Indonesia Masih Belum Memiliki Sistem Penjaminan Mutu untuk Jenjang Pendidikan Menengah

Indonesia Masih Belum Memiliki Sistem Penjaminan Mutu untuk Jenjang Pendidikan Menengah

Compiled by S3ra Sutan Rajo Ali
Jakarta, 12 June 2012

  1. 20100824234243, SPM untuk Pemerataan Mutu Pendidikan
  2. 20100825205420, Kemdiknas Targetkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada 2013
  3. 20100831, Sosialisasi SPM Pendidikan Harus Komprehensif
  4. 20101016, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
  5. 20101211, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
  6. 201108091104, Standar Pelayanan Minimal untuk SMA/SMK Akan Dibuat

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional, SPM untuk Pemerataan Mutu Pendidikan, 24.08.2010 23:42:43, http://dikdas.kemdikbud.go.id/content/berita/utama/berita-760.html, diakses 01.05.2012.

SPM untuk Pemerataan Mutu Pendidikan

Jakarta (Mandikdasmen): Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan paradigma baru yang bertujuan menciptakan pemerataan mutu pendidikan.  SPM yang merupakan ketentuan minimal tentang apa yang harus tersedia dan apa yang harus terjadi di SD/MI dan SMP/MTs, adalah tahapan paling rendah untuk mencapai sekolah bermutu.

Demikian kesimpulan dalam press conference yang digelar Kementerian Pendidikan Nasioanal c.q Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama wartawan media cetak dan elektronik di lantai 2 Gedung Dikti, Kemdiknas, Senayan, Selasa (24/08).

Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Fasli Jalal; Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Bambang Indriyanto; Kepala Bagian Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Ir Sri Renani Panjastuti, M. PA; dan dua Staf Ahli Mendiknas, yaitu Prof M. Alkaff [Staf Ahli Mendiknas bidang Reformasi Birokrasi Internal], dan Herina Yuheti [Staf Ahli Mendiknas bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan].

“Tahapan berikutnya adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan tahapan paling tinggi adalah sekolah di atas SNP, seperti Sekolah Bertaraf Internasional,” kata Bambang Indriyanto.

SPM Pendidikan Dasar (SD/MI-SMP/MTs) secara singkat dapat diartikan sebagai ketentuan minimal jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota (SD-SMP) dan Kandepag (MI-MTs), secara langsung maupun tidak langsung melalui sekolah dan madrasah.

Ketentuan minimal tentang apa yang harus tersedia di sekolah antara lain meliputi: a) unsur sumber daya manusia yang mencangkup guru/pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah/pengawas sekolah); dan b) unsur sarana dan prasarana, yang mencangkup infrastruktur, peralatan, media, dan buku.

Sedangkan ketentuan minimal tentang apa yang harus terjadi di sekolah antara lain mencangkup; a) apa saja yang harus dilakukan guru untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran; b) apa saja yang dapat dilakukan kepala sekolah untuk memastikan terjadinya pembelajaran yang baik di sekolah; dan c) apa yang harus dilakukan pengawas sekolah untuk mendukung pengendalian kualitas pembelajaran.

“SPM ini merupakan amanah UU Desentralisasi, dan juga untuk meyakinkan bahwa pelayanan pendidikan dasar untuk publik bisa dilaksanakan,” kata Sri Renani Panjastuti.

Karena itu, lanjut Sri Renani Panjastuti, tujuan utama yang hendak dicapai SPM pendidikan dasar adalah menipisnya kesenjangan mutu pendidikan. Disparitas mutu pendidikan yang ada sekarang kalau terus dibiarkan tentu sangat membahayakan rajutan sosial bangsa ke dapan. Anak-anak orang miskin tidak akan pernah bisa masuk sekolah/madrasah yang dihuni anak-anak orang kaya.

Pada gilirannya anak-anak miskin akan terus terbelenggu dalam kubangan warisan kemiskinan, dan sulit melakukan mobilitas sosial-ekonomi untuk menjangkau status kelas sosial menengah dan atas.

Selain untuk mempersempit disparitas dan meningkatkan mutu pendidikan, alasan lain yang mendasari perlunya SPM Pendidikan Dasar adalah:

a) masih terpuruknya mutu pendidikan dasar Indonesia dibandikan dengan negara-negara lain, yang hal itu tampak dari berbagai survei internasional dari tahun ke tahun (survei TIMSS, PISA, dan lain-lain).

Meski siswa-siswi Indonesia cukup sering mendapat penghargaan pada ajang olimpiade keilmuan internasional, namun secara umum kondisi sekolah/madrasah masih menyedihkan. Banyak sekolah yang kekurangan guru, guru-guru tidak kompeten, tidak memiliki sarana-prasarana yang layak, dan lain-lain;

b) masih terpuruknya peringkat Indonesia dalam daya saing global, yang antara lain tampak dari rendahnya peringkat Indonesia dalam HDI (Human Development Index), yang salah satu parameternya adalah aspek pendidikan;

c) pemberian layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata merupakan amanat konstitusi, dan setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas. Tanpa pelaksanaan SPM di sekolah/madrasah,  tidak mungkin hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu dapat terpenuhi.

Pada dasarnya penerapan SPM Pendidikan Dasar dimaksudkan untuk mewujudkan keterjangkauan memperoleh pendidikan yang sesungguhnya. SPM berupaya memastikan bahwa siswa di semua sekolah/madrasah memperoleh layanan pendidikan, setidaknya pada level minimal tertentu. Dengan demikian, SPM Pendidikan Dasar merupakan kunci sukses untuk meningkatkan dan memeratakan mutu SD/MI – SMP/MTs.*


Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional, Kemdiknas Targetkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada 2013, 25.08.2010 20:54:20, http://dikdas.kemdikbud.go.id/content/berita/media/berita-761.html, diakses 01.05.2012.

Kemdiknas Targetkan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada 2013

Jakarta,  Rabu (25 Juli 2010)–Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mentargetkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan bagi seluruh jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) pada 2013. SPM pendidikan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar yang berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas Didik Suhardi menyampaikan, kabupaten/kota dan sekolah harus merealisasikan aspek-aspek yang tertuang dalam SPM. Dia mengatakan, ada 27 indikator SPM pendidikan dasar. “Semua SMP harus mencapai SPM pada 2013,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kemdiknas, Jakarta, Rabu (25/08/2010).

SPM pendidikan dasar bagi kabupaten/kota terdiri atas 14 indikator dikelompokkan ke dalam aspek ketersediaan, kualifikasi, dan kompetensi guru/kepala sekolah serta ketersediaan, kualifikasi, kompetensi pengawas, dan frekuensi pengawasan. Adapun SPM bagi satuan pendidikan terdiri atas 13 indikator dikelompokkan  ke dalam aspek isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, buku, peralatan, dan media pembelajaran.

SPM pendidikan dasar dikembangkan sejalan dan berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta instrumen akreditasi sekolah/madrasah. SPM pendidikan dasar merupakan tahap awal implementasi SNP yang mencakup delapan standar, yakni standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, evaluasi pendidikan, dan kompetensi lulusan. “SPM dielaborasi dari delapan standar nasional pendidikan,” kata Didik.

Kemdiknas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.15 Tahun 2010 telah menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota. Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mengatur standar pelayanan minimal pendidikan dasar dinyatakan tidak berlaku.

Sasaran utama penerapan SPM pendidikan dasar adalah sekolah/madrasah yang memiliki nilai akreditasi terendah atau ‘D’, belum menempuh proses akreditasi, dan belum memenuhi persyaratan akreditasi terendah (D).

SPM pendidikan dasar bagi kabupaten/kota terdiri atas 14 indikator dikelompokkan ke dalam aspek ketersediaan, kualifikasi, dan kompetensi guru/kepala sekolah serta ketersediaan, kualifikasi, kompetensi pengawas, dan frekuensi pengawasan. Adapun SPM bagi satuan pendidikan terdiri atas 13 indikator dikelompokkan  ke dalam aspek isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, buku, peralatan, dan media pembelajaran.

Didik menyebutkan, berdasarkan jumlah sekolah peserta Ujian Nasional terdapat sebanyak 30.118 SMP baik negeri maupun swasta. Menurut dia, program-program yang diluncurkan Kemdiknas diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang saat ini belum mencapai SPM. “Jumlah sekolahnya sekitar 40 persen berdasarkan akreditasi,” kata Didik.

Didik menyampaikan, program-program untuk mendukung tercapainya SPM diantaranya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan blockgrant. Dia mencontohkan, pemenuhan SPM dicapai misalnya melalui pengadaan buku teks pada program BOS dan pengadaan peralatan dan sarana prasarana melalui program DAK. “Pemda juga membuat program untuk menunjang sekolah mencapai SPM,” katanya.***

Sumber: Media Center Diknas


Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional, Sosialisasi SPM Pendidikan Harus Komprehensif, 31.08.2010, http://dikdas.kemdikbud.go.id/content/berita/slide/berita-768.html, diakses 01.05.2012.

Sosialisasi SPM Pendidikan Harus Komprehensif

Jakarta (Mandikdasmen): Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota memerlukan sosialisasi yang komprehensif. Jangan sampai pelaksana kebijakan tidak mengetahui kebijakan dengan baik.

“Tidak hanya sosialisasi, advokasi dan pengembangan kapasitas yang tepat untuk Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus dilakukan secara simultan,” ujar Prof. Suyanto, Ph.D., Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasonal di Jakarta, Selasa (31/8).

Suyanto berkata demikian dalam pengarahannya pada Seminar Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Tingkat Pusat yang digelar di Ruang Auditorium Dikti, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Acara dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Mandikdasmen.

Lebih lanjut Suyanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pelaksana kebijakan akan melaksanakan kebijakan jika yakin pada manfaatnya dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah. “Untuk itu perlu dirumuskan strategi sosialisasi dan pengembangan kapasitas dapat berjalan secara tertib dan efisien,” tegasnya.

Ditjen Mandikdasmen merencanakan SPM Pendidikan Dasar mulai dilaksanakan secara bertahap pada 2011. Untuk mencapainya, Ditjen Mandikdasmen bekerjasama dengan dua lembaga donor asing (Bank Pembangunan Asia/ADB dan Masyarakat Eropa), membentuk tim Basic Education Sector Capacity Support Program (BESCSP).

Tim BESCSP bertugas mempersiapkan  pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar, menyusun strategi dan pentahapan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di seluruh SD/MI dan SMP/MTs sampai 2013. Jika pentahapan berjalan baik, maka pada 2015 diharapkan seluruh sekolah/madrasah sudah memenuhi SNP.

Agar program berjalan  mulus dan baik, kata Suyanto, pendekatan yang dilakukan pun harus terintegrasi dan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Tak hanya melalui jalur sektoral pendidikan. Maka, selain dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Ditjen Mandikdasmen Kemdiknas bekerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Dukungan Kemendagri sangat penting dalam membantu mensosialisasikan SPM melalui berbagai forum dan monitor pelaksanaan SPM Pendidikan di daerah karena memiliki aspek kewenangan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.

Sementara peran Kementerian Keuangan sangat besar dalam menyediakan dana untuk memenuhi biaya pendidikan. Biaya tersebut digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan kualifikasi guru, sekolah, dan madrasah yang masih tertinggal. “Ini berarti bahwa tidak hanya penambahan dana yang harus dilakukan, tetapi pengelolaan pun harus dilakukan cepat, transparan, dan akuntabel,” ucap Suyanto.

Dr. Bambang Indriyanto, Sekretaris Ditjen Mandikdasmen, dalam laporannya, mengatakan SPM merupakan benchmarking secara internal untuk mengetahui posisi sekolah berdasarkan standar-standar yang ada. “Dengan melakukan benchmarking ini kita bisa menetapkan target secara institusional menuju Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah Bertaraf Internasional,” tuturnya.

Keluarnya Permendiknas nomor 15 tahun 2010, menurutnya, mengindikasikan pada perlunya dengan segera melakukan sosialisasi secara ekstensif dan intensif dimulai dengan sosialisasi dari tingkat Pemerintah Pusat kemudian Pemerintah Daerah.

Saat konferensi pers, Suyanto mengatakan dengan adanya SPM Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak ragu-ragu lagi melaksanakan apa yang harus dilaksanakan di dalam bidang pendidikan. “Kalau memang belum ada yang ideal, minimal itu yang dilakukan,” ujarnya. “Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan menghilangkan disparitas.” Disparitas itu seperti kualitas antara desa-kota, Jawa-luar Jawa, dan pria-wanita.

SPM di Gorontalo

Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib, dalam konferensi pers, mengatakan, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk SPM, ia telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian ia menerbitkan 13 Peraturan Bupati tentang SPM.

Tiga belas peraturan itu meliputi SPM, Evaluasi Kinerja, Kurikulum, Pendidikan Non-formal dan Informal, Pembelajaran Kelas Rangkap, Pemindahan dan Penempatan Guru, Mapping Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Regrouping, Penyusunan RKAS, Rolling Teacher, Sertifikasi Guru, dan Pengembangan Kompetensi.

Untuk menyukseskan program-program tersebut, Pemda telah menyiapkan dana yang lumayan besar dalam pengalokasian APBD untuk sektor pendidikan. “APBD murni kita arahkan untuk pendidikan 36,8%  pada 2009 dan 36% pada tahun 2010,” katanya. Dana itu di luar gaji guru.

Seminar Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Tingkat Pusat menggelar presentasi dan diskusi panel. Presentasi bertajuk SPM Pendidikan: Maksud tujuan, isi pokok, metode pengukuran indikator, dan langkah implementasi dibawakan oleh Abdul Malik, Tim BESCSP ADB.

Lalu Implementasi SPM Pendidikan sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin mutu pelayanan publik dalam era desentralisasi oleh Hasudungan Hutauruk, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri. Sedangkan Buati Gorontalo David Bobihoe Akib mempresentasikan makalah tentang Rencana implementasi SPM Pendidikan di Kabupaten Gorontalo.


Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Boyolali, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, 16.10.2010, http://disdikpora-boyolali.info/news/662/standar-pelayanan-minimal-spm-pendidikan-dasar.aspx, diakses 01.05.2012.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

Kemdiknas terbitkan Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM pendidikan dasar.

Kemdiknas telah menerbitkan regulasi baru yakni Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM pendidikan dasar. Oleh karen itu Direktorat Mandikdasmen mengadakan sosialisasi Standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Jakarta.

SPM Pendidikan meliputi layanan-layanan:

  1. yang merupakan tanggung-jawab langsung Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan untuk sekolah atau kantor departemen agama untuk madrasah (misalnya: penyediaan ruang kelas dan penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi maupun kompetensi);
  2. yang merupakan tanggung-jawab tidak langsung Pemerintah Kabupaten/Kota c/q Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama – karena layanan diberikan oleh pihak sekolah dan madrasah, para guru dan tenaga kependidikan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama (contoh: persiapan rencana pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa terjadi di sekolah, dilaksanakan oleh guru tetapi diawasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota).
  1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan  ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah.
  2. SPM diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan  yang kedepannya juga diharapkan berimplikasi pada mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi.
  3. SPM mulai diberlakukan tahun 2011 dengan tahapan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah pelatihan guru dan tenaga pendidik. Maka diharapkan dalam waktu tiga tahun atau pada tahun 2013 seluruh SD/MI dan SMP/MTs sudah melaksanakan SPM.
  4. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai.
  5. SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota c/q oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
  6. SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik.
  7. SPM menyatakan dengan jelas dan tegas kepada warga masyarakat tentang tingkat layanan pendidikan yang dapat mereka peroleh dari sekolah/ madrasah di daerah mereka masing-masing.
  8. SPM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
  1. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  2. SPM Pendidikan Dasar ini bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan SD/MI dan SMP/ MTs.
  3. SPM pendidikan dasar dapat diartikan sebagai ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan Kandepag untuk MI dan MTs secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah.

Dengan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar maka setiap daerah perlu menyusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai SPM atau belum maka dinas pendidikan perlu melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan/depag serta sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs). Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dinas pendidikan perlu menganalisis pencapaian masing-masing indikator yang tercantum dalam standar pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM.

Dengan demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan setiap kabupaten/kota perlu memperhatikan kondisi pencapaian SPM di daerah masing-masing. Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan sampai SPM benar-benar tercapai. Pelaksanaan dan capaian program juga di monitor dan dievaluasi sehingga diketahui indikator apa saja yang belum dicapai, dan berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM. Sehingga diharapkan semua kabupaten/kota telah mencapai SPM pada tahun 2014.


Akhmad Sudrajat, Permendiknas No. 15 Tahun 2010 – Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, 11.12.2010, http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/12/11/standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar/, diakses 01.05.2012.

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010.

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota. didalamnya mencakup: (a) pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan; (b) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan:

  1. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota:
    1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
    2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
    3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
    4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
    5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
    6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
    7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
    8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
    9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
    10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
    11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
    12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
    13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
    14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
  1. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan:
    1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
    2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;
    3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
    4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
    5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
    6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : (a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; (b) Kelas III : 24 jam per minggu; (c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau  (d) Kelas VII – IX : 27 jam per minggu;
    7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
    8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
    9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
    10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
    11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
    12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
    13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Selain jenis pelayanan pendidikan di atas,  di kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.


Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Standar Pelayanan Minimal untuk SMA/SMK Akan Dibuat, 09.08.2011 11:04, http://disdik.lampungprov.go.id/index/index.php?option=com_content&view=article&id=157:standar-pelayanan-minimal-untuk-smasmk-akan-dibuat-&catid=1:latest-news, diakses 01.05.2012.

Standar Pelayanan Minimal untuk SMA/SMK Akan Dibuat

Kementerian Pendidikan Nasional akan membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA dan SMK. Saat ini, SPM baru dimiliki jenjang pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP. Setiap sekolah wajib mengontrol mutu dan layanan pendidikannya berdasarkan SPM tersebut.

Hal itu dikatakan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdiknas, Hamid Muhammad, seusai upacara serah terima jabatan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), di Gedung E Kemdiknas, (5/8). Hamid mengatakan, tugas pertamanya adalah untuk membuat SPM di jenjang pendidikan menengah.

“Nanti berdasarkan SPM itu kami juga akan mengalkulasi biaya untuk membiayai SPM di tiap sekolah,” ujarnya. Selanjutnya, dari kalkulasi biaya tersebut, akan dihitung besarnya bantuan yang akan diberikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Hamid berharap, bantuan itu akan bisa menekan besarnya dana yang ditarik sekolah dari masyarakat. Ia menegaskan, beban biaya sekolah untuk masyarakat harus berkurang. “Kalau tidak ada SPM, sekolah tidak terkontrol menetapkan berapa biaya sekolah”. Ketentuan mengenai SPM pendidikan menengah akan dituangkand alam Permendiknas, seperti halnya SPM pendidikan dasar.

SPM ditetapkan untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010.

Standar pelayanan minimal pendidikan ini merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan,  sekaligus  sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota. Selain membuat SPM, sebagai Dirjen Dikmen yang baru, Hamid juga berjanji akan menggenjot daya tampung di SMA dan SMK, salah satunya dengan menambah jumlah sekolah dan ruang kelas.

“Karena SMA dan SMK akan menampung limpahan wajib belajar, yaitu lulusan SMP,” tuturnya. Ia mengatakan, siswa SMP biasanya memiliki tiga pilihan setelah lulus, yaitu melanjutkan sekolah, bekerja, atau menganggur. Bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah, Kemdiknas akan mengoptimalkan fungsi lembaga kursus sebagai alternatif pelatihan supaya siap kerja.

About these ads