The Untouchable Anas Purbaningrum vs The Dull President SBY

The Untouchable Anas Urbaningrum vs The Dull President SBY

oleh: Sando Sasako
Lead Consultant
Advanced Advocacy Plus

Jakarta, 6 March 2012

Uang sebagai darah dan penggerak partai harus tersedia sepanjang masa pemerintahan partai penguasa dan sedang berkuasa. Posisinya yang crucial membuat bendahara sebagai pengelola uang partai menjadi target pihak oposisi untuk mengobok-obok dan menghancurkan partai penguasa, setidaknya dalam hal reputasi dan nilai.

Bendahara harus ditempati orang yang mampu menyediakan duit untuk partai, dalam artian dia harus bisa menghasilkan uang untuk partainya, whatever it takes, by any means necessary dan menjungkirbalikan ketentuan hukum dengan memberikan stempel dan sertifikasi halal atas praktek pencucian uang yang mereka lakukan.

Apa pun harus dilakukan demi menutup praktek-praktek pencucian uang hasil korupsi, mark-up, komisi penunjukkan pemenang tender, atau sejenisnya. Cara yang ampuh adalah dengan memanipulasi hal-hal yang legal dengan proses legalisasi demi menjadikan hal-hal tersebut legitimate di mata hukum dan secara objektif.

Menjerat Sang Kasir

Jerat hukum ditebar demi memerangkap financier beberapa kutu loncat ternama, Andi Nurpati dan Anas Purbaningrum. Berdasarkan kelaziman, praktek birokrasi pemerintahan mengharuskan setiap dan seluruh warga masyarakat yang ingin selesai urusannya dengan cepat, harus menyelesaikan biaya administasi secepatnya, dan sesukarelanya.

Berdasarkan prinsip ini, pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang dilakukan Andi Nurpati harus diselesaikan biaya administrasinya oleh Nazaruddin selaku bendahara Partai Demokrat. Sang musang terperangkap, dan jerat hukum melekat. Sang burung mulai berkicau dan peluit mulai ditiup nyaring di depan berbagai media.

Layaknya kehidupan dalam suatu kelompok, terorganisir atau tidak, formal atau informal, perpecahan mutlak terjadi. Bentuk perpecahan bisa mengkristal, bisa pula menjadi bahaya laten. Polarisasi semakin mengental ketika ada satu orang penting atau lebih ternyata berpotensi menjadi lebih dari sekedar batu sandungan, melainkan bola api yang mampu membakar apa dan siapa saja yang tersentuh oleh bola api tersebut.

Kicauan bendaharawan Nazaruddin diaminin rekan sejawat, Yulianis, bendahara dan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai serta Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri. Kenaifan kicauan mereka ibarat pedang majal, yang tidak bisa menebas, bahkan memotong sehelai benang pun.

Anas melalui berbagai perusahaan dalam konglomerasi Grup Permai berhasil menangguk keuntungan ratusan milyar rupiah dari berbagai proyek di beberapa lembaga pemerintah. Beberapa proyek tahun 2009 mencakup proyek Sekolah Tinggi Penerbangan di Kementerian Perhubungan, proyek flu burung pada Kementerian Kesehatan, dan proyek universitas untuk Kementerian Pendididikan.

Keuntungan tersebut belum termasuk biaya pemenangan, kickback fee ratusan milyar dari setoran perusahaan subkontraktor proyek yang dimenangi perusahaannya dalam satu atau beberapa tender proyek pemerintah, yang jelas penuh dan kaya dengan praktek-praktek mark-up, fiktif, dan manipulatif.

The Fool’s Proofs and Testifies

Dua proyek terkait Anas yang dihebohkan media adalah:

  1. Pembangunan Stadion dan Sekolah Olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat bernilai Rp1,2 triliun.
  2. Adhi Karya menjadi pemenang proyek Hambalang, ketimbang Duta Graha Indah, karena menjanjikan Rp100 milyar bagi Anas untuk keperluan pemenangan sebagai Ketua Partai Demokrat. Sebagian uang tersebut diserahkan Anas ke Yulianis. Yulianis bersama Anas dan Hasyim merupakan pemilik Grup Permai.
  3. Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang senilai Rp191 milyar.
  4. Duta Graha Indah menjadi pemenang proyek Wisma Atlet.
  5. Anas sebagai Ketua Besar meminta jatah komisi Rp2 milyar dari proyek Wisma Atlet kepada Mindo. Sementara Mindo hanya wajib lapor kepada Anas.

Beberapa fakta persidangan lainnya:

  1. Athiyyah Laila, istri Anas, Komisaris Alam Berkah Melimpah, anak usaha Grup Permai.
  2. Anugrah Nusantara menangani sejumlah proyek bernilai Rp946,6 milyar, 2007-2008.
  3. Anas membeli 30% saham Anugrah Nusantara dari Muhammad Nazaruddin, dan menjadi anak usaha Grup Permai, per 1 Maret 2007. Saat itu seluruh modal dasar perusahaan ini mencapai Rp100 milyar.

Beberapa hal yang tidak disebutkan oleh para Tim Pencari Fakta, Penyidik, Penyelidik, Media, Persidangan:

  1. Diagram skematik perusahaan dan individu terkait Grup Permai.
  2. Elit Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah yang sangat pro-Anas.
  3. Siapa saja para letnan pro-Anas yang berperan dan berfungsi sebagai Pasukan Berani Mati dan Malu untuk Anas.

The Possible Legal Ruses

Berbagai fakta persidangan dan pengakuan serta yang diaku-diaku selama persidangan Nazaruddin jelas sangat dilecehkan oleh Anas dan Amir Syamsuddin. Mereka mengibaratkan Nazaruddin seperti anjing menggonggong, yang tidak punya gigi, tidak bisa menggigit, sudah dirantai; dan tinggal tunggu diracuni makanannya.

Berikut pengakuan Anas dan Amir Syamsuddin (salah satu anteknya yang menjabat Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat) yang bisa mematahkan semua kesaksian dan fakta selama persidangan:

  1. Saya, Anas Purbaningrum, tidak punya hak dan kewajiban di Grup Permai.
  2. Saya, Anas Purbaningrum, sudah menjual saham saya di seluruh perusahaan di bawah konglomerasi perusahaan Grup Permai.
  3. Anas Purbaningrum sudah tidak aktif lagi di Grup Permai sejak 2009, sebelum Kongres.

Kelihaian Anas berkelit dari jeratan hukum didapat dari pengalamannya memproses legalisasi dan legitimasi perusahaan-perusahaan fiktif dan manipulatif selama dia di KPU. Belajar dari pengalamannya memanipulasi uang negara selama menjadi Petinggi KPU, Anas berhasil ber-evolusi menjadi Pemimpin Partai Penguasa. The next step, the President of Republic of Highly Corrupted Indonesia, NKRI, Negeri bagi para Koruptor Republik Indonesia.

The Dull President SBY

The normative President SBY has become the sitting duck for belittling comments. The impotent leader that has no grip to his subordinates and roots, but his personal charismatic. SBY knows that he sits on the top of the pyramid chain and construct. His hot seat willnot be lasted accordingly if one of his supporting stones is on the loose, that is Anas Purbaningrum.

Anas has everything in control. The money to buy power to control the Partai Demokrat’s grassroots and in the parliament. He is the leader in disguise. He manages the shadow government on the day to day basis. The businesses, the government projects, the rules of the games to government money.

The powerful Anas Purbaningrum lets SBY as the dummy and dumber President of The Republic of Indonesia. Once Anas gets another grip that powerful enough, toppling SBY from his presidency seat is just like flicking his two fingers. We shall see how an Anas Purbaningrum manage his Executive Orders.

Massacres and blood bath should present any day Anas steps into the Number One Man in the Republic of Indonesia, the NKRI, Negeri bagi para Koruptor Republik Indonesia. He shall emerge and evolve to be a fascist. How? I know what to do to become a fascist. Does he? Surely. The intenet has opened any possibilities.

References

Article date

20110527

0706

Tempo.co – Demokrat dan Politik Simalakama

20110724

1025

SBY-Hadang-Kongres-Luar-Biasa-Demokrat

20110803

0907

Tempo.co – Blunder Politik Partai Demokrat

20110813

0633

Anas-Bungkam-Soal-Saham-PT-Anugrah

20111207

1239

Nazar Sebut Anas Atur Proyek Hambalang _ nasional _ Tempo.co

20111208

0837

Dituding Nazar Soal Hambalang, Ini Jawaban Anas _ nasional _ Tempo.co

20120201

1008

Tempo.co – Anas Menjawab Yang Tersuar

20120221

Max Sopacua_ Demokrat Tak Terima Uang Nazaruddin – Yahoo!

20120227

1709

Andi dan Ibas Terima US$ 200 Ribu dari Nazaruddin_ _ nasional _ Tempo.co

20120227

1756

Keempat Kalinya, Rosa Ganti Pengacara _ nasional _ Tempo.co

20120228

1538

Benny Tak Bersedia Jadi Saksi Meringankan Nazar _ nasional _ Tempo.co

20120228

1609

Keuntungan Proyek Nazar Mengalir ke Kongres _ nasional _ Tempo.co

20120228

1708

Polisi Kawal Duit Nazaruddin ke Bandung _ nasional _ Tempo.co

20120228

1736

Pasek Bantah Gantikan Benny Harman _ nasional _ Tempo.co

20120229

0503

Demokrat Akan Rombak Habis Petinggi Fraksi _ nasional _ Tempo.co

20120229

0504

KPK Akan Periksa Anas di Kasus Hambalang _ nasional _ Tempo.co

20120229

1147

Jadi Tersangka, Anas Dicopot _ nasional _ Tempo.co

20120229

1151

Anas Disebut ‘Big Boss’ Grup Permai _ nasional _ Tempo.co

20120229

1300

Saksi_ Duit Miliaran 19 Dus buat Memenangkan Anas _ nasional _ Tempo.co

20120229

1445

Pengacara Nazar Duga Ada Rekayasa Rosa Tak Datang _ nasional _ Tempo.co

20120229

1653

Saksi_ Anas Belikan Rumah Rp 1,2 Miliar untuk Yulianis – Yahoo!

20120229

1916

Anas Siapkan Pengganti Angie dan Nazar _ nasional _ Tempo.co

20120229

2018

Anas Bisa Dijerat Pasal Suap _ nasional _ Tempo.co

20120301

0521

Anas Dinilai Sulit Berkelit – Yahoo!

20120301

0949

Anas Kembalikan Hummer ke Nazaruddin _ nasional _ Tempo.co


http://www.tempo.co/read/kolom/2011/05/27/387/Demokrat-dan-Politik-Simalakama

Demokrat dan Politik Simalakama

Oleh: Donny Syofyan
Jum’at, 27 Mei 2011 | 07:06 WIB

TEMPO.CO, Partai Demokrat akhirnya memberhentikan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin. Agaknya, kubu Demokrat sudah kehabisan akal dan kesabaran yang belakangan diterpa skandal korupsi. Nazaruddin diduga kuat menerima uang sebesar Rp 25 miliar dari PT Duta Graha Indah, sebuah perusahaan konstruksi yang memenangi tender pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan, untuk pelaksanaan SEA Games mendatang.

Partai Demokrat relatif terlambat memahami bahwa skandal korupsi yang menghantam kadernya adalah sebuah aib besar, yang menjadikan partai ini limbung dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan ini menyumbang terhadap potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh skandal korupsi ini terhadap Partai Demokrat sendiri, sebuah cermin retak politik simalakama dalam jagat perpolitikan kita.

Dulunya publik berharap Partai Demokrat adalah partai yang peduli dan berdiri di garda depan memberangus korupsi di tengah meluasnya skeptisisme masyarakat terhadap partai politik lainnya. Sayang, harapan itu kini mulai memudar. Terdepaknya Nazaruddin dari kursi Bendahara Umum Demokrat juga tak lepas “faktor Mahfud”, yang menambah panjang deretan skandal korupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin. Mahfud Md., Ketua Mahkamah Konstitusi, mengungkapkan tindakan Nazaruddin memberikan uang kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar sebesar Sing$ 120 ribu, atau sekitar sekitar Rp 828 juta, pada 2010.

Pemecatan Nazaruddin ini hanyalah awal untuk membongkar skandal korupsi di tubuh Demokrat. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengambil alih kasus ini. Hal ini sangat penting untuk mencegah kesimpulan prematur terhadap asas praduga tak bersalah dan menjadikan skandal ini sebagai isu publik.

KPK perlu bergerak cepat mengusut skandal korupsi wisma atlet maupun menelusuri motif pemberian uang oleh Nazaruddin kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar. Masyarakat kerap kali kecewa betapa sering skandal korupsi yang melibatkan para pemimpin politik tidak terungkap. Tak kalah mendesaknya, KPK perlu berlari menyelidiki skandal korupsi ini karena masa jabatan pimpinan KPK berakhir pada Desember 2011.

Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat memberhentikan Nazaruddin sebagai “bendum” menunjukkan bahwa Nazaruddin dan pihak-pihak lainnya dalam Demokrat bukanlah sesuatu yang untouchable. Pemecatan Nazaruddin diduga akan membuka kotak Pandora yang menciptakan kerusakan lebih besar bagi pihak-pihak lainnya di dalam Demokrat. Secara etika politik, politikus Partai Demokrat yang bernyanyi atas pembangkangannya terhadap Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam kasus Nazaruddin lebih baik mundur atau keluar dari Demokrat.

Skandal korupsi Nazaruddin hanyalah puncak gunung es dari keretakan politik di tubuh Partai Demokrat. Tarik-menarik kubu Demokrat untuk mengambil tindakan keras terhadap Nazaruddin sebelumnya sebetulnya bukan sekadar memberikan kenyamanan semu terhadap Nazaruddin dan para pengikutnya. Lebih lanjut, tindakan tersebut bakal mengukuhkan friksi yang menguat dalam tubuh partai pasca-kongres terakhir, diskrepansi antara komitmen Yudhoyono dan keraguan kadernya dalam memerangi korupsi, dan ketidakmampuan partai menghilangkan trouble maker dalam lingkaran dalam Demokrat.

Ketegangan antara Ruhut Sitompul dan Max Sopacua dalam merespons persoalan Nazaruddin bisa dikatakan merupakan perebutan dan tarik-menarik tampuk kepemimpinan di tubuh Demokrat pasca-SBY pada Pemilihan Umum 2014 nanti. Partai Demokrat ternyata belum mampu memunculkan figur yang kuat dan menjadi pemersatu pasca-SBY. Tidak hanya untuk meredam gejolak laten, tapi juga untuk meraih kepercayaan masyarakat yang jelas manifes. Bagi publik, perpecahan dalam kubu Demokrat hanya dianggap sebagai siasat pengalihan dari pemecahan skandal korupsi SEA Games yang melibatkan Nazaruddin.

Demokrat perlu belajar bahwa Nazaruddin adalah duri dalam daging bagi Partai Demokrat sendiri. Karena itu, pemecatan Nazaruddin sebagai bendahara umum partai dan bukan selaku anggota DPR menjadi kontraproduktif. Keputusan Demokrat, yang hanya memecat Nazaruddin sebagai Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, bisa diartikan bahwa, menurut Partai Demokrat, meskipun secara etika dan moral Nazaruddin itu bejat, kebejatannya itu masih cocok untuk menjadi anggota DPR, cocok untuk menjadi anggota Demokrat, dan masih cocok juga untuk jabatan lainnya di Partai Demokrat, termasuk menjadi Dewan Pembina dan DPP Demokrat.

Lagi pula, seperti yang dituturkan oleh Iman Masfardi, seorang aktivis penegakan hukum, posisi Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat menunjukkan bahwa figur yang menempati posisi ini bukanlah orang yang memiliki keahlian mengelola rentang kendali keuangan partai, melainkan orang yang mampu menyediakan duit untuk partai.

Presiden Yudhoyono makin kehilangan kredibilitas bila pengusutan terhadap skandal korupsi kader Partai Demokrat menemui jalan buntu. Pembongkaran korupsi yang melibatkan kader partai dan pejabat pemerintah perlu bergerak untuk mencari dalang atau otak di balik itu semua, tidak sekadar menunjuk jari terhadap pihak-pihak yang hanya sekadar menjadi kambing hitam.

Kegagalan melakukan itu tidak hanya menghentikan upaya perang terhadap korupsi, tapi juga menyebabkan pemberantasan korupsi akan berhenti pada zona perubahan semu (zone of pseudo change), di mana partai-partai politik tak lebih dari sarang para perompak uang negara (kleptomaniak).

Tak ada yang menganggap keseriusan Presiden SBY memerangi korupsi ketika para koruptor masih menari dan menabuh gendang di bawah payung Demokrat sendiri. Kader Partai Demokrat–baik di DPR maupun di pemerintahan–perlu menyadari bahwa kebutuhan untuk memerangi korupsi secara efektif adalah satu-satunya cara memenangi Pemilu 2014. Bila tidak, sejarah akan merekam bahwa politikus Partai Demokrat tak lebih dari sekadar kisah oportunis yang tak tahu malu, bukan kaum reformis yang pasang badan memotong akar tunggang korupsi.

*) Donny Syofyan, Dosen Universitas Andalas, Padang


http://www.tempo.co/read/fokus/2011/07/24/1995/SBY-Hadang-Kongres-Luar-Biasa-Demokrat

SBY Hadang Kongres Luar Biasa Demokrat

Oleh: MAHARDIKA S H | EKO ARI W | ARDIANSYAH RAZAK | KARTIKA CANDRA | SUKMA

Minggu, 24 Juli 2011 | 10:25 WIB

TEMPO.CO, Bogor – Isu kongres luar biasa (KLB) untuk melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam rapat koordinasi nasional tampaknya sulit terwujud. Menurut anggota Dewan Pembina Demokrat, Ahmad Mubarok, para elite partai telah bertemu pada Jumat malam dan memastikan rapat berjalan sesuai dengan perintah Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono. “Forum ini adalah rapat koordinasi. Tidak ada KLB,” ujar dia di lobi gedung Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Partai Demokrat selama dua hari hingga Minggu ini menggelar rapat koordinasi. Menjelang rapat, muncul wacana kongres luar biasa untuk melengserkan Anas Urbaningrum. Ini bermula dari “serangan” mantan Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin. Dari tempat persembunyian, Nazaruddin menyebut Anas dan sejumlah pejabat teras Demokrat terlibat permainan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sekretaris Demokrat Jawa Tengah, Dani Sriyanto, menilai “nyanyian” Nazaruddin itu perlu disikapi dengan meminta Anas lengser melalui KLB.

Ahmad menyatakan memahami dan akan merespons aspirasi pengurus di daerah. Namun, kata dia, “Responsnya kan bisa menerima atau menolak.” Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Mallarangeng juga menegaskan tidak ada kongres luar biasa. Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan wacana kongres luar biasa sulit terwujud karena terganjal aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat.

Burhanuddin menjelaskan, berdasarkan Bab X Pasal 100 AD/ART Partai Demokrat, KLB dapat diadakan atas permintaan majelis tinggi partai atau dua per tiga dari jumlah dewan pimpinan daerah serta setengah dari jumlah dewan pimpinan cabang. Ketua majelis tinggi secara ex officio dijabat ketua dewan pembina. “Meski majelis tinggi bisa menyarankan kongres luar biasa, jika arus bawahnya solid mendukung Anas, ya, sulit,” kata Burhanuddin.

Adapun Anas meyakini tidak ada agenda melengserkan dirinya dari kursi ketua umum. Bahkan, menurut dia, pidato SBY menegaskan kepadanya untuk melakukan perbaikan partai. “Beliau menguraikan sangat terang-benderang bagaimana tema rakornas,” katanya.

SBY, dalam pidato pembukaan rapat, meminta para kader tidak asal bicara ataupun saling serang. “Ini memalukan dan merugikan partai,” katanya. Yudhoyono pun mengancam para kader dan pengurus partai yang tidak sanggup menjalankan etika partai agar meninggalkan partai. “Silakan serahkan kartu anggota,” ujarnya. Ia juga meminta Dewan Kehormatan secara tegas memberlakukan kode etik bagi kader yang tersangkut kasus hukum.

Burhanuddin menilai, pidato Yudhoyono itu pertanda diberikannya kesempatan kedua bagi Anas untuk memperbaiki lingkup internal partai. Mubarok menambahkan, pidato SBY merupakan bagian dari pembersihan partai. Caranya, pemberian sanksi kepada para kader yang bermasalah. Pemberian sanksi akan diberlakukan seusai rapat.


http://www.tempo.co/read/kolom/2011/08/03/424/Blunder-Politik-Partai-Demokrat

Blunder Politik Partai Demokrat

Oleh: Donny Syofyan

Rabu, 03 Agustus 2011 | 09:07 WIB

TEMPO.CO, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat berakhir sudah Minggu, 24 Juli, lalu. Rakornas menghasilkan apa yang disebut sebagai “10 Komitmen Sentul”, yang intinya adalah sebagai langkah-langkah konsolidasi partai di masa depan. Hawa kelabu acara penutupan ini masih terasa kental, seperti pada pembacaan 10 Komitmen Sentul oleh Jhonny Allen Marbun yang terkesan hambar dan datar.

Seperti sudah diduga banyak kalangan, pelaksanaan Rakornas ternyata hanya mengorbit dalam lingkaran normativitas politik, bukannya membuat gebrakan aktif guna mengakhiri mega-skandal internal yang menggerogoti tubuh partai yang berkuasa ini. Kongres itu hanya “mengulang-ulang kaji” seperti pembekalan Susilo Bambang Yudhoyono tentang etika dasar politik dan sejumlah instruksi kepada peserta Rakornas. Disayangkan seolah-olah tak menyadari akar tunggang dari petaka yang menerjang partai ini, pihak Demokrat lagi-lagi melakukan blunder politik yang seharusnya bisa mereka sudahi lewat rakornas itu.

Blunder ini diawali dengan sikap elite atau pengurus Partai Demokrat untuk tetap mempertahankan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai plus tanpa penetapan pengganti Muhammad Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Demokrat. Upaya-upaya untuk merestorasi kepercayaan publik menjadi nihil dan mustahil tanpa melakukan politik amputasi.

Pada esensinya, politik amputasi adalah upaya memilah dan memisahkan antara pendekar dan pahlawan kesiangan yang ada dalam tubuh Partai Demokrat sendiri. Pemisahan tersebut perlu dimulai dengan penonaktifan sukarela Ketua Umum Anas Urbaningrum. Sebab, penonaktifan Anas–sementara atau permanen–mengindikasikan bahwa Demokrat adalah partai yang menyuling dan memfilter tanpa kompromi skandal politik apa pun di satu sisi dan memberi preseden yang elok bagi lanskap perpolitikan di Indonesia di sisi lain.

Penonaktifan Anas memberi ruang yang lebih bebas untuk menyelesaikan kasus Nazaruddin sekaligus melempengkan jalan buat Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki skandal korupsi yang membombardir sejumlah petinggi Demokrat. Dengan berbuat demikian, sebetulnya Anas bisa menunjukkan kepada publik bahwa kepemimpinan yang ada dalam tubuh Partai Demokrat bersifat kolektif, bukan berbasiskan figuritas.

Sebaliknya, sikap ngotot untuk tetap bertahan hanya mengiyakan kecurigaan masyarakat bahwa Demokrat menempatkan justifikasi personal di atas idealisme kepartaian. Lagi pula perseteruan antara Anas dan Nazaruddin juga dilatari oleh motif-motif pribadi sehingga berdampak pada kacaunya prioritas agenda-agenda kepartaian di tubuh Partai Demokrat.

Persoalan kian parah ketika Rakornas tidak memberi ruang yang lebih luas dan akomodatif terhadap suara-suara arus bawah yang berseberangan dengan kalangan elite partai. Sebagai misal, suara-suara daerah yang menginginkan pengunduran diri Anas seolah menjadi teriakan di padang pasir dan habis disapu oleh restu SBY yang menjamin posisi aman bagi Anas hingga 2015.

Restu ini seakan kembali mengukuhkan bahwa relasi antara SBY dan Demokrat adalah sekeping logam: Partai Demokrat adalah SBY dan SBY sama dengan Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat boleh berganti dan dari siapa pun sepanjang beroleh “lisensi SBY”. Tanpa itu, sang ketua umum bakal kehilangan wibawa dan marwah, walaupun independensinya sudah terbeli.

Mengabaikan aspirasi arus bawah yang menghajatkan kembalinya Partai Demokrat kepada roh awal pendirian partai yang nasionalis, religius, dan humanis memperlihatkan bahwa Demokrat tengah bermain-main dengan homogenitas elite, bukan heterogenitas kader dan simpatisan.

Aneka skandal–publik atau personal–yang menjerat banyak pemuka Demokrat, termasuk figur-figur lainnya, seperti Andi Nurpati, yang diduga terlibat pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi saat masih menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum, maupun Ruhut Sitompul, yang menikah dengan perempuan lain menggunakan dokumen palsu, menjelaskan bahwa Partai Demokrat hanya sibuk dengan puncak piramida kaum elite, bukan fondasi dan badan piramida kader yang jumlahnya mayoritas.

Nasionalisme, religiositas, dan humanisme yang mewataki warna Demokrat habis tak berbekas karena para pemangku utama partai sudah menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. Layaknya relasi antara artis dan para penggemar, elite Demokrat perlu sadar bahwa kebesaran Partai Demokrat kini tak terlepas dari perjuangan kader yang berpeluh dan berdarah-darah di daerah.

Perilaku sementara elite partai yang memperkaya diri dengan jalan pintas korupsi membuat para kader dan simpatisan Demokrat tercerabut dari akar sekaligus gagal meraih pucuk. Alih-alih diapresiasi, pendapat mereka yang menginginkan perubahan besar dalam jajaran puncak partai justru ditanggapi sebagai pemain kemarin sore yang hanya punya hak bicara, tapi bukan hak suara.

Akhirnya, blunder politik yang dibangun oleh Partai Demokrat ketika mekanisme reward and punishment tidak punya taring berlaku di kalangan elite Demokrat. Memang berakhirnya Rakornas juga ditandai dengan dibuatnya draf rekomendasi pendataan kader bermasalah yang akan diserahkan ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Di sinilah letak masalahnya. Draf rekomendasi kader Partai Demokrat bermasalah yang diklaim sebagai aksi “bersih-bersih” Demokrat hanya akan dilakukan setelah Rakornas. Partai Demokrat akan mengidentifikasi setiap kader yang bermasalah dan, jika terbukti, akan berujung pada pengunduran diri kader tersebut atau dikeluarkan.

Tanpa harus menunggu lama-lama pascakongres, sebetulnya Demokrat bisa saja mengumumkan secara cepat kader partai bermasalah, sehingga langsung dikeluarkan dari tubuh partai sekaligus mengumumkan poin-poin pertimbangan kepada publik agar masyarakat bisa menilai transparansi dan akuntabilitas yang berlangsung dalam Rakornas Partai Demokrat.

Dikhawatirkan penetapan kader-kader bermasalah pascakongres amat memungkinkan terjadinya negosiasi patgulipat sehingga kader-kader yang bermasalah itu bisa mengamankan diri. Tak tertutup kemungkinan mereka bertindak cepat pergi ke luar negeri untuk menghindari rasa malu maupun hukuman, seperti yang telah dilakukan oleh Nazaruddin.

Partai Demokrat sejatinya adalah partai pemenang pemilu atau partai yang berkuasa. Dengan legitimasi demikian, elite dan kader Demokrat seharusnya lebih percaya diri untuk berdiri di garda depan memerangi korupsi yang dimulai di pekarangannya sendiri. Keberhasilan melakukan ini sebagai pembuktian bahwa, walau sebagai pemain baru, Partai Demokrat ternyata jauh lebih arif untuk pasang badan dalam mengentaskan musuh bangsa ini.

Sebaliknya, kegagalan melakukan itu hanya akan mengiyakan persepsi publik bahwa politikus Demokrat hanyalah kaum oportunis yang memalukan, bukan para reformis yang memenangi aspirasi kader, simpatisan, dan masyarakat.

*) Donny Syofyan, Dosen Universitas Andalas, Padang


http://www.tempo.co/read/fokus/2011/08/13/2029/Anas-Bungkam-Soal-Saham-PT-Anugrah

Anas Bungkam Soal Saham PT Anugrah

Oleh: RINA WIDIASTUTI | FEBRIYAN | JOBPIE S

Sabtu, 13 Agustus 2011 | 06:33 WIB

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bungkam ketika diminta menjelaskan soal sahamnya di PT Anugrah Nusantara, yang menangani sejumlah proyek dengan total nilai Rp 946,6 miliar pada 2007-2008. Ditemui oleh Tempo di kantor Demokrat kemarin, Anas cuma mengatakan, “Ditulis apa saja, silakan.”

Tempo lantas menunjukkan salinan surat pembelian 30 persen saham PT Anugrah dari Muhammad Nazaruddin, rekannya di Demokrat, pada 1 Maret 2007. Saat itu seluruh modal dasar perusahaan ini mencapai Rp 100 miliar. Anas pun hanya menjawab, “Terima kasih. Monggo ditulis semaunya.” Sorenya, Tempo kembali menemui Anas di arena Pasar Rakyat Demokrat di Senayan, Jakarta, tapi ia tetap menghindar dari pertanyaan itu.

Sebelumnya, Anas mengakui sebagai pemegang saham perusahaan yang didirikan oleh Nazaruddin tersebut . “Saham itu sudah saya jual lagi pada 2009,” katanya kepada Tempo, medio Juli lalu. Anggota Dewan Kehormatan Demokrat, Amir Syamsuddin, memperkuat penjelasan itu bahwa Anas tak aktif lagi sejak 2009. Tapi Anas tak menunjukkan bukti telah meninggalkan PT Anugrah. Tempo juga tak menemukan dokumen yang bisa mendukung pengakuan Anas.

Berkali-kali, sejak Juni lalu, Nazaruddin memastikan Anas masih memiliki saham di PT Anugrah. Bekas Bendahara Umum Demokrat itu tiba di Jakarta hari ini setelah ditangkap polisi Kolombia pada Senin lalu. Selama dua bulan lebih ia menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terlibat korupsi proyek wisma atlet di Palembang.

Seperti diberitakan koran ini kemarin, terungkap sejumlah proyek yang ditangani PT Anugrah selama 2007 hingga 2008 dengan total nilai hampir Rp 1 triliun. Satu di antara proyek itu adalah pengadaan peralatan laboratorium multimedia senilai Rp 40,6 miliar di Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007. Proyek bermasalah ini sedang ditangani kepolisian. Sempat pula muncul kabar, seorang pejabatnya sudah jadi tersangka. Tapi Markas Besar Kepolisian RI membantahnya.

Giri Suryatman, pejabat di Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang meneken kontrak proyek saat itu, enggan berkomentar. “Sekarang masih dalam proses penyelidikan, ya. Jadi, biar prosesnya berlanjut,” ujar Giri, beberapa waktu lalu.


http://www.tempo.co/read/news/2011/12/07/063370347/Nazar-Sebut-Anas-Atur-Proyek-Hambalang

Nazar Sebut Anas Atur Proyek Hambalang

Oleh: ISMA SAVITRI

Rabu, 07 Desember 2011 | 12:39 WIB

Nazaruddin menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (30/11). ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta – Muhammad Nazaruddin, eks Bendahara Umum Partai Demokrat, lagi-lagi menyeret politikus satu partainya. Dalam nota keberatan pribadinya yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI, Rabu, 7 Desember 2011, Nazar menyebut sejumlah nama seperti Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Mirwan Amir, Andi Alifian Mallarangeng, dan Angelina Sondakh terlibat dalam proyek Wisma Atlet dan pembangunan Stadion Hambalang di Sentul, Jawa Barat.

Terdakwa kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Nazaruddin membeberkan pertemuan pada Mei 2009 di daerah Casablanca, Jakarta Selatan, yang dihadiri Anas, pejabat PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris, serta Nazaruddin. “Pertemuan membicarakan Hambalang, bukan yang lain,” ujarnya.

Sebulan usai pertemuan Casablanca, Nazaruddin keluar dari PT Anak Negeri. Kemudian pada akhir 2009 ia dipanggil Anas dalam kapasitasnya selaku Bendahara Umum Demokrat. Anas disebut Nazar memerintahkannya untuk berkoordinasi dengan Angelina Sondakh, selaku Koordinator Anggaran dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertemuan berikutnya pun digelar. Hadir dalam rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga: Nazar, Andi, Ketua Komisi X Mahyuddin, dan Angelina. “Dalam pembicaraan tersebut Menpora (Andi) memanggil Wafid (Wafid Muharam, saat itu Sekretaris Menpora). Disepakati Badan Anggaran akan membuat anggaran khusus untuk proyek Hambalang, dan pelaksanaan teknis akan dibicarakan Angie, Wafid, dan teman-teman DPR.”

Hasil pertemuan di Kementerian Pemuda dan Olahraga diklaim Nazaruddin disampaikannya ke Anas. Kemudian pada Januari 2010 Anas memerintahkannya untuk mempertemukan Angie dengan Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri. Keduanya diharapkan bekerja sama menggarap proyek Hambalang. Tapi, soal kerja sama Mindo dengan Angie, Nazar mengaku tak tahu kelanjutannya. “Mindo hanya wajib melaporkan hasil kepada Anas,” ujar dia.

Februari 2010, Anas kembali memanggil Nazaruddin. Kali ini bekas anggota Komisi VII DPR diminta untuk memanggil Ignatius Mulyono, anggota Komisi II, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Joyo Winoto untuk mengurus proyek Hambalang. Tak berselamg lama, Joyo disebut Nazar sepakat membantu Anas menerbitkan sertifikat tanah Hambalang yang dua tahun terakhir bermasalah.

Kemudian pada April 2010 Anas mengatakan kepada Nazar pemenang proyek Hambalang adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Adhi Karya, bukan PT Duta Graha Indah. Alasannya, karena Duta Graha tidak mampu membantu Anas  membiayai Kongres Demokrat, sebesar Rp 100 miliar. “Saya kemudian mendengar ada Rp 500 miliar yang dibawa ke Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Grup Permai),” ujar Nazar.

Sejumlah nama yang dituding Nazar dalam beberapa kesempatan membantah tuduhan tersebut. Anas mengaku tak terlibat proyek Hambalang, dan sudah mengklarifikasinya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Angelina juga mengaku tak tahu proyek itu. Ia membenarkan pernah ada pertemuan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi tidak membicarakan proyek.

Materi eksepsi Nazaruddin yang berisikan kronologi penanganan proyek Hambalang justru hanya sedikit menyentuh dakwaan jaksa. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada Rabu pekan lalu, jaksa menyebut Nazaruddin selaku penyelenggara negara menerima Rp 4,6 miliar terkait terpilihnya PT Duta Graha sebagai pemenang proyek Wisma Atlet.

Namun Nazaruddin membantah aliran dana tersebut. Ia mengklaim tak pernah tahu apalagi melihat duit yang disebut-sebut disimpan dalam brankas di kantor Grup Permai, dan tak mengkondisikan PT Duta Graha menang proyek senilai Rp 191 miliar. “Apa yang telah saya lakukan sehingga dikatakan mengupayakan Duta Graha menang lelang proyek?” ucap Nazar dalam akhir eksepsinya.

Nazaruddin memohon Majelis Hakim pimpinan Darwati Ningsih membatalkan dakwaan yang dibuat tim jaksa pimpinan I Kadek Wiradana. Ia menilai dakwaan jaksa cacat hukum karena penyidik KPK  tidak pernah menanyainya soal proyek Wisma Atlet dalam proses penyidikan.


http://www.tempo.co/read/news/2011/12/08/063370501/Dituding-Nazar-Soal-Hambalang-Ini-Jawaban-Anas

Dituding Nazar Soal Hambalang, Ini Jawaban Anas

Oleh: WDA | ISMA SAVITRI | ANT

Kamis, 08 Desember 2011 | 08:37 WIB

Anas Urbaningrum. ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang

TEMPO.CO, Jakarta – Apa reaksi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum atas tudingan mantan bendaharanya, Muhammad Nazaruddin, bahwa dirinya ikut terlibat kasus Wisma Atlet dan juga memenangkan PT Adhi Karya dalam proyek pembangunan stadion olahraga? “Itu hanya mengulang-ulang, itu cerita dusta,” kata Anas dalam pesan pendeknya di Jakarta, Rabu 7 Desember 2011.

Seperti dilansir Antara, Anas mengatakan, karena cerita lama dan lebih banyak dusta, dia mengaku enggan mengomentari lebih jauh. “Saya tidak berminat untuk merespons cerita-cerita karangan yang tidak berdasar,” kata dia.

Nama Urbaningrum disebut-sebut Nazaruddin ikut “memenangkan” PT Adhi Karya dalam proyek pembangunan pusat latihan olahraga, Hambalang, Jawa Barat. Nazar mengungkapkan itu saat membacakan nota keberatan kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu siang, 7 Desember 2011.

“Pada April 2010, Adhi Karya diputuskan menang oleh Anas. Menurut Rosa, DGI (PT Duta Graha Indah Tbk) tidak bisa membantu Kongres Partai Demokrat, tapi Adhi Karya bisa,” kata Nazaruddin. Nazaruddin mengatakan BUMN tersebut sanggup memberikan Rp 100 miliar untuk membantu kongres partai pemenang Pemilu 2009 lalu yang dilaksanakan di Bandung.

Nazaruddin juga mengatakan Anas meminta bantuan kepada Mahfud Suroso, sehingga akhirnya PT Adhi Karya bisa menang. “Saya hanya dengar Anas menyerahkan Rp 50 miliar ke Yulianis. Untuk detailnya Majelis Hakim dapat bertanya langsung kepada Anas dan Yulianis,” katanya.

Sebelumnya juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan KPK telah meningkatkan kasus Hambalang ke tahap penyelidikan pada Agustus 2011. Berdasarkan kebutuhan pengembangan penyelidikan siapa pun dapat dipanggil untuk dimintai keterangan, dan Rosa menjadi yang pertama dimintai keterangan terkait kasus Hambalang.

Kasus Hambalang sendiri, menurut Johan, berawal dari penyidikan kasus wisma atlet SEA Games, di mana saat penyidik melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai ditemukan data yang mengarah pada proyek Hambalang. Data yang diperoleh KPK saat itu, menurut dia, sama dengan informasi yang berhasil digali dari salah seorang tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

Kasus Hambalang mencuat setelah Nazaruddin dalam pelariannya berkomunikasi dengan Iwan Piliang melalui Skype dan membeberkan perihal proyek pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang, Bogor, yang di dalamnya terdapat aliran dana dari pemenang proyek kepada Anas Urbaningrum.

Nazaruddin menyebut angka Rp 50 miliar dari salah satu BUMN yang memenangi proyek tersebut yang disalurkan kepada Anas dan sejumlah politikus lain. Uang itulah yang digelontorkan saat Kongres Partai Demokrat berlangsung pada Januari 2010 di Bandung, dan diduga itu merupakan uang pemenangan Anas untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.


http://www.tempo.co/read/fokus/2012/02/01/2253/Anas-Menjawab-Yang-Tersuar

Anas Menjawab Yang Tersuar

Oleh: INDRA W | RINA W | IRA G | JOBPIE

Rabu, 01 Februari 2012 | 10:08 WIB

ANTARA/Ridhwan Ermalamora Siregar

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melawan isyarat desakan pengunduran diri dari Dewan Pembina Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Anas, tidak ada desakan terhadapnya untuk mundur. “Itu rumor di luar,” kata dia sebelum memimpin rapat pengurus pusat partai di kantor pusat Demokrat di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2012.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina, Adjeng Ratna Sumirat, menyatakan mayoritas pendiri Partai mendesak agar Anas dicopot melalui kongres luar biasa. Desakan itu muncul dalam rapat Dewan Pembina 23 Januari dan dipicu dugaan korupsi yang membelit Anas. Dalam pembahasan agenda penguatan partai  di PRJ Kemayoran tersebut ada yang berkomentar mengenai Anas. “Ada beberapa yang mengusulkan bagaimana seandainya Anas mundur, ada juga yang menyatakan jangan dulu,” ujar dia.

Menurut Adjeng, pembahasan Anas baru muncul dalam pertengahan rapat hingga akhir. Nama Anas muncul pada saat pembahasan langkah strategis partai untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Suara yang agak vokal untuk mempertimbangkan posisi Anas datang dari Ventje Rumangkang.

Isyarat juga muncul dari Hayono Isman. “Silakan Mas Anas menentukan sikapnya. Mau nonaktif, silakan. Setelah kasus clear, silakan aktif lagi,” kata anggota Dewan Pembina ini di Cikeas, 24 Januari lalu.

Tapi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa berusaha meredam semua isu yang memanas tentang ketuanya.  Ia mengatakan dari pertemuan tersebut, sama sekali tidak membicarakan upaya penggantian posisi ketua umum. Menurutnya pertemuan  hanya membahas urusan kinerja partai. Hasilnya kemudian disampaikan langsung oleh Anas melalui rapat pengurus pusat harian kemarin.


http://id.berita.yahoo.com/max-sopacua-demokrat-tak-terima-uang-nazaruddin-081014732.html

Max Sopacua: Demokrat Tak Terima Uang Nazaruddin

Liputan 6 – Sel, 21 Feb 2012

Liputan6.com, Jakarta: Wakil Ketua Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan, pembiayaan kongres partai berlambang segitiga berlian pada 2010 lalu bebas dari uang yang sering dipersepsikan sebagai hasil dari korupsi. Ia menegaskan biaya transportasi dan penginapan semua peserta kongres ditanggung partai. “Mekanisme kongres oleh partai dan individu harus dipisahkan. Kalau dikatakan dibiayain orang, itu tidak benar,” kata Max di DPR, Jakarta, Selasa (21/2).

Menurut Max, soal uang transportasi dan lain sebagainya itu adalah hal biasa dalam sebuah kongres partai. Bahkan, ia merujuk partai-partai lainnya yang menurutnya melakukan hal yang sama. “Partai mana yang tidak melakukan seperti itu Kalau itu yang disebut sebagai money politik, saya kira itu biasa,” kata Max. Soal pemberian perangkat komunikasi seperti BlackBerry dan uang saku oleh seorang kandidat, menurutnya itu juga hal biasa saja.

Asal saja, lanjutnya, sumber uang tersebut tidak berkaitan dengan pidana. “Uang yang dibilang Muhammad Nazaruddin itu tidak mengalir ke partai tapi untuk pemenangan seseorang. Kalau Partai Demokrat sudah clear,” tegasnya.(ULF)


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/27/078386704/Andi-dan-Ibas-Terima-US-200-Ribu-dari-Nazaruddin

Andi dan Ibas Terima US$ 200 Ribu dari Nazaruddin?

Oleh: ANTONS

Senin, 27 Februari 2012 | 17:09 WIB

Anas Urbaningrum (kiri) dan Edhie Baskoro Yudhoyono. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Jakarta – Tak cuma mendukung Anas Urbaningrum, Nazaruddin pun menaruh kaki di kubu kandidat lain. Pada 5 Mei, dua pekan sebelum Kongres, Yulianis mencatat permintaan duit US$ 200 ribu dari Nazaruddin untuk Andi Mallarangeng, salah seorang kandidat. Ini membikin Yulianis mengerutkan kening. Sebab, setahu dia, Nazar adalah penyokong Anas, pesaing Andi.

Keesokan harinya, Nazaruddin kembali memanggil Yulianis dan meminta duit US$ 200 ribu lagi. “Ini untuk Mas Ibas,” kata Nazaruddin seperti ditirukan Yulianis pekan lalu. “Hah? Mas Ibas putranya Pak SBY, Pak?” Yulianis bertanya. Nazaruddin, kata Yulianis, mesam-mesem mendengar pertanyaannya.

Atas permintaan Nazaruddin itulah Yulianis kemudian mencatat nama Andi Mallarangeng dan Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai penerima duit Grup Permai. “Saya tidak tahu apakah uang itu sampai ke Pak Andi atau Mas Ibas,” kata Yulianis. Yang jelas, kata dia, dari brankas Grup Permai, duit langsung diserahkan ke tangan Nazaruddin.

Masuk akal jika Nazaruddin main banyak kaki. Sebab, Anas saat itu bukanlah kandidat yang didukung Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Demokrat. Pada awalnya, Yudhoyono mendukung Mallarangeng. Ketika Andi tersingkir pada putaran pertama, restu Cikeas melimpah ke Marzuki Alie. Dengan berinvestasi di semua kandidat, Nazar tetap mendapat kedudukan di kepengurusan seandainya Anas terjungkal.

Lewat Mindo Rosalina Manulang, anak buahnya, Nazaruddin juga pernah menyumbang Rp 150 juta untuk kubu Andi Mallarangeng. Yulianis tahu soal ini karena ia pula yang mengeluarkan duit Rp 150 juta dari brankas Grup Permai. Menurut Yulianis, ketika ituRosa juga meminta Rp 100 juta untuk disumbangkan ke kubu Anas. Permintaan Rosa ditolak Nazaruddin lantaran sumbangan untuk Anas bakal ditangani langsung Grup Permai.

Andi Mallarangeng menyatakan tak tahu-menahu soal aliran duit Nazaruddin. “Saya tak percaya. Tapi, kalau ada info seperti itu, saya juga mau tahu, kepada siapa diberikan, kapan, dan di mana,” ujarnya. Dihubungi lewat staf ahlinya, Bonggas Adi Chandra, Edhie Baskoro tak merespons. Ketika kabar ini pertama kali tersiar, pada Juli 2011, Ibas membantah pernah menerima duit Nazaruddin.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/27/063386709/Keempat-Kalinya-Rosa-Ganti-Pengacara

Keempat Kalinya, Rosa Ganti Pengacara

Oleh: RUSMAN PARAQBUEQ

Senin, 27 Februari 2012 | 17:56 WIB

Mindo Rosalina Manulang. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta – Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, Mindo Rosalina Manulang, mengganti pengacaranya, Achmad Rifai. Surat pencabutan kuasa hukum terhadap Achmad Rivai dikeluarkan Rosa pada Senin ini, 27 Februari 2012.

“Iya mas, tadi jam 11 suratnya diantar ke kantor dan diterima staf saya,” kata Achmad Rifai melalui pesan singkat ketika dikonfirmasi ihwal pencabutan kuasa Rosa itu. Rifai mengatakan tidak mengetahui alasan penggantian dirinya maupun nama penggantinya. “Saya tidak tahu alasannya.”

Rosa sudah berkali-kali mengganti pengacara. Pada saat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 April lalu, Rosa menunjuk Jufri Taufik sebagai penasihat hukumnya. Saat itu dia dicokok bersama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (yang sekarang non-aktif) Wafid Muharam, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah –rekanan proyek– Muhammad El Idris. Dalam

Hanya berselang beberapa hari, Rosa mencabut kuasanya dan menunjuk Kamaruddin Simanjuntak. Kamaruddin juga tidak lama menjadi kuasa hukum Rosa yang kemudian kembali kepada Jufri Taufik. Dalam periode ini Jufri mendampingi hingga jatuhnya vonis dalam kasus Wisma Atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika diperiksa di beberapa kasus korupsi lainnya, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri ini menunjuk lagi kuasa hukum, Muhammad Iskandar. Iskandar tidak bertahan lama menjadi pengacara Rosa, kemudian tiba giliran Achmad Rifai. Kini Rosa ternyata juga mencopot Rifai.

Rosa saat ini menjadi saksi di beberapa kasus korupsi di antaranya kasus korupsi pengadaan alat laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Kementerian Agama, serta pengadaan alat laboratorium di Universitas Negeri Jakarta. Kedua kasus ini ditangani Kejaksaan Agung.

Terakhir, Rosa melaporkan ke KPK seorang menteri peminta komisi (fee) sebesar delapan persen pada pekan lalu. Achmad Rifai tidak menyebut identitas menteri itu. Belakangan, karena persoalan itu mencuat, muncul silang pendapat antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Achmad Rifai.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/28/063386869/Benny-Tak-Bersedia-Jadi-Saksi-Meringankan-Nazar

Benny Tak Bersedia Jadi Saksi Meringankan Nazar

Oleh: RUSMAN PARAQBUEQ

Selasa, 28 Februari 2012 | 15:38 WIB

ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta — Ketua Komisi Hukum DPR, Benny Kabur Harman, menyatakan tidak bersedia menjadi saksi meringankan buat terdakwa kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, Muhammad Nazaruddin. Politikus Partai Demokrat ini hanya bersedia bersaksi jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memintanya.

“Kalau panggilan itu dari pengacara, tidak ada kewenangan. Dari pengacara, itu dianggap tidak ada,” kata Benny di kantor Mahkamah Agung ketika dikonfirmasi kesediaannya menjadi saksi meringankan bagi Nazaruddin, Selasa, 28 Februari 2012. Menurut Benny, saksi adalah orang yang mengetahui perkara pidana yang sedang diusut. Sedangkan dirinya tidak mengetahui kasus suap Wisma Atlet berbiaya Rp 191 miliar yang menjerat Nazaruddin.

Sebelumnya, Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu meminta kepada majelis hakim agar Tim Pencari Fakta (TPF) Partai Demokrat dihadirkan di persidangan. Kubu Nazaruddin beralasan TPF mengetahui dana dari proyek Wisma Atlet yang mengucur ke sejumlah nama.

Dalam persidangan, Nazaruddin menyebut bahwa pertemuan TPF pada 10 Mei tahun lalu membicarakan soal Wisma Atlet. Anggota Badan Anggaran dari Demokrat, Angelina Sondakh, kata Nazar, di dalam pertemuan itu mengatakan bahwa ada dana dari proyek Wisma Atlet sebesar Rp 9 miliar yang diterimanya, kemudian diberikan kepada Wakil Ketua Banggar, Mirwan Amir. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah, ikut menerima. Mereka yang disebut oleh Nazar ini kompak membantah tudingan tersebut.

Pertemuan itu dihadiri oleh Benny, Jafar Hafsah, Edi Ramli Sitanggang, Didi Irawadi, Ruhut Sitompul, Max Sopacua, Muhammad Nasir, Nazar, Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir. Benny membenarkan adanya pertemuan ini, namun membantah ada TPF. Dia juga mengatakan dirinya hanya orang yang diceritakan. Meski demikian, Benny enggan membeberkan isi dari cerita tersebut.

“Apakah pertemuan tanggal 10 ini peristiwa pidana? Apakah saya tahu yang menerima suap, kan begitu. Tanggal 10 itu kan pertemuan, bukan peristiwa pidana,” ujar Benny.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/28/063386886/Keuntungan-Proyek-Nazar-Mengalir-ke-Kongres

Keuntungan Proyek Nazar Mengalir ke Kongres

Oleh: ANTON SEPTIAN | CORNILA DESYANA

Selasa, 28 Februari 2012 | 16:09 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – M. Nazaruddin disebut-sebut pernah menyetorkan duit ke Partai Demokrat. Menurut Yulianis, bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai milik Nazaruddin, uang itu diberikan bosnya pada saat Kongres Partai Demokrat, 21-23 Mei 2010. Bukan 100-200 ratus juta rupiah nilai uang yang digelontorkan Nazar saat itu, melainkan Rp 30,55 miliar dan US$ 2 juta.  “Itu uang hasil keuntungan perusahaan dari proyek di beberapa lembaga pemerintah selama 2009,” kata Yulianis kepada Tempo, 23 Februari 2012.

Pekerjaan yang dimaksud Yulianis adalah proyek Sekolah Tinggi Penerbangan di Kementerian Perhubungan, proyek flu burung pada Kementerian Kesehatan, dan proyek universitas untuk Kementerian Pendididikan. Dari deretan proyek itu, Nazar mereguk keuntungan hingga Rp 600 miliar, belum termasuk fee Rp 200 miliar dari setoran perusahaan subkontraktor proyek yang dimenangi perusahaan Nazar. “Tapi saat itu perusahaan belum merambah Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujarnya.

Beberapa hari menjelang Kongres Partai Demokrat, Nazar menarik duit-duit itu. Nazar juga mendapat sumbangan dari beberapa orang yang mencapai US$ 3 juta. Kata Yulianis, uang itu untuk Kongres Partai Demokrat. Tapi seluruh uang tak langsung diboyong ke Bandung, tempat Kongres berlangsung, melainkan diendapkan dahulu pada brankas perusahaan.

“Yang membawa uang itu ke Bandung, saya,” ujarnya. Yulianis mengangkut lembaran duit secara bertahap dengan lima iringan mobil. “Iringan paling depan adalah mobil patroli polisi,” ujarnya.

Usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 27 Januari 2012, Nazar pernah mengeluarkan duit Rp 30 miliar dan US$ 5 juta. Tapi duit miliaran rupiah itu bukan ditujukan untuk Kongres Partai Demokrat, melainkan guna kepentingan pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Jangan pakai asumsi yang direkayasa. Panitia Kongres itu ada tempatnya, tapi bukan di Hotel Aston,” kata Nazar. “Kalau Hotel Aston itu yang menyewa panitia Anas Urbaningrum. Sementara saya bendahara pemenangan Anas.”


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/28/063386908/Polisi-Kawal-Duit-Nazaruddin-ke-Bandung

Polisi Kawal Duit Nazaruddin ke Bandung

Oleh: ANTON SEPTIAN | CORNILA DESYANA

Selasa, 28 Februari 2012 | 17:08 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Uang miliaran rupiah milik Nazaruddin diboyong ke Bandung, lokasi Kongres Partai Demokrat, pada Mei 2010 lalu dengan kawalan polisi. Kata Yulianis, bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai milik Nazaruddin, uang sejumlah Rp 20 miliar dan US$ 2 juta plus US$ 3 juta dibawa dengan lima iringan kendaraan roda empat.

Mobil Fortuner mengangkut duit dolar, mobil boks Espass membawa uang rupiah, Honda CRV yang ditumpangi Yulianis, dan satu Fortuner mengawal di belakang iringan. “Paling depan adalah mobil patroli polisi,” kata Yulianis kepada Tempo, 23 Februari 2012. Agar duit tidak bertebaran, Yulianis mengemas rupiah dalam 14 kardus rokok Gudang Garam dan dolar di lima kardus Gudang Garam. “Iringan mobil berangkat bersamaan dari kantor Grup Permai, Mampang, sekitar pukul 19.00,” ujarnya.

Sesampainya di Hotel Aston Primera, Bandung, sekitar pukul 22.00. Yulianis dan kawan-kawan tidak lantas masuk kamar. Sebab ruang yang sudah dipesan sebelumnya belum siap ditempati. Mereka baru bisa masuk kamar setelah menunggu hampir dua jam. Yulianis menempati kamar di lantai sembilan dan para pria menginap di lantai 10. “Kardus uang langsung dibawa naik ke kamar 910 di lantai sembilan,” ujarnya.

Kelar dengan urusan di Aston, Yulianis dan Luthfi pulang ke rumah masing-masing. Tapi, keesokan harinya, Nazar kembali meminta dia datang lagi ke Bandung dengan membawa duit Rp 10 miliar, yang tertinggal di brankas. Kali ini Yulianis pergi ke Kota Factory Outlet itu tanpa pengawalan polisi. Dia hanya ditemani stafnya, Oktarina Furi dan Luthfi. “Bodoh sekali saya saat itu, tak berpikir panjang membawa uang miliaran tanpa dikawal,” katanya.

Dengan semua pengiriman, Nazar telah mengeluarkan duit sekitar Rp 30,55 miliar dan US$ 2 juta plus US$ 3 juta. Gepokan uang itu didapat Nazar dari keuntungan perusahaan selama 2009, sedangkan duit US$ 3 juta merupakan sumbangan sejumlah orang. Dan uang itu untuk Kongres Partai Demokrat.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/28/078386914/Pasek-Bantah-Gantikan-Benny-Harman

Pasek Bantah Gantikan Benny Harman

Oleh: I WAYAN AGUS PURNOMO

Selasa, 28 Februari 2012 | 17:36 WIB

Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat dan Ketua Komisi III DPR-RI, Benny Kabur Harman. TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, menampik rumor dirinya akan diangkat sebagai Ketua Komisi Hukum menggantikan Benny Kabur Harman. “Hanya rumor itu,” kata Pasek di gedung DPR, Selasa, 28 Februari 2012.  Pasek saat ini menjadi anggota Komisi II DPR yang membidangi masalah pemerintahan dan dalam negeri.

Dia mengaku sedang fokus menyelesaikan Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Pasek membantah jika ada yang mengatakan sudah melakukan lobi agar dia yang menggantikan Benny.

“Belum ada pembicaraan itu,” ujarnya. Sebelumnya beredar kabar soal rencana pergantian pimpinan Fraksi Partai Demokrat, termasuk rotasi ketua komisi. Kemarin, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan posisi Benny K. Harman sebagai Ketua Komisi Hukum akan diganti.

Menurut Ruhut, dia sempat dijagokan untuk menggantikan Benny sebagai ketua fraksi. “Benny tadi ngobrol ke saya. Dia merekomendasikan Pak Pasek dan saya. Saya bilang cari yang lain saja, saya jadi anggota (komisi) saja,” ujarnya.

Ruhut mengatakan, Benny sendiri yang meminta dia dan I Gede Pasek Suardika sebagai penggantinya sebagai Ketua Komisi Hukum. Namun, ia menolak permintaan itu dan mencalonkan Didi Irawadi Syamsuddin sebagai ketua. “Saya rekomendasikan Didi, tetapi Pasek juga punya latar belakang hukum,” tuturnya. Sebelum menjadi anggota DPR, Pasek Suardika merupakan seorang pengacara di Bali.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/29/078386992/Demokrat-Akan-Rombak-Habis-Petinggi-Fraksi

Demokrat Akan Rombak Habis Petinggi Fraksi

Oleh: IRA G, I WAYAN AGUS P, ROFIUDDIN, Jobpie S

Rabu, 29 Februari 2012 | 05:03 WIB

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) berbincang dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa Andi Maddusila (kanan) di Gowa, Sulsel, Rabu (8/2). ANTARA/Yusran Uccang

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Demokrat sedang menyiapkan pergantian pengurus partai dan fraksi besar-besaran dari pusat sampai daerah. Langkah ini diharapkan mendongkrak citra partai yang hancur sejak setahun belakangan.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, Sutan Bhatoegana, menyebut langkah partainya itu sebagai gerakan “bersih-bersih”. “Mudah-mudahan ini cara jitu untuk membuat partai Demokrat diperhatikan orang,” kata Sutan, yang juga pendiri Demokrat, di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, ini bukti bahwa partainya berkomitmen bebas dari korupsi. Sutan pun menerangkan Demokrat memperkuat peran Komisi Pengawas bentukan Dewan Kehormatan Demokrat dengan wewenang memberi masukan kepada Dewan Pembina mengenai kader yang cocok untuk menjadi pejabat di fraksi. “Sekarang ada beberapa yang sudah mulai diubah. Nanti ditingkatkan ketua komisi, lalu ketua fraksi.”

Sutan mengatakan kebijakan “bersih-bersih” merupakan imbas dugaan keterlibatan sejumlah elite partainya dalam kasus proyek Wisma Atlet di Palembang. Ia berjanji partainya tak akan tebang pilih dalam rotasi ini. Ia mencontohkan pemecatan pengurus pusat yang bermasalah dan menjadi tersangka, seperti Muhammad Nazaruddin, Angelina Patricia Pingkan Sondakh, dan Sudewo. Nazaruddin dan Angelina diduga terlibat dalam kasus Wisma Atlet. Namun Sutan menolak menyebutkan alasan pencopotan Sudewo dari jabatan Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi Demokrat.

Soal rotasi pemimpin dan anggota Fraksi Demokrat di DPR, ia menuturkan, itu perintah Dewan Pembina. Sutan tak membantah jika disebutkan salah satu alasan pergantian pemimpin fraksi adalah Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono marah akibat penempatan Angelina di Komisi Hukum DPR. Akhirnya, Angelina dikembalikan ke Komisi Olahraga, setelah Demokrat menuai kritik pedas dari publik. “Logikanya demikian.” Namun Sutan mengaku tak tahu siapa saja pemimpin fraksi dan komisi dari Demokrat yang akan dicopot.

Seorang petinggi Dewan Pembina telah mengungkapkan rencana pergantian Jafar Hafsah dari posisi ketua fraksi. Tapi Jafar dan sejumlah pengurus pusat menyatakan belum mengetahui kebijakan itu.

Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua mengatakan jabatan ketua fraksi harus diberikan kepada orang yang loyal terhadap partai sekaligus piawai dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Figur itu akan ditentukan oleh pengurus pusat dan Dewan Pembina. Max menilai Jafar sudah melakukan fungsi komunikasi, tapi kurang intensif.

Pendiri Demokrat Jawa Tengah, Dani Sriyanto, menyatakan yakin Komisi Pengawas bakal memeriksa para pengurus yang terlibat dalam kasus Wisma Atlet, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum. “Saya yakin Anas akan diperiksa dan akan direkomendasikan untuk diberhentikan,” katanya kemarin. “Tunggu saja tanggal mainnya.” Dani telah memberikan data politik uang di Kongres Demokrat pada 2010 kepada Komisi Pengawas pekan lalu.

Anas telah membantah tudingan menggunakan uang komisi proyek Wisma Atlet untuk pemenangannya di kongres. Ia pun menilai tuduhan Nazaruddin itu tak berdasar.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/29/063386991/KPK-Akan-Periksa-Anas-di-Kasus-Hambalang

KPK Akan Periksa Anas di Kasus Hambalang

Oleh: RUSMAN PARAQBUEQ

Rabu, 29 Februari 2012 | 05:04 WIB

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) berbincang dengan Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (kiri) di Gowa, Sulsel, Rabu (8/12). ANTARA/Yusran Uccang

TEMPO.CO, Jakarta:Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum rencananya akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengusutan proyek pembangunan Stadion dan Sekolah Olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. “Ada kemungkinan Anas kami mintai keterangan di dalam penyelidikan proyek Hambalang ini,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP., Selasa 28 Februari 2012. Johan belum mendapat informasi dari penyidik jadwal permintaan keterangan terhadap Anas.

Pada proyek berbiaya Rp 1,2 triliun itu, KPK telah memeriksa beberapa orang di antaranya pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga, konsultan proyek dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat. Terakhir, KPK kembali meminta keterangan dua orang pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Senin kemarin, 27 Februari 2012.

“KPK intens memeriksa kasus ini,” kata Johan. “Hampir setiap hari kami melakukan pemeriksaan.” Nama Anas disebut terlibat proyek itu. Adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang membongkarnya. Nazaruddin sudah membeberkan ke penyidik KPK ihwal keterlibatan Anas di proyek pusat olahraga pada 2010 ini.

Terdakwa suap Wisma Atlet Jakabaring, Pelembang, ini di persidangan mengungkap keterlibatan Anas. Nazaruddin mengatakan, duit dari proyek Hambalang sebesar Rp 50 miliar mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Uang itu disebutnya untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat.

Tiga anak buah Nazaruddin di Grup Permai, Yulianis, Mindo Rosalina Manulang, dan Oktarina, juga menguatkan adanya dugaan politik uang di Kongres Demokrat. Di dalam persidangan terungkap bahwa duit yang dibawa dari Grup Permai ke Kongres Demokrat berupa uang tunai sebesar Rp 30 miliar dan US$ 2 juta. Ada lagi sumbangan dari berbagai pengusaha yang jumlahnya miliaran rupiah.

Nazaruddin juga menyebutkan keterlibatan beberapa koleganya sesama Partai Demokrat di Senayan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto pada pelepasan tanah untuk pembangunan proyek itu. Anas dan Joyo Winoto yang pernah dikonfirmasi membantah tuduhan itu.

Johan mengatakan, penyidikan kasus Hambalang ini mengenai proyek pengadaannya. Proyek ini, kata Johan, dialokasikan anggaran dalam beberapa tahun dengan sistem tahun jamak. “Dimulai sejak tahun 2009,” kata Johan.

Anas sendiri belum bisa dikonfirmasi. Soal keterlibatannya dalam kasus Hambalang Anas berkali-kali membantahnya.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/29/078387069/Jadi-Tersangka-Anas-Dicopot

Jadi Tersangka, Anas Dicopot

Oleh: IRA GUSLINA

Rabu, 29 Februari 2012 | 11:47 WIB

Anggota DPR RI Partai Demokrat Ramadhan Pohan (depan) meninggalkan tempat peluncuran buku Membongkar Gurita Cikeas karya George Junus Aditjondro usai mengalami pemukulan oleh George di Doekoen Coffee, Jakarta, Rabu (29/12). TEMPO/Adri Irianto

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menyatakan partainya tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika ada pengurus partai yang terlibat kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan akan segera diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Siapapun yang ditetapkan tersangka, tanpa menyebutkan nama dan dari posisi apapun, harus nonaktif dan itu sudah otomatis,” ujar Ramadhan di gedung DPR, Rabu, 29 Februari 2012.

Menurut Ramadhan, sikap tegas partai ini sudah menjadi komitmen bersama seluruh pengurus partai. Hal itu telah ditetapkan di dalam AD/ART partai. Karenanya Ramadhan mempersilakan publik menagih janji partai jika ada anggota partai yang ditetapkan jadi tersangka. “Demokrat sangat konsisten untuk menonaktifkan siapa saja yang bersalah secara hukum,” ujarnya.

Terhadap kader dan pengurus, Ramadhan melanjutkan, partai menyerahkan penyelesaian persoalan pelanggaran melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Untuk mekanisme eksternal, partai sepenuhnya menyerahkan pada proses hukum melalui Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Adapun mekanisme internal aturan partai telah menyerahkan proses penyelidikan pada Komisi Pengawas yang bertanggung jawab pada Dewan Kehormatan. “Komwas pasti bekerja maksimal,” kata Ramadhan.

Terkait kasus hukum yang kini menyeret Anas, kata Ramadhan, partainya menyerahkan hal tersebut pada proses hukum. Demokrat juga tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang kini dilakukan KPK. Bahkan, Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tegas menyatakan tidak akan membela kader yang bermasalah. “Dalam kasus korupsi, Pak SBY bilang (jika) ada kader yang melanggar tidak akan kita bela. K ader yang koruptor juga tidak akan kita bela,” katanya.

Kemarin KPK menyatakan akan memeriksa Anas Urbaningrum dalam pengusutan proyek pembangunan Stadion dan Sekolah Olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pada proyek berbiaya Rp 1,2 triliun itu, KPK telah memeriksa beberapa orang, di antaranya pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga, konsultan proyek, dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat. Terakhir, KPK kembali meminta keterangan dua orang pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Senin kemarin, 27 Februari 2012.

Adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang membongkar keterlibatan Anas dalam proyek itu kepada penyidik KPK. Terdakwa suap Wisma Atlet Jakabaring, Pelembang ini di persidangan mengungkap aliran duit dari proyek Hambalang sebesar Rp 50 miliar ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Uang itu disebutnya untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat.

Tiga anak buah Nazaruddin di Grup Permai, Yulianis, Mindo Rosalina Manulang, dan Oktarina, juga menguatkan adanya dugaan politik uang di Kongres Demokrat. Di dalam persidangan terungkap bahwa duit yang dibawa dari Grup Permai ke Kongres Demokrat berupa uang tunai sebesar Rp 30 miliar dan US$ 2 juta. Ada lagi sumbangan dari berbagai pengusaha yang jumlahnya miliaran rupiah.

Nazar juga menyebutkan Anas terlibat mengatur pengurusan tanah hambalang dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto. Anas dan Joyo Winoto sendiri sudah pernah membantah tuduhan tersebut.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/29/063387073/Anas-Disebut-Big-Boss-Grup-Permai

Anas Disebut ‘Big Boss’ Grup Permai

Oleh: M. ANDI PERDANA

Rabu, 29 Februari 2012 | 11:51 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Bekas Manajer Sumber Daya Manusia Grup Permai, Baskoro, menegaskan Anas Urbaningrum pernah satu kantor dengan terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin. “Di kalangan karyawan, Anas disebut Big Boss,” ujar Baskoro saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 29 Februari 2012. Baskoro adalah saksi meringankan yang diajukan kubu Nazaruddin. Pada sidang hari ini, Nazaruddin mengajukan lima orang saksi meringankan.

Menurut Baskoro, Anas biasa datang ke Tower Permai di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, tiga kali sepekan. “Anas datang untuk bekerja, bukan sekadar berkunjung,” ujarnya. Baskoro mencontohkan, Anas datang pukul sembilan pagi untuk memimpin rapat. Setelah itu, Anas langsung meninggalkan kantor.

Anas, kata Baskoro, juga memiliki tempat parkir khusus di kantor Permai. Parkiran itu posisinya dekat gerbang. Biasanya Anas datang menggunakan mobil mewah. Seingat Baskoro, Anas datang mengendarai Toyota Camry dan Alphard. “Mobilnya banyak. Pelat nomornya biasanya sama, B 15 sekian-sekian,” ujarnya.

Saat kantor pindah ke Tebet pada 2009, Baskoro mengaku Anas tidak terlalu sering datang ke kantor. “Tak sampai seminggu sekali, biasanya Sabtu,” ujarnya. Bila tak ke kantor, tampuk pimpinan diserahkan pada Yulianis yang dulu menjabat Wakil Direktur Keuangan Grup Permai.

Yulianis mengaku tahu bahwa Anas membeli saham PT Anugerah Nusantara, salah satu anak usaha Grup Permai, dari Nazar pada 2007. Yulianis juga mengetahui istri Anas, Athiyyah Laila, adalah Komisaris PT Alam Berkah Melimpah, anak usaha Grup Permai. “Anas mendapat gaji Rp 20 juta per bulan sejak 2009,” ujarnya. Namun, dalam kesaksiannya di persidangan, secara operasional, setiap perintah yang diterimanya berasal dari Nazaruddin.

Nazaruddin tak mau dituding sendiri dalam kasus dugaan suap Wisma Atlet. Ia menyeret koleganya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu ke dalam pusaran kasus ini. “Mas Anas adalah pemilik perusahaan,” ujar Nazaruddin sebelum sidang.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/29/063387107/Saksi-Duit-Miliaran-19-Dus-buat-Memenangkan-Anas

Saksi: Duit Miliaran 19 Dus buat Memenangkan Anas

Oleh: M. ANDI PERDANA

Rabu, 29 Februari 2012 | 13:00 WIBBesar Kecil Normal

Anas Urbaningrum. ANTARA/Yusran Uccang

TEMPO.CO, Jakarta – Saksi persidangan kasus dugaan suap Wisma Atlet, Baskoro, mengetahui aliran dana ke Kongres Partai Demokrat di Bandung. “Disebut sebagai uang untuk memenangkan Anas (Urbaningrum),” ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 29 Februari 2012.

Baskoro dihadirkan tim kuasa hukum memberi kesaksian untuk terdakwa Muhammad Nazaruddin. Ia merupakan mantan Manajer Sumber Daya Manusia Grup Permai, konsorsium milik Nazaruddin. Uang pemenangan itu didengar kabarnya dari Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis. “Saya tidak lihat uangnya, hanya lihat dus-dusnya. Katanya uang konsorsium,” ujar Baskoro.

Dalam sidang sebelumnya, Yulianis mengaku mengantar uang sebanyak Rp 30 miliar dan US$ 5 juta ke Kongres Demokat di Bandung. Sebagian uang tersebut diambil melalui rekening perusahaan-perusahaan dalam Grup Permai. Sisanya, kata Yulianis, US$ 3 juta dari uang yang dibawa ke Bandung merupakan hasil dari sumbangan pihak lain.

Baskoro juga mengaku sempat diminta Yulianis menghubungi aparat untuk mengawal uang miliaran rupiah tersebut. “Ada 19 dus, diantar dengan tiga mobil,” ujarnya. Dalam kesaksian Yulianis, selain dikawal polisi, kendaraan yang digunakan membawa uang ke Bandung adalah sebuah mobil boks, Honda CRV, Toyota Fortuner, dan Nissan X-Trail.

Nazaruddin mengatakan gelontoran dana ke Kongres Demokrat adalah upaya pemenangan politis pemilik perusahaan yang sesungguhnya. “Untuk apa sebuah perusahaan keluarkan dana sebesar itu jika bukan untuk si pemilik,” ujarnya.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/29/063387142/Pengacara-Nazar-Duga-Ada-Rekayasa-Rosa-Tak-Datang

Pengacara Nazar Duga Ada Rekayasa Rosa Tak Datang

Oleh: RUSMAN PARAQBUEQ

Rabu, 29 Februari 2012 | 14:45 WIB

Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (16/1). ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta — Pengacara terdakwa kasus suap Wisma Atlet Palembang M. Nazaruddin, Hotman Paris Hutapea, menduga ada rekayasa di balik batalnya Mindo Rosalina Manulang sebagai saksi di persidangan kliennya. “Ini jadi pertanyaan, ada apa di balik batalnya konfrontir ini,” kata Hotman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 29 Februari 2012.

Hotman menduga ada pihak-pihak tertentu yang coba dilindungi dari kemungkinan informasi penting yang akan dibongkar Rosa. “Coba dilihat, siapa yang diuntungkan dengan batalnya konfrontir ini?” katanya.

Sedianya Rosa dijadwalkan hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk dikonfrontasi dengan anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh. Keduanya dikonfrontasi karena pada kesaksian terdahulu memberikan keterangan yang saling bertentangan.

Rosa di persidangan membenarkan pernah berkomunikasi melalui pesan BlackBerry dengan Angie serta membenarkan isi percakapannya itu. Angie sendiri membantahnya. Bahkan anggota Komisi Olahraga DPR ini mengatakan tidak memiliki BlackBerry pada saat itu.

Sudah ada lima tersangka dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Tiga di antaranya sudah divonis bersalah, yaitu Rosa, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga non-aktif Wafid Muharam, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah–rekanan proyek Wisma Atlet–Muhammad El Idris. Dua lagi adalah Nazaruddin dan Angie.

Jaksa penuntut di persidangan mengatakan informasi yang diperolehnya dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Rosa tidak bisa hadir karena sakit. Namun tidak ada surat keterangan sakit dari dokter yang diberikan LPSK kepada jaksa. Majelis hakim kemudian berkesimpulan sidang konfrontasi antara Rosa dan Angie tidak perlu dilakukan pada persidangan berikutnya.

Hotman mengatakan seharusnya jaksa penuntut berkeras mempertanyakan kepada LPSK mengenai surat keterangan sakit dari Rosa. “LPSK tidak berwenang menyatakan Rosa sakit sehingga tidak bisa bersaksi di persidangan,” kata Hotman.


http://id.berita.yahoo.com/saksi-anas-belikan-rumah-rp-1-2-miliar-095453768.html

Saksi: Anas Belikan Rumah Rp 1,2 Miliar untuk Yulianis

Oleh Abdul Qodir

TRIBUNnews.com – Rab, 29 Feb 2012

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hidayat, saksi meringankan Muhammad Nazaruddin, mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, pernah membelikan sebuah rumah senilai Rp 1,2 miliar di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang untuk Yulianis beberapa hari sebelum Permai Group digerebek petugas KPK pada 21 April 2011.

Demikian dikatakan Hidayat saat memberikan kesaksian dalam persidangan Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (29/2/2012). Pengakuan itu disampaikan Hidayat setelah ia ditanya penasihat hukum Nazaruddin, Hotman Paris Hutapea, soal tahu tidaknya Anas membelikan rumah untuk Yulianis.

“Setahu saya, iya. Itu sekitar bulan April 2011 di daerah BSD. Itu sebelum penggledahan (KPK),” kata Hidayat. Pria yang akrab dipanggil Dayat itu mengaku sebagai sopir Yulianis di Permai Group. Yulianis bersama Anas dan Hasyim menjadi pemilik grup perusahaan itu. Menurut Dayat, mulanya dirinya diminta Yulianis untuk membawa uang Rp 400 juta untuk pembayaran uang muka (Down Payment/DP) pembelian rumah ke sebuah kantor properti di kawasan BSD.

Di tempat itu, ia menyerahkan dilakukan transaksi pembelian dan penyerahan uang titipan Yulianis itu kepada keluarga penjual rumah. “Pelunasan sama saya juga Rp 600 juta. Sekitar seminggu sebelum kejadian penggerebekkan,” kata dia. Untuk memberikan keyakinan bahwa saksi yang dihadirkan pihaknya adalah benar, Hotman menanyakan Dayat kaitan Anas membelikan rumah untuk Yulianis itu.

Menurut Dayat, pengakuan bahwa Anas lah yang membelikan rumah itu berdasarkan pengakuan Yulianis sendiri saat diminta membawa uang pembayaran itu di kantor Permai Group. “Bu Yulianis sempat juga bilang, makanya kerja yang baik, mas. Karena dari kantor ada timbal baliknya”.

Sebagaimana diberitakan, Nazaruddin selaku anggota DPR periode 2009-2014 didakwa menerima pelicin atau fee sebesar Rp 4,6 miliar melalui Permai Group, atas upayanya mengawal pemenangan proyek Wisma Atlet ke tangan PT Duta Graha Indah (DGI). Namun, Nazaruddin kerap membantah dakwaan jaksa itu. Ia mengatakan bahwa Anas lah pemilik Permai Group dan dirinya hanya bawahan Anas.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/29/063387198/Anas-Siapkan-Pengganti-Angie-dan-Nazar

Anas Siapkan Pengganti Angie dan Nazar

IRA GUSLINA

Rabu, 29 Februari 2012 | 19:16 WIB

Politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh ketika hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/02). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Demokrat sudah menyiapkan pengganti mantan Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh. Angie, panggilan akrabnya, dilengserkan dari partai setelah menjadi tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet. Pengganti jabatan Angie sebagai Wasekjen itu sudah dikantong Ketua Umum partai Anas Urbaningrum. “Nama sudah ada di saku Pak Anas tapi Pak Anas enggak pernah sampaikan,” kata Wasekjen Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Rabu, 29 Februari 2012.

Menurut Ramadhan meski belum pernah disampaikan Anas, para elit partai mengetahuinya secara tersirat. Selain pengganti Angie, Anas juga telah menyiapkan pengganti Bendahara Umum partai yang sebelumnya dijabat Muhammad Nazaruddin. Selain itu juga ada beberapa posisi lain yang disiapkan. “Ada banyak yang akan diisi jadi sekalian rotasi,” kata Ramadhan.

Ramadhan menyatakan rotasi kepengurusan DPP tidak berkaitan dengan rotasi yang akan dilakukan Fraksi Demokrat. Pergantian Fraksi dan Ketua Fraksi, kataRamadhan telah disiapkan oleh Anas sebagai perpanjangan tangan partai.

Di DPR, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Angie belum pernah lagi mengikuti sidang di dewan. Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah menyatakan, Angie telah melayangkan surat izin ke Pimpinan Komisi. Surat izin juga dilayangkan ke Fraksi Demokrat. “Dia bilang tidak bisa datang karena mempersiapkan sidang,” ujar Jafar.

Menurut Jafar, meski belum pernah lagi mengikuti sidang, Angie masih melakukan komunikasi dengan fraksi. Misalnya fraksi memberi pemahaman dalam menghadapi sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Angie berjanji akan segera masuk dan menjalankan tugasnya di dewan, begitu kasus hukumnya tenang. “Pada saatnya dia akan masuk,” kata Jafar.


http://www.tempo.co/read/news/2012/02/29/063387208/Anas-Bisa-Dijerat-Pasal-Suap

Anas Bisa Dijerat Pasal Suap

Oleh: ISMA SAVITRI

Rabu, 29 Februari 2012 | 20:18 WIB

Anas Urbaningrum. ANTARA/Yusran Uccang

TEMPO.CO, Jakarta –  Pengamat dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, menilai Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bisa dijerat pasal suap, dalam kasus suap Wisma Atlet. “Dia bisa disangka terlibat suap karena saat perkara terjadi dia anggota Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Oce saat dihubungi, Rabu, 29 Februari 2012.

Menurut Oce, posisi Anas yang pada 2009 hingga pertengahan 2010 menjabat Ketua Fraksi Demokrat di DPR, sesuai dengan sejumlah tudingan yang ditembakkan padanya selama ini. Sebagai Ketua Fraksi, Anas dinilai berkepentingan mengatur program anggota dan target proyek. “Posisi Ketua Fraksi itu strategis. Karena proses mengatur anggaran pastinya melalui dia juga,” katanya.

Anas beberapa kali disebut kecipratan fee proyek Wisma Atlet. Terdakwa kasus tersebut, Muhammad Nazaruddin, menyebut Anas menerima Rp 2 miliar dari proyek senilai Rp 191 miliar. Hal itu diketahui Nazar dari pengakuan bekas Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Angelina Sondakh, di hadapan Tim Pencari Fakta Demokrat.

Adapun bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengatakan perusahaannya pernah mengalirkan US$ 5 juta dan Rp 30 miliar untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum, dalam Kongres Demokrat di Bandung, 2010 silam. Duit itu diduga didapat dari proyek pembangunan Stadion Hambalang, Sentul, Jawa Barat.

Bekas Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang, juga pernah memberi kesaksian yang menyudutkan Anas. Menurut Rosa, ia pernah melihat mobil Anas terparkir di kantor Grup Permai, Tebet, Jakarta Selatan. Rosa juga menyebut Anas sebagai “Ketua Besar”, yang pernah minta jatah komisi proyek Wisma Atlet.

Oce menilai sejumlah keterangan saksi dalam sidang seharusnya membuat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ragu memeriksa Anas. “Bagaimanapun KPK sulit berkelit untuk tidak memeriksa Anas. Anas pun juga sulit dan tidak bisa menolak untuk tidak diperiksa,” kata dia.

Pintu masuk untuk menjerat Anas, kata Oce, ada pada Yulianis. Sebab dialah yang mengerti keluar-masuknya duit dari kas Grup Permai, termasuk yang diduga mengalir ke Anas. “Kesaksiannya Yulianis yang paling kuat. Dan kalau benar yang dia katakan, duit perusahaan mengalir ke Kongres Demokrat, Anas bisa dijerat pasal pencucian uang juga,” ujar Oce.


http://id.berita.yahoo.com/anas-dinilai-sulit-berkelit-222105270.html

Anas Dinilai Sulit Berkelit

Oleh: RUSMAN PARAQBUEQ | M. ANDI PERDANA | ISMA SAVITRI | SUNUDYANTORO

TEMPO.CO – Kam, 1 Mar 2012

TEMPO.CO , Jakarta:Posisi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinilai kian tersudut setelah tampilnya empat saksi dalam sidang perkara suap wisma atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu 29 Februari 2012 kemarin. Empat saksi yang meringankan terdakwa Muhammad Nazaruddin itu, adalah: Heri Sunandari sopir operasional Grup Permai, Hidayat sopir Yulianis, A’an Ihyauddin sopir Nazaruddin, dan Ferdian Riko Baskoro mantan manajer HRD Anugrah Nusantara dan Grup Permai.

Heri dalam sidang mengatakan pernah tiga kali memberikan uang perusahaan kepada Anas, pada 2009, 2010, dan 2011. Pada Maret 2011, Heri membawa uang USD 1 juta ke rumah Anas di Duren Sawit. Uang itu dari Yulianis dan Oktarina Furi, keduanya staf keuangan Grup Permai, perusahaan milik Nazar.

Sebelum tiba di rumah Anas, Heri dapat telepon dari Yulianis agar memberikan uang itu kepada Yadi, sopir pribadi Anas. “Kami bertemu di sekitar Jalan Tendean,” kata dia. Heri menyodorkan uang itu kepada Yadi untuk diserahkan ke Anas.

Saksi lain, Hidayat, sopir Yulianis, mengatakan pernah mengantar tiga mobil: Alphard, Camry, dan Harrier ke rumah Anas pada 2009 dan 2010. A’an Ihyauddin juga menyebut keterlibatan Anas di Grup Permai. Dia bersama Hidayat, Heri, serta Baskoro mengatakan Anas berkali-kali datang ke kantor PT Anugrah Nusantara maupun di Tower Permai.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril menilai keterangan sejumlah saksi itu menyulitkan Anas untuk berkelit. “Sehingga Anas harus segera diperiksa,” kata Oce. Anas sebelum ini sudah berkali-kali menampik berbagai tudingan kubu Nazar. “Itu hanya halusinasi,” kata Anas.


http://www.tempo.co/read/news/2012/03/01/063387283/Anas-Kembalikan-Hummer-ke-Nazaruddin

Anas Kembalikan Hummer ke Nazaruddin

Oleh: ISMA SAVITRI

Kamis, 01 Maret 2012 | 09:49 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Mubarok tak menyangkal koleganya, Anas Urbaningrum, pernah dikirimi mobil Hummer oleh bekas Bendahara Umum Demokrat  Muhammad Nazaruddin. Tapi menurut Mubarok, tak lama kemudian mobil tersebut dikembalikan Anas ke Nazar.

“Mas Anas cerita ke saya, dia pinjam mobil ke Nazar. Tapi tahu-tahu dia dibelikan mobil yang dia enggak suka. Akhirnya mobil itu dia kembalikan karena dia (Anas) enggak mau,” kata Mubarok kepada Tempo, Rabu, 29 Februari 2012. Meski begitu, Mubarok mengaku tak tahu detail peminjaman mobil tersebut. Namun, menurut pengakuan Anas padanya, pengembalian mobil itu disertai tanda bukti. “Tapi pengembalian itu katanya ada tanda buktinya,” kata dia.

Nama Anas kembali muncul dalam sidang kasus suap Wisma Atlet. Saat bersaksi untuk Nazaruddin hari ini, bekas sopir PT Anugerah Nusantara, Hidayat, mengaku pernah diperintahkan pegawai HRD bernama Baskoro, mengantar tiga mobil ke rumah Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur. Tiga mobil adalah Toyota Alphard, Camry, dan Harrier.

Bekas sopir PT Anugerah lainnya, Heri, mengaku pernah tiga kali diperintahkan menyetor sejumlah duit ke Anas sepanjang 2009. Ia lupa jumlah setoran pertama dan kedua. Namun yang ketiga, jumlahnya sebesar US$ 1 juta.

Heri mengatakan, saat itu ia diminta staf keuangan perusahaan bernama Oktarina Fury untuk menyerahkan duit ke Anas. Namun, di tengah perjalanan ke Duren Sawit, Oktarina meneleponnya dan mengabari Anas sedang tak di rumah. Uang akhirnya dititipkan Heri ke Yadi, sopir Anas.

Ihwal setoran Grup Permai ke ketua umumnya, Mubarok mengklaim tak tahu. “Kalau soal yang kayak gitu saya enggak tahu,” kata dia. Adapun soal Yadi, Mubarok tak tahu apakah yang bersangkutan memang benar sopir Anas.


About these ads