Kekhususan Otonomi Papua

Kekhususan Otonomi Papua

By Sando Sasako
Lead Consultant
Advanced Advocacy Plus

Jakarta, 1 June 2012

  1. 2009, tkp2e-dak.org, Dana Otonomi Khusus Pertahun Provinsi Papua, 2002-2008
  2. 2009, tkp2e-dak.org, Dana Otonomi Khusus Pertahun Provinsi Papua Barat, 2002-2008
  3. 201002191955, starberita.com, Duh, UU No 21/2001 Rugikan Pertamina
  4. 201005251133, eprints.undip.ac.id, Analisis Keuangan Daerah Provinsi Papua dengan Berlakunya Otonomi Khusus
  5. 20100804, tanahpapua.com, Mendagri: Jangan Salah Artikan Evaluasi Otsus Papua
  6. 20101030, tabloidjubi.com, Evaluasi Otsus Harus Libatkan Rakyat Papua
  7. 201110271816, regional.kompas.com, Evaluasi Otsus Papua!
  8. 201111302143, bisnis.com, Kemdagri segera tuntaskan evaluasi otsus Papua
  9. 201112020912, bisnis.com, Boediono kembali pimpin rapat pembangunan Papua
  10. 201112022055, nusantara.tvonenews.tv, Pemerintah Susun Hasil Evaluasi Otsus Papua
  11. 201112052244, bintangpapua.com, Tahun 2012,  Papua Digenlontorkan Dana Otsus Rp  8 Triliun
  12. 201112061945, waspada.co.id, Kemdagri rilis evaluasi Otsus Papua
  13. 201112160945, kbkorandonews.com, Otsus Papua-Aceh Hadapi Hambatan Klasik dan Benturan Kepentingan
  14. 20111223, tabloidjubi.net, Inilah Kunci Pelaksanaan dan Implementasi Otsus Papua
  15. 20120309, suarapapua.com, DC Uncen: Otsus Tidak Gagal, Tapi Perlu Evaluasi
  16. 20120320, tabloidjubi.com, Stop Bicara Evaluasi Otsus, Segera Gelar Dialog
  17. 201203220129, banjarmasin.tribunnews.com, Intervensi Asing di Kenaikan BBM
  18. 201203232028, majalahpotretindonesia.com, Mengusut Penyimpangan Dana Otsus
  19. 20120507, tabloidjubi.com, Pendidikan Papua, Malang Nian Nasibmu!

http://www.tkp2e-dak.org/

Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi DAK

BAPPENAS, TKPKP2E-DAK BAPPENAS


http://www.tkp2e-dak.org/dataotsusprov.asp?kdp=9400&hit=&dkd=Dana Otonomi Khusus&prv=Provinsi Papua

Dana Otonomi Khusus Pertahun Provinsi Papua, 2002-2008 (Rp. Juta)

Tahun Provinsi Kabupaten/Kota Total
2002 0 390,906 390,906
2003 0 432,985 432,985
2004 0 693,149 693,149
2005 0 592,150 592,150
2006 0 1,152,007 1,152,007
2007 0 1,209,070 1,209,070
2008 0 1,343,181 1,343,181

http://www.tkp2e-dak.org/dataotsusprov.asp?kdp=9100&hit=&dkd=Dana Otonomi Khusus&prv=Provinsi Papua Barat

Dana Otonomi Khusus Pertahun Provinsi Papua Barat, 2002-2008 (Rp. Juta)

Tahun Provinsi Kabupaten/Kota Total
2002 0 161,864 161,864
2003 0 172,528 172,528
2004 0 266,657 266,657
2005 0 262,850 262,850
2006 0 495,924 495,924
2007 0 521,538 521,538
2008 0 554,819 554,819

http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=793:uu-no-21-rugikan-pertamina&catid=108:keuangan&Itemid=641

Duh, UU No 21/2001 Rugikan Pertamina

Jumat, 19 Pebruari 2010 19:55

Starberita-Medan, Pertamina merasa dirugikan dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) yang sungguh sangat merugikan Pertamina, sebab UU ini telah mengubah secara drastis tata kelola Migas indonesia. Hal inilah yang dikemukakan dalam talkshow forum sahabat dan Student center Development North Sumatera  (S.C.D.N.S) bersama Pertamina Wilayah Sumut di Restourant HTT di jalan Mongonsidi sore ini. (19/2).

Hadir Disana dalam acara talkshow ini Humas Pertamina wilayah Sumut Rustam Aji, Brilian Muchtar Ketua Komisi E DPRD Sumut sebagai Narasumber. Acara yang dilangsungkan kurang lebih dua jam ini, lebih banyak membahas betap meruginya pertamina dengan UU 21 Tahun 2002 tentang tata kelola Migas.

Brilian mengatakan, UU tersebut lahir begitu dipaksakan oleh ‘IMF’ terhadap sektor-sektor strategis di Indonesia, antara lain  migas, listrik dan air melalui skema Lol (letter of Intent). “Berbeda dengan undangan sebelumnya yang lebih nasionalis, sedangkan uu ini sangat di dominasi oleh intervensi asing,” terang ketua komisi E DPRD Sumut ini.

Dengan kata lain dirinya menjelaskan, inilah yang menyebabkan pihak asing seakan menjadi gurita di negara ini, setelah UU no 21 tahun 2002 disahkan pada 23 november 2001, sehingga koperasi asing semakin leluasa menguasai  bisnis migas.  “Jika sebelumnya koprasi asing menguasai sektro hulu, kini mereka sudah merambah sektor hilir.

Sementara itu Humas Pertamina Wilayah Sumut Rustam Aji mengatakan sebagian besar kontrol migas indonesia, hari ini dikuasai segelintir koprasi asing, yang menguasai 85.4 persen dari 137 konsesensi pengelolaan lapangan  migas di Indonesia menduduki 10 besar produsen di Minyak di Indonesia.

“penguasaan minyak oleh koprasi asing ini telah melemahkan kontrol negara terhadap alokaksi produksi, biaya produksi, cost recovery dan tingkat harga minyak. Akibatnya pemenuhan kebutuhan domestik yang sekiranya dapat menstabilkan harga domestik tidak menjadi yang utama,” terangnya

Rustam menambahkan, Indonesia memang mengimpor  BBM sebesar 302,599 barel/hari pada tahun 2007. Tapi sambungnya, pada saat yang sama minyak kita pun dijual keluarnegri sebanyak 348.314 barel/hari.(AT)


http://eprints.undip.ac.id/11483/

Analisis Keuangan Daerah Provinsi Papua dengan Berlakunya Otonomi Khusus

Fibiolla Irianni, 25 May 2010 11:33

Fibiolla Irianni Ohei, Analisis Keuangan Daerah Provinsi Papua dengan Berlakunya Otonomi Khusus (UU No.21/2001). Masters Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, http://eprints.undip.ac.id/11483/1/2003MIESP2104.pdf

Abstract

Problems to be discussed in this study is the determination of elasticity rate of financial necessity in Papua Province as the means of local finance rate of the Papua Province concerning the establishment of exclusive autonomy (IJU No. 21/2001). It is believed that the local original earning of Papua is necessary to take account for.

In addition, it is also significant to determine the clearness of financial balance since the UU No. 21/2001 has been effective. Both factors are used to financing the exclusive autonomy implementation. ‘the study is oriented to analyze the Local Financial State of the Papua Province according to the applied UU No. 21/2001.

In another word, the analysis focuses on the rate of elasticity of financial necessity, the local original earnings, and financial balance. Theory to be applied in this study is as the following: according to Intergovernmental Transfer, it is generally believed that one might find as much as six fundamental reasons needed.

The reasons must agree with fiscal imbalance, redistribution role of public sector, preservation of internal common market, inter- jurisdictional spillover, net-fiscal benefit across states and stabilization objectives. Data to be used in the study is secondary data, which were collected from Biro Anggaran (Budgetary Bureau), and the BPS of BAPPEDA of the Papua Province, and the Department of Finance of the Republic Indonesia.

Analysis devices in the observation are multiple regression analysis, and mathematics measurement. The main finding is a positive and significant effect of such factors as population, number of schools, road length, and number of people living in poverty on the finance necessity in Papua.

The dynamics of the local original earning tend to the elevating state However, the real value shows the minimum benefit as the local government remains dependent on the Central government.

The recommendation of the writer is that Papua is expected to march on the improvement of their local earning through such efforts as preservation, intensification, and tax sharing. The central government is also suggested to emphasize a decentralization method in order to giving more space to breathe to the local government.

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini : Perlu kejelasan besamya tingkat elastisitas kebutuhan dana Propinsi Papua, sebagai analisis keuangan daerah Propinsi Papua dengan berlakunya otonomi khusus (UU No.21/2001);

Perlu adanya kejelasan pendapatan ash daerah propinsi Papua, dan Perlu adanya kejelasan besamya dana perimbangan dengan diterapkannya UU No 21/2001 bagi Propinsi Papua, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi Khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Keuangan Daerah Propinsi Papua dengan berlakunya Otonomi Khusus (UU No. 21/2001), yaitu dengan menganalisis tingkat elastisitas kebutuhan dana Propinsi Papua, menganalisis Pendapatan Ash Daerah Propinsi Papua dan menganalisis Dana Perimbangan Propinsi Papua dengan diterapkannya UU No. 21/2001.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini : berdasarkan Intergovermental Transfer pada umum_nya ada enam alasan diperlukan dengan adanya grant : Fiscal imbalance, redistribution role cf public sector, preservation of internal common market, interjurisdictional spillovers, differential net fiscal benefit across states dan stabilization objectives.

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang sumbernya dan Biro Anggaran, BPS, BAPPEDA Propinsi Papua dan Departemen Keuangan RI. Alat analisis yang digunakan dalam mencapai tujuan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dan perhitungan matematika.

Ternuan utama penelitian ini adalah jumlah penduduk, banyak sekolab, panjang jalan, dan jumlah penduduk miskin mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan dana Propinsi Papua, sedangkan perkembangan PAD Propinsi Papua bila ditinjau dari nilai nominalnya dari tahun ke tahun tens menunjukkan kenaikan, tetapi bila ditinjau dari nilai riilnya menunjukkan gambaran yang kurang menguntungkan;

dengan kata lain PAD Propinsi Papua relatif rendah sehingga mengakibatkan tingkat ketergantungan terhadap Pusat masih tinggi. Saran penulis untuk penelitian ini: pemerintah daerah Papua untuk terus berupaya dalam menggali dan meningkatkan PAD dengan Ekstensifikasi, intensifikasi dan tax sharing.

Dan untuk pemerintah pusat disarankan lebih meletakkan dan menekankan peyelenggaraan atas asas desentralisasi sehingga tampak adanya peyelenggaraan desentralisasi dan otonomi khusus di Papua.


http://tanahpapua.com/index.php/Berita-Terkini/mendagri-jangan-salah-artikan-evaluasi-otsus-papua.html

Mendagri: Jangan Salah Artikan Evaluasi Otsus Papua

Jakarta,tanahpapua.com – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta agar jangan menyalahartikan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua karena evaluasi itu dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. “Jadi jangan disalahartikan. Ini pekerjaan rutin sesuai amanat undang-undang,” kata Gamawan Fauzi, di Jakarta, Jumat.

Mendagri menjelaskan, pasal 78 UU tentang Otonomi Khusus Bagi Papua menyebutkan pelaksanaan UU 21/2001 ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah UU berlaku. “Di tahun ketiga UU terbit, harus dilakukan evaluasi. Audit itu dalam rangka evaluasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Gamawan Fauzi setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Kamis (29/7) malam menjelaskan audit otonomi khusus Papua itu adalah tindak lanjut perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Alat evaluasi inilah yang beliau minta diaudit dulu. Jadi sebelum melakukan evaluasi kita audit dulu,” katanya. Gamawan menegaskan, pelaksanaan otonomi khusus Papua belum pernah diaudit sejak pemberlakuan undang-undang tentang hal itu disahkan. Rencananya, pemerintah akan memulai audit dalam pekan ini. Audit diawali dengan pembentukan tim auditor.

Tim tersebut akan memantau segala sektor pelaksanaan otonomi khusus di Papua, antara lain realisasi keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Gamawan menjelaskan, kesimpulan audit itu akan dijadikan bahan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan otonomi khusus Papua.

“Nanti bisa dilihat kelemahannya, apakah kelemahannya di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah,” katanya. Setelah mengetahui kelemahan dari hasil audit, pemerintah akan menentukan langkah evaluasi dan perbaikan pelaksanaan otonomi khusus Papua.(berbagai sumber).


http://www.tabloidjubi.com/index.php/modules-menu/jayapura/9467-evaluasi-otsus-harus-libatkan-rakyat-papua

http://webcache.googleusercontent.com/search?client=opera&rls=en&q=cache:uOVezi2ohLYJ:http://www.tabloidjubi.com/index.php/modules-menu/jayapura/9467-evaluasi-otsus-harus-libatkan-rakyat-papua+papua+otsus+evaluasi&oe=utf-8&hl=en&ct=clnk

Evaluasi Otsus Harus Libatkan Rakyat Papua

Written by Victor Mambor

JUBI — Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua hingga kini belum dievaluasi, sehingga ketika dilakukan harus melibatkan rakyat asli Papua, karena rakyat yang merasakan dampak kebijakan tersebut. “Biarkan rakyat yang menilai karena mereka yang mengetahui secara langsung apakah Otsus di Papua berhasil atau tidak. Karena itu, jangan ada intervensi dari instansi tertentu,” ujar Thomas CH Syufi, di Jayapura, Jumat (29/10).

Menurutnya,  evaluasi yang dilakukan selama ini tidak terbuka, sehingga  persoalan-persoalan di Papua belum diselesaikan secara baik. “Karena itu, sebagai bagian dari masyarakat ini akan menilai pelaksanaan Otsus ini mengambang,” ucapnya. Senada dengan itu,  Hermanus Syufi, Kepala Bidang Hukum dan HAM, BEM FH Uncen, menambahkan bahwa keterlibatan rakyat sangat penting dalam evaluasi Otsus yang sudah berjalan hampir 10 tahun ini.

“Sebab rakyat mengerti benar dan merasakan dampak dari sebuah kebiajakan Otsus, apakah itu berhasil atau tidak,” tegasnya. Dirinya menuturkan dalam evaluasi nantinya DPR – Papua hanya sebagai  fasilitator saja, namun keterlibatan penuh adalah rakyat dan pemerintah bersama-sama menilainya.

“Dalam pasal 78, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus di Provinsi Papua disebutkan  bahwa Otsus di evaluasi setiap tahun, sebab itu hal ini harus terlaksana secepatnya,” pintanya. Otsus sejak awal sebagai solusi, katanya, jadi kalu memang untuk rakyat, mestinya direalisasikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Namun hingga kini masih saja rakyat Papua belum sejahtera, walau Otsus sudah berjalan sejak di undangkan pada tahun 2001 lalu,” tandasnya. (Timo Marten)

http://www.tabloidjubi.com/arsip-edisi-cetak/papua-kini/9450-public-hearing-papua-di-konggres-amerika-2010

http://www.tabloidjubi.com/arsip-edisi-cetak/akar-sagu/9379-sejarah-papua-ala-drooglever

http://www.tabloidjubi.com/arsip-edisi-cetak/akar-sagu/9274-pembangunan-singkirkan-orang-asli-papua

http://www.tabloidjubi.com/arsip-edisi-cetak/politik-hukum-a-ham/9902-data-intelijen-kopassus-bocor-

http://www.tabloidjubi.com/arsip-edisi-cetak/politik-hukum-a-ham/9272-dana-otsus-aman-jika-dikelola-terpisah-

http://www.tabloidjubi.com/arsip-edisi-cetak/advertorial/9454-hutan-papua-antara-impian-dan-kenyataan

http://www.tabloidjubi.com/editorial/kolomredaksi/17580-pemerintah-indonesia-penjarakan-demokrasi-di-tanah-papua


http://regional.kompas.com/read/2011/10/27/18161627/Evaluasi.Otsus.Papua.

Evaluasi Otsus Papua!

Ary Wibowo | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Kamis, 27 Oktober 2011 | 18:16 WIB

KOMPAS/P. RADITYA MAHENDRA YASA
Puluhan aktivis Papua di Semarang, Rabu (26/10/2011), berunjuk rasa menuntut kedamaian di Bumi Cenderawasih.

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi Otonomi Khusus Papua. Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarty menilai, berbagai gejolak yang terjadi Papua terjadi karena pemerintah telah gagal menjalankan otonomi khusus tersebut untuk kemakmuran rakyat Papua.

“Pemerintah tidak seharusnya menutup mata terhadap kegagalan itu. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi otonomi khusus (otsus) dan mengajak semua komponen masyarakat untuk duduk bersama merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Papua,” ujar Poengky saat melakukan konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Poengky menuturkan, selama ini evaluasi otsus dilakukan pemerintah sendiri, hanya dengan memanggil menteri dan gubernur terkait pelaksanaan otsus tersebut, tanpa melibatkan rakyat. Ia menilai, jika hanya dengan cara tersebut, maka bisa saja keputusan-keputusannya dapat berpihak dan ditunggangi oleh kepentingan lain.

“Jadi, seharusnya pemerintah juga melibatkan DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk mengevaluasi otsus itu. Pemerintah harus segera duduk bersama rakyat untuk merencanakan pembangunan yang terbaik bagi rakyat Papua,” tuturnya. Lebih lanjut, dikatakan Poengky, untuk menghentikan beberapa kekerasan di Papua, pemerintah harus segera membuka dialog dengan rakyat Papua.

Menurutnya, jika ingin menjadikan Papua sebagai daerah tujuan investasi, maka kebijakan-kebijakan pemerintah juga seharusnya berpihak kepada rakyat dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam. “Masalah ini harus dilihat secara jernih dan komprehensif oleh pemerintah, kalau mereka ingin menciptakan Papua sebagai tanah yang damai,” kata Poengky.

http://regional.kompas.com/read/2011/10/20/22131618/Pemerintah.Harus.Serius.Jalankan.UU.Otsus.Papua

http://regional.kompas.com/read/2011/06/06/21425427/Dewan.Adat.Papua.Tolak.MRP.Ilegal

http://regional.kompas.com/read/2011/04/21/17542176/Rp.319.Miliar.Dikorupsi.dari.Otsus.Papua

http://regional.kompas.com/read/2011/04/04/03145812/Dana.Otonomi.Khusus.Ibarat.Hadiah.dari.Sinterklas.


http://www.bisnis.com/articles/kemdagri-segera-tuntaskan-evaluasi-otsus-papua

Kemdagri segera tuntaskan evaluasi otsus Papua

Oleh Ashari Purwo, Rabu, 30 November 2011 | 21:43 WIB

DENPASAR: Kementerian Dalam Negeri serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menuntaskan evaluasi Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua yang menghambat pertumbuhan ekonomi dengan target penyelesaian pada akhir 2011.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermasyah Djohan mengatakan evaluasi ini difokuskan pada penataan birokrasi dan kepemimpinan di daerah Papua. “Penguatan birokrasi dan lembaga termasuk dewan perwakilan rakyat dan gubernur akan dievaluasi,” katanya di Denpasar, provinsi Bali, hari ini. Pada penuntasan evaluasi ini, Djohan menjelaskan, ditentuan arah kelanjutan otonomi khusus untuk bumi cenderawasih ini.

Diharapkan, pasca adanya evaluasi pemerintah daerah provinsi hingga di tingkat kabupaten mampu bekerjasama membangun perekonomian papua secara masif. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Budhi Santoso menjelaskan banyaknya konflik di Papua dinilai akibat kesejahteraan warga yang terlalu lama terabaikan.

“Banya pembangunan infrastruktur terhambat,” katanya seusai seminar diseminasi produk perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di Denpasar. Rangkaian konflik dan lambannya respona pemerintah pusat membuat jurang yang lebar antara pemerintah pusat dan Papua. Pada konteks ini, koordinasi belum terjalin dengan baik. “Makanya, perkembangan infrastruktur di Papua sangat lamban.”

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, per 2011 Papua menerima dana dari anggaran belanja negara sebanyak Rp30 triliun untuk pengembangan wilayah. Padahal, daerah dengan status otonomi khusus lainnya hanya mendapat sekitar 25% dari anggaran yang diterimakan pada Papua.

Menanggapi peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diperingati setiap 1 Desember, Asisten I Deputi V Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Didik Tatok Prijandono mengimbau pada OPM untuk dikoordinasikan secara baik sesuai koridor hukum yang berlaku. “Jangan sampai hanya karena peringatan itu, masalah keamanan di papua terganggu.”

Papua menerima Otonomi Khusus dari Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21/2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No 135 dan Tambahan Lembaran Negara No  4151) yang telah diubah dengan Perpu No.1/2008 (LN Tahun 2008 No 57 dan TLN No 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. (21/Bsi)

http://www.bisnis.com/articles/opm-dari-melbourne

http://www.bisnis.com/articles/dana-transfer-daerah-belum-pacu-pertumbuhan-ekonomi

http://www.bisnis.com/articles/boediono-kembali-pimpin-rapat-pembangunan-papua

http://www.bisnis.com/articles/papua-tetap-aman-untuk-investasi-asing

http://www.bisnis.com/articles/pemerintah-belum-mampu-sejahterakan-guru


http://www.bisnis.com/articles/boediono-kembali-pimpin-rapat-pembangunan-pap

Boediono kembali pimpin rapat pembangunan Papua

Oleh Asep Dadan Muhanda, Jum’at, 02 Desember 2011 | 09:12 WIB

JAKARTA: Wakil Presiden Boediono kembali akan memimpin rapat percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, di Jakarta, siang ini, Jumat, 2 Desember. Informasi dari Biro Media Massa Setwapres menyebutkan, Boediono memimpin rapat mengenai Papua itu pada pukul 14.00 WIB di Istana Wapres. Boediono rapat Papua setelah mengikuti sidang kabinet paripurna di kantor Presiden pagi ini.

Pemerintah sudah membentuk unit khusus untuk menangani Papua dengan nama Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dipimpin Bambang Dharmono. Dalam pertemuan sebelumnya, Bambang Dharmono mengatakan UP4B segera berkantor di Jayapura pada akhir tahun ini untuk segera bekerja.

Unit ini akan mengutamakan pendekatan kepada masyarakat dalam menjalankan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. UP4B dibentuk karena otonomi khusus yang diberlakukan di Papua gagal mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Padahal, sejak otonomi khusus Papua, pemerintah pusat sudah mengucurkan dana besar. (ln)


http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/51582/2011/12/02/pemerintah_susun_hasil_evaluasi_otsus_papua.tvOne

Pemerintah Susun Hasil Evaluasi Otsus Papua

tvOne, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2011 20:55 WIB

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa hasil evaluasi otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat sedang disusun dan akan selesai pada akhir Desember 2011. “Akhir bulan inilah, laporan (hasil evaluasi otsus) sedang dalam proses,” kata Gamawan ketika ditemui di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (2/12).

Ia mengatakan, saat ini tim evaluasi otsus tengah bekerja menyusun dan menilai kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan otsus di Papua dan Papua Barat. Evaluasi terhadap pelaksanaan otsus Papua dan Papua Barat adalah amanat UU 21/2001. Pasal 78 UU tersebut menyatakan, “Pelaksanaan undang-undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga setelah undang-undang ini berlaku”.

Pelaksanaan otsus di Papua belum pernah diaudit sejak pemberlakuan UU tentang hal itu disahkan. Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda), Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menambahkan penyelesaian hasil evaluasi otsus ditargetkan rampung akhir Desember. “Sedang disusun hasil evaluasinya. Taget (penyusunan hasil) evaluasi akhir Desember ini jadi,” katanya.

Menurut Djohermansyah hasil evaluasi tersebut akan disampaikan Mendagri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menuturkan secara garis besar hasil evaluasi menunjukkan ada permasalahan dalam tata kelola otsus, pembangunan kapasitas aparatur, regulasi yang belum siap, persoalan perencanaan dana otsus, serta pengawasannya.

Djohermansyah mencontohkan ketidaksiapan regulasi yang dimaksud adalah belum adanya peraturan-peraturan daerah khusus yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Menurut Djohermansyah, semestinya ada 16 perdasus yang dihasilkan berdasarkan UU 21/2001, namun pada pelaksanaannya baru delapan perdasus yang telah terbit.

Sementara perdasus yang belum ada, antara lain soal pengisian seperempat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari orang asli Papua, tata cara pemilihan gubernur dan wagub, keanggotaan dan jumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), tata cara pelaksanaan kewajiban MRP, dan bagi hasil sumber daya alam antara provinsi dan kabupaten/kota. “Banyak perdasus yang belum selesai, termasuk peraturan daerah provinsi yang menjadi kewajiban DPRP,” katanya. (Ant)


http://www.bintangpapua.com/headline/17565-tahun-2012-papua-digenlontorkan-dana-otsus-rp-8-triliun-

Tahun 2012,  Papua Digenlontorkan Dana Otsus Rp  8 Triliun

Senin, 05 Desember 2011 22:44

Ketua MRP Timotius Murib: Harus Melibatkan MRP Untuk Mengawasi

JAYAPURA –  Provinsi Papua akan  digelontorkan dana Otsus sebesar Rp 8 Triliun pada 2012 mendatang. Kenaikan dana Otsus Papua akan terus bertambah setiap tahunnya. Namun demikian kucuran dana Otsus bagi Provinsi Papua dinilai belum membawa perubahan signifikan didalam kehidupan masyarakat asli Papua yang berjumlah satu jutaan lebih. Padahal banyaknya Dana Otsus seharusnya dapat mensejahterakan orang asli Papua yang berjumlah hanya sejuta  lebih tersebut.

Demikian diungkapkan  Ketua MRP Provinsi Papua, Timotius Murib. “Sudah 11 Tahun Papua mendapatkan kucuran dana Otsus, realisasi fisik lapangan yang terkait dengan pembangunan fisik dan layanan publik dianggap jauh dari harapan karena tidak menyentuh kehidupan masyarakat asli Papua hingga pelosok Papua,” ujar Murib.

Realita penyimpangan dan penyalagunaan Dana Otsus yang tidak turut melibatkan MRP dalam pengawasan aliran dana tersebut, menyebabkan dana tersebut tidak membawa perubahan fisik pembangunan di Papua. Yang ada justru masyarakat asli Papua berteriak, berdemo dan menuntut Keadilan dari Pemerintah dan itulah realitas yang terjadi sekarang ini di Tanah Papua.

Menurut Timotius Murib,  penyimpangan dalam penggunaan dana Otsus Papua  yang tak sesuai amanat Undang undang Otsus,  hendaknya mendapatkan perhatian serius Eksekutif dan Legislatif di Papua. ”Terutama itikat baiknya untuk membangun Tanah Papua  bersama MRP perlu  yang merupakan roh dari Undang undang Otsus Papua,” ujar Tomotius Senin (5/12).

Untuk itu dirinya sebagai Ketua MRP meminta semua komponen masyarakat mulai dari eksekutif, legislatif dan unsur Akademisi yang pernah melakukan evaluasi Otsus, terutama eksekutif –legislatif Papua untuk  bersama sama melakukan revisi terhadap Undang undang Otsus Papua.

Bila melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua setiap tahunnya mencapai 35–40 Triliun, jumlah itu dibagi tiga, diberikan  kepada Gubernur, DPR dan Sekda.

Ia melihat MRP sebagai lembaga representasi dan lembaga negara yang hadir karena riak- riak orang Papua untuk merdeka karena ketidakadilan, seharusnya MRP juga dilibatkan dalam seluruh mekanisme pengawasan dan penggunaan anggaran, sebaliknya MRP tak pernah dilibatkan hingga MRP tidak tahu menahu dana yang dikeluarkan kemana dan penggunaannya untuk apa saja.

sebab faktanya selama 11 tahun pelaksanaan Otsus, penggunaan dana otsus belum dapat merubah wajah Ibu Kota Jayapura dan Daerah di Kabupaten Kota lainnya di Papua. Secara fisik serta meningkatkan taraf hidup masayarakat asli Papua. Untuk kedepan ditahun 2012  mendatang, MRP kata Timotius harus dilibatkan dalam mengawas penggunaan dana Otsus Papua senilai Rp 8 Triliun.

Eksekutif dan legislatif perlu transparan kepada MRP terkait penggunaan dana otsus, target dan sasarannya, karena   selama lima tahun MRP ada, pengawalan dan evaluasi terhadap dana Otsus Papua tidak pernah dilakukan, maka tahun 2012 MRP harus terlibat penuh dalam pengawasan, dimana

Eksekutif dan legislatif harus memberikan laporan penggunaan dana Otsus 8 Trilyun  tersebut kepada MRP dan MRP berkewajiban mengawal dari awal penggunaan dana 8 Trilyun itu, sebab saatnya satu jutaan rakyat Papua asli meningmati dana itu terutama dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur dari tiga bidang kehidupan ini. (ven/don/l03)


http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=226141:kemdagri-rilis-evaluasi-otsus-papua&catid=95:nusantara&Itemid=146

Kemdagri rilis evaluasi Otsus Papua

WASPADA ONLINE, Tuesday, 06 December 2011 19:45

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan hasil evaluasi mengenai pelaksanaan otonomi khusus Papua pada akhir 2011. Mendagri Gamawan Fauzi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa sore mengatakan pada akhir Desember 2011 laporan evaluasi akan selesai.

“Tahun ini kita akan perlihatkan evaluasi akhir Desember ini, kita kan sedang melakukan evaluasi tentang pelaksanaan Otsus Papua, akhir Desember keluar dari Kemdagri,” kata Gamawan. Dalam proses penyusunan evaluasi itu, kata Gamawan, pihaknya juga melakukan dialog dengan tokoh-tokoh di Papua sehingga secara komprehensif dapat mengetahui sejauh mana proses otsus telah berjalan.

“Saya malam ini ke Papua dalam dialog pembangunan, saya bersama Menko Kesra, kita ketemu tokoh Papua, kemarin tanggal 1 Desember di Depdagri, sekarang saya datang lagi, lebih intensif lah,” katanya. Gamawan mengatakan dialog pembangunan akan dilakukan bersama-sama dengan Menko Kesra, Kapolri dan Kepala UP4B.

(dat15/antara)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=225906:papua-mulai-tak-percayai-pemerintah&catid=95:nusantara&Itemid=146

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=225012:tentara-as-di-papua-harus-diusir&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91


http://kbkorandonews.com/berita-utama/382-otsus-papua-aceh-hadapi-hambatan-klasik-dan-benturan-kepentingan.html

Otsus Papua-Aceh Hadapi Hambatan Klasik dan Benturan Kepentingan

Jumat, 16 Desember 2011 09:45

JAKARTA – Letjen Dr. Hotmangaradja Panjaitan, MH Sekretaris Menkopolhukam RI dalam Acara WorkShop Pemantapan Koordinasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua-Aceh Senin(12/12) akui, banyak kementerian yang mengawal pelaksanaan pembangunan wilayah otonomi khusus alami hambatan klasik yaitu koordinasi, hal itu seringkali lahirkan benturan kepentingan karena objek sama.

Dia katakan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua berhasil dikompromikan lewat pembagian urusan pemerintah namun dalam prakteknya masih menghadapi kendala administrasi dan regulasi seperti ketentuan pengelolaan sumber daya alam hingga kini masih sulit diterapkan.

Brigjen Sumardi Asisten Deputi Poldagri Menkopolhukam RI jelaskan hasil workshop dapat hasilkan kebijakan koordinatif, sinerji, efisien sehingga percepatan otsus dapatkan sejahterhkan rakyat. Dalam workshop yang diikuti 75 orang pejabat intansi terkait, hadir undangan khusus Petrus Reflesie Sekretaris Komite Solidaritas Papua (KSP), Robinson Togap Siagian Ketua Yayasan Suara Nasrani Indonesia (YSNI). *RTS

Berikut makalah lengkap Letjen Dr. Hotmangaradja Panjaitan, MH dalam workshop tersebut:

KEYNOTE SPEECH SESMENKO POLHUKAM DALAM ACARA WORKSHOP PEMANTAPAN KOORDINASI PELAKSANAN OTONOMI KHUSUS

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang Saya Hormati :
Para Narasumber dan Moderator;
Para Deputi Kemenko Polhukam;
Para Staf Ahli dan Staf Khusus Menko Polhukam;
Para Pejabat Kementerian/Lembaga;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta.

Pada kesempatan yang baik ini pula, saya  menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Bapak, Ibu serta saudara-saudara sekalian pada acara workshop dalam rangka workshop pemantapan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus

Hadirin yang saya hormati,

Membahas masalah koordinasi  pembangunan dibutuhkan adanya sinergisitas antara intitusi-institusi lokal dan pusat  yang memiliki kemampuan (capacity) untuk menciptakan keseimbangan hubungan antar Pusat dan Daerah.

Koordinasi pembangunan di Daerah Aceh dan Papua yang merupakan daerah dengan status otonomi khusus dapat berjalan dengan efektif, efisien dan dapat diketahui catatan kemajuannya apabila dilakukan pengawasan dan evaluasi yang konsisten.

Banyak Kementerian yang dibentuk dan ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan pembangunan  wilayah otonomi khusus  tetapi mereka masih mengalami hambatan klasik, yakni koordinasi. Ketiadaan koordinasi antar lembaga pelaksana dan pengawas pembangunan  seringkali melahirkan perbenturan kepentingan karena obyek yang diawasi dan dievaluasinya sama.

Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua pada satu dasawarsa lalu telah berhasil dikompromikan lewat pembagian urusan pemerintahan (otonomi dan otonomi khusus), namun di dalam prakteknya,di daerah tersebut masih mengalami kendala administrasi dan regulasi.

Seperti ketentuan tentang pengelolaan sumberdaya alam, hingga saat ini masih sulit menerapkan ketentuan-ketentuan di dalam UU OTSUS-nya karena adanya hambatan regulasi Pusat. Misalnya di bidang kehutanan, pertanahan, perikanan, pertambangan umum, migas maupun urusan perbatasan negara.

Membahas masalah otonomi khusus tidak lepas dari dasar kebijakan yaitu UU 32/2004 yang menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan dan kepentingan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks paradigma politik administrasi negara yang desentralistik, seperti Indonesia  akan timbul sebuah petanyaan besar mengapa ada otonomi khusus di Aceh dan Papua? Mengacu pada  UU 18/2001 tentang Otsus bagi Provinsi NAD, menyebutkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Aceh diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Demikian pula dengan UU 21/ 2001 tentang Otsus  Papua, disebutkan Otonomi Khusus Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menyandingkan dan membanding kedua UU Otsus bagi Aceh maupun Papua dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang mendasar berkenaan dengan konsep “otonomi” dan “otonomi khusus” . Keduanya bermakna sama, yaitu kewenangan –yang melekat pula hak dan kewajiban– untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Hal ini juga tidak berbeda dengan muatan pada pasal 2 ayat (3) dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah  (pusat). Hal yang patut dipahami, bahwa pelaksanaan Otsus adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh dan Papua secara berkelanjutan.

Meskipun secara mendasar tidak berbeda, namun jika dicermati, tetap ada perbedaan yaitu dimensi peristilahan, kelembagaan dan keuangan daerah. Pemberian otonomi  khusus tersebut sudah biasa dilakukan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan (asymmetrical intergovernmental arrangements )

Hadirin yang saya hormati,

Hingga saat  ini kita masih  sadari  adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaan otonomi khusus baik di Papua maupun Aceh  seperti masalah kebijakan, politik, hukum, keamanan serta koordinasi pembangunan.   Namun meskipun masih terdapat kekurangan, kita harus tetap bersandar pada konsep pembangunan yang komprehensif, demokratis, dan bermartabat.

Karenanya setiap masalah yang muncul harus terselesaikan melalui kompromi dengan didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap rakyat Papua dan Aceh. Kita tetap bertekad untuk  mengakhiri konflik yang terjadi selama ini dengan tetap meningkatkan  koordinasi, sinkronisasi dan media interaksi.

Sehingga nantinya akan tersusun langkah-Iangkah yang strategis, komprehensif dan terpadu menuju masyarakat yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Di masa lalu, eskalasi konflik telah mengaburkan nilai nilai harmonisasi perdamaian yang telah kita sepakati bersama.

Hal ini disebabkan karena faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, faktor sosial ekonomi: dominasi elite atas masyarakat lokal , faktor sejarah dan budaya ketidakadilan serta provokasi yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan yang belum  di pahami dalam konteks sejarah dan budaya masyarakat Papua dan Aceh.

Persoalan konflik yang terjadi sangatlah kompleks karena tidak hanya menyangkut persoalan politik semata, tetapi juga persoalan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiadaan forum-forum dialog atau belum optimal dan efektifnya pelaksanaan mekanisme penyelesaian konflik semakin memperluas konflik dan sulitnya penyelesaiannya secara tuntas.

Komunikasi politik antar elite dan masyarakat belum dapat berkembang dengan efektif. Hal lain yang secara signifikan mendorong terjadinya konflik adalah rentannya pemahaman dan pelaksanaan nilai kebangsaan terutama dalam konteks menjaga harmonisasi di dalam masyarakat.

Terkait dengan penanaman nilai kebangsaan serta nilai persatuan dan kesatuan, langkah nyata ke depan yang perlu ditindaklanjuti adalah penyesuaian pendekatan dan mekanisme sosialisasi wawasan kebangsaan agar tujuan utamanya dapat tercapai lebih optimal. Pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal akan menjadi pertimbangan utama dalam melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Dengan demikian, penyelesaian dari akar permasalahan dan penerapan strategi yang tepat dalam penyelesaian konflik menjadi tantangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara sistematis mengingat penyelesaiannya akan memakan waktu yang tidak pendek.

Penyelesaian konflik memang memerlukan perubahan paradigma dan pemahaman yang utuh mengenai nilai kebangsaan serta nilai persatuan dan kesatuan. Proses pemaknaan yang kemudian dapat dijabarkan ke dalam perilaku tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pada saat ini, baik di Aceh maupun Papua kita telah akhiri masa konflik dengan penyelesaian melalui  pendekatan secara sosiologis yaitu  bagaimana mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Perubahan perubahan yang terjadi di masyarakat terutama di bidang sosial-ekonomi serta politik merupakan sebuah katalisator dan lingkungan pemampu (enabling environment) untuk menuju rekonsiliasi dan transformasi konflik seluruh elemen masyarakat.

Dengan kebijakan otonomi khusus tersebut maka Pemerintah bertekad mewujudkan Perdamaian yang merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia.

Kegiatan utamanya meliputi prakarsa-prakarsa pemulihan pasca konflik dan melaksanakan pembangunan jangka panjang multisektoral yang melengkapi upaya Pemerintah  mencapai pemulihan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya ini sangat penting dimana berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 ditegaskan  bahwa salah satu misi dalam pembangunan nasional Indonesia adalah terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan NKRI dan kedaulatan negara.

Pembangunan Perdamaian di Aceh maupun Papua dilakukan dengan menciptakan suasana aman, tenteram, damai dan sejahtera lahir dan batin serta adanya hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan perkataan lain, pembangunan perdamaian (peace building) di Aceh dan Papua memerlukan strategi perdamaian (strategy for peace) yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan masyarakat yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi.

Hadirin yang saya hormati, Dari penjelasan yang saya sebutkan diatas diharapkan akan membuka wawasan dan wacana pemikiran kita tentang pentingnya memahami pembangunan melalui pelaksanaan otonomi khusus sebagai sarana pendukung perdamaian ( peace and development ).

Demkian pula harapan saya dengan diadakannya workshop ini hendaknya dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan media interaksi, untuk mendapatkan masukan dan pemikiran strategis instansi/lembaga maupun para ilmuwan, pakar, politisi, lembaga legislasi, tokoh-tokoh mayarakat serta komponen masyarakat yang terlibat dalam proses otonomi khusus di Aceh dan Papua.

Demikian kata sambutan pembukaan dari saya, dalam workshop pemantapan koordinasi pelaksanan otonomi khusus dan dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan YME  secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Sekian dan Terima Kasih,
Wassalamu’ alaikumWr. Wb.

Jakarta, 12 Desember 2011,
SESMENKO POLHUKAM
Dr. HOTMANGARADJA PANDJAITAN, MH


http://tabloidjubi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=158:inilah-kunci-pelaksanaan-dan-implementasi-otsus-papua-&catid=66:jayapura&Itemid=62

Inilah Kunci Pelaksanaan dan Implementasi Otsus Papua

JUBI—Mencermati penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua selama tahun 2011 dan pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua yang telah berusia 10 tahun, serta kondisi sosial politik yang terjadi di Papua. Maka Institute for Civil Strengthening (ICS) Papua, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang memberi perhatian mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan mendorong pelaksanaan Otsus secara konsisten, menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Menurut  Koordinator Program ICS Papua Yusak Elisa Reba, dari sisi aspek implementasi pelaksanaan Otsus di Papua, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri segera menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Otsus Papua. “Sebab, hal ini akan menjadi informasi bagi semua pihak dalam melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua,” katanya, Kamis, 22 Desember 2011.

Yusak juga mengatakan, pemerintah daerah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), pemerintah daerah kabupaten/kota, agar secara konsisten melaksanakan materi muatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

“Juga segera menyusun grand desain terkait implementasi Otsus yang memuat kebijakan-kebijakan bersifat khusus dalam rangka perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan pada orang asli Papua,” katanya.

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dalam perspektif Otsus bagi orang Papua, kata Yusak, maka pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota segera menyusun profil orang Papua yang didalamnya memuat jumlah, tingkatan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, daya serap pada lapangan kerja serta aspek penting lainnya.

“Ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam perspektif Otsus Papua dapat terarah dan memberikan manfaat peningkatan kesejahteraan orang asli Papua,” katanya. Selain itu, kata Yusak, segera dilakukan evaluasi bagi secara substansi, maupun implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Mengingat salah satu sumber penerimaan Provinsi Papua di Otsus, yakni penerimaan khusus yang bersumber dari dua persen plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang tersisa 10 tahun waktu penerimaan, maka penyelenggara pemerintah di Provinsi Papua dalam penyusunan APBD, agar dana Otsus dipisahkan dalam buku APBD secara terpisah,” katanya.

Pemerintah di Provinsi Papua juga harus konsisten melaksanakan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembagian dan Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otsus dalam penyusunan APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2012.

“Pemerintah daerah kabupaten/kota segera menyusun regulasi yang mengatur mengenai penerimaan dan pengelolaan dana Otsus yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota. Juga segera dibentuk suatu badan khusus yang memiliki tugas dan fungsi terkait implementasi Otsus Papua,” katanya.

MRP harus menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang MRP dalam rangka perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua. “MRP segera menyusun agenda strategis bagi perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua yang diamanatkan di Undang-Undang Otsus Papua,” katanya.

Selain itu, kata Yusak, DPRP juga segera mengagendakan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Perdasus, sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, agar dijadikan sebagai agenda prioritas dalam program legislasi daerah tahun 2012, guna efektivitas implementasi Otsus Papua.

Sedangkan dari aspek transparansi kebijakan, kata Yusak, pihak ICS Papua meminta agar buku APBD tentang dana Otsus sebagaimana pada point lima, harus memuat kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus dan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur, serta sektor-sektor penting lainnya terkait kesejahteraan orang Papua.

Terus, kata Yusak, salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah asas transparansi. “Maka APBD sebagai dokumen publik, agar disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui situs resmi pemerintah daerah maupun mekanisme lain yang dapat diketahui masyarakat luas,” katanya.

Untuk aspek pengelolaan anggaran daerah, kata Yusak, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan APBD tahun 2012, agar mengalokasikan dana Otsus sebesar 30 persen untuk pendidikan, guna mengatasi berbagai persoalan pendidikan terutama pendidikan dasar dan bukan untuk pendidikan kedinasan.

“Terkait pengelolaan APBD di Provinsi Papua tahun 2010 dan tahun 2011, khususnya sektor pendidikan berdasarkan hasil analisis kami, masih terus terjadi pelanggaran dan ketidaktaatan dalam pengelokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 maupun sebesar 30 persen dari dana Otsus, sesuai Perdasi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan,” katanya.

Menurut Yusak, pada APBD 2010, pendidikan dialokasikan sebesar Rp304,06 miliar atau setara dengan 5,93 persen dari total APBD 2010 dengan nilai sebesar Rp5.124,53 miliar, atau setara dengan 29,13 persen dari total dana Otsus tahun 2010 untuk bagian provinsi dengan nilai sebesar Rp1.043,92 miliar.

Sedangkan di RAPBD Papua 2011, pendidikan dialokasikan Rp297,32 miliar atau setara 5,73 persen dari total RAPBD 2011 dengan nilai Rp5.184,15 miliar, atau setara dengan 25,45 persen dari dana Otsus 2011 untuk bagian provinsi dengan nilai Rp1.077,94 miliar.

“Hal ini menunjukkan, pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBD 2010 dan RAPBD 2011 belum memenuhi atau melanggar semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UUD 1945, UU No. 20/2003, UU No. 21/2001, PP No. 48/2008, dan Perda No. 5/2006.

Terus, pelanggaran yang sama juga telah terjadi pada APBD tahun-tahun sebelumnya, khususnya APBD 2006 – 2009. Sehingga APBD Provinsi Papua 2012, harus mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai ketentuan konstitusi maupun sebesar 30 persen dari dana Otsus yang menjadi bagian provinsi,” katanya. Menurut Yusak, DPRP harus memangkas anggaran pendidikan di pos belanja langsung dalam APBD 2012, sebab apabila masih disedot dan lebih besar untuk kepentingan aparatur.

Maka kata Yusak, berdasarkan hasil analisis pihaknya terhadap APBD 2010 dan RAPBD 2011, dari total anggaran belanja langsung dalam APBD 2010 sebesar Rp264,59 miliar dibagi untuk belanja pegawai sebesar Rp28,66 miliar (10,83 persen), belanja barang dan jasa sebesar Rp210,71 miliar (79,64 persen), dan belanja modal sebesar Rp25,22 miliar (9,53 persen).

Sedangkan anggaran belanja langsung pada RAPBD 2011, dibagi untuk belanja pegawai sebesar Rp24,36 miliar (9,20 persen), belanja barang dan jasa sebesar Rp222,84 miliar (84,22 persen), dan belanja modal sebesar Rp17,39 miliar (6,57 persen). “Maka dapat dikatakan, anggaran pendidikan Provinsi Papua tahun 2010 – 2011 lebih banyak digunakan untuk kepentingan aparatur daerah dan kebutuhan administrasi kantor dinas pendidikan.

Kata lain, pembagian anggaran pendidikan itumengabaikan kepentingan publik, yang terlihat dari kecilnya anggaran yang ditujukan untuk belanja modal, yakni hanya 9,53 persen tahun 2010 dan bahkan turun menjadi 6,57 tahun 2011. Sehingga DPRP perlu cermat dan bijaksana dalam pembahasan APBD 2012, agar alokasi anggaran sektor pendidikan mendapat porsi memadai bagi peningkatan sumber daya manusia orang asli Papua,” katanya.

Namun menurut Yusak, ICS Papua memberi apresiasi ke pemerintah Provinsi Papua atas peningkatan anggaran pendidikan dasar sebesar Rp 91,38 miliar (APBD 2010) naik menjadi Rp94,88 miliar pada RAPBD 2011. “Kami berharap pada APBD Papua 2012 alokasi anggaran pendidikan akan terus meningkat bukan sebaliknya mengalami penurunan,” katanya.

Selain biaya operasional sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah pusat langsung kepada sekolah, kata Yusak, pemerintah daerah kabupaten/kota segera mengalokasikan anggaran pendidikan yang bersumber dari dana Otsus kepada pihak sekolah agar mengurangi pungutan sekolah terhadap peserta didik karena terbatasnya biaya operasional sekolah. (Jubi/Lev)


http://www.suarapapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114:dc-uncen-otsus-tidak-gagal-tapi-perlu-evaluasi&catid=9&Itemid=112&lang=en

DC Uncen: Otsus Tidak Gagal, Tapi Perlu Evaluasi

JUSTINA HOMERS, Friday, 09 March 2012

PAPUAN, Jayapura — Walaupun sebagian besar rakyat Papua dengan nyata-nyata telah menolak dan mengembalikan Otonomi Khusus (Otsus) Papua kepada pemerintah Pusat di Jakarta, namun kenyataannya sampai saat ini Otsus masih terus “bergentayangan” di tanah Papua.

Tiap aksi demo dengan melibatkan ribuan massa untuk menyatakan kegagalan Otsus juga tak pernah direspon positif oleh Jakarta, termasuk oleh pemerintah Provinsi Papua. Berbagai aksi demo dan tuntutan disuarakan rakyat Papua karena Otsus sama sekali tidak menjawab keinginan luhur mereka.

Namun, evaluasi Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, membantah kalau Otsus di Papua gagal. Pernyataan ini terkuak melalui peluncuran buku dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Otsus” yang diluncurkan oleh Pusat Kajian DC Uncen Jayapura, Papua.

Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) di Papua tidak gagal, namun perlu evaluasi kembali terkait pelaksanaan kebijakan Otsus di Papua. Buku evaluasi ini, merupakan kajian dan penilitian tentang pelaksanaan kebijakan Otsus ini, dan hanya mengambil contoh 5 bidang yg dianggap sangat strategis yakni: bidang pendidikan, kesehatan, kepegawaian, infrastruktur dan pemekaran daerah.

“Buku ini merupakan ringkasan pemikiran dari kalangan pemangku kepentingan (Pejabat) dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di Papua, semua ini dirangkum dalam forum konfrensi nasional evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Otsus bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kepegawaian dan pemekaran di Biak bulan November 2011 lalu,” kata Musa’ad kepada sejumlah wartawan di Sekretariat DC Uncen, Abepura, Selasa (6/3) lalu.

Hasil-hasil dalam forum konfrensi tersebut adalah: harus ada penelitian yang lebih mendalam lagi dan observasi kelapangan terkait 5 bidang tersebut, pada lima kabupaten yang dipilih sebagai contoh kasus pelaksanaan kebijakan. Dari hasil ini selanjutnya dilakukan penelitian kasus, guna melakukan eksplorasi atas masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan lima bidang itu.

Dalam kaitannya untuk mencari solusi untuk selanjutnya digunakan sebagai program dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Tanah Papua. Titik lokasi bidang dan tempat penelitian dilima kabupaten yakni: Bidang Pendidikan di Kabupaten Mimika, bidang kesehatan di Biak, bidang kepegawaian di Merauke, bidang Infrastruktur di Nabire dan bidang Pemekaran Daerah di Yahukimo.

Diakuinya, selama ini evaluasi Otsus sering dilakukan oleh beberapa pihak, hanya pendekatan yang dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan Otsus masih menggunakan pendekatan masing-masing, termasuk menentukan indikator-indikatornya.

Memang Rakyat Papua mengatakan pelaksanaan Otsus Papua telah gagal, namun pihak DC Uncen mengatakan “Otsus tidak gagal, tapi belum berjalan optimal, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan kerangka dan konstruksi Otsus itu sendiri,” katanya. Dengan kehadiran buku ini kiranya dapat memberikan energi dan motivasi kepada masyarakat (Publik) Papua untuk tidak bersikap dan memandang apatis terhadap pelaksanaan Otsus di Papua.

Selama UU Otsus masih berlaku atau belum tergantikan, maka UU ini tetap harus menjadi sumber penggerak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, meski secara fakta dilapangan UU ini belum mampu mengakomodir kepentingan sosial dan politik Rakyat Papua di Papua secara keseluruhan.

Dirinya berprinsip, meskipun rakyat Papua menolak dan menyatakan Otsus gagal total, namun, DC Uncen tetap akan konsisten berkontribusi dan mengawal pelaksanaan kebijakan Otsus, supaya pelaksanaan Otsus kedepan lebih baik sesuai dengan roh UU Otsus sendiri yakni Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Papua atau sekarang yang lebih dikenal dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua Papua Barat (UP4B).

Yang menjadi masalah kurang maksimalnya pelaksanaan Otsus adalah tidak adanya program lanjutan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta tidak adanya kejelasan target dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.


http://tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/11411–stop-bicara-evaluasi-otsus-segera-gelar-dialog.html

Stop Bicara Evaluasi Otsus, Segera Gelar Dialog

Yarid AP

JUBI — Thaha Al-Hamid, Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua (PDP) mengatakan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua telah gagal dan tidak perlu dievaluasi  lagi. Pemerintah segera menggelar sebuah dialog dengan Rakyat Papua. Bagaimana pun bentuk dialog tersebut, hal yang penting adalah dialog tersebut dapat memperoleh solusi dari akar persoalan di Papua.

“Otsus sudah gagal dan sudah banyak kali di evaluasi, baik masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Pemerintah Eksekutif, Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Solusi saat ini adalah Pemerintah Indonesia segera berunding dengan Rakyat Papua, bagaimanapun bentuknya” kata Thaha, kepada JUBI, Sabtu (19/3).

Dia menjelasakan sejak awal, Rakyat Papua, LSM, tokoh agama, Dewan Adat Papua (DAP) dan para pemerhati aspirasi Rakyat Papua bersama Organisasi-organisasi Papua merdeka lainya telah mengatakan kegagalan Otsus dalam menyelesaikan akar konflik di Papua. Tetapi tidak pernah diresponi Pemerintah Indonesia, sehingga hasilnya semakin rumit seperti yang terjadi saat ini.

“Pemerintah dari Sabang hingga Merauke juga sudah mengakui bahwa Otsus telah gagal, namun belum ada tindakan kongkrit sebagai solusi dari gejolak itu. Padahal Pemerintah sudah harus berdioalog dengan berpatokan pada aspirasi awal dari Rakyat Papua sebelum Otsus diberikan,”

Thaha menambahkan, memang tidak tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, bahwa ketika gagal harus ada dialog tetapi ini tuntutan situasi politik. Al- Hamid juga memberikan beberapa aspek konkrit saat ini yang mungkin dinilai sepele tetapi merupakan wujud nyata kegagalan Otsus.

Seperti saat ini sangat nyata, di bidang perekonomian, banyak Pedagang Asli Papua yang masih mengeluhkan fasilitas, di bidang pendidikan. Ditambahkan, saat ini masih banyak pegawai dan guru yang mengeluhkan kesejahteraannya belum terpenuhi, fasilitas sekolah yang belum memadai.

Di bidang kesehatan terbukti, bahwa saat ini banyak perawat yang mogok kerja dan melakukan aksi-aksi karena masalah kesejahteraan. Kondisi kesehatan Rakyat Papua juga tidak terjamin, penyakit akibat kasus HIV/AIDS semakin meningkat. “Pemerintah Pusat diharapkan agar berhenti mengatakan bahwa Otsus sudah final karena Otsus adalah win-win solution bagi Jakarta dan Papua. Stop Bicara Evaluasi Otsus, Segera Gelar Dialog,” tandasnya. (Yarid AP)


http://banjarmasin.tribunnews.com/mobile/index.php/2012/03/22/intervensi-asing-di-kenaikan-bbm

Intervensi Asing di Kenaikan BBM

Oleh: Dwitho Frasetiandy, Kamis, 22 Maret 2012 01:29 wita

Lebih 75 persen sektor migas kita dikuasai korporasi asing seperti Chevron, Total E&P 10 persen, Conoco Phillips, Medco Energy dan masih banyak lagi. Pertamina “hanya” menguasai pasar migas Indonesia 16 persen.

Intervensi asing terhadap kenaikan harga BBM sangat terasa ketika keluar UU 20/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang yang dibuat Indonesia dengan IMF melalui skema Letter of Intent (LOI) untuk “membiayai” pembuatan UU Migas yang lebih berpihak pada investor asing.

Lebih mencolok dalam UU itu ialah adanya klausul liberalisasi sektor migas di hilir dan penentuan harga BBM sesuai mekanisme pasar, berarti “menghilangkan” subsidi negara terhadap rakyat di sektor migas. Padahal menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 21 Desember 2003 atas uji formil UU 21/2001 tentang Migas, membatalkan pasal 12 ayat 3, pasal 22 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2.

Dalam pasal 28 ayat 2, UU 21/2001 itu adalah harga BBM diserahkan kepada mekanisme pasar dan dengan tegas dalam putusannya MK menyatakan pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 terutama kepada pasal 33 pasal 2 dan 3.

Intervensi asing juga terlihat dalam pinjaman luar negeri pemerintah terhadap Bank Dunia sebesar  141 Juta dolar AS pada 2003 dengan Loan No. 4712-IND untuk pengembangan dan penguatan sektor energi di Jawa dan Bali.

Di klausul proyek pinjaman itu tertulis proyek ini untuk mengurangi beban fiskal dan resiko ekonomi makro dari sektor energi di Indonesia. Tujuan ini akan dicapai melalui dukungan kepada pemerintah dalam usahanya menghilangkan subsidi secara bertahap untuk bahan bakar.

Skenario liberalisasi harga BBM ini kemudian diikuti BPH Migas dengan menyusun  “Pentahapan Regulasi Usaha Bidang BBM” yang memiliki tiga tahapan yaitu tahap transisi (2001-2005), tahap penyeimbangan (2005-2010) dan tahap pasar terbuka (2010 – dst).

Di tahap pasar terbuka bahkan disebutkan harga BBM diserahkan mekanisme pasar dan pemerintah dapat memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi kepada konsumen tertentu untuk pemakaian BBM jenis tertentu. Bahkan Kementerian ESDM dan BPH Migas menegaskan pada 2014-2015 Indonesia bebas subsidi BBM sehingga harga keekonomian bisa diterapkan.

Beberapa dokumen tersebut sungguh jelas menggambarkan skenario bahwa memang subsidi BBM bertahap dicabut pemerintah bukan karena adanya kenaikan harga minyak dunia dan tidak tepat sasarannya subsidi BBM tapi lebih karena kuatnya pengaruh dominasi asing dalam kebijakan energi nasional.

Penyebab APBN Jebol?

Salah satu alasan yang selalu dikemukan pemerintah terkait kenaikan BBM ini adalah jebolnya APBN karena tingginya harga minyak dunia. Padahal sebagai salah satu negara pengekspor minyak seharusnya kita mendapatkan keuntungan dari naiknya harga minyak dunia, kenyataan berbanding terbalik.

Dalam APBN 2012 pun asumsinya adalah penerimaan negara dari sektor migas lebih besar dari pengeluaran sektor migas (subsidi dan BPH Migas). Penerimaan di sektor migas dalam APBN 2012 mencapai Rp 220,386 triliun sedangkan pengeluaran pada sektor migas mencapai Rp 200,835 triliun. Artinya ada selisih Rp 19,5 triliun dari penerimaan dan pengeluaran ini.

Masuk akal bahwa APBN akan terbebani dengan naiknya harga minyak dunia tapi perlu diingat subsidi BBM bukan merupakan pengeluaran terbesar APBN kita. Justru pengeluaran terbesar ada di pembayaran hutang dan biaya birokrasi. Total pembayaran utang mencapai Rp 322,709 triliun yang artinya menyedot lebih dari 20 persen APBN 2012 yang mencapai Rp 1.418,5 triliun.

Sedangkan untuk biaya birokrasi misalnya belanja pegawai dan belanja barang saja jika digabungkan sudah mencapai Rp 403,9 triliun atau lebih dari 25 persen APBN. Jadi jebolnya APBN akibat kenaikan harga minyak dunia adalah hal yang seharusnya tidak mengganggu keuangan negara secara signifikan.

Alasan lain kenapa kenaikan BBM ini harus ditolak adalah pemerintah mengatakan bahwa BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Ini pun masih dapat kita perdebatkan. Data Susenas BPS menunjukkan bahwa 65 persen BBM bersubsidi dikonsumsi masyarakat miskin dan menengah ke bawah dengan pendapatan kurang dari 2 sampai 4 dolar AS per hari dan juga dikonsumsi angkutan umum.

Sementara kalangan menengah ke atas mengkonsumsi delapan persen dari BBM. Pemerintah mengatakan tidak tepat sasarannya BBM bersubsidi justru memperlihatkan lemahnya pengawasan dan penegakan yang dilakukan pemerintah terhadap distribusi BBM sampai ke tingkat daerah. Bukan dengan alasan subsidi tak tepat lalu dengan mudahnya menaikkan harga BBM ke mekanisme pasar.

Dominasi asing merupakan permasalahan penting di bidang energi negara. Penguasaan asing atas sumber daya alam telah banyak menimbulkan persoalan, tidak hanya bidang energi tapi juga merambah kepada kehidupan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Misalnya, kasus kontrak karya yang tak berkeadilan, kebocoran subsidi BBM, dan kasus-kasus tambang dan migas lainnya di seluruh negeri. Itu lah mosaik cerita dari kedaulatan energi di Indonesia.

Dari sini kita ambil kesimpulan sederhana bahwa pemerintah melanggar konstitusinya sendiri jika memberlakukan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar seharusnya sesuai dengan amanat konstitusi kita.

Manager Kampanye WALHI Kalsel
Editor : Dheny


http://www.majalahpotretindonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3646:mengusut-penyimpangan-dana-otsus&catid=81:nasional&Itemid=458

Mengusut Penyimpangan Dana Otsus

Friday, 23 March 2012 20:28

DIREKTUR Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim mengatakan pemerintah harus berani mengusut dugaan penyimpangan dana otonomi khusus Papua agar tidak menjadi preseden buruk bagi pembangunan di daerah itu. Menurutnya penyimpangan dana otsus seperti yang pernah dilansir BPK merupakan salah satu kendala dalam perdamaian di Papua.

Dana-dana yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat Papua diselewengkan untuk memperkaya para pejabat dan elit tertentu. “Akibatnya, seharusnya dana itu dapat menyejahterakan masyarakat tapi kenyataannya tidak dirasakan masyarakat. Itu menjadi salah satu kecemburuan masyarakat dan selalu menjadi alasan orang untuk tidak percaya terhadap pemerintah,” katanya di Jakarta, Kamis 22 Maret 2012.

Dana otsus telah dimulai sejak 2002. Pemerintah mengucurkan sekitar Rp 3 triliun tiap tahun untuk dana otsus dan hampir setiap tahun bertambah. “Namun dana ini belum dapat dirasa menyentuh masyarakat Papua,” katanya. Dana Otsus pada 2012 untuk Provinsi Papua sebesar Rp3,83 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 1,64 triliun.

Dana Otsus Papua pada 2012 naik sekitar 23 persen dibanding 2011. Selain dana otsus, pemerintah juga akan mengalokasikan dana tambahan infrastruktur untuk Papua sejumlah Rp571,4 miliar dan Papua Barat sebanyak Rp 428,6 miliar. Selain itu, menurut dia, peta jalan damai di Papua juga membutuhkan pengusutan yang tuntas dan sungguh-sungguh terhadap pembunuhan Theys H Eluay.

“Pengusutannya saat ini mengambang, ketika kecurigaan ditujukan ke Jakarta, Jakarta tidak bisa memberikan jawaban pasti,” katanya. Selain itu, paradigma kebijakan keamanan di Papua juga harus direvisi. Pengalaman selama ini, pendekatan keamanan dan militer tidak menyelesaikan masalah dan justru terus menimbulkan perlawanan.(ant/hms/red)


http://tabloidjubi.com/interviews-a-indepth-stories/18159-pendidikan-papua-malang-nian-nasibmu

Pendidikan Papua, Malang Nian Nasibmu!

by Musa Abubar, 07 May 2012

Jayapura, (7/5)  — Baru saja peringatan hari ulang tahun pendidikan nasional (hardiknas) tepatnya, 2 Mei diseluruh Indonesia termasuk di Papua. Tiap tahun pemerintah pusat maupun daerah rajin memperingatinya. Setiap peringatan, pendidikan ditanah air dinilai mengalami kemajuan.

Di Papua pemerintah memuji bahkan menyatakan pendidikan sudah maju. Kesannya, pernyataan itu membungkus kekritisan yang terjadi. Pemerintah Papua terkesan tutup mata dengan kondisi pendidikan di Papua yang semakin kritis alias segera membutuhkan pertolongan. Sebaliknya, mereka (pemerintah) memuji dan mengatakan pendidikan telah mengalami perubahan.

Dalam peringatan Hardiknas di Jayapura, 2 Mei 2012 lalu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga (Dispora) Provinsi Papua, James Modouw mengatakan secara umum pendidikan di Provinsi Papua mengalami peningkatan yang cukup baik mulai dari wilayah perkotaan dan pinggiran dan juga wilayah terisolasi, meski demikian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrag (Dispora) Provinsi Papua tidak berhenti namun terus melakukan upaya untuk peningkatan yang labih baik.

Modouw menjelaskan, pendidikan di Papua dikategorikan dalam tiga (3) wilayah yakni wilayah Kota, wilayah pinggiran dan wilayah terisolasi, dimana semua penduduk di wilayah itu harus tersentuh oleh pendidikan.

“Hal ini yang menjadi beban bagi kami, dikarenakan kondisi geografi wilayah Provinsi Papua yang cukup rumit untuk ditembus, dan kebanyakan masyarakat masih berada pada kelompok pemburu atau tradisional,” ungkap Modouw sebagaimana dilansir harian bintang Papua, Kamis, 3 Mei 2012.

Lelaki asal Sentani ini menandaskan, pendidikan di Papua dikembangkan menjadi model pendidikan transformasi peradaban, yakni dimulai dari daerah-daerah terpencil, dimana masyarakatnya masih sangat terisolir, dan dimasukan kedalam teknologi peradaban baru.

“Yang disebut sebagai satu loncatan peradaban karena adanya kemajuan teknologi, sementara untuk wilayah Kota kita lakukan dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan,” tuturnya. Sementara untuk daerah-daerah di luar Kota seperti daerah pinggiran sampai di daerah terpencil hingga saat ini masih mengusahakan akses, agar semua masyarakat baik yang hidup di daerah pinggiran maupun terisolir mendapatkan layanan pendidikan.

Namun, untuk daerah terisolasi terutama masyarat yang ada di daerah yang masih mengembara atau hidupnya berpindah-pindah diupayakan untuk pemberian live school atau pelatihan yang dapat mengadopsi peradaban baru serta memperbaiki tekhnologi. “Hal ini guna dapat memperbaiki taraf hidup mereka serta kesehatan mereka, yang mana mereka ini membutuhkan live school dalam meningkatkan taraf hidupnya,” tuturnya.

Peradaban tidak hanya dalam peradaban saja tetapi pendidikan berlangsung dalam keluarga serta masyarakat. Dimana, dalam masyarakat dan keluarga lebih banyak berlaku model contoh mencontoh serta saling teladan dari tokoh yang menjadi figure dalam keluarga. “Oleh sebab itu, di rumah figurnya adalah orang tua sementara di dalam masyarakat figurnya adalah tokoh masyarakat menjadi panutan dan idola mereka inilah yang disebut panutan,” imbuhnya.

Masih dalam peringatan Hardiknas, pejabat gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai, saat membacakan amanat Mendiknas, mengatakan tema hari Pendidikan Nasional tahun 2012 ini adalah Bangkitnya Generasi Emas Indonesia. Tema ini sejalan dengan hakikat pendidikan yang telah ditekankan oleh bapak pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang pada hari ini kita peringati hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Menurut dia, pada periode tahun 2010 sampai tahun 2035 kita harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Penyiapan akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai ke perguruan tinggi.

Tentu perluasan akses tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, sekalipun pendidikan itu adalah sistem rekayasa sosial terbaik guna meningkatkan kesejahteraan, keharkatan dan kemartabatan. Dalam rangka mempersiapkan generasi emas ini membutuhkan kebijakan yang sistematis dan memungkinkan.

Selanjutnya,  terjadinya mobilitas vertikal secara massif. Untuk itu, mulai tahun 2011 telah dilakukan gerakan pendidikan anak usia dini, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar penyiapan pendidikan menengah universal (PMU) yang akan dimulai tahun 2013.

Disamping itu, perluasan akses ke perguruan tinggi juga disiapkan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik.

Kesannya pernyataan itu sementara berlangsung dan berlaku. Padahal, sama sekali tak terealisasi. Pendidikan di Papua banyak bolong sana-sini. Hampir di setiap daerah pedalaman serta wilayah yang tak jauh dari kota, kondisi pendidikannya  kritis. Mulai dari fasilitas, bangunan sekolah, kesejahteraan guru, rumah guru  hingga tenaga pengajar yang mengajar.

Sejumlah guru dan para siswa terus menerus mengeluhkannya. Keluhan itu hampir tiap tahun disampaikan ke pemerintah. Meski demikian tak ada perubahan. Masalah pendidikan masih mendera seluruh wilayah di Papua. Satu sisi pemerintah mengakui pendidikan memprihatinkan.

Pada 2007 lalu, mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH menilai kondisi pendidikan di Papua cukup memprihatinkan.  Ia mengaku, kecewa terhadap pendidikan di Papua. Dimana guru-guru tidak mau ditempatkan di kampung-kampung. Hal ini menjadi satu masalah dan kendala yang harus dihadapi pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Papua.

Padahal kata Gubernur, dilihat dari jumlah guru yang ada saat ini jumlahnya sudah mencukupi. Hanya saja, pendistribusiannya yang kurang merata. Artinya, ada daerah gurunya terisi, tetapi ada daerah sama sekali tidak ada guru.

Sekarang bagaimana agar pendistribusian guru-guru di kampung-kampung bisa merata serta ditunjang dengan tunjangan insentif. Namun dituntut pula, apabila insentif sudah diberikan, para guru-guru harus sungguh-sungguh bekerja. Tapi, tak ada upaya perbaikan.

Keluhan Murid dan Guru

Sejumlah wilayah di Papua kondisi pendidikannya kritis. Salah satu wilayah diantaranya di Pantai Lori, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Di Sekolah Menengah Pertama sekaligus dengan Sekolah Dasar Satu Atap kampung Paparu, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, sejumlah siswa mengeluhkan kekurangan guru dan fasilitas di sekolah itu.

David Rumkorem, siswa kelas IX (sembilan) SMP Satu Atap Paparu mengaku, proses belajar mengajar di sekolahnya tidak berjalan dengan baik lantaran kekurangan guru. “Sekolah tidak jalan dengan baik karena Cuma satu guru saja yang mengajar,” tuturnya. Padahal, lanjut dia, saban hari mereka (para) berjalan kaki dari kampungnya masing-masing ke sekolah hanya untuk bersekolah.

David mengisahkan, setiap pagi ia harus berjalan kaki dari kampung Waindu (kampung di mana ia tinggal) ke kampung Paparu (kampung di mana sekolah itu berada). “Setiap hari, kami jalan kaki ke sekolah. Misalnya, dari kampung Waindu ke Paparu pukul 06.00 WIT, sampai di Paparu  pukul 07.30 WIT. Namun, proses belajar mengajar tidak berjalan

Semangat bersekolah juga datang dari Heny Miryam Fonataba, salah satu siswa di sekolah SMP itu.  Miryam mengaku, setiap pagi ia bangun pada pukul 05.00 WIT. Saat bangun, ia bergegas segera menuju kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi, dia dengan cepat mengenakan seragam sekolahnya di badan lalu mengemas tas, buku dan balpoin yang hendak di bawa ke sekolah.

Setelah semuanya sudah di kemas, ia bersama-sama dengan teman-temannya berjalan kaki menyusuri pantai lori ke sekolah. “Saya bangun begini saya lihat sudah jam 05.00 WIT. Jadi saya cepat-cepat menyimpan tempat tidur  dan buku-buku lalu masukan ke dalam tas sekolah. Setelah itu, cepat-cepat mandi pagi. Setelah mandi, saya pakai baju seragam. Sesudah itu, saya berangkat bersama teman-teman ke sekolah.”

Ketika tiba di sekolah, hanya menerima satu pelajaran yakni pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi. Hanya satu guru yang mengajarkan mata pelajaran itu. “Tiba di sekolah sudah pukul 08.00 WIT. Pada jam itu, lonceng masuk sekolah di bunyikan. Saya dan teman-teman langsung masuk sekolah lalu berdoa.

Setelah berdoa kita di bagi ke setiap kelas. Di kelas, kami hanya menerima pelajaran IPA Bilogi. Tidak ada guru lain. Tidak ada guru yang cukup untuk mengajar di sekolah ini. Para murid berharap ada penambahan guru. Kami tidak punya guru yang cukup. Kita mohon supaya ada penambahan guru.”

Tak hanya keluhan soal tenaga guru, sejumlah siswa di sekolah itu juga mengeluhkan kekurangan fasilitas sekolah.  Martina Papai salah satu siswa di sekolah itu mengaku, disekolahnya tak ada komputer. Martina  dan rekan-rekan kesulitan dalam belajar lantaran tak ada fasilitas pendukung.

Mereka berharap ada pengadaan fasilitas yang cukup ke sekolahnya agar memudahkan mereka dalam belajar. “Kami dari sekolah minta bantu supaya bapak membantu kami dengan alat laptop. Supaya, kami bisa mengenal bagaimana cara pegang laptop.” Tidak hanya kekurangan komputer, tetapi kekurangan buku juga menerpa sekolah ini.

David Rumkorem seorang siswa di sekolah itu menyatakan,  sekolahnya masih kekurangan buku dan peralatan praktek. Komputer juga belum ada. “Kami masih kekurangan buku. Peralatan praktek juga tidak ada.”  Menurutnya, tidak ada komputer sehingga sampai saat ini mereka belum mendapat pelajaran komputer.

“Kita mau praktek, tapi tidak ada alat yang kita mau pakai untuk praktek. Kami mohon supaya ada buku dan alat praktek. Itu saja yang kami minta tolong bapak bupati bantu kami,” ujar Yeta Yenteriri siswa kelas VIII SMP Satu Atap Paparu. Tak hanya para siswa yang mengeluh, guru juga mengeluh.

Mereka mengeluhkan statusnya sebagai guru honor, kesejahteraan dan perumahan. Yosina Dike diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua. Delapan tahun perempuan asal Sentani ini mengabdi sebagai guru honor di SD Inpres Doyo Baru, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Namun, sampai tahun ini, 2012 dirinya belum diangkat menjadi guru tetap. Tak hanya itu, pembayaran honornya minim, tiap bulan. Jatuh tertimpa tangga berulang kali, tapi tak pernah ditolong.  Pepatah ini pantas dikenakan ke Yosina. Dia mengaku, dirinya diminta sang kepala sekolah sebagai guru honor sejak tanggal 16 September 2004 di SD Inpres Doyo Baru, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Pertama sekali masuk, di percayakan untuk mengajar mata pelajaran bahasa inggris di kelas empat. Saat itu, bahasa inggris dasar yang diajarkan kepada para siswa. “Alfabednya, non merik, identitas pribadi dengan bahasa inggris itu yang saya ajarkan kepada anak-anak,” ujarnya.

Tak hanya disatu kelas ia mengajar, hampir separoh dari ruang kelas di sekolah yang kosong alias tak ada guru, sang kepala sekolah menyuruh perempuan asal Sentani ini masuk mengajar. “Kadang ada kelas yang gurunya tidak masuk mengajar di ganti dengan saya. Saya rolling mengajar pindah dari kelas yang satu ke kelas yang lain.

Begitu terus menerus. Meski demikian, saya tidak pernah digaji. Saya jalan begitu saja tanpa sepeser pun di tangan,” ungkap perempuan berkulit hitam manis ini. Sejak tahun 2009, Dinas Pendidikan turun ke setiap sekolah mendata guru-guru honor yang belum diangkat. Saat itu, para guru di sekolah memasukan data guru honor termasuk Yosina Dike.

Tak hanya itu, pihak dinas juga mendatangi Yosina melihat berkasnya. Ada, 10 guru yang lulus. Tetapi, sampai saat ini belum ada informasi soal Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura, Papua. Sementara, rekan lainya yang lulus sudah mendapat SK.

Hingga 2012 ini, perempuan yang sulit mengeluarkan senyum ini belum juga diangkat sebagai guru. Kepala SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Kampung Sarawandori, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Marinus Manufandu mengatakan tunjangan yang di berikan bagi para tenaga pengajar disamaratakan.

Sampai saat ini, masih bermasalah. Banyak guru masih mempersoalkan tunjangan tersebut. “Masih banyak guru yang pertanyakan tunjangan ini. Tunjangan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil disamaratakan dengan mereka yang ada di kota. Hal ini membuat banyak guru yang di tempatkan di daerah terpencil memilih mengajar di kota,” kata Marinus Manufandu, belum lama ini.

Marinus menandaskan, tunjangan yang di berikan Pemerintah setempat  bagi tenaga guru di daerah pinggiran kota sebesar Rp. 100.000. Tunjangan yang sama juga berlaku bagi mereka (guru) yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. “Hal ini membuat banyak guru menilai, saya mengajar di kota juga tunjangannya sama dengan teman-teman yang mengajar di daerah terpencil dan sangat terpencil,” ujarnya.

Lelaki asal Biak ini menilai, penerapan tunjangan tersebut tidak menghargai para guru yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. “Bagi saya, tunjangan ini jangan disamaratakan. Karena, kebutuhan dan jangkauannya berbeda dengan mereka yang ada di kota,” ujarnya lagi. Ternyata, tunjangan tersebut tidak hanya bermasalah bagi para guru di tingkat sekolah dasar.

Sadar Parlindungan Saragi, guru SMK Negeri I Kainui  mengatakan, tunjangan bagi guru juga bermasalah bagi para guru yang mengajar di tingkat SMA/SMK. “Tunjangan ini juga bermasalah bagi kami  para guru yang mengajar di tingkat SMA/SMK. Tunjangan tersebut tidak jelas,” ungkapnya.

Padahal, menurut Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Papua Tahun 2005 tentang tunjangan guru sesuai jarak jauh-dekat nilainya berbeda. Peraturan ini menguraikan tunjangan untuk guru yang bertugas di daerah pinggiran dan terepencil dihargai sebesar Rp. 100.000. Sementara untuk daerah sangat terpencil sekitar Rp. 500.000.

Yehud Ataruri, salah satu guru SMP Negeri I Aryepi, Distrik Kosiwo, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, mengaku sampai saat ini mereka tak mendapatkan rumah dinas. Padahal, Aryepi sangat jauh dari kota Serui.  “Tidak ada pembangunan rumah guru (rumah dinas) untuk kami para guru yang bertugas di SMP Aryepi,” kata guru mata pelajaran bahasa Indonesia ini

Menurut Yehud,  perjalanan dari kota menuju Aryepi cukup jauh. Perjalanan ke Aryepi dengan kendaraan roda empat (taksi) angkutan umum memakan waktu dua jam perjalanan. Sementara, perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor) membutuhkan waktu satu jam perjalanan. “Kalau pakai taksi dari kota ke Aryepi butuh waktu selama dua jam perjalanan. Selanjutnya, kalau pakai motor butuh waktu satu jam perjalanan,” ujarnya.

Tanggapan

Ketua PGRI Kabupaten Kepulauan Yapen, Ones Runtuboi menandaskan pihaknya berani mengatakan pendidikan di Yapen rapuh. “Saya berani katakan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini rapuh. Karena, sampai saat ini banyak masalah pendidikan masih terjadi di sejumlah perkampungan dan kota Serui,” ujar Runtuboi saat diwawancarai. Lanjut Ones, pertama rasio geografis yang tidak merata.

Kedua, rasio guru. Rasio geografis berpengaruh pada penempatan guru di setiap perkampungan atau distrik. Persoalan utama juga berdampak pada rasio guru. Rasio guru yang ditempatkan oleh dinas pendidikan kabupaten kepulauan di sepanjang kepulauan ini, tidak memperhatikan rasio guru.

Kebanyakan di setiap sekolah dasar yang ada di perkampungan, seorang guru mengajar dari kelas satu sampai enam. Parahnya lagi, guru yang memegang semua kelas itu adalah guru agama. Meski demikian, usai ujian akhir, seluruh siswa kelas enam diluluskan.

Mengatasi kekurangan guru terutama di daerah pedaman Papua, Universitas Cenderawasih Jayapura sebagai perguruan tinggi tertua di bumi cenderawasih berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah itu. Universitas Cendrawasih akan melakukan kerja sama di bidang pendidikan dengan aparat TNI di Papua, untuk mengatasi kesenjangan pendidikan masyarakat di daerah terpencil.

Kerja sama yang dimaksud berupa pelatihan bagi prajurit TNI yang bertugas dipelosok agar mampu mengajar anak-anak didaerah tempat mereka bertugas. Hal tersebut disampaikan Festus Simbiak, di sela-sela acara peresmian Pusat Kajian Papua, di Auditorium FISIP UI, Depok, tulis gatra news.com, Senin (9/4).

Menurut Festus, Uncen tidak pernah menyuruh anggota TNI dalam hal ini Babinsa di daerah terpencil di Papua untuk mengajar. Melainkan, pihaknya hanya berpikir untuk membantu membekali pendidikan mereka agar dapat membantu tenaga guru yang kurang di sekolah yang berada di daerah terpencil. Dengan begitu, proses belajar mengajar yang dapat berjalan.

“Maksud kami, bukan suruh TNI dalam hal ini Banbinsa yang bertugas di perkampungan untuk mengajar seperti tanggapan para pembaca terhadap pemberitaan ini. Maksudnya adalah Uncen berpikir untuk membantu membekali mereka dengan ilmu supaya dapat membantu guru untuk mengajar anak-anak kita di sekolah yang tenaga gurunya kurang di daerah pedesaan. Karena, selama ini kondisi itu masih terjadi,” ungkap Festus

Dia menjelaskan, pemikiran itu dibuat, karena selama ini para Banbinsa yang bertugas di wilayah perkampungan di Papua, tak banyak sibuk. Kebanyakan diantaranya memiliki waktu luang (kosong). “Dari pada mereka tinggal-tinggal saja dan tidak ada kerja, mendingan mereka dibekali untuk membantu guru mengajar,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, Uncen juga tak menempatkan guru. Perguruan tinggi hanya bertanggung jawab untuk membekali dengan ilmu pendidikan. Selanjutnya, penempatan tenaga mengajar itu merupakan tanggung jawab pemerintah Papua. Festus mengatakan, pemikiran itu bertujuan untuk menolong sejumlah anak sekolah di wilayah pedesaan yang sulit mendapatkan pendidikan karena kekurangan tenaga guru.

Bahkan, tidak ada guru sama sekali. “Sampai sekarang kan, masalah kekurangan guru masih terjadi di mana-mana. Makanya, ada pemikiran seperti itu,” ujarnya.  Pemikiran itu juga merupakan salah satu alternatif  yang di tempuh untuk mengatasi masalah pendidikan, khususnya kekurangan tenaga pengajar (guru) di daerah perkampungan di wilayah paling timur Indonesia ini. Obyeknya adalah bagaimana peningkatan mutu pendidikan di wilayah terpencil.

Sekolah Guru Yang Hilang

Sekolah Guru Bawahan (SGB), Sekolah Guru Olahraga (SGO) dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pernah hadir di Papua. Kehadiran sekolah itu sangat membantu tenaga guru karena dibangun disemua wilayah di wilayah paling timur Indonesia ini. Namun sayang sejak tahun 1980-an  sekolah ini ditutup.

Sejak itupula Papua  mengalami kekurangan guru. Saat ini guru tamatan sekolah tersebut sudah berkurang, karena mereka tua dan tidak bisa mengajar. Sedangkan, generasi muda Papua kurang berminat menjadi guru. Ada FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidiakn) dan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) di Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura.

Tetapi jauh dari kabupaten lain. Itupun tidak didukung dengan fasilitas dan dosen yang memadai. Sosok guru yang dulu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, kini suram, guru dipandang sebelah mata dan terjadi degradasi. Apati muncul, karena ada kacamata negatif tetang guru.

Bisa jadi benar, karena upah gajinya tidak cukup untuk menjamin hari tua. Menjadi guru sebagai “pilihan” terakhir daripada mengangur. Bisa dibilang ini permasalahan mendasar yang sedang dihadapi negara ini. Terkait dengan itu, guru di kota besar pun saat ini memiliki masalah yang kompleks, bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga masalah profesionalitas yang kurang terperhatikan pemerintah maupun pengelola universitas dan sekolah. (Jubi/Musa Abubar)

http://tabloidjubi.com/interviews-a-indepth-stories/10396-otsus-riwayatmu-kini