Setiap Tahunnya Ratusan Ton Emas Indonesia Dirampok oleh Freeport McMoran aka Freeport Indonesia

Setiap Tahunnya Ratusan Ton Emas Indonesia Dirampok oleh Freeport McMoran alias Freeport Indonesia

oleh Sando Sasako
Lead Consultant
Advanced Advocacy Plus

Jakarta, 23 May 2012, 06.54

  1. Di tahun 1935, Shell (40%), Mobil (40%), dan Chevron’s Far Pacific Investments (20%) berpatungan membentuk NNGPM guna mengeksplorasi Papua Barat.
  2. Di tahun 1936, Jean Dozy yang bekerja di NNGPM menemukan deposit emas dan tembaga terkaya di dunia di gunung dekat Timika yang dinamakan Ertsberg (Gunung Bijih). Kegagalan mendapatkan lisensi dari Belanda atau pribumi pemilik lahan, membuat temuan NNGPM dijaga kerahasiaanya.
  3. Per 06.03.1959, New York Times memuat berita penemuan Belanda di dataran berisi endapan emas yang mengalir ke laut Arafura dan melanjutkan pencarian ke gunung yang menjadi sumber asal emas.
  4. Berdasarkan pemberitaan NYT, Freeport Sulphur menjajaki kemitraan dengan perusahaan Dutch East Borneo. Kesepakatan di bulan Januari 1960 berisi usulan klaim Belanda atas wilayah Timika sebagai deposit tembaga, tetapi tidak menyinggung sedikit pun tentang emas atau materi ikutan lainnya dalam deposit tembaga.
  5. Dibawah kepresidenan Soeharto, di tahun 1967, Freeport Sulphur menjadi perusahaan asing pertama yang mendapatkan lisensi pertambangan, yakni diizinkan menambang emas dan tembaga di wilayah Tembagapura selama 30 tahun.
  6. Di tahun 1971, konstruksi pertambangan tembaga dan emas terbesar di dunia (dan juga pertambangan open cut terbesar di dunia). Freeport Sulphur yang berganti nama menjadi Freeport-McMoran diizinkan menambang selama 30 tahun terhitung sejak operasional pertambangan dimulai di tahun 1973.
  7. Di tahun 1991, pakta tersebut diperpanjang 30 tahun lagi.
  8. Di tahun 1998, operasionalisasi pertambangan Grasberg membuat Freeport menjadi pertambangan emas terbesar di dunia dan pertambangan tembaga dengan harga ekstraksi paling rendah di dunia.
  9. Limbah tailing tembaga dan emas Freeport Indonesia dibuang sebanyak 190.000 ton setiap harinya.

http://www.tabloidjubi.com/artikel/interviews-and-in-depth-story/14508-jfk-in&

http://papindo.wordpress.com/2011/11/05/jfk-indonesia-cia-and-freeport/

JFK, Indonesia, CIA and Freeport

Oleh Lisa Pease(*), 2011-10-30 22:10
Uploaded by Victor Mambor

Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.

Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga.

Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial. Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah.

Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!

Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu.

Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini, yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

Sumber : Blog Media Kata, telah dimuat di majalah Probe

2011-07-05 – 07:47:23 -


http://www.tabloidjubi.com/interviews-a-indepth-stories/13055-benarkah-pt-freeport-hanya-menambang-emas-perak-dan-tembaga

Benarkah PT Freeport Hanya Menambang Emas, Perak dan Tembaga?

2011-07-04 22:47:23

Jubi–Perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di New Orleans ini selalu mendapat sorotan serius dari berbagai pihak baik kalangan politisi maupun aktivis lingkungan termasuk pakar tambang. Belakangan perusahaan ini dituding bukan hanya menambang tembaga, perak dan emas tetapi terdapat sembilan mineral yang telah ditambang.

Bahkan salah seorang anggota DPRP Papua pernah melontarkan kemungkinan PT Freeport mengelola urainium. Belakangan informasi urainium hilang ditelan waktu. Benarkah demikian, hanya tiga atau sebanyak sembilan bahan tambang mineral ikutan yang punya nilai ekonomis untuk ditambang? Mungkin yang bisa diketahui hanya emas (Au), perak (Ag), tembaga(Cu), besi(Fe) dan mungkin pula belerang (S).

Forbes Wilson dalam bukunya berjudul The Conquest of Copper Mountain saat pertama kali mengikuti ekspedisi PT Freeport 1960 menyebutkan sebanyak 300 Kilogram contoh batuan permukaan yang dibawah pulang usai ekspedisi, ternyata Ertsberg terdiri dari 40-50 persen oksida besi dalam bentuk mineral magnetik, 3,5 persen tembaga dalam bentuk mineral kalkoporit dan bornit (keduanya sullfida besi dan tembaga). Dengan demikian Ertsberg yang pertama kali memproduksi tambang  tembaga 1973 sampai 1988 merupakan deposit tembaga terkaya yang pernah ditemukan di atas permukaan bumi.

Ertsberg berproduksi hingga 1980 terus menyusut dan ditutup pada 1988 hingga sekarang bekas galiannya sudah berbentuk danau. Danau ini berisi persediaan air untuk pengolahan biji dan dinamakan Danau Wilson. Selanjutnya eksplorasi tambang berpindah ke Gunung Grasberg sejak 1988 hingga sekarang.George A Mealey dalam bukunya berjudul Grasberg menyebut Grasberg sebagai endapan emas tembaga porfiri, yakni suatu endapan dimana dapat diharapkan produksi tembaga (Cu), emas(Au)  dan mungkin juga perak (Ag).

George Mealey memperhatikan struktur geologi Grasberg mirip dengan struktur di Ok Tedi Mining di Papua New Guinea (berbatasan langsung dengan Kabupaten Pegunungan Bintang) yaitu suatu endapan tembaga emas porfiri yang sedang ditambang di Papua New Guinea. Ok Tedi Mining memiliki endapan permukaan yang kaya akan emas (gold capping deposit).

Lebih lanjut George Mealey menjelaskan jika pada 4 Juni 1988 sebuah lobang dalam 611 meter yang dibor tegak lurus kedalam, dapat diselesaikan. Sepanjang 591 meter dari lobang bor ini mengandung 1,69 persen tembaga, dan 1,77 gram per ton emas.”Barangkali inilah sebuah contoh inti (core sample) yang paling luar biasa yang pernah diperoleh dalam pertambangan tembaga,” tulis George Mealey.

George Mealey menyebut Grasberg merupakan permata paling besar dan paling berkilau dalam mahkota PT Freeport. Barulah awal 1996 diperoleh kenyataan bahwa Grasberg mengandung deposit sebesar 1,76 milyar ton batuan bijih dengan kadar rata-rata 1,11 persen tembaga atau sama dengan 35,2 milyard pon logam tembaga murni.

Kandungan emasnya juga sangat tinggi yaitu sebanyak 49 juta troy ons atau sama dengan separoh jumlah seluruh emas yang diperoleh dari California selama demam emas dulu. Bagi George Mealey ahli tambang yang bertahun-tahun bekerja di Chili menyebutkan Grasberg merupakan salah satu penemuan cadangan mineral yang terpenting dalam abad ini.

Cadangan tembaga dan emas yang ditemukan demikian besar, sehingga tidak akan habis ditambang selama setengah abad yang akan datang. Ini berarti usia penambangan di Grasber sudah mencapai usia 22 tahun saja, dan tinggal 28 tahun lagi, penambangannya dihentikan. Tambang Grasberg sendiri ditambang dengan cara tambang terbuka(open pit mining) sampai 2015. Setelah itu penambangan akan dilanjutkan dengan cara tambang bawah tanah yang menggunakan sistem block caving, sehingga daerah di sekitar tambang terbuka akan runtuh secara perlahan.

Berbicara soal mineral ikutan beberapa pakar geologi dan tambang menyebutkan kalau mineral ikutan adalah mineral yang mempunyai nilai sangat rendah sekali atau juga sangat tidak berharga yang terdapat dalam bijih. Bahkan tidak jarang mineral ikutan disebut pula sebagai mineral penggangu(gangue mineral).

Emas menurut pakar geologi termasuk logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (skala Mohs). Berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan (gangue minerals).

Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, flourpar, dan sejumlah kecil mineral non logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, elektrum, emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Elektrum adalah  jenis lain dari emas nativ dan hanya terdapat kandungan perak di dalamnya >20%.

Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (placer). Genesa emas sendiri dikategorikan menjadi dua antara lain endapan primer dan endapan plaser.

Selain itu sifat Radioaktivitas mineral tercermin dari unsur-unsur kimia yang ada dalam mineral tersebut yang unsur-unsur tersebut dapat mengeluarkan sinar-sinar α, β, dan γ. Ada mineral-mineral unsur-unsur yang dapat bersifat radioaktiv seperti Uranium(U), Radium(Ra), Thorium(Th), Plumbum(Pb), Vanadium(V) dan Kalium(K). Biasanya, mineral_mineral yang bersifat radioaktiv dijumpai dalam mineral-mineral ikutan atau mineral-minera yang terbetas jumlahnya.

Kegunaan dari mineral-mineral radioaktiv adalah dapat digunakan sebagai sumber energi dan dapat juga digunakan untuk mengukur waktu Geologi dengan cara menghitung waktu paruhnya (half time). Dari berbagai mineral ikutan, salah satu yang pasti ekonomis diproduksi adalah belerang (S). Mineral ini dapat diolah menjadi H2SO4 (Asam Sulfat) yang bisa dijadikan bahan pupuk. Rata-rata produksi PT FI dari tahun 1993-1996 adalah 1.315.706 ton/tahun. Jika kandungan belerang berkisar antara 27,95-31,52 persen maka setiap tahun perusahaan menghasilkan belerang sebesar 394.711,8 ton.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No:1166K/844/MPE/1992 tanggal 11 September 1992 maka royalti yang akan diterima pemerintah dari belerang U$ 2,1 per ton. Dengan demikian pemerintah akan memperoleh royalti tambahan sebesar U$ 828.894,78 per tahun. Harga belerang pada sekitar 1990 an kala itu berkisar U$ 60 per ton. Ini berarti PT FI akan mendapat tambahan penghasilan sebesar U$ 23.682.708 per tahun.

Jika belerang dijadikan Asam Sulfat perusahaan akan mendapat pemasukan yang lebih besar lagi sebab harga asam sulfat per ton adalah U$ 65 per ton. Lepas dari pro dan kontra tentang mineral ikutan baik secara ekonomis untuk ditambang atau tidak, namun lebih dari itu sejauh mana peran pemerintah Indonesia dalam memonitoring dan mengetahui akal bulus dan sepak terjang perusahaan tambang di wilayahnya.

Ataukah hanya sekadar menerima kenyataan karena tak punya kemampuan dan dana mengelola investasi tambang hingga dengan rela harus menerima kenyataan kehilangan kekayaan alamnya sendiri. (Dominggus A Mampioper)


http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/frus/summaries/950306_FRUS_XXIII_1961-63.html

Summaries of FRUS Volumes

19950306

U.S. DEPARTMENT OF STATE
95/03/06 Foreign Relations, 1961-63, Vol XXIII, Southeast Asia
Office of the Historian

Office of the Historian
Bureau of Public Affairs
United States Department of State

Volume XXIII (Department of State Publication No. 10174; GPO Stock No 044-000-02389-0; ISBN 0-16-042054-7) may be purchased from the U.S. Government Printing Office for $46.00 (postpaid; $57.50 for foreign orders). Please use the order form below.

Order from: Superintendent of Documents P.O. Box 371954 Pittsburgh, PA 15250-7954 Telephone: (202) 512-1800 Fax: (202) 512-2250

Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume XXIII

Southeast Asia

(This is not an official statement of policy by the Department of State; it is intended only as a guide to the contents of this volume.)

The Kennedy administration took office believing that previous U.S. policy toward Indonesia had been a mistake. Eisenhower’s secret support of the rebellion of dissident army factions in the outer islands had alienated the central government in Java. Even when the Eisenhower administration ended its covert support of the rebels and decided to look to the Indonesian Army as the best hedge against the growing influence of the Indonesian Communist Party (the PKI), relations with President Sukarno remained strained.

The principal reason for this friction was the Eisenhower administration’s insistence on neutrality in the dispute between Indonesia and the Netherlands over West New Guinea (called West Irian by the Indonesians). Indonesia interpreted U.S. unwillingness to support Sukarno’s claim to the Dutch colonial territory of West New Guinea as support for Dutch colonialism.

U.S. Ambassador to Indonesia, Howard P. Jones, waited only days after the inauguration of President Kennedy to submit a broad seven-point plan to prevent Indonesia from falling under Communist control and to win it over to the west. Key points in his plan were the resolution of the West New Guinea (WNG) question whereby Indonesia received a promise that the territory would be reunited with Indonesia. Equally important was the creation of a personal relationship between Presidents Kennedy and Sukarno. (143)

The suggested pro-Sukarno policy was not without its critics. In the Department of State, the Bureau of European Affairs was sympathetic to the Dutch view that annexation by Indonesia would simply trade white for brown colonialism, and wanted to put Indonesia on notice that the United States would not accept force as a solution to the dispute. (146) Secretary of State Dean Rusk supported closer relations between Sukarno and Kennedy (147), but he was not convinced that the United States should force its NATO ally to relinquish its colony directly to Indonesia.

The Central Intelligence prepared a blistering anti-Sukarno brief. (155) There was, however, a group within the U.S. Government that was very interested in accommodation with Sukarno. White House and National Security Council staffers Robert Johnson and Robert Komer and the President’s Deputy Special Assistant for National Security Affairs Walt Rostow initiated their own review of U.S.-Indonesian policy, using the advice of academic specialists and concluded that U.S. policy toward Indonesia needed to change. (154, 156, 157)

In early April 1961, Rusk presented the President with a proposal to support a U.N. trusteeship for WNG administered by Malaya. (158, 160) Komer considered the proposal inadequate since it did not spell out for the President that trusteeship was not just a “graceful out for the Netherlands,” but also “a cover for eventually giving WNG to Indonesia.” (159)

When Kennedy met with Netherlands Foreign Minister Joseph Luns, he was skeptical. (162) Rusk was more sympathetic to Luns in his conversations, suggesting that the United States was still opposed to the use of force by Indonesia and considered trusteeship leading to self-determination the best course for WNG. (163, 164) The pro-Indonesia group at the White House were not pleased, believing that Rusk’s solution would do nothing to avert a major crisis over “West Irian.” (165-167)

President Sukarno’s visit to Washington in late April 1961 provided the next focal point. State Department and White House officials presented the President with extensive briefing material recommending positions shaded to their own viewpoints. (168-171) When President Kennedy met with Sukarno, he soon discovered West Irian was the major issue on Sukarno’s mind. Kennedy tried all the arguments against Indonesian annexation, but Sukarno parried them. When the President raised the issue of the trusteeship, Sukarno replied, “we would be willing to borrow the hand of the United Nations to transfer the territory to Indonesia.” (172)

As a result of this conversation, the Department of State and the White House joined in a concerted effort to solve the WNG dispute before it escalated into regional war. They attempted to bridge the gap between the Dutch desire for a trusteeship that guaranteed self-determination for the inhabitants of WNG and the Indonesian demand that a trusteeship served only as an interim stage to Indonesian administration. The Department suggested leaving the final disposition of the territory open ended. (175) As part of the process, the Department also encouraged the Netherlands and Indonesia to hold secret bilateral negotiations. (176)

After consultations with the Netherlands in June 1961, the Department of State agreed that the United Nations offered the only practical means of solving the problem. (181, 182) When the matter was broached with Indonesia, it became clear that the Indonesians required assurances that “internationalization” of the problem through the United Nations would result in Indonesian control. They feared the Netherlands would use the United Nations to delay or prevent an Indonesian takeover. (185) Rusk worried about pushing the Dutch too far (187); the pro-Indonesia group at the White House feared the Dutch were not being pressed enough to dissuade Indonesia from reverting to the military option. (189, 190)

At the United Nations, Luns proposed transfer of the territory to the United Nations, which would dispatch a commission to organize a plebiscite on Papuan self- determination. (193) Rostow encouraged Kennedy to take the initiative with Rusk and insist that the only resolution of the issue was one that “looks to Indonesian control.”

Rostow suggested that the Dutch were “playing a double game” by attempting to keep West New Guinea out of Indonesia’s hands and forcing the United States to side with the Dutch or seeming to “oppose the principle of self-determination.” Rostow recommended speaking frankly to the Dutch by warning them that the ultimate end of their policies would be military collision with Indonesia and that meaningful self- determination for “stone-age Papuans” would take too long. (197)

At the U.N. General Assembly meeting in autumn 1961, the United States inspired a compromise resolution, which failed to obtain a 2/3 majority. The resolution was floated in the face of Indonesian opposition and temporarily worsened U.S.-Indonesian relations. White House advocates of a pro-Indonesian policy believed that the United States had acted not as an “honest Broker,” but as an advocate of the wrong side. (200-203) Sukarno interpreted the U.S. campaign at the United Nations as a retreat from the policy of neutrality. Sukarno professed to be “shattered.” (210)

On December 1, 1961, Kennedy’s National Security Adviser, McGeorge Bundy, gave his support to Indonesia. Bundy told the President that “most of the specialists believed that the Secretary’s [Rusk’s] respect for the Australians and dislike of Sukarno has led him to take a position in the UN debate which, if continued, can only favor the Communists.”

Bundy realized that “Sukarno is not your own favorite statesman,” but he endorsed Rostow and Robert Johnson’s views that “no one in this towndoes not believe that, sooner or late, the Indonesia will get West Irian.” The United States must work with this trend and not allow the Soviet bloc to exploit the issue to draw Indonesia even closer to it. (205) Bundy’s intercession got the President’s attention and moved U.S. policy away from neutrality toward active support of Indonesia. (208-210)

As a result, the United States encouraged both the Netherlands and Indonesia to engage in bilateral negotiations and suggested that U.N. Secretary-General U Thant should serve as a third party moderator. (218) Both sides were reluctant to enter negotiations without some guidelines. The Dutch insisted that the transfer of WNG have some provision for self-determination; the Indonesians required that the Dutch agree, as a prerequisite to the talks, that WNG’s administration (not its sovereignty) be transferred to Indonesia. (224-225)

President Kennedy then sent his brother, Attorney General Robert Kennedy, to Indonesia and the Netherlands to encourage bilateral negotiations under U.N. aegis. While Robert Kennedy could give no assurances to the Indonesians that the Netherlands would agree to transfer WNG to Indonesia, he could say that the United States believed this was the likely outcome.

Robert Kennedy himself feared he would be caught in the middle of the conflicting demands and be able to satisfy neither party. (226-230) Robert Kennedy encouraged Sukarno to talk without preconditions and offered the opinion that the result of the negotiations would end satisfactorily for Indonesia. (231) Kennedy sensed that Sukarno was willing to negotiate without preconditions so long as he knew that the United States would use its influence with the Netherlands to encourage a transfer. (232)

Rusk was still unwilling to give the Indonesians an assurance that the Dutch would not accept as the basis for talks. (235) Sukarno inched closer toward talks without preconditions, but with a mutually negotiated agenda. (236, 237) Robert Kennedy’s discussions with the Dutch were guided by a Department of State-White House drafted telegram authorizing him to agree to the United States operating as the moderator of the talks, but insisting that the Netherlands agree that the agenda would include as an item the transfer of administration to Indonesia. (239) When Kennedy put his idea to the Dutch, they were shocked by what they considered a U.S. request for capitulation. A day after Robert Kennedy left The Hague, Luns considerably softened his opposition. (241)

In March 1962, Luns came to Washington to meet with U.S. officials, including the President, and asked permission to reinforce Netherlands naval presence in WNG through transit of the Panama Canal. The President turned him down flat. (244, 245) After this painful signal, the Dutch agreed to secret talks with a third party. The Indonesians also agreed to talks without preconditions provided that the transfer of WNG could be the first issue raised by Indonesia. (246) Both sides clearly wanted an American as the third party and former Ambassador Ellsworth Bunker was offered and accepted the job. (248)

The Ambassadorial level secret talks, held in Middleburg, Virginia, in late March 1962, began with promise but were soon stalemated, primarily because of Indonesia intransigence. To make matters worse, the Dutch and Indonesians engaged in sporadic naval engagements in the waters around WNG. It became clear in Washington that a demarche to Sukarno would be required to keep the negotiations moving. (251)

Ellsworth Bunker proposed a formula whereby Indonesia was given administration of the territory and the Netherlands was assured that the United Nations would be involved in the process of self- determination for the inhabitants. The transfer process would take 2 years, with Indonesians replacing U.N. administrators during the second year. The United Nations would assist inhabitants in expressing their freedom of choice at a later date to be negotiated. (254)

Sukarno agreed to the formula (255), but the Netherlands did not. They claimed it was a shocking betrayal by the United States. (256, 258) Dutch disappointment soon waned and they began to suggest that if the Bunker formula was modified to give greater assurances for free choice, they might be willing to accept it. (259)

Komer, who had became so pro-Indonesia as to become the butt of jokes among the White House staff about being Sukarno’s personal representative, argued that the Dutch were stalling. (260, 261) Komer convinced the President to send Rusk a message suggesting that in a meeting with Luns in Athens, Rusk threaten to publish Bunker’s formula. (262) This new initiative convinced the Dutch to work on the basis of the Bunker formula, but they were not yet willing to accept Indonesian administration. (263)

To get the Indonesians to resume secret talks, the Department instructed Jones to inform them that while the United States could not guarantee the success of the negotiations, there was a reasonable chance that they would succeed. (267) Komer’s idea of a public surfacing of the Bunker formula as a prod to the Dutch was accepted within the Department of State. It was released as a U.N. document on May 25. (269, 270)

The next day, the Netherlands formally agreed to resume the Middleburg talks. After some hesitation, (272, 273), Indonesia also agreed. The outstanding issues for the talks were the Indonesian desire to shorten the 2-year transition period and the Netherlands insistence that it was the absolute minimum time for a transfer. Both sides were concerned about mechanisms for self-determination. Indonesia wanted to minimize the role of the United Nations; the Netherlands wanted to maximize it. (274)

As the talks proceeded, the Indonesians proved difficult, insisting on a 1-year transition period, minimal U.N. participation, and special status for their paratrooper forces which had infiltrated into WNG. They threatened to recall Foreign Minister Subandrio, who had joined the talks in Middleburg. At Department of State suggestion (280), President Kennedy meet with Subandrio and told him that if the Indonesians resorted to force when they were on the brink of achieving one on the greatest diplomatic victories of all time, the United States would switch sides and support the Dutch. (281, 284, 285)

In the face of this direct threat, Sukarno acceded to revised terms of understanding whereby the Dutch would transfer administration to the United Nations, which could then start transferring administration to Indonesia after May 1, 1963 (less than a year). Indonesian forces within WNG would be at the disposal of the U.N. authority, which could also use Netherlands and Indonesian officials.

One year before “self-determination,” which could be no later than 1969, the United Nations would appoint a staff to advise and assist with arrangements. The Indonesian flag could be hoisted along with the U.N. flag after January 1, 1963.

The agreement was almost a total victory for Indonesia and a defeat for the Netherlands, who wanted to leave the territory, but not on terms that assured that WNG would soon be part of Indonesia. The underlying reason that the Kennedy administration pressed the Netherlands to accept this agreement was that it believed that Cold War considerations of preventing Indonesia from going Communist overrode the Dutch case.

The Kennedy administration then sought to capitalize on the good will it had won in Indonesia by establishing better relations with Sukarno and upgrading U.S. economic and military assistance programs. (286, 287) The Department of State produced an extensive plan of action for Indonesia which combined immediate actions and longer term goals. (291)

The President agreed that the emergency actions, such $60-70 million in P.L. 480 food aid, $17 million in technical assistance, a modest military assistance program, and $15-20 million in grants for spare parts and start-up material, but wanted more work done on the longer range measures. (294)

The plan to win over Indonesia had mixed results. Sukarno opposed the formation of the Malaysia Federation with threats and a guerrilla campaign. (300, 301) The Indonesian economy did not respond, and Sukarno was unable to introduce the kinds of reforms the United States believed that it required. (302) Ambassador Jones and staffers at the White House hoped that President Kennedy would accept Sukarno’s longstanding invitation to visit Indonesia, but scheduling difficulties prevented a visit in 1963. (293, 303)

Indonesia pressed U.S. oil companies to provide Indonesia with a larger share of the proceeds. A mission by Governor Wilson Wyatt succeeded in defusing the potential crisis. (306-308) The United States shifted its focus from economic development to the more immediate problem of stabilizing the failing Indonesian economy, but with little success. (311-313, 316)

Jones suggested that the downward trend in Indonesia made a Presidential trip even more important and hoped that a visit by Kennedy would moderate Sukarno. The Department agreed to inform Sukarno that Kennedy would visit Indonesia early in a second term provided Sukarno abandoned his policy of confrontation with the United Kingdom and Malaysia. (318)

When informed of the possibility of a Kennedy visit, Sukarno was enthusiastic. On November 19, Jones, who was in Washington for consultations, received a commitment from the President to go to Indonesia. Three days later, Kennedy was assassinated in Dallas. The Johnson administration would face new challenges in U.S.-Indonesian relations. Malaysia

A federation of Malaya, Singapore, North Borneo (Sabah), and Sarawak had been a British goal since 1960 and was an idea to which the United States gave tacit support. (329) The United States viewed the potential Malaysian Federation as a stabilizing and anti-Communist measure, but Indonesia and the Philippines both opposed it.

Miffed at not being consulted, Sukarno convinced himnself it was a colonialist plot; the Philippines opposed the federation because of their claims to parts of North Borneo. The Philippines pursued its claim through diplomatic channels, and Indonesia embarked on a policy of confrontation and guerrilla war in early 1963. (330)

One of Sukarno’s tactics was a demand for a referendum in the Borneo Territories under U.N. auspices. The United States supported the idea even though it delayed postponement of the inauguration of the federation. Rusk and Kennedy convinced the skeptical British Prime Minister Harold Macmillan that “a little give now may be worth the risk, especially if the likely alternative is a further step- up of subversive pressure.” (338)

The United Nations reported on September 14, 1963, that the inhabitants of North Borneo and Sarawak favored joining Malaysia. Indonesia and the Philippines denounced the report; Indonesia stepped up its confrontation. (335)

Australia sent troops to Malaysia to combat Indonesian subversion and hoped to obtain from the United States an assurance that its troops in Malaysia would be covered under the ANZUS Treaty. Under Secretary of State Averell Harriman agreed with the Australians in June 1963 that ANZUS should cover Australian troops, but only in the case of overt attacknot subversionby Indonesia.

After Australia gave a formal commitment to defend Malaysia on September 23, 1963, President Kennedy wanted further clarification; he did not want the Australians to turn around one day and say “where are the Americans.” Nor did Kennedy want to fight another war in Southeast Asia. (337, 338)

On October 16, McGeorge Bundy handed the Australian Ambassador a paper that promised that the United States would consult with Australia about appropriate political and military support if its troops were attacked. In view of extensive U.S. commitments, Australia could count only on U.S. air and sea forces and logistical support in the last resort. (343)

In late 1963, the United States encouraged Philippine- Indonesian-Malaysian contacts through quiet diplomacy in conjunction with the British, Australians, and New Zealanders while at the same time trying to use U.S. economic aid as a lever on Sukarno. (342, 345) The results were mixed and the Indonesian campaign of confrontation continued as a serious problem for the Johnson administration.

About these ads