Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diberangus oleh Sang Penguasa

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diberangus oleh Sang Penguasa

oleh Sando Sasako
Lead Consultant
Advanced Advocacy Plus

Jakarta, 22 May 2012, 01.21

Sebagai satu produk politik, keberadaan kebijakan apa pun HARUS SIRNA DI MUKA BUMI ketika sang penguasa berkonflik dengan penggagas. Contohnya adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang semakin tidak jelas keberadaannya.

Tiga tahun yang lalu, hampir seluruh insan penyelenggara pendidikan tinggi tidak tahu sedikitpun tentang apa yang dinamakan dengan SPMPT. Apa lagi yang namanya HELTS, Higher Education Long-Term Strategy. Semuanya disimpan oleh makhluk-makhluk yang mendompleng dan memanfaatkan konektivitas dengan Dirjen Tinggi.

Saat kasak-kusuk dengan orang di Dikti dan Dewan Pendidikan Tinggi, hampir semuanya angkat bahu ketika ditanyakan hal tentang SPMPT, HELTS, dan sejenisnya. Sontoloyo banget. Pun kalau informasi yang diberikan, hanya remah-remahnya saja yang diberikan. File yang sangat penting HARUS DIUMPETIN. Bikin DOnGkOL banget. Untung ada Mr GOGOL.

Mr Gogol sangat membantu dalam memberikan sedikit latar belakang pembuat HELTS dalam satu konsorsium. Ketika dihubungi satu persatu, hampir tidak ada respon yang berarti, kecuali mantan purek unila. makasih bu, banyak, banget. gbu.

Berikut beberapa file awal keberadaan HELTS, SPMPT, dan 4 prinsip UNESCO yang disimpulkan Jacques Delors et al yang banyak dikutip sebagai 4 pilar pendidikan:

All original links have been very dead and broken, unless provided unhidden.

  1. KEBIJAKAN NASIONAL SISTIM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) Sub Tema: Sinkronisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPM-PT), EPSBED dan Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi).
  2. Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003.
  3. HELTS 2003-2010, versi Bahasa Indonesia, http://www.inherent-dikti.net/files/HELTS2003-2010B.pdf
  4. Sistem Penjaminan Mutu UGM, http://directory.umm.ac.id/Mixed%2520Data/mutuUGM.pdf
  5. Jacques Delors, et al, Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century UNESCO, Paris, 1996, 111 pages.
  6. Jacques Delors, et al, Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century UNESCO, Paris, 1996, THE HIGHLIGHTS: 45 pages, http://www.unesco.org/delors/delors_e.pdf, http://www.education.unesco.org/educnews/delors/delors_e.pdf, http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf

Banyak nama besar seperti Ki Sontoloyo yang sangat tidak membantu. Tulisannya sangat bagus. Cuma referensi dalam tulisannya sangat dirahasiakan. Hunting lagi dengan Mr Gogol dengan kata-kata kunci seperti Paul Streeten, 7 kebebasan, HDR 1999. Ki Sontoloyo ternyata TIDAK TAHU SEJARAH. The Four Freedoms. Enak-enak aja dia mendefinisikan sendiri 7 kebebasan dalam tujuan pendidikan. Dasar sontoloyo.

Ada tulisan bagus dari Ton Vroeijenstijn selaku The Chief Quality Officers (CQOs) of the AUN member universities. How Do We Know That We Are Good? (And How Do Others Know It?) Searching di komputer apa nama file yang pernah ditulis sama dia dan dikutip. bikin repot, karena ternyata file orisinil yang pernah di-upload adalah dalam bentuk kompresi. dan web site yang menyediakan sudah didelete. wtf is the url?

suruh lagi komputernya nyari asal Content-Location. ketemu: bkpmpti.com. fiuh. here is the url:

The snapshot of http://bkpmpti.com/index.php as of 7 May 2009


Badan Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia

Selamat datang di web Badan Kerjasama Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia (BKPMPTI). Pada awalnya BKPMPTI dibentuk dengan tujuan untuk mendorong dan mempromosikan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai usaha untuk meningkatkan dan memajukan proses pembelajaran, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam aktifitasnya BKPMPTI membantu Dirjen-DIKTI dalam pembinaan sistem penjaminan mutu akademik perguruan tinggi. Besar harapan kami tim kerja BKPMPTI agar segenap insan yang yang peduli terhadap pengembangan sistem pendidikan tinggi dapat berperan serta dalam forum ini.

Pengelola BKPMPTI:

  1. Universitas Gadjah Mada, Yogya
  2. Universitas Islam Indonesia, Yogya
  3. Universitas Indonesia, Jakarta
  4. Institut Teknologi Bandung, Bandung
  5. Universitas Padjajaran, Bandung
  6. Universitas Sriwijaya, Palembang

Tim Kerja BKPMPTI:

  1.  Ir. Haryana , M.Arch. – UGM
  2.  Dr. Ir. Ubuh Buchara Hidayat – ITB
  3.  Prof. Dr. Amri Marzali – UI
  4.  Dr. Ir. Kusmayadi Suradi – UNPAD
  5.  Dr. Ir. Rujito Agus S, M.Agr. – UNSRI
  6.  Dra. Prapti Antarwiyati M.Si.Akt- UII

Webmaster:
Ipan Pranashakti KIP (UII)

Feedback:
Email: bkpmpti@yahoo.com

Hotline/SMS 24 jam:
0815 787 22222

Profil BKPMPTI

Histori
Badan Kerjasama Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia (BK-PMPTI) dibentuk pada tanggal 20 April 2004, berdasarkan Kesepakatan Yogyakarta dalam pertemuan Nasional CQOS di Universitas Gadjah Mada. Hasil kesepakatan tersebut antara lain pembentukan Tim Kerja BKPMPTI yang terdiri dari:

  1. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  2. Universitas Indonesia, Jakarta
  3. Institut Teknologi Bandung, Bandung
  4. Universitas Padjajaran, Bandung
  5. Universitas Sriwijaya, Palembang
  6. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Bentuk Organisasi BK-PMPTI
BK-PMPTI merupakan organisasi nonformal yang berupaya menjalin kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia yang terkait dengan pengembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Keanggotaan BK-PMPTI
Semua perguruan tinggi di Indonesia dapat menjadi anggota BK-PMPTI. Perguruan Tinggi menjadi anggota BK-PMPTI setelah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan BK-PMPTI

BK-PMPTI wilayah
Pembentukan BK-PMTI wilayah dapat dilakukan bila diperlukan.
BK-PMPTI wilayah berfungsi seperti BK-PMPTI nasioanal untuk wilayahnya.

Tim Kerja BK-PMPTI

  1. Ir. Haryana , M.Arch. – UGM (Ketua Tim)
  2. Dr. Ir. Ubuh Buchara Hidayat – ITB
  3. Prof. Dr. Amri Marzali – UI
  4. Dr. Ir. Kusmayadi Suradi – UNPAD
  5. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr. – UNSRI
  6. Dra. Prapti Antarwiyati. M.Si. Akt- UII

Tujuan BK-PMPTI
Mendorong dan mempromosikan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai usaha untuk meningkatkan dan memajukan proses pembelajaran, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat

Sekretariat BK-PMPTI
Sekretariat BK-PMPTI nasional ditentukan dalam pertemuan tahunan
Perguruan tinggi pelaksana sekretariat menunjuk seorang Ketua Pelaksana
Perguruan tinggi pelaksana sekretariat membiayai kegiatan kesekretariatan BK-PMPTI

Sekretariat dan Pengelola Web BK-PMPTI
Alamat Sekretariat BK-PMPTI
Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada
Gedung Pusat UGM Sayap Selatan -
Lantai II Bulaksumur Yogyakarta – 55281

Telp/Fax : (0274) 901989
Email : qa@ugm.ac.id, kjm_ugm@yahoo.com, kjm_ugm@operamail.com
Website : http://kjm.ugm.ac.id

Pengembang dan Pengelola Web BK-PMPTI
Badan Penjaminan Mutu, Universitas Islam Indonesia
Gedung Rektorat lantai III, Kampus Terpadu UII
Jl. Kaliurang km.14.5 Besi, Sleman, DI Yogyakarta 55584

Telp. (0274) 898444 Ext.1313, 1312 Fax. (0274) 898459
Email: bkm@uii.ac.id, webmaster@bkpmpti.com
Website : http://www.uii.ac.id

Program Kerja BK-PMPTI

  1. Menjalin kerjasama dengan Ditjen-DIKTI
  2. Mengirim Informasi tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam rangka mendorong perguruan tinggi untuk mengawali pembentukan sistem manajemen mutu pendidikan tinggi
  3. Menyusun dan menyebarluaskan: Teaching-learning guidelines AUN-QA. best practices for research and community services
  4. Menyelenggarakan pertemuan tahunan BKM-PMPTI
  5. Membangun website sebagai sarana Forum Komunikasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Indonesia (FK-PMPTI)
  6. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi

Aktifitas BK-PMPTI

  1. Menyelenggarakan pertemuan anggota, minimal sekali setiap tahun dengan agenda pertemuan yang disiapkan oleh sekretariat dan perguruan tinggi mitra.
  2. Menggiatkan Forum Komunikasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Indonesia (FK-PMPTI)
  3. Membantu Dirjen-DIKTI dalam pembinaan sistem penjaminan mutu akademik perguruan tinggi
  4. Membantu perguruan tinggi dalam pembinaan sistem penjaminan mutu akademik perguruan tinggi

Ada 3 macam keanggotan BK-PMPTI.

Anggota dari institusi perguruan tinggi
Prosedur pendaftaran:
Daftar secara online di web BK-PMPTI ini
Download formulir pendaftaran cetak, setelah diisi kemudian ditandatangani oleh pimpinan universitas, kemudian kirim lewat pos atau fax ke sekretariat BK-PMPTI Fax : (0274) 563025

Anggota dari personal
Personal yang punya komitmen terhadap implementasi sistem manajemen mutu perguruan tinggi
Prosedur pendaftaran:
Daftar secara online di web BK-PMPTI ini dengan mengisi seluruh item form.

Anggota web forum
Keanggotaan web forum berbeda dengan 2 keanggotaabn di atas. Keanggotaan web forum belaku hanya di forum online web BKPMPTI. Sehingga perlu registrasi sebagai anggota web forum dan sifatnya personal, karena bisa menentukan nickname dan password sesuai keinginan anggota. Keanggotaan web forum sifatnya terbuka untuk semua person yang mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap implementasi sistem mutu pendidikan tinggi Indonesia.

All original links have been very dead and broken.

Download Formulir Anggota Institusi.

Download Formulir Anggota Personal.

Materi Download BKPMPTI

All original links have been very dead and broken.

  1. Sistem Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi (UGM)
  2. Konsep dan Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (UII)
  3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi: Gerakan Internasional
  4. Notulen Rapat BK-PMPTI 22 Mei 2004
  5. Hasil Kesepakatan Yogyakarta (Yogyakara Accord)
  6. Quality Assurance System Group Discussion Resume
  7. AUN Quality Assurance Guidelines
  8. Bologna Reform The European Higher Education Area, 19 Juni 1999
  9. How Do We Know That We Are Good? (And How Do Others Know It?)
AUN-QA

07 cover_new_MAY_9


AUN-QA Manual – ASEAN University Network, Manual for the Implementation of the AUN-QA Guidelines, HRK German Rectors’ Conference, http://www.aunsec.org/site/upload/qa/QA_Manual.pdf, 18.05.2007, Foreword by Ton Vroeijenstijn, The Chief Quality Officers (CQOs) of the AUN member universities.


Dirjen Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Buku Panduan 2010, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 12.05.2011, http://www.dikti.go.id/dmdocuments/belmawa/2011/Buku%20Panduan%20SPM-PT.pdf

R. Ceha, Sosialisasi Kebijakan Penelitian Perguruan Tinggi, LPPM Unisba, 13.02.2012, http://lppm.unisba.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=69&Itemid=125, 2Sosialisasi LPPM 7 Februari 2012 [Compatibility Mode].pdf

STIKES Dian Husada, Penjaminan Mutu (Quality Assurance), Buku Pedoman 2010, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehtan (STIKES) Dian Husada Mojokerto, 05.07.2010, http://www.dianhusada.ac.id/BUKU%2520PENJAMINAN%2520MUTU.pdf

http://eng.unri.ac.id/download/lokakarya_jaminan_mutu/Makalah%20Lokakarya/Makalah%20Pak%20Dadang/Makalah%20JAMINAN%20MUTU%20P%20T.doc

Abdul Azis Wahab, Sistem Penjaminan Mutu Akademik Perguruan Tinggi, Kasus Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, 7 Pebruari 2011, http://www.ipdn.ac.id/upm/sistem_penjaminan_mutu_pt.pdf


http://dali.staff.gunadarma.ac.id/Publications

http://dali.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/743/5180-aUNJ.doc

MUTU PERGURUAN TINGGI KITA

Oleh Dali Santun Naga
26.04.2008

Pendahuluan

Menurut laporan Unesco, pada paruh kedua abad ke-20, jumlah mahasiswa meningkat sampai enam kali lipat, dari 13 juta pada tahun 1960 menjadi 82 juta pada tahun 1995. Namun pada waktu yang sama, terdapat jurang yang makin lebar di antara negara industri maju dengan negara kurang maju dalam hal akses dan sumber daya untuk pendidikan tinggi dan penelitian.

Hal ini pun terjadi di Indonesia. Pada awal tahun 1950-an, jumlah mahasiswa di Indonesia sangat kecil. Perguruan tinggi juga sangat sedikit. Di samping Universitet Indonesia (kemudian menjadi Universitas Indonesia) dan Universitit Gadjah Mada (kemudian menjadi Universitas Gadjah Mada), hanya ada satu dua perguruan tinggi swasta. Namun pada saat itu keperluan akan tenaga sarjana terus meningkat sebagai akibat hengkangnya tenaga ahli Belanda sehubungan dengan perjuangan Irian Barat.

Kelangkaan tenaga sarjana ini memicu keinginan para lulusan SMA untuk memasuki perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa terus meningkat dari tahun ke tahun. Daya tampung perguruan tinggi sangat terbatas sehingga tidak banyak lulusan SMA yang berhasil menjadi mahasiswa. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pada akhir tahun 1950-an dan tahun 1960-an, pemerintah mendirikan perguruan tinggi negeri di tiap provinsi serta melepas cabang Universitas Indonesia di luar Jakarta untuk menjadi perguruan tinggi sendiri.

Animo untuk menjadi mahasiswa terus meningkat sehingga daya tampung perguruan tinggi tidak dapat menampung jumlah calon mahasiswa yang terus meningkat itu. Kesenjangan ini pun diisi oleh perguruan tinggi swasta yang jumlahnya terus bertambah. Pemerintah pun mulai membina perguruan tinggi swasta agar mereka dapat menyamai perguruan tinggi negeri. Pembinaan ini dilakukan melalui program pola tunggal untuk perguruan tinggi negeri dan swasta.

Melalui program pola tunggal, perguruan tinggi swasta diklasifikasikan ke dalam kategori disamakan, diakui, dan terdaftar. Secara periodik, perguruan tinggi dievaluasi oleh koordinatorat perguruan tinggi swasta. Kemudian, perguruan tinggi swasta diberi kelonggaran untuk mengatur diri mereka sendiri. Bersama itu, dari sistem klasifikasi, pembinaan  beranjak ke sistem akreditasi. Namun berbeda dengan sistem klasifikasi yang hanya berlaku untuk perguruan tinggi swasta, sistem akreditasi berlaku umum untuk perguruan tinggi negeri dan pergurusan tinggi swasta. Pada awalnya, program akreditasi dilakukan terhadap program studi dan selanjutnya diterapkan juga ke institusi atau kelembagaan.

Misi Perguruan Tinggi

Pada awal tahun 1950-an, misi perguruan tinggi sangat sederhana. Misi perguruan tinggi pada waktu itu adalah menghasilkan sarjana yang diperlukan untuk mengisi lowongan tenaga sarjana di birokrasi pemerintah dan perusahaan swasta. Misi ini juga dianut oleh berbagai perguruan tinggi swasta sehingga rekrutmen dosen di perguruan tinggi swasta mengandalkan tenaga sarjana yang ada di berbagai instansi.

Pembelajaran terutama di perguruan tinggi swasta lebih berpola kepada dosen datang ketika dapat meninggalkan pekerjaan, memberi kuliah dan ujian, dan pulang ke rumah atau kembali ke tempat kerja. Untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap lulusan perguruan tinggi swasta pada waktu itu, maka diadakan ujian negara bagi para lulusan perguruan tinggi swasta. Sistem ujian ini sangat tidak efisien dan sangat membebani para peserta ujian karena bahan kuliah selama beberapa tahun diuji pada satu saat.

Kemudian muncul sistem yang lebih baik yakni sistem ujian negara cicilan. Peserta ujian negara cicilan pun meningkat sehingga perguruan tinggi kategori disamakan dibebaskan dari ujian negara. Kemudi, dengan munculnya sistem akreditasi, ujian negara turut dihapus sehingga perguruan tinggi dibebaskan untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Mereka langsung mempertanggungjawabkan lulusan mereka kepada pemakai tenaga sarjana di dalam masyarakat.

Langkah pemerintah berikutnya adalah penjaminan mutu. Selain sistem akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi, perguruan tinggi diharapkan untuk dapat mengevaluasi diri mereka sendiri melalui penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi. Berbagai perguruan tinggi membentuk lembaga penjaminan mutu untuk mengendalikan mutu mereka agar sesuai dengan misi perguruan tinggi. Dan untuk itu, badan akreditasi perguruan tinggi juga mulai mengakreditasi institusi perguruan tinggi.

Dengan demikian, misi perguruan tinggi yang sederhana berupa pelulusan sarjana, berubah menjadi misi yang lebih rumit berupa pelulusan sarjana yang bermutu. Bersama itu mucul banyak masalah. Mutu yang bagaimana yang diharapkan dari perguruan tinggi? Bagaimana caranya untuk mencapai mutu yang diharapkan itu? Kalau peningkatan mutu ini dilakukan secara bertahap, maka apa saja tahapan pengingkatan mutu itu?

Tahapan Pengembangan

Uraian di atas menunjukkan kepada kita arah pengembangan perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan arah pengembangan itu dapat dibagi ke dalam tahapan. Tahapan pertama adalah pelulusan sarjana yang diperlukan  di dalam masyarakat ketika lowongan pekerjaan itu ditinggalkan oleh tenaga ahli Belanda. Dari tahun ke tahun, jumlah lulusan terus bertambah. Dalam waktu beberapa dasawarsa terjadi kejenuhan sehingga banyak sarjana yang menganggur. Tahapan pertama ini berlangsung dari awal tahun 1950-an sampai tahun 1990-an. Tahapan pertama ini telah kita lewati.

Tahapan kedua adalah penjaminan mutu. Sarjana yang diluluskan diharapkan memiliki mutu yang tinggi. Karena itu mutu lembaga pendidikan juga perlu ditinggikan. Selain pengendalian mutu internal perguruan tinggi dibentuk juga lembaga pengendalian mutu eksternal. Pada saat ini lembaga pengendalian mutu eksternal adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Tahapan kedua ini dimulai pada tahun 1990-an dan kini masih terus berlangsung. Kini perguruan tinggi di Indonesia berada pada tahapan kedua ini.

Tahapan ketiga adalah penghasil ilmu dan teknologi. Temuan ilmiah dilakukan melalui penelitian serta invensi teknologi dilakukan melalui rekacipta. Universitas yang mampu melaksanakan misi ini sering dinamakan universitas penelitian (research university). Pada tahapan ini, perguruan tinggi tidak saja menyerap ilmu temuan dari luar negeri atau teknologi invensi dari luar negeri melaikan juga memberi sumbangan kepada ilmu dan teknologi. Pada saat ini kita belum dapat mengestimasi kapan tahapan ini dapat dimulai. Waktu mulai itu sangat bergantung kepada keberhasilan tahapan kedua ini.

Karena pada saat ini, perguruan tinggi kita masih pada tahapan kedua, maka ada baiknya kalau bahasan ini kita batasi pada tahapan kedua ini. Bahasan ini kita kita batasi pada usaha penjaminan mutu perguruan tinggi. Dalam rangka inilah pertanyaan di depan menjadi relevan. Mutu yang bagaimana yang diharapkan dari perguruan tinggi? Bagaimana caranya untuk mencapai mutu yang diharapkan itu? Kalau peningkatan mutu ini dilakukan secara bertahap, maka apa saja tahapan pengingkatan mutu itu?

Standar Mutu

Mutu bagaimana yang perlu dicapai oleh perguruan tinggi dapat ditentukan melalui standar atau benchmarking. Pada saat ini kita telah memiliki Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).  Sementara BSNP masih sibuk dengan pendidikan dasar dan menengah, urusan standar di perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT.

Pada saat ini BAN-PT telah menysusun 15 standar untuk kelembagaan perguruan tinggi. Standar ini sedang diujicobakan ke sejumlah perguruan tinggi. Materi standar ini mencakup berbagai hal dari kepemimpinan sampai ke pendanaan. Di samping itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sedang berusaha menemukan daftar dari 100 perguruan tinggi yang baik. Penemuan ini dapat berfungsi sebagai benchmark bagi perguruan tinggi lainnya. Dengan demikian penjaminan mutu dilakukan secara sejajar melalui penerapan standar dan bencmarking.

Standar mutu yang dihasilkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang berjumlah lima belas butir ini masih dalam tahap pengembangan. Butir-butir standar masih dalam pembahasan untuk menemukan rumusan yang lebih baik. Di samping perbaikan rumusan dari setiap butir, masih diperlukan penjabaran yang lebih rinci dari setiap butir itu. Standar kurikulum dan pembelajaran, misalnya, memerlukan penjabaran lebih lanjut untuk menjadi pedoman bagi usaha ke arah mutu yang tinggi.

Setiap perguruan tinggi dapat saja dengan usahanya sendiri untuk menjabarkan standar kurikulum dan pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Selain diakreditasi oleh lembaga akreditasi, secara tidak formal, lulusan yang bermutu ini juga diakreditasi oleh masyarakat melalui pengakuan masyarakat terhadap mutu lulusan itu. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi, selain secara formal diakrediasi melalui standar yang dirumuskan oleh lembaga akreditasi masih secara tidak formal diakreditasi oleh pemakai lulusan di masyarakat.

Mutu dari Hulu ke Hilir

Bagaimana caranya mencapai mutu yang diharapkan? Cara yang paling baik adalah bertahap. Ada tahap yang perlu didahulukan serta ada tahap yang dapat ditunda. Karena itu, di dalam penentuan tahap ini diperlukan adanya prioritas. Dengan sendirinya banyak versi dan alasan untuk menentukan tahap mana yang menempati prioritas pertama. Salah satu versi yang dikemukakan di sini adalah pembinaan mutu dari hulu ke hilir.       Ini berarti ada hulu dan ada hilir di dalam penguasaan ilmu di perguruan tinggi.

Ilmu di hulu telah banyak kita tekuni melalui pelajaran, seminar, lokakarya, dan artikel jurnal. Banyak makalah dan artikel dikemukakan di dalam seminar atau dalam bentuk artikel ilmiah. Biasanya makalah dan artikel ilmiah yang telah dibahas semuanya disimpan di dalam lemari. Mereka menjadi arsif di perguruan tinggi. Ilmu yang dibahas itu berhenti di hulu.

Di sejumlah negara lain, makalah yang dibahas di dalam seminar atau dalam bentuk artikel jurnal kemudian diterapkan menjadi produk yang dapat digunakan. Ketika para ilmuwan membahas semikonduktor di hulu maka muncullah transistor di hilir. Pada saat ilmuwan membahas teori komputasi di hulu maka muncullah komputer di hilir. Ketika para ilmuwan membahas pertanian di hulu maka muncullah durian Bangkok di hilir. Pada saat para ilmuwan membahas flu H5N1 di hulu maka muncullah vaksin flu burung di hilir.

Penjaminan mutu berupa pembinaan ilmu dari hulu ke hilir pantas menduduki prioritas pertama di dalam tahap penjaminan mutu. Tidak saja ilmu di hulu itu menunjukkan manfaatnya berupa produk di hilir, melainkan juga produk di hilir itu menghasilkan banyak masalah yang memerlukan penelitian di hulu. Dengan demikian terjadilah siklus dari hulu ke hilir dan dari hilir ke hulu.

Penelitian dan Rekacipta

Perguruan tinggi tidak dapat dengan serta merta masuk ke tahapan ketiga untuk menjadi perguruan tinggi penelitian, apa lagi kalau penelitian itu menghasilkan temuan ilmiah yang canggih. Jalan menuju perguruan tinggi penelitian perlu dirintas melalui penelitian yang belum berskala temuan ilmiah yang canggih. Diperlukan latihan penelitian yang cukup banyak di perguruan tinggi sebelum perguruan tinggi itu dapat dikategorikan sebagai perguruan tinggi penelitian atau research university.

Latihan penelitian demikian dapat diambil dari masalah yang muncul di hilir ketika kita menatap dari siklus dari hulu ke hilir. Tidak saja penelitian itu dapat memperkaya pengetahuan kita di hulu, malainkan penelitian itu berguna untuk meningkatkan mutu produksi di hilir. Peningkatan mutu produksi di hilir meningkatkan juga kemampuan kita di bidang rekacipta.

Lambat laun ketika kemampuan kita di bidang penelitian dan rekacipta sudah cukup tinggi maka pada saat itulah kita mencoba untuk memasuki tahapan ketiga dan menjadi perguruan tinggi penghasil ilmu dan rekacipta yang canggih. Pada saat itu, perguruan tinggi kita menjadi pemasok ilmu baru dan rekacipta baru ke forum dunia.

Penelitian dan rekacipta dapat saja dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi internasional. Namun kerja sama ini akan efektif jika pelaksanaannya berlangsung dua arah yakni ada yang kita terima dan ada juga yang kita berikan. Sampai sekarang yang menjadi masalah di dalam kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri adalah apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Karena itu kerja sama ini akan efektif apabila kita telah memiliki kemampuan penelitian dan rekacipta yang meliputi hulu dan hilir di bidang ilmu.


PENGEMBANGAN  PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh Ditjen Dikti, 12.12.2010

http://xa.yimg.com/kq/groups/22140170/215431103/name/materi_tqcs_des_gst_htn_shs.doc

Fenomena yang terjadi saat ini  ialah adanya kesadaran pengembangan mutu pendidikan di Indonesia yang semakin meningkat. Hal ini terjadi pada pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Salah satu faktor yang membangkitkan kesadaran tersebut ialah adanya ketentuan pada  PP 19 pasal 91 bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Dengan ketentuan wajib tersebut banyak sekali satuan pendidikan dengan serta-merta membentuk lembaga penjaminan mutu. Tentu pembentukan lembaga tersebut  dapat menunjang pelaksanaan penjaminan mutu namun perlu diluruskan bahwa dalam PP 19 tersebut yang wajib adalah melakukan penjaminan mutu pendidikan  bukan membentuk lembaga panjaminan mutu.

Artinya penjaminan mutu dapat juga dilakukan secara melekat atau embeded dengan struktur organisasi yang telah ada. Bentuk penjaminan mutu yang melekat tersebut cocok untuk perguruan tinggi dengan keterbatasan tertentu misalnya SDM atau juga perguruan tinggi yang mempunyai kesadaran budaya mutu yang telah sangat tinggi sehingga segenap sivitas akademika akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan pelanggan.

DITJEN Dikti meningkatkan pengembangan panjaminan mutu dengan strategi membuat kategori terhadap perguruan tinggi indonesia dengan memalukan evaluasi implemantesi penjeminan mutu perguruan tinggi yang hasilnya sebagai berikut:

  1. kategori 1. Perguruan tinggi yang baru akan mulai mengembangkan penjaminan mutu,
  2. kategori 2. Perguruan tinggi yang dalam proses awal mengembangkan penjaminan mutu dan
  3. kategori 3. Perguruan tinggi yang telah mengembangkan penjaminan mutu pendidikan dengan baik ( merupakan good practices).

Langkah awal adalah diseminasi panjaminan mutu pendidikan bagi perguruan tinggi Bagi perguruan tinggi yang akan mulai mengembangkan penjaminan mutu, Kegiatan diseminasi ini dilakukan dengan kerjasama beberapa perguruan tinggi seperti UGM, ITB , UI, IPB, UNPAR dll serta beberapa tenaga ahli dalam pengembangan penjaminan mutu.

Langkah kedua adalah kegiatan pelatihan terutama bagi perguruan tinggi pada kategori 2 yaitu yang telah masuk proses pengembangan penjaminan mutu namun mesih menghadapi beberapa kendala, dengan pelatihan tersebut diharapkan penngembangan penjaminan mutu akan lebih cepat.

Selanjutnya bagi perguruan tinggi kategori 3 dilakukan intensif technical assistance (ITA), pada kegiatan ini antar perguruan tinggi dipandu untuk saling berbagi praktek baik sehingga masing-masing dapat segera dapat menciptakan budaya mutu dengan optimal sesuai dengan kekhasan serta kondisinya masing-masing.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut sesuatu yang diharapkan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan telah terjadi yaitu munculnya arus informasi serta pengetahuan  antar perguruan tinggi  dalam berbagai kategori  perguruan tinggi tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai permintaan pelatihan, kunjungan maupun magang yang terjadi di sebagian perguruan tinggi kategori 3 dan 2.

Dengan semangat berbagi ini semoga pengembangan penjaminan mutu pendidikan semakin baik dan budaya mutu serta budaya berbagi (willingness to share) dalam berbagai hal positif semakin mewarnai kehidupan bangsa kita. (GST)

Summary implementasi AMI S1 (TQCS Des 2010)

Tanpa kita sadari AMI untuk prodi S1 tahun 2010 ini telah memasuki siklus yang ke tujuh. Hal ini merupakan suatu proses penjaminan mutu yang relatif lama dibanding prodi S2, S3 maupun Sekolah Vokasi. Banyak tantangan yang kita hadapi bersama baik secara teknis maupun sumberdaya, lebih-lebih pada siklus ke tujuh ini standard yang diterapkan tidak saja mengacu pada BAN-PT tetapi telah mulai dicoba mengadopsi standard dari ISO 9001:2008 maupun ASEAN University Network (AUN).

Proses pengisian Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) maupun penyiapan dokumen memerlukan usaha yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita wajib bersyukur karena prodi-prodi di lingkungan UGM memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan visi-misi yang dicanangkan UGM yaitu World Class Research University (WCRU). Sampai artikel ini ditulis (30 Nopember 2010) sudah 70% prodi selesai melakukan audit, 13% sedang melakukan audit dan 17% sedang merencanakan pelaksanaan audit.

Diharapkan sampai pertengahan bulan Desember semua prodi S1 telah melakukan audit, hal ini diperlukan karena masih ada beberapa tahapan yang perlu dilalui untuk terpenuhinya satu siklus Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tingga (SPM-PT), diantaranya rapat kajiulang managemen tingkat prodi maupun tingkat universitas sebelum disusun standard baru.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AMI kali ini meliputi tingginya aktifitas Prodi sehingga sangat sulit untuk menyediakan waktu untuk menyiapkan dokumen kelengkapan EDPS, kesibukan para auditor sehingga dirasa sangat susah untuk menyediakan waktu secara bersamaan dalam melaksanakan rapat pembukaan, audit sistem, audit kepatuhan dan pertemuan penutup, dan tingginya variasi pemahaman tata cara audit oleh para auditor sehingga relatif menyulitkan dalam menentukan status temuan.

Namun demikian, ketekunan dan semangat yang tinggi merupakan modal dasar yang baik bagi Universitas Gadjah Mada dalam mewujudkan slogan Ginöng Pratidino. Htn.

AMI Sekolah Vokasi: Kelengkapan Dokumen

Pada tahun 2010, AMI Sekolah Vokasi UGM merupakan siklus 1. Audit difokuskan pada kelengkapan dokumen akademik dan mutu.  Tujuan audit  AMI Sekolah Vokasi adalah:

  1. memastikan adanya dokumen, implementasi, dan rekaman mutu butir-butir mutu,
  2. memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan spesifikasi prodi, tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan,
  3. memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus,
  4. memastikan kepatuhan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap MP dan IK prodi,
  5. memastikan kecukupan penyediaan sarana prasarana dan sumber daya pembelajaran, serta
  6. memetakan peluang peningkatan mutu prodi.

Audit berfokus pada kelengkapan dokumen akademik dan dokumen mutu, Dokumen akademik terdiri atas visi & misi, spesifikasi prodi, kompetensi lulusan, kurikulum & peta kurikulum, dan perencanaan pembelajaran (RPKPS) sedangkan dokumen mutu terdiri atas Manual Prosedur (.MP), Instruksi Kerja, dan Borang.

Pada saat audit terdapat temuan-temuan terkait dengan ketidaklengkapan dokumen.  Temuan tersebut terkait dengan kelengkapan dokumen yang tercantum pada butir-butir mutu.

  1. Pada butir 1, misalnya ditemukan ada prodi belum melengkapi dokumen yang menyatakan tahapan pencapaian sasaran.
  2. Dokumen  untuk mendukung butir 2,  antara lain ditemukan belum adanya dokumen notulen hasil rapat pleno prodi, SK Penjaminan Mutu, dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan praktikum, dan pembelajaran.
  3. Sementara contoh dokumen yang belum dimiliki oleh prodi Sekolah Vokasi UGM pada butir 3, misalnya dokumen layanan mahasiswa, evaluasi kompetensi, dan dokumen tracer study.
  4. Pada butir 4, antara lain ditemukan  tidak ada dokumen bukti penghargaan hibah atau prestasi baik dosen maupun mahasiswa.
  5. Untuk mendukung mutu butir 5, prodi pada umumnya belum memiliki dokumen kegiatan PKL, perbaikan kurikulum  belum secara formal didukung oleh dokumen.
  6. Dokumen keluhan mahasiswa belum didokumentasikan oleh beberapa prodi.
  7. Pada butir 7,  ditemukan belum terdokumentasikannya artikel, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dosen atau mahasiswa.

Sebagian besar butir-butir yang terdapat pada EDPS belum dilengkapi bukti dokumen. Prodi-prodi Sekolah Vokasi UGM disarankan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang belum tersedia sehingga diharapkan pada siklus 2 terjadi peningkatan kualitas GINONG PRATI DINO Setiap hari selalu ada peningkatan mutu  (SHS)