Berawal dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar mulai Dilaksanakan sejak 2010

Berawal dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar mulai Dilaksanakan sejak 2010

Compiled by S3ra Sutan Rajo Ali
Jakarta, 22 October 2012

  1. http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/05/22/sistem-penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi-di-indonesia-diberangus-oleh-sang-penguasa/
  2. http://mayachitchatting.wordpress.com/2012/06/12/indonesia-masih-belum-memiliki-sistem-penjaminan-mutu-untuk-jenjang-pendidikan-menengah/

  1. 20100301, Dirjen Mandikdasmen Respon Baik Laporan BE-SCSP
  2. 20110219, Mungkinkah, SPM Dikdas Terealisasi ? Kuncinya, Komitmen Bersama
  3. 20110712, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
  4. 201109, Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
  5. 20111226, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas)
  6. 20120216, Program Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
  7. 201206, Ditjen Dikdas Fokuskan Penguatan Layanan Hingga 2014
  8. this site (sippendidikan.org) is inacessible at present time.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YVszDBPNgXYJ:http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/berita/utama/berita-411.html+evaluasi+spm+dikdas+site:dikdas.kemdiknas.go.id&hl=en&client=opera&rls=en&ct=clnk

Dirjen Mandikdasmen Respon Baik Laporan BE-SCSP

Adib Minnanurrachim, Senin 1 Maret 2010 16:34:47

Jakarta (Mandikdasmen); Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Prof. Suyanto, Ph. D., merespon baik laporan Program Bantuan Kapasitas Sektor Pendidikan Dasar (Basic Education Sector Capacity Support Program-BE-SCSP) tahun 2009.

Laporan program yang dibiayai dana hibah dari Uni Eropa ini berlangsung di ruang sidang lantai lima gedung E komplek Kementerian Pendidikan Nasional, Kamis kemarin(25/02). Laporan Program BE-SCSP tersebut meliputi 2 komponen (proyek), yaitu:

1) Central, Provincial and District Capacity Development for Decentrailization; dan
2) Mainstreaming Good Practices in Basic Education (MGP-BE).

Masing-masing laporan ini disampaikan oleh Abdul Malik—mewakili Wolfgang Kubitzki—dari The Asian Development Bank (ADB), dan Neven Knezevic, Ph. D., dari The United Nations Children’s Fund (UNICEF). “Saya kira, laporan ini bisa diterima dan bisa dilanjutkan lagi,” kata Suyanto, yang berbicara atas nama starring comitte program BE-SCSP.

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Malik menyampaikan enam kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu Juli s.d Desember 2009, yaitu;

1) finalisasi dan approval draf MSS;
2) penyusunan Juknis;
3) rencana capacity development;
4) penyelenggaraan TOT;
5) melaksanakan dan memfaslitiasi sosialisasi capacity development; dan
6) langkah-langkah persiapan implementasi rintisan di lima kabupaten, yaitu; Musi Banyuasin, Gorontalo, Lombok Tengah, Jembrana, dan Sleman.

“Soal pilot district ini kami mengalami kesulitan. Mulanya terpikir hingga 30 district, namun akhirnya hanya lima,” kata Abdul Malik. Menurut Abdul Malik, ketika Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah disetujui, ADB bisa segera melakukan piloting district lebih banyak, karena itu merupakan saat penyusunan anggaran di kabupaten/kota. Namun ternyata terjadi keterlambatan karena persetujuan SPM terbit setelah pembahasan anggaran selesai

“Manakala ADB sudah ketinggalan kereta penyusunan anggaran—pada saat SPM disahkan dan anggaran APBD itu sudah jadi—maka akan sangat sulit mencari kab/kota yang bersedia merubah anggarannya untuk mengakomodasikan SPM, meski kami sampaikan kepada kab/kota bahwa timeframe untuk investasi dalam rangka memenuhi kebutuhan SPM ini kurang lebih tiga tahun.

Dan untuk tahun pertama harus ada komitmen sepertiga dari kebutuhan investasi. Nah setelah kami jajagi, selain mereka mengeluh soal kapasitas fiskal yang tidak memadai, juga karena tidak bisa melakukan adjusment. Nah sampailah kami pada lima kabupaten itu,” lanjut Abdul Malik.

Dari laporan itu, kemudian ADB menyusun rencana kerja tahun 2010 yang terdiri dari empat poin utama, yaitu; 1) capacity building; 2) base line study; 3) policy study; dan 4) membantu menyusun Rencana Startegi Ditjen Mandikdasmen. “Untuk poin terakhir ini, kami menyambut baik permintaan untuk  memfasilitasi Ditjen Mandikdasmen,” kata Abdul Malik.

Sementara Neven Knezevic menyampaikan laporan seputar MGP-BE tahun 2009 dan rencana a tahun 2010. Menurutnya, UNICEF telah melaksanakan tiga pilar utama dalam proyek MGP-BE, yaitu; 1) pengembangan kapasitas di tingkat sekolah dan kecamatan; 2) monitoring dan evaluasi; dan 3) advokasi dan mobilisasi.

Menurut Neven Knezevic, rencana kerja tahun 2010 masih terpusat pada tiga pilar tersebut, namun ada pegembangan yang lebih baik. Dalam rapat ini, selain dihadiri Dirjen Mandikdasmen, perwakilan ADB, UNICEF, European Commision, hadir pula; Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Dr. Bambang Indriyanto, dan Kepala Bagian Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Ir Sri Renani Panjastuti, MPA, beserta staf, perwakilan dari Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri.

Tentang BE-SCSP

Basic Education Sector Capacity Support Program (BE-SCSP) atau Program Bantuan Kapasitas Sektor Pendidikan Dasar merupakan bentuk bantuan dari Uni Eropa kepada Pemerintah RI untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Bantuan yang berupa dana hibah ini dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan (Financing Agreement) antara Masyarakat Eropa dan Pemerintah RI yang ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2005 (No. Proyek: ASIE/2004/006-064), oleh Direktur Direktorat Asia Kantor Kerjasama Bantuan Eropa, mewakili Komisi Masyarakat Eropa, dan Direktur Jenderal Kerjasama Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri, mewakili Pemerintah RI

Program BE-SCSP ini meliputi 2 komponen (proyek), yaitu:

a) Central, Provincial and District Capacity Development for Decentrailization; dan
b) Mainstreaming Good Practices in Basic Education.

Untuk pelaksanaan kedua proyek tersebut, Uni Eropa memilih pihak ketiga, masing-masing dengan surat perjanjian yang dinamakan Contribution Agreement antara Uni Eropa dan pihak ketiga yang dimaksud. Pelaksanaan Proyek 1 kepada ADB dengan Contribution Agreement/Kontrak No. ASIE/2007/145855; sedangkan pelaksanaan Proyek 2 kepada UNICEF dengan Contribution Agreement/Kontrak No. ASIE/2005/115794.

Salah satu bentuk BE-SCSP, adalah MGP-BE yang bertujuan untuk membantu mempercepat pencapaian tujuan Pendidikan untuk Semua (PUS) dan Tujuan Pembangunan Milenium bidang pendidikan, melalui pengembangan kapasitas sub-sektor pendidikan dasar agar mampu memberikan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan sejalan dengan kebijakan dan sasaran Pemerintah Indonesia dalam hal akses, mutu, dan pengembangan kemampuan bagi pelaksanaan desentralisasi pendidikan.

Lebih jauh soal MGP-BE, bisa diakses dialamat berikut; http://www.mgp-be.depdiknas.go.id/.*


http://harnustm.blogspot.com/2011/02/mungkinkah-spm-dikdas-terealisasi.html

Mungkinkah, SPM Dikdas Terealisasi ? Kuncinya, Komitmen Bersama

Harnu Family Ngawi, Sabtu, 19 Februari 2011 02:53

Terbitnya peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, mengindikasikan perlunya segera dilakukan sosialisasi secara ekstensif dan intensif dimulai dari tingkat Pemerintah Daerah sampai ke tingkat satuan pendidikan.

Semua komponen pelaksana kebijakan utamanya Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama) hendaknya memahami SPM Pendidikan Dasar dan segera mengambil langkah agar target pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar dapat dicapai sesuai dengan agenda Pemerintah yakni tahun 2013.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal, menyatakan bahwa Penyusunan SPM Pendidikan Dasar ini didasarkan atas dasar masih banyaknya sekolah yang belum memenuhi syarat untuk mutu pendidikan. Sementara pemerintah daerah terlihat belum optimal kepeduliannya terhadap kondisi pendidikan di wilayahnya.

Untuk penerapan SPM Pendidikan Dasar, pemerintah daerah hendaknya selama kurun waktu 3 tahun mengalokasikan dana yang memadahi guna untuk menunjang penuntaskan SPM Pendidikan Dasar tersebut. Setelah itu, diharapkan seluruh sekolah sudah bisa menerapkan standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional.

SPM Pendidikan Dasar.

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten mencakup 2 (dua) kelompok pelayanan yaitu : (1) pelayanan pendidikan dasar oleh Kabupaten, dan (2) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. Dari 2 (dua) kelompok tersebut ada 27 indikator yakni sebanyak 14 indikator yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan 13 indikator menjadi tanggung jawab satuan pendidikan/sekolah. Indikator SPM Pendidikan Dasar menurut Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Pelayanan pendidikan dasar oleh Kabupaten meliputi :
    1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
    2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
    3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
    4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
    5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
    6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
    7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
    8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikasi pendidik, untuk  daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
    9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
    10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik;
    11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik;
    12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik;
    13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
    14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
  1. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan  meliputi :
    1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
    2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
    3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
    4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
    5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
    6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :

a)    Kelas I-II                                 : 18 jam per minggu;
b)   Kelas III                                   : 24 jam per minggu;
c)    Kelas IV-VI                              : 27 jam per minggu; atau
d)   Kelas VII-IX                            : 27 jam per minggu;

  1. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
  3. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
  4. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
  5. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
  6. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
  7. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

Mungkinkah , SPM Pendidikan Dasar Terealisasi ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas perlu kehati-hatian, hal ini disebabkan karena SPM Pendidikan Dasar ini tidak mungkin ditangani oleh Dinas Pendidikan maupun Kantor Kemenag Kabupaten saja tanpa melibat stakeholder lain. Oleh karena itu kuncinya adalah adanya komitmen bersama dari semua stakeholder pendidikan untuk melaksanakan SPM tersebut.

Pemerintah Daerah selaku pelaksana kebijakan akan melaksanakan kebijakan dengan baik apabila mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah. Untuk itu perlu segera dirumuskan strategi sosialisasi, pengembangan kapasitas dan tahapan pencapaian SPM agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib dan efisien serta terukur sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah awal yang harus dilakukan pemerintah daerah  adalah membentuk tim bersama antara Dinas Pendidikan kabupaten dan Kantor Kemenag Kabupaten untuk mensosialisasikan pelaksanaan SPM pendidikan dasar kepada semua stakeholder. Langkah berikutnya tim tingkat kabupaten tersebut menentukan rencana pencapaian SPM pendidikan dasar.

Rencana pencapaian SPM di tingkat kabupaten harus mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah.

Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menentukan rencana penerapan dan pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten harus mempertimbangkan faktor kemampuan dan potensi daerah.

Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis:

  1. penentuan awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah;
  2. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah;
  3. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian  SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan dengan SPM dan harga satuan; serta
  4. perkiraan kemampuan keuangan dalam pemenuhan target SPM sesuai batas waktu pencapaiannya dan melakukan pentahapan yang diperlukan dalam pemenuhannya.

Analisis kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan SPM pendidikan dasar di kabupaten.

Tahapan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar.

Tim tingkat kabupaten yang telah dibentuk segera membuat perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis kemampuan dan potensi daerah dengan tahapan sebagai berikut:

(1) menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah;
(2) menetapkan target tahunan pencapaian SPM;
(3) membuat perencanaan pembiayaan pencapaian SPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
(4) membimbing pengawas, kepala sekolah, guru dan staf tata usaha sekolah untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
(5) membimbing kepala sekolah/madrasah untuk melakukan pengumpulan data, kemudian data tersebut diverifikasi oleh pengawas yang kemudian menyampaikan kepada tim tingkat kabupaten;
(6) mengolah data dan membuat rekapitulasi pencapaian SPM kemudian  melaporkan pencapaian SPM kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten.

Semoga SPM pendidikan dasar ini dapat terealisasi, utamanya di Kabupaten Ngawi yang tercinta ini sesuai dengan target pemerintah, Amin ………


http://masdikdas-mnj.blogspot.com/2011/07/standar-pelayanan-minimal-pendidikan.html

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Azis, Selasa, 12 Juli 2011 06:23

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.

Di dalam SPM termuat ketentuan minimal tentang bagaimana jumlah dan mutu layanan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah.

Dalam SPM dinyatakan dengan jelas dan tegas kepada warga masyarakat tentang tingkat layanan pendidikan yang dapat mereka peroleh dari sekolah/ madrasah di daerah mereka masing-masing.

Standar Pelayanan Minimal diterapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai.

Berikut ini merupakan kriteria tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sesuai dengan Permendiknas RI No. 15 Tahun 2010 meliputi :

  1. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota.
  2. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :
    1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
    2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
    3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
    4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
    5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
    6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orangguru untuk setiap rumpun mata pelajaran
    7. Di setiap SDiMI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-lV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
    8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademikS-1 atau D-lV sebanyak 70o/o dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20 %,
    9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, lPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
    10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/Ml berkualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
    11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik:
  3. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan
    1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, lPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
    2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yarig sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik
    3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA
    4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 100 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi
    5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan
    6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :

Kelas l – ll : 18 jam per minggu
Kelas lll : 24 jam per minggu
Kelas lV- VI : 27 jam per minggu
Kelas Vll – IX : 27 jam per minggu

  1. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum iingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
  2. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
  3. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
  4. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
  5. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
  6. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester
  7. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Dengan demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan setiap kabupaten/kota perlu memperhatikan kondisi pencapaian SPM di daerah masing-masing. Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan sampai SPM benar-benar tercapai. Pelaksanaan dan capaian program juga di monitor dan dievaluasi sehingga diketahui indikator apa saja yang belum dicapai, dan berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM.

Sehingga diharapkan semua kabupaten/kota telah mencapai SPM pada tahun 2014. (http://disdikpora-boyolali.info/news/662/standar-pelayanan-minimal-spm-pendidikan-dasar.aspx)

Download Permendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. http://www.ziddu.com/download/15663265/kepmendiknas_129a_u_2004_standar_pelayanan_minimum.pdf.html

Download Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dI kabupaten/kota. http://www.ziddu.com/download/15663350/Permendiknas_NOMOR_15_TAHUN_2O1O_SPM.PDF.html


http://masdikdas-mnj.blogspot.com/

Peraturan yang wajib dipahami bagi Anda sebagai Kepala Sekolah, Admin Sekolah, Atau Manajer Sekolah

1. UU No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. UU No 14 Tahun 2005 tentang GURU DAN DOSEN
3. PP no 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendiknas no 22 th 2006 tentang standar isi
5. PP No 74 Tahun 2008 tentang GURU
6. Permendiknas no 39 th 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas
7. Permen no 16 tahun 2007 tentang Kompetensi Guru
8. Permendiknas NOMOR 15 TAHUN 2O1O tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Permen no 19 Th 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
10. Permen no 20 Th 2007 tentang Standar Penilaian pendidikan
11. Permen no 24 Th 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
12. Permen no 41 Th 2007 tentang Standar Proses Pendidikan
13. Permen No 13 Th 2007 tentang STANDAR Kepala Sekolah
14. Permen no 28 Th 2010 Tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah
15. PP 41 th 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen
16. Permen no 16 th 2009 tentang Angka Kredit Guru
17. Permen no 18 th 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
18. Permen No 23 Th 2006 tentang STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
19. PP no 48 th 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
20. Permen no 47 th 2007 tentang Penetapan Inpassing Guru Bukan PNS
21. Permen no 22 th 2010 Perubahan Permen no 47 th 2007 tentang Penetapan Inpassing dan Angka Kredit


http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/ANALISIS-PENCAPAIAN-STANDA-PELAYANAN-MINIMAL.pdf

Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

Herwin, Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan), Artikel Intisari Tesis pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas Tahun Ajaran 2010/2011.

Dengan berlakunya otonomi daerah, pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun tetap harus mengacu pada standar nasional untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Maka Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Dasar menjadi tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang dasar di daerah.

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Menurut pasal 1 peraturan ini, yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Fungsi wajib belajar berdasarkan pasal 2 peraturan ini adalah untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

Sedangkan tujuan wajib belajar adalah memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program wajib belajar memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan sampai dengan jenjang SLTP dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jaminan ini diberikan tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Ini berimplikasi kepada kewajiban semua orang tua yang mempunyai anak usia SD dan SLTP agar memberikan kesempatan sepenuhnya kepada anak-anak mereka untuk menjalani pendidikan di sekolah-sekolah sehingga minimal menamatkan SLTP.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah. SPM Pendidikan ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan penganggaran target masing-masing daerah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis perencanaan yang berlaku.

Menurut Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010, kriteria yang harus dipenuhi sebagai Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator SPM Pendidikan Dasar menurut Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010

No. Indikator SPM Standar Minimal
SD SMP
1. Jarak jangkauan jalan kaki dari Kelompok permukiman permanen di daerah terpencil 3 km 6 km
2. R-S/K max 32 36
3. Ruang guru/sekolah 1 1
4. Ruang   kepala   sekolah   persekolah - 1
5. Laboratorium IPA   Cukup untuk 36 siswa
6. Ketersediaan guru R-S/G max = 32Setiap satuan pendidikan tersedia    6  orang  guru, untuk  daerah  khusus  4 orang 1 guru/mata pelajaranUntuk daerah khusus, 1 guru/rumpun mata pelajaran
7. Kualifikasi guru Setiap sekolah:2 orang guru S1 atau D42 orang guru lulus sertifikasi  70% S1/D4, 35% bersertifikatUntuk daerah khusus 40% dan 20%Mata pelajaran yang wajib S1/D4 dan sertifikat : Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris
8. Kualifikasi Kepala Sekolah S1/D4 dan bersertifikat S1/D4 dan bersertifikat
9. Kualifikasi Pengawas Sekolah S1/D4 dan bersertifikat S1/D4 dan bersertifikat
10. Buku Teks 1 set/siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS 1 set/siswa untuk semua mata pelajaran
11. Alat Peraga IPA 1 set, terdiri dari Model kerangka manusia, Model tubuh manusia, Bola dunia/globe, contoh alat optik, Kit IPAPoster/Carta IPA  
12. Buku Pengayaan dan Referensi 100 judul buku pengayaan10 buku referensi 200 judul buku pengayaan20 buku referensi
13. Jam kerja guru per minggu 37,5 37,5
14. Tatap muka perminggu Kelas I-II = 18 jamKelas III = 24 jamKelas IV – VI = 27 jam 27 jam
15. Kurikulum KTSP KTSP

Sementara itu, Standar Nasional Pendidikan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Sedangkan tujuan diterbitkannya standar ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Prinsip kebijakan anggaran pendidikan semestinya mengikuti logika demand side financing, dengan arti kata pemerintah menyediakan anggaran untuk memenuhi target-target pemerataan dan kualitas pendidikan yang disepakati. Kemudian anggaran pendidikan difokuskan kepada pencapaian tahapan pembangunan pendidikan.

Selain untuk memenuhi gaji guru, fokus kepada tiga hal yaitu kualitas pendidik, infrastruktur dan memperbaiki kurikulum. Sementara yang dianut di negara kita saat ini adalah supply side financing, dimana terlebih dahulu disediakan anggaran, baru setelah itu disiapkan program dan proyek untuk menghabiskannya.

Pemerintah telah mengatur suatu standar biaya operasi non personalia melalui Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009. Asumsi yang dipakai dalam standar ini adalah bahwa dalam satu SD/MI terdapat 6 rombongan belajar dengan setiap rombel berisi 28 peserta didik, dan dalam satu SMP/MTs terdapat 6 rombel yang berisi 32 siswa.

Tabel standar biaya non personalia untuk SD/MI dan SMP/MTs dalam kondisi ini di DKI Jakarta adalah sebagaimana Tabel 2.4. Sedangkan untuk masing-masing daerah di luar DKI Jakarta ditetapkan indeks yang menjadi pengali dengan biaya standar sekolah di DKI Jakarta. Indeks untuk Kabupaten Solok Selatan adalah 0,911. Maka untuk menentukan standar biaya operasi non personalia untuk sekolah di Solok Selatan adalah dengan mengalikan jumlah uang dalam Tabel 3 dengan 0,911.

Tabel 3 Standar Biaya Operasi Non Personalia untuk SD/MI dan SMP/MTs di DKI Jakarta menurut Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009

pix – tabel 3

Sedangkan dalam hal pembiayaan pendidikan di daerah, Elfindri (2011) merekomendasikan model satuan pembiayaan pendidikan yang ideal menuju MDGs 2015 sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Pola Pembiayaan Ideal Pendidikan Dasar Menuju MDGs 2015

pix – tabel 4
Sumber: Elfindri, 2011


http://sippendidikan.org/media.php?page=detailkarya&id=141

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas)

Siswantari, Puslitjak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011

Abstract in Bahasa Indonesia

SPM diperlukan sebagai jembatan dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Jembatan ini diperlukan mengingat kondisi sekolah di Indonesia sangat bervariasi dan sebagian besar masih jauh di bawah SNP.

Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran tentang SPM yang mencakup antara lain (i) alasan diperlukannya SPM; (ii) Langkah perumusan SPM Dikdas; (iii) Tujuan Penerapan SPM Dikdas; (iv) Indikator Layanan SPM; (v) Tanggungjawab Pelaksanaan SPM Dikdas; (vi) Akreditasi sekolah dengan kategori di bawah SNP adalah antara C dan D.

Ada 12 peraturan yang menjadi dasar hukum SPM dan ada 3 tujuan penerapan SPM dikdas. Secara menyeluruh ada 27 indikator layanan mencakup 14 indikator tingkat kabupaten/kota dan 13 indikator tingkat satuan pendidikan.

Ada 3 komponen yang menjadi tanggungjawab Pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah pusat (untuk madrasah) dan ada 5 komponen yang menjadi tanggungjawab sekolah dan madrasah. Untuk dapat melaksanakan SPM dibutuhkan berbagai keterampilan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan pihak sekolah/madrasah

Abstract

Minimum Service Standard (MSS) is needed as a bridge to achieve the National Education Standard (NES). This bridge is necessary due to the conditions of schools in Indonesia which are very varied and most are still far below the NES.

The objective of this paper is to provide an overview of MSS, among others, (i) the reasons for the need of MSS, (ii) the formulation steps of MSS for basic education (iii) The applicating purpose of MSS for basic education , (iv) service indicators of MSS, (v) Responsibilities in implementing of MSS for basic education, (vi) Accreditation of schools under the SNP is between C and D.

There are 12 rules of MSS legal basis and 3 implementation goals of MSS for basic education. Overall there 27 service indicators consists of 14 indicators at the district /city level and 13 indicators at the education unit level.

There are three responsibilities of district/city governments or central government (for madrasah) and five responsibilities of schools and madrasah. District/city Education Office and the schools/madrasahs require various skills to be able to implement the MSS

Keyword : Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP), Akreditasi, Pendidikan Dasar (Dikdas), Indikator Layanan SPM


http://nesaraja1.blogspot.com/2012/02/program-pelaksanaan-evaluasi-diri.html

Program Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Kamis, 16 Februari 2012
Tim Pengembang Sekolah / Tim EDS  SSN SMPN 1 Sukaraja

EDS di sekolah diperlukan sebab untuk saat ini EDS merupakan salah satu alat yang dapat dipakai oleh sekolah untuk memberikan gambaran umum dalam aspek SPM dan 8 SNP secara nyata, akurat dan berdasarkan bukti-bukti tentang seluruh kinerja sekolah sebagai dasar untuk membuat RPS/RKS dan peningkatan mutu professional seluruh pemangku kepentingan sekolah.

EDS dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu, khususnya yang terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen berbasis sekolah. EDS juga  dikaitkan dengan praktek dan peran kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti:

  1. Manajemen Berbasis Sekolah
  2. Perencanaan Pengembangan Sekolah
  3. Akreditasi Sekolah
  4. Implementasi SPM dan SNP
  5. Peran LPMP/BDK dan P4TK
  6. Peran Pengawas
  7. Manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah propinsi dan kabupaten
  8. Rencana Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan, Renstra Kemendiknas, dan Renstra Kemenag)

Sebagai kerangka kerja untuk perubahan dan perbaikan, proses ini secara mendasar menjawab 3 (tiga) pertanyaan kunci dibawah ini:

  1. Seberapa baikkah kinerja sekolah kita? Hal ini terkait dengan kriteria untuk perencanaan pengembangan sekolah dan indikator yang relevan dari SPM dan SNP.
  2. Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja? Hal ini terkait dengan bukti apa yang dimiliki sekolah untuk menunjukkan pencapaiannya.
  3. Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja? Dalam hal ini  sekolah melaporkan dan menindaklanjuti apa yang telah ditemukan sesuai pertanyaan di atas (perencanaan pengembangan sekolah)

Sekolah menjawab ketiga masalah ini setiap tahunnya dengan menggunakan seperangkat indikator kinerja untuk melakukan pengkajian yang obyektif terhadap kinerja mereka berdasarkan SPM dan SNP yang ditetapkan Kab/Kota, dan mengumpulkan bukti mengenai kinerja peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan.

Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan 8 standar nasional  dan standar pelayanan minimal yang paling relevan bagi sekolah: proses belajar mengajar termasuk  isi,kompetensi lulusan, dan penilaian; pengelolaan sekolah,  kompetensi pendidika dan tenaga kependidikan, , sarana dan fasilitas, serta pembiayaan.

Informasi tambahan seperti tingkat ketercapaian kinerja sekolah dalam memenuhi kebutuhan semua peserta didiknya dan kapasitas sekolah untuk perbaikan serta dukungan yang dibutuhkan juga dimasukkan di sini. Data dapat juga dikaitkan dengan kebutuhan lokal dan informasi khusus terkait dengan kondidi sekolah.

Informasi kuantitatif seperti tingkat penerimaan siswa baru, hasil ujian, tingkat pengulangan dan lain-lain, beserta informasi kualitatif seperti pendapat dan penilaian profesional dan para pemangku kepentingan di sekolah dikumpulkan guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh.

Kesemua informasi ini kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan suatu rencana pengembangan sekolah yang terpadu. Selama berjalannya proses EDS, diharapkan dapat dibangun adanya visi yang jelas mengenai apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan terhadap sekolah mereka.

Untuk dapat membangun visi bersama mengenai mutu ini yang harus dilakukan adalah semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses untuk menyepakati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan ditetapkan. Visi bersama akan membawa pada arah yang lebih jelas pengembangan sekolah ke depan.

EDS sebaiknya dilaksanakan oleh semua stakeholder atau pemangku pendidikan di sekolah sebab EDS bukan hanya tugas dan tanggung jawab kepala sekolah saja dan agar ada kebersamaan dan rasa memiliki bersama. Keterlibatan mereka juga diharapkan akan dapat memberikan gambaran akan kebutuhan nyata sekolah secara menyeluruh.

KONSEP EVALUASI DIRI SEKOLAH

Sebagai komponen penting dalam SPMP, Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah. EDS juga menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan kabupaten/kota.

Karena itulah EDS menjadi bagian yang integral dalam penjaminan dan peningkatan mutu. EDS adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah.

Kegiatan EDS berbasis sekolah, tetapi proses ini juga mensyaratkan adanya keterlibatan dan dukungan dari orang-orang yang bekerja dalam berbagai tingkatan yang berbeda dalam sistem ini, dan hal ini tentu saja membantu terjaminnya transparansi dan validitasi proses.

EDS merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam sistem pengembangan pendidikan nasional karena dengan EDS sekolah berperan dalam membangun informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM dan SNP.

Informasi yang terbangun menjadi dasar untuk dasar perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kab/kota, propinsi, dan nasional.

TUJUAN

Tujuan utama  EDS adalah:

  1. Sekolah mengevalusi mutu pendidikan yang mereka berikan berdasarkan indikator kunci untuk dapat mengetahui kelebihan mereka dan mengidentifikasi bidang yang membutuhkan perbaikan
  2. Informasi tersebut kemudian dipergunakan untuk perencanaan dan memprioritaskan bidang untuk perbaikan dan pengembangan sekolah
  3. Proses ini menyediakan informasi mengenai tingkatan standar dan mutu di sekolah yang dapat diberikan melalui sistem data yang akan mengarahkan data tersebut untuk perencanaan pada tingkat kabupaten, propinsi dan nasional.
  4. Proses peningkatan mutu berkelanjutan sangat diperlukan bagi akreditasi sekolah.

MANFAAT EDS

EDS memberikan sumbangan penting bagi sekolah sendiri dan bagi pemerintah Kab/Kota yang memiliki kewenangan mengelola pendidikan .

  1. Bagi sekolah
    1. Sekolah dapat mengidentifikasikan kelebihan serta kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan ke depan
    2. Sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa mendatang
    3. Sekolah dapat mengidentifikasikan peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan yang disediakan, mengkaji apakah inisiatif peningkatan tersebut berjalan dengan baik dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya
    4. Sekolah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan  demi meningkatkan akuntabilitas sekolah
  2. Bagi tingkatan lain dalam sistem (pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat)
    1. Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten, propinsi dan nasional
    2. Mengidentifikasikan bidang prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
    3. Mengidentifikasikan jenis dukungan yang dibutuhkan terhadap sekolah
    4. Mengidentifikasikan pelatihan serta kebutuhan program pengembangan lainnya
    5. Mengidentifikasikan keberhasilan sekolah berdasarkan berbagai indikator pencapaian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal.

PRINSIP PELAKSANAAN EVALUASI DIRI SEKOLAH

Setelah pelaksanaan pelatihan, kepala sekolah dengan dukungan  pengawas sekolah pembina melaksanakan EDS bersama Tim TPS/EDS yang terdiri dari perwakilan guru,  komite sekolah,  orang tua, dan perwakilan lain dari kelompok masyarakatyang memang dipandang layak untuk  diikutsertakan.

Tim ini akan mempergunakan instrumen yang disediakan untuk  menetapkan profil kinerja sekolah   berdasarkan indikator pencapaian. Informasi yang didapatkan kemudian dianalisa dan dipergunakan oleh TPS/tim EDS   untuk mengidentifikasi kelebihan dan bidang perbaikan yang dibutuhkan, serta merencanakan program tahunan sekolah.

Pengawas sekolah pembina harus dilibatkan secara penuh untuk mendukung sekolah  dalam proses tersebut, serta dalam mengimpelementasikan rencana perbaikan yang dikembangkan berdasarkan hasil dari proses ini. Keterlibatan pengawas sekolah juga akan mendorong terciptanya transparansi dan keandalan data yang dikumpulkan, dan membantu sekolah untuk melangkah maju dalam program perbaikan berkelanjutan.

Pengawas sekolah dan kepala sekolah akan menjadi pemain inti dalam pelibatan  pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang realistis mengenai sekolah dalam melakukan perbaikan, dan bukan hanya sekedar mengisi data yang menunjukkan pencapaian standar.

INSTRUMEN DALAM EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS)

Instrumen EDS  didasarkan pada standar nasional dan akan memberikan dua tujuan untuk menyediakan informasi bagi rencana pengembangan sekolah, seiring dengan pemutakhiran sistem manajemen informasi pendidikan nasional. Bidang dan pertanyaan inti yang disediakan dalam instrumen tersebut  merefleksikan aspek-aspek yang penting bagi sekolah yang diperlukan untuk merencanakan perbaikan sekolah.

Karena itulah maka perlu diantisipasi agar sekolah dapat melakukan proses ini dengan benar dan tidak memandangnya sekedar sebagai kegiatan pengisian formulir. Yang penting untuk ditekankan disini adalah sekolah harus melaporkan situasi nyata yang ada di sekolah mereka dan kemudian, saat proses ini diulang, mereka harus mampu menunjukkan adanya perbaikan seiring dengan waktu yang berjalan.

Penggunaan analisis SWOT dalam perencanaan pengembangan sekolah, mensyaratkan sekolah untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sekolah atas berbagai aspek standar nasional sesuai dengan perangkat pertanyaan dalam instrumen EDS. Evaluasi ini  didasarkan pada seperangkat indikator  yang bersumber pada standar nasional pendidikan dan pelayanan minimum.

Sekolah selanjutnya menentukan peringkat kinerjanya berdasarkan skala nilai sampai dengan 4 seperti di bawah ini:

4   :    Sangat baik (sangat utama, kekuatan utama)
3   :    Baik (kekuatan yang penting, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan)
2   :    Cukup(ada beberapa kekuatan dan kelemahan, tetapi masih sangat bisa ditingkatkan)
1   :    Tidak Memuaskan (banyak kelemahan utama dan membutuhkan perbaikan besar)

Hasil evaluasi akan memberikan dasar bagi rencana pengembangan sekolah dan perencanaan perbaikan.

SUMBER EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS)

Saat melaksanakan evaluasi, sekolah perlu menunjukkan pencapaian mereka dibandingkan dengan indikator kinerja. Mereka perlu mengumpulkan data dan informasi dengan mempergunakan berbagai jenis metode untuk memberikan pembuktian yang akan mendukung hasil evaluasi mereka.

Hal ini mencakup observasi dan konsultasi dengan kelompok perwakilan pemangku kepentingan termasuk komite sekolah, orang tua, guru, peserta didik dan kelompok yang relevan lainnya. Pembuktian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber.

  1. Data kuantitatif seperti:
    1. Prestasi peserta didik dalam Ujian Nasional
    2. Kemajuan peserta didik dalam mencapai target yang telah ditetapkan
    3. Kemajuan sekolah secara keseluruhan terhadap target yang telah ditetapkan
    4. Jumlah peserta didik
    5. Jumlah peserta didik yang putus sekolah
    6. Tingkat kehadiran peserta didik
    7. Aktivitas peserta didik di luar sekolah
    8. Jumlah guru
    9. Kualifikasi guru
  2. Informasi kualitatif dari opini berbagai individu dan kelompok seperti:
    1. Wawancara individual dengan guru dan pegawai lainnya
    2. Wawancara individual dengan orang tua peserta didik
    3. Wawancara/ diskusi dengan peserta didik
    4. Diskusi kelompok
    5. Kuesioner dan survey untuk mengukur tingkat kepuasan dan mendapatkan saran untuk meningkatkan keefektifan sekolah
    6. Respon tertulis dan komentar lisan
  3. Informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai hasil dari observasi langsung terhadap proses belajar mengajar seperti:
    1. Ikut dalam kelas selama satu hari penuh
    2. Mengamati pelajaran
    3. Merekam dengan video cara mengajar sendiri
    4. Pertukaran kelas antar guru
    5. Observasi antar sesama guru
  4. Informasi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai dokumen seperti:
    1. Pekerjaan peserta didik
    2. Laporan pada orang tua
    3. Catatan atau buku harian
    4. Rencana mengajar guru
    5. Laporan kemajuan pelaksanaan  rencana pengembangan sebelumnya
    6. Bahan pelajaran untuk berbagai tingkatan kemampuan peserta didik
    7. Kebijakan dan panduan sekolah
    8. Notulen rapat

TIM PENILAI EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS)

Untuk menangani EDS ini sebaiknya sekolah membentuk satu tim EDS khusus yang bisa disebut Tim Pengembang Sekolah (TPS) dengan beranggotakan unsur-unsur dibawah ini:

Tim Pengembang Sekolah/Tim EDS di SMP Negeri 1 Sukaraja, yaitu:

  1. Pengarah                                       : Pengawas Pendidikan Komite Sekolah
  2. Penanggung jawab                        :  Drs. Ii Ruhimat, HM (Kepala Sekolah)
  3. Tim Pengembang 8 Standar          :
No. Standar Penanggung Jawab
1. Standar Kompetensi Lulusan Endang Rusmana, S.PdDedi Supriadi, S.Pd
2. Standar Isi Yanti, S.PdDedeh Nurhaedah, S.Pd
3. Standar Proses Sri Rakhmayani K, S.Pd, M.PdUus Nugraha, S.Pd
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tatang RosadiDra. Hj. Pipin Tati Supini
5. Standar Sarana dan Prasarana Aam Muharromiati, S.PdNina
6. Standar Pengelolaan Iwan KurniawanAi Yanti Hindun, S.Pd
7. Standar Pembiayaan TiktikDedeh Heryati
8. Standar Penilaian Dra. Euis RatningsihAni Herni, S.Pd.Dida Nurhayati, S.Pd., M.Pd.

pix

PELAPORAN HASIL PENILAI EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS)

Sekolah akan menghasilkan sebuah laporan EDS dalam format terpisah untuk dijadikan bahan pengisian Laporan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD). Pengawas akan mengolah lebih lanjut untuk kepentingan kantor Diknas kabupaten/kota bagi penusunan perencanaan pendidikan Kab/Kota dan bahan pengembangan sistem informasi pendidikan.

Laporan EDS akan divalidasi secara internal oleh pengawas sesuai sekolah binaannya,  dan divalidasikan secara eksternal oleh Kelompok Kerja Pengawas Sekolah  dan Koordinator Pengawas. Siklus tahunan EDS berjalan berdampingan dengan siklus lima tahun akreditasi sekolah yang memungkinkan validasi laporan sekolah.

Validasi dapat dilaksanakan lebih sering bagi sekolah yang dianggap memang memerlukan perhatian khusus, baik dikarenakan keraguan keandalan data, atau dikarenakan kinerja sekolah itu sendiri.

Hasil EDS akan menjadi bahan informasi dalam database nasional dapat diakses oleh seluruh kantor Diknas nasional dan propinsi melalui sistem EMIS online untuk memberikan informasi mengenai perencanaan dan kegiatan peningkatan mutu. Kegiatan ini akan difasilitasi dan dimonitor oleh LPMP dalam peran baru mereka.

Data dan informasi yang dihasilkan oleh  EDS disamping bermanfaat bagi sekolah untuk dasar penyusunan RPS/RKS serta RAPBS/RAKS,  juga amat berguna bagi jajaran Kab/kota khususnya Dinas Pendidikan Melalui kegiatan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) yang dialkasanakan oleh Pengawas, data tersebut dijadikan dasar laporan MSPD.

Perlu dicatat bahwa efektivitas MSPD sangat tergantung pada mutu pelaksanaan EDS sehingga  EDS memerlukan kejujuran dan “tidak ada dusta di antara kita” untuk memperoleh data nyata.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk kegiatan implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) ini mengacu pada RKS dan RKAS tahun yang sedang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENUTUP

Berangkat dari niat yang tulus, kami bertekad mengimplementasikan EDS ini dengan sebaik-baiknya. Dukungan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, sangat kami butuhkan untuk kelancaran kegiatan ini. Semoga Allah SWT meridhoi kegiatan ini. Program yang kami susun ini bersifat fleksibel, dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai situasi dan kondisi yang memungkin untuk melakukan perubahan.

Demikian program kegiatan implementasi EDS ini kami sampaikan, sebagai salah satu bahan pertimbangan semua pihak yang memerlukannya.

Diposkan oleh Mybee_24 di 02:24


http://smpnsatuatapsungaikarang.blogspot.com/2012/06/ditjen-dikdas-fokus-2014.html

Ditjen Dikdas Fokuskan Penguatan Layanan Hingga 2014

SMP Negeri Satu Atap Sungai Karang, Kab. Tebo, Prov. Jambi

Jakarta – Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikdas Kemdikbud) memiliki visi  Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif untuk dicapai tahun 2025. Visi ini juga sebagai bagian dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia di 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 2045.

Untuk mencapai visi tersebut, Ditjen Dikdas membagi menjadi empat periode, di mana dua periode awal untuk fokus internal, yaitu 2005-2009 untuk peningkatan kapasitas dan modernisasi, dan 2010-2014 untuk penguatan layanan. Sedangkan dua periode akhir untuk fokus eksternal, yaitu 2015-2019 untuk daya saing regional, dan daya saing internasional.

Demikian dijelaskan Sekretaris Ditjen Dikdas, Thamrin Kasman, dalam diskusi Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Bogor, (16/6). Diskusi tersebut bertajuk “Kebijakan Kemdikbud dalam Mengelola Bonus Demografi untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia”, dan dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media massa.

Ditjen Dikdas Kemdikbud juga masih melakukan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Setidaknya ada tiga sasaran yang harus dicapai, yaitu: (1) semua anak usia 7-15 tahun bisa sekolah; (2) pendidikan dasar tanpa dipungut biaya; dan (3) layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Untuk mencapainya, Ditjen Dikdas mengusahakan pemenuhan akses dan daya tampung, serta menyediakan Bantuan Operasional Sekolah  (BOS) untuk memenuhi 100% biaya operasional sekolah.

Selain penguatan layanan, untuk mempersiapkan generasi emas, Ditjen Dikdas juga menerapkan pendidikan karakter dengan karakter utama jujur, cerdas, tangguh dan peduli. Untuk mencapai karakter utama tersebut, nilai-nilai luhur diterapkan melalui empat olah, yaitu olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa/karsa.

Keempatnya terintegrasi ke dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran, pembiasaan pada kehidupan keseharian di sekolah, kegiatan kesiswaan (Pramuka, PMR, dll), serta pembiasaan kehidupan keseharian di rumah dan masyarakat. (DM)


http://sippendidikan.org/file_upload/Siswantari%20REV%20%20MAKALAH%20SPM%20UTK%20JURNAL111205.docx

Siswantari, Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Pendidikan Dasar (Dikdas), Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemdiknas, Jakarta, 26.12.2011.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas)

Siswantari, Staf Peneliti, Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemdiknas
Email: siswantarin@gmail.com

Abstrak: SPM diperlukan sebagai jembatan dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Jembatan ini diperlukan mengingat kondisi sekolah di Indonesia sangat bervariasi dan sebagian besar masih jauh di bawah SNP. Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran tentang SPM yang mencakup antara lain

  1. alasan diperlukannya SPM;
  2. Langkah perumusan SPM Dikdas;
  3. Tujuan Penerapan SPM Dikdas;
  4. Indikator Layanan SPM;
  5. Tanggungjawab Pelaksanaan SPM Dikdas;
  6. Akreditasi sekolah dengan kategori di bawah SNP adalah antara C dan D.

Ada 12 peraturan yang menjadi dasar hukum SPM dan ada 3 tujuan penerapan SPM dikdas. Secara menyeluruh ada 27 indikator layanan mencakup 14 indikator tingkat kabupaten/kota dan 13 indikator tingkat satuan pendidikan. Ada 3 komponen yang menjadi tanggungjawab Pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah pusat (untuk madrasah) dan ada 5 komponen yang menjadi tanggungjawab sekolah dan madrasah.

Untuk dapat melaksanakan SPM dibutuhkan berbagai keterampilan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan pihak sekolah/madrasah.

Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP), Akreditasi, Pendidikan Dasar (Dikdas), Indikator Layanan SPM.

Abstract: Minimum Service Standard (MSS) is needed as a bridge to achieve the National Education Standard (NES). This bridge is necessary due to  the conditions of schools in Indonesia which are very varied and most are still far below the NES. The objective of this paper is to provide an overview of MSS, among others

  1. the reasons for the need of MSS,
  2. the formulation steps of MSS for  basic education
  3. The applicating purpose of MSS for basic education ,
  4. service indicators of MSS,
  5. Responsibilities in implementing of  MSS for basic education,
  6. Accreditation of schools under the SNP  is between C and D.

There are 12 rules of MSS legal basis and 3 implementation goals of MSS for basic education. Overall there  27 service indicators consists of 14 indicators at the district /city level and 13 indicators at the education unit level. There are three responsibilities of district/city governments or central government (for madrasah) and five responsibilities of schools and madrasah.

District/city Education Office and the schools/madrasahs require various skills to be able to implement the MSS.

Keywords: Minimum Service Standards (MSS), National Education Standards (NES), Accreditation, Basic Education, Service Indicator of MSS.

Latar Belakang: Mengapa Perlu SPM?

Pelayanan publik mencakup berbagai pelayanan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan bernegara, Pemerintah berperan untuk memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu pelayanan yang dikategorikan sebagai pelayanan publik adalah pelayanan di sektor pendidikan.

Mengapa masyarakat Indonesia merasa membutuhkan standar pelayanan? Seperti halnya di negara-negara maju, dimana berbagai gerakan reformasi publik yang muncul pada tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah (Mohammad, 2003).

Sesungguhnya pemerintah Indonesia telah berupaya memperbaiki layanan, dimulai dengan diterbitkannya Inpres no.5 tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan Di Bidang Usaha. Namun, pada tahun  2005 barulah  diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam bidang pendidikan, upaya meningkatkan pelayanan diawali dengan   diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 untuk bidang layanan dikdas dinyatakan tidak berlaku.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya SPM dikdas adalah sebagai berikut:

  1. mempersempit disparitas dan meningkatkan mutu pendidikan;
  2. masih terpuruknya mutu pendidikan dasar Indonesia dibandikan dengan negara-negara lain. Diindikasikan oleh  ranking dari berbagai survei internasional dari tahun ke tahun (survei TIMSS, PISA, dan lain-lain) yang berada pada posisi kelompok bawah. Sebagai contoh di antara 65 negara peserta PISA 20019, skor dan ranking Indonesia untuk membaca adalah  402  dan ranking 57, skor matematika adalah 371 dengan ranking 61, sedangkan untuk IPA, skornya 383 dan ranking 60. (http://pisaindonesia.wordpress.com/ (22/08/2011)). Hal ini cenderung disebabkan karena secara umum banyak sekolah yang kekurangan guru, guru-guru tidak kompeten, tidak memiliki sarana-prasarana yang layak, dan lain-lain;
  3. masih terpuruknya peringkat Indonesia dalam daya saing global, yang antara lain tampak dari rendahnya peringkat Indonesia dalam HDI (Human Development Index, untuk tahun 2011, peringkat 109 dari 179 negara), yang salah satu parameternya adalah aspek pendidikan; dan
  4. pemberian layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata merupakan amanat konstitusi, dan setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.

Tanpa pelaksanaan SPM di sekolah/madrasah,  tidak mungkin hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu dapat terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan kebijakan SNP, pertimbangan  dikembangkannya Permendiknas Nomor 15 tahun 2010 adalah sebagai upaya menjembatani pencapaian SNP yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa Permendiknas.

Permendiknas tersebut meliputi:

(i) Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI);
(ii) Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar  Kompetensi Lulusan (SKL);
(iii) Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
(iv) Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
(v) Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
(vi) Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
(vii) Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses;
(iix) Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa Permendiknas, sebagai berikut:

  1. Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah;
  2. Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
  3. Permendiknas no. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  4. Permendiknas no. 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; dan
  5. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.

Banyak kalangan pemerhati pendidikan yang menyatakan untuk mencapai SNP membutuhkan waktu yang lama mengingat pencapaian SNP masih sangat jauh dari harapan. Pada awal tahun 2011 sebanyak 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu SPM.

Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia berada di bawah SPM, sedangkan 48,89 persennya pada posisi SPM. Hanya 10,15 persen sekolah yang memenuhi SNP. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar memuat ketentuan minimal yang harus dipenuhi sekolah.

Contohnya dalam satu rombongan belajar SD, maksimal siswa 32 orang, sedangkan SMP 36 orang dan harus ada ruang kelas dilengkapi meja dan kursi sesuai jumlah siswa. Kenyataan memperlihatkan, banyak sekolah dengan jumlah siswa per rombongan belajar melebihi standar sampai tampak berjubel siswa dan dengan mebeler tak memadai.

Guru di SD minimal 6 orang. Di SMP, satu guru untuk tiap mata pelajaran. Itu pun belum bisa dipenuhi. Soal buku teks yang harus disediakan sekolah hingga kini belum terpenuhi. (http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/23/10321298/)

Dalam kaitannya dengan standar pendidikan dan tenaga kependidikan, hasil penelitian di 4 SMP Sekolah Standar Nasional (SSN) memperlihatkan proporsi guru yang pendidikannya lebih rendah dari S-1/D-IV di SSN masih tinggi, bahkan ada yang mencapai 38,24 persen. Itu adalah kondisi guru.

Sementara kondisi kualifikasi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah ada yang tidak dapat dipenuhi yaitu 2 orang (di antara 4) kepala sekolah belum memiliki sertifikat pendidikan. Untuk persyaratan status sebagai guru semuanya terpenuhi.

Hal yang memungkinan sekolah tersebut menjadi SSN, antara lain: sewaktu dinilai mendapat nilai yang tinggi dari aspek lainnya sehingga nilai secara keseluruhan mencukupi untuk menjadi SSN. Itu adalah kondisi di SMP SSN yang berarti “sudah mencapai SNP”.  Dengan demikian  cenderung  benar jika ada yang menyatakan banyak  SSN yang belum memenuhi SNP.

Secara umum, sebagian sekolah sudah memiliki sumberdaya yang sangat memadai, sementara sebagian lainnya belum. Kondisi tersebut cenderung menyebabkan bervariasinya pelaksanaan proses pembelajaran yang selanjutnya cenderung mengakibatkan bervariasinya kualitas output maupun outcome yang dihasilkan.

Mengingat sumberdaya di sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai, maka kualitas output dan outcome sebagian besar sekolah di Indonesia juga cenderung masih rendah. Mengingat hal itu, untuk memperbaiki mutu pendidikan di sebagian besar sekolah di Indonesia kondisi input dan proses pembelajaran di  lembaga tersebut perlu ditingkatkan.

Dengan demikian kerangka konseptual memperbaiki mutu pendidikan adalah  jika input dan proses diperbaiki maka kualitas pendidikan akan meningkat. Sebagai langkah awal, SPM yang dikembangkan oleh Kemdiknas adalah SPM Dikdas. Tahapan pelaksanaan SPM dimulai tahun 2011 dan ditargetkan pada tahun 2013, seluruh SD/MI dan SMP/MTs sudah dapat melaksanakan SPM.

Dalam upaya penerapan SPM, sosialisasi SPM kepada berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan perlu dilakukan. Namun mengingat sosialisasi yang dilakukan belum secara menyeluruh dan mencakup seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah terpencil, maka penyajian tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang SPM dikdas untuk memperlancar penerapannya.

Untuk mempermudah pembaca sistematika tulisan ini dibuat sebagai berikut:

  1. Latar Belakang: mengapa perlu SPM?;
  2. Kerangka Berfikir: Hubungan Input, Proses, dan Output;
  3. Langkah Perumusan SPM Dikdas;
  4. SPM Pendidikan Dasar;
  5. Hubungan SPM, SNP dan Akreditasi;
  6. Dasar Hukum SPM Pendidikan Dasar;
  7. Tujuan Penerapan SPM Dikdas;
  8. Indikator Layanan SPM;
  9. Tanggungjawab Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar;
  10. Langkah Penerapan SPM;
  11. Berapa Besar Biaya dan Penanggungjawab Pendanaan?;
  12. Berapa Besar Biaya yang Dibutuhkan?;
  13. Keterampilan yang Dibutuhkan; dan
  14. simpulan dan saran.

Berikut disajikan kerangka berfikir yang menggambarkan tentang hubungan input, proses, dan output dan kaitannya dengan SPM .

Kerangka Berfikir: Hubungan Input, Proses, dan Output

Kerangka konseptual SPM dilandasi oleh teori hubungan  fungsional antara “kualitas pendidikan” dan berbagai input serta  Proses Belajar Mengajar (PBM) seperti tampak pada Gambar 1 berikut ini.

pix

Input atau masukan mencakup masukan instrumental, raw input, dan masukan lingkungan. Yang termasuk ke dalam masukan instrumental meliputi kurikulum, tenaga, sarana prasarana, dana, pengelolaan, dan pembinaan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Depdiknas, 2009).

Di sisi lain, Nasution (1999) mengartikan Kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.”

Tenaga adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Bab XI UU no. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Selanjutnya, pasal 39 ayat (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pada tahun 2007 Pemerintah sudah memiliki standar pengelolaan yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah.

Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah ynag ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi.

Raw input adalah  siswa yang memasuki lembaga pendidikan tersebut dengan berbagai indikatornya. Indikator tersebut antara lain adalah prestasi di tingkat pendidikan sebelumnya, latar belakang atau status sosial ekonomi orangtua. Masukan lingkungan secara garis besar meliputi lingkungan yang berupa fisik serta non  fisik dan peran serta masyarakat.

Yang termasuk komponen PBM adalah manajamen/teknologi yang diterapkan dalam kegiatan praktik mengajar, manajemen sekolah, dan evaluasi pendidikan. Perpaduan antara input dan proses akan menghasilkan output/produktivitas yang indikatornya antara lain adalah capaian akademik, kompetensi lulusan, dan efisiensi internal.

Acuan dalam mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengatur ketentuan tentang input, proses pembelajaran, praktik manajemen, dan output pendidikan. Ketentuan tentang input dituangkan dalam standar sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan.

Ketentuan tentang proses dituangkan dalam standar isi, proses, dan penilaian pendidikan. Praktik manajemen dituangkan dalam standar pengelolaan. Adapun ketentuan tentang output dituangkan dalam standar kompetensi lulusan.  Berikut ini adalah informasi tentang apa itu SPM Dikdas dan langkah perumusannya yang secara garis besar meliputi 3 langkah.

Dengan mengetahui langkah perumusannya diharapkan keberterimaan berbagai pihak yang berkepentingan  menjadi lebih baik.

SPM Dikdas dan Langkah Perumusannya

Setelah melalui proses yang memakan waktu cukup lama, akhirnya tanggal 9 Juli 2010 SPM disahkan dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas di Kabupaten/Kota.

Di ketentuan umum permendiknas tersebut, SPM didefinisikan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dikdas melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/ kota. Namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa SPM merupakan strategi menuju  Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap sesuai kemampuan fiskal.

Secara garis besar ada 3 langkah dalam merumuskan SPM dikdas. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi layanan dikdas di tingkat “pemerintah Kabupaten/kota/Kamenag (kantor kementerian agama kabupaten/kota)” dan tingkat “sekolah/madrasah”.

Langkah kedua yaitu merumuskan jenis layanan (SPM) tingkat sekolah/madrasah. “SPM tingkat sekolah dan madrasah” ini berisi   indikator yang merupakan bagian dari indikator SNP yang memiliki daya ungkit terbesar bagi peningkatan kualitas.

Langkah ketiga yaitu merumuskan implikasi SPM tingkat sekolah dan madrasah ke dalam “SPM tingkat kabupaten/kota/Kamenag”. SPM tingkat kabupaten/kota/Kamenag ini berisi layanan kabupaten/kota/Kamenag dalam mendukung pelaksanaan SPM di tingkat sekolah dan madrasah. SPM ini juga disusun dengan komposisi yang mencerminkan perbaikan input dan proses seimbang dengan memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa SPM merupakan jembatan menuju SNP. SNP sendiri merupakan acuan dalam penjaminan dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan, untuk itu salah satu kegiatan yang dilakukan adalah akreditasi. Menurut PP 19 tahun 2005, akreditasi adalah   adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut akreditasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yg diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Dengan demikian SPM, SNP, dan akreditasi memiliki keterkaitan, dan dijelaskan di tulisan berikut.

Hubungan SPM, SNP dan Akreditasi

SPM, SNP, dan akreditasi saling berhubungan. Dalam kondisi mencapai SPM maka nilai akreditasi suatu sekolah dan madrasah adalah antara C dan D. Dalam kondisi mencapai SNP maka nilai akreditasi suatu sekolah dan madrasah adalah antara A dan B, sedangkan dalam kondisi mencapai standar internasional, nilai akreditasi adalah A.

Meskipun ada yang menyatakan bahwa SNP merupakan standar minimal namun banyak yang berpendapat bahwa SNP terlalu tinggi, sehingga diperkirakan akan banyak sekali sekolah di Indonesia yang kesulitan mencapai SNP  dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapainya.

Oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk mencapai SNP yang disebut SPM. Dengan demikian kondisi SPM adalah kondisi pertengahan antara kondisi saat ini dan kondisi tercapainya SNP. Contoh gambaran kondisi saat ini antara lain adalah:

  1. Jumlah guru dikdas yang berpendidikan   S-1/ D-IV  sebanyak  16 persen;
  2. banyak guru dikdas tanpa sertifikat ; dan
  3. belum semua sekolah menyediakan buku untuk siswa.

Contoh gambaran kondisi tercapainya SPM antara lain adalah:

  1. Jumlah guru dikdas yang berpendidikan  S-1/ D-IV minimal 2 orang  per sekolah dengan 6 rombel;
  2. Jumlah guru dikdas bersertifikat  minimal 2  orang per sekolah dengan 6 rombel;
  3. setiap siswa dikdas minimal memiliki 1  set buku yang terdiri atas 4 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan PKN; dan
  4. setiap lembaga dikdas tanpa ruang laboratorium minimal memiliki kit IPA.

Contoh gambaran kondisi tercapainya SNP antara lain adalah:

  1. Semua guru dikdas sudah berpendidikan  S-1/ D-IV;
  2. Semua guru dikdas sudah bersertifikat;
  3. Setiap siswa memiliki 1 set buku lengkap yang terdiri atas semua mata pelajaran yang diajarkan;
  4. setiap lembaga dikdas memiliki  laboratorium dan alat IPA ;
  5. setiap lembaga dikdas memiliki laboratorium bahasa  dan computer; dan
  6. setiap lembaga dikdas memiliki tenaga administrasi.

Sebagaimana layaknya peraturan perundangan, SPM dikembangkan berdasarkan beberapa peraturan perundangan lainnya, dalam hal ini sebanyak 12 peraturan perundangan. Dilihat dari  jenisnya, peraturan perundangan tersebut berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri dalam negeri, dan peraturan menteri pendidikan nasional.

Tampak di antara dasar hukum adalah berbagai peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri. Hal ini cenderung disebabkan karena pengembangan dan penerapan SPM dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di sektor pemerintahan daerah. Tulisan berikut menyajikan tentang dasar hukum SPM dikdas.

Dasar Hukum SPM Pendidikan Dasar

SPM dikembangkan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan
  8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
  9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatul l;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Dengan dasar hukum seperti tersebut, SPM dikembangkan dan diharapkan diterapkan pada tahun 2011. Tulisan berikut memperlihatkan tentang tiga tujuan penerapan SPM dikdas yang erat kaitannya dengan kondisi minimal, praktik pemebelajaran, dan ketersediaan sumberdaya.

Tujuan Penerapan SPM Dikdas

Ada 3 tujuan penerapan SPM. Tujuan pertama memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah tercipta kondisi minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang ditandai antara lain oleh:

  1. setiap lembaga dikdas memiliki guru, kepala sekolah, dan pengawas yang jumlah, kualitas, dan kompetensinya sesuai SNP; dan
  2. ketersediaan sarana, prasarana, media pembelajaran, dan buku sesuai SNP.

Tujuan kedua yaitu memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah minimal menyelenggarakan praktik pembelajaran. Dengan demikian perlu diketahui:

  1. Apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan guru dalam PBM di dalam dan di luar kelas; dan
  2. Apa yang harus dilakukan kepala sekolah untuk menjamin PBM yang efektif.

Tujuan ketiga yaitu menjamin minimal akses terhadap ketersediaan sumberdaya dalam rangka menyelenggarakan akses untuk penyelenggaraan PBM minimal. Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas kualitas dikdas secara nasional.

Inti dari muatan SPM adalah indikator layanan. Penerapan SPM pada dasarnya adalah penerapan indikator layanan. Berikut disajikan gambaran tentang indikator layanan SPM

Indikator Layanan SPM

Secara menyeluruh ada 27 indikator layanan mencakup SPM tingkat kabupaten/kota (14 indikator) dan SPM tingkat satuan pendidikan (13 indikator). Berikut disampaikan komponen dari indikator SPM. Komponen indikator SPM tingkat kabupaten/kota/kamenag adalah:

  1. Ketersediaan guru dan kepala sekolah dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai;
  2. ketersediaan pengawas sekolah yang mampu melaksanakan supervisi dengan frekuensi dan intensitas yang sesuai; dan
  3. ketercukupan sarana dan prasarana pendidikan.

Berikut ini adalah indikator layanan menurut penyelenggaranya yaitu Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Indikator SPM dikdas tingkat kabupaten/kota

Indikator ke 1     :  Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan Berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

Indikator ke 2     :  Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 6 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1(satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

Indikator ke 3     :  Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang Dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

Indikator ke 4     :  Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang Dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya ; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

Indikator ke 5     :  Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

Indikator ke 6     :  Di setiap SMP/MTs tersedia 1(satu) orang guru untuk setiap Mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

Indikator ke 7     :  Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik  S-1 atau D-lV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

Indikator ke 8     :  Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-lV sebanyak 70 persen dan separuh diantaranya (35 persen dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 persen dan 20 persen;

Indikator ke 9     :  Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;

Indikator ke 10   :  Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/Ml berkualifikasi akademik S-I atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

Indikator ke 11   :  Di setiap Kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

Indikator ke 12   :  Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-lV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

Indikator ke 13   :  Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan

Indikator ke 14   :  Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaan.

Indikator SPM dikdas tingkat satuan pendidikan

Komponen SPM tingkat satuan pendidikan meliputi:

  1. Buku dan media pembelajaran;
  2. kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran);
  3. Proses Belajar Mengajar (PBM);
  4. Penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan; dan
  5. manajemen sekolah.

Indikator ke 1     :  Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, lPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

Indikator ke 2     :  Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

Indikator ke 3     :  Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA;

Indikator ke 4     :  Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

Indikator ke 5     :  Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;

Indikator ke 6     :  Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:

  1. Kelas I – II         :  18 jam per minggu;
  2. Kelas III             :  24 jam per minggu;
  3. Kelas lV – Vl     :  27 jam per minggu; atau
  4. Kelas VII – lX    :  27 Jam per minggu;

Indikator ke 7     :  Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

Indikator ke 8     :  Setiap guru menerapkan perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;

Indikator ke 9     :  Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;

Indikator ke 10   :  Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;

Indikator ke 11   :  Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar  peserta didik;

Indikator ke 12   :  Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

Indikator ke 13   :  Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Agar SPM dapat diterapkan secara efisien dan efektif,  maka perlu ditunjuk berbagai pihak yang bertanggung jawab. Tulisan berikut menyajikan informasi tentang penanggung jawab dan komponen yang menjadi tanggungjawabnya dalam penerapan SPM.

Tanggungjawab Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar

Sesuai pengelompokannya, pada dasarnya tanggung jawab pelaksanaan SPM dikdas berada di Pemerintah kabupaten/kota serta sekolah dan madrasah. Komponen yang menjadi tanggungjawab Pemerintah kabupaten/kota atau Pemerintah pusat, khususnya untuk madrasah karena binaan Pemerintah pusat adalah:

  1. penyediaan sarana dan prasarana;
  2. penyediaan guru, kepala sekolah, pengawas; dan
  3. penjaminan mutu.

Komponen yang menjadi tanggungjawab Sekolah dan madrasah meliputi:

  1. penyediaan buku dan media pembelajaran;
  2. pengembangan kurikulum dan RPP;
  3. pelaksanaan PBM;
  4. penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan; dan
  5. manajemen sekolah.

Keberhasilan penerapan SPM dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yang terpenting adalah langkah penerapan SPM, ketersediaan dana, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang terampil untuk melaksanakan beragam kegiatan yang relevan. Tulisan berikut menyajikan gambaran tentang ketiga hal tersebu.

Langkah Penerapan SPM

Secara garis besar ada 3 langkah penerapan SPM yaitu

  1. Pengumpulan data dan informasi;
  2. Menganalisis status pencapaian setiap indikator; dan
  3. Merencanakan pemenuhan SPM.

Dalam bagian pengumpulan data dan informasi dibahas tentang data dan informasi yang dikumpulkan dari setiap sekolah dan madrasah  serta cara mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tersebut. Data dan informasi yang dikumpulkan dari setiap sekolah dan madrasah mencakup:

  1. sarana prasarana: ruang kelas, meja-kursi, papan tulis, ruang guru, ruang kepala sekolah, laboratorium, peralatan laboratorium IPA dll;
  2. buku pegangan (teks), buku pengayaan, dan buku referensi;
  3. sumberdaya manusia (pendidik dan tenaga  kependidikan) menurut jumlah, kualifikasi, dan kompetensi (sertifikat pendidik);
  4. kunjungan pengawas, jam kerja guru, jam belajar/tatap muka siswa; dan
  5. penerapan MBS: laporan tahunan, komite sekolah, RKS

Cara mengumpulkan data dan informasi dari sekolah dan madrasah dilakukan dengan mengisi angket atau daftar isian, kemudian diverifikasi dan dikumpulkan oleh pengawas untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota/kamenag. Langkah berikutnya adalah mengolah data dan informasi yang dikumpulkan dengan cara mengentri/tabulasi dan rekap data.

Langkah berikutnya adalah menganalisis status pencapaian setiap indikator, dalam hal ini adalah menganalisis sejauh mana indikator-indikator SPM terpenuhi oleh setiap sekolah dan madrasah untuk kelompok indikator yang merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dan sekolah (kepala sekolah dan guru).

Hasil analisis di setiap sekolah dan madrasah akan memperlihatkan salah satu diantara 3 kondisi berikut yaitu:

  1. Indikator sudah terpenuhi semua;
  2. indikator terpenuhi sebagian, berarti masih ada kesenjangan; dan
  3. indikator belum terpenuhi semua berarti masih ada kesenjangan.

Merencanakan pemenuhan SPM untuk kelompok 1 dan kolompok 2.

Untuk indikator SPM kelompok 1 yang merupakan tanggungjawab kabupaten/kota/kamenag yang perlu dilakukan adalah mengkompilasi indikator-indikator yang belum terpenuhi di setiap sekolah dan madrasah. Kompilasi tersebut merupakan dasar untuk menghitung kebutuhan anggaran dan perencanaan pendidikan di kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM.

Untuk indikator SPM kelompok 2 yang merupakan tanggungjawab sekolah dan madrasah yang perlu dilakukan adalah mengkompilasi indikator-indikator yang belum terpenuhi di masing-masing sekolah dan madrasah yang menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja sekolah dan penganggaran dana BOS dalam rangka menentukan kebutuhan tindakan/sumber daya untuk memenuhi SPM.

Berapa Besar Biaya dan Penanggungjawab Pendanaan?

Komponen Biaya pemenuhan SPM mencakup biaya investasi dan biaya operasional. Yang dapat dimasukkan ke dalam biaya investasi adalah biaya untuk:

  1. Untuk penambahan dan perbaikan sarana prasarana untuk memenuhi SPM;
  2. rekrutmen dan realokasi guru antar sekolah; dan
  3. Pelatihan guru, kepala sekolah, pengawas untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi.

Biaya yang dapat dikelompokkan ke dalam biaya operasional yaitu:

  1. gaji dan tunjangan (guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga administrasi); dan
  2. biaya operasional Non-personalia.

Penanggung jawab pendanaan adalah sesuai dengan pengelompokan SPM. Biaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Kamenag Kabupaten/kota meliputi:

i) Investasi dan pemeliharaan sarana prasarana;
ii) Investasi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi;
iii) Biaya personalia rutin: gaji dan tunjangan guru/pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; Biaya rutin non-personalia.

Sumber dana yang memungkinkan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus  (DAK), blockgrant  lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khusus untuk madrasah.

Biaya yang menjadi tanggung jawab sekolah dan madrasah meliputi:

i) Investasi  ringan dan biaya operasional: pengadaan buku, pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
ii) Biaya operasional non-personalia.

Sumber dana yang memungkinkan adalah  Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Untuk memenuhi SPM, sekolah dan madrasah yang kondisinya masih di bawah SPM memerlukan biaya. Berikut disajikan perkiraan biaya investasi dan operasional yang dibutuhkan untuk memenuhi SPM secara nasional.

Asumsi yang digunakan untuk menghitung biaya investasi adalah:

  1. Setiap SD-MI dan SMP-MTs, negeri dan swasta memenuhi SPM;
  2. Kondisi awal digambarkan dengan menggunakan data dasar (survei tahun 2009 di 15 kabupaten/kota, 375 SD-MI-SMP-MTS, negeri dan swasta);
  3. Kesenjangan antara SPM dan kondisi awal yang membutuhkan biaya investasi dan operasional; dan
  4. mengacu kondisi dengan sistem saat ini, tidak termasuk biaya untuk mencapai Wajar dikdas 9 tahun.

Perkiraan biaya investasi yang dibutuhkan secara nasional adalah sebagai berikut untuk:

  1. SD dan SMP, negeri dan swasta, sebesar Rp. 14,79 Triliun;
  2. MI dan MTs, negeri dan swasta sebesar Rp.3,30 Triliun; dan
  3. Investasi  total yang dibutuhkan sebasar Rp. 18,09 Triliun.

Asumsi yang digunakan untuk menghitung biaya operasional meliputi:

  1. Biaya non-personalia di tingkat sekolah dan madrasah;
  2. Struktur biaya operasional non-personalia dapat dihitung:
    1. berdasarkan sekolah, untuk biaya tetap;
    2. berdasarkan siswa untuk biaya tidak tetap;
    3. SPM dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengalokasikan dana BOS di tingkat sekolah;
  3. Alokasi BOS berdasarkan SPM, karena biaya SPM berimplikasi kepada biaya satuan BOS;
  4. Masa penggunaan buku teks siswa: 3 tahun. Berdasarkan asumsi tersebut diperoleh biaya satuan (per siswa per tahun) untuk SD/MI sebesar Rp. 382.000 dan SMP/MTs sebesar Rp. 731.000.

Keterampilan yang Dibutuhkan

Untuk menerapkan SPM dibutuhkan keterampilan. Keterampilan yang dibutuhkan tersebut adalah oleh pihak Dinas Kabupaten/kota/Kamenag dan Sekolah dan madrasah. Keterampilan yang dibutuhkan oleh Dinas Kabupaten/kota/Kamenag mencakup:

  1. Kemampuan mengumpulkan data dan informasi tentang tingkat pemenuhan SPM, utamanya terkait sumberdaya manusia, infrastruktur, dan peralatan (indikator 1 sampai dengan 14);
  2. Keterampilan melakukan analisis dan agregasi data dari seluruh sekolah/madrasah untuk memperoleh informasi kebutuhan investasi dalam rangka memenuhi SPM; dan
  3. Kemampuan mengartikulasikan dengan baik rencana dan kebutuhan anggaran dalam rangka meyakinkan DPRD.

Keterampilan yang dibutuhkan oleh Sekolah dan madrasah adalah:

  1. Kemampuan mengumpulkan data dan informasi tentang tingkat pemenuhan SPM di sekolah dan madrasah, meliputi seluruh indikator (indikator 1 sampai dengan 27);
  2. Kemampuan untuk mengevaluasi diri terhadap semua ketentuan dalam SPM tingkat satuan pendidikan;
  3. Keterampilan untuk menyusun rencana dan anggaran untuk investasi dan belanja operasional sekolah dalam rangka memenuhi SPM (indikator 15 sampai dengan 27); dan
  4. Kemampuan untuk menyampaikan data dan informasi tentang tingkat pemenuhan SPM di sekolah/madrasah kepada pemerintah kabupaten/kota/kamenag, utamanya yang menyangkut indikator 1 sampai dengan14.

Simpulan

SPM begitu penting dalam upaya menjembatani standar layanan pendidikan pada kondisi saat ini dengan standar layanan pendidikan sesuai SNP. Teori yang melandasi pengembangan SPM adalah hubungan antara input, proses, dan output pendidikan. Tiga langkah merumuskan SPM dikdas adalah:

  1. mengidentifikasi layanan dikdas di tingkat “pemerintah Kabupaten/kota/Kamenag” dan tingkat “sekolah/madrasah”;
  2. merumuskan jenis layanan (SPM) tingkat sekolah/madrasah; dan
  3. merumuskan implikasi SPM tingkat sekolah dan madrasah ke dalam “SPM tingkat kabupaten/kota/Kamenag”.

SPM, SNP, dan akreditasi saling berhubungan. Dalam kondisi mencapai SPM maka nilai akreditasi suatu sekolah dan madrasah adalah antara C dan D. Dalam kondisi mencapai SNP maka nilai akreditasi suatu sekolah dan madrasah adalah antara A dan B. Ada 12 peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum SPM.

Secara menyeluruh ada 27 indikator layanan SPM yaitu  14 indikator untuk tingkat kabupaten/kota dan 13 indikator untuk tingkat satuan pendidikan. Tanggung jawab pelaksanaan SPM dikdas sesuai pengelompokkannya, berada di Pemerintah kabupaten/kota serta sekolah dan pemerintah pusat, untuk madrasah.

Tiga langkah penerapan SPM yaitu

  1. Pengumpulan data dan informasi;
  2. Menganalisis status pencapaian setiap indikator; dan
  3. Merencanakan pemenuhan SPM.

Sumber  yang berpeluang mendanai adalah DAU, DAK, dan APBN. Keterampilan yang dibutuhkan ada 3 jenis, untuk tingkat kabupaten/kamenag dan 4 jenis untuk tingkat satuan pendidikan.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diajukan saran sebagai berikut. Mengingat begitu pentingnya SPM, maka SPM perlu disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan dikdas Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dengan sosialisasi diharapkan semua pemangku kepentingan memahami dan selanjutnya menyadari tentang kondisi penyediaan layanan pendidikan dasar dan berupaya untuk menerapkan SPM.

Dalam melakukan sosialisasi komponen-komponen yang disajikan perlu disampaikan kepada sasaran sosialisasi agar mereka memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Untuk mengetahui tingkat penyediaan “pelayanan” maka suatu kabupaten/kamenag atau satuan pendidikan perlu melakukan penilaian.

Dengan mengetahui tingkat penyediaan “pelayanan” suatu kabupaten/kamenag atau satuan pendidikan, mereka  dapat memahami berbagai komponen yang perlu ditingkatkan dalam upaya mencapai SPM, jika masih berada di bawah SPM maupun mencapai SNP jika tingkat penyediaan “pelayanan” sudah di atas SPM dan belum mencapai SNP.

Daftar Pustaka

  1. http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/2010/8/24/spm-untuk-pemerataan-mutu-pendidikan.aspx (download 22/08/2011)
  2. http://nasional.kompas.com/read/2009/06/05/03555896/Urutan.109.Peringkat.Indonesia.di.HDI (22/08/2011)
  3. http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/23/10321298/
  4. http://pisaindonesia.wordpress.com/ (22/08/2011))
  5. Nasution, 1999. Kurikulum dan Pengajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
  8. Rangking Indonesia pada PISA 2009 dan 10 Terbaik (http://pisaindonesia.wordpress.com/ (download 22/08/2011)
  9. Team BESCSP Component I. Minimum Service Standard. Improving and Equalizing Access to Quality (power point). Jakarta, August 2010.
  10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

s3ra

About these ads