Melindungi TKI dengan Perjanjian Bilateral?

Melindungi TKI dengan Perjanjian Bilateral?

Jakarta, 8 November 2011 05:13:10

  1. Tidak Terarah Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri
  2. 2.500 TKI Telah Hengkang dari Arab Saudi, 2.000 Lagi Menyusul
  3. Guru Besar: Ambil Langkah Fundamental Akhiri Penganiayaan TKI
  4. Norma dan Penegakan Hukum
  5. 20050209, Ubah MoU Penanganan TKI Menjadi Perjanjian Bilateral
  6. 20050412, Migrant Care Nilai Perlu Perjanjian Bilateral Perlindungan TKI
  7. 200906271025, Perlindungan Hukum bagi TKI
  8. 201005142049, Menakertrans – ILO Bahas Agenda Sidang Tahunan
  9. 20101008, TKI Ilegal Dibutuhkan Malaysia
  10. 201011180547, Ambil Langkah Fundamental Untuk Mengakhiri Penderitaan TKI
  11. 201011181225, Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi
  12. 201011200950, Tak Relevan, Kaitkan Kebodohan TKI dengan Pelanggaran HAM
  13. 201011201327, “Nasib TKI Itu Seperti Layang-Layang. Kalau dapat majikan yang baik ya Alhamdulillah. Tapi kalau tidak?”
  14. 201011202033, Penting, Perjanjian Bilateral Soal TKI
  15. 20101121, Perjanjian Bilateral Harga Mati
  16. 201011210001, Diplomasi soal TKI, Era Yudhoyono Terlemah
  17. 201011221927, Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Sumber Devisa Yang Malang
  18. 20101123, TKI Butuh Tim “Lawyer” Tetap dan Perjanjian Bilateral
  19. 201011250309, Akhiri Penganiayaan TKI!
  20. 201012091227, Ormas Islam Desak Pemerintah Lindungi Penuh TKW
  21. 20101218, Perjanjian Kerja Bilateral Lindungi TKI/TKW
  22. 20110112, Ledia Hanifa: Pemerintah Harus Segera Lakukan Moratorium dan Bilaterial Agreement
  23. 20110113, Moratorium dan Bilateral Agreement untuk Cegah Kekerasan terhadap TKI
  24. 201101180356, Demi Keselamatan TKI, Indonesia-Arab Saudi Akan Buat MOU
  25. 201103132108, Kuota Haji Plus Hidung Mancung, Perburuk Kondisi Buruh Migran
  26. 201104041623, Kekerasan di Saudi Tak Surut, Moratorium TKI Harus Direalisasikan
  27. 201106210945, Sekali Lagi, Lindungi TKI!
  28. 201106211926, DPR desak penghentian sementara TKI
  29. 201106231220, Hikamahanto: Moratoriun TKI ke Saudi Patut Didukung
  30. 201106241637, Perlindungan Nyata Buruh Migran
  31. 201106252109, Jumhur: Moratorium ke Arab Saudi Hanya untuk PRT Perempuan
  32. 201106270416, Lagi, DPRD Jatim Janjikan Bikin Raperda TKI. Setelah ada 316 TKI Bermasalah
  33. 201109101734, RUU Penempatan dan Perlindungan TKI Digodok, Aspek Perlindungan Menjadi Prioritas
  34. 201109181244, Kerjasama Penempatan TKI di Malyasia Terus Ditingkatkan
  35. 201109201945, Dilema Perlindungan TKI
  36. 20111005, Ratifikasi Landasan Dasar Perlindungan
  37. 201110052021, Revisi UU TKI harus dibahas lintas instansi
  38. 201110052245, Ratifikasi Landasan Dasar Perlindungan
  39. 20111010, Perlindungan Lemah

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UzY_HjALy5sJ:els.bappenas.go.id/upload/other/Tidak%2520Terarah%2520Kebijakan%2520Pengiriman%2520TKI%2520ke%2520Luar%2520Negeri.htm+perjanjian+bilateral,tki&cd=25&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a

http://els.bappenas.go.id/upload/other/Tidak%20Terarah%20Kebijakan%20Pengiriman%20TKI%20ke%20Luar%20Negeri.htm

Tidak Terarah Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Jakarta, Kompas – Pemerintah dinilai tidak memiliki kebijakan yang terarah dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Salah satu buktinya adalah belum adanya perjanjian bilateral untuk perlindungan terhadap pekerja asal Indonesia, sehingga keberadaan mereka di luar negeri pun selalu tidak berdaya di hadapan agen dan majikan.

Demikian Sekretaris Eksekutif Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi), Wahyu Susilo, di Jakarta, Jumat pekan lalu. Menurut dia, realitas telah membuktikan bahwa tenaga kerja wanita Indonesia (TKWI) di Timur Tengah hampir setiap hari mengalami tindak kekerasan fisik, seksual, dan bahkan perkosaan yang mengakibatkan kematian.

Kerentanan juga dialami buruh migran Indonesia yang berada di Malaysia. Politik antipendatang mengakibatkan mereka terpaksa harus menghadapi aksi pencarian dan penangkapan petugas polisi, penahanan sewenang-wenang, serta dideportasi massal seperti yang berlangsung sejak pertengahan Januari 2002 hingga saat ini.

Pelanggaran hak-hak normatif diderita pula oleh buruh perempuan Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Taiwan dan Hongkong. “Dengan kenyataan seperti ini, maka perjanjian bilateral untuk perlindungan buruh migran Indonesia dengan negara tujuan sangatlah kontekstual untuk segera direalisasikan. Saya tidak habis pikir jika perjanjian perlindungan itu masih disepelekan,” ujar Wahyu.

“Sejauh ini perjanjian bilateral soal TKI yang dilakukan baru dengan Malaysia. Tetapi, itu hanya sebatas kuota penempatan, tarif fee yang harus dibayar majikan atau struktur pembiayaan serta mekanisme penempatan. Padahal, persoalan migrasi tenaga kerja jauh lebih kompleks,” tambah Wahyu Susilo.

SDM TKI rendah

Menanggapi tudingan Kopbumi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Jacob Nuwa Wea menegaskan, sulitnya menjalin hubungan bilateral menyangkut perlindungan TKI di luar negeri, akibat masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) TKI.

“Semua ini karena kesalahan Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang asal main kirim TKI ke luar negeri tanpa memberikan pelatihan yang cukup dan benar. Sehingga luar negeri keberatan untuk memberikan perlindungan terhadap TKI karena terlalu banyak persoalan yang ditimbulkan,” tegasnya.

Menurut dia, saat ini baru Malaysia yang telah memiliki hubungan bilateral menyakut perlindungan TKI dengan Pemerintah Indonesia. Berangkat dari persoalan itu kata Mennakertrans, mulai 1 Mei mendatang, pengiriman TKI ke luar negeri akan dibatasi.

Dengan diberlakukannya kuota penempatan TKI ke luar negeri, PJTKI tidak mungkin lagi melakukan pola asal kirim TKI. “Kualitas TKI yang dikirim harus lebih baik, sehingga negara penampung TKI secara bertahap akan bersedia untuk memberikan perlindungan kepada TKI,” ujar Nuwa Wea. (jan/eta)


http://rhe.name/main/?p=37332

http://www.voanews.com/indonesian/news/TKI-Tinggalkan-Arab-Saudi-132671848.html

2.500 TKI Telah Hengkang dari Arab Saudi, 2.000 Lagi Menyusul

Dalam beberapa bulan belakangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan dokumen perjalanan khusus pengganti paspor untuk 4.550 TKI di Arab Saudi yang mengaku melarikan diri dari majikan karena kondisi kerja yang buruk. Tapi, lebih dari dua juta TKI masih berada di Arab Saudi, dan pemerintah Indonesia ditekan untuk merumuskan perjanjian perlindungan hak-hak TKI di Arab Saudi.

Kepulangan TKI ke Indonesia

Pemerintah Indonesia memulangkan kira-kira 2.500 TKI dengan dokumen perjalanan khusus pada akhir bulan September. Kira-kira 2.000 TKI lainnya masih tinggal di penampungan di dekat kota Jeddah dan akan kembali ke Indonesia akhir bulan ini. Pemerintah Indonesia mengatakan sebagian besar orang yang meminta dokumen perjalanan khusus adalah para pembantu rumah tangga yang dipaksa menyerahkan paspornya kepada majikan sebagai bagian dari perjanjian kerja.

Praktek itu sudah umum di Arab Saudi, di mana pekerja rumah tangga tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup. Anis Hidayah adalah Direktur Utama organisasi Migrant Care, sebuah organisasi di Jakarta yang berupaya melindungi TKI di luar negeri. Ia menginginkan sebuah perjanjian resmi antara kedua negara untuk melindungi hak-hak TKI.

“Di Arab Saudi tidak ada peraturan nasional tentang pembantu rumah tangga, namun Arab Saudi adalah negara terbesar yang banyak memperkerjakan pembantu rumah tangga,” ujar Anis.

“Jadi, untuk menjembatani situasi itu, kita harus mendorong Indonesia dan negara pengirim TKI lainnya untuk berunding dengan Arab Saudi dan merumuskan perjanjian bilateral yang melindungi para pekerja itu. Tanpa adanya perjanjian bilateral, maka menurut saya perlindungan bagi TKI sangat lemah.“

Anis Hidayah mengatakan perjanjian itu harus menentukan upah minimum, hari libur dan membiarkan para TKI untuk memegang paspor mereka sendiri. Perlakuan terhadap para pekerja di Arab Saudi menjadi topik politik utama di Indonesia sejak bulan Juni, ketika pemerintah Arab Saudi menghukum mati TKI Ruyati Sapubi yang berusia 54 tahun.

Ruyati dipenggal karena membunuh majikannya. Katanya, tindakan itu didorong karena membela diri akibat kondisi kerja yang buruk dan sering dimaki-maki. Para pejabat Arab Saudi kemudian meminta maaf karena terlambat memberi tahu pihak berwenang Indonesia sebelum eksekusi dilakukan, dan pemerintah Indonesia menanggapinya dengan pembatasan pengiriman TKI ke Arab Saudi.

Pembatasan yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus itu masih terus berlanjut, tetapi lebih dari dua juta orang TKI di Arab Saudi masih belum memiliki perlingdungan hukum yang cukup. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene mengatakan kedua belah pihak berkepentingan untuk menyelesaikan masalah itu dan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk merundingkan kondisi kerja yang lebih baik.


http://kampungtki.com/baca/21988

Guru Besar: Ambil Langkah Fundamental Akhiri Penganiayaan TKI

Pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategi untuk memastikan agar penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia dapat diakhiri, kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

“Meski upaya pemerintah untuk mengembalikan Sumiati perlu diapresiasi, namun pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategis untuk memastikan agar penganiayaan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) diakhiri,” kata Hikmahanto, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, paling tidak ada tiga langkah fundamental dan strategis, pertama perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tujuan para TKI harus benar-benar memantau proses hukum atas tindakan tidak manusiawi para majikan yang melakukan penganiayaan, bahkan berujung pada kematian.

Pemantauan sangat penting agar penganiayaan mendapat ganjaran dan menjadi efek pencegah bagi para majikan lain. Kedua, pemerintah harus secara serius menangani Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bertindak sebagai agen pengirim TKI. PJTKI, katanya, harus dipastikan tidak mengirim tenaga kerja seadanya karena tenaga kerja demikian berpotensi untuk dianiaya sebagai akibat dari kekesalan majikan.

Ketiga, pemerintah harus mampu menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima para TKI. Perjanjian bilateral ini mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarganya. Konvensi Buruh Migran sendiri tidak akan bermanfaat meski Indonesia berkeinginan meratifikasi mengingat negara penerima TKI tidak meratifikasi.

Bila merujuk pada nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia maka MoU tersebut masih sangat jauh dalam memberi perlindungan dibandingkan dengan Konvensi Buruh Migran.


http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68:norma-dan-penegakan-hukum&catid=54:program&Itemid=72

Norma dan Penegakan Hukum

Tujuan: Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO dan ESKA

Target:

  1. Diterapkannya standar International dalam penegakan hukum bagi TPPO dan ESKA
  2. Terwujudnya rasa keadilan bagi korban TPPO dan ESKA
  3. Berkurangnya kasus TPPO dan ESKA.

http://hukumonline.com/berita/baca/hol12185/ubah-mou-penanganan-tki-menjadi-perjanjian-bilateral-

Ubah MoU Penanganan TKI Menjadi Perjanjian Bilateral

Mys, Rabu, 09 February 2005

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan keprihatinan atas nasib yang menimpa tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Salah satu yang mendesak dilakukan adalah meningkatkan bentuk hukum kerjasama kedua negara. Bentuk kerjasama setingkat memorandum of understansing (MoU) dinilai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sudah tidak memadai lagi digunakan sebagai payung hukum mengingat rumitnya persoalan buruh migran di antara kedua negara.

MoU harus segera diganti dengan perjanjian bilateral, ujar Tabrani Abby, Manager Hak-Hak Buruh YLBHI di Jakarta (8/2). Menurut Tabrani, dari segi yuridis perjanjian bilateral lebih kuat kedudukannya dibanding hanya sekedar MoU. Bila kerjasama kedua negara mengenai buruh migran dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral, maka daya paksanya lebih jelas.

Namun Tabrani tidak menjelaskan apakah perubahan bentuk hukum kerjasama itu akan bisa mengurangi problem pengiriman TKI ke Malaysia. Pada kesempatan yang sama, Ketua YLBHI Munarman mengatakan bahwa sudah waktunya Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya (UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families).

Sebab, dengan meratifikasi konvensi tersebut, pemenuhan hak-hak buruh migran lebih terjamin dan jangkauannya lebih luas. Kami minta DPR dan Pemerintah segera meratifikasi Konvensi ini, kata Munarman. Upaya mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi itu sebenarnya sudah pernah dilakukan lewat pengadilan.

Yakni ketika Tim Advokasi Tragedi Nunukan mengajukan gugatan citizen lawsuit ke PN Jakarta Pusat. Namun permintaan mengenai ratifikasi itu ditolak hakim. Oleh karena itu yang bisa diharapkan adalah lewat legislative review lewat DPR. Sayang, harapan itu agaknya sulit terwujud. Dari lima sampai enam konvensi yang menjadi target DPR untuk diratifikasi tahun ini, tidak ada satu pun mengenai perburuhan. Yang ada hanya mengenai terorisme, korupsi dan perdagangan orang.

Tanggungjawab pemerintah

Untuk menyiasati itu, YLBHI berencana mendesak pemerintah mengambil inisiatif mengajukan rancangan ratifikasi Konvensi tentang Perlindungan Buruh Migran. Penanganan TKI menurut ketentuan memang menjadi kewajiban pemerintah. Pasal 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) tegas menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Selanjutnya, pasal 7 menguraikan apa saja kewajiban pemerintah dalam upaya melindungi TKI, yakni menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri.

Selain itu pemerintah berkewajiban melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Menurut rencana, Jum’at mendatang YLBHI akan menemui Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Desakan agar pemerintah meratifikasi konvensi dan meningkatkan MoU menjadi perjanjian bilateral merupakan agenda yang akan dibawa.

Berkenaan dengan kisruh penanganan TKI, sebenarnya Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris sudah berangkat ke Malaysia pertengahan Januari lalu. Dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia saat itu telah dicapai kesepakatan untuk membentuk pelayanan satu atap (one roof system) kepentingan TKI.


http://www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-Migrant-Care-Nilai-Perlu-Perjanjian-Bilateral-Perlindungan-TKI,1

http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/64035

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0504/12/nas06.html

Migrant Care Nilai Perlu Perjanjian Bilateral Perlindungan TKI

Sinar Harapan, Jakarta, 12.04.2005.

Kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi terbilang paling tinggi dibandingkan jumlah kasus di negara-negara tujuan penempatan TKI lainnya. Salah satu penyebabnya, sistem budaya dan hukum di Arab Saudi masih membuka banyak peluang terjadinya tindak kekerasan terhadap buruh migran, terutama yang bekerja di sektor domestik.

Berkaitan dengan itu diperlukan terobosan diplomatik berupa perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang mengatur perlindungan lebih menyeluruh bagi TKI. Demikian dikemukakan Analis Kebijakan Buruh Migrant Care Wahyu Susilo ketika dihubungi SH, Senin (11/4).

“Kita harus memperjuangkan perjanjian bilateral yang menyebutkan bahwa TKI adalah buruh yang hak-haknya dilindungi berdasarkan hukum perburuhan,” ujar Wahyu. “Selama ini, hukum yang berlaku di Arab Saudi belum menguntungkan buruh migran kita yang ada di sana.

Kasus kekerasan, misalnya, hanya bisa ditangani kepolisian jika TKI korban mengadukan tindak kekerasan tersebut. Perwakilan RI di sana juga tidak bisa berbuat apa-apa, jika TKI korban tidak membuat pengaduan, padahal di lapangan, tentu sulit bagi TKI untuk menyampaikan pengaduan ke kepolisian,” katanya lagi.

Pernyataan itu dikemukakan Wahyu berkaitan kasus penganiayaan terhadap TKI di Arab Saudi, Suniati binti Nibaran Sujari (25). Suniati, TKI di Riyadh, Arab Saudi, dirawat di ruang perawatan intensif (ICU) Riyadh Medical Complex karena dianiaya majikannya sejak Kamis (7/4) lalu.

Kritis

Menurut juru bicara KBRI di Arab Saudi, Arif Suyoko, akibat penganiayaan itu kondisi kesehatan Suniati kini kritis. Ia menderita luka bakar parah di wajah, tangan, kaki dan seluruh bagian perutnya. Selain itu, Suniati juga menderita luka parah akibat penyiksaan di alat kelaminnya.

Luka parah di bagian kelamin itu menimbulkan dugaan bahwa selain dianiaya, Suniati juga diperkosa. “Di rumah sakit, ia hanya dapat menganggukkan kepalanya dan memejamkan matanya ketika ditanya apakah penganiayaan itu dilakukan oleh majikannya. Ia juga tidak bisa menelan makanan padat karenan luka bakar parah di dadanya,” kata Suyoko.

KBRI di Arab Saudi kini sudah menunjuk seorang pengacara untuk mendampingi Suniati dalam persidangan kasus penyiksaan yang menimpanya. Nasser Aeorang, pengacara Arab Saudi yang ditunjuk menjadi pembela Suniati, mengatakan majikan Suniati telah dimintai keterangan oleh kepolisian setempat. (rhu)


http://www.sunan-ampel.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=415:perlindungan-hukum-bagi-tki&catid=73:hukum&lang=in&Itemid=69

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TKI

Hikmahanto Juwana, Republika, 27 Juni 2009 |10:25, Terakhir Diupdate Rab, 14 Apr 2010 14:34

Isu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dianiaya dan mengalami depresi mencuat kembali ke hadapan publik. Publik menyaksikan sejumlah luka di luar batas kemanusiaan yang diderita oleh Siti Hajar. Menjadi pertanyaan, tidakkah pemerintah belajar dari kasus Nirmala Bonat, Ceriati, dan lainnya? Mengapa kasus seperti ini terus terjadi?

Inti masalah

Inti masalah dari perlindungan terhadap TKI terletak pada tidak terulangnya kembali penganiayaan ataupun perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Kalaupun peristiwa tersebut terulang kembali, mekanisme di negara setempat dapat memastikan ganjaran yang setimpal bagi para pelakunya.

Ganjaran yang sesuai pada gilirannya juga akan mencegah para majikan untuk melakukan tindakan serupa. Di samping itu, para TKI yang dianiaya harus mendapatkan kompensasi atas derita yang dialaminya. Hak-hak sebagai TKI pun harus bisa dipenuhi. Ketika peristiwa penganiayaan terhadap TKI mencuat ke publik, pemerintah selalu mendapat kritik oleh banyak pihak.

Pemerintah dan perwakilan Indonesia dianggap kurang maksimal memberikan perlindungan dan tidak tegas dalam penyelesaian, baik di tingkat proses hukum maupun pembicaraan di tingkat antarpemerintah. Harus diakui pemerintah telah melakukan upaya dalam perlindungan TKI, khsusnya di Malaysia.

Pada 2006 pemerintah telah membuat suatu Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Malaysia. Judulnya, the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers. Sementara para aktivis TKI mendesak pemerintah segera meratifikasi The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Pekerja Migran).

Ratifikasi diharapkan menjadi suatu solusi. Bila menilik pada MoU tahun 2006, kelemahan dari MoU tersebut adalah sama sekali tidak ditujukan untuk memberi perlindungan kepada TKI di Malaysia. Ada sejumlah kelemahan dari MoU. Pertama, substansi MoU tidak mengatur TKI secara keseluruhan. TKI yang diatur hanyalah mereka yang masuk kategori sebagai pramuwisma (domestic workers).

Kedua, MoU tidak mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan perlindungan para pramuwisma. Tidak ada satu pasal pun yang secara spesifik mengatur hak pramuwisma bila mereka mengalami penganiayaan ataupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

MoU hanya berpihak pada kepentingan Malaysia yaitu lebih pada pengaturan syarat dan mekanisme bagi pengiriman pramuwisma.

MoU sama sekali tidak mengakomodasi kepentingan Indonesia berupa perlindungan hukum bagi pramuwisma. Sementara meratifikasi Konvensi Pekerja Migran juga mengandung sejumlah kelemahan. Salah satu yang utama dan mendasar adalah kenyataan bila Indonesia meratifikasi, belum tentu negara-negara penerima TKI akan meratifikasi.

Perlu diketahui Konvensi ini akan efektif memberi perlindungan jika negara penerima TKI juga meratifikasi. Bila tidak maka efek yang diharapkan tidak akan terwujud. Bagi negara penerima TKI banyak alasan bagi mereka untuk tidak meratifikasi. Mulai dari masalah kedaulatan yang tidak mau diintervensi melalui perjanjian multilateral hingga Konvensi tidak memberi keuntungan.

Belum lagi negara penerima TKI tidak hanya menerima pekerja migran dari Indonesia. Sebagai contoh, di Malaysia dan Singapura para pekerja migran juga berasal dari Bangladesh, Filipina, dan lain sebagainya. Meratifikasi Konvensi Pekerja Migran berarti harus memberi hal yang sama kepada semua pekerja migran, tanpa melihat asal negaranya. Ini akan dianggap memiliki konsekuensi yang banyak dan besar.

Usulan

Ada satu usulan yang mungkin dapat diterima oleh Pemerintah Malaysia dalam melindungi para TKI. Usulan ini merupakan kombinasi antara MoU dan Konvensi Pekerja Migran. Usulan ini adalah melangsungkan perjanjian bilateral dengan Pemerintah Malaysia (mirip MoU), namun dengan substansi yang diadopsi dari Konvensi Pekerja Migran.

Perjanjian bilateral akan lebih bisa diterima oleh Malaysia, daripada Malaysia harus meratifikasi Konvensi Pekerja Migran, mengingat kesepakatan hanya dibuat dengan Indonesia. Bagi Indonesia, perjanjian bilateral harus mengakomodasi lebih banyak tentang perlindungan terhadap TKI daripada prosedur pengiriman pramuwisma sebagaimana tertuang dalam MoU.

Isi perjanjian bilateral adalah pengaturan hak-hak dasar TKI yang harus dihormati baik oleh warga Malaysia maupun aparat penegak hukum. Demikian pula harus dimuat ketentuan tentang kesamaan kedudukan para TKI di depan hukum, layaknya warga setempat.

Selanjutnya adalah hak TKI untuk dihormati martabatnya sebagai manusia dan kehidupan pribadinya. Juga hak untuk berhubungan dengan dan dihubungi oleh perwakilan Indonesia. Di samping itu, diatur tentang hak TKI untuk mendapatkan putusan dari otoritas yang mempunyai kewenangan memeriksa sengketa kontrak kerja.

Ketegasan

Tentu perjanjian bilateral sebagaimana diusulkan tidak akan begitu saja diterima oleh Pemerintah Malaysia. Namun, konsistensi dan persistensi pemerintah hingga berhasil sangat dibutuhkan.

Pemerintah harus gigih memperjuangkan layaknya Pemerintah Australia yang hingga saat ini terus mendesak Indonesia agar menandatangani perjanjian bilateral tentang Transfer of Sentenced Persons (perjanjian yang memungkinkan pemindahan narapidana warga negara Australia ke Australia) bagi perlindungan warganya yang dipidana di Indonesia.

Perlindungan bagi TKI dalam perjanjian bilateral menunjukkan ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam menangani para TKI. TKI pun akan merasa aman untuk bekerja di luar negeri. Mereka tidak perlu takut menjadi tumbal. Namun demikian, upaya perlindungan TKI di luar negeri tentu harus diiringi dengan pembenahan pengelolaan TKI di dalam negeri.

Hikmahanto Juwana
(Guru Besar Hukum Internasional pada FHUI)


http://www.sumbawanews.com/berita/nasional/menakertrans-ilo-bahas-agenda-sidang-tahunan.html

Menakertrans – ILO Bahas Agenda Sidang Tahunan

Jumat, 14 Mei 2010 20:49

JAKARTA, Sumbawanews.com.- Menjelang pertemuan ILC (International Labour Conference) ke 99 di Jenewa bulan depan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melakukan koordinasi dengan Perwakilan ILO untuk Indonesia, delegasi pengusaha dan delegasi pekerja di Kantor Kemenakertrans, Jumat (14/5).

Perwakilan ILO Jakarta dipimpin langsung oleh David Lammotte, pejabat ILO yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Sesuai dengan tema-tema sidang tahunan ILC kali ini, rapat koordinasi ini membahas beberapa agenda yang sudah ditetapkan seperti pekerja anak, penghapusan kerja paksa, standar kerja layak untuk PRT dan HIV/AIDS di lingkungan kerja.

“Pemerintah berkepentingan secara langsung untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan nasional sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya lagi berkaitan dengan arahan Presiden tentang Pembangunan Berkelanjutan,” Menakertrans Muhaimin Iskandar saat mengawali pertemuaan.

Perwakilan ILO Jakarta juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya keras pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pekerja anak. Bahkan, model penanganan Indonesia dipandang sangat penting untuk diketengahkan dalam sidang tahunan ILC tersebut agar bisa diadopsi sebagai salah satu model penanganan bagi negara-negara anggota lainnya.

Begitu pula dengan isu HIV/AIDS di lingkungan kerja, Indonesia dipandang telah cukup serius untuk menanggulanginya antara lain dengan telah terbitnya Kepmen No 64/2004.

“Namun kita masih memiliki agenda penting yaitu rencana sidang tahunan untuk menjadikan domestic workers sebagai agenda utama tahun ini. Indonesia sendiri sedang menyiapkan RUU PRT yang sekarang mulai diperdebatkan di DPR,” papar Cak Imin.

Sementara itu, RUU PRT mengundang perdebatan pro-kontra. Beberapa pihak yang menolak menyatakan bahwa ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum RUU tersebut ditetapkan. Faktor budaya salah satunya disebutkan akan menjadi kendala. Sementara yang mendukung menyatakan bahwa sudah saatnya perlindungan terhadap PRT ditingkatkan, apalagi sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri berprofesi sebagai PRT.

“Yang utama adalah uji publik dan sosialisasi harus dilakukan maksimal, kedua belah pihak perlu menyampaikan kepada masyakarat agar bisa mendapatkan masukan sebelum RUU dibahas di DPR,” Muhaimin menambahkan.

Selain itu, Menakertrans menyatakan bahwa sidang tahunan ILC yang dihadiri oleh semua menteri tenaga kerja negaraInegara anggota harus dijadikan momentum untuk Indonesia untuk meningkatkan peran dan kerjasama multilateral di bidang ketenagakerjaan, khususnya untuk melindungi TKI di luar negeri.(fr173)


http://kotatuban.com/tki-ilegal-dibutuhkan-malaysia/

TKI Ilegal Dibutuhkan Malaysia

Achonk, kotatuban.com, Oct 8th, 2010

Tenaga kerja ilegal yang jadi masalah di Malaysia sampai saat ini belum bisa teratasi sementara dua pemerintah yang melakukan perjanjian bilateral juga belum mampu mengatasinya. Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang ilegal disinyalir memang diciptakan sendiri oleh penduduk di sana terutama terhadap pembantu rumah tangga (PRT).

‘Harga beli’ tenaga kerja tidak resmi ini lebih murah dan tidak berbelit-belit karena tidak melalui perusahaan penyalur yang harus membayar jasa transfer. Menurut Direktur Utama PT Sinar Harapan Anda (penyalur tenaga kerja ke Malaysia), Zaenal Arifin, naker illegal di negara jiran itu pasarnya bagus. Ini karena gajinya lebih besar dibandingkan naker yang legal.

“Masalahnya sampai saat ini belum diatur oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah mempertemukan dua kepentingan tadi agar TKI kita tidak dijebloskan dalam penjara bila tertangkap,” kata Zaenal. Ada 50.000 orang setiap tahunnya TKI ditangkap, dipenjara dan bahkan dideportasi.

Jumlah ini tentu saja bisa lebih besar karena bisa jadi ada TKI yang mampu sembunyi dan disembunyikan oleh majikannya sehingga tidak tertangkap. Sedang pemerintah Malaysia sepertinya masih memberlakukan standar ganda. Dari Jawa Timur saja setiap tahunnya mengirim 60.000 orang TKI dan di antara TKI yang dideportasi tadi bisa jadi dari daerah-daerah Malang, Tulungagung, Malang, Tuban, Lamongan atau bahkan dari Surabaya sendiri.

“Kita jangan hanya melihat TKI yang sukses dengan kemampuan mereka mengirim ribuan ringgit dan membangun rumah megah di desanya. Tetapi banyak TKI kita yang terlunta-lunta dan teraniaya di sana,” tambah Zaenal. Masalahnya sekarang ini pemerintah Malaysia memberlakukan standar ganda, TKI legal, yes dan TKI illegal, yes, karena warga Malaysia membutuhkan dua-duanya. Sehingga inilah yang perlu diatur dalam perjanjian bilateral yang kongkrit.

“Kalau ini tidak segera dilakukan, preventifnya adalah masyarakat pencari kerja kita harus cerdas,” kata wakil ketua Asosiasi Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Jatim ini serius.

Naker Indonesia harus terdidik, punya skill yang bukan saja paham betul terhadap peraturan tenaga kerja saja agar terhindar dari penjara. Tetapi harus punya kemampuan bahasa, dan harus punya ilmu yang memadai di pasar kerja Malaysia.

Misalnya pasar naker di Malaysia adalah pertanian, perladangan, teknisi pabrik maka dia harus banyak tahu tentang ilmu pertanian. Selama ini hanya tenaga kasar atau kulinya saja yang lebih besar. Tenaga kerja yang dibutuhkan misalnya mekanik, maka sebelum diberangkatkan harus dipilih yang betul-betul mampu.

Di ITS Surabaya, punya sarana pelatihan yang memadai, Diklat-diklat di Dinas Naker juga bisa dimaksimalkan sehingga pemerintah maupun swasta harus mampu menyiapkannya. “Mestinya Jatim harus bisa seperti India atau Filipina yang mengirimkan tenaga-tenaga IT atau mekanik mahir sehingga kesejahteraannya makin bagus. Kita belum mengambil spesialis, masih lebih banyak di tenaga kasar,” kata Zaenal.(as)


http://www.indonesianvoices.com/index.php/modules/mod_minifrontpage/images/pbb/index.php?option=com_content&view=article&id=1494:ambil-langkah-fundamental-untuk-mengakhiri-penderitaan-tki&catid=42:berita-umum&Itemid=61

Ambil Langkah Fundamental Untuk Mengakhiri Penderitaan TKI

Antara, Thursday, 18 November 2010 05:47

Pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategi untuk memastikan agar penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia dapat diakhiri, kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. “Meski upaya pemerintah untuk mengembalikan Sumiati perlu diapresiasi, namun pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategis untuk memastikan agar penganiayaan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) diakhiri,” kata Hikmahanto, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, paling tidak ada tiga langkah fundamental dan strategis, pertama perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tujuan para TKI harus benar-benar memantau proses hukum atas tindakan tidak manusiawi para majikan yang melakukan penganiayaan, bahkan berujung pada kematian.

Pemantauan sangat penting agar penganiayaan mendapat ganjaran dan menjadi efek pencegah bagi para majikan lain. Kedua, pemerintah harus secara serius menangani Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bertindak sebagai agen pengirim TKI. PJTKI, katanya, harus dipastikan tidak mengirim tenaga kerja seadanya karena tenaga kerja demikian berpotensi untuk dianiaya sebagai akibat dari kekesalan majikan.

Ketiga, pemerintah harus mampu menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima para TKI. Perjanjian bilateral ini mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarganya. Konvensi Buruh Migran sendiri tidak akan bermanfaat meski Indonesia berkeinginan meratifikasi mengingat negara penerima TKI tidak meratifikasi.

Bila merujuk pada nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia maka MoU tersebut masih sangat jauh dalam memberi perlindungan dibandingkan dengan Konvensi Buruh Migran.

Sumber : ANTARA


http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=117:tindakan-pemerintah-indonesia-dan-pemerintah-arab-saudi-dalam-menangani-permasalahan-tki-di-arab-saudi-&catid=34:mkp&Itemid=61

Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi                                      

Imanuella Tamara Geerards, Thursday, 18 November 2010 12:25
JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK, Volume 21, Nomor 4:361-370


http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/11/20/70997/Tak-Relevan-Kaitkan-Kebodohan-TKI-dengan-Pelanggaran-HAM

Tak Relevan, Kaitkan Kebodohan TKI dengan Pelanggaran HAM

Hartono Harimurti, 20 Nopember 2010 | 09:50 wib

Jakarta, CyberNews. Menyalahkan kebodohan TKI dan mengkaitkan dengan pelanggaran HAM yang diterimanya adalah tidak relevan. Yang terpenting adalah bagaimana peran pemerintah untuk melindungi TKI dan meningkatkan skill TKI. “Sudah jelas UU yang ada (UU No.39/2004) tidak punya skema perlindungan terhadap TKI, yang ada mengatur penempatan TKI oleh PJTKI.

Perlindungan Warga Negara adalah hal yang sangat mendasar. Lagipula tidak bisa dibenarkan melakukan pelanggaran HAM terhadap orang yang bodoh,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Sabtu (20/11) pagi. Anis mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Migrant Care ada 5636 kasus mulai dari gaji, pelecehan dan kekerasan terhadap TKI  dalam 11 bulan ini di Arab Saudi.

“Begitu banyak masalah TKI kita di Arab Saudi. Ini yang terpantau kita lho. Bagaimana yang tidak lapor atau pasrah saja,” katanya. Dalam kesempatan yang sama Prof. Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional UI mengatakan, bahwa pemerintah harus terlibat dalam perjanjian yang sifatnya khusus atau bilateral dengan negara-negara tempat TKI bekerja. Dengan demikian lebih mengikat negara tersebut untuk melindungi TKI kita.

“Kalau perjanjian yang sifatnya multilateral akan sulit dan bertele-tele. Yang mendesak adalah bagaimana segera melakukan perjanjian bilateral dengan negara tempat TKI. Yang mendesak adalah dengan Arab Saudi dengan seringnya kita mendengar kasus dari sana,” kata Hikmahanto.

( Hartono Harimurti / CN26 )


“Nasib TKI Itu Seperti Layang-Layang. Kalau dapat majikan yang baik ya Alhamdulillah. Tapi kalau tidak?”

Ita Lismawati F. Malau, Mohammad Adam, VIVAnews, Sabtu, 20 November 2010, 13:27 WIB

VIVAnews – Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) aktif melindungi warganya di luar negeri, tak hanya fokus di dalam negeri saja. Selain itu, dia juga mengimbau pemerintah membuat nota kesepahaman dengan Arab mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Buatlah perjanjian bilateral tapi dengan mengakomodasi perjanjian kerjasama multilateral yang sudah ada sebelumnya. Itu cara paling mudah untuk dilakukan sekarang,” kata Hikmahanto dalam diskusi polemik bertajuk ‘Pahlawan Devisa yang Tersiksa’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 20 November 2010. “Karena perlindungan TKI adalah kewajiban negara terhadap warganya.”

Fakta di lapangan, menurut Hikmahanto,TKI yang menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri itu boleh dibilang status dan nasibnya seperti layang-layang. “Kalau dapat majikan yang baik ya Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka ya terjadilah apa yang terjadi seperti sekarang ini,” kata dia. Pada posisi ini lah, menurut dia, peran negara jadi sangat penting untuk melindungi warga negara Indonesia.

Terkait kasus kekerasan yang dialami tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi Sumiati dan Kikim Komalasari, dia menilai, Presiden SBY mesti berkomunikasi dengan Raja Arab Saudi, Fahd. “Tindakan itu untuk menunjukkan komitmen bahwa negara kita memang punya konsen tentang permasalahan ini. Selain itu proses hukum di sana juga harus dipantau terus,” katanya.

Jika SBY dapat melakukan diplomasi ini mata internasional akan melihat bahwa Indonesia menginginkan ada perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, sambungnya, SBY juga akan meraih kepercayaan publik bahwa pempimpin negara ini akan melindungi warga negaranya di manapun berada.

Oleh karena itu, Hikmahanto mendukung apa yang telah disampaikan Presiden SBY bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu mengevaluasi pengiriman TKI ke Arab Saudi. “Karena kita perlu menciptakan bargaining bahwa kalau masih mau terima tenaga kerja kita, mereka harus menandatangani perjanjian bilateral,” kata Hikmahanto. (umi)


http://www.jurnas.com/news/13685/Penting,_Perjanjian_Bilateral_Soal_TKI/99/Ekonomi

Penting, Perjanjian Bilateral Soal TKI

Widyasari, jurnas.com, Jakarta, Sat, 20 Nov 2010 | 20:33

Jurnas.com | PAKAR Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengusulkan, dalam rangka melindungi hak-hak Tenaga Kerja Dindonesia (TKI) di luar negeri, Pemerintah seharusnya membuat perjanjian bilateral dengan negara penempatan TKI yang bersangkutan.

Pasalnya, ada beberapa negara yang memang tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja asing, termasuk hukuman terhadap warga negaranya yang melakukan kekerasan terhadap pekerja asing.

“Padahal sudah ada konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan pekerja domestik dan keluarganya. Sehingga, saya usulkan untuk dibuat suatu perjanjian bilateral dengan negara yang dimaksud,” ujar dia dalam suatu diskusi bertema ‘Pahlawan Devisa yang Tersisa’ di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/11).

Sejauh ini, kata Hikmahanto, belum ada perjanjian bilateral yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan negara tujuan penempatan TKI. “Biasanya Pemerintah merasa kita yang justru memiliki ketergantungan dalam menyerap tenaga kerja. Hal itu sebenarnya tidak harus ada. Karena, kalau demikian, negara penempatan TKI tersebut akan mengatakan bahwa karena kita yang butuh mereka, jadi take it or leave it,” ujarnya.

Lebih lanjut Hikmahanto menambahkan, perwakilan Indonesia di luar negeri seharusnya juga lebih pro aktif untuk meregistrasi dan mendeteksi keberadaan warga negara yang berada di negara tersebut.

“Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) harus punya ketegasan, sehingga ada kepercayaan publik bahwa negara menjamin perlindungan warga negaranya di manapun mereka berada,” katanya. Dalam menyetujui penempatan TKI di suatu negara, menurut Hikmahanto, Pemerintah juga seharusnya memperhatikan terkait sistem hukum yang dianut di suatu negara.

Misalnya, ada negara yang menganut asas impunitas (kebal) terhadap hukum, terhadap sejumlah warga negaranya, karena warga negara tersebut memiliki harta atau jabatan, sehingga tidak bisa dikenai sanksi hukum bila terbukti melakukan tindak pidana, termasuk di dalamnya penyiksaan terhadap TKI.

“Hal-hal seperti ini yang seharusnya diperhatikan. Jangan sampai Pemerintah berisiko mengirimkan warga negaranya ke negara yang seperti neraka,” kata dia.


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/365297/

Perjanjian Bilateral Harga Mati

Pasti Liberti, Sunday, 21 November 2010

KUNJUNGI KELUARGA, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari duduk bersama ketiga anak Kikim Komalasari di Cianjur, Jawa Barat, kemarin. Kikim yang bekerja di Arab Saudi diduga kuat dibunuh majikannya.

JAKARTA(SINDO) – Daftar panjang kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) harus diakhiri. Pemerintah perlu membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan untuk memperkuat perlindungan bagi TKI.

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengungkapkan, belum adanya perjanjian bilateral dengan sejumlah negara yang menjadi tujuan penempatan TKI menjadikan jaminan hukum bagi buruh migran asal Indonesia belum layak. Apalagi negara-negara tujuan penempatan TKI pada umumnya belum meratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran.

”Negara perlu mengambil langkah-langkah perlindungan. Karena itu, pemerintah harus membuat perjanjian bilateral dengan mengakomodasi pasal-pasal konvensi PBB tersebut.Ini langkah paling mudah yang bisa dilakukan sekarang,” ungkap Hikmahanto dalam diskusi polemik radio Trijaya bertajuk “Pahlawan Devisa yang Tersiksa”di Jakarta kemarin.

Hikmahanto menegaskan, pemerintah perlu melakukan penilaian sistem hukum negara penempatan.“ Pemerintah jangan mengambil risiko mengirimkan warga negaranya ke sebuah negara yang tidak jelas perlindungan hukumnya,” ujarnya. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengungkapkan, perjanjian bilateral mutlak diperlukan bagi daerah tujuan penempatan TKI sebagai upaya perlindungan.

Selain itu, pemerintah didesak untuk membuat zonasi negara-negara yang dinilai bermasalah. “Buat semacam zona merah penempatan bagi negara yang kerap bermasalah seperti Arab Saudi dan Malaysia,”katanya. Alumnus Universitas Negeri Jember itu menambahkan, revisi Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri juga harus dipercepat.

Revisi tersebut jangan sampai hanya memfasilitasi kepentingan perusahaan penyalur tenaga kerja. “Revisi itu harus menjamin hak-hak pekerja migran dilindungi,” katanya. Sepanjang 2010 Migrant Care mencatat terjadi 5.636 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami TKI di luar negeri.”Ini data yang terpantau oleh kami,” tambahnya. Anggota Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengungkapkan, revisi UU No 39/2004 masih terus berjalan.

Revisi tersebut akan memperhatikan pramasa penempatan dengan memperkuat pola rekrutmen dan sertifikasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih berkualitas. Deputi Penempatan TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Ade Adam Noch mengakui bahwa Arab Saudi adalah salah satu negara dengan koridor hukum yang lemah dalam hal perlindungan tenaga kerja perseorangan seperti pembantu rumah tangga.

Menurut dia,Arab Saudi melihat profesi pembantu rumah tangga sebagai wilayah privat yang tak bisa diintervensi oleh publik sehingga memungkinkan terjadi banyak pelanggaran. Seperti diketahui, kasus kekerasan kembali terjadi pada TKI di luar negeri. Sumiati binti Salan Mustafa yang bekerja di Arab Saudi kini tergolek di RS King Fahd, Madinah, setelah disiksa majikannya.

Bibir perempuan asal Dompu, Nusa Tenggara Barat,itu bahkan digunting. Belum juga kasus itu terselesaikan, Kikim Komalasari,TKI asal Cianjur, Jawa Barat, ditemukan tewas terbunuh di Abha,Arab Saudi.Kikim diduga kuat dibunuh majikannya. Atas kasus-kasus kekerasan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi kembali kerja sama pengiriman TKI ke negara-negara yang kerap dianggap bermasalah, termasuk Arab Saudi.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan,evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menentukan perlu tidaknya moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Terkait kematian Kikim Komalasari, Muhaimin berjanji untuk memulangkan secepatnya jenazah buruh migran malang ini ke Cianjur, Jawa Barat.

”Semoga proses pemulangan jenazah dapat segera diselesaikan, sehingga Jenazah Kikim Komalasari bisa segera tiba di Cianjur sesuai permintaan keluarga.” kata Muhaimin di kediaman Kikim di Kampung Babakan Hurmat RT 3/1,Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Cianjur, kemarin.

Selain Menakertrans, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari juga datang mengucapkan belasungkawa. Mereka disambut suami Kikim, Maman Ali Nurjaman, anak Kikim Yosi Komalasari, Galih, dan Fikri, serta kakak kandung Kikim,Atang Jaelani dan Siti Warliah. (pasti liberti)


http://www.mediaindonesia.com/read/2010/11/21/182990/265/114/Diplomasi-soal-TKI-Era-Yudhoyono-Terlemah

Diplomasi soal TKI, Era Yudhoyono Terlemah

Andreas Timothy, andreastimothy@mediaindonesia.com, Minggu, 21 November 2010 00:01 WIB

Dalam catatan Migrant Care, sepanjang tahun ini terdapat 5.636 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami TKI di luar negeri. DIPLOMASI dalam hal melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di luar negeri pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai paling lemah jika dibandingkan dengan masa presiden-presiden sebelumnya.

Ketidaktegasan pemerintah dalam berdiplomasi itu juga berkontribusi signifikan atas berulangnya kasus penyiksaan dan kematian TKI.

“Ketika seorang TKI asal Madura, Siti Zainab, pada 2007 divonis hukuman mati di Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid langsung menghubungi Raja Fahd sehingga pelaksanaan hukuman matinya ditunda,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam diskusi bertema Pahlawan devisa yang tersiksa, kemarin, di Jakarta.

Demikian pula dengan kasus Nirmala Bonat, TKI asal Nusa Tenggara Timur yang disiksa majikannya di Malaysia. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengundang Nirmala dan keluarganya ke Istana Negara sebagai bentuk kepeduliannya terhadap nasib TKI. “Tetapi pada kasus kematian Yanti Irianti, TKI asal Cianjur, pada 2008, Presiden menanggapinya hanya dengan sikap terkejut dan meminta untuk memulangkan jenazahnya,” kata Anis.

Anis memberi contoh diplomasi yang dilakukan Presiden Sri Lanka. Sebulan lalu ia menelepon Raja Fahd untuk menunda hukuman mati tenaga kerja asal Sri Lanka. Menurut Anis, di era pemerintahan Yudhoyono, semakin banyak TKI yang divonis mati oleh penegak hukum negara tujuan penempatan.

Saat ini, seorang TKI tengah menunggu eksekusi mati di Arab Saudi. Dan, tiga TKI divonis tetap oleh Mahkamah Agung Malaysia dengan hukuman mati. Dalam catatan Migrant Care, dalam tahun ini terdapat 5.636 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami TKI.

Perjanjian bilateral

Pada kesempatan yang sama, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan untuk meminimalisasi seringnya terjadi kekerasan terhadap TKI, pemerintah harus berani mengajukan dan menegosiasikan adanya perjanjian bilateral dengan negara penerima TKI.

Perjanjian bilateral ini minimal harus mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarga. “Kasih pilihan. Kalau enggak mau tanda tangani perjanjian bilateral, hentikan semua pengiriman ke negara tersebut,” kata Hikmahanto.

Sementara itu, Amnesty International mendesak pemerintah Arab Saudi melindungi pembantu rumah tangga dari segala macam penyiksaan. Desakan itu disampaikan Amnesty International pascaditemukannya mayat tenaga kerja Indonesia yang dimutilasi di Kota Abha.

“Arab Saudi dan semua negara di teluk harus mengakhiri perlakuan mengerikan terhadap buruh migran. Itu dapat dilakukan dengan mencabut kekebalan yang memperbolehkan majikan mengeksploitasi, memperbudak, menyiksa, menyerang, dan mencederai pembantu rumah tangga mereka,” kata Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Malcolm Smart, dalam rilisnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar menilai Undang-Undang No 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri wajib dikaji ulang. “Sebab, UU itu minim berbicara soal perlindungan,” tegas Linda didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, seusai menjenguk keluarga almarhum Kikim Komalasari, TKI yang dibunuh di Arab Saudi, di Cianjur, Jawa Barat.(Tlc/Yan/BK/*/X-8)


http://www.indonesiango.org/id/nasional/laporan-khusus/502-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri-sumber-devisa-yang-malang

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Sumber Devisa Yang Malang

Pingo, Senin, 22 November 2010 19:27

JAKARTA – PINGO.  Aksi kekerasan yang dialami TKI asal Indonesia di  Arab Saudi, mendapat reaksi serius dari semua kalangan di dalam negeri. Mulai dari kalangan masyarakat, pejabat Negara, bahkan presiden pun sampai memanggil semua menteri terkait untuk rapat darurat mengenai masalah ini.

Semuanya seperti  terkejut, seolah peristiwa mengenaskan itu baru pertama kalinya terjadi. Penganiayaan sadis yang menimpa Sumiati dan pembunuhan keji terhadap Kikim  Komariah di Arab Saudi, sebenarnya  merupakan dua kasus dari kasus-kasus serupa yang dialami tenaga kerja kita di luar negeri sejak bertahun-tahun lalu.

Sudah sering kita dengar, bagaimana nasib tenaga kerja wanita kita di Malaysia, Hongkong, dan juga di beberapa negara lainnya. Di Arab Saudi sendiri, peristiwa  yang dialami Sumiati maupun Kikim,  sudah sejak tahun 2007 lalu, sudah menimpa Siti Tarwiyah, Susmiyati, Rumini, dan Tari,  menjadi korban penganiayaan majikan mereka di Aflaj, sebuah desa di gurun di selatan Riyadh.

Mereka dituduh menyihir anak majikan hingga sakit. Akibat penganiayaan, Siti dan Susmiyati meninggal, sedangkan Rumini dan Tari mengalami luka berat dan sempat dirawat di rumah sakit Aflaj, Riyadh (Kompas, Sabtu 9 Juni 2007). Singkatnya, penderitaan TKI sebenarnya sudah dialami  sejak lama.

Bahkan mereka sudah menderita sejak meninggalkan kampung halaman. Pertama, rumit dan sulitnya proses pemberangkatan calon TKI ke negara tujuan yang menghabiskan biaya tidak sedikit.

Kedua, sesungguhnya TKI memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan oleh pihak penyelenggara (PJTKI) baik pembekalan ketrampilan bekerja maupun penguasaan bahasa asing, dan juga kelengkapan surat-surat yang dapat mendukung kepergiannya ke negara asing (paspor, fiskal, dll).

Ketiga, kurangnya jaminana dan perlindungan hukum yang diberikan negara bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di negara lain. Hal ini sungguh ironis, karena sesungguhnya para TKI telah memberikan kontribusi devisa bagi negara yang tidak sedikit.  Menurut Bank Indonesia, devisa yang masuk dari sekitar 5,5 juta Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada akhir tahun 2009, diperkirakan mencapai Rp 82 trilliun.

Jumlah tersebut tidak termasuk gaji yang dibawa langsung saat pulang , maupun dititipkan kerabat yang pulang ke tanah air. Sungguh, kontribusi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap perekonomian nasional tidak kalah dengan sektor migas yang selama ini menjadi andalan utama.

Sungguh menyedihkan, sumbangan itu terkesan terabaikan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan selama ini. Sehingga tidak pernah ada resolusi/keputusan-keputusan yang serius, konsisten dan berkelanjutan dalam membenahi permasalahan yang dihadapi TKI. Peristiwa tragis yang menimpa Sumiati dan Kikim  yang sedang ramai dibicarakan saat ini, hendaklah dijadikan momentum untuk memulai langkah-langkah perbaikan system pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Pernyataan Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia,  Hikmahanto Juwana di Media Indonesia,  bahwa pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategis  untuk memastikan agar penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia dapat diakhiri, patut direnungkan.

Upaya pemerintah untuk mengembalikan Sumiati  dan tindakan advokasi hukum, perlu dihargai. Namun, kebijakan untuk menghentikan sama sekali pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tampaknya harus dikaji ulang. Apalagi menarik semua TKi pulang, adalah tindakan emosional dan gegabah.

Berapa juta TKI harus kehilangan pendapatan? Dan berapa juta lagi keluarga di kampung mereka yang juga harus  kehilangan pemasukan tetap? Kesalahan terletak bukan pada TKI kita, juga bukan pemerintah negara penerima TKI. Tetapi kesalahan ada pada sistem kita.  Memberi kepercayaan sepenuhnya kepada PJTKI untuk mengelola TKI, sejak awal hingga sampai ditujuan, sungguh tidak bijaksana.

Kita tak perlu malu untuk belajar dari Filipina, salah satu Negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Di Arab Saudi, tenaga kerja asal Filipina termasuk favorit dan terkenal mahal. Untuk mendapatkan seorang pembantu rumah tangga asal Filipina, keluarga Arab Saudi harus mengantri panjang di Kedutaan Besar atau Konsulat Filipina.

Ini menunjukkan bahwa seluruh permintaan tenaga kerja harus melalui permohonan ke kedutaan atau kantor-kantor perwakilan negara Filipina, sehingga seluruh tenaga kerja yang terserap, terdata dan terawasi dengan baik oleh pemerintah Filipina. Selain itu, pemerintah Filipina membekali mereka dengan keterampilan yang memadai, sesuai dengan bidangnya, termasuk pemahaman bahasa, sebagai alat komunikasi utama.

Tak heran jika gaji tenaga kerja Filipina jauh lebih mahal dari TKI. Sulitnya mendapatkan tenaga kerja dari Filipina itulah yang  menyebabkan banyak keluarga Arab Saudi yang kemudian berpaling kepada TKI, yang relatif lebih mudah. Ya, tinggal pesan kepada perwakilan PJTKI, bayar jasa, lalu dapatlah  pembantu rumah tangga dengan kualitas yang tak jelas.

Belajar dari kasus tragis yang menimpa Sumiati dan Kikim, sudah saatnya pemerintah harus mengambil langkah agar penganiayaan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) diakhiri.  Setidaknya pemerintah harus menyiapkan langkah fundamental dan strategis. Sudah saatnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (BNP2TKI)  membuka perwakilan di negara-negara utama penampung TKI, seperti Malaysia, Arab Saudi,  Kuwait, Qatar, Hongkong, dan lain-lain.

Kantornya bisa menyatu dengan Kedutaan Besar atau kantor konsulat.  Di kantor inilah tersimpan database TKI, baik yang sudah bekerja, maupun yang siap kerja.  Jadi, semua permintaan tenaga kerja harus melalui  BNP2TKI. PJTKI hanya menyediakan TKI sesuai dengan kualifikasi atau standar yang ditetapkan BNP2TKI, dan tidak menyalurkannya langsung kepada yang membutuhkan, seperti yang berjalan saat ini.

Sebab, selama ini, jika ada masalah, atau kasus menyangkut TKI, seperti yang menimpa Sumiati dan Kikim, yang sibuk adalah pemerintah dan BNP2TKI. PJTKI-nya tak terdengar suaranya, bahkan lenyap bak ditelan bumi. Pemerintahlah pada akhirnya yang harus menanggung biaya rumah sakit, biaya pemulangan, biaya advokasi, dan  bahkan harus mengirim tim ke Arab Saudi untuk khasus Sumiati dan Kikim.

Melihat kenyataan ini, kenapa pemerintah dan BNP2TKI tidak terjun langsung saja dalam menyalurkan TKI, kemudian mengawasinya langsung di lapangan, seperti yang diterapkan Filipina? Jika pemerintah, atau BNP2TKI terjun langsung, maka akan lebih mudah  dalam menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral  yang mengakomodasi kententuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan keluarganya, dengan negara  penerima para TKI.

Sebab,  Konvensi Buruh Migran sendiri tidak akan bermanfaat,  meski Indonesia berkeinginan meratifikasi,  mengingat negara penerima TKI tidak meratifikasi. Bila merujuk pada nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia, MoU tersebut masih sangat jauh dalam memberi perlindungan dibandingkan dengan Konvensi Buruh Migran.

Selain itu, BNP2TKI juga bisa menerapkan sistem pengawasan, misalnya dengan kewajiban setiap TKI untuk melaporkan diri setiap bulan di kantor-kantor perwakilan BNP2TKI terdekat, juga  mendirikan pusat advokasi TKI. Dengan demikian, akan tercipta pengawasan terpadu, sekaligus meningkatkan kualitas pekerja Indonesia di luar negeri.

Peningkatan kualitas ini, sangat berpengaruh dalam mengurangi kasus-kasus penganiayaan TKI. Apalagi, langkah-langkah  BNP2TKI saat ini, cukup mendapat dukungan dari berbagai lembaga dunia. Amnesty Internasional, mialnya, dalam rilisnya ikut  mendesak pemerintah Arab Saudi agar  melindungi pembantu rumah tangga dari segala macam penyiksaan.

Desakan itu disampaikan Amnesty pasca ditemukannya mayat tenaga kerja indonesia yang dimutilasi di kota Abha. Menurut lembaga internasional tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, reformasi buruh telah diperkenalkan di beberapa negara teluk untuk memperkenalkan hak-hak pekerja migran. Namun tampaknya dalam beberapa kasus, reformasi itu tidak memberi berlindungan bagi pembantu rumah tangga.

“Arab Saudi dan semua negara di teluk harus mengambil langkah untuk mengakhiri perlakuan mengerikan terhadap buruh migran. Itu dapat dilakukan dengan mencabut kekebalan yang memperbolehkan majikan mengeksplotasi, memperbudak, menyiksa, menyerang, dan mencederai pembantu rumah tangga mereka,” kata Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Malcolm Smart.

Amnesty internasional menyambut baik niat kerjasama pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia untuk menyelidiki kasus Sumiati yang bagian wajahnya digunting majikannya. “Kami khawatir dua kasus yang mengerikan ini hanya puncak dari gunung es. Karena sebenarnya penyiksaan yang terjadi terhadap pembantu rumah tangga perempuan merupakan suatu hal yang lumrah di wilayah Teluk,” tambah Smart.

Sementara itu, Komisi Nasional Perempuan, juga sependapat, bahwa larangan pengiriman tenaga kerja wanita bekerja di luar negeri,  bukanlah solusi yang tepat mengurangi kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia. Advokasi penanganan kasus kekerasanlah yang menjadi solusi mengurangi tindak kekerasan terhadap TKW. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati di Jakarta, Jumat (19/11).

Sri Nurherwati berharap perlindungan tenaga kerja dan tanggung jawab penyelesaian kasus kekerasan TKI di luar negeri harus didukung. Salah satunya dengan perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan kerja TKI. Menurut Sri Nurherwati, pemerintah harus menyaring negara yang akan menjadi tujuan penempatan TKI.

Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan. Selain itu, pemerintah juga harus membuat perjanjian kerjasama dengan negara penempatan TKI agar perlindungan dan tanggung jawab penyelesaian kasus kekerasan dapat ditangani kedua negara. Di tempat terpisah, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pemerintah sudah bekerjasama dengan Arab Saudi untuk mengusut penganiayaan Sumiati. Pelaku penganiayaan juga bakal dibawa ke pengadilan.

Nah, masalahnya sekarang, apa langkah konkrit pemerintah selanjutnya dalam meningkatkan kualitas TKI, perlindungan terhadap TKI, dan juga pengawasannya. Memutuskan untuk menghentikan pengiriman TKI, bukanlah langkah yang bijaksana …


http://bataviase.co.id/node/468771

TKI Butuh Tim “Lawyer” Tetap dan Perjanjian Bilateral

Pelita, Jakarta, 23 Nov 2010

Kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak akan pernah berhenti, jika belum ada ketegasan dari pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan akses komunikasi bagi TKI memang penting, tetapi bukan persoalan yang paling urgent. “Tidak relevan TKI diberi handphone (HP).

Ini menunjukkan kabinet sekarang tidak memberikan gambaran secara komprehensif sehingga mewacanakan untuk memberikan HP bagi TKI,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah kepada Pelita, Senin (22/11) malam. Yang seharusnya dilakukan, lanjutnya, pemerintah mengubah sistem birokrasi, membangun kerjasama bilateral dengan negara tujuan ditingkatkan.

Selain itu harus ada jaminan keberadaan TKI di negeri orang. “Misalnya, bersama KBRI pemerintah membentuk tim lawyer yang memenuhi persyaratan sehingga jika terjadi masalah dengan TKI tim itu langsung menangani. Bukan seperti sekarang, setiap ada kasus baru dibentuk tim,”sarannya.

Pemerintah harus mampu mengupayakan agar TKI bisa berorganisasi dan berserikat, karena dengan adanya hal ini menjadi kekuatan bagi para TKI. “Selama ini, pemerintah tidak memiliki lawyer yang tetap membela TKI bukan menyudutkan TKI,” ujarnya. Anis heran terhadap pihak KBRI yang ada di Saudi Arabia, kurang responsif terhadap berbagai kasus TKI.

“Lalu bagaimana fungsinya? KBRI kan yang mengetahui petadi Saudi Arabia, tapi kok begini? Maka penegakan hukum bagi TKI harus diantisipasi,” pintanya. Secara terpisah, politisi PDIP sekaligus mantan bintang sinetron Rieke Diah Pitaloka mengaku prihatin terhadap nasib TKI dan TKW di luar negeri.

Kasus Kikim Komalasari tiga hari sebelum Idul Adha 1431 H sebenarnya telah dilaporkan ke KBRI, namun berita malang yang menimpa warga Cianjur tersebut tidak sampai di telinga Pemerintah Indonesia di Jakarta. Atas dasar kasus ini, pemerintah akan memberikan handphone.

“Solusi kok diberi handphone. Apa kalau dia disekap dan dianiaya bisa pakai handphone? Jika majikannya jahat apa boleh TKI memakai handphone? Pemimpin dan pemerintah kita kebanyakan nonton sinetron. Ini re-ality, bukan sinetron. Ini pelanggaran ha-rus bertindak tegas dan menyangkut ribuan nyawa,” cetus Rieke.

Presiden SBY harus bertindak tegas dengan mencopot para menteri yang dianggap tidak bisa bekerja dengan baik dan tak dapat menyelamatkan nasib para pahlawan devisa tersebut. Disarankan, jangan mempertahankan satu atau dua orang terus menggadaikan jutaan nyawa para TKI atau TKW.

“Kasus PHK oleh perusahaan asing di Indonesia saja tidak bisa menyelesaikan, apalagi kasus di luar negeri. Memulangkan mayat saja susah. Terus ada TKI yang koma selama 18 bulan di Korea juga sampai sekarang belum ditangani, gimana ini? Belum yang tidak terdektek-si. Apa begini ini masih saja dipertahankan?” tutur Rieke.

Praktisi PJTI Nuhung Suleman mengatakan, seharusnya Presiden mendorong agar mekanisme penempatan TKW dapat melindungi mereka. “Mengusulkan TKW punya handphone itu masalah kecil. Selama di negara bersangkutan ma-jikan dibolehkan menggunakan TKW ilegal, maka TKW Iata tidak aman,” ujarnya.

Di Arab Saudi dan Malaysia belum memungkinkan TKW memanfaatkan handphone. Karena majikan khawatir lebih memudahkan para TKW untuk lari dari majikannya, dan di sana masih banyak majikan lain yang mau menampungnya. Sedangkan di Singapura, Hongkong, dan Taiwan, TKW yang sudah tiga bulan bekerja diberi handphone oleh majikannya.

“Di Taiwan dan Hongkong TKW boleh keluar setiap hari dan mereka mempunyai komunitas, Di Singapura TKW dibolehkan keluar rumah seminggu sekali,” tuturnya. Menurutnya, seharusnya ada aturan yang memberi hukuman bagi majikan yang menggunakan TKW ilegal dan bagi agency TKW diwajibkan untuk menghubungi-TKW yang dikirim ke luar negeri itu secara berkala

Sementara itu, Kepala Badan Nasio-nal Penempatan dan Perlindungan Tena-ga Kerja Indonesia (BNP2TK1) Jumhur. Hidayat setuju dengan usulan Presiden. Susilo Bambang Yudhoyono agar TKI di luar negeri dibekali telepon genggam [handphone/ HP) supaya cepat melapor-, jika terjadi sesuatu pada diri mereka, i

"Saya senang atas imbauan Presiden agar TKI PLRT (Penata Laksana Rumah-; Tangga) diperlengkapi dengan telepon genggam. Hal ini amat sangat membantu dalam menjaga komunikasi. Saya siap, memasukkannya dalam setiap perjanjian kerja TKI dengan penggunanya," kata* Jumhur.

Jumhur menambahkan, usulan Pre- siden sangat sesuai dengan program. BNP2TK1 yang akan mendirikan cafl center 24 jam awal tahun 2011. I Dengan adanya telepon genggam terse-, but, maka setiap saat TKI sektor PLRT, ini bisa menghubungi call center untuk! ditindaklanjuti .(oto / dew / iz)


http://nasional.kompas.com/read/2010/11/25/03091342/Akhiri.Penganiayaan.TKI.

Akhiri Penganiayaan TKI!

Hikmahanto Juwana, Kamis, 25 November 2010 | 03:09 WIB

Lagi-lagi tenaga kerja Indonesia dianiaya. Kali ini Sumiati binti Salan Mustapa yang menjadi korban. Peristiwa seperti ini menambah deretan panjang nasib TKI di negeri orang. Upaya pemerintah terkait Sumiati tentu perlu diapresiasi. Namun, pemerintah tentu tak bisa melakukan hal sama setiap kali ada penganiayaan.

Harus ada langkah fundamental dan strategis untuk memastikan peristiwa serupa tak terulang dan TKI benar-benar dapat perlindungan. Penganiayaan atas TKI harus diakhiri. Paling tidak ada tiga langkah fundamental dan strategis.

Pertama, perwakilan Indonesia di negara tujuan para TKI harus benar-benar memantau proses hukum atas tindakan tak manusiawi para majikan pelaku penganiayaan. Pemantauan sangat penting karena para TKI memiliki status sosial yang rendah. Di kebanyakan negara berkembang mereka yang punya status sosial rendah akan mudah diabaikan hak-haknya dalam proses hukum.

Perwakilan RI harus memastikan majikan yang melakukan penganiayaan mendapat ganjaran setimpal dan tak terjadi impunitas terhadap mereka. Jika perlu, memanfaatkan media setempat untuk meliput proses hukum para majikan penganiaya. Tujuannya, agar ada efek pencegah bagi para majikan lain. Mereka diharapkan tak akan melakukan hal sama karena tahu konsekuensi yang dihadapi sangat berat.

Kedua, pemerintah secara serius menangani perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang bertindak sebagai agen pengirim. PJTKI harus dipastikan tak mengirim tenaga kerja seadanya karena tenaga kerja demikian berpotensi dianiaya akibat dari kekesalan majikan. Agen harus diberi sanksi berat apabila mengirim TKI tak berkualitas. Pejabat pemerintahan yang bermain mata dengan PJTKI harus dikenai sanksi.

Ketiga, pemerintah harus menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima TKI. Secara multilateral ada perjanjian internasional yang memberi perlindungan kepada para buruh migran, yaitu International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Buruh Migran).

Permasalahan utama, negara pengirim akan sangat bersemangat mengikuti konvensi ini, tetapi tak demikian dengan negara penerima buruh migran. Indonesia tak mungkin menekan negara penerima TKI untuk meratifikasi mengingat jika meratifikasi, mereka tak hanya harus melindungi buruh migran asal Indonesia, tetapi semua buruh buruh migran di negaranya.

Sebagai pengganti, perjanjian bilateral untuk perlindungan TKI sangat dibutuhkan. Perjanjian ini diharapkan banyak mengakomodasi ketentuan dalam Konvensi Buruh Migran. Artinya, konvensi ini hendak diperlakukan secara bilateral antara RI dan negara penerima TKI.

Legal dan tak legal

Apabila merujuk pada nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani RI dan Malaysia, MOU itu masih sangat jauh dari memberi perlindungan dibandingkan Konvensi Buruh Migran. Tidak memadai karena MOU tak memberi perlindungan sekomprehensif Konvensi Buruh Migran.

Misalnya, MOU hanya melindungi pekerja domestik (pekerja rumah tangga), bukan pekerja Indonesia pada umumnya. Belum lagi MOU hanya melindungi para pekerja domestik yang legal, sementara Konvensi Buruh Migran tak mempermasalahkan legal atau tidak legalnya status dari buruh migran.

Dalam melakukan perundingan, pemerintah tentu harus memiliki posisi tawar. Posisi tawar terpenting adalah tanpa perjanjian bilateral pemerintah tak akan mengizinkan TKI untuk dikirim. Pemerintah harus dapat meyakinkan negara penerima bahwa pemerintah punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya di negeri orang. Mudah-mudahan peristiwa yang menimpa Sumiati merupakan peristiwa terakhir TKI dianiaya.

Sudah saatnya para pejabat pemerintah mengubah cara berpikir dalam memperlakukan TKI. Para pejabat perwakilan sudah seharusnya menghentikan pelayanan istimewa bagi pejabat Indonesia yang berkunjung, dan sudah waktunya memberi perhatian khusus kepada para TKI. Kerja keras para TKI turut memberi andil bagi gaji yang diterima para pejabat di perwakilan.

Para pejabat perwakilan tak seharusnya mempermasalahkan legal atau tidaknya TKI ketika memberi perlindungan. Selama warga negara Indonesia, mereka harus dapat perlindungan.

Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional FHUI, Jakarta


http://granadachannel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45:hawaii-style-fun-on-the-mainland&catid=37:getaways&Itemid=397

Ormas Islam Desak Pemerintah Lindungi Penuh TKW

Wednesday, 08 December 2010 12:27

12 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam  menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berbagai kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri dan mendesak pemerintah melindunginya secara penuh.

Ke-12 ormas it, masing-masing NU, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Al Washliyah, Al Ittihadiyah, Perti, Persis, Syarikat Islam Indonesia, PITI, Rabithah Alawiyin, Parmusi, dan Mathlaul Anwar, mengungkapkan keprihatinan mereka usai menggelar pertemuan di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Selasa (7/12).

"Kami menyatakan perasaan keprihatinan yang sangat mendalam terhadap berbagai tragedi yang menimpa TKW Indonesia yang terjadi di beberapa negara tempat mereka bekerja," kata juru bicara 12 ormas Islam, Suparwan Parikesit, saat membacakan pernyataan keprihatinan tersebut.

Mereka mendesak pemerintah memberikan perlindungan penuh kepada seluruh tenaga kerja Indonesia (TKI), terutama TKW, serta membenahi proses perekrutan TKI, termasuk di dalamnya seleksi dan pengaturan yang ketat terhadap perusahaan penyalur TKI.

Pemerintah juga didesak membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding-MoU) dan perjanjian bilateral tentang perlindungan jiwa dan raga TKI dengan setiap negara yang menjadi tujuan pengiriman TKI, serta menghentikan sementara pengiriman TKI ke negara yang belum terikat MoU dan perjanjian tersebut.

Cara pandang baru

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai perlu cara pandang baru terhadap TKI, yakni bukan semata-mata sebagai penghasil devisa, namun juga sebagai warga negara yang berupaya mengatasi kesulitan hidup di dalam negeri, berupaya memenuhi hak yang paling mendasar yakni hak mempertahankan hidup dan hak untuk berusaha.

"Jangan hanya dilihat devisanya saja, karena cara berpikir seperti itu nyata betul telah menumbuhsuburkan komersialisasi TKI," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Dengan cara pandang baru, lanjut Said, maka TKI layak mendapat penghargaan dan perlindungan maksimal dari negara.

TKI harus diposisikan sebagai subyek, bukan obyek. "Betapa pun hanya di sektor domestik, kita harus mengapresiasi para TKI di luar negeri," katanya. Dia tidak setuju dengan ide penghentian pengiriman TKI ke luar negeri karena tidak realistis mengingat pemerintah tidak akan sanggup menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai pengganti.

Oleh karena itu, pengiriman TKI boleh saja diteruskan, tetapi harus ada langkah konkret untuk melindungi TKI yang sekarang sudah terikat kontrak atau sudah menjalani penempatan. "Martabat bangsa ini juga dipertaruhkan pada kemampuan kita untuk melindungi martabat TKI di luar negeri," katanya. [ant/hidayatullah.com]


http://motivatornews.com/news/2010/12/18/alexius-tantrajaya-sh-perjanjian-kerja-bilateral-lindungi-tkitkw/

Perjanjian Kerja Bilateral Lindungi TKI/TKW

Alexius Trantajaya, SH, December 18th, 2010

Berbagai persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri  bukan masalah baru. “Booming” buruh migrant yang sering disebut “pahlawan devisa” merupaka sebab dan sekaligus akibat sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri. Ketika Indonesia memberi peluang warganya untuk mencari pekerjaan di luar negeri,  maka pada saat yang bersamaan semestinya Negara harus serius membuat rambu-rambu untuk melindungi warganya yang bekerja di luar negeri.

Persoalannya rambu-rambu telah dibuat mekanisme terus diperbaiki, namun mengapa penganiayaan hak-hak TKI, khususnya bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) masih acap terjadi? Menurut praktisi hukum Alexius Tantrajaya SH, rambu-rambu yang ada belum diterapkan secara konsisten.

Selain itu, Negara belum bisa menembus sistem hukum Negara asing sebagai tujuan penempatan  TKI/TKW. Semestinya selain diciptakan regulasi dan mekanisme penempatan TKI/TKW secara nasional, Negara juga harus bisa membuat langkah-langkah kerjasama hukum antar-negara secara bilateral untuk melindungi TKI/TKI.

Selain itu, Negara sudah harus menandatangani atau meratifikasi undang-undang (traktat) internasional berkaitan perlindungan setiap warga negara termasuk meratifikasi undang-undang atipenyiksaan.  Indonesia juga harus mengadakan kesepakatan perjanjian kerja bilateral dengan Negara tujuan penempatan TKI/TKW  untuk sama-sama “concern” melindungi tenaga kerja.

Bila hal ini tidak pernah dilakukan maka sama artinya, Negara menjerumuskan  TKI/TKW untuk menjadi korban secara struktural.  Lantas apakah keberadaaan berbagai peraturan termasuk Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri belum bisa melindungi TKI/TKW di luar negeri? Berikut petikan wawancara MotivatorNews dengan Alexius Tantrajaya SH.

Mengapa TKI/TKW  acap menjadi korban?

Kita harus jernih dan harus ada kemauan untuk memperbaiki akar masalahnya. Evaluasi peraturan dan perundang-undangannya. Sembari evaluasi untuk perbaikan, laksanakan pengiriman TKI/TKW dengan bertanggung jawab. Semua persyaratan keselamatan TKI/TKW sudah harus diantisipasi baik sebelum berangkat, akan berangkat, saat bekerja di Negara asing sampai kembali ke tanah air. Jangan setengah hati menjalankannya.

Maksudnya setengah hati?

Meskipun masih perlu perbaikan, tapi UU tentang penempatan tenaga kerja kan sudah memberi rambu-rambu agar tidak menjadi korban saat bekerja di Negara asing. Disitu ada kriteria yang mengatur bagaimana seorang pekerja bisa di perkerjakan di luar negeri, di luar Indonesia. Jika semua dijalani dengan ketentuan UU terseut, mungkin si pekerja tidak akan di rugikan.

Tapi kenyataannya masih banyak korban?

Jika saya mengamati, banyak hal dibidang regulasi yang tidak berjalan. Ada kesenjangan antara aturan dan prakteknya. Lihat saja soal ketrampilan yang sering diabaikan. Belum lagi soal penguasaan bahasa di Negara tujuan, soal sertifikat kompetensi pekerja yang hanya tertulis di atas kertas.

Tapi, TKI/TKW yang dikirim gak bisa apa-apa.  Jika kondisi seperti ini dibiarkan, yah sama saja menjerumuskan TKI/TKW untuk jadi korban lantaran syarat minimalnya saja tidak terpenuhi.

Lalu bagaimana solusinya agar TKI/TKW tak menjadi korban?

Yah, jangan asal-asalan dong jika mengirim TKI/TKW. Jangan hanya mengutamakan kuantitas dan mengabaikan kualitas. Selain itu, perusahaan pengerah tenaga kerja serta “stake holder”nya harus bertanggung jawab dari awal pengiriman hingga pengembalian ke tanah air. Jangan sampai bila terjadi masalah Keduataan Besar tidak mengetahuinya.

Mestinya bagi TKI/TKW legal hal itu tak boleh terjadi, kan mestinya terpantau semua. Kecuali terhadap TKI/TKW illegal atau TKI/TKW legal namun tidak dilaporkan keberadaannya.

Berarti  sistem sudah bagus namun tidak dijalankan?

Saya tidak bilang sistemnya buruk, tapi masih perlu dievaluasi untuk perbaikan. Kenyataannya kan masih saja TKI/TKW yang jadi korban. Ini berarti pola penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri belum menyentuh aspek mendasar. Khususnya terkait upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus penganiayaan.

Apa dengan dipenuhinya persyaratan dan regulasi menjamin TKI/TKW tidak menjadi korban?

Belum, Negara harus pula melapis itu dengan berbagai peraturan internasional serta dibuatnya perjanjian bilateral  antara Indonesia dengan Negara tujuan Tenaga kerja. Kerja sama dalam perjanjian Bilateral ini berarti adanya perlindungan terhadap tenaga kerja kita, juga jaminan hukum terhadap tenaga kerja kita.

Nantinya semua tenaga kerja yang akan dipakai di Negara tersebut harus berdasarkan rekomdasi dari kedutaan. Nah dengan cara ini pasti lebih aman.

Megapa harus perjanjian bilateral?

Ini sangat penting, karena dengan adanya perjanjian bilateral akan lebih menjamin hak-hak pekerja dan bisa lebih memberi akses komunikasi pekerja. Karena seterampil apapun pekerja, kalau dia bekerja di satu negara yang tidak ada regulasi tentang perlindungan pekerja, tidak akses pasti mereka tetap rentan menjadi korban.

Dan perjajian kerja secara bilateral ini sekaligus alat menembus sistem hukum suatu Negara yang memerlukan TKI/TKW Indonesia. (MotivatorNews/Pandapotan Simorangkir dan G Windrarto)


http://www.pks-sumatera.org/moratorium-dan-bilateral-agreement-untuk-cegah-kekerasan-terhadap-tki.html

Moratorium dan Bilateral Agreement untuk Cegah Kekerasan terhadap TKI

Yusuf Hasans, Thursday, January 13th, 2011

http://www.pikiran-rakyat.com/node/132145

Ledia Hanifa: Pemerintah Harus Segera Lakukan Moratorium dan Bilaterial Agreement

Pikiran-Rakyat.com, 12 Januari 2011

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah didesak untuk melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesi (TKI) nonformal, terutama Pembantu Rumah Tangga (PRT) hingga sistem prapenempatan dan penempatan TKI di negara tujuan dibereskan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga diminta serius membuat Bilateral Agreement (Perjanjian Antar Dua Negara) terkait perlindungan TKI di luar negeri.

Demikian diungkap Anggota Komisi IX DPR RI Ledia Hanifa di kantornya, Rabu (12/1). Ia menyatakan, selama tidak dilakukan moratorium dan Bilateral Agreement dengan negara-negara tujuan, kasus-kasus kekerasan terhadap TKI dan human trafficking akan selalu menjadi hantu bagi pemerintah dan rakyat Indonesia.

“Boleh jadi kasus Rubingah telah dibantah oleh korban sendiri, namun tidak tertutup kasus-kasus lain akan terkuak satu per satu, dan itu akan itu akan mengoyak harga diri bangsa,” kata anggota DPR dari Derah Pemilihan Kota Bandung dan Cimahi ini.

Di DPR sendiri, menurut Ledia, anggota Dewan telah cukup kompak untuk meminta kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM agar serius menyelesaikan isu TKI dan perdagangan manusia.

Anggota legislatif dari Fraksi PKS ini juga menyatakan, kekerasan yang terjadi terhadap TKI memang permasalahan yang bersifat multidimensi. Mulai soal timpangnya pembangunan desa-kota, kurangnya lapangan kerja, tidak terampilnya TKI, hingga adanya PPTKIS nakal yang mempraktekkan perdagangan manusia.

Meski demikian, ia menilai pemerintah memiliki kapasitas untuk menyelesaikan paling tidak di tingkat regulasi, implementasi dan penindakan hukum (law enforcement) untuk melindung TKI sejak prapenempatan hingga saat TKI bekerja di luar negeri.

“Dalam soal perlindungan kerja di luar negeri misalnya, selama ini cuma ada MoU (memorandum of understanding) di tingkat menteri tenaga kerja dan tidak perjanjian bilateral yang status hukumnya lebih kuat dan mengikat,” tutur lulusan pascasarjana Psikologi Universitas Indonesia (UI) ini.

Dalam pengamatannya, pemerintah Filipina jauh lebih berhasil melindungi tenaga kerjanya di luar negeri karena memiliki perjanjian kerjasama dengan negara-negara tujuan. “Selain kekerasan dan pelecehan jauh lebih sedikit daripada yang dialami oleh TKI, tenaga kerja asal Filipina juga mendapatkan upah yang lebih besar,” katanya. (das)***


http://rimanews.com/read/20110118/13087/demi-keselamatan-tki-indonesia-arab-saudi-akan-buat-mou

Demi Keselamatan TKI, Indonesia-Arab Saudi Akan Buat MOU

Rimanews.com, Selasa, 18 Jan 2011 03:56 WIB

JAKARTA, RIMANEWS — Indonesia termasuk negara yang gagal mengurusi tenaga kerjanya di luar negeri. Tewasnya tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, Kikim Komalasari; kasus penyiksaan Sumiati; serta telantarnya 200 TKI bukti nyata dari kegagalan tersebut. Kali ini, Indonesia akan membuat kesepakatan dengan Pemerintah Arab Saudi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bersama.

Pemerintah Indonesia bahkan meminta dibentuk joint task force dan perjanjian bilateral kedua belah pihak. “Kami ingin Arab Saudi memberikan perhatian khusus pada kasus TKI ini. Nanti bulan depan kami akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi di sini,” ungkap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Selasa (18/1/2011) di kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jakarta.

Ia mengungkapkan, kedatangan Menaker Arab Saudi tersebut dalam rangka membicarakan perjanjian bilateral (MOU) serta membentuk joint task force kedua negara dalam persoalan ketenagakerjaan. Salah satu poin yang akan dibicarakan di dalam pertemuan tersebut, menurut Muhaimin, adalah membahas pemulangan TKI di Arab Saudi yang telantar akibat terkendala exit permit yang tak juga diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Selain upaya yang dilakukan Menakertrans, Muhaimin mengungkapkan, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri juga berusaha memulangkan para TKI tersebut. “Menlu berusaha datang ke sana. Bapak Presiden juga sudah bilang akan bicara dengan Raja Saudi Arabia. Kita tunggu saja. Yang jelas kita tengah lakukan diplomasi secara all out,” katanya.

Sebelumnya, sekitar 200 TKI terekspos media tengah terlunta-lunta dan hidup di bawah kolong jembatan di Arab Saudi. Kebanyakan dari mereka merupakan TKI yang mengalami kasus kekerasan dan memiliki masalah dalam kontrak kerja, seperti keterlambatan gaji. Namun, pemulangan para TKI ini terkendala tidak adanya dokumen resmi. [asr]


http://monitorindonesia.com/?p=15814

Kuota Haji Plus Hidung Mancung, Perburuk Kondisi Buruh Migran

Ishak H Pardosi, Sunday, March 13, 2011, 21:08

Derita Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebenarnya sudah mencapai titik nadir. Namun, segala upaya yang dilakukan pemerintah sepertinya tidak juga membuahkan hasil. Harus diakui, dalam soal penempatan buruh migran, Indonesia selalu berada dalam posisi yang tidak setara dengan Arab Saudi.

MENURUT sumber Monitor Indonesia di Kemenakertrans, setiap kali ada upaya mendesak perjanjian bilateral perlindungan TKI dengan Saudi, desakan itu dibalas dengan ancaman pengurangan kuota haji Indonesia. “Memang begitu. Otoritas Arab selalu mengancam dengan pengurangan kuota haji. Makanya, perjanjian bilateral tentang perlindungan TKI sampai saat ini belum terealisasi,” ungkap sumber tersebut, Minggu (13/3/2011).

Hal ini pulalah yang membuat sumber tersebut pesimis terhadap segala upaya pemerintah dalam rangka perlindungan TKI. Intinya, selama tidak ada perjanjian bilateral dengan pemerintah Saudi, kekerasan terhadap TKI  akan terus berlangsung. Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie terpaksa harus mengklarifikasi pernyataannya tentang ide penghentian pengiriman Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Arab Saudi.

Menurutnya, apa yang dia sampaikan merupakan hasil diskusi dengan sejumlah orang di luar negeri. “Yang saya cerita itu hasil kunjungan-kunjungan saya kepada TKW-TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang bermasalah di luar negeri, manakala saya hadir dalam forum-forum internasional,” jelas Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/2/2011) lalu.

Dia mengakui, dirinya pernah menghadiri forum Asian Parliamentary Assembly (IPA) di Suriah, juga datang ke tempat penampungan TKW bermasalah. Di sanalah Marzuki mendapat cerita mengenai pembantu rumah tangga itu.

”Saya bertanya di sana, saya menjawab seperti yang saya ceritakan. Kemudian, saya bertemu masyarakat Indonesia di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), pertemuan itu mereka komplain, kenapa pemerintah Indonesia tidak berani menghentikan pengiriman TKI. Karena budaya di Arab, ini kalimat mereka, perbudakan masih berjalan. Kami ingin yang bekerja secara profesional, mereka bekerja di sektor minyak dan gas. Tanya Dubes Emiret Arab, bagaimana masyarakat Rusia sangat memprotek, itu saya sampaikan di forum,” beber politisi Partai Demokrat ini.

Itulah sebabnya, sambung dia, bila model TKI masih belum diperbaiki, citra Indonesia akan jatuh. Apalagi, mereka adalah perempuan yang dikirim ke negara lain dan diserahkan dalam satu rumah.

”Kita tidak tahu apa yang dikerjakan di dalam rumah, di sana apa laki-laki semua? Setan, kita tidak tahu. Seperti ini yang jadi masalah. Karena tidak jelasnya perlindungan TKW Indonesia di sana,” katanya. Karena itu, Marzuki membantah konteks kalimatnya melecehkan PRT dan menyakiti orang. Justru dia mencari solusi.

“Yang saya cerita itu hasil kunjungan-kunjungan saya kepada TKW-TKW yang bermasalah di luar negeri,” katanya. Sebenarnya, tidak ada masalah mengirimkan TKW sebagai perawat, sebagai pelayan restoran. Sebagai contoh, kalau di Jepang, Hong Kong, dan Korea di sana tidak ada masalah.

”Ya enggak ada masalah di sana, sudah ada UU memperlakukan tenaga kerja secara bagus. Tetapi di Arab Saudi, enggak ada aturan itu, mereka memperlakukan orang kita seperti budak, ada yang memang baik. Tetapi sekecil apa pun kita harus beri perlindungan,” tegas dia.

Sebelumnya, dalam diskusi Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menaketrans menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita pekerja rumah tangga ke berbagai penjuru dunia. ”PRT TKW itu membuat citra Indonesia buruk,” kritik Marzuki dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (26/2/2011) lalu.

Dia bercerita, ketika ia bertemu Presiden Suriah beberapa waktu lalu, salah satu pembicaraan adalah TKW PRT. Presiden Suriah menjelaskan banyak kasus yang terjadi di Suriah karena kekurangan skill PRT Indonesia sendiri. ”Ada yang tidak bisa membedakan cairan setrika. Akhirnya menggosok baju seenaknya. Makanya majikannya marah. Wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu,” tandas Marzuki.

Selain kurangnya kemampuan TKW, Marzuki juga menceritakan contoh lain tentang perilaku TKW, yang menurutnya ikut mencoreng citra Indonesia. “Ada yang pura-pura gila. Ada yang menggoda anak majikan, karena ingin punya anak yang hidungnya mancung. Lalu ketika sudah lahir dan ingin pulang ke Indonesia, karena anaknya tidak punya dokumen,” pungkas Marzuki.


http://www.detiknews.com/read/2011/04/04/162345/1608293/10/kekerasan-di-saudi-tak-surut-moratorium-tki-harus-direalisasikan

Kekerasan di Saudi Tak Surut, Moratorium TKI Harus Direalisasikan

Novi Christiastuti Adiputri – detikNews, Senin, 04/04/2011 16:23 WIB

Jakarta  – Kasus kekerasan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, terutama di Arab Saudi, seakan tiada henti. Tak sedikit bahkan kekerasan atau penganiayaan terhadap TKI yang berujung pada kematian.

Kasus terbaru yang menimpa TKI asal Majalengka, Aan Darwati binti Udin Encup (37) yang ditemukan tewas di toilet majikannya di Makkah. Aan diduga terbunuh di toilet dan bagian tubuhnya terdapat memar akibat pukulan benda tumpul. Di samping itu, ada juga luka bekas tusukan benda tajam.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah RI untuk bersikap lebih tegas dan teliti. Salah satunya dengan melakukan pengawasan intensif terhadap proses penyelidikan kasus kematian Aan di Arab Saudi.

“Saya mendesak agar pemerintah Indonesia memonitor secara intensif penyelidikan kematian Aan Darwati Odin Encup agar kematian TKI benar diungkap penyebabnya dan pelaku dihukum,” ujar Rieke dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (4/4/2011). Rieke juga mendesak pemerintah terus membela Sumiati, yang majikannya baru saja bebas dari jeratan denda.

“Memperkuat tim bantuan hukum dengan menggunakan pengacara yang mempunyai jalur ke kerajaan dan ke instansi atau kedutaan internasional agar advokasi penanganan kasus menjadi maksimal,” desak anggota Fraksi PDIP ini. Dengan keberadaan kasus-kasus tersebut, yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah RI adalah moratorium dengan Arab Saudi. Rieke mendesak agar moratorium ini segera direalisasikan.

“Pemerintah Indonesia harus benar-benar melaksanakan moratorium ke Arab Saudi dengan melakukan penataan mekanisme migrasi kerja dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar baik di dalam maupun di luar negeri,” tegas dia. Menurutnya, penempatan TKI ke Arab Saudi telah melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, karena hingga kini pemerintah RI belum membuat perjanjian bilateral terkait perlindungan TKI.

“Mendesak pemerintah Indonesia segera membuat perjanjian bilateral terkait perlindungan TKI, khususnya TKI yang bekerja di sektor domestik, karena mereka rentan terhadap kekerasan, penganiyaan, pemerkosaan dan kematian,” desak Rieke. Ditambahkan dia, isi perjanjian tersebut haruslah memuat standar kelayakan bagi para TKI.

Antara lain, standar gaji yang jelas, hari libur satu hari dalam satu minggu, kepemegangan paspor, verifikasi majikan dan job order yang jelas dan transparan agar meminimalisir masalah, penentuan secara jelas berapa lama gaji dipotong dan berapa jumlah potongannya, mekanisme percepatan penanganan kasus melalui joint task force antar dua negara, pengiriman uang melalui bank, dan sebagainya. (nvc/nrl)


http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=821

http://www.lintasterkini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=557:sekali-lagi-lindungi-tki&catid=69:opini

Sekali Lagi, Lindungi TKI!

Hikmahanto Juwana

sumbarprov.go.id, 2011-07-11 09:07:55
lintasterkini.com, Selasa, 21 Juni 2011 09:45

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ruyati akhirnya menjalani eksekusi pemancungan atas pembunuhan yang dilakukannya oleh otoritas Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyesalkan pemancungan karena hari eksekusi tidak diberitahukan. Oleh karenanya Kemlu akan memanggil Duta Besar Arab Saudi

Tak Berdaya

Eksekusi pemancungan tanpa pemberitahuan kepada perwakilan Indonesia seolah mengabaikan kewajiban kekonsuleran otoritas Arab Saudi kepada perwakilan Indonesia. Berdasarkan kelaziman yang dapat diargumentasikan sebagai hukum kebiasaan internasional, perwakilan dari warga yang akan menjalani eksekusi mati wajib diberi tahu oleh otoritas setempat.

Bahkan diplomat dari perwakilan tersebut diberi kesempatan untuk menyaksikan eksekusi. Oleh karenanya sangat aneh bila perwakilan Indonesia di Arab Saudi tidak mendapat pemberitahuan. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia perlu bersikap tegas terhadap Pemerintah Arab Saudi yang menyepelekan kewajiban memberi tahu.

Atas kejadian ini pemerintah tidak seharusnya sekadar memanggil Dubes Arab Saudi. Ketegasan pemerintah dapat diwujudkan dengan melakukan penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Bila opsi ini yang diambil oleh pemerintah, semua komponen harus mendukung. Memang industri pengiriman tenaga kerja akan terpukul secara ekonomis.

Namun mereka harus rela berkorban untuk tidak mendapatkan keuntungan demi harkat martabat TKI dan bangsa. Pemerintah pun harus menyediakan lapangan kerja yang layak bagi warga yang tidak jadi berangkat ke Arab Saudi. Ini bisa dijadikan momentum agar pemerintah secara perlahan mengurangi pengiriman TKI.

Di samping penghentian pengiriman TKI, pilihan yang dimiliki pemerintah adalah tindakan diplomatik.Tindakan diplomatik dapat berupa pemanggilan pulang Dubes Indonesia di Arab Saudi. Bahkan bila tidak mendapat respons semestinya dari Pemerintah Saudi,pemerintah dapat memperkecil dan mengurangi jumlah personel perwakilan Indonesia di Arab Saudi.

Tentu tindakan diplomatik tidak harus berujung pada pemutusan hubungan diplomatik. Ketegasan ini perlu dilakukan agar pemerintah mendapat alasan mengapa otoritas Arab Saudi tidak melakukan pemberitahuan. Di samping itu, agar di masa mendatang otoritas Arab Saudi tidak mengulang kesalahan atau kelalaiannya.

Ketegasan juga perlu dilakukan agar Pemerintah Arab Saudi lebih sensitif terhadap nasib para TKI di negeri tersebut. Para TKI tidak datang ke Arab Saudi untuk melakukan tindak kriminal. Bila mereka melakukan tindak kriminal, hal itu disebabkan perlakuan kasar dan kekerasan yang diderita dari majikan mereka.

Ini yang dialami Ruyati. Terlebih lagi bila ternyata otoritas Arab Saudi tidak serius dalam melakukan proses hukum, bahkan cenderung melindungi warganya yang melakukan kekejaman terhadap para TKI. Ini tidak memberi sinyal mendidik bagi para majikan di Arab Saudi dan akibatnya kekerasan terhadap TKI akan terus berlangsung.

Berbagai tindakan ini semua tentu tidak akan mengembalikan nyawa Ruyati. Biarkanlah roh Ruyati tenang menghadap khaliknya. Namun Ruyati dan para TKI yang dieksekusi mati, sepanjang tidak melakukan tindak kriminal murni, harus dikenang sebagai pahlawan. Mereka adalah martir bagi bangsa ini. Mereka pahlawan bagi penerusnya agar TKI mendapat perlindungan dari negara dan tidak diperlakukan secara biadab oleh para majikannya.

Akhiri

Masalah TKI harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah agar berbagai peristiwa tidak terus berulang. Tidak seharusnya berbagai institusi pemerintah bersilang pendapat. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, misalnya, menyatakan penyampaian pemberitahuan bukan merupakan kewajiban dari otoritas Arab Saudi karena tidak diatur dalam perjanjian bilateral.

Pernyataan itu aneh mengingat hingga saat ini perjanjian bilateral yang mengatur TKI itu ada sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Terlebih lagi pernyataan tersebut tidak keluar dari instansi yang bertanggung jawab untuk urusan luar negeri.

Kemlu yang memiliki otoritas untuk urusan luar negeri telah menyampaikan bahwa kewajiban memberi tahu dari Pemerintah Arab Saudi tidak dilakukan. Atas dasar itu Kemlu menyiapkan sejumlah langkah.

Oleh karenanya dalam menghadapi negara lain dan memperjuangkan hak bangsa dan negara ini, berbagai instansi pemerintah harus tahu porsi tugas masing-masing dan melakukan koordinasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Pemerintah juga harus menyadari, ketegasan mereka harus terlihat di mata publik Indonesia.

Jangan sampai publik membandingkan ketegasan Pemerintah Indonesia dengan ketegasan Pemerintah Australia dalam kasus impor sapi. Bila Pemerintah Australia dapat bertindak tegas, mengapa Pemerintah Indonesia tidak bisa juga bertindak tegas terhadap Pemerintah Arab Saudi? Bukankah nyawa manusia lebih berharga daripada sapi?

Ke depan dalam rangka perlindungan TKI, pemerintah tidak cukup dengan melakukan pendampingan bantuan hukum ketika TKI sedang dirundung masalah hukum. Bila perlu pemerintah mengunjungi keluarga majikan yang dibunuh oleh TKI dan mengupayakan agar ada maaf dari keluarga.

Dalam hal TKI yang dibunuh, majikan yang mendapat tuduhan akan berupaya untuk mendapatkan maaf dari keluarga korban. Kerap mereka difasilitasi oleh perwakilan Arab Saudi di Jakarta. Keluarga TKI yang terbunuh pun dengan mudah akan memberikan maafnya. Pemerintah harus melakukan segala daya upaya.

Pemerintah patut mencontoh apa yang dilakukan Pemerintah Australia dalam melindungi warganya. Pelaku penyelundupan narkoba yang dikenal sebagai Bali 9, misalnya, bisa terbebas dari jeratan hukuman mati karena upaya Pemerintah Australia yang gigih melakukan lobi dan upaya hukum di Indonesia.

Sudah saatnya kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan dalam masalah-masalah bilateral untuk melindungi warga negara di luar negeri. Sekali lagi kita berteriak kepada pemerintah: lindungi TKI! Jangan biarkan mereka merana dan kita nikmati keringatnya.

HIKMAHANTO JUWANA
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(Badan Pendidikan & Latihan)


http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110621_mideastmoratorium.shtml

DPR desak penghentian sementara TKI

21 Juni 2011 – 19:26 WIB

DPR menilai pembenahan internal juga perlu dilakukan agar calon TKI lebih siap. Rapat paripurna DPR hari Selasa (21/6) mengeluarkan desakan ke pemerintah untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi sampai tercapai perjanjian bilateral.

Rekomendasi ini dikeluarkan setelah Ruyati, seorang TKW, dipancung di Arab Saudi akhir pekan lalu. Wakil Kordinator Tim Khusus TKI Eva Kusuma Sundari menjelaskan pentingnya moratorium pada tahap sekarang. “Moratorium ini merupakan kontribusi DPR untuk memperkuat bargaining position (posisi tawar) pemerintah karena sebenarnya moratorium ini juga untuk kita,” kata Eva.

Hal yang dimaksud Eva adalah pembenahan di dalam negeri untuk mempersiapkan TKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Juru Bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Faisol Reza mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan moratorium. Opsi ini menurut Faisol dikhawatirkan justru akan merugikan para calon TKI.

“Itu sudah menjadi opsi kita sejak kasus-kasus terakhir terjadi, cuma memang yang masih kita pertimbangkan adalah berbagai keberhasilan yang sudah dinikmati oleh TKI lainnya,” kata Faisol kepada BBC Indonesia.

Een Nuraini, putri Ruhayati, mendesak Presiden SBY membantu memulangkan jenazah ibunya dari Arab Saudi

Demonstrasi

Rencananya Indonesia akan bertemu dengan para pejabat Arab Saudi minggu depan di Jakarta untuk melanjutkan proses negosiasi nota kesepahaman tentang buruh migran. “Kita tidak ingin kalau ada moratorium, para TKI yang berhasil, yang bisa menghidupi keluarganya, yang bisa mendapatkan rezeki itu terganggu. Mereka akan terputus nafkahnya,” imbuhnya.

Nurharsono, Koordinator Divisi Advokasi Migrant Care, organisasi pemerhati TKI, menyatakan moratorium akan efektif jika dibarengi dengan perbaikan mekanisme pengiriman buruh ke luar negeri. Nurharsono mengatakan perlindungan buruh migran juga harus diatur dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan nota kesepahaman.

Sementara itu sejumlah aktivis buruh migran dan keluarga Ruyati, tenaga kerja Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi, menggelar demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Pihak keluarga meminta jenazah Ruyati dipulangkan ke Indonesia.


http://www.investor.co.id/home/hikamahanto-moratoriun-tki-ke-saudi-patut-didukung/14727

Hikamahanto: Moratoriun TKI ke Saudi Patut Didukung

Kamis, 23 Juni 2011 | 12:20

JAKARTA-  Guru Besar Hukum Internasional FHUI Hikamahanto Juwana mengatakan keputusan pemerintah melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi patut dipuji dan didukung karena keputusan tersebut berani dan berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia dan perlindungan TKI.

“Apalagi keputusan ini disertai dengan syarat akan dicabut hanya apabila Arab Saudi telah melakukan pembenahan terhadap perlindungan bagi TKI. Di samping itu jika Arab Saudi telah menandatangani perjanjian bilateral untuk perlindungan TKI dengan Indonesia,” katanya melalui pesan tertulis, di Jakarta, Kamis (23/6), mengenai moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI mulai 1 Agustus.

Ia mengatakan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini harus mendapat pengawalan ketat dari publik mengingat instansi pemerintah di bawah Presiden kerap mengendur pasca sikap tegas dari Presiden. Para menteri dan kepala instansi terkait, katanya, harus secara serius menjalankan arahan Presiden agar di kemudian hari Presiden tidak menuai kecaman dari publik ketika sistem tidak bekerja.

Surat SBY Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyurati Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Azis untuk menyampaikan protes keras dan keprihatinan atas eksekusi TKI Ruyati Binti Satubi yang dilakukan tanpa pemberitahuan. Dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Presiden menegaskan eksekusi hukuman mati tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia itu jelas-jelas menabrak norma, kelaziman, serta tata krama internasional yang berlaku.

“Minggu ini kita dikejutkan atas dilaksanakannya hukuman mati terhadap saudari kita, Ruyati Binti Satubi. Sebagaimana rakyat Indonesia, saya pun turut berduka atas musibah itu dan saya prihatin serta menyampaikan protes yang keras kepada pemerintah Arab Saudi yang dalam pelaksanaan hukuman mati menabrak norma dan tata krama hubungan antarbangsa yang berlaku secara internasional,” tuturnya.

Namun, bersamaan dengan surat itu, Yudhoyono juga menyampaikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dalam keadaan baik minus kasus-kasus dan persoalan TKI di Arab Saudi.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Raja Arab Saudi atas diluluskannya permohonan pemerintah Indonesia yang memintakan pengampunan terhadap 316 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi masalah hukum di Arab Saudi.

Berkaitan dengan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi yang efektif diberlakukan 1 Agustus 2011, Presiden mengimbau warga negara Indonesia untuk patuh dan mendukung kebijakan tersebut. “Saya meminta berkaitan moratorium ini WNI patuh, mendukung, dan tidak berusaha sendiri-sendiri mencari jalan pintas untuk nekat karena ini semata-mata demi mereka semua,” ujarnya.

Presiden mengatakan, mulai saat ini langkah-langkah menuju moratorium berupa pengawasan dan pengetatan pengiriman TKI telah dimulai. Moratorium itu diberlakukan sampai tercapainya nota kesepahaman perlindungan TKI antara Indonesia dan Arab Saudi. Pemerintah memutuskan menghentikan sementara pengiriman TKI untuk pekerja domestik atau PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) atau memberlakukan moratorium penempatan ke Arab Saudi mulai 1 Agustus.

Pada Rabu (22/6) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa keputusan itu dibuat untuk melakukan perbaikan terhadap perlindungan nasib TKI yang dikirim ke negara tersebut, terlebih lagi setelah banyaknya kasus yang menimpa TKI, seperti Ruyati .

“Setelah mempertimbangkan dan mempelajari berbagai dampak dari langkah pengetatan total selama tiga bulan terakhir ini, pemerintah Indonesia memutuskan moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam jumpa pers di Kantor Kemenakertrans, Kalibata.(ant/hrb)


http://radarlampung.co.id/read/opini/36639-perlindungan-nyata-buruh-migran

Perlindungan Nyata Buruh Migran

Afriza, Jumat, 24 Juni 2011 | 16:37 WIB

Kisah pilu buruh migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, termasuk nasib tragis Ruyati binti Sapubi yang menjalani hukuman pancung di Arab Saudi, bukanlah hal baru dan tidak ada jaminan hal itu tidak terulang pada masa mendatang jika kebijakan pemerintah terhadap buruh migran juga belum berubah.

Selama ini kebijakan pemerintah kita terhadap buruh migran hanyalah mendorong sebanyak-banyaknya mereka untuk bekerja di luar negeri. LALU mereka dielu-elukan sebagai pahlawan devisa karena mendatangkan devisa yang cukup besar ke Indonesia. Remitansi atau upah yang dikirim para TKI ke Indonesia berupa devisa atau valuta asing setahunnya tak kurang dari 8,6 miliar AS atau sekitar Rp100 triliun.

Devisa sebesar itu turut menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional Indonesia dan perekonomian Indonesia dari dampak gejolak perekonomian global. Namun, upaya mendorong pengiriman sebanyak-banyaknya TKI ke luar negeri juga membawa ekses. Relatif banyak tenaga kerja wanita (TKW) kita yang bekerja di berbagai negara menjalani hukum mati  tanpa ada upaya serius pemerintah untuk mengupayakan pembelaan dan perlindungan hukum. Perhatian serius baru diberikan, misalnya menjelang pilpres.

Kita ingat kasus Siti Hajar, TKW yang dianiaya di Malaysia pada 2009, pemerintah terlihat gigih membelanya. Bahkan, SBY menelepon pimpinan Negara Jiran itu. Tapi pembelaan itu pun ternoda oleh pernyataan Presiden SBY tatkala menanggapi kasus Siti Hajar. Dia mengatakan, telah berjumpa dengan sedikitnya 50 TKI yang baru saja tiba dari Arab Saudi dan hanya 3 orang yang bermasalah (detik.com, 11/06/09).

Kesalahan pernyataan tersebut adalah ketika ia menganggap tiga sebagai jumlah kecil. Semestinya, sekecil apa pun kalau itu menyangkut nyawa tetaplah harus dianggap sebagai sesuatu yang besar. Sebelumnya kita juga ingat menjelang Pilpres 2004 muncul kasus penyiksaan TKW Nirmala Bonat di Malaysia.

Perhatian pemerintah begitu serius menanggapi, termasuk para capres. Tetapi setelah itu, tak ada lagi yang peduli terhadap persidangan yang harus dihadapi oleh Nirmala Bonat selama 4 tahun. Pengadilan menjatuhkan hukuman 18 tahun kepada Yim Pek Ha, majikan yang menyiksa TKW itu pada 2004 tapi dikurangi menjadi 12 tahun.

Jika ditelusur akar permasalahan sebenarnya dari berbagai kasus penyiksaan, hukuman mati, maupun pelanggaran HAM lain yang dialami TKI, terletak pada lemahnya perjanjian kerja sama (memorandum of understanding/MoU) penempatan TKI antara pemerintah Indonesia dan pemerintah ’’pengimpor’’ tenaga kerja kita.

Dalam MoU tentang penempatan TKI sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia yang ditandatangani di Bali, 14 Mei 2009 tampak Indonesia tak berdaya menghadapi Malaysia. Dalam MoU disebutkan majikan dari TKI diberi keleluasaan menahan paspor. Keleluasaan menahan paspor inilah yang memicu tingginya kasus penganiayaan terhadap TKI khususnya yang bekerja sebagai PRT di Malaysia.

Mengapa penganiayaan terhadap Siti Hajar di Malaysia bisa berlangsung selama 34 bulan itu adalah juga karena kewenangan majikan menahan paspor. Wanita pembantu itu tidak bisa lari, karena peraturan keimigrasian di negeri jiran tersebut ekstraketat. Jika ingin melindungi TKI dari berbagai kasus khususnya penyiksaan, MoU harus direvisi.

Indonesia adalah bangsa yang besar yang tidak semestinya bersikap inferior terhadap negara lain, termasuk Malaysia. Masalah lain adalah tidak adanya pasal-pasal perlindungan atau proteksi terhadap TKI. Studi yang dilakukan Migrant Care (2008) yang membandingkan perjanjian bilateral penempatan TKI yang dibuat Indonesia dengan beberapa negara dan yang dibuat Filipina dengan 14 negara mitranya menemukan fakta menarik.

Dokumen perjanjian bilateral yang dibuat Indonesia dengan beberapa negara penerima TKI tak satu pun memuat kata ’’perlindungan’’. Sementara yang dibuat oleh Filipina dengan 14 negara mitranya penuh dengan kata ’’protection’’ mulai pasal perekrutan, penempatan, sampai tanggung jawab negara pengirim dan penerima.

Bagi kita, informasi tentang perlakuan kasar terhadap TKI di luar negeri, khususnya TKW di Arabi Saudi bukanlah persoalan baru. Itu persoalan klasik yang terulang setiap waktu, penyiksaan dan perudapaksaan sering dialami TKW kita, baik di Arab Saudi maupun di negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

Migran Care, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang aktif menangani buruh migran, menyebut, adanya penyiksaan majikan terhadap TKI di Arab Saudi selalu melatarbelakangi pada kasus pembunuhan majikan. Seharusnya pemerintah melihat hal ini dan segera mengambil tindakan setiap kali ada warga negaranya yang terlibat kasus hukum apalagi sampai terancam hukuman mati.

Sebab, berdasarkan Konvensi Wina, setiap hukuman mati terhadap seorang tenaga kerja asing, prosedurnya harus dilaporkan ke pemerintah asal tenaga kerja. Tetapi dalam kasus Ruyati, pemegang paspor nomor AL 786899  yang  bekerja di Arab Saudi melalui pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) PT Dasa Graha Utama sejak 2008 itu tidak demikian.

Pemerintah lambat. Atau, kalau tak mau lambat, kurang gereget dan kurang serius dalam melakukan advokasi hingga Ruyati harus dipancung di negeri orang. Kasus Ruyati masih memperlihatkan betapa perlindungan terhadap TKI kita sangat lemah. Selain itu, kasus Ruyati juga membuktikan penempatan dan perlindungan TKI di Saudi masih bermasalah.

Kasus Ruyati ini memang menjadi pelajaran berarti bagaimana pemerintah seharusnya melindungi warga negaranya. Indonesia sendiri sebelumnya pernah mengalami kasus seperti ini, yaitu dijatuhkannya hukuman mati kepada Siti Zaenab pada 1999. Karena Presiden Abdulrahman Wahid (Gus Dur) melobi Raja Fadh saat itu, eksekusi mati bisa digagalkan.

Dalam kasus Ruyati, sudahkah diplomasi itu dilakukan? Ini sengaja kita tekankan mengingat masih ada TKI-TKI lain yang saat ini juga tengah menunggu hukuman mati. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, di Malaysia ada 240 orang, Arab Saudi (23), Singapura (1), dan Tiongkok (1). Mereka ini adalah warga negara Indonesia yang butuh pembelaan oleh negara. (*)

Afriza, S.H.
Penggiat Sosial dan Politik


http://www.kbr68h.com/berita/nasional/8267-jumhur-moratorium-ke-arab-saudi-hanya-untuk-prt-perempuan

Jumhur: Moratorium ke Arab Saudi Hanya untuk PRT Perempuan

pipit permatasari, Saturday, 25 June 2011 21:09

KBR68H, Jakarta – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)  menyatakan, rencana moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi hanya berlaku untuk pekerja rumah tangga. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, moratorium akan terus diberlakukan selama pemerintahan Arab saudi belum menjamin  perlindungan bagi TKI.

“Jadi yang dihentikan sementara adalah penempatan tenaga kerja sektor informal. Lebih spesifik lagi adalah penata laksana rumah tangga perempuan,. Jadi kalau sektor informal itu supir masih boleh demikian juga di sektor-sektor lainnya.” Indonesia berencana melakukan moratorium atau penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi mulai 1 Agustus 2011. Sementara hingga saat ini Arab Saudi belum menandatangani perjanjian bilateral untuk penghentian pengiriman TKI dengan Indonesia


http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962f83e3353050ff07671d5ade686782878

Lagi, DPRD Jatim Janjikan Bikin Raperda TKI

Setelah ada 316 TKI Bermasalah

surabayapagi.com, Senin, 27 Juni 2011 : 04:16 WIB

SURABAYA – Setelah batal membuat raperda perlindungan pembantu Rumah Tangga (PRT), komisi E DPRD Jatim kembali menjanjikan Raperda untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Itupun dilakukan setelah ada 316 TKI di Jawa Timur didapati bermasalah di luar negeri.

Enaknya lagi, dalam minggu ini, komisi yang membidangi masalah kesejahteraan, kesehatan, perburuhan serta pendidikan dan sosial ini bakal kunker ke Jakarta. Dengan agenda konsultasi raperda TKI ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hery Prasetyo mengaku sangat prihatin terhadap perlindungan TKI yang dinilai gagal. Ini dibuktikan dengan banyaknya TKI yang terlantar baik di Arab Saudi maupun di Malaysia serta negara lainnya. Menunjukkan masih banyak masalah terkait penanganan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Meski belum ada solusi terbaik, untuk menghentikan pemberangkatan TKI dan TKW. Karena memang kebutuhan lowongan kerja di tanah air masih jauh dari harapan. Untuk itu, Komisi E memberikan solusi, dengan membuat perlindungan hukum melalui peraturan daerah. “Kami akui, Jatim memang terlambat, tapi ini adalah sebuah gunung es yang harus diseriusi untuk ditangani.

Kejadian TKI yang dipasung membuktikan tidak jelasnya negosiasi dan advokasi hukum untuk TKI,” kata Hery Prasetyo. Untuk itu dia meminta pada Menteri Luar Negeri dan Menteri Tenaga Kerja serta yang lainnya untuk turun tangan. Bahkan dengan adanya kejadian yang menimpa Ruyati, Hery menganggap perlu merubah seluruh bentuk perjanjian bilateral yang menyangkut TKI.

Jika belum ada perjanjian yang tegas antara Indonesia dengan negara tujuan TKI seperti Arab Saudi, maka pengiriman TKI harus dihentikan. Menurutnya, sampai saat ini ada ribuan TKI berasal dari Jatim yang bermasalah di negara lain. Permasalahan selanjutnya juga muncul ketika pemberangkatan.

Banyak dari TKI yang berangkat dengan merubah identitas diri dan melalui jalur-jalur tidak resmi. Begitu berada di negera tujuan, mereka kesulitan mendapatkan kepastian pekerjaanya. Termasuk, saat mendapat pekerjaan pemerintah sulit melakukan control TKI atau TWI yang illegal tersebut.

“Untuk itu harus ada koordinasi antara Mendagri sampai tingkat bawah, kemudian menteri tenaga kerja, kepolisian, dan imigrasi. Termasuk juga pemberdayaan perempuan, dinas-dinas terkait secara langsung, semua harus duduk bersama, jangan bekerja sendiri-sendiri,” katanya.

Di satu sisi, Hery mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa TKI pasangan suami istri asal Pamekasan, Madura. Kedua TKI dan TKW ini, terancam hukuman potong tangan karena dituduh mencuri satu kilogram enam milik majikannya di Arab Saudi. Pasangan suami istri itu adalah Hasin Taufik dan Sab’atun. Keduanya asal Dusun Glugur, RT.08/RW.06, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Kedua TKI ini sudah mendapatkan hukuman penjara selama dua tahun. Namun setelah ini mereka masih terancam akan mendapatkan hukuman potong tangan. Bahkan dari informasi yang belakangan ini dikabarkan kalau mereka sudah memasuki penjara gelap sebagai tanda akan dilakukan eksekusi hukuman potong tangan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Hari Soegiri dengan entengnya mengakui kalau di Jatim ada sekitar 316 TKI bermasalah. Ironisnya, data tersebut cuma disimpan di lemari jika tidak ditanya wartawan. Padahal jumlah tersebut adalah 10 % dari seluruh jumlah TKI yang ada di luar negeri.

“Yang divonis mati ada 23 orang, tapi di Jatim relatif tidak ada yang dilakukan,” ujar Hari, melalui ponselnya. Terkait dengan banyaknya TKI bermasalah, khususnya yang berada di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah, Hari menjelaskan kalau sejak beberapa waktu lalu telah menghentikan pengiriman TKI secara formal ke Arab Saudi.

Tindakan tersebut diambil sebagai bargaining terhadap upaya perjanjian antara Indonesia dengan Arab Saudi. Selama perjanjian untuk melindungi keamanan dan hak-hak TKI ini belum mendapatkan tanda tangan diantara kedua negara, maka Jatim tetap tidak akan mengirimkan TKI ke Arab Saudi.

Namun Hari menegaskan kalau pihaknya Cuma bisa melakukan pemantauan terhadap TKI yang sudah terlanjur berangkat ataupun yang sudah bermasalah. “Belakangan ini juga sudah membuka posko TKI di Timur Tengah, tindakan ini dilakukan akibat perubahan politik di Timur Tengah,” pungkasnya. rko


RUU Penempatan dan Perlindungan TKI Digodok, Aspek Perlindungan Menjadi Prioritas

Ozie, Mataram (Global FM Lombok), Sun, 10/09/2011 – 17:34

Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri sedang digodok oleh komite III DPD RI. RUU tersebut merupakan revisi dari UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Regulasi tersebut menjadi objek revisi mengingat permasalahan TKI semakin kompleks.

Yang perlu dibedah ulang yakni pada aspek perlindungan TKI yang selama ini dirasakan masih sangat kurang. Kegiatan Uji Shahih terhadap perubahan UU Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri digelar oleh Komite III DPD RI dengan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unram.

Kegiatan itu dilaksanakan di Grand Legi Mataram pada Sabtu (8/10) dengan melibatkan sejumlah pihak yang berkopenten dalam merumuskan perlindungan TKI di NTB. Khairul Anwar dari IAIN Mataram dalam kesempatan itu mengusulkan agar RUU itu dirubah menjadi RUU Penempatan dan Perlindungan Tenag a Profesionbal Indonesia.

Hal itu dikemukakan mengingat banyak sekali kasus yang membelit para TKI di luar negeri, mulai dari kasus kriminalitas hingga penyiksaan fisik. Kedepan, pemerintah daerah tidak lagi mengirim TKI dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang rendah, namun harus dikirim TKI yang professional dan siap pakai sesuai dengan kebutuhan dunia modern.

Sementara itu anggota Komite III DPD RI asal NTB H.L Supardan Kasira mengatakan, saat ini setidaknya terdapat 78 kasus TKI asal NTB diluar negeri dan sebanyak 17 kasus dikategorikan sangat berat. Pihaknya menyadari bahwa banyak kasus pemalsuan data calon TKI sehingga sangat tidak menguntungkan bagi masa depan TKI tersebut dinegara tujuan.

DPD RI sering melakukan kunjungan ke Negara tujuan dan menemui banyak sekali persoalan TKI, karena itu dalam draf RUU Penempatan dan Perlindungan TKI itu, segala hak yang melekat pada TKI harus diperjuangkan. Terkait dengan perjanjian bilateral ke Negara tujuan, Supardan menekankan agar pemerintah Indonesia melaksanakan MoU yang menyangkut perjanjian bilateral sebelum pengiriman TKI dilaksanakan.

Pengiriman TKI ke Negara Arab Saudi menjadi hal yang dilematis, karena meskipun tidak memiliki MoU, namun pengiriman TKI tetap dilakukan. Hal tersebut jelas melanggar aturan. (ris)


http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/09/18/kerjasama-penempatan-tki-di-malyasia-terus-ditingkatkan

Kerjasama Penempatan TKI di Malyasia Terus Ditingkatkan

Minggu, 18 September 2011 – 12:44 WIB

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia semakin intensif melakukan pertemuan bilateral paska penandatanganan amandemen MoU penempatan dan perlindungan TKI sektor domestic worker di Malaysia. MoU tersebut ditandatangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk DR. S Subramaniam pada 31 Mei 2011 di Bandung.

Dirjen Binapenta Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan satgas gabungan atau JTF (Joint Task Force) yang dibentuk pasca MoU tersebut terus  melakukan pembahasan bersama mengenai sinkroniasi langkah-langkah persiapan penempatan kembali TKI Domestic Worker ke Malaysia.

Dia menambahkan setelah beberapa kali melakukan pertemuan JTF, kedua belah pihak telah mencapai beberapa kesepakatan penting yang mengakomodir dan menguntungkan kedua belah pihak. “Intinya kedua belah pihak telah sepakat dalam skema penempatan yang telah diformulasikan bersama untuk memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan fasilitasi penempatan, terutama peningkapan aspek perlindungan TKI di Malaysia, “ kata Reyna.

Kesepakatan lainnya, tambah Reyna adalah format baru perjanjian kerja yang memuat batasan gaji TKI, mekanisme pembayaran melalui perbankan, libur 1 hari dalam seminggu serta TKI berhak memegang pasport dan lain-lain.

“Perjanjian kerja ini harus diendorse (disetujui dan disahkan) oleh perwakilan (kedutaan) masing-masing negara untuk memastikan TKI dan pengguna/majikannya mendapatkan hak dan kewajiban sesuai peraturan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, “kata Reyna.

Kedua negara pun, kata Reyna akan melakukan registrasi terhadap PPTKIS maupun agensi yang menempatkan TKI Ke Malaysia dan membuat surat perjanjian kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya terhadap cost structure dan kewajiban lainnya. Sedangkan masalah working permit hanya akan dikeluarkan pemerintah Malaysia bila calon TKI telah memiliki KTKLN.(Tri)


http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/141-diplomasi-september-2011/1205-dilema-perlindungan-tki.html

Dilema Perlindungan TKI

Tuesday, 20 September 2011 19:45

BAGI Kementerian Luar Negeri perlindungan WNI di manapun berada merupakan prioritas yang tidak bisa dikesampingkan. Tidak hanya dalam diplomasi, namun juga dalam politik luar negeri. Indonesia menempatkan misi perlindungan kepentingan WNI, dengan prinsip kepedulian dan keberpihakan terhadap WNI tanpa terkecuali.

Perlindungan terhadap WNI diwujudkan dalam berbagai langkah konkrit. Salah satunya adalah respon cepat dalam menanggapi kasus pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi pada para TKI di luar negeri. Langkah ini memfokuskan pada tiga tahapan, yaitu pencegahan, deteksi dini dan perlindungan.

Setelah itu, perlindungan diberikan dalam bentuk bantuan kekonsuleran berupa pendampingan dan bantuan hukum. Biaya untuk layanan ini sepenuhnya ditanggung oleh perwakilan RI sesuai dengan hukum setempat dan kebiasaan internasional. Dalam ranah hubungan diplomatik, Kemlu juga membentuk perjanjian bilateral tentang penempatan dan perlindungan TKI antara Indonesia dengan negara tujuan TKI.

Saat ini Kemlu dan instansi terkait dalam rangka ratifikasi Konvensi Pekerja Migran sedang membahas dan menyusun penyempurnaan terjemahan Konvensi Pekerja Migran untuk memberikan pemahaman yang utuh dan kesamaan pandangan terhadap isi ketentuan Konvensi dimaksud.

Kemlu RI seringkali menghadapi dilema yang cukup pelik dalam menangani TKI bermasalah di luar negeri. Di satu sisi TKI bermasalah yang ditangani sering kali karena tidak memenuhi persyaratan, sementara di sisi lain sesuai amanat Undang-Undang Kemlu dituntut mengedepankan perlindungan pada Warga Negara Indonesia (WNI).[]


http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2011/10/05/ratifikasi-landasan-dasar-perlindungan

Ratifikasi Landasan Dasar Perlindungan

Kompas, Rabu, 5 Oktober 2011 22:45 WIB
Editor : Boyozamy

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA  – Pemerintah semestinya memprioritaskan proses Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarga. Ratifikasi dapat menjadi landasan dasar yang memperkuat pemerintah menyusun perjanjian bilateral, untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di negara penempatan.

Demikian benang merah diskusi bertajuk Perjalanan Panjang Pekerja Migran Indonesia Meraih Keadilan yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Rabu (5/10/2011). ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengampanyekan standar kerja layak dan perlindungan bagi pekerja.

Hadir dalam diskusi, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Mathias Tambing, Anggota Komisi IX DPR dari FPPP, Okky Asokawati, dan Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri, Muhammad Ansor.

“Ratifikasi Konvensi PBB sangat penting, apalagi sekarang sudah ada naskah akademis dan izin prakarsa dari Presiden. Semoga perjalanan panjang pekerja migran Indonesia tidak menemui jalan buntu,” ujar Anis. Indonesia menempatkan sedikitnya enam juta TKI di luar negeri, dengan sebagian besar merupakan perempuan dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia .

TKI mengirimkan devisa sedikitnya 7,1 miliar dollar AS (Rp 71 triliun) pada tahun 2010 yang mampu menggerakkan sektor riil di pedesaan. Anis mengatakan, masalah TKI selalu berulang dan pemerintah selalu menghadapi dengan cara yang sama, reaktif dan parsial. Puncak gunung es yang menjadi persoalan utama penempatan dan perlindungan TKI, yakni rekrutmen yang terjadi di dalam negeri, justru tak tersentuh.

Hal ini membuat masalah TKI tak pernah usai. Bahkan, jumlah TKI bermasalah di luar negeri cenderung meningkat karena pemerintah terus memakai pendekatan skala ekonomi dalam penempatan TKI. Persoalan bertambah berat, saat koordinasi antarlembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Menurut Anis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian Luar Negeri seperti tidak saling mendukung. “Ada ketidaksinkronan antarinstansi dalam perlindungan TKI. Kita berharap, Presiden memimpin langsung reformasi perlindungan TKI,” ujar Anis.

Saat ini, Indonesia baru memiliki nota kesepahaman perlindungan TKI pekerja rumah tangga dengan Malaysia dan Yordania. Namun, pemerintah masih menghentikan sementara penempatan TKI pekerja rumah tangga ke Malaysia, Yordania, Kuwait, dan Arab Saudi karena kasus pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.

Okky mengungkapkan, saat ini ada 25 TKI terancam hukuman mati di Arab Saudi. DPR terus mendesak pemerintah agar memperbaiki perlindungan bagi TKI sejak proses rekrutmen sampai penempatan. Okky meminta pemerintah segera menyusun perjanjian bilateral, untuk melindungi TKI di negara-negara penempatan.

Mathias menambahkan, persoalan TKI terus terjadi, karena ada mafia dan sulit dipecahkan selama setiap kementerian terus mempertahankan ego masing-masing. Menurut Mathias, masalah TKI di dalam negeri jauh lebih besar dibandingkan di luar negeri. “Persoalan di luar negeri muncul mengikuti masalah di dalam negeri. Kita harus membangun serikat pekerja yang kuat agar memiliki posisi negosiasi untuk mengeliminir masalah TKI,” ujarnya.

Menurut Ansor, konvensi ini cocok untuk upaya Indonesia melindungi TKI karena dibuat sedemikian rupa untuk menutupi kebocoran perlindungan pekerja migran dan keluarga. Konvensi perlu diratifikasi untuk menjadi landasan moral Indonesia menghimbau negara penempatan agar mau menyusun perjanjian bilateral.

“Hal ini memudahkan Indonesia bernegosiasi dengan negara lain, baik internasional maupun regional,” ujar Ansor.


http://en.bisnis.com/articles/revisi-uu-tki-harus-dibahas-lintas-instansi#comment-form

Revisi UU TKI harus dibahas lintas instansi

R.Fitriana, October 05, 2011 20:21

JAKARTA: Isi revisi UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri harus memperhatikan koordinasi dan komunikasi yang intensif antarlembaga pemerintah di pusat dan daerah.

Menurut Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati, selama ini UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri mayoritas mengatur sistem dan prosesnya, belum pada sanski hukum yang lebih rinci dan koordinasi antarinstansi.

“Diperkirakan 80% isi UU itu [UU No.39/2004] adalah mengatur tata niaganya, belum perlindungannya dan juga kurangn koordinasi antarinstansi di pusat & daerah,” ujarnya dalam diskusi Perjalanan Panjang Pekerja Migran Indonesia Meraih Keadilan yang diselenggarakan ILO dan Smart FM hari ini.

Bahkan, lanjut Okky, pemerintah dan negara-negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia dapat membuat perjanjian dengan negara lain apabila memorandum of understanding/nota kesepahaman belum disetujui. Dia menilai pembuatan perjanjian bilateral ada berbagai macam jenisnya, sehingga ada upaya antarpemerintahan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja selama berada di luar negeri, khususnya untuk TKI sektor penata laksana rumah tangga.

“Bagi negara-negara tujuan penempatan yang belum memiliki MoU [memorandum of understanding] dapat dibuatkan perjanjian bilateral lainnya sebagai wujud upaya pemerintah dan negara-negara itu melindungi buruh migran,” ungkap Okky. (sut)


http://www.primoney.biz/2011/10/ratifikasi-landasan-dasar-perlindungan/

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2011/10/05/22394014/Ratifikasi.Landasan.Dasar.Perlindungan..

Ratifikasi Landasan Dasar Perlindungan

kompas.com, 05.10.2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah semestinya memprioritaskan proses Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarga. Ratifikasi dapat menjadi landasan dasar yang memperkuat pemerintah menyusun perjanjian bilateral, untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di negara penempatan.

Demikian benang merah diskusi bertajuk Perjalanan Panjang Pekerja Migran Indonesia Meraih Keadilan yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Rabu (5/10/2011). ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengampanyekan standar kerja layak dan perlindungan bagi pekerja.

Hadir dalam diskusi, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Mathias Tambing, Anggota Komisi IX DPR dari FPPP, Okky Asokawati, dan Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri, Muhammad Ansor.

“Ratifikasi Konvensi PBB sangat penting, apalagi sekarang sudah ada naskah akademis dan izin prakarsa dari Presiden. Semoga perjalanan panjang pekerja migran Indonesia tidak menemui jalan buntu,” ujar Anis. Indonesia menempatkan sedikitnya enam juta TKI di luar negeri, dengan sebagian besar merupakan perempuan dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

TKI mengirimkan devisa sedikitnya 7,1 miliar dollar AS (Rp 71 triliun) pada tahun 2010 yang mampu menggerakkan sektor riil di pedesaan. Anis mengatakan, masalah TKI selalu berulang dan pemerintah selalu menghadapi dengan cara yang sama, reaktif dan parsial. Puncak gunung es yang menjadi persoalan utama penempatan dan perlindungan TKI, yakni rekrutmen yang terjadi di dalam negeri, justru tak tersentuh.

Hal ini membuat masalah TKI tak pernah usai. Bahkan, jumlah TKI bermasalah di luar negeri cenderung meningkat karena pemerintah terus memakai pendekatan skala ekonomi dalam penempatan TKI. Persoalan bertambah berat, saat koordinasi antarlembaga pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Menurut Anis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian Luar Negeri seperti tidak saling mendukung. “Ada ketidaksinkronan antarinstansi dalam perlindungan TKI. Kita berharap, Presiden memimpin langsung reformasi perlindungan TKI,” ujar Anis.

Saat ini, Indonesia baru memiliki nota kesepahaman perlindungan TKI pekerja rumah tangga dengan Malaysia dan Yordania. Namun, pemerintah masih menghentikan sementara penempatan TKI pekerja rumah tangga ke Malaysia, Yordania, Kuwait, dan Arab Saudi karena kasus pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.

Okky mengungkapkan, saat ini ada 25 TKI terancam hukuman mati di Arab Saudi. DPR terus mendesak pemerintah agar memperbaiki perlindungan bagi TKI sejak proses rekrutmen sampai penempatan. Okky meminta pemerintah segera menyusun perjanjian bilateral, untuk melindungi TKI di negara-negara penempatan.

Mathias menambahkan, persoalan TKI terus terjadi, karena ada mafia dan sulit dipecahkan selama setiap kementerian terus mempertahankan ego masing-masing. Menurut Mathias, masalah TKI di dalam negeri jauh lebih besar dibandingkan di luar negeri.

“Persoalan di luar negeri muncul mengikuti masalah di dalam negeri. Kita harus membangun serikat pekerja yang kuat agar memiliki posisi negosiasi untuk mengeliminir masalah TKI,” ujarnya. Menurut Ansor, konvensi ini cocok untuk upaya Indonesia melindungi TKI karena dibuat sedemikian rupa untuk menutupi kebocoran perlindungan pekerja migran dan keluarga.

Konvensi perlu diratifikasi untuk menjadi landasan moral Indonesia menghimbau negara penempatan agar mau menyusun perjanjian bilateral. “Hal ini memudahkan Indonesia bernegosiasi dengan negara lain, baik internasional maupun regional,” ujar Ansor.


http://www.suarantb.com/2011/10/10/Tokoh/index.html

Perlindungan Lemah

HL.Supardan, Suara NTB/sir, Senin 10/10/2011

LEMAHNYA perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri salah satunya disebabkan pemerintah Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral yang kuat dengan negara tujuan pengiriman tenaga kerja. Hal tersebut diungkapkan anggota Komite III DPD RI, H.L.Supardan, Sabtu (8/10).

Supardan menekankan pentingnya pemerintah Indonesia membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan pengiriman TKI. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para pekerja Indonesia di luar negeri, selain itu perjanjian yang dibuat tersebut harus mampu menguatkan posisi tenaga kerja Indonesia.

Ia mencontohkan, sebelumnya Indonesia dengan Arab Saudi belum memiliki perjanjian bilateral, pengiriman TKI terus dilakukan. Akibatnya banyak TKI bermasalah. Tidak ada pengaturan jam kerja, spesifikasi kerja dan syarat-syarat majikanpun tidak pernah diatur. Untuk itu di dalam draf rancangan undang-undang perubahan nomor 39 tahun 2004 yang sedang diusulkan, akan diwajibkan pembuatan perjanjian bilateral dengan negara tujuan.

Supardan menilai perlindungan terhadap para TKI selama ini masih belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut tercermin dalam undang-undang perlindungan TKI yang masih belum terlalu banyak melindungi TKI. “Saya rasa belum maksimal, karena di dalam UU hanya ada beberapa pasal. Makanya penambahan materi untuk melakukan perlindungan itu yang akan kita tambahkan,” katanya.

Untuk menyelamatkan nasib para TKI asal NTB yang saat ini terkena hukuman berat, DPD asal NTB ini tidak mampu berbicara banyak. Ia mengaku sebagai anggota legislatif hanya akan bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan menekan pemerintah untuk menyelamatkan mereka.

Perbaikan terhadap isi undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI juga merupakan upaya DPR untuk melindungi para TKI. “Maka salah satu cara adalah dengan memperbaiki rancangan undang-undang itu sebagai langkah awal,” katanya.

Dalam perubahan undang-undang tersbut nantinya beberapa pasal akan diatur, seperti peran daerah, perlindungan TKI termasuk pengaturan kriteria majikan, masa kerja dan waktu kerja TKI dan lain sebagainya. (sir)

About these ads