Kekalahan Belanda mempertahankan Irian Jaya sebagai wilayah jajahannya yang sarat dengan emas, mineral lain, migas, dan kayu

Kekalahan Belanda mempertahankan Irian Jaya sebagai wilayah jajahannya yang sarat dengan emas, mineral lain, migas, dan kayu

By Sando Sasako
Lead Consultant
Advanced Advocacy Plus

Jakarta, 23 May 2012

Motif Soekarno mempertahankan Irian Jaya bersifat politik nasionalis, mengenyahkan orang barat dari wilayah Indonesia, berteman dengan komunis Soviet dan Cina.

Apa bedanya posisi Indonesia pada masa orde lama (di tahun 1960-an) dengan posisi Iran setelah Revolusi 1979? Tidak jauh berbeda. Masyarakat Iran sangat anti-barat, Amerika Serikat khususnya. Di sisi lain, Iran juga melakukan hal yang sama dengan Indonesia, berteman dengan komunis Rusia dan Cina.

Motif Soeharto meerbut Irian Jaya dari Belanda bersifat materialistis, yakni setelah melakukan deal politik dengan Freeport, intelijen AS, CIA, pemerintah AS, perancangan G30S/PKI, dan Supersemar.


  1. 200908210620, Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar
  2. 200908210620, Sejarah Papua Dalam NKRI Sudah Benar
  3. 20100925, Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat/Papua
  4. 201104070529, Sejarah Kabupaten Manokwari
  5. 201110, Meluruskan Sejarah Perjuangan Papua Barat – H. Dr. Subandrio
  6. 201110302210, JFK, Indonesia, CIA and Freeport
  7. 20120430121600, 1 Mei, Sejarah Irian Barat Kembali Dikenang

http://oase.kompas.com/read/2009/08/21/06205938/Sejarah.Papua.Dalam.NKRI.Sudah.Benar

Sejarah Papua Dalam NKRI Sudah Benar

| Jumat, 21 Agustus 2009 | 06:20 WIB


http://papuapost.wordpress.com/2011/11/05/sejarah-masuknya-irian-barat-papua-ke-dalam-wilayah-negara-kesatuan-republik-indonesia-nkri-sudah-benar/

Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar

Jumat, 21 Agustus 2009 | 06:20 WIB, Posted on November 5, 2011

JAYAPURA, KOMPAS.com–Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar sehingga tidak perlu dipertanyakan dan diutak-atik lagi.

Hal tersebut diungkapkan Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee di Jayapura, Kamis menanggapi sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam.

Ramses menegaskan, ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di Tanah Papua. “Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda,” ujarnya. Lebih lanjut dijelaskannya, fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

“Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa Sumpah Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini keliru, karena justru sebaliknya, para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya, Poreu Ohee adalah salah satu pemuda Papua yang hadir pada saat itu,” ujar Ramses.

Adapun mengenai pihak-pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI, Ramses tidak menyalahkan mereka karena minimnya pemahaman atas hal tersebut. Menurutnya, hal yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga seharusnya disyukuri dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Papua.

Berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB.

Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan “New York Agreement” untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu.

Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.

Sumber: ANT dan http://oase.kompas.com/read/xml/2009/08/21/06205938/Sejarah.Papua.Dalam.NKRI.Sudah.Benar


http://widhisejarahblog.blogspot.com/2010/09/perjuangan-bangsa-indonesia-merebut.html

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat/Papua

DWI NUGROHO WIDI, Sabtu, 25 September 2010

1. Latar belakang pengembalian Irian Barat

Apakah Irian Barat termasuk wilayah Indonesia ? Jawabannya adalah ya!

Karena apabila ditinjau dari segi politis, bahwa berdasarkan perjanjian international 1896 yang diperjuangkan oleh Prof. Van Vollen Houven (pakar hukum adat Indonesia) di sepakati bahwa ”Indonesia” adalah bekas Hindia Belanda. Sedangkan Irian Barat walaupun dikatakan oleh Belanda secara kesukuan berbeda dengan bangsa Indonesia, tetapi secara sah merupakan wilayah Hindia Belanda.

Apabila ditinjau dari segi antropologi, bahwa bangsa Indonesia yang asli adalah Homo Wajakensis dan Homo Soloensis yang mempunyai ciri-ciri: kulit hitam, rambut keriting (ras austromelanesoid) yang merupakan ciri ciri suku bangsa Aborigin (Australia) dan ras negroid (Papua).

Apabila ditinjau dari segi sejarah , bahwa Konferensi Meja Bundar yang dilakukan untuk mengatur penyerahan kedaulatan Indonesia diwarnai dengan usaha licik Belanda yang ingin terus mempertahankan Irian Barat (New Guinea) dengan alasan kesukuan. Akhirnya KMB memutuskan penyelesaian Irian Barat akan ditentukan dalam masa satu tahun setelah penyerahan kedaulatan melalui perundingan antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Benarkah alasan Belanda mempertahankan Irian Barat karena masalah kesukuan? Ternyata bukan!

Alasan sebenarnya adalah bahwa pada saat itu Belanda sedang mengadakan eksplorasi / penelitian sumber daya alam di Irian dan berhasil menemukan fakta bahwa di Irian Barat terdapat tambang emas dan uranium terbesar di dunia (sekarang dinamakan Freeport yang merupakan perusahaan asing milik Belanda) yang tidak akan habis di gali selama 100 tahun.

Belanda tetap mempertahankan Irian Barat sebagai jajahannya, dan memasukan wilayah Irian Barat ke dalam Konstitusi nya pada tanggal 19 Pebruari 1952. Dengan demikian Belanda sendiri telah melanggar isi Round Table Conference yang telah disepakati dengan RIS.

2. Perjuangan diplomasi; pendekatan diplomasi

a. Perundingan Bilateral Indonesia Belanda

Pada tanggal 24 Maret 1950 diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri Uni Belanda – Indonesia. Konferensi memutuskan untuk membentuk suatu komisi yang anggotanya wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyelidiki masalah Irian Barat. Hasil kerja Komisi ini harus dilaporkan dalam Konferensi Tingkat Menteri II di Den Haag pada bulan Desember 1950.

Ternyata pembicaraan dalam tingkat ini tidak menghasilkan penyelesaian masalah Irian Barat. Pertemuan Bilateral Indonesia Belanda berturut-turut diadakan pada tahun 1952 dan 1954, namun hasilnya tetap sama, yaitu Belanda enggan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sesuai hasil KMB.

b. Melalui Forum PBB

Setelah perundingan bilateral yang dilaksanakan pada tahun 1950, 1952 dan 1954 mengalami kegagalan, Indonesia berupaya mengajukan masalah Irian Barat dalam forum PBB. Sidang Umum PBB yang pertama kali membahas masalah Irian Barat dilaksanakan tanggal 10 Desember 1954. Sidang ini gagal untuk mendapatkan 2/3 suara dukungan yang diperlukan untuk mendesak Belanda.

Indonesia secara bertrurut turut mengajukan lagi sengketa Irian Barat dalam Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun 1956, dan Majelis Umum XII tahun 1957. Tetapi hasil pemungutan suara yang diperoleh tidak dapat memperoleh 2/3 suara yang diperlukan.

c. Dukungan Negara Negara Asia Afrika (KAA)

Gagal melalui cara bilateral, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi secara regional dengan mencari dukungan dari negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Indonesia tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara-negara di kawasan Asia Afrika, secara bulat mendukung upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali Irian sebagai wilayah yang sah dari RI.

Namun suara bangsa-bangsa Asia Afrika di dalam forum PBB tetap tidak dapat menarik dukungan internasional dalam sidang Majelis Umum PBB.

3. Perjuangan dengan konfrontasi politik dan ekonomi

Kegagalan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat baik secara bilateral, Forum PBB dan dukungan Asia Afrika, membuat pemerintah RI menempuh jalan lain pengembalian Irian Barat, yaitu jalur konfrontasi. Berikut ini adalah upaya Indonesia mengembalikan Irian melalui jalur konfrontasi, yang dilakukan secara bertahap.

a. Pembatalan Uni Indonesia Belanda

Setelah menempuh jalur diplomasi sejak tahun 1950, 1952 dan 1954, serta melalui forum PBB tahun 1954 gagal untuk mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan RI, pemerintah RI mulai bertindak tegas dengan tidak lagi mengakui Uni Belanda Indonesia yang dibentuk berdasarkan KMB.

Ini berarti bahwa pembatalan Uni Belanda Indonesia secara sepihak oleh pemerintah RI berarti juga merupakan bentuk pembatalan terhadap isi KMB. Tindakan pemerintah RI ini juga didukung oleh kalangan masyarakat luas, partai-partai dan berbagai organisasi politik, yang menganggap bahwa kemerdekaan RI belum lengkap / sempurna selama Indonesia masih menjadi anggota UNI yang dikepalai oleh Ratu Belanda.

Pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan hubungan Indonesia Belanda, berdasarkan perjanjian KMB. Pembatalan ini dilakukan dengan Undang Undang No.13 tahun 1956 yang menyatakan, bahwa untuk selanjutnya hubungan Indonesia Belanda adalah hubungan yang lazim antara negara yang berdaulat penuh, berdasarkan hukum internasional. Sementara itu hubungan antara kedua negara semakin memburuk, karena:

1. terlibatnya orang-orang Belanda dalam berbagai pergolakan di Indonesia (APRA, Andi Azis, RMS)
2. Belanda tetap tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

b. Pembentukan Pemerintahan Sementara Propinsi Irian Barat di Soasiu (Maluku Utara)

Sesuai dengan Program Kerja Kabinet, Ali Sastroamidjojo membentuk Propinsi Irian Barat dengan ibu kota Soasiu (Tidore). Pembentukan propinsi itu diresmikan tanggal 17 Agustus 1956. Propinsi ini meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patrani, serta Wasile di Maluku Utara.

c. Pemogokan Total Buruh Indonesia

Sepuluh tahun menempuh jalan damai, tidak menghasilkan apapun. Karena itu, pada tanggal 18 Nopember 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air. Dalam rapat umum yang diadakan hari itu, segera diikuti pemogokan total oleh buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.

Pada hari itu juga pemerintah RI mengeluarkan larangan bagi beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda. Kemudian KLM dilarang mendarat dan terbang di seluruh wilayah Indonesia.

d. Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda

Pada tanggal 3 Desember 1957 semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diminta untuk dihentikan. Kemudian terjadi serentetan aksi pengambil alihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia, yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda ini.

Namun kemudian ditampung dan dilakukan secara teratur oleh pemerintah. Pengambilalihan modal perusahaan perusahaan milik Belanda tersebut oleh pemerintah kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958.

e. Pemutusan Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik Indonesia – Belanda bertambah tegang dan mencapai puncaknya ketika pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Dalam pidato Presiden yang berjudul ”Jalan Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun Dari Langit (Jarek)” pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 15, tanggal 17 Agustus 1960, presiden memaklumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Tindakan ini merupakan reaksi atas sikap Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian secara damai pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Bahkan, menjelang bulan Agustus 1960, Belanda mengirimkan kapal induk ” Karel Doorman ke Irian melalui Jepang. Disamping meningkatkan armada lautnya, Belanda juga memperkuat armada udaranya dan angkutan darat nya di Irian Barat.

Karena itulah pemerintah RI mulai menyusun kekuatan bersenjatanya untuk mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan. Konfrontasi militer pun dimulai.

4. Tri Komando Rakyat

a. Tri Komando Rakyat

Dalam pidatonya ”Membangun Dunia Kembali” di forum PBB tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno berujar, ”……Kami telah mengadakan perundingan-perundingan bilateral……harapan lenyap, kesadaran hilang, bahkan toleransi pu n mencapai batasnya. Semuanya itu telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami.”

Tindakan konfrontasi politik dan ekonomi yang dilancarkan Indonesia ternyata belum mampu memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Pada bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua, bahkan dalam Sidang umum PBB September 1961, Belanda mengumumkan berdirinya Negara Papua. Untuk mempertegas keberadaan Negara Papua, Belanda mendatangkan kapal induk ”Karel Doorman” ke Irian Barat.

Terdesak oleh persiapan perang Indonesia itu, Belanda dalam sidang Majelis Umum PBB XVI tahun 1961 mengajukan usulan dekolonisasi di Irian Barat, yang dikenal dengan ”Rencana Luns”. Menanggapi rencana licik Belanda tersebut, pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumumkan TRIKORA dalam rapat raksasa di alun alun utara Yogyakarta, yang isinya :

1. Gagalkan berdirinya negara Boneka Papua bentukan Belanda
2. Kibarkan sang Merah Putih di irtian Jaya tanah air Indonesia
3. Bersiap melaksanakan mobilisasi umum

b. Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat

Sebagai langkah pertama pelaksanaan Trikora adalah pembentukan suatu komando operasi, yang diberi nama ”Komando Mandala Pembebasan Irian Barat”. Sebagai panglima komando adalah Brigjend. Soeharto yang kermudian pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal.

Panglima Komando : Mayjend. Soeharto
Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono
Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo Wattimena
Kepala Staf Gabungan : Kolonel Ahmad Tahir

Komando Mandala yang bermarkas di Makasar ini mempunyai dua tujuan :

1. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan operasi militer untuk mengembalikan Irian barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia
2. mengembangkan situasi militer di wilayah Irian barat sesuai dengan perkembangan perjuangan di bidang diplomasi supaya dalam waktu singkat diciptakan daerah daerah bebas de facto atau unsur pemerintah RI di wilayah Irian Barat

Dalam upaya melaksanakan tujuan tersebut, Komando Mandala membuat strategi dengan membagi operasi pembebasan Irian Barat menjadi tiga fase, yaitu :

1. Fase infiltrasi

Dimulai pada awal Januari tahun 1962 sampai dengan akhir tahun 1962, dengan memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto.

2. Fase Eksploitasi

Dimulai pada awal Januari 1964 sampai dengan akhir tahun 1963, dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.

3. Fase Konsolidasi

Dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1964, dengan menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Sebelum Komando mandala bekerja aktif, unsur militer yang tergabung dalam Motor Boat Torpedo (MTB) telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun kedatangan pasukan ini diketahui oleh Belanda, sehingga pecah pertempuran di Laut Arafura. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat ini, MTB Macan Tutul berhasil ditenggelamkan oleh Belanda dan mengakibatkan gugurnya komandan MTB Macan Tutul Yoshafat Sudarso (Pahlawan Trikora)

Sementara itu Presiden Amerika Serikat yang baru saja terpilih John Fitzgerald Kennedy merasa risau dengan perkembangan yang terjadi di Irian Barat. Dukungan Uni Soviet ( PM. Nikita Kruschev ) kepada perjuangan RI untuk mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda, menimbulkan terjadinya ketegangan politik dunia, terutama pada pihak Sekutu (NATO) pimpinan Amerika Serikat yang semula sangat mendukung Belanda sebagai anggota sekutunya.

Apabila Uni Soviet telah terlibat dan Indonesia terpengaruh kelompok ini, maka akan sangat membahayakan posisi Amerika Serikat di Asia dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah Pasifik Barat Daya. Apabila pecah perang Indonesia dengan Belanda maka Amerika akan berada dalam posisi yang sulit. Amerika Serikat sebagai sekutu Belanda akan di cap sebagai negara pendukung penjajah dan Indonesia akan jatuh dalam pengaruh Uni Soviet.

Untuk itu, dengan meminjam tangan Sekjend PBB U Than, Kennedy mengirimkan diplomatnya yang bernama Elsworth Bunker untuk mengadakan pendekatan kepada Indonesia – Belanda. Sesuai dengan tugas dari Sekjend PBB ( U Than ), Elsworth Bunker pun mengadakan penelitian masalah ini, dan mengajukan usulan yang dikenal dengan ”Proposal Bunker”. Adapun isi Proposal Bunker tersebut adalah sebagai berikut:

”Belanda harus menyerahkan kedaulatan atas Irian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu paling lambat dua tahun”

Usulan ini menimbulkan reaksi :

1. Dari Indonesia : meminta supaya waktu penyerahan diperpendek
2. Dari Belanda : setuju melalui PBB, tetapi tetap diserahkan kepada Negara Papua Merdeka

c. Operasi Jaya Wijaya

Pelaksanaan Operasi

1. Maret – Agustus 1962 dilancarkan operasi pendaratan melalui laut dan udara
2. Rencana serangan terbuka untuk merebut Irian Barat sebagai suatu operasi penentuan, yang diberi nama Operasi Jaya wijaya”. Pelaksanaan operasi adalah sebagai berikut :

a. Angkatan Laut Mandala dipimpin oleh Kolonel Soedomo membentuk tugas amphibi 17, terdiri dari 7 gugus tugas
b. Angkatan Udara Mandala membentuk enam kesatuan tempur baru.

Sementara itu sebelum operasi Jayawijaya dilaksanakan, diadakan perundingan di Markas Besar PBB pada tanggal 15 Agustus 1962, yang menghasilkan suatu resolusi penghentian tembak menembak pada tanggal 18 Agustus 1962.

5. Persetujuan New York [ New York Agreement ]

Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

1. Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat..
2. Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.
3. Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
4. Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB
5. Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya ( sekarang Papua )

6. Arti penting Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

Sebagai salah satu kewajiban pemerintah Republik Indonesia menurut persetujuan New York, adalah pemerintah RI harus mengadakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat paling lambat akhir tahun 1969. Pepera ini untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat memilih, ikut RI atau merdeka sendiri. Penentuan pendapat Rakyat akhirnya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 4 Agustus 1969.Mereka diberi dua opsi, yaitu : bergabung dengan RI atau merdeka sendiri.

Setelah Pepera dilaksanakan, Dewan Musyawarah Pepera mengumumkan bahwa rakyat Irian dengan suara bulat memutuskan Irian Jaya tetap merupakan bagian dari Republik Indoenesia. Hasil ini dibawa Duta Besar Ortiz Sanz untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke 24 bulan Nopember 1969. Sejak saat itu secara de yure Irian Jaya sah menjadi milik RI.

Dengan menganalisa fakta-fakta pembebasan Irian Barat sampai kemudian dilaksanakan Pepera, dapat diambil kesimpulan bahwa Pepera mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, yaitu :

1. bukti bahwa pemerintah Indonesia dengan merebut Irian Barat melalui konfrontasi bukan merupakan sebuah tindakan aneksasi / penjajahan kepada bangsa lain, karena secara sah dipandang dari segi de facto dan de jure Irian Barat merupakan bagian dari wilayah RI
2. upaya keras pemerintah Ri merebut kembali Irian Barat bukan merupakan tindakan sepihak, tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat Irian Barat. Terbukti hasil Pepera menyatakan rakyat Irian ingin bergabung dengan Republik Indonesia.


http://www.manokwarikab.go.id/sejarah

Sejarah Kabupaten Manokwari

Thursday, 07 April 2011 05:29

Catatan sejarah tentang Irian Jaya dimulai pada abad ke VII. Pada abad tersebut diberitakan bahwa para pedagang Sriwijaya telah sampai didaerah ini dan menyatakan bahwa irian Jaya termasuk wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mereka beri nama Janggi. Keterangan tersebut dapat perdagangan dan pusat Agama Budha yang berhubungan dengan bangsa Cina dan India.

Dengan armadanya yang kuat Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Irian Jaya untuk memperdagangkan rempah-rempah, wangi-wangian, mutiara dan bulu burung Cenderawasih. Buku tahunan Cina menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indrawarman telah mengirim utusannya ke Kaisar Cina dan Mempersembahkan bulu-bulu burung yang indah..

Sementara itu seorang musafir Cina yang bernama Chon You Kwa menulis,bahwa diKepulauan Indonesia sekarang terdapat suatu daerah yang bernama Tungki dan merupakan bagian dari Maluku. Kalau nama Tungki itu dipakai untuk menyebut nama jenggi, maka hal tersebut memperkuat keterangan tentang adanya hubungan Irian Jaya dengan Kerajaan Sriwijaya…

Didalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca ( 1365) Irian Jaya adalah termasuk wilayah Majapahit atau Majapahit kedelapan.

Didalam syair ke XIV didapat kata-kata Ewanim yang menurut beberapa sarjana bahasa merupakan sebutan untuk Onim, sedangkan Sien untuk Kowiai yang kedua-keduanya terletak di Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari. Dan ini membuktikan bahwa suku-suku bangsa di Irian Jaya sejak dahulu sudah mempunyai hubungan dengan suku-suku bangsa di bagian barat, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan di Maluku.

Suatu keterangan yang dapat menunjukkan bahwa Irian Jaya pernah merupakan daerah kekuasaan Sultan Tidore dan Bacan sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat dan Prof.Dr.Harsya W.Bachtiar dalam penelitiannya yang diungkapkan didalam buku yang berjudul: “Penduduk Irian Barat“ bahwa pertemuan pertama antara orang-orang pribumi Irian Barat dengan orang-orang dari luar daerah terjadi ketika Sultan Tidore berusaha memperluas wilayah Jajahannya.

Pada abad XVI Pantai Utara sampai Barat daerah Kepala Burung sampai Namatota (Kab.Fak-fak) disebelah Selatan, serta pulau-pulau disekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore. Daerah tersebut meliputi Pulau-pulau Raja Ampat wilayah Kabupaten Sorong sekarang, serta daerah Fakfak dan sepanjang pesisir Teluk Bintuni Wilayah Kabupaten Manokwari sekarang.

Untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan, Sultan Tidore mengangkat empat orang tokoh sebagai raja/korano yang memerintah penduduk di daerah mereka masing-masing atas nama Sultan Tidore.. Hubungan kekuasaan Pemerintahan antara Kerajaan Todore dengan daerah-daerah kekuasaannya, ditandai dengan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya kepada kerajaan Tidore, melalui raja-raja atau korano-korano yang diangkat oleh Sultan.

Bangsa Barat yang mula-mula melihat Pantai Utara adalah dua Orang pelaut Portugis Antonio D. Anease dan Fransisco Sorreano pada Tahun 1511, dalam pelayarannya mencari rempah-rempah, namum mereka tidak mendarat dipantai itu, dia menamakan pulau ini dengan Papua.

Kata Papua berasal dari bahasa Melayu Kuno “Papuwah“ yang berarti Orang berambut keriting. Orang Pertama yang memberi nama New Guinea pada Pulau Irian adalah Ynigo Ortis de Retes, ketiak ia berlabuh dimuara sungai Memberamo di Pantai Utara Iraian. Ynigo Ortis de Retes tersebut dalam peta abad ke XVI dalam bentuk latin yaitu “Nova Guinea“ dan dalam Peta Belanda: “Nieuw Guinea“.

Dalam catatan sejarah penamaan Papua dan New Guinea biasa dipakai bersama-sama.

Nama Irian diusulkan oleh Frans Kaisepo dalam Konfersnsi Malino Pada tahun 1946, dan nama ini kemudian dipakai oleh bangsa Indonesia sampai sekarang.

Namun sampai abad ke XIX Daerah Irian Jaya masih dianggap sebagai wilayah gelap, karena penduduknya masih kafir dan menyembah kepada berhala-berhala yang telah berakar berabad-abad lamanya.

Diantara sekian banyak bangsa-bangsa yang pernah datang ke Irian Jaya, bangsa Belandalah yang kemudian berhasil menguasainya. Dengan kedudukannya yang kuat serta system monopolinya di Indonesia, VOC kemuadian berhasil mengusir orang-orang Eropa lainnya dari Irian.

Usaha Belanda untuk menguasai wilayah Irian Jaya pertama kali kelihatan, ketika diresmikannya pendirian benteng “Fort du Bus“ di Teluk Triton dikaki gunung Lumenciri tepatnaya dikampung Lobo desa Lobo Kecamatan Kaimana Kabupaten fakfak. Pada kesempatan itu Komisaris Pemerintahan Kerajaan Belanda A.J. Van Delden, membacakan suatu pernyataan yang dikenal dengan “Proklamasi Fort du Bus“ pada tanggal 24 Agustus 1898.

Adapun isi daripada Proklamasi tersebut antara lain bahwa daerah Nieuw Guinea dengan daerah pedalamannya dimulai pada garis 140 BT dipantai Selatan terus kearah Barat, Barat daya dan Utara sampai ke semenanjung Goede Hoop di Pantai Utara kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberpon yang dimiliki SultanTidore dinyatakan sebagai milik Belanda.

Karena pengaruh kekuasaan Belanda lebih kuat dari kesultanan Tidore atas Irian Jaya, maka terpaksa Sultan Tidore menerima kehendak Belanda dengan suatu perjanjian penyerahan wilayah berbentuk “Korte Verklaring“ pada tanggal 3 Juni 1909. Sekalipun sejak tahun 1998 Irian Jaya sudah dianggap sebagai daerah jajahan Belanda, namun kekuasaan yang sesungguhnya baru terwujud pada akhir abad ke XIX.

Semula Belanda mengabaikan daerah ini, karena dianggap kurang menguntungkan. Tetapi setelah timbul ancaman serta saingan-saingan dari orang-orang Amerika serta orang Eropa lainnya dalam usaha memperluas daerah jajahannya masing-masing mulailah Belanda memusatkan perhatiannya secara sungguh-sungguh kepada daerah Irian Jaya.

Untuk memantapkan pemerintahan Hindia Belanda diwilayah irian Jaya ini, maka dibentuklah pos pemerintahan yang pertama berkedudukan di Manokwari. Dengan demikian kota Manokwari selain sebagai kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya, juga sebagai embrio pertama sejarah pemerintahan diwilayah Iran Jaya, dan selanjutnya ke Fak-Fak.

Kedua pos pemerintahan tersebut diatas masih langsung dibawahi oleh Keresidenan Maluku yang berkedudukan di Ambon.  Dalam perkembangan selanjutnya, kedua pos pemerintahan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi afdeling, yaitu:

  1. Afdeling Noord Nieuw Guinea, (Irian Jaya Bagian Utara) beribu kota di Manokwari yang meliputi wilayah Sorong sampai Jayapura.
  2. Afdeling West Nieuw Guinea (Irian Jaya Bagian Barat) yang beribu kota di Fakfak, meliputi wilayah yang terbentang dari Fakfak sampai Merauke.

Setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan suatu “Wilayah Hukum Negara” yang meliputi bekas wilayah jajahan kerajaan Belanda (Hindia Belanda) maka sejak saat itu secara syah dan diakui oleh dunia luar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.

Dalam kenyataan sejarah ternyata lain, sebab daerah Irian Jaya ternyata tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda, walaupun melalui beberapa kali perjanjian sampai dengan Komprensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949di Den Haag Negeri Belanda dan sebagai hasilnya Indonesia menerima pengaturan sementara kedudukan Irian Barat (Iran jaya) oleh Belanda untuk jangka waktu satu tahun. Dan ketentuan ini ternyata tak dipenuhi oleh Pemerintah, dimana Irian Jaya tetap tidak dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia.

Namun perjuangan untuk mengembalikan Irian jaya antara tahun 1950 dan 1953 terus dilakukan, terutama melalui meja perundingan secara bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia – Belanda. Setelah usaha-usaha tersebut terbukti membawa hasil, maka sejak tahun 1953 perjuangan Pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum-forum internasional, terutama PBB dan Forum Solidaritas Asia = Afrika seperti Konferensi Asia-Afrika.

Usaha-usaha dibidang diplomasi tersebut ternyata tidak membawa hasil, sehingga Pemerintah mulai mengambil sikap yang keras terhadap Belanda. Pembatalan Uni Indonesia – Belanda pada Tahun 1954 diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.

Perjuangan untuk mengembalikan Irian Jaya kini didasarkan pada kekuatan rakyat Indonesia sendiri. Dari hasil perjuangan ini pula melahirkan Undang-undang Nomr 15 Tahun 1956, tentang pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan oleh Kabinet Ali Satroamidjojo, Moh.Roem dan Idam Chalik.

Peresmian pembentukan Propinsi Irian Barat perjuangan dilakukan bertepatan dengan hari Ulang Tahunkemerdekaan RI yang ke 39 pada tanggal 17 Agustus 1956, meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan Daerah Tidore, Oba, weda, Pa tani, serat Zainal Abdin Syah, yang berkedudukan di Soasiu dan pelantikannya pada tanggal 23 September 1956.

Pembentukan Propinsi perjuangan ini lebuh dititik beratkan atas dasar administrasi, dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih mempertegas bahwa Irian Barat merupakan bagian dari pada Negara Republik Indonesia, maka diberi kesempatan kepada raktay Irian Barat untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Maka pada bulan Agustus 1956 Pemerintah Republik Indonesia mengangkat 3 Orang anggota DPR sebagai wakil dari rakyat Irian; mereka adalah : Silas Papare, Mohamad Padang dan A.B. Karubuy. Namun demikian Propinsi Irian Barat perjuangan ini, walaupun mempunyai aparatur pemerintahan berupa Gubernur Kepala Daerah, Dewan Pemerintah dan jawatan-jawatan lainnya, tetap tinggal melempen sampai akhir hidupnya.

Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat belummembawa hasil apa- apa, karena Belanda secara menyolok mendirikan “Dewan Papua“ pada tanggal 5 April 1961 yang kemudian disusul dengan pembentukan “Negara Papua Merdeka“ terlepas dari Negara Republik Indonesia.

Maka terpaksa pemerintah Indonesia meningkatkan konfrontasinyadalam bidang militer. Hal ini memperlihatkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk membebaskan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda dengan kekuatan senjata. Tepat pada tanggal 19 Desember 1961 di Jokyakarta Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Trikomando Rakyat (Trikora) yang berbunyi sebagai berikut :

TRI KOMANDO RAKYAT

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik komfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan intruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda..

Dan kini oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme ditanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia, yang juga berada didaerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut :
Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda Kolonial.
Kibarkanlah sang Merah Putih di Irian Barat tanah Air Indonesia.
Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Semoga Tuhan Yang Esa memberkati perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

Yokyakarta, 19 Desember 1961

Presiden/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/
Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/
Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat

S O E K A R N O

Dalam rangka persiapan pemekaran Wilayah Irian Jaya menjadi beberapa Propinsi pada Pelita IV, Kota Manokwari telah ditetapkan sebagai Pusat Pembantu Gubernur Wilayah II, yang meliputi : Kabupaten Dati II Manokwari Sorong, Teluk Cendrawasih dan Yapen Waropen.

Dipilihnya Kota Manokwari sebagai Pusat Pembantu Gubernur Wilayah II, karena fakta sejarah dimana Kota Manokwari adalah merupakan kota pertama masuknya Injil di Irian Jaya dan juga merupakan kota Pemerintahan pertama di Irian Jaya.

Dalam upaya membangun kota Manokwari agar sesuai dengan RIK (Rencana Induk Kota) diupayakan pula untuk mewujudkan kota Manokwari menjadi Kota yang BERSEJARAH (Bersih, Sehat, Jaya, Rapi, Aman dan Hidup).

Sumber : Monografi Pemerintah Kab.Dati II Manokwari 1990


http://www.hastamitra.org/2011/10/meluruskan-sejarah-perjuangan-irian.html

Meluruskan Sejarah Perjuangan Papua Barat – H. Dr. Subandrio

Buku ini adalah Cetakan ke-II dengan tiras berlipat ganda ketimbang Cetakan Pertama. Selain itu edisi baru ini pun dilengkapi dengan sambutan sangat penting oleh Menko PolSosKam, Susilo Bambang Yudhoyono MA dan beberapa sambutan lainnya yang disampaikan pada saat buku ini diluncurkan secara resmi pada tgl. 25 Januari yang baru lalu di Wisma Carakaloka Diklat Deparlu Kebayoran Baru Jakarta.

Sebelum itu pada kesempatan lain –-segera setelah buku ini selesai dicetak-– dua exemplar masing-masing disampaikan langsung oleh Penulis kepada Presiden Gus Dur dan Wapres Magawati Soekarno­putri. Respons dua pejabat tertinggi negara dan juga sambutan-sambutan pada saat acara peluncuran buku, mendorong dan memantapkan tekad Yayasan Kepada Bangsaku akan kebenaran missi yang kami emban ini.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kewajiban dan tugas penting terbentang di hadapan kita agar kita lebih serius dan lebih tekun lagi menanganinya, seperti misalnya melestarikan cita-cita dan konsep kesatuan dan persatuan bangsa, merampungkan tugas nation and character building yang amat penting sebagaimana selalu didengung-dengunkan oleh Bung Karno, Pembebas dan Bapak Bangsa, terutama di saat-saat seperti sekarang ini.

Permintaan para pembaca yang demikian melimpah, juga dari toko-toko buku mau pun para pejuang kesatuan dan persatuan bangsa dari lingkungan masyarakat Irian Jaya sendiri, membuktikan bahwa buku ini bukan saja penting isinya, tetapi memang tepat waktu terbitannya pada saat kekuatan berbagai komplotan disintegrasi nasional sedang melancarkan manuver-manuver mereka yang licik dan berbahaya.

Pada Cetakan Pertama buku ini, kami tanpa ragu telah menyatakan: YKB dengan tegas mendukung perjuangan melawan ketidakadilan sentralisme Jakarta yang dimanifestasikan oleh keserakahan Keluarga Cendana dan para kroninya yang menganggap Irian Barat tidak lain merupakan ladang untuk memperkaya diri sejadi-jadinya.

Ketidakadilan seperti itu mutlak harus dihentikan, tetapi Yayasan Kepada Bangsaku akan kukuh mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Indonesia karena tidak bisa mentolerir ambisi-ambisi perorangan yang ingin muncul ke depan sebagai pemimpin dengan memanipulasi aspirasi rakyat Papua berdalih me­lawan ketidakadilan.

Oleh karena itu kami sungguh berbesar hati dan gembira mendengar kata-kata Menko Susilo Bambang Yudhoyono (lihat Lampiran, hal. 247, dst.) yang penuh respek berbicara tentang keberhasilan perjuangan Bung Karno dan The Founding Fathers R.I. dalam membebaskan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah Indonesia.

Dengan menempatkan diri sebagai generasi penerus, sekarang Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas menganggap sebagai kewajiban di pundak generasinya untuk meng­amankan, memelihara dan merampungkan semua hasil perjuangan yang diwariskan oleh para Founding Fathers kita itu.

Apa yang beliau kemukakan itu sekarang menjadi sangat relevan, karena berbagai manuver konspirasi gerakan separatis kini sedang berkecamuk untuk menggoyang integritas wilayah tanah air kita. Kaum Kolonial mana pun perlu diperingatkan supaya jangan coba-coba bermain api di Irian Barat dengan memanfaatkan kesederhanaan dan kejujuran rakyat Irian Jaya yang dulu dijajah Belanda.

Sebab, jika keadaan menuntut, rakyat Indonesia tidak akan sangsi menghidupkan Trikora edisi kedua, yang pada tahun 1963 telah berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkeraman kolonial Belanda.

Akhirnya ingin kami kemukakan di sini, bahwa peluncuran buku sejarah perjuangan Irian Barat ini bukan saja sepenuhnya sejalan dengan kondisi situasional di mana kita sekarang sedang berada, akan tetapi juga sepenuhnya berada dalam konteks pada saat segenap nasion menyambut Peringatan Seabad Bung Karno pada 6 Juni 2001, pemimpin bangsa yang berdiri di baris paling depan dalam perjuangan pemulihan Irian Barat ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Buku H. Dr. Subandrio
Jakarta, 25 Januari 2001.
Penerbit  Yayasan Kepada Bangsaku
H. Amin Aryoso, SH
Ketua


Catatan YKB

pada Cetakan Pertama

Ada tiga alasan mengapa buku ini diterbitkan. Alasan pertama, karena ada permintaan dari Dr. Subandrio, mantan menteri luar negeri dan wakil perdana menteri I pada kabinet akhir pemerintahan Soekarno. Ia ditangkap oleh Soeharto, diadili dan dijatuhi hukuman mati, karena dinyatakan “terbukti” terlibat Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin oleh Letkol Untung Samsuri dari Resimen Tjakrabirawa.

Oleh suatu perubahan kondisi politik, hukumannya diubah menjadi seumur hidup, kemudian mendapat grasi, dan dibebaskan setelah 30 tahun menjadi penghuni penjara. G30S sendiri dikatakan oleh rezim Soeharto sebagai gerakan Partai Komunis Indonesia bersama kroninya yang hendak melakukan coup d’etat terhadap kekuasaan Presiden Soekarno.

Itulah yang kita namakan manipulasi sejarah dan masih saja dikunyah-kunyah sampai sekarang, termasuk di dalamnya nama Dr. Subandrio disebut sebagai tokoh yang terlibat. Sebenarnya Dr. Subandrio adalah orang yang mengingatkan Bung Karno untuk berhati-hati ketika tiga jendral atas nama Jendral Suharto datang ke Bogor pada bulan Maret 1966 yang hasilnya kemudian semua kita kenal dalam sejarah dengan apa yang dinamakan “supersemar” atau Surat Perintah Sebelas Maret.

Menurut keterangan Ibu Hartini Soekarno, waperdam Dr. Leimena yang juga berada di istana Bogor ketika diminta pendapatnya oleh Bung Karno sebelum menandatangani “supersemar” mengatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung apa pun keputusan yang diambil oleh Bung Karno.

Waperdam Chairul Saleh yang menyadari betul implikasi dari draft supersemar itu, berpendapat bahwa Bung Karno sebaiknya berfikir matang dalam menghadapi situasi yang sangat menentukan itu. Chaerul Saleh bahkan menyarankan agar Bung Karno sebelum mengambil suatu keputusan, sebaiknya terlebih dulu bersembahyang istikharoh untuk mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa.

Hanya waperdam Dr. Subandrio berkata tegas dalam bahasa Belanda bercampur Inggris: “Als u deze verklaring tekent, dan valt u in a trap.” (Bila bapak menandata-tangani pernyataan itu, maka bapak akan kejeblos dalam perangkap). Benar juga, “supersemar” bukan saja digunakan Soeharto untuk menghukum mati Subandrio, tapi juga sebagai kendaraan untuk menjatuhkan Presiden Soekarno dan merebut kekuasaannya.

Tapi kemudian, dari berbagai hasil penelitian dan kesaksian, sejarah yang ditulis mengenai G30S menimbulkan banyak kesangsian. Terakhir, keterangan Letjen (Purn.) Kemal Idris kepada pers tatkala melayat Jenderal Besar A.H. Nasution yang meninggal 5 September 2000, menyatakan penyesalannya, mengapa Jendral Soeharto sebagai panglima KOSTRAD saat meletusnya G30S, setelah dua kali dilapori oleh Kol. A. Latief, komandan Brigade Infantri I KODAM V Jaya saat-saat hendak dimulainya gerakan, ia sama sekali tidak mengambil langkah apa pun untuk mencegah gerakan tersebut. Jadi, siapa yang mendukung G30S?

Ketika Dr. Subandrio sudah menjalani hidup dalam penjara ± 20 tahun, setelah hukumannya diubah dari hukuman mati menjadi seumur hidup, kemudian menjadi 30 tahun, ia minta kepada saya menjadi penasehat hukumnya untuk mengupayakan grasi baginya dan sekaligus usaha rehabilitasi.

Saya katakan kepadanya bahwa grasi ada kemungkinan dan terbuka upaya hukumnya, tapi rehabilitasi jangan diharapkan akan diberikan oleh Soeharto. Untuk rehabilitasi, saya usulkan kepadanya supaya menulis saja memoar yang mengungkapkan apa sebenarnya G30S itu karena tentu ia sangat memahami, dan bagaimana posisi Dr. Subandrio di dalamnya.

Usul saya itu beralasan, karena diperkuat oleh pengungkapan Bung Karno 4 bulan sebelum meletusnya G30S, di mana Presiden pada tanggal 28 Mei 1965, ketika memberikan amanat pada rapat panglima TNI/AD seluruh Indonesia, beliau mengungkapkan adanya rencana dari musuh Indonesia hendak membunuh tiga tokoh terpenting di Indonesia, yaitu Bung Karno, A. Yani dan Dr. Subandrio.

Fakta menunjukkan bahwa Yani dibunuh pada 1 Oktober 1965 oleh G30S, Dr. Subandrio dijatuhi hukuman mati dan Bung Karno ditahan dalam keadaan sakit parah tanpa pengobatan yang wajar, sampai meninggal dunia dalam tahanan rezim orde baru.

Oleh karena itu Dr. Subandrio yang terhindar dari menjalani hukuman mati, patut menulis memoar, sebab ia adalah saksi sejarah yang masih hidup dan mengerti seluk-beluk G30S karena jabatannya terutama sekali sebagai Kepala Badan Pusat Inteligen (BPI). Dengan menulis memoarnya, ia dapat merehabilitasi nama baiknya dengan cara membuktikan bahwa ia hanya dilibatkan dan bukan terlibat. Buku ini kita harapkan menjadi awal penulisan untuk membeberkan pembuktian tersebut.

Alasan kedua, tulisan Dr. Subandrio mengenai perjuangan pembebasan Irian Barat yang ada di tangan pembaca sekarang ini, disambut hangat oleh Pak Roeslan, bahkan memberikan kesannya yang mendalam sebagai pengantar penerbitan buku ini, menganalisis tajam serta mengevaluasinya.

Kita semua mengetahui bahwa Dr. Subandrio dan Dr. H. Roeslan Abdulgani di waktu yang lalu berseberangan pandangan mengenai banyak soal, sampai-sampai menimbulkan kesan adanya permusuhan pribadi antara kedua tokoh itu.

Tetapi setelah melewati pasang surutnya situasi politik dalam perjalanan hidup dan perjuangan, muncul kearifan yang membuat keduanya menemukan titik temu, yang kemudian mengakhiri perseteruan yang mungkin hanya akibat kesalahfahaman di waktu yang lalu, dan ditutup dengan seremoni rangkul-peluk-cium-air mata yang disaksikan oleh Mh. Isnaeni.

Buku ini berhasil mempertemukan kedua tokoh yang pernah berseteru itu. Alhamdulillah!

Alasan ketiga, oleh keserakahan Soeharto dengan anak-anak dan para kroninya menguras kekayaan alam Irian Barat selama 30 tahun dan membiarkan penduduk asli terlantar dan hidup seperti di jaman batu, berpadu dengan kepentingan asing yang tetap ingin menguasai sumber alam Irian Barat yang kaya raya,

menyebabkan kekecewaan yang mendalam bagi saudara-saudara kita penduduk asli, yang segera dimanfaatkan oleh kaum separatis yang didukung oleh kekuatan asing, dengan membentuk satu gerakan yang mengatasnamakan penduduk asli hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri yang mereka sebut Papua Merdeka.

Sejarah Irian Barat dan perjuangan rakyatnya diputarbalik, dirancang sesuai dengan kepentingan asing yang mendukungnya, menciptakan pembenaran tuntutan tersebut, dengan berbagai argumentasi yang dibuat-buat.

Buku ini berusaha meluruskan sejarah perjuangan besar membebaskan Irian Barat dari kolonisasi Belanda, dengan memberikan gambaran yang jelas bagaimana seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali penduduk asli Irian Barat, sipil maupun militernya, ambil bagian bersama-sama dalam perjuangan besar itu, sehingga hampir saja memicu sengketa internasional yang menyeret kepada peperangan, jika Belanda tidak segera mundur dari Irian Barat.

Pengalaman Dr. Subandrio melaksanakan perjuangan diplomasi merebut Irian Barat, sehingga perang terbuka dapat dihindarkan 38 tahun yang lalu, sekarang menjadi aktual untuk dicermati kembali, justru pada saat di mana muncul gerakan separatis yang mengkhianati perjuangan dan pengorbanan rakyat Irian Barat sendiri dalam membebaskan wilayahnya bersama seluruh rakyat Indonesia dari cengkraman Belanda.

Akhir-akhir ini apa yang menamakan diri “Dewan Papua” menuntut tanggungjawab moral Belanda yang telah menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, yang katanya tidak sesuai dengan keinginan rakyat Irian sendiri. Dewan Papua memang dibentuk oleh Belanda di tengah-tengah menghebatnya perjuangan pembebasan Irian Barat.

Dewan itu sendiri ketua dan sekretarisnya adalah orang Belanda, sedang anggota-anggotanya orang-orang Irian boneka Belanda. Hal ini sudah dikemukakan oleh Dr. Subandrio dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB tanggal 9 Oktober 1961 tatkala memperdebatkan agenda Irian Barat, di mana dikatakan bahwa Dewan Papua dengan mengatas-namakan rakyat Irian Barat menuntut hak menentukan nasib sendiri.

Padahal hak menentukan nasib sendiri itu sudah tercakup dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana rakyat yang dijajah Belanda – termasuk Irian Barat menyatakan diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia.

Hanya karena Persetujuan KMB yang kompromistis menyisakan masalah Irian Barat sebagai sengketa yang akan dirundingkan setahun kemudian, menyebabkan Belanda terus memperkuat pertahanan militernya di sana, dan baru dilepaskannya setelah dipaksa dengan Operasi Trikora.

Penyerahan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, diakui oleh seluruh dunia internasionasl dan disahkan oleh PBB. Jadi, sama sekali tidak masuk akal tuntutan gerakan separatis Papua yang pura-pura memperingatkan Belanda supaya bertanggungjawab moral atas penyerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Artinya Dewan Papua menuntut supaya Belanda menarik kembali persetujuannya atas penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. Padahal, justru yang semestinya dituntut ialah dosa politik dan kemanusiaan yang dijalankan imperialis Belanda di Indonesia selama 300 tahun lebih.

Tetapi tuntutan seperti itu sudah jelas tidak bisa diharapkan dari Dewan Papua yang eksistensinya seenaknya saja mengatasnamakan rakyat Papua. Kita perlu pertanyakan : rakyat Papua yang mana?

YKB dengan tegas mendukung perjuangan melawan ketidakadilan sentralisme Jakarta yang dimanifestasikan dengan keserakahan Keluarga Cendana dan para kroninya yang menganggap Irian Barat tidak lain merupakan ladang untuk memperkaya diri sejadi-jadinya.

Ketidakadilan seperti itu mutlak harus dihentikan, tetapi Yayasan Kepada Bangsaku akan kukuh mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Indonesia – karena tidak bisa mentolerir ambisi-ambisi perorangan yang ingin muncul ke depan sebagai pemimpin dengan memanipulasi aspirasi rakyat Papua berdalih melawan ketidakadilan.

Yayasan Kepada Bangsaku mengucapkan terimakasih kepada sdr. A. Karim D.P. dan sdr. Mh. Isnaeni yang dengan cermat telah menyunting catatan-catatan Dr. Subandrio sehingga menjadi suatu buku yang utuh untuk dapat dijadikan rujukan dalam kita mengungkap sejarah perjuangan pengembalian Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Akhirnya, untuk penyelesaian penerbitan buku ini, YKB mencatat bantuan sangat berarti dari Bapak Enny Soeprapto, anggota Panitia Penulisan Sejarah diplomasi Republik Indonesia dari Departemen Luar Negeri RI, Bapak Kartono Kadri SH, mantan sekretaris perwakilan RI semasa UNTEA di Hollandia-Irian Barat, Bapak Jaka A. Singgih, anggota MPR-RI yang telah melengkapi buku ini dengan berbagai dokumen berharga, dan redaksi Hasta Mitra yang menata design buku sampai kepada pencetakannya.

Untuk semua bantuan itu, penerbit mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 10 November 2000
Penerbit: Yayasan Kepada Bangsaku
Ketua


Penganalisaan dan Penilaian

Oleh : Dr. H. Roeslan Abdulgani

Karya Dr. Subandrio tentang perjuangan pembebasan Irian Barat ini sangat menarik dan sangat penting. Ia berisikan suatu pengungkapan tentang motivasi dan tujuan perjuangan pembebasan Irian-Barat dalam periode sekitar tahun 1959-1963. Yaitu dalam suatu periode historis.

Di mana Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme kita sedang me­nyala-nyala dengan keberanian herois untuk melawan kolonialisme Belanda yang masih mencengkeram Irian Barat. Dan juga dalam periode di mana secara global dan regional suasana Perang Dingin masih membara di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia-Pasifik dan Asia-Tenggara, dengan wilayah Irian Barat di dalamnya.

Irian Barat sendiri luasnya adalah sekitar 3 kali lebih dari Pulau Jawa, dan berada di ambang pintu gerbang Samudera Pasifik yang geografis-militer-politis sangat vital sekali. Selain itu maka bumi Irian-Barat memiliki – sumber kekayaan alam yang sangat bervariasi dan dalam kualitas dan kuantitas sangat potensial.

Terdapat di bumi Irian Barat antara lain berbagai mineral seperti timah, -– emas, platinum, bijih-besi, batubara, minyak, kaolin dan juga uranium. Kekayaan hutan dan lautnya sangat besar sekali. Dapat dipahami bahwa Irian Barat mempunyai nilai-ekonomis yang sangat vital, di samping nilai-strategis-militernya.

Yang menjadi arsitek ulung dalam strategi merebut Irian Barat adalah Bung Karno, Proklamator Kemerdekaan dan Presiden Republik Indonesia pertama. Beliau mengkombinasikan daya-politik-diplomasi kita dengan daya-militer-maritim-darat-udara kita; sambil memanfaatkan adanya rivalitas Amerika-Russia untuk mengisolir kekuatan kolonialisme Belanda.

Bila garis strategi perjuangan pembebasan Irian Barat ini berada di tangan Presiden Soekarno, maka garis taktiknya untuk sebagian besar berada di tangan Menlu Su­bandrio dan para pembantunya antara lain Mr. Sujarwo Tjon­dronegoro. Tidak dapat disangkal bahwa dalam perjuangan pembebasan Irian Barat ini peran dan sumbangan Menlu Subandrio sangat besar.

Karena itu bersyukurlah kita bahwa beliau dalam usia senjanya masih dapat mengungkapkan seluk-beluk perjuangan pembebasan Irian Barat ini dengan jelas sekali. Karya ini mengandung nilai-pendidikan, khususnya bagi generasi muda para diplomat kita de­wasa ini; untuk dapat mengambil pelajaran yang sangat bernilai dan bermutu.

Kemudian perlu kiranya di sini dikemukakan cara penyelesaian pertikaian Belanda-Indonesia mengenai Irian Barat melalui PBB. Setelah masalah Irian Barat ini sejak tahun 1954-1957 diajukan oleh Indonesia ke forum PBB tanpa hasil, maka Indonesia menempuh jalan lain, yaitu dengan menghimpun segala kekuatan untuk usaha pembebasan daerah wilayah Irian Barat.

Pada tahun 1961 Pemerintah Belanda dengan memutar-balikkan isi dan jiwa Resolusi Majelis Umum PBB No.1514 (XV) tentang Dekolonisasi hendak menyerahkan Irian Barat kepada PBB untuk dipersiapkan sebagai daerah perwalian. Ini berarti hendak memperalat PBB sebagai instrumen separatisme.

Setelah rencana Belanda ini gagal karena tidak memperoleh mayoritas yang diperlukan, berkat kegigihan diplomasi Menlu Su­bandrio, maka pada akhir tahun 1962 itu Presiden Soekarno mencanangkan politik TRIKORA, yaitu suatu aksi pembebasan dengan persiapan-persiapan militer di bawah perlindungan diplomasi.

Politik Trikora ini mengakibatkan suatu hasil yang cukup lumayan, yaitu dalam bentuk Perjanjian New York antara Belanda-Indonesia ditandatangani di Markas Besar PBB pada tanggal 15 Agustus 1962, dan diajukan ke muka Majelis Umum PBB pada tanggal 21 September 1962.

Dengan suara 88 pro dan 15 abstain maka pada tanggal 21 September itu juga Majelis Umum PBB mencatat adanya Perjanjian Bilateral tersebut, dan memperkenankan Sekjen PBB menjalankan tugasnya sesuai Perjanjian tersebut. Perjanjian New York ini adalah unik sekali. Karena untuk pertama kali PBB menerima administrasi suatu daerah yang luas sekali.

Dan juga karena perjanjian New York ini pada hakekatnya adalah suatu “peace-keeping operation” yang tidak membawa beban finansiil kepada PBB. Sebab segala beaya operasi pemeliharaan perdamaian ini dibebankan kepada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia, sebagai pihak-pihak yang langsung membuat perjanjian bilateral ini.

PBB mengenal “peace-keeping operation” lainnya, yaitu seperti di Terusan Suez, di Congo, di Cyprus, di perbatasan India-Pakistan, di Republik Dominika, di Yemen dan sebagainya. Assistensi PBB dalam penyerahan Irian Barat dari tangan Belanda ke tangan Indonesia pula merupakan suatu “peace-keeping operation”.

Sama dengan “peace-keeping operation” di Yemen yang beayanya dibayar oleh Saudi Arabia dan Republik Arab Persatuan, maka dalam soal Irian Barat ini pun beaya dipikul bersama oleh Belanda dan Indonesia. Adapun “peace-keeping operations” lainnya menjadi beban pembeayaan PBB, yang kemudian menimbulkan berbagai pertikaian konstitusional mengenai siapa yang harus membayarnya.

Akibatnya ialah krisis keuangan dalam administrasi PBB sendiri, bersumber pada pertentang­an politik. Soviet Uni dan Prancis tidak bersedia membayar beaya “peace-keeping operations” yang tidak ditentukan oleh Dewan Keamanan. Mereka tidak mengakui wewenang Majelis Umum untuk menentukan “peace-keeping operations”.

Karenanya maka Soviet Uni dan Prancis tetap menunggak dalam kontribusi pembeayaan operasi di Congo dan sebagainya. Jelaslah bahwa dalam soal penyelesaian Irian Barat ini pun Indonesia telah menyumbangkan suatu cara tertentu di muka forum PBB yang khusus dan khas.

Sudah barang tentu hal ini tidak semata-mata disebabkan karena faktor Indonesia saja. Faktor kekuatiran Amerika Serikat di bawah Kepresidenan Kennedy bahwa Trikora akan dapat menyeret Amerika Serikat dan Soviet/RRT ke arah konfrontasi langsung di Pasifik Barat-Daya dengan masing-masing memberi “backing” kepada Belanda dan Indonesia adalah suatu faktor yang tidak dapat kita abaikan sama sekali. Faktor ini mendorong juga ke arah cara penyelesaian seperti tercermin dalam Perjanjian New York.

Demikian juga keragu-raguan dari pihak Belanda bahwa mereka dalam hati kecilnya tidak berdaya dan tidak mungkin lagi menjalankan peperangan kolonial baru, adalah faktor yang tidak boleh kita kesampingkan. Namun faktor yang terbesar ialah bahwa Indonesia dengan segala tekad-bulatnya akhirnya masih bersedia memasuki suatu kompromis.

Dan inilah sebenarnya faktor yang menentukan. Seperti kita ketahui, maka kompromis itu berupa kesediaan Indonesia untuk melaksanakan suatu “act of free choice” atas dasar musyawarah bagi penduduk Irian Barat, dengan “advice, assistance and participation” (nasehat, bantuan dan partisipasi) dari wakil Sekjen U Thant.

Adapun tanggung-jawab tentang pelaksanaan itu berada mutlak di tangan Pemerintah Indonesia, yang sejak 1 Mei 1963 mengoper kekuasaan defacto Irian Barat dari tangan Belanda. Setelah “act of free choice” atas dasar musyawarah itu selesai dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 1969,

dengan hasil bahwa penduduk Irian Barat ingin tetap dalam Republik Indonesia, maka Sidang Pleno dari Majelis Umum PBB pada  tanggal 19 November 1969 telah “take note” (mencatat) hasil tersebut dengan perbandingan suara 84 pro, 30 abstain dan 0 anti.

Usaha beberapa negara Afrika dan Caribia di bawah pimpinan Ghana untuk meminta diulangi kembali “act of free choice” tersebut dengan disesuaikan kepada “international practice” sampai pada tahun 1975, ditolak dengan 60 suara anti, 15 pro (Barbados, Central African Republic, Dahomey, Gabon, Ghana, Guyana, Israel, Jamaica, Kenya, Sierra Lione, Togo, Trinidad, dan Tobago, Uganda, Tanzania, Zambia), 39 abstain.

Saya sendiri menyaksikan manuver politik yang tidak sehat dari Ghana itu, yang di belakangnya ada bisikan beracun dari Delegasi Belanda. Nampaknya Belanda masih bernafsu menguasai Irian Barat. Saya sendiri pada waktu itu Duibes R.I. di PBB tahun 1967–1971, dan dengan bantuan Mr. Sujarwo Tjondronegoro dapat menggagalkan niat Ghana-Belanda tersebut.

Perjanjian New York merupakan suatu model baru untuk menyelesaikan suatu pertikaian yang lama dan mendalam antara Kolonialisme dan nasionalisme, di mana PBB tidak dibebani dengan beaya keuangannya; hanya sekedar diminta darinya nasehat, assistensi dan perantaraan untuk memberi pengayoman kepada suatu perjanjian bilateral yang mengelakkan peperangan dan memelihara perdamaian.

Karenanya maka Perjanjian New York ini benar-benar merupakan suatu contoh yang unik sekali, dan memperkaya PBB dengan kemungkinan-kemungkinan baru untuk memelihara perdamaian.

Sebagai penutup, sekali lagi ingin saya kemukakan penghargaan saya atas karya Dr. Subandrio ini. Mudah-mudahan ia menjadi kajian dan pelajaran bagi Generasi Muda kita, khususnya yang membaktikan dirinya kepada bidang luar negeri dan diplomasi.

Jakarta, Noveber 2000.
DR. H. Roeslan Abdulgani


Sambutan Menko Polsoskam

Susilo Bambang Yudhoyono MA

Buku ini terbit pada saat yang tepat, ketika Nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia tengah diuji kembali. Juga ketika integrasi nasional dan keutuhan teritorial Indonesia sedang menghadapi permasalahan dan tantangan serius, termasuk munculnya kembali gerakan separatisme di Irian Jaya.

Kehadiran buku ini, yang di dalamnya terkandung nafas dan jiwa perjuangan bangsa, yang dengan gamblang juga menjelaskan proses dan koteks sejarah pembebasan Irian Barat, yang penuh dengan idealisme, determinisme, kepiawaian diplomasi dan sekaligus disertai dengan langkah-langkah militer, benar-benar memberikan inspirasi dan motivasi bagi kami semua, generasi penerus, untuk mampu menyelesaikan permasalahan Irian Jaya secara arif, tepat dan realistik.

Nilai dan manfaat buku ini makin bertambah ketika ditulis dan dituturkan sendiri oleh Bpk. DR. Subandrio, sebagai salah satu pelaku sejarah yang memiliki peran yang amat penting, serta diberikan pengantar oleh Bpk. Dr. Roeslan Abdulgani yang juga terlibat langsung dalam berbagai langkah diplomasi dan pemerintah negara waktu itu.

Di sinilah letak kekuatan tema dan judul yang dipilih oleh buku ini, yaitu “pelurusan sejarah” dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Alangkah bersyukur dan beruntungnya bangsa Indonesia, ketika ada upaya dari sekelompok orang untuk mengaburkan, membengkokkan dan memanipulasi fakta sejarah,

tentu dengan ulasan dan tafsir yang subyektif, untuk tujuan politik pemisahan dari keutuhan wilayah Indonesia, para sesepuh dan pelaku sejarah masih memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk menjelaskan sesuatu yang benar dan faktual, sebagai pedoman dan rujukan resmi bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi masyarakat dunia.

Hal ini tentu akan menguatkan keyakinan kita semua atas kebenaran sejarah, dan sekaligus meningkatkan ketegaran kita untuk menolak berbagai upaya untuk memanipulasi dan mendistorsi peristiwa dan proses sejarah yang sesungguhnya.

Jika kita menyimak secara cermat dan seksama atas penuturan Bapak DR. Subandrio, terbayang dan terasakan bagi kita semua, alot dan tidak mudahnya langkah-langkah diplomasi kita waktu itu.

Banyak nilai dan pelajaran yang dapat diangkat dari episode sejarah yang penting itu, di antaranya keteguhan pada prinsip di satu sisi, dengan keluwesan dan kepiawaian bernegosiasi di sisi yang lain dalam langkah-langkah diplomasi.

Ada pula pihak-pihak yang amat berpengaruh dalam percaturan global waktu itu, seperti Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga memerlukan pendekatan dan komunikasi politik yang tepat dan konstruktif, tentu saja sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Dan yang tidak kalah penting adalah betapa tingginya determinasi dan kualitas kepemimpinan Presiden Soekarno yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang benar-benar bersatu, dan yang dipelopori oleh para prajurit dan sukarelawan bersenjata untuk siap berkorban jiwa dan raga demi menjaga keutuhan negara Indonesia, dan demi tetap berkibarnya Sang Merah Putih di bumi Irian Jaya.

Pelajaran berharga lain yang dapat kita petik adalah “war and diplomacy” sering harus berjalan bersama. Negosiasi atau “coercive diplomacy” memerlukan kekuatan militer sebagai posisi tawar. Itulah yang berlangsung dalam dinamika diplomasi kita waktu itu.

Dalam kancah diplomasi sendiri, kita simak interaksi yang menarik antara para tokoh penting misalnya antara Presiden Soekarno dengan Presiden Kennedy, antara Menteri Luar Negeri Subandrio dengan Menteri Luar Negeri Belanda Luns dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Dean Rusk.

Ada tokoh Juanda, Adam Malik, Sudjarwo, U Thant, De Quay, Howard Jones, Van Rooyen, Bunker, dan Menzies. Dalam arena militer ada tokoh Jenderal Nasution, Jenderal Soeharto, dan Komodor Yos Sudarso. Dan tentunya masih banyak lagi pelaku-pelaku penting yang menjadi bagian abadi dalam sejarah perjuangan Irian Barat tersebut.

Semua itu tentu bukan hanya kronologi sejarah semata, tetapi sesungguhnya adalah potret dan pancaran kebesaran sebuah bangsa, yang karena kuatnya kehendak untuk bersatu dan untuk melangkah bersama, maka misi nasional yang amat berat dan penuh tantangan itu akhirnya dapat dicapai dengan baik.

Inilah makna, nilai dan pelajaran terbesar kisah perjuangan pembebasan Irian Barat. Nilai dan idealisme ini pulalah yang harus kita hidupkan kembali dewasa ini, tentu dengan format dan konteks yang berbeda.

38 tahun telah kita lalui, ketika Sang Merah Putih sebagai satu-satunya bendera nasional dapat dikibarkan dengan megahnya di Irian Jaya pada tanggal 1 Mei 1963. Meskipun kami, para generasi penerus, amat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

amat berterima kasih atas jasa, pengabdian dan perjuangan para pemimpin Republik dan para pejuang pembebasan Irian Barat, yang telah kembali mempersatukan wilayah Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia, permasalahan Irian Barat masih tersisa dan masih kami hadapi dewasa ini.

Tentu ini terutama merupakan tugas dan tanggung jawab generasi sekarang untuk mampu menyelesaikan permasalahan Irian Jaya ini dengan sebaik-baiknya. Kami sadar dan amat mengerti bahwa setiap generasi memiliki konteks sejarah dan tantangannya sendiri. Insya Allah tugas ini akan dapat kami emban dengan penuh keyakinan bahwa tugas ini merupakan kontrak kesetiaan dan pengabdian kami kepada negara dan bangsa.

Kita semua menyadari bahwa dalam lingkungan Indonesia yang makin maju dan modern, dalam alam dunia yang makin mengglobal dan menganut nilai-nilai yang bersifat universal, Irian Jaya dan saudara-saudara yang tinggal di bumi tercinta itu, juga makin mendambakan taburan keadilan, kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan, sebagaimana layaknya saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya yang telah menikmati kualitas kehidupan seperti itu.

Oleh karena itu, atas dasar keniscayaan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, pemerintah dan segenap bangsa Indonesia akan berupaya keras untuk memajukan kehidupan masyarakat Irian Jaya, yang di samping semakin sejahtera, juga mendapatkan kehormatan, harga diri dan martabat kemanusiaannya, sebagai bagian dari keluarga besar Bangsa Indonesia.

Kerangka dan kebijakan pemerintah yang bertumpu pada otonomi khusus percepatan pembangunan dan program kemanusiaan kiranya dapat diletakkan dalam konteks penyelesaian masalah Irian Jaya secara komprehensif dan permanen.

Semoga cita-cita dan upaya besar bangsa ini atas ridho Allah dapat terwujud, dan semoga semua jerih payah dan keringat perjuangan para pendiri republik, para pendahulu dan para pejuang Irian Barat dapat tertebus dengan hadirnya propinsi Irian Jaya yang makin maju, adil dan sejahtera sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Jakarta, 25 Januari 2001.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono, MA


http://www.tabloidjubi.com/artikel/interviews-and-in-depth-story/14508-jfk-in&

http://papindo.wordpress.com/2011/11/05/jfk-indonesia-cia-and-freeport/

JFK, Indonesia, CIA and Freeport

Oleh Lisa Pease(*), Papua Post 5:16 am pada November 5, 2011
Uploaded by Victor Mambor to tabloidjubi.com, 201110302210

Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.

Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936.

Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya. Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah.

Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu.

Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata. Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya.

Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal.

Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut. Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam.

Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat. Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno.

Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial. Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller.

Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat.

Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah.

Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!

Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu.

Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini, yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

Sumber : Blog Media Kata, telah dimuat di majalah Probe

http://www.tabloidjubi.com/artikel/interviews-and-in-depth-story/14508-jfk-in…

2011-07-05 – 07:47:23 – Benarkah PT Freeport Hanya Menambang Emas, Perak dan Tembaga?, http://www.tabloidjubi.com/interviews-a-indepth-stories/13055-benarkah-pt-freeport-hanya-menambang-emas-perak-dan-tembaga


http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=125886

http://www.infoindo.com/20120430140822-read-1-mei-sejarah-irian-barat-kembali-dikenang

1 Mei, Sejarah Irian Barat Kembali Dikenang

Senin, 30 April 2012 , 12:16:00
Senin, 30 April 2012 | 14:08:22 WITA

MANOKWARI – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat akan mensosialisasikan sejarah kembalinya Irian Barat (kini Papua) ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua LMA Provinsi Papua Barat, Maurits Saiba mengatakan, sosialiasikan ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana perjuangan kembalinya Papua ke dalam NKRI.

‘’Kita mesti berikan pemahaman yang benar pada masyarakat.Jangan berikan hal-hal yang kurang baik yang bisa berdampak merugikan,’’ ujar Saiba dalam jumpa pers di kantor LMA, Sabtu (29/4).

Menurut Saiba,1 Mei 1969 merupakan hari bersejarah bagi kembalinya Papua ke dalam NKRI. Pada saat ini ada proses Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) dan perlu diketahui secara jelas oleh masyarakat. ‘’Perlu ada kesadaran dari masyarakat,bahwa Papua sekarang berada dalam bingkati NKRI,’’ tukas Saiba.

Ketua LMA ini pun menyadari bahwa saat ini ada aspirasi yang hendak memisahkan diri dari NKRI. Ia tak mempersoalkan karena hal tersebut merupakan aspirasi di era demokrasi. ‘’Ada perdebatan alot serta ada isu-isu yang menghendaki Papua harus merdeka dari NKRI. Tapi, saya mau katakan, merdeka itu bisa terlepas dari kemiskinan di bidang pendidikan dan sejahtera,’’ terangnya.

Terpenting dilakukan saat ini menurut, Ketua LMA, yakni bagaimana mengajak masyarakat untuk bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan. Juga yang patut dijaga, menciptakan rasa aman bagi masyarakat. ‘’Kondisi daerah harus aman supaya pembangunan terus berjalan. Kita tidak bisa melarang masyarakat menyampaikan sesuatu tapi jangan sampai masyarakat dirugikan,’’ ucapnya.

Wakil Ketua LMA Papua Barat, Frengky Umpain menambahkan, menyambut 1 Mei, sebagai anak bangsa yang hidup di ujung Timur Indonesia, masyarakat adat di Papua harus memahami bahwa 1 Mei merupakan fondasi dimana kembalinya Papua ke dalam NKRI. ‘’Sebagai generasi muda, kita harus pamahi, 1 Mei merupakan awal,’’ tandasnya.

Frengky menyatakan, kondisi sekarang ini sudah cukup baik dengan diberlakukannya UU Otsus di Papua. ’’Kurang apa lagi yang diberikan pemerintah. Daerah lain belum tentu mendapatkan perhatian seperti di Papua ini,’’ tukasnya.