelesaian pengaduan persoalan TKI.

    Langkah utama

    Jumlah TKI yang ditempatkan ke luar negeri dari 2005 hingga 2009 mencapai 2,9 juta orang  (sumber Ditjen Binapenta, Kemenakertrans dan BNP2TKI, Raker 4-9 Februari 2010), dan dalam masa ini tercatat terjadi 69.004 kasus TKI bermasalah (sumber Dit. Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI).

    Sedangkan untuk tahun 2010, berdasarkan data Migrant Care, jumlah TKI yang bermasalah selama Januari-Oktober 2010 saja telah mencapai 25.064 orang. Jumlah TKI yang bermasalah ini baru berupa angka yang diketahui secara resmi, padahal bisa jadi angka masalah yang sesungguhnya merupakan lipat dua atau lebih dari data yang ada.

    Untuk mengatasi TKI yang bermasalah, memang diperlukan langkah-langkah yang berani dan penuh ketegasan, yaitu yang pertama sekali harus dilakukan adalah mengganti duta besar di negara-negara yang dianggap gagal dalam memberi perlindungan bagi TKI, misalnya, duta besar kita di Arab saudi.

    Hal ini penting dilakukan agar ada proses penyadaran bagi para duta besar di negara-negara yang merupakan tujuan TKI bahwa mereka punya tanggung jawab besar untuk melindungi para TKI. Para duta besar ini tidak boleh menjadikan tugas perlindungan TKI sebagai pekerjaan sampingan, tetapi harus dimasukkan menjadi komponen tugas utama mereka.

    Karena itu, Kementerian Luar Negeri harus benar-benar memilih duta besar yang memiliki pemahaman yang baik tentang persoalan TKI, terutama bagi negara-negara yang merupakan negara tujuan penempatan TKI. Yang kedua adalah mengubah struktur Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu.

    Struktur yang ada selama ini telah membuat posisi dan ruang gerak Kemenlu dalam memberi perlindungan terhadap TKI tidak maksimal. Sudah seharusnya bila badan yang menangani persoalan TKI di Kemenlu ini berada setingkat dengan Direktorat  Jenderal. Bahkan, kalau kita bandingkan dengan Filipina, lembaga yang menangani TKI di sana setingkat menteri muda.

    Ketiga, perlunya menetapkan satu pintu anggaran untuk menangani TKI bermasalah. Saat ini, sumber dana dalam menangani TKI terpecah-pecah di berbagai lembaga. Di Kemenakertrans cq Binapenta jumlah dana untuk penanganan TKI mencapai Rp 36 miliar, di Kemenlu Rp 15,9 miliar, Kemenko Perekonomian Rp 1 miliar, dan di BNP2TKI Rp 264 miliar.

    Dengan terpecah-pecah seperti ini, anggaran penanganan TKI menjadi kecil. Penyatuan anggaran penanganan TKI ini bisa secara langsung berada di bawah presiden sehingga ketika penanganan TKI bermasalah di luar negeri membutuhkan dana yang besar, dapat dicairkan dengan segera.

    Keempat, sudah saatnya diupayakan keterlibatan pengacara lokal dalam menangani TKI bermasalah. Saat ini, dalam struktur citizen service di KBRI, pengacara ditempatkan hanya sebagai penunjang.

    Padahal, mengingat banyaknya jumlah TKI bermasalah itu banyak dan letaknya berada di kota yang berbeda-beda, pihak KBRI akan sangat sulit untuk mendampingi TKI yang bermasalah secara hukum sehingga keberadaan pengacara lokal mutlak dibutuhkan. Pengacara lokal akan lebih mampu memberi perlindungan hukum bagi TKI kita daripada staf  KBRI, apalagi atase di bidang hukum.

    Keterbukaan pemerintah

    Persoalan TKI di luar negeri sebenarnya cukup jelas akar penyebabnya. Para TKI tidak secara tiba-tiba dijatuhi hukuman di luar negeri tanpa  proses hukum terlebih dahulu. Namun, yang terjadi pemerintah justru tampak mengambil langkah pasif untuk para TKI bermasalah tersebut.

    Crisis center yang diresmikan oleh Kemenakertrans secara filosofi tidak akan mampu menyelesaikan persoalan TKI, terutama bagi TKI yang bermasalah secara hukum di luar negeri. Persoalan penanganan TKI bermasalah secara hukum di luar negeri menjadi lamban, bahkan tidak berjalan disebabkan aparat pemerintah lebih sering saling menyalahkan daripada melakukan langkah konkret penyelamatan.

    Pihak KBRI menyalahkan BNP2TKI, pihak BNP2TKI menyalahkan pihak Kemenakertrans, sedangkan Kemenakertrans menyalahkan pihak Kemenlu. Karenanya, pemerintah harus secara kesatria mengakui bahwa ada kesalahan prosedur dalam menangani TKI yang bermasalah secara hukum.

    Tanpa keterbukaan pemerintah untuk mengakui adanya kesalahan sistem, crisis center menjadi sesuatu yang sia-sia. Crisis center hanya akan menjadi center of crisis, lembaga pengumpul persoalan yang dihadapi TKI tanpa mampu memberi solusi dari persoalan tersebut.

    Padahal, jelas yang kita butuhkan bukan crisis of center, melainkan penyelesaian pusat persoalan (center crisis) persoalan TKI. Cukup sudah air mata menangisi nasib para TKI yang disiksa, diperkosa, dianiaya, dan dibunuh. Kita harus mampu menyelesaikan pusat persoalan dari buruknya penanganan TKI bermasalah di luar negeri.

    Kita tidak boleh menjadikan upaya-upaya penyelesaian persoalan hanya sebagai proses pencitraan, melainkan harus mendasar kepada pusat persoalan yang sebenarnya. Semoga!/

    Ledia Hanifa Amaliah
    Anggota Komisi IX FPKS DPR RI


     
  • Virtual Chitchatting 9:52 AM on 2012/09/19 Permalink  

    JP Coen, the man initiating slavery and gangster in Jakarta

    http://www.rmol.co/read/2012/08/25/75692/Misteri-Kematian-JP.-Coen-

    Misteri Kematian JP. Coen

    Yan Daryono, Sabtu, 25 Agustus 2012 , 09:39:00 WIB


    GUBERNUR JENDERAL JP. COEN

    SEJAK pertengahan abad 17, Sultan Agung Hanyokrokusumo, penguasa Kerajaan Mataram di Jawa Tengah, menyadari bahwa keberadaan VOC di Batavia akan menjadi ancaman bagi kawasan nusantara, khususnya Pulau Jawa. Ia segera menggalang kekuatan dengan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, untuk melakukan serangan ke Batavia.

    Ribuan prajurit dipimpin para senopati segera dikerahkan menuju Batavia. Ada yang melalui jalur darat dan ada pula yang melalui jalur laut. Perang pun pecah. Batavia harus menghadapi serangan dari dua penjuru, yaitu serangan darat dan laut. Tetapi ternyata tidak mudah menaklukan Batavia.

    JP.Coen yang menguasai strategi militer, mampu bertahan dan mampu memporak porandakan kekuatan militer Mataram serta para sekutunya. Bertahun-tahun Sultan Agung mengerahkan ribuan prajurit, selama itu pula Batavia tak kunjung bisa ditaklukan. Bahkan karena kalah taktik, tidak sedikit pasukan Mataram yang tercerai berai melarikan diri ke pedalaman dan memilih desersi dari kesatuannya. Perang yang tragis.

    Di tengah kancah peperangan itu, di Batavia terjadi skandal cinta Sara Spex yang memalukan dan membuat JP.Coen marah besar. Ia tanpa belas kasih menghukum pancung Sara Spex, putri koleganya di Amsterdam yaitu Jaques Spex. Kejadian tersebut menumbuhkan dendam bagi Jaques Spex yang kesal karena tidak bisa membela dan melindungi putrinya.

    Sebagai pelampiasan dendam terhadap JP.Coen, Jaques Spex segera menggunakan “orang dalam” Staadhuis untuk membunuh JP.Coen. Konon di saat serbuan Mataram yang bertubi-tubi ke Batavia, JP.Coen sempat terjangkit wabah penyakit kolera. Moment inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Jaques Spex untuk melampiaskan dendamnya, membunuh JP.Coen.

    Namun menurut catatan Staadhuis, JP. Coen wafat pada tengah malam karena sakit kolera yang sangat parah. Kematian JP.Coen memang cukup misterius. Sebagian pihak ada yang menyebutkan, ia tewas karena serangan pasukan prajurit Mataram. Namun di lain pihak, menyebutkan ia wafat karena sakit.

    Tapi yang anehnya kematian JP.Coen diselimuti misteri yang sulit dibuktikan sampai saat ini. Bahkan pemakamannya pun sempat dirahasiakan. Misteri kematian JP.Coen semakin meruak, ketika Heeren XVII di Belanda menunjuk dan mengangkat Jaques Spex sebagai Gubernur Jenderal VOC di Hindia menggantikan JP.Coen yang telah mangkat. [***]

    Penulis adalah jurnalis senior dan pemerhati sejarah Jakarta. Seri tulisan ini dikutip dari kolom “Kata Bang Yan” di http://www.JakartaBagus.Com.


    http://internasional.kompas.com/read/2011/07/30/11272939/Mati.Pun.JP.Coen.Tetap.Kontroversial

    Mati Pun, JP Coen Tetap Kontroversial

    Sabtu, 30 Juli 2011 | 11:27 WIB


    Patung JP Coen masih berdiri tegak di lapangan De Roode Steen di Kota Hoord, kota kelahirannya.

    HOORN, KOMPAS.com — Inilah Jan Pieterszoon Coen, pemimpin VOC yang hidup pada 1587-1629. Ia dijuluki Ijzeren Jan, Jan Besi, karena kebengisannya. Bahkan, beberapa hari sebelum mengembuskan napasnya yang terakhir, ia masih menyiksa anak asuhnya, Sarah, yang ketahuan main serong dengan seorang pelaut. Sang pelaut dihukum mati.

    Baru 42 tahun umurnya ketika ia meninggal. Namun, dalam hidup yang relatif singkat itu, dia mampu jadi tokoh kontroversial. JP Coen lahir di Hoorn, kota pelabuhan cantik di Belanda Utara, dijuluki kota VOC dan juga kota museum. Kota ini juga sarat monumen.

    Salah satu monumen penting di Hoorn adalah patung Jan Pieterzoon Coen yang berdiri megah di alun-alun pusat kota. Dilihat dari segi artistik, patung itu indah, tetapi bagi beberapa kalangan, patung JP Coen sangat mengganggu.

    Patung itu melambangkan penghormatan terhadap seorang pembantai terbesar dalam sejarah Belanda. Begitu pendapat Eric van de Beek, pemrakarsa Burgerinitiatief atau Prakarsa Warga yang ingin patung itu dipindahkan dari Alun-alun Hoorn ke museum, sebagiamana dilaporkan Radio Nederland, Jumat (29/7/2011).

    “Bukankah Mahkamah Internasional ada di Den Haag. Jadi Belanda seharusnya menjadi negeri teladan dalam hal ini”, demikian ucap Eric van de Beek, bukan untuk menulis kembali atau mengingkari sejarah.

    Binasakan penduduk Banda

    Di masa itu, jauh sebelum ada istilah genosida, JP Coen dipandang sebagai tokoh bertangan besi dan tidak ragu mengorbankan nyawa. Inilah yang menjelaskan nama julukannya Ijzeren Jan, Jan Besi. Kekejamannya yang paling besar adalah membinasakan penduduk Banda karena mereka melawan monopoli pala VOC. Mereka tidak mau hanya menjual pala kepada VOC dengan harga murah.

    JP Coen, si peletak dasar Batavia, dijuluki Mur Jangkung, kalau melihat patung yang dibuat menurut ukuran sebenarnya, dia tidak jangkung. Ia coba membuat Batavia seperti Hoorn, kota kelahirannya. “JP Coen dibangga-banggakan oleh pemerintah kolonial. Mulai dari zaman VOC sampai dengan masa kolonial Hindia Belanda. Bahkan, gambar JP Coen ada di uang gulden ketika itu”, kata Dr Liliek Suratminto, pakar VOC kepada Radio Nederland.

    Dia pernah lihat uang itu di Museum Bank Indonesia. Itu mencerminkan penghormatan pemerintah kolonial terhadap JP Coen. “Patung JP Coen di Waterlooplein, sekarang Lapangan Banteng, digusur, ketika Jepang masuk”, ujar Suratminto.

    Protes patung JP Coen

    Di Belanda, patung JP Coen di kota kelahirannya sudah diprotes sejak lama. Protes terhadap monumen atau nama adalah gejala segala zaman, dan terjadi di berbagai tempat. Ambil contoh, tempat yang diberi nama diktator Stallin di bekas Uni Soviet. Stallinlaan, di Amsterdam diubah menjadi Vrijheidslaan, jalan raya kebebasan.

    Contoh kontroversi lain adalah monumen Van Heutsz yang terletak di bilangan perumahan mewah di Amsterdam yang berulang kali diprotes. Gubernur Jendral JB Van Heutsz ini bertanggung jawab atas kekejaman di Aceh. Di tahun 60-an monumen ini beberapa kali dirusak.

    Walaupun sudah lama diprotes, baru sekarang Pemda Kotapraja Hoorn bersedia mencari kompromi. Pemda menolak memindahkan patung yang diresmikan pada 1893 itu. Tapi pada Radio Nederland, JP Westenberg, pejabat Pemda Bidang Seni Budaya, menjelaskan,  “Mempelajari kembali siapa JP Coen dan apa saja ulahnya di Nusantara kala itu”.

    Patung itu akan dilengkapi dengan naskah yang menjelaskan segi-segi positif dan negatif JP Coen.

    Sumber : Radio Nederland
    Editor : Egidius Patnistik


    http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieterszoon_Coen

    Jan Pieterszoon Coen

    Jan Pieterszoon Coen (8 January 1587 – 21 September 1629) was an officer of the Dutch East India Company (VOC) in the early seventeenth century, holding two terms as its Governor-General of the Dutch East Indies.

    He was long considered a national hero in the Netherlands, for providing the impulse that set the VOC on the path to dominance in the Dutch East Indies. A quote of his from 1618 is well known, “Despair not, spare your enemies not, for God is with us”. Since the latter half of the 20th century he has been looked at in a more critical light, as some people[who?] view his often violent means to have been excessive.

    Coen was known in his time on account of strict governance and harsh criticism of people who did not share his views, at times directed even at the 17 Lords of the VOC (for which he was reprimanded). Coen was known to be strict towards subordinates and merciless to his opponents.

    His willingness to use violence to obtain his ends was too much for many, even for such a relatively violent period of history. When Saartje Specx, a girl whom he had been entrusted to care for, was found in a garden in the arms of a soldier, Pieter Cortenhoeff, Coen showed little mercy in having Cortenhoeff beheaded. Specx only escaped the death penalty by drowning because she was still underage.

    Saartje Specx (1617–1636) was the daughter of Jacques Specx, governor of the North Quarter of the Dutch East India Company’s (VOC’s) Asian trading empire, and a Japanese concubine. Saartje (Sara in English) was born at the Dutch trading base on the island of Hirado. In 1629, aged 12, she was living at Batavia in Java under the protection of Jan Coen, governor of the Dutch East Indies.

    There she fell in love with 15-year-old Pieter Cortenhoeff, a standard-bearer in the VOC army, and was found making love to him in Coen’s private apartment. When the Governor heard of this, a contemporary writer attested, “his face turned white and his chair and the table trembled.” Coen had Cortenhoeff beheaded and had to be dissuaded from having Saartje drowned. Instead she was severely beaten in front of the Town Hall of Batavia.

    Under the rules governing the VOC’s Asian possessions, Saartje Specx, as a part-Asian, had no right to live in the Netherlands. On her father’s return to Java she made a good marriage to Georgius Candidius, a Calvinist minister, and accompanied him to the Dutch trading base in Formosa (Taiwan), where she died, aged 19, in 1636.

    Further but more extensive actions perpetrated by order of Coen, are recounted in a BBC Television documentary series “The Spice Trail” (episode 2: “Nutmeg and Cloves”).[1] The program also contains details of wanton acts of destruction committed by the Dutch in the spice islands of Eastern Indonesia, the purpose of which was to create scarcity of natural produce in order to maintain price levels.

    Life

    Coen was born at Hoorn on 8 January 1587 and in 1601 travelled to Rome to study trade in the offices of Justus Pescatore, where he learned the art of bookkeeping. Joining the Dutch East India Company (VOC), he made trading voyages to Indonesia in 1607 and 1612. On the second trip, he commanded two ships and in October 1613 was appointed accountant-general of all VOC offices in Indonesia and president of the head office in Bantam (Indonesian: Banten) and of Jakarta.

    In 1614, he was made director-general, second in command. On 25 October 1617 the XVII Lords of the VOC appointed him their fourth governor-general in the East Indies (of which he was informed on 30 April 1618). On account of disputes at the head office in Bantam with natives, the Chinese, and the English, the VOC desired a better central headquarters.

    Coen thus directed more of the company’s trade through Jakarta, where it had established a factory in 1610. However, not trusting the native ruler, he decided in 1618 to convert the Dutch warehouses into a fort. While away on an expedition the English had taken control over the town.

    Coen managed to reconquer Jakarta with fire destroying most of the town during the process. He rebuilt the city and fort. In 1621 the city was renamed Batavia. Coen preferred Nieuw Hoorn, after his hometown, but didn’t get his way. Coen also set about establishing a monopoly over the trade in nutmeg and mace, which could be obtained only from the Banda Islands.

    The inhabitants of Banda had been selling the spices to the English, despite contracts with the VOC which obliged them to sell only to the VOC, at low prices. In 1621, he led an armed assault of Banda using Japanese mercenaries, taking the island of Lonthor by force after encountering some fierce resistance, mostly by cannons that the natives had acquired from the English.

    Many thousands of inhabitants were massacred and replaced by slave labour from other islands to make way for Dutch planters. Of the 15,000 inhabitants it is believed only about a thousand survived on the island. Eight hundred people were deported to Batavia.

    On 1 February 1623, he handed his post to Pieter de Carpentier and returned to the Netherlands, where he was given a hero’s welcome off the coast of Texel. He then became head of the VOC chamber in Hoorn and worked on establishing new policies. During his absence from the East Indies, difficulties with the English were exacerbated by the Amboyna Massacre.

    On 3 October 1624 he was reappointed governor-general in the East Indies, but his departure was hindered by the English. In 1625, he married and in 1627 departed incognito for the East Indies with his wife, their newborn child and her brother and sister, starting work on 30 September 1627. After his arrival, the English abandoned Batavia and established their headquarters in Bantam.

    Twice during Coen’s term in office, Sultan Agung of Mataram besieged Batavia, in 1628 and 1629. However, Agung’s military was poorly armed and had inadequate provisions of food, and was never able to capture the city.

    During Agung’s second siege Coen suddenly died on 21 September 1629.


    The Spice Trail (BBC 2011 – Complete Series)

    4 files, 5.13 GiB (5511266631 Bytes), 5, 3
    2011-09-29 11:32:44 GMT, neil1966hardy, green, vip

    magnet:?xt=urn:btih:5963938e91262027b72a8cff7e6eb5487dc210fd&dn=The+Spice+Trail+++%28BBC+2011+-+Complete+Series%29&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    http://torrents.thepiratebay.se/6709359/The_Spice_Trail___(BBC_2011_-_Complete_Series).6709359.TPB.torrent

    TV : Documentary : HD : English

    The Spice Trail is a TV series looking at the discovery and history of spices presented by Kate Humble, who travels around the world to see how spices are made, investigating their history. As she goes, she tells stories and interviews the people from the areas of their origin. We get to see how local economies are built upon the income from the spices and the threats to these economies such as disease, globalisation and fakes.

    Episode 1: Pepper and Cinnamon (India and Sri Lanka)
    Episode 2: Nutmeg and Cloves (Indonesia)
    Episode 3: Vanilla and Saffron (Spain and Morocco)

    http://www.bbc.co.uk/programmes/b00yyd1n

    Video: MPEG4 Video (H264), 1280×720 25.00fps
    Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo
    Subtitle: English


    BBC The Spice Trail 3of3 HDTV x264 AC3 MVGroup

    1 file, 1.71 GiB (1838346829 Bytes), 5, 1
    2011-03-11 02:05:31 GMT, BasilBrush

    magnet:?xt=urn:btih:6ce6ab7a03b05bc15e8d1d1fda1db8337cc74efd&dn=BBC+The+Spice+Trail+3of3+HDTV+x264+AC3+MVGroup&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    http://torrents.thepiratebay.se/6234045/BBC_The_Spice_Trail_3of3_HDTV_x264_AC3_MVGroup.6234045.TPB.torrent

    BBC The Spice Trail 3of3 HDTV x264 AC3 MVGroup

    Kate Humble goes on the trail of some of the world’s most valuable spices revealing their history, trade, mythology and usage.

    Part 3. Vanilla and Saffron.

    Kate’s journey takes her from the Atlas Mountains of Morocco to the plains of Spain as she uncovers the story of the world’s most expensive spice, saffron, before crossing the Atlantic to Mexico, in search of Vanilla, a spice discovered by the most famous Spanish Conquistador Hernan Cortes. In the Atlas Mountains, October is saffron harvest month for the Berber people. Kate joins local saffron farmer Ahmed and his family to harvest their crop. Kate then journeys to Paplanta in Mexico, the birthplace of Vanilla, to meet the Totonac – the original guardian of the spice. She witnesses a spectacular death defying fertility dance and meets the people determined to keep Mexican vanilla alive in the face of the massive competition from other producers.

    Technical Spec
    Video Codec: x264 CABAC
    Video Bitrate: 4000 Kbps
    Video Aspect Ratio: 1.777:1
    Video Resolution: 1280×720
    Audio Codec: AC3
    Audio Bitrate: 192 Kbps CBR 48KHz
    Audio Channels: 2
    Run-Time: 59mins
    Framerate: 25FPS
    Number of Parts: 3
    Part Size: 1.72 GB
    Subtitles: merged
    Source: HDTV


    BBC The Spice Trail 2of3 HDTV x264 AC3 MVGroup

    1 file, 1.72 GiB (1850181055 Bytes), 3, 1
    2011-03-11 02:03:55 GMT, BasilBrush

    magnet:?xt=urn:btih:99642a16f5a55b7cf6a2741e3d9a01708e6d9222&dn=BBC+The+Spice+Trail+2of3+HDTV+x264+AC3+MVGroup&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    http://torrents.thepiratebay.se/6234041/BBC_The_Spice_Trail_2of3_HDTV_x264_AC3_MVGroup.6234041.TPB.torrent

    BBC The Spice Trail 2of3 HDTV x264 AC3 MVGroup

    Kate Humble goes on the trail of some of the world’s most valuable spices revealing their history, trade, mythology and usage.

    Part 2. Nutmeg and Cloves.

    Kate embarks on a journey around the fabled spice islands of eastern Indonesia in search of two spices that launched epic voyages of discovery, caused bloody wars and shaped empires – nutmeg and cloves. These two spices, grown on an archipelago of tiny volcanic islands, drew European explorers in search of unbelievable wealth, but also led to massacres of local people and the decimation of their culture. Kate meets the people who have rebuilt their lives and communities around the cultivation and trade of nutmeg and cloves, takes her place on one of the fastest produciton lines in the world, and discovers how the battle for these two spices led to the beginning of the British Empire in North America.

    Technical Spec
    Video Codec: x264 CABAC
    Video Bitrate: 4000 Kbps
    Video Aspect Ratio: 1.777:1
    Video Resolution: 1280×720
    Audio Codec: AC3
    Audio Bitrate: 192 Kbps CBR 48KHz
    Audio Channels: 2
    Run-Time: 59mins
    Framerate: 25FPS
    Number of Parts: 3
    Part Size: 1.72 GB
    Subtitles: merged
    Source: HDTV


    BBC The Spice Trail 1of3 HDTV x264 AC3 MVGroup

    1 file, 1.7 GiB (1822738701 Bytes),7,0
    2011-03-11 02:01:21 GMT,BasilBrush

    magnet:?xt=urn:btih:fc9ebf9bf27698a46e6e62e6d564bdadbe4c7604&dn=BBC+The+Spice+Trail+1of3+HDTV+x264+AC3+MVGroup&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    http://torrents.thepiratebay.se/6234037/BBC_The_Spice_Trail_1of3_HDTV_x264_AC3_MVGroup.6234037.TPB.torrent

    BBC The Spice Trail 1of3 HDTV x264 AC3 MVGroup

    Kate Humble goes on the trail of some of the world’s most valuable spices revealing their history, trade, mythology and usage.

    Part 1. Pepper and Cinnamon.

    Kate retraces the steps of 15th-century explorers as she sets out on a spice trail to India and Sri Lanka. Kate begins her travels on India’s ‘Spice Coast’, uncovering the story of pepper, once known as black gold and now the most consumed spice in the world. She does the pepper dance to shake the berries from their stalk, meets farmers fighting back against a disease that is devastating pepper crops, and is taught the centuries old secret language still used by the traders who wheel and deal in the spice. From India, Kate heads south to Sri Lanka, to the land of cinnamon – a place shrouded in mystery to Europeans until the Portugese accidentally landed on its shores. She attends the spectacular Buddhist festival, or Perahara, which celebrates local resistance to the invaders. Kate also takes part in the delicate process of harvesting the spice and making a cinnamon quill, and witnesses the crucial make-or-break negotiations of local farmers trying to sell their crops.

    Technical Spec
    Video Codec: x264 CABAC
    Video Bitrate: 4000 Kbps
    Video Aspect Ratio: 1.777:1
    Video Resolution: 1280×720
    Audio Codec: AC3
    Audio Bitrate: 192 Kbps CBR 48KHz
    Audio Channels: 2
    Run-Time: 59mins
    Framerate: 25FPS
    Number of Parts: 3
    Part Size: 1.72 GB
    Subtitles: merged
    Source: HDTV

     
  • Virtual Chitchatting 9:51 AM on 2012/09/19 Permalink  

    Hubungan Industrial Pancasila

    http://xa.yimg.com/kq/groups/22571639/1785061765/name/Modul

    Pertemuan Ke-13
    Hubungan Industrial dan Pemeliharaannya
    14.01.2010

    Tahapan dalam Hubungan Industrial

    Pengertian Hubungan Industrial

    Hubungan industrial sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah Hubungan Industrial Pancasila. Berdasarkan literatur istilah Hubungan Industrial Pancasila (HIP) merupakan terjemahan labour relation  atau hubungan perburuhan.Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara kerja/buruh dan pengusaha.

    Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Hubugan Industrial Pancasila (HIP) departemen Tenaga kerja (Anonim, 1987:9) pengertian HIP ialah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas keperibadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

    Untuk itu sebagai wujud pelaksanaan  hubungan kerja antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah harus sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, artinya segala bentuk perilaku semua subjek yang terkait dalam proses harus mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh.

    Dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara  para perilaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha,  pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

    Landasan Hubungan Industrial

    Landasan hubungan industrial terdiri atas;

    1. Landasan idil ialah pancasila
    2. Landasan konsitusional ialah undang-undang dasar 1945
    3. Landasan opersainal GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah

    Tujuan Hubungan Industrial

    Berdasarkan hasil seminar HIP tahun 1974 (Shamad, 1995: 12) tujuan hubungan industrial adalah mengemban cita-cita proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk

    1. mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta
    2. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui
    3. penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha,
    4. meningkatkan produksi dan
    5. meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia.

    Sedemikian berat dan mulianya tujuan tersebut, maka semua pihak yang terkait dalam hubungan industrial harus meahami untuk terwujudnya pelaksanaan hubungan industrial dengan baik.

    Ciri-ciri Hubungan Industrial

    1. Mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
    2. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.
    3. Melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan.
    4. Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan.
    5. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak, atas dasar rasa keadilan dan kepatutan.

    Sarana Hubungan Hubungan Industrial

    1. Serikat pekrja/serikat buruh
    2. Organisasi pengusaha
    3. Lembaga kerja sama bipartit
    4. Lembaga kerja sama Tripartit
    5. Peraturan Perusahaan
    6. Perjanian kerja bersama
    7. Peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dan
    8. Lebaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

    Kesepakatan Kerja Bersama

    Menurut pasal 1 angka 20 UU No.13/2003, pengertian peraturan perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata cara perusahaan.

    Sedangkan perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perbandingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syaratkerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak (pasal 1 angka 21 UU No.13/2003).

    Pengertian dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Menurut Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia (1996/1997: 2) ialah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dengan pengusaha-pengusaha, perkumpulan perusahaan berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.

    Dalam praktik selama ini banyak istilah yang dipergunakan untuk menyebut  perjanjian kerja bersama (PKB), seperti:

    1. Perjanjian Perburuhan Kolektif (PKK) atau collecteve Arbeids Ovreenkomst (CAO);
    2. Persetujuan Perburuhan Kolektif (PPK) atau Coolective Labour Agreement (CLA);
    3. Persetujuan Perburuhan Bersama (PPB); dan
    4. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

    Semua istilah tersebut di atas pada hakikatnya sama karena yang dimaksud adalah perjanjian perburuhan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UU No.21/1954 (di mana undang-undang ini sudah tidakberlaku sejak memberlakukan UU No.13/2003).

    Hubungan Bipartit dan Tripartit

    Yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan, yang anggotanya terdiri atas pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekera/buruh (periksa Kaputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor Kep-255/Men/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lemaga Kera Sama Bipartit).

    Sedangkan Tripartit yaitu forum komunikasi, lonsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, yang anggotanya terdiri atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah (periksa Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata kerja dan Susunan Organisasi Lembaga kerja sama Tripartit).

    Pengertian bipartit dalam hal ini sebagai mekanisme adalah tata cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak, ayitu pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, antara lain, apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekera/buruh diperusahaan (surat edaran Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Nomor SE-01/D.PHI/XI/2004.

    Perundingan bipartit pada hakikatnya merupakan upaya musyawrah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.

    Tata Cara Menyusun Kesepakatan Kerja Bersama dalam Organisasi

    Seperti lajimnya perjanjian, pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama juga ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah:

    Pembuatan peraturan perusahaan

    1. wajib bagi perusahaan yang memperkerjakan minimal sepuluh orang pekerja/buruh.
    2. kewajiban butir (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah memiliki perjanjian kerja sama.
    3. memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh, atau serikat pekerja/buruh. Disamping iru dapat juga berkonsultasi kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
    4. materi yang diatur adalah syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan rincian pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
    5. sekurang-kurangnya memuat:
      1. hak dan kewajiban pengusaha;
      2. hak dan kewajiban pekera/buruh;
      3. syarat pekerja;
      4. tata tertib perusahaan ; dan
      5. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
    6. pembuatnya dilarang:
      1. menggantikan perjanjian kerja bersama yang sudah ada sebelumnya;
      2. bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
    7. Pembuatan peraturan perusahaan tidak dapat diperselisihkan karena merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab pengusaha.
    8. wajib mengjajukan pengesahan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk (yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaank).
    9. wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.


    Skema – 13.1. Tata Cara Pembuatan Pertauran Perusahaan

    Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

    1. Salah satu pihak (serikat pekerja/serikat buruh atau pengusaha) mengajukan perbuatan perjanjian kerja bersama secara tertulis, disertai konsep perjanjian kerja bersama.
    2. Menimal keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh 50% dari jumlah pekerja/buruh yang ada pada saat pertama  pembuatan perjanjian kerja bersama.
    3. Perundingan dimulai paling lambat tiga puluh hari sejak permohonan tertulis.
    4. Pihak-pihak yang berunding adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan pimpinan perusahaan yang bersangkutan, dengan membawa surat kuasa masing-masing.
    5. Perundingan dillaksanakan oleh tim perundingan dari kedua belah pihak, masing-maisng lima orang.
    6. Jangka waktu perundingan bipratit adalah tifa puluh hari sejak hari pertama dimulainya perundingannya.
    7. Tata tertib perundingan sekurang-kurangnya memuat:
      1. Tujuan pembuatan tata tertib;
      2. Susunan tim perunding;
      3. Lamanya masa  perundingan;
      4. Materi perundingan;
      5. Tempat perundingan;
      6. Tata cara perundingan;
      7. Cara penyelesaian apabila terjadi kebutuhan perundingan;
      8. Sahnya perundingan; dan
      9. Biaya perundingan.
    8. Selama proses perundingan masing-masing pihak dapat berkonsultasi kepada pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
    9. Apabila perundingan gagal dan tidak tercapai sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam tata tertib, maka kedua pihak dapat menjadwal kembali perundingan tersebut dengan jangka waktu paling lama tiga puluh hari setelah perundingan gagal.
    10. Apabila upaya perundingan  ulang pada butir (9) tidak menyelesaikan pembuatan perjanjian kerja sama (PKB), slah satu pihak atau kedua melaporkan dan meminta bantuan penyelesaian pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
    11. Penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud butir (10) dilakukan dengan mengacu pada UU No.2/2004.
    12. Apabila upaya penyelesaian dimaksud butir 10 dilakukan melalui mediasi dan para pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator, maka atas kesepakatan para pihak, mediator melaporkan kepada menteri untuk menetapkan langkah-langkah ppenyelesaian.
    13. Sebagai tindak lantut, menteri dapat menunjuk pejabat untuk melakukan penyelesaian pembuatan PKB.
    14. Apabila upaya penyelesaian oleh pejabat yang ditunjuk menteri tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di daerah hukum tempat pekerja/buruh pekerja.
    15. Apabila daerah hukum tempat pekerja/buruh bekerja melebihi satu daerah hukum pengadilan hubungan industrial, gugatan diajukan pada pengadilan industrial yang didaerah hukumnya mencakuo domisili perusahaan.

    Skema – 13.2. Tata cara Pembuatan  Perjanjian/Kesepakatan Kerja bersama

    Peranan Pemerintah dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

    Membahas perselisihan identik dengan mebahas masalah konfik. Secara sosiologis perselisihan dapat terjadi di mana-mana, di lingkungan rumah tangga, sekolah, pasar, terminal, lingkungan kerja, dan sebaginya. Demikian pula mengenai perselisihan hubungan industrial (dahulu disebut perselisihan perburuhan) terkadang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu semua pihak yang terlibat dalam perselisihan harus besifat dan bersikap lapang dada serta berjiwa besar untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut.

    Secara historis pengertian perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gangguan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan/atau keadaan perburuhan (pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.22/1957).

    Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-15A/Men/1994, istilah perselisihan perburuan diganti menjadi perselisihanhubungan industrial.

    Jenis-jenis hubungan industrial

    1. Perselisihan Hak (Rechtsgeschillen)
    2. Perselisihan Kepentingan (Belangengeschillen)
    3. Perselisihan PHK
    4. Perselisihan antara pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan

    Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perburuhan)

    Secara teoritis ada tiga kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (Budiono, 1995: 161), yaitu melalui perundingan. Menyerahkan kepada juru/dewan pemisah, dan menyerahkan kepada pegawai perburuhan untuk diperantarai. Berdasarkan ketentuan UU No.2/2004, maka prosedur penyelesaian hubungan industrial ditempuh dalam empat tahap antara lain:

    1. Bipartit
    2. Konsiliasi atau Arbitrase
    3. Mediasi
    4. Pengadilan Hubungan Industrial

    Skema – 13.3. Bagan Alur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU No.2/2004

    Bipartit

    Pengertian bipartit dalam hal ini sebagai mekanisme adalah tata cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak, ayitu pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, antara lain, apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekera/buruh diperusahaan (surat edaran Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Nomor SE-01/D.PHI/XI/2004.

    Perundingan bipartit pada hakikatnya merupakan upaya musyawrah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Lingkup penyelesaian hubungan industrial melalui bipartit meliputi keempat jenis perselisihan, yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.

    Konsiliasi atau Arbitrase

    Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi meliputi tiga jenis perselisihan yakni perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan (pasal 1 angka 13 UU No.2/2004), sedangkan arbitrase, lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi dua jenis perselisihan yakni perselisihan kepentingan dan perselisihan antara SP/SB dalam suatu perusahaan (ppasal 1 angka 15 UU No.2/2004).

    Mediasi

    Lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi meliputi empat jenis perselisihan yakni, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan (pasal 1 angka 11 UU No.2/2004)

    Pengadilan Hubungan Industrial

    Dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi, maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Yang perlu diingat bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan ditempuh sebagai alternatif terakhir, dan secara hukum ini bukan merupakan kewajiban bagi para pihak yang berselisih, tetapi merupakan hak.

    Tidak jarang ditemui adanya aparat atau sebagian pihak yang salah presepsi terhadap hal ini. Jadi, mengajukan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial hanya merupakan hak para pihak, bukan kewajiban (periksa Pasal 5, 14 dan 24 UU No.2/2004).


    http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/16/kompetensi-absolut-phi-bagian-i/

    Kompetensi Absolut PHI (Bagian I)

    Asri Wijayanti, Oktober 16, 2008

    Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang menggantikan kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Tingkat Daerah (P4D)  maupun di tingkat Pusat (P4P). Dasar hukum bagi P4D/P4P  adalah UU Nomor  22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan jo UU Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LN Nomor  6, TLN Nomor 4356) masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Diantaranya mengenai kompetensi, prosedur dan penerapan asas peradilan cepat dengan biaya murah masih diragukan. Terdapat beberapa kepentingan dari pekerja yang belum dapat ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial.

    Sampai sekarang aksi menolak Pengadilan Hubungan Industrial hanya dilakukan sebatas protes melalui demo, mogok. Belum ada yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan adanya beberapa ketentuan Pasal dalam UU Nomor. 2 Tahun 2004 karena bertentangan dengan UUD 1945. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004.

    Kompetensi berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili persoalan tersebut. Hukum acara perdata mengenal dua macam kewenangan, yaitu:

    1. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, dan
    2. Kompetensi relatif atau wewenang relatif

    Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmachts. [1]. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara?

    Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas Actor Sequitur Forum Rei  artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.[2]. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan: Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara?

    Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU NoMOR 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

    Batasan pengertian perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Nomor 2 Tahun 2004, adalah perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

    Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

    1. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
    2. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
    3. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
    4. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

    Selanjutnya mengenai perselisihan hak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 No. 2 Tahun 2004, adalah adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

    Perselisihan kepentingan  berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 No. 2 Tahun 2004, adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

    Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 No. 2 Tahun 2004, adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

    Yang terakhir, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 No. 2 Tahun 2004, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

    Tentang penulis:
    Asri Wijayanti SH MH, dosen Kopertis Wilayah  VII Diperbantukan (DPK) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,  mahasiswa S-3 Ilmu Hukum Universitas  Airlangga. Email: asri1wj@yahoo.com

    Bagian I dimuat pada edisi Kamis 16 Oktober 2008.
    Bagian II dimuat pada edisi Kamis 23 Oktober 2008.


    http://blog.ub.ac.id/rosliaardiani/files/2012/03/MSDM-Hubungan-Industrial.docx

    Hubungan Industrial

    Agustina Nurul P. et al, Hubungan Industrial, Makalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Kelompok 11/Kelas B, Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Adiministrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 10.03.2012.

    Pengertian Hubungan Industrial

    Hubungan industrial sebelumnya diistilahkan sebagai hubungan perburuhan. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) penggantian istilah dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu :

    1. Hubungan perburuhan (labor relation), pada awal perkembangannya membahas masalah-masalah hubungan antar pekerja dan pengusaha. Namun kemudian dalam kenyataannya disadari bahwa masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha bukanlah masalah yang berdiri sendiri, karena dipengaruhi dan mempengaruhi masalah-masalah lain.

    Perburuhan tidak hanya membahas masalah hubungan antara pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga membahas masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Karena itu istilah hubungan perburuhan dianggap sudah tidak tepat lagi. Dengan demikian, mulailah berkembang istilah baru, yaitu hubungan industrial (industrial relation), yang mempunyai ruang lingkup lebih luas daripada hubungan perburuhan (labor relation).

    1. Istilah hubungan perburuhan yang selama ini digunakan di Indonesia sebenarnya sudah tercakup dalam pengertian hubungan industrial. Jadi sebenarnya penggantian istilah hubungan perburuhan menjadi hubungan industrial adalah dalam rangka menempatkan istilah dalam proporsi sebenarnya.

    Pengertian hubungan industrial menurut beberapa ahli :

    1. Michael Saloman: Hubungan industrial melibatkan sejumlah konsep, misalnya konsep keadilan dan kesamaan, kekuatan dan kewenangan, individualisme dan kolektivitas, hak dan kewajiban, serta integritas dan kepercayaan.
    2. Suwarto (2000): Hubungan industrial diartikan sebagai sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa.

    UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengertian hubungan industrial sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

    Jadi, dari hal-hal yang telah dijabarkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan industrial adalah hubungan yang dijalin antara pekerja, pihak yang mempekerjakannya (pengusaha), dan pemerintah. Tidak hanya identik dengan manajemen yang menjalankan fungsinya untuk mengatur pekerjanya saja. Hubungan industrial juga berkaitan dengan fenomena baik itu didalam dan diluar tempat kerja.

    Pihak-pihak yang terkait di dalam hubungan industrial adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan ini mengatur peran masing-masing pihak dan interaksi maupun proses di dalamnya. Aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak semuanya tercantum dalam Undang-Undang ketenagakerjaan. Menurut UU No.13/2003 (bab XI, pasal 102, ayat 1-3) fungsi dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

    1. Pemerintah: Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
    2. Pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruhnya: Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis.
    3. Pengusaha dan organisasi pengusahanya: Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

    Hubungan industrial berawal dari adanya hubungan kerja yang lebih bersifat individual antara pekerja dan pengusaha. Dalam proses produksi pihak-pihak yang secara fisik sehari-hari terlibat langsung adalah pekerja atau buruh dan pengusaha, sedang pemerintah terlibat hanya dalam hal-hal tertentu. Di tingkat perusahaan,  pekerja dan pengusaha adalah dua pelaku utama hubungan industrial.

    RUANG LINGKUP INDUSTRIAL

    Ruang lingkup hubungan industrial menyangkut seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain, baik langsung maupun tidak langsung dalam hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

    Ruang Lingkup Cakupan

    Pada dasarnya prinsip‐prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat‐tempat kerja dimana para pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah dan pekerjaan.

    Ruang Lingkup Fungsi

    Fungsi Pemerintah : Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang‐undang ketenagakerjaan yang berlaku.

    Fungsi Pekerja/Serikat Pekerja : Menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, keahlian dan ikut memajukan perusahaan serta memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

    Fungsi Pengusaha : Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis serta berkeadilan.

    Ruang Lingkup Masalah

    Adalah seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

    Ruang Lingkup Peraturan/Perundang-undangan ketenagakerjaan

    Hukum Materiil

    1. Undang‐undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
    2. Peraturan Pemerintah/Peraturan Pelaksanaan yang berlaku
    3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja.

    Hukum Formal

    1. Undang‐undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    2. Perpu No. 1 Tahun 2005, dan diberlakukan mulai 14 Januari 2006

    TUJUAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

    Tujuan Hubungan Industrial adalah mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, Dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan. Ada tiga unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial, yaitu :

    1. Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan
    2. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal/bipartit
    3. Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan (lock out) oleh pengusaha, tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak masing‐masing, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik.

    Namun demikian Sikap mental dan sosial para pengusaha dan pekerja juga sangat berpengaruh dalam mencapai berhasilnya tujuan hubungan industrial yang kita karapkan.

    Sikap mental dan sosial yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial tersebut adalah :

    1. Memperlakukan pekerja sebagai mitra, dan memperlakukan pengusaha sebagai investor
    2. Bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan antara pengusaha dan pekerja secara terbuka
    3. Selalu tanggap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas dan kesejahteraan pekerja
    4. Saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah dan kekeluargaan.

    SARANA-SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

    Agar tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam hubungan industrial, maka perlu adanya peraturan‐peraturan yang mengatur hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Peraturan tersebut diharapkan mempunyai fungsi untuk mempercepat pembudayaan sikap mental dan sikap sosial Hubungan Industrial. Oleh karena itu setiap peraturan dalam hubungan kerja tersebut harus mencerminkan dan dijiwai oleh nilai‐nilai budaya dalam perusahaan, terutama dengan nilai‐nilai yang terdapat dalam Hubungan Industrial.

    Dengan demikian maka kehidupan dalam hubungan industrial berjalan sesuai dengan nilai‐nilai budaya perusahaan tersebut.

    Dengan adanya pengaturan mengenai hal‐hal yang harus dilaksanakan oleh pekerja dan pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial, maka diharapkan terjadi hubungan yang harmonis dan kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana sebagai berikut :

    1. Lembaga kerja sama Bipartit
    2. Lembaga kerja sama Tripartit
    3. Organisasi Pekerja atau Serikat Pekerja/Buruh
    4. Organisasi Pengusaha
    5. Lembaga keluh kesah & penyelesaian perselisihan hubungan industrial
    6. Peraturan Perusahaan
    7. Perjanjian Kerja Bersama
    8. Perjanjian Kerja Khusus

    Lembaga kerja sama Bipartit

    Lembaga Kerja sama Bipartit adalah suatu badan ditingkat usaha atau unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha.

    Setiap pengusaha yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja atau lebih dapat membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan anggota‐anggota yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dan keahlian.

    LKS Bipartit bertugas dan berfungsi sebagai Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah dalam memecahkan permasalahan‐permasalahan ketenagakerjaan pada perusahaan guna kepentingan pengusaha dan pekerja. Para manager perusahaan diharapkan ikut mendorong berfungsinya Lembaga Kerjasama Bipartit, khususnya dalam hal mengatasi masalah bersama, misalnya penyelesaian perselisihan industrial.

    Lembaga kerja sama Tripartit

    Lembaga kerjasama Tripartit merupakan LKS yang anggota‐anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Fungsi lembaga kerjasama Tripartit adalah sebagai FORUM Komunikasi, Konsultasi dengan tugas utama menyatukan konsepsi, sikap dan rencana dalam mengahadapi masalah‐masalah ketenagakerjaan, baik berdimensi waktu saat sekarang yang telah timbul karena faktor-faktor yang tidak diduga maupun untuk mengatasi hal‐hal yang akan datang.

    Organisasi Pekerja atau Serikat Pekerja/Buruh

    Organisasi pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan demokratis dari, oleh dan untuk pekerja dan berbentuk Serikat Pekerja, Gabungan serikat Pekerja, Federasi, dan Non Federasi. Kehadiran Serikat Pekerja di perusahaan sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan Hubungan Industrial.

    Organisasi Pengusaha

    Setiap pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan hubungan Industrial. Hal tersebut tercermin dari visinya yaitu terciptanya iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dan misinya adalah

    1. meningkatkan hubungan industrial yang harmonis terutama ditingkat perusahaan,
    2. merepresentasikan dunia usaha Indonesia di lembaga ketenagakerjaan, dan
    3. melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha khususnya anggota.

    Untuk menjadi anggota APINDO perusahaan dapat mendaftar di Dewan Pengurus Kota/Kabupaten (DPK) atau di Dewan Pengurus Privinsi (DPP) atau di Dewan Pengurus Nasional (DPN).

    Lembaga keluh kesah & penyelesaian perselisihan hubungan industrial

    Dalam perjalanan Hubungan Industrial untuk mencapai suatu masyarakat industri yang diharapkan, benturan‐benturan antara para pelaku yang timbul sebagai akibat belum serasinya pemakaian ukuran dan kacamata untuk menilai permasalahan bersama kadang‐kadang tidak dapat dihindari.

    Keluh kesah bisa juga terjadi akibat berbagai pertanyaan yang timbul baik dari pekerja ataupun dari pengusaha yang berkaitan dengan penafsiran atau pelaksanaan peraturan perundang‐undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dapat juga karena berbagai tuntutan dari salah satu pihak terhadap pihak lain yang melanggar peraturan perundang‐undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja besama.

    Dengan demikian untuk menghindari benturan‐benturan tersebut perlu dikembangkan suatu mekanisme penyelesaian keluh kesah sehingga benih‐benih perselisihan tingkat pertama seharusnya diselesaikan diantara pelaku itu sendiri.

    Mekanisme penyelesaian keluh kesah merupakan sarana yang seharusnya diadakan setiap perusahaan. Mekanisme ini harus transparan dan merupakan bagian dari Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam pelaksanaan fungsi‐fungsi supervisi dari setiap para manajer merupakan kunci terlaksananya mekanisme ini.

    Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam lembaga mekanisme penyelesaian keluh kesah ini. Penyelesaian dapat dilaksanakan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

    Peraturan Perusahaan

    Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuanketentuan tentang syarat‐syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

    Perjanjian Kerja Bersama

    Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang disusun oleh pengusaha dan serikat yang telah terdaftar yang dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

    Perjanjian Kerja Khusus

    Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain atau majikan, selama waktu tertentu sesuai perjanjian.

    PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL

    Mengingat sedemikian banyak kepentingan dari berbagai pihak terhadap perusahaan, maka sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha yang didukung oleh adanya hubungan industrial yang baik, terutama antara pengusaha dengan pekerja.

    Berikut ini adalah enam prinsip hubungan industrial :

    Pertama, pengusaha dan pekerja, demikian pula pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama memiliki kepentingan atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Oleh sebab itu pengusaha dan pekerja harus mampu untuk melakukan tanggung jawabnya secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari.

    Pekerja atau serikat pekerja harus dapat membuang jauh-jauh kesan bahwa perusahaan hanya untuk kepentingan pengusaha. Demikian pula pengusaha harus menempatkan pekerja sebagai partner dan harus membuang jauh-jauh kesan memberlakukan pekerja hanya sebagai faktor produksi.

    Kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Semakin banyak perusahaan yang membuka usaha baru, maka semakin banyak pula kesempatan lapangan kerja yang akan memberikan penghasilan bagi banyak pekerja. Semakin banyak perusahaan yang berhasil meningkatkan produktifitasnya, maka semakin banyak pula pekerja yang meningkat penghasilannya. Dengan demikian pendapatan nasional akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula.

    Ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dengan pembagian kerja dan tugas. Pengusaha memiliki tugas dan fungsi sebagai penggerak, membina dan mengawasi, pekerja memiliki tugas dan fungsi melakukan pekerjaan operasional.

    Pengusaha tidak melakukan eksploitasi atas pekerja dan sebaliknya pekerja juga bekerja sesuai dengan waktu tertentu dengan cukup waktu istirahat dan sesuai dengan beban kerja yang wajar bagi kemanusiaan. Dalam hal ini pekerja tidak mengabdi kapada pengusaha akan tetapi pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

    Keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Sebagaimana pola hubungan sebuah keluarga, maka hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus dilandasi sikap saling mengasihi, saling membantu dan saling mengerti. Pengusaha harus berusaha sejauh mungkin mengetahui kesulitan-kesulitan dan keadaan yang dihadapi oleh pekerja, serta berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membantu dan menjadi solusi bagi kesulitannya.

    Bukan hanya menuntut pekerja memberikan yang terbaik bagi perusahaan tanpa mau tahu segala keadaan dan kondisi yang dihadapi oleh pekerja. Sebaliknya, pekerja harus juga memahami keterbatasan pengusaha. Apabila muncul permasalahan atau perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan dan semaksimal mungkin harus dihindari penyelesaian secara bermusuhan.

    Kelima, perlu dipahami pula bahwa tujuan dari pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman dalam bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk itu masing-masing pihak, perusahaan dan pekerja harus mampu menjadi mitra sosial yang harmomis, masing-masing harus mampu menjaga diri untuk tidak menjadi sumber masalah dan perselisihan.

    Seandainya pun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan, haruslah diselesaikan secara musyawarah mufakat, secara kekeluargaan tanpa mengganggu proses produksi. Karena setiap gangguan pada proses produksi akhirnya akan merugikan bukan hanya bagi pengusaha, namun juga bagi pekerjan itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

    Keenam, peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan bersama, yakni kesejahteraan pengusaha maupun kesejahteraan pekerja. Biasa kita temui pekerja yang bermalas-malasan, ketika ditanya kenapa? Maka jawabannya, “karena gajinya hanya untuk pekerjaan yang seperti ini, tidak lebih”.

    Padahal semestinya pekerja yang berkeinginan untuk mendapatkan upah lebih tinggi, maka ia harus bekerja keras untuk mampu meningkakan produktivitas perusahaan sehingga perusahaan akhirnya mampu memberikan upah yang sepadan dengan usahanya itu. Jangan berharap perusahaan akan memberikan lebih dari kontribusi yang telah diberikan pekerja terhadap perusahaannya.

    PERKEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

    Dalam buku “Personnel Management and Industrial Relation”, Dale Yoder, Edward Gross mengemukakan empat variabel utama dalam sistem hubungan industrial, yaitu :

    1. Lembaga resmi
    2. Pola dari status dan kekuasaan
    3. Pengembangan karir pekerja
    4. Perilaku pekerja dalam kelompok

    Dalam buku yang sama, Dunlop mengemukakan tiga subyek utama sebagai pelaku-pelaku dalam hubungan industrial, yaitu :

    1. Buruh dan organisasinya
    2. Pimpinan perusahaan dan organisasinya
    3. Wakil-wakil pemerintah

    Perkembangan sistem hubungan kerjasama dalam suatu perekonomian sebagai dasar terbentuknya sistem hubungan industrial dibagi dalam beberapa tahapan, yakni tahap masyarakat primitif, tahap masyarakat pertanian, tahap masyarakat pengrajin, tahap masyarakat industri, dan tahap pertumbuhan yang berkelanjutan.

    Tahap masyarakat primitif

    Tahap masyarakat primitif merupakan awal dari tumbuhnya sistem hubungan industrial. Umumnya dalam masyarakat primitif, semua anggota dari sebuah suku atau marga aktif bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Antar anggota dapat berkomunikasi secara alami, sederhana, dan orang per orang.

    Pola status dan kekuasaan sangat bervariasi, sesuai dengan pandangan masyarakat sebatas suku atau marga tersebut. Pengembangan karir lebih bersifat senioritas, kekuatan fisik, dan magis. Dalam kegiatan ekonomi, semula mereka mengerjakan sendiri-sendiri, berkembang menuju suasana kerja sama yang sederhana, kelompok kecilm dan tidak ada batasan yang jelas antara majikan dan anggota kelompok.

    Tahap masyarakat pertanian

    Tahap masyarakat pertanian merupakan perkembangan dari tahap masyarakat primitif yang belum mengenal pertanian atau peternakan. Dalam masyarakat pertanian, anggota masyarakat sudah mengenal bercocok tanam (mengusahakan tanah) dan sedikit beternak. Pola status dan kekuasaan pada masa ini (abad pertengahan) yaitu, majukan disebut tuan dan pekerja disebut pelayan.

    Status dan kekuasaan pada dasarnya terpusat pada raja atau bangsawan beserta keluarganya. Oleh karena itu mereka berusaha mempertahankan keunggulan keturunan mereka agar status dan kekuasaannya tidak jatuh ke kelompok lain. Model semacam itu diikuti oleh beberapa kelompok atau keluarga yang lain walaupun dalam skope yang lebih sempit. Dalam tahap ini yang menjadimodal utama adalah hak milik tanah yang luas (tuan tanah).

    Tahap masyarakat pengrajin

    Tahap masyarakat pengrajin memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari tahap masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian telah mampu mengembangkan ketrampilannya sebagai pengrajin. Semula mereka sebagai pengrajin bebas atau tidak memiliki keterikatan dalam “hubungan kerja”.

    Selanjutnya evolusi terjadi menuju pengrajin yang menjadi majikan. Evolusi karier mereka, dari murid/pekerja magangan, berkembang menjadi pengrajin bebas atau journey man dan akhirnya menjadi majikan. Dengan munculnya majikan dalam artian memiliki pekerja maka lengkaplah sebuah lembaga. Dari perusahaan tersebut timbul dua model serikat buruh, yaitu serikat buruh perdagangan (merchant guilds) dan serikat buruh pengrajin (craps guilds).

    Tahap masyarakat industri

    Tahap masyarakat industri sangat ditentukan oleh Revolusi Industri. Revolusi atau perubahan secara besar-besaran telah terjadi dari proses produksi dalam home industri atau home work shops ke proses industri atau pabrik. Perubahan dan penemuan teknologi tidak hanya merubah sistem home industri ke pabrik-pabrik, tetapi juga merubah organisasi kerjanya, sistem hubungan kerja dan atau hubungan industrial.

    Pola pabrik dalam industri telah merubah hubungan kerja karyawan dalam arti luas. Ternyata, pengaruh industrialisasi tersebut bagi Negara yang satu berbeda dari Negara yang lainnya. Negara-negara kelompok liberalis/kapitalis,organiasai kerja, karier, wewenang, dan status dipengaruhi oleh keabsahan dalam perekonomian.

    Sebaliknya bagi Negara-negara komunis, aspek-aspek hubungan industrial sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh wewenang/kuasa Negara. Hal tersebut menunjukkan pengaruh sosial budaya dan perekonomian masing-masing Negara.

    Sistem industri ternyata member mobilitas yang besar bagi pekerja untuk berkembang. Dengan demikian para pekerja memperoleh kesempatan lebih luas untuk pengembangan karier dalam kelompok kerja mereka. Di samping itu suasana industri juga mendorong adanya spesialisasi dalam organisasi kerja.

    Dalam sistem home industri antara karyawan komunikasinya erat/akrab, sedangkan dalam sistem industri, dengan adanya spesialisasi keahlian, pekerja cenderung menekuni pekerjaan masing-masing atau kurang akrab dengan teman-teman sekerjanya. Hubungan yang bersifat kekeluargaan mulai pudar, lebih-lebih hubungan antara majikan/pemilik dengan para karyawan/pekerja. Sebaliknya hubungan yang lebih bersifat formal muncul antara lain dalam bentuk serikat buruh.

    Tahap pertumbuhan yang berkelanjutan

    Masyarakat sebagai suatu sistem akan tumbuh berkelanjutan sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang bersifat ekstern maupun intern.dalam sistem industri yang telah berkembang, pertumbuhan dan perkembangan serikat buruh dan asosiasi pengusaha juga selalu berubah.

    Pertumbuhan dan perkembangan tersebut masing-masing Negara dipengaruhi oleh struktur perekonomian dan faham yang dianut oleh setiap Negara. Di samping itu kemajuan teknologi dan tingkat kehidupan yang tinggi menuntut permintaan terhadap berbagai produk baru dan pelayanan. Semua itu mendorong perubahan, pertumbuhan dan perkembangan hubungan kerja atau hubungan industrial yang semakn kompleks.

    DAFTAR PUSTAKA

    P. Siagian, Prof. Dr. Sondang. (2007). MPA: Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara

    S. P. Hasibuan, Drs. H. Malayu. (2006). Manajemen SDM. Jakarta: PT Bumi Aksara

    Teguh, Ambar. dkk. (2003). Manajemen SDM, Konsep dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik. Yogjakarta: Graha Ilmu Yogjakarta.

    Wahyudi, Drs. Bambang. (1991). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Suta

    Tua Efendi Hriandja, Marihot. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia (Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai). Jakarta : PT Grasindo

    Agustina Nurul P. (105030201111049)
    Roslia Ardiani H. (105030206111003)
    Michael Krismeidyan (105030207111033)
    Budi Purnomo  (105030207111085)


    http://home.unpar.ac.id/~pasca/linked/abstrak/doktor/2009822008

    2009822008.pdf

    ABSTRAK

    Aspek-Aspek Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Didahului Pelanggaran Hukum Pidana Pekerja/Buruh dalam Cita Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

    (Kajian Terhadap Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

    Sistem hubungan industrial Pancasila, adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk diantara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari – unsur-unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah, menyangkut aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya berlandaskan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

    Salah satu faktor kendala dalam penegakan hukum pemutusan hubungan kerja yang didahului pelanggaran hukum pidana pekerja/buruh sesuai cita hukum ketenagakerjaan Indonesia,

    selain aspek sikap mental dan pengetahuan para pihak, aspek sarana, serta aspek pengawasan, dan aspek sistem hukum, yaitu aspek sistem hukumnya tidak sesuai dengan cita hukum ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

    melanggar asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), dan melanggar asas industrial peace dalam sistem hubungan industrial Pancasila.

    Berdasarkan hal tersebut di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah:

    1. Apa dimaksud dengan pengertian hubungan industrial Pancasila?
    2. Apakah sistem hukum pemutusan hubungan kerja didahului pelanggaran hukum pidana pekerja/buruh sesuai dengan cita hukum ketenagakerjaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945?
    3. Apakah asas industrial peace dalam cita hukum ketenagakerjaan Indonesia dan/atau cita hukum hubungan industrial Pancasila berkorelasi dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)?

    Aspek sistem hukum pemutusan hubungan kerja yang didahului pelanggaran hukum pidana pekerja/buruh harus dipersepsi oleh prinsip-prinsip negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga oleh cita hukum ketenagakerjaan Indonesia berlandaskan asas industrial peace dalam sistem hubungan industrial Pancasila, dengan ciri-ciri: hak normatif para pihak terjamin dilaksanakan,

    mengutamakan penyelesaian secara musyawarah berdasarkan: asas kekeluargaan, asas praduga tidak bersalah (presumption of innoncence), asas keadilan (protektif, vindikatif, komutatif), asas kepastian hukum, proses peradilan adil tidak memihak (due process of law), cepat,sederhana, dan murah, menghindari mogok atau lock out.

    Penelitian untuk mengkaji aspek-aspek hukum pemutusan hubungan kerja didahului pelanggaran hukum pidana pekerja/buruh dalam cita hukum ketenagakerjaan Indonesia merupakan penelitian deskriptif analistis, atau menggambarkan, menganalisa, menyimpulkan mengenai situasi dan kejadian, penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu

    melihat dari segi aspek asas hukum ketenagakerjaan Indonesia, aspek prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan pada faktor-faktor penegakan hukum pemutusan hubungan kerja kemudian disesuaikan, dengan cita hukum ketenagakerjaan Indonesia, asas hubungan industrial yang harmonis (industrial peace) dan prinsipprinsip negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

    Sistem hukum pemutusan hubungan kerja didahului pelanggaran hukum pidana pekerja/buruh melanggar asas industrial peace, asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), asas keadilan, dan asas kepastian hukum, serta tidak sesuai falsafah Pancasila.

    Penanggulangan secara menyeluruh (holistic) terhadap semua aspek yang menjadi faktor kendala, termasuk penanggulangan terhadap faktor sistem hukumnya, diyakini selain dapat menciptakan sistem hukum pemutusan hubungan kerja didahului pelanggaran hukum pidana pekerja/buruh yang sesuai cita hukum ketenagakerjaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga dapat menegakan sistem hukum pemutusan hubungan kerja yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

    ABSTRACT

    The Legal Aspects of an Occupational Severance Preceded by a Breach of Criminal Law by the Worker according to the Ideals of Indonesia’s Law of Labor

    (A Study Of Law No. 13 Of 2003 On Labor Affairs)

    Pancasila industrial relationship system is a relationship system that is established between the actors in the productive processes of goods and services that consists of businesses, workers/and government, relating to political, economic, social, and cultural aspects on the basis of Indonesia’s rule of law principles in line with Pancasila (Indonesian ideology) and the 1945 Constitution.

    One of the constraints in enforcing law on occupational severance preceded by a breach of criminal law by workers according to the ideals of Indonesia’s law of labor, besides from attitudinal-mental aspects and knowledge of the parties, facility aspect, and supervisory aspect, are its legal system aspect that is not in conformity with the ideals of Indonesia’s law of labor based on Pancasila and the 1945 Constitution, in violation of presumption of innocence principle, as well as in violation of industrial peace principle in Pancasila industrial relationship system.

    Based on the background above, the identification of problems in this research was as follows:

    1. What is meant by Pancasila industrial relationship?
    2. Is the legal system of occupational severance preceded by a breach of criminal law by the workers in line with the ideals of Indonesia’s law of labor based on Pancasila and the 1945 Constitution?
    3. Is the industrial peace principle in the ideals of Indonesia’s law of labor and/or the legal ideals of Pancasila industrial relationship in correlation with presumption of innocence principle?

    The aspects of the legal system of occupational severance preceded by a breach of criminal law by the workers should be perceived by Indonesia’s rule of law principles based on Pancasila and the 1945 Constitution, the ideals of Indonesia’s law of labor, and based on industrial peace principle in Pancasila industrial relationship system, the characteristics of which are as follows:

    the implementation of parties’ normative rights are secured, by prioritizing amicable resolution based on: familial principle, presumption of innocence principle, fairness principle (protective, vindicative, cummutative), legal certainty principle, fair, unbiased, prompt, simple, and inexpensive trial processes (due process of law), avoiding lock out.

    This research to study the legal aspects of occupational severance preceded by a breach of criminal law by the workers according to the ideals of Indonesia’s law of labor was a descriptive-analytical research, that is, one that describes, analyzes, and concludes on the situation and occurrences.

    The research was conducted by a juridical-normative approach, that is, by viewing from the aspect of Indonesia’s law of labor principles, aspect of Indonesia’s rule of law principles based on Pancasila, and then the factors of the law of occupational severance were adjusted to the ideals of Indonesia’s law of labor, harmonious industrial relationship (industrial peace) principle, and the Indonesia’s rule of law principles based on Pancasila and the 1945 Constitution.

    The legal system of occupational severance preceded by a breach of criminal law by the workers violates industrial peace, presumption of innocence, fairness, and legal certainty principles, and in contrary to Pancasila philosophy.

    A holistic solution of all aspects of constraints, including the solution of legal system factor, is believed as, besides from being capable of creating a legal system of occupational severance preceded by a breach by the workers according to the ideals of Indonesia’s law of labor based on Pancasila and the 1945 Constitution, can also enforce a legal system of occupational severance that meet fairness sense and legal certainty of all parties.




    http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/hub.industrial_pancasila/bab4-hubungan_industrial_pancasila.pdf

    bab4-hubungan_industrial_pancasila.pdf

    http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/6.-Kebijaksanaan-Pembinaan-Hubungan-Industrial-Dalam-Melindungi-Pekerja-Untuk-Menuju-Terciptanya-Kepastian-Hukum-Menurut-UU-Nomor-13-Tahun-2003-ttg-Ketenagakerjaan-Erna-Susanti1.pdf

    6.-Kebijaksanaan-Pembinaan-Hubungan-Industrial-Dalam-Melindungi-Pekerja-Untuk-Menuju-Terciptanya-Kepastian-Hukum-Menurut-UU-Nomor-13-Tahun-2003-ttg-Ketenagakerjaan-Erna-Susanti1.pdf

    Erna Susanti, Kebijaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum menurut UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (The Policy of Industrial Relationship to Protect the Worker Toward the Establishment of Legal Certainty in Pursuant to UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan), Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol. 4, No. 2, Desember 2008, Hal. 110 – 119.

    http://pusdiklat.law.uii.ac.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=23&Itemid=86

    Agus S. Primasta, Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Jurus Menghindari Biaya Perkara, Warta Hukum, Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat), Laboratorium Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Agustus – September 2008.

    http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/Artikel-tesis1.pdf

    Neni Vesna Madjid, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang, 01.10.2011.

    http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21038/3/Chapter%20II.pdf

    Bab II: Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Universitas Sumatera Utara, 24.11.2010.

    http://yulandini.wordpress.com/2010/04/07/hubungan-industrial-pancasila/

    April 7, 2010 at 8:11

    http://melindasito.blogspot.com/2010/04/hubungan-industrial-pancasila.html

    Rabu, 07 April 2010 22:26
    Hukum Data Perdata Melinda Sito Yessica 3DD04

     
  • Virtual Chitchatting 7:09 AM on 2012/09/16 Permalink  

    Menyambut Aksi Massal Buruh 25.09.2012-15.10.2012

    Ketika Gumilar Rusliwa Somantri menjadi Rektor UI yang sangat komersil dan maruk kekuasaan

    By S3ra Sutan Rajo Ali
    Jakarta, 15 September 2012 18:16:44

    I do not know who Irwansyah is, but the singer. This Irwansyah is another troublesome representation of UI. As I read his article in Kompas dated 15.09.2012, I was shocked and surprised by the content. Is he too dumb to write an article? Is he too dumb to make an analysis regarding labour issues, systematically? His writing is highly fragmented. There is no red thin line, but frog leaps. There is no flow.

    Or is it the Kompas editors that have censored and mutilated his analysis. I doubt so. What I do know, it is because he is another dumb ass of UI. Hey, what the heck is with UI today? I recalled the chaotic issues generated by the troublesome GRS as UI rector.

    1. If you have money, you can participate in UI’s presence. Starbucks and other modern retail outlets did that and still present.
    2. If you have money, you can be inaugurated as UI’s Doctor Honoris Causa. Saudi King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud was inaugurated on 21 August 2011. In 2007, Saudi government had contributed as much as IDR 13 billion to renovate a masjid, Attauhid Arief Rahman Hakim, in its Salemba campus.

    To strengthen its presence, the Machiavellian’s acts of GRS:

    1. has relinquished the very existences of UI’s governing bodies such as Majelis Wali Amanat (MWA), Dewan Audit, Senat Akademi Universitas (SAU), DGB, and Senat Universitas. The governing bodies were regulated under PP No.152/2000. MWA may represent SAU, whereas SAU comprises of teacher, MOE, the public, the student, staff, and rector. MWA reflects the participatory principle.
    2. has set new UI’s governing bodies into Rektor, Senat Universitas (SU), Satuan Pengawasan, and Dewan Pertimbangan. SU selection is based on Rector’s regulation. What an arrogant s-hole.
    3. has ruled out the existences of PP No.152/2000 and MOE’s Decree regarding UI’s legal statute which have been the common ground for good governance in UI. PP No.152/2000 sets UI as one BHMN.
    4. was based on the new PP No.66/2010 (tentang Perubahan atas PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan). PP No.66/2010 was issued to replace the cancelled UU No.9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).


    http://budisansblog.blogspot.com/2012/09/gejolak-buruh_15.html

    Gejolak Buruh

    Kompas, 15 September 2012, hal.7

    Media massa akhir-akhir ini memberitakan fenomena aksi dan gejolak perburuhan di sejumlah daerah industri yang terus meningkat sejak Januari 2012.

    Dinamika aksi dan gejolak perburuhan tersebut dianggap oleh asosiasi pengusaha sebagai sesuatu yang dapat memprovokasi investor untuk merelokasi investasi mereka ke luar negeri. Sementara bagi kalangan buruh, gejolak yang terjadi adalah puncak aspirasi mereka untuk memperjuangkan penghapusan pekerja alih daya (outsourcing) dan upah murah yang dianggap merugikan hak mereka akan kepastian kerja dan hidup layak.

    Fenomena gejolak aksi-aksi perburuhan saat ini terjadi bersamaan dengan tren pertumbuhan ekonomi secara nasional, yang beberapa tahun terakhir cukup tinggi (sekitar 6 persen) di tengah situasi krisis ekonomi global. Gejolak perburuhan secara perlahan, tetapi pasti turut meletup pada era Orde Baru, khususnya 1990-an, dengan berbagai aksi pemogokan berskala kawasan hingga tingkat kota.

    Pertumbuhan ekonomi kita tak disertai pemerataan kesejahteraan. Ketidaksetaraan antar-lapisan sosial cukup mencolok, seperti dikomentari peraih Nobel Ekonomi 2007, Erik Maskin. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Maskin menyoroti nasib buruh di kelas terbawah yang mengalami tekanan persaingan pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif.

    Sistem kerja kontrak alih daya dan politik upah murah adalah karakteristik umum yang dikesankan jadi prasyarat keunggulan dan pertumbuhan dalam relasi kita dengan globalisasi.

    Padahal, bila kita kembali ke observasi Maskin—juga oleh Kaushik Basu, guru besar ekonomi asal Cornell—justru ditemukan, globalisasi adalah salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan. Terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, karena menaikkan pendapatan rata-rata, tetapi menimbulkan masalah distribusi pendapatan.

    Solusi di Tingkat Lokal

    Latar dari pertumbuhan yang menghasilkan kesenjangan dan juga fondasi dari gejolak perburuhan dewasa ini ada di tingkat lokal. Kompetisi di pasar tenaga kerja berlangsung dalam konteks desentralisasi sebagai model kekuasaan yang diterapkan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pada masa pasca-otoriterisme.

    Akibatnya, keterlibatan negara didorong agar ”berkurang” dalam politik perburuhan, dengan melimpahkan tanggung jawab untuk membereskan konflik yang selalu terjadi dalam hubungan industrial kepada pemerintah lokal. Struktur kesempatan politik yang tersedia saat ini memberikan ruang bagi mobilisasi lebih leluasa buruh untuk berpolitik menggunakan metode bersifat direct action.

    Aksi massa, gangguan terhadap proses produksi di kawasan industri dan sekitarnya cenderung memperkuat posisi politik mereka ketimbang harus bergantung pada partai dan politisi yang cenderung dikuasai oligarki di tingkat lokal. Karakter industri yang melayani mata rantai ekonomi global mengakibatkan ”rasa kepemilikan” para oligarki juga relatif terbatas.

    Gejolak perburuhan semakin meluas juga akibat tidak lagi tersedia kesempatan legal menggunakan represi dan keterlibatan aparat militer dalam penyelesaian masalah industrial, seperti yang menjadi andalan rezim otoriter Orde Baru.

    Kesenjangan kesejahteraan yang bertemu tekanan hidup yang sangat kompetitif menjadi faktor di tingkat tiap lokal daerah industri. Gerakan yang mengikuti alur desentralisasi ini menjadi terhubung dan relatif terkoordinasi antardaerah akibat tren upah yang relatif setara bila diperhitungkan dengan beban biaya hidup antarkota yang turut memengaruhi besar upah riil pekerja.

    Antardaerah dalam kerangka kompetisi telah bersaing untuk menekan upah buruhnya, tetapi hasilnya justru kondisi yang relatif setara karena biaya hidup juga tinggi di daerah-daerah yang lebih tinggi upah rata-ratanya. Biaya hidup yang lebih tinggi adalah buah pertumbuhan ekonomi yang cukup besar ditopang konsumsi domestik. Ekspektasi hidup layak mendorong motivasi lebih besar buruh menuntut perbaikan kesejahteraan.

    Arena utama politik hubungan industrial secara faktual beralih ke tingkat lokal. Di sanalah terjadinya gejolak-gejolak perburuhan yang berakar dari tingkat perusahaan hingga terbangunnya berbagai jaringan dan aliansi serikat buruh yang selama ini menginisiasi aksi-aksi secara teritorial.

    Sementara di sisi pengusaha, kepentingan yang diutamakan adalah pencarian profit dari kompetisi yang mengandalkan keunggulan komparatif: buruh murah dan fleksibilitas tenaga kerja. Negara ”terpecah” posisinya akibat latar desentralisasi yang di satu sisi mengalihkan urusan kepada pemerintah daerah, tetapi masih banyak regulasi dan mekanisme perburuhan yang bersifat nasional.

    Situasi unik terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang dapat diinterpretasikan sebagai penolakan kepada sistem kerja kontrak dan alih daya. Minimnya ruang demokratis untuk penyelesaian perselisihan di tingkat lokal menjadi masalah, tetapi juga seharusnya menjadi titik tolak solusi yang efektif.

    Perubahan latar politik perburuhan harusnya memberikan lebih besar lagi insentif bagi pemerintah daerah dan pelaku-pelaku politik lainnya untuk mendorong demokratisasi yang lebih lagi dalam menangani hubungan industrial. Tidak bisa lagi hanya bergantung pada mekanisme rutin tripartit, seperti penetapan upah tahunan saja.

    Pemimpin asosiasi pengusaha di tingkat pusat juga harus mengubah strategi keterlibatan yang lebih proaktif dalam memajukan musyawarah, mulai tingkatan perusahaan paling bawah hingga secara teritorial.

    Tidak bertemunya praktik deliberasi (musyawarah) yang komprehensif dari unsur-unsur dalam politik hubungan industrial di tingkat lokal mengakibatkan pilihan metode perjuangan tuntutan dalam bentuk aksi langsung: demo!

    Irwansyah
    Pengajar Politik Perburuhan
    Departemen Ilmu Politik UI


    Kompas, 15 September 2012, hal.18
    Ketenagakerjaan

    Polri agar Lebih Fokus pada Penegakan Hukum

    Jakarta, Kompas – Serikat pekerja menentang keinginan pihak kepolisian untuk terlibat dalam pertemuan tripartit antara serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah yang membahas masalah hubungan industrial. Kepolisian seharusnya lebih fokus menindak tegas pelanggaran-pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tak ditangani dengan baik oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

    Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan hal ini di Jakarta, Jumat (14/9). Kepolisian Daerah Metro Jaya meminta dilibatkan dalam pertemuan tripartit untuk mencari akar persoalan dan menjadi “wasit” dalam konflik hubungan industrial (Kompas, 14/9).

    “Permintaan pihak kepolisian agar terlibat dalam pertemuan tripartit adalah sebuah permintaan yang sangat tidak benar. Seharusnya kepolisian mengetahui fungsi dan peran mereka dalam masalah hubungan industrial yang substansial, yakni penegakan hukum,” kata Timboel.

    Buruh akan menggelar mogok kerja nasional, 25 September-15 Oktober 2012. Mereka menuntut penghapusan pekerja alih daya, upah sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak, dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Menurut Timboel, masalah muncul karena pengawas ketenagakerjaan dan kepolisian lemah. “Mogok nasional ini merupakan akumulasi keresahan buruh selama ini,” ujar Timboel.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Hariyadi B. Sukamdani, meminta mogok kerja nasional buruh tidak mengganggu operasi industri dengan menyisir pabrik yang tetap beroperasi. Dia menilai bahwa akar masalah hubungan industrial adalah pengawasan. “Kalau bicara rinci di aturan, semua jelas. Jika ada yang melanggar, mereka harus ditindak,” ujar Hariyadi.

    Revisi Regulasi

    Secara terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Muji Handaya mengatakan, revisi regulasi untuk memperkuat peran dan kewenangan pegawai pengawas sangat dibutuhkan. (SUPAYA PUNYA DASAR HUKUM YANG LEBIH KUAT UNTUK BISA MEMERAS PENGUSAHA LEBIH BANYAK.) Saat ini ada 2.384 tenaga pengawas ketenagakerjaan yang mengawasi 216.547 perusahaan atau satu orang mengawasi 90 perusahaan.

    “Kami mencoba mengatasi dengan melibatkan semua pihak dalam Komite Pengawasan, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan menerapkan sistem teknologi informasi. Persoalan regulasi yang tidak kuat karena bersifat perdata dan penyelesaiannya lewat jalur UU No.2/2004,” ujar Muji. (HAM/BRO)


    http://beritaburuhindonesia.wordpress.com/2012/09/14/utamakan-dialog-polisi-minta-dilibatkan-dalam-pertemuan-tripartit/

    Utamakan Dialog

    Polisi Minta Dilibatkan dalam Pertemuan Tripartit

    Kompas, Jumat, 14 September 2012, hal.17.

    Jakarta, Kompas – Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta buruh dan pengusaha mengutamakan dialog dalam mencari solusi tenaga kerja alih daya (outsourcing). Mogok memang dibenarkan secara hukum, tetapi tetap akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

    ”Dengan mogok, perusahaan rugi, karyawan tidak kerja, dan secara nasional kita rugi. Maka, tidak boleh tidak ada dialog. Saya yakin tidak ada soal yang tidak bisa diselesaikan secara dialog di negara ini,” kata Hatta Rajasa, Kamis (13/9), di halaman Istana Negara, Jakarta.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Mudhofir, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal memaparkan rencana mogok kerja nasional. Mogok akan dilakukan antara 25 September-15 Oktober 2012 yang melibatkan buruh di sedikitnya 41 kawasan industri.

    Kemarin, para buruh yang tergabung dalam Buruh Jakarta Bergerak, gabungan 20 organisasi buruh, misalnya, mendukung rencana mogok buruh nasional. Belasan aktivis Buruh Jakarta Bergerak berunjuk rasa di Jalan Sulawesi di depan area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka menolak sistem kerja alih daya.

    Odi Haryono, petugas hubungan masyarakat aksi yang juga Koordinator Wilayah Jakarta Front Perjuangan Buruh Jakarta, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, mengatakan, mogok nasional merupakan satu-satunya jalan memperjuangkan penghapusan sistem kerja alih daya.

    Namun, Hatta Rajasa tetap mendorong buruh untuk berdialog dengan pengusaha. ”Kalau memang pantas jadi karyawan, ya, jangan terus dijadikan outsourcing. Akan tetapi, kalau diperlukan tenaga hanya enam bulan selama peak season (sedang banyak pekerjaan), ya, ini mungkin karena perusahaan tidak kuat untuk merekrut karyawan. Ini harus didialogkan,” tutur Hatta.

    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta Dewan Pengupahan Daerah segera membuat survei kebutuhan hidup layak (KHL). Hasil survei direkomendasikan kepada kepala daerah yang menetapkan upah minimum provinsi dan kabupaten serta kota tahun 2013.

    Muhaimin meminta upah minimum dibahas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan agar tidak bergejolak saat ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menakertrans Nomor 13 Tahun 2012, survei KHL dilakukan berdasarkan harga pasar dari 60 komponen.

    ”Sebelum survei dijalankan, harus disepakati dulu jenis dan kualitas kebutuhan, waktu survei, serta tempat survei bersama-sama,” ujar Muhaimin.

    Pada Kamis siang, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya) Inspektur Jenderal Untung S Rajab bertemu dengan pengurus dan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Kapolda, Jakarta. Untung antara lain didampingi Wakil Kepala Polda Brigadir Jenderal (Pol) Suhardi Alius.

    Suhardi Alius mengatakan, pertemuan dengan Apindo ini tidak lain untuk menjemput bola dan mencari tahu akar persoalan. Hal itu karena Polda Metro Jaya tidak ingin menjadi ”pemadam kebakaran” dari aksi unjuk rasa buruh yang terjadi. Pertemuan serupa juga dilakukan Polda Metro Jaya bersama serikat buruh-serikat buruh. ”Kepolisian berharap dilibatkan ketika ada perundingan-perundingan tripartit sehingga bisa mengawasi dan menjadi wasit,” kata Suhardi.

    Ketua Umum Apindo Sofyan Wanadi menuturkan, para pengusaha sesungguhnya tidak keberatan buruh berunjuk rasa karena itu menjadi hak buruh. ”Kalau buruh mau demo, ya silakan. Namun, kalau ada yang tidak mau dan tetap ingin kerja, jangan diganggu,” kata Sofyan.

    (ATO/HAM/RTS/PIN/RWN)


    http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/13/apindo-urges-police-muscle-ahead-possible-big-strike.html

    APINDO urges police to muscle up ahead of possible big strike

    The Jakarta Post, Jakarta, Thu, September 13 2012, 10:02 PM

    The Indonesian Employers Association (Apindo) chairman Sofjan Wanandi said on Thursday that the association expected the police to prevent a possible labor strike from turning into riot. “Indonesia’s economy is growing. If the strike turned into a riot, we would lose our investors and the country could once again be trapped in crisis,” Sofjan said in a meeting in Jakarta Police headquarters to discuss security measures for the possible strike.

    Around two million workers in several locations in Indonesia – including Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, and Karawang — plan to strike on Sept. 25 to Oct. 15 demanding the abolition of outsourcing, a minimum wage increase and health insurance. Action Committee for Social Security (KAJS) secretary general Said Iqbal has previously insisted that the strike would be annulled if the three demands were fulfilled.

    Sofjan said that the association did not prohibit its workers from joining the strike. “We wish to remind them to think [about the strike] wisely and not resort to violence,” he said. Jakarta Police chief Insp. Gen. Untung S. Rajab said that when the police were not involved in talks between the government, association and workers unions they always ended up as the scapegoat when riots happened.

    Untung said that the police had to be well-informed to carry out preventive and preemptive tasks. As for the workers’ demands, Untung urged Apindo to settle the matter through discussion and prevent the strike. Sofjan said that the association would endeavor to find a solution through tripartite negotiation, adding that the association “has various members ranging from small to big ventures and not every one of them can meet the demands”.

    In January, tens of thousands of workers in Bekasi and Tangerang blocked roads connecting neighboring regencies to the capital, causing severe traffic congestion. Workers asked the association to withdraw the lawsuit it filed in the Bandung State Administrative Court (PTUN), challenging West Java and Banten administrations on regional minimum wages. Apindo agreed to withdraw its lawsuit, and both sides have agreed to give top priority to negotiations to set the new level of minimum wage.

     
  • Virtual Chitchatting 7:53 AM on 2012/09/15 Permalink  

    Once Bright Stars Turning to Partying Animals: The Teenage Movie Queen episode

    Jakarta, 15 September 2012 07:53:19


    http://www.getkombucha.com/lindsay-lohan-kombucha-arrest-for-alcohol-calls-for-recall

    Lindsay Lohan: Kombucha Arrest For Alcohol Calls For Recall?

    Most of us are now aware of the Lindsay Lohan Kombucha tea gossip news. Kombucha tea has gained recognition and popularity as a detoxifying drink.  It has become an alternative method of staying healthy for people who believe in natural and organic food and drinks.  Even the celebrities swear by Kombucha tea.

    A vivid example, is definitely LiLo or our much favorite Lindsay Lohan.  Kombucha tea is her favorite tea, declares Lindsay Lohan… (well at least we have one thing in common!). Also shout out to my friend ad gossip lover Jackie for helping me write this article!

    The fuss about Lindsay Lohan Kombucha tea gossip

    Kombucha tea is the biggest sobriety of Lindsey Lohan.  She was in house arrest during her probationary period of 35 days. In this duration, she was wearing a SCRAM bracelet that would trigger an alarm if she tried to leave house or consume alcohol and drugs (basically put a toe out of the line).

    This again got Lindsay Lohan arrested.  At this point of time, she claimed that she was a very responsible, law abiding human being and would never even dream of consuming alcohol. All she had was Kombucha tea, her favorite tea and health drink.  Unfortunately, the Kombucha Lindsay Lohan consumed had high content of alcohol.

    This is what triggered the alarm and created this upheaval. Lindsay Lohan ran into a lot of legal trouble due to her habit of drinking Kombucha tea.  She did not know that the drink contained small amounts of alcohol.  Though it is highly unlikely, that such low levels of Kombucha tea would trigger the SRAM bracelet and create a ruckus.

    Outcome of Lindsay Lohan Kombucha tea episode

    Lindsay Lohan alcohol consumption was banned by a court order. The judge Stephanie Sautner pointed out that the court order that barred Lindsay Lohan from having alcoholic drinks had expired on February 25 . Therefore, Lindsay Lohan recall stood negated. But she managed to violate her probationary period for another reason. But she was definitely not guilty of consuming alcohol during her probationary period and the judge confirmed that.

    Trivia about Kombucha tea

    Kombucha tea is a fermented type of sweetened black tea containing a smidgen of alcohol. It is also popular by the name Champagne of Life, Kombucha mushroom infusion etc. Some strains of yeast and bacteria are added to the sweetened black tea. Yeast strains like Saccharomyces ludwigii, Saccharomycodes apiculatus, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyes are commonly used.

    Similarly, Bacterium gluconicum, Bacterium xylinum, Acetobacter xylinum, Acetobacter xylinoides, Acetobacter Ketogenum are the bacterial strains used for fermentation. The mixture is allowed to ferment for some days. During fermentation, it is imperative to maintain the temperature at 75 Fahrenheit.

    If the tea is not heated well enough, then the fermentation will be incomplete. Nowadays, many resistant strains of bacteria and yeast are used so as to avoid contamination.  The strains are also designed so as to reduce the fermentation time required. After fermentation, products like lactic acid, acetic acid, ethyl acetate and alcohol are formed.

    But Kombucha tea has a unique property that sets it apart from other drinks. A flat structure is formed on the surface of the drink and resembles pita, pancake or mushroom. In fact, it mostly resembles mushroom in shape, structure and color. Some strains produce absolutely blemish free layer of fungus.

    This sort of Kombucha is considered to be very healthy and are usually priced high. Kombucha usually tastes like rancid intoxicating drinks like old whiskey or the best thing ever.. depending on who you ask LOL! For those who frequent the stands of organic, natural food stores know that alcohol concentration in Kombucha tea is usually at 0.3% and is therefore, negligible.

    Therefore, Lindsay Lohan must have consumed gallons of Kombucha tea so that the levels became quite elevated in her blood stream. The legal permissible amount of alcohol that a drink can possess so that it could maintain it’s position in the racks of the common departmental store is 0.5%.

    But some researchers have found that, some bottles of Kombucha contain much higher levels of alcohol, almost 5% which is equivalent to the amount of alcohol present in beer. Apparently, Lindsay Lohan Kombucha tea became a victim of this problem. It is a known fact, that many fans prepare Kombucha at home after acquiring the ‘Mother’ culture of Kombucha.

    They prepare sweetened black tea. They can usually experiment a lot with the type of tea they prefer. Some have also used green tea and white tea. Then they add the culture strains of yeast and bacteria and allow it to ferment for about 14 days. During brewing at home, people sometimes make small mistakes.

    Sometimes, the liquid is not heated adequately, sometimes the heat is not distributed evenly. Some brew their tea in metallic containers.  Now, Kombucha tea is acidic in nature. It contains high amount of lactic acid. Combined with heat, the acid in the tea would leach away metal ions from the metal vessel.

    This can prove to be very fatal for consumers. Fault in storage can result in increase in the alcohol accumulation in the drink due to excess of fermentation.  Maybe Lindsay Lohan prepared and stored her Kombucha tea herself.  That would lead to an spike in the alcohol concentration.  The alcohol content in Lindsay Lohan Kombucha must have increased a lot due to faulty preparation and storage.

    Other Popular Kombucha Terms:

    lindsay lohan, how to make kombucha 5% alcohol, pics of lindsay lohan, Linzy lowham, linzy lohan, linsey loghan, Linsey Logan, linsdaay lohan, lindsay lohan photos, lindsay lohan naked


    http://news.yahoo.com/video-shows-lohan-pedestrian-encounter-ny-club-203126050.html

    Video shows Lohan-pedestrian encounter at NY club

    By COLLEEN LONG | Associated Press – 3 hrs ago (21.09.2012 08:59:18)

    NEW YORK (AP) — Grainy surveillance footage released Thursday shows Lindsay Lohan’s car driving toward a man who says she hit him outside a nightclub and kept going, but the blur used to conceal witnesses’ faces partially obscures the scene. The black-and-white video, released by police, shows Lohan’s Porsche turning from a Manhattan street onto an alley around 12:20 a.m.

    Wednesday as Jose Rodriguez passes in front of the car and apparently is struck. Rodriguez, a 34-year-old restaurant worker from Jersey City, N.J., stays on his feet and walks after the car as it drives away. Rodriguez called 911 and was hospitalized with a knee injury. He said he was coming from his job at a restaurant inside the nearby Maritime Hotel when he was struck and was in a lot of pain. He criticized Lohan and her entourage.

    “They acted like I was nothing,” he told the Daily News. “That no one could touch her because she was so rich and powerful.” The 26-year-old actress later was arrested as she left the nightclub at the Dream Hotel in Manhattan’s Chelsea neighborhood, police said. No alcohol was involved, they said.

    Lohan was arrested on charges of leaving the scene of an accident and causing injury. She was given a ticket and was scheduled to appear in court on Oct. 23. Her publicist Steve Honig said he was confident the claims being made against the troubled “Mean Girls” star would be proved untrue.

    This summer in California, Lohan was involved in a car accident that sent her and an assistant to a hospital, but no one was seriously injured. The accident remains under investigation. In May, she was cleared of allegations that she struck a Hollywood nightclub manager with her car.

    The “Freaky Friday” actress remains on informal probation for taking a necklace from a jewelry store without permission last year. She’s not required to check in with a judge or probation officer, but she could face a jail term if she is re-arrested. She recently filmed “The Canyons,” a movie by “Less Than Zero” author Bret Easton Ellis.


    http://news.yahoo.com/s/ap/20110511/ap_en_ot/us_people_lindsay_lohan

    Lawyer enters no contest plea for Lohan in theft

    By ANTHONY McCARTNEY, AP Entertainment Writer – 44 mins ago (12.05.2011 01:23:35)

    LOS ANGELES – Lindsay Lohan’s attorney has entered a no contest plea on behalf of the actress in a case involving a stolen necklace. Lohan did not appear in court for Wednesday’s hearing in Los Angeles. Superior Court Judge Stephanie Sautner accepted the plea to misdemeanor grand theft that was entered by attorney Shawn Holley.

    Sautner says the actress will remain on probation until November and should undergo psychological counseling. The plea means the 24-year-old actress is not acknowledging guilt but the case stands as a conviction. Lohan was charged in February with taking a $2,500 necklace from a Venice jewelry store without paying for it.

    The incident happened roughly three weeks after she was released from court-ordered rehab on a 2007 drunken driving case. Lohan faces a 120 day jail sentence for violating her probation, but she will serve a fraction of the sentence due to jail overcrowding and may be placed on house arrest.

    For the first time in months, Lindsay Lohan has a court date and she isn’t required to appear. The starlet, who has been a constant fixture at Los Angeles courthouses for nearly a year, is not expected to attend a hearing Wednesday in which her attorney may enter a plea that ends a necklace theft case before trial.

    Despite being sentenced to serve 120 days in jail at her last appearance, a judge’s decision to downgrade. Lohan’s felony grand theft case to a misdemeanor means the actress won’t have to walk the divided sea of cameras that have given her court appearances a movie premiere feel.

    It is Lohan’s desire to get back to being filmed as an actress, not a suspect, that has fueled Lohan’s desire to end the case with a no contest plea, a person close to Lohan and familiar with her thinking told The Associated Press last month. The person was not authorized to comment publicly and spoke on condition of anonymity.

    The “Mean Girls” star has been cast to play the wife of John Gotti Jr. in a biopic of the infamous mob family titled “Gotti: Three Generations.” The film is scheduled to film later this year in New York, and several factors may keep the case from interfering with her shooting the film.

    Misdemeanor defendants in criminal matters can generally have their attorneys handle all aspects of their case without appearing in court. Lohan’s lack of a serious criminal record, and the misdemeanor status of her cases, have resulted in three jails stints that ranged from 84 minutes to a few hours.

    Her longest stay was 14 days after another judge sentenced her to three months in jail — the reduced times are due to jail overcrowding and state-mandated credits for time-served. The cycle continued April 22 when Lohan was released after a few hours because her attorney indicated she would appeal the four-month jail sentence for her probation violation.

    Neither Lohan nor Holley have done anything to pursue the appeal since then. Los Angeles sheriff’s spokesman Steve Whitmore said Tuesday there are many variables that can impact how long Lohan will spend in jail, and he noted that she may be able to serve her sentence at home through electronic monitoring.

    “We don’t know what the judge is going to order,” Whitmore said, noting that in some cases electronic monitoring is specifically ruled out. If Lohan is ordered to spend time behind bars, it will be in a solitary unit at a women’s jail where she has been sent four times before. Lohan’s case has been retained by Los Angeles Superior Court Judge Stephanie Sautner, who last month ruled that Lohan could stand trial for walking out of an upscale jewelry store still wearing a $2,500 necklace she hadn’t paid for.

    Despite living nearby, Lohan never tried to return the item until after it was reported stolen and police obtained a search warrant. Her assistant delivered the necklace to detectives before the warrant could be served. “I see a level of brazenness with, `Let me see what I can get away with here,’” Sautner said of Lohan’s actions.

    Her taking of the necklace came roughly three weeks after the 24-year-old was released after spending three months in court-ordered rehab, and while she was still on probation for a 2007 drunken driving case. Her career has been essentially stalled since then, and judges last year sent her to jail twice and rehab twice and have repeatedly proclaimed her chances for leniency were over.


    http://www.contactmusic.com/news/lindsay-lohan-confirmed-for-gotti-movie_1214529

    Lindsay Lohan – Lindsay Lohan Confirmed For Gotti Movie

    21 April 2011 09:55:23 AM

    Lindsay Lohan will star in mobster movie ‘Gotti: Three Generations’ and will take on the role of Kim Gotti, the daughter-in-law of mobster John Gotti. Lindsay Lohan has signed up to star in ‘Gotti: Three Generations’. The 24-year-old actress had been set to portray Victoria Gotti – the daughter of infamous New York mobster John Gotti – in a new film about his life, but has now been cast in the role of Kim Gotti, the wife John Gotti Jr.

    She has signed a two-picture deal to star in ‘Gotti: Three Generations’ and the sequel ‘Mob Street’. Lindsay can’t wait to start shooting the movie and insists it is a chance to prove herself as an actress again following the recent troubles in her personal life. She said: “I’m really excited to be back on set and clear up all the misinterpretations about me and show this is what I love to do.”

    John Travolta stars as Gotti, the mob family’s patriarch, while Joe Pesci will play one of his Mafia deputies and Lindsay – who is facing prison again after being accused of stealing a necklace from jewellers Kamofie & Company – is thrilled to be working with both of them. She said: “I think it’s such an iconic story. I think it’s a great story to be told. I’m honoured to be working with John Travolta and Joe Pesci.”

    ‘Gotti: Three Generations’ and ‘Mob Street’ executive producer Marc Fiore is thrilled that Lindsay has joined the cast. In a statement, he said: “We’re very pleased to have Lindsay on board for both of these films. She has been very enthusiastic about the Gotti project, and after resuming discussions with her, we were impressed by her commitment to the film and felt she would be a perfect Kim Gotti.”

    In 1992, Gotti – who died in 2002 – was convicted of five murders, conspiracy to commit murder, racketeering, obstruction of justice, illegal gambling, extortion, tax evasion and loan sharking and was sentenced to life in prison without parole.


    http://ent.mobile.msn.com/en-us/wonderwall/articles.aspx?aid=1607521&avid=1607521

    Lindsay Humiliated After Being Snubbed by Madonna and Demi?

    Kat Giantis, MSN Entertainment, Updated: 2:57 AM EST March 3, 2011

    If Charlie Sheen’s overstuffed bank account proves anything, it’s that Hollywood is willing to turn a blind eye to bad behavior so long as you’re bringing in the big bucks. Unfortunately, Lindsay Lohan hasn’t had a hit since 2005′s “Herbie: Fully Loaded,” and as she faces more jail time for allegedly swiping a necklace from a jewelry store, she’s apparently getting blackballed by the A-list.

    The New York Daily News says LiLo was barred from entering Madonna and Demi Moore’s annual post-Oscars shindig on Sunday night in Beverly Hills. Seems the recidivist starlet, 24, wasn’t actually invited to the exclusive bash, but she figured she could just breeze in because it was being held at the home of agent Guy Oseary, whose talent firm, Untitled Entertainment, reps her, along with Kabbalah enthusiasts Madonna and Demi.

    But security informed Lohan that this was a strictly Lindsay-free zone and were unmoved by her pleas to hang with the in-crowd, according to the paper. Mercifully, she was saved from pulling the never successful “Don’t you know who I am?” line, thanks to Josh Brolin. As he arrived, he gave Lindsay a kiss on the cheek and granted her request to help her get inside, only to have his attempts firmly rebuffed.

    “Don’t you know who this is?” Brolin supposedly asked. The staffers did, and they reportedly informed him Lindsay wasn’t on the guest list. He even tried the old “but she’s with me” trick, but was foiled again. Josh eventually made his way into the soiree, leaving LiLo to grumble, “This is so humiliating.”

    http://ent.mobile.msn.com/en-us/wonderwall/articles.aspx?aid=1607521&avid=1607521&pg1=2501

    Thwarted, Lindsay instead turned up at what was apparently intended to be a private party hosted by James Franco at hot spot Supperclub. But the actor, perhaps smarting from his earlier reviews as Oscar co-host, was a no-show, although the paper claims that didn’t stop Lohan from telling everyone he had personally invited her to swing by and hang with him.

    It’s hard to believe that only a few years ago, Lindsay was feeling confident about one day having a little, bald, gold guy to call her own. “I want to get a nomination. I want to win an Oscar,” she told Nylon in 2007. “I want to be known for more than, like, going out. For being ‘the party girl.’ I hate that.”

    But Lohan still doesn’t seem to understand the correlation between the choices she makes (for instance, not opting to stay home with the collected works of Jane Austen until she’s off probation) and the trouble she’s constantly in.

    In a sit-down this week with “Extra,” she insisted she wants to make “great films” and tell “great stories,” but “personal instances in my life have gotten in the way. … I don’t want that to be what I am known for, the tabloid stuff, that’s not me. I don’t like the attention.”

    Uh-huh. Of course, maybe the spotlight addiction is genetic. On Wednesday, Lindsay issued a statement expressing her displeasure over loathsome dad Michael joining the cast of “Celebrity Rehab” (his issue: anger management).

    “I am sorry that my father has continually chosen to speak publicly about our relationship, my mother, my siblings, and my professional team,” she told RadarOnline. “I am working through my recovery day-by-day and find his public media bouts unnecessary and damaging.”

    According to TMZ, Linds was “shocked and upset” that Papa Lohan is part of the show and is worried he’ll embarrass the family. Yeah, we’re pretty sure that ship has sailed.

    http://ent.mobile.msn.com/en-us/wonderwall/articles.aspx?aid=1607521&avid=1607521&pg1=5001

    “I am working through my recovery day-by-day and find his public media bouts unnecessary and damaging.” According to TMZ, Linds was “shocked and upset” that Papa Lohan is part of the show and is worried he’ll embarrass the family. Yeah, we’re pretty sure that ship has sailed.


    http://news.yahoo.com/s/ap/20110223/ap_en_mo/us_people_lindsay_lohan

    Judge tells Lindsay Lohan plea deal will mean jail

    By ANTHONY McCARTNEY, AP Entertainment Writer – 1 hr 13 mins ago (24.02.2011 03:05:24)

    LOS ANGELES – A judge told Lindsay Lohan on Wednesday he would sentence her to jail if she accepted a plea deal from prosecutors to avoid trial for allegedly stealing a $2,500 necklace from an upscale jewelry store. Los Angeles Superior Court Judge Keith Schwartz tersely told the troubled starlet what she could expect if she pleaded guilty or no contest in the felony case.

    “If you plead in front of me, if this case is resolved in front of me, you are going to jail,” Schwartz said. “Period.” But if she rejects the deal, and a judge determines there’s enough evidence to order her to stand trial, she could be punished because she was still on probation for a 2007 drunken driving case when the necklace was stolen.

    That could mean Lohan — who has pleaded not guilty — is sentenced to jail before the theft case is even tried. The “Mean Gilrs” star wore high-waisted white pants and a low-cut black top, and sat reading papers while prosecutors offered her attorney, Shawn Holley, the terms of the plea deal in a closed chambers meeting with Schwartz.

    Prosecutors declined to say what they offered, but Schwartz said he didn’t think Lohan would accept it. Lohan told the judge she understood his comments, and left the courtroom clutching her mother’s hand. She and her attorney didn’t speak to reporters, but her father, Michael Lohan, told those gathered outside the courthouse that the case is being over-prosecuted. “I don’t see Lindsay as a criminal,” he said. “This is all a result of her addiction.”

    The necklace case has become the latest trouble for Lohan, who was sent to jail twice and rehab twice last year for violating her probation in the drunken driving case. The troubled starlet seems to keep running into trouble — she was cited for speeding around 9 p.m. Monday in West Hollywood, reportedly driving 59 mph in a 35 mph zone, said sheriff’s spokesman Steve Whitmore.

    The judge told Lohan that he was treating her as he would any other defendant, and that he wanted her to get the case resolved. “I want you to get on with your life,” Schwartz said. Schwartz also said that he thought Lohan should receive psychological counseling as a condition of her probation if it is re-instated.

    Prosecutors turned over the rest of their potential evidence to Lohan’s attorney, including surveillance footage and police reports. Lohan has about two weeks to decide what to do — she is due back in court on March 10. Schwartz said if she does not accept a plea deal, the case will go to a preliminary hearing during which prosecutors will lay out their evidence.

    Lohan spent three months in rehab at the Betty Ford Center and was accused by a rehab worker there of misdemeanor battery during a December argument. Prosecutors in Riverside County have not yet decided whether to pursue charges.

    About three weeks after her release, Lohan was accused of taking the necklace from Kamofie & Co., a jewelry store near Lohan’s new home in Venice. The necklace was turned over to detectives before they could serve a warrant to search Lohan’s home. The 24-year-old actress’s career has been stalled for months; she lost her part in a biopic of porn star Linda Lovelace while she was in rehab at Betty Ford.


    http://id.omg.yahoo.com/news/wow-lindsay-lohan-vs-paris-hilton-di-ring-tinju-khjx-0000354324.html

    Wow, Lindsay Lohan VS Paris Hilton di Ring Tinju!

    KapanLagi.com, Hollywood – Rabu, 26 Januari 2011 12.30 WIB

    Menonton pertandingan tinju antara dua pria berotot mungkin sudah menjadi hal biasa bagi banyak orang. Tapi bagaimana kalau para petinju ini digantikan oleh dua selebritis cantik Lindsay Lohan dan Paris Hilton?

    Hal ini mungkin bakal segera terlaksana, pasalnya, kedua bintang yang sama-sama pernah berurusan dengan narkoba ini sudah mendapatkan tawaran dari Hollywood Boxing Federation untuk bertanding di atas ring tinju. Bahkan, keduanya akan dibayar USD$ 1 juta untuk aksi mereka ini!

    Uang sebesar USD$ 1 juta ini akan disumbangkan kepada badan amal narkoba dan alkohol kalau Lohan dan Hilton bersedia bertanding. “Kami menyebutnya ‘Battle of Bad Girls of Hollywood’,” ungkap Damon Feldman, direktur Hollywood Boxing Federation.

    Feldman juga menyatakan bahwa kedua bintang bermasalah ini harus berhadapan di atas ring tinju dalam beberapa ronde yang masing-masing terdiri atas 3 menit pertandingan. Baik Lohan maupun Hilton masing-masing akan dibayar sebesar USD$ 500.000.

    “Ini tak lebih akan jadi pertandingan yang fun. Baik Paris dan Lindsay pernah ikut pelatihan tinju di masa lalu,” pungkas Feldman. (spl/mae)


    http://id.omg.yahoo.com/news/catatan-skandal-lindsay-lohan-ii-anve-c51c6a731e.html

    Catatan Skandal Lindsay Lohan (II)

    Finalia Kodrati, Vivanews.com – Kamis, 06 Januari 2011 17.30 WIB

    Sikap buruk yang selalu diperlihatkan Lohan mempengaruhi karir artisnya. VIVAnews – Lindsay Lohan dikenal sebagai artis bermasalah. Setiap tahun mantan artis cilik ini selalu ramai diberitakan bukan karena prestasinya tetap beberapa skandal dan kontroversinya. Sebagai artis muda, Lohan termasuk artis yang sukses.

    Sayang, kesuksesannya itu membuat bintang ‘Mean Girls’ ini lepas kontrol. Ia lebih senang terlibat hura-hura. Alhasil, bukan prestasi yan ia dapatkan tetapi justru perilaku buruknya yang lebih sering mendapat sorotan. Mulai dari menyetir dalam keadaan mabuk, menjalani rehabiltasi, di penjara sampai pertengkaran dengan ayahnya.

    Apa yang sering dilakukannya itu membuat imej buruk menempel padanya. Hal itu sangat mempengaruhi karirnya sebagai artis. Bahkan, ia sempat dikabarkan bangkrut dan akan diusir dari apartemen mewahnya karena tak punya uang. Berikut catatan skandal Lohan dari tahun ke tahun versi Popeater.

    Meski karirnya tak berjalan mulus, pemberitaan Lilo masih terus bergulir. Kali ini bukan lagi berhubungan dengan kasus hukum. Tetapi, kisah asmaranya. Lilo membuat heboh karena ia terlibat cinta sejenis. Ia menjalin cinta dengan sesama wanita bernama Samantha Ronson yang berprofesi sebagai DJ.

    Hubungan Lilo dengan Ronson mendapat reaksi keras dari ayahnya, Michael Lohan. Lilo tak tinggal diam. Ia menjawab keberatan ayahnya itu dan mengatakan Ronson adalah orang yang baik dan ia sangat mencintainya. Tetapi, hubungan itu tak berjalan mulus. Kisah cinta itu berjalan dengan putus sambung dan akhirnya Ronson memutuskan untuk tak lagi menggubris Lilo.

    Ditinggal Ronson membuat perilaku Lilo semakin menjadi-jadi. Ia semakin liar dan gemar berpesta sampai pagi di klub malam. Sampai akhirnya di tahun 2010. Ia djatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tinggi Los Angeles dengan hukuman penjara selama 90 hari atas kasus mengemudi dalam keadaan mabuk dan kepemilikan kokain pada tahun 2007 lalu.

    Tetapi, ia hanya menjalani hukuman selama 13 hari karena dianggap berkelakuan baik. Dan langsung masuk rehabilitasi. Namun, ia tetap harus menggunakan gelang SCRAM untuk terus mendeteksi kadar alkohol. Setelah bebas, bukan berarti masalah selesai. Pada 17 September lalu, artis ini mengumumkan dalam akun Twitter-nya jika ia gagal dalam menjalani tes narkoba. Ia pun kembali harus menghadapi persidangan. Hakim memutuskan agar Lilo masuk rehabiltasi selama 3 Januari 2011 ini.

    Ia masuk rehabilitasi Betty Ford Center. Masuk rehabiltasi bukan berarti Lilo berhenti membuat perkara. Ia dan teman-temannya diduga menyelinap keluar untuk mengunjungi sebuah bar dan mabuk-mabukan. Karena perbuatannya itu, ia sempat terlibat pertengkaran dengan pegawai pusat rehabiltasi itu.

    Pegawai itu menuntutnya. Adanya tuntutan itu membuat wanita berusia 24 tahun ini kembali terancam masuk penjara. Kepolisian setempat merilis jika aksi Lilo terhadap pegawai itu dianggap melanggar percobaan.


    http://showbiz.vivanews.com/news/read/197852-catatan-kisah-skandal-lindsay-lohan

    http://life.viva.co.id/news/read/197852-catatan-kisah-skandal-lindsay-lohan

    Catatan Skandal Lindsay Lohan

    Finalia Kodrati, Kamis, 6 Januari 2011, 14:45 WIB

    Sikap buruk yang selalu diperlihatkan Lohan mempengaruhi karir artisnya. VIVAnews – Lindsay Lohan dikenal sebagai artis bermasalah. Setiap tahun mantan artis cilik ini selalu ramai diberitakan bukan karena prestasinya tetapi beberapa skandal dan kontroversinya. Sebagai artis muda, Lohan termasuk artis yang sukses.

    Sayang, kesuksesannya itu membuat bintang ‘Mean Girls’ ini lepas kontrol. Ia lebih senang terlibat hura-hura. Alhasil, bukan prestasi yan ia dapatkan tetapi justru perilaku buruknya yang lebih sering mendapat sorotan. Mulai dari menyetir dalam keadaan mabuk, menjalani rehabiltasi, di penjara sampai pertengkaran dengan ayahnya.

    Apa yang sering dilakukannya itu membuat imej buruk menempel padanya. Hal itu sangat mempengaruhi karirnya sebagai artis. Bahkan, ia sempat dikabarkan bangkrut dan akan diusir dari apartemen mewahnya karena tak punya uang. Berikut catatan skandal Lohan dari tahun ke tahun versi PopEater.

    Tahun 2002 adalah sebagai awal Lohan membuat masalah dalam hidupnya. Di tahun itu, usia artis yang biasa disapa Lilo masih 16 tahun. Ia dikabarkan terlibat pertengkaran dan adu mulut dengan sesama artis remaja lainnya yakni Hilary Duff. Keduanya bertengkar dikarenakan memperebutkan pria. Pria yang dimaksud itu adalah penyanyi Aaron Carter.

    Lalu, tahun 2005, artis ini juga terlibat keributan dengan penyanyi Ashlee Simpson. Lagi-lagi pertengkaran itu disebabkan karena masalah pria. Pada saat itu, Lohan putus dengan kekasihnya, Wilmer Valderrama. Ia mengetahui Ashlee menjalin cinta dengan mantan pacarnya itu. Ia tak terima dan menyerang adik dari Jessica Simpson itu.

    Setelah beberapa tahun imej buruk melekat padanya, Lilo mulai mengikuti sebuah pertemuan konseling dan menjalani rehabilitasi. Setelah penampilannya di film  ‘I Know Who Killed Me’ yang malah membuat dirinya mendapatkan penghargaan Razzie Award sebagai aktris terburuk, karir artis kelahiran 2 Juli 1986 ini semakin menurun. Tiga film yang seharusnya akan dibintanginya justru lepas dari genggamannya.

    Dan yang paling menghebohkan adalah kejadian pada 2007 silam. Tepatnya pada tanggal 26 Mei 2007 lalu itu, Lilo ditangkap karena artis cantik ini mengemudi dalam keadaan mabuk. Akibat dari perbuatannya itu, Lilo dihukum dengan menjalani program rehabilitasi selama 45 hari.

    Ternyata, hukuman itu tak membuat bintang ‘The Parent Trap’ ini kapok dan mulai memperbaiki hidupnya. Justru dua bulan kemudian, Lilo kembali ditangkap karena hal yang sama. Bahkan, kali ini lebih parah lagi karena ditemukan bungkusan kecil yang berisi kokain milik artis berambut pirang tersebut. Kasus itu membuat Lilo dijatuhi hukuman percobaan tiga tahun dan satu hari penjara.

    Bersambung…


    http://news.id.msn.com/photogallery.aspx?cp-documentid=4230546

    Lohan dipenjara

    Agence France Presse, MSN, Wed, 21 Jul 2010 02:16:43 GMT

    Bintang Hollywood memulai masa penjara 90 harinya dengan lapor di Beverly Hills courthouse. LINDSAY Lohan tiba di pengadilan, pukul 8.30 pagi, ditemani pengacara barunya, Shawn Chapman Holley. Ia menghadap hakim — Marsh Revel — yang menghukumnya 3 bulan penjara setelah mangkir datang tujuh kelas program rehabilitasi kecanduan yang ia harus hadiri.

    Meski sempat menangis-nangis di pengadilan sebelumnya, Lohan terlihat tenang kali ini. Ia kemudian dibawa dengan mobil polisi menuju Century Regional Detention Facility di Lynwood, pinggir Los Angeles, diiringi fotografer dan media berhelikopter. Pihak berwajib mengatakan, ia minimal harus menjalankan seperempat hukumannya, karena tuduhan yang termasuk ringan dan penjara yang sudah penuh.


    http://entertainment.kompas.com/read/2010/09/27/16200472/Beredar.Foto-foto.Lindsay.Lohan.Pakai.Heroin-5

    Beredar Foto-foto Lindsay Lohan Pakai Heroin

    Senin, 27 September 2010 | 16:20 WIB

    LOS ANGELES, KOMPAS.com — Lindsay Lohan tertangkap oleh kamera sedang melakukan apa yang tampak seperti menyuntikkan heroin ke lengannya. Perempuan 24 tahun yang bermasalah ini terpotret sedang memasang pada lengan kirinya selingkar gelang karet yang biasa digunakan dalam proses medis pengambilan darah, sebelum ia menggunakan sebuah alat suntik untuk menyuntikkan sendiri suatu bahan ke lengan kirinya.

    “Gambar-gambarnya ini, dengan alat suntik, mengerikan. Apa yang tidak seorangpun tahu secara pasti adalah seberapa sering Lindsay menggunakan narkoba–atau, tepatnya, narkoba yang mana yang digunakannya,” tutur seorang sumber kepada surat kabar itu. Foto-foto lainnya, tampaknya diambil di sebuah pesta Hollywood yang diyakini diadakan pada 2007, memperlihatkan Lohan tengah berpesta dengan sosialita Paris Hilton, yang tampak secara bergairah mencium dan bermanjaan dengannya.

    Foto-foto tersebut muncul hanya beberapa jam sesudah Lohan dikeluarkan dari tahanan di Los Angeles (AS), yang cuma dihuninya selama 14 jam, setelah ia membayar 300.000 dollar AS sebagai jaminan dan disetujui oleh jaksa Los Angeles Patricia Schnegg. Ia masuk sel pada Jumat minggu lalu (24/9/2010) pagi waktu setempat, karena dua tes narkoba terhadapnya menunjukkan bahwa ia mengonsumsi narkoba.

    Yang satu, tes untuk kokain, yang satu lagi tes untuk Adderall–narkoba untuk ADHD. Setelah tes itu, Lohan menulis pada halaman Twitter-nya, ‘Substance abuse is a disease which doesn’t go away overnight.’ Tulisnya lagi, ‘I did fail my recent drug test. I am prepared to face the consequences.’

    Lohan harus bersih dari narkoba dan minuman berlakohol berkait dengan kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan minuman beralkohol tiga tahun lalu. Berkait dengan tes narkoba minggu lalu yang menunjukkan bahwa Lohan masih menggunakan narkoba, sebetulnya jaksa lain Los Angeles Elden S Fox menghendaki Lohan ditahan dan menolak pemberlakuan uang jaminan. Kalau uang jaminan tak diterima, Lohan harus menghuni sel sampai sidang berikutnya di Los Angeles pada 22 Oktober 2010 waktu setempat. Tapi, karena uang jaminan Lohan  akhirnya diterima atas persetujuan Schnegg, Lohan bisa bebas.

    Menjalani masa percobaan tersebut, Lohan diperintahkan oleh pihak berwenang untuk mengenakan alat pemantau kadar alkohol dalam tubuhnya. Ia juga diperintahkan untuk menjauh dari toko-toko yang utamanya menjual minuman beralkohol. Akan dibuktikan nanti, apakah secara formal ia melanggar masa percobaannya atau tidak, dengan tes narkoba.

    Penulis: ATI   |   Editor: Ati Kamil   |   Sumber : dailymail.co.uk


    http://id.news.yahoo.com/viva/20100602/ten-kristen-stewart-emoh-jadi-lindsay-lo-dd86bd2.html

    Kristen Stewart Emoh Jadi Lindsay Lohan

    By Irina Damayanti – Rabu, 2 Juni 2010

    VIVAnews – Kristen Stewart adalah aktris yang tengah berada di puncak popularitas. Banyak yang memprediksikan, ia mampu menggeser pamor Lindsay Lohan. Wajah Kristen Stewart menjadi incaran empuk para juru warta dan pemberitaan media saat ini. Kemanapun ia pergi, selalu ada kamera yang mengintai dan mengikutinya.

    Setelah terpilih sebagai model cover majalah Elle edisi Juli tahun ini, Kristen banyak mencurahkan isi hati dan kegalauannya sejak menjadi aktris terkenal. Kristen merasa sering terganggu dengan gosip miring dan pemberitaan media. Ia takut dirinya akan menjadi ‘hancur’ dan frustasi.

    Pemeran Bella Swan dalam film ‘Twilight’ ini membandingkan dirinya dengan aktris Lindsay Lohan yang dinilainya sudah gagal dalam menghadapi kehidupan glamor selebriti. Dengan segala kasus miring yang dihadapi Lindsay, Kristen merasa turut prihatin dan memberi gambaran untuk dirinya sendiri agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif.

    Menurut Kristen, Lindsay hanya salah pergaulan dan tidak bisa menyaring hal-hal negatif. Kekasih Robert Pattinson ini justru merasa beruntung bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dibanding seniornya itu.

    “Beruntung aku punya keluarga yang harmonis dan selalu mendukungku. Aku berada di bawah asuhan yang baik. Aku tidak mau seperti Lindsay yang sudah keluar ‘jalur’. Walaupun aku mengakui, dia adalah aktris yang pintar dan bertalenta,” ucapnya saat diwawancara untuk cover story majalah Elle. (pet)


    http://showbiz.vivanews.com/news/read/150376-lindsay_lohan_dilarang_jadi_bintang_porno

    Lindsay Lohan Dilarang Jadi Bintang Porno

    Finalia Kodrati, Rabu, 12 Mei 2010, 02:16 WIB

    VIVAnews – Lindsay Lohan dikabarkan akan memerankan tokoh bintang film porno, Linda Lovelace dalam film terbarunya. Tapi, langkah Lindsay untuk mendapatkan peran ini tak akan mudah. Pasalnya, sang ayah tak setuju anaknya memerankan tokoh tersebut.

    Michael Lohan, ayah Lindsay sangat tidak suka dengan kabar yang mengatakan anaknya akan bermain memerankan tokoh bintang film porno tersebut. Dia merasa itu keputusan yang sangat buruk bagi karir Lindsay dijagat hiburan Hollywood. Dia menganggap itu pilhan yang salah. Michael sangat menentangnya.

    “Saya tak ingin dia sampai ke dunia itu,” kata Michael seperti dikutip dari Aceshowbiz, Rabu 12 Mei 2010. Michael mengatakan karir Lindsay dijagat hiburan Hollywood masih sangat panjang. Apalagi, usianya masih sangat muda dan bisa mengejar popularitasnya yang sedang menurun akibat kelakuan Lindsay yang liar. Dia yakin anaknya mampu bangkit dari keterpurukannya.

    Keyakinannya itu membuat Michael sangat miris saat mendengar anaknya yang akrab disapa Lilo itu berencana memerankan bintang film porno. Dia sangat khawatir perannya itu malah akan membuat karir Lilo semakin menurun. Dia tak mau karir Lilo yang dimulai dari nol itu hancur karena peran tersebut.

    “Dia memulai dengan film ‘The Parents Trap’ dan sekarang ini apa? Dan mengapa? Siapa yang membuat keputusan ini? Ini tak akan pernah terjadi, percaya saya. Tak ada cara lain untuk menghidupkan karirnya,” ucap Michael. (pet)


    http://movie.detikhot.com/read/2010/05/11/110443/1355041/229/lindsay-lohan-dilarang-keras-jadi-bintang-porno

    Lindsay Lohan Dilarang Keras Jadi Bintang Porno

    Eny Kartikawati – detikMovie, Selasa, 11/05/2010 11:04 WIB

    Los Angeles – Perseteruan aktris Lindsay Lohan dengan ayahnya, Michael Lohan terus berlanjut. Kali ini sang ayah, melarang keras rencana Lindsay berperan sebagai bintang porno. Lindsay rencananya akan berperan sebagai aktris porno Linda Lovelace dalam film ‘Deep Throat.’ Linda merupakan salah satu bintang porno paling sukses pada zamannya.

    “Aku sungguh tidak mau dia sampai ke situ,” begitu larangan Michael seperti dilansir UsMagazine, Selasa (11/5/2010). Ketika ditanya apakah rencana putrinya tersebut akan merusak karirnya, Michael semakin mengungkapkan kekesalannya. Ia mengaku tidak habis pikir mengapa Lindsay mau menghancurkan karir yang sudah dibangunnya dengan susah payah.

    Lindsay memulai karirnya lewat film ‘Parent Trap’. Kemudian sederet layar lebar lain melambungkan namanya seperti, ‘Confessions of a Teenage Drama Queen’, ‘Freaky Friday’, ‘Mean Girls’, ‘Just My Luck’, dan ‘Herbie.’ “Dia memulainya lewat ‘Parent Trap’ dan sekarang ini? Kenapa? Siapa yang membuat keputusan ini? Kalau aku di sana, ini tidak akan terjadi,” kesal Michael.

    Menurut suami dari Dina Lohan itu, putrinya sebenarnya adalah aktris yang sangat berbakat. Namun saat ini Lindsay dimanfaatkan orang-orang yang salah. “Kalau saja dia mendapatkan pertolongan yang tepat, dia akan kembali ke puncak, seperti Robert Downey Jr,” jelas Michael. (eny/eny)



     
  • Virtual Chitchatting 7:53 AM on 2012/09/15 Permalink  

    Once Bright Stars Turning to Partying Animals: The Teenage Singer Queen episode

    Jakarta, 15 September 2012 07:53:19

    In November 2006, the ink was barely dry on Britney’s divorce papers with Kevin Federline when she hit the Hollywood club scene hard with two of Tinseltown’s biggest party girls: Paris Hilton and Lindsay Lohan. The trio made quite a splash … mostly because they were constantly forgetting to wear panties. The Holy Trinity of Celebrity Gossip didn’t last long though. After just a few weeks of partying into the wee hours, Britney – who had just given birth to son Jayden two months previously – suddenly cut them out of her life (and then she cut all her hair off, but that’s another story). Although the pop star has since cleaned up her act, Lindsay and Paris are still, nearly six years later, up to their old shenanigans. Between the two, they have spent 97 days in jail for offenses such as cocaine possession, DUI, and driving with a suspended license.

    On the night of February 16, 2007 – nearly a year before Jamie Spears became conservator of his daughter – a wild-eyed Britney walked into Esther’s Haircutting Studio in Tarzana, California, and demanded her head be shaved. When owner Esther Tognozzi refused, the singer picked up the shears and said, “Then I’ll do it.” At the time, Tognozzi’s business improved, thanks to her $200 “Brit-Buzz Special.” These days, it’s doubtful the no-frills Valley salon is able to charge that kind of money. There have been no reviews for Esther’s posted online since 2008, and Tognozzi did not return omg!’s calls for an update on her business.

    In mid-2007, during a night out at a nightclub, Britney met a man who would allegedly end up controlling her under the guise of being her manager: Sam Lutfi. Not much was known about their strange relationship at the time, until late January 2008, when a sobbing Britney was photographed sitting on a curb outside her house after she reportedly jumped from a car driven by Lutfi following a fight. After Jamie Spears was granted conservatorship of his daughter, he slapped Lutfi with a restraining order. Britney’s mom Lynne later claimed in a book that Lutfi had crushed pills into Brit’s food and kept her consistently drugged, which he denied. These days, Lutfi still seems Britney-obsessed. In the bio section of his Twitter page, he writes, “Love challenges eg: helped save the life of an incredible pop star.” He also seems to be still very much involved with celebrities, at least on Twitter, where he re-tweets messages of support from Courtney Love, Perez Hilton, and Roseanne Barr.

    As Britney was in the deep throes of her mental breakdown, her constant companion – besides the creepy Lutfi – was an adorable little Yorkie puppy named London. But she didn’t always treat it like woman’s best friend. In August 2007, just one month after she got it, the SPCA had to get involved after it was reported that the pooch had suffered a broken leg – and Britney had not provided proper medical care for the pup (she was later cleared of any wrong-doing). Britney’s mother Lynne later claimed that Lutfi hid London in a closet at Britney’s home and told her that he was missing … only to later “find” the dog in order to win over the upset pop star. It’s unclear if she still owns London (or any of the other dogs she had at the time) or if she found them new homes. Let’s hope they are healthy and happy wherever they are!

    When Britney went off the rails, she was mostly estranged from her family, except for a mysterious “cousin” named Alli Sims … who was related to the pop star only through a distant marriage. After getting into all kind of drunken trouble with Spears, including a naked romp in an L.A. hotel pool in August 2007, Sims – a wannabe singer – was another person cut out of Brit’s life once the conservatorship was in place. After trying to launch a singing career on her own (and failing), Sims is now a married mother who has a party planning business in Baton Rouge, Louisiana. But Britney is still on her mind. In early September, Sims tweeted a Britney fan page – in addition to Kim Kardashian, Taylor Swift, Ryan Seacrest, and Paris Jackson – asking them to vote for her daughter Allegra to win a cutest baby contest.

    After losing custody of her two sons to Federline, Britney took up with an unlikely beau: paparazzo Adnan Ghalib, who had been following the unhinged singer and snapping photos of her exploits for the tabloids. The two were photographed almost daily on shopping sprees and Starbucks runs all over Los Angeles for months until the conservatorship in January 2008 – and papa Spears promptly put an end to the relationship. It’s unclear if Ghalib, who later tried to sell what he claimed was a sex tape he and Britney made, ever returned to his old job. In March 2012, this omg! editor spotted him at a Target store in West Hollywood with his girlfriend buying baby supplies. Congrats?!

    As Britney’s locks grew back, she debuted a number of different looks thanks to extensions and her favorite hairpiece: a pink wig. The pop star donned the wig all over, whether it was for dinner at the Four Seasons or late-night joy rides around L.A. “When she puts on the pink wig, you just know something crazy is about to happen,” one paparazzo told People in January 2008. For example, while wearing the mop top, Britney was often overheard talking in a British accent. But when Brit’s conservatorship kicked in, her father Jamie confiscated it, as evidenced by a photo in February 2008 of Mr. Spears carrying the wig out to his car. Where it is now is anyone’s guess.

    Britney’s meltdown began almost immediately after she filed for divorce from K-Fed in November 2006. Although the former backup dancer got a bad rap (and was a bad rapper … “Popo Zao” anyone?), once Britney lost it, Kevin stepped up and became the more fit parent to their two sons. And the law agreed. In October 2007, the singer lost physical custody of Jayden James and Sean Preston, and then three months later, Federline was given sole custody after Britney barricaded herself in her bathroom with Jayden and refused to turn him over even after police showed up (inset photo). Now that Britney has stabilized, she shares custody with Federline, who welcomed his fifth child, a daughter named Jordyn, with his longtime girlfriend Victoria Prince in August 2011. Three months later, he was hospitalized for “heat stress” while filming the weight loss show “Excess Baggage” to shed the 85 pounds he re-gained following a February 2010 appearance on VH1’s “Celebrity Fit Club.”

    Britney’s parents Jamie and Lynne Spears didn’t see much of their daughter during her breakdown. But after her second trip to a mental hospital in January 2008, the exes (they divorced in 2002) came together to save their daughter from what they believed was the controlling grip of Lutfi. In the final days before Jamie became conservator of his daughter, Lynn was often by her daughter’s side clinging to her arm as she accompanied her and Lutfi everywhere (because she didn’t trust him). Once they got him out of her life – thanks to multiple restraining orders – the relationship between Britney and her parents seemed to improve greatly. In fact, Jamie and Lynne bonded so much, they actually rekindled their own romance in November 2010. After they nursed their daughter back to health, Lynne said, “We’re through the storm and we’re looking at the sunshine right now.”


    http://www.detikinet.com/read/2009/11/13/104701/1241063/455/britney-spears-jadi-pemuja-setan-di-twitter

    Britney Spears Jadi Pemuja Setan di Twitter

    Santi Dwi Jayanti – detikinet, Jumat, 13/11/2009 12:47 WIB

    Jakarta – Untuk ke sekian kalinya, akun Twitter milik penyanyi pop Britney Spears dibobol alias di-hack. Dalam profil Spears terpampang status kontroversial yang mencatut nama Lucifer, sang raja setan. “Aku menyerahkan diriku pada Lucifer..” begitu status yang sempat tertulis di profil Spears. Kemudian status ini diakhiri dengan seruan, “Glory to Satan!”.

    Dan tak hanya statusnya yang diobok-obok, background profile Twitter milik Spears juga tak luput dari keisengan tangan tak bertanggung jawab. Gambar piramid yang menggambarkan kelompok rahasia Illuminati menghiasi akunnya, seolah menegaskan bahwa janda beranak 2 ini adalah benar-benar pemuja setan.

    Ini adalah kejadian pembobolan yang kesekian kalinya dialami oleh penyanyi yang tenar dengan lagunya Baby One More Time tersebut. Beruntung, tak sampai 1 jam, pihak manajemen Spears memergokinya dan mereka langsung bertindak, seperti diberitakan Examiner dan dilansir detikINET, Jumat (13/11/2009).

    “Akun Twitter Britney baru saja dibajak. Kondisi ini telah kami tangani dan kami minta maaf atas serangan yang telah dilakukan cracker,” begitu penjelasan mereka melalui status terbaru di akun Spears. Begitu juga dengan gambar latar belakangnya, para pecinta Spears kini sudah bisa kembali melihat wajah penyanyi blonde tersebut sebagai backgroundnya. ( sha / faw )


    http://news.id.msn.com/okezone/entertainment/article.aspx?cp-documentid=4048159

    Bodyguard Britney Spears Dipecat Gara-Gara Bra

    By muharrami, okezone.com, Updated: 4/23/2010 5:32 AM

    Kelakuan Britney Spears yang suka tidak memakai bra kini membuat ayahnya, Jamie Spears meradang. Dia pun melarang anaknya keluar rumah tanpa memakai bra.

    LOS ANGELES – Kelakuan Britney Spears yang suka tidak memakai bra kini membuat ayahnya, Jamie Spears meradang. Dia pun melarang anaknya keluar rumah tanpa memakai bra. Menurut laporan The Sun, Jamie mengancam untuk memecat salah satu bodyguard yang sengaja membiarkan anaknya difoto tanpa bra, belum lama ini.

    “Jamie benar-benar luar biasa mengawasi hidup Britney. Dia benci melihat foto putrinya yang mempertontonkan bayangan payudaranya,” ujar sumber seperti disitat dari The Sun, Jumat (23/4/2010). Foto-foto Britney tersebut tersebar di berbagai tempat, sehingga membuat Jamie merasa perlu melarang putrinya keluar rumah tanpa mengenakan bra.

    “Dia ingin memberikan kesan baik kepada anaknya. Seorang bodyguard-nya dikabarkan telah dipecat, karena membiarkan dia (Britney) keluar tanpa mengenakan bra,” tukas sumber. Selain itu, Jamie juga mengecam hubungan Britney dengan pacarnya, Jason Trawick. Dia bahkan memaksa anaknya untuk memutuskan pacarnya.

    “Jamie juga membuat Britnye pisah dengan Jason. Dia suka Jason, tetapi hubungan mereka sangat dekat dan kuat,” imbuh sumber. Jamie dikatakan terlalu khawatir dengan keadaan, sehingga ingin mengembalikan Britney kepada imej yang semula. “Dia sudah memperingatkannya, ‘pilih Jason atau anak-anakmu’. Maksud Jamie, ini semua untuk kebaikannya,” pungkasnya.


    http://omg.yahoo.com/news/shes-back-britney-spears-debuts-hold-it-against-me-music-video/56721

    She’s Back! Britney Spears Debuts ‘Hold It Against Me’ Music Video!

    Access Hollywood – 2 hours, 17 minutes ago (18.02.2011 13:55:52)

    LOS ANGELES, Calif. — Britney Spears is back! The pop princess debuted the music video for her new single, “Hold It Against Me,” on MTV and Vevo.com on Thursday night — and the sexy singer definitely brought her A-game!

    In the video – ripe with fast cuts and multiple glaring product placements (including her fragrance Radiance, Makeup Forever, Sony and the online dating site PlentyOfFish.com) — a lean, glammed-up Britney is seen prowling around the futuristic space, surrounded by various TV equipment and rocking a white bridal-esque gown, before slowly ascending toward the ceiling. Brit then shows off her famous abs in her signature white midriff-baring crop-top and her itty-bitty denim cut-off shorts.

    Next, it’s a Britney-on-Britney catfight as the singer appears to wage war on… herself (in stilettos, or course), before shooting neon-colored paint at the surrounding TV monitors from her fingertips, flinging color all over her formerly pristine white gown (think: Willow Smith’s “Whip My Hair).

    Brit also rocks a black leather mini-dress for the video’s high-energy dance sequence. Back in January, “Hold It’s” choreographer Brian Friedman – the mastermind behind the superstar’s “Boys” and “Me Against the Music” moves – teased fans by announcing he was excited to “get [Britney] dancing really hard again.”

    “She’s had a couple of years where she’s been dancing different styles of dance and it hasn’t been me,” Brian told MTV News at the time. “It’s not necessarily that she hasn’t been dancing, it hasn’t been what I get from her, and what I seem to get from her is this tigress quality. And she prowls.

    “She really dominates when she does my choreography, and that’s what I wanted to get back,” he added. The choreographer faced a bit of heat from Britney’s legions of fans on Thursday (after a 30-second teaser for the video was released) who felt Britney’s footwork didn’t live up to Brian’s boasting.

    “Britney Fans… I DIDNT edit or direct the video so please do not place hostility at me if you aren’t happy with what you have seen or see,” Brian Tweeted on Thursday. “Britney worked her a– off for this video and she and I hope that you all love it. “Thank U every1 4 the support :),” he later added. “I haven’t seen the vid yet, all I know is how Brit was on set & she was FAB! FEMME FATALE will be incredible!” “Hold It Against Me” is the first single from Brit’s upcoming album, “Femme Fatale,” which is slated to drop March 29.



     
  • Virtual Chitchatting 5:28 AM on 2012/09/14 Permalink  

    The Amityville, Rumah Pondok Indah ala New York 

    1979, The Amityville Horror
    1982, Amityville II: The Possession
    1983, Amityville 3-D (Amityville III: The Demon)
    1989, Amityville 4: The Evil Escapes
    1990, The Amityville Curse
    1992, Amityville: It’s About Time
    1993, Amityville: A New Generation
    1996, Amityville Dollhouse
    2005, The Amityville Horror (remake)
    2011, The Amityville Haunting

    1979-2005
    The Amityville Horror (Complete Collection) 1979 – 2005
    23 files, 6.15 GiB (6608621564 Bytes), 15, 17 (20120822 12:21:31)
    2011-06-26 13:33:44 GMT, DownTYU, , VIP
    magnet:?xt=urn:btih:890bbf17468d4f70552cb52532152cddc38094e4&dn=The+Amityville+Horror+%28Complete+Collection%29+1979+-+2005&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    1979-2005
    All Amityville Movies 1 – 9
    24 files, 6.15 GiB (6608675920 Bytes), 4, 6 (20120822 12:31:10)
    2008-02-11 12:14:14 GMT, captainelliotspencer, , VIP
    magnet:?xt=urn:btih:5746814ee74893406fc2e922e731884b38994355&dn=All+Amityville+Movies+1+-+9&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    http://torrents.thepiratebay.se/4022316/All_Amityville_Movies_1_-_9.4022316.TPB.torrent

    1979
    The.Amityville.Horror[1979]DvDrip[Eng]-AXG
    2 files, 704.26 MiB (738467583 Bytes), 33, 5 (20120822 12:11:59)
    2008-12-09 10:08:11 GMT, AXG, , trusted

    http://torrents.thepiratebay.se/4564473/The.Amityville.Horror%5B1979%5DDvDrip%5BEng%5D-AXG.4564473.TPB.torrent

    1982
    Amityville.Horror.2.The.Possession[1982]DVDRip-tots
    1 file, 703.69 MiB (737874826 Bytes), 15, 3 (20120822 12:06:41)
    2008-10-22 20:00:32 GMT, Shalashaska1, , trusted
    magnet:?xt=urn:btih:b9437ccf30910fb45e374dcaa0126056f720a196&dn=Amityville.Horror.2.The.Possession%5B1982%5DDVDRip-tots&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    1983
    Amityville.3.1983.DVDRip-Morsan(SweSub)
    4 files, 700.24 MiB (734255089 Bytes), 1, 3 (20120822 12:09:42)
    2008-08-24 06:39:39 GMT, truskan
    magnet:?xt=urn:btih:71bb71e2902b24602d135a041e63a2806def3257&dn=Amityville.3.1983.DVDRip-Morsan%28SweSub%29&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    http://torrents.thepiratebay.se/4359133/Amityville.3.1983.DVDRip-Morsan(SweSub).4359133.TPB.torrent

    2005
    The.Amityville.Horror[2005]DvDrip[Eng]-aXXo
    1 file, 700.75 MiB (734791680 Bytes), 135, 13 (20120822 12:27:03)
    2008-10-28 06:36:53 GMT, circlensess
    magnet:?xt=urn:btih:f765ca838c1198f9af09873cfe7b44bfbaa7732c&dn=The.Amityville.Horror%5B2005%5DDvDrip%5BEng%5D-aXXo&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    2005
    The Amityville Horror 2005 BRRip 720p x264 -MgB
    12 files, 1.23 GiB (1324911466 Bytes), 63, 12 (20120822 12:19:20)
    2011-12-08 14:17:31 GMT, rcbcsk, , trusted
    magnet:?xt=urn:btih:a963a811f1c7f7e21d934732321da47a90756593&dn=The+Amityville+Horror+2005+BRRip+720p+x264+-MgB&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    2005
    Amityville.Horror.DVDRip.Xvid.2005-tots
    1 file, 703.19 MiB (737345866 Bytes), 3, 2 (11:59 AM 2012-08-23)
    2008-11-01 21:28:06 GMT, Shalashaska1, , trusted
    magnet:?xt=urn:btih:dbf1800bf5822d536f95156b2459c4ebf72be58f&dn=Amityville.Horror.DVDRip.Xvid.2005-tots&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.publicbt.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.istole.it%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ccc.de%3A80

    http://torrents.thepiratebay.se/4481202/Amityville.Horror.DVDRip.Xvid.2005-tots.4481202.TPB.torrent

     
  • Virtual Chitchatting 11:13 AM on 2012/09/08 Permalink  

    endang darmawan ubs, who and what’s the relations? 

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers

%d bloggers like this: