Pendidikan Pembuatan Karya Ilmiah

Kenapa kita perlu belajar menulis ilmiah?

by S3ra Sutan Rajo Ali
Jakarta,  18 February 2012.

Hubungi nomor ini +62.812.8056.516 or +62-21-3218.7118  bila anda ingin mendapatkan pendidikan pembuatan karya ilmiah, makalah, paper, tugas akhir, proceedings, skripsi, tesis, disertasi, company profile, dan lainnya.

Coba posisikan diri anda sebagai seseorang yang diminta untuk mempresentasikan segala apa yang  ada dalam benak, pikiran, dan perasaan anda! SECARA TERTULIS, bukan sekedar omongan tukang ngecap dan tukang obat serta obrolan di warung kopi aja, ngalor ngidul nggak keruan.

Coba kita petakan apa sich hubungan antara intelektual dan intelijensi.

Kata wiki, intelligence has been defined in different ways, including the abilities, but not limited to, abstract thought, understanding, self-awareness, communication, reasoning, learning, having emotional knowledge, retaining, planning, and problem solving.

Kata wiki lagi, the intellectual is a specific variety of the intelligent, which unlike the general property, is strictly associated with reason and thinking. Dalam The Cambridge Handbook of Personality Psychology, menulis merupakan kemampuan intelektual paling bawah dan mendasar.


http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/12/02/24/lzw5r9-jurnal-ilmiah-lebih-efisian-dari-skripsi

Jurnal Ilmiah Lebih Efisian dari Skripsi
Jumat, 24 Pebruari 2012 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, POTIANAK – Pemerhati Pendidikan dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Dr Aswandi menyatakan, rencana Untan mengganti tugas akhir mahasiswa dari skripsi menjadi jurnal ilmiah dinilai lebih efisien dari hasil tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

“Memang Rektor Untan Thamrin Usman berencana untuk menghapus kewajiban membuat skripsi. Sebagai gantinya, mahasiswa harus membuat tugas akhir berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal elektronik online,” kata Aswandi di Pontianak, Jumat (24/2).

Ia menjelaskan, rencana tersebut memang menuai pro dan kontra di lingkungan Untan. Namun, dia menyatakan akan menjadi salah seorang yang sangat setuju dengan kebijakan itu. “Mengenai rencana itu, saya sangat setuju, karena dipandang dari segi kualitas, jurnal lebih efisiensi,” ujarnya.

Lihat saja, skripsi-skripsi yang numpuk di gudang tidak ada yang mau membacanya. Aswandi mengatakan, penelitian yang diterbitkan pada artikel ilmiah lebih ringkas dan mudah dibaca orang, ketimbang skripsi yang bertele-tele dan memakan kertas yang tidak sedikit.

Apalagi dengan diterbitkan di jurnal online, hasil penelitian tersebut bisa dibaca banyak orang dari seluruh dunia dan manfaatnya lebih banyak bagi pendidikan. “Ini salah satu cara yang bisa menekan penjiplakan. Kalau sudah dipublikasi di internet, orang tidak bisa sembarangan mengambil karya orang lain, lantas mengaku kalau itu karyanya,” tuturnya.

Dia menceritakan bahwa selama ini banyak perilaku tidak bertanggung jawab dari mahasiswa yang mengambil karya penelitian dari universitas di Jawa.

Soal kualitas jurnal ilmiah, Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untan itu mengatakan tidak akan jauh berbeda dengan skripsi. Pasalnya, meski berlabel jurnal, tugas akhir ini nantinya prosesnya akan disamakan dengan skripsi.

“Ini hanya bentuk akhirnya saja yang berbeda, tetap ada proses pengajuan judul, bimbingan, proposal, dan sidang. Tapi hasil penelitiannya ditulis lebih ringkas, paling hanya 10 halaman saja cukup,” kata Aswandi.
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
STMIK AMIKOM


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470213/44/

3.150 PTS Tolak Jurnal Ilmiah

Seputar Indonesia, Friday, 17 February 2012

JAKARTA– Sebanyak 3.150 perguruan tinggi swasta diperkirakan akan ikut menolak kebijakan Kemendikbud yang mewajibkan mahasiswa sarjana (S-1) untuk membuat karya ilmiah sebagai syarat kelulusan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Suyatno mengungkapkan, 3.150 PTS itu merupakan anggota Aptisi. Dari keseluruhan PTS itu, diperkirakan akan ada 2,5 juta mahasiswa. “Mereka sudah mendeklarasikan diri menolak surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) No 152 dan tidak takut jika diberikan sanksi oleh Kemendikbud,” kata Suyatno di Jakarta kemarin.

Suyatno menjelaskan, PTS memiliki kewenangan menolak kebijakan itu. Kelulusan mahasiswa PTS ditentukan oleh pengelola kampus karena ada aturan otonomi kampus. “Sejak zaman Malik Fajar (mantan Mendikbud) kami boleh meluluskan mahasiswa sendiri tanpa ada persetujuan dari Kemendikbud. Lagipula buat apa dipaksakan.Kalau dipaksakan, malah mereka akan membuat karya ilmiah asalasalan,” tandasnya.

Rektor UHAMKA ini menyatakan, bila perlu, Kemendikbud harus menunda kebijakan tersebut sesudah ada perbaikan sistem dan dukungan peralatan. Ratusan ribu karya ilmiah yang akan dikirim tidak akan mudah tertampung dalam sistem jurnal ilmiah dengan bandwith dan akses yang ada saat ini. Apalagi, infrastruktur kampus di Indonesia berbeda satu sama lain.

“Contohnya di Papua saja peralatan komputer masih sangat terbatas,”katanya. Selain itu, PTS juga menolak persyaratan kelulusan bagi mahasiswa S-1 tersebut karena akan menghambat kelulusan. Peraturan perundangan yang ada saat ini sudah menegaskan bahwa mahasiswa diperbolehkan lulus jika sudah memenuhi jumlah satuan kredit semester (SKS) yang ditentukan dan pembuatan skripsi.

Ada pula kampus yang tidak mensyaratkan pembuatan skripsi sebagai penentu kelulusan. Karena itu,Suyatno meminta agar kebijakan ini ditunda terlebih dulu sesudah ada penambahan infrastruktur yang disediakan Kemendikbud, tidak hanya untuk perguruan tinggi negeri, tapi juga untuk swasta. “Selama ini PTS dianaktirikan. Lalu tidak ada angin tidak ada hujan,Kemendikbud mengeluarkan surat edaran tersebut.

Kami pun tidak pernah dibina,yang ada hanya pembinasaan saja,” ungkapnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan, jika tidak dikaitkan dengan kelulusan, kebijakan itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap dunia pendidikan tinggi.Kebijakan pemerintah harus dikaitkan dengan sistem yang sudah berjalan.

“Kalau tidak dikaitkan dengan persyaratan kelulusan, akan dipakai untuk apa? Tidak akan ada konsekuensinya nanti jika tidak kami paksakan sebagai persyaratan kelulusan,” ucap Nuh. Mantan rektor ITS ini menjelaskan, dinamakan jurnal ilmiah karena jika memakai nama lain, karya mahasiswa tersebut tidak akan berarti apa-apa dan akan sampai di gudang.“ Justru kita akan biasakan mereka untuk menulis sehingga tidak gagap lagi saat harus melanjutkan S-2 atau S-3,” paparnya.

Mantan menkominfo ini juga mengungkapkan, banyak manfaat yang bisa didapat mahasiswa dengan membuat jurnal ilmiah. Salah satunya bisa menjadi fasilitas untuk meningkatkan kemampuan keilmuan. Dalam membuat karya ilmiah atau jurnal mengenai sebuah topik, mahasiswa akan mencari referensi.

“Ketika mahasiswa itu menemukan ide tulisan tersebut sudah pernah digunakan, mereka pun akan mencari ide lain,”ucapnya. Nuh menyatakan, kebijakan ini juga dapat digunakan untuk meminimalisasi tindakan plagiat.Ketika tulisan mereka dipublikasikan, akan memudahkan mahasiswa lain yang ingin membuat penelitian untuk menghindari topik yang sama. neneng zubaidah


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470222/44/

SUARA MAHASISWA,Perbaiki Dulu Kredibilitas Kemendikbud

Seputar Indonesia, Friday, 17 February 2012

Ketika Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memublikasikan surat edaran Nomor 152/E/T/2012 yang mengharuskan publikasi karya ilmiah sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3, sontak banyak kalangan mengkritik kebijakan tersebut.

Argumentasi-argumentasi penolakan atas pemberlakuan kebijakan tersebut mulai bermunculan. Ada yang menyatakan bangsa Indonesia masih belum siap merealisasikan itu.Ada yang yakin kebijakan itu akan memicu munculnya jurnal ”abal-abal”.Ada juga yang beranggapan kewajiban publikasi karya ilmiah itu hanya akan membuat mahasiswa-mahasiswa melahirkan karya asalasalan atau karya sampah.

Sikap pesimistis yang banyak diungkapkan oleh para praktisi,pakar,dan pemerhati pendidikan tersebut tentu tidaklah berangkat dari ruang kosong. Sejatinya maksud dari Ditjen Dikti mengambil kebijakan itu memang sangat baik, yaitu untuk mengurangi plagiarisme di lingkungan mahasiswa dan upaya memajukan roh penelitian dunia akademis.

Langkah yang diambil—menjadikan publikasi karya ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa program S-1, S-2,dan S-3—juga bisa dibilang cukup solutif untuk menanggulangi kanker pendidikan yang sudah menimpa Indonesia tersebut. Namun, karena kredibilitas kementerian yang mengeluarkan surat edaran itu masih sangat rendah, tidak berlebihan kiranya jika banyak orang kemudian pesimistis kebijakan tersebut akan berjalan sesuai target.

Sudah mafhum dalam benak masyarakat kita bahwa Kemendikbud telah tidak becus mengawal beberapa kebijakannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa. Misalnya ujian nasional (UN) untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA),hingga detik ini kebijakan itu masih banyak cacat di sanasini.

Kebijakan yang semula diniatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ternyata justru melukai tujuan utama pendidikan,yaitu kejujuran.Kurangnya komitmen Kemendikbud mengawal UN telah membuat kebohongan—minimal dalam mengerjakan soal UN—tumbuh dan berkembang cukup pesat di kalangan sekolah.

Jika masalah UN saja masih belum bisa diselesaikan,menambah beban dengan mewajibkan publikasi karya ilmiah bagi mahasiswa agaknya bukanlah langkah yang patut diambil.Jika memang dirasa dinas terkait masih belum benar-benar mampu atau mau mengawal kebijakan itu dengan maksimal, penulis rasa menganulir surat edaran tersebut adalah langkah yang bijaksana.Kembalikan dulu kredibilitas kinerja Kemendikbud dengan memperbaiki cacatcacat UN,baru kemudian membuat kebijakan lain.

MUHAMMAD ARIF
Ketua BEM Fakultas Ushuluddin,
Studi Agama, dan
Pemikiran Islam UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470223/44/

Semoga Bukan Hanya karena Malaysia

Seputar Indonesia, Friday, 17 February 2012

Bermodalkan semangat untuk melampaui jumlah karya ilmiah Malaysia,Djoko Santoso, selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Dikti, mengeluarkan surat edaran pada 27 Januari 2012 perihal imbauan ke seluruh PTN/PTS di Indonesia untuk memublikasikan karya ilmiah mahasiswa S- 1,S-2,dan S-3 sebagai syarat kelulusan.

Semangat untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah ini tidak main-main,bahkan sebelumnya pada30Desember 2011, Djoko Santoso juga pernah membuat surat edaran perihal kebijakan unggah karya ilmiah untuk kenaikan pangkat dosen. Ada hal menarik dari surat edaran yang dikeluarkan Dikti pada 27 Januari, yaitu alasan yang dikemukakan di dalam surat tersebut.

Dalam surat tersebut dikatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menandingi jumlah karya ilmiah yang dimiliki Malaysia.Sepintas alasan ini sarat akan hubungan emosional antara Indonesia- Malaysia yang terjadi belakangan ini. Saat ini memang jumlah jurnal ilmiah di perguruan tinggi Indonesia lebih rendah ketimbang beberapa negara ASEAN lainnya.

Tetapi,Dirjen Dikti juga seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut. Dirjen Dikti seakan lupa untuk merujuk sistem pendidikan di negara Indonesia saat ini. Dikti sebaiknya juga harus mau belajar dan menyelidiki mengapa di negara lain, termasuk Malaysia, tingkat produktivitasnya lebih tinggi.Apa mungkin karena fasilitas dan dana penelitian di Malaysia yang sudah mengikuti negara maju?

Atau mungkin karena setiap peneliti dijanjikan sebuah insentif atas karyanya? Seharusnya Dikti tidak ”ujug-ujug” mengeluarkan suatu kebijakan.Tak heran jika hal ini sontak memunculkan berbagai pandangan terkait isu tersebut. Mulai dari opini yang bernada khawatir akan dampak dari kebijakan tersebut bagi dunia pendidikan Indonesia, sampai pandangan yang menolak dengan tegas atas kebijakan tersebut.

Namun, Djoko Santoso tetap bergeming. Dia tidak khawatir walaupun ada banyak PTN/PTS yang tidak menanggapi dan cenderung apatis terhadap kebijakan tersebut.”Kalau perguruan tinggi tidak mau ikut, nanti ketinggalan zaman dan dapat sanksi akademik sendiri,”kata Djoko. Semoga kebijakan ini bukan hanya bermodalkan semangat untuk ”menang-menangan”dengan Malaysia semata,melainkan muncul dari semangat tulus memajukan pendidikan Indonesia.

Jika memang niatnya tulus memperbaiki pendidikan Indonesia, tentu segala permasalahan yang dihadapi akan berusaha diselesaikan sesegera mungkin. Semoga kebijakan ini menjadi momentum bagi dunia pendidikan Indonesia untuk dapat go international.Semoga bukan hanya karena Malaysia.

ABDUSHSHABUR RASYID RIDHA
Mahasiswa Ilmu Komunikasi/Prodi Jurnalistik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia


About these ads