Mengungkap Kebusukan Para Birokrat Koruptor Personel OJK + Panselnya

Mengungkap Kebusukan Para Birokrat Koruptor Personel OJK + Panselnya

SBY mau menelikung besannya Hatta Rajasa dalam upaya menilep duit dari Petral – Pertamina

Oleh S3ra Sutan Rajo Ali
Jakarta, 30 Juli 2012 04:02:44

Pada prinsipnya, OJK dibentuk supaya Bank Indonesia tidak bisa dijadikan kambing hitam atas upaya perampokan dan penilepan uang rakyat dan uang negara oleh oknum-oknum Bank Indonesia seperti Boediono yang sekarang direkrut SBY jadi Wakil Pesinden Republik Indonesia.

Si Agus Martowardoyo Yudhoyono Sontoloyo apalagi. Semenjak Bank Bali dia permak jadi Bank Permata, Bank Permata jadi tidak ada apa-apanya lagi. Karena dia tidak dapat jatah dari Proyek Jembatan Selat Sunda senilai Rp 100 trilyun, mangkanya dia ngedeponir proyek itu. Di tivi, proyek itu sudah menggelembung menjadi Rp 200 trilyun. Hidup Presiden Sontoloyo.

Di sisi lain, menarik membaca tulisan orang-orang yang terbuang seperti Anwar Nasution dan Anggito Abimanyu. Tulisan mereka kayaknya mengikuti apa kata Bismarck dan Ali bin Abi Thalib. Dalam hati dan pikiran mereka….

“Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan.” — Otto Von Bismarck. Gaya SBY banget, yang penting bungkus, kemasan, senyuman srigala, senyuman Sri Mulyani. Baunya beraroma kerbau seperti besar badannya, mau dicocok hidungnya. Eh, kabau.

Dengan kata lain, Jadilah srigala yang mengembik supaya bisa memakan sekawanan domba satu-persatu.

“Lidah orang berakal di belakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya” -Ali bin Abi Talib.

Dengan kata lain, Jadilah orang yang busuk hati dengan memendam semua logika yang dijungkirbalikkan oleh kalkukasi yang didasari oleh emosi.

Dengan kata lain, Jadilah orang yang bermuka tembok and a heavy ass-kisser and a backstabber once you have the chance to do it.

Dengan kata lain, Jadilah ular, supaya bisa mematok calon korban yang lemah dengan lidah yang bercabang dua dan PUNYA bisa ngibulin orang banyak serta beracun mematikan.


  1. Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK
  2. 20120726, Otoritas Jasa Keuangan: Siaran Pers 20120726
  3. 201207080928, Financial Services Authority
  4. 201204131516, Financial Services Agency
  5. 201207130358, Securities and Exchange Surveillance Commission
  6. 20030731, International survey of integrated financial sector supervision
  7. 20070201, New FSA
  8. 20090423, Di Balik Penutupan Bank: ARTIKEL SAMPAH, spoiler
  9. 20090609, Ada Tiga Alasan Rupiah Menguat: ARTIKEL SAMPAH, spoiler
  10. 20091022, Ada Konspirasi di Balik Century?: ARTIKEL SAMPAH, spoiler
  11. 20091126, Badai Century Menghantam Ekonomi, Penanganan Century Pada 2008 Relatif Tidak Menimbulkan Guncangan: ARTIKEL SAMPAH, spoiler
  12. 201107202014, A bridge too far; the strive to establish a financial service regulatory authority (OJK) in Indonesia
  13. 201201052131, Otoritas Jasa Keuangan : Solusi atau Pemborosan Anggaran?
  14. 20120220, Mewujudkan Otoritas Jasa Keuangan yang Efektif
  15. 20120222, Menyambut OJK
  16. 20120307, Superbodi dan Bodi Super
  17. 20120308, Otoritas Jasa Keuangan
  18. 20120320, Tata Kelola OJK
  19. 20120330, Tantangan OJK
  20. 201205021300, The Institutional Structures of Financial Sector Supervision
  21. 201205121018, Otoritas Jasa Keuangan Bakal Kelola Dana Rp 7.000 Triliun
  22. 20120517, Seputar Kabar Burung Pengunduran Diri Dahlan Iskan
  23. 20120525, Mencegah Pemanasan Ekonomi
  24. 20120603, Fakta Mengapa Pertamina Tidak Bisa Sebanding dengan Petronas
  25. 20120605, Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  26. 20120609, Sandiwara Pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
  27. 20120611, OJK dan Organisasi Kejahatan
  28. 20120620, Crisis Survivor Indonesia Sees Banking Strength: Southeast Asia
  29. 20120620, Konsep Civil Proceeding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  30. 20120625, Kritik Komisioner OJK
  31. 20120710, Arah Baru Sektor Keuangan
  32. 20120720, Agenda Tersembunyi & Sepak Terjang KaBiro Perasuransian Bappepam Isa Rachmatawarta
  33. 201207201854, Pelantikan Dewan Komisioner OJK, Inilah harapan terhadap Otoritas Jasa Keuangan
  34. 20120721, OJK Hadapi Masalah Perbedaan Pemikiran Komisioner
  35. 2012072540314, Efektifkah Peran Otoritas Jasa Keuangan?
  36. 20120727, OJK Berkantor Sementara di Gedung BI
  37. 20120728, Misbakhun Gugat Balik Pemerintah
  38. 20120729120638, ‘Minimal Boediono Dipenjara, SBY menyusul, Sri Mulyani mengikuti’
  39. 20120729130938, Misbakhun akan Laporkan SBY ke Pengadilan HAM PBB

http://www.pansel.ojk.go.id/profil.htm

PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK

Ketua/Merangkap Anggota : Agus D.W. Martowardojo

Anggota :

  1. Darmin Nasution
  2. Ahmad Fuad Rahmany
  3. Mahmuddin Yasin
  4. Halim Alamsyah
  5. Gunarni Soeworo
  6. Mas Achmad Daniri
  7. Ariyanti Suliyanto
  8. Muhammad Chatib Basri

http://www.ojk.go.id/

Otoritas Jasa Keuangan: Siaran Pers 20120726

Muliaman D. Hadad
26 Juli 2012

Setelah Pengucapan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung pada Jumat, 20 Juli 2012, maka sesuai Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 10 ayat (4) dan pasal 14 ayat (2), Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan pembagian tugas pada tanggal 23 Juli 2012 sebagai berikut :

  1. Sdr. Muliaman Dharmansyah Hadad, selaku Ketua merangkap anggota;
  2. Sdr. Rahmat Waluyanto, selaku Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
  3. Sdr. Nelson Tampubolon, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  4. Sdr. Nurhaida, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
  5. Sdr. Firdaus Djaelani, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  6. Sdr. Ilya Avianti, selaku Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  7. Sdr. Kusumaningtuti SS, selaku anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
  8. Sdr. Halim Alamsyah, selaku anggota ex-officio dari Bank Indonesia;
  9. Sdr. Anny Ratnawati, selaku anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan.

Penetapan pembagian tugas tersebut berlaku sejak tanggal 20 Juli 2012.

Sampai saat ini, sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK, Dewan Komisioner sedang melakukan pembahasan yang intensif untuk memutuskan struktur organisasi, tata cara penyelenggaraan Rapat Dewan Komisioner, tata cara Penyusunan Peraturan OJK, tugas pokok dan fungsi, logo OJK, pembentukan Tim Transisi, dan mempersiapkan program sosialisasi OJK.

Selanjutnya, Dewan Komisioner akan mengagendakan pembahasan lanjutan tentang organisasi OJK dan infrastruktur pendukung OJK. Selain itu, Dewan Komisioner menetapkan lokasi sementara,

Kantor OJK di Bank Indonesia:
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 25
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta
Telpon 021-3817202
Faksimili 021-2311320,

dan untuk sebagian kegiatan Dewan Komisioner juga dapat diadakan di

Kantor OJK di Bapepam-LI:
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 16

Jakarta, 26 Juli 2012
Ketua Dewan Komisioner
ttd.
Muliaman D. Hadad


http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Services_Authority

Financial Services Authority

8 July 2012 at 09:28

The Financial Services Authority (FSA) is a quasi-judicial body responsible for the regulation of the financial services industry in the United Kingdom. Its board is appointed by the Treasury, although it operates independently of government. It is structured as a company limited by guarantee and is funded entirely by fees charged to the financial services industry.

Its main office is based in Canary Wharf, London, with another office in Edinburgh. When acting as the competent authority for listing of shares on a stock exchange, it is referred to as the UK Listing Authority (UKLA), and maintains the Official list. The FSA’s Chairman and CEO are currently Lord Turner of Ecchinswell and Hector Sants, although on 16 March 2012 Sants announced his resignation, effective from the end of June that year.

On 16 June 2010, the Chancellor of the Exchequer, George Osborne, announced plans to abolish the FSA and separate its responsibilities between a number of new agencies and the Bank of England.

The Financial Capability division of the FSA broke away from the organisation in 2010, and is now known as The Money Advice Service. The Financial Conduct Authority will be responsible for policing the City and the banking system. A new Prudential Regulatory Authority will carry out the prudential regulation of financial firms, including banks, investment banks, building societies and insurance companies.

All other responsibilities will be assumed by the Bank of England which will establish a Financial Policy Committee. The transition is expected to be completed by 2012 and existing FSA chief executive Hector Sants will continue in this role and will oversee the process.


http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Services_Agency

Financial Services Agency

13 April 2012 at 15:16.

The Financial Services Agency (金融庁 Kin’yū-chō?) is a Japanese government organization responsible for overseeing banking, securities and exchange, and insurance in order to ensure the stability of the financial system of Japan. The agency operates with a commissioner and reports to the Minister of Finance. It oversees the Securities and Exchange Surveillance Commission and the ‘Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board’.


http://en.wikipedia.org/wiki/Securities_and_Exchange_Surveillance_Commission_(Japan)

Securities and Exchange Surveillance Commission

13 July 2012 at 03:58

The Securities and Exchange Surveillance Commission (証券取引等監視委員会 SESC shouken torihikitou kanshi iinkai) is a Japanese commission which comes under the authority of the Financial Services Agency. It is responsible for “ensuring fair transactions in both securities and financial futures markets.” Its current chairman is Kenichi Sado, who assumed the post in July 2007. There are two chairmen, Shinya Fukuda, and Masayuki Yoshida.

The SESC was formally established on July 20, 1992, in the wake of a number of 1991 scandals related to securities companies. In June 1998 the Financial Supervisory Agency and the SESC were split off from the Ministry of Finance, and the Financial Supervisory Agency became the Financial Services Agency.

The SESC has five objectives (or structures), and a division to handle each one:

  1. Market Surveillance
  2. Compliance Inspection
  3. Disclosure Document Inspection
  4. Administrative Civil Monetary Penalties Investigation
  5. Enforcement-Investigation and Filing Criminal Charges

Unlike the U.S. Securities and Exchange Commission, the SESC doesn’t have the power to punish those who violate the law or regulations. Instead, it reports its findings to the cabinet, prosecutors, and the Financial Services Agency with recommendations. In addition to which, it has been described as understaffed – as of 2004, the SESC had 444 staff, as compared to 3100 at the US SEC. The total number of SESC staff had increased to 697 as of fiscal year 2010.


http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=477872&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000094946_03080904015686

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2003/08/23/000094946_03080904015686/Rendered/PDF/multi0page.pdf

International survey of integrated financial sector supervision, Volume 1

de Luna Martinez, Jose; Rose, Thomas A.
2003/07/31

Date Stored:     2003/08/23
Document Date:            2003/07/31
Document Type:           Policy Research Working Paper
Report Number:           WPS3096
Sub Sectors:     Payments, settlements, and remittance systems; General finance sector
SubTopics:       Environmental Economics & Policies; Housing Finance; Payment Systems & Infrastructure; Banks & Banking Reform; Insurance & Risk Mitigation; Financial Intermediation
Volume No:      1

Summary: Despite the intense debate on the advantages and disadvantages of adopting integrated supervision that has taken place in recent years, little is known about the experiences of countries that have adopted it and the obstacles and challenges they have faced to implement it. In an attempt to shed light on this area, the authors present the results of a survey conducted in a group of 15 countries that have adopted integrated supervision. After a brief review of the literature on integrated supervision, the authors examine four topics:
1) The reasons cited by this group of countries for establishing an integrated supervisory agency.
2) The scope of regulatory and supervisory powers of these agencies.
3) The progress of these agencies in harmonizing their regulatory and supervisory practices across the intermediaries they supervise.
4) The practical problems faced by policymakers in adopting integrated supervision. The survey revealed that the group of integrated supervisory agencies is not as homogeneous as it seems.

Important differences arise with regard to the scope of regulatory and supervisory powers the agencies have been given. In fact, contrary to popular belief, less than 50 percent of the agencies can be categorized as mega-supervisors. Another finding is that in most countries progress toward the harmonization of prudential regulation and supervision across financial intermediaries remains limited.

Interestingly, the survey revealed that practically all countries believe they have achieved a higher degree of harmonization in the regulation and supervision of banks and securities companies than between banks and insurance firms. The survey also identified some practical problems faced by this group of countries in establishing their unified supervisory agencies. The authors discuss these problems, along with the practical lessons and recommendations provided by the 15 agencies to other countries considering integrated supervision, in the final section of the paper.


http://www.iflr.com/Article/1977347/New-FSA.html

New FSA

1 Feb 2007

Indonesia has created a financial services authority (the FSA), a one-roof supervisory body whose purpose is to develop and maintain a competitive, stable and secure financial services sector. In creating the FSA, the government had followed the principles of:

  1. Independence – in the management and supervision of the financial services sector.
  2. Consistency – creating a neutral management that is fair to every financial services institution without discrimination.
  3. Transparency – in conducting any financial activity, in decision-making and in its implementation.

The FSA will supervise the financial services sector, both banks and other financial institutions such as insurance, pension fund, venture capital and financing companies. FSA also has the authority to regulate capital market activities.

The Compiler Team of the FSA draft, which consists of the Department of Finance, Department of Industry, Department of Trade, Department of Law and Human Rights, and the State Secretariat, coordinating with the Central Bank, is responsible for the FSA’s formation.

The Team must decide the structure, budget and internal infrastructure necessary for the FSA’s duties and authority, and the process of institutional transition, transfer of assets, documents and information from the old authorities to the FSA. In the first step of the FSA’s establishment, the government will merge the Financial Institution Directorate General (DJLK) with the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam).

Until now, the DJLK has been the cultivator and supervisor of non-bank financial institutions (such as insurance, pension fund, venture capital and financing companies) while Bapepam controlled and supervised capital market activities. Upon this merger, the entire level II unit of DJLK will be merged with Bapepam, except the function of accountant and appraiser services’ supervision, which will be transferred to the Secretariat General.

The merger of Bapepam and the DJLK is expected early in 2007. Based on Article 34(2) of Law 23 of 1999 concerning the Central Bank, the FSA should have been established by December 31 2002. However, Law 3 of 2004 extended the deadline for the FSA’s formation until December 31 2010.

The government had planned to introduce legislation establishing the FSA and harmonizing the stipulations of the previous authorities with the new entity by the end of 2006. The FSA is estimated to start operating at least by 2010. The authority to supervise the activities of banking, capital market, and other financial institutions is currently held by the Central Bank, Bapepam and the Financial Institution Directorate General.

According to the governing laws and regulations, these three institutions have the authority to impose sanctions in the case of violation. So if the FSA assumes the authority of these three institutions over the financial service sector, presumably the FSA will also be able to impose sanctions for violations.

There is no law covering non-bank financial institutions generally, but the law regarding insurance, pension fund, venture capital and financing companies has been set out in separate regulations, such as

  1. Law 2 of 1992 concerning Insurance Affairs Business,
  2. Law 11 of 1992 concerning Pension Funds,
  3. Presidential Decree 61 of 1988 concerning Financing Institutions,
  4. Ministerial Decree of Finance 1251/KMK.013/1988 concerning Guidelines and Procedures of a Financing Institution’s Implementation, and
  5. Ministerial Decree 448/KMK.017/2000 concerning Financing Companies.

These regulations cover non-bank financial institutions specifically, so a law that generally covers non-bank financial institutions is considerably not needed. The regulations that form the legal basis for the FSA are:

  1. Law 3 of 2004 concerning Amendments to Law 23 of 1999 concerning the Indonesian Central Bank (Bank Indonesia) (in particular Article 6) and
  2. Law 23 of 1999 concerning the Central Bank (in particular Article 34).

Simultaneously with the submission of the draft of the FSA law, the government has also suggested amendments to four laws affecting the FSA:

  1. the Amended Draft of Law 7 of 1992 concerning Banking System,
  2. Amended Draft of Law 11 of 1992 concerning Pension Fund,
  3. Amended Draft of Law 8 of 1995 concerning Capital Market and
  4. Amended Draft of Law 2 of 1992 concerning Insurance Affairs Business.

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F5A9F179-257A-441B-A080-8DF6474B3B51/16927/Di_Balik_Penutupan_Bank_Agus_Sugiarto_230409.pdf

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Artikel+dan+Kertas+Kerja/Artikel/Di_Balik_Penutupan_Bank_Agus_Sugiarto_230409.htm

Di Balik Penutupan Bank

Agus Sugiarto, a_sugiarto@bi.go.id
Daily Investor Indonesia (23 April 2009)

Minggu lalu, BI mencabut izin usaha Bank IFI karena ketidakmampuan bank tersebut membenahi permasalahan yang dihadapi. Penutupan tersebut menimbulkan berbagai komentar maupun kritikan dari masyarakat dan para pakar. Namun, penutupan bank bukanlah sesuatu yang luar biasa.

Jika kita melihat ke belakang, penutupan bank dalah hal biasa. Seperti korporasi-korporasi lainnya, bank juga bisa bangkrut. Saat krisis moneter 1997, misalnya 16 bank ditutup, diikuti 38 bank pada 1999. Pada tahun 2004, Bank Dagang Bali dan Bank Aspac dilikuidasi. Dan terakhir, Bank Global ditutup pada 2005.

Di Amerika Serikat, puluhan bank ditutup di era 1980-an sebagai dampak merger wave karena tidak mampu lagi bersaing, sementara di Australia, beberapa bank kecil juga ditutup di era 1990-an akibat ketatnya persaingan dengan bank besar. Kebangkrutan sebuah bank bisa dipicu oleh berbagai faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Bank bisa bangkrut dan harus ditutup kalau kinerjanya buruk akibat naiknya kredit macet, atau aset bermasalah secara signifikan. Penyebab lain adalah bank tersebut kesulitan likuiditas karena adanya penarikandana secara besar-besaran dalam waktu bersamaan karena terjadinya krisis bersifat sistemik, bank run, maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Bisa juga kesulitan likuiditas tersebut akibat mismatch dari struktur pendanaan yang lebih bersifat jangka pendek. Penyebab lain jatuhnya bank-bank-seperti terjadi pada krisis perbankan periode 1997-1998-adalah banyaknya pemilik bank yang ikut campur tangan dalam operasional bank sehari-hari, pemberian kredit yang tidak hati-hati serta praktek bank dalam bank, sehingga kurang memperhatikan sama sekali aspek manajemen risiko, good governance, dan kehati-hatian.

Jadi, jelas bahwa pemicu bangkrutnya sebuah bank bisa datang dari bank itu sendiri maupun sebagai dampak dari kondisi ekonomi yang memburuk. Untuk itu, kita tidak perlu memberikan reaksi yang berlebihan menyikapi kondisi seperti ini.

Pemilik Tak Seenaknya

Dengan penjelasan di atas, maka kejatuhan sebuah bank bukanlah semata-mata tanggung jawab bank sentral, melainkan pemilik atau pengurusnya. Bank sentral bukanlah nahkoda dari suatu bank. Nahkoda dari bank tersebut adalah pengurus bank itu sendiri, sedang fungsi bank sentral hanya sebagai penunjuk jalan saja, mana yang boleh dilalui dan mana yang tidak boleh dilewati.

Bank sentral berfungsi untuk mengawasi untuk menjaga kepentingan masyarakat dan melindungi para pengguna jasa bank. Kewenangan pemilik maupun pengurus bank tidaklah mutlak karena modal yang disetorkan oleh pemilik rata-rata hanya 20% maksimum dari total dana pihak ketiga yang ada di bank, sedangkan selebihnya yang para deposan yang dititipkan di bank tersebut.

Mengingat pemilik dan pengurus bank mengelola uang masyarakat, maka sudah sewajarnya kalau bank sentral menetapkan aturan yang ketat dengan berbagai macam sanksi kepada bank-bank yang diawasi. Karena itu, pemilik bank jangan terlalu menuntut dan memperlakukan bank seenaknya. Begitu juga pengurus bank, jangan terlalu ceroboh dalam menjalankan kegiatan bank sehari-hari. Prinsip kehati-hatian harus dijaga.

Apa yang Harus Dilakukan

Menutup sebuah bank tentu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Penutupan sebuah bank itu melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak terkait serta mahal ongkosnya. BI sendiri sering menghadapi suatu pilihan yang sulit sebelum menutup suatu bank. Tapi, hal tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi dengan dampak yang lebih besar pula.

Bahwa adanya usulan dari berbagai pihak agar BI mengumumkan saja nama-nama bank bermasalah ke publik, itu juga bukan hal mudah. Dampak pengumuman seperti ini bisa lebih berbahaya, karena bank bermasalah yang sedang dirawat di special surveillance unit (SSU) BI masih jatuh, padahal masih dilakukan proses penyehatan. Tidak selamanya bank yang masuk SSU ternyata mampu disehatkan kembali dan beroperasi normal.

Ke depan, sangatlah sulit untuk mencegah kejatuhan suatu bank mengingat fungsi kontrol dan givernance-nya tidak sepenuhnya di tangan bank sentral. Apa yang bisa kita lakukan adalah meminimalisasi frekuensi kejadiannya dengan berbagai kebijakan, khususnya peningkatan modal minimum.

Rasio CAR di atas 8%belumlah mencukupi kalau kegiatan usaha bank sangat kompleks dan berisiko tinggi. Karena itu diperlukanm CAR yang lebih tinggi dari 8% sesuai dengan profil risiko dan risk apetitte dari bank tersebut. Selain CAR yang cukup, bank, khususnya bank-bank kecil juga perlu melihat kembali modal intinya, apakah sudah di atas Rp 100 miliar atau belum.

Tidak ada artinya suatu bank memiliki CAR 30%, tapi modal intinya hanya Rp 80 miliar atau kurang dari itu. Karena itu, kebijakan konsolidasi perbankan yang dikeluarkan BI sejak 2004 harus dilaksanakan bank-bank kecil yang modalnya pas-pasan. Lebih baik mereka merger dengan bank lain, agaar modalnya lebih besar dan ketahan kelembagaan lebih kuat.

Kebijakan lain yang perlu dipertimbangkan adalah skema premi penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibedakan sesuai profil risiko atau kategori bank, seperti halnya di AS. Bank yang berisiko tinggi tentunya membayar premi yang lebih besar dibandingkan dengan bank yang berisiko rendah.

Begitu pula bank-bank yang berkinerja baik dan berisiko rendah sudah sepantasnya mendapatkan reward sesuai upaya mereka. Di samping itu, pemilik dan pengurus bank yang banknya gagal dan terpaksa harus ditutup juga perlu “diistirahatkan” dulu. Mereka tidak boleh menjadi pemilik dan pengurus bank lagi.

Agus Sugiarto
Peneliti Bank Eksekutif
Ketua Tim Arsitektur Perbankan Indonesia
Bank Indonesia


http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Artikel+dan+Kertas+Kerja/Artikel/artikel_rm_090609.htm

Ada Tiga Alasan Rupiah Menguat

Muslimin Anwar, imus@bi.go.id
Rakyat Merdeka, 09 Juni 2009

Selama lima bulan terakhir rupiah kian mencorong dan menguat 11,57 persen. Bila pada awal tahun 2009 rupiah tercatat Rp 11.235 per dolar AS, maka pada 5 Juni 2009, rupiah ditutup pada Rp.9.935 per dolar AS, tertinggi sepanjang tahun. Setidaknya ada tiga faktor pendorong penguatan rupiah.

Pertama, semakin membaiknya sektor keuangan Negara Paman Sam dan munculnya data pengangguran AS yang meskipun meningkat namun menunjukan perlambatan sehingga menambah keyakinan bahwa pemulihan ekonomi dunia sedang berlangsung.

Kedua, investor asing melihat aura positif berinvestasi di Indonesia setelah adanya perbaikan indikator faktor risiko domestik yang tercermin dari penurunan yield spread global bond Indonesia dengan US T-note 10 tahun dari 5,27 persen pada akhir April 2009 menjadi 4,32 persen pada akhir Mei 2009.

Indikator ketertarikan investor pada Surat Utang Negara (SUN) yang tercermin dari selisih antara domestic government bond dan US Treasury juga tercatat tertinggi di kawasan Asia. Akibatnya, investor asing semakin agresif dalam menempatkan dananya di pasar modal domestik.

Ketiga, meningkatnya daya saing perekonomian Indonesia di tingkat global sebagai imbas dari berhasilnya reformasi kelembagaan yang dilakukan. Lembaga think tank dan pendidikan terkemuka dunia, IMD Competitive Center, yang berpusat di Lausanne Swiss, dalam laporannya berjudul World Competitiveness Yearbook 2009 telah meningkatkan peringkat daya saing Indonesia ditingkat global dari rangking 51 menjadi peringkat 42 dari seluruh 57 negara – negara utama dunia yang dinilai.

Semua itu semakin meningkatkan apetite investor khususnya asing untuk memburu rupiah, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap pergerakan rupiah. Namun demikian, penguatan Rupiah terhadap dolar AS yang terlalu cepat dan terlalu signifikan (overvalued), dikhawatirkan akan memiliki dampak yang kurang bagus bagi neraca perdagangan.

Barang-barang ekspor Indonesia akan menjadi mahal dibanding barang–barang sejenis dari negara produsen yang tidak mengalami penguatan sebesar Rupiah. Selain itu, potensi membanjirnya barang impor seiring dengan apresiasi Rupiah semakin terbuka dan dikhawatirkan akan melibas barang produksi dalam negeri.

Oleh karena itu, Bank Indonesia harus secara cermat memonitor pergerakan rupiah agar tidak berdampak pada perekonomian secara nasional. Selain itu, Pemerintah perlu menyiapkan berbagai kebijakan untuk merendam masuknya barang-barang impor yang akan mematikan industri serupa di dalam negeri.


http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/22/09140840/ada.konspirasi.di.balik.century

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Artikel+dan+Kertas+Kerja/Artikel/Ada.Konspirasi.di.Balik.Century.htm

Ada Konspirasi di Balik Century?

Junanto Herdiawan, iwan@bi.go.id, 22-10-2009

KOMPAS.com – Meski hiruk pikuk kasus Bank Century mulai mereda di media massa, proses pemeriksaan kasus ini masih terus berlangsung. Upaya hukum diarahkan untuk membongkar dan mencari siapa yang bersalah, khususnya di balik aksi penyelamatan Bank Century.

Mencari siapa yang bersalah, tentu tidak terlepas dari asumsi adanya kerugian negara yang diakibatkan dari kebijakan tersebut. Namun, masalah tidak berhenti di sana, karena seiring dengan itu, beredar isu tentang teori konspirasi yang mengaitkan dana bail out Bank Century dengan upaya menggalang dana pemilu oleh salah satu partai politik, suap terhadap petinggi Polri, hingga melebar ke isu cicak vs buaya. Isu ekonomi pun bergeser menjadi isu politik.

Dalam film Conspiracy Theory, tokoh Jerry Fletcher yang diperankan oleh Mel Gibson, mengatakan bahwa konspirasi yang baik adalah konspirasi yang tak akan pernah bisa dibuktikan. Pembunuhan JFK atau kasus Watergate, adalah contoh-contoh konspirasi yang sulit dibuktikan.

Sampai dengan hari ini, yang muncul adalah berbagai teori maupun spekulasi tentang kejadian itu. Berpuluh buku diterbitkan untuk menganalisis sejarah dan peristiwa kontroversial . Tapi apa yang sebenarnya terjadi, kita tak pernah tahu. Apakah benar ada konspirasi? Kita juga tak pernah tahu.

Di bidang ekonomi politik, kisah-kisah seputar spekulasi konspirasi juga kerap muncul. Ambruknya Lehman Brothers, terungkapnya kasus Madoff, menyisakan berbagai misteri tentang kisah polarisasi ekonomi Yahudi. Di dalam negeri, kasus Bank Bali hingga kasus Bank Century misalnya, adalah berbagai contoh yang mengaitkan bagaimana politik, kekuasaan, dan uang, adalah saudara seiman.

Saudara se-iman lainnya yang kerap ikut dalam kelindan itu adalah “kejahatan”. Mario Puzzo dalam novel Godfather menulis, “Behind every great fortune, there is a crime”. Dengan kata lain, Puzzo ingin mengatakan, “Di balik uang bertriliun Rupiah, ada kejahatan”.

Dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun Rupiah, kekuatan partai dan individu yang mencapai miliaran rupiah, dan mengalirnya dana yang sangat besar, tentu menjadi isu “sexy” yang mengundang tanya. Dari mana dan ke mana dana itu mengalir? Dan apakah dana itu terkait dengan konspirasi?

Pertanyaan itu tentu tak mudah dicari jawabnya. Kitapun kemudian kerap tergiring untuk mendaku fakta spekulatif dalam melakukan tafsir gejala. Akhirnya, tak jarang dari kita yang terjebak ke dalam kusut masai masalah dan keterjebakan epistemik. Sebuah permainan logika yang artinya, kita mengandaikan sesuatu sebagai hal yang nyata.

Padahal itu hanyalah asumsi kita akan kenyataan itu. Kita menganggap suatu hal itu terjadi, padahal itu hanya pengandaian kita akan sebuah kejadian. Isu mengenai konspirasi di balik penyelamatan Bank Century, kalaupun ada, tentu menarik untuk diungkap. Namun dengan berbagai keterbatasan analisis dan data empiris, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicatat sebelum sampai pada pertanyaan itu.

Pertama, pandangan para pakar dan pengamat dalam menyikapi kasus Bank Century yang kerap tidak memadai. Sering kita lihat bahwa sebagian besar masalah aktual, baik politik dan ekonomi, dicoba dipecahkan berdasarkan common sense dan logika, tapi lemah dasarnya secara empiris.

Apa yang kita ketahui sampai sekarang dari kasus Bank Century lebih banyak berupa hasil learning by hearsay, atau omongan a la warung kopi di berbagai arasnya: ada yang mengatakan bocoran informasi tingkat tinggi, gossip pinggir jalan, atau analisis yang lebih spekulatif sifatnya daripada empiris.

Kalau kita lihat tanggapan-tanggapan di blog ataupun media lainnya, hal itu semakin nyata. Menanggapi kasus ini, setiap orang mengemukakan analisisnya sendiri-sendiri, yang terlihat canggih, namun tentu saja spekulatif karena dukungan data empiris yang tidak memadai.

Kedua, dalam keterbatasan data empiris, satu fakta yang dapat kita lihat sebenarnya adalah kondisi makroekonomi saat Bank Century diselamatkan. Saat itu, pilihan kebijakan memang sulit. Menutup bank ataupun menyelamatkan, memiliki risiko sendiri-sendiri. Kebijakan yang dipilih otoritas saat itu adalah menyelamatkan Bank Century.

Dan itu adalah kebijakan publik yang dilakukan dengan perhitungan untuk menyelamatkan sistem keuangan secara lebih luas. Pihak otoritas kerap mengatakan bahwa kebijakan penyelamatan dilakukan dengan sebuah good faith atau itikad baik demi kepentingan luas makroekonomi.

Tanpa berpikir penyelamatan itu untuk menyelamatkan satu pihak, apalagi menolong pemilik. Kita melihat bahwa pemilik bank Century sendiri justru ditangkap. Namun kita juga paham, niat baik tak cukup. Niat baik hanya tersimpan di dalam hati, sulit untuk dibuktikan. Yang terlihat adalah dampak dari kebijakan tersebut. Dampak kebijakan itu bagi kebanyakan masyarakat lebih penting untuk dilihat.

Kita melihat kondisi sistem keuangan saat ini relatif stabil dan menguat. Kepercayaan yang terjaga mampu menghindari pelelehan lebih dalam dari sistem keuangan kita, dan mampu menghindarkan kita dari krisis lebih lanjut. Kondisi makroekonomi Indonesia satu tahun setelah kebijakan itu diputuskan juga jauh lebih solid dan lebih baik.

Sementara itu, kekhawatiran dana yang hilang juga bisa diminimalisir karena Bank Century masih beroperasi, dengan nama baru yaitu Bank Mutiara. Artinya, kemungkinan dana talangan untuk kembali juga ada. Bila operasi Bank Mutiara membaik, maka pendapatannya akan dapat dipakai untuk mengganti dana talangan.

Lantas bagaimana dengan konspirasi? Ke mana dana mengalir? Dan Siapa yang harus dipersalahkan dalam kasus ini? Analisis ini hanya bisa berhenti di tepian saat kebijakan penyelamatan Bank Century dilakukan.

Namun di seberang tepian itu, apakah kemudian ada konspirasi di balik penyelamatan dana talangan, atau apakah ada kepentingan politik dari penggunaan dana talangan, sepenuhnya berada dalam misteri kegelapan yang jauh dari jangkauan empiris saya. Itu menjadi teka teki di balik langit malam yang gelap (riddle of a dark night sky).

Harapan saya adalah mudah-mudahan kasus ini dapat dituntaskan dengan baik dan tidak hanya mengorbankan pihak tertentu yang lemah secara politis, demi sekedar memenuhi kepuasan penonton “opera sabun”, sebagaimana kerap terjadi pada setiap kasus.


http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/opini/1id148705.html

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Artikel+dan+Kertas+Kerja/Artikel/Badai.Century.Menghantam.Ekonomi.Penanganan.Century.htm

Badai Century Menghantam Ekonomi, Penanganan Century Pada 2008 Relatif Tidak Menimbulkan Guncangan

Junanto Herdiawan, iwan@bi.go.id
26 November 2009

Berbeda dengan perekonomian di negara maju yang relatif tahan terhadap isu di luar ekonomi, perekonomian Indonesia terbukti masih rentan terhadap berbagai isu. Hal ini terbukti saat kasus Bank Century semakin bergulir bagai badai yang menghantam ekonomi kita.

Hasil audit investigatif BPK, hak angket Bank Century di DPR, yang berjalin kelindan dengan berlarut-larutnya kasus Bibit-Chandra, membawa pemulihan ekonomi Indonesia seolah-olah berhenti di tempat. Program 100 hari pemerintah seolah-olah raib ditiup angin. Acara Rembuk Nasional (National Summit) yang memuat gagasan-gagasan besar tentang ekonomi Indonesia ke depan, seolah-olah termarginalkan dari ruang-ruang diskusi publik.

Banyak pelaku ekonomi, khususnya investor asing, mulai bertanya tentang kasus hukum yang mencuat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi. Sebenarnya apabila kita melihat berbagai indikator ekonomi makro, tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia memang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang membaik.

Indonesia bahkan telah disandingkan dengan China dan India, sebagai flavour of the day oleh para investor asing. Kita melihat bahwa konsumen di Indonesia sudah mulai bangkit dan membeli. Hal ini tecermin dari kuatnya tingkat konsumsi kita yang tumbuh rata-rata 5% dalam beberapa tahun terakhir ini.

Kita melihat juga ekspor kita terus meningkat seiring dengan pulihnya ekonomi dunia dan membaiknya pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang. Menghadapi krisis global di tahun 2008, ekonomi Indonesia terbukti mampu melaluinya dengan baik. Kebijakan makroekonomi yang berhati-hati telah menahan perlambatan lebih jauh dari perekonomian Indonesia.

Di sisi stabilitas sistem keuangan, sebenarnya penanganan kasus Bank Century di tahun 2008 yang relatif tidak menimbulkan guncangan di pasar keuangan, dapat dikatakan sebuah keberhasilan otoritas dalam meredam gejolak lebih lanjut dari dampak krisis. Sayangnya, penanganan kasus itu menyisakan persoalan hingga kini.

Persoalan mendasar

Kalau dilihat secara lebih detail, ekonomi kita memang masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Kita belum melihat perbaikan yang berarti di bidang investasi. Belum banyak investor yang mau memberikan komitmennya pada ekonomi Indonesia di jangka panjang. Para investor masih menunggu (wait and see) kalau ditanya tentang investasi yang berjangka panjang. Hal itu terlihat dari jumlah investasi yang jumlahnya menurun dari 11,7% pada 2008, menjadi sekitar 3% sampai dengan triwulan III-2009.

Padahal, investasi adalah bukti nyata yang menggambarkan komitmen investor pada ekonomi Indonesia. Kita mungkin bisa menyalahkan krisis global dan lemahnya ekonomi dunia, yang menjadi penyebab turunnya jumlah investasi tersebut. Namun, dibandingkan dengan negara kawasan yang masih bisa menarik investasi, potensi dan besarnya ekonomi Indonesia seharusnya bisa menarik investasi riil lebih banyak agar peningkatan produksi dapat berlanjut.

Tantangan ekonomi kita ke depan adalah bagaimana dapat membangun komitmen dari para investor dan pelaku pasar utama. Tanpa komitmen jangka panjang, akibatnya adalah, ekonomi kita bisa ‘terlihat’ bergairah, tetapi pergerakannya lebih banyak ditopang oleh para petualang kapital sesaat.

Posisi asing di SBI dan SUN yang jumlahnya mencapai hampir US$4,5 miliar menjadi indikator masuknya dana asing di pasar keuangan kita. Para pemilik modal datang ke negeri ini untuk menanam dalam penempatan portofolio jangka pendek, dan tergiur dengan keuntungan sesaat yang saat ini menjanjikan.

Namun, kalau diajak bicara tentang perspektif yang lebih jauh, dapat dilihat yield SUN jangka panjang (di atas 15 tahun) yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan persepsi mereka tak seindah yang terlihat di jangka pendek. Pada galibnya, aliran dana asing jangka pendek tersebut tidaklah salah sepenuhnya.

Sepanjang kepercayaan bisa terus dibangun, dana itu akan tetap mengendap di pasar keuangan kita, dan syukur-syukur bisa beralih pada penempatan atau investasi jangka panjang. Gejala adverse selection dari para investor seperti itu, saat ini masih menguntungkan bagi perekonomian kita.

Kita melihat bahwa nilai tukar dan indeks saham masih stabil. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa gejala saat ini bukanlah pilar yang kuat dalam mendukung kemajuan ekonomi kita yang berkelanjutan. Persepsi dan confidence para pemilik modal ini sangat rawan apabila terjadi gangguan, seperti permasalahan hukum maupun apabila ada policy inconsistency.

Di sisi policy inconsistency, pihak pemerintah dan Bank Indonesia berulangkali menegaskan kepada para pelaku pasar bahwa tidak akan melakukan banyak perubahan dalam pengelolaan makroekonomi yang ada saat ini. Namun, di sisi penegakan hukum, apabila berbagai permasalahan hukum yang ada saat ini berlarut larut, dapat dipastikan para investor akan semakin menunda komitmen mereka dalam jangka panjang.

Dan bukan itu saja, dana jangka pendek yang ada saat ini juga dikhawatirkan akan ikut keluar. Kita perlu menyadari bahwa pilar ekonomi kita saat ini masih belum kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Menghadapi tahun 2010 nanti, tantangan terbesar adalah memfokuskan kebijakan dan kegiatan ekonomi pada pilar yang lebih kokoh, yaitu sektor produksi.

Upaya membangun kekuatan ekonomi domestik, menarik investasi riil, ikut serta dalam global chain production sebagai pemerkayaan ekspor kita, dan upaya membangun industri, adalah langkah strategis yang membutuhkan kerja sama dan kepercayaan tinggi dari para pelaku ekonomi. Kita juga perlu terus menambah daya respons sisi suplai guna menyeimbangkan respons di sisi permintaan.

Di sisi lain, kasus Bank Century menuntut penyelesaian yang tepat dan adil. Permasalahan hukum harus diproses secara hukum, permasalahan politik juga harus diproses secara politik, sementara permasalahan teknis perbankan kiranya diselesaikan dengan mekanisme perbankan.

Jangan sampai ada campur aduk dalam penyelesaiannya, yang menjadikan masalah menjadi semakin complicated dan berlarut-larut. Secara umum tentu pengungkapan kasus Bank Century ini ditunggu oleh masyarakat agar prosesnya menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana sebesar Rp6,7 triliun tentu mengundang ingin tahu banyak kalangan. Namun, hal yang perlu diingat adalah bahwa penyelesaian kasus ini jangan sampai mengorbankan hal lain yang lebih penting, yaitu pembangunan ekonomi. Semakin lama dan komplikatif kasus ini bergulir, maka ongkos ekonominya akan semakin mahal dan berdampak pada turunnya kepercayaan pelaku pasar. Akibatnya, ekonomi Indonesia akan terus tertatih-tatih dan semakin terpuruk.

Junanto Herdiawan
Peneliti Ekonomi Madya Bank Indonesia


http://mpra.ub.uni-muenchen.de/32004/

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/32004/1/MPRA_paper_32004.pdf

A bridge too far; the strive to establish a financial service regulatory authority (OJK) in Indonesia

Pradiptyo, Rimawan; Rokhim, Rofikoh; Sahadewo, Gumilang Aryo; Ulpah, Maria; Sasmitasiwi, Banoon and Faradynawati, IAA (2011): A bridge too far; the strive to establish a financial service regulatory authority (OJK) in Indonesia. Unpublished.

Abstract

The Government of Indonesia (GOI) has been proposing a draft act on financial service regulatory authority, called Otoritas Jasa Keuangan (OJK hereafter). In the aftermath of 1998 Asian crisis, the establishment of the institution was mandated through Bank Indonesia Act (Indonesia’s central bank bill) in 1999, which was later updated in 2004.

According to the draft act, the OJK has been designed using an integrated approach, which is similar to the arrangement of FSA in the UK. This paper aims to examine the feasibility of establishing OJK. The existing financial supervision suffers from several problems:

a)    the quality of supervisions tend to be heterogeneous among the financial supervision bodies,
b)   there is a gap in supervision, whereby thousand of non-banking financial institutions have not been supervised properly, and
c)    financial offences have been flourishing in inter market transactions.

We found that the establishment of OJK, however, would not minimize, let alone, resolve the problems above. The draft act has not proposed a mechanism on how to address these very issues. We estimated the minimum irreducible costs of establishing and operating OJK and found that the costs are paramount.

According to the draft act, the costs would burden all financial institutions and obviously this creates complexity in financing OJK. Finally, two alternative approaches have been proposed in order to improve the feasibility and the effectiveness of the OJK by considering the structure of financial sector supervision in Indonesia.

Keywords:       Financial sector regulatory authority, supervision framework design, feasibility study
Subjects:
L – Industrial Organization > L5 – Regulation and Industrial Policy > L51 – Economics of Regulation
G – Financial Economics > G2 – Financial Institutions and Services > G28 – Government Policy and Regulation
E – Macroeconomics and Monetary Economics > E6 – Macroeconomic Policy Formation, Macroeconomic Aspects of Public Finance, Macroeconomic Policy, and General Outlook > E61 – Policy Objectives; Policy Designs and Consistency; Policy Coordination
ID Code:          32004
Deposited By:   rimawan pradiptyo
Deposited On:  04. Jul 2011 20:14
Last Modified:  04. Jul 2011 20:14

References:

  1. Abrams, R. dan Taylor, M.W., 2000, “Issues in the Unification of Financial Sector Supervision,” International Monetary Fund Working Paper, 213.
  2. Ashari, 2006, “Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya,” Analisis Kebijakan Pertanian, 4:2, hal. 146-164, diakses Juni 2010 dari http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART4-2c.pdf.
  3. Australian Prudential Regulation Authority (APRA), 2009, “Annual Report 2009,” diakses Juli 2010 dari http://www.apra.gov.au/AboutAPRA/Annual-Report-2009.cfm
  4. _____________, 2004a, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia,” diakses Mei 2010 dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/13447/uu_bi_no0304.pdf
  5. ____________, 2004b, Laporan Pengawasan Perbankan 2004, diakses Mei 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi
  6. _____________, 2005, Laporan Pengawasan Perbankan 2005, diakses Mei 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi
  7. _____________, 2007, Booklet Perbankan Indonesia 2007,Vol. 4.
  8. _____________, 2009, Laporan Pengawasan Perbankan 2008, diakses Mei 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Laporan+Pengawasan+Perbankan/LPP_2008_17042008.htm
  9. _____________, 2010a, Laporan Keuangan Publikasi Bank, diakses Mei 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Keuangan+Publikasi+Bank/Bank/Bank+Umum+Konvensional/
  10. _____________, 2010b, Laporan Pengawasan Perbankan 2009, diakses Mei 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Laporan+Pengawasan+Perbankan/lpp_2009.htm
  11. Bank Indonesia, 2010c, “Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank,” diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewenangan.
  12. _____________, 2010d, “Tujuan dan Tugas Bank Indonesia,” diakses Mei 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Tujuan+dan+Tugas/
  13. _____________, 2010e, “Statistika Perbankan Indonesia April 2010,” diakses Juni 2010 dari http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/spi_0410.htm
  14. _____________, 2010f, Dinamika Transformasi Pengawasan Bank di Indonesia, Humas Bank Indonesia: Jakarta.
  15. Banque de France, 2010, “Presentation of the French Prudential Supervision Authority.”
  16. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007, “Agenda Strategik: Pusdiklat Pegawai Badan Pemeriksaa Keuangan.”
  17. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2010, “Bidang Tugas Pimpinan BPK RI,” diakses Juli 2010 dari http://www.bpk.go.id/web/?page_id=41
  18. Bank Mandiri, 2001, “Annual Report 2001,” diakses Juli 2010 dari http://www.bankmandiri.co.id/english/corporate01/pdf/202826836886.pdf.
  19. Bapepam-LK, 2009, Laporan Tahunan 2008, diakses Mei 2010 dari http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/annual_report/AR-BAPEPAM-LK_2008.pdf
  20. Bapepam-LK, 2010, “Pengawasan Lembaga Keuangan,” diakses Mei 2010 dari http://www.bapepam.go.id/p3/index.htm
  21. Barth, J.R., D.E. Nolle, T. Phumiwasana, G. Yago, 2002, “A Cross-Country Analysis of the Bank Supervision Framework and Bank Performance,” Economic and Policy Analysis Working Paper, 2002.
  22. Barth, J.R., G. Caprio Jr., R. Levine, 2004, “Bank Regulation and Supervision: What Work Best?” Journal of Financial Intermediation, 13, 2005-248.
  23. Barth, R. James, D.E. Nolle, T. Phumiwasana, and G. Yago, 2002, “A Cross Country Analysis of the Bank Supervision Framework and Bank Performance”. Economic and Policy Analysis Working Paper,2002-2.
  24. Bernanke, B., 2010, “The Federal Reserve’s Role in Bank Supervision,” diakses April 2010 dari http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20100317a.htm
  25. Biro Dana Pensiun, 2009, Laporan Tahunan Dana Pensiun 2008, diakses Mei 2010 dari http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun/publikasi_dp/annual_report_dp/Laptah2008/laptahdapen2008.pdf
  26. Biro Perasuransian, 2008, Perasuransian Indonesia, diakses Mei 2010 dari http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/others/Perasuransian_Indonesia_2008_part1.pdf
  27. Blanchard, O., G. Dell’Ariccia, P. Mauro, 2009, “Rethinking Macroeconomic Policy,” International Monetary Fund Staff Position Note, 03.
  28. Borio, C., 2009, Ímplementing the Macroprudential Approach to Financial Regulation and Supervision,” Banque de France: Financial Stability Review No. 13.
  29. Briault, C., 1999, “The Rationale for a Single National Financial Services Regulator, FSA Occasional Paper, 2, diakses dari http://www.fsa.gov.uk/pubs/occpapers/OP02.pdf
  30. Brunnermeier, M., A. Crockett, C. Goodhart, A. Persaud, and H.S. Shin, 2009, “The Fundamental Principles of Financial Regulation,” Geneva and London: International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), and Centre for Economic Policy Research (CEPR), London.
  31. Carmichael, J., 2002, “APRA-The Way Forward,” diakses Juli 2010 dari http://www.apra.gov.au/speeches/02_12.cfm
  32. Cervellati, E.M., dan E. Fioriti, 2007, “Financial Supervision in EU Countries,” working paper, diakses Mei 2010 dari http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2007-Vienna/Papers/0522.pdf
  33. Chowdhury, A., 2010, “Financial Sector Regulation in Developing Countries: Reckoning After the Crisis,” diakses Mei 2010 dari http://www.ideaswebsite.org/featart/feb2010/Anis_Chowdhury.pdf
  34. Coleman, W.D., 1996, “Financial Services, Globalization and Domestic Policy Change,” hal. 67, Macmillan Press Ltd, London dalam Lukman Hakim dkk, 2003, “Studi Dasar-Dasar Ekonomi Politik OJK,” Lembaga Studi Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI) Jakarta dan PPSK BI
  35. Cole, D.C. dan B.S. Slade, 1996, “Building A Modern Financial System: The Indonesian Experience,” Cambridge University Press, New York dalam Lukman Hakim dkk, 2003, “Studi Dasar-Dasar Ekonomi Politik OJK,” Lembaga Studi Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI) Jakarta dan PPSK BI
  36. Cooper et.al, 1991, “Selection Criteria in Coordination Games: Some Experimental Results,” Games Econ. Behav. 3, 25-59
  37. Cooper et.al, 1996, “Cooperation Without Reputation: Experimental Evidence from Prisoner’s Dilemma Games,” Games Econ. Behav, 12, No. 0013, 187-218
  38. Crockett, A., 2001, “Banking Supervision & Regulation: International Trends,” diakses April 2010 dari http://www.bis.org/speeches/sp010330.htm
  39. Demaestri, E.dan F. Guerrero, 2002, “The Rationale for Integrating Financial Supervision in Latin America and the Carribean,” diakses Juni 2010 dari http://www.aaep.org.ar/espa/anales/PDF_03/Demaestri_Guerrero.pdf
  40. Departemen Keuangan, 2010, “Data Pokok APBN 2005-2010,” diunduh Agustus 2010 dari http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/download/datapokok-ind2010.pdf.
  41. Deposit Insurance Corporation Japan, 2010, “Scheme for Special Crisis Management,” diakses Juni 2010 dari http://www.dic.go.jp/ english/e_katsudou/e_katsudou2-4.html
  42. Enrich, D. dan L. Norman (2010), “U.K. Shakes Up Its Bank Regulation: Once-Proud FSA Will Be No More, Folded Into Other Entities; More Power for Central Bank,” diakses Juni 2010 dari http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704198004575310451098811086.html
  43. European Central Bank, 2001, “The Role of Central Banks in Prudential Supervision,” diakses Mei 2010 dari http://www.ecb.int/pub/pdf/other/prudentialsupcbrole_en.pdf
  44. Financial Services Agency Japan, 2010, “The Organization of the FSA,” diakses Juni 2010 dari http://www.fsa.go.jp/en/index.html
  45. Goodhart, C.A.E., 2000, “The Organisational Structure of Banking Supervision”. FSI Occasional Papers No. 1 – November 2000-10-25.
  46. Goodhart, Charles dan Schoenmaker, Dirk, 1995, “Should the Functions of Monetary Policy and Banking Supervision Be Separated?,” Oxford Economic Papers, Oxford University Press, Vol. 47(4) pp. 539-60
  47. Grenville, Stephen, 2005, “Financial Sector Supervision: What We Have Learned So Far,” diakses Agustus 2010 dari http://www.oecd.org/dataoecd/12/54/35497307.pdf
  48. Group of Thirty, The Structure of Financial Supervision : Approaches and Challenges in Global Market Place, January 2009 G30 Financial Regulatory Systems Working Group, 2008, The Structure of Financial Supervision : Approaches and Challenges in Global Market Place
  49. Grunbichler, A. dan P. Darlap, 2003, “Regulation and Supervision of Financial Markets and Institutions: A European Perspective,” diakses Juni 2010 dari http://www.fep.up.pt/disciplinas/pgaf924/…/Texto_7_Grunbichler_Darlap.pdf
  50. Guardian, 2009, “David Cameron Unveils Plan to Scrap Financial Watchdog,” diakses Mei 2010 dari http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jul/20/david-cameron-financial-regulation
  51. Gugler, P., 2005, “The Integrated Supervision of Financial Markets: The Case of Switzerland,” The Geneva Papers, 30, (128-143)
  52. Herring, R. J., dan J. Carmassi, 2008, “The Structure of Cross-Sector Financial Supervision,” Financial Markets, Institutions, and Instruments, 17, hal. 51-76.
  53. Hoenig, T. M., 2004, “Exploring the Macro-Prudential Aspects of Financial Sector Supervision,”Meeting for Heads of Supervision Bank for International Settlements Basel.
  54. Houben, A., J. Kakes, dan G. Schinasi, 2004, “Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability,”IMF Working Paper, 04/101, diakses Juni 2010 dari http://www.ksri.org/bbs/files/research02/wp04101.pdf
  55. House of Lords, 2009, “Banking Supervision and Regulation,” Select Committee on Economic Affairs: 2nd Report Session 2008-2009.
  56. Ingves, S., 2007, “Housing and Monetary Policy: A View from an Inflation-Targeting Central Bank,” Paper dipresentasikan pada the Federal Reserve Bank of Kansas City Annual Conference on Housing, Housing Finance, and Monetary Policy, Jackson Hole, Wyoming diakses dari http://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/2007/pdf/Ingves_0415.pdf International Organization of Securities Commissions, 2010, “Ordinary Members of IOSCO,” diakses 27 Juni 2010 http://www.iosco.org /lists/display_members. cfm?memID=1&orderBy=none
  57. Ioannidou, V.P., 2003, “Does Monetary Policy Affect the Central Bank’s Role in Bank Supervision?”Journal of Financial Intermediation 14 (2005) 58-85.
  58. Jackson, James K., 2009, “Canada’s Financial System: an Overview,” Congressional Research Service
  59. Kashyap, Anil K, 2010, “ Testimony on “ Examining the Link between Fed Bank Supervision and Monetary Policy”, House Financial Services Committee, diakses Juli 2010 di http://www.house.gov/apps/list/hearing/financialsvcs_dem/kashyap.pdf Kawai,M. dan M. Pomerleano, 2010, “ Regulating Systemic Risk,” Asian Development Bank Institute, diakses Juni 2010 dari http://ssrn.com/abstract=1581303
  60. Kementrian Negara Koperasi dan UKM, 2009, “PP Simpan Pinjam Koperasi Segera Disempurnakan,” diakses Mei 2010 dari http://www.depkop.go.id/Media%20Massa/659-pp-simpan-pinjam-koperasi-segera-disempurnakan.html
  61. Kompas, 2010, “Pembentukan OJK Tidak Tepat,” Kompas cetak 14 Juni 2010, hal. 19.
  62. Kreps, D., P. Milgrom, J. Roberts, and R. Wilson (1982), “Rational Cooperation in the Finitely Repeated Prisoner’s Dilemma,” Journal of Economic Theory, 17: 245-252
  63. Krivoy, R., 2000, “Reforming Bank Supervision in Developing Countries,” working paper, diakses Mei 2010 dari http://www.bos.frb.org/economic/conf/conf44/cf44_10.pdf
  64. de Larosiere Group, 2009, Report on Financial Supervision: High-Level Group on Financial Supervision in the EU (February), diakses Juni 2010 dari http:// http://www.ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
  65. Lacker, J.M, 2006, “Central Bank Credit in the Theory of Money and Payments,” diakses Juli 2010 dari http://www.richmondfed.org/press_room/speeches/president_jeff_lacker/ 2006/lacker_speech_20060329.cfm.
  66. Levine, R., 1997, “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda,” Journal of Economic Literature, Vol. 35, 688-726.
  67. Llewellyn, D. T, 2006, “Institutional Structure of Financial Regulation and Supervision: The Basic Issues,” Paper dipresentasikan pada World Bank seminar “Aligning Supervision Structures with Country Needs” tanggal 6 dan 7 Juni 2006, Washington DC
  68. Martinez, J.L. dan T.A. Rose, 2003, “International Survey of Integrated Financial Sector Supervision,” World Bank: Policy Sector Working Paper, 3096, diakses dari http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/08/23/000094946_03080904015686/Rendered/PDF/multi0page.pdf
  69. Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, 1995, Microeconomic Theory, Oxford University Press, Oxford, UK
  70. Mihalca, G., 2007, “The Relation between Financial Development and Economic Growth in Romania”. The 2nd Central European Conference in Regional Science, diakses Juni 2010 dari http://www.cers.tuke.sk/cers2007/PDF/Mihalca.pdf
  71. Mueller, Dennis C.,1983, The Political Economy of Growth, Yale University Press: New Haven
  72. Nasution, A., 2003, “Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda kedepan”. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIIIoleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl, Denpasar: 14-18 Juli 2003.
  73. Nier, E.W., 2009, “Financial Stability Frameworks and The Role of Central Banks: Lessons From the Crisis,” International Monetary Fund Working Paper, 09/70, diakses Mei 2010 dari http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0970.pdf
  74. PA Consulting Group, 2009, Financial Services Authority: Researching Regulatory Funding Models, diakses Juli 2010 dari http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/reg_funding.pdf.
  75. Peek, J., E.S. Rosengren, dan G.M.B. Tootell, 1999, “Is Bank Supervision Central to Central Banking?,” The Quarterly Journal of Economics, CXIV(2), pp. 629-653
  76. Pawn office, 2010, Laporan Tahunan 2009, diakses Mei 2010 dari http://www.pawn office.co.id/k.annual.php?uid=
  77. Pemerintah Republik Indonesia, 2010, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta.
  78. Pradiptyo, R., B Sasmitasiwi and G.A. Sahadewo, 2010, Evidence of Homo Economicus? Findings from Experiment on Evolutionary Prisoners’ Dilemma Game, Mimeo, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
  79. Samuelson, P.A., 1997, “Wherein Do the European and American Models Differ?,” Papers 320, Banca Italia-Servizio di Studi
  80. Seelig, Steven A. dan Alicia Novoa, 2009, “Governance Practices at Financial Regulatory and Supervision Agencies,” IMF Working Paper No. 09/135
  81. Segara, E., 2006, “Saatnya BMT Berbenah Diri,” diakses Juli 2010 dari http://edosegara.blogspot.com/2008/02/saatnya-bmt-berbenah-diri.html
  82. Sinclair, P.J.N., 2000, “Central Banks and Financial Stability,” Bank of England Quarterly Bulletin, 2000, hal. 377-91.
  83. SMECDA, 2006, “BMT Sebaiknya Tetap Berbadan Hukum Koperasi,” diakses Juli 2010 dari http://www.smecda.com/deputi7/BERITA%20KUKM%202006/REPUBLIKA_02082006.pdf
  84. Squam Lake Working Group on Financial Regulation, 2009, “A Systemic Regulator for Financial Markets,” Working Paper, Council on Foreign Relations: Center for Geoeconomic Studies.
  85. Stiglitz, J. (1994), “The Role of the State in Financial Markets”, Prosiding dalam World BankAnnual Conference on Development Economics Supplement, 1993, 19-61.
  86. Suharto, S., 2008, “Peranan Permodalan BMT dalam Pemberdayaan Sektor UMK (3),” diakses Juli 2010 dari http://www.niriah.com/opini/detail.php?cid=2&id=816&pageNum=3 Taylor, Michael dan Alex Fleming, 1999, “Integrated Financial Supervision: Lessons of Northern European Experience,” Policy Research Working Paper, 2223, The World Bank Tsay, Chin-Tsair, “Overcoming Crisis and The Role of Deposit Insurance,” Central Deposit Corporation, diakses Juni 2010 dari http://www.cdic.gov.tw/public/Attachment/4111614353171.pdf
  87. World Bank, 2009, “Agenda Perbaikan Sektor Keuangan Indonesia,” diakses Mei 2010 dari http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/financialsector.pdf

http://equilibrium.fe.ugm.ac.id/EQ-NEWS-2011-Desember/ojk2.php

Otoritas Jasa Keuangan : Solusi atau Pemborosan Anggaran?

Oleh : Melinda Hikmawati dan Poppy Laksita Rini
Thursday, 05 January 2012 21:31

Wacana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2003 lalu telah berujung pada disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan secara terpadu, independen, dan akuntabel terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank.

Ide OJK ini muncul atas terjadinya krisis Asia yang dipicu oleh pengawasan sistem perbankan yang tidak baik. Ditambah dengan munculnya berbagai kasus perbankan dan fenomena negative belakangan ini membuat keberadaan sebuah lembaga khusus sangatlah penting.

Tidak sebatas sebagai pengawas berbagai institusi keuangan dan perbankan, adanya OJK juga diprediksi dapat mengakomodasi kestabilan perekonomian nasional di masa krisis. Lalu setelah disahkannya UU OJK ini apakah Indonesia sudah dapat melonggarkan napas menghadapi berbagai permasalahan perekonomian bangsa?

Eksistensi Bank Sentral

Sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasalnya, kelak kewenangan Otoritas Jasa Keuangan seolah akan menjadi salah satu lembaga yang superbody. Dengan tugasnya mengawasi dan mengontrol kegiatan jasa keuangan khususnya di bidang perbankan, praktis akan menggeser posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang selama ini menjalankan peran tersebut.

“Dipisahkannya pengawasan perbankan dari Bank Sentral maka kendala yang akan muncul adalah masalah koordinasi antara OJK dengan BI dalam memantau kondisi keuangan yang kaitannya dengan sektor moneter. Karena bagaimanapun Bank Indonesia tetap merupakan algojo dalam mengatur kebijakan moneter di Indonesia, sehingga OJK harus secara berkala melaporkan hasil pengaturan dan pengawasannya kepada BI”, ungkap Dr. Rimawan Pradipto, dosen FEB UGM.

Lembaga Mahal

Pembuatan lembaga baru selalu akan menyedot sumber daya yang besar, dimana dana tersebut akan diambil dari APBN. Khususnya lembaga yang mengurusi masalah keuangan dan perekonomian, mustahil jika hanya mendirikan satu kantor pusat saja sedangkan keuangan dan perekonomian aktif berjalan justru di daerah-daerah.

Membangun kantor perwakilan di daerah sangatlah penting untuk membentuk koordinasi yang baik. “Beberapa kekurangan dalam OJK yaitu tidak ter-cover nya koperasi dan lembaga keuangan kecil di daerah seperti BMT yang ternyata memiliki omset yang sangat fantastis mencapai 55 trilyun rupiah”, ungkap Rimawan.

Pun terdapat aturan yang tidak logis dalam OJK dimana OJK merupakan lembaga yang dibiayai APBN, namun kelak dimungkinkan setiap bank dan lembaga keuangan membayar biaya operasional kepada OJK. Jika dianalogikan, bagaimana mungkin seorang narapidana memberikan bayaran kepada sipir penjara yang bertugas untuk mengawasinya?

Belajar dari Pengalaman

Jika ditelisik, lembaga semacam OJK ini sudah diterapkan di beberapa negara lain di dunia seperti di Inggris maupun Korea. Namun sayangnya, lembaga tersebut terbukti gagal dalam menjalankan peran dan tugasnya. Seperti kasus di Korea dimana kemudian lembaga pengawas tersebut justru ditemukan melakukan praktek korupsi di dalamnya. Dan model lembaga pengawas semacam itulah yang kini diaplikasikan dalam OJK.

Bagaimanapun, setelah undang-undang disahkan diharapkan eksistensi OJK ini bukan sekedar harapan semu atas kondisi keuangan dan perbankan Indonesia yang lebih tangguh dan sehat. Serta lembaga tersebut mampu menopang dan menguatkan perekonomian Indonesia khusunya di masa krisis.


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470989/

Mewujudkan Otoritas Jasa Keuangan yang Efektif

Tuesday, 21 February 2012

http://17-08-1945.blogspot.com/2012/02/koran-digital-sunarsip-mewujudkan.html

[Koran-Digital] SUNARSIP : Mewujudkan Otoritas Jasa Keuangan yang Efektif
Senin, 20 Februari 2012

Pilihan untuk menentukan model pengawasan industri keuangan sejatinya banyak.Tentunya, setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebab, pada dasarnya tidak ada model pengawasan industri keuangan di negara mana pun yang sempurna. Tetap saja, setiap model pengawasan memiliki celah untuk terjadi suatu penyimpangan.

Sejatinya, model pengawasan yang saat ini berlaku di Indonesia, telah cukup baik terutama dalam 10 tahun terakhir. Bank Indonesia (BI) selaku otoritas perbankan telah banyak melakukan perbaikan di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan. Begitu juga dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) juga telah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan non-bank dengan baik.

Namun demikian, celah tetap saja ada. Kasus Bank Century adalah kasus terakhir yang secara nyata menunjukkan bahwa sistem pengawasan industri keuangan kita masih bisa ditembus. Setidaknya, terdapat empat model pengawasan yang berlaku di berbagai negara, yaitu pendekatan institusional (institutional approach), pendekatan terintegrasi (integrated approach), twin peaks approach, dan pendekatan fungsional (functional approach).

Setiap negara yang menganut pendekatan tertentu, tentunya juga telah menyesuaikan dengan karakteristik industri keuangan di negaranya. Dapat dikatakan bahwa model pengawasan sektor keuangan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah lebih pada pendekatan institusional (institutional approach). Di mana, regulator yang mengawasi suatu institusi adalah didasarkan status badan hukum dari institusi yang diawasi tersebut.

Di Indonesia, bank diatur dan diawasi oleh BI, sedangkan perusahaan sektor keuangan non-bank diatur dan diawasi oleh Bapepam-LK. Kelebihan dari model ini adalah bahwa masing-masing otoritas menjadi lebih fokus dalam mengatur dan mengawasi industrinya. Namun, model ini juga memiliki kekurangan, manakala terjadi suatu aktivitas yang sifatnya bersinggungan. Bila koordinasi tidak terjalin dengan baik, model ini berpotensi menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan pelaku industri untuk melakukan moral hazard.

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, terlihat bahwa Indonesia akan bergeser dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya. Sesuai dengan Pasal 5 UU No.21/2011,terlihat bahwa OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Terlihat bahwa melalui Pasal 5 tersebut Indonesia akan menerapkan model pengawasan secara terintegrasi (integration approach), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya UU No. 21/2011 ini, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam OJK.

Model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi ini memiliki kelebihan terutama dalam merespons tren industri keuangan yang semakin terintegrasi. Kini, kita bisa menyaksikan bahwa fenomena universal banking –atau bank yang bisa melayani segala jenis pelayangan keuangan sudah menjadi pemandangan umum.

Dengan adanya OJK sebagai “super-regulatory body, nantinya masalah perizinan, pengaturan, pengawasan, dan exit policy akan lebih mudah, karena berada di satu atap. Selain itu, OJK sebagai “superregulatory body” juga memungkinkan pemanfaatan economies of scale dan economies of scope, sehingga pengawasannya menjadi lebih mendalam.

Namun, OJK sebagai “superregulatory body” juga memiliki kelemahan. Terlalu luas lingkup kerja (pengaturan dan pengawasan) serta terlalu banyak industri yang diawasi, maka bila tidak didukung dengan sistem dan SDM yang andal, efektivitasnya dapat diragukan. Buktinya sudah terlihat di depan mata.

Akibat krisis global tahun 2008, Pemerintah Inggris pada akhirnya harus membubarkan Financial Services Autority (OJK-nya Inggris). Pemerintah Inggris menyatakan bahwa OJK-nya dinilai telah gagal dalam mendeteksi krisis yang akhirnya meruntuhkan industri keuangan mereka. Kini, pemerintah Inggris akhirnya mengembalikan fungsi pengawasan perbankannya kepada Bank Sentral Inggris, Bank of England.

Model pengawasan sektor keuangan telah ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah,dan akhirnya pilihan jatuh pada sistem OJK. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya lagi kita memperdebatkan keberadaan OJK. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana agar OJK bisa bekerja dan menjalankan fungsinya dengan baik.

Kita melihat bahwa tantangan yang akan dihadapi OJK ini tidak ringan, sekalipun nantinya akan didukung oleh SDM dan sistem yang berasal dari institusi yang berpengalaman (BI dan Bapepam-LK). Tak dapat dipungkiri bahwa kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap efektivitas OJK ini memang masih ada. Oleh karenanya, salah satu hal penting yang harus kita letakkan adalah bagaimana membangun kepercayaan (trust) bahwa OJK ini akan mampu menjalankan perannya secara baik.

Salah satu faktor yang harus dipenuhi untuk mewujudkan trust ini adalah dengan menempatkan orang-orang profesional yang memiliki kapabilitas, reputasi, integritas yang baik, serta memperoleh dukungan kuat dari stakeholders (BI, Pemerintah, dan DPR) sebagai anggota Dewan Komisioner OJK (DK OJK).

Semestinya, mereka yang akan duduk sebagai DK OJK adalah orang yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang kuat, tidak hanya di tingkat microprudential (industri keuangan terkait), tetapi juga di tingkat macroprudential (relasi industri keuangan dengan stabilitas makro, fiskal, dan moneter).

Saya berpendapat bahwa pertaruhan OJK ini sangat besar. Bila kita gagal membangun kepercayaan, kredibilitas OJK bisa jatuh. Dan bila telah jatuh, upaya membangunnya kembali akan sulit. Oleh karenanya, jangan bermain api dengan masalah trust ini, dengan menempatkan orang-orang yang tidak tepat di OJK.

SUNARSIP, Ekonom, The Indonesia Economic Intelligence (IEI).

“Bersikaplah sopan, tulislah dengan diplomatis, meski dalam deklarasi perang sekalipun seseorang harus mempelajari aturan-aturan kesopanan.” — Otto Von Bismarck.

Dengan kata lain, Jadilah srigala yang mengembik supaya bisa memakan sekawanan domba satu-persatu.

“Lidah orang berakal dibelakang hatinya, sedangkan hati orang dungu di belakang lidahnya” -Ali bin Abi Talib.

Dengan kata lain, Jadilah ular, supaya bisa mematok calon korban yang lemah dengan lidah yang bercabang dua dan berbisa ngibulin orang banyak serta beracun mematikan.


http://budisansblog.blogspot.com/search/label/Otoritas Jasa Keuangan

Menyambut OJK

Anas Urbaningrum
SINDO, 22 Februari 2012

Babak awal proses seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi dimulai. Sebanyak 87 nama calon yang lolos seleksi awal sudah diumumkan. Nama-nama ini akan diseleksi lagi oleh panitia yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk diserahkan 21 nama kepada Presiden.

Dari Kantor Presiden akan dipilih 14 nama untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,yang akan memilih tujuh nama untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner. Proses seleksi ini merupakan satu milestones bagi lembaga independen OJK.

Pembentukannya telah disahkan secara formal dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011. Proses perencanaan dan pematangan kelembagaan ini telah berjalan cukup lama,dari saat krisis 1997/98 dan kemudian dimandatkan secara formal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, hingga akhirnya terbentuk dan ditetapkan secara resmi pada Oktober tahun lalu.

OJK didesain sebagai sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Ia juga memiliki kewenangan sangat luas yang meliputi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan keseluruhan sektor keuangan dan perbankan. Dengan kata lain,OJK akan melingkupi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dus, OJK bertanggung jawab mengawasi pengelolaan keseluruhan asetaset di sektor keuangan di Indonesia. Landasan pemikiran utama dari pembentukan OJK adalah menciptakan pengawasan sektorkeuangan yang terintegrasi. Dewasa ini globalisasi sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antarsubsektor.

Pembentukkan OJK juga untuk menciptakan lembaga pengawas sektor keuangan yang independen dan kredibel dalam melaksanakan tugasnya. Independensi ini penting untuk mencegah benturan kepentingan antara berbagai aktor yang berinteraksi di pasar. Independensi kelembagaan OJK juga meminimalisasi potensi intervensi pihakpihak tertentu, termasuk pemerintah dalam pengawasan sektor keuangan.

Satu hal lain yang menarik dari reformasi keuangan dan pembentukkan OJK adalah dimasukkannya pendidikan dan perlindungan konsumen sebagai nomenklatur pengawasan pada sektor finansial. Satu langkah positif yang patut diapresiasi mengingat masih sedikit terabaikannya aspek ini dalam supervisi lembaga keuangan.

Fokus pengawasan yang ada selama ini cenderung terpusat pada aspek prudential dari lembaga keuangan yang ada. Sementara kepentingan konsumen sebagai bagian terpenting dari keberadaan sektor keuangan belum begitu diperhatikan.

Langkah Awal

Keberadaan OJK merupakan mata rantai dari proses reformasi sektor keuangan Indonesia secara menyeluruh. Dengan paripurnanya kelembagaan OJK, reformasi kelembagaan lain di sektor keuangan juga dipastikan menyusul.Keberadaan OJK meniscayakan penataan ulang fungsi dan wewenang lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di sektor keuangan lainnya, melalui revisi berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait.

Salah satunya perubahan Undang-Undang tentang Perbankan dan Bank Indonesia. Satu penjabaran lebih lanjut soal pembagian kewenangan dan bentuk koordinasi antara OJKdan BI diperlukan.Setelah pembentukan lembaga ini, OJK bertanggung jawab terhadap pengawasan mikro (microprudential) perbankan.

Sementara BI memiliki otoritas dalam mengatur dan mengawasi aspek makro (macroprudential) perbankan seperti penetapan BI Rate,FasBI, Giro Wajib Minimum, dan kebijakan moneter lainnya. Persoalannya, kebijakan moneter dan macroprudential perbankan yang dilakukan BI membutuhkan informasi akurat tentang kondisi aktual individu bank. Ini merupakan ranah dari pengawasan microprudential yang dimiliki OJK.

Pada titik ini dibutuhkan formulasi secara detail bentuk koordinasi antara OJK dan BI melalui revisi Undang-Undang Perbankan untuk mencegah persoalan di kemudian hari. Begitu pula dengan beralihnya tanggung jawab pengawasan microprudential dari BI ke OJK,diperlukan satu redefinisi dari peran BI.

Dalam hemat kami, dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, peran dan misi BI perlu diperluas bukan hanya pada kewajiban mengawal tingkat inflasi nasional yang selama ini ditempuh melalui kebijakan inflation targeting framework (ITF). Namun, BI juga perlu diberikan peran dan tanggung jawab terhadap misi lain seperti penciptaan lapangan kerja nasional dan percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Revisi Undang-Undang BI hanya salah satu aspek reformasi sistem keuangan yang terkait dengan OJK.Beberapa revisi kelembagaan atau formulasi peraturan lain yang terkait di bidang keuangan, seperti revisi Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga perlu dilakukan.

Demikian pula detail pengaturan hubungan antarlembaga dalam payung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan perlu dijabarkan lebih lanjut. Hal-hal mendasar terkait relasi kelembagaan ini memang sudah diatur dalam Undang- Undang OJK. Namun, detail aturan perlu ditetapkan lebih lanjut dengan mengantisipasi revisi terkait pada kelembagaan BI dan LPS.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan OJK merupakan awal dari penataan ulang sistem keuangan nasional yang lebih efisien, stabil dalam arti kebal terhadap guncangan, dan berkeadilan. Muara dari penataan ini adalah perbaikkan fungsi intermediasi dan peningkatan peran lembaga keuangan nasional pada pembangunan nasional.

Dengan OJK sebagai awal penataan, berbagai lembaga jasa keuangan diharapkan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam penyediaan dana untuk pembangunan ekonomi nasional. Pada akhirnya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara lebih berkeadilan. ●

Anas Urbaningrum
Ketua Umum, DPP Partai Demokrat


http://budisansblog.blogspot.com/2012/03/superbodi-dan-bodi-super.html

Superbodi dan Bodi Super

I Nyoman Tjager
Kompas, 7 Maret 2012

Pendirian Otoritas Jasa Keuangan tak bisa ditawar-tawar dan diulur-ulur lagi. Dengan disahkannya UU No 21/2011 tentang OJK pada 22 November 2011, OJK harus segera dibentuk. Presiden sudah menunjuk panitia seleksi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 30 Januari-14 Februari, panitia seleksi telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melamar sebagai Dewan Komisioner OJK.

Tercatat 309 orang berminat. Pada tahap pertama, dari semua pendaftar, 87 orang lolos seleksi tahap pertama, yakni kelengkapan administrasi. Kini seleksi masuk tahap kedua dan pertengahan Maret harus dihasilkan 21 calon untuk diserahkan ke presiden.

Sosok Ideal

Di tengah ingar-bingar pemilihan, berkembang berbagai wacana di masyarakat tentang sosok ideal komandan OJK. Sebagian menghendaki lembaga ini dipimpin seorang bankir karena bidang tugasnya lebih banyak berkaitan dengan kegiatan dan praktik perbankan. Ada yang menginginkan OJK dipimpin ”malaikat” karena OJK lembaga superbodi dengan godaan sangat besar.

Ada juga yang mau OJK dipimpin sosok independen yang takut kepada Tuhan serta mempunyai integritas kuat dan nasionalisme tinggi. Singkatnya, OJK harus dipimpin orang-orang yang punya integritas, kemampuan, dan pengalaman di atas rata-rata penduduk Indonesia, bahkan manusia setengah dewa.

Berbagai wacana di atas menunjukkan harapan dan antusiasme masyarakat terhadap lembaga ini. Masyarakat menginginkan lembaga ini tampil ideal, normatif, dan mampu menjalankan misi tanpa noda. Ini harapan yang sangat wajar di tengah banyaknya kekecewaan masyarakat. Masyarakat kecewa dengan berbagai fakta korupsi yang disuguhkan setiap hari di media massa ataupun jejaring sosial.

Mereka kecewa dengan munculnya kasus-kasus penyelewengan dan penyalahgunaan yang dibuka secara telanjang. Tak masuk di akal bagaimana seorang PNS golongan IIIc memiliki deposito di atas Rp 60 miliar. Pendek kata, wacana di atas mencerminkan kuatnya harapan agar lembaga ini tidak mengecewakan publik.

Dalam Pasal 10 UU OJK disebutkan, OJK dipimpin Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial beranggotakan sembilan orang. Dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan, OJK lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU ini.

Dalam Pasal 4 disebutkan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam Pasal 5 disebutkan, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 6 dinyatakan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

  1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
  2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
  3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain.

Kewenangan Sangat Besar

Mengacu pada tujuan, fungsi, dan tugas tersebut, OJK dilengkapi kewenangan sangat besar, diatur di Pasal 7. Dengan kewenangan sebesar itu, muncul kesan betapa besar kekuasaan dan kewenangan yang melekat di OJK. Ia tampil sebagai lembaga powerful. Karena itulah, kerap muncul istilah OJK lembaga superbodi dengan kekuasaan dan kewenangan hampir tak terbatas di sektor jasa keuangan.

Pendapat ini tak salah, tetapi tak 100 persen benar. Tidak ada lembaga di negeri ini yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tanpa batas. Ada perangkat hukum yang memagarinya sehingga setiap kebijakan atau setiap peraturan dalam rangka pengawasan sektor jasa keuangan tidak bisa dibuat dengan seleranya sendiri.

Bisa jadi karena kesan superbodi itulah, banyak tokoh di bidang keuangan ”kepincut” ingin menjajal jadi pimpinan OJK. Demi jabatan Komisioner OJK, mereka bersedia meninggalkan jabatan prestisius dengan berbagai fasilitas aduhai yang sudah dinikmatinya. Sampai di sini, wacana tadi masih logis dan bisa dipahami.

Sayangnya, wacana itu kini berkembang jadi bola liar yang menyebutkan pimpinan OJK atau Komisioner OJK harus didominasi sosok dengan latar belakang profesi tertentu, seolah-olah profesi itulah yang paling menentukan hidup matinya ekonomi negeri ini. Ini jelas cara berpikir keliru karena sudah mengarah pada egoisme profesi dan bahkan egoisme sektoral.

Jika cara berpikir ini menggelinding terus, akan berpotensi memunculkan risiko organisasi yang krusial dan menciptakan bibit konflik yang semestinya dihindari. OJK, sebagai lembaga baru dengan tujuan, fungsi, dan tugas yang begitu sarat di awal berdirinya, sebisa mungkin menghindari adanya konflik, apa pun bentuk dan latar belakangnya.

Pimpinan OJK harus mampu menyatukan energi yang dimiliki dan melekat di setiap komisioner sehingga memunculkan kekuatan yang solid, kerja sama yang kompak, dan saling menutupi kekurangan yang ada, bukannya menonjolkan egoisme sektoral. Sektor jasa keuangan sangat vital dan strategis bagi perekonomian nasional.

Jika sektor ini bermasalah, hampir dipastikan akan menimbulkan masalah besar pada perekonomian Indonesia. Pengalaman krisis moneter 1997/1998 harus jadi pelajaran. Biaya untuk mengatasi krisis itu mencapai ribuan triliun rupiah dan setelah hampir 13 tahun belum terbayar semua.

Krisis itu salah satunya disebabkan lemahnya pengawasan di bidang perbankan dan efeknya menjalar ke mana-mana, menjelma jadi krisis multidimensi yang menjatuhkan rezim politik. Jangan sampai pengalaman pahit ini terulang kembali. Kelahiran OJK diwarnai pro-kontra berdasarkan pengalaman negara-negara lain.

Namun, keputusan sudah diambil. Karena itu, semua pihak, kaum profesional, birokrat, politisi, pelaku usaha, cendekia, dan pemangku kepentingan, harus merapatkan barisan menjaga dan bahu- membahu agar OJK tidak gagal. Lembaga ini perlu energi besar yang dimiliki tenaga-tenaga potensial Indonesia.

OJK perlu banyak karyawan—diperkirakan tak kurang dari 2.500 orang—yang punya dedikasi, komitmen pengabdian. Dengan organisasi yang melibatkan tenaga kerja sebesar itu, lembaga ini tak sekadar superbodi, tetapi juga memiliki bodi super. Karena itulah, hilangkan segala bentuk perbedaan, latar belakang, egoisme, dan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi.

Masing-masing yang bersatu dalam payung OJK memiliki kemampuan mumpuni di bidang masing-masing, perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lain. Tak perlu ada dominasi satu sama lain. Yang harus ada adalah tekad, komitmen, semangat, spirit, dan penyatuan energi untuk bersama-sama mendayung kapal besar ini agar mampu mengarungi samudra ekonomi global yang penuh tantangan. Selamat berlayar. ●

I Nyoman Tjager
Komisaris Utama, PT Bursa Efek Indonesia


http://budisansblog.blogspot.com/2012/03/otoritas-jasa-keuangan.html

Otoritas Jasa Keuangan

Anwar Nasution
Kompas, 8 Maret 2012

Setelah lama ditunggu dan dua tahun tertunda, akhirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan disetujui oleh DPR. Kini, pemerintah tengah memilih komisionernya dan setelah itu diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa mulai beroperasi. Menurut Ayat (2) Pasal 34 UU BI Tahun 2004, OJK seharusnya berdiri selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Penyatuan semua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan (BI dan Bapepam-LK) diharapkan dapat memberikan perlakuan sama bagi semua jenis industri keuangan dan semua bentuk hukum kepemilikannya (negara, koperasi, serta swasta nasional dan asing).

Penyatuan itu sekaligus diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan tenaga profesional serta memudahkan koordinasi antarlembaga yang selama ini berdiri sendiri. Pendirian OJK bagian dari program IMF, 1997-2003, untuk meningkatkan standar acuan serta mutu pengaturan dan pemeriksaan serta pengawasan lembaga-lembaga keuangan, terutama industri perbankan, di Indonesia.

Buruknya mutu pemeriksaan atas lembaga keuangan itu tecermin dari krisis keuangan 1997-1998 yang sangat mahal biayanya bagi perekonomian nasional. Pemeriksaan dan pengawasan lembaga keuangan tersebut tak mampu mendeteksi potensi krisis. Setelah BLBI, terus terjadi krisis lanjutan, termasuk kasus Bank Bali (1998) dan Bank Century (2008).

Keterkaitan kegiatan PT Antaboga Delta Sekuritas, PT Century Mega Investindo, dan PT Century Super Investindo dengan PT Bank Century yang tak terpantau Bapepam-LK dan BI menggambarkan kurangnya koordinasi dan pertukaran informasi antar-kedua lembaga pengawas.

Ketiga perusahaan reksa dana dan sekuritas itu dimiliki pemilik Bank Century dan digunakan untuk merongrong bank ini. Belakangan terungkap, perusahaan itu tak punya surat izin operasi dari Bapepam-LK. Pengalaman di sejumlah negara, integrasi seluruh lembaga pengatur dan pengawas lembaga keuangan perlu 3-5 tahun.

Di Indonesia, integrasi BI dengan Bapepam-LK mungkin bisa lebih cepat karena dilihat dari nilai aktiva dan jumlah kantor cabang. Bank adalah inti industri keuangan Indonesia. Lembaga keuangan non-bank, seperti reksa dana, asuransi, dan dana pensiun, memang tumbuh dengan cepat dari tahap awal yang sangat rendah. Lembaga keuangan non-bank yang tumbuh pesat adalah perusahaan asing, seperti Schroders, Manulife, AIA, dan Allianz.

Pro-Kontra Penyatuan

Penyatuan lembaga-lembaga pemeriksa keuangan dalam satu badan mengandung lima manfaat dan sekaligus potensi permasalahannya. Manfaat pertama, efisiensi karena besarnya skala organisasi lembaga yang disatukan. Kedua, menekan biaya dengan memanfaatkan skala ekonomi.

Ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Keempat, meniadakan persaingan antarlembaga pemeriksa dan meniadakan duplikasi pekerjaan. Kelima, memudahkan kesamaan perlakuan dalam pengaturan dan pengawasan atas semua industri keuangan. Di lain pihak ada potensi permasalahan penyatuan lembaga pemeriksa lembaga keuangan dalam satu badan.

Pertama, jika tujuan pendirian tak jelas, lembaga yang menyatu ini kurang efektif dibandingkan dengan lembaga supervisi yang terpisah.

Kedua, biayanya justru sangat mahal jika organisasi terlalu besar. Di Singapura, pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga keuangan di tangan Monetary Authority of Singapore (MAS) yang didirikan 1984. Jumlah personel MAS jauh lebih sedikit dan struktur organisasi jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kedua lembaga pengawas Indonesia itu. Padahal, jumlah lembaga keuangan di Singapura jauh lebih banyak dan kegiatan jauh lebih kompleks.

Potensi masalah ketiga, adanya aji mumpung (moral hazard) jika sasaran tak dikomunikasikan dengan jelas.

Keempat, proses integrasi dapat memicu politisasi atau masuknya kepentingan tertentu dalam kerangka pengaturan dan pengawasan industri keuangan yang pada hakikatnya bersifat teknis. Politisasi semakin dimungkinkan jika sebagian komisioner OJK berasal dari kalangan anggota DPR yang tak menguasai masalah teknis.

Potensi masalah kelima, kemungkinan kehilangan staf inti jika proses integrasi tak dapat dikendalikan dengan baik. Pemeriksa dan pengawas bank dari BI enggan pindah ke OJK karena masalah gaji, perumahan, dan manfaat lain lebih besar di BI daripada di instansi pemerintah lain.

Pola Inggris versus Amerika

Program IMF 1997-2003 mendesain OJK menurut model Financial Services Authority (FSA) yang diintroduksi di Inggris 1997. FSA merupakan lembaga independen yang terpisah dari bank sentral dan departemen keuangan. Setelah berpindahnya fungsi pengawasan dan pemeriksaan bank ke OJK, bank sentral dapat memusatkan perhatiannya pada pengaturan masalah moneter dan ekonomi makro.

Bank sentral memeriksa bank hanya berkaitan dengan penggunaan kreditnya oleh bank penerima kredit. Karena dua alasan, setelah krisis keuangan global 2008, muncul gagasan baru menyatukan pengawasan dan pemeriksaan semua lembaga keuangan di tangan bank sentral.

Karena menimbulkan dampak besar, beberapa perusahaan non-keuangan yang merupakan nasabah besar lembaga-lembaga keuangan (seperti General Motors) tak luput dari pengawasan the Federal Reserve, bank sentral AS.

Alasan pertama, ternyata FSA Inggris pun tak dapat mendeteksi kondisi keuangan the Northen Rock, bank penyedia kredit perumahan skala kecil yang menempatkan dananya dalam porsi cukup besar di subprime mortgages yang menjadi masalah di AS. Pemerintah Inggris terpaksa mengambil alih saham bank itu untuk menyelamatkannya.

Alasan kedua, dan terpenting, untuk memudahkan penyaluran dana dalam rangka lender of last resort dan quantitative easing guna mengatasi kekeringan likuiditas di pasar uang nasional dan internasional di tengah berlangsungnya krisis.

OJK diharapkan dapat menyiapkan industri perbankan nasional agar mampu jadi pelaku global. Untuk itu, OJK dapat membantu bank-bank negara (termasuk BPD) meningkatkan mutu personel, memodernisasi sistem dan mengubah cara kerja agar dapat menyamai Development Bank of Singapore. Kelompok bank negara tetap inti industri perbankan Indonesia.

Bank-bank swasta yang terafiliasi dengan kelompok konglomerasi usaha juga harus menaati aturan prudensial, termasuk batas minimum pemberian kredit (BMPK) dan posisi devisa neto (PDN), agar jangan memobilisasi dana hanya bagi keperluan pembiayaan modal anak-anak perusahaannya.

Pelanggaran atas ketentuan BMPK dan PDN merupakan penyebab krisis 1997. Dari kasus Bank Century, aturan fit and proper test saja belum dapat mencegah kemungkinan masuknya elemen kriminal dalam industri perbankan. Walaupun bukan anggota Dewan Direksi Bank Century, Robert Tantular dapat mengendalikan operasi tersebut tanpa terpantau pengawas on-site dan off-site BI.

Pemeriksaan dan pengawasan bank tak penting selama Orde Baru. Kini, selain perlu memantau perubahan standar dan aturan prudensial yang berlaku secara internasional, OJK pun perlu ikut aktif membuat standar serta aturan itu melalui forum Basel dan G-20 agar sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional.

KTT G-20 di Seoul, 11-12 November 2010, menerima Basel-3 sebagai inti kerangka pengaturan baru industri keuangan. Basel-3 meningkatkan keperluan modal dasar bank menjadi 7 persen dari risiko tertimbang (RWA) mulai 2019.Bank yang masuk kategori systematically important financial institutions wajib menambah ekstra modal 1,0-2,5 persen dari RWA.

Untuk membuat bank lebih kokoh, mampu menyerap kerugian, serta kian kuat menghadapi krisis, Basel-3 meningkatkan keperluan modal bank, memperketat standar pengertian modal, menertibkan transaksi derivatif, serta mengatur lebih ketat likuiditas perbankan dan sumber pembelanjaannya serta cara pemberian bonus ke karyawan bank ataupun cara penanganan bank bermasalah.

Bank juga wajib menambah modal dalam transaksi derivatif. Sumber dana dan likuiditas perbankan diharapkan kian bergeser dari sumber dana jangka pendek dan kekayaan yang kurang likuid ke sumber dana jangka panjang dan lebih likuid. Penanganan bank bermasalah akan tetap mencari keseimbangan antara upaya melindungi deposan dan mengurangi beban pembayar pajak lewat anggaran negara. ●

Anwar Nasution
Guru Besar, Fakultas Ekonomi, UI


http://budisansblog.blogspot.com/2012/03/tata-kelola-ojk.html

Tata Kelola OJK

Miko Kamal
Republika, 20 Maret 2012

Hasil seleksi tahap III (seleksi kesehatan) calon komisioner lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah diumumkan. Sebanyak 37 orang calon dinyatakan lolos. Sekarang sedang berlangsung seleksi kompentensi (seleksi tahap IV).

Dewan Komisioner OJK (DK-OJK) yang dibentuk dengan tujuan mendorong pemantapan kegiatan jasa keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat adalah perintah langsung Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diundangkan pada 22 November 2011.

Pasal 56 menegaskan bahwa paling lama delapan bulan sejak UU itu diundangkan, DK-OJK harus sudah terbentuk. Menghitung bulan, sekitar empat bulan lagi (akhir Juli 2012) biduk DK-OJK harus siap berlayar.

UU mengamanatkan bahwa anggota DK-OJK berjumlah sembilan orang yang ditetapkan oleh keputusan presiden. Dua di antara sembilan anggota DK-OJK merupakan utusan Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan utusan Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I.

Tiga dari sembilan anggota DK-OJK akan mengisi kursi eksekutif, yaitu eksekutif pengawas perbankan, eksekutif pengawas pasar modal, dan eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Masing-masing komisioner yang menduduki kursi eksekutif disebut sebagai kepala eksekutif.

Hemat saya, penyerahan tugas sebagai kepala eksekutif kepada tiga orang komisioner DK-OJK, secara kelembagaan, pembentuk UU dengan sengaja membagi komisioner menjadi dua kelompok, kelompok eksekutif dan noneksekutif. Hal ini dibenarkan oleh pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa kepala eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner yang melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.

Dengan demikian, UU ini memperkenalkan struktur organisasi baru yang berbeda sama sekali dengan komisi-komisi negara yang sudah ada sebelumnya. Struktur baru ini sama persis dengan struktur organisasi perusahaan di negara-negara common law, seperti Australia, Singapura, Amerika, dan Malaysia yang dikenal dengan model one-tier board.

Di bawah model one-tier board, pelaksana (eksekutif) perusahaan menyatu dengan pengawas (noneksekutif) dalam sebuah board yang disebut board of directors. Sebagai negara bekas jajahan salah satu negara pionir sistem hukum civil law (Belanda), Indonesia mempraktikkan model two-tier board. Model ini menarik garis batas yang tegas dan antara pelaksana (eksekutif) dan pengawas perusahaan (noneksekutif).

Tak bisa Dikawinkan

UU juga menjelaskan bahwa OJK memiliki struktur organisasi dengan prinsip checks and balances dengan memberi kewenangan yang sama pada elemen internal organisasi untuk saling mengawasi dan di antara elemen tidak ada yang lebih dominan. Dalam banyak literatur governance (tata kelola), checks and balances adalah prinsip utama yang harus ada dalam sebuah organisasi.

Prinsip check and balances harus dikawinkan secara hati-hati dengan soft instrument lainnya yang berlaku di organisasi itu. Sebagaimana yang tertera di dalam pasal 1 angka 2 UU, OJK bersandar pada sifat kolektif dan kolegial dalam pengambilan keputusan. Sifat pengambilan keputusan yang kolektif dan kolegial bermakna bahwa semua keputusan adalah keputusan bersama.

Dalam konteks DK-OJK, keputusan yang dikeluarkan dalam rapat adalah keputusan DK-OJK secara kolektif. Dari sisi ilmu tata kelola, tindakan pembuat UU menyatukan prinsip checks and balances dengan sifat kolektif dan kolegial di tubuh DK-OJK adalah sebuah kekeliruan. Dua hal ini tidak dapat dikawinkan.

Mengawinkan keduanya dengan sendirinya akan mengganggu program pengawasan internal itu sendiri. Betapa tidak, misalnya, suatu hari nanti kepala eksekutif pengawas perbankan membawa permohonan penggabungan beberapa bank ke forum DKOJK.

Permohonan tersebut kemudian disepakati oleh DK-OJK sebagai keputusan bersama, yakni keputusan komisioner eksekutif dan noneksekutif. Berdasarkan prinsip checks and balances, seluruh anggota komisioner mengawasi hasil keputusan yang mereka buat sendiri. Praktik ini populer disebut jeruk makan jeruk.

Jeruk Makan Jeruk

Secara keilmuan, prinsip jeruk makan jeruk adalah musuh utama tata kelola organisasi modern. Prinsip ini akan menghambat efektivitas pengawasan di tubuh organisasi itu. Bahkan, sebetulnya tidak ada pengawasan di dalam organisasi yang menjalankan prinsip jeruk makan jeruk karena tidak mungkin seseorang atau organ sebuah organisasi akan bertindak jujur dan objektif menilai, mengawasi, dan menghukum keputusannya sendiri.

Di negara-negara common law yang mempergunakan model one-tier board, prinsip jeruk makan jeruk telah dikoreksi total. Mereka tidak lagi mempraktikkan itu. Meskipun mengumpulkan semua pemimpin perusahaan (directors) dalam sebuah board, tetapi dalam praktik mereka juga menarik garis batas yang jelas dan tegas antara executive directors yang menjalankan tugas harian perusahaan dan nonexecutive directors yang hanya bertugas mengawasi tindakan executive directors dan mereka tidak terlibat dalam mengeksekusi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kegiatan harian perusahaan.

Tak lama lagi, layar OJK segera terkembang. Kekeliruan pembuat UU mengawinkan dua hal yang secara prinsip tidak bisa sejalan dapat mengganggu biduk OJK mengarungi lautan. Tulisan ini tidak mempermasalahkan dari mana datangnya resep OJK. Poin tulisan ini adalah kekhawatiran terhadap bermasalahnya tata kelola bidang pengawasan lembaga super yang diprediksi akan punya sekitar 2.500 karyawan itu.

Miko Kamal
Doktor Hukum Bisnis,
Macquarie University, Australia
Disertasi: Legal Governance BUMN


http://budisansblog.blogspot.com/2012/03/tantangan-ojk.html

Tantangan OJK

Anggito Abimanyu
Kompas, 30 Maret 2012

Sektor jasa keuangan di Indonesia tergolong masih dangkal dan rentan pada krisis keuangan global. Sektor jasa keuangan juga masih terkonsentrasi pada perbankan. Bank menghadapi masalah struktural lemahnya permodalan, rendahnya variasi pendanaan, dan risiko UMKM sehingga mengakibatkan masih tingginya biaya dana dan suku bunga perbankan.

Ke depan, sektor jasa keuangan akan diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penggabungan dua institusi keuangan, Bapepam-LK dan BI, dalam OJK merupakan tantangan terbesar efektivitas dan kredibilitas OJK.

Tantangan Pendalaman

Tahun 2011, rasio total aset sektor jasa keuangan di Indonesia 66 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan diperkirakan akan mencapai 90 persen pada 2020. Sementara kapitalisasi pasar modal 36 persen dan diperkirakan 64 persen pada 2020. Ditinjau dari aset sektor jasa keuangan dan kapitalisasi pasar modal, kita tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang lain.

Perlu pendalaman sektor jasa keuangan melalui diversifikasi pendanaan, pengembangan produk baru, seperti syariah dan derivatif, dan membuka akses bagi yang belum punya kecukupan finansial.

Pasal 4 UU No 21/2011 mengenai OJK mengamanatkan bahwa pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat diintegrasikan. Penyatuan semua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dalam OJK diharapkan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh sektor jasa keuangan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan memudahkan koordinasi.

Tantangan utama yang dihadapi di sektor keuangan di Indonesia adalah konsekuensi dari pendalaman sektor keuangan, kerentanan pada risiko global, dan kredibilitas OJK. Sektor keuangan merupakan ”pusat” dari sistem dalam sebuah perekonomian. Kegagalan sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem dalam perekonomian (Joseph Stiglitz, 1994).

Salah satu kunci utama pendalaman keuangan adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi akses untuk pihak-pihak yang tak memiliki kecukupan finansial. Tak kalah penting adalah kekuatan struktur permodalan, infrastruktur, dan inovasi produk jasa keuangan.

Masalahnya, permodalan beberapa bank besar di Indonesia masih berada di bawah bank-bank sejenis di Asia. Modal Bank Mandiri dan BRI lebih rendah daripada bank-bank di negara tetangga, seperti Bangkok Bank (Thailand), Maybank (Malaysia), ataupun Kookmin (Korea Selatan).

Profil serupa terlihat pada infrastruktur level of service bank-bank di Indonesia, seperti jumlah cabang, ATM, dan jumlah penabung. Struktur aset jasa keuangan di Indonesia masih terkonsentrasi di bank (80 persen), sementara asuransi hanya 10 persen, dana pensiun 2,5 persen, pembiayaan 5,5 persen, belum memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

Sektor perbankan Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Namun, kesempatan itu belum dioptimalkan sepenuhnya bagi pengembangan produk perbankan. Pengelolaan dana perbankan secara konvensional seperti sekarang juga mengakibatkan masih tingginya biaya dana (cost of fund) dan suku bunga kredit.

Inovasi jasa keuangan sering menimbulkan risiko. Majalah The Economist edisi 25 Februari 2012 menyebutkan inovasi jasa keuangan sebagai bermain dengan api, penuh risiko, dan berbahaya. Pertumbuhan produk derivatif sangat cepat dan pada umumnya (80 persen) produk derivatif berupa over the counter (OTC) dalam bentuk forex options dan future, credit default swap (CDS), dan OTC lainnya.

Produk derivatif adalah suatu cara untuk membuat para pemegang dana memiliki rasa aman, tetapi eksesnya tidak dapat diperkirakan dan biasanya regulasi baru dapat diterapkan setelah terjadi masalah, misalnya penipuan, kejahatan, dan penyalahgunaan (fraud).

Kerentanan Terhadap Krisis Global

Sektor jasa keuangan di Indonesia masih sangat rentan pada gejolak eksternal. Krisis keuangan dapat terjadi sebagai akibat dari efek ketularan, baik dari negara tetangga, lingkup regional, maupun global. Dampak krisis moneter 1998 terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, dengan biaya pemulihan krisis mencapai 60 persen dari PDB. Sektor perbankan Indonesia praktis kolaps jika pemerintah tidak merekapitalisasi perbankan.

Krisis 1998 memberikan pelajaran mengenai pentingnya kehati-hatian dan pengelolaan serta pengawasan perbankan yang profesional. Keberadaan produk-produk hibrida keuangan, dalam bentuk produk derivatif, yang tak diikuti regulasi yang mengaturnya, menyulut krisis kredit perumahan (subprime mortgage) 2007.

Pada April 2010, G-20 mengadopsi ketentuan Basel III. OJK harus mengantisipasi ketentuan baru mengenai kecukupan permodalan dan transaksi derivatif dalam Basel III meskipun pelaksanaannya dimulai tahun 2019 sebagai kelanjutan dari Basel II. Pengawasan perbankan berbasis risiko dalam Basel II merupakan tantangan yang belum tuntas karena kompleksitas pelaksanaan.

Kepercayaan Terhadap OJK

Indonesia menggunakan pendekatan terintegrasi (integrated approach) di mana OJK mengawasi seluruh lembaga keuangan, seperti halnya Financial Services Authority (FSA) di Inggris, Australia, dan Korsel. Tantangan ke depan OJK adalah agar masalah yang terjadi di Inggris dan Korsel tak berulang di Indonesia.

Sejarah menunjukkan gagalnya koordinasi dengan Bank of England dalam penanganan Northern Rock. Di Korsel, FSA saat ini sedang dalam tekanan politik yang hebat agar pengawasan dikembalikan ke bank sentral akibat maraknya kasus korupsi. OJK adalah lembaga otoritas yang dibentuk dari integrasi dua lembaga besar, yaitu Direktorat Pengatur dan Pengawas Perbankan BI dan Bapepam-LK Kementerian Keuangan.

Selain kendala kelambanan waktu, efektivitas lembaga, dan cakupan wilayah kerja, OJK menghadapi permasalahan dalam mencapai model integrasi yang optimal karena peran dan kepentingan masing-masing cenderung berbeda, yakni antara prinsip prudensial pada perbankan dan lembaga keuangan serta keterbukaan pada pasar modal. Dalam hal koordinasi makro, penambahan lembaga baru ini akan menambah jumlah anggota dalam forum pengambil kebijakan, khususnya di saat krisis.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Komite Koordinasi (KK) yang merupakan forum pengambilan keputusan di saat krisis yang sebelumnya hanya terdiri dari BI, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan nantinya akan bertambah dengan masuknya OJK hingga menjadi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Penambahan anggota forum ini berkonsekuensi alotnya koordinasi di saat genting, saat krisis.●

Anggito Abimanyu
Dosen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM, Yogyakarta


http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/blogs/martin-melecky

http://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/the-institutional-structures-of-financial-sector-supervision

The Institutional Structures of Financial Sector Supervision

Submitted by Martin Melecky on Wed, 2012-05-02 13:00

The global financial crisis made us rethink financial sector regulation and supervision. As part of this process there has been a renewed interest in the institutional structure of financial services supervision. This includes reflections on the differences in these structures across countries, their development over time and their relative performance in the run-up and during the crisis.

Several important questions have arisen:

(i)        why supervisory structures for the financial sector differ so much across countries, especially in the extent to which they integrate the microprudential supervision of financial subsectors (banking, insurance, capital markets),
(ii)      why some countries have chosen to institutionally integrate microprudential and macroprudential supervisions while other keep those separated,
(iii)     why business conduct supervision has been introduced in some countries and not others, and how does it interact with institutions that support prudential supervision?

From a development perspective, one may also want to ask the questions of:
(i)        what models have the emerging market economies and developing countries chosen to follow and why, and
(ii)      is there a prevailing trend toward certain benchmark models that countries have followed according to their financial system typology?

In a recent paper, we analyze the evolution of prudential and business conduct supervisory structures for financial services over the past decade for 98 high and middle income countries, and identify factors that could be driving their evolution. We compiled two new datasets, one on prudential supervision structures and another on business conduct supervision structures.

These datasets enable us to study changes and differences in supervisory structures over time and across countries. The dimensions of supervisory structures that we consider account for the degree of integration of microprudential supervision, including the extremes of different rules and different supervisors for each type of intermediary versus common rules for similar financial activities regardless of which intermediary carries them out.

Further, we distinguish between the approaches of placing an integrated supervisor within a central bank or under a separate (financial supervisory) authority. We thus consider the proximity of microprudential and macroprudential supervision. Moreover, we gauge the pursuit and integration of business conduct supervision as a complementary function to prudential supervision.

Main Data Trends

The historical data over the past decade show a trend toward greater integration of prudential supervision both across financial subsectors and, to some extent, across microprudential and macroprudential supervision. The proportion of countries that preserved the traditional model of institutional regulation decreased from 62 percent in 1999 to 44 percent in 2010.

At the same time, the proportion of countries that integrated microprudential supervision in a Financial Supervisory Authority (FSA) increased substantially from 11 percent in 1999 to 25 percent in 2010. Moreover, the percentage of countries that integrated the microprudential supervision under the central bank (CB), and thus also introduced integration of microprudential and macroprudential supervision, increased from three percent in 1999 to eight percent in 2010.

The proportion of countries that chose to integrate in a FSA thus outpaced those that integrated in the CB, both in more and less financially developed economies (as gauged by credit to GDP). Figure 1 (panel A) illustrates the changes in prudential supervision structures during the period 1999-2010.

As regards business conduct supervision, we observe an important increase in the proportion of countries that introduced its enforcement during 1999-2010. Figure 1 (panel B) shows the trends in business conduct supervision.

Almost fifty percent of the countries that did not have holistic business conduct supervision for financial services in 1999 have adopted it during the past decade. In half of the cases, the change was accomplished by integration of the function into the FSA or the CB, or by adoption of the “twin peak” model.

Choice of Supervisory Structures and Country Typology

The potential determinants of a country’s choice for supervisory institutions that we considered in the analysis can be divided into four sets:

  1. countries’ general and economic development indicators;
  2. political and governance indicators, such as the quality of governance and the autonomy of the central bank;
  3. financial sector development indicators, such as the depth and complexity of the financial system and banking sector characteristics, and
  4. the number of past financial crises experienced by a country.

We performed two separate analyses, one focusing on prudential supervision, and the other on business conduct supervision. Building on the identified significant determinants of changes in supervisory structures over time and across countries, we draw preliminary conclusions about possible country benchmark models according to the country typology.

We find that as countries advance to a higher stage of economic development, they tend to integrate to a greater degree their financial sector supervisory structures. Also, improvements in overall public governance drive countries to adopt more integrated supervisory arrangements.

Greater independence of the central bank, which is often involved in supervision of banks, could entail less integration of prudential supervision, but not necessarily business conduct. Further, small open economies tend to opt for more integrated structures for financial sector supervision, especially on the prudential side, although a progressively higher degree of openness could coincide with less integration of business conduct supervision.

Financial development is an important factor behind countries’ choice of a particular structure of financial services supervision. The size of the banking sector positively influences the integration of both prudential and business conduct structures. In contrast, strong development of the non-bank financial sectors including capital markets and the insurance industry makes countries opt for a less integrated prudential supervision structure.

In other words, the larger and more developed the non-banking financial sectors, the less beneficial or more difficult it could be for countries to implement prudential supervisory integration. Concerning banking sector characteristics, countries with banking sectors that have been more exposed to aggregate liquidity risk tend to integrate their prudential supervision to a higher degree.

For business conduct supervision, the lobbying power of the banking sector, approximated by banking sector concentration and profitability, is associated with a negative impact on pursuing business conduct.

Finally, the number of past financial crises strongly increases the probability that a county will opt for integration of both prudential and business conduct supervisory structures. There seems to be a perception that supervisors are better equipped to effectively deal with episodes of systemic financial distress under integrated supervisory structures.

Historical Benchmark and Current Supervisory Structures

We also benchmark the existing supervisory structures of the individual countries in our sample against the model-predicted degree of supervisory integration. This is to illustrate whether a country’s choice of a particular supervisory structure followed the prevailing global trends based on its typology.

For prudential supervision, this comparison is depicted in Figure 2 (panel A) along with the regression line showing in the north-west corner countries with supervisory structures less integrated than predicted by our model and, in the south-east corner, countries with supervisory structures more integrated than our model predicts.

A number of countries, in particular, Luxemburg, Panama, Costa Rica, Canada, and Chile, are expected to have implemented prudential supervisory structures characterized by greater integration given the experience of their peers.

On the other hand, there are several countries, including Armenia, Czech Republic, Uruguay, Netherlands, Slovakia and Poland that integrated their prudential supervisory structures more than predicted by their country and financial system characteristics. For some of the countries in this category, a fashion effect may be at work.

The literature refers to the fashion effect (or bandwagon effect) when reformers were inspired by the type of changes in governance arrangements introduced by earlier reformers (neighboring or role-model countries) rather than the effectiveness of an integrated supervisory structure based on their economic system and financial sector characteristics.

For business conduct supervision, the comparison of existing vs. model-predicted supervisory structures is illustrated in Figure 2 (panel B). This comparison suggests that the implementation and integration of business conduct supervision, including mechanisms for its enforcement, in countries such as the US, Austria, Cyprus, and New Zealand is less advanced than predicted by our model.

In contrast, there are no notable over-performers pointing to the fact that implementation of holistic business conduct supervision and consumer finance protection is a relatively new area for  policymakers. Nevertheless, some countries, including Singapore, Czech Republic, Hungary, Poland, Uruguay, Kazakhstan, and Malta, have shown a greater tendency to address business conduct supervision and consumer finance protection in a more holistic way than their experience, country typology and financial sector characteristics would suggest.


http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/05/15/1018506/Otoritas.Jasa.Keuangan.Bakal.Kelola.Dana.Rp.7.000.Triliun

Otoritas Jasa Keuangan Bakal Kelola Dana Rp 7.000 Triliun

Ester Meryana | Selasa, 15 Mei 2012 | 10:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan  merupakan lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mengawasi seluruh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Omzet yang dikelola OJK diperkirakan mencapai Rp 7.000 triliun.

“Ya, saya kira lembaga ini sangat penting karena perannya mengawasi seluruh sektor keuangan baik perbankan maupun non-perbankan, termasuk pasar modal,” kata Danang ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (15/5/2012). Menurut dia, sektor keuangan relatif tidak banyak tersentuh selama ini.

Misalnya, kata Danang, bila ada sanksi yang diberikan kepada suatu pihak dalam suatu kasus di bidang pasar modal,  sanksinya hanya berupa sanksi administratif. Itu, menurut Danang, tidak sepadan dengan keuntungan yang bisa didapat oleh pihak tersebut di pasar modal. Dengan begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa hadir untuk menjamin kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.

Sementara itu bagi pemerintah, OJK hadir sebagai upaya untuk mengatur sektor finansial. “Bagi pemerintah, pengalaman di AS menunjukkan sektor finansial harus diatur. Duit bayar pajak tidak nyebur ke finansial untuk membayar bail-out (dana talangan). Jadi regulasi (untuk sektor finansial) harus sejak awal tidak pas krisis,” papar Danang.

Apalagi dana yang dikelola OJK terbilang besar, yakni mencapai Rp 7.000 triliun. Itu terdiri dari omzet perbankan sekitar Rp 3.000 triliun, omzet pasar modal Rp 3.000 triliun, dan asuransi dan lainnya  Rp 1.000 triliun. Dana itu, menurut dia, sangat besar ketimbang dana fiskal yang hanya mencapai  Rp 1.500 triliun.

“Dana fiskal Rp 1.500 triliun saja ada pengawasan BPK, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” ujar dia. Jadi, kata dia lagi, dengan dana yang diawasi mencapai Rp 7.000 triliun, beban yang ditanggung OJK sangat besar. “Betapa beratnya beban OJK ini. Dan juga bukan hanya beban strategisnya lembaga ini, tetapi ini menyangkut kepercayaan masyarakat bagi sektor finansial,” katanya.

OJK adalah lembaga baru yang akan melakukan supervisi jasa keuangan mulai bidang perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan nonbank. Jasa keuangan sendiri merupakan industri yang strategis sehingga harus diawasi orang-orang berintegritas tinggi, memiliki keahlian, dan kompetensi di bidang keuangan.

OJK akan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 orang. Sebanyak 14  nama calon anggota telah dipilih oleh Presiden dan diserahkan kepada DPR. DPR nantinya akan memilih 7 orang untuk ditetapkan sebagai anggota dewan tersebut.

Editor : Pepih Nugraha


http://www.chirpstory.com/li/8167

SEPUTAR KABAR BURUNG PENGUNDURAN DIRI DAHLAN ISKAN

SBY mau menelikung besannya Hatta Rajasa dalam upaya menilep duit dari Petral – Pertamina
by @Ratu_Adil
17/May/2012

  1. 12:27:59 AM PDT, Wow, libur-libur dapat info menarik dari Istana Negara.. Kultwit aah :D
  2. 12:28:57 AM PDT, Meneg BUMN Dahlan Iskan mempertimbangkan akan MUNDUR dari Kabinet Indonesia Bersatu
  3. 12:30:04 AM PDT, Pertimbangan mundur Dahlan Iskan ini dipicu oleh pertemuan Selasa malam (15/05) di Istana Negara
  4. 12:30:57 AM PDT, Selain Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Presiden SBY sebagai tuan rumah; turut hadir dalam pertemuan tadi malam :
  5. 12:32:22 AM PDT, Yaitu Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan
  6. 12:33:29 AM PDT, Ada 2 Agenda dalam pertemuan di Istana Negara tadi malam
  7. 12:34:32 AM PDT, Pertama, Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris/Direksi Pertamina
  8. 12:35:31 AM PDT, Kedua: Membahas isu2 yang beredar di social media dan pernyataan sejumlah anggota DPR terkait pengadaan BBM
  9. 12:36:28 AM PDT, Di awal pertemuan, Jero Wacik mengeluh terkait pemilihan Komisaris dan Direksi Pertamina
  10. 12:37:25 AM PDT, “Bapak Presiden, soal Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina, Pak Dahlan tidak melibatkan saya,” kata Jero Wacik
  11. 12:38:35 AM PDT, Dahlan sontak menyahut, “Mohon maaf Bapak Presiden, saya baru tahu kalau pertemuan ini mempermasalahkan kewenangan saya,”
  12. 12:39:47 AM PDT, Jero Wacik pun membalas,”Betul itu kewenangan Pak Dahlan, tapi tolong saya diajak bicara karena tataran kebijakan energi ada di kami,”
  13. 12:40:54 AM PDT, Dahlan membalas lagi, “Pergantian Direksi BUMN adalah Konsep ‘the dream team’, saya sudah sampaikan dalam sidang kabinet,”
  14. 12:42:37 AM PDT, Seperti diketahui, Meneg BUMN Dahlan Iskan memang tengah menggodok konsep “the dream team” yang intinya supaya BUMN itu maju
  15. 12:43:27 AM PDT, “BUMN tidak maju apabila direksinya tidak kompak,” jelas Dahlan di Istana Negara tadi malam
  16. 12:44:59 AM PDT, Asumsi Dahlan Iskan, untuk bisa kompak, BUMN harus dibentuk tim yang kuat melalui konsep “The Dream Team”
  17. 12:46:05 AM PDT, “Direksi BUMN yang pintar belum tentu sebuah tim yang kuat. Harus ada diskusi antara Kementerian BUMN dengan masing-masing Dirut BUMN,”
  18. 12:47:38 AM PDT, Direktur utama BUMN, lanjut Dahlan, merupakan pihak yang mengajukan nama untuk diperiksa, apakah ada yang tidak memenuhi syarat
  19. 12:48:41 AM PDT, “Misalnya tidak pernah fit and proper test atau ada catatan dibidang integritas. Itu diproses dan disampaikan ke Dirutnya,” kata Dahlan
  20. 12:49:54 AM PDT, Soal Tim Penilai Akhir (TPA), lanjut Dahlan, hanya berlaku bagi Direktur Utama BUMN tertentu
  21. 12:50:48 AM PDT, “TPA ketuanya Presiden, apabila Presiden setuju berarti TPA setuju,” ujar Dahlan Iskan
  22. 12:52:19 AM PDT, Kembali ke Istana Negara, Presiden SBY mengatakan, “Soal Direksi Pertamina, saya dianggap seperti tidak ada,” katanya
  23. 12:53:31 AM PDT, #Duaarr, bagai disambar petir Dahlan terhenyak dengan perkataan Presiden SBY, semua yang hadir menahan nafas
  24. 12:54:28 AM PDT, Dahlan pun menunggu apa yang akan disampaikan Presiden SBY
  25. 12:55:35 AM PDT, Dahlan seketika menyadari, Menko Perekonomian Hatta Rajasa tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut
  26. 12:58:58 AM PDT, Kenapa bisa terjadi perseteruan antara SBY dengan Dahlan Iskan? #Tebak2an
  27. 12:59:41 AM PDT, Berkaitankah dengan Hatta Rajasa? #Doodoodoo
  28. 01:00:34 AM PDT, Mari kita simak sedikit ke belakang alias #flashback.. Anggap saja ada prequel :D
  29. 01:02:29 AM PDT, Pada 8 Maret 2012, Dahlan mencopot Wakil Komisaris Utama Pertamina Umar Said dan Komisaris Triharyo Susilo
  30. 01:04:02 AM PDT, Umar Said berusia lebih dari 70 tahun. Meski UU BUMN tidak mensyaratkan soal usia komisaris, namun efektifitas pengawasan dipertanyakan
  31. 01:05:22 AM PDT, Sebelum berhenti, Umar Said dijuluki sebagai DON Pertamina. Apapun yang dilakukan oleh Dewan Direksi Pertamina harus se-izin Said
  32. 01:06:18 AM PDT, Sebagai contoh, pada 2010 ada tender pembangunan RFCC Kilang Cilacap (Proyek Cilacap) berkolaborasi dengan Komisaris Triharyo Soesilo
  33. 01:07:28 AM PDT, Said kemudian membatalkan hasil tender yang telah dimenangkan oleh SK Engineering dari Korea
  34. 01:09:11 AM PDT, Kemudian Said dan Triharyo mengusung sebuah konsorsium perusahaan untuk memenangkan tender tersebut
  35. 01:10:03 AM PDT, Perusahaan tersebut adalah konsorsium PT Rekayasa Industri dengan partnernya SK Engineering Company dan Toyo Engineering
  36. 01:11:13 AM PDT, Dengan berbagai cara, Said dan Triharyo berusaha untuk memenangkan konsorsium Rekayasa Industri
  37. 01:11:52 AM PDT, Hingga saat ini, belum ada info kelanjutan proyek RFCC Cilacap tersebut
  38. 01:13:22 AM PDT, Tapi duet Said dan Triharyo memang kerap ikut campur masalah keorganisasian dan personalia Pertamina
  39. 01:14:30 AM PDT, Selama kurun waktu Said di Pertamina, sudah beberapa kali organisasi Pertamina diubah terus sesuai dengan Said dan Triharyo
  40. 01:15:38 AM PDT, Yang sangat mencolok adalah perubahan organisasi yang berhubungan dengan pembelian minyak Pertamina
  41. 01:16:31 AM PDT, Unit yang melakukan pembelian di Pertamina adalah Integrated Supply Chain (ISC)
  42. 01:17:52 AM PDT, Organisasi ini dari awalnya tidak dapat dibereskan dengan baik karena berbagai kepentingan ada didalamnya
  43. 01:19:08 AM PDT, ISC dibentuk 5 tahun lalu atas rekomendasi Said dengan referensi dari konsultan McKinsey yang dibayar Pertamina USD 100 juta
  44. 01:21:12 AM PDT, Pembentukan ISC merupakan perubahan yang cukup mendasar bagi organisasi Pertamina di sektor hilir
  45. 01:22:16 AM PDT, Sejak adanya organisasi ISC, perencanaan Pertamina menjadi tidak fokus
  46. 01:24:38 AM PDT, ISC jadi alat untuk memuluskan berbagai perusahaan untuk mensuplai kebutuhan minyak Pertamina oleh Said danTriharyo
  47. 01:26:46 AM PDT, Karena alasan tertentu, Said dan Triharyo di tahun 2010 berniat merombak membubarkan ISC dan memindahkannya ke bawah Direktur Umum
  48. 01:28:10 AM PDT, Kebijakan ini dinilai aneh, karena sangat tidak sesuai dengan kompentensi Direktur Umum Pertamina
  49. 01:29:06 AM PDT, Pengadaan minyak harus mempunyai keahlian dan diposisikan dalam Direktorat yang tepat
  50. 01:31:05 AM PDT, Tindakan Said dan Triharyo cenderung tidak dilandaskan pada pemikiran yang matang dan tepat, tapi lebih pada alasan bisnis pribadi
  51. 01:32:52 AM PDT, Mungkin banyak orang bertanya-tanya mengapa Umar Said bisa menjadi demikian berkuasa di Pertamina
  52. 01:33:50 AM PDT, FYI, Said selalu menyatakan dirinya bahwa dia adalah wakil dari Presiden SBY di Pertamina
  53. 01:34:49 AM PDT, Faktanya Said adalah tim sukses Presiden SBY dalam pemilu 2009 bersama Jenderal Sutanto
  54. 01:35:52 AM PDT, Karena “posisi”-nya dan kedekatannya dengan partai Demokrat itulah banyak sekali orang yang percaya dan akhirnya merasa takut kepada Said
  55. 01:37:36 AM PDT, Fakta mengenai Triharyo atau dikenal koleganya di ITB sebagai Hengky adalah saudara ipar dari Sri Mulyani
  56. 01:38:57 AM PDT, Sebelumnya, Triharyo menjabat sebagai Dirut PT Rekayasa Industri sebagai kontraktor RFCC
  57. 01:40:46 AM PDT, Kembali ke situasi Istana, Apakah betul pemicu kemarahan Presiden SBY yang menganggap seolah-olah tidak ada, terkait dengan Said?
  58. 01:41:34 AM PDT, “Bu Karen, apakah betul Direksi Pertamina yang baru masukan dari Ibu, seperti yang dikatakan Pak Dahlan?” tanya Presiden SBY
  59. 01:42:42 AM PDT, Dirut Pertamina kemudian menjawab, “Betul Pak, kami serahkan beberapa nama untuk diperiksa kementerian,” kata Karen
  60. 01:43:52 AM PDT, “Beredar isu pengangkatan Direktur Pemasaran dan Niaga dan Direktorat Pengolahan tak lepas dari tekanan pengusaha?” kata Presiden SBY
  61. 01:45:01 AM PDT, Dahlan mungkin berpikir keras “Apakah Presiden SBY sudah memiliki calon lain diluar nama yang diajukan Dirut Pertamina?”
  62. 01:46:15 AM PDT, Jero Wacik, Gita Wirjawan dan Sudi Silalahi kontan menghela nafas sembari menatap Dahlan yang sedang menunggu jawaban
  63. 01:47:39 AM PDT, “Kami telah memeriksa keduanya berdasarkan integritas dan kapabilitas, keduanya profesional,” tegas Dahlan
  64. 01:48:58 AM PDT, Seperti diketahui, pada 18 April 2012 Dahlan merombak dan mengangkat Direksi Pertamina yaitu:
  65. 01:50:05 AM PDT, Chrisna Damayanto sebagai Direktur Pengolahan, Hanung Budya Yuktyanta sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga,
  66. 01:51:26 AM PDT, Evita Maryanti sebagai Direktur SDM, Luhur Budi sebagai Direktur Umum, Hari Kulyarto sebagai Direktur Gas
  67. 01:52:45 AM PDT, Chrisna sendiri pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Zatapi yang sudah di SP3 oleh Mabes Polri di tahun 2010
  68. 01:53:48 AM PDT, Sedangkan Hanung adalah bekas Deputi Pemasaran dan Niaga era Ahmad Faisal
  69. 01:54:49 AM PDT, Faisal dan Budya adalah konseptor awal konversi Migas di era SBY – JK
  70. 01:56:38 AM PDT, Sebetulnya Faisal berpeluang besar menggantikan Ari Soemarno tapi kandas, karena lebih dekat dengan JK, selain itu ideologinya pro Soekarno
  71. 01:57:33 AM PDT, Sebelum menjadi Deputi, Hanung pernah menjadi Dirut Petral
  72. 01:58:34 AM PDT, Namun pada masa SBY-Boediono, Hanung dipindahkan menjadi Dirut Badak NGL
  73. 02:00:44 AM PDT, Petral adalah anak perusahaan Pertamina yang tengah jadi sorotan dan disebut-sebut terkait dengan Mafia Minyak Muhammad Reza Chalid
  74. 02:03:09 AM PDT, Petral sempat mengundang pers di kantornya, Singapura pada Februari 2012
  75. 02:06:53 AM PDT, Sehubungan dengan Petral ini, Presiden SBY bertanya “Bu Karen, bagaimana Anda menjawab tuduhan Petral sarang korupsi,”
  76. 02:06:53 AM PDT, Sehubungan dengan Petral ini, Presiden SBY bertanya “Bu Karen, bagaimana Anda menjawab tuduhan Petral sarang korupsi,”
  77. 02:08:25 AM PDT, “Bapak Presiden, kami sudah mendengar tuduhan tersebut, kami telah undang media, tepat pada saat tender berlangsung,” kata Karen
  78. 02:09:14 AM PDT, Karen menjawab, “Petral telah diaudit lembaga audit internasional. Kami telah umumkan tadi pagi untuk opsi pembelian langsung ke produsen,”
  79. 02:11:11 AM PDT, Selasa pagi, Karen mengatakan, Pertamina akan mengimpor minyak mentah dan BBM secara langsung ke produsen mulai kuartal III 2012
  80. 02:12:46 AM PDT, “Kami mesti memastikan langkah tersebut tidak menimbulkan risiko dalam prinsip kehati-hatian,” lanjut Karen
  81. 02:14:09 AM PDT, Dalam kontrak pembelian langsung, lanjut Karen, memang memerlukan pembicaraan antar pemerintah (G2G) terlebih dahulu
  82. 02:15:30 AM PDT, Karen juga mengatakan, Pertamina akan mengupayakan penyerapan minyak mentah domestik secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan kilang BBM
  83. 02:17:16 AM PDT, “Melalui upaya tersebut, kami ingin meningkatkan ketahanan pasokan energi nasional dan mendukung optimalisasi kinerja Petral,” kata Karen
  84. 02:19:35 AM PDT, Menurut dia, sistem pengadaan minyak mentah dan BBM yang dilakukan Petral selama ini telah berjalan dengan baik dan sesuai GCG
  85. 02:22:07 AM PDT, Namun, lanjut Karen, Pertamina akan terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan
  86. 02:23:23 AM PDT, Sementara terkait dugaan Petral sarang korupsi, (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sudah siap menindak lanjuti
  87. 02:24:40 AM PDT, “Kami mendukung proses hukum ! Tapi kami lawan politisasi Petral,” tegas FSPPB
  88. 02:27:04 AM PDT, Kembali ke Istana, Mensesneg Sudi Silalahi menyela pembahasan soal Petral tersebut
  89. 02:29:22 AM PDT, “Untuk menanggapi soalan Petral, Bapak Presiden bisa menerbitkan Inpres BBM dan Refinery,” kata Sudi Silalahi
  90. 02:31:41 AM PDT, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pun menyepakati itu
  91. 02:33:23 AM PDT, “Menteri Perdagangan melalui Pusat Perdagangan Indonesia siap mengambil alih kewenangan Petral,” kata Sudi
  92. 02:35:16 AM PDT, Gita tidak mengiyakan, karena publik pun sedang menyoroti Pusat Perdagangan Indonesia dalam hal impor gula
  93. 02:36:42 AM PDT, Silang pendapat saat ini soal pembelian minyak mentah ada 2, pertama pembelian langsung melalui NOC atau kedua pembelian melalui makelar
  94. 02:38:58 AM PDT, Apalagi isu Petral sangat seksi, banyak pihak bermain
  95. 02:40:14 AM PDT, Saya yakin bahwa isu Petral bukan soal Muhammad Reza Chalid semata
  96. 02:41:57 AM PDT, Karena sekarang opsinya lebih condong Petral dibubarkan atau dipindah ke Indonesia dengan bentuk lain
  97. 02:43:10 AM PDT, Pertanyaan kemudian adalah jika Muhammad Reza Chalid disingkirkan dari Petral, siapa yang akan diuntungkan?
  98. 02:44:31 AM PDT, Pernyataan Sudi Silalahi di Istana Negara Selasa Malam merupakan titik terang jawaban siapa yang bermain dalam kasus Petral
  99. 02:46:16 AM PDT, Kasus Petral jelas didesain oleh Istana untuk merebut bisnis impor minyaknya Muhammad Reza Chalid dan Hatta Rajasa
  100. 02:47:22 AM PDT, Ada kepentingan yang lebih besar di balik kasus Petral, ini bukan soal korupsi semata
  101. 02:48:31 AM PDT, Ada Mafia yang lebih besar yang ingin merebut bisnis migas Muhammad Reza Chalid, yaitu Istana Negara
  102. 02:49:45 AM PDT, Hampir dapat dipastikan, jika Petral dibubarkan, akan terjadi tender pengimpor migas yang pesertanya pemain2 migas raksasa Asing
  103. 02:53:52 AM PDT, Kembali ke Istana, pertemuan belum menghasilkan keputusan apapun. Presiden SBY pun mempersilahkan tamu2nya pulang
  104. 02:55:17 AM PDT, Rabu (16/05) Hatta Rajasa mengaku tidak diundang Istana dalam pertemuan Selasa Malam
  105. 02:57:12 AM PDT, Kenapa Hatta Rajasa yang berada di atas Menteri BUMN dan Perdagangan tidak diundang?
  106. 02:58:25 AM PDT, Permainan apa yang sedang dilancarkan Istana dalam kasus Petral yang njelimet dan penuh kepentingan itu?
  107. 02:59:43 AM PDT, Bagaimana nasib Dahlan Iskan di tengah permainan ini?
  108. 03:00:53 AM PDT, Mungkin Dahlan Iskan akan berkata “Politik itu Sadis ! Tapi Minyak lebih Sadis !”
  109. 03:12:10 AM PDT, Sekian dulu serial twit ini, terima kasih atas waktunya :)

http://budisansblog.blogspot.com/2012/05/mencegah-pemanasan-ekonomi.html

Mencegah Pemanasan Ekonomi

Mirza Adityaswara
Kompas, 25 Mei 2012

Industri kendaraan bermotor, pengusaha properti, dan lembaga pembiayaan mendesak agar aturan Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal tentang ”uang muka” yang akan diterapkan Juni 2012 ditunda, bahkan dibatalkan.

BI dan Bapepam telah mengatur, pemberian kredit untuk kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor maksimum hanya sampai 70-80 persen dari nilai rumah atau kendaraan. Artinya, debitor harus menyediakan uang muka 20-30 persen dari nilai rumah atau kendaraan bermotor. Regulasi ini biasa disebut aturan loan to value (LTV).

Kalangan pengusaha sektor ritel sulit mengerti mengapa perlu ada aturan LTV dalam pembelian rumah dan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan kredit bank dan lembaga pembiayaan karena mereka memang tidak berkecimpung di bidang pengendalian stabilitas makroekonomi.

Bahkan, ada pengusaha kendaraan bermotor yang mengancam menunda investasi ekspansi pabrik jika aturan tetap dilaksanakan. Mereka tak mengerti sebenarnya kebijakan LTV justru dibuat untuk menopang sektor riil agar dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan. Inilah tantangan BI dan Bapepam sebagai bagian dari Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) dalam sosialisasi kebijakan sektor keuangan kepada masyarakat.

Anggota FKSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketua FKSSK adalah Menkeu. Bapepam saat ini bagian dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Namun, mulai 1 Januari 2013, Bapepam akan melebur ke dalam OJK.

Seperti menyetir mobil di jalan raya, dalam mengendalikan laju perekonomian kita juga tidak boleh terus-menerus menginjak gas. Kadang kala kita juga harus menginjak rem atau mengganti gigi persneling. Mesin ekonomi akan melaju kencang jika iklim investasi bagus dan tersedia bensin dalam bentuk dana kredit.

Jika ekonomi dibiarkan terus melaju kencang tetapi didanai utang dan kita harus menguras devisa untuk membiayai impor dan membayar utang luar negeri, tinggal menunggu waktu saja ekonomi akan jatuh dan akhirnya menyengsarakan masyarakat. Ini yang terjadi pada Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan 1994-1996, yakni membiarkan ekonomi berlari kencang tanpa kendali sehingga kemudian terpuruk pada 1997-1998. Ekonomi AS dan Eropa juga dibiarkan berlari kencang dibiayai utang dan subsidi pada 2004-2006 sehingga kolaps pada 2007-2008. Bahkan, kondisi ekonomi Eropa saat ini semakin memburuk.

Rem vs Stimulus

Ekonomi yang melaju kencang secara tak sehat disebut ekonomi yang panas atau overheating. Di situlah tugas otoritas sektor keuangan untuk mulai mengerem sedikit demi sedikit pada saat ada gejala ekonomi memanas agar ekonomi tumbuh sehat. Rem moneter dan fiskal harus mulai diinjak saat sektor riil sedang berpesta pora.

Di sini otoritas sektor keuangan akan diuji, apakah mereka memiliki independensi dan keberanian menginjak rem karena pasti akan diprotes pelaku sektor riil dan politisi. Dituntut kedewasaan pelaku sektor riil dan politisi untuk bisa memahami kebijakan pengetatan oleh otoritas sektor keuangan.

Sebaliknya, dalam kondisi di mana ekonomi diprediksikan akan menuju resesi, tugas otoritas sektor keuangan untuk segera memberikan stimulus agar ekonomi tidak jatuh. Kebijakan seperti ini disebut counter cyclical, artinya kebijakan antisipatif, yaitu mencegah ekonomi mengalami pemanasan (overheating) dan mencegah resesi.

Untuk melakukan kebijakan seperti ini dibutuhkan kemampuan analisis ke depan (forward looking), tidak hanya di otoritas moneter (BI), tetapi juga di otoritas pengawasan (OJK), otoritas penjaminan deposit perbankan (LPS), serta otoritas fiskal (Kemkeu). Artinya, koordinasi menjadi penting di antara anggota FKSSK, apalagi fungsi pengawasan perbankan akan berpindah dari BI ke OJK pada 1 Januari 2014.

Pada 2014, BI tetap akan mempunyai instrumen untuk menaikkan dan menurunkan suku bunga dan giro wajib minimum, tetapi kehilangan wewenangnya dalam pengawasan perbankan. LPS sebagai lembaga yang menjamin dana deposit masyarakat berkepentingan perbankan dikelola dengan hati-hati agar dana likuid penjaminan LPS (saat ini sekitar Rp 23 triliun) tidak tersedot untuk penyelamatan bank yang salah kelola.

Karena itu, LPS melalui UU LPS yang diperkuat UU OJK diberi kewenangan melakukan pemeriksaan bank. Kemkeu mewakili pemerintah sebagai otoritas fiskal menopang stabilitas sistem perbankan jika dana LPS tak cukup. Artinya, Kemkeu berkepentingan agar sektor riil tak panas; bank, asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan pengelola investasi, dan perusahaan sekuritas harus dikelola secara sehat.

Apakah ekonomi Indonesia sudah overheating? Jawabannya, ekonomi Indonesia yang baru tumbuh moderat 6,3 persen belum overheating. Namun, sudah ada gejala awal menuju overheating sehingga otoritas fiskal dan moneter perlu mulai injak rem sedikit agar tak lepas kendali.

Gejala Pemanasan

Gejala awal pemanasan ekonomi ditunjukkan oleh harga properti yang melambung didorong para spekulan karena didanai oleh kredit. Kenaikan harga tanah 20 persen per tahun tidak baik bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah karena pendapatan mereka rata-rata hanya naik sebesar inflasi per tahun (4-7 persen).

Gejala awal pemanasan juga ditunjukkan oleh kenaikan impor yang terus-menerus sehingga kita mengalami defisit neraca barang dan jasa (neraca berjalan) 2,9 miliar dollar AS di kuartal I-2012. Meski pelaku sektor riil mengeluh suku bunga tinggi, kredit per Maret 2012 masih tumbuh 25 persen, dua kali lipat pertumbuhan PDB nominal.

Harga BBM bersubsidi yang terlalu murah, plus iklim kredit yang longgar mendorong konsumsi BBM terus melonjak. Neraca barang dan jasa 2012 diperkirakan defisit 1,3 persen dari PDB. Ini belum berbahaya karena batasnya 3 persen PDB, tetapi harus diwaspadai karena ini tahun pertama kita mengalami defisit neraca barang dan jasa setelah selalu surplus sejak krisis 1998.

Karena pemerintah dan DPR belum bersedia mengendalikan konsumsi BBM ataupun menaikkan harga BBM, terpaksa otoritas sektor keuangan yang melakukan pengendalian terhadap pemanasan ekonomi. Aturan LTV bagi pembelian rumah dan kendaraan bermotor yang didanai kredit adalah salah satunya.

Maksudnya agar bank dan lembaga pembiayaan mulai mengerem pemberian kredit konsumtif, termasuk kredit perumahan yang meningkat 35 persen. Jika aturan ini tidak efektif mengendalikan pemanasan ekonomi, BI terpaksa menaikkan giro wajib minimum. Dan jika masih juga belum jitu meredakan overheating, langkah selanjutnya BI akan menaikkan bunga.

BI sudah mulai menaikkan bunga lelang SBI berjangka 9 bulan dari 3,9 persen ke 4,2 persen. Jika perbankan dan lembaga pembiayaan dibiarkan memberikan kredit terus-menerus tanpa rem dengan kompetisi uang muka yang mendekati nol persen, 3-4 tahun lagi ekonomi kita akan mengalami gelembung aset seperti kondisi 1995-1996 yang kemudian kolaps pada 1997/1998. Kebijakan LTV dibuat dalam rangka mencegah overheating pada 2013-2015 agar ekonomi tak kolaps pada 2016-2018. ●

Mirza Adityaswara
Ekonom; Pengurus ISEI


http://www.chirpstory.com/li/9315

Fakta Mengapa Pertamina Tidak Bisa Sebanding Dengan Petronas

by @Saididu
03/Jun/2012

  1. 03:20:51 AM PDT, Tweps, saya coba twit beberapa kendala Pertamina sehingga sulit berkembang spt Petronas
  2. 03:24:59 AM PDT, #PTMN. Sblm UU Migas berlaku, Pertamina diposisikan sebagai operator sekaligus regulator Migas sehingga jd bagian dr Pemerintah
  3. 03:34:07 AM PDT, #PTMN. Posisi tersebut tdk dijadikan kesempatan utk tingkatkan daya saing di tingkat intetrnasional, malah banyak penyimpangan
  4. 03:36:31 AM PDT, #PTMN. Bahkan sampai thn 80an PTMN lebih banyak diposisikan sebagai sumber pendapatan negara utk biayai pembangunan-tdk bisnis murni
  5. 03:38:07 AM PDT, #PTMN. Saat itu pertamina lbh banyak gunakan posisi dan kewenangan sebagai regulator – bukan sebagai operator migas yg profesional
  6. 03:47:52 AM PDT, #PTMN. Karena banyaknya kasus korupsi di Pertamina saat itu sehingga memperkuat alasan merubah posisi PTMN jadi operator murni …
  7. 03:49:48 AM PDT, #PTMN. Perubahan tsb melalui UU Migas shg PTMN menjadi perusahaan atau operator murni yg diperkuat dg UU No 19 thn 2003 ttg BUMN
  8. 03:51:39 AM PDT, #PTMN. Kewenangan sbg pemegang otoritas cadangan migas diambil oleh BP Migas dan kewenangan pemasaran oleh BPH Migas sesuai UU Migas
  9. 04:18:30 AM PDT, #PTMN. Atas UU tsb maka pertamina saat ini sesara regulasi tdk berbeda dg perusahaan minyak dunia lainnya (exon, total, petronas, dll)
  10. 04:20:03 AM PDT, #PTMN. Yang membedakan hanyalah bahwa saham pertamina 100 % masih dimiliki oleh negara dengan status BUMN, lainnya sama
  11. 04:21:25 AM PDT, #PTMN. Atas status tersebut, maka utk dapatkan cadangan minyak atau gas maka pertamina hrs ikut tender bersaing dg perusahaan lain
  12. 04:33:44 AM PDT, #PTMN. Pertamina siposisikan sbg perusahaan yg hrs bersaing dg perusahaan multinasionan, namun sbg BUMN tetap terikat dg berbagai aturan
  13. 04:35:21 AM PDT, #PTMN. Ada pihak yg selalu bandingkan antara pertamina dg petronas, namun blm ketahui perbedaan yg nyata antara kedua perusahaan tsb
  14. 04:37:48 AM PDT, #PTMN. Bbrp perbedaan prinsip antara PTMN dg petronas : 1) posisi hukum, 2) tugas negara, 3) manajemen, dan 4) deviden.
  15. 04:40:04 AM PDT, #PTMN. Minimal ada 4 perbedaan prinsip petronas dg PTMN : 1) posisi hukum, 2) tugsa negara, 3) manajemen, dan 4) kebijakan deviden
  16. 04:41:44 AM PDT, #PTMN. Posisi hukum petronas saat ini seperti halnya pertamina sebelum UU Migas – pemegang seluruh cadangan migas di Malaysia-tdk tender
  17. 04:43:51 AM PDT, #PTMN. Dengan cadangan besar maka petronas miliki kemampuan dapatkan dana utk pengembangan di luar Malaysia, tmsk di Indonesia
  18. 04:45:42 AM PDT, #PTMN. Pertamina dapatkan tugas negara utk menyediakan stok BBM selama 22 hari sementara perusahaan lain, tmsk asing tdk wajib
  19. 04:48:01 AM PDT, #PTMN. Seuruh biaya stok menjadi beban pertamina tanpa penggantian dari pemerintah. Asing bisa saja jual BBM lbh murah krn faktor tsb
  20. 04:51:48 AM PDT, #PTMN. Pemerintah bersama DPR selalu mewajibkan pertamina menyetor dividen min 50% dr laba sementara Petronas tdk pernah diambil deviden
  21. 04:57:47 AM PDT, #PTMN. Dari segi manajemen, sampai saat ini Dirut Pertamina blm ada yg bisa sampai 5 tahun – sangat sering terjadi penggantian
  22. 04:59:15 AM PDT, #PTMN. Pdhl menurut UU BUMN masa jabatan Direksi dan Komisaris adalah 5 tahun dan sesudahnya dpt dipilih kembali utk mak 1 priode
  23. 05:00:32 AM PDT, #PTMN. Dampaknya sangat sulit menjaga kesinambungan program Dirut yg ada, krn umumnya tiap penggantian ada perubahan dr sblmnya
  24. 05:07:07 AM PDT, #PTMN. Tugas pemerintah lain yg membebani pertamina adalah penyaluran subsidi BBM dan gas yg tdk menguntungkan secara bisnis
  25. 05:08:58 AM PDT, #PTMN. Selain itu ada “pengendalian” harga dr pemerintah thdp produk pertamina, spt gas > 3 kg yg tdk boleh naik pdhl bkn gas subsidi
  26. 05:11:18 AM PDT, #PTMN. Padahal pengguna gas tersebut juga perusahaan, termasuk perusahaan asing. Artinya pertamina subsidi perusahaan lain/asing
  27. 05:13:16 AM PDT, #PTMN. Penyaluran BBM dan gas subsidi secara bisnis tdk menguntungkan bahkan kadang rugi. Laba ptmn saat ini berasal dari hulu
  28. 05:15:00 AM PDT, #PTMN. Penyaluran BBM subsidi selalu ditenderkan olah BPH Migas dan lucunya daerah2 yg permintaan banyak kadang dibuka ke asing
  29. 05:17:05 AM PDT, #PTMN. Sementara di remote area diharuskan dilayani oleh Pertamina tentunya dg marjin yg makin kecil-jarang dibuka ke publik
  30. 05:18:38 AM PDT, #PTMN. Selain itu pertamina juga terbebani berbagai kilang tua yang tdk efisien, namun tdk dapat dukunhgan penuh utk revitalisasi
  31. 05:21:28 AM PDT, #PTMN. Pertamina juga banyak terpenjara oleh sengketa asset, seperti TPPI dan asset lainnya yg lbh banyak rugikan pertamina
  32. 05:24:09 AM PDT, #PTMN. Posisi “banci” (blm bisnis murni) pertamina seperti saat ini ditambah jika msh ada intervensi non korporasi sulitkan berkembang
  33. 05:25:21 AM PDT, #PTMN. Demikian twit singkat saya ttg kendala pengembangan pertamina utk bahan diskusi. Blm tentu benar

http://radiansystem.com/artikel/sejarah-otoritas-jasa-keuangan-ojk/

Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

15 June 2012

Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang pembentukkan lembaga pengawasan sector jasa keuangan independen harus dibentuk. Dan bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukkan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002. Dan hal tersebutlah, yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukkan suatu lembaga independen untuk mengawasi sector jasa keuangan.

Akan tetapi dalam prosesnya, sampai dengan tahun 2010. Perintah untuk pembentukkan lembaga pengawasan ini, yang kemudian dikenall dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih belum terealisasi. Kondisi tersebut menyebabkan dalam kurun waktu hampir satu decade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidah dapat menjadi pengawas perkembangan perbankan yang belakangan ada banyak fenomena-fenomena negative.

Seperti Kasus Bank Century yang melakukan penyimpangan tanpa ada ketakutan bertindak dan dikarenakan memang tidak ada lembaga tertentu yang menjadi pengawas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini bisa menjadi penting, apabila dalam perkembangan praktek perbankan dan pengawasan perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kepentingan..

Disisi yang lain, para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK ini, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Namun, RUU OJK harus dibahas simultan dengan paket RUU Keuangan lain, sperti RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU Pasar Modal serta amandemen UU Bank Indonesia, Perasuransian dan Dana Pensiun.

Hal tersebut terungkap dalam seminar Reformasi. Sektor Keuangan memperkuat Fondasi, Daya Saing dan Stabilitas Perekonomian Nasional. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.

Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan. Dan sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diberlakukan di januari 2013, maka perlu adanya sosialisai kepada masyarakat Indonesia tentang keberadaan OJK ini nantinya sekaligus untuk memberitahukan tentang tujuan dan fungsi OJK itu sendiri yang termuat didalam UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Sedangkan untuk pembentukkan Dewan Komisioner atau pimpinan tertinggi OJK akan dilaksanakan pada desember 2012. Dengan melihat kehadiran OJK nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini cenderung muncul.

Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisatoris akan terdiri atas tujuh dewan komisioner. Ketua Dewan Komisioner akan membawahkan tiga anggota dewan komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan nonbank (LKNB).

Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.


http://chirpstory.com/li/9981

Sandiwara Pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

@kusuma_putri99
09/Jun/2012

  1. 08:52:37 PM PDT, Pemilihan DK #OJK disinyalir hanya formalitas dan basa-basi saja karena sebenarnya sudah ada calon2 tertentu yg bakal lolos @triomacan2000
  2. 08:53:20 PM PDT, kenapa rapat2 yg dilakukan oleh Pansel #OJK dalam mereview masing2 kandidat DK OJK sering berakhir menjelang subuh ? @triomacan2000
  3. 08:55:35 PM PDT, Pemilihan DK #OJK juga disinyalir sarat dg kepentingan ekonomi-politik tingkat tinggi
  4. 08:56:01 PM PDT, dan bisa jadi tersandera oleh berbagai kepentingan ekonomi-politik sesaat…yang jelas titipan WB dan IMF
  5. 08:57:42 PM PDT, anggota2 Pansel #OJK kredibilitasnya juga diragukan
  6. 08:58:04 PM PDT, Anggota Pansel OJK: Mahmudin Yasin-Wamen Meneg BUMN terkait kasus penjualan tanah PT. Barata Indonesia yg rugikan Negara 40M
  7. 08:58:39 PM PDT, Halim Alamsyah-Deputi Gubernur BI terkait #Century yg diduga sbg pengubah PBI shg syarat pembelian FPJP cukup dg modal positif #OJK
  8. 08:58:39 PM PDT, Halim Alamsyah-Deputi Gubernur BI terkait #Century yg diduga sbg pengubah PBI shg syarat pembelian FPJP cukup dg modal positif #OJK
  9. 08:58:59 PM PDT, Gunarni Soeworo-Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional mantan anggota DEN #kode DEN adalah kepanjangan tangan #WB
  10. 09:00:19 PM PDT, jadi nama2 DK OJK yg lolos dipilih oleh Pansel OJK bbrp diantaranya tidak layak menjabat sbg DK OJK
  11. 09:02:27 PM PDT, Achjar Iljas-Komisaris BNI, pernah di #IMF dan di #WB … titipan Dirut BNI Gatot M Suwondo yg merupakan adik dari Ibu Ratu?
  12. 09:03:06 PM PDT, Firdaus Djaelani-yg baru2 ini lengser dr Direktur Eksekutif LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) juga disinyalir terkait dg Century #OJK
  13. 09:04:23 PM PDT, Ilya Avianti-Auditor Utama BPK tersandung kasus rekayasa audit penyalahgunaan keuangan Negara di PTPN III untuk perluasan perkebunan sawit
  14. 09:05:11 PM PDT, Isa Rachmatarwata-Direktur Lembaga Dana Pensiun Kemenkeu malah lbh gila lagi, #agen_barat , banyak hancurkan perusahaan asuransi lokal #OJK
  15. 09:06:07 PM PDT, Isa Rachmatawarta ini juga dibeking oleh SMI…kepanjangan tangan #WB dan #IMF
  16. 09:07:38 PM PDT, Isa jg terkenal diskriminatif dlm fit and proper test direksi perusahaan asuransi & tempatkan #orang2nya &gagalkan org2 yg tdk sejalan dgnya
  17. 09:08:56 PM PDT, Pejabat lapis kedua atau setingkat direktur jg hrs diwaspadai & hati2 dalam memilih krn langsung berinteraksi dg industri jasa keuangan #OJK

http://budisansblog.blogspot.com/2012/06/ojk-dan-organisasi-kejahatan.html

OJK dan Organisasi Kejahatan

Natsir Kongah
Kompas, 11 Juni 2012

Dalam dua minggu ini, Dewan Perwakilan Rakyat RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jika tidak ada aral melintang, pada 19 Juni 2012 anggota Dewan Komisioner definitif sudah dapat diumumkan. Inilah hari-hari yang penuh dengan kasak-kusuk bagi sejumlah pihak agar dirinya, orang yang didukungnya, atau pihak yang dicalonkannya, mendapatkan suara terbanyak untuk dapat dipilih.

Sebagai pejabat negara sekaligus negarawan, anggota DPR yang memilih perlu ekstra hati-hati penuh hati nurani dalam mengambil keputusan terbaik. Sebab, nasib Rp 7.700 triliun aset industri perbankan dan nonbank akan berada di pundak anggota Dewan Komisioner OJK yang terpilih nantinya untuk dapat mengawasi dan menjaga sesuai ketentuan.

Lebih Berkuasa

Dihitung dari sisi nilai, kekuasaan yang dimiliki para anggota OJK ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan Presiden RI yang ”hanya” mengelola dana sebesar Rp 1.311 triliun anggaran pendapatan negara dan hibah tahun 2012. Lebih dari itu, infrastruktur yang dimiliki Presiden jauh lebih memadai, dengan adanya BPK, KPK, kejaksaan, kepolisian, dan institusi lainnya yang dapat mengawasi proses pengelolaan dana yang ada.

Selain kekuasaan, tanggung jawab yang diemban Dewan Komisioner OJK juga begitu besar. Jika kita lihat uang hasil kejahatan yang diputar dalam sistem keuangan global, maka akan terlihat angka yang begitu memukau: 2-5 persen dari PDB dunia. Michel Camdessus, mantan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, menyebutkan persentase itu setara 800 miliar dollar AS-2 triliun dollar AS.

Penelitian lain yang dilakukan Walker dan Unger dalam Review of Law and Economics, Vol 5, No 2, tahun 2010 menyebut angka antara 1,061 miliar dollar AS dan 1,599 miliar dollar AS per tahun. Indonesia belum mengetahui jumlah pasti berapa uang hasil kejahatan yang dicuci pada industri perbankan dan nonperbankan disebabkan sifat dan kegiatannya yang tersamar dan tak tecermin dalam angka-angka statistik.

Jika kita mengacu pada angka yang dikutip Camdessus dan PDB Indonesia 2012 yang 852,24 miliar dollar AS (angka perhitungan IMF), maka akan diperoleh angka perkiraan hasil kejahatan yang dicuci di Indonesia sebesar Rp 153 triliun lebih (2 persen x 852,24 miliar dollar AS x Rp 9.000 [kurs per dollar AS]). Sebuah angka yang sungguh fantastis tentunya.

Uang hasil kejahatan, terutama yang berasal dari tindak kejahatan berat dan serius, seperti korupsi, perdagangan obat bius, perdagangan senjata dan manusia, penyeludupan, kejahatan di bidang perpajakan, kejahatan di pasar modal, dan kejahatan di industri asuransi, akan dominan berputar di industri bank dan nonbank.

Para pelaku merasa lebih nyaman dalam melakukan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan lewat instrumen ini. Karena itu, pengawasan OJK terhadap kejahatan pencucian uang yang dilakukan pelaku kejahatan terorganisasi mutlak dilakukan.

Hal itu mengingat pengaruh buruk yang ditimbulkan begitu kuat, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi, dan kemungkinan gangguan pada pengendalian jumlah uang beredar.

Pelaku kejahatan terorganisasi mengakui, kegiatan pencucian uang merupakan bisnis kriminal yang sangat menguntungkan, dan mereka menyadari pula bahwa untuk membuktikan tindak kejahatan pencucian uang tidaklah mudah, sebab dalam kegiatan bisnis tersebut banyak pihak yang terkait.

Pihak terkait ini terdiri dari oknum dari berbagai macam profesi, seperti pegawai dan pengelola bank, akuntan, penasihat hukum, penegak hukum, otoritas pengawas pasar keuangan, dan anggota lembaga resmi lainnya.

Walaupun tidak terlibat dalam kejahatan pencucian uang secara langsung, yang bersangkutan ikut aktif membantu melakukan berbagai kegiatan, seperti menyembunyikan data atau informasi, melakukan transfer atau pemindahan hasil kejahatan, dan melakukan kegiatan administrasi.

Esensi kegiatan pencucian uang bukanlah hal sederhana—misalnya hanya ingin menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya—tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana memanfaatkan kembali hasil kejahatan tersebut melalui berbagai proses yang begitu rumit dan kompleks sehingga akhirnya seakan-akan telah menjadi sumber keuangan yang sah.

Penggunaan badan usaha atau lembaga terselubung untuk menyembunyikan hasil kejahatan di bank-bank luar negeri—dan mendaur ulangnya melalui sistem keuangan untuk berspekulasi dalam bentuk uang atau barang—merupakan pilihan atau metode yang lazim digunakan para pencuci uang.

Peran industri bank dan nonbank dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang menjadi penting. Bank dan nonbank harus mengambil langkah konkret untuk melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelola setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam kelangsungan usaha individual bank dan nonbank.

Untuk dapat melakukan itu, bank dan nonbank sendiri harus memiliki mekanisme audit yang efektif dan mekanisme manajemen risiko serta sumber daya yang cukup baik untuk dapat memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti prinsip mengenal pengguna jasa sebagaimana diatur oleh UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pedoman yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

OJK punya peran penting mengawasi industri bank dan nonbank agar terhindar atau tak terlibat pencucian uang. Jika pengawasan OJK lemah, pelaku kejahatan atau organisasi kejahatan dapat memanfaatkan kekurangan yang ada untuk meraup limpahan dana lewat hasil kejahatan yang berhasil dicucinya, dan uang tersebut dapat pula digunakan untuk mendikte jalannya penyelenggaraan negara.

Pelaku, anggota atau kelompok kejahatan dengan uang yang mereka miliki, mampu menduduki kursi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa jadinya jika bangsa dan negara ini dijalankan dan diawasi para begundal? Agar terhindar dari risiko yang ada, OJK perlu sosok-sosok yang memiliki profesionalisme, integritas, dan moral tinggi untuk mengemban tugas cukup berat ini.

Terlebih diperlukan pula paling tidak seorang anggota yang memahami betul seluk-beluk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, plus jaringan yang kuat dengan aparat penegak hukum untuk lebih memudahkan dan lebih cepat dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang terjadi. ●

Natsir Kongah
Pembelajar Masalah-masalah Tindak Pidana Pencucian Uang


http://www.en.indonesia.nl/content/view/1651/198/

Crisis Survivor Indonesia Sees Banking Strength: Southeast Asia

Jakarta Globe, Wednesday, 20 June 2012

Indonesia will strengthen banking supervision to ensure that lenders stay insulated from fallout from Europe’s crisis, the incoming head of the country’s new financial regulator said. Commercial banks have about Rp 154 trillion ($16.4 billion) of exposure to Europe, through channels including trade finance and money markets, a fraction of their more than Rp 3,000 trillion in assets, Muliaman Hadad, a central bank deputy governor, said in an interview yesterday.

Lending growth in Southeast Asia’s biggest economy was an annual 28 percent pace in May, underscoring domestic strength, he said. “While we’re facing a crisis risk from Europe, the performance of our banking industry is shining,” Hadad said in his office at Bank Indonesia in Jakarta. “The industry, as the main engine for the economy, is still growing amid the turmoil in Europe.”

Hadad was a senior analyst at the central bank when the Asian financial crisis forced Indonesia, Thailand and South Korea to tap International Monetary Fund bailouts totaling about $100 billion as their currencies plummeted. As deputy governor, he has overseen lenders in an economy where foreign-exchange reserves have more than quadrupled since 2008, and growth has exceeded 6 percent since 2010 as investment surged.

Regulator’s birth

Parliament late yesterday approved Hadad to head the board of a national financial regulator due to start operating in January 2013. The new regulator, known in the Indonesian language as Otoritas Jasa Keuangan, or OJK, will supervise capital markets, insurers, pension funds and other nonbank institutions next year and oversee commercial lenders starting in January 2014.

The creation of the agency followed a months-long tussle between lawmakers and the government over its leadership. The World Bank and Moody’s Investors Service were among those calling for Indonesian financial regulators to be non-politicized. Hadad said yesterday that countering corruption will be a priority. Indonesia spent Rp 450 trillion to rescue lenders during the Asian financial crisis, when anger over corruption during Suharto’s regime helped topple the dictator in 1998.

Among the regulatory issues facing supervisors now is Singapore’s DBS Group Holdings’ Rp 66 trillion takeover offer for Bank Danamon Indonesia. The purchase may be affected by the central bank’s consideration of restrictions on single-entity ownership of the country’s lenders.

’No loopholes’

“Due to the turmoil in Europe, business is not as usual,” Hadad said. “We have to make sure there are no loopholes in the supervision, to ensure investors feel certain they can do business in Indonesia.” Policy makers have also confronted a tumbling currency. The rupiah has fallen about 4.4 percent this year, the worst performer in Asia after India’s rupee, as the escalating European crisis hurt exports and spurred outflows from emerging markets.

Bank Indonesia kept the benchmark interest rate at a record-low 5.75 percent for a fourth month in June, holding off from easing policy to support the weakening currency. “Risk aversion is still happening,” Hadad said yesterday. “We can’t say that everything will be sorted out; we need to keep vigilant about what’s happening in Europe.”

Currency risk

Bank Indonesia is preparing various instruments for hedging and to increase the supply of foreign exchange, Governor Darmin Nasution said June 15, without providing details. The central bank has prepared measures to anticipate a worsening of the Europe crisis, he said. The central bank last month raised the rates on central bank bills and term deposits to absorb liquidity.

It also started offering dollar term deposits this month to boost supply of the currency locally and stabilize the rupiah. Group of 20 leaders are meeting in Los Cabos, Mexico, to try to agree on a response to the crisis. Yesterday they focused their response on stabilizing banks as the IMF raised its lending capacity to shield the rest of the world economy.

“Our condition will depend on how fast Europe can solve the crisis,” Hadad said. “So I agreed with G-20, that everyone asked Europe to resolve the crisis soon.” Indonesia’s economy grew 6.46 percent last year, the fastest pace since before the Asian financial crisis, as rising investment and domestic spending countered a slowdown in export demand.

The central bank expects lending to grow as much as 25 percent this year, Hadad said yesterday. “Indonesia’s banking industry is still promising as we have a big market with higher economic growth potential,” Hadad said. “There’s no reason for us to be pessimistic.”


http://fraudonomics.com/2012/06/20/konsep-civil-proceeding-oleh-otoritas-jasa-keuangan-ojk/

Konsep Civil Proceeding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

20 Juni 2012

Salah satu hal yang menarik dan akan menjadi avant garde soal perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia adalah konsep dari terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan yang akan juga melakukan tugas Civil Proceeding.

Secara khusus walau konsep ini belum rinci diatur namun gambarannya dapat diterka bahwa dalam rangka upaya perlindungan konsumen maka nantinya OJK akan melakukan gugatan secara hukum di pengadilan, atas nama konsumen tanpa perlu surat kuasa konsumen untuk memulihkan kerugian yang telah diderita konsumen oleh badan hukum, perseorangan atau pihak siapapun juga yang menjalankan operasionalnya di industri perbankan.

Agar lebih jelas dapat dimisalkan seperti ini:

“Bank X dimiliki oleh Sdr. Y. Selain memiliki bank, Sdr. Y juga memiliki perusahaan investasi Z. Melalui Bank X, produk Z dijual kepada nasabah. Suatu ketika karena satu dan lain hal, baik karena risiko pasar, suku bunga dan likuiditas dan diperparah dengan risiko operasional yang menimpa Bank X dan Perusahaan investasi Z, produk Z tersebut gagal bayar.”

Profil investor Bank Z berjumlah 4 ribu orang dengan rata-rata menanamkan modalnya k perusahaan Z masing-masing 100 juta sehingga perusahaan Z memiliki dana investasi sebesar 400 milyar. Indonesia negara hukum. Si Y diadili dan diputus penjara 2 tahun. Namun sayangnya dalam tuntutan dan kemudian amar putusan tidak ada yang menyebutkan mengenai dana kelolaannya tersebut.

Masyarakat luas merasa dirugikan. Memang benar penegakan hukum sudah dilakukan. Namun, bagi sebagian besar nasabah, selain mengakkan keadilan, mereka pun ingin uangnya kembali, terutama akibat adanya “fraud” dalam pengelolaan dana masyarakat. Oleh karena itu, nantinya, OJK akan memiliki hak untuk melakukan Civil Proceeding, dengan menggugat secara keperdataan perusahaan, pemilik dan pihak terkait lembaga keuangan yang diduga merugikan masyarakat banyak.

Ada beberapa hal yang masih perlu diatur secara jelas mengenai civil proceeding OJK nantinya, antara lain:

  1. Kriteria OJK lakukan Civil Proceeding untuk dan atas nama konsumen.
  2. Kemungkinan ambiguitas antara perlindungan konsumen dan keberpihakan OJK pada masyarakat luas dengan edukasi masyarakat bahwa investasi penuh risiko.
  3. Apakah penerapan gugatan keperdataan adalah upaya terkahir setelah dilakukannya sanksi administratif sebagai otoritas yang dapat memberikan hukuman bagi pelaku industri, atau merupakan satu bagian proses yang terpisahkan dari penetapan sanksi administrasi.

Hal tersebut perlu secara jelas tergambarkan, sehingga pada gilirannya industri keuangan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkesinambungan.


http://budisansblog.blogspot.com/2012/06/kritik-komisioner-ojk.html

Kritik Komisioner OJK

Anggito Abimanyu
Republika, 25 Juni 2012

Komisi XI DPR telah memutus kan tujuh orang yang mengisi Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (19/6) malam. OJK adalah institusi yang menyatukan regulasi dan pengawasan jasa keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Penyatuan semua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan perlakuan yang sama (the same level playing field) bagi seluruh cabang industri keuangan dan semua bentuk hukum kepemilikan.

Penyatuan itu sekaligus akan dipimpin oleh seorang ketua dewan komisioner, satu orang wakil ketua, dan tujuh anggota meliputi empat kepala eksekutif, seorang auditor, dan dua orang anggota ex-officio dari BI dan Kemenkeu. Untuk jabatan ketua, para anggota dewan memilih Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad secara aklamasi.

Sementara itu, enam orang lainnya terpilih berdasarkan pemungutan suara (voting). Baru sehari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih DK OJK, protes langsung bergulir. Protes keras datang dari Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas). Mereka memprotes komposisi DK OJK terpilih yang tidak meloloskan wakil industri perbankan di lembaga super dalam industri keuangan ini.

Komposisi terbanyak dari regulator, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Bank Indonesia (BI). Dari Kemenkeu ada Nurhaida (kepala Bapepam), Firdaus Djaelani (sekarang di LPS), serta Rahmat Waluyanto (dirjen Pengelolaan Utang). Adapun dari BI ada Muliaman Hadad yang terpilih menjadi ketua OJK, Kusumaningtuti S Soetiono, serta Nelson Tampubolon.

Satu-satunya yang beda adalah Ilya Avianti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perbanas juga memprotes karena BI dan Kemenkeu sudah memiliki wakil ex-officio dalam lembaga ini. Walau mengaku tetap menghormati keputusan presiden dan DPR, “Sangat disayangkan tak ada tempat satu pun wakil kami,“ jelas Ketua Perbanas Sigit Pramono, Rabu (20/6).

Menurut Sigit, keputusan Komisi XI ini tidak bijak. Harusnya ada asas keseimbangan dan keterwakilan industri yang menjadi dasar pemikiran sebelum memutuskan para pemimpin lembaga super ini. Untuk itu, konon Perbanas berencana menempuh jalur hukum. Yakni, mengajukan uji materi beberapa pasal Undang-Undang OJK ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, Sigit belum bisa memastikan kapan rencana ini akan dilakukan. Tidak jelas pasal mana dalam UU OJK yang akan digugat Perbanas karena anggota dewan komisioner bersifat tidak eksklusif dan tidak ada pertimbangan asas keseimbangan dan keterwakilan industri. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menilai, Perbanas tak konsisten.

Sebelum uji kelayakan dan kepatutan, DPR sudah memanggil Perbanas dan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Saat itu, kedua asosiasi bankir ini menganggap ke-14 nama yang diajukan pemerintah baik. Mereka pun memercayakan DPR untuk memilih tujuh anggota dewan komisioner dari 14 nama.

Menyalahkan DPR, menurut Harry, tidak fair. Sebab, Perbanas tidak pernah menyebutkan secara khusus calon mana yang mereka dukung. Ketika bertemu Komisi XI, mereka hanya mengemukakan hal yang bersifat umum.

Prioritas OJK

Meski terjadi polemik antara DPR dan Perbanas, OJK harus segera melakukan langkah-langkah dan prioritas utama, yakni mempersiapkan konsolidasi anggota dewan komisioner terpilih. Prioritas kedua adalah mempersiapkan langkah-langkah transisi ke 2013 dan 2014 sebelum berfungsi penuh sebagai OJK yang terintegrasi.

Prioritas ketiga adalah memastikan kegiatan pengawasan industri keuangan tetap berlangsung secara normal dan wajar, termasuk implementasi berbagai macam kebijakan agar tidak mengganggu stabilitas industri keuangan. Keempat, menyiapkan integrasi pengawasan antara Bapepam-LK dan pengawasan perbankan dari BI.

Kontribusi dari sektor keuangan di Indonesia masih rendah dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Pada 2011, rasio antara aset perbankan dan PDB nominal diperkirakan mencapai 68 persen dan kapitalisasi pasar adalah 47 persen dari PDB. Angka ini relatif jauh di bawah negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Untuk mengejar ketinggalan tersebut, diperlukan upaya dari OJK untuk mendorong terjadinya pendalaman sektor keuangan (financial deepening) dengan memperluas akses, financial inclusion, dan mengembangkan diversifikasi produk jasa keuangan, termasuk produk-produk syariah dan derivatif.

Baik dilihat dari jumlah lembaganya maupun nilai aktivanya, dewasa ini hingga masa dekat mendatang, industri perbankan masih akan tetap menjadi tulang punggung jasa keuangan di Indonesia. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan industri perbankan masih akan tetap menonjol dalam pengaturan serta pengawasan industri keuangan.

Sementara itu, kegiatan industri perbankan di Indonesia masih terbatas pada kegiatan tradisional, yakni menerima deposito dan memberikan kredit. Perbankan di Indonesia belum masuk pada kegiatan derivatif yang lebih kompleks. Keperluan pembelanjaan dunia usaha dan sektor rumah tangga masih akan sangat tergantung dari industri perbankan itu.

Mobilisasi modal melalui pasar obligasi dan pasar modal masih terbatas dan masih memerlukan waktu karena, antara lain, sangat bergantung pada kemajuan perbaikan insfrastruktur industri keuangan.

Masalahnya, seperti pengalaman di negara-negara lainnya, pengembangan atau inovasi produk sektor jasa keuangan berjalan lebih cepat terjadi daripada regulasi sehingga sering menimbulkan ekses negatif dan menimbulkan risiko bagi konsumen. Regulasi yang dikeluarkan sering kali tertinggal dari inovasi produk yang diluncurkan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Keadaan menjadi semakin sulit karena motivasi dari pengembangan produk yang canggih dan dipenuhi dengan financial engineering serta memanfaatkan celah kelemahan regulasi yang sekaligus menumbuhsuburkan praktik-praktik kecurangan mulai dari pemberian imbalan tinggi hingga penipuan yang pada akhirnya merugikan investor, khususnya investor ritel.

Disinilah pentingnya pemahaman terhadap berbagai inovasi produk, aspek prudensial, dan pengembangan regulasi. Untuk itu, yang diperlukan oleh OJK adalah pembentukan unit spesial yang mengkaji perkembangan inovasi produk-produk keuangan di seluruh dunia. Unit ini juga harus mempelajari seluruh best practice regulasi di seluruh dunia dan melakukan quick response bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset ekonomi-keuangan di berbagai universitas.

OJK perlu mengoptimalkan peran dari Komisi Kode Etik dalam menjalankan GCG di internal OJK, mengefektifkan aparat penyidikan, dan bekerja sama dengan instansi pengadilan dalam penegakan hukum terhadap berbagai praktik-praktik kecurangan. Di sisi lain, sektor keuangan di Indonesia masih rentan menghadapi risiko downside dan external shock akibat krisis global yang menular dengan cepat melalui sektor keuangan dan trade financing.

Dalam menghadapi dampak krisis global, sektor keuangan harus memiliki struktur permodalan yang kuat dan juga pendanaan yang stabil. Struktur pendanaan yang dimiliki oleh sektor keuangan saat ini masih memiliki risiko keuangan, yakni jangka waktu terlalu pendek, peranan dari dana asing yang cukup besar, dan sumber dananya kurang bervariasi.

Dalam masa transisi sangat penting bagi OJK untuk dapat membangun kredibilitas, integritas, independensi, dan kepercayaan mengingat hal tersebut merupakan pertaruhanan bagi keberlanjutan institusi baru seperti OJK. Konsolidasi dalam masa transisi penting dilakukan untuk memastikan kredibilitas OJK dalam berkoordinasi dengan pihak lain.

Dalam masa transisi, perlu dibentuk sebuah tim untuk membuat jadwal agenda masa transisi yang kredibel. Terlepas masalah protes dari Perbanas, menurut saya, komposisi DK OJK saat ini sudah cukup ideal. Tidak masuknya personal dari industri perbankan, khususnya, tidak menjadi masalah karena OJK adalah institusi yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan, bukan pelaku.

Dan sayangnya, calon-calon dari industri perbankan yang diajukan oleh Perbanas maupun yang masuk dalam 14 besar bukan calon terbaik. Jadi, maklum jika tidak ada calon dari industri yang terpilih oleh DPR. Ini juga sekalian introspeksi dari Perbanas sendiri. ●

Anggito Abimanyu
Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada


http://budisansblog.blogspot.com/2012/07/arah-baru-sektor-keuangan.html

ARAH BARU PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Arah Baru Sektor Keuangan

Laporan Diskusi Panel Ekonomi KOMPAS
Kompas, 10 Juli 2012

Setelah krisis ekonomi 1998, prinsip kehati-hatian dan independensi benar-benar dipegang oleh pemegang otoritas keuangan di Indonesia. Program-program Dana Moneter Internasional (IMF) dan program lembaga-lembaga terkait dilaksanakan sesuai dengan definisi yang ada.

Kita beruntung bisa pulih dari krisis karena ketaatan tersebut. Akan tetapi, sebenarnya banyak masalah tersisa, mulai dari pengangguran, kemiskinan, hingga pengembangan industri yang jalan di tempat. Dalam konteks saat ini ketika Indonesia terus tumbuh, masih ada sejumlah masalah peranan otoritas keuangan dan lembaga keuangan yang dipertanyakan.

Otoritas keuangan seharusnya tidak hanya mengamankan fiskal dan moneter. Mereka harus peka terhadap kemiskinan dan pengangguran yang memang jelas di depan mata. Sebagai contoh adalah bank sentral Amerika Serikat yang selalu mempertimbangkan masalah pengangguran dalam kebijakan yang diambil.

Kaji Bank Sentral

Independensi bank sentral pun dikritik dan disarankan dikaji ulang ketika mereka berhasil mengamankan kondisi moneter, tetapi kenyataannya banyak masalah terjadi di luar urusan moneter. Seorang panelis mengkritik konsep independensi bank sentral seperti ini. Ia melihat, hal yang lebih penting adalah akuntabilitas bank sentral. Akuntabilitas ini harus spesifik agar bisa dilaksanakan.

Sektor keuangan tidak bisa lagi hidup di alam sendiri. Terapi ala IMF harus dikaji ulang dengan mencari formula-formula yang bisa membuat Indonesia lari lebih kencang. Urusan otoritas keuangan bukanlah hanya urusan likuiditas. Urusannya juga bukan lagi urusan jangka pendek, tetapi sektor keuangan juga harus mampu memengaruhi kebijakan dan perekonomian ke depan.

Keberadaan sektor keuangan adalah untuk melayani sektor riil. Hal ini berarti saling melengkapi. Sektor keuangan kalau jalan sendiri pasti akan berseberangan, apalagi di tengah dunia yang saat ini boleh dibilang dengan karakteristik risiko yang semakin tinggi dan penuh ketidakpastian.

Risiko tinggi itu seperti terlihat dalam harga komoditas yang rentan naik dan turun. Harga produk tambang yang tadinya naik tinggi sekarang turun dan malahan harganya menjadi tak karuan. Krisis ekonomi di Eropa yang terlihat juga belum akan berlalu dalam waktu singkat. Perekonomian China juga perlu terus dipantau karena merupakan indikasi risiko yang tinggi itu.

Semua ini adalah bagian dari risiko yang harus dihadapi. Demikian pula dengan risiko dalam defisit fiskal, terutama di dunia yang berakibat pada krisis utang. Dampaknya, sektor keuangan kini relatif melihat hal-hal yang bersifat jangka pendek. Sikap ini juga yang membuat kalangan sektor riil pun bersikap jangka pendek karena kekhawatiran akan risiko.

Melayani Sektor Riil

Dengan kondisi dunia perbankan Indonesia yang relatif baik dan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, seharusnya sektor keuangan bisa berperan lebih. Peran supervisi yang nantinya akan diemban Otoritas Jasa Keuangan tetap akan menjaga agar peran sektor perbankan bergerak di jalan yang benar.

Di sisi lain, otoritas itu juga perlu mendorong bagaimana kalangan perbankan melayani sektor riil, khususnya industri manufaktur agar tidak mati langkah. Sedikitnya banyak kalangan perbankan diharapkan bisa membuat sektor industri kembali tumbuh dua digit dan menjadi pencipta lapangan kerja sekaligus memainkan peran dalam mengentaskan masalah jumlah orang miskin.

Peserta diskusi panel menegaskan, jika kondisi perekonomian Indonesia hanya seperti ini— jauh dari potensi pertumbuhan ekonomi yang ada—sulit untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan dan pengangguran seperti disebut di atas. Kondisi ini dapat mengarah pada bentrokan horizontal yang sangat tidak dikehendaki.

Oleh karena itu, pengembangan sektor industri menjadi sebuah keharusan mutlak. Kebijakan fiskal dan moneter harus diarahkan demi suksesnya sektor industri yang belakangan ini praktis mati angin. Pertumbuhan sektor industri merupakan syarat bagi terciptanya lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja yang produktif yang banyak dalam masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja diyakini merupakan bagian dari upaya jitu mengentaskan masalah kemiskinan. Memiliki pekerjaan juga memberikan martabat. Industri juga akan menampung kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Industri yang juga mulai tidak terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya akan membuka lapangan kerja baru di daerah.

Oleh karena peran sektor industri yang besar dalam perekonomian, sektor ini harus didorong dan difasilitasi. Sayangnya, kebijakan sektor keuangan belum mendukung.

Perlu Berubah

Kebijakan di Kementerian Keuangan tidak membedakan insentif fiskal untuk ekspor dan impor. Timbul pertanyaan, sebenarnya ekspor itu penting atau tidak? Di pelabuhan, perlakuan terhadap barang yang hendak diekspor nyaris sama dengan perlakuan bagi barang untuk impor.

Akibatnya, pengusaha memilih impor karena lebih mudah memperoleh uang. Padahal, dengan ekspor ada penciptaan lapangan kerja. Karena itu, hubungan antara kementerian dan kelembagaan pemerintahan harus diperbaiki dan diharmonisasikan. Contoh berikut juga memperlihatkan kebijakan fiskal yang kurang mendukung.

Daya inovasi industri dalam negeri yang sangat rendah dan penerapan Standar Nasional Indonesia yang tak tegas membuat banyak barang impor bermutu rendah masuk ke pasar lokal. Tidak heran, produk tekstil dan bahan baku tekstil sampai dengan busana muslim di Pasar Tanah Abang sekitar 90 persen dikuasai produk China.

Semua ini karena kebijakan fiskal, seperti pajak impor, yang tidak memberikan insentif pada tumbuhnya industri dalam negeri. Industri sangat membutuhkan belanja modal. Kenyataannya, orang lebih mudah memperoleh pembiayaan untuk membeli mobil. Cukup menyiapkan uang muka 30 persen, maka 70 persen sisanya dari lembaga pembiayaan.

Fasilitas yang sama tidak akan didapat untuk membeli mesin- mesin produksi. Mereka harus menyiapkan uang muka 70 persen dan sisanya dari lembaga pembiayaan. Repotnya lagi, bank masih meminta jaminan tambahan. Apabila pemerintah menargetkan ekonomi tahun 2013 tumbuh 6,8-7,2 persen dengan penekanan pada investasi, sektor keuangan juga harus berubah.

Peran bank sentral tidak cukup hanya sebagai stabilisasi moneter, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja. Dari sisi fiskal, pemerintah dituntut mengubah orientasi untuk mendorong tumbuhnya sektor riil yang menyerap tenaga kerja dan industri berbasis sumber daya alam Indonesia secara transparan dan tanpa diskriminasi. ●


http://www.chirpstory.com/li/13994

Agenda Tersembunyi & Sepak Terjang KaBiro Perasuransian Bappepam Isa Rachmatawarta

by @Kusuma_Putri99
20/Jul/2012

  1. klenteng…klenteng…. “Test direksi AJB Bumiputera 1912″ @kpk_ri
  2. Isa Rahmatawarta kepala biro perasuransian Bapepam /depkeu RI diduga punya agenda tersebunyi dan niat jahat dalam pelaksanaan …
  3. … Fit and Proper Test direksi AJB Bumiputera 1912 @kpk_ri
  4. Indikasinya : Isa Rahmatawarta meminta direksi baru AJB Bumiputera utk kembali mengkuti fit n proper test utk direksi AJB @kpk_ri
  5. padahal belum melewati masa 5 tahun terhitung sejak fit proper tes sebelumnya @kpk_ri
  6. Sesuai UU dan PMK, direksi yg belum lewat 5 thn Fit and Proper Test tidak wajib Ikuti F & T lagi @kpk_ri
  7. Direksi AJB Bumiputera 1912 dengan tegas tolak permintaan Isa R ini karena bertentangan dengan UU. @kpk_ri
  8. Tapi Isa Rahmatarwata ngotot paksa direksi AJB utk ikuti lagi fit n proper test @kpk_ri
  9. Ternyata kengototan Isa Rahmatarwata itu disebabkan niat jahat dia utk menempatkan orang2nya sbg direksi AJB 1912 @kpk_ri
  10. sebelumnya Isa Rahmatarwata sdh punya deal2 busuk &komitment dg politisi Golkar dg janji akan beri 3 kursi direksi AJB Bumiputera @kpk_ri
  11. janji ini diberikan kepada orang2 yg didukung Golkar @kpk_ri
  12. Deal dan komitment Isa ke Golkar ini sebenarnya adalah suap terselubung yg dilakukan oleh Isa Rahmatarwata @kpk_ri
  13. Suap itu diberikan Isa R utk memuluskan dia agar terpilih jd salah satu anggota OJK. Sykurlah DPR tdk pilih Isa jadi anggota OJK @kpk_ri
  14. Selain 3 kursi direksi AJB yg dijanjikan oleh Isa kpd politis Golkar, selama ini Isa jg menyahgunakan lembaga fit n proper test @kpk_ri
  15. untuk kepentingan pribadinya : menempatkan teman2 dekatnya agar jadi direksi di BUMN2 asuransi dan prshn asuransi swasta @kpk_ri
  16. Caranya dgn tidak meluluskan calon2 direksi yg tidak disenangi @kpk_ri
  17. dan kemudian dia secara halus menyebutkan nama2 calon direksi perusahaan asuransi yg dia rekomendasikan @kpk_ri
  18. Isa rahmatarwata terkenal sbg kabiro asuransi terjelek dalam sejarah industri asuransi indonesia @kpk_ri
  19. Tapi dia sangat licik dan pintar menutupi kebejatannya dgn pencitraan seolah2 dia bersih dan antisuap @kpk_ri
  20. Padahal dia sangat banyak menerima suap2 khususnya dari perusahaan-perusahaan asuransi asing/jointventure @kpk_ri
  21. Suap juga diterima Isa dlm berbagi modus termasuk dgn menempatkan orang2 tertentu jadi direksi perusahaan asuransi dan … @kpk_ri
  22. dan menggagalkan calon2 direksi tertentu dg segala cara atas dasar sentimen atau pesan sponsor (rival direksi yg akan di F & T) @kpk_ri
  23. Isa jg sangat pro leiberalisasi industri asuransi nasional.Dia adalah otak penutupan puluhan perusahaan asuransi swasta nasional @kpk_ri
  24. Isa Rahmatarwata juga otak dibalik penggagalan program asuransi bencana untuk rakyat indonesia @kpk_ri
  25. Isa ngotot bhw program itu hrs direasuransikan di luar negeri. Tp industri asuransi nasional menolak krn alasan Isa tdk msk akal @kpk_ri
  26. Program asuransi bencana nasional itu menjamin klaim atas kerugian harta benda maks. 30 jt/rumah tinggal dan 5 jt per kematian @kpk_ri
  27. Dengan batas tanggung jawab yg tidak begitu besar itu, perusahaan asuransi nasional masih sangat mampu menyerap semua risiko @kpk_ri
  28. Dengan demikian premsi asuransi yang 500 M per tahun itu bisa terserap semua di penanggung dalam negeri @kpk_ri
  29. Tapi Isa tdk setuju & paksa hrs di reasuransikan ke swiss re dan munich re (asing) shg premi asuransi yg dibuang ke luar negeri @kpk_ri
  30. Bisa mencapai 90% atau Rp. 450 M dari total premi asuransi bencana yg 500 M itu @kpk_ri
  31. Sangat patut diduga Isa Rahmatarwata dijanjikan suap puluhan milyar dari swiss re dan munich re itu @kpk_ri
  32. Kembali ke AJB BUMIPUTERA 1912 @kpk_ri
  33. Isa Rahmatarwata adalah otak dibalik rencana jahat penghancuran dan takeover perusahaan AJB Bumiputera @kpk_ri
  34. Isa Bekerjasama dgn konsultan2 asing dan Bank Dunia pernah memaksa AJB Bumiputera utk menambah modal 7 triliun lagi @kpk_ri
  35. Jika tidak mau AJB diancam akan di bekukan @kpk_ri
  36. Tuntutan dan ancaman Isa Rahmatarwata itu adalah agenda investor asing yg mau takeover paksa AJB Bumiputera @kpk_ri
  37. Pdhal AJB Bumiputera adalah satu2nya perusahaan asuransi jiwa terbesar dan tertua di Indonesia yg dinilai sbg “pusaka terakhir” @kpk_ri
  38. AJB Bumiputera adalah satu2nya perusahaan asuransi jiwa terbesar milik bangsa di sektor perasuransian nasional @kpk_ri
  39. Namun, rencana Isa rahmatarwata utk hancurkan AJB Bumiputera 1912 ini gagal karena status badan hukum AJB ini unik @kpk_ri
  40. AJB bukan Perseroan terbatas tapi statusnya usaha bersama (mutual) @kpk_ri
  41. TYPO 38. AJB bukan Perseroan terbatas, tapi statusnya : usaha bersama (mutual) yang menjadi pemilik @kpk_ri
  42. Pemilik AJB bumiputera ini adalah sleuruh pemegang polis AJB yg jumlahnya jutaan orang @kpk_ri
  43. Akibatnya rencana jahat Isa yg berkolusi dgn investor asing utk ambil alih paksa (hostile takeover) AJB bumipuetra gagal total @kpk_ri
  44. Hal ini disebabkan kesulitam teknis pengambilalihan saham AJB @kpk_ri
  45. Namun dasar Isa R ini pjbt busuk & jahat, Isa lalu bergerilya ke Menkeu dan DPR utk revisi UU No. 2/1992 ttg Usaha Perasuransian @kpk_ri
  46. Isa Rahmatarwata mau hapus salah satu bentuk badan hukum yg diperkenankan dlm usaha asuransi @kpk_ri
  47. dengan cara mau hapus bentuk badan hukum usaha bersama/mutual @kpk_ri
  48. Dg demikian AJB bumiputera bisa dipaksa utk jadi PT @kpk_ri
  49. dan kemudian dibekukan oleh Isa R dgn kewenang jabatannya selaku kepala biro Perasuransian bapepam/depkeu RI @kpk_ri
  50. Untung niat bejat dan pengkhianatan Isa Rahmatarwata ini diketahui oleh sejumlah politisi di DPR @kpk_ri
  51. sehingga usulan Isa Rahmatarwata untuk revisi UU No.2/92 itu digagalkan DPR @kpk_ri
  52. Isa ini antek Sri Mulyani (SMI) mantan Menkeu yg juga mjd SPG World Bank dan mafia keuangan internasional @kpk_ri
  53. Mereka di balik hancurnya dan di-takeover-nya lembaga2 keuangan nasioanal termasuk asuransi @kpk_ri
  54. #menyedihkan , sekarang ini 7 dari 10 perusahaan asuransi terbesar di Indonesia sdh dimiliki atau dikuasai asing @kpk_ri
  55. Pasar asuransi RI ini sangat menggiurkan & menyebabkan investor asing berlomba2 masuk dan takeover perusahaan asuransi nasional @kpk_ri
  56. SMI dengan dalih utk peningkatan dan penyehatan industri asuransi nasional lakukan kebijakan peningkatan permodalan asuransi @kpk_ri
  57. Sekian sekilas tentang sepak terjang Isa Rahmatarwata dalam rencana keji-nya terkait AJB Bumiputera 1912 smoga tercerahkan @kpk_ri
  58. nambah boleh :)
  59. akibat yg ditimbulkan kebijakan peningkatan permodalan asuransi ini banyak perusahan asuransi yg dibekukan @kpk_ri
  60. sehingga dijual murah ke asing yg tentunya ada campur tangan Isa Rahmatarwata…sekian @kpk_ri

http://nasional.kontan.co.id/news/inilah-harapan-terhadap-otoritas-jasa-keuangan

PELANTIKAN DEWAN KOMISIONER OJK

Inilah harapan terhadap Otoritas Jasa Keuangan

Oleh Merlinda Riska – Jumat, 20 Juli 2012 | 18:54 WIB

JAKARTA. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali telah melantik tujuh anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan (DK OJK) dan dua anggota ex officio. Sembilan orang itu telah diambil sumpahnya. Kehadiran OJK ini memberikan sejumlah harapan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap, kehadiran OJK ini akan memperkuat sektor keuangan. “Saya harapkan perannya lebih kuat lagi. Kalau kemarin Bank Indonesia hanya perbankan, OJK kan jasa keuangan sehingga lebih kuat,” katanya, Jumat (20/7). Direktur Utama BTN Iqbal Latanro berharap sektor finansial dapat terintegrasi dengan kehadiran OJK. Karena itu, dia berharap OJK bisa berkomunikasi intensif dengan pelaku industri.

Sementara itu, Ketua Dewan Asuransi Umum Indonesia Kornelius Simanjuntak berharap, industri perasuransian nasional akan semakin baik dengan kehadiran OJK. “Dari segi industri asuransi, kami harapkan pengawasan terhadap industri asuransi lebih baik. Kami juga berharap ada sinkronisasi dan pengaturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ketua DPR Marzukie Ali juga berharap OJK mampu mengatasi permasalahan-permasalahan dalam sektor keuangan dengan adanya pejabat ex officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. “Jadi akan ada saling tukar menukar informasi. Selain itu, OJK juga perlu ada masukan dari pihak pemerintah juga dari Bank Indonesia,” katanya.

Berikut nama-nama DK OJK yang dilantik MA:

  1. Muliaman D.Hadad sebagai Ketua
  2. Nurhaida sebagai anggota
  3. Firdaus Djaelani sebagai anggota
  4. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai anggota
  5. Ilya Avanti sebagai anggota
  6. Nelson Tampubolon sebagai anggota
  7. Rahmat Waluyunto sebagai anggota
  8. Halim Alamsyah sebagai anggota Ex-officio dari Bank Indonesia
  9. Anny Ratnawati sebagai anggota Ex-offici dari Kementerian Keuangan

http://id.berita.yahoo.com/ojk-hadapi-masalah-perbedaan-pemikiran-komisioner-073416309–finance.html

OJK Hadapi Masalah Perbedaan Pemikiran Komisioner

Antara – Sab, 21 Jul 2012

Jakarta (ANTARA) – Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai persoalan utama Otoritas Jasa Keuangan adalah menyatukan pemikiran para komisioner, walaupun ada dominasi asal mereka dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. “Persoalan ini berdampak pada pembentukan kultur organisasi yang tidak mudah,” kata Ichsanuddin yang dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kondisi tersebut akan mempengaruhi kajian strategi, struktur, sistem dan gaya serta target kerja dalam jangka pendek Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menghadapai masalah tersebut sementara perekonomian regional dalam suasana penuh ketidakpastian dan krisis keuangan di ambang mata. Di sisi lain kestabilan nilai tukar, suku bunga, inflasi dan harga komoditas belum sepenuhnya dalam kendali lembaga itu.

Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) itu menambahkan, kondisi tersebut menjadi ancaman reputasi OJK yang baru lahir yaitu apakah OJK mampu mengawasi sektor keuangan terbebas dari ajang spekulasi dan moral hazard para pelaku industri keuangan. “Di Amerika Serikat dan Uni Eropa terbukti bahwa seketat apapun aturan dan pengawasan otoritas yang berwenang, ternyata tetap melahirkan moral hazard,” katanya.

Ia menyebutkan, Indonesia pernah menghadapi berbagai masalah keuangan mulai dari krisis 1997/1998, kasus Bank Global, Bank Century hingga perkara empat bank asing yang memainkan nilai tukar. “Kasus-kasus itu menunjukkan betapa tidak berdayanya otoritas keuangan negara sehingga negara harus menalangi kerugian yang ditimbulkan,” tegasnya.

Menurut dia, dari pengalaman itu ditambah lagi dengan aturan Basel III, para Komisioner OJK itu sendiri masih dalam upaya mencari bagaimana sebenarnya desain industri keuangan Indonesia. “Apakah sekadar mengekor pada aturan-aturan internasional atau harus berpedoman pada Ekonomi Konstitusi,” katanya.

Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (20/7) melantik anggota Dewan Komisioner OJK. Pelantikan dilakukan oleh Ketua MA Hatta Ali sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK.

OJK merupakan lembaga baru yang didaulat untuk mengawasi sektor keuangan Indonesia karena sebelumnya fungsi pengawasan sektor keuangan dilakukan secara bersama-sama oleh Bank Indonesia (BI) selaku pengawas perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) selaku pengawas pasar modal dan lembaga keuangan.

Sesuai dengan keputusan Komisi XI DPR pada Juni lalu, Muliaman Darmarsyah Hadad akan menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, yang akan didampingi delapan anggota. Kedelapan anggota Dewan Komisioner OJK yang baru itu adalah Nurhaida, Firdaus Djaelani, Kusumaningtuti Sandriharmy Setiono, Ilya Avianti, Nelson Tampubolon, Rahmat Waluyanto, serta Halim Alamsyah dan Anny Ratnawati sebagai anggota “Ex-Officio”.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut Ketua DPR Marzuki Ali, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Gubernur BI Darmin Nasution serta sejumlah pejabat lain.


http://id.voi.co.id/komentar/1699-efektifkah-peran-otoritas-jasa-keuangan

Efektifkah Peran Otoritas Jasa Keuangan?

Tuesday, 24 July 2012 03:14 Nurul/folda
Last Updated on Wednesday, 25 July 2012 09:36

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang berjumlah sembilan orang telah dilantik pada 20 Juli lalu. Hal ini merupakan tonggak baru sejarah dimulainya pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia oleh satu lembaga independen.

Di Indonesia selama ini, bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan perusahaan sektor keuangan nonbank diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pada dasarnya model pengawasan seperti ini, telah cukup baik. Terutama dalam 10 tahun terakhir, masing-masing otoritas menjadi lebih fokus dalam mengatur dan mengawasi industrinya.

Bank Indonesia  selaku otoritas perbankan telah banyak melakukan perbaikan di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan. Begitu juga dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang telah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan nonbank dengan baik.

Walaupun BI dan Bapepam-LK telah bekerja cukup baik namun beberapa kasus terakhir seperti, antara lain, Kasus Bank Century, adalah bukti nyata yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan industri keuangan dan perbankan di Indonesia masih memberi celah untuk melakukan tindakan kejahatan.

Bank Century yang dinyatakan bank gagal menghadapi tuntutan dari ribuan investor Antaboga atas dugaan penggelapan dana investasi senilai  1,3 triliun rupiah. Kemudian lahirlah ide pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang independen. Setelah  melalui perdebatan panjang akhirnya terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang- no 21 tahun 2011 yang di disahkan pada 22 November 2011.

Dengan diberlakukannya UU  ini, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian diharapkan nantinya masalah perizinan, pengaturan, dan pengawasan, akan lebih mudah, karena berada di bawah satu atap.

Selain itu, permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan, diyakini tidak mungkin akan terjadi lagi karena adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi.

Namun, Otoritas Jasa Keuangan juga bukan tanpa kelemahan. Cakupan bidang kerja (pengaturan dan pengawasan) yang terlalu luas serta  banyaknya industri yang diawasi, bila tidak didukung dengan sistem dan Sumber Daya Manusia yang andal, efektivitasnya dapat diragukan.

Oleh karena itu, Pekerjaan rumah pertama dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan yang baru dilantik adalah membangun sumber daya manusia yang andal agar otoritas Jasa Keuangan ini kuat dan berfungsi efektif.


http://id.berita.yahoo.com/ojk-berkantor-sementara-di-gedung-bi-082348314–finance.html

OJK Berkantor Sementara di Gedung BI

Antara – Jum, 27 Jul 2012

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan berkantor sementara di Menara Sjafruddin Prawiranegara lantai 25 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH Thamrin Jakarta.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam siaran pers OJK yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan, sebagian kegiatan Dewan Komisioner OJK juga dapat dilakukan di lantai 16 Gedung Sumitro Djojohadikusumo (Gedung Bapepam-LK) Jalan Wahidin Raya Jakarta.

Setelah DISUMPAHIN (pengucapan sumpah di depan) Ketua Mahkamah Agung pada Jumat (20/7) maka sesuai UU Nomor 21 tentang OJK, Dewan Komisioner OJK menetapkan pembagian tugas pada 23 Juli 2012. Pembagian tugas itu berlaku sejak 20 Juli 2012.

Pembagian tugas dimaksud adalah Muliaman D Hadad selaku Ketua merangkap anggota, Rahmat Waluyanto selaku Wakil Ketua bertugas sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota, Nelson Tampubolon selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.

Selain itu Firdaus Djaelani selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jada Keuangan Lainnya merangkap anggota. Sementara Ilya Avianti selaku Ketua Dewan Audit merangkap anggota, Kusumaningtuti selaku anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.

Halim Alamsyah selaku anggota ex-officio dari BI, dan Anny Ratnawati selaku anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan.

Sampai saat ini, sesuai amanat UU tentang OJK, Dewan Komisioner sedang melakukan pembahasan intensif untuk memutuskan struktur organisasi, tata cara penyelenggaraan Rapat Dewan Komisioner, tata cara penyusunan peraturan OJK, tugas pokok dan fungsi, logo OJK, pembentukan tim transisi, dan mempersiapkan program sosialisasi OJK.

Dewan Komisioner OJK juga akan mengagendakan pembahasan lanjutan tentang organisasi OJK dan infrastruktur pendukung OJK. (tp)


http://id.berita.yahoo.com/misbakhun-gugat-balik-pemerintah-163254426.html

Misbakhun Gugat Balik Pemerintah

TEMPO.CO – Sab, 28 Jul 2012

TEMPO.CO, Jakarta – Pengacara Muhammad Misbakhun, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan kliennya akan memperkarakan pemerintah karena telah melakukan kriminalisasi dalam kasus pemalsuan letter of credit (L/C) Bank Century. Keputusan Mahkamah Agung, menurut dia, menunjukkan bahwa kliennya tak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh aparat hukum. “Kalau perlu akan kami tuntut sampai ke dunia internasional,” ujarnya kepada Tempo, Jumat, 27 Juli 2012.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, M. Misbakhun, dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali kasus ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung dalam kasas Misbakhun sebelumnya. Misbakhun dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2010 lalu karena terbukti memalsukan pencairan deposito dalam penerbitan fasilitas letter of credit (L/C) Bank Century.

Misbakhun dan Frangky Ongkowardjojo, petinggi PT Selalang Prima Internasional, divonis satu tahun penjara karena melakukan pencatatan dokumen palsu di bank terkait dengan pengajuan L/C ke Bank Century sebesar US$ 22,5 juta. Di tingkat Pengadilan Tinggi Misbakhun dituntut dua tahun.

Yusril mengatakan, dalam putusan Mahkamah Agung, perbuatan Misbakhun melakukan pencatatan dokumen dianggap bukan sebagai tindak pidana. Karena itu, politikus PKS ini dinyatakan bebas. “Perbuatan Misbakhun itu dinyatakan ada, tapi bukan dianggap sebagai tindakan pidana. Unsur memalsukannya tidak terbukti,” kata dia.

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini mengatakan bahwa keputusan tersebut bisa menjadi landasan bagi Misbakhun untuk menuntut balik pemerintah. Menurut Yusril, peradilan terhadap Misbakhun kental dengan aroma politik. “Dia sudah ditahan, dihukum, dan ujung-ujungnya bebas. Jadi diduga pengadilan Misbakhun ini kental motif politik karena dia gencar membongkar kasus Century,” kata dia.

Indikasi politik, menurut dia, jelas terlihat dari bangunan kasus ini. Pengaduan kasus dilakukan oleh staf ahli kepresidenan Andi Arif dan komentar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Presiden sempat berbicara yang intinya mempertanyakan vonis Misbakhun yang hanya satu tahun. Karena itu di tingkat pengadilan tinggi hukumannya dinaikkan jadi dua tahun,” ujarnya. “Padahal seharusnya Presiden seharusnya tidak boleh mengomentari keputusan pengadilan.”

FEBRIYAN

Malingsia

SUDAH JELAS DARI DULU BAHWA SBY, DEMOKRAT DAN ANTEK2NYA ADALAH GEROMBOLAN MALING CENTURY. MISBAKHUN YG MAU MEMBONGKAR KASUS CENTURY MALAH DIPENJARAKAN. LSM BENDERA YG MELAPORKAN BAHWA IBAS, ANDI DAN CHOEL MALLARANGENG KECIPRATAN DUIT CENTURY, MALAH DILAPORKAN KE POLISI. TP SEKARANG MANA KELANJUTANNYA? TDK DIPROSES LAGI KAN? SEBAB KALAU DITERUSIN MALAH AKAN TERBONGKAR BAHWA PERNYATAAN LSM BENDERA ITU MEMANG BENAR.

Angla

tunggu saja episode berikutnya, sinetron bro..

partahian

siapa sebenarnya di balik perbuatan yang mejijikkan ini terhadap misbakum .iya yang benar pasti menang yang jahat pasti kalah dan pasti akan terbongkar .sesebunyi bangkai pasti terhterbokar juga

Suhanto

SBY LAGI…SBY LAGI…LAGI LAGI SBY….AKEH MEN MASALAH NE.

Nasgian Re

ayo kita hukum sby-boediono sekarang juga

Soedibyo

SE777777777 hayo rame2 kita mengadu ke MK.

Soedibyo

Wah awan gelaaaap menimpa Cikeas nih.

inoe

tambah ajor negoro Que ikie… by anak jogja

Soedibyo

Pernyataan SBY yang mengomentari vonis hukuman atas Misbakhun tentu saran dari Penasihat Hukum yang sekaligus tukang pukulnya, yaitu Deny Indrayana.

Robin Sianturi

bentar lagi kekuasaan berakhir, sby pun akan masuk penjara. sekarang bangkenya masih disimpan rapat

Ridwan First

SBY – Su’ul Khotimah…..ckckckckckc

GEDEK

Ya itu…. biang keroknya Andi Arif Staff ahli Yudoyono itu….. balas pak Misbakhun pak Yusril…. biar kapok anak kemaren sore itu…. pak Misbakhun, anda sudah dipenjara lho…..

Jaka

Bagaimana bisa menggugat pemerintah. Yang melakukan penuntutan terhadap dirinya adalah konstitusi hukum, dan seharusnya yg dituntut adalah lembaga2 hukum. jadi kalau menuntut pemerintah sudah salah alamat, dan telah disusupi oleh kepentingan2 politik juga. Apalagi penasehat hukumnya yusril, bisa dipastikan sentimen2 politik dan pribadi akan bermain disana.

Boy

Maaf: Aku yg seorang petani ini koq merasa YUSRIL ini GOBLOG ya?? aturanya PN Jakarta Pusat lah yg perlu dituntut, kan mereka yg melakukan keputusan yg salah?? (Bukan saya membela SBY ya). Hayo PN JakPus, buktikan bhw keputusanmu tdk salah.Kenapa MA bisa memutuska Misbakhun itu tdk bersalah, Kalian yg salah atau MA yg belum memiliki bukti itu. PN JakPus jangan takut, bila kalian benar Rakyat pasti mendukungmu. Siapapun bisa dilengserkan dari Jabatanya oleh Rakyat.

Budi

hati2 bang bentar lagi abang bisa hilang loh. sebarkan dulu bukti2 yg abang punya kepada media.

gatot

jangan2 kasus korupsi teri yg gencar dilakukan kpk hanya sebagai tirai kelambu untuk menutupi kasus century yg lebih gede,kasus korupsi ikan paus,jangan2 seperti paus yg terdampar dipantai kerawang century juga akan dilepaskan kpk dng bantuan ..

Soedibyo

Yusril jangan hanya gertak sambal lho, jangan seperti sambel balado dari Padang yang sekarang sudah nggak pedes lagi.

Engkos Miharja

TUT–TUT-TUT-KENTUTNYA NYRUCUT-NYRUCUT

Soedibyo

Hayo PKS berikan sambutan dan dukungan politis dong terhadap keputusan PK dari Mahkamah Agung ini. Bilang dibawah Ketua MA yang baru memang keadilan harus benar2 ditegakkan, gitu lho, sehingga MA cukup tenang menghadapi Presiden dan DPR cq Marzuki Ali.

Rois

Ya wis kumaha aranjeun weh kan negara nih punya aranjeun lin?

Iman

Rusaknya hukum justru olh org yg mengerti hukum. Saya meragukan apk Pengacara (Pgcr) Misbakhum (Mbkh) mengerti perbedaan antara “bebas dr dakwaan” dengan “lepas dr tuntutan”. Klu Tdkwa “lepas dr tuntuan mk pebuatan itu memang ada, akn tetapi bkn kejahtan), lalu jk Pgcr ingin melapor/memperkarakan Pem. ats dasar perbuatan apa yg dilakukan. Pem. Bukankah nanti akn memukul diri sendiri. Lalu apk ada dasar hkumnya Pem dpt dituduh melakukan kriminal, spjang yg saya tahu hk pidana bersifat persoon.


http://id.berita.yahoo.com/minimal-boediono-dipenjara-sby-menyusul-sri-mulyani-mengikuti-043126137.html

‘Minimal Boediono Dipenjara, SBY menyusul, Sri Mulyani mengikuti’

Republika – 17 jam yang lalu (29 Juli 2012 12:06:38)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga inisiator terbentuknya Pansus Century, Muhammad Misbakhun meyakini keterlibatan sejumlah petinggi negara dalam Kasus Bank Century. “Century itu melibatkan figur penting di negara ini,” kata Misbakhun kepada sejumlah wartawan, Sabtu malam (28/7), di bilangan Senayan Jakarta.

Misbakhun mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, dia dapat membuktikan bahwa Wakil Presiden Boediono berperan besar dalam skandal kasus Bank Century. Menurutnya Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia ketika itu banyak keliru dalam menentukan kebijakan terhadap Bank Century.

Ini misalnya terlihat dari surat-menyurat yang dilakukan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). “Sangat jelas dalam surat menyurat BI dengan KSSK ada kesalahan mendasar yang dilakukan budiono, mulai dari akte sampai data yang diparaf Boediono,” papar Misbakhun.

Bukan hanya Boediono, Misbakhun juga meyakini keterlibatan SBY dalam kasus skandal Bank Century. Berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, terlihat jelas petunjuk serta arahan yang diberikan SBY dalam menangani Bank Century. “[Kasus] Century itu minimal Boediono dipenjara, SBY menyusul, kemudian Sri Mulyani mengikuti,” tegas Misbakhun.

Ketika ditanya apakah Misbakhun berani membuktikan pernyataannya dia mengaku siap. “Saya punya bukti yang benar dan otentik. Semua ada. Bukan cuma akta, ada data yang dimanipulasi,” tuturnya. Sebagaimana diketahui, Misbakhun merupakan salah satu inisiator terbentuknya Pansus Century di DPR.

Di tengah upaya membongkar kasus Bank Century, Mabes Polri menetapkan Misbakhun sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat kredit (letter of kredit) senilai USD 22,5 juta ke Bank Century. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Misbakhun bersalah dan memvonis satu tahun penjara. Majelis hakim menilai Misbakhun terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Misbakhun naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding Misbakhun di tolak. Majelis Hakim menambah masa hukumannya menjadi dua tahun penjara. Berikutnya Misbakhun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun juga ditolak. Namun begitu pada 5 Juli 2012 lalu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Misbakhun.

Ketua Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar menyatakan Misbakhun tidak bersalah. “Itu (kasus L/C) bagian dari upaya sistematis menjatuhkan hasil pansus. Agar publik menyangka inisiator Pansus juga terlibat kasus Bank Century,” ujar Misbakhun.

Embargo

siapapun pns/mantan pns pasti korupsi apa lagi dia mantan pegawai pajak , jangan munafik

Aki

Kalo saya mah sudah curiga dari awal napa SBY milih Budiono? Napa cuma Srimulyani yang jadi tumbal ini kan pat gulipat antara petinggi negera ini. Makanya korupsi dimana2 terutama DPR karena, yaitu lah mereka saling sandra menyandra. Klo partai A tahu tapi diam aja karena pertai A juga pengen korupsi. Jadi sekarang kan lagi terbongkar satu2 sayanya itu cuma klas teri2nya sebagai korban atasannya biar atasannya selamat. Allah maha melihat orang2 gak jujur gak amanah menyengsarakan rakyat. liat aja nanti setelah SBY lengser semoga terungkap semua dengan gamblang.

Yayan Hidayat

harus bisa dan pasti bisa!!

emild maulana

Pantes koruptor jadi kebiasaan. Paling berpengaruh dari pada yang paling berpengaruh yaitu datang dari sebuah kebiasaan BURUK yg dilakukan Seorang pemimpin dan kemudian bawahannya mengikuti dan terus menyebar dan kebiasaan itu menjadi sebuah budaya.

JINGKLONG

Hal kaya ginupun bakal terjadi apabila pemerintahan berpola sama Demokrat, Nasdem

aer

1. Buat Bung Misbakhun:

Jika anda mempunyai bukti yang kuat, SEPATUTNYA anda secara proaktif menyerahkan bukti-bukti yang anda pegang pada pihak yang sedang menangani/pihak berwajib. Dan bukan justru menunggu (atau seolah menunggu). Dan ini SANGAT terkesan mempolitisir. Serta anda hanya meningkatkan BARGAINING POSITION saja, karena anda mengesankan diri mempunyai kartu truf.

Bung Misbakhun, Rakyar sudah sangat menderita. Negara sudah teracak-acak oleh perilaku koruptor dan sikap politisi yang sangat menjengkelkan. Jika anda punya niat baik untuk membangun negeri ini kembali dan konsern pada pemberantasan korupsi, RAKYAT (termasuk saya) PASTI MENDUKUNG anda.

JIKA TIDAK….. maka ANDA SAMA SAJA DENGAN POLITISI BUSUK lain. Yang sedang cari momen yang pas untuk kepentingan anda sendiri golongan (PARTAI) anda yang tidak memperjuangkan KEADILAN, TAPI hanya mengejar keSEJAHTERAan pribadi dan golongan agar dipilih pada 2014.

BUKTIKAN KENEGARAWANAN ANDA, Bung !!!!

2. Buat KOmentator:

Berhentilah menuduh siapapun tanpa anda meng-INDRA sendiri atau bukti yang sahih dan putusan pengadilan dan sejenisnya. Hati-hati !!! Yang anda baca masih “KATANYA” dan “KATANYA-KATANYA”. Memang, SEOLAH-OLAH benar. Dan itu sangat kuat mempengaruhi pikiran anda. Waspadalah…. Waspadalah !!!

Agoes priyanto

Mikhul Dhuwur, Mendem jero. Yo Gusti Allah ora sare. eleng kui Mas.

k”tang

gantung aj mrka dimonas..

Yudas

misbikhun pengen diangkat lagi jadi anggota DPR; khan dia sudah dipecat sama PKS! Jadi ya cari2 cara supaya namanya muncul lagi di panggung politik! politikus menghalalkan segala cara asal bisa tampil lagi! yang penting wartawan memuat wajahnya di TV dan koran…!!!

Agus

misbakhun jangan hy OD doang ingat kamu itu anggota dewan …

kalo omong an lu bener km berani turun dr jabatan mu, justru menurut survey Eksekutif dan Judikatif bekerjasama dlm menghancurkan negara ini karena dari parpol bukan dari akademisi (maaf byk anggota dewan yg hanya pengen pencitraan bkn krn perbuatan baik nya). Jadi kalo mau bangun dong gedung KPK kalo ngga sumbang dong Gaji kamu spt Dahlan Iskan baru hebat namanya….. bobrok abis negara ini oleh politisasi mu

Sontoloyo

Di era sby, seringkali orang yang vokal disudutkan dengan kasus korupsi, korupsi jadi stigma penguasa untuk menyingkirkan lawan politik seperti halnya PKI di era suharto. padahal: mega korupsi justru sarangnya di lingkaran sby sendiri, centuri, hambalang, kecurangan pilpres 2004-2009 dll.

Asep

Misbakhun kgk ngomong jga tahu kl pemimpin puncak negara ini jelas terlibat banyak korupsi, makanya mau nindak anak buahnya jga nggk berani karena sendirinya jga korupsi. Tpi biasa kl ut pencitraan ngomongnya tegakkan hukum, pemerintah tdk mau intervensi hukum..preet itu cuma basa basi donk..

weeto onedee

Cak Misbakh .., jg hanya ngomong didpn media thok! sampean punya data dan bukti … bawa itu semua ke KPK (liput langsung TV One/Metro), … ITU kalau anda jantan/berani. Tapi instropeksi dulu diri sendiri selama ini apakah SAMPEAN sdh benar2 BERSIH? … ALLAH SWT Maha tahu! Jangan hanya pencitraan politik asal BERANI? Ayo maju terus pantang M… (= MAJU)

Atiq

saya sependapat dengan komen teman2 semua petinggi di Republik ini terlibat korupsi karna kader/regenerasi di republik ini di ajari korupsi,,,, besan sby aja korupsi hups,,, keceplosan,,,,,,, apalagi di bawahnya,,,,,, wong partainya sarang penyamon,,,,,,,,,,,, ancur-ancur republik ini,,,,,,,,,,

Primaplan

Pak Misbakhun tolong galang kekuatan untuk menurunkan dan mengadili bajingan-bajingan itu, yang memakai uang rakyat untuk kepentingan kampanye dengan partainya yang super korup itu….coba lihat selogannya aja KATAKAN TIDAK MENOLAK PADA KORUPSI….biadap.

Juragan

Misbakun nyadarlah ente mantan orang pajak, sampeyan itu….. banyak duit harumnya

Latinsa Tour

misbahun juga koruptor kalau sudah gak punya jabatan ngomong nya kesana kesini.

Santosa Santosa

Sekarang sulit mencari orang yang amanah ,entah di eksekutif,legeslatif ataupun di judikatif jaman edan yen ora ngedan ora keduman ,sebeja bejane wong korupsi esih bejo wong sing ora korupsiesih untung wong sing ora

Sisca

waaooo..its a great..,misbakum..pls keep going on..we will accompany you at behind..

Maria Zemox

saling menuduh akhirnya ketahuan semua deech..hmmmm???

The Original Hawk

Baunya politik amat

Yuri

korup yang sangat merajai dunia…..

Jaya

Sejak Pemerintahan Pak SBY dan berdiri bekerjanya KPK, sdh banyak pihak2 yg tadi terhormat di mata keluarga dan masyarakat, tiba2 ybs harus berurusan dgn KPK dan mendekam di hotel prodeo, ini menyebabkan banyak pihak para koruptor, keluarga koruptor dan para kerabat koruptor jadi sakit hati, geram, dendam kpd Pak SBY, bikin opini2 negatif tanpa nalar, itu bisa dimaklumi. Kami sebagai rakyat NKRI mendukung kebijakan pemberantasan korupsi yg sdh berhasil nyata di era Pak SBY.

Paul

realnya aja…apa prestasi budiono kok bisa langsung jd wakil presiden..itu merupakan balas jasa sby…terserah kalian lah hai pemerintah mau dibawa kemana tujuan negara ini,hantam sajalah..kami pesimis…pada kalian!

Sukriyanto Hs

alaaah semua SETALI TIGA UANG hanya rame dimedia

SANTAGUGU

Semua orang jg tau,siapa aj yg terlibat kasus century. Gk tau malu aj itu orang2 yg terlibat. mending ngaku aj trs tobat, mohon maaf kpd rakyat dan mohon ampun kpd Allah SWT.

Anasthasia

Ayo Dong Semangat, Usut Tuntas,……Semua orang bodoh dinegeri ini pun tau,…tapi sayang semua orang pinter dinegeri ini gak niat untuk membuktikannya

Farid Lutfianto

salam super buat pak sby. LANJUTKAN….!!!

Aris Dharmasraya

buktikan pak misbakum..klu kalah paling dipenjara lebih lama lagi

Dono

Politisi ngomong doang ……..!!! Bosen …. bosen …… bosen ……! Misbakun ….., ayo buktikan supaya kita bisa percaya ….. !

emy nia

Sebenarnya rakyat se nusantara dibohongi mentah mentah ama SBY KERBO dgn janji dan programnya,Kita ingat saat SBY KERBO mencari wakil Presiden knp yg diambil adalah BOEDIONO yg bukan dari partai, itu sebabnya karena mereka sekongkol punya kasus yg sama yaitu BANK CENTURY .dulu sewaktu jusuf kala jadi wakil presiden,SBY KERBO banyak kesalahan dlm menjalankan kinerjanya sehingga tugasnya gak sejalan dgn jusuf kala. maka dari itu kita sebagai rakyat lebih teliti lagi dalam memilih calon PRESIDEN.

Mainici

ada kepentingan global (baca USA) dalam kasus Century bahkan merupakan desain CIA dalam memenangkan SBY

Goemoem

Untuk mendakwa & menghukum Ketua KPK perlu tumbal 1 orang, untuk mendakwa & menghukum anggota DPR perlu tumbal berapa orang (perlu nggak ya? Mudah-2 an tidak terjadi.

JINGKLONG

Akibat politik biaya tinggi, bisa dibayangkan berapa biaya untuk menjadi RI.1 & 2, dengan biaya secara pribadi, belum untuk bayar kereta politiknya, untuk sekelas Purnawirawan yang tak punya perusahaan, dari mana modal sebanyak itu, kecuali dari hasil setoran anggota Demokrat selama lima tahun pertama.Belum lagi dengan megahnya Istana Pribadi Cikeas ?


http://id.berita.yahoo.com/misbakhun-akan-laporkan-sby-ke-pengadilan-ham-pbb-051728381.html

Misbakhun akan Laporkan SBY ke Pengadilan HAM PBB

Republika – 16 jam yang lalu (29 Juli 2012 13:09:38)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pasca-dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya oleh Mahkamah Agung, mantan anggota DPR-RI Muhammad Misbakhun berencana melaporkan Presiden SBY ke Pengadilan HAM PBB. Misbakhun merasa hak-haknya sebagai warga negara telah dirampas presiden. “Ada pelanggaran yang dilakukan penguasa terhadap saya,” kata Misbakhun kepada sejumlah wartawan, Sabtu (29/7), malam di Jakarta.

Misbakhun mengatakan rencana ini masih dia bicarakan dengan pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Misbakhun laporannya ke Pengadilan HAM PBB dimaksudkan agar masyarakat Indonesia dan dunia internasional tahu bagaimana sesungguhnya komitmen pemerintah Indonesia terhadap penegakan HAM.

Berkaca dari kasus yang dialaminya, Misbakhun merasa wacana penegakan HAM di Indonesia hanya sebatas alat pencitraan penguasa. “Dunia harus kita tunjukan, Presiden SBY sejatinya mahluk seperti apa? Orang yang menghormati HAM atau hanya menjadikannya pencitraan?” katanya.

Di Pengadilan HAM PBB Misbakhun berencana membeberkan bukti pelanggaran HAM yang dilakukan SBY kepadanya. Salah satunya adalah komentar SBY di media massa tentang kasus letter of credit fiktif (L/C) Bank Century dirinya. Menurut Misbakhun pascavonis setahun penjara pengadilan terhadapnya, SBY langsung menunjukan kekecewaannya pada publik.

Kekecewaan itu tercermin lewat komentar presiden yang mempertanyakan kenapa kasus korupsi di putus ringan oleh pengadilan. Padahal, kata Misbakhun, SBY sendiri mengetahui tak ada satu pun pasal tindak pidana korupsi yang dijeratkan Jaksa dalam kasus L/C Bank Century.

Keyakinannya semakin bulat lantaran Mahkamah Agung baru-baru ini menyatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus L/C Bank Century. “SBY mengomentari kasus saya korupsi kenapa diputuskan ringan? Padahal SBY tahu tidak ada satu pasal Tipikor pun dikenakan pada saya. Apa kepentingan presiden?” kata Misbakhun.

Misbakhun menengarai pernyataan SBY itu bertujuan menghancurkan karakternya sebagai inisiator Pansus Century di DPR. “Presiden seakan mengirim pesan ke semua orang. Ini lho Misbakhun yang mengkritisi kasus Century tidak lebih kredibel dari yang dialaminya,” ujar Misbakhun.

Selain akan melapor ke pengadilan HAM PBB, Misbakhun bersama Yusril juga akan melaporkan Presiden SBY ke lembaga amnesti internasional di Jenewa Swiss dan Komnas HAM. Sebagaimana diketahui, Misbakhun merupakan salah satu inisiator terbentuknya Pansus Century di DPR.

Di tengah upaya membongkar kasus Bank Century, Mabes Polri menetapkan Misbakhun sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat kredit (letter of kredit) senilai USD 22,5 juta ke Bank Century. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Misbakhun bersalah dan memvonis satu tahun penjara. Majelis hakim menilai Misbakhun terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Misbakhun naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding Misbakhun di tolak. Majelis Hakim menambah masa hukumannya menjadi dua tahun penjara. Berikutnya Misbakhun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun juga ditolak.

Namun begitu pada 5 Juli 2012 lalu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Misbakhun. Ketua Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar menyatakan Misbakhun tidak bersalah. “Itu (kasus L/C) bagian dari upaya sistematis menjatuhkan hasil pansus. Agar publik menyangka inisiator Pansus juga terlibat kasus Bank Century,” ujar Misbakhun.

Jdarios

Setuju !! Seret semua yang bersalah. Terbukti nyeret yang kurus gampang saja, TAPI nyeret yang gemuk perlu tenaga dan kebijakan ekstra.  Kalau yang curi jambu = Rp. 500,- dihukum 3 bulan, maka yang curi uang 1 m = (1.000.000.000/500)x3 bln = ….. cape deh !!

Integer Manual

sai: dodol kamu. aku ga perlu kasi penjelasan lebih banyak ke’dodol’an kamu ttg kalimat2mu.

Hai

dan utk bpk yusril…harus legowo anda tdk terpilih lg sbgi menteri jangan bikin negara ini makin kacau…dikit2 gugat ke MK Dikit2 Gugat Ke MA…wong sabar Pak

Hai

presiden harus kita hormati…walau apapun itu…suatu negara yg tidak menghormati pemimpin negaranya… maka itulah negara gagal…negara

Dave deker

Sikat bleh….jangan takut ma Budiono cs…hantam truss…..tu keparat2 tai asu…

SGS

yahoo, komentar seperti ini kok di tampilkan !!!!

Parbetor

Akan lapor.. (lagu lama/paling juga mau minta “JATAH”). Yang benar itu lapor dulu, baru umumkan ke publik: “Saya telah laporkan SBY ke Pengadilan HAM PBB”.

Embargo

semua mjelanggar ga ada yang ga melanggar, ngmong aja melanggar apa lagi lainnya

Yana

ga ush wara2 ke publik.. klo mw dilaporin, ya laporin aja

Ferdi

maju terus kang, biar terungkap siapa sebenarnya otak skandal century, penguasa atau elit politik

Surya

Btul kang ,ljutkan aja biar tdk smta 2 mnginjak yg bwah ,

Dairy

Bakal ada acara baru di tv-tv swasta yang menarik, politicaltainment!! Galakkan nonton bareng di mana-mana! Jangan kalah sama acara nonton bareng bola!!

Bram

Sekalipun saya tdk lagi menjadi pendukungnya SBY, saya tdk setuju dgn langkah Misbakhun dan Yusril tsb. Kalo ini sempat terjadi, hancurlah negara kita ini. Kita bakalan lebih mudah diperalat Negara lain. KITA HARUS PUNYA PERATURAN TERSENDIRI YG NEGARA LAIN TDK BOLEH MENCAMPURINYA, TERMASUK HAM PBB. (tdk semua bisa dicampuri PBB, kecuali HAM yg sangat mendasar sekali). Kita Rakyat Indonesia harus bisa lebih jernih berfikir untuk itu. Kita harus sadar, sekarang ini politikus2 kita masih lebih banyak yg tdk punya jiwa Kenegaraan daripada yg punya. Masih banyak yg berani menjual Negaranya demi kepentingan dirinya sendiri, bila seorang Kepala Negara bisa gampang diadukan spt tindakan Yusril CS itu, hancurlah Negara kita ini, Bakalan muncul pemimpin di Negara kita ini yg lebih pengecut lagi dari SBY. Bakalan muncul niat orang lain untuk mengadu domba kiat, memprofokasi politikus biadab di Negara ini, Padahal kita mengharapkan munculnya pemimpin yg lebih berani (berani utk tdk populer, bahkan berani mati untuk Negara ini). YUSRIL…… , YSRIL….katanya anda seorang profesor Tata Negara, berfikirkah anda apa efek dari tindakan anda ini ??? Berapa besarnya harga dirimu, dibandingkan Harga diri Negara ini??.

Bram

Mas Charles: Bukan saya Pro SBY tp saya tdk suka kalo dikit2 lapor HAM PBB. Itu namanya manusia yg tdk percaya dgn dirinya sendiri. Menurut anda mana yg lebih tinggi campur tangan PBB atau campur tangan Tuhan. Bila Misbakhun benar, dia percaya Tuhan, dia pasti akan percaya akan nama baiknya bisa pulih kembali.

CHARLES

mas bram mau coba dipenjara tanpa sebab? daripada ngomong2 ga jelas.

Boy

Hamuas: Masalahnya bukan kebaikan yg bakalan datang friend. Tidak ada manusia yg 100% sempurna, Disengaja atau tdk disengaja, seseorang calon pemimpin yg benar2 berniat memberantas korupsi ini pun pasti akan berhadapan dgn pernah melakukan kesalahan itu. Kalo dikit2 lapor PBB, sebentar lagi seorang penjahat pun akan lebih leluasa melakukan aksinya, cukup cari sedikit celah kesalahan Presiden, langsung lapor PBB. Presiden bakalan menjadi lebih Pengecut, Penjahat bakalan menjadi pemberani.

Retno

Ayo HAM dan pak Yusril bantu trs sampe dunia tahu kayak apa tuh pemimpin indonesia yg anggotanya KORUPTOR smua

Retno

Yang hujat Misbakhun pasti anteknya SBY DAN CREW …. LANJUT PAK MISBAKHUN, BIARKAN ANJING2 MENGGONGGONG, Yang koment hujat anda pasti Koruptor

Astin

kacien de lo yg pilih BY jadi pres -dah tau org ga becus dipilih-

Karna Keadaan

Yang komentar disini GOBLOK yang di komentari jg TOLOL,sama ja dah,sebenarnya apa sich untungnya tuk kita? bela sana bela sini? udahlah kita lihat dan ikuti aja apa yang akan terjadi terjadilah, org yang mau mengadu dan yang akan diadukan itu sama BEJATNYA tapi kita jg hrus tau smua itu Karna Keadaan….

Tino

Mereka/para Pemimpin terjebak koruptor makanya garam aja impor, ngurus tempe buat rakyatnya kagak bisa, rakyat kagak kuat kasih bonus sih?

Soedibyo

Kalau Suyudono/SBY sudah harus turun dalam peperangan, artinya ya sudah Baratayudha. Lawan SBY adalah bekas pendukungnya yaitu Yusril Ihza Mahendra.

adam

PKS aja nolak kamu kok rampok teriak maling ya….

Yudi

bener, buktikan !!! biar rakyat pada tahu dan tidak sekedar berprasangka,,,,

Retno

SBY nggak tegas, mosok presiden kok nggak bisa pimpin rakyat, makanan pokok rakyat yg melarat / tempe sj gak becus, apalg urus bank. Bisanya cuma nyanyi bikin lagu fals

Suhanto

SBY LAGI …SBY LAGI….LAGI LAGI SBY….BANYAK AMAT MASALAHNYA.

Danny Boy

Hahahahaa.. Dari Alis lu aja gua udah gak percaya ama Luh..! Tampang muke gile juga’ lu ciing !!

Maria Zemox

biasaaa politik..bang..maliiing teriaaak rampoooook…???

Nurmans

wuuuueleeeeee,misbakhum u sudah pikun,lawong maling teriak maling,u seharus bersukur masih hidup,seharusnya para korup seperti kalian itu harus di hukum mati secara pelan-pelan,supaya merasakan sakitnya penderitaan rakyat kecil,dasar GOBLOK LU PENGHUNI NERAKA,….

Wong

sebuah putusan hakim MA yg patut dipertanyakan… memutuskan suatu perkara berdasarkan anggapan…sementara bukti L/C bodong dan dokumen pengapalan barang sudah jelas menunjukan adanya pemalsuan …. putusan pengadilan sblomnya memutus perkara L/C bodong yg dilakukan Misbakul dan bukti2 sudah valid..hla kok ditingkat peninjauan kembali dianggap kasus L/C bodong itu abal2…capek dehhhhh..

mang benar negeri ini sudah dikuasai maling.., maling ada di eksekutif, legeslatif, yudikatif dan para pengusaha kakap yg bisa mengatur dan berbuat apa saja tanpa disentuh hukum… inilah salah dampak dari pemilihan lembaga negara oleh DPR… bila oleh Panitia Independent tentu jarang hakim mutus perkara macam ini…

Florencia

Woooww…Begitu PK di kabulkan MIsbakum menggandeng Yusril Izha Mahendra Utk menyerang Balik SBY… Bakal Seru nich Crita nya… Yusril atas dasar dendam Pribadi kepada SBY saat Dilengserkan dari Mensegneg… Tentu mau donk.. apalagi di bayar sm Misbakun hak Pengacara nya… Asikkkk.. Ada Tontonan Lagi… Kayak Sinetron Aja..!!!

Hamuas

Untuk pak Misbakhun klau memang bapak punya data dan merasa di zolimin teruskan perjuangannya hadapi apapun yg terjadi, saya yakin Allah Swt pasti akan bantu bapak sesuai dengan janji Nya, Allah akan mengabulkan doa orang yg di Zolimin, dan Allah akan memberikan hukuman di dunia dan akhirat bagi orang yg 1. Orang yg durhaka kepada Ibu dan bapak, 2. Manusia yg melakukan hal Musyrik/Syirik (menduai Nya), 3. Orang yang men ZOLIMIN orang lain. Selamat berjuang.

AdU

SEGERA Jangan AKAN DATANG

Bakarr SBY Presiden Demokrat Korup

Sirajuddin Edo

mkanya lain kali milih prisiden skali2 orang bagian timurlah biar punya budaya ketimuran n bersahaja…….masa orang di bagian barat trus kapan majuny di bag timur ,,,,,,hahahaaa