Kasus TKI

Kasus TKI

Jakarta, 12 November 2011 04:56:24

  1. countrystudies.us, Migration.
  2. mapsofworld.com, Indonesia Immigration
  3. SK Menakertrans No.KEP-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri
  4. jakartapress.com, Kasus Penganiayaan TKI Tertinggi di Brunai Darussalam, migrantinstitute.net
  5. Lotte Kejser, Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers, ILO Jakarta.
  6. Royal Norwegian Embassy in Jakarta,Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers.
  7. 1993, William H. Frederick and Robert L. Worden, editors. Indonesia: A Country Study. GPO for the Library of Congress, Washington, 1993.
  8. 200501, HumanTrafficking.org, Ambassador John Miller Makes Recommendations to Protect Child Tsunami Victims, Jan. 2005
  9. 200502, HumanTrafficking.org, Few Reports of Increased Human Trafficking in Tsunami-hit Nations, Feb. 2005.
  10. 200508, Robyn Iredale, Nicola Piper, Amelia Ancog, Impact of Ratifying the 1990 UN Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family: Case Studies of the Philippines and Sri Lanka, Working Paper, No.15, Asia Pacific Migration Research Network, UNESCO, Aug. 2005.
  11. 20060404, HumanTrafficking.org, Managing Migration in Southeast Asia, 04.04.2006.
  12. 20060413, HumanTrafficking.org, IOM Helping to Repatriate Woman Trafficking Victims from Malaysia, 13.04.2006.
  13. 20061222, 10th Scholastic & Brothers Circle, The Problems of Indonesian Migrant Workers (IMW or TKI), Malacca, 22.12.2006.
  14. 20070404, HumanTrafficking.org, Child Trafficking on the Rise in Indonesia, 04.04.2007.
  15. 20070404, HumanTrafficking.org, Human Trafficking Rate in Indonesia Still High, 04.04.2007.
  16. 20070719, Rapat Dengar Pendapat Umum antara DPR dengan Union Migrant Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Migrant Care, per 19.07.2007.
  17. 20070813, depsos.go.id, Hasil Diskusi Permasalahan TKI degan Institusi Terkait di Malaysia, 13.08.2007
  18. 2008, JarySaraswati, “Where we can go?” Indonesia’s struggle against unemployment and manpower export phenomenon, Working Papers, 53, Centre on Migration, Citizenship and Development; COMCAD, Bielefeld, 2008.
  19. 20080330, Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan (FORMMIT) – Keluarga Muslim Indonesia Taiwan (KMIT), Modul Advocation – Achievement Motivation Training (A2MT), Masjid Kaohsiung, 30 Maret 2008.
  20. 20090908, R. Fitriana, Buruknya koordinasi akibatkan kasus TKI berlarut-larut, bisnis.com, 08.09.2009.
  21. 20101119, Kompas, Penganiayaan TKI: 307 Kasus TKI Sukabumi Tak Pernah Tuntas, 19.11.2010.
  22. 20101120, Anton Suhartono, Hingga Oktober 2010, Ada 5.536 Kasus TKI di Arab, Okezone.com, 20 Nov. 2010.
  23. 20101120, Taufik Hidayat, Pemerintah Reaktif Bila Kasus TKI Diangkat Media, okezone.com, 20.11.2010.
  24. 20101124, Misbahol Munir, Sepanjang 2010, Jumlah TKI Tewas 908 orang, Okezone, 24.11.2010.
  25. 201012, Tim Human RightsWorking Group, Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko, Jakarta, Des. 2010.
  26. 2011, Meigy Kiswantoro, Ada Uang, Ada Jaminan Keselamatan, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, Malang, 2011.
  27. 2011, US Dept. of State, Trafficking in Persons Report 2011.
  28. 20110113, Dit. PWNI/BHI Kemlu, Data Kasus WNI di Luar Negeri, 13.01.2011.
  29. 20110118, Istanto Adi Nugroho, 18 Kebohongan Pemerintah Indonesia, 18.01.2011.
  30. 201102, Organisasi Internasional untuk Migrasi (OIM) Indonesia, Sesi Penyuluhan tentang bekerja ke ln scr legal dan aman, Jakarta, Feb.2011.
  31. 20110329, Kabsah, ‘Asya Bersama Dubes, 29.03.2011.
  32. 20110427, Migrant Care, BNP2TKI: Penempatan TKI Perorangan ke Brunei Cenderung ‘Trafficking’, migrantcare.net, 27.04.2011.
  33. 20110529, BNP2TKI, Laporan dari Jeddah (7): Kesepakatan Pra MoU TKI RI-Arab Saudi Ditantatangani di Wisma Tamu Kerajaan, bnp2tki.go.id, 29.05.2011.
  34. 201105311652, bnp2tki.go.id, MoU RI dengan Arab Saudi, 31 May 2011 16:52
  35. 20110713, Kasman RY Siburian, Potret Buram Nasib TKI, medanbisnis.com, 13.07.2011.
  36. 20110719, Yuli Mumpuni Widarso, Peran Negara dalam Melindungi WNI di Luar Negeri:Permasalahan dan Langkah-Langkah Strategis, Forum Komunikasi Kehumasan BNP2TKI, Bogor, 19.07.2011.
  37. 20110823, Hapipi, Ada 2.167 Pengaduan TKI Dari 100.499 Pengaduan Masuk Call Center, 23.08.2011.
  38. 20110915, Masjitah, Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri, 15.09.2011.
  39. 20110918, Humaidi, Pahlawan Devisa yang Teraniaya, mediaumat.com, 18.09.2011.
  40. 20110924, Neneng Zubaidah, Moratorium, Pengiriman TKI Ilegal Kian Rawan, sindo, 24.09.2011
  41. 20110929, Iman Rosidi, Pemerintah Batasi Penempatan TKI di 4 Negara, sindoradio, 29.09.2011.
  42. 20111018, Catur Nugroho Saputra, BNP2TKI: Asuransi Bukan Wewenang Kami, Okezone, 18.10.2011.
  43. 20111028, Medanbisnis.com, Jumlah Kasus TKI Menurun, 28.10.2011.
  44. 20111102, Hasan Kurniawan, 71 TKW dari Arab Saudi Diduga Korban Human Trafficking, Okezone, 02.11.2011.
  45. 20111102, Syariful Alam, Migrant Care: Pemerintah harus Cari Sindikat TKI Overstay, mi.co.id, 02.11.2011.
  46. 20111103, Adam Prawira, UU TKI Direvisi, Rekruitmen TKI Diperketat, sindo, 03.11.2011.
  47. 20111103, Misbahol Munir, 400 Ribu TKI di Malaysia Tak Miliki Paspor, Okezone, 03.11.2011.
  48. 20111109, Ledia Hanifa Amaliah, Meluruskan Penanganan TKI, Jakarta, 09.11.2011

SK Menakertrans No.KEP-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri

Pasal 22 ayat (3)

Kantor Cabang hanya berfungsi sebagai wakil kantor Pusat PJTKI di wilayah kerjanyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d untuk :
a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
b. melakukan pendaftaran dan seleksi; dan
c. menyelesaikan kasus TKI pada tahap pra/purna penempatan.


jakartapress.com, Kasus Penganiayaan TKI Tertinggi di Brunai Darussalam, http://migrantinstitute.net/index.php?option=com_content&view=article&id=47:kasus-penganiaayaan-tki-tertinggi-di-brunei&catid=1:terkini&Itemid=50

Jakarta – Jumlah kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kawasan Asia Pasific dan Amerika selama Januari 2009 terdapat 40 kasus. Negara Brunei Darussalam menempati posisi pertama dengan memiliki 20 kasus penganiayaan, disusul Hongkong yang memiliki 5 kasus, Malaysia, Korea, Singapura masing-masing memiliki 4 kasus dan Taiwan 3 kasus.

Kustomo Usman, Koordinator Crisis Center Badan Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membenarkan adanya 40 kasus TKI di kawasan Asia Pasifik dan Amerika. Negara tersebut adalah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hongkong, Korea dan Jepang.

“Jumlah kasus ini berdasarakan hasil laporan dari masyarakat yang datang ke BNP2TKI. Dari laporan tersebut Brunei Darussalam menduduki posisi pertama dalam kasus penganiayaan TKI,” kata Kustomo ketika ditemui BNP2TKI.go.id beberapa waktu lalu.

Selain kasus penganiayaan, Kustomo menambahkan, kasus yang sering menimpa para TKI di kawasan itu adalah pembayaran gaji tidak lunas, klaim asuransi, meninggal biasa, gagal berangkat, putus komunikasi, dan Putus Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

“Masalah tersebut di atas merupakan kasus yang sering dialami TKI. Dari data laporan masyarakat yang masuk BNP2TKI jumlah kasusnya memang tidak banyak. Mungkin banyak juga masyarakat yang terkena kasus tetapi mereka tidak datang untuk melaporkannya,” paparnya.

Kustomo mengatakan, kasus yang menimpa TKI di kawasan Asia Pasifik dan Amerika memang tidak sebanyak kasus TKI di kawasan Timur Tengah (Timteng). Ini dikarenakan jumlah TKI yang bekerja di kawasan itu lebih sedikit dari TKI Timteng.

“Kasus yang jarang terjadi di kawasan Asia Pasifik dan Amerika adalah tidak mampu bekerja, pelecehan seksual, meninggal karena kasus, dokumen tidak lengkap, sakit akibat kerja atau sakit biasa, ditipu dan pemerasan,” sambung Kustomo.

Dari jumlah 7 negera yang masuk kawasan penempatan TKI di kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Kustomo mengaku hanya Jepang yang tidak memiliki kasus TKI. Selama Januari 2009, tidak ada laporan dari masyarakat tentang kasus-kasus TKI di Jepang.

“Penempatan TKI di Jepang memang tidak sebanyak Negara-negera lainnya. Ini dikerenakan Jepang sangat selektif dalam memilih buruh migran. Selain itu, TKI yang bekerja di Jepang dikirim resmi oleh pemerintah melalui program Government to Government (G to G),” katanya. (bnp2tki)

sumber : jakartapress.com


Lotte Kejser, Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers, http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_116048/lang–en/index.htm,

The Project addresses the needs, rights and concerns of Indonesian migrant workers throughout the migration cycle. The project also focuses in particular on domestic workers, who are among the most vulnerable to forced labour and trafficking.

Migration and domestic work

Every year about 700,000 documented Indonesian migrant workers leave home to seek employment abroad. Their primary destinations are the Middle East and Asia, with the two most common destinations being Malaysia and Saudi Arabia.

The latest data from the National Agency for the Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI) in August 2009 stated that there are approximately 4.3 million workers are presently working overseas, who contributed around US$ 6 billion and 8.2 billion in remittances to the Indonesian national economy in respectively 2007 and 2008.

The number of undocumented migrants is estimated to be 2–4 times higher. Approximately 75 percent of all documented Indonesian migrant workers are women, with the vast majority working as domestic workers.

In spite of the central role migrant domestic workers play in sustaining the national economy of Indonesia, their plight, and their need for adequate legal protection in Indonesia and abroad, has not yet been sufficiently addressed by the Indonesian government. As a result, domestic workers are exposed to institutionalized trafficking and forced labour practices throughout the entire migration cycle.

Forced labour and trafficking

Domestic work in itself is not forced labour, but domestic workers disproportionately experience severe forms of labour exploitation, including forced labour and trafficking. The perpetrators of these practices are mostly brokers, recruitment agents, employers and complicit officials.

The forced labour and trafficking practices to which domestic workers are most commonly exposed are:

  1. entering into debt bondage because of excessive or illegal recruitment fees;
  2. travelling with forged travel documents;
  3. having their contract substituted for an inferior one;
  4. being deceived about the work conditions;
  5. having travel documents and salary withheld;
  6. confinement;
  7. being prevented from communicating;
  8. working excessive hours without any days off;
  9. being subjected to physical or sexual abuse; and
  10. experiencing the destruction of their ID,
  11. illegal harassment and extortion,
  12. detention and abuse by law enforcement agencies, employers and private agents.

According to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998), which all ILO members—including Indonesia—are obliged to uphold, all workers have equal rights to protection and recognition, regardless of their status and sector. Migrant workers, including migrant domestic workers, are thus entitled to these protections, too.

The ILO Multi-Lateral Framework on Labour Migration provides guidance for member states and constituents to ensure that migrant workers’ protection needs are fully addressed, while strengthening and streamlining regional and national labour migration management policies and implementation mechanisms.

One of the priority objectives of ILO’s Decent Work Country Programme for Indonesia is to Stop Exploitation at Work, which specifically includes combating forced labour and the trafficking of migrant workers. Both of these issues have been recognized by ILO constituents in Indonesia as a priority for which they have requested ILO assistance.

Project objective and strategy

The Migrant Workers’ Project aims to contribute to the eradication of discrimination and exploitation of Indonesian migrant workers in Indonesia and selected main receiving countries in South-East Asia. To achieve this objective, an integrated approach is applied to comprehensively address both causes and impact of forced labour and trafficking in domestic workers. Concrete actions that have been identified are:

Advocacy and technical cooperation

The project supports advocacy and technical cooperation to strengthen the policy and legal framework for the protection of domestic workers. This entails working with project partners to draft and strengthen bilateral agreements, national legislation, local ordinances, administrative regulations and practices, codes of ethics and model contracts.

This is especially important as in most countries domestic workers are presently excluded from labour laws and social protection legislation. The project further technically supports and facilitates national tripartite and stakeholder debate and involvement in the ILO international standards-setting process for domestic workers 2008-2011.

Awareness raising

Insufficient appreciation has been given to the plight of migrant workers and migrant domestic workers by the public, the media, the government or trade unions. Likewise, domestic workers and their employers themselves are largely unaware of the rights and obligations of both parties in the household. Therefore, the project supports awareness-raising activities in order to sensitize relevant stakeholders to safe migration and recognition of workers in the domestic sector.

Capacity building

The stakeholders that have a mandate of ensuring protection for migrant workers and domestic workers often face capacity shortfalls. The project therefore aims to strengthen the organizational capacity of governmental institutions at national and local levels, and strengthen migrant and domestic workers’ organizations in terms of outreach activities as well as alliance-building with trade unions and other organizations that support the cause of domestic and migrant workers.

Direct assistance and service provision

The project collaborates with national and local partners that are providing outreach, protection, livelihood and reintegration services to migrant domestic workers in source and destination countries. This entails legal and psychological counselling, help desks, hotlines, entrepreneurship training, remittance services and insurance provision for migrant workers and their communities.

Targeted research and documentation

Due to the complexity of trafficking and forced labour practices, existing knowledge gaps must be addressed and information shared. The project is therefore conducting targeted research, policy analyses and assessments, as well as compiling and disseminating information related to conditions of migrant domestic workers.

Opportunities to combat forced labour and trafficking in Indonesian migrant workers

Evolving globalization, and the rapidly growing numbers of international labour migrants lacking fundamental labour protection, have generated heightened attention to the plight of migrant workers among both national and international audiences, and have built a momentum for combating forced labour and trafficking in migrant domestic workers.

Recent policy developments in Indonesia have provided opportunities to strengthen the protection framework for migrant workers. For example, Presidential Instruction No. 6/2006 outlined a plan of action and sector reforms to improve the migration placement and protection system in Indonesia, and in line with Presidential Regulation No. 81/2006, a new national placement and protection agency was established in early 2007. Additionally, Law No. 39/2004 on the Placement and Protection of Migrant Workers is presently under review to ensure compatibility with the recent presidential initiatives.

At ASEAN level, the ongoing development of regional binding instrument for the protection of migrant workers offers an opportunity for strengthening the legal protection and harmonization of recruitment and placement regulations and work conditions for migrant workers.

Key partners
Ministry of Manpower and Transmigration
Coordinating Ministry for Economic Affairs
National Agency for the Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI)
Ministry of Foreign Affairs
Ministry for Women’s Empowerment
Ministry of Home Affairs
Ministry of Health
Relevant Local Government Offices
National Human Rights and Women’s Rights Committees
Migrant Workers’ Unions and other Migrant Workers’ and Domestic Workers’ Organisations in Indonesia, Malaysia, Singapore and Hong Kong
Trade Union Confederations, NGOs and CBOs concerned with Domestic Workers, Migrant Workers, Forced Labour and Trafficking
For further information please contact:

Size/duration: 1 January 2008 – 31 December 2011
Donor: Government of Norway
Contact(s): Ms Lotte Kejser, National Chief Technical Adviser, ILO-Jakarta
Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers
ILO Office for Indonesia and Timor-Leste
Menara Thamrin, Level 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250
Tel. +6221 3913112
Fax. +6221 3100766
kejser@ilo.org


Royal Norwegian Embassy in Jakarta,Combating Forced Labour and Trafficking of Indonesian Migrant Workers, http://www.norway.or.id/Embassy/development/Indonesia/governance/forcedlabour/forcedlabour/

Every year about 700,000 documented Indonesian migrant workers leave home to seek employment abroad. Their primary destinations are the Middle East and Asia, with the two most common destinations being Malaysia and Saudi Arabia.

The latest data from the National Agency for the Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI) in August 2009 stated that there are approximately 4.3 million workers are presently working overseas, who contributed around US$ 6 billion and 8.2 billion in remittances to the Indonesian national economy in respectively 2007 and 2008. The number of undocumented migrants is estimated to be 2–4 times higher.

Approximately 75 percent of all documented Indonesian migrant workers are women, with the vast majority working as domestic workers. In spite of the central role migrant domestic workers play in sustaining the national economy of Indonesia, their plight, and their need for adequate legal protection in Indonesia and abroad, has not yet been sufficiently addressed by the Indonesian government. As a result, domestic workers are exposed to institutionalized trafficking and forced labour practices throughout the entire migration cycle.

Royal Norwegian Embassy in Jakarta
Menara Rajawali Building, 25th floor
Mega Kuningan
Jakarta 12950
Republic of Indonesia
Tel: + 62 21 576 1523/24.
Fax: + 62 21 576 1537
E-mail: emb.jakarta@mfa.no


HumanTrafficking.org, Ambassador John Miller Makes Recommendations to Protect Child Tsunami Victims, Jan. 2005, http://www.humantrafficking.org/updates/detail/90.

The following is a message sent from the Director of the U.S. State Department Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons.

Dear friends in the movement to end modern-day slavery:

I’m sure you have heard by now the recent media reports about suspected human trafficking in the areas devastated by the tsunamis in Asia. These reports highlight yet again this real danger for people in post-disaster situations. When people are displaced, when children are separated from their families, when livelihoods are ruined, and when infrastructure is destroyed–people become more vulnerable to labor and sex trafficking crimes.

Just as the world is coming together in heroic ways to provide relief to people impacted by the tsunamis and to assist in the rebuilding of communities, we urge everyone involved in the region to come together to prevent human trafficking. We should work to ensure criminals who prey on others for financial gain do not compound the damage and suffering caused by the natural disaster.

Some actions to reduce human trafficking:

  1. We encourage those working in the region to warn potential victims of human trafficking schemes.
  2. We encourage those providing shelter and care to register and protect those people in their facilities, particularly children. Women and children should not be placed in isolated areas of shelters or camps.
  3. We encourage those hiring new or temporary employees for relief work to educate new hires about human trafficking and outline a zero-tolerance policy for employees involved in human trafficking.

Please forward this message to others in the NGO and IO community, particularly those in the field in Asia. We must be sure the challenge of human trafficking is one of the many challenges fully addressed in this crucial relief effort.

Sincerely yours,

Ambassador John R. Miller
Director, Office to Monitor and Combat
Trafficking in Persons
U.S. Department of State

http://www.state.gov/g/tip

(202) 312-9639


HumanTrafficking.org, Few Reports of Increased Human Trafficking in Tsunami-hit Nations, Feb. 2005, http://www.humantrafficking.org/updates/88

There has been virtually no increase in verified incidents of human trafficking in countries hit by the Indian Ocean tsunami, says John Miller, director of the State Department’s Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. “The number of actual reported cases attributed to the tsunami is, thankfully, very small at this point,” Miller said in a January 12 interview with the Washington File, but he cautioned that this might change.

In the days following the disaster, a number of widely circulated media reports said predators were taking advantage of the chaos to snap up orphaned children for the lucrative human slave trade. But Miller said authorities from the U.N. Children’s Fund (UNICEF) have been able to confirm only one or two cases so far.

U.S. efforts regarding human trafficking in the tsunami aftermath have been focused on encouraging governments and charitable organizations “to take the common-sense education and prevention and warning measures that will be helpful in avoiding the worsening of this problem in the coming months,” he said.

Immediately after the tsunami struck, Miller said, his office was in communication with nongovernmental organizations on the ground in the affected areas suggesting steps to reduce the opportunities for exploitation, such as the identification and registration of children in camps and the education of camp workers on the increased dangers of trafficking.

Of the countries worst hit by the tsunami, Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Thailand and India have been noted in the U.S. Department of State’s Trafficking in Persons Report for 2004 as having governments that do not comply with the minimum standards set by the U.S. Trafficking Victims Protection Act (TVPA) enacted in 2002.

The TVPA, intended to raise global awareness and spur governments to fight human trafficking, calls for the U.S. government to withhold non-humanitarian, non-trade-related assistance to countries that fail to take significant actions to eliminate this global scourge.

Miller said that even though some of the tsunami-hit countries get poor ratings in the U.S. Trafficking in Persons Report, the United States is pleased with those governments’ attention to the trafficking issue as it relates to the tsunami.

Read Ambassador Miller’s Recommendations to Protect Child Tsunami Victims.

1 Adapted from http://usinfo.state.gov/gi/Archive/2005/Jan/13-996622.html


http://portal.unesco.org/shs/en/files/8516/11253933501Impacts_of_Rat_of_ICMR.pdf/Impacts%2Bof%2BRat%2Bof%2BICMR.pdf

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=8516&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Robyn Iredale, Nicola Piper, Amelia Ancog, Impact of Ratifying the 1990 UN Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family: Case Studies of the Philippines and Sri Lanka, Working Paper, No.15, Asia Pacific Migration Research Network, UNESCO, Aug. 2005.

Documents 12 of 43

On 1 July 2003, the 1990 United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (hereafter: ICMR) officially entered into force as an instrument of international law that will ensure protection and respect for the human rights of all migrants.

In the Asia Pacific region only three sending countries (the Philippines, Sri Lanka and Tajikistan) have so far ratified the ICMR, despite the region constituting an important source of labour migrants and intra-regional labour migration taking place on a large scale.

Our report, Identification of the Obstacles to the Signing and Ratification of the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 1990: The Asia Pacific Perspective (Piper and Iredale, 2003), covered both countries of origin and destination: two countries of origin, Bangladesh and Indonesia, and five countries of destination, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand and Singapore.

When a country ratifies an international treaty, it assumes a legal obligation to implement the rights in that treaty. But this is only the first step because recognition of rights on paper is not sufficient to guarantee that they will be enjoyed in practice.

The situation in the two sending countries covered in the first report, Bangladesh and Indonesia, was very similar: ratification and the implementation processes were seen as expensive undertakings and both countries’ governmental budgets and staff assigned to such matters were very limited.

Another problem was the allegedly high level of collusion between government officials and those involved in the export business (recruitment agencies). The creation of an environment of ‘good governance’ was needed and this required broad reforms. Thus, one of the major obstacles to ratification of the ICMR was the view that such ratification would involve heavy costs of implementation and monitoring.

The biggest obligation would be the provision of pre-departure information campaigns and training sessions, the monitoring and imposition of sanctions on brokers and recruiters operating illegally and the provision of embassy services to citizens working abroad. Both Bangladesh and Indonesia were also afraid of losing jobs abroad and of other sending countries picking up their workers’ share if they ratified the ICMR.

Some countries have had experiences of being ‘advised’ not to ratify or ‘their workers would be rejected by [a host country]’. Competition between sending countries is a reality all over the world. For sending countries, the fear of being undercut by non-ratifying neighbours is a major obstacle — countries fear they will lose markets if they ratify.

The need to encourage cooperation and collaboration, rather than competition, is imperative. The fears associated with the consequences of ratifying the ICMR need to be acknowledged and resolved. Our first report recommended to UNESCO that one way of doing this would be to conduct a study of the impacts for the Philippines, Sri Lanka and Tajikistan of their ratification.

This would identify negative consequences, if any, and put to rest unfounded fears. This is the basis of the present study, though Tajikistan has not been included due to its current level of political and economic instability.

This report attempts to investigate the legislative side (implementation of Convention’s content ) and the promotional aspects (i.e. ‘external use’) vis-à-vis the destination countries and beyond in the context of two State Parties that are located in Asia — Sri Lanka and the Philippines. We focus on the obligations of both countries in their role as migrant sending countries but will also give consideration to the situation of in-coming foreign workers.


HumanTrafficking.org, Managing Migration in Southeast Asia, 04.04.2006, http://www.humantrafficking.org/updates/317.

The incentives to migrate are rising because of increasing demographic and economic inequalities between countries.

Managing migration – the movement of people over national borders – is a global issue often spotlighted by tragedies, as when a ship overloaded with migrants sinks. The number of migrants worldwide has doubled in the past 25 years, reaching 200 million in 2005. Half these migrants are workers.

Today, if the world’s migrants were collected in one place this “migrant nation” would be the world’s fifth largest, (behind China, India, the USA and Indonesia, and larger than Brazil, Russia and Pakistan).

A migrant is defined by the United Nations as a person outside her country of birth or citizenship for 12 months or longer, regardless of their reason or legal status.

Migrants from the Philippines and Indonesia head for Malaysia and Singapore while Burmese, Cambodians and Laotians move to Thailand, and Thais and Vietnamese move to Taiwan.

Still far more people want to become international migrants. The incentives are rising because of increasing demographic and economic inequalities between countries, just as revolutions in communications and transportation make it easier to cross national borders.

These inequalities are hard to reduce quickly, and governments are reluctant to limit their exposure to globalisation. Their remaining policy option for managing migration is to adjust the rights of migrants.

Despite this, most countries do not anticipate and plan for immigration. Inertia, plus government regulations and border patrols, are the major forms of migration control.

The five major immigrant receiving countries _ US (one million immigrants a year), Canada (250,000), Australia (100,000), Israel (50,000), and New Zealand (35,000) _ anticipate 1.4 million immigrants a year.

Sex, Money, and Migration

People argue whether there is too much or too little migration. But migration is a response to differences, and as sex and money differentials rise and communications, transportation and rights revolutions continue, migration will become easier and so is expected to increase. Consider these points:

Uneven population growth. In 1800, Europe had 20% of the world’s one billion residents and Africa had 8%, meaning Africa had a third as many people as Europe. By 2005 Africa had more people than Europe (905 million and 730 million, respectively). By 2050 _ if current trends continue _ Europe will have just 660 million of the world’s nine billion residents and Africa will have increased to two billion. Will Africans respond by emigrating?

Increased economic inequality. In 2004, worldwide GDP was $40 trillion, an average of US$6,300 per person a year. But in the 25 highest-income countries (home to 900 million people) the average GDP is $32,000 per person. That’s 21 times more than the poorest 165 countries, where GDP averages $1,500 a year.

Will people migrate to bridge a 22:1 income difference? Revolutions in communications, transportation, and rights make cross-border migration and staying abroad easier. Will rich countries try to manage migration by changing the thing easiest for their governments to adjust: the rights of non-citizens? One example would be by restricting asylum.

Challenges for Southeast Asia

Asia has 60% of the world’s people, most in the three population giants, China, India and Indonesia. Southeast Asia’s 560 million people are equivalent to the population of Latin America.

Historically, migrants left Southeast Asia for opportunity, as when Filipinos migrated to the US and Canada to settle, to Middle East oil exporters to work temporarily as maids and labourers, and to Hong Kong, Malaysia and other Southeast Asian countries to fill similar jobs.

The richest country in Southeast Asia, Singapore, has the highest share of migrants: a third of the workers are foreigners. The Singapore government encourages the entry of professionals but charges monthly levies or taxes to limit unskilled migrants and domestic helpers.

Malaysia has two million migrants in a labour force of 10 million, with Indonesians dominating among construction and plantation workers. The government uses a levy system similar to Singapore’s, but finds it difficult to prevent illegal migration and employment, leading to periodic sweeps that send tens of thousands of Indonesians home.

Thailand is Southeast Asia’s third largest migrant destination, with perhaps two million Burmese, Cambodian, and Laotian workers. It has attempted to develop a longer-term policy for managing migrants. Employers can hire legal migrants if they pay registration fees equivalent to a month’s salary, but enforcement is uneven, giving employers and migrants incentives to remain outside the legal guest worker system.

The truth is that migrant labour cannot be turned on and off like a water tap. Governments such as Thailand’s would be wise to recognise that their economy’s dependence on migrants is likely to persist for the next decade. They should develop the socio-economic justification for migrants, and work with employers and unions to develop co-operative mechanisms to manage labour migration and protect migrants.

Professor Philip Martin, of the University of California-Davis, is the co-author of a new book, “Managing Labour Migration in the Twenty-First Century” (Yale University Press, February 2006), with Manolo Abella, former Director of the ILO’s international migration programme and Christiane Kuptsch, ILO International Institute for Labour Studies. He is also the editor of Migration News.

1 Adapted from: PHILIP MARTIN. Managing Migration in Southeast Asia. The Bangkok Post. 27 March 2006. (Source: UNIAP Thailand)


HumanTrafficking.org, IOM Helping to Repatriate Woman Trafficking Victims from Malaysia, 13.04.2006, http://www.humantrafficking.org/updates/324.

IOM plays an important role in combating trafficking in Southeast Asia. 1

The International Organization of Migration (IOM) is currently helping the Indonesian government repatriate more than a dozen women who became victims of trafficking from Malaysia. The women would be given full medical and psychological treatment at an IOM-assisted recovery center attached to a police hospital in Jakarta.

47 Indonesian citizens who mostly lacked proper travel documents were currently being sheltered and given protection at the seeking protection at the Indonesian consulate in Penang, Malaysia.

According an assessment made by IOM in cooperation with Indonesian authorities, the women, who had worked as house maids, were victims of trafficking although they had arrived in Malaysia via official international routes. Victims of trafficking had been exploited by immoral and irresponsible employment agents and had often been abused physically, psychologically as well as sexually.

1 Adapted from: “IOM helping to repatriate woman trafficking victims from Malaysia.” Antara News (Indonesia). March 8, 2006. (Source: UNIAP China)


10th Scholastic & Brothers Circle, The Problems of Indonesian Migrant Workers (IMW or TKI), Malacca, 22.12.2006.

Some problem experienced by IMWS::

Pre–departure

  1. Illegal recruitments
  2. Counterfeiting of documents
  3. Trapped by usurer/creditor: deceived, extorted, harassed sexually, given no training

During Employment:

  1. They were not paid
  2. They were prohibited to keep contact with their own families or relatives
  3. They were tortured and maltreated (overworked, raped, suicide… )
  4. They were not allowed to organize themselves

Returning home:

  1. They were pressed by security at airport or harbor for various reason
  2. They were treated unjustly at airport and harbor (extorted, got currency exchange below the common value)
  3. They became physically and mentally ill
  4. They were stigmatizes by the society

Illegal Worker:

  1. Those who considered illegal do not have identity card, visa, permit to work, or clear information regarding their work permit
  2. They were usually called “an empty person” kosong”
  3. They were the victims of misunderstanding, victims of a flimsy protection system, victims of capitalist networks and policy makers
  4. They were the victims of unwise policy between the government of Indonesian and Malaysia about Migrant worker
  5. They were the victims of “Rela” system in Malaysia
  6. (see. Page 4-5)

The factors motivating many Indonesian citizens to work abroad

  1. The increasing supply of workers are not balanced by an increase in available job opportunities
  2. No employment opportunity in villages
  3. In cities which are able to absorb low skilled-workers there is also a palpable lack of employment opportunities
  4. Low minimum wages

Why I Become An Indonesian Migrant Worker

  1. I want to improve the economic condition of my family
  2. I look for (working) experiences
  3. I want a high salary
  4. I want to build a house
  5. I need money for the schools of my brothers and sisters
  6. I want to have electronic devices
  7. I need money to pay my debt
  8. I am interested by the success of my friends
  9. I need capital for beginning a new job or buying land

HumanTrafficking.org, Child Trafficking on the Rise in Indonesia, 04.04.2007, http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=168485, 04.12.2006, dalam http://www.humantrafficking.org/updates/574.

Indonesian authorities are battling a growing trade in child trafficking, including a recent case where hundreds of babies were sold overseas, a report says. The report, by the Indonesian Ministry of Women Empowerment, found that efforts to retrieve the children in baby trafficking cases were flawed.

It comes amid a three-day workshop on the commercial sexual exploitation of children, hosted by UNICEF and the Indonesian Ministry of Women Empowerment in Bali. The gathering is attempting to devise a strategy for combating the growing industry. “The baby trafficking cases in Indonesia are not comprehensively handled as human trafficking crimes,” the report said.

“The cases in which the (perpetrators) were caught and brought to law were the cases where they were caught red-handed.” The report said one woman was caught in South Jakarta last year after having sold 880 babies abroad. A further 25 babies were saved. In another case, also in South Jakarta, one group admitted to selling more than 80 babies to foreigners, while a man in west Java had “exported” about 300 babies overseas, the report said.

UNICEF child protection officer Anna-Karin Jatfors said sexual exploitation of children was a “major and growing issue”, with evidence of criminal syndicates operating throughout Indonesia, and Asia. “Because of the crimes involved and the personal nature of sex, the trafficking and exploitation becomes underground and difficult to monitor,” she said.

“We only have to walk through Kuta or any other tourist area at night to see for ourselves the many young girls working in the street, or in many of the clubs, karaoke bars or even hotels operating in the area,” she said. “Adolescent children who drop out of school are the most vulnerable.

“They are trapped by poor education, with little or no work opportunities. As such they are easy prey for traffickers.” Ministry of Women Empowerment child protection assistant deputy Soepalarto Soedibjo said there had been a “significant increase” of sexual exploitation of children, with no significant improvement despite recent efforts to fight the problem.

“We hoped that if the project is succeeded, it can be an example for other areas, but we have problems, we have difficulties to raise awareness to people on this matter,” Soepalarto said. Two Australians are currently facing child sex charges in Indonesia.

Donald Storen, 58, faces up to five years if found guilty of allegations of sexual acts with minors on the island of Lombok, while teacher Peter Smith faces up to 20 years if convicted of sexually abusing six street children in south Jakarta.

Adapted from: “Child trafficking ‘on rise in Indonesia’” NineMSN. 4 December 2006.


HumanTrafficking.org, Human Trafficking Rate in Indonesia Still High, 04.04.2007, http://www.humantrafficking.org/updates/543.

The commitment of the Indonesian government in handling human trafficking is still considered to be low. This can be seen from the amount of human trafficking victims that keep increasing every year.

As a result, Indonesia is threatened to be listed in Tier 3 by the US Department of State as a country that fails to handle human trafficking. The US Department of State, which focuses on human trafficking, rates a country as Tier 1 if it is considered as being capable of fighting trafficking.

The Tier 2 rating is given to a country that is committed to eradicate trafficking, while the Tier 2 Watch List is for countries with low commitment, and Tier 3 is for a country having a really poor commitment to handling trafficking.

The worst rankings have been given to Saudi Arabia, Iran, Laos, South Korea and Uzbekistan. According to Wahyu Susilo, Policy Analyst of Migrant Care, there were no improvements that Indonesia achieved during the last two years in wiping out human trafficking.

Therefore, in June last year, the US Department of State re-rated Indonesia to Tier 2 Watch List, although in 2004, Indonesia had been rated Tier 2. If the government cannot uphold the law, Wahyu said he was concerned that Indonesia’s rate could degrade to Tier 3.

In addition, criminal laws and regulations on migrant workers were still weak so that they have mostly made matters worse for human trafficking victims. “Therefore, the House of Representatives must soon legalize the Law on Human Trafficking,” he said.

Sumarni Dawam Rahardjo, Deputy of Child Protection at the Department of Women’s Empowerment, denied that Indonesia was said as threatened to be rated Tier 3. “We have tried and showed our commitments,” she said.

Adapted from: Ninin Damayanti. “Human Trafficking Rate in Indonesia Still High.” TEMPO Interactive. 15 January 2007.


Rapat Dengar Pendapat Umum antara DPR dengan Union Migrant Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Migrant Care, per 19.07.2007. Badan DPR yang menangani adalak Komisi IX Bidang Kementrian Kesehatan, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan POM, BKKBN, BNP2TKI, dan DJSN.

Union Migrant Indonesia

Statistik Kasus TKI di Luar Negeri
No.    Negara                           Jumlah Kasus
1.       Arab Saudi                     22.035
2.       Taiwan                           4.497
3.       Uni Emirat Arab             3.866
4.       Singapura                       2.937
5.       Malaysia                        2.476
6.       Hong Kong                    2.245
7.       Qatar                             1,516
8.       Oman                             1.146
9.       Bahrain                          373
10.     Syiria                             161
11.     Brunei Darussalam          84
12.     Korea Selatan                10
13.     Lainnya                          4.280
TOTAL                                   45.626

Permasalahan TKI:

  1. Kendala Birokrasi, yaitu terpecahnya anggaran dalam berbagai instansi, yaitu:
    1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dirjen Binapenta)
    2. BNP2TKI
    3. Kementerian Sosial (Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran/Dirjen Bantuan Sosial dan jaminan sosial)
    4. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
    5. Kementerian Koordinator Kesra
    6. Kementerian Koordinator Perekonomian
    7. Kementerian Luar Negeri
    8. Kepolisian
    9. PJTKI
      1. Membuka cabang di daerah namun segala urusan dan tanggung jawab di pusat
      2. Biaya keberangkatan yang mahal dan potongan gaji yang besar (5-6 bulan)
      3. Melakukan pola perekrutan diserahkan kepada pasar sehingga terjadinya perekrutan dengan modus ‘human trafficking’ (jeratan hutang, janji palsu dan eksploitasi)
      4. Menggunakan cab di lapangan
    10. Pungutan TKI
      1. Dana Pembinaan dan Penyelenggaraan Penempatan TKI (DP3TKI) sebesar US$15 per TKI (kemana uangnya?)
      2. Asuransi yang bermasalah dan ganda (dinegara penerima majikan wajib pula mengasuransikan TKI)
      3. Sistem sertifikasi ganda (Sertifikat kesehatan TKI tidak laku di LN contoh Malaysia
    11. Kelemahan Diplomasi
      1. Pemerintah belum merativikasi Konvesi ILO no.90 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya.
      2. Pemerintah tidak mendukung pembentukan konvensi mengenai PRT (pekerja rumah tangga)
      3. Belum ada undang-undang PRT
      4. Perjanjian masih pada taraf MoU yang sudah tentu tidak kuat dan tidak bisa menjadi landasan hukum di muka pengadilan
      5. Belum dilibatkan Deplu secara utuh dalam perlindungan TKI sebagai ujung tombak dalam perlindunga TKI diluar negeri
    12. Solusi dan saran
      1. Undang-undang 39 harus memberikan regulasi yang mudah, murah dan aman
      2. Memberikan pelayanan dan perlindunga dengan konsep satu pintu dan komprehensif
      3. Presiden harus turun tangan langsung dalam membenahi TKI
      4. Mengahapuskan duahsme birokrasi penempatan TKI
      5. BNP2TKI perlu di perkuat secara kelembagaan dan pendanaan dan kewenangan sehingga mampu melakukan terobosan dalam membenahi permasalahan TKI
      6. Konsep perlindungan harus melibatkan segenap unsur masyarakat termasuk TKI dengan cara memberdayakan TKI dalam berserikat dan berkumpul

Serikat Buruh Migran Indonesia

  1. Apresiasi kongkrit yang dibutuhkan
    1. Memberikan kemudahan terhadap pengurusan dokumen;
    2. Menjamin tidak adanya pungutan liar;
    3. Menjamin posisi tawar calon BMI/TKI;
    4. Problem lama yang selalu terulang
      1. Pemerintah tidak menangani atas masalah yang dialami oleh BMIITKI;
      2. Pemerintah lempar tanggung jawab atas semua permasalah BMIITKI;

Sebab Akibat Permasalahan BMIITKI

NO SEBAB AKIBAT
01 Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu tentang informasi migrasi Dijadikan peluang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada Calon BMI/TKI sesuai dengan hasrat dan kepentingannya;
Calon BMIITKI menerima saja terhadap informasi yang didapat karena tidak ada informasi pembanding kecuali dan pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut; dan
Dijadikan pintu masuk untuk melakukan perekrutan secara tidak sah.
02 Upaya sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap perekrutan Memberi keleluasaan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (cab dsb) untuk melakukan prekrutan tanpa memiliki job order;
Calon BMI/TKI banyak yang ditipu;
Pihak yang tidak bertanggung jawab (cab dsb) tersebut bebas mengirim kepada PPTKIS yang mampu membayar upah tinggi ketika menerima calon BMI/TKI;
Calon BMI/TKI ditampung dengan jangka waktu yang tidak jebas bukan untuk proses pendidikan melainkan untuk menunggu job order;
Penandatanganan hal-hal yang tidak terkait dengan migrasi dan terjadi jeratan hutang;
dan sebagainya.
03 Calon BMI/TKl dibuat tidak tahu tentang biaya yang menjadi kewajibannya Penarikan biaya yang melebihi batas pembiayaan yang sudah ditentukan;
Pemotongan upah yang begitu lama;
04 Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu 1 tentang biaya pengurusan dokumen dan tatacara pengurusannya Banyak pungutan liar;
Praktek percaboan;
Calon BMI/TKI tidak tahu tatacara mengurus dokumen sendiri;
05 Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu tentang hak asuransi Banyak BMI/TKI yang tidak tahu tentang asuransi;
Banyak pihak yang memanfaatkan ketidak tahuan asuransi;
Penahanan dokumen asuransi;
Penandatanganan surat kuasa pengajuan klaim tanpa sepengetahuan BMI/TKI;
Pencairan BMI/TKI diambil oleh PPTKIS atau pihak yang tidak bertanggung jawab;
Pihak asuransi membayar ala kadarnya;
Ada main antara pihak asuransi-PPTKIS & pemerintah yang justru merugikan BMI/TKI.
06 Calon BMI/TKl dibuat tidak tahu tentang gaji yang harus didapat BMIITKI menerima begitu saja besaran gaji yang diberikan;
BM1/TKI tidak menuntut atas hak gaji yang harus didapat;
07 BMIITKI dibuat tidak tahu tentang hak-hak dan cara mempet]uangkan hak mereka BMUTKI tidak merasa ada pelanggaran hak;
Tidak ada pengaduan masalah BMI/TKI;
BMUTKI dibuat tidak tahu dan tidak mampuj cara menangani pelanggaran hak yang harus dilakukan.
08 Tidak ada jaminan bantuan hokum & penegakan hokum Banyak kasus, banyak pelaku, banyak korban tapi tidak satupun yang dijerat
09 Tidak ada jaminan Iayanan kesehatan & kejiwaan Korban ditelantarkan
10 Tidak ada jaminan penanganan jenasah Jenazah banyak tidak bisa dipulangkan dan beban biaya dipikulkan kepada pihak keluarga

Migrant Care

  1. Persoalan rekrutmen
    1. Kuatnya dominasi peran cab dalam proses rekruitmen calon buruh migran Indonesia
    2. Lemahnya hubungan atau ikatan hukum antara cab dan PJTKI sebagai perpanjangan tangan PJTKI yang diberikan kewenangan untuk melakukan rekruitmen
    3. Tidak terpenuhinya hak atas informasi bagi calon buruh migran Indonesia mengenai ‘save migration’ atau migrasi yang aman secara komprehensif
    4. Tidak intensifnya peran pemerintah daerah dabam melakukan pengawasan
    5. Terintegrasinya jeratan hutang dalam praktek rekruitmen calon buruh migran Indonesia sebagal dampak dan tingginya biaya penempatan
  2. Penampungan
    1. Konsep penampungan sebagai lembaga pendidikan pra pemberangkatan tidak berjalan optimal, penampungan selama mi lebih berfungsi sebagai tempat isolasi buruh migran sebelum berangkat
    2. Kurikulum dan metodobogi pendidikan pra pemberangkatan tidak standar (materi pendidikan hanya ditekankan pada ketrampilan atau skill dan tidak memprioritaskan pemahaman soal hak, hukum negara setempat, penyelesaian masalah dan disribusi gaji).
    3. Pendidikan pra penempatan seringkali hanya dijalankan sebagai formalitas belaka untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi
    4. Pengawasan pemerintah secara reguler tidak intensif dalam masa pendidikan.
  3. Disamping itu ada beberapa persoalan yang menimbulkan masalah TKI, yaitu:
    1. Tersentralnya pelayanan TKI di DKI Jakarta, hal mi menimbulkan masalah besar dalam sistem imigrasi.
    2. Belum optimalnya BLK di daerah-daerah sebagai tempat pelatihan bagi buruh migrant.
    3. Lemahnya produk-produk perjanjian Indonesia dengan Negara lain dalam masalah ketenagakerjaan.
  4. Untuk penyelesaian masalah dokumen TKI, Kementerian Dalam Negeri hendaknya juga harus bertanggung jawab.
  5. Persoalan terhadap TKI, 80% berada di dalam negeri dan 20% berada di luar negeri, oleh karena itu perlu Iangkah-langkah dalam:
    1. penataan kelembagaan;
    2. penataan anggaran, dan
    3. perbaikan dalam pelayanan.
  6. yang paling bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah TKI adalah Presiden.
  7. Diharapkan Pemerintah Iebih ant dan peduli terhadap masalah yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di Iuar negeri.
  8. Perlu ditata ulang kebijakan yang berhubungan dengan buruh/tenaga kerja migran karena masalah yang dihadapi TKI mulai dan penampungan, keberangkatan sampai pemulangan TKI/buruh migran selalu menjadi korban.
  9. Berkaitan dengan kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Luar Negeri agar kiranya peraturan perundangan yang menyangkut masalah Tenaga Kerja Migran yang didapat dan Iuar negeni tersebut dapat diadopsi oleh Pemenintah Republik Indonesia.

depsos.go.id, Hasil Diskusi Permasalahan TKI degan Institusi Terkait di Malaysia, 13.08.2007, http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=449

Sesuai rencana, pada trip 1, penelitian ini fokus pada kelembagaan, yang meliputi: Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Non Goverment Organization (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi.

Dari NGO/LSM di Kuala Lumpur, ditemui satu NGO/LSM, yakni Migrant Care, Mr. Alex Ong, secara individual berupaya menangani masalah pekerja migran terutama TKI bermasalah. Unsur perguruan tinggi di Kuala Lumpur yang dapat ditemui adalah Prof. Azizah Kasim dari Institut Kajian Malaysia dan Antar Bangsa (IKMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Dalam kunjungan ke UKM tersebut tim peneliti juga sempat wawancara dengan Darul Amin, seorang pengamat pekerja migran di Malaysia.

KBRI:

  1. Di KBRI Kuala Lumpur, saat ini telah dibentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia (PPWNI) berdasarkan SK Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia No. 02/SK-DB/I/2006 tanggal 9 Januari 2006. Anggotanya meliputi elemen struktur KBRI yakni: a.Fungsi Protokol dan Konsuler b.Fungsi Sosial Budaya dan Penerangan c.Fungsi Penerangan d.Atase Imigrasi e.Atase Ketenagakerjaan f.Atase Pendidikan g.Atase Perhubungan h.Atase Riset (BIN) i.SLO POLRI
  2. Tujuan Satgas: (1) meningkatkan upaya perlindungan secara maksimal bagi seluruh WNI/TKI yang berada di wilayah akreditasi KBRI Kuala Lumpur; dan (2) meningkatkan upaya dan bentuk pelayanan WNI/TKI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang bermasalah.
  3. Upaya-upaya yang dilakukan Satgas PPWNI meliputi: a.Penampungan sementara di KBRI Kuala Lumpur, khususnya perempuan. b.Penanganan kasus yang menimpa WNI/TKI c.Kegiatan outreach di kantong-kantong TKI di berbagai daerah di Indonesia d.Kegiatan penyuluhan dan pelayanan publik di daerah konsentrasi TKI. e.Pendataan dan pendampingan bagi WNI yang menghadapi masalah hukum f.Peluncuran awarness campaign melalui berbagai media masa. g.Peningkatan jejaring kerja dan pertemuan reguler dengan instansi terkait di dalam negeri dan Malaysia. h.Pelayanan pengaduan melalui SMS 33044
  4. Dalam mewujudkan upaya dimaksud, pihak KBRI melibatkan organisasi Dharma Wanita, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia. Selain itu juga melibatkan NGO/LSM (Migrant Care dan IOM )
  5. Saat dilakukan studi ini (5 Juni 2007), shelter KBRI menampung 71 orang TKI (Wanita) bermasalah yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, dan tidak ada sarana penampungan bagi TKI Pria bermasalah. Meskipun demikian, dalam upaya melindungi mereka dari tindakan aparat pemerintah Malaysia, pihak KBRI memberikan surat keterangan, bahwa TKI yang bersangkutan dalam pengawasan KBRI Kuala Lumpur.
  6. Hasil observasi secara umum tim peneliti terhadap TKI di shelter menunjukkan, kondisi mereka: lesu, stress, takut, curiga, dan lain-lain. Hal tersebut dikuatkan pihak KBRI, memang terdapat TKI di shelter mengalami kondisi tersebut, bahkan terdapat beberapa orang TKI bermasalah yang di indikasikan mengalami gangguan jiwa dan penyimpangan perilaku.
  7. Dalam kasus-kasus seperti tersebut itu, pihak KBRI sering mengalami kesulitan karena tenaga yang ada tidak mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menangani masalah sosial psikologis. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak KBRI merekrut relawan (dari perguruan tinggi setempat).
  8. Kasus-kasus menonjol yang menimpa TKI adalah: gaji tidak dibayar, tindak kekerasan/penganiyaan, pelecehan seksual/perkosaan, dan bahkan dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Pada umumnya, para TKI bermasalah di shelter tersebut berharap agar kasus mereka segera selesai dan segera pulang ke tanah air.
  9. Ada kecemasan pada diri TKI bermasalah, terkait: (a) apakah masalah mereka bisa segera selesai dan atau dapat dimenangkan oleh TKI; dan (b) tidak adanya kepastian waktu penyelesaian masalah. Pengalaman menunjukkan, bahwa waktu penyelesaian kasus sangat tergantung pada cepat atau tidaknya hasil musyawarah kesepakatan antara majikan dan agency dengan TKI yang bersangkutan. Pada kasus-kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan ada kecenderungan memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak adanya kepastian.
  10. Khusus permasalahan TKI -korban traficking- dilaksanakan melalui kerjasama dengan IOM dengan kegiatan konseling dan bantuan pemulangan ke tanah air. Penanganan oleh IOM ini dalam tahun 2007 akan segera berakhir. Untuk itu, dimungkinkan Departemen Sosial R.I. (Depsos) mengambil peran khususnya dalam hal pemulangan TKI dari Malaysia ke tanah air.
  11. Dalam permasalahan TKI ini terdapat perbedaan cara pandang pemerintah Indonesia dan Malaysia, dimana Malaysia memandang permasalahan TKI dari sudut keimigrasian semata, sementara Indonesia disamping keimigrasian juga melihat pendekatan ketenagakerjaan (perburuhan).
  12. Pada akhirnya pihak KBRI berharap ada program dan kegiatan Depsos yang dapat diakses WNI/TKI dalam upaya perlindungan dan pelayanan WNI/TKI bermasalah, sejak berada di Malaysia sampai pemulangan ke tanah air dan penanganan di daerah asal TKI. Misalnya, beaya pemulangan TKI bermasalah dari Malaysia ke tanah air, penyuluhan sosial, dan pemberdayaan TKI di daerah asal.

NGO/LSM:

  1. Menurut Alex Ong (Migrant Care), setiap hari rata-rata terjadi kasus TKI lari dari majikan sebanyak 82 orang. Yang berarti setiap hari ada 82 orang TKI yang kehilangan dokumen resmi dan menjadi TKI ilegal.
  2. Alex Ong membantu permasalahan TKI terutama yang berada di luar shelter dan belum ditangani oleh KBRI. Upaya yang dilakukan antara lain dengan membantu TKI dalam pelayanan konseling, advokasi, dengan kerjasama dengan KBRI.
  3. Alex Ong juga membangun image kepada Parlemen Malaysia tentang dampak yang muncul bila permasalahan migran tidak tertangani.
  4. Alex Ong bergerak atas dukungan Partai PAS (Partai Islam se Malaysia), sedangkan dana untuk kegiatan operasional berasal dari perorangan baik dari pengurus maupun pihak lain yang tidak mengikat. 5.Alex Ong mengharapkan agar mekanisme infra struktur kedua negara bisa diperbaiki, tidak hanya dipahami oleh penentu kebijakan, tetapi harus sampai pada level TKI, dan membangun capacity building.

PERGURUAN TINGGI:

  1. Menurut pimpinan IKMA–UKM, Prof. Azizah Kasim, banyak hasil penelitian/kajian tentang pekerja migran oleh perguruan tinggi di Malaysia, dan telah disampaikan ke pihak kerajaan. Hal ini diharapkan agar dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian pengaruh dari hasil penelitian/kajian terhadap kebijakan pemerintah bukan lagi menjadi tanggungjawab perguruan tinggi.
  2. Ada beberapa kasus migran ilegal yang teridentifikasi oleh perguruan tinggi, antara lain; masuk sebagai pelancong, sebagai mahasiswa, masuk tanpa dokumen, menggunakan dokumen palsu, dan menggunakan dokumen orang yang sudah meninggal.
  3. Penanganan TKI mulai dari daerah asal harus terintegrasi antar lembaga pemerintah dan penyalur TKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia/PJTKI). Sementara ini, dinilai kurang adanya kontrol dari pemerintah Indonesia untuk melihat perkembangan TKI. Terkait dengan hal itu disarankan perlu adanya suatu lembaga yang bertugas mengontrol keberadaan TKI di Malaysia.
  4. Seorang pengamat TKI menyebutkan, dalam penanganan masalah TKI, yang utama adalah bagaimana kita berupaya memberdayakan (empowerment) TKI. Dengan demikian diharapkan eks TKI tidak lagi menjadi TKI, namun mampu mengembangkan usaha di daerahnya dengan modal yang diperoleh dari hasil kerja di luar negeri. Bila perlu eks TKI dengan bekal pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dari perusahaan tempat kerja, dikemudian hari bisa menjadi vendor dari perusahaan yang bersangkutan.
  5. Probability: a.Dimungkinkan adanya pusat informasi migran (Migrant Centre Information), baik di Indonesia maupun di Malaysia, sehingga penanganan migran lebih obyektif dan fokus. b.Rekruitmen pekerja migran dimungkinkan ditangani melalui Goverment to Govermnet (G to G) antara Indonesia dan malaysia, tidak melibatkan agen seperti saat ini, dan atau “family net working”, seperti yang selama ini terjadi di lingkungan migran asal Bawean (Komunitas Madura -orang Malaysia umumnya menyebut “Boyan”-)

JarySaraswati, “Where we can go?” Indonesia’s struggle against unemployment and manpower export phenomenon, Working Papers, 53, Centre on Migration, Citizenship and Development; COMCAD, Bielefeld, 2008.


Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan (FORMMIT) – Keluarga Muslim Indonesia Taiwan (KMIT), Modul Advocation – Achievement Motivation Training (A2MT), Masjid Kaohsiung, 30 Maret 2008

Skema Kasus TKI


R. Fitriana, Buruknya koordinasi akibatkan kasus TKI berlarut-larut, bisnis.com, 08.09.2009, http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id136785.html, dalamhttp://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=8&artid=670.

JAKARTA: Kalangan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) menilai lemahnya koordinasi antarinstansi dan pejabat pemerintah menyebabkan penyelesaian kasus TKI berlarut-larut dan berpotensi menjadi komoditas politik. Akibatnya, banyak kasus TKI bermasalah di penampungan tidak cepat dikembalikan ke Tanah Air, bahkan tidak ada upaya tegas dari pemerintah untuk memutus mata rantai penempatan TKI ilegal.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Rusdi Basalamah mengatakan pemerintah harus memiliki konsep yang jelas untuk mengatasi masalah penempatan dan perlindungan TKI. Jika hal itu tidak dilakukan, kasus TKI bermasalah yang sama dari tahun ke tahun akan terus berulang, tanpa penyelesaian yang komprehensif dan menyeluruh, ujarnya kemarin.

Instansi yang terkait langsung dengan penanganan masalah TKI yakni Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Imigrasi, dan pemerintah daerah.

Rusdi mencontohkan penanganan TKI bermasalah di penampungan KBRI di Kuwait yang jumlahnya sudah mencapai 506 orang. Kendati sejumlah pejabat sudah dikirim ke negara itu, hingga kini belum ada langkah konkret untuk mengatasi hal tersebut. Ironisnya, orang yang mengungkapkan kasus di Kuwait dikatakan memfitnah dan berbohong, bahkan data TKI bermasalah yang diajukan dikatakan rekayasa, kata Rusdi.

Sebelumnya, Menakertrans Erman Suparno mengatakan saat ini terdapat 1.678 orang TKI bermasalah di sejumlah penampungan di KBRI dan KJRI. Di Arab Saudi terdapat 257 orang TKI bermasalah, di Yordania 404 orang, di Kuwait 506 orang, di Qatar 35 orang, di Malaysia 276 orang, di Singapura 113 orang, di Hong Kong 6 orang, di Brunei Darussalam 44 orang, dan di Taiwan 37 orang.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Yunus M. Yamani menuturkan kasus TKI selalu muncul setiap tahun dengan permasalahan yang sama. Hal itu menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah.

Dia berharap kondisi tersebut dapat berubah pada pemerintah baru mendatang, di mana antarmenteri terjadi koordinasi yang kuat, sehingga setiap masalah Tki di luar negeri segera diatasi. Pemerintah yang koordinatif adalah pemerintah yang kuat, sehingga semua masalah dapat diselesaikan, termasuk TKI di penampungan luar negeri, jelas Yunus.


Kompas, Penganiayaan TKI: 307 Kasus TKI Sukabumi Tak Pernah Tuntas, 19.11.2010,http://regional.kompas.com/read/2010/11/19/17504182/307.Kasus.TKI.Sukabumi.Tak.Pernah.Tuntas

SUKABUMI, KOMPAS.com — Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Sukabumi mengungkapkan bahwa nasib ratusan tenaga kerja Indonesia asal Sukabumi, Jawa Barat, masih terkatung-katung di negara tempatnya bekerja.

“Dari data yang kami peroleh, nasib ratusan TKI asal Sukabumi tidak jelas atau bisa dikatakan terkatung-katung di negara tempat TKI tersebut bekerja,” kata Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi Jejen Nurjanah, Jumat (19/11/2010) di Sukabumi.

Sejak 2006 sampai sekarang, lebih kurang 307 kasus masalah TKI, mulai dari gaji yang tidak dibayar, penyiksaan, hingga TKI hilang, belum tuntas. “Oleh karena itu, kasus yang dialami para TKI untuk menuntut keadilannya masih terkatung-katung,” kata Jejen. Ia menambahkan, dari 307 kasus tersebut, hampir 75 persennya merupakan masalah gaji yang tidak dibayarkan oleh majikannya.

Jejen menyayangkan, masih banyak TKI yang mengalami kekerasan dan tidak mendapat gaji tidak melapor ke pemerintah. “Dengan begitu, diperkirakan masih banyak TKI yang nasibnya terkatung-katung yang belum terdata oleh kami maupun Pemerintah Daerah Sukabumi,” tambah Jejen.

Untuk mengantisipasi terus terulangnya permasalahan ini, pihaknya selalu bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberi jaminan perlindungan kepada para TKI asal Sukabumi yang berangkat bekerja ke luar negeri. Bupati Sukabumi Sukmawijaya menegaskan, pihaknya terus berupaya agar TKI asal Kabupaten Sukabumi mendapatkan perlindungan dari Kedubes Indonesia di mana TKI tersebut bekerja.

Pihaknya juga berusaha untuk menertibkan PJTKI ilegal sehingga tidak ada lagi TKI asal Kabupaten Sukabumi yang disiksa atau tidak dibayarkan gajinya. “Kami selalu memerhatikan nasib para TKI yang berasal dari kabupaten,” tandasnya.

Belum lama ini, kasus penyiksaan menimpa Ai Siti, TKI di Arab Saudi, yang merupakan warga Kampung Ciburial RT 01 RW 03 Desa Ciambar, Ciambar, Sukabumi. Akibat penyiksaan tersebut, ia mengalami cacat tubuh permanen.


Anton Suhartono, Hingga Oktober 2010, Ada 5.536 Kasus TKI di Arab, Okezone, 20 Nov. 2010, http://news.okezone.com/read/2010/11/20/337/395097/hingga-oktober-2010-ada-5-536-kasus-tki-di-arab

JAKARTA- Data Migrant Care menyebutkan, hingga Oktober 2010 terdapat 5.536 laporan tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan mereka. “Data sampai Oktober 2010 yang kami terima ada 5.536 TKI yang mengalami persoalan serius di Arab Saudi,” ungkap Direktur Migrant Care Anis Hidayah saat dihubungi okezone, semalam.

Dari jumlah tersebut, lanjut Anis, sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah TKI yang sakit karena situasi dan kondisi kerja yang tidak layak.

“Para TKI ada yang sampai bekerja 18 sampai 24 jam sehari. Tidak ada waktu untuk keluar rumah, komunikasi juga tidak ada, apalagi jaminan kesehatan,” tutur Anis. Selain itu, kasus yang juga kerap terjadi adalah gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, serta kekerasan yang dilakukan majikan.

Menurut Anis, jumlah tersebut bisa lebih karena sangat mungkin ada kasus lain yang tidak terdeteksi Migrant Care. Karena itu, Anis meminta Pemerintah serius untuk memperhatikan kondisi TKI di Arab Saudi. Dia menyebutkan, prinsip perlindungan harus menjadi perspektif yang dikedepankan pemerintah, apalagi sebagian besar TKI yang berada di Arab adalah perempuan.

“Jaminan atau hak mereka di Arab itu belum memiliki perlindungan pekerja rumah tangga. Maka harus diatur bagaimana mereka dilindungi secara hukum,” ucapnya. (ton)


Taufik Hidayat, Pemerintah Reaktif Bila Kasus TKI Diangkat Media, okezone.com, 20.11.2010, http://news.okezone.com/read/2010/11/20/337/395169/pemerintah-reaktif-bila-kasus-tki-diangkat-media

JAKARTA – Pemerintah dinilai reaktif terhadap persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jika diungkap oleh media. Padahal, jika persoalan tidak terungkap di media pemerintah tidak perduli terhadap nasib TKI. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya penah melaporkan kasus penganiayaan terhadap TKI di Arab Saudi tetapi kedutaan besar republik Indonesia (KBRI) tidak ada upaya meresponsnya.

“Selama ini lebih terlihat reaktif. Jadi kalau kasus ini kebetulan di-publish oleh media dan sampai ke publik, saya kira semua termasuk pejabat merespons. Tapi sejak Lebaran saya menerima kasus TKI yang disiksa secara serius di Arab, melaporkan berkali-kali kepada KBRI, tapi sampai sekarang tidak ada upaya untuk menangani dan mengeluarkan dari rumah itu,” kata Anis usai diskusi Polemik Trijaya FM dengan tema “Pahlawan Devisa yang Tersiksa” di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/11/2010).

Padahal, lanjutnya, TKI menyumbangkan devisa yang cukup besar. Migrant Care mencatat, sepanjang 2010 mereka menyumbangkan Rp7,1 triliun ke negara. Sayang, komitmen pemerintah tidak serius untuk melakukan perlindungan terhadap TKI. Peristiwa Kikim dan Sumiati yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan di Arab Saudi dapat menjadi momen untuk memperbaiki skema penyelesaian persoalan TKI.

“Sumbangan devisa untuk Indonesia USD7,1 miliar atau Rp7,1 triliun dari Januari sampai Oktober 2010. Pemerintah harus belajar membuat skema penyelesaian masalah secara komprehensif,” tambahnya. (lsi)


Misbahol Munir, Sepanjang 2010, Jumlah TKI Tewas 908 orang, Okezone, 24.11.2010, http://news.okezone.com/read/2010/11/24/337/396515/sepanjang-2010-jumlah-tki-tewas-908-orang

JAKARTA - Kasus penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tahun 2010 mencapai 908 orang.

Data tersebut merupakan hasil dari olahan data Migran Care yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan untuk jumlah total dari berbagai jenis masalah yang dialami buruh migran mencapai 45.845 kasus. “Jenis masalah tersebut antara lain meninggal dunia 908, deportasi dari Malaysia 22.745 orang, di penjara di Malaysia dengan berbagai kasus 6.845, ancaman hukuman mati di Malaysia 345,” katanya, Rabu (24/11/2010).

Sementara itu Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang tengah menghadapi persoalaan hukum di Australia ada 328, penganiayaan 1.187, sakit saat bekerja 3.568, pelecehan seksual 874, disiksa di penjara 281, underpayment 631. Tidak hanya itu saja kasus PHK sepihak dan tidak digaji mencapai 8.080, ABK yang disiksa oleh pengusaha perkapalan asing 13, hilang kontak 17.

“Pembunuhan oleh polisi 3 dan disiksa di penjara hingga meninggal di Malaysia 2. Sedangkan persoalaan yang tidak masuk kategori di atas berjumlah 18,” Anis mengakhiri.(crl)


Tim Human RightsWorking Group, Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya! Belajar Dari Meksiko, Jakarta, Des. 2010.

Pada masa pra-penempatan,

permasalahan yang paling sering mengemuka adalah: 1) direkrut secara illegal; 2) pemalsuan dokumen. Direkrut secara ilegal meliputi beberapa kasus, seperti direkrut oleh PPTKIS illegal (tidak memiliki SIUP), direkrut oleh seponsor dan dijual kepada PPTKIS resmi, direkrut dan diberangkatkan oleh calo, direkrut oleh PPTKIS resmi, tetapi tidak memiliki job order, perektrutan anak masih di bawah umur, serta perekrutan CTKI buta huruf.9

Dalam kasus rekruitmen oleh para calon, akibat tidak adanya informasi lebih, para calon buruh migran akhirnya hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh para calo. Disinyalir, bahwa ditemukan banyak kasus yang merugikan para calon buruh migran pada proses ini, seperti pemotongan upah, pemalsuan identitas (seperti usia, pendidikan, keterampilan, status perkawinan, dan alamat asal calon), dan pemalsuan kontrak kerja.

Penanganan kasus buruh migran yang dilakukan Solidaritas Perempuan, dari 280 kasus yang ditangani, 7% di antaranya adalah kasus-kasus penipuan dan pemerasan saat rekruitmen berlangsung.

Kemudian, tentang buruh migran ilegal, pada tahun 2002, misalnya, LBH APIK Pontianak menangani kasus 86 orang buruh migran dan hanya 1 orang yang melalui PJTKI, selebihnya ilegal.10 Proses eksploitasi ini bukan tidak mungkin terjadi sampai para calon buruh migran ini berada dalam penampungan.

Pada masa penempatan,

umumnya di negara-negara tujuan penempatan bekerja pada sector-sektor pekerjaan yang sudah ditinggalkan atau tidak diminati oleh warga negara pemberi kerja, karena kondisi kerja yang keras, upah, status rendah dan perlindungan minim.11

Untuk itu pula, permasalahan yang berhubungan dengan buruh migran di negara tujuan ini tidak jauh dari beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan jam kerja, kekerasan verbal dan fisik, gaji di bawah standar, tidak adanya hak cuti tahunan, hari libur nasional dan pemutusan kontrak kerja secara sepihak.12

Kerawanan ini semakin meningkat ketika berhadapan dengan para buruh migran yang ilegal atau buruh migran perempuan yang kebanyakan berkerja di wilayah domestik. Selain seringkali tidak terjangkau oleh hukum, status mereka sebagai pekerja ilegal justru membuat mereka takut berbicara dan memberikan informasi, karena akan dideportasi. Akibatnya, para buruh migran yang menjadi korban tetap berada dalam kebisuan yang tak tersentuh.

9 I Wayan Pageh, “Permasalahan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, (PNP2TKI), Sabtu, 21 Juni 2008; Menurut catatan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), permasalahan yang menimpa buruh migrant dapat dirangkum lebih dari 150 variasi kasus. Kompas.com, Rabu, “1.080 Buruh Migran meninggal Sepanjang 2009”, 27 Januari 2010.

10Komnas Perempuan, Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga, hlm. 22

11 I Wayan Pageh, “Permasalahan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”.

12 Setidaknya, hal ini yang terjadi pada buruh migran di Hongkong. Lihat lebih lanjut tentang kasus-kasus buruh migran di Hongkong dalam, AMC, IMWU, dan KOTKIHO, Underpayment 2: Pemerasan Sistematis Berkepanjangan pada Buruh Migran Indonesia di Hongkong (Suatu Studi Mendalam), hlm. 43.

Solidaritas Perempuan melaporkan, bahwa dari 280 kasus yang ditangani selama tahun 2002, permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran – terutama perempuan – adalah: 1% gajinya tidak dibayar, 28% kekerasan seksual, 2% perkosaan, 1% diperlakukan kasar, 2% dokumen ditahan majikan, 3% pemutusan hubungan kerja sebelum waktunya, 3% dideportasi, 1% dituduh mencuri, 1% dipencara, 13% dilarang berkomunikasi ke luar, 1% bekerja dengan lebih dari satu majikan, 1% diusir, 4% dipaksa memperpanjang kontrak lerka dam 1% harus membayar makanan mereka sendiri selama kerja.13

Bahkan, Pada tahun 2004, ketika UU No. 39 Tahun 2004 baru disahkan, kematian buruh migran Indonesia di luar negeri berada pada angka 153 orang dan pada tahun 2009 angka itu meningkat sampai 1.018 orang (meningkat 600%).14

Permasalahan lain yang mengenaskan nasib pekerja migran adalah mereka yang bekerja di ranah domestik. Catatan Human Rights Watch menyebutkan, sebagian besar dari 300 ribu pekerja sektor domestik di Malaysia adalah pekerja yang berasal dari Indonesia. Dominannya mereka bekerja hingga 18 jam perhari, tujuh hari seminggu, dengan upah sebesar 400 – 600 ringgit (1,1 – 1,6 juta rupiah) perbulan.15

Pada umumnya pula, upah pekerja rumah tangga juga dipotong selama enam bulan pertama untuk membayar ongkos perekrutan agen tenaga kerja yang sudah menyalurkan mereka ke tempat kerja. Dengan adanya potongan ini, para pekerja hanya dapat menerima upah sekitar 300 – 450 ringgit (840 ribu -1,2 juta rupiah).16

Sementara itu, para buruh migran tidak berdokumen yang tidak sedikit jumlahnya memiliki permasalahan yang lebih rumit. Pada tanggal 1 Februari 2005 yang lalu, Pemerintah Malaysia mengusir sekitar 1.200.000 buruh migran yang tidak berdokumen, sekitar 800.000 orang asal Indonesia. Bahkan, pada tanggal itu Pemerintah Malaysia memerintahkan untuk melakukan razia-razia buruh tak berdokumen, dengan memobilisasi Polisi Diraja Malaysia dan RELA (semacam milisi PAM Swakarsa).17

13 Komnas Perempuan, Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga, hlm. 22

14 Kompas.com, Rabu, “1.080 Buruh Migran meninggal Sepanjang 2009”, 27 Januari 2010; lihat pula, http:/ /www.migrantcare.net/

15 Padahal untuk ukuran standard minimun, para pekerja bisa mendapatkan sekitar 900 ringgit perbulan. Catatan HWR juga menyebutkan, bahwa standar upah Malaysia adalah standar terendah di antara negara-negara lain untuk pekerja domestik.

16 Human Rights Watch (HRW), “Indonesia/Malaysia: End Wage Exploitation of Domestic Workers”, 10 Mei 2010. Diakses dari http://www.hrw.org

17 Migran Care, Sikap Migran Care terhadap Problematika Buruh Migran Indonesia, (Jakarta: Migran Care dan Cordaid, 2009), hlm. 60; Menurut Peduli Buruh Migran, salah satu lembaga yang intens mendampingi para buruh migran yang bermasalah, para TKI yang dideportasi mencapai 1000 orang setiap bulannya.

Proses rekruitmen dan penempatan yang luput dari perhatian ini menjadikan posisi para buruh migran sangat rentan, terutama dalam kasus perdagangan manusia. Menurut laporan yang disusun oleh tim yang dipimpin Utusan Khusus AS Anti Perbudakan, Duta Besar Luis CdeBaca, pada setiap provinsi dari 33 provinsi di Indonesia merupakan tempat asal dan tujuan perdagangan manusia.

Tempat asal yang paling signifikan adalah provinsi di Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. Sedangkan menurut IOM (International Organization for Migration), perusahaan perekrutan tenaga kerja, baik legal maupun ilegal, bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen perempuan pekerja Indonesia yang mengalami kondisi perdagangan manusia di negara tujuan.18

Hal ini menjadikan suatu pertanda, bahwa kegagalan pemerintah untuk melindungi para pekerja migran, justru mengarah pada perbudakan modern yang dilakukan terhadap pekerja migran.

Data yang dihimpun oleh BNP2TKI, menyebutkan bahwa pada tahun 2007, kasus-kasus yang dominan menimpa para buruh migran asal Indonesia terjadi di Arab Saudi yang mencapai 39% dan Malaysia sebanyak 38%. Selebihnya hanya 1 atau 2% saja, seperti di Singapura 2%, Bahrain 2%, Amerika Serikat 2%, Kuwait 6%, Taiwan dan Hongkong masing-masing 3%, Brunei Darussalam 2%, Yordania 3% dan tidak diketahui sebanyak 1%.

Kerentanan yang juga dialami oleh buruh migran adalah ketika proses pemulangan, mulai dari kasus-kasus buruh migran (domestik) yang melarikan diri sampai pada perjalanan pulang ke daerah asal dari Bandara Soekarno-Hatta. Dari beberapa permasalahan dalam proses pemulangan ini, yang cukup mecolok adalah ancaman deportasi bagi pekerja migran yang tidak berdokumen.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh SP3TKI Tanjung Pinang kepada BNP2TKI, selama tahun 2007 jumlah buruh migran illegal yang dideportasi melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang sebanyak 30.574 orang, dengan rincian bulan April 2007 sebanyak 3343 orang, bulan Mei 2007 sebanyak 3714 orang, bulan Juli 2007 sebanyak 2322 orang, bulan September 2007 sebanyak 6244 orang, bulan Oktober 2007 sebanyak 3289 orang, bulan Nopember sebanyak 3061 dan bulan Desember sebanyak 2594 orang.19

Sampai Maret 2009, menurut data yang dirilis oleh sebanyak 5.662 TKI ilegal dideportasi dan kira-kira 80 persen TKIini berasal dari Malaysia. Selebihnya dari Hongkong, Singapura, Cina, dan Negara Timur Tengah.20

18 “Deplu AS: 3 JutaWNI Jadi Korban Perbudakan”, (Vivanews) Selasa, 15 Juni 2010. Diakses dari http://dunia.vivanews.com/ news/ read/ 157751-deplu-as–3-juta-wni-jadi-korban-perbudakan

19 I Wayan Pageh, “Permasalahan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”.

20 “Per Maret 2009, 5.662 TKI di Deportasi”, Inhilkab.go.id, Jumat, 29 Mei 2009, diakses dari http://www.inhilkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2798:per-maret-2009 5662-tki-dideportasi&Itemid=107

Demikian pula menurut Kepala Pusat Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Infromasi (Kapuslitfo) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Benyamin Suprayogo, bahwa khusus untuk kepulangan TKI pada Mei 2010 terlihat kecenderungan yang mengkhawatirkan, karena angka TKI bermasalah mencapai 6.014 TKI (21%) dari jumlah kedatangan TKI atau rata-rata 200 TKI bermasalah perhari.

Sementara untuk kawasan Timur Tengah angka pekerja migran yang ermasalah mencapai 4.877 TKI atau rata-rata 162 TKI bermasalah perhari. Sementara untuk Saudi Arabia sebesar 3.120 TKI atau rata-rata 104 TKI bermasalah perhari. Kurang lebih 90 persen TKI bermasalah 2010, menurut Benyamin, masa kerja mereka tidak lebih dari 9 bulan.21

Beberapa kasus di atas yang seringkali dialami oleh para buruh migran Indonesia, tidak hanya terjadi di negara tujuan, tetapi juga ketika proses pemberangkatan atau pemulangan. Dengan fakta tersebut, kewajiban pemerintah untuk memperhatikan nasib para buruh migran asal Indonesia semakin mendesak, mengingat fakta bahwa buruh migran ini telah menyumbangkan devisa yang tidak kecil kepada negara.

21 “Angka TKI Bermasalah dari Timteng Mengkhawatirkan”, Liputan6.com, 8 Juni 2010.

22 Philipina sebagai Negara Pengirim pekerja migran telah meratifikasi Konvensi ini pada tanggal 5 Juli 1995, dan menandatanganinya pada tanggal 15 November 1993. Lihat http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV13&chapter=4&lang=en

setidaknya ada tiga argumentasi yang dikemukakan oleh Pemerintah Indonesia terhadap ratifikasi Konvensi Pekerja Migran, yaitu:

Pertama, karena negara tujuan penempatan pekerja migran tidak ada yang meratifikasi Konvensi, seperti Malaysia dan Arab Saudi, sehingga ratifikasi justru tidak akan mempengaruhi nasib para pekerja migran Indonesia di negara-negara tersebut.

Kedua, alasan lain yang juga sering disebutkan oleh Pemerintah adalah ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Pekerja Migran, maka Indonesia harus memberikan hak setara terhadap pekerja asing yang datang ke Indonesia, sementara secara ekonomi kondisi Indonesia saat ini belum mengizinkan.

Ketiga, Ketika Indonesia meratifikasi Konvensi, Pemerintah khawatir hal ini justru akan memperbanyak pekerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia untuk menjadi pekerja, karena para pekerja akan diberikan kebebasan berserikat, asuransi, fasilitas pengacara, dan jaminan sosial.23 Dengan perkataan lain, dengan meratifikasi Konvensi ini, tidak serta merta akan melindungi nasib pekerja migran Indonesia.


Meigy Kiswantoro, Ada Uang, Ada Jaminan Keselamatan, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, Malang, http://merahputihppmi.blogspot.com/2011/10/ada-uang-ada-jaminan-keselamatan_27.html

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya.

Ada beberapa program yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran yaitu adanya BLK (badan latihan kerja), pelatihan-pelatihan kerja dan pinjaman lunak. Program-program pemerintah tersebut terbukti sukses menurunkan jumlah pengangguran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2011 jumlah pengangguran 6,11%, turun sekitar 1,04% bila dibandingkan dengan tahun 2010. Kebanyakan pengangguran ini didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan SMA ke atas dengan jumlah sekitar 26,77% pada tahun 2010.

Pengangguran merupakan masalah yang besar. Masalah pengangguran kerap kali berhubungan dengan pendapatan perkapita. Secara teori apabila pengangguran turun, pendapatan per kapita akan naik. Tetapi kebanyakan pengangguran di Indonesia terserap oleh sektor informal yang memiliki gaji relatif kecil atau bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal mencapai 72,72 juta orang atau sekitar 68%  pada tahun 2009. Ini berarti naik dibandingkan dengan  tahun 2008 yang sebesar 71,35 juta orang. Hal ini mengakibatkan upah mereka rendah bahkan lebih rendah dari pada UMR.

Dengan upah mereka yang rendah secara otomatis tingkat kesejahteraan mereka juga akan turun. Lebih dari 18% pekerja di kota mendapatkan upah di bawah UMR, sedangkan lebih dari 29% pekerja di desa mendapatkan upah di bawah UMR. Selain masalah kesejahteraan pekerja yang tidak kunjung membaik, terdapat  juga masalah keselamatan kerja yang masih belum diperhatikan secara serius.

Contohnya sejumlah kasus yang terjadi seperti pelecehan seksual, penganiayaan, gaji tidak dibayar, dan lain sebagainya menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Di kawasan Asia Pasific dan Amerika selama Januari 2009 terdapat 40 kasus yang menimpa TKI. Selain kasus TKI di luar negeri tenrnyata juga ada kasus keselamatan kerja di Indonesia.

Di Jawa Timur saja PT Jaminan Kesehatan Sosial (jamsostek) selama tahun 2009 mencatat ada 19.307 kasus keselamatan kerja.  Ini menunjukan bahwa pemerintah kurang serius menanggapi masalah keselamatan kerja dan bahkan pemerintah terkesan diam dalam hal ini.

Pemerintah seharusnya  tidak hanya berfokus pada bagaimana cara  mengurangi jumlah pengangguran tetapi juga bagaimana pemerintah harus memikirkan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja agar masalah seperti itu tidak terulang kembali.

Cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuka lapangan pekerjaan untuk sektor formal dan seharusnya pemerintah dan pekereja menekan perusahaan supaya memberikan upah pekerja di atas UMR.untuk masalah keselamatan kerja pemerintah harus menekan perusahaan agar mematuhi aturan keselamatan kerja.[]

Meigy Kiswantoro, LPM Indikator


US Dept. of State, Trafficking in Persons Report 2011, http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/

http://www.state.gov/documents/organization/164452.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/164453.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/164454.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/164455.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/164457.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/164458.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/164459.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/167343.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/167345.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/167348.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/167359.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/167447.pdf

http://www.state.gov/documents/organization/167476.pdf


Dit. PWNI/BHI Kemlu, Data Kasus WNI di Luar Negeri, 13.01.2011, http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/117-januari-2011/1016-data-kasus-wni-di-luar-negeri.html

JUMLAH TKI yang berada di luar negeri sekarang ini, tercatat sebanyak  3.294.009 orang, dengan rincian berada di Afrika sebanyak 4.439 orang atau 1%, di Eropa 59.735 orang atau 2%, di Amerika 130.851 orang atau 4%, di Pasifik 55.591 orang atau 2%, di Asia Tenggara 249.100 orang atau 7%, di Malaysia 1.410.787 orang atau 42%, di Asia Timur 359.844 orang atau 11%, di Asia Selatan 2.760 orang atau 1%, di Timur Tengah 379.963 orang atau 11% dan di Arab Saudi 641.039 orang atau 19%.

Di Arab Saudi, tenaga kerja Indonesia (TKI) lebih banyak terkonsentrasi di Riyadh dan Jeddah, masing-masing berjumlah 225.453 orang (35%) dan 415.586 orang (65%). Sementara di Malaysia, sebaran TKI lebih banyak terkonsentrasi di Kuala Lumpur, yaitu sebanyak 620.817 orang (44%), di Penang sebanyak 298.318 orang (21%), di Johor Bahru sebanyak 202 352 orang (14%), di Kuching sebanyak 254.111 orang (18%) dan di Kota Kinabalu sebanyak 35.189 orang (3%).

Sementara itu, jumlah WNI/TKI yang berada di penampungan Perwakilan RI di berbagai negara pada tahun 2010, tercatat sebesar 15.766 orang. Dengan digalakannya upaya pelayanan warga, maka pada akhir tahun 2010 atau tepatnya pertanggal 12 Desember 2010, jumlahnya berhasil diturunkan menjadi 1.398 orang.

Perwakilan RI yang menampung WNI/TKI bermasalah adalah ; KBRI Amman (220 orang), KBRI Bandar Sri Begawan (52 orang), KBRI Damaskus (45 orang), KBRI Doha (44 orang), KBRI Singapura (106 orang), KBRI Abu Dhabi (88 orang), KBRI Kuala Lumpur (115 orang), KBRI Kuwait City (195 orang), KBRI Riyadh (176 orang), KJRI Dubai (65 orang), KJRI Hongkong (2 orang), KJRI Jeddah (118 orang), KJRI Johor Bahru (55 orang), KJRI Kota Kinabalu (18 orang), KJRI Kuching (51 orang), dan KJRI Penang (48 orang).

Kasus WNI/TKI bermasalah di luar negeri pada tahun 2010 berjumlah 16.064 kasus, dimana di Afrika sebanyak 101 kasus, di Eropa 67 kasus, di Amerika 37 kasus, di Pasifik 93 kasus, di Asia 3.113 kasus, di Malaysia 2.066 kasus, di Timur Tengah 6.345 kasus, dan di Arab Saudi 4.242 kasus. Untuk kasus-kasus WNI/TKI bermasalah yang terjadi di wilayah Afrika, Eropa, Amerika dan Pasifik, pada umumnya adalah berupa kasus ABK dan overstayers.

Jumlah kasus WNI/TKI bermasalah yang telah ditangani oleh Perwakilan RI dan Kementerian Luar Negeri RI pada tahun 2010, khusus untuk kawasan Asia dan Timur Tengah adalah sebanyak 15.766 kasus, masing-masing sebanyak 5.179 kasus di Asia dan 10.587 kasus di Timur Tengah.

Dari sejumlah 3.113 kasus yang ada di Asia, sebanyak 2.953 kasus (95%) sudah diselesaikan, dan sebanyak 160 kasus (5%) masih dalam proses penyelesaian. Sementara di Malaysia, dari 2.066 kasus yang ada, sebanyak 1.779 (86%) sudah diselesaikan dan yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 287 kasus (14%).

Kasus-kasus yang telah diselesaikan pada umumnya dibagi dalam tiga jenis kasus, yaitu kasus repatriasi, meninggal dunia dan kasus-kasus lainnya, seperti kembali lagi ke majikan awal, pindah ke majikan lain, dan dikirim ke kantor polisi untuk di deportasi (khususnya di wilayah Timur Tengah).

Kasus repatriasi yang telah diselesaikan sebanyak 6.287 kasus atau 44%, meninggal dunia sebanyak 1.297 kasus atau 9%, dan kasus lain-lain sebanyak 6.784 atau 47%.

Jumlah WNI/TKI yang meninggal dunia di luar negeri karena kecelakaan kerja sepanjang 2009-2010 adalah sebanyak 1.297 orang. Sebagian, yaitu sebanyak 882 jiwa (68%) dimakamkan di luar negeri, sementara sebagian lagi, yaitu sebanyak 415 jiwa (32%),  dimakamkan di dalam negeri.

Kasus repatriasi dan deportasi terhadap WNI/TKI di luar negeri sepanjang Januari hingga Desember 2010, adalah sebanyak 6.287 kasus repatriasi dan 2.872 kasus deportasi. Jika dilihat berdasarkan kawasan, maka kasus repatriasi yang terjadi di Timur Tengah (minus Arab Saudi), berjumlah 1.397 kasus atau 22%.

Sementara yang terjadi di Arab Saudi sebanyak 1.236 kasus atau 20%, dan di Malaysia sebanyak 3.322 kasus atau 53%, dan di kawasan lainnya sejumlah 332 kasus atau 5%. Sementara untuk kasus deportasi berdasarkan kawasan sepanjang tahun 2010, di Malaysia sebanyak 15.021 kasus atau 51%, di Arab Saudi sebanyak 13.660 atau 48%, dan di kawasan lainnya sebanyak 40 kasus atau 1%.

Jumlah WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, yaitu berjumlah 210 orang. Di Arab Saudi sejumlah 23 orang, di Malaysia sejumlah 176 orang, dan di China sejumlah 11 orang.  Jumlah WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia dibedakan dalam dua kategori, yaitu hukuman mati karena kasus narkoba dan kasus non narkoba, masing-masing adalah sejumlah 141 orang (80 %) karena kasus narkoba, dan 35 orang (20%) karena kasus non narkoba.[] (Sumber : Dit. PWNI/BHI Kemlu)


Istanto Adi Nugroho, 18 Kebohongan Pemerintah Indonesia, 18.01.2011, http://id.istanto.net/2011/01/18/18-kebohongan-pemerintah-indonesia/

Hmm… saya nggak mau ikut-ikutan deh, artikel ini cuma sebagai referensi saja. Heran saya kenapa kok pemerintah kemarin kelihatan seperti kambing kebakaran jenggot setelah ada tokoh lintas agama/aktivis yang mencetuskan 9 kebohongan pemerintah :D

18 kebohongan pemerintah Indonesia ini dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama:

9 KEBOHONGAN PEMERINTAH INDONESIA (VERSI LAMA)

  1. Angka kemiskinan yang semakin meningkat.
  2. Kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
  3. Ketahanan pangan dan energi yang gagal total.
  4. Anggaran pendidikan yang terus menurun.
  5. Pemberantasan teroris yang belum maksimal.
  6. Penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya.
  7. Kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas.
  8. Kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, NTB sebanyak 120 ribu ton.
  9. Terakhir freeport sampai tahun 2011 ini.

Sedangkan 9 kebohongan pemerintah Indonesia versi baru yang sampai-sampai membuat pemerintah seperti kebakaran jenggot adalah sebagai berikut:

9 KEBOHONGAN PEMERINTAH INDONESIA (VERSI BARU)

  1. Tidak transparansi dalam menjalankan pemerintahan.

“Untuk transparansi pemerintahan kita mencatat SBY mengatakan dia menerima surat tertanggal 25 April dari Zoelick dan meminta Sri Mulyani bekerja di Bank Dunia pada 30 April. Nyatanya, yang terjadi beberapa pejabat di Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Sri Mulyani sesungguhnya dipaksa mengundurkan diri dan ditawarkan pekerjaan di Bank Dunia sebagai jalan keluar yang tidak mempermalukannya,” beber aktivis Stevanus Gusma.

  1. Kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan SBY hanya angin lalu. Tak hanya kebebasan beragama, kebebasan pers juga hanya impian insan pers. “Untuk kebebasan beragama sepanjang tahun 2010 ini saja terjadi 33 kali penyerangan fisik atas nama agama.”
  2. Dan untuk kebebasan pers LBH Pers mencatat untuk tahun 2010 ini, ada 66 kasus fisik dan non fisik yang terjadi pada insan pers. Untuk yang tewas tercatat 4 kasus,” jelas Riza Damanik.
  3. Kasus pelecahan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri nyatanya tidak pernah menghasilkan solusi yang baik dikalangan pemerintah.
  4. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak saat Kedaulatan NKRI terkait penangkapan 3 petugas KKP beberapa waktu lalu oleh polisi Malaysia.
  5. Yang paling menyedihkan, 3 dari 9 kebohongan rezim SBY menyangkut penegakan hukum di Indonesia. Slogan siap memberantas korupsi hanya terlaksana 24 persen sepanjang tahun 2010.
  6. Kasus rekening gendut perwira Polri pemiliknya masih misteri, bahkan mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan kasus ini sudah ditutup.
  7. Anti korupsi yang mendapat intimidasi dan kekerasan, juga dikriminalisasi.
  8. Yang terakhir terkuaknya kasus “plesiran tahanan Gayus Tambunan” ungkap aktivis ICW Tama S Langkun.

Serem ah nggak mau ikut-ikut saya… pokoknya Salam GoBlog!!


Organisasi Internasional untuk Migrasi (OIM) Indonesia, Sesi Penyuluhan tentang bekerja ke ln scr legal dan aman, Jakarta, Feb.2011.

Terkait dengan jenis bantuan yang dapat diberikan oleh kedutaan/konsulat kepada para TKI, fasilitator dapat menambahkan penjelasan berikut ini:

  1. Jika TKI adalah korban kekerasan atau penganiayaan, kedutaan/konsulat Indonesia dapat membantu mendokumentasikan kasus TKI tersebut, memberikan bantuan hukum jika diperlukan dan memfasilitasi kepulangan mereka ke Indonesia. Perlu dicatat bahwa beberapa kedutaan/konsulat juga menyediakan penampungan dimana mereka dapat menampung warga Indonesia yang telah menjadi korban kekerasan.
  2. Jika ada TKI yang tertangkap karena melanggar hukum negara penempatan, kedutaan/konsulat hanya dapatmemberikan bantuan secara terbatas. Namun mereka dapat:
  3. mengunjungi TKI di penjara;
  4. memberikan daftar pengacara setempat;
  5. menghubungi pihak berwajib setempat untuk membantu memastikan perlakuan yang layak berdasarkanundang-undang yang berlaku dan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional;
  6. mengajukan keberatan terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap TKI;
  7. memberitahukan keluarga TKI .

Selain dari aspek keselamatan dan pelanggaran hak, fasilitator juga perlu mengingatkan bahwa migrasi dapat menjadi sulit secara emosional. Oleh karenanya fasilitator perlu memberikan saran-saran berikut ini mengenai bagaimana menanggulangi rasa kaget akan budaya baru, kangen akan kampung halaman dan rasa kesepian:

  1. Bertindak dan berfikir secara positif;
  2. Bersabar;
  3. Berusaha untuk beradaptasi;
  4. Jalin hubungan dengan TKI lainnya;
  5. Tetap jaga rasa percaya diri;
  6. Usahakan untuk belajar mengenai bahasa dan pahami budaya negara penempatan.

Kabsah, ‘Asya Bersama Dubes, 29.03.2011, http://menulisdiari.wordpress.com/tag/kabsah/

Senin malam, 23 R. Tsani 1432 bertepatan dengan 27 Maret 2011, Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi berkunjung ke kota Dammam. Kunjungan beliau beserta rombongan sejatinya untuk menghadiri undangan Amir Muhammad bin Abdul Aziz, gubernur untuk Wilayah Timur Arab Saudi, untuk sebuah acara di Departemen Ketenagakerjaan.

Karena rombongan tiba sehari sebelumnya, maka bos saya berinisiatif mengundang makan malam sekaligus membicarakan kebijakan terbaru pemerintah RI terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI). O iya, saya bekerja di sebuah kantor rekrutmen tenaga kerja. Nah, saya diajak bos untuk ikut serta dalam acara ‘asya (makan malam) tersebut.

Dubes RI utk Arab Saudi sedang berbincang dengan para Mudir Kantor Istiqdam Dammam. Setelah berkoordinasi dengan beberapa kantor rekruiting di Dammam, kami menyewa sebuah “istirohah” (semacam vila di tengah kota) sebagai tempat acara makan malam. Tidak lupa, memesan menu makan malam dari restoran sebelah kantor kami (Mande Salamah).

Singkat cerita, setelah menunggu satu jam, rombongan dubes RI tiba di Istirohah Jami’in. Dari informasi yang saya dengar dari salah satu rombongan (yang kebetulan kakak kelas semasa di Gontor), dubes ditemani petinggi-petinggi pejabat KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Riyadh dari hampir setiap departemen yang ada.

Sebelum menyantap hidangan, kami berdiskusi terkait isu-isu aturan baru yang diterapkan dalam Perjanjian Kerja (PK) TKI. Dari pihak kantor rekrutmen tenaga kerja di Dammam, mereka banyak menanyakan tentang aturan baru yang diminta KBRI seperti penyertaan foto seluruh anggota keluarga dan surat kelakuan baik dari kepolisian untuk setiap calon majikan yang akan mempekerjakan TKI di rumahnya.

Bagi orang Arab, hal tersebut bukanlah hal yang wajar alias aib. Masalah foto, terutama perempuan, bagi orang Arab tidak mudah untuk menampilkannya semudah yang kita bayangkan. Meskipun, media massa di Arab Saudi mulai mengarah ke keterbukaan layaknya di negeri kita.

Dan surat keterangan berkelakuan baik juga seperti membuka aib. Beberapa masalah juga dibicarakan, termasuk permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk memilih dan mengirim TKI yang benar-benar siap bekerja sesuai permintaan.

Dubes RI, Pak Gatot, yang berbicara dengan bahasa Arab dan Inggris meski terbatas dan dibumbuhi logat sundanya yang kental (asli orang Indihiang Tasikmalaya), menjelaskan bahwa maksud peraturan baru yang akan diterapkan tersebut untuk melindungi TKI sekaligus majikannya juga.

Dan yang menjadi alasan utama, selama ini belum ada pernjanjian kerja sama (memorandum of understanding, MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan tenaga kerja domestik (non formal). Perjanjian yang dimaksud di antaranya yang meliputi masa jam kerja, definisi pekerjaan, dan bersifat teknis lainnya, sehingga menghindari terjadinya penyimpangan kerja dari yang semestinya menjadi tugas TKI.

Apalagi, dari data statistik yang ada, jumlah laporan kasus TKI bermasalah mencapai angka 3 ribu lebih pertahun. Meskipun, tidak dipungkiri, bahwa kasus yang terjadi tidak semua berasal dari pihak majikan, tidak sedikit pula trouble maker-nya adalah TKI.

Di sisi lain, saya dibisiki oleh sekretaris Dubes, bahwa sejatinya, pemerintah Indonesia berniat akan menutup pengiriman tenaga kerja non-skill, terutama wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Banyak hal yang melatarbelakangi niat pemerintah tersebut, dan umumnya kita sudah maklum resiko mengekspor babu tak terdidik ke negeri orang.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI juga menginformasikan bahwa pemerintah RI dan Arab Saudi dalam waktu dekat ini akan mengadakan pertemuan guna tercapainya MoU ketenagakerjaan khususnya di sektor non-formal, seperti sopir dan pembantu. Sekaligus sedang dalam studi tentang asuransi bagi majikan dan TKI jika terjadi masalah.

Kabsah dengan daging kambing muda ala Yamani

Setelah lama berbincang, akhirnya kami masuk ke ruang makan untuk menyantap “kabsah” yang telah disiapkan; tiga nampan dengan masing-masing satu ekor kambing muda khas masakan Arab. Dan subhanallah, bagi perut orang Indonesia, menu tersebut benar-benar di luar kapasitas. Satu nampan mestinya dimakan bersama 15 sampai 20 orang, tetapi kami hanya makan 4-6 orang saja senampan.

Well, kita tunggu saja niat baik pemerintah untuk memperbaiki harga diri dan kesejahteraan rakyatnya. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi negeri kita tercinta, negeri berpenduduk muslim terbesar sedunia. Wafaqallahu jami’an.[]


http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1105

Migrant Care, BNP2TKI: Penempatan TKI Perorangan ke Brunei Cenderung ‘Trafficking’, migrantcare.net, 27.04.2011, http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=1105.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perorangan ke Brunei Darussalam yang saat ini mendominasi penempatan TKI di negara tersebut dinilai sudah cenderung mengarah kepada tindak perdagangan orang (human trafficking). Oleh karena itu, harus ada upaya tegas dari semua pihak untuk mengatasinya agar tidak mengarah kepada eksploitasi para TKI.

Direktur Penyiapan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Arifin Purba mengungkapkan hal itu saat berbicara di hadapan perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan agency tenaga kerja asing/TKI di Hotel Orchid, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Selasa (26/4).

Acara itu dilakukan mengiringi kunjungan kerja delegasi BNP2TKI di Brunei Darussalam mulai Senin (24/5) guna kerjasama penempatan TKI ke Brunei Darussalam, selain berdialog dengan jajaran KBRI untuk negara Brunei. Arifin dalam siaran persnya mengungkapkan, dari jumlah 50.099 TKI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei Darussalam, hanya sekitar 30 ribu lebih yang tercatat dalam dokumen pemerintah sebagai TKI.

Di luar itu adalah TKI yang berangkat secara perorangan, atau berangkat dengan cara lain yang tidak melalui dokumen yang dipersyaratkan pemerintah. Inilah yang seringkali menjadi masalah, karena tanpa dilengkapi dengan dokumen yang legal dari pemerintah TKI akan rentan menghadapi masalah, katanya.

Arifin mengaku, penempatan TKI perorangan memang dimungkinkan oleh UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Namun ia mengingatkan, penempatan perorangan harus mengikuti ketentuan dengan melaporkan job order (lembar/formulir permintaan kerja) ke perwakilan RI/KBRI, dan setelah itu Kedutaan Brunei di Jakarta boleh mengeluarkan visa kerja.

Pada sisi lain, calon TKI yang akan bekerja ke Brunei juga perlu melaporkan ke BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI–unit teknis di bawah BNP2TKI yang terdapat di daerah) untuk proses penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), sehingga TKI perorangan menjadi TKI yang legal.

Arifin memaparkan, yang terjadi sekarang ini ada kecenderungan TKI perorangan ke Brunei Darussalam sudah diorganisir sedemikian rupa serta dijadikan model penghindaran untuk menjadi TKI yang berdokumen. Ditambahkan, banyak TKI yang menggunakan visa kerja untuk ijin kerja selama 3 bulan, namun sesudah itu ijin tinggal itu digunakan untuk bekerja dalam waktu yang lama di Brunei.

Ini yang seringkali menjadi masalah di Brunei, karena para calon TKI itu bekerja dengan dokumen yang tidak lengkap. TKI itu harus menanggung biaya besar yang dipotong dari gajinya, kemudian membuat TKI harus menyerah dengan apa pun kemauan majikan atau agensi, ujar Arifin.

Kepada sekitar sekitar lebih seratus wakil PPTKIS dan agency TKI di Brunei Darussalam, Arifin mengatakan, untuk meminimalisir kemungkinan munculnya TKI-TKI Bermasalah, mulai Rabu (27/4) pihaknya akan menerapkan sistem online di KBRI Brunei Darussalam. Dengan sistem itu, maka penempatan TKI ke Brunei maupun data-data TKI di Brunei bisa dimonitor setiap saat oleh pemerintah dan KBRI, di samping PPTKIS maupun agency TKI di Brunei.

Sistem online yang dikembangkan BNP2TKI itu, lanjutnya, menghubungkan Disnaker Kabupaten/Kota, PPTKIS, BP3TKI, BNP2TKI, Sarana Kesehatan (Sarkes), dan Perwakilan RI di luar negeri. Dengan online sistem ini maka bisa dihindari pemalsuan identitas TKI, atau pengerahan TKI di luar job order yang tidak diketahui oleh Dinas sampai Perwakilan RI di luar negeri, tuturnya.

Melalui sistem online pula, kata Arifin, TKI akan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang memudahkan Perwakilan RI, PPTKIS atau TKI itu sendiri jika menghadapi masalah di luar negeri.

Ia menyebutkan, ada 60 item dalam KTKLN yang memungkinkan Perwakilan RI di luar negeri mengetahui segala hal tentang TKI, mulai dari identitas TKI, nama majikan, asuransi, PPTKIS yang memberangkatkan hingga nomor Perjanjian Kerja antara calon TKI dengan pengguna (user) yang ditandatangani.

Karenanya, dengan KTKLN secara otomatis akan meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri. Selain itu, dengan KTKLN akan memudahkan pemerintah memonitor kemungkinan munculnya PPTKIS ‘nakal’, yang cenderung mengeksploitir TKI atau akibat pekerjaan TKI tidak sesuai Perjanjian Kerja.

Kami juga bisa mengunci (locked) terhadap PPTKIS yang berjalan tidak sesuai sistem, tegasnya. Ia berharap penerapan sistem online akan mengurangi secara signifikan kasus TKI bermasalah di Brunei Darussalam. (A-78/das)***

Sumber : PIKIRAN RAKYAT ONLINE


http://bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/4617-laporan-dari-jeddah-7-kesepakatan-pra-mou-tki-ri-arab-saudi-ditantatangani-di-wisma-tamu-kerajaan.html

BNP2TKI, Laporan dari Jeddah (7): Kesepakatan Pra MoU TKI RI-Arab Saudi Ditantatangani di Wisma Tamu Kerajaan, bnp2tki.go.id, 29.05.2011

Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, tercapainya komitmen mengenai pelaksanaan MoU TKI yang akan dilakukan selambat-lambatnya enam bulan ke depan melalui penandatanganan Statement of Intent, merupakan sejarah penting untuk menandai era baru pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang melibatkan kedua negara.

“Selama 40 tahun masa penempatan TKI di Arab Saudi, tidak pernah terjadi kesepakatan antar pemerintah baik untuk MoU maupun dalam bentuk komitmen resmi yang dihasilkan kedua negara, termasuk antara Saudi dengan negara lainnya,” jelas Jumhur di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (29/5), sebelum kembali ke Jakarta.

Jeddah, Arab Saudi, BNP2TKI (29/5) Kesepakatan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam masa enam bulan ke depan terkait perbaikan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi, yang dicapai pada forum Senior Offcial Meeting (SOM/pertemuan antar pejabat tinggi pemerintah) Indonesia-Arab Saudi di Jeddah, Sabtu (28/5), dituangkan dalam pernyataan resmi kedua negara yang ditandatangani Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adel Muhammad Fakieh.

Pernyataan bersama itu dinamakan Statement of Intent atau berupa Letter of Intent. Kedua pihak menandai komitmen MoU itu di Wisma Tamu Kerajaan Arab Saudi, tempat berlangsungnya SOM yang membahas agenda utama permasalahan TKI tersebut. Jumhur menjadi Ketua Delegasi RI yang beranggotakan pejabat eselon I dan II Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta BNP2TKI.

Sedangkan Adel Muhammad Fakieh memimpin delegasi pemerintah Arab Saudi dengan anggota para pejabat di lingkungan kementeriannya dan menyertakan Saudi Arabian National Recruitment (Sanarcom), asosiasi tunggal perekrut tenaga kerja asing Arab Saudi sebagai tim delegasi.

Menurut Jumhur, tercapainya komitmen mengenai pelaksanaan MoU TKI yang akan dilakukan selambat-lambatnya enam bulan ke depan melalui penandatanganan Statement of Intent, merupakan sejarah penting untuk menandai era baru pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang melibatkan kedua negara.

“Selama 40 tahun masa penempatan TKI di Arab Saudi, tidak pernah terjadi kesepakatan antar pemerintah baik untuk MoU maupun dalam bentuk komitmen resmi yang dihasilkan kedua negara, termasuk antara Saudi dengan negara lainnya,” jelas Jumhur di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (29/5), sebelum kembali ke Jakarta.

Jumhur mengapresi pencapaian komitmen dalam SOM TKI itu sebagai perwujudan kehendak baik kedua pihak, sekaligus kemenangan moral terhadap upaya pemartabatan TKI di Arab Saudi. Jumhur juga gembira setelah diupayakan berbagai cara dan terus-menerus, baru kali ini pemerintah Arab Saudi bersedia duduk bersama dalam kegiatan antar negara setingkat SOM, dengan menghasilkan kesepakatan penting yang saling menguntungkan.

“Karenanya ini adalah penghargaan serta kemenangan Raja Saudi ataupun warga Arab Saudi, selain kemenangan pemerintah dan bangsa Indonesia termasuk TKI pada umumnya,” tambah Jumhur. Hasil kesepakatan SOM TKI itu, katanya, akan dijadikan model untuk membuat komitmen MoU dengan berbagai negara penempatan TKI lain khususnya di kawasan Timur Tengah, demi memperjuangkan perbaikan harkat TKI.

Jumhur menjelaskan, di dalam butir Statement of Intent antara Indonesia-Arab Saudi antara lain dinyatakan, sebelum dicapai penandatanganan MoU selama enam bulan ke depan, kedua pihak akan segera membentuk join working comittee (tim kerja gabungan) yang akan menginventarisir permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi, untuk dijadikan rumusan penyelesaian kasus dan masalah TKI ke dalam naskah MoU.

“Kemudian, tim kerja gabungan akan mempersiapkan kerangka kerjasama penempatan dan perlindungan TKI dalam bentuk penyiapan MoU yang diharapkan selesai hingga batas waktu pelaksanaan MoU,” katanya.

Dalam kesepakatan itu disetujui pula bahwa rekrutmen dan penempatan TKI ke Arab Saudi akan diteruskan dalam kerangka persyaratan pelatihan calon TKI maupun pengetatan persyaratan lain seperti kesehatan, agar TKI dapat bekerja secara berkualitas dan bermartabat guna terhindar dari berbagai risiko dalam pekerjaannya.

Pada butir Statement of Intent, lanjut Jumhur, juga diterima permohonan Indonesia oleh delegasi Arab Saudi guna dijalankannya ISSP (Indonesian Social Security Programme), yakni perlunya kewajiban agensi penyalur TKI di Arab Saudi dan pihak pengguna (majikan) untuk menyediakan layanan program asuransi TKI di negara Arab Saudi, pendampingan hukum, tim penerjemah bila TKI menghadapi masalah/kasus, pusat pengaduan TKI melalui call center (hotline services), sistem kesehatan, penyelesaian kasus TKI akibat gaji tidak dibayar atau terkait korban tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan sebagainya.

“Pengajuan kita mengenai ISSP telah disetujui untuk dilaksanakan dan dimuat ke dalam MoU,” tegas Jumhur. Jumhur menyebutkan ISSP yang akan diterapkan sepenuhnya dikontrol dengan pengawasan pemerintah RI dan Arab Saudi setelah melalui penandatanganan MoU. ***


http://bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4631-mou-ri-dengan-arab-saudi.html

MoU RI dengan Arab Saudi
Tuesday, 31 May 2011 16:52

Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, tercapainya komitmen mengenai pelaksanaan MoU TKI yang akan dilakukan selambat-lambatnya enam bulan ke depan melalui penandatanganan Statement of Intent, merupakan sejarah penting untuk menandai era baru pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang melibatkan kedua negara.

“Selama 40 tahun masa penempatan TKI di Arab Saudi, tidak pernah terjadi kesepakatan antar pemerintah baik untuk MoU maupun dalam bentuk komitmen resmi yang dihasilkan kedua negara, termasuk antara Saudi dengan negara lainnya,” jelas Jumhur di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (29/5), sebelum kembali ke Jakarta.

Ketua Delegasi RI Moh Jumhur Hidayat dan Menteri Tenaga Kerja Adel Muhammad Fakieh selaku Ketua Delegasi Arab Saudi melakukan pembicaraan empat mata sebelum dilakukan perundingan Senior Official Meeting (Pertemuan Pejabat Tinggi antar Pemerintah) Indonesia-Arab Saudi untuk membahas kesepakatan MoU perbaikan penempatan dan perlindungan TKI, di Wisma Kerajaan Royal Guest House, Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (29/5).


Kasman RY Siburian, Potret Buram Nasib TKI, medanbisnis.com, 13.07.2011, http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/07/13/44798/potret_buram_nasib_tki/

Hukuman mati kembali menimpa salah seorang tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Hukum pancung Ruyati telah menjadi tragedi serta derita ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sudah menjadi statistik. Polemik selalu panas saat ada kasus menonjol yang diderita satu atau dua orang TKI.

Setelah kasus itu menumpuk, semuanya tinggal menjadi daftar yang tidak lagi banyak berbicara bagi perbaikan nasib mereka. Potret TKI terlalu sering membuat wajah kita muram. Sejak berangkat, mereka sudah menjadi objek eksploitasi. Saat di tempat kerja, sebagian mereka harus tahan menerima siksa.

Begitu pulang, mereka harus melalui gerbang khusus di bandara agar lebih mudah dipalak. Dari tahun ke tahun, terus begitu.  Saat ini, Ruyati adalah tragedi karena kejadiannya masih hangat. Setelah polemik tentang Ruyati sekian hari berlalu, hampir bisa dipastikan, dia hanya akan menjadi salah satu item dalam daftar kasus yang menimpa TKI.

Dari pengalaman yang sudah-sudah, tragedi yang menimpa TKI belum banyak memberi pengaruh signifikan bagi perbaikan nasib para sosok yang kerap disebut pahlawan devisa itu. Dari sebutannya-yang secara resmi juga diakui pemerintah-mereka memang terlihat begitu berwibawa.

Tanggung jawab Negara

Tidak hanya itu, Negara Indonesiapun katanya cukup berwibawa karena merupakan Negara besar. Lalu, bagaimana sebuah negara seperti tidak peduli dengan warganya sendiri. Di mana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan rakyatnya. Lagi-lagi ini seperti dengan sengaja mempertontonkan kelemahan negara yang kita banggakan ini.

Yang memalukan lagi, peristiwa ini terjadi setelah Presiden SBY berpidato di forum ILO di Jenewa bahwa Indonesia telah berhasil menyelesaikan persoalan TKW yang bekerja di berbagai negara. Sangat paradoks bukan! Jujur kita sangat iri dengan Filipina, sebuah negara yang kecil yang masih relatif miskin, tetapi bisa menunjukkan kewibawaannya sebagai sebuah negara.

Terhadap seorang warga negaranya yang menjadi TKW di Singapura yang akan dihukum mati, yakni Flor Contemplacion dari San Pablo City, Filipina habis-habisan memperjuangkan agar TKW-nya tidak dihukum mati. Filipina pun berani memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir Dubes Singapura di Filipina.

Indonesia adalah negara besar yang memiliki bargaining kuat dengan Arab Saudi, tetapi mengapa negara ini seperti tidak punya taring. Apa yang salah dengan negara ini? Kita punya dubes, punya Menakertrans, punya Menlu. Kalau toh pejabat-pejabat tersebut tidak mampu mewakili negara dalam melakukan diplomasi, mengapa seorang Presiden tidak turun tangan.

Apakah hal ini karena nyawa rakyat Indonesia sudah tidak ada harganya lagi.Nyawa rakyat Indonesia di luar negeri sudah tidak penting lagi. Lebih tegas lagi nasib rakyat kecil apakah tidak perlu lagi diurusi karena dianggap hanya merepotkan negara. Menyedihkan ketika negara dan pengelolanya memiliki pola pikir yang cenderung menyederhanakan persoalan.

Mengapa para pengelola negara ini seperti tidak pernah mau belajar dari kelemahan-kelemahan yang sudah terlalu sering dipertontonkan. Apa pun, kasus hukuman pancung yang dijatuhkan Arab Saudi terhadap TKW Indonesia, lagi-lagi, mempertontonkan kelemahan Indonesia.

Bukankah kita belum reda menggunjingkan kelemahan negara dalam menangani kasus Nazaruddin dan Nunun Nurbaiti yang keduanya diduga terlibat kasus korupsi. Tapi ini disusul peristiwa baru yang menyentak hati nurani kita sebagai manusia dan anak bangsa. Apakah kita pantas menyebut para pengelola negara ini bisa mengelola negara.

Memelihara Kelemahan

Kita bicara apa adanya ini karena sudah sangat keterlaluan, di mana para pengelola negara seperti tidak mau belajar dan cenderung memelihara kelemahan-kelemahan yang menjatuhkan kewibawaan martabat bangsa. Kita bicara terbuka seperti ini,sebenarnya bukan karena benci kepada para pengelola negara.

Justru sebaliknya, kita sayang dengan para pengelola negara agar mereka bisa menjadi pejabat yang baik, memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam mengelola negara, termasuk mengurus rakyatnya yang bekerja di luar negeri. Harus diakui bahwa tidak setiap orang bisa menyandang julukan pahlawan.

Namun, begitu melihat nasib mereka pada umumnya, predikat pahlawan itu menjadi terasa miris. Mereka tidak mendapatkan tempat sebagaimana layaknya seorang pahlawan. Tentu masih segar dalam ingatan ketika Sumiati ramai dibicarakan karena disiksa majikannya di Arab Saudi, November 2010.

Saat itu, semua pejabat terkait terlihat sibuk untuk menyelesaikan masalah Sumiati. Sebelumnya, juga ada kasus Nirmala Bonat yang disiksa majikannya di Malaysia. Masih banyak lagi kasus lain yang hangat dibicarakan pada masanya, tapi kemudian berlalu begitu saja.

Agar daftar kasus TKI tidak terus bertambah panjang, jadikanlah Ruyati ini kasus terakhir. Setelah ini, jangan ada lagi. Ini adalah momentum yang baik untuk menata kembali, atau bahkan mengevaluasi kembali secara total pengiriman TKI ke luar negeri. Terlalu mudah untuk menemukan alasan yang mendukung argumentasi bahwa mengelola tenaga kerja itu sulit.

Tapi, bukan itu yang kita perlukan. Niat yang serius serta strategi yang jitu dalam menangani pengiriman TKI ke luar negeri jauh lebih bermakna. Itu semua bukan hal mustahil jika para pemangku kepentingan bersedia bekerja keras dengan niat yang baik. Terus terang kita akan bangga melihat ada pejabat yang sigap, kreatif,dan take fast actiondalam melihat setiap persoalan

Tolong para pejabat jangan diam,jangan pura-pura tidak tahu kalau ada masalah, jangan menutup telinga ketika dikritik, dan jangan hanya memilih enaknya saja menerima gaji dan pengawalan serta fasilitas. Kewibawaan Indonesia harus dijaga. Sekecil apa pun persoalan yang menyangkut warga negara harus diurus sampai tuntas.

Ini baru pejabat negara yang baik, baru Indonesia yang bermartabat dan Indonesia yang berwibawa. Janganlah selalu memelihara kelemahan bangsa ditengah beragam persoalan yang muncul. Pemerintah juga jangan sesumbar mengatakan sebagai Negara besar dan berwibawa kalau tidak mampu menunjukkan wibawa itu sendiri.

Kalau persoalan yang berhubungan dengan nasib warga Negara di luar negeri sudah diabaikan begitu saja, lalu bagaimana lagi kita mengharapkan Negara yang lebih bertanggungjawab dimasa yang akan datang. Negara harus mampu menunjukkan kekuatan dan wibawanya demi mengakhiri potret buram yang melanda nasib para TKI di luar negeri.

Drs  Kasman RY Siburian

Penulis bekerja di salah satu perusahaan swasta nasional, tinggal di Medan.

Yuli Mumpuni Widarso, Peran Negara dalam Melindungi WNI di Luar Negeri:Permasalahan dan Langkah-Langkah Strategis, Forum Komunikasi Kehumasan BNP2TKI, Bogor, 19.07.2011.


Hapipi, Ada 2.167 Pengaduan TKI Dari 100.499 Pengaduan Masuk Call Center, 23.08.2011, http://208.43.154.119/berita-mainmenu-231/5215-ada-2167-pengaduan-tki-dari-100499-pengaduan-masuk-call-center.html

Dari 100.499 jumlah telepon yang masuk dan pengaduan langsung ke Call Center BNP2TKI dipastikan jumlah telepon yang menjadi pengaduan sebanyak 2167 kasus. Jumlah pengaduan TKI tersebut terhitung mulai 27 Juni 2011 sampai 23 Agustus 2011.

Menurut Koordinator Crisis Center BNP2TKI, Kustomo Usman, pengaduan telepon yang masuk ke Call Center TKI tidak semuanya menggambarkan pengaduan. Banyak telepon yang masuk menanyakan informasi dan kesempatan kerja. Bahkan tidak sedikit penelepon ke Call Center TKI ada yang hanya iseng atau main-main.

Jakarta, BNP2TKI (23/8)Dari 100.499 jumlah telepon yang masuk dan pengaduan langsung ke Call Center Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dipastikan jumlah telepon yang menjadi pengaduan sebanyak 2167 kasus. Jumlah pengaduan TKI tersebut terhitung mulai 27 Juni 2011 sampai 23 Agustus 2011.

Menurut Koordinator Crisis Center BNP2TKI, Kustomo Usman, pengaduan telepon yang masuk ke Call Center TKI tidak semuanya menggambarkan pengaduan. Banyak telepon yang masuk menanyakan informasi dan kesempatan kerja, . Bahkan tidak sedikit penelepon ke Call Center TKI ada yang hanya iseng atau main-main.

“Ada 2167 pengaduan disampaikan TKI atau keluarga TKI dengan cara menelepon, datang langsung, SMS, Fax ataupun email. Dari 27 Juni sampai 23 Agustus 2011 jumlah pengaduan melalui telepon sebanyak 1276, datang langsung 555, melalui surat 316, SMS 12, email 7 dan 1 pengaduan lainnya,” jelas Kustomo di ruang kerjanya, Selasa (23/8).

Kustomo mengatakan pengaduan kasus yang dilaporkan TKI maupun keluarga TKI umumnya kasus putus komunikasi, gaji tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja, tindak kekerasan majikan, sakit, gagal berangkat, tidak harmonis dengan majikan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) Sepihak.

“Dari data yang diperoleh Call Center kasus putus komunikasi berjumlah 724 kasus, gaji tidak dibayar 555 kasus, pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja 175 kasus dan tindak kekerasan majikan terdapat 131 kasus. Kasus-kasus itulah yang sering dilaporkan TKI ke Call Center BNP2TKI,” paparnya

Sedangkan untuk negara penempatan TKI, kata Kustomo, TKI yang bekerja di negera Timur Tengah banyak melaporkan kasusnya ke Call Center BNP2TKI. Negara penempatan TKI tersebut antara lain Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Yordani, Syiria, Bahrain, Oman dan Kuwait. Sedangkan untuk kawasan Asia Pasifik adalah Malaysia, Singapura dan Taiwan.

TKI yang bekerja di Timur Tengah umumnya melaporkan kasus putus komunikasi dan gaji tidak dibayar.  “TKI yang bekerja di Saudi Arabia ada 1.276 yang melaporkan kasusnya ke Call Center. Arab Saudi memang paling banyak jumlah pengaduan TKI nya. Sedangkan untuk kawasan Asia Pasifik adalah Malaysia. Ada 214 kasus yang dilaporkan ke Call Center dari TKI atau keluarga TKI yang bekerja di Malaysia,” paparnya.

Sejak beroperasi pada 27 Juni 2011, sambung Kustomo, Call Center BNP2TKI sudah menyelesaikan 48 kasus pengaduan TKI. Kasus pengaduan TKI tersebut antara lain gaji tidak dibayar, putus komunikasi, asuransi dan lainnya. “Memang butuh waktu untuk menyelesaikan pengaduan yang masuk ke Call Center BNP2TKI.

Banyak pelapor saat mengadu tidak lengkap dokumen dan kasusnya. Kalau setiap aduan TKI dilengkapi dengan data dan dokumennya tentu memudahkan BNP2TKI untuk memprosesnya,” papar Kustomo.***HAPIPI


Masjitah, Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri, 15.09.2011, http://www.setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=2719

Pada tanggal 10 Januari 2011 di Jakarta Convention Center, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan dan instruksi pada rapat jajaran Pemerintah. Dalam rapat tersebut Kementerian Luar Negeri diminta agar memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan perlindungan Warga Negera Indonesia (WNI) di luar negeri.

Upaya perlindungan yang dilakukan adalah meningkatkan 3 kluster utama dalam perlindungan WNI, yaitu upaya pencegahan, upaya pendeteksian dini, dan upaya perlindungan. Salah satu upaya untuk meningkatkan upaya perlindungan WNI di luar negeri adalah dengan meningkatkan citizen services yang telah ada di 24 Perwakilan RI di luar negeri.

Sepanjang tahun 2010, berdasarkan data statistik, prosentase terbesar permasalahan dan kasus yang dialami WNI, khususnya TKI, terjadi di Malaysia dan Arab Saudi. Untuk meminimalisir hal ini, pemerintah sudah menambah jumlah dan meningkatkan kualitas staff di perwakilan Indonesia di kedua negara itu.

Namun tersedianya payung hukum perlindungan WNI di kedua negara tersebut tetap merupakan prioritas yang harus segera diselesaikan. Revisi MoU dengan Malaysia telah dinegosiasikan kedua negara sejak tahun 2007, dan telah ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2011.

Sebagai tindak lanjut, kedua negara membentuk Joint Task Force (JTF) atau satuan tugas. Satgas di Indonesia terdiri dari unsur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), BNP2TKI, dan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, sedangkan di Malaysia terdiri dari Kementerian terkait dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.

Hasil pertemuan JTF Indonesia –Malaysia pada 29 Juli 2011 di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyepakati skema penempatan yang diformulasikan bersama, Indonesia menyiapkan format kerja, kedua pihak akan menerapkan law enforcement secara tegas kepada agency/PPTKIS yang tidak melakukan penempatan TKI sesuai protokol MoU, dan penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Malaysia telah siap dilakukan kembali.

Sedangkan dengan Arab Saudi pada tanggal 29 Mei 2011 telah menyepakati adanya letter of intent untuk merumuskan MoU penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi dalam waktu 6 bulan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut juga telah dibentuk Joint Working Committee yang melaksanakan pertemuan pada tanggal 11-14 Juli 2011 di Riyadh, Arab Saudi.

Untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis telah dibentuk Technical Working Committee yang bertugas menyusun draft MoU, menyusun kerangka MoU, termasuk di dalamnya pembentukan Joint Task Force (yang mengelola masalah di lapangan), dan Joint Working Group (yang menyelesaikan masalah politis maupun regulasi dan hal-hal lain yang belum disepakati).

Draft MoU tersebut telah diserahkan ke pihak Arab Saudi pada tanggal  12 Juli 2011 di Riyadh, dan saat ini sedang menunggu jawaban dari Pemerintah Arab Saudi. Penanganan WNI di luar negeri, termasuk TKI, yang telah dilaksanakan selama Januari sampai dengan Juli 2011 adalah sebagai berikut:

  1. Permasalahan yang dihadapi dan ditangani perwakilan RI sejak Januari-Juli 2011 berjumlah lebih dari 25.677 kasus, sebanyak 22.066 (85,93%) telah diselesaikan dan 3.611 (14,07%) masih dalam tahap penyelesaian.
  2. Terdapat  11 WNI terbebas dari hukuman mati dengan rincian 4 orang telah dibebaskan, 5 orang mendapatkan pemaafan, dan 2 orang mendapat keringanan hukuman.
  3. Telah dipulangkan 14.679 WNI termasuk TKI yang bermasalah dan menghadapi kasus hukum di luar negeri baik melalui proses deportasi, repatriasi, maupun evakuasi.
  4. Penanganan WNI overstayers dari Arab Saudi telah dipulangkan menggunakan KM Labobar milik PT PELNI sekitar 2.353 orang dengan biaya sebesar Rp24.532.000.000. Pemulangan sekitar 5.000 WNIO selanjutnya diperlukan biaya sebesar Rp 7,8 miliar, yang dibebankan kepada Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Kementerian Kesehatan, Mabes POLRI, dan Kemenko Kesejahteraan Rakyat.

Kendala yang ditemui dalam upaya perlindungan tersebut antara lain jangkauan terhadap pekerja domestik di negara setempat, sistem hukum dan budaya negara yang masih menjadi permasalahan yang harus terus dicarikan solusinya. Ketidaksiapan WNI terutama TKI untuk bekerja di negara tujuan juga menjadi salah satu penyebab permasalahan yang dihadapi oleh TKI.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada tanggal 7 Juli 2011 Presiden telah menandatangani surat kepada Raja Arab Saudi mengenai Permohonan Pengampunan bagi 26 WNI yang menghadapi tindak pidana berat.

Presiden juga menugaskan Satuan Tugas Penanganan TKI untuk mendatangi 4 negara tempat sejumlah TKI dan WNI terancam hukuman mati, yaitu Arab Saudi, Malaysia, China, dan Singapura.

Upaya dan langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, antara lain:

  1. membentuk grand design sebagai suatu policy paper yang dapat digunakan sebagai guidance oleh seluruh stakeholder, termasuk Perwakilan RI, dalam memberikan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.
  2. Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, parlemen, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa dan stakeholder terkait lainnya melalui forum kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari: (i) Pokja Penguatan Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga; (ii) Pokja Trans-national Crime; (iii) Pokja Penanganan Kasus-Kasus Hukum WNI di Luar Negeri; (iv) Pokja Public Awareness Campaign; dan (v) Pokja Repatriasi.

Dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, Perwakilan RI di luar negeri melakukan langkah-langkah, antara lain:

  1. Membangun dan mengembangkan jejaring (networking) dengan counterpart masing-masing, sehingga mampu menghilangkan berbagai hambatan birokrasi dalam penanganan permasalahan WNI di negara setempat.
  2. Melakukan upaya pencegahan terhadap permasalahan yang mungkin timbul terhadap WNI di negara setempat, dengan meningkatkan public awareness campaign dengan sasaran WNI yang berada di wilayah akreditasi. Sebagai contoh adalah welcoming program bagi para TKI yang baru tiba di negara tujuan.
  3. Mengefektifkan early detection terhadap permasalahan yang mungkin menimpa WNI di wilayah akreditasinya dengan jalan memberdayakan unsur masyarakat setempat, seperti perkumpulan masyarakat, perhimpunan mahasiswa, maupun organisasi kemasyarakatan yang ada.
  4. Memberikan perlindungan kepada WNI yang mengalami permasalahan di wilayah akreditasnya pada kesempatan pertama (immediate response) dan tidak melimpahkannya kepada pihak ketiga. Termasuk di dalamnya pengelolaan penampungan (shelter) Perwakilan RI, khususnya pada negara-negara yang menjadi tujuan penempatan TKI.

Sedangkan bagi pemerintah daerah yang akan memberikan perlindungan bagi warganya yang bermasalah di luar negeri, dapat    menyampaikan permintaan kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Perwakilan RI di luar negeri. Setelah diterimanya permintaan tersebut, Kementerian Luar Negeri akan mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dengan Perwakilan RI di luar negeri bersama instansi terkait di dalam negeri.

Bagi WNI/BHI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, Kemlu RI dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik.

Berkaitan dengan kematian WNI di luar negeri, Kemlu RI dan Perwakilan RI mengupayakan hak-hak WNI tersebut tetap terjamin, seperti asuransi, pemulangan jenazah ke dalam negeri serta untuk pemakaman secara patut bagi WNI tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk kegiatan penanganan, perlindungan yang memerlukan biaya besar seperti biaya penasehat hukum, pengobatan, pemulangan WNI dan pemulangan jenazah WNI di luar negeri ke daerah asal di Indonesia, Kemlu RI dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan dana dari WNI bersangkutan atau keluarganya, Pemda asal WNI, atau instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.   Kemlu RI memberitahukan perkembangan keadaan WNI/BHI yang dimintakan perlindungan kepada Pemda terkait. (masjitah/kedeputian kesra)


Humaidi, Pahlawan Devisa yang Teraniaya, mediaumat.com, 18.09.2011, http://mediaumat.com/media-utama/3057-62-pahlawan-devisa-yang-teraniaya.html

Akar persoalan TKI adalah kemiskinan. Negara gagal menyejahterakan rakyatnya dan mencari jalan pintas untuk menutupi kebobrokan itu. Mungkin  pepatah:  “daripada hujan  emas  di negeri  orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri,” tak berlaku bagi para tenaga kerja Indonesia yang mengais rezeki ke luar negeri.

Buktinya,  meski  berbagai kasus menimpa TKI, niat bekerja ke luar negeri tak pernah surut. Bisa  jadi,  ‘hujan  batu’  itu sudah tak bisa diterima lagi. ‘Batu’ yang  turun  dari  langit  tak  lagi batu  kerikil,  tapi  ‘batu’  segedhe gunung. Mereka tak mampu lagi mencari alternatif lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya, selain jadi TKI kendati harus berkorban, meninggalkan keluarga dan kehilangan nyawa.

‘Emas’ itu memang sangat menggiurkan.  Saat  ini  tercatat sekitar  5  juta  orang  Indonesia tinggal dan bekerja di luar negeri. Tak  dipungkiri,  sebagian  besar mereka  bekerja  sebagai  tenaga kerja  informal  alias  pembantu rumah tangga. Mereka menyebar di  kawasan  Timur  Tengah  dan Asia.

Kondisi  kemiskinan  yang menghimpit  keluarga  menjadi alasan utama betapa banyak warga Indonesia yang ingin bekerja di luar  negeri.  Apalagi  ada  iming-iming gaji besar di sana. Permintaan yang tinggi untuk menjadi TKI inilah yang kemudian dimanfaatkan pula oleh perusahaan pengerah  tenaga kerja  Indonesia (PPTKI)  untuk  meraup  keuntungan.

“Jadi itu benar-benar didorong,  benar-benar  dibujuk,  benar-benar  diberi  impian-impian yang manis untuk berangkat ke luar  negeri,”  kata  Direktur  Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah kepada Media Umat. Tak jarang, perusahaan-perusahaan  itulah  yang  mengeksploitasi keinginan para calon TKI dengan berbagai imbalan.

Adanya praktik menyimpang ini diakui oleh Ketua Badan Nasional Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Selain eksploitasi, 200 PPTKI yang tersebar di seluruh Indonesia disinyalir melakukan pelanggaran seperti adanya unsur percaloan atau sponsor dalam proses rekrutmen yang sangat merugikan TKI.

Begitu pula, jual beli sertifikat  baik  sertifikat  kesehatan maupun  sertifikat  kompetensi atau keahlian yang akhirnya menjadikan TKI sebagai korban. “Kesannya yang ada adalah memperdagangkan  tenaga  kerja  bukan menempatkan tenaga kerja,” tuturnya di Solo (18/3). Bukan hanya PPTKI, menurut Komite Pimpinan Pusat (KPP) Federasi  Serikat  Pekerja  (FSP) BUMN Bersatu melalui Ketua Presidiumnya, Arief Poyuono, para calon TKI  pun  harus  membayar uang dalam jumlah besar kepada negara.

Sesuai  Surat  Keputusan No.186 Tahun 2008 yang dikeluarkan  oleh  Dirjen  Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  (Bina-penta) Departemen Tenaga Kerja &  Transmigrasi  setiap  TKI  wajib membayar Rp 15,5 juta. Ditambah dengan bunga 18 persen per tahun, uang yang harus dibayar TKI Rp 18,29 juta.

Saat berangkat keluar uang, pulang  pun  masih  diperas.  Banyak  pihak  menikmati  keberadaan TKI. Pihak perbankan misalnya, meraup untung lumayan besar  dari  selisih  pertukaran  nilai kurs uang yang dibawa para TKI. Belum  maskapai  penerbangan, perusahaan transportasi dan sebagainya.

Negara pun ikut menikmati keringat TKI. Mereka sampai disebut  sebagai  ‘pahlawan  devisa’ karena berhasil menyumbang devisa bagi negara. Tahun 2009 lalu berdasarkan catatan BNP2TKI, TKI menyumbang devisa sebesar Rp 82  trilyun.  Itu  belum  termasuk uang yang dibawa langsung oleh mereka. Jadi rata-rata per tahun sekitar Rp 100 trilyun.

Sayangnya, negara tak begitu peduli dengan nasib mereka. Munculnya  berbagai  kasus  TKI menunjukkan hal itu. Pemecahan yang diberikan pun terasa asal-asalan dan tak menyentuh akar persoalan.

Akar Persoalan

Semua orang pasti sepakat, alasan  utama  kebanyakan  TKI bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi. Kebanyakan mereka adalah orang miskin. Jasa tenaga kerja mereka tidak bisa disalurkan di dalam negeri karena negara tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup. Dengan bahasa lain, negara  sebenarnya  telah  gagal merealisasikan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Berdasarkan data resmi pemerintah, pengangguran di Indonesia  kini  mencapai  8,59  juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja di Nusantara sebanyak 116 juta orang. Bisa jadi jumlah pengangguran jauh lebih banyak dari itu. Malah tiap tahun ada 1,1 juta sarjana menganggur.

Sementara  jumlah  orang miskin masih sangat besar. Tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 31 juta orang pada 2010. Namun banyak kalangan mempertanyakan angka tersebut. Soalnya, standar garis kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah terlalu rendah.

Tahun ini hanya  Rp  211.000/kapita/bulan. Artinya,  orang  dianggap  tidak miskin bila penghasilannya lebih dari Rp 211.000 per bulan. Para ekonom menilai, jumlah orang miskin lebih besar dari angka tersebut jika orang yang mendekati  garis  kemiskinan  dimasukkan ke dalamnya.

Apalagi jika mendasarkan pada penerima beras raskin 2011 sebanyak 17,8 juta keluarga, dengan asumsi satu keluarga empat jiwa, maka jumlah  penduduk  miskin  mencapai 70,2 juta orang. Kalau standarnya adalah Bank Dunia yakni Rp US$ 2/kapita/hari, jumlah orang miskin Indonesia bisa lebih dari 100 juta jiwa.

Anehnya,  kebijakan  pemerintah  bukannya  membuka  lapangan kerja seluas-luasnya tapi bagaimana ‘menjual’ mereka ke luar negeri sehingga negara bisa memperoleh devisa. Dalam Strategi  Nasional  Penanggulangan Kemiskinan  (SNPK),  pengiriman TKI disebut sebagai upaya menekan angka  pengangguran.

Tak heran di mata pengusaha Arab, Indonesia dipandang sebagai negara  pengekspor  pembantu  rumah tangga terbesar. Sudah  begitu,  keberadaan mereka di luar negeri tak dilindungi. Pengiriman TKI selama ini bukanlah  urusan  negara  secara langsung. Bukan negara dengan negara, tapi PPTKI dengan pengguna jasa.

Akibatnya, kalau ada persoalan, negara kelabakan dan tak punya kontrol terhadap para TKI itu. Jangan heran bila negara selalu  terlambat  merespon  permasalahan  para  pencari  devisa tersebut. Sementara  itu,  di  negara tujuan,  peraturan  di  sana  tidak memberikan  jaminan  perlindungan hukum kepada para TKI.

Hanya sedikit negara yang telah meratifikasi perlindungan terhadap  pekerja  asing.  Malah  di beberapa  negara, TKI  dianggap sebagai budak yang bisa diperlakukan semaunya. [] humaidi

Babu-nya Negara Raih Devisa

Seharusnya negara yang menjamin warga negaranya untuk hidup layak. Eh, ini malah negara numpang hidup dari keringat warga negaranya. Negara tak perlu banyak andil, tapi devisa mengalir. Besarnya devisa negara yang disumbangkan para TKI ini, bahkan menempati urutan kedua pendapatan negara setelah migas, menjadikan kebijakan mengirim tenaga kerja ke luar negeri tak pernah berhenti.

Di balik limpahan sumbangan kepada negara itu, justru banyak di antara TKI yang menderita. Bahkan ada yang tinggal nama. Mereka tak berhasil menikmati impiannya: mengangkat derajat diri dan keluarganya. Sebenarnya, jika dihitung rata-rata, pendapatan para TKW itu tak terlalu besar.

Tiap tahun rata-rata mereka memperoleh penghasilan sebesar Rp 31,25 juta. Jika uang sejumlah itu dikurangi dengan biaya sebelum berangkat rata-rata Rp 18,29 juta maka mereka mendapatkan uang sebesar Rp 12,96 juta per tahun atau Rp 1,08 juta per bulan. Angka ini hampir setara dengan UMR kota-kota tertentu, malah lebih rendah dibandingkan beberapa kota besar di Indonesia.

Apa artinya? Keberadaan mereka di luar negeri sekadar menjadi tumbal bagi pemerintah yang berkuasa di Indonesia untuk menutupi borok pemerintah menyejahterakan rakyatnya. Toh, profesi TKI tidaklah berlangsung selamanya. Ketika mereka tak lagi dipakai di luar negeri, sementara di dalam negeri negara tak memberi peluang usaha, mereka jadinya menderita kembali. Ironi kembali terjadi. Para pahlawan devisa itu lagi-lagi menderita. Negara pun tak peduli.[] humaidi


Neneng Zubaidah, Moratorium, Pengiriman TKI Ilegal Kian Rawan, sindo, 24.09.2011, http://news.okezone.com/read/2011/09/24/337/506453/moratorium-pengiriman-tki-ilegal-kian-rawan

JAKARTA – Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal semakin rawan terjadi ke negara penempatan yang dihentikan sementara atau moratorium. Karena itu, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, saat ini pihaknya bekerjasama dengan Polri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), lintas kementerian, dan Imigrasi untuk memperketat sistem pengiriman TKI.

Negara yang rawan pengiriman TKI illegal dan TKI transit adalah negara penempatan yang masih berstatus moratorium, seperti Yordania, Syria, Arab Saudi, Malaysia dan Kuwait. TKI transit ialah TKI sudah dikirim ke negara penempatan resmi namun dipindahkan ke negara lain.

“Sinergitas petugas terutama di pintu embarkasi internasional agar tidak ada TKI illegal dan berdokumen dikirim,” katanya di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (23/9/2011). Selain pengawasan untuk pencegahan, Kemenakertrans juga membenahi proses rekrutmen calon TKI, pengurusan dokumen diri, uji kesehatan, pelatihan sampai uji sertifikasi kompetensi.

Selain itu ada pelatihan sistem 200 jam bagi yang belum pernah ke luar negeri dan 100 jam untuk yang pernah bekerja. Sampai saat ini, ada 10 negara yang memiliki MoU dengan Indonesia dalam penempatan dan perlindungan TKI, yakni Qatar, Malaysia, Kuwait, Yordania, Libanon, Uni Emirat Arab, Taiwan, Korsel, Jepang, dan Australia.

Menurut Muhaimin, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui serta ikut serta menjaga keluarganya agar tidak berangkat ke negara-negara yang masih berstatus moratorium. (Neneng Zubaidah/Koran SI/ded)


Iman Rosidi, Pemerintah Batasi Penempatan TKI di 4 Negara, sindoradio, 29.09.2011, http://news.okezone.com/read/2011/09/29/337/508348/pemerintah-batasi-penempatan-tki-di-4-negara

JAKARTA- Pemerintah semakin pemperketat penempatan Tenaga kerja lndonesia (TKI) sektor domestic worker yang bekerja di luar negeri. Untuk ke depannya, pemerintah hanya akan menempatkan TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) di 4 negara yaitu Arab Saudi, Malaysia, Hongkong dan Taiwan.

“Kemenakertrans telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap negara-negara tujuan penempatan TKl sektor PLRT. Hasilnya kami menyimpulkan hanya 4 negara saja yang termasuk kategori layak sebagai negara tujuan, “ kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenakertrans Reyna Usman di Jakarta, Rabu (28/9/2011).

Reyna mengatakan Kemenakertrans telah mencermati kebijakan dan perlakuan negara-negara penempatan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak normatif TKI. Apabila tidak memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan, pemerintah tidak akan mengjinkan lagi penempatan TKI ke negara tersebut.

“Pemerintah memprioritaskan penempatan TKI khususnya sektor domestic worker negara-negara tertentu saja yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI,”tegas Reyna. Menurut Reyna, negara Hong Kong dan Taiwan memiliki kebijakan dan peraturan perlindungan migrant worker yang cukup baik dibanding negara-negara penempatan lainnya.

“Masalah kekerasan terhadap TKl di 2 negara ini sudah semakin kecil jumlahnya. Yang masih banyak adalah urusan kontrak kerja, tidak sesuainya gaji yang dibayarkan, masalah agensi TKI nakal, dll, “ujar Reyna. Malaysia, sambungnya adalah negara penempatan sektor PLRT terbesar dan prospektif karena berbagai kemudahan akses serta faktor kesamaan bahasa dan budaya.

Kemenatrans, akan menekankan peningkatan kualitas TKI dan an pengetatan seleksi atas majikan. ” MoU yang kita telah tandatangani akan dikawal benar-benar melalui joint task force (Satgas gabungan). Kedua belah pihak telah sepakat dalam skema penempatan yang telah diformulasikan bersama untuk memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan fasilitasi penempatan, terutama peningkatan aspek perlindungan TKI di Malaysia,”kata Reyna

Sedangkan Arab Saudi, Reyna menilai proses perundingan MoU sangat kondusif dan pemerintah Arab Saudi cukup responsif atas upaya-upaya perbaikan yang kita usulkan. “ Arab Saudi masih meniadi negara penempatan terbaik di Kawasan Timur Tengah. Tugas kita mengurangi masalahnya, terutama soal kekerasan, “terangnya.

Untuk meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di negara-negara penempatan dan mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan pendirian kantor pelayanan khusus TKI di 4 negara penempatan TKI tersebut yaitu Arab Saudi, Malaysia, Hongkong dan Taiwan.

Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembenahan dan penguatan kelembagaan perwakilan RI di bidang ketenagakerjaan dengan meningkatan peranan atase ketenagakerjaan di negera- negera penempatan TKI.

“Salah satu kendala yang dihadapi saat ini belum semua negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki Atase Ketenagakerjaan. Padahal keberadaan dan peranan atase ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk melayani penempatan dan perlindungan TKI serta membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri,”papar Reyna.

Saat ini Indonesia hanya memiliki 13 atase ketenagakerjaan yang bertugas di Malaysia, Hongkong, Saudi Arabia (Riyadh dan Jeddah), Persatuan Emirat Arab, Brunei Darussalam, Kuwait, Korea Selatan, Singapura dan Qatar, Taiwan, Suriah dan Yordania. Namun kebanyakan Atase Ketenagakerjaan masih berstatus staf teknis, belum dikategorikan diplomat sehingga dalam menjalankan tugasnya belum maksimal. Yang berstatus atase diplomat hanya di Malaysia, Riyadh, Abu Dhabi dan Kuwait.

“Saat ini tengah dilakukan komunikasi yang instensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan status staf teknis ketenagakerjaan menjadi Atase. Koordinasi pun dilakukan untuk pembenahan personi baru dan pembinaan karier untuk calon-calon atase, “ kata Reyna. Selain itu, menurut Reyna dibutuhkan pula penambahan asisten atas staf teknis ketenagakerjaan di negara-negara penempatan seperti contohnya di Malaysia dan Arab Saudi untuk memaksimalkan pelayanan dan perlindungan TKI.

Atase ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan pendataan dan pengurusan dokumen TKI di negara penempatan, pemantauan keberadaan TKI, melakukan penilaian terhadap mitra usaha atau agency TKI, upaya advokasi bantuan hukum TKI serta legalisasi perjanjian atau kontrak kerja, pusat informasi ( information center) bagi TKI dan pencarian pasar kerja baru dengan menjalankan “market intelligence”. (Iman Rosidi/Sindoradio/opx)


Catur Nugroho Saputra, BNP2TKI: Asuransi Bukan Wewenang Kami, Okezone, 18.10.2011, http://news.okezone.com/read/2011/10/18/337/516903/bnp2tki-asuransi-bukan-wewenang-kami

JAKARTA -  Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menegaskan asuransi untuk para TKI bukan merupakan wewenang lembaga yang dipimpinnya tersebut. “Peraturan yang ada itu bukan kewenangan kami, melainkan Kemenakertrans,” ujar Jumhur usai mengikuti sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (18/10/2011).

Dalam peraturan, lanjutnya, sudah terang benderang disebutkan jika BNP2TKI tidak mempunyai kewenangan dan mengurusi asuransi. “Saya jadi bingung seolah-olah keterlambatan pencairan dana kesalahan kami, padahal peraturan yang ada dilimpahkan ke Pemda setempat,” tuturnya.

Namun karena banyaknya TKI yang mencairkan dana melalui BNP2TKI, lanjut Jumhur, pihaknya tetap mengurusinya. “BNP2TKI hanya ketempatan saja, tapi kita tetap mengurusinya,” tambahnya.

Terkait pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar bahwa BNP2TKI harus mengurusi asuransi, Jumhur membantah. Menurutnya, statement tersebut tidak seperti yang diberitakan oleh media massa. “Maksud statement menteri ialah agar adanya peningkatan terhadap pelayanan yang ada,” tandasnya. (sus) (ful)


Medanbisnis.com, Jumlah Kasus TKI Menurun, 28.10.2011, http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/10/28/63175/jumlah_kasus_tki_menurun/

MedanBisnis – Medan. Jumlah kasus yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini diperkirakan memiliki keterkaitan dengan pemberlakuan moratorium TKI informal ke Malaysia yang diberlakukan sejak 2009 lalu.

Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Sumut Suyono menyebutkan, sepanjang Januari-Agustus 2011, tercatat ada 27 kasus yang dialami oleh 48 orang TKI. “Dari 27 kasus itu, 25 diantaranya sudah diselesaikan,” ujar Suyono yang ditemui Kamis (27/10) di Medan.

Dijelaskannya, kasus yang dialami TKI pada 2009 tercatat ada 73 kasus yang dialami oleh 152 orang TKI. Kemudian pada 2010 turun menjadi 49 kasus dengan melibatkan 104 TKI. “Jadi memang kalau dilihat, pencabutan moratorium berpengaruh dengan kasus yang terjadi, karena Plrt (penata laksana rumah tangga) lebih rentan menghadapi masalah,” katanya.

Sampai saat ini kata Suyono, klaim asuransi memang masih menjadi persoalan yang sering terjadi dan menjadi acuan TKI di antara kasus-kasus lain seperti PHK, TKI yang lari, hingga CTKI yang mengadu karena lambannya penempatan oleh PPTKIS. Sedang untuk TKI yang meninggal, BP3TKI Sumut mencatat sepanjang tahun ini ada 5 orang TKI yang meninggal dunia di luar negeri. “Untuk tahun ini pun kita perkirakan jumlah kasus tidak akan banyak,” pungkasnya. ( cw 05)


Hasan Kurniawan, 71 TKW dari Arab Saudi Diduga Korban Human Trafficking, Okezone, 02.11.2011, http://news.okezone.com/read/2011/11/01/337/523583/71-tkw-dari-arab-saudi-diduga-korban-human-trafficking

TANGERANG- Sebanyak 71 Tenaga Kerja Wanita (TKW), diduga menjadi korban perdagangan orang (human trafficking) untuk dijadikan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Rata-rata, mereka dijual saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan Menengah Pertama (SMP). Sebagian, berasal dari siswa putus sekolah dan tidak mampu.

Para TKW itu dipulangkan bersama dengan ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah lainnya, dua hari lalu, dengan menumpang pasawat jemaah haji Indonesia. Kepala Seksi Pengamanan TKI Mabes Polri Direktorat Sabara Baharkam Polri, AKBP M Syahrul Fauzi mengatakan, sejak Januari 2011 sudah ada ribuan TKI yang menjadi korban perdagangan orang.

“Dari ribuan TKI yang dipulangkan, 10 persennya menjadi korban erdagangan orang,” ujarnya, kepada okezone, di tempat penampungan TKI Salapajang, Selasa (1/11/2011). Hingga kini, Fauzi mengaku masih belum bisa mengungkap jaringan perdagangan TKW ke Arab Saudi. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara mendalam kepada korban di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Bambu Apus.

Dijelaskan, pada kloter pertama TKI overstayers yang berhasil dipulangkan, 33 di antaranya korban perdagangan orang. Sedang pada kloter 2,3 dan 4, ditemukan sekira 37 orang. “Kalau dia bekerja dirumahan harus berusia 23 tahun. Di bawah itu, sudah masuk perdagangan orang,” tambahnya.

Hal itu, lanjut Fauzi, telah melanggar UU No 21 tahun 2004 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sejak Januari 2011, total TKW korban perdagangan orang sudah mencapai ribuan. Sementara itu, Hartini (26), TKW asal Purwakarta mengaku, berangkat kerja ke Arab Saudi, sejak masih duduk di bangku SD, saat usinya 14 tahun.

Hartini rela meninggalkan sekolahnya demi bekerja di Arab Saudi, sebagai pembantu rumah tangga. Dia bekerja sudah 6 tahun dan beruntung mendapatkan majikan yang cukup baik. “Alhamdullilah, saya tidak pernah diperlakukan kasar. Tapi saya sudah tidak tahan bekerja di sana,” ungkapnya.

Hingga kini, jumlah TKW korban perdagangan orang di Arab Saudi, diperkirakan masih mencapai ribuan orang lagi. Mereka tidak tertampung saat pemulang TKI bermasalah kali ini. (ded)


Syariful Alam, Migrant Care: Pemerintah harus Cari Sindikat TKI Overstay, mi.co.id, 02.11.2011, http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=3&artid=1454.
Migrant Care : Pemerintah harus Cari Sindikat TKI Overstay
Rabu , 02 November 2011 08:42:40

KBRN, Jakarta : Pemerintah harus mencari akar masalah TKI overstay di Arab Saudi dengan mencari sindikat TKI overstay dan memberantasnya. Investigasi Migrant Care, oknum pemberangkatan haji dan umroh dan oknum pegawai penanganan TKI terlibat dalam sindikat TKI overstay.

Analis Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan, memberikan apresiasi positif terhadap pemerintah yang memulangkan TKI overstay dengan pesawat haji. Dikatakan Wahyu, pemulangan ini merupakan usulan Migrant Care sejak awal tahun dan baru dilaksanakan baru-baru ini.

“Sekarang ini masa moratorium. Sekarang ini momentum seluruhnya dipulangkan dulu. Yang harus dilakukan pemerintah adalah mencari sindikat overstayer. Analisis kita adanya oknum perjalanan Haji dan Umroh dan pegawai yang menangani TKI ada yang terlibat,” terang Wahyu dalam dialog dengan Pro3 RRI, Rabu (02/11) di Jakarta. Dijelaskan Wahyu, para TKI overstay itu akan tetap ada selama tidak diberantas sindikatnya, baik melalui tenaga kerja maupun perjalanan haji dan umrah.

“Sebenarnya alur sindikasi ini bisa diselidiki. Karena bila tidak dilakukan TKI overstay ini akan terus ada dan pemulangan ini jadi stimulus mereka. Okelah kita mengikuti TKI overstay dan nanti kita akan pulang dengan mengikuti paket gratis,” pungkasnya. Catatan Migrant Care, ternyata dari TKI overstay itu ada yang menjadi korban perkosaan dan ditelanjangi polisi. Pemerintah harusnya memproses perlakuan tersebut dan memperjuangkan keadilan bagi TKI yang menjadi korban.

“Jadi tidak sekedar memulangkan dan hal ini bisa diteliti kasus-kasus yang ditangani. Tapi ada yang melarikan diri karena perkosaan, dan inilah momentum yang bagus untuk mendesak MoU dengan pemerintah,” jelasnya. (Syariful Alam/AKS)

http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/3367


Adam Prawira, UU TKI Direvisi, Rekruitmen TKI Diperketat, sindo, 03.11.2011, http://news.okezone.com/read/2011/11/02/337/524119/uu-tki-direvisi-rekruitmen-tki-diperketat.

JAKARTA- Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dinilai penting dalam membantu penyelesaian kasus hukum TKI di luar negeri, seperti yang saat ini sedang menangani kasus Tuti Tursilawati. Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Jajuli mengatakan pemerintah jangan melupakan proses perekrutan dengan ketat dan pembinaan calon TKI sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

“Satgas sangat dibutuhkan dalam melakukan pendekatan dengan ahli waris untuk meminta pengampunan TKI kita yang tersangkut kasus hukum. Tapi jangan lupa pemerintah harus melakukan langkah preventif dengan memperketat calon TKI,” kata Ahmad kepada wartawan Rabu (2/11/2011).

Menurut dia, persoalan TKI muncul karena banyaknya kelemahan yang terjadi sebelum TKI diberangkatkan. Misalnya, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tidak selektif dalam memberangkatkan TKI. Dia menduga, salah satu penyabab munculnya persoalan karena tidak sedikit TKI yang mempunyai skill yang minim.

“Lalu pertanyaannya, skill minim kok bisa diberangkatkan ke luar negeri,” tandasnya. Jajuli memperkirakan, adanya oknum pemerintah yang membuat TKI dapat mudah berangkat ke luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membenahi seluruh persoalan TKI. Terkait kasus TKI asal Majalengka, Tuti Tursilawati yang menghadapi ancaman hukuman pancung di Arab Saudi, Jajuli meminta Satgas maksimal dalam melakukan pendekatan kepada ahli waris korban agar Tuti mendapatkan pengampunan.

Revisi UU TKI

Jajuli menegaskan, DPD telah telah menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  “Rencananya akan diajukan ke DPR dan pemerintah pada masa sidang mendatang,” katanya.

Adapun poin isi revisi UU ini menitikberatkan kepada perlindungan TKI di luar negeri, tidak hanya mengedepankan sisi penempatan seperti isi UU 39/2004. “Salah satunya aturan yang menyebutkan PPTKIS diwajibkan untuk memiliki kantor cabang di daerah penempatan,” tandasnya. (Adam Prawira/Koran SI/opx)


Misbahol Munir, 400 Ribu TKI di Malaysia Tak Miliki Paspor, Okezone, 03.11.2011, http://news.okezone.com/read/2011/11/03/337/524593/400-ribu-tki-di-malaysia-tak-miliki-paspor

JAKARTA- Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) Amir Syamsuddin menyatakan mendukung sepenuhnya proses pemutihan dokumen ratusan ribu TKI yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. “Kita apresiasi pemerintah Malaysia yang telah memberikan kesempatan untuk memutihkan sekitar 650.000 TKI yang terdaftar, namun tidak memiliki dokumen keimigrasian hingga Januari 2012.

Untuk itu seluruh jajaran keimigrasian telah membantu dengan mempermudah persyaratan pembuatan paspor yang tidak mereka miliki,” ujar Amir melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2011). Hari ini, Menkum dan HAM tengah meninjau proses pembuatan dokumen bagi TKI di Konsulat Jenderal RI Johor Baru, Malaysia, Kamis (3/11).

Peninjauan ini merupakan rangkaian perjalanannya ke Kamboja untuk menghadiri Konferensi Menteri Hukum se-ASEAN pada 4-5 November 2011. Sementara itu, Konjen RI di Johor Baru, Jonas L Tobing, menyatakan di seluruh Malaysia saat ini terdapat sekitar 400 ribu TKI yang telah siap dengan kelengkapan untuk diputihkan, namun belum memiliki paspor.

Untuk itu jajarannya mempermudah proses penerbitan. “Sebagian besar mereka tidak memiliki KTP sebagai sarat pembuatan paspor,” ungkap Jonas dalam rilis yang sama. Lanjut Jonas, KJRI di Johor Baru secara penuh memberikan bantuan dan kemudahan bagi proses pemutihan dokumen tersebut. Antara lain, meminta TKI menyerahkan surat pernyataan akan melengkapi KTP.

Menkum dan HAM yang dalam kesempatan itu didampingi Dirjen Imigrasi Bambang Irawan dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Aidir Amin Daud, menyampaikan kepada ratusan TKI yang sedang memproses dokumen mereka agar mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku di Malaysia.

“Gunakan kesempatan luar biasa ini sebaik-baiknya agar kamu bisa bekerja dengan tenang di negeri jiran ini,” paparnya. Kata Amir, pemutihan tersebut, merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia serta komitmen pemerintah Malaysia dalam memerhatikan nasib TKI. “Pokoknya jajaran Kemenkum dan HAM siap mendukung proses ini,” kata Amir. (ugo)


http://koran.republika.co.id/koran/0/138314/Meluruskan_Penanganan_TKI

Ledia Hanifa Amaliah, Meluruskan Penanganan TKI, Jakarta, 09.11.2011, http://alegperempuanpks.com/index.php?option=com_content&view=article&id=343:meluruskan-penanganan-tki-&catid=51:artikel

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Senin (26 juni 2011) lalu meresmikan Crisis Center TKI di Kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Tujuannya ialah untuk mempercepat  pengaduan persoalan calon TKI dan TKI bermasalah. Crisis Center TKI ini dijalankan dengan membuka sistem call center bernomor 08001000 (bebas pulsa dalam negeri) atau (021) 29244800 yang dapat diakses baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Sebagai upaya untuk menangani persoalan TKI yang tidak pernah terselesaikan secara  tuntas oleh pemerintah, adanya crisis center ini merupakan langkah maju. Namun, hal ini bisa dikatakan sangat terlambat untuk dilakukan pemerintah, terutama oleh Kemenakertrans dan BNP2TKI. Mengapa setelah terjadi kasus pemancungan Ruyati di Arab Saudi baru tergerak untuk mendirikan crisis center?

Meski baru berdiri, keberadaan crisis center ini telah menunjukkan tanda-tanda akan berjalan tidak efektif. Hal ini bisa dilihat dari proses klarifikasi pengaduan yang bisa diterima oleh crisis center. Untuk klarifikasi dan penyelesaian masalah, seorang pelapor wajib melengkapi fotokopi paspor TKI, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, kartu peserta asuransi, KTLN, kartu keluarga, surat nikah, dan identitas pelapor.

Padahal, penyediaan dokumen-dokumen tersebut menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk dilengkapi, apalagi bagi TKI yang dikirim sebelum tahun 2000-an. Proses klarifikasi yang menuntut cara seperti ini berarti memaksa para keluarga TKI untuk bersifat aktif dan menyerahkan beban pelengkapan dokumen ini hanya pada diri sang TKI, sementara aparat pemerintah bersifat pasif dan hanya menunggu.

Maka dari itu, hal yang paling perlu untuk dipertegas dari keberadaan crisis center ini adalah mekanisme penyelesaian pengaduan. Seharusnya, cara-cara yang disediakan dalam crisis center bukan cara konvensional, melainkan lebih revolusioner dan memangkas birokrasi. Kalau tindak lanjut penyelesaian dari pengaduan yang diterima oleh crisis center ini tidak jelas, yang terjadi hanyalah satu proses yang akan memperpanjang birokrasi penyelesaian pengaduan persoalan TKI.

Langkah utama

Jumlah TKI yang ditempatkan ke luar negeri dari 2005 hingga 2009 mencapai 2,9 juta orang  (sumber Ditjen Binapenta, Kemenakertrans dan BNP2TKI, Raker 4-9 Februari 2010), dan dalam masa ini tercatat terjadi 69.004 kasus TKI bermasalah (sumber Dit. Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI).

Sedangkan untuk tahun 2010, berdasarkan data Migrant Care, jumlah TKI yang bermasalah selama Januari-Oktober 2010 saja telah mencapai 25.064 orang. Jumlah TKI yang bermasalah ini baru berupa angka yang diketahui secara resmi, padahal bisa jadi angka masalah yang sesungguhnya merupakan lipat dua atau lebih dari data yang ada.

Untuk mengatasi TKI yang bermasalah, memang diperlukan langkah-langkah yang berani dan penuh ketegasan, yaitu yang pertama sekali harus dilakukan adalah mengganti duta besar di negara-negara yang dianggap gagal dalam memberi perlindungan bagi TKI, misalnya, duta besar kita di Arab saudi.

Hal ini penting dilakukan agar ada proses penyadaran bagi para duta besar di negara-negara yang merupakan tujuan TKI bahwa mereka punya tanggung jawab besar untuk melindungi para TKI. Para duta besar ini tidak boleh menjadikan tugas perlindungan TKI sebagai pekerjaan sampingan, tetapi harus dimasukkan menjadi komponen tugas utama mereka.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri harus benar-benar memilih duta besar yang memiliki pemahaman yang baik tentang persoalan TKI, terutama bagi negara-negara yang merupakan negara tujuan penempatan TKI. Yang kedua adalah mengubah struktur Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu.

Struktur yang ada selama ini telah membuat posisi dan ruang gerak Kemenlu dalam memberi perlindungan terhadap TKI tidak maksimal. Sudah seharusnya bila badan yang menangani persoalan TKI di Kemenlu ini berada setingkat dengan Direktorat  Jenderal. Bahkan, kalau kita bandingkan dengan Filipina, lembaga yang menangani TKI di sana setingkat menteri muda.

Ketiga, perlunya menetapkan satu pintu anggaran untuk menangani TKI bermasalah. Saat ini, sumber dana dalam menangani TKI terpecah-pecah di berbagai lembaga. Di Kemenakertrans cq Binapenta jumlah dana untuk penanganan TKI mencapai Rp 36 miliar, di Kemenlu Rp 15,9 miliar, Kemenko Perekonomian Rp 1 miliar, dan di BNP2TKI Rp 264 miliar.

Dengan terpecah-pecah seperti ini, anggaran penanganan TKI menjadi kecil. Penyatuan anggaran penanganan TKI ini bisa secara langsung berada di bawah presiden sehingga ketika penanganan TKI bermasalah di luar negeri membutuhkan dana yang besar, dapat dicairkan dengan segera.

Keempat, sudah saatnya diupayakan keterlibatan pengacara lokal dalam menangani TKI bermasalah. Saat ini, dalam struktur citizen service di KBRI, pengacara ditempatkan hanya sebagai penunjang.

Padahal, mengingat banyaknya jumlah TKI bermasalah itu banyak dan letaknya berada di kota yang berbeda-beda, pihak KBRI akan sangat sulit untuk mendampingi TKI yang bermasalah secara hukum sehingga keberadaan pengacara lokal mutlak dibutuhkan. Pengacara lokal akan lebih mampu memberi perlindungan hukum bagi TKI kita daripada staf  KBRI, apalagi atase di bidang hukum.

Keterbukaan pemerintah

Persoalan TKI di luar negeri sebenarnya cukup jelas akar penyebabnya. Para TKI tidak secara tiba-tiba dijatuhi hukuman di luar negeri tanpa  proses hukum terlebih dahulu. Namun, yang terjadi pemerintah justru tampak mengambil langkah pasif untuk para TKI bermasalah tersebut.

Crisis center yang diresmikan oleh Kemenakertrans secara filosofi tidak akan mampu menyelesaikan persoalan TKI, terutama bagi TKI yang bermasalah secara hukum di luar negeri. Persoalan penanganan TKI bermasalah secara hukum di luar negeri menjadi lamban, bahkan tidak berjalan disebabkan aparat pemerintah lebih sering saling menyalahkan daripada melakukan langkah konkret penyelamatan.

Pihak KBRI menyalahkan BNP2TKI, pihak BNP2TKI menyalahkan pihak Kemenakertrans, sedangkan Kemenakertrans menyalahkan pihak Kemenlu. Karenanya, pemerintah harus secara kesatria mengakui bahwa ada kesalahan prosedur dalam menangani TKI yang bermasalah secara hukum.

Tanpa keterbukaan pemerintah untuk mengakui adanya kesalahan sistem, crisis center menjadi sesuatu yang sia-sia. Crisis center hanya akan menjadi center of crisis, lembaga pengumpul persoalan yang dihadapi TKI tanpa mampu memberi solusi dari persoalan tersebut.

Padahal, jelas yang kita butuhkan bukan crisis of center, melainkan penyelesaian pusat persoalan (center crisis) persoalan TKI. Cukup sudah air mata menangisi nasib para TKI yang disiksa, diperkosa, dianiaya, dan dibunuh. Kita harus mampu menyelesaikan pusat persoalan dari buruknya penanganan TKI bermasalah di luar negeri.

Kita tidak boleh menjadikan upaya-upaya penyelesaian persoalan hanya sebagai proses pencitraan, melainkan harus mendasar kepada pusat persoalan yang sebenarnya. Semoga!/

Ledia Hanifa Amaliah
Anggota Komisi IX FPKS DPR RI


About these ads