Bagi anda penghuni rumah dinas, bersiaplah untuk DIUSIR

In the name of money and the power in hand

by S3ra Sutan Rajo Ali
Jakarta, 18 February 2012

Sejak tahun 1945 sampai setahun setelah lengsernya Soeharto, Panglima TNI mutlak harus berasal dari Angkatan Darat. Edi Sudrajat merupakan Panglima TNI yang paling singkat masa jabatannya, yakni hanya 3 bulan, sejak 19 Februari 1993 sampai 21 Mei 1993. Saat menjabat sebagai Panglima TNI, Edi Sudrajat juga menyandang jabatan sebagai KSAD dan Menhankam.

Masa jabatan tersingkat juga dialami:

  1. Wiranto, 20 bulan (16 Februari 1998 – 26 Oktober 1999), dari Angkatan Darat.
  2. Djoko Suyanto, 20 bulan (13 Februari 2006 – 28 Desember 2007), dari Angkatan Udara.
  3. Widodo AS, 32 bulan (26 Oktober 1999 – 7 Juni 2002), dari Angkatan Laut.
  4. Djoko Santoso, 32 bulan (28 Desember 2007 – 28 September 2010), dari Angkatan Darat.
  5. Endriartono Sutarto, 44 bulan (7 Juni 2002 – 13 Februari 2006), dari Angkatan Darat.

Saat ini, Panglima TNI dijabat Agus Suhartono dari Angkatan Laut sejak 28 September 2010.

Rangkap jabatan sebagai Menhankam dialami sejak AH Nasution, Soeharto, M. Panggabean, sampai Andi M. Yusuf (April 1978-28 Maret 1983), dan Wiranto. Pada zaman L.B. Moerdani berkuasa (28 Maret 1983-27 Februari 1988), Panglima ABRI lebih akrab disapa dengan sebutan Pangkopkamtib.

Sekedar kroscek,

  1. Komplek Angkatan Laut di Pejompongan/Benhil diobok-obok saat Endriartono Sutarto dari Angkatan Darat berkuasa.
  2. Komplek Kostrad di Arteri Pondok Indah diobok-obok saat Djoko Suyanto dari Angkatan Udara berkuasa.
  3. Seluruh Komplek Hankam (Slipi, Cidodol, Sukabumi Ilir, Pondok Labu, Bintaro, Kelapa Dua, Depok, Cibubur, Jati Makmur, Ceger, Cijantung, Cimanggis) diobok-obok sejak tahun 2011 saat Agus Suhartono dari Angkatan Laut berkuasa.
  4. Komplek Kodam….
  5. Komplek KPAD…
20120217 Kisruh Rumah Dinas TNI-DPR Minta Panglima Bersikap Bijak
20120218 Rumah Dinas TNI
201202140956 Kapolres Pamekasan “Diusir” dari Rumah Dinas
20120209 Eksekusi Lahan Warga di Ciputat Ditangguhkan
201202072301 Priyo: Jika Dinilai Boros, Kembalikan Rumah Dinas DPR ke Negara
201201251536 Pensiunan Jenderal Tolak Penertiban Bangunan Liar di Ciracas
201201061626 Konflik Rumah Negara TNI Vs Purnawirawan Tak Pernah Usai
201110051033 Bukan Milik Kami, Rumah Itu Milik TNI
201107111400 Djoko Santoso Serahkan Rumah Dinas kepada Kodam Jaya
201012030023 Butuh 30 Tahun untuk Sediakan Rumah Dinas TNI
20101007204734 148 Rumdis TNI Akan Dikosongkan
20100924 Menkeu Terbitkan Aturan Pengelolaan Rumah Dinas
20100521 Bongkar makam pahlawanku, kuserahkan tanda jasa pahlawan pada Presiden SBY
20100222160300 Kemhan Upayakan Langkah Terobosan Sediakan Rumah Prajurit
20100222155300 Menhan Usulkan Beri Tunjangan Operasi Keamanan Prajurit, Anggaran Pembelian Alutsista Rp 87,32T Selama 5 Tahun
201002221412 Panglima TNI: Pesawat Super Tucano Gantikan OV-10
201002221026 Komisi I-Menhan Bahas Rumah Dinas TNI
20100222101900 Menhan, Komisi I DPR Bahas Rumah Dinas TNI
20100222 Daftar Nama Anggota Panja Aset Tanah/Rumah Dinas
201002080925 Modal Pribadi, Tak Pantas Disebut Rumah Dinas
201002050429 Pindah Dari Rumah Dinas Ke Rumah Sakit
20100202 Pepabri: Jangan Dipolitisasi Rumah Dinas TNI
20100202 Aset Tanah TNI – Perlu Kebijakan Politik Dan Keseriusan Pemerintah
20100125 Perang Saudara di Kompleks Tentara
201001 Herman Sarens Sudiro Ditangkap Paksa !
201001 Herman Sarens Sudiro Diduga Korupsi Rp600 Miliar !
20090731115023 Eksekusi Kompleks Kostrad
20090728202032 Penggusuran Berlanjut, Warga Minta Bertemu Pihak Kostrad
200905291108 Dihuni Sipil, 12 Rumah Komplek Kostrad Digusur
200905281105 Tolak Digusur, Warga Kompleks Kostrad Kibarkan Bendera Kuning
200905191052 Tolak Digusur, Warga Kompleks Kostrad Siaga
200905190849 Warga Blokir Kompleks Kostrad Tanah Kusir
200808131130 TNI Persuasif Tertibkan Rumah Dinas
20070526 Perumahan Kodam Dapat Ganti Rugi
200508030752 TNI AL : Masih Ada 30 Kompleks yang akan Ditertibkan di Jakarta
200507281103 KSAL Janji Nyalakan Listrik Rumah Pensiunan Hari Ini
200507271745 PKL di Depan Rumah Dinas Perwira AL Dilarang Berdagang
20040419 Ketika Mantan Jenderal Digusur
19780513 Ningrat: antara hilang dan timbul ningrat masa kini ningrat: antara hilang dan timbul
19750821 SKEP MENHANKAM / PANGAB Nomor: KEP / 28 / VIII / 1975
19750821 Penjelasan SKEP Menhankam / PangAB No.KEP/28/VIII/1975


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/470215/44/

Kisruh Rumah Dinas TNI-DPR Minta Panglima Bersikap Bijak

oleh: Vitrianda Siregar
Seputar Indonesia, Friday, 17 February 2012

JAKARTA– Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono diminta dapat lebih bersikap bijak terkait penempatan rumah dinas yang masih digunakan purnawirawan dan anakanaknya.

Ketua Panja Rumah Dinas TNI DPR Salim Mengga mengatakan, panja sudah menyelesaikan tugas dalam mendata rumah dinas TNI. Rekomendasi panja bahkan sudah diserahkan kepada Panglima TNI. Meski demikian, dia sangat berharap pimpinan TNI dapat lebih bersikap bijak saat mengimplementasikan rekomendasi panja tersebut. “Janganlah sampai ada ultimatum waktu,warga yang masih menempati rumah dinas harus ke luar.

Kita juga harus memikirkan nasib mereka juga. Para purnawirawan itu juga ada jasanya buat TNI dan bangsa ini,” kata Salim yang juga anggota Komisi I DPR itu di Jakarta kemarin. Meski sudah menyerahkan rekomendasi, tugas panja belum selesai. “Ada beberapa aset TNI selain rumah dinas yang perlu dibicarakan. Jadi semacam ada panja jilid dua,” ungkap purnawirawan mayor jenderal itu.

Selain itu, Salim juga meminta agar pimpinan TNI lebih fleksibel melihat persoalan rumah dinas. Misalnya rumah dinas golongan II bisa dikompromikan statusnya menjadi golongan III. Dengan begitu, jika ada warga yang ingin mengambil alih rumah dinas, bisa dilakukan. Namun,DPR meminta publik untuk tidak membenturkan antara pimpinan TNI dan purnawirawan beserta anakanaknya yang masih menempati rumah dinas.

Sebaliknya, instansi lain yakni Kementerian Perumahan Rakyat harus bisa membantu mengatasi masalah ini. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana TNI Iskandar Sitompul mengatakan, TNI memang tak cukup dana untuk menyiapkan rumah dinas bagi anggota yang belum memiliki rumah.

Namun, pimpinan TNI juga masih memberikan kesempatan bagi purnawirawan atau warakawuri untuk menempati rumah dinas hingga meninggal dunia. Mabes TNI,kata dia,juga telah memberikan ruang bagi anggota TNI/PNS di luar kedinasan Mabes TNI untuk bisa menempati rumah itu.

“Misalnya saja ada over alih rumah dinas ke anggota TNI/PNS yang berdinas di Mabes AD,AL,AU. Sementara rumah dinasnya berada di lingkungan Mabes TNI, silakan saja,” paparnya. Namun, penempatan rumah dinas itu harus sesuai pangkat dan golongan. vitrianda siregar


http://www.pelita.or.id/baca.php?id=87947

Rumah Dinas TNI

Edisi Sabtu, 18 Februari 2012

[Assalamu'alaikum]

AKHIR-akhir ini persoalan rumah dinas prajurit TNI kembali mencuat ke permukaan, baik di Jakarta maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Pada umumnya berita tersebut berkisar pada penertiban rumah-rumah dinas TNI yang sudah berpindah-tangan ke pihak lain atau berubah fungsi.

Pihak TNI menyatakan upaya yang dilakukan adalah penertiban terhadap rumah-rumah dinas yang merupakan aset milik negara, sementara para penghuni rumah menyatakan bahwa mereka digusur. Akibatnya timbul suatu ketegangan, bahkan nyaris bentrok terjadi antara aparat yang memperoleh perintah menertibkan dan penghuni rumah dinas TNI.

Kejadian itu sangatlah memprihatinkan. Pertanyaannya, kenapa masalah itu sampai terjadi? Apakah benar terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM atas penertiban rumah-rumah dinas prajurit TNI yang masih aktif itu?

Baik Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso maupun para Kepala Staf Angkatan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh TNI adalah menertibkan rumah-rumah dinas, bukan penggusuran. Penertiban dilakukan karena beberapa alasan dan pelaksanaannya pun tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pertama, pihak-pihak yang menempati rumah dinas itu tidak lagi memiliki hak untuk menempati rumah itu, apalagi memilikinya. Kedua, rumah-rumah dinas TNI itu telah berubah fungsi, ada yang menjadi tempat kos, tempat usaha, warung telekomunikasi, dan lain sebagainya. Ketiga, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak TNI, bahwa purnawirawan TNI yang masih menempati rumah dinas TNI sebenarnya sudah memiliki rumah pribadi.

Menurut Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasad Jenderal TNI George Toisutta, bahwa semasa masih hidup para purnawirawan TNI tersebut diberi kesempatan untuk menempati rumah dinas itu. Jika sudah meninggal dunia, maka rumah dinas TNI tidak bisa dialihkan kepada siapapun, kecuali dikembalikan kepada pemerintah melalui TNI.

Selain itu, menurut Panglima TNI bahwa pihak TNI telah membangun 500 unit rumah di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat yang diperuntukkan bagi para purnawirawan TNI. Rumah tersebut bisa dibeli dengan harga murah.

Hingga kini masih banyak para prajurit TNI aktif yang tinggal tidak di rumah dinas. Mereka ada yang kos, mengontrak rumah, tinggal di rumah saudara atau ikut mertua. Untuk DKI Jakarta saja, prajurit TNI aktif yang tinggal di rumah dinas atau asrama TNI baru 22,5 persen; sedangkan rumah dinas TNI yang ditempati oleh para purnawirawan TNI sebanyak 77,5 persen.

Para prajurit TNI aktif tersebut perlu tinggal di rumah dinas TNI atau asrama, agar dalam situasi mendadak mudah untuk dihimpun dan digerakkan. Jika mereka tinggal di tempat terpisah-pisah dan berjauhan, maka untuk memobilisasi mereka sangatlah sulit. Karena itu, Pimpinan TNI berusaha keras agar rumah-rumah dinas TNI itu bisa dikembalikan kepada fungsinya semula yakni untuk tempat tinggal para prajurit TNI yang masih aktif.

Jika persoalan ini bisa dipahami dengan pikiran jernih, insya-Allah jalan terbaiklah yang akan diperoleh. Jika emosi dan merasa ada pelanggaran HAM yang lebih mengemuka, maka persoalan itu tidak akan selesai dengan baik. Apalagi jika ada pihak-pihak yang memancing di air keruh, dapat dipastikan hanya kerugianlah yang akan terjadi. Sebab, bukan tidak mungkin dalam suasana negara yang masih gonjang-ganjing ini, ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi, agar semua persoalan di Indonesia terus memanas.


http://regional.kompas.com/read/2012/02/14/09561329/Kapolres.Pamekasan.Diusir.dari.Rumah.Dinas

SENGKETA RUMAH

Kapolres Pamekasan “Diusir” dari Rumah Dinas

Taufiqurrahman | Glori K. Wadrianto | Selasa, 14 Februari 2012 | 09:56 WIB

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Sengketa rumah dinas Kepala Kepolisian Wilayah Madura di Jalan Jokotole yang kini ditempati Kepala Polres Pamekasan menemui jalan terang. Pihak ahli waris Zain Umar Basyarahil selaku penggugat menerima surat penetapan eksekusi pada 7 Februari 2012 kemarin melalui surat bernomor W14-U7/185/HK.02/II/2012.

Dalam surat itu dijelaskan, tergugat, yakni Kepala Polres Pamekasan, masih diberi tenggat waktu untuk menyerahkan rumah secara sukarela kepada penggugat sampai 28 Februari mendatang. Pengacara ahli waris, Luh Putu Susila Dewi, Selasa (14/2/2012), mengatakan, pelaksanaan eksekusi tidak ”mengambang” seperti sebelumnya. Dengan demikian, Kepala Polres diminta secepatnya mengosongkan rumah, yang sudah puluhan tahun menjadi sengketa tersebut, jika tak ingin dikosongkan secara paksa.

”Kami tidak akan memberikan toleransi lagi kepada tergugat karena sebelumnya toleransi tidak pernah mereka patuhi,” kata Luh Putu Susila Dewi saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (14/2/2012).

Luh Putu menjelaskan, surat penetapan eksekusi petama yang dikeluarkan pada April 2011 lalu diabaikan. Janji mengosongkan sendiri dengan meminta perpanjangan waktu tiga bulan saat itu juga diabaikan dan dilanggar sendiri oleh Polres Pamekasan.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Zulfahmi, yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Humas PN Pamekasan Rendra Yozar Dharma Putra, membenarkan surat eksekusi itu. Bahkan, pihaknya akan tetap melaksanakan eksekusi jika surat itu tidak diindahkan. ”Kami berharap kepada tergugat untuk segera mengosongkan sebelum proses eksekusi dilaksanakan,” terang Rendra.

Sengketa rumah tersebut sudah berlangsung lama dan berliki-liku. Tahun 2002 lalu Zain Umar Basyarahil menggugat Kapolwil Madura karena selama 30 tahun menempati rumah tersebut Polwil Madura tidak pernah membayar sewa rumah. Penggugat menang mulai dari Pangadilan Negeri Surabaya hingga banding di Mahkamah Agung. Hal itu berdasarkan putusan perkara PN Surabaya, PT Jawa Timur, dan Mahkamah Agung (MA), Nomor 589/Pdt.G/2002/PN.SBY jo Nomor 118/Pdt/Pdt/2004.Sby juncto Nomor 1255K/Pdt/2005.

Meskipun sudah dinyatakan menang, Kapolwil Madura tetap menempati rumah tersebut dan PN Pamekasan enggan untuk mengeksekusi. Kuasa hukum penggugat berulang kali mendatangi Kantor PN Pamekasan, tetapi tak juga ada proses eksekusi. Pada tanggal 27 April 2011, Kapolres Pamekasan meminta waktu untuk mengosongkan sendiri hingga 8 hari. Namun, lagi-lagi janji pengosongan tidak dilakukan.

Pada 5 Mei 2011, pihak Kapolres meminta perpanjangan waktu untuk mencapai kesepakatan dengan penggugat dan siap mengosongkan sendiri. Setelah melewati batas perjanjian pengosongan, PN Pamekasan mengeluarkan surat putusan menghukum tergugat dengan membayar uang paksa Rp 250 setiap hari untuk keterlambatan pengosongan. Selanjutnya, eksekusi tersebut belum dilakukan hingga pada bulan September dan dipasrahkan kepada Kejaksaan Agung.

Akhirnya, pada 7 Februari surat penetapan eksekusi turun dan Kapolres diberi tenggang waktu hingga 28 Februari untuk mengosongkan rumah.


http://news.okezone.com/read/2012/02/09/338/572562/eksekusi-lahan-warga-di-ciputat-ditangguhkan

Eksekusi Lahan Warga di Ciputat Ditangguhkan

Bagus Santosa – Okezone, Kamis, 9 Februari 2012  13:03 wib

Warga bersiaga pertahankan lahan (Foto: Bagus/Okezone)

JAKARTA – Pengadilan Negeri Tangerang menangguhkan sita eksekusi kepada warga sekitar kompleks UIN di RT 4/14, Pisangan Timur, Tangerang Selatan. Warga meminta agar diadakan dialog terlebih dahulu dengan pihak pemohon.

“Hari Ini rencananya sita eksekusi, tapi ditangguhkan, dari pihak termohon eksekusi meminta untuk berdialog dengan pihak Kemenag. Walaupun sudah berkali-kali dialog itu dilakukan. Selain itu, sita eksekusi juga ditangguhkan karena masalah keamanan,” kata Panitera sita eksekusi, Trino Irawan, usai berdialog dengan termohon di Kantor Kopertais I, Tangerang Selatan, Kamis (9/2/2012).

Rencananya sita eksekusi ini dilakukan untuk pendataan rumah-rumah yang akan dieksekusi nantinya. Ada 15 rumah yang akan didata.

Sementara itu, pihak pemohon dalam hal ini, Kementerian Agama yang diwakilkan Anang, menerima penangguhan tersebut. Namun, pihak Kementerian Agama sendiri masih belum bisa memastikan rencana dialog yang diajukan termohon dalam hal ini warga sekitar kompleks Dosen UIN. “Masih menunggu konfirmasi,” kata Anang.

Warga sendiri meminta untuk penangguhan terhadap sita eksekusi ini. Warga tidak siap memberikan data yang diinginkan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan terkait batas penyitaan tanah yang dianggap tanah negara atas nama Departemen Agama.

Warga sendiri sudah bersiaga jika nantinya terjadi eksekusi ini. Warga juga mengajak salah satu organisasi masyarakat (ormas) dalam aksi ini.

Sengketa lahan ini terjadi sudah puluhan tahun lalu. Lahan ini sebelumnya adalah milik Departemen Agama untuk para dosen yang dikelola oleh Yayasan Pembangunan Madrasah Islam Ikhsan (YPMII). Lantaran lahan tersebut memiliki sisa, kemudian lahan ini dijual kepada warga sekitar. Kini, lahan ini dipinta kembali oleh Departemen Agama dan berimbas kepada penyitaan tersebut. (crl)


http://news.detik.com/read/2012/02/07/230110/1836826/10/priyo-jika-dinilai-boros-kembalikan-rumah-dinas-dpr-ke-negara?n991102605

Priyo: Jika Dinilai Boros, Kembalikan Rumah Dinas DPR ke Negara

Mega Putra Ratya – detikNews, Selasa, 07/02/2012 23:01 WIB

Jakarta  Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR diusulkan untuk dikembalikan ke negara karena dinilai membebani anggaran. Pimpinan DPR setuju dengan usulan tersebut.

“Kami berpikiran rumah jabatan dikembalikan ke eksekutif saja jika dianggap pemborosan,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2012).

Rumah tersebut diantaranya berada di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Bintaro. Menurut Priyo, sebaiknya anggota dewan diberi tanggungjawab untuk sewa rumah atau apartemen saja.

“Dikasih tanggung jawab untuk sewa rumah atau apartemen lebih murah daripada 5 tahun jor-joran biaya dan anggaran untuk pemeliharaan,” tegasnya.

Usulan pengembalian rumah jabatan itu disampaikan oleh Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan DPR dalam rapat konsultasi. Dalam rekomendasi, BK menyebut keberadaan RJA itu menjadi salah satu sumber kontroversi yang sering berulang. Akibatnya, menurut BK, konsentrasi pelaksanaan fungsi DPR terabaikan.

“Oleh karena itu, BK berpendapat agar rumah jabatan anggota diserahkan kembali kepada eksekutif sehingga anggota DPR dapat memiliki fleksibilitas dalam memilih tempat tinggal yang lebih menunjang kinerja dan tugasnya,” tulis pihak BK dalam rilis yang diterima wartawan. (mpr/did)


http://news.okezone.com/read/2012/01/25/338/563229/pensiunan-jenderal-tolak-penertiban-bangunan-liar-di-ciracas

Pensiunan Jenderal Tolak Penertiban Bangunan Liar di Ciracas

Catur Nugroho Saputra – Okezone, Rabu, 25 Januari 2012  15:36 wib

JAKARTA – Penertiban 16 bangunan di RT 05 RW 06 Jalan Kelapadua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, sempat ditolak pemilik tempat cucian mobil dan motor, Brigjen TNI (Purn) Kusnaedi, dengan alasan bangunan miliknya berdiri di atas jalur hijau.

Bahkan Kusnaedi, yang juga mantan anggota DPR/MPR Fraksi TNI/Polri ini, sempat menelepon mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, untuk mempertanyakan aksi penertiban tersebut. Namun hal tersebut tak digubris petugas, yang tetap menertibkan tempat usahanya.

“Saya ini bekas tentara, jenderal, apa saya ini bajingan. Kok diperlakukan begini. Sedemikian banyak orang menertibkan rumah saya, saya tidak terima,” ujar Kusnaedi memprotes aksi pembongkaran kepada Camat Ciracas, Rabu (25/1/2012).

Menanggapi hal ini, Camat Ciracas, Syarifudin mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Namun, para pemilik bangunan tetap tak menggubrisnya.

“Semalam malah ada pemilik bangunanan bawa-bawa ormas, namun setelah kami lakukan pendekatan secara persuasif pemilik akhirnya mengerti,” ungkapnya.

Penertiban ini dilakukan sebagai bentuk penegakan Perda No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Umumnya bangunan dijadikan kafe, lapo, warung makan, tempat cucian mobil/motor dan penjualan tanaman hias.

Lahan yang ditempati para pemilik bangunan liar ini, milik PT Jasamarga, dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Rencananya, usai ditertibkan lahan akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH).  (ded)


http://hukum.kompasiana.com/2012/01/06/konflik-rumah-negara-tni-vs-purnawirawan-tak-pernah-usai/

Konflik Rumah Negara TNI Vs Purnawirawan Tak Pernah Usai

Pettarani Bone, 06 January 2012 | 16:26

Rakyat melalui DPR  telah memberikan hak membeli rumah negara kepada PNS/Militer aktif maupun purnabhakti, hingga kepada putera-puteri mereka yang ditinggalkan. Dengan diletakkannya hak itu, otomatis pemerintah dibebani (baca; elite Dephan / TN I)  kewajiban memindahkan hak kepemilikan atas rumah negara yang berada di dalam kekuasaannya. Pengalihan hak itu oleh  peraturan perundang-undangan disebut “penjualan rumah negara” 1).

Kenyataannya, sejak 1960 sampai 2012, nyaris tak pernah terjadi transaksi jual-beli rumah negara di lingkup Dephan/TNI. Yang kita temukan justeru semangat menggelontorkan kebijakan pengosongan rumah negara, terutama rumah negara yang dihuni oleh purnawirawan dan keluarganya. Dilanjutkan dengan eksekusi di lapangan oleh team penertiban rumah dinas yang dibentuk oleh masing-masing Pangdam atas perintah Panglima TNI.

Maka konflik pun akhirnya mewarnai hubungan antara elite Dephan/TNI dengan purnawirawan sejak 1983 hingga saat ini.

Protes Prajurit

Ketika M.Yusuf berada di pucuk pimpinan ABRI (Pangab) pada  1979, ia mengeluarkan kebijakan menjual rumah negara kepada PNS/ABRI aktif maupun purnawirawan yang berhak M.Yusuf kemudian  memerintahkan  kepada  semua kepala Stafnya agar melakukan inventararisasi rumah negara dan menetapkan mana rumah negara golongan dua yang dapat dijual kepada penghuni PNS/ABRI yang aktif maupun purnawirawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku2).

Pajurit menyambut hangat kebijakan M.Yusuf.Dan dengan penuh harap bahwa dalam waktu dekat mereka sudah dapat memiliki rumah pribadi dengan harga beli yang jauh lebih murah daripada harga beli rumah yang ditawarkan oleh developer perumahan.

Syahdan, belum sempat M.Yusuf merealisasikan kebijakannya , menjual rumah negara kepada prajurit aktif maupun purnawirawan, ia buru-buru digantikan oleh Jenderal L.B Moerdani.Serah terima jabatan Pangab pun dilakukan pada 1983. Bagaimana kebijakan ABRI  menyangkut rumah negara ini di tangan  L.B Moerdani ? Ternyata berubah 180 derajad.

M.Yusuf tidaklah sama dengan L.B Moerdani dalam memandang asset negara bernama rumah negara.Jika M.Yusuf dengan kebijakannya hendak menjual rumah negara sesuai perintah perundang-undangan yang berlaku Maka tidaklah demikian bagi L.B Moerdani yang terkenal dekat dengan Soeharto ini. Di mata L.B Moerdani, sebagai asset negara, rumah negara tidak boleh dijual kepada siapapun. Sebab itu purnawirawan, warakawuri atau putera-puteri mereka, yang sudah puluhan tahun menempati rumah negara, harus meninggalkan rumah negara untuk diisi oleh prajurit aktif ..

Apa reaksi  prajurit menghadapi  kebijakan L.B Moerdani ketika itu ?

Mereka ramai-ramai melakukan aksi protes.Terutama prajurit Angkatan Darat, merekalah yang berada di garda terdepan.  mengecam kebijakan pimpinan nya.Yang menurut mereka, kebijakan L.B Moerdani itu telah menghianati amanat penderitaan rakyat dalam pembukaan UUD 45 , serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perumahan negara.Kebijakan yang contra produktif terhadap keinginan negara meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara memenuhi kebutuhan perumahan mereka.

Ketika situasi mulai memanas, KASAD yang ketika itu (1985) dijabat oleh Jenderal.Roedini turun tangan, memadamkan api emosi prajurit yang telah berada di ubun-ubun.Jenderal Roedini kemudian mengeluarkan Surat Telegram KASAD yang menegaskan bahwa, kebijakan pimpinan ABRI tentang penjualan rumah negara kepada prajurit, purnawirawan dan keluarganya (anak-Isteri) bukan ditiadakan. Melainkan ditunda sampai batas waktu yang ditentukan kemudian 3).

Emosi prajurit meredah , usaha Jenderal Roedini berhasil untuk sementara.Dan dikatakan sementara karena terbukti di belakang hari,  penjualan rumah negara kepada purnawirawan tidak pernah terjadi. Malah yang selalu muncul ke permukaan adalah eksekusi pengosongan rumah negara yang menyakitkan hati serta mengorbankan  nyawa dan harta benda.

Korban Di Makassar

2006-2007 adalah masa-masa gelap dan penuh kecemasan bagi purnawirawan dan warakawuri (isteri pensiunan ABRI/TNI) di Makassar.Betapa tidak, ekseksui pengosongan rumah negara oleh team penertiban rumah negara Kodam VII Wirabuana berseragan lengkap atas perintah Pangdam Mayjen.TNI AD Arief Budi Sampoerno, selalu menggunakan   intimidasi , kemudian  memaksa penghuni ke luar meninggalkan rumah negara.

Karena shok akibat tekanan psikis dan pisik aparat yang menyertai hidupnya selama beberapa bulan, beberapa nyawa purnawirawan dan warakawuri  yang telah berusia lanjut akhirnya melayang beberapa saat setelah dirawat di rumah sakit. Gatra.com mengutip “bahwa sejak penggusuran warga dari rumdis TNI ini bergulir pada tahun 2006, sudah ada 15 purnawirawan dan warakawuri meninggal dunia setelah diintimidasi, dan ratusan lainnya stress dan beberapa diantaranya harus dirawat di rumah sakit”4)

Satu diantaranya seorang warakawuri warga Kompleks Perumahan TNI AD Jln.Garuda Makssar.Meninggal dunia di rumah sakit setelah 9 jam menerima surat perintah mengosongkan rumah dari team penertiban rumah negara KodamVII Wirabuana.

Sebelumnya, sebuah rumah negara yang pernah berdiri megah (setelah direnovasi oleh penghuni) yang terletak di dalam Kompleks Perumahan Perwira AD Jln.Andi Mappanyukki Makassar, hancur dan rata dengan tanah.Apa sebab ?

Negosiasi tak menemukan win-win solution.Selaku pengelolah rumah negara, pihak Kodam VII Wirabuana bersikukuh mengambil  rumah tersebut tanpa kompensasi ganti rugi. Melihat dirinya akan dirugikan , penghuni rumah yang telah mengorbankan uang renovasi rumah, memutuskan untuk menghancurkan rumah sebelum Kodam VII Wirabuana  menguasainya.

Ada suatu keganjilan setelah sekian lama rumah mewah itu hancur.Tanah kosong seluas 6 x  18  mater yang disisakan oleh  penghuninya, dibiarkan kosong berlama-lama oleh Kodam VII Wirabuana. Padahal satu diantara lasan pengosongan rumah negara ialah “Mendesaknya kebutuhan akan rumah tinggal bagi prajurit aktif “

Jika benar kebutuhan perumahan prajurit sudah kebelet (memang uda kebelet) , mengapa di atas tanah kosong itu, yang sudah berada dalam kekuasaan Kodam VII Wirabuana, tidak segera saja didirkan rumah untuk prajurit aktif ,yang katanya sudah mendesak?

Sekali lagi katanya, ”Kodam VII Wirabuana tidak punya uang  untuk membangun perumahan  prajurit”.

Percayakah anda bahwa institusi militer yang dibebani dengan tanggung jawab besar, mempertahankan keutuhan NKRI, sama sekali tidak memiliki uang membangun satu unit rumah  kecil ( 5x 15mtr) seharga  60jt? Apakah benar-benar suda tidak ada lagi solusi mencari dana untuk prajurit?

Sebetulnya ada solusi bijak.Misal, disepakati harga ganti rugi 15% dari total biaya renovasi yang telah dikeluarkan oleh penghuni lama.Biaya 15% kemudian dibebankan kepada calon penghuni baru(prajurit aktif). Jika calon penghuni baru tak sanggup menyediakan uang kontan, ia bisa meminjam di bank atas bantuan institusinya.Penyelesaian hutang piutang  adalah urusan kemudian antara prajurit dengan institusinya.

Namun solusi yang mudah itu ,dalam kasus rumah Mappanyukki tadi, serta kasus-kasus lainnya, tidak pernah menjadi pilihan Elite Kodam VII Wirabuana. Akibatnya, ya itu tadi, rumah bablas, prajurit kecewa.Sipa salah ? Tentu pimpinan.

Menembak Pangdam

Setelah semua itu terjadi, bermucullanlah aksi-aksi perlawanan (secara moral) kebijakan Pangdam.Purnawirawan membentuk oragnisasi yang mereka namakan Forum Warga Peduli Rumah Negara (FWPRN), kemudian bersama beberapa ormas seperti SRMK (Serikat Rayat Miskin Kota) dan beberapa BEM dari perguruan tinggi swasta dan negeri  yang ada di kota daeng , mereka turun ke jalan melakukan unjuk rasaseraya memprotes kebijakan Pangdam VII Wirabuana yang dianggapnya   telah merampas hak perumahan mereka.

Aksi unjuk rasa makin marak saja di paruh 2007.Purnawirawan yang bersatu dengan beberapa elemen masyarakat turun ke jalan Perintis Kemerdekaan.Dan tepat di depan halaman Markas Kodam VII Wirabuana mereka berorasi dan mencaci maki kebijakan Pangdam Mayjen.TNI AD Arief Boedismpoerno.

Tempat kediaman Wapres M.Yusuf Kalla tak lepas dari sasaran pelampiasan emosi.Setelah beroarasi dan menyerahkan surat permintaan suaka politk depan Konsultan Jenderal Jepang di Jln.Jenderal Sudirman, aksi  unjuk rasa kemudian mereka lanjutkan di samping Rumah kediaman pribadi M.Yusuf Kalla (Wapres di masa itu).

Aksi-aksi unjuk rasa penghuni rumah negara TNI AD di Makassar yang banyak menghiasi halaman media  cetak maupun elektronik negeri ini selama 2006-2007 itu,  mengundang perhatian Komisi IX DPR-RI. Akhirnya terjadi dialog antara Panglima Kodam VII Wirabuana dengan purnawirawan penghuni rumah negara se kota Makassar di Hotel Santika Makassar.

Dialog yang berlangsung mulai pkl.20.00 hingga 9kl.23.000 itu, yang  dihadiri oleh beberapa anggota Komis IX DPR-RI (Mantan Jaksa Agung RI H.Muh.Ghalib,Prof.DR.Mahfud MD sekarang ketua MK , Parmadi dari PDIP), berlangsung cukup panas dan berakhir tanpa solusi.Ketika ditanya , ”Apa dasar hukum kebijakan penertiban rumah negara selama ini?” Mayor Jend.Arief Budi Sampoerno hanya menjawab,”Kami hanya menjalankan perintah KASAD”.

Dan dengan nada agak  tinggi , seorang Ketua SRMK Kota Makssar berucap ,”Pak Pangdam  VII Wirabuana yang terhormat.Andai saja aku ini anak setan, seperti yang bapak duga, maka  orang pertama yang Saya tembak adalah Bapak”.

Sejak usai doalog itu Spetember 2007,  tak pernah lagi ada pengosongan rumah negara oleh aparat TNI AD Kodam VII Wirabuana hingga Januari 2012.Apakah konflik ini benar-benar akan berakhir dengan win-win solution?.

Tampaknya tidak.Panglima Kodam VII Wirabuana yang baru pada Januri 2012 telah memberikan sinyal  untuk memulai konflik baru atas dasar ST.Kasad 1402..Padahal telah ada kesepakatan antara Mabes TNI,DPRI dan Kementrian Pertahanan untuk menghentikan sementara  penertiban rumah negara yang selalu berujung bentrok.

Kita tunggu perkembangannya.

Catatan Kaki;

1) Lihat dasar hukumnya di sini;  http://www.pi.go.id

2) Instruksi Menhankam No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan Mehankam No.JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dephankam).

3) Surat  Telegram  Kasad Nomor : ST/548/1989 tanggal  13 April 1989 tentang Penjelasan

4) Surat Telegram Pangab Nomor ST/12 /1985  tanggal  18 Maret1985,  masalah  kebijaksanaan pendayagunaan  rumah  dinas ABRI dan brn bantuan KPR/BTN.

http://www.kompasiana.com/awatara320

Eddy Wijay, 6 January 2012 18:55:20

Jika saja orang Sulawesi yang berada di rumah dinas itu pernah menyimak peringai Baharudin Lopa, pastilah rumah dinas itu sudah kosong dari para penghuni yang tak berhak itu. Jika ditanya apa dasar hukumnya Pangdam mengosongkan rumah dinas yang ditempati pensiunan dan janda? Coba di balik, apa dasar hukumnya para janda dan pensiunan menempati rumah dinas? Wong dia bukan pegawai lagi kok. Inilah namanya prilaku yang sakit. Bayangkan saja jika orang2 seperti ini masih menjabat, atau jadi pejabat, bagaimana bangsa ini? Saat menjadi pegawai negeri sudah tempati rumah dinas, pensiun masih di rumah itu, lalu kapan akan pergi? Kapan prajurit atau PNS yang aktif bisa tinggal di rumah dinas? Saya pernah ketemu dengan saudara yang kebetulan jadi anggota TNI dan ada juga jadi polisi. Yang polisi, setelah masuk dinas di Mabes, otomatis ngontrak. Sedangkan yang TNI sejak masuk jadi anggota sudah ngontrak. Lalu saya tanya, kapan masuk rumah dinas? Dia jawab : embuh, wong pensiunan itu ngangkangin rumah dinas seperti milik embahnya kok. Bayangin, katanya. Sejak masuk tentara si puensiunan itu sudah tinggal di rumah itu, sekarang sudah pensiun belasan bahkan puluhan tahun, kok tak mau pergi? Mati masuk neraka dia. Sebab berprilaku tak baik terhadap generasi penerusnya. Katanga pejuang, wong dia dulu ada yang ikut pemberontak, kok. Masuk tentara, kok ngaku pejuang, gimana ini,. Parahnya lagi LSM kok bantuin. Heran aku ini, katanya.

Pettarani Bone, 7 January 2012 17:57:19

ak Eddy terima kasih atas tanggapannya.Dan Saya bisa menarik simpulan tanggapan Bapak.Bahwa bapak termasuk kelompok yang tak setuju dengan sikap purnawirawan penghuni rumah negara,yang masih tidak bekeinginan memberikan rumah negara kepada prajurit aktif.

Dari tanggapan bapak,setidaknya ada satu pertanyaan yang menurut Saya harus Saya jawab.Serta satu pernyataan yang juga memerlukan jawaban.

Tentunya dengan jawaban itu diarapkan agar masalahnya menjadi jelas sehingga kita bisa mengambil sikap bijak dalam memandang persoalan ini.Pertanyaan bapak ialah , apa dasar hukumnya sehingga purnawirawan dan janda warakawuri menempati rumah dinas? Dan yang terakhir ialah pernyataan bahwa purnawirawan berprilaku tak baik terhadap generasi penerusnya.

a.Apa dasar hukumnya para janda dan pensiunan menempati rumah dinas?

1. Alinea ke-4 pembukaan UUD 45

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…dst”

Kata “melindungi” merupakan kata kerja aktif (bebuat sesuatu ). Dan Kata itu bermakna mecegah (defensiv) atau bisa pula berarti menyerang (ofensive/proaktif) dalam rangka penyelesaian masalah yang tengah dihadapi.

Siapa yang melindungi dan yang dilindungi ?

Subjek pelindung ialah pemerintah RI yang dikomandani oleh Presiden RI Adapun mereka yang harus dilindungi (menerima pelindungan) adalah bangsa dan tanah air Indonesia. Siapa bangsa Indonesia ? Dalam konteks rumah negara, kata bangsa Indonesia ialah anggota PNS/TNI aktif dan purnabhakti.Termasuk di dalamnya ialah putera-puteri mereka dan seluruh penduduk Indonesia yang oleh hukum diakui sebagai warga negara RI.

Pertanyaan terakhir ialah, Bangsa Indonesia dilindungi dari apa ? Jawaban dari pertanyaan itu ialah, kemiskinan.Negara(baca:pemerintah RI) wajib mencegah (defensive aktive) agar rakyat tidak hidup miskin apalagi sampai hidup di bawah garis kemiskinan (kere).

Salah satu indikator sejahtera ialah kepemilikan rumah tinggal.Dan hidup seorang dikategorikan miskin jika ia belum memiliki rumah tempat tinggal pribadi.Adapun kalimat “memajukan kesejahteraan umum” semakin mempertegas bahwa negara wajib (proaktif) memenuhi kebutuhan perumahan rakyat agar hidup mereka sejahtera.Tentu saja kewajiban itu termasuk menyediakan rumah dinas bagi PNS/TNI untuk menunjang tugas-tugasnya.

Kita gali lebih dalam makna kalimat ”memajukan kesejahteraan umum”.Sejatinya kalimat ini juga menunjuk pada makna “membantu meringankan beban ekonom rakyat dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal”.Atau mencegah harta milik rakyat dari tindakan , perbuatan atau aksi orang lain yang dapat menurunkan kwalitas hidupnya (menjadi miskin).

Pertanyaannya sekarang ialah, ”Seorang purnawirawan hidup dengan ekonomi pas-pasan. Kemudian rumah miliknya diambil minus ganti rugi.Apakah kesejahteraan orang yang telah dirampas rumahnya meningkat, ataukah semakin menurun ?”Tentu saja menurun.

Bagaimana jika subjek yang mengambil rumah adalah pemerintah ? Apakah tindakan pemerintah disini dapat dikategorikan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, jika akibat dari tindakan pemerintah itu ada kelompok rakyat tertentu harus menerima kenyataan pahit;tingkat kesejahteraannnya menurun?

Tentu saja tindakan pemerintah tersebut contraproduktif. Karena ada kelompok rakyat yang dirugikan. Mensejahterakan satu pihak dengan mengorbankan kesejahteran pihak lain, bukanlah tindakan yang adil dan bijaksana.Karena itu pemerintah senantiasa dituntut bersikap adil (sila ke lima pancasila) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan rumah tinggal.

2. UU No. 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Pasal 5 ayat 1 tersebut mengatakan “Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Kemudian pasal 50 UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI mewajibkan negara memberikan rawatan dan layanan kedinasan kepada prajurit dan prajurit siswa yang salah satunya adalah ;perumahan/asrama/mess.

3. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 15 ;Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Konsideren UU Darurat 19 tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri, mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa salah satu jalan untuk memberikan bantuan kepada pegawai-pegawai ialah memberikan kesempatan kepada mereka untuk membeli rumah Negeri, dan dengan uang penjualan ini dibangunkan rumah-rumah baru untuk dibelinya”

Dari undang-undang tersebut maka lahirlah beberapa peraturan pemerintah yang berlaku sampai sekarang.Beberapa peraturan pemerintah tersebut antara lain;

1.PP. No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara.
2.Keppres No. 13 tahun 1974 tentang Perubahan dan Penetapan Status Rumah Negara.
3.Keppres No. 40 tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negara.
4.Keppres No. 81 tahun 1982 tentang Perubahan Keppres No. 13 tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara.
5.PP.No.31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No.40 tahun 1994 Tentang Rumah  Negara
6. Pasal 16 ayat 1 dan 2 PP.No.31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No.40 tahun 1994 tentang Rumah negara mengatakan sebagai beikut;
“Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III. Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni.

Semua peraturan perundang-undangan di atas merupakan dasar hukum bagi purnawirwan, janda serta putera-puterinya menempati rumah negara sekaligus membelinya.

b. Purnawirawan penghuni rumahnegara saat ini berlaku tidak baik kepada generasi penerusnya ?

Seharusnya pertanyaannya seperti ini, mengapa penghuni rumah negara yang notabene adalah pensiunan tidak mau menyerahkan rumah negara yang ditempatinya kepada prajurit aktif ?

Peraturan perundang-undangan telah memberikan hak membeli rumah negara yang dihuni (rumah negara golongan III).Keawajiban elite TNI menjual kepada penghuni.Masalah kemudian muncul karena Elite TNI tidak berkenaan menjual (tidak memenuhi kewajibannya menjual rumah negara).Alasannya TNI tak punya uang membangun rumah baru untuk prajurit.

Baiklah jika TNI tak punya uang.Apakah hal itu berarti Elite TNI semau-maunya saja mengambil rumah negara dari tangan penghuni yang sudah diberi hak untuk dibeli.Tentu saja tidak bisa karena melanggar hukum dan moral .

Kalau anda diberikan hak untuk membeli rumah yang anda tempati.Tiba-tiba saja ada orang lain nyerobot hak anda itu,ia membeli kepada elite TNI.Apakah anda setuju hak anda dirampas orang lain ? Saya yakin tidak setuju.Kalaupun anda setuju maka anda termasuk manusia yang paling sosial di muka bumi yang semakin materialistik saat ini.Dan anda bukanlah manusia normal karena secara sadar menerima kesaliman yang diberikan kepada anda.

Sebenarnya peraturan perundang-undangan telah memberikan solusi;uang jualan rumah negara akan dipakai untuk membangun rumah baru untuk PNS/Militer aktif (Konsideren UU Darurat 19 tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri).Artinya apa ?

Artinya Elite TNI tak perlu risau tidak punya uang membangun rumah baru untuk prjurit.Sebab negara (Eksekutiv + Legislativ) akan menyediakan uang untuk itu. Elite TNI hanya perlu mengajukan anggaran pengadaan perumahan kepada Presiden, selanjutnya Presiden melalui Menhan/Panglima TNI meminta persetujuan DPRRI.Bukankan ada hak budged pemerintah yang diberikan oleh konstitusi dalam rangka penyelenggaraan negara ?

Karena itu rumah negara yang telah lama ditempati oleh purnawirawan,yang oleh peraturan perundang-undangan,diberikan kepada mereka ,tidak bisa diambil.Rumah negara itu sudah menjadi jatah mereka untuk dibeli.

Sederhananya aturan yang jelas itu begini. “Kalau butuh rumah untuk prajurit maka mintalah kepada pemerintah (Presiden + DPR-RI).Jangan mengambil rumah yang dihuni purnawirawan yang sudah menjadi haknya sebagaimana dijamin oleh undang-undang”.

Namun yang terjadi selama ini elite TNI tidak mau repot, menghidari jalur konstitusi yang berliku-liku. Akibatnya yang menjadi koraban ialah purnawirawan dan juga prajurit sendiri (harus tidur di rumah kos-kosan karena belum punya rumah).

Jadi bukan purnawirawan penghuni rumah negara yang bersikap tidak mengharagai generasi penerusnya.Melainkan elite Dehan/TNI lah yang sejatinya besikap seperti itu.

Djoko Sarwono, 25 January 2012 00:48:38

Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor dan kota-kota lain diseluruh Indonesia.

Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 (9 tahun setelah perang gerilya) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara (disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih (tidak gratis) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara (bukan untuk kepentingan TNI).

Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemardekaan Klas Kesatu dan Klas kedua. Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan, kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh Indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora di Kalimantan, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

Menurut penuturan para Istri Tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, maka keluarga (istri dan anak) telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50-an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu (orang bilang tempat jin buang anak), listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni.

Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar , untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu manajemen perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan, yaitu dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel (tahun 60 sampai dengan awal tahun 70-an).

Dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, uang kompensasi tersebut dipakai TNI untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa, (tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas yang denagn seenaknya sewaktu-waktu dapat digusur), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Surat Keputusan KASAD No: SKEP-89/III/1973 tanggal 29 Maret 1973 tentang Peraturan Perumahan TNI AD, sesuai dengan penggunaannya diadakan penggolongannya sebagai berikut:

a. Rumah Dinas :

Ialah semua bangunan yang tergolong dalam jenis perumahan, sesuai penggunaannya bersifat umum atau bersama.

b. Rumah Tinggal :

Ialah rumah berada diluar kesatrian yang penggunaannya untuk tempat tinggal atas nama perorangan atau keluarga dengan ketentuan max 4 keluarga secara bersamaan.

c. Rumah Jabatan :

Ialah rumah tinggal khusus untuk seorang pejabat karena kedudukannya menurut pertimbangan Pangdam setempat perlu diadakan rumah khusus untuk tempat tinggal.

d. Asrama / Mess :

Ialah rumah yang didiami atas penunjukan Pangdam setempat dengan ketentuan  penggolongan (Perwira/Bintara/Bawahan) dengan ketentuan min sepuluh orang bujangan atau lima orang berkeluarga.

e. Asrama Transita / Persinggahan :

Ialah rumah yang disediakan untuk menampung sementara bagi Kasatuan /  Kelompok / Perorangan dalam rangka lalu lintas tugas.

f. Kesatrian :

Ialah suatu kompleks perumahan yang dibangun / disediakan khusus untuk suatu unit kesatuan.

Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang – Undang, malah dibatalkan oleh Institusi asalnya dalam hal ini TNI.

Pada tanggal 29 Maret terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal (disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti dan kemudian tidak jelas penyelesaiannya.

Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa: bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam (entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi rumah dinas).

Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas untuk dapat dibeli oleh penghuni, maka penghuni merenovasi sesuai dengan kebutuhannya mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstruksi lama.

Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.

Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas, dengan ketentuan antara lain :

• Bila dilepas uang masuk kas Negara.

• Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).

Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas,isi surat antara lain :

Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.

Surat Men Hankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon, perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.

Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam, antara lain berisi :

• Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.

• Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara (golongan III) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

• Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan/TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan/TNI guna pengadaan tanah/rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan/TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam/TNI tidak dapat/tidak boleh menerima langsung hasil penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya. Padahal Dep Hankam/TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya.

Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami/ayah dalam suka dan duka. Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni.

TNI kekurangan rumah dinas untuk para prajurit aktif !!!!!. Mari kita kedaerah Cibubur, Cipayung, Bambu Apus dan Cilangkap yang wilayahnya dekat dengan Mabes TNI, disana banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi dan telah menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

Lihat laporan bisnia TNI yang jumlahnya 1.500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi, tetapi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset – aset TNI kepada swasta berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

Masalah perumahan TNI AD, sekarang abad melinium Jakarta menjadi metropolitan tidak bertepi, dimana perumahan 50 tahun yang lalu (banyak yang menolak menempati karena tempat “jin buang anak”) telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak-anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka……!!!!!!!!!

Pettarani Bone, 25 January 2012 08:03:18

Bung Joko Sarwono:Thanks atas tanggapannya.Salut buat Bung karena telah berpihak pada kebenaran dan keadilan,melalui argumentasi sejarah.

Seperti kataorang,”kebenaran selalu ada pada masa silam dan manusia bijak selalu mengambil kebanaran itu,untuk menegakkannya di masa kini maupun masa datang”

Maka orang yang tak peduli sejarah adalah orang yang paling berbahaya di muka bumi.Mengapa ? Karena hatinya kering dengan kebenaran dan moral nenek moyangnya!


http://hankam.kompasiana.com/2011/10/05/bukan-milik-kami-rumah-itu-milik-tni/

Bukan Milik Kami, Rumah Itu Milik TNI

Aryadi Noersaid, 05 October 2011 | 10:33

Dirumah yang tak seberapa besar dan sederhana, dengan dinding batako putih tak berplester,  kami memulai kehidupan di Jakarta dengan penuh rasa syukur. Betapa tidak, ayah yang hanya seorang tentara berpangkat bintara begitu bersyukur mendapatkan sebuah rumah yang dipinjamkan oleh Negara melalui Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk kami tinggali.

Rumah yang dihalamannya tumbuh sebatang pohon jambu air di pojok kiri dan sebuah pohon sirsak di pojok kanan, menaungi masa kecil kami dalam suka dan duka.  Diantara jeda  tugas yang kadang membuat ayah berbulan bulan meninggalkan kami bersama ibu dirumah, ayah selalu merawat rumah yang kami tinggali dengan penuh seksama. Mulai dari mempercantik taman didepan halaman, lalu menutup dinding batako putih dengan semen dan cat berwarna hijau muda dan juga menambah bangunan belakang dengan dinding dan atap seadanya dari hasil menyisihkan gajinya yang tak seberapa.

Ayah terkadang berdiri diseberang jalan depan rumah, persis di pinggir pagar rumah tetangga depan yang bentuk dan bahannya sama persis, hanya untuk memastikan dari kejauhan  bahwa rumah kami masih berdiri tegak dan tak ada Lisplang yang miring atau copot.

Ibu kadang menggumam sendiri ketika ayah memanjat atap seng rumah kami untuk memeriksa sesuatu sambil mengingatkan bahwa rumah yang kami tempati itu bukan milik sendiri. Namun ayah tidak perduli, ia tetap saja memperhatikan dengan detail apa saja yang tak beres pada rumah kami.

Di rumah yang sederhana itu bersama satu deret rumah lain tetangga kami sesama tentara, kami rutin dalam tiap tahun selama berbulan bulan menunggu ayah kami yang berkeliaran di hutan hutan pulau seberang, membela tanah air dari segala pengganggu keamanan lewat sebuah perintah yang dalam posisinya tak memungkinkan untuk membantah.

Disosok tubuhnya yang legam ketika kembali kerumah karena terbakar matahari, dengan sejuta cerita yang membawa kami berkelana pada petualangan sepasukan tentara, hal pertama yang selalu ia pastikan ialah meyakinkan bahwa rumah dinas kami masih tegak berdiri seperti ketika ditinggalkan pergi olehnya.

Aku sering bertanya pada ayah kenapa selalu berdiri di jalan seberang rumah dan memandang rumah kami dari kiri ke kanan atas dan bawah. Ia hanya menjawab bahwa bangunan rumah kami dibuat untuk satu kompleks tentara yang biayanya pastilah tak seberapa, maka ia mengkhawatirkan apabila rumah kami tidak terbangun dengan standard teknis yang semestinya yang mungkin saja secara struktur tak sempurna.

Kehidupan yang serba sederhana, dirumah pemberian dari Institusi Tentara pernah menggugahku untuk menggugat apa yang diterima oleh ayah dari Negara. Nyawanya yang dipertaruhkan di hutan daerah-daerah yang tak dikenalnya tercemari dengan berita hegemoni tentara masa itu. Ketika itu tentara menjadi sosok yang ditakuti dan menjadi sebuah institusi yang boleh mengelola apapun di sektor manapun dalam jubah doktrin yang bernama Dwi Fungsi ABRI.

Satu demi satu kemewahan diberikan kepada para pemegang jabatan kala itu. Rumah rumah yang didirikan atas nama institusi tentara diluar wilayah markas mereka, didaerah-daerah yang berpotensi menjadi pusat bisnis yang kesemuanya dibiayai oleh uang Negara diatur sedemikian rupa untuk bisa ditempati bersama kalangan dekat mereka saja. Skema-skema untuk memungkinkan menempati rumah yang jauh lebih baik dari rumah kami itu disusun agar nantinya kepemilikan dapat berpindah tangan dari Negara ke yang menempati.

Rumah-rumah itu jauh lebih bersinar dibanding rumah kami, siapapun bisa mengerti betapa rumah itu memberi kebanggaan yang amat sangat bagi penghuninya dengan segala kelebihan yang didapat dari akomodasi kebijakan politik saat itu. Dan mereka tetap dengan bangga mentahbiskan tempat itu sebagai kompleks tentara.

Ayah selalu menasehatiku untuk tidak terlalu melihat sebuah rumah dari besar kecil atau bagus buruknya, ia membandingkan dirinya dengan puluhan ribu tentara lainnya yang dalam keseharian menjalankan tugasnya tidak mendapatkan tempat tinggal yang disediakan oleh Negara, mereka tersebar di rumah-rumah kontrakan dengan beban yang ditanggung sendiri. tinggal di gang-gang kecil yang bahkan sepeda motor pun harus menepi untuk saling membagi jalan.

“Ayah dan kalian semua termasuk beruntung, masih dapat jatah menempati rumah yang disediakan tak perlu membayar ..bersyukurlah atas semua ini !” ujar ayah suatu kali ketika kami berdua sama sama menatap benderangnya langit di beranda rumah.

Waktu berlalu cepat, dalam tugas yang silih berganti ayah mulai menua, dan aku beranjak remaja. Usia mau tak mau membatasi tugasnya sebagai tentara, Di usia melewati empat puluh delapan, sebagai bintara ia mendapatkan hak untuk mempersiapkan masa pensiunnya yang akan tiba setahun setelahnya. Dalam masa persiapan pensiunnya itu, ayah hilir mudik dengan vespa birunya entah kemana, tak ada kegundahan dari wajahnya namun mimik seriusnya lebih kerap muncul dibanding sebelumnya.

Suatu pagi, ia menggugah tidur kami lalu mengajak aku dan adikku untuk menaiki vespanya lalu membawa kami pergi dalam perjalanan satu setengah jam lamanya. Disebuah tanah yang ditanami pohon perdu dan dibatasi sebuah sungai kecil ia menunjuk lahan itu kepada kami seraya berkata.

“Disinilah kita akan tinggal setelah ini, ayah sudah mencicilnya selama lima tahun, beruntung pak haji samad mau setiap lebaran menerima pembayaran tanah ini..!” ia tersenyum pada kami, sedang kami terkesima dengan lokasi yang begitu jauh menurut kami saat itu. suasana persawahan yang tak terpikir bagaimana untuk lalu lalang ke Jakarta, dengan apa dan lewat mana.

Hari-hari berikutnya, ayah berkutat pada bagaimana membangun istana hari tuanya, sementara biaya kami yang telah membesar juga turut mengganggu impiannya. Ia merancang rumah itu dengan bahan satu demi satu, progress yang lambat mencerminkan betapa ia terbebani dengan biaya yang kami sendiri tak mengerti. Ayah tak pernah mau menganggu sekolah kami dengan angka angka itu.

Satu hari ayah mengumpulkan kami. Ibu, kakak dan adikku menanti di ruang tengah menunggu apa yang ingin disampaikan ayah. Ia menepis sedikit debu ketika menempatkan tubuhnya di sofa sederhana kami.

“Satu minggu lagi ayah akan menerima surat keputusan pensiun, maka di hari itu ayah adalah bukan lagi seorang militer!” ayah memulai penjelasannya, kami semua mengangguk.

“Maka dari itu, tidak ada satupun dari kalian yang boleh mengharapkan sesuatu dari rumah yang kita tinggali puluhan tahun ini. Begitu hari pensiun itu tiba dan ayah menerima surat keputusannya maka detik itu juga kita tak memiliki hak secuilpun atas tempat yang selama ini menjadi tempat kita bersama sama baik susah maupun senang, maka kenangan rumah ini akan ada selalu ada dalam hidup kalian namun bukan menjadi kenangan sebagai milik kalian secara fisik!” Beliau bicara sangat serius.

“Diluar sana, masih banyak tentara pengganti ayah yang berharap bisa menghuni rumah ini, Rumah ini milik tentara, milik Negara, milik sebuah bangsa yang ayah rela menjadi penjaganya. Maka meski bisa menempati lebih lama atau bahkan mengajukan kepemilikannya sampai kalian nanti dewasa, tapi semua itu bukan satu tujuan ayah masuk tentara. Negara sudah memberikan kita tempat yang layak itu sudah kehormatan untuk kita semua maka sekarang saatnya kita harus mengembalikannya dengan penuh hormat dan kondisi layak!” meski ia terlihat tegar, namun di matanya sedikit membayang selapis air yang tak pernah dijatuhkannya.

“Lalu kita akan kemana setelah ini, sementara rumah kita di bojong gede sana belumlah jadi apa apa?” Ibuku yang penyabar bertanya .

“Seminggu ini ayah akan berusaha membuatnya sedikit layak untuk kita tinggali, dan pada hari pensiun nanti kita sudah bisa menempati dan ternaungi dari hujan dan panas.” ia menegaskan. “Jadi kapan kita harus pindah ayah?” Tanya adikku.

“Di hari ketika ayah menggenggam surat keputusan pensiun, di hari itulah kita membawa semua barang-barang, jangan terlewati satu haripun, karena hari setelahnya adalah bukan hak kita!” Aku begitu mengenal ayah, jika berprinsip dia akan menegakkannya dengan segala resiko. Kami hanya terdiam, dan menuruti apa yang diinginkannya, meskipun terbayang betapa repotnya di hari itu, dan terutama betapa sedihnya harus pergi dari tempat kami dibesarkan secepat itu.

Ibu senantiasa menyiapkan apa yang ayah rencanakan, dalam satu minggu kami menyiapkan segala sesuatu untuk siap pindah. Dan pada hari yang ditentukan, pukul sepuluh pagi ayah menggenggam selembar surat putih berstempel kesatuannya. hari itu ayah pensiun, dan kami memuati barang-barang kami keatas mobil truk yang ayah sewa, sebuah truk umum biasa, bukan truk tentara.

Kami dilepas oleh tetangga kami yang dengan kesedihan luar biasa, bertahun tahun bersama dalam satu lingkungan dan harus berakhir cepat karena keinginan ayah kami yang begitu kerasnya. Para tetangga sempat memberi hiburan pada ibu dengan memintanya bersabar atas keinginan ayah kami yang menurut mereka “Keras Kepala“. Ibu hanya menggeleng, ia tak menyalahkan ayah kami dan malah mengatakan semua itu adalah keputusan terbaik buat kami.

Dalam rumah baru kami yang setengah jadi, kusen yang masih separuh coklat, dan jendela yang sebagian tertutup kayu papan, kami merajut kehidupan yang tak lagi memanfaatkan pemberian siapa siapa kecuali jerih payah ayah kami.

Bertahun-tahun setelahnya, kami mendapati tetangga tetangga kami yang sudah melewati masa pensiun masih kebingungan untuk mencari tempat tinggal pengganti. Tak ada rencana pasti bagi mereka ketika mempersiapkan masa pensiun mereka, dan ketika hari itu tiba, dengan terpaksa Negara memberikan keringanan untuk tinggal lebih lama bagai mereka sampai mereka menyiapkan tempat tinggal milik mereka sendiri. Sementara ribuan tentara baru lainnya, menanti untuk mendapatkan fasilitas rumah dinas yang terganjal karena seniornya masih menempatinya.

Dan diruang tengah rumah baru kami setelah semua jadi, ayah terduduk di depan televisi, matanya memandangi sebuah berita dimana beberapa orang menggelindingkan ban bekas di tengah jalan lalu membakarnya, sementara diseberangnya ratusan petugas berbaju hijau bertulis provost mencoba merangsek untuk mengosongkan rumah rumah dinas yang selama ini ditempati bertahun-tahun oleh keluarga tentara.

Dalam spanduk dan wawancara, diungkapkan para keluarga tentara yang diminta mengosongkan rumahnya setelah sekian tahun diberi kesempatan pindah merasa Negara tak pernah memberikan balas jasa pada ayah dan kakek mereka, yang katanya telah rela membela bangsa ini dengan taruhan nyawa mereka. Kegaduhan terjadi, Tangis disana sini, sementara prajurit terus menjalankan perintah Negara mengosongkan rumah milik Negara yang diklaim sudah menjadi milik keluarga. Sebuah dilema bagi tentara muda yang melaksanakannya, harus mengusir paksa para keluarga seniornya.

Ayah berkata kepadaku: “Orang tua mereka yang tergusur itu, tak pernah sedikitpun berkeinginan untuk mendapatkan sebuah rumah ketika memutuskan masuk tentara, yang ada dibenak mereka adalah semangat membela bangsa ini agar selamat. Tapi lihat saja, siapa yang harus kita bela dalam posisi itu, Negara atau pembela negaranya …bersyukurlah ayah tidak membiarkan kalian menuntut yang bukan haknya, bersyukurlah kalian telah meninggalkan rumah itu, sehingga orang tak melihat kalian ada di layar televisi dengan mengungkit  jasa-jasa ayah kalian!” Matanya terus menatap televisi, dan teriakan protes terus keluar dari layar kaca.

Seperti apa yang disampaikan ibu kami kepada para tetangga, bahwa keputusan untuk meninggalkan rumah dinas kami secepatnya adalah keputusan terbaik bagi kami semua, bukan kerana sebuah keputusan karena “Keras Kepala“.

Semoga tentara senantiasa menjaga republik ini dari marabahaya, dan memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan pembela pembela tanah air yang telah rela mengorbankan jiwa raga. Tetaplah senantiasa bersahabat dengan rakyat dan senantiasa menjaga juga keluarga yang ditinggalkan anggotanya.

Dihari ini biasanya kami menyalami ayah dengan penuh hormat, hingga akhirnya terbatasi oleh akhir hayatnya beberapa tahun silam. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, 5 Oktober 1945 – 2011 !!


http://www.kodam-jaya.mil.id/semua-section/36-press-release/2560-jendral-tni-purn-djoko-santoso-serahkan-rumah-dinas-kepada-kodam-jayajayakarta

http://www.pelitaonline.com/read/militer-dan-hankam/nasional/19/3092/djoko-santoso-serahkan-rumah-dinas-kepada-kodam-jaya/

Djoko Santoso Serahkan Rumah Dinas kepada Kodam Jaya

selasa, 11 Juli 2011 1400

Ini merupakan tanggung jawab prajurit yang telah selesai melaksanakan pengabdian tugas di lingkungan TNI

Jakarta, Pelita — BERDASARKAN Surat Edaran Pangdam Jaya/Jayakarta No: SE/23-4/XI/2000 Tanggal 24 November 2000 dan Surat Telegram Pangdam Jaya/Jayakarta No: ST/592/1997 Tanggal 14 November 1997 tentang Penghuni Rumdis TNI AD tidak dibenarkan menyalahgunakan fungsinya tanpa seijin Kodam Jaya dan Penghuni yang SIP Rumdis sudah habis masa berlakunya diharuskan memperpanjang/memperbarui.

Rumah dinas yang diberikan oleh negara kepada para Prajurit TNI maupun PNS adalah fasilitas yang diberikan negara untuk digunakan sesuai degan segala ketentuan dan aturan yang berlaku dari komando atas. Penghuni Rumdis tidak boleh menuntut ganti rugi apabila sewaktu-waktu Rumdis tersebut akan digunakan untuk kepentingan TNI AD.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tersebut, hari Senin (11/7) Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menyerahkan rumah dinas yang berlokasi di Jalan Matraman Raya No 98 dan 100 Jakarta, yang digunakan selama ia menjabat sebagai Kasad sampai dengan Panglima TNI.

Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menyerahkan Rumdis tersebut kepada Kodam Jaya/Jayakarta.

Ini merupakan tanggung jawab prajurit yang telah selesai melaksanakan pengabdian tugas di lingkungan TNI, kata Kapendam Jaya Letkol Adrian Ponto, SH. (be)

Kodam Jaya/Jayakarta berdasarkan Surat Edaran Pangdam Jaya/Jayakarta No : SE/23-4/XI/2000 Tanggal 24 November 2000 dan Surat Telegram Pangdam Jaya/Jayakarta No : ST/592/1997 Tanggal 14 November 1997 Tentang penghuni Rumdis TNI AD tidak dibenarkan menyalah gunakan fungsinya tanpa seijin Kodam Jaya dan Penghuni yang SIP Rumdis sudah habis masa berlakunya diharuskan memperpanjang/memperbaharui, Senin (11/7).

Rumah dinas yang diberikan oleh negara kepada Para Prajurit TNI maupun PNS adalah fasilitas yang diberikan Negara Untuk digunakan sesuai degan segala ketentuan dan aturan yang berlaku dari Komando atas. Penghuni Rumdis tidak boleh menuntut ganti rugi apabila sewaktu-waktu Rumdis tersebut akan digunakan untuk kepentingan TNI AD.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang berlaku maka Jendral TNI (Purn) Djoko Santoso menyerahkan rumah dinas yang bertempat di Jl. Matraman Raya No 98 dan 100 Jakarta, yang digunakan selama beliau menjabat sebagai KASAD sampai dengan Panglima TNI untuk menerima Interaksi dengan Komponen-komponen masyarakat yang peduli terhadap kemanusiaan/bencana dalam rangka optimalisasi tugas TNI AD/TNI.

Disertai Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Beliau menyerahkan Rumdis tersebut kepada Kodam Jaya/Jayakarta. Ini merupakan tanggung jawab prajurit yang telah selesai melaksanakan pengabdian tugas di lingkungan TNI.


http://blog-indonesia.com/blog.php?blogger=10995

http://blog-indonesia.com/blog-archive-10995-2928.html

http://beritahankam.blogspot.com/2010/12/butuh-30-tahun-untuk-sediakan-rumah.html

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/03/185644/17/1/Butuh-30-Tahun-untuk-Sediakan-Rumah-Dinas-TNI

Butuh 30 Tahun untuk Sediakan Rumah Dinas TNI

Penulis : Dinny Mutiah
Jumat, 03 Desember 2010 00:23 WIB

03 Desember 2010, Jakarta — Kebutuhan rumah dinas yang dipenuhi negara baru kurang dari setengah yang dibutuhkan oleh TNI. Jika menghitung kuantitas pengadaan setiap tahun, Kementerian Pertahanan meyakini pengadaan seluruh kebutuhan baru bisa terpenuhi setelah tiga puluh tahun kemudian.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Panja Aset Tanah dan Rumah Dinas DPR dan jajaran kementerian terkait di Jakarta, Kamis (2/12).

“Kebutuhan rumah negara untuk Kemhan-TNI sebanyak 433.196 unit. Yang ada baru sebanyak 192.742 unit. Yang dihuni prajurit sebanyak 158.658 unit. Yang dihuni oleh purnawirawan dan lain-lain sebanyak 34.157 unit. Penghuni yang tidak berhak sebanyak 6.658 unit dari seluruh angkatan,” jelas Sekjen Kemenhan Marsdya Eris Heriyanto di Jakarta, Kamis (2/12).

Upaya pemenuhan kebutuhan melalui jalur normal dengan memanfaatkan APBN, TNI hanya bisa memenuhi sekitar 3000 unit per tahun. Sementara itu, kebutuhan mencapai 274.571 unit sehingga jika dikalkulasi, pemenuhan kebutuhan baru bisa dipenuhi 89 hingga 90 tahun. Jika pemerintah melakukan upaya lain seperti pembangunan rusunawa dan pengadaan rumah melalui jalur Asabri atau YKPP, penyelesaian pemenuhan bisa dipercepat menjadi 30 tahun.

“Pembangunan rusunawa dan rusus, satu tahun bisa menghasilkan 2000 unit setahun. Kemudian, dengan bantuan pengadaan rumah dari Asabri dan YKPP, rata-rata bisa menghasilkan 1.700 unit. Kalau dikalkulasi, penyelesaiannya bisa dilakukan dalam 30 tahun,” tukasnya.

Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Syahfan B Sampurno menyatakan keprihatinannya. Menurut dia, hal itu wujud ketidaksiapan negara saat memutuskan kebijakan bahwa TNI harus kembali ke barak. Oleh karena itu, harus dipikirkan betul oleh DPR dan pemerintah menangani persoalan ketersediaan rumah. Hal ini juga ditimpali oleh Ketua Panja Aset Enggartyasto Lukita yang menyatakan pernyataan tersebut sebagai bentuk tekanan bagi pemerintah.

MI.com by  rhsukarsa  at 12/03/2010 05:06:00 AM


http://www.lautanindonesia.com/blog/peluangusahaahasugnaulep/blog/category/blogging

148 Rumdis TNI Akan Dikosongkan

2010.10.07 20:47:34 WIB

Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Wirabuana tetap akan mengosongkan 148 rumah dinas (rumdis) TNI yang tidak digunakan sesuai peruntukan. Para penghuni diminta segera mengosongkan rumdis tersebut dalam waktu tiga bulan.

Asisten Logistik Kodam VII/ Wirabuana Letkol Inf Ardi Kartono menyebutkan, rumah dinas ini dihuni yang tidak berhak, yakni anak purnawirawan 114 unit, umum 22 unit, serta di Asrama Mappanyukki 12 rumah kalah dalam gugatan di Mahkamah Agung (MA). “Untuk Asrama Mappanyukki, 12 rumah harus ditertibkan karena menggugat TNI dan sudah kalah di MA,” ungkapnya kemarin.

Perwira menengah ini menguraikan, jumlah rumah dinas wilayah Makassar sebanyak 2.844 unit. Dari jumlah tersebut hanya 1.692 unit yang dihuni prajurit aktif. Selebihnya dihuni purnawirawan dan warakawuri sebanyak 1.016 unit. “Tahap awal hanya 148 unit rumah dinas yang akan ditertibkan dalam tiga bulan ini. Untuk purnawirawan dan warakawuri, kami belum melakukan penertiban,” tandasnya.

Berdasarkan petunjuk Mabes TNI AD, mereka yang tidak berhak menempati rumah dinas, yakni rumah dinas yang dijadikan tempat usaha dan kos, mereka yang memiliki rumah pribadi, serta mengalihkan rumah tersebut kepada putra-putrinya. “Purnawirawan yang pensiun pada 2010 diberikan waktu enam bulan untuk meninggalkan rumah dinas. Rumah dinas ini tidak bisa dialihkan kepada putra-putrinya,” ucapnya.

Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI Amril Amir menegaskan, para penghuni rumah dinas yang tidak berhak harus mengosongkan rumah milik negara tersebut dalam tiga bulan terakhir ini. Hal ini disampaikan jenderal bintang dua itu kepada wartawan, seusai menghadiri halalbihalal TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Polri di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, kemarin.

Sikap penolakan meninggalkan rumah para purnawirawan TNI/Polri dan Warakawuri yang menghuni rumah dinas tidak akan menghalangi pihak Kodam VII/Wirabuana merealisasikan surat telegram dari pusat. Dia menjelaskan, ditemukan rumah dinas yang tidak sesuai peruntukannya. Bahkan, sebagian penghuni melanggar karena mengontrakkan rumah dinas kepada orang lain.

Di dalam surat telegram tersebut ditegaskan beberapa persyaratan yang berhak menggunakan rumah dinas. “Surat telegram ini sudah didistribusikan kepada para penghuni rumah dinas. Sesungguhnya bijaksana sekali tidak perlu lagi dibijaksanai. Sudah menjadi petunjuk dari atas,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pendekatan secara persuasif agar mereka yang tidak berhak dengan sukarela mengosongkan rumah dinas itu dan tidak akan bertindak di luar aturan yang ada. Kodam terlebih dahulu menyampaikan kepada para penghuni sebelum melakukan eksekusi. “Banyak juga prajurit yang tidak kebagian rumah dinas,” ujarnya.

Ketua DPD Pepabri Sulsel Mayjen (Purn) Amin Syam usai menghadiri halal-bihalal mengatakan, akan meminta TNI memberikan kebijaksanaan terhadap para penghuni rumah dinas. Dia juga meminta tidak terjadi konflik antara TNI aktif dan para purnawirawan tersebut.”TNI agar lebih arif dan bijaksana,”kata mantan Gubernur Sulsel itu.

TNI diminta memberikan toleransi kepada penghuni rumah dinas yang sangat membutuhkan, terutama yang tidak memiliki rumah pribadi. Sehari sebelumnya, seratusan penghuni rumah dinas purnawirawan TNI dan Polri yang berhimpun dalam Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPRN) Sulsel menyatakan menolak meninggalkan rumah dinas.

FKPRN Sulsel juga menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait persoalan tersebut. Ketua FKPRN Sulsel Letnan Kolonel Purn Gultom menyatakan dengan tegas menolak surat telegram Kasad No 409/2010 tertanggal 9 Agustus 2010 lalu.

Mereka menilai surat telegram yang ditandatangani KSAD Jenderal TNI George Toisutta tersebut merugikan dan menciderai rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga penghuni rumah negara di seluruh Indonesia, yaitu veteran, purnawirawan/ warakawuri, dan anak yang ditinggal para pejuang kemerdekaan.


http://beritasore.com/2010/09/24/menkeu-terbitkan-aturan-pengelolaan-rumah-dinas/

Menkeu Terbitkan Aturan Pengelolaan Rumah Dinas

24 September, 2010 | Filed under: Ekonomi | Posted by: Redaksi

Jakarta (Berita)  Menteri Keuangan menerbitkan aturan pengelolaan barang milik negara berupa rumah negara atau rumah dinas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.06/2010 yang mulai berlaku sejak Agustus 2010.

Kepala Biro Humas Kemenkeu, Harry Z Soeratin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat [23/09], menyebutkan, ruang lingkup PMK dimaksud meliputi pengaturan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian rumah negara.

Penetapan PMK itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan rumah negara dengan tetap menjunjung tinggi “good governance” dan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan rumah negara. Tujuan PMK adalah untuk mewujudkan pengelolaan rumah negara yang tertib, terarah, dan akuntabel.

Berdasar PMK itu, terdapat tiga golongan rumah negara, yaitu: rumah negara golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

Rumah negara golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.

Rumah negara golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya dengan menerima penggantian dalam bentuk uang yang dilakukan dalam rangka pengalihan hak rumah negara.

Status penggunaan rumah negara tersebut ditetapkan oleh Menkeu selaku Pengelola Barang dan didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barang dan Menteri Pekerjaan Umum selaku pengguna barang berupa rumah negara golongan III.

Menkeu juga menetapkan bahwa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri yang memiliki Surat Izin Penghunian.

Pengoptimalan penggunaan rumah negara golongan I dan II wajib dilakukan oleh pengguna barang untuk menunjang tugas dan fungsinya. Pengguna Barang wajib menyerahkan rumah negara yang tidak digunakan sesuai peraturan perundang-undangan kepada Menkeu selaku pengelola barang.

Pada prinsipnya, pemindahtanganan rumah negara dilakukan dengan mekanisme penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara golongan III.

Sedangkan mekanisme tukar-menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah pusat dapat dilakukan terhadap rumah negara golongan I dan II, sedangkan untuk rumah negara golqngan III dapat dilakukan juga setelah rumah negara tersebut dikembalikan s!atusnya menjadi rumah negara golongan II.

Sementara itu penghapusan barang milik negara (BMN) berupa rumah negara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan BMN yang diterbitkan oleh pengguna barang, pengguna barang rumah negara Golongan III atau pengelola barang.

Penghapusan dimaksud meliputi (1) Penghapusan BMN berupa rumah negara golongan I dan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, (2) Penghapusan BMN berupa rumah negara golongan III dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III, (3) Penghapusan BMN berupa rumah negara dari Daftar BMN pada

Pengelola Barang.

Penghapusan BMN berupa rumah negara antara lain dilakukan sebagai tindak lanjut dari (a) Penyerahan kepada pengelola brang, (b) pemindahtanganan, (c) alih fungsi menjadi bangunan kantor, dan (d) penjualan dalam bentuk pengalihan hak.

Sementara itu penatausahaan rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah negara meliputi: penetapan/alih status penggunaan, penetapan/alih status golongan, alih fungsi, pemindahtanganan, dan penghapusan.

Sedangkan inventarisasi rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Hasil inventarisasi tersebut dilaporkan oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya tiga bulan sejak selesainya pelaksanaan inventarisasi.

Pelaporan dalam rangka penatausahaan rumah negara dilaksanakan setiap semester. Laporan tersebut disusun oleh pengguna barang berupa laporan semesteran dan laporan tahunan dan disampaikan kepada Menkeu C.q. Dirjen Kekayaan negara. (ant )


http://progoharbowo.wordpress.com/2010/05/21/bongkar-makam-pahlawanku-kuserahkan-tanda-jasa-pahlawan-pada-presiden-sby/

Bongkar makam pahlawanku, kuserahkan tanda jasa pahlawan pada Presiden SBY

Mei 21, 2010 oleh progoharbowo

“Ayah dan Ibu saya adalah Pahlawan Kemerdekaan, mereka berdua berjuang merebut kemerdekaan, berbagai bintang didapatkan…. tapi apalah arti tanda jasa…. hingga akhir hayatnya mereka tidak mendapat izin memiliki rumah yang mereka tinggali puluhan tahun“

“Lebih baik serahkan saja tanda jasa pahlawan itu kepada bapak Presiden SBY, gali dan pindahkan saja makam orang tua kami dari taman makam pahlawan, karena sebutan pahlawan itu hanyalah sebuah beban…tak ada artinya….tak ada penghargaan nyata…….”

“Tanah air tumpah darah telah diberikan oleh orang tua kami pada negara dan bangsa ini, namun tak sejengkal tanahpun  yang dapat mereka miliki hingga akhir hayatnya……”

Demikian jeritan dan keluhan keluarga purnawirawan ABRI pahlawan perebut kemerdekaan yang saat ini diminta mengosongkan rumah atau dengan kata lain”diusir” dari rumah yang telah mereka tinggali bertahun-tahun.

Awalnya sayapun merasa tuntutan itu tidak pada tempatnya karena sejak awal statusnya adalah rumah dinas…., namun setelah berdiskusi dengan keluarga para pahlawan ini, saya semakin mengerti mengapa mereka begitu kecewa dengan pemerintah saat ini. berikut beberapa hal yang menarik dari fenomena rumah dinas tersebut :

  1. Rumah dinas yang mereka tinggal sekitar 30-50tahunan, sudah mereka perjuangkan untuk dimiliki dengan mengajukan berbagai usulan seperti mencicil dan lain sebagainya sejak tahun 1980an… (arsip perjuangan orang tua mereka menuntut kepemilikan rumah disimpan rapih oleh para keluarga).  Namun hanya janji surga yang diberikan oleh para pejabat yang nota bene adalah junior mereka. Padahal berbagai panitia pengurusan kepemilikan perumahan ini sudah pernah ditandatangani para petinggi ABRI.
  2. Janji paling mutakhir adalah janji dari partai pemenang pemilu saat kampanye tahun lalu…… namun setelah menang mutlak, kenyataanya justru kebalikannya.
  3. Rumah tersebut karena telah ditinggali bertahun-tahun, sementara tidak ada biaya pemeliharaan dari negara, maka tentu saja mereka mengeluarkan dana berjuta-juta rupiah untuk merawat dan merenovasinya.  Saat diminta pindah, tidak ada kejelasan perhitungan hal ini.
  4. Tanah Kompleks Cijantung yang dinyatakan milik negara, kenyataannya adalah tanah yang masih diakui oleh pemilik lama tanpa ada proses jual beli yang jelas, saat ini ahli waris merasa tanahnya direbut secara sepihak.
  5. Jasa para pahlawan ini tentunya sangat-sangat besar pada bangsa dan negara ini. Sementara para perwira saat ini mempunyai rumah sangat-sangat mewah termasuk bapak SBY tercinta, para pahlawan tidak mendapatkan sejengkal tanahpun …..
  6. Adakah bangsa ini menghargai para pahlawannya ? ataukah tuntutan keluarga pahlawan ini berlebihan ???

Paramayoga, Februari 15, 2010 pada 2:43 am

Orang tua kita adalah Pejuang angkatan 45..

Mereka berjuang mengambil hak atas Tanah Air dari para Penjajah..

Mereka bertaruh nyawa demi berdirinya Negara yg berdaulat

Mereka serahkan berjuta2 hektar tanah kepada negara…

Mereka berhasil mendirikan Negara Indonesia…

Pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka dengan sebuah tanda jasa “Bintang Gerilya”…

selanjutnya dalam mengisi kemerdekaan..

Mereka mengabdi kepada negara dalam institusi TNI…

Mereka masih berjuang memberantas Pemberontakan2..

Pemerintah saat itu memberikan rumah sebagai tempat kami berdteduh…

Dengan bangga kami menempatinya…walaupun perumahan kami saat itu terasa jauh dari mana-mana…bahkan PLN pun belum ada…

Tapi saat ini ketika Pemerintah berteriak soal kesejahteraan rakyat..

Kami harus mengosongkan rumah..(diusir)..

Tidakkan mereka ingat siapa yang telah Mendirikan Negara ini..

akan adakah pemerintahan SBY jika Indonesia tidak berdiri??

Jika Pemerintah tidak bisa menghargai para pahlawan… mungkin memang benar sebaiknya TMP kalibata dibongkar saja…dan Bintang Gerilya kita kembalikan ke SBY sebagai pemimpin bangsa…

“Sebagai bangsa yang berAdab adalah bangsa yang menghargai para Pahlawannya”…

kita berharap semoga bangsa ini menjadi ber Adab…

djoko martono, Februari 15, 2010 pada 12:45 pm

Seiring dengan perjalanan waktu, memasuki tahun 1980an berangsur-angsur mundurnya tentara generasi angkatan 45 dan digantikan oleh generasi penerusnya. Generasi penerus umumnya lulusan akademi yang lebih luas wawasan dan kemampuannya. Pada saat yang bersamaan, bermunculan pula usaha TNI dengan label yayasan atau koperasi, tumbuh bagai jamur dimusim hujan. TNI punya HPH, usaha transportasi darat, laut dan udara, punya bank dan lain-lain. Unit usaha TNI merambah kesemua sektor.

Hasil usaha yang diperoleh yayasan atau koperasi sangat fantastis, mencapai triliunan rupiah. Dalam catatan Jaleswari Pramodhawardani, sampai dengan bulan Desember 2006 terdapat 23 yayasan militer dengan 107 badan usaha dan 172 kerja sama militer dengan 52 unit usaha sehingga total 356 unit bisnisnya. Sedangkan total aset bersihnya Rp. 2,2 triliun (Kompas, 6 Oktober 2009). Pertanyaan adalah, dengan unit bisnis sebanyak itu dan begitu besar aset yang dimilikinya, hasilnya tidak dapat beli tanah untuk membangun perumahan TNI.

Djoko, Februari 15, 2010 pada 7:02 pm

Sejarah Rumah Dinas TNI AD.

Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.

Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 (9 tahun setelah perang gerilya) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara (disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih (tidak gratis) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara (bukan untuk kepentingan TNI).

Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemerdekaan Klas Kesatu dan Klas kedua. Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutuhkan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut kemerdekaan.

Kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh Indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora di Kalimantan, setelah itu terjadi G.30.S. Selama kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

Menurut penuturan para Istri Tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, maka keluarga (istri dan anak) telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

Bisa dibayangkan perjalanan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50-an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu (orang bilang tempat jin buang anak).

Listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni. Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar, untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu manajemen perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan, yaitu dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel (tahun 60 sampai dengan awal tahun 70-an).

Dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, uang kompensasi tersebut dipakai TNI untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa, (tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas yang dengan seenaknya sewaktu-waktu dapat digusur), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang, malah dibatalkan oleh Institusi asalnya dalam hal ini TNI AD.

Pada tanggal 29 Maret 1973 terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal (disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti dan kemudian tidak jelas penyelesaiannya.

Pada Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa: bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam (entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi berstatus rumah dinas).

Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas untuk dapat dibeli oleh penghuni, maka penghuni merenovasi sesuai dengan kebutuhannya mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstruksi lama.

Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.

Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas, dengan ketentuan antara lain :

• Bila dilepas uang masuk kas Negara.

• Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).

Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas,isi surat antara lain :

Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.

Surat Men Hankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon, perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.

Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam, antara lain berisi :

• Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.

• Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara (golongan III) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

• Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan/TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan/TNI guna pengadaan tanah/rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan/TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam/TNI tidak dapat/tidak boleh menerima langsung hasil penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya. Padahal Dep Hankam/TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya.

Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami/ayah dalam suka dan duka. Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni.

TNI kekurangan rumah dinas untuk para prajurit aktif !!!!!. Mari kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat dengan Mabes TNI, disana banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi dan telah menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

Lihat laporan bisnia TNI yang jumlahnya 1.500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi, tetapi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset – aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

Masalah perumahan TNI AD, sekarang abad melinium Jakarta menjadi metropolitan tidak bertepi, dimana perumahan 50 tahun yang lalu (banyak yang menolak menempati karena tempat “jin buang anak”) telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak-anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka……!!!!!!!!!

II SUHENDAR, Februari 24, 2010 pada 5:14 am

Bangsa yang besar adalah Bangsa yg menghargai para Pahlawannya… perkataan ini bisa benar bisa juga menjadi bumerang yg mengembannya… seperti para pahlawan atau mungkin bagi para purnawirawan yg sudah membela bangsa ini dengan darah dan air mata…

Seiring waktu berjalan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka semuanya akan tinggal kenangan bahkan bisa menjadi hanya sebuah Legenda.

Itulah yg terjadi saat ini, dimana pertumbuhan pembangunan justru ada sisi yg dihancurkan atau mungkin dilupakan.

Sebenarnya kita bisa kok mempersiapkan segalanya sebelum hal2x yg tidak mengenakkan itu terjadi. cuma karena memang pada saat itu dimana mungkin ayah,bapak,opa,dan kake kita sedang sibuk2x nya berjuang membela bangsa ini sampai melupakan keluarga bahkan sampai menelantarkan keluarganya demi mengejar tanda jasa, kehormatan, kebanggaan, bahkan mungkin kekuasaan.

Mereka lupa bahwa tak selamanya menjadi seorang tentara, mereka lupa bahwa mereka pasti bakal tua dan tidak tidak dibutuhkan lagi, bahkan mungkin akan disingkirkan karena sdh tidak produktif lagi..

Dari pemberitaan di TV, dan media tentang penggusuran, bahkan bagi para purnawirawan, warakawuri, cucu sang pejuang yg menempati rumah dinas diusir paksa oleh para Petinggi TNI yang dilakukan oleh para prajuritnya…

Dari kejadian diatas mungkin menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tak selamanya seorang pahlawan itu akan terus menjadi pahlawan yang akan terus dihormati dan disegani….

Untuk itu bagi teman2x yang membaca koment saya ini.. hendaknyalah kita berfikir bijak, serta selalu berfikir kedepan, mumpung kita masih muda dan produktif mulai dari detik ini hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk masa tua kita… jangan seperti ayah, opa, kakek kita yang pada akhirnya keturunannya lah yg menanggung beban dari gelar sang pahlawan….

Yang terbaik saat ini adalah “Berfikir dan Berjiwa Besar” bukannya selalu merasa menjadi Seorang Pahlawan yang besar…

(Ii suhendar… dulu Tinggal di Jl Lebos Cijantung III. Nama Ayah: Endang M (Alm) pangkat terakhir: pelda Purnawariwaran). Pernah mencoba menjual Tanda jasa utk membeli sebungkus rokok tapi tidak laku….

Mas Ii suhendar,

Terimakasih atas sudut pandang yang berbeda, khususnya memandang hak dan kewajiban. perbedaan pandang ini, mungkin selain berbedanya nilai-nilai atau prinsip yang dipilih, mungkin juga terkait dengan “nilai tanah dan rumahnya” sendiri.

Rumah di cijantung II jauh lebih luas dibandingkan cijantung I, III, dan IV. Pangkat juga berbeda.

Kalau tidak ada “janji surga” bahwa rumah ini bisa dimiliki, bisa dicicil (ada panitia kepemilikan rumah dinas sejak tahun 80an dan disetujui petinggi ABRI), mungkin berbeda kejadiannya.

Tapi ya……, dikembalikan pada sikap dan nilai masing-masing.

salam – progoharbowo

herry, Desember 17, 2010 pada 8:05 am

Cijantung

Dewasa ini Cijantung menjadi nama sebuah kelurahan, Kelurahan Cijantung, wilayah Kecamatan Pasarrebo, Kotamadya Jakarta Timur. Namanya berasal dari nama sebuah anak sungai CiLiwung, yang berhulu di Areman, dekat Kelapadua sekarang.

Pada pertengahan abad ketujuh belas kawasan itu sudah berpenghuni, sebagaimana dilaporkan oleh Kapten Frederick H. Muller, yang memimpin ekspedisi pasukan Kompeni pertama yang menjelajahi daerah sebelah selatan Meestercornelis, yang hutannya sudah dibuka setahun sebelumnya oleh Cornelis Senen.

Ekspedisi Muller tersebut dilakukan karena terdorong oleh adanya berita – berita tentang adanya gerombolan oarng- orang Mataram di daerah pedalaman, serta adanya jalan darat yang biasa digunakan oleh orang – orang Banten ke Priangan, melalui Muaraberes, di tepi sungai Ci Liwung.

Perjalanan Kapten Muller dari kastil Batavia ke Cijantung, dimulai tanggal 4 Nopember 1657, bersama pasukannya yang terdiri atas 14 orang serdadu kulit putih dan 15 orang Mardijker, dipandu oleh 10 orang pribumi. Setelah berjalan selama tiga hari dengan susah payah merambah hutan, menyusuri tepi Sungai Ci Liwung, barulah mereka sampai di Cijantung yang dihuni oleh 12 umpi di bawah pemimpinnya bernama Prajawangsa (De Haan 1911, (II):24). Mungkin sulit untuk dibayangkan, betapa lebatnya hutan antara Jatinegara sampai Cijantung pada tahun 1657 itu, dibandingkan dengan keadaan dewasa ini.

Condet

Kawasan Condet meliputi tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Batuampar, Kampung Tengah (dahulu disebut Kampung Gedong), dan Balekambang termasuk wilayah Kecamatan Kramatjati, Kotamadya Jakarta Timur.

Nama Condet berasal dari nama sebuah anak sungai Ci Liwung, yaitu Ci Ondet. Ondet, atau ondeh, atau ondeh – ondeh, adalah nama pohon yang nama ilmiahnya Antidesma diandrum Sprg., termasuk famili Antidesmaeae (Fillet, 1888:128), semacam pohon buni, yang buahnya biasa dimakan.

Data tertulis pertama yang menyinggung – nyinggung Condet adalah catatan perjalanan Abraham van Riebeeck (Abraham van Riebeeck (Afrika Selatan, 18 Oktober 1653 – Batavia, 17 November 1713) adalah Gubernur-Jendral Hindia-Belanda yang ke 18. Ia memerintah antara tahun 1709 – 1713. Ia adalah putra dari Jan van Riebeeck.)

Van Riebeeck bisa dianggap yang memulai perkebunan kopi di Jawa Barat., waktu masih menjadi Direktur Jenderal VOC di Batavia ( sebelum menjadi Gubernur Jendral ). Dalam catatan tersebut, pada tanggal 24 September 1709 Van Riebeck beserta rombongannya berjalan melalui anak sungai Ci Ondet “Over mijin lant Paroeng Combale, Ratudjaja, Depok, Sringsing naar het hooft van de spruijt Tsji Ondet”,..(De Haan 1911: 320).

Keterangan kedua terdapat dalam surat wasiat Pangeran Purbaya (tentang tokoh ini dapat dilihat dalam tulisan ini pada entri: Kebantenan), yang dibuat sebelum berangkat ke pembuangan di Nagapatman, disahkan oleh Notaris Reguleth tertanggal 25 April 1716. Dalam surat wasiat itu antara lain tertulis, bahwa Pangeran Purbaya menghibahkan beberapa rumah dan sejumlah kerbau di Condet kepada anak – anak dan istrinya yang ditinggalkan (De Haan, 1920:250).

Keterangan ketiga adalah Resolusi pimpinan Kompeni di Batavia tertanggal 8 Juni 1753, yaitu keputusan tentang penjualan tanah di Condet seluas 816 morgen (52.530 ha), seharga 800 ringgit kepada frederik willem Freijer. Kemudian kawasan Condet menjadi bagian dari tanah partikelir Tandjoeng, Oost, atau Groeneveld (De Haan 1910:51).

Hek

Tempat yang terletak antara Kantor Kecamatan Kramatjati dan kantor Polisi Resor Kramatjati, sekitar persimpangan dari jalan Raya Bogor ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) terus ke Pondokgede, dikenal dengan nama Hek.

Rupanya, nama tersebut berasal dari bahasa Belanda. Menurut Kamus Umum Bahasa Belanda – Indonesia (Wojowasito 1978:269), kata hek berarti pagar. Tetapi menurut Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal (Koenen- Endpols, 1946:388), kata hek dapat juga berarti pintu pagar (“..raam-of traliewerk…”).

Dari seorang penduduk setempat yang sudah berumur lanjut, diperoleh keterangan, bahwa di tempat itu dahulu memang ada pintu pagar, terbuat dari kayu bulat, ujung – ujungnya diruncingkan, berengsel besi besar – besar, bercat hitam. Pintu itu digunakan sebagai jalan keluar – masuk kompleks peternakan sapi, yang sekelilingnya berpagar kayu bulat.

Kompleks peternakan sapi itu dewasa ini menjadi kompleks Pemadam Kebakaran dan Kompleks polisi Resort Keramatjati. Sampai tahun tujuh puluhan kompleks tersebut masih biasa disebut budreh, ucapan penduduk umum untuk kata boerderij, yang berarti kompleks pertanian dan atau peternakan.

Kompleks peternakan tersebut merupakan salah satu bagian dari Tanah Partikelir Tanjoeng Oost, yang pada masa sebelum Perang Dunia Kedua terkenal akan hasil peternakannya, terutama susu segar untuk konsumsi orang – orang Belanda di Batavia. (Sumber: De Haan 1935: Van Diesen 1989).

Kampung Gedong

Diwesa ini kawasan Kampung Gedong mejadi sebuah kelurahan. Kelurahan Tengah, termasuk wilayah Kecamatan Kramatjati, Kotamadya Jakarta Timur.

Sebutan Kampung Gedong bagi kawasan tersebut, karena di sana berdiri sebuah gedung peristirahatan (landhuis) tuan tana, pemilik tanah partikelir Tanjoeng Oost (Tanjung Timur). Gedung beserta halamannya yang sangat luas. Oleh pemiliknya dahulu diberi nama Goeneveld, yang berarti lapangan hijau, sesuai dengan panorama sekelilingnya yang hijau royo–royo.

Dari gedung itu sampai tempat yang sekarang menjadi perempatan Pasar Rebo, Jalan Raya Bogor, terbentang jalan yang dahulu kanan kirinya ditanam pohon asem (Tamarindus indica), menambah keasrian pemandangan sekitarnya. Tuan tanah pertama dari kawasan itu adalah Pieter van de Velde asal Amersfoort, yang pada pertengahan abad ke-18 berhasil memupuk kekayaan berkat berbagai kedudukannya yang selalu menguntungkan.

Setelah peristiwa pemberontakan Cina pada tahun 1740, dia berhasil mengusai tanah–tanah Kapten Ni Hu-Kong, yang terletak di selatan Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) sebelah timur Sungai Ciliwung. Kemudian di tambah dengan tanah – tanah lainnya yang di belinya sekitar tahun 1750, maka terbentuklah Tanah Partikelir Tanjoeng Oost. Di situ ia membangun gedung tersebut selesai dibangun.

Pemilik kedua adalah Adrian Jubels. Setelah ia meninggal pada tahun 1763, Tanah tanjung Oost dibeli oleh Jacobus Johannes Craan, yang terkenal dengan seleranya yang tinggi. Pemilik baru itu mendandani gedung peristirahatan dengan dekorasi berlanggam Lodewijk XV, ditambah dengan hiasan–hiasan yang bersuasana Cina. Sampai terbakar pada tahun 1985 sebagian dari ukiran–ukiran penghias gedung itu masih dapat disaksikan.

Setelah Craan meninggal, Tanjoeng Oost dibeli oleh menantunya Willem Vincent Helvetius van Riemsdjik, putra Gubernur Jendral Jeremies van Riemsdjik (1775–1777). Sampai pecahnya Perang Dunia Kedua, gedung Groeneveld dikuasai turun-temurun oleh para ahli warisnya, keturunan Vincent Helvetius van Riemsdjik.

Willem Vincent Helvetius sendiri sejak muda sudah menduduki jabatan yang menguntungkan, antara lain pada usia 17 tahun sudah menjabat sebagai administrator Pulau Onrust, jabatan yang menjadi incaran banyak orang, karena konon sangat “basah” banyak memberi kesempatan untuk memupuk kekayaan.

Kedudukan ayahnya sebagai gubernur Jenderal dimanfaatkan dengan sangat baik, sehingga kekayaannya makin berkembang. Pada tahun sembilanpuluhan abad ke-18, tanah–tanah miliknya tersebar antara lain di Tanahabang, Cibinong, Cimanggis, Ciampea, Cibungbulan, Sadeng, dan dengan sendirinya Tandjoeng Oost atau Tanjung Timur.

Tanjung Timur mengalami perkembangan yang sangat pesat pada waktu dikuasai oleh Daniel Cornelius Helvetius, yang berusaha menggalakkan pertanian dan peternakan. Setelah ia meninggal pada tahun 1860, Groeneveld menjadi milik putrinya yang bernama, Dina Cornelia, yang menikah dengan Tjalling Ament, asal Kota Dokkum, Belanda Utara.

Ament melanjutkan usaha mertuanya, meningkatkan usaha pertanian dan peternakan. Pada pertengahan abad ke-19, di kawasan TanjungTimur dipelihara lebih dari 6000 ekor sapi. Produksi susunya sangat terkenal di Batavia. Sampai tahun 1942 Groeneveld turun – temurun dihuni keturunan Van Riemsdjik, dan kawasan itu sampai sekarang disebut Kampung Gedong. (Sumber: De Haan 1910:1911: Van Diesen 1989).


http://www.antaranews.com/berita/1266817897/kemhan-upayakan-langkah-terobosan-sediakan-rumah-prajurit

Kemhan Upayakan Langkah Terobosan Sediakan Rumah Prajurit

by  rhsukarsa  at 2/22/2010 04:03:00 PM

Sejumlah pengunjung menyaksikkan berlangsungnya rapat kerja antara Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/2). Rapat tersebut antara lain membahas masalah-masalah aktual bidang pertahanan dan TNI serta persoalan rumah dinas TNI. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/mes/10)

22 Pebruari 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah berupaya melakukan sejumlah langkah terobosan untuk penyediaan rumah bagi prajurit TNI aktif.

Saat raker dengan Komisi I DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin, Purnomo menjelaskan saat ini telah terjalin kesepakatan antara Kemhan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Real Estate Indonesia (REI) tentang percepatan pembangunan perumahan prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan dan PNS Kemhan.

“Kemhan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Menpera (Suharso Monoarfa, red) yang membahas tentang pemenuhan kebutuhan perumahan prajurit TNI dan purnawirawan,” ujar Purnomo. Dijelaskannya bahwa untuk mendukung rencana pembangunan rusunawa, pihak Kemhan dan TNI bertanggung jawab menyiapkan lahan untuk pembangunannya.

Sementara untuk penyertifikatan aset-aset tanahnya, menurut Menhan, dilaksanakan dengan skala prioritas, anggaran yang tersedia, permasalahan aset tanah serta memenuhi pula ketentuan peraturan pensertifikatan itu.

Dalam raker yang dihadiri pula Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso serta para kepala staf TNI itu, Menhan juga menjelaskan bahwa antara Kemhan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga telah membuat kesepakatan bersama (MoU) tentang penyertifikatan, penanganan sengketa dan konflik tanah aset Dephan/TNI.

Dalam MoU itu, BPN bertanggung jawab untuk mempercepat penyertifikatan tanah aset Kemhan/TNI serta membantu penyelesaian dokumen-dokumen tanah yang dikuasai Kemhan/TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “BPN juga akan bertugas membantu penyelesaian sengketa dan konflik atas aset tanah Kemhan/TNI,” ujar Purnomo.

Menhan menambahkan, khusus untuk penyertifikatan aset-aset tanah milik TNI itu juga telah disusun rancangan perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN dengan Ditjen Ranahan Kemhan tentang penanganan dan penyelesaian penyertifikatan tanah Kemhan/TNI. Saat ini rancangan tersebut masih dalam proses administrasi di BPN.

Sebelumnya, kalangan anggota Komisi I meminta Kemhan/Panglima TNI untuk melibatkan BPN guna menciptakan sinergi dalam penyelesaian aset tanah serta peningkatan anggaran bagi proses sertifikasi aset tanah negara di lingkungan TNI. Sementara terkait masalah penertiban rumah dinas di lingkungan TNI, Komisi I mendesak jajaran TNI untuk melaksanakan penertiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku dengan senantiasa mengedepankan langkah-langkah bijaksana dan proses dialog. ANTARA News


http://www.antaranews.com/berita/1266818583/menhan-usulkan-beri-tunjangan-operasi-keamanan-prajurit

Menhan Usulkan Beri Tunjangan Operasi Keamanan Prajurit, Anggaran Pembelian Alutsista Rp 87,32T Selama 5 Tahun

by  rhsukarsa  at 2/22/2010 03:53:00 PM

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (kanan), dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), memberi penjelasan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/2). Rapat tersebut antara lain membahas masalah-masalah aktual bidang pertahanan dan TNI serta persoalan rumah dinas TNI. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/mes/10)

22 Pebruari 2010, Jakarta — – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengusulkan pemberian tunjangan operasi keamanan bagi para prajurit TNI dan PNS yang bertugas di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan yang akan diajukan dalam APBN perubahan tahun anmggaran 2010.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS diantaranya adalah peningkatan gaji dan tunjangan, uang lauk pauk (ULP) atau uang makan PNS dan tunjangan bagi prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan,” ujar Purnomo saat raker dengan Komisi I DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I Aziz Stamboel (FPKS) itu tampak hadir pula Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso serta para kepala staf TNI dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menjelaskan, besaran tunjangan yang akan diberikan kepada para prajurit TNI itu adalah sebesar 150 persen dari gaji pokok bagi mereka yang bertugas dan tinggal di pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk.

Selanjutnya tunjangan sebesar 100 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk serta sebesar 75 persen dari gaji pokok untuk yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan. Sementara untuk para prajurit yang bertugas “mobile” di wilayah udara dan laut perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar diusulkan mendapat tunjangan sebesar 50 persen dari gaji pokok.

Secara umum, menurut Menhan, gaji pokok TNI/PNS pada tahun anggaran 2010 akan dinaikkan sebesar 5 persen. Sedangkan uang makan PNS pada tahun 2010 ini juga dinaikkan dari Rp15 ribu/orang/hari menjadi Rp20 ribu/orang/hari dan satu bulan dihitung 22 hari kerja.

Untuk ULP prajurit, kata Purnomo, kebutuhan kalori standar seorang prajurit adalah 3600 kalori dan Kemhan telah berupaya mengusulkan kenaikkan indeks ULP.

“Dalam tahun anggaran 2010 ULP dinaikkan dari Rp35 ribu/orang/hari menjadi Rp40 ribu/orang/hari,” ujarnya. Mengenai kebutuhan alutsista TNI untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, Menhan mengatakan bahwa hal itu telah tercantum dalam Renstra 2010-2014, khususnya dalam rincian kebutuhan minimum essential forces (MEF).

Menurut dia, anggaran alutsista tahun 2010-2014 diperkirakan sebesar Rp149,78 triliun, yang terdiri dari pengadaan alutsista senilai Rp87,32 triliun dan perawatan/pemeliharaan sejumlah Rp62,46 triliun. Rincian rencana anggaran alutsista untuk lima tahun kedepan itu adalah, pada tahun anggaran (TA) 2010 sebesar Rp23,10 triliun, TA 2011 sebesar Rp32,29 triliun, TA 2012 sebesar Rp29,66 triliun, TA 2013 sebesar Rp32,58 triliun dan TA 2014 sebesar 32,15 triliun. ANTARA News


http://www.antaranews.com/berita/1266822748/panglima-tni-pesawat-super-tucano-gantikan-ov-10

Panglima TNI: Pesawat Super Tucano Gantikan OV-10

Senin, 22 Februari 2010 14:12 WIB | 1485 Views

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (kanan), dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/2). Rapat tersebut antara lain membahas masalah-masalah aktual bidang pertahanan dan TNI serta persoalan rumah dinas TNI. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/mes/10)

22 Pebruari 2010, Jakarta — Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menjelaskan, rencana TNI membeli pesawat jenis Super Tucano merupakan pengganti pesawat OV-10 yang telah di-”grounded”. Saat rapat kerja dengan Komisi I di gedung DPR Jakarta, Senin, Panglima TNI menjelaskan proses pembelian alutsista itu dilaksanakan pada renstra II tahun 2010-2014.

Penjelasan Jenderal Djoko itu terkait dengan pertanyaan kalangan anggota Komisi I DPR seputar rencana TNI AU membeli pesawat Super Tucano untuk ditempatkan di skadron 14 Madiun dan rencana TNI AL membeli kapal patroli cepat. “TNI AU telah mengajukan anggaran pembelian beserta dukungannya sebanyak 16 unit untuk satu skadron,” ujarnya.

Terkait upaya pemberdayaan industri strategis pertahanan nasional, menurut Panglima TNI, pihaknya juga berencana melibatkan atau menjalin kerjasama PT Dirgantara Indonesia dalam berbagai hal yang menyangkut pelatihan, jaminan ketersediaan suku cadang, prosentase kandungan lokal dan alih teknologi.

EMB-341 Super Tucano.

Tentang pembelian kapal patroli cepat, Panglima TNI mengatakan bahwa sesuai dengan renstra II tahun 2010-2014, TNI AL telah menganggarkan pembelian Kapal Ceoat Rudal Terimaran dengan panjang 60 meter dan Kapal Cepat Rudal sepanjang 40 meter. “Keduanya merupakan produk industri swasta nasional,” kata Panglima TNI.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I Aziz Stamboel (FPKS) dan dihadiri pula Menhan Purnomo Yusgiantoro, para kepala staf TNI dan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin itu, Djoko Santoso menanggapi pula persoalan rumah dinas yang banyak disorot kalangan anggota DPR.

Dikemukakan Djoko bahwa penertiban rumah dinas yang masih ditempati keluarga prajurit yang telah pensiun itu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku melalui pendekatan persuasif dan musyawarah. Sejumlah tahapan yang dilakukan itu meliputi sosialisasi, dialog, peringatan pengosongan rumah dinas secara kekeluargaan dan jalan terakhir pengembalian fungsi rumah dinas TNI sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sebagai solusi permasalahan rumah dinas ini, TNI telah melakukan terobosan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Menpera maupun pihak terkait lainnya sehingga tahun 2009 terprogram pembangunan perumahan untuk pemurnian pangkalan sebanyak 952 unit,” ujarnya.

Selain itu juga telah dilakukan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebanyak 9 tower/twin block dengan perincian Mabes TNI 2 tower, Mabes TNI AD 2 tower, Mabes TNI AL 2 tower, Mabes TNI AU 2 tower dan Kodam-V/Brawijaya 1 tower. Kapasitas setiap tower bisa dihuni oleh 64 KK prajurit aktif. Salah satu dari twin block rusunawa tersebut telah diresmikan pada tanggal 8 Februari lalu di komplek Kopassus Cijantung Jakarta. ANTARA News. Posted by  rhsukarsa  at 2/22/2010 12:44:00 PM


http://www.berita2.com/nasional/68-politik–hankam.html?start=210

Komisi I-Menhan Bahas Rumah Dinas TNI

Senin, 22 Februari 2010 10:26

Jakarta, (berita2.com): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja Komisi I DPR, di Jakarta, Senin(22/02) pagi, antara lain akan membahas persoalan rumah dinas TNI. “Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR nanti, antara lain akan membahas persoalan rumah dinas dalam rangka mencari penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak,” kata Purnomo sebelum rapat itu dimulai.

Rapat kerja dengan Komisi I DPR akan dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso beserta tiga kepala staf angkatan. Komisi I DPR sebelumnya telah membentuk Panja Aset dan Rumah Dinas TNI dan mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menunda penertiban rumah dinas TNI yang masih ditempati purnawirawan dan keluarganya serta pihak lain.

Namun, TNI hingga kini masih terus melakukan penertiban mengingat jumlah prajurit TNI aktif yang membutuhkan perumahan masih sangat banyak. Sementara itu, Kementerian Pertahanan dan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (Pepabri) sepakat membentuk Kelompok Kerja Penertiban Rumah Dinas TNI/Polri.

“Kelompok kerja itu akan mendata kembali rumah dinas TNI yang masih ditempati para purnawirawan dan keluarganya, sehingga penertiban akan lebih terukur,” kata Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar. Kebutuhan rumah dinas bagi prajurit aktif mencapai 357 ribu unit. Dari jumlah itu, baru terpenuhi 198 unit yang 159 ribu di antaranya ditempati prajurit aktif dan sekitar 39 ribu unit ditempati purnawirawan dan lainnya.(*ek)


http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/22/124778/18/1/Menhan-Komisi-I-DPR-Bahas-Rumah-Dinas-TNI

Menhan, Komisi I DPR Bahas Rumah Dinas TNI

by  rhsukarsa  at 2/22/2010 10:19:00 AM

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa meresmikan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kompleks Kodam V/Brawijaya di Jalan Perwira, Surabaya, Rabu (23/12). Rusunawa ini di bangun di atas lahan 4.200 meter persegi. Rusunawa dibangun dalam waktu 6 bulan dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

22 Februari 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja Komisi I DPR, Jakarta, Senin (22/2) pagi, antara lain akan membahas persoalan rumah dinas TNI.

“Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR nanti, antara lain akan membahas persoalan rumah dinas dalam rangka mencari penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak,” kata Purnomo sebelum rapat itu dimulai. Rapat kerja dengan Komisi I DPR akan dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso beserta tiga kepala staf angkatan.

Komisi I DPR sebelumnya telah membentuk Panja Aset dan Rumah Dinas TNI dan mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menunda penertiban rumah dinas TNI yang masih ditempati purnawirawan dan keluarganya serta pihak lain. Namun, TNI hingga kini masih terus melakukan penertiban mengingat jumlah prajurit TNI aktif yang membutuhkan perumahan masih sangat banyak.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan dan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (Pepabri) sepakat membentuk Kelompok Kerja Penertiban Rumah Dinas TNI/Polri. “Kelompok kerja itu akan mendata kembali rumah dinas TNI yang masih ditempati para purnawirawan dan keluarganya, sehingga penertiban akan lebih terukur,” kata Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar.

Kebutuhan rumah dinas bagi prajurit aktif mencapai 357 ribu unit. Dari jumlah itu, baru terpenuhi 198 unit yang 159 ribu di antaranya ditempati prajurit aktif dan sekitar 39 ribu unit ditempati purnawirawan dan lainnya. MEDIA INDONESIA.


http://paulasinjal.wordpress.com/komisi-i/panitia-kerja-aset-tanah-dan-rumah-dinas-tni/daftar-nama-anggota-panja-aset-tanahrumah-dinas/

Daftar Nama Anggota Panja Aset Tanah/Rumah Dinas

20100222

Daftar Nama Anggota Panja Aset Tanah/Rumah Dinas Di Lingkungan Kemenhan/Tni

Komisi I DPR RI

Ketua Mayjen TNI (Purn.) Salim Mengga A-556 FPD
Sekretaris Drs. Enggartiasto Lukito A-216 FPG
Anggota Kemal Azis Stamboel A-76 FPKS
Hayono Isman, S.Ip. A-450 FPD
Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita A-207 FPG
TB. Hasanuddin A-350 FPDIP
Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. A-515 FPD
Drs. H. Guntur Sasono, M.Si. A-523 FPD
Dr. Hj. R.A. Ratna Suminar, S.H., M.H. A-466 FPD
Paula Sinjal, SH A-555 FPD
Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom. A-200 FPG
Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, B.Bus. A-205 FPG
Paskalis Kossay, S.Pd., MM. A-276 FPG
Sidarto Danusubroto A-347 FPDIP
H. Tri Tamtomo, Sh. A-322 FPDIP
Ir. Dadoes Soemarwanto, M. Arch. A-381 FPDIP
Drs. Al Muzzammil Yusuf A-56 FPKS
Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si., M.Sc. A-49 FPKS
Ir. H. Azwar Abubakar, Mm. A-101 FPAN
H. Amin Suparmin, S.Hi A-293 FPPP
Hj. Lily Chodidjah Wahid A-160 FPKB
H. Ahmad Muzani A-21 FGRD
Dra. Hj. Soemientarsih Muntoro, M.Si A-11 FHAN

Bambang Darmawan  |  24 April 2010 at 11:45

Yth. Ibu Paula Sinjal

Perkenalkan kami dari Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPPN) TNI-Polri Jawa Barat, Mohon kesediaan Ibu untuk memberikan informasi perihal hasil Rapat Kerja Komisi I / Panja Rumah Dinas dengan Staf Kementerian Pertahanan & Staf Mabes TNI pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 Dan mohon pula kesedian Ibu untuk bersedia membantu akses komunikasi dengan FKPPN jawa Barat. Terima kasih atas bantuannya.

heru  |  27 April 2010 at 08:53 | Reply

kemarin tanggal 26 april 2010, FKPRN Jawa Timur ada penggantian ketua . sekarang diketuai oleh Bp. Kamijo dan wakil ketua Bp. Budianto dengan alamat sekertariat Jalan. Gajah Mada I dalam no 94 Surabaya telp. 031 70171414 / 085231684552

Totok  |  12 July 2010 at 11:32 | Reply

Saya berharap seluruh Forum FKPRN yang ada di seluruh wilayah indonesia untuk saling berbagi informasi dan bersama2 berjuang untuk mendapatkan apa yang pantas diperoleh. Kami dari FKPRN jawa Timur. Untuk pemuda FKPRN Jatim ( Surabaya ). Pak Edi, Pak Heru, Pak Rahmat, dan seluruh pemuda gajahmada Surabaya, kompak dan selalu jaga komunikasi. Bantu Ayah2 kita yang telah berjuang selama ini. SEMANGAT


http://news.okezone.com/read/2010/02/08/338/301315/modal-pribadi-tak-pantas-disebut-rumah-dinas

Eksekusi Perumahan TNI

Modal Pribadi, Tak Pantas Disebut Rumah Dinas

Yavet Ola Masan – Okezone, Senin, 8 Februari 2010  09:25 wib

JAKARTA – Warga Kompleks Perumahan TNI, Jalan Otista III, Jakarta Timur merasa dirugikan, lantaran rumah yang mereka tempati selama ini diklaim sebagai rumah dinas. Pasalnya, selama 50 tahun menempati rumah itu, mereka kerap merogoh kocek sendiri untuk merenovasi dan merawat rumah tersebut.

Hal ini diungkapkan Ibu Marto, warga yang telah tinggal selama lebih dari 50 tahun di salah satu rumah di kompleks tersebut.  “Apakah ini disebut rumah dinas. Dahulu saya dapat cuma rumah dengan satu kamar, satu kamar mandi, satu dapur. Saya pasang PAM sendiri, renovasi sendiri, tidak ada bantuan dana,” ungkapnya di atas panggung yang sengaja didirikan di lokasi, Senin (8/2/2010).

Dia menambahkan, dirinya sangat sedih dan prihatin dengan adanya pengosongan paksa yang dilakukan. “Saya prihatain pada sikap bapak penguasa yang ingin mengosongkan rumah kami. Banyak pejuang yang tinggal di sini, banyak yang sudah meninggal pula tidak ada penghargaan sama sekali,” tuturnya.

Rencananya, pengosongan rumah ini dimaksudkan untuk diberikan ke para prajurit yang masih aktif. “Apa tidak ada jalan lain yang bisa diambil negara selain mengusir kami ini,” tandasnya. Pantauan okezone di lokasi, saat ini sedang berlangsung orasi damai di atas panggung yang sengaja didirikan sejak pagi tadi. Acara orasi damai itu dibuka dengan menyanyikan lagu perjuangan.

Tampak para warga mengenakan pakaian serba hitam dengan dilengkapi ikat tangan berwarna putih.  “Pita putih ini maksudnya kita cinta damai. Kita maunya damai, tidak usah secara paksa kan bisa berunding,” ujar Budi, koordinator penghubung warga dengan media. Siang ini eksekusi kedua terhadap lima rumah di Kompleks Perumahan TNI, Jalan Otista III, Jakarta Timur, akan kembali dilanjutkan. Warga mulai menutup akses jalan menuju kompleks membangun panggung untuk berorasi.

Sebelumnya, pada 22 Desember tahun lalu, tiga rumah lebih dahulu dikosongkan secara paksa oleh pihak TNI AD. Saat pengosongan rumah yang hanya berjarak empat rumah dari kediaman Wagub DKI Prijanto itu, warga terlibat bentrok dengan ratusan aparat TNI yang diturunkan ke lokasi. Pihak TNI beralasan pengosongan ini dilakukan sebagai langkah pemurnian rumah dinas TNI AD, pasalnya banyak rumah dinas yang sudah tidak ditempati prajurit aktif melainkan hanya para anak-anak purnawirawan. (lsi)

djoko » Tanggapan

Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, Daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.

Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 ( 9 tahun setelah perang gerilya ) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara ( disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas ) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih ( tidak gratis ) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara ( bukan untuk kepentingan TNI ).

Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemardekaan Klas Kesatu dan Klas kedua, Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan.

Kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara.

Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami. Menurut penuturan para istri tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, keluarga / istri dan anak telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50 an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu ( orang bilang tempat jin buang anak ),

Listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni. Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar, untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu management perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel tahun 60 sampai dengan awal tahun 70 an ( dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, dipakai Dinas untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang, Yang mengherankan Institusi asalnya yang membatalkan.

  1. Pada tanggal 29 Maret terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal ( disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas ), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti.
  2. Pada Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
  3. Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan
  4. Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam ( entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi berstatus rumah dinas ).
  5. Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas, mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstrusi lama penghuni banyak yang merenofasi sesuai dengan kebutuhannya.
  6. Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.
  7. Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas. – Bila dilepas uang masuk kas Negara. – Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).
  8. Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas.
  9. Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh Indonesia yang dapat dialihkan statusnya.
  10. Surat MenHankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon Perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.
  11. Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam
  12. Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.
  13. Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara ( golongan III ) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan / TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan / TNI guna pengadaan tanah / rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan / TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam / TNI tidak dapat / tidak boleh menerima penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya.

Padahal Dep Hankam / TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya. Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami / ayah dalam suka dan duka.

Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas yang dipotong dari gajih sesuai surat surat keputusan menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni. Lucunya sekarang bicara tidak punya Rumah Dinas untuk Anggotanya, jika kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat yang Mabes TNI banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

Lihat laporan bisnis TNI yang jumlahnya 1500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset-aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

Masalah perumahan, sekarang abad melinium, Jakarta menjadi metropolitan, tidak bertepi dimana perumahan 50 tahun yang lalu banyak yang menolak menempati telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak – anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka……


http://gusthy.blogdetik.com/2010/02/06/pindah-dari-rumah-dinas-ke-rumah-sakit/

Pindah Dari Rumah Dinas Ke Rumah Sakit

Posted on Februari 6th, 2010 oleh gusthy, ( 5 Februari 2010, 04.29 )

Semalam saya nonton berita di televisi. Televisi swasta yang lebih fokus ke berita itu menayangkan sekelompok orang yang lagi berdemonstrasi menentang pengosongan rumah dinas TNI di salah satu wilayah di Surabaya.

Yang menjadikan demo itu kelihatan lain karena dibumbui dengan adegan menangis dari para demonstran. Ternyata yang menangis adalah para penghuni rumah dinas TNI yang akan dikosongkan tersebut. Kelihatannya mereka tidak rela bahkan tidak mau meninggalkan rumah yang mereka telah tempati bertahun-tahun itu.

Ada diantara mereka yang mengatakan bahwa mereka sudah memiliki rumah tersebut secara sah. Mereka mempunyai surat-surat resmi yang menunjukkan kepemilikan rumah tersebut. Entah darimana surat-surat tersebut mereka peroleh. Tapi ada juga yang berasalan bahwa seharusnya pemerintah memperhatikan nasib mereka karena mereka adalah para purnawirawan yang telah berjuang membela dan menegakkan negara kesatuan tercinta ini. Tidak dengan cara-cara seperti ini yang menurut mereka sangat kasar dan tidak menghargai sama sekali.

Tulisan ini tidak untuk memihak salah satu pihak. Tidak juga mencari penyelesaian bagaimana permasalahan yang selalu timbul itu bisa berakhir.

Rumah dinas adalah rumah yang dipinjamkan untuk ditempati selama seseorang masih menjabat agar dia lebih produktif dalam melaksanakan tugas negara. Tapi disayangkan, banyak diantara penghuni rumah dinas yang tidak merawat rumah yang mereka tempati selayaknya rumah milik sendiri.

Dan justru yang lebih fatal, banyak diantara penghuni yang tidak mau meninggalkan dan mengembalikannya kepada negara ketika jabatan mereka sudah berakhir. Dengan alasan seperti yang dituliskan di awal tadi. Kalo pun ada yang pindah pasti meminta uang pesangon untuk biaya pindah.

Di situlah anehnya.

Yang namanya rumah dinas tentu dipakai apabila masih berdinas. Kenapa tidak mau dilepaskan kalo sudah tidak berdinas lagi ???. Itu kan bukan hak lagi, itu hak mereka yang sekarang ini berdinas. Yang lebih parah lagi ada rumah dinas yang dikontrakkan bahkan dipakai oleh keluarga yang sebenarnya tidak berhak untuk itu.

Karena sikap tidak legowo tersebut maka ada di antara penghuni rumah dinas tersebut yang shock. Tidak siap rumah mereka yang selama ini mereka tempati akan diambil. Akhirnya mereka jatuh sakit dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Pindah dari rumah dinas ke rumah sakit tentunya sangat menyedihkan, juga memalukan.

Kenapa semua itu bisa terjadi ???

Salah satunya karena Post Power Sydrome, begitu orang selalu mengatakannya. Terjadi karena orang memandang jabatan sebagai identitas dan harga diri. Lupa bahwa jabatan itu tidak selalu akan kita pegang, lupa bahwa jabatan itu sifatnya hanya kontrak semata.

Karena menganggap jabatan sebagai identitas maka identitas itu akhirnya melekat dalam diri mereka. Ketika jabatan sudah berakhir, mereka kesulitan untuk melepaskannya karena sudah saking melekatnya. Untuk melepaskannya sampai ada yang sakit dan berdarah-darah. Akhirnya rumah sakit menjadi rujukan mereka.

Semoga kejadian ini tidak terjadi pada orang-orang yang saya saksikan di televisi tersebut. Semoga kedua belah pihak bisa memahami hak dan kewajibannya sehingga masalah bisa selesai dengan baik dan senyum kembali mengembang.

Senyum yang akhir-akhir ini sudah jarang kita temukan.

djoko, on Februari 9th, 2010 at 18:01 Said:

Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung daerah Gegerkalong, Semarang daerah Jatingaleh, Daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.

Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 ( 9 tahun setelah perang gerilya ) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara ( disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas ) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih ( tidak gratis ) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara ( bukan untuk kepentingan TNI ).

Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemardekaan Klas Kesatu dan Klas kedua, Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan, kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh.

Kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

Menurut penuturan para istri tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, keluarga / istri dan anak telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50 an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu ( orang bilang tempat jin buang anak ).

listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahu 70 an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni. Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar, untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu management perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel tahun 60 sampai dengan awal tahun 70 an ( dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, dipakai Dinas untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang – Undang, yang mengherankan Institusi asalnya yang membatalkan.

  1. Pada tanggal 29 Maret terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal ( disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas ), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti.
  2. Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
  3. Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan
  4. Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam ( entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi rumah dinas ).
  5. Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas, mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstrusi lama penghuni banyak yang merenofasi sesuai dengan kebutuhannya.
  6. Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.
  7. Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas. – Bila dilepas uang masuk kas Negara. – Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).
  8. Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas.
  9. Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.
  10. Surat MenHankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon Perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.
  11. Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam
  12. Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.
  13. Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara ( golongan III ) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan / TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan / TNI guna pengadaan tanah / rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan / TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam / TNI tidak dapat / tidak boleh menerima penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya.

Padahal Dep Hankam / TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya. Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami / ayah dalam suka dan duka.

Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni. Lucunya sekarang bicara tidak punya Rumah Dinas untuk Anggotanya, jika kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat yang Mabes TNI banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

Lihat laporan bisnis TNI yang jumlahnya 1500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset – aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

Masalah perumahan, sekarang abad melinium, Jakarta menjadi metropolitan, tidak bertepi dimana perumahan 50 tahun yang lalu banyak yang menolak menempati telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak – anaknya, yang jengkel dan was – was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka……


http://www.inilah.com/read/detail/321771/pepabri-jangan-dipolitisasi-rumah-dinas-tni

Pepabri: Jangan Dipolitisasi Rumah Dinas TNI

Selasa, 2 Februari 2010 | 20:08 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (Pepabri) Agum Gumelar meminta semua pihak, termasuk jajarannya agar tidak mempolitisasi sengketa rumah dinas antara institusi TNI dan para purnawirawan serta keluarganya.

“Marilah kita bersikap bijak dewasa, jangan mudah terpengaruh isu-isu yang disebarkan individu atau pihak tertentu untuk memecah belah TNI, Pepabri atau memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” katanya, usai pertemuannya dengan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Selasa (2/2).

Agum mengemukakan, indikasi politisasi terhadap sengketa rumah dinas antara insitusi TNI dengan purnawirawan dan keluarganya mulai marak bahkan sudah mengarah pada gerakan-gerakan provokatif. Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta agar semua pihak berpikir jernih, sehingga tidak mengganggu proses penyelesaian yang sedang berlagngsung.

“Tidak benar jika Kementerian Pertahanan dan TNI melupakan jasa-jasa para purnawirawan, itu sangat tidak benar. Tetapi ada aturan yang harus dipatuhi. Bagaimana pun, perumahan negara yang ditempati pegawai negarai apakah TNI atau Polri, adalah aset negara yang tidak dapat dimiliki secara pribadi,” ujarnya.

Dijelaskannya, kebutuhan rumah dinas bagi prajurit aktif mencapai 357 ribu unit. Dari jumlah itu, baru terpenuhi 198 unit rumah yang 159 ribu diantaranya ditempati prajurit aktif dan sekitar 39 ribu unit ditempati purnawirawan dan lainnya. Sjafrie mengakui, pemerintah masih memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi prajurit TNI aktif, terutama bintara dan tamtama.

“Padahal sebagian besar anggota TNI, bukan pada tingkat perwira menengah atau perwira tinggi melainkan pada tingkat bintara dan tamtama, yang harus dipenuhi rasa keadilannya. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan bagi para purnawirawan. Karena itu, kami meminta semua pihak untuk berpikir jernih dalam menyikapi persoalan rumah dinas ini,” imbuhnya. [*/mut]

djoko @ Senin, 15 Februari 2010 | 20:19 WIB

Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya. Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.

Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 (9 tahun setelah perang gerilya) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara (disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih (tidak gratis) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara (bukan untuk kepentingan TNI).

Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemerdekaan Klas Kesatu dan Klas kedua. Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan.

Kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh Indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora di Kalimantan, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

Menurut penuturan para Istri Tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, maka keluarga (istri dan anak) telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50-an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu (orang bilang tempat jin buang anak).

Listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni. Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar, untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.

Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu manajemen perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan, yaitu dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel (tahun 60 sampai dengan awal tahun 70-an).

Dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, uang kompensasi tersebut dipakai TNI untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa, (tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas yang dengan seenaknya sewaktu-waktu dapat digusur), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang, malah dibatalkan oleh Institusi asalnya dalam hal ini TNI.

  1. Pada tanggal 29 Maret 1973 terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP – 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal (disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti dan kemudian tidak jelas penyelesaiannya.
  2. Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa: bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan
  3. Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
  4. Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan
  5. Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam (entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi berstatus rumah dinas).
  6. Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas untuk dapat dibeli oleh penghuni, maka penghuni merenovasi sesuai dengan kebutuhannya mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstruksi lama.
  7. Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.
  8. Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas, dengan ketentuan antara lain : – Bila dilepas uang masuk kas Negara. – Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).
  9. Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas, isi surat antara lain : Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.
  10. Surat Men Hankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon, perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.
  11. Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam, antara lain berisi :
  12. Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.
  13. Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara (golongan III) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan/TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan/TNI guna pengadaan tanah/rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan/TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam/TNI tidak dapat/tidak boleh menerima langsung hasil penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya.

Padahal Dep Hankam/TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya. Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami/ayah dalam suka dan duka. Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni. TNI kekurangan rumah dinas untuk para prajurit aktif !!!!!.

Mari kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat dengan Mabes TNI, disana banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi dan telah menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

Lihat laporan bisnis TNI yang jumlahnya 1.500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi, tetapi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset-aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

Masalah perumahan TNI AD, sekarang abad melinium Jakarta menjadi metropolitan tidak bertepi, dimana perumahan 50 tahun yang lalu (banyak yang menolak menempati karena tempat “jin buang anak”) telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak-anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka !!!!!!!!!

Prihandoyo Kuswanto @ Jumat, 5 Februari 2010 | 09:13 WIB

Rumah negara bukannya tidak bisa dimiliki, coba baca PP31 diasana jelas aturannya. Yang menjadi persoalan bagi Purnawirawan di Surabaya, Kalau Instalasi Militer yang berupa Asrama dan sekolah bisa di jual menjadi Mall, mengapa Purnawirawan yang sdh 30 tahun menempati rumah, membayar pajak, membuat jalan, membayar iuran listrik, air, mengapa tidak bisa membeli atau ntukar guling, seperti diatur PP31 th 2005. sedang pengusaha bisa membeli asrama dan sekolah yang jelas instalasi militer dan berubah menjadi Mall, pertanyaan Untuk Bpk Syafri Syamsudin yang terhormat di mana letak keadilan ini?


http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi1/2010/feb/22/1365/aset-tanah-tni—perlu-kebijakan-politik-dan-keseriusan-pemerintah

http://beritahankam.blogspot.com/2010_02_21_archive.html

Aset Tanah TNI – Perlu Kebijakan Politik Dan Keseriusan Pemerintah

rhsukarsa  at 2/23/2010 09:37:00 AM

2 Februari 2010, Jakarta – Penyelesaian permasalahan aset tanah di lingkungan Kementerian Pertahanan / TNI bukan hanya sekedar masalah pensertifikatan, tapi perlu ada kebijakan politik dan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan. “Perlu ada political wills dan tidak hanya kesepakatan bersama (MOU),” ujar Tjahjo Kumolo (F-PDI Perjuangan) saat rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di Nusantara II, Senin (22/2).

Pasalnya, Kesepakatan bersama yang telah dilakukan kementerian pertahanan (Kemenhan) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Perumahan Rakyat beberapa tahun sebelumnya dinilai Tjahjo tidak efektif. Effendi Choirie (F-PKB) memandang persoalan tanah tidak hanya persoalan pensertifikasian tanah, namun telah bersinggungan dan berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

“Karena berhubungan dengan rakyat maka harus dituntaskan, dan diperlukan keberpihakan kepemimpinan terkait,” tandasnya. Sedangkan anggota dari Fraksi Golongan Karya, Enggartiasto Lukita menargetkan permasalahan aset dan perumahan Kemenhan/TNi harus bisa dipernuhi dalam jangka waktu 4 – 5 tahun.

“Oleh sebab itu Menhan dan Panglima TNI harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tanah,” ujar Ketua Panja Perumahan Kemenhan/TNI Salim Mengga (F-PD). Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan antara kebutuhan perumahan dinas/asrama/mess bagi prajurit TNI dan ketersediaan sarana belum memadai.

“Sehingga ada kepentingan kebijakan untuk melakukan upaya pemurnian pangkalan disamping upaya pembangunan perumahan,” ujarnya. Adapaun pada dasarnya, kata Menhan, perumahan dinas yang berada di lingkungan Kemenhan statusnya milik negara dan dalam kategori golongan I dan II yang tidak bisa dimiliki secara pribadi..

Kemenhan sendiri, menurut Purnomo, telah menentukan kebijakan terkait penyelesaian perumahan. Pertama, menetapkan regulasi tentang tata cara pengaturan dan pembinaan rumah negara dilingkungan Kemenhan/TNI. Kedua, pengalokasian anggaran untuk menambah pembangunan perumahan, dan Ketiga melakukan kerjasama bersama Menpera dan meningkatkan peran yayasan yang mengurusi perumahan.

Menindaklanjuti persoalan tanah, Panglima TNI Djoko Santoso mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kesepakatan bersama dengan BPN tentang persertifikatan sejak tahun 2008. Tahun 2009, dukungan anggaran persertifikatan tanah sebesar Rp. 3,5 milyar. Selain kerjasama dengan BPN, kata Djoko, TNI telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Menpera. Sehingga tahun 2009, terprogram pembangunan perumahan untuk pemurnian pangkalan sebanyak 952 unit yang diperuntukkan bagi purnawirawan.

“Pembangunan Rumah susun sederahan sewa sebanyak 9 tower/twin block,” katanya. Kapasitas setiap tower bisa dihuni oleh 64 kepala keluarga prajurit aktif. “salah satu dari twin block rusunawa telah diresmikan tanggal 8 Februari 2010 di komplek Kopassus Cijantung Jakarta.

Berkaitan dengan penertiban rumah dinas, pihaknya mengaku telah melakukan melalui pendekatan persuasive dan musyawarah dengan tahapan sosialisasi, dialog, peringatan pengosongan secara kekeluargaan dan jalan terakhir pengembalian fungsi rumah dinas.


http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/25/LU/mbm.20100125.LU132608.id.html

Perang Saudara di Kompleks Tentara

25 Januari 2010

PERLAWANAN itu dirancang di perumahan bekas Batalion Angkutan Kuda Beban, Cililitan Besar, Jakarta Timur, Jumat malam pekan lalu. Bukan bersiap perang melawan penjajah, mereka mengatur benteng pertahanan agar tetap bisa menghuni rumah dinas. “Kami menolak digusur,” kata Soetrisno, 67 tahun, Ketua Forum Musyawarah Keluarga Besar Angkutan Kuda Beban. Ayah Soetrisno adalah tentara Peta pejuang perintis kemerdekaan.

Sedikitnya 66 dari 150-an rumah di kompleks ini harus dikosongkan. Kewajiban itu muncul setelah terbit surat edaran Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Darat melalui Direktorat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat pada Oktober lalu. Isinya, dalam 110 hari sejak surat diterbitkan, penghuni harus meninggalkan rumah. Tenggat jatuh persis pada Senin pekan ini.

Sejumlah spanduk pun mereka bentangkan. “Rumah Kami Bukan Rumah Dinas”, begitu bunyi tulisan di dekat gerbang perumahan. Spanduk lain bertulisan “Orang Tua Kami adalah Pejuang yang Ikut Mendirikan NKRI”.

Penghuni perumahan ini pindahan dari asrama Batalion Angkutan Kuda Beban di Gambir yang terkena proyek pengembangan Monas pada akhir dekade 1960. Menurut Soetrisno, lahan itu adalah pemberian Gubernur Ali Sadikin. Rumah mereka juga dibangun dengan uang sendiri. “Kami juga membayar pajak dan listrik dari duit sendiri,” kata Soetrisno.

Perlawanan serupa terjadi di Perumahan Tentara Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur, dua pekan sebelumnya. Para penghuni menolak perintah pengosongan sembilan rumah keluarga perwira tinggi. Caranya, mereka memblokade jalan menuju kompleks perumahan itu untuk menghadang para eksekutor.

Mereka kukuh tinggal di situ karena merasa tanah itu milik Sekretariat Negara untuk pasukan Cakrabirawa pada 1960-an-bukan milik tentara. Selain itu, rumah itu dibangun dari uang mereka sendiri.

Para penghuni mendapat dukungan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Tyasno Sudarto. Sewaktu masih menjabat, Tyasno tinggal di Bulak Rantai. Sejak pensiun Tyasno tinggal di rumah pribadi di kawasan Kebayoran. Tyasno menyesalkan eksekusi pengosongan rumah di kompleks tentara yang tak manusiawi. “Kok, kayak mau perang saja,” katanya.

Eksekusi pengosongan rumah penuh tangis dan dramatis sebelumnya juga terjadi di kompleks tentara Berlan, Matraman; dan Jalan Otto Iskandar Dinata, Jakarta. Pengosongan 12 rumah di Kostrad Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Mei lalu, juga diwarnai bakar-bakaran ban dan perlawanan sengit. Peristiwa serupa terjadi di Makassar dan Surabaya.

Merasa senasib, para korban penggusuran membentuk wadah Forum Koordinasi Penghuni Perumahan Negara. Forum ini menghimpun penghuni rumah negara di sembilan provinsi.

Prastopo, koordinator hukum forum tersebut, mengatakan gencarnya pengusiran penghuni rumah negara di lingkungan tentara bermula dari terbitnya surat telegram Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan Mayor Jenderal Suryadi pada Juli 2008. Surat ini merujuk peraturan presiden yang keluar lima bulan sebelumnya.

Isi surat menyebutkan rumah negara golongan dua hanya untuk pegawai negeri. Setelah pensiun, rumah dikembalikan ke negara. Di lingkungan Angkatan Darat, keluar surat telegram Kepala Staf Angkatan Darat pada April empat tahun lalu, yang memerintahkan semua panglima daerah tidak memberikan izin mengubah rumah dinas golongan dua menjadi golongan tiga.

Peraturan presiden menetapkan ada tiga golongan rumah negara. Golongan satu untuk pejabat saat menduduki jabatan tertentu, misalnya rumah dinas menteri. Golongan dua didiami selama masih aktif sebagai pegawai negeri. Golongan tiga adalah rumah negara yang bisa dijual kepada penghuninya. “Yang diusir yang tinggal di rumah golongan dua,” kata Prastopo.

Menurut dia, kalau sudah digusur, tanah dibiarkan kosong. Ini terjadi di kompleks satuan peluru kendali Tangerang, Banten. Korban penggusuran yang sudah membangun rumah dengan uang sendiri, menurut Prastopo, tak diberi uang pengganti. Ironisnya, kata dia, di Bulak Rantai ada perwira aktif yang punya dua, bahkan tiga rumah.

Tyasno, Prastopo, dan Soetrisno curiga, penggusuran rumah dinas di lingkungan tentara untuk kepentingan bisnis. Sepertinya, kata dia, ada korelasi sejak ada kebijakan pengalihan bisnis tentara pada pemerintah sejak akhir 2004. Petinggi tentara mencari tambahan penghasilan dengan cara menyewakan tanah tentara kepada investor.

Soal ini bukan tak ada contoh. Kompleks perumahan tentara di Mampang kini jadi pusat belanja. Di Surabaya, perumahan prajurit di sebelah timur Markas Komando Daerah Militer Brawijaya kini berubah menjadi mal dan hotel megah.

Sagom Tambun, juru bicara Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, membantah. Menurut dia, pengosongan perumahan dinas semata-mata untuk menegakkan peraturan. Ia mengatakan saat ini jumlah tentara aktif sekitar 400 ribu. Adapun rumah dinas milik negara di lingkungan tentara hanya 180 ribu-40 persennya ditempati pensiunan.

Dengan kata lain, masih banyak tentara tidak tinggal di rumah dinas. Padahal rumah dinas hanya untuk orang yang sedang dinas. “Belum ada pengubahan status menjadi rumah dinas purnawirawan,” kata Sagom.

Ia juga menolak tudingan pengosongan dilakukan tidak manusiawi. Sebab, selama ini mereka telah menempuh cara-cara persuasif dan dialog. Kedatangan pasukan tentara aktif dalam eksekusi rumah, kata Sagom, tidak untuk menekan atau mengusir paksa. “Kami membantu untuk mengeluarkan barang dari rumah dinas,” kata Sagom.

Sunudyantoro

Selalu Ricuh

Usaha Markas Besar TNI meminta kembali rumah dinas yang ditempati purnawirawan atau keluarganya tidak pernah mulus. Memang rumah dinas itu diperuntukkan bagi tentara yang masih aktif. Tapi, ketika sudah pensiun pun, purnawirawan dan keluarga tetap menempati rumah dinas hingga puluhan tahun.

MARET 2006-JULI 2007

Sebanyak 2.578 orang purnawirawan dipaksa meninggalkan perumahan dari 23 kompleks TNI di Makassar oleh Kodam VII Wirabuana.

30 MEI 2007

Warga Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur berselisih dengan TNI AL soal kepemilikian lahan. Empat orang sipil tewas akibat tembakan peluru. Tiga belas anggota Marinir dimejahijaukan.

29 MEI 2009

Warga menolak pengosongan rumah di Kompleks Kostrad di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di dalamnya terdapat 658 rumah, hanya 183 yang ditempati prajurit aktif. Sisanya dihuni purnawirawan atau keturunannya.

18 FEBRUARI 2009

Terjadi sengketa rumah dinas di Kompleks Dwikora, Cimanggis, Bogor dengan purnawirawan. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Subandrio berjanji tidak menggunakan aksi kekerasan dalam penyelesaian sengketa ini.

22 DESEMBER 2009

Pengosongan rumah dinas TNI AD di Jalan Otista, Jakarta Timur, oleh Kodam Jaya ricuh.

6 JANUARI 2010

Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suwarno meminta purnawirawan TNI segera meninggalkan rumah dinas yang mereka tempati. Lebih dari 14.500 orang prajurit di Jawa Timur yang belum memiliki rumah dinas.

9 JANUARI 2010

Puluhan warga kompleks purnawirawan TNI AD Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur, menggelar unjuk rasa dan menolak pengosongan dengan alasan tanah yang mereka tempati bukan milik Kodam Jaya. Menurut mereka, tanah lebih dari 18 hektare itu milik Sekretariat Negara, yang dibebaskan pada 1964.

19 JANUARI 2010

Puluhan orang pemilik rumah di Jalan Tanjung dan Teluk, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, mengadukan pengosongan tanah yang dilakukan secara paksa oleh pihak Lantamal V TNI-AL.

22 JANUARI 2010

Warga kompleks perumahan eks Yon Angkub, Cililitan Besar, Jakarta Timur, memprotes pengosongan 66 rumah dinas. Sebuah spanduk besar terpasang: �Rumah Kami Bukan Rumah Dinas”.

22 JANUARI 2010

Departemen Pertahanan menyatakan akan menerbitkan peraturan Menteri Pertahanan tentang aset negara pada Februari 2010. Peraturan ini secara khusus akan mengatur perihal aset negara yang dijadikan rumah dinas.


http://millenium888.blogspot.com/2010/01/herman-sarens-sudiro-ditangkap-paksa.html

Herman Sarens Sudiro Ditangkap Paksa !

Pensiunan perwira tinggi Angkatan Darat, Brigjen TNI Purn Herman Sarens Sudiro, ditangkap paksa oleh Pomdam Jaya di rumahnya di Taman Telaga Golf, Vermont Park Land, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Senin (18/1/2010). “Pihak Pomdam (Polisi Militer Kodam) Jaya saat ini tengah bernegosiasi dengan pihak pengacara Pak Herman Sarens untuk membawa Pak Herman ke Pengadilan Tinggi Militer Jakarta,” ucap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Christian Zebua yang dihubungi Kompas.com, Senin ini.

Menurut Christian, Herman telah mendapat vonis atas sebuah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Militer Jakarta. Sudah beberapa kali Herman tidak menanggapi panggilan yang dilayangkan pengadilan. Pengadilan pun meminta kepada Pomdam Jaya untuk menangkap paksa Herman. “Kasusnya apa, saya tidak tahu persis. Silakan tanya ke pihak pengadilan militer,” ucap Christian.

Saat ini sejumlah polisi militer mendatangi rumah Herman. Pihak Pomdam Jaya tengah bernegosiasi dengan pengacara Herman. “Pihak Pomdam Jaya melakukan upaya-upaya persuasif,” katanya.

Letjen (Purn) Herman Menolak Keluar Rumah

Suasana tegang hingga kini masih terasa di kawasan Perumahan Taman Golf, Serpong, Tangerang. Sejumlah petugas dari Pomdam Jaya masih melakukan penjagaan di rumah Letnan Jenderal Purnawirawan Herman Saren Sudiro.

Saat dimintai keterangan, Kepala Kepolisian Kabupaten Tanggerang, Komisaris Besar Edi Sumitro mengatakan, kejadian itu berkaitan dengan aset TNI yang diduga digelapkan Letjen Herman. “Herman akan disidangkan di mahkamah militer, tapi sudah dipanggil tidak datang-datang,” ujar kapolres, Senin 18 Januari 2010.

Menurut kapolres, pihaknya hanya akan memantau keamanan sekitar saja. Karena peristiwa itu adalah kewenangan Polisi Militer (POM). “Kita diminta datang untuk mengamankan baik dari POM dan pihak keluarga,” ujarnya. Saat ini polisi masih berusaha memediasi kedua pihak. Saat ini situasi sudah kondusif dan tidak ada aksi tembak-tembakan. “Ada delapan orang berjaga disana. Saat ini Herman belum juga mau keluar,” ujarnya lagi.

Rumah Herman Sarens Akan Digeledah POM

Sejumlah anggota TNI dari Satuan Polisi Militer masih berusaha masuk ke rumah Letjen Purn Herman Saren Sudiro untuk melakukan pengeledahan. “Pihak keluarga menolak dan bertahan di dalam rumah. Kita hanya membantu melakukan pengamanan, saat ini pihak POM masih berusaha untuk menjemput Herman dari rumahnya,” ujarnya Kapolres Kab Tangerang, Komisaris Besar Edi Sumitro, saat dihubungi VIVAnews.

Pantauan VIVAnews, jalan masuk kompleks Vermon yang menuju ke rumah Purn Letjen Herman Saren Sudiro, di Blok G/C1, BSD Tangerang masih dijaga ketat. Sejumlah wartawan dan pengunjung yang melalu jalan tersebut sementara waktu tidak diperbolehkan masuk. Menurut Kapolres, kejadian itu berkaitan dengan aset TNI yang diduga digelapkan Letjen Purn Herman. “Herman akan disidangkan di mahkamah militer, tapi sudah dipanggil tidak datang-datang,” ujar Kapolres, Senin 18 Januari 2010.

Beberapa saat yang lalu sopir Herman menghampiri wartawan dan memberikan foto copy akte jual beli tanah seluas tiga hektar yang diduga menjadi pangkal persoalan. Tanah itu berada di kawasan Warung Buncit Raya No 301, Mampang, Jakarta Selatan, atas nama Drs Herman Saren Sudiro.

Staf Jenderal Herman Temui Wartawan

Suasana tegang masih menyelimuti perumahan mewah Taman Telaga Golf Bumi Serpong Damai, Tangerang. Tepatnya, di cluster Vermont lokasi rumah purnawirawan Letnan Jenderal Herman Sarens Sudiro. Pantauan VIVAnews, tiba-tiba sekitar pukul 15.00, seorang pria menggunakan mobil mercedes menghampiri kerumunan wartawan yang berada di luar komplek perumahan, Senin 18 Januari 2010.

Pria tadi mengaku sebagai sopir pribadi Herman Sarens Sudiro. Dia turun dari mobil mercy, dan langsung membagi-bagikan satu bundel tumpukan kertas kepada wartawan. Sopir purnawirawan Jenderal itu membagikan ada sekitar 10 lembar kertas. Satu lembar berisi surat pernyataan, sembilan lembar lainnya berisi dokumen jual beli tanah yang disengketakan.

Seperti diketahui, sejumlah Polisi Militer mengepung rumah Herman sejak siang tadi. Sejumlah anggota TNI dari Satuan Polisi Militer masih berusaha masuk ke rumah Letjen Purn Herman Saren Sudiro untuk melakukan pengeledahan. “Pihak keluarga menolak dan bertahan di dalam rumah. Kita hanya membantu melakukan pengamanan, saat ini pihak POM masih berusaha untuk menjemput Herman dari rumahnya,” ujarnya Kapolres Kab Tangerang, Komisaris Besar Edi Sumitro, saat dihubungi VIVAnews.

Herman Sarens: Saya Pejuang 45 yang Teraniaya

Sejumlah Polisi Militer masih mengepung rumah purnawirawan Letnan Jenderal Herman Sarens Sudiro sejak siang tadi. Karyawan sang jenderal pun keluar menemui wartawan dan menyerahkan dokumen tanah sengketa yang diduga menjadi pangkal permasalahan.

Pantauan VIVAnews, tiba-tiba sekitar pukul 15.00, seorang pria menggunakan mobil mercedes menghampiri kerumunan wartawan yang berada di luar komplek perumahan mewah, Taman Telaga Golf, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Senin 18 Januari 2010. Tepatnya di cluster Vermont.

Sejumlah anggota TNI dari Satuan Polisi Militer masih berusaha masuk ke rumah Letjen Purn Herman Saren Sudiro untuk melakukan pengeledahan. Karyawan Herman yang naik mercy itu menghampiri wartawan. Dia tidak berbicara banyak hanya menyerahkan surat pernyataan milik Herman. Dalam dokumen itu juga terdapat surat akte jual beli tanah yang diduga menjadi pangkal sengketa.

Dalam surat pernyataan itu, Herman menyebut dirinya ‘Prajurit Pejuang Angkatan 45 yang Teraniaya’. Berikut isi surat pernyataan Herman: “Ini adalah bukti jual beli Warung Buncit pada tahun 1967 sebelum Hankam berdiri yang dibayar oleh Jenderal Herman S Sudiro yang dikatakan sebagai koruptor.”

Ttd

Prajurit Pejuang Angkatan 45 yang Teraniaya


http://millenium888.blogspot.com/2010/01/herman-sarens-sudiro-diduga-korupsi.html

Herman Sarens Sudiro Diduga Korupsi Rp600 Miliar !

Pengepungan Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro diduga terkait kasus korupsi. Herman diduga menyelewengkan uang negara Rp 600 miliar pada saat menjadi Panglima Komando Wilayah Pertahanan yang membawahi wilayah Surabaya dan Madura.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar awal 1980an. “Pada saat menjabat, beliau memanfaatkan uang negara Rp 600 miliar,” ujar sumber detikcom. Hingga kini, polisi masih mengepung rumah mantan Paspampres yang pernah mengawal Soeharto di kawasan Sarens Sudiro di Cluster Vermon Blok G5 no 18 BSD, Tangerang Selatan. Sarens hendak disidang di mahkamah militer, namun terus menerus mangkir dari pemanggilan.

Aparat POM TNI ‘Kepung’ Rumah Brigjen Purn Herman Sarens.

Rumah Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro dikepung aparat Polisi Militer (Pom) Kodam Jaya TNI. Aparat ingin menjemput tokoh yang moncer di era Orba ini dan meminta pertanggungjawaban terkait kasus di TNI. “Dia mau ditangkap terkait aset TNI yang digelapkan sama dia. Dia sedang mau disidang di Mahkamah Militer, tapi sudah dipanggil tidak datang-datang,” kata Kapolres Tangerang Kombes Pol Edi Sumitro melalui telepon.

Sejak pukul 08.00 WIB, 8 petugas POM Kodam Jaya TNI sudah berada di sekitar kediaman Herman di Perumahan Taman Telaga Golf, Serpong. Mereka hanya berjaga-jaga di luar dan tidak bisa masuk ke dalam.  “Herman tidak mau keluar dan POM tidak bisa masuk. Situasi kondusif,” terangnya.

Pihak kepolisian hanya melakukan pemantauan karena itu kewenangan Pom. “Kita tidak bisa turut campur, kita hanya menegosiasikan kedua belah pihak, POM dan keluarga sudah minta bantuan,” tutupnya. Herman Sarens adalah purnawirawan kelahiran tahun 1930. Dia juga cukup dikenal di suka dunia otomotif, tinju dan berkuda.

Keluarga Minta Herman Sarens Dibawa Polisi, Bukan Pomdam Jaya. Aparat Polisi Militer Kodam Jaya masih mengepung rumah Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro (80) di Cluster Vermon Blok G5 no 18 BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Namun pihak keluarga meminta agar Herman dibawa polisi, bukan polisi militer. “Tadi putri korban meminta agar Herman dibawa jangan oleh Puspom TNI tetapi oleh polisi biasa,” ujar sumber detikcom, Senin (18/1).

Aparat Pomdam Jaya mengepung rumah itu sebab ingin menjemput Herman untuk meminta pertanggungjawaban terkait kasus di TNI. “Dia mau ditangkap terkait aset TNI yang digelapkan sama dia. Dia sedang mau disidang di Mahkamah Militer, tapi sudah dipanggil tidak datang-datang,” kata Kapolres Tangerang Kombes Pol Edi Sumitro.

Bantah Korupsi, Herman Sarens Sebar Dokumen

Meski dikepung, Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro berusaha membela diri. Ia membantah melakukan korupsi yang dijadikan pangkal untuk menahan dirinya. Lewat pegawainya, Herman menyebar bundelan dokumen.

Pegawai Herman datang dari luar kompleks dengan mobil Toyota Camry hitam pukul 15.10 WIB, Senin (18/1). Tanpa bicara dia menyebar sejumlah bundelan fotokopian kepada wartawan di depan cluster Vermon Parklane, BSD, Serpong. Diduga data di dokumen tersebut merupakan sumber masalah yang berujung pada pengepungan rumah Herman. Setelah menyebar dokumen, pegawai itu pun segera masuk ke dalam kompleks.

Sebuah tulisan menandai lembaran pertama bundel dokumen itu. “Bukti jual beli Warung Buncit tahun 1967, sebelum Hankam berdiri. Yang dibayar Jenderal Herman yang dikatakan sebagai koruptor. Prajurit pejuang angkatan 45 yang teraniaya,” demikian tulisan pembuka tersebut.

Isi bundel dokumen itu adalah 9 lembar akta jual beli tanah seluas 3 hektar di Jl Warung Buncit Raya No 301, Jakarta Selatan. Selain itu ada sejumlah surat pernyataan untuk mendukung klaim Herman. Surat-surat pernyataan ini bertanda tangan di atas materai. Surat itu antara lain dari wiraswastawan bernama Ngudi Gunawan yang pada tahun 1966-1967 menerima uang Rp 10 juta dari Herman Sudiro. Surat pernyataan bertanggal 8 Juni 1991.

Ada pula surat pernyataan 24 Juli 1990 dari Jenderal Purn Soemitro. Soemitro mengatakan baru kenal Ngudi setelah menjadi Pangkokamtib. Soemitro tidak tahu secara rinci luas tanah itu. Ada lagi surat pernyataan Mantan Ketua G IV Hankam Laksamana Muda Purn Mulyono Silam tertanggal 1 Juni 1991. Mulyono mengatakan tanah di Warung Buncit tidak memakai uang Hankam kecuali Gedung Sarana Olah Raga Hankam di atas tanah tersebut.

Sementara ada lagi surat dari Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan Bina Graha Solichin GP pada 15 April 1991. Dia memohon keterangan dari Badan Pertanahan Nasional soal status tanah di Jl Warung Buncit Raya.

Herman Sarens Masih Ngotot Tak Mau Dibawa Polisi Militer

Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro (80) ngotot tidak mau dibawa oleh Polisi Militer dari Kodam Jaya. Saat ini oditur militer masih melakukan pembicaraan dengan Herman.  “Sementara belum mau dibawa lagi negosiasi, pihak oditur, polisi dan pengacara,” ujar Kadispen TNI AD Brigjen Christian Zebua kepada detikcom, Senin (18/1).

Menanggapi kabar bahwa keluarga Herman ingin agar yang melakukan penahanan pihak kepolisian bukan polisi militer, Christian yakin sebagai perwira tinggi TNI, Herman akan tunduk pada hukum militer.  “Silakan saja, tapi Pak Herman saya yakin beliau mengerti dan taat,” terangnya.

Mengenai kasus yang menjerat Herman, Christian mengaku kasus ini adalah kasus penyalahgunaan jabatan. Kasus ini merupakan kasus lama dan ditangani oleh Oditur Militer Tinggi Jakarta. Sumber detikcom menyebutkan, Herman diduga terlibat dalam kasus korupsi senilai Rp 600 miliar saat masih aktif di TNI.

Keluarga Herman Sarens Terus Negosiasi dengan Pomdam Jaya

Keluarga Brigjen (Purn) Herman Sarens Sudiro membuka negosiasi dengan Pomdam Jaya. Meski masih belum diperbolehkan masuk ke dalam rumah, namun sejumlah petinggi TNI tengah berunding dengan Reni, putri Herman.  “Pihak keluarga sedang mediasi dengan Kadenma Mabes TNI, tapi belum boleh masuk. Hanya di teras,” kata Kapolres Tangerang Kombes Pol Edi Sumitro melalui telepon, Senin (18/1).

Menurut Edi, situasi di lokasi terpantau kondusif. Dia juga membantah adanya bunyi tembakan yang terdengar. “Tidak ada baku tembak,” terang Edi. Di lokasi, selain sudah ada Kadenma Mabes TNI juga sudah hadir Kepala Pomdam Jaya. “Belum diketahui apakah Herman ada di dalam rumah atau tidak,” tutup Edi.

Kadispen TNI AD Brigjen Christian Zebua saat dihubungi detikcom, menyatakan Polisi Militer yang berada di sekitar kediaman Herman Sarens bukan melakukan pengepungan. Mereka ditugaskan melakukan penahanan karena berkali-kali Herman mangkir saat dihadapkan ke pengadilan.

Menurut Christian, Herman terlibat kasus penyalahgunaan jabatan saat masih menjabat. Sementara sumber detikcom menyebut Herman diduga terlibat kasus korupsi Rp 600 miliar saat masih menjabat Panglima Komando Wilayah Pertahanan yang membawahi wilayah Surabaya dan Madura.

Kadispenad: POM Akan Tahan Herman Sarens

TNI AD menegaskan Polisi Militer yang berada di sekitar kediaman Brigjen purn Herman Sarens Sudiro bukan melakukan pengepungan. Mereka ditugaskan melakukan penahanan karena berkali-kali Herman mangkir saat dihadapkan ke pengadilan. “Bukan dikepung, POM melakukan penahanan atas permintaan oditur militer tinggi Jakarta,” ujar Kadispen TNI AD Brigjen Christian Zebua saat dihubungi detikcom, Senin (18/1).

Menurut Christian, Herman terlibat kasus penyalahgunaan jabatan saat masih menjabat. “Itu kasus lama, penyalahgunaan jabatan. Untuk keterangan soal kasusnya bisa ditanyakan ke oditur militer,” terang Christian. Saat ini pintu masuk ke Kompleks rumah Brigjen Purn Herman Sarens dijaga ketat oleh satpam. Semua orang yang mau masuk ditanyai tujuannya.

Kompleks Rumah Herman Sarens Dijaga Ketat

Menyusul pengepungan oleh polisi militer Kodam Jaya, kompleks rumah Brigjen Purn Herman Sarens dijaga ketat oleh satpam. Semua orang yang mau masuk ditanyai tujuannya. Di depan gerbang Cluster Vermon Parklane BSD Tangerang Selatan tidak tampak ada tentara yang berjaga. Hingga pukul 15.10 WIB, Senin (18/1), 2 mobil milik polisi militer masih diparkir agak jauh di bundaran air mancur BSD. Herman tinggal di Blok G5 no 18, di cluster tersebut.

Pengamanan ketat justru dari satpam kompleks. Warga yang sudah dikenal satpam yang datang dengan mobil atau motor bisa masuk dengan bebas. Namun yang bukan warga ditanyai betul-betul oleh mereka. Para tamu harus menyerahkan kertu identitas untuk ditukar dengan kartu tamu. Mereka pun ditanya ingin ke rumah siapa di cluster itu. Sedangkan para wartawan dilarang masuk sama sekali.  “Ini sudah perintah. Nggak boleh masuk,” kata para satpam menolak wartawan.

Kapuspen TNI: Polisi Militer Harus Berhasil Panggil Paksa Herman

Berkali-kali Brigjen purn Herman Sarens Sudiro mangkir dari panggilan oditur militer. TNI pun melakukan upaya pemanggilan terakhir hari ini. Herman harus segera dibawa ke kantor oditur militer.  “Karena ini merupakan upaya terakhir. Istilahnya seperti panggil paksa, jadi harus berhasil,” ujar Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen kepada detikcom, Senin (18/1).

Selanjutnya, Herman akan dibawa ke Kantor Oditur Militer Jakarta di Cakung, Jakarta Timur. Bukan ke kantor polisi militer. Herman pun akan diproses secara hukum militer. “Kalau POM kan hanya menjemput saja,” terangnya. Hingga kini Pomdam Jaya dan keluarga Herman masih melakukan negosiasi. Keluarga ingin Herman dibawa polisi bukan Pomdam Jaya. Polisi hingga kini masih berjaga-jaga di rumah Herman.

Kapuspen TNI: Herman Berusaha Kuasai Aset Tanah TNI

Brigjen Purn Herman Sarens Sudiro diduga melakukan korupsi saat menjadi Komandan Korps Mabes ABRI pada tahun 1970an. Bukan saat menjadi Panglima Komando Wilayah Pertahanan. “Pada saat menjadi Komandan Korp Markas Hankam ABRI pada tahun 1970 ditengarai melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mengusai aset tanah milik ABRI,” ujar Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen kepada detikcom, Senin (18/1).

Sagom menjelaskan ada beberapa tanah milik TNI (saat itu ABRI) yang ingin dikuasai oleh Herman. Termasuk tanah yang berada di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Namun Sagom menilai hal ini adalah persoalan TNI.  “Jadi tadi itu penegakkan hukum. Ini sebenarnya persoalan internal TNI, namun jadi ribut karena berada di area publik,” terangnya.

Hingga kini Pomdam Jaya dan keluarga Herman masih melakukan negosiasi. Keluarga ingin Herman dibawa polisi bukan Pomdam Jaya. Polisi hingga kini masih berjaga-jaga di rumah Herman. Herman, lewat pegawainya, membantah melakukan korupsi. Pegawai Herman membagi-bagikan dokumen yang isinya membela sang brigjen yang antara lain berisi dokumen jual beli tanah di Warung Buncit.

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/31/79058/EKSEKUSI-KOMPLEKS-KOSTRAD–Suasana-Mencekam,-Anggota-Kostrad-Dikira-Maling-Digebuki-Warga


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:91w3TnruA5oJ:www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/31/79058/EKSEKUSI-KOMPLEKS-KOSTRAD–Suasana-Mencekam,-Anggota-Kostrad-Dikira-Maling-Digebuki-Warga+Suasana+Mencekam,+Anggota+Kostrad+Dikira+Maling+Digebuki&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

EKSEKUSI KOMPLEKS KOSTRAD

Suasana Mencekam, Anggota Kostrad Dikira Maling Digebuki Warga

Kristiana, Jumat, 31 Juli 2009, 11:50:23 WIB

Jakarta, RMOL. Suasana tegang sempat terjadi di kompleks Kostrad, Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan siang ini (Jumat, 1/8) Kemayoran disaat warga tengah menghadapi kedatangan pasukan Kostrad yang akan mengeksekusi sejumlah rumah di sana.

Di saat warga tengah melakukan aksi damai dengan melakukan orasi dari pukul 08.00 WIB, sekitar pukul 11.10 WIB warga melihat seorang lelaki yang memasuki kompleks. Warga mengira lelaki itu adalah wartawan dan kemudian mempersilahkannya untuk bergabung dengan wartawan lainnya di sebuah lapangan. Namun entah mengapa lelaki tersebut tiba-tiba kabur.

Warga pun lantas curiga. Beberapa warga dan wartawan televisi mengejarnya. Lelaki tak dikenal itu dikira maling. Setelah berhasil ditangkap, lelaki tersebut digebuki dan kemudian diamankan di lapangan. Namun dia sempat memukul wartawan TPI yang bernama Rio. Pemukulan itu terjadi karena lelaki tersebut tidak menerima wajahnya disorot kamera Rio.

Nah ketika akan diintrogasi tiba-tiba datang sekitar 10 orang anggota Kostrad berpakaian lengkap. Mereka segera mengamankan lelaki tersebut. Seorang anggota Kostrad berpangkat kapten bernama DJ Wali kepada warga kemudian mengatakan bahwa lelaki tersebut adalah anggota Kostrad. Warga pun lantas melepaskan lelaki tersebut. Setelah peristiwa itu suasana mencekam menyelimuti warga.[dry]


http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/28/78932/-Penggusuran-Berlanjut,-Warga-Minta-Bertemu-Pihak-Kostrad

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:chbtUp2IUtsJ:www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/28/78932/-Penggusuran-Berlanjut,-Warga-Minta-Bertemu-Pihak-Kostrad+Penggusuran+Berlanjut,+Warga+Minta+Bertemu+Pihak+Kostrad&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=opera

Penggusuran Berlanjut, Warga Minta Bertemu Pihak Kostrad

Mahardika, Selasa, 28 Juli 2009, 20:20:32 WIB

Jakarta, RMOL. Rencana pengosongan rumah di komplek Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) Tanah Kusir, Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, terus berlanjut. Menurut Sekretaris Forum Komunikasi Warga Kostrad, Tini Nurali kepada Rakyat Merdeka Online, warganya tidak rela untuk mengosongkan tempat yang sudah puluhan tahun mereka gunakan sebagai tempat tinggal.

“Mereka kaget waktu menerima surat pengosongan rumah karena warga sudah puluhan tahun menghuni komplek,” ujar Tini di Jakarta, Selasa petang (28/7). Tini menuturkan dari 680 rumah dinas Kostrad diatas lahan seluas 23 hektar, 470 diantaranya dihuni purnawirawan, para AURI dan yatim piatu. Sementara 210 rumah dinas lainnya didiami angkatan yang masih aktif. Sampai saat ini, sambungnya, pihak Kostrad dengan warga yang menerima surat pengosongan rumah belum ketemu.

“Kemungkinan pekan ini kami akan mengadakan aksi solidaritas oleh seluruh warga Kostrad di jalan untuk meminta pihak Kostrad, ayo kita duduk bareng menyelesaikan dengan baik,” tambah Tini. [wid]


http://news.okezone.com/read/2009/05/29/1/224227/1/dihuni-sipil-12-rumah-komplek-kostrad-digusur

Dihuni Sipil, 12 Rumah Komplek Kostrad Digusur

Kemas Irawan Nurrachman – Okezone, Jum’at, 29 Mei 2009  11:08 wib

JAKARTA – Karena banyaknya warga sipil yang menempati komplek perumahan Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad), Jakarta Selatan, TNI terpaksa menggusur sedikitnya 12 rumah di kawasan ini. Pengosongan ini mendapat perlawanan warga yang tinggal di komplek tersebut. Pantauan okezone di lapangan, Jumat (29/5/2009), tampak di sepanjang jalan Kostrad Raya, dipasangi pot besar. Warga juga membakar ban bekas untuk menghalangi niat TNI ini.

Warga setempat juga terlihat berkerumun di lokasi penggusuran. Kapuspen Konstrad Letkol Inf Husni membenarkan rencana penggusuran 12 rumah dinas Kostrad tersebut. Menurut Husni, dari 658 rumah dinas yang ada di komplek itu hanya ada sekira 183 perwira aktif Kostrad, sisanya adalah masyarakat sipil. “Bahkan sekira 383 perwira ngontrak karena tidak kebagian rumah dinas di sini,” katanya. Kendati mendapat perlawan, Husni memastikan, proses pengosongan 12 rumah itu akan bisa terlaksana hari ini. (ded)


http://news.detik.com/read/2009/05/28/110549/1138567/10/tolak-digusur-warga-kompleks-kostrad-kibarkan-bendera-kuning?nd992203605

Tolak Digusur, Warga Kompleks Kostrad Kibarkan Bendera Kuning

Andi Saputra – detikNews, Kamis, 28/05/2009 11:05 WIB

Jakarta  Rencana pengosongan rumah di Kompleks Kostrad, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menuai protes. Warga yang menolak digusur mengibarkan bendera kuning. Pantauan detikcom di lapangan, Kamis (28/5/2009), aksi penolakan oleh puluhan warga mulai berlangsung sejak pukul 08.00 WIB. Mereka yang kebanyakan ibu-ibu berkerumun di sepanjang jalan Dharmaputra Raya.

Selain berteriak-teriak menolak penggusuran, warga juga membentangkan spanduk. Diantaranya bertuliskan “Negara Melakukan Kekerasan Terhadap Rakyat”, dan “Kami Minta Presiden Menghentikan Aksi Pengosongan”. “Ini tidak manusiawi. Kami tidak dapat kompensasi” kata Ny Rosadi (45), salah seorang warga yang ikut melakukan aksi.

Hingga pukul 10.45 WIB, tim dari Kostrad telah berhasil mengosongkan 5 dari 10 rumah yang rencananya akan dikosongkan. Kelima rumah yang dikosongkan terletak di Jl Dharmaputra I dan Jl Dharmaputra II. Pengosongan berlangsung dengan lancar tanpa ada perlawanan dari penghuni rumah. (Rez/iy)


http://news.detik.com/read/2009/05/19/105205/1133777/10/tolak-digusur-warga-kompleks-kostrad-siaga?nd992203605

Tolak Digusur, Warga Kompleks Kostrad Siaga

Niken Widya Yunita – detikNews, Selasa, 19/05/2009 10:52 WIB

Jakarta  Ratusan warga Kompleks Kostrad Tanah Kusir di Jl Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, berjaga-jaga di sekitar rumah mereka. Mereka bertahan meski Kostrad menyuruh mereka hengkang dari kompleks itu. “Kami nggak mungkin sukerela keluar dari rumah tanpa penggantian. Kami bertahan, Kostrad harus manusiawi,” ujar seorang warga yang juga anggota Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan TNI (FKPPI) yang enggan disebutkan namanya dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (19/5/2009).

Menurut dia, hari ini merupakan batas terakhir warga harus keluar dari rumah yang sudah ditinggali selama 30-40 tahun itu. Warga yang akan diminta keluar dari rumah itu sebanyak 33 kepala keluarga. Pria itu menuturkan, warga mau keluar secara sukarela dari kompleks itu jika Kostrad memberi pesangon. Namun Kostrad menolak dengan alasan tidak memiliki dana, sehingga warga memilih bertahan.

“Kami menyadari itu bukan tanah kami. Kostrad juga ada kendala keuangan, tapi janganlah kami diusir tanpa apa-apa. Kami bukan PKI dan pengacau keamanan,” terangnya. Dia mengungkapkan, pengosongan dilakukan agar anggota Kostrad yang baru bisa tinggal di rumah itu. Warga bertahan karena mereka tidak mempunyai dana untuk membeli tempat tinggal baru.

“Rencananya kompleks ini mau dijadikan pangkalan militer untuk orang Kostrad yang baru-baru,” jelasnya. Meski demikian, dia pasrah jika Kostrad memaksa keluar warga dengan kekuatan militer. “Kita belum omong mau minta berapa tapi kalau dipaksa dengan kekuatan militer kita terpaksa keluar,” katanya dengan pasrah. (nik/nrl)


http://metro.vivanews.com/news/read/58941-warga_blokir_kompleks_kostrad_tanah_kusir

Tolak Penggusuran

Warga Blokir Kompleks Kostrad Tanah Kusir

Ada sekitar 33 rumah dinas TNI dan satu rumah yatim piatu yang akan digusur.

Pipiet Tri Noorastuti, Sandy Adam Mahaputra, Selasa, 19 Mei 2009, 08:49 WIB

VIVAnews – Puluhan warga Kompleks Kostrad Tanah Kusir, Jakarta Selatan, menolak digusur. Mereka merasa memiliki hak atas rumah yang telah didiami puluhan tahun. Warga pun memblokir kompleks dengan sejumlah bilah bambu. Aksi mereka dilakukan untuk menghalau petugas dijadwalkan melakukan eksekusi pengosongan lahan pagi ini, Selasa 19 Mei 2009.

Ada sekitar 33 rumah yang akan digusur. Sebanyak 14 rumah dinas TNI dan 19 rumah yatim piatu. Rumah-rumah tua yang telah dihuni 30 tahun itu berada di 14 RW di RT 07 Kompleks Kostrad Tanah Kusir. Selain memblokir jalan, warga juga melakukan aksi protes sambil membawa sejumlah poster. Salah satunya bertuliskan, “TNI tidak sekali-sekali merugikan rakyat, mana bukti janjimu.”

Sekretaris Forum Komunikasi Keluarga Kostrad, Tinnie Noeralie, mengatakan, Menteri Pertahanan telah mengeluarkan surat penundaan penggusuran tertanggal 27 April 2009. Isinya pengosongan rumah ditunda satu tahun. “Tapi Pangkostrad tetap mau eksekusi hari ini,” ujarnya.

Dalam aksinya warga memuntut tiga hal. Pertama meminta penundaan pengosongan rumah sesuai surat menteri, kenyamanan pindah, dan uang kompensasi. Yulistia, 48, warga RT 09 RW 07 Kompleks Kostrad Tanah Kusir, meminta, pemerintah tak asal gusur. “Jangan usir kami, dulu orang tua kami juga pejuang untuk negara, masa kami diusir begitu saja,” katanya. “Kalau ini tetap dilakukan berarti TNI tak punya hati nurani.”  Hingga kini aparat satuan polisi pamong praja belum tiba di lokasi penggusuran. VIVAnews


http://m.inilah.com/read/detail/43527/tni-persuasif-tertibkan-rumah-dinas

TNI Persuasif Tertibkan Rumah Dinas

Rabu, 13 Agustus 2008, 11:30 WIB

INILAH.COM, Bandung – Panglima TNI Jenderal TNI DJoko Santoso menyatakan penertiban dan penyelesaian rumah dinas TNI yang masih ditinggali purnawirawan dan anggota keluarga akan terus dilakukan secara baik-baik dan persuasif. “Penertiban rumah dinas terus dilakukan karena banyak personil yang masih mengontrak. Kita komitmen penyelesaian dilakukan secara baik-baik dan persuasif,” kata Djoko seusai Acara Penutupan Latihan Penyiapan Satgas Kontingen Konga XXVI-A/ UNIFIL di Pusdikif Cipatat Kabupaten Bandung, Rabu (13/8).

Panglima menyebutkan, penertiban rumah dinas itu tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena menyangkut mekanisme optimalisasi tugas-tugas personil TNI yang masih aktif. “Saya minta setiap komandan satuan untuk menginventarisir dan secara edukatif serta persuasif terhadap penghuni rumah dinas yang sudah tidak aktif,” ujar Djoko. Ia menyebutkan, rumah dinas TNi terdiri dari tiga kategori yakni kategori satu di kawasan markas, kategori dua yakni rumah dinas yang mendukung operasional penugasan TNI serta kategori tiga yang tidak terkait operasional.

Meskipun tidak menyatakan target penertiban rumah dinas itu, Panglima berharap beberapa permasalahan terkait penertiban rumah dinas itu bisa segera tuntas sehingga kesempatan TNI aktif menempati rumah dinas lebih banyak lagi. “Sebagian mereka kan sudah punya rumah, bahkan punya ruko. Yah yang seperti itu yang ditertibkan. Namun tetap secara persuasif,” kata Djoko.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta keikhlasannya para penghuni rumah dinas itu untuk menyerahkan rumah dinas itu kepada kesatuan terkait, sehingga bisa ditempati oleh personil TNI aktif yang berhak menempatinya. Hampir di semua daerah penertiban rumah dinas TNI masih terus berlangsung “alot” akibat sebagian penghuni rumah dinas yang notabene purnawirawan atau bahkan ahli warisnya masih tetap bertahan menempati rumah dinas di sana.

Alasanya sebagian besar mengaku tidak punya rumah untuk mereka tempati. Di lain fihak banyak TNI aktif yang mengantri untuk mendapatkan jatah rumah dinas. Tidak jarang pula muncul konflik antara penghuni rumah dinas yang tetap bertahan menghuni rumah itu dengan kesatuan TNI yang berusaha melakukan penertiban.[*/L6]


http://pdi-perjuangan.blogspot.com/2007/05/permadi-dan-warga-perum-kodam-v.html

Perumahan Kodam Dapat Ganti Rugi

Jawa Pos, Sabtu, 26 Mei 2007

Hasil Pertemuan dengan Pangdam

SURABAYA – Polemik rumah dinas purnawirawan Kodam V/Brawijaya mulai menemukan titik terang. Difasilitasi Komisi I DPR, kemarin penghuni rumah dinas berdialog dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa. Tiga anggota komisi I kemarin secara khusus datang ke Surabaya untuk menangani masalah itu. Mereka adalah Djoko Susilo (PAN), Permadi (PDIP), dan Djoko Subroto (Partai Golkar).

Di awal pertemuan, Permadi meminta kedua pihak agar tidak saling mengklaim dalam posisi benar. “Kalau dirunut dari sejarah, semua pihak salah. Institusi kodam salah karena membiarkannya sejak dulu; sedangkan purnawirawan seharusnya sadar bahwa setelah lepas tugas, ia harus menyerahkan hak menempati rumah dinas,” katanya.

Komisi I langsung menawarkan solusi penyelesaian polemik rumah dinas itu. Ada enam poin yang mereka tawarkan. Pertama, purnawirawan miskin dibiarkan tetap menempati rumah dinas. Kedua, warga yang digusur harus diberi ganti rugi. Ketiga, diusahakan pesangon bagi warga yang meninggalkan rumah dinas. Keempat, investor, jika ada, harus memberikan pesangon sesuai dengan kesepakatan. Kelima, rumah dinas yang beralih fungsi harus dikembalikan ke bentuk semula. Keenam, untuk yang sudah ditempati keluarga, juga harus ada pesangon.

“Namun, dengan catatan, setiap purnawirawan yang mampu, apalagi sudah punya rumah sendiri, diminta meninggalkan rumah dinas tersebut,” ujar Permadi. Sebelum menyepakati solusi yang ditawarkan Permadi, kedua pihak saling mengklarifikasi keberadaan rumah dinas tersebut.

Muslih, salah seorang warga, mengatakan bahwa kodam sebenarnya tidak berhak melakukan penggusuran. Menurut dia, tidak ada satu pun bangunan di Dodik (Komando Pendidikan, lokasi rumah dinas kodam) Hayam Wuruk yang dibangun Kodam V/Brawijaya. “Untuk itu, jika ingin melakukan penggusuran, harus ada ruilslag,” katanya.

Ny Suyoto, warga lain, juga langsung menyampaikan unek-uneknya ketika diberi kesempatan bicara. “Hati saya sangat terenyuh ketika mendengar kabar rumah saya akan digusur. Padahal, rumah itu telah saya tempati sejak tahun 1950,” katanya. “Kalau mau fair, rumah-rumah dinas yang ditempati purnawirawan jenderal semestinya juga digusur. Mengapa hanya kami?” sambung Sukotjo, ketua forum purnawirawan yang tinggal di rumdis kodam di Malang.

Langkah kodam yang akan menggusur rumah dinas juga dinilai bertentangan dengan hukum. Surat telegram Pangdam V/Brawijaya No ST/43/2007 berdasar SKEP panglima TNI dinilai cacat hukum. Sebab, bertentangan dengan peraturan di atasnya. “SKEP panglima itu bertentangan dengan PP No 31 tahun 2005 yang mengatur rumah negara,” ujar Sueb, warga lain.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa berusaha menanggapi unek-unek para purnawirawan tersebut dengan tenang. Kata Syamsul, pihaknya melakukan penertiban tersebut dalam rangka menjalankan instruksi KSAD. Menurut Syamsul, adalah hal yang logis seorang atasan memperhatikan hidup anak buahnya. “Saat ini masih banyak prajurit yang belum memiliki rumah dinas. Dengan gaji sedikit, mereka masih menanggung sewa rumah. Kasihan mereka,” kata Syamsul.

Kendati demikian, dia optimistis permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Syamsul sepakat jika ada pemberian ganti rugi terhadap purnawirawan yang terkena penggusuran. Tentang berapa ganti rugi yang akan diberikan, Syamsul belum bisa memperkirakannya. “Itu nanti, kami harus melakukan pengkajian satu per satu,” ujarnya. “Yang pasti, saya berjanji segera menyelesaikan permasalahan ini,” terangnya.

Setelah diskusi, rombongan komisi I langsung meninjau langsung ke Dodik Hayam Wuruk. Di lokasi itu, mereka disambut warga dengan histeris. Bahkan, beberapa ibu langsung merangkul Permadi. Salah seorang warga membacakan puisi mengenai ketidakberdayaan mereka terhadap rencana penggusuran tersebut.

“Kami mohon bantuannya agar Bapak memperjuangkan nasib kami,” kata Sa’i Arif, salah seorang warga. Djoko Susilo berharap agar kodam dan warga bisa segera menemukan titik temu. Anggota DPR dari PAN itu tidak ingin masalah tersebut menimbulkan konflik fisik seperti yang terjadi di beberapa tempat. “Di beberapa tempat, penertiban rumah dinas menimbulkan bentrokan fisik. Kami tidak ingin itu terjadi di Jatim,” katanya.

Djoko juga meminta pemberian ganti rugi yang layak bagi para purnawirawan. Sebab, rata-rata, purnawirawan adalah bekas tentara yang juga pernah berjasa bagi nusa dan bangsa. “Tolong jangan samakan dengan penertiban PKL. Lakukan dengan pendekatan persuasif,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa meminta kesadaran para purnawirawan agar segera meninggalkan rumah dinasnya. Tujuannya pemurnian pangkalan. Dalam hal ini, Kodam V/Brawijaya secara bertahap akan menertibkan 48 rumah dinas di Malang dan 92 rumah dinas di Surabaya. Warga diberi batas waktu akhir Juli untuk mengosongkan rumah dinas itu. (ded)


http://www.tempo.co/read/news/2005/08/03/05764746/TNI-AL–Masih-Ada-30-Kompleks-yang-akan-Ditertibkan-di-Jakarta

TNI AL : Masih Ada 30 Kompleks yang akan Ditertibkan di Jakarta

Fanny Febiana, Rabu, 03 Agustus 2005 | 07:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:TNI Angkatan Laut (AL) telah mempersiapkan kompensasi masing-masing berupa uang Rp 25 juta dan rumah tipe 36 (seluas 120 meter persegi) untuk delapan keluarga yang menempati rumah dinas TNI AL di Jl. Farmasi Bendungan Hilir Jakarta. Kompensasi ini diberikan terkait dengan kasus penertiban 16 unit rumah dinas pensiunan TNI AL.

Tidak semua keluarga diberikan kompensasi, karena menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Abdul Malik Yusuf, sebagian keluarga purnawirawan TNI AL tersebut malah sudah memiliki satu atau lebih dari satu rumah pribadi. “Jadi kami membantu keluarga yang benar-benar harus dibantu,”ujar Malik di Jakarta.

Sebelumnya, TNI AL melakukan penertiban terhadap 16 unit rumah dinas di Benhil karena TNI AL akan membangun officer club di lokasi tersebut. Officer club ini merupakan tempat serba guna untuk pengendali.

Batas waktu yang diberikan oleh TNI AL kepada penghuni rumah dinas di Benhil ini sebetulnya sudah berakhir pada akhir Juli lalu. Kini TNI AL menunggu sampai pensiunan TNI AL tersebut memberikan pernyataan keluar dari komplek TNI AL tersebut. “Jika memang masih belum juga, maka mau tidak mau harus dilakukan pembongkaran. Walaupun kami tidak ingin melakukan itu,”ujar Komandan Utama Angkatan Laut II Laksamana Pertama Moch. Jurianto.

Menurut Malik, sebetulnya ketika anggota TNI AL pensiun dengan hormat, ia memiliki waktu tiga bulan setelah pensiun untuk meninggalkan rumah dinasnya. Sedangkan yang diberhentikan dengan tidak hormat memiliki waktu satu bulan sejak tanggal diberhentikan dari TNI AL untuk meninggalkan rumahnya.

Pensiunan TNI AL yang tinggal di Benhil tersebut sudah puluhan tahun sejak pensiun belum meninggalkan rumah dinasnya. “Kami masih punya toleransi. Kebetulan TNI AL akan membangun officer club,”ujar Malik. Menurut Jurianto, masih ada rumah dinas yang akan ditertibkan. “Di Jakarta saat ini ada 30 komplek dengan ribuan rumah yang harus ditertibkan,”ujarnya.


http://www.tempo.co/read/news/2005/07/28/05764515/KSAL-Janji-Nyalakan-Listrik-Rumah-Pensiunan-Hari-Ini

http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2005/07/28/brk,20050728-64515,id.html

KSAL Janji Nyalakan Listrik Rumah Pensiunan Hari Ini

Raden Rachmadi, Kamis, 28 Juli 2005 | 11:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Slamet Subijanto berjanji akan mengaktifkan kembali arus listrik dan aliran air PAM di 16 rumah dinas pensiunan perwira AL di Jalan Farmasi, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Syaratnya, aneka poster dan coretan bernada protes terhadap kebijakan TNI AL di sekitar rumah itu harus segera dibersihkan. “Kemarin suami saya menemui KSAL, dia menjanjikan listrik akan menyala kembali hari ini,” kata Toeti Kakiailatu, isteri Laksamana Pertama (Purn) Frits A. Kakiailatu kepada Tempo melalui telepon, Kamis (28/7).

Meski telah dijanjikan seperti itu, namun saat berbincang dengan Tempo pukul 09.45, ia menyatakan aliran listrik di rumahnya dan rumah lainnya belum menyala. Ketika ditanyakan ke PLN, kata Toeti, ternyata mereka tak berani menyambungkan kembali kabel karena janji KSAL hanya bersifat lisan. ?Karena tidak tertulis, PLN belum bisa menyambungkan lagi aliran listrik di sini,? ujarnya.

Dua hari, Pangkalan Utama AL memutus aliran listrik dan air di kompleks tersebut. Para pensiunan yang telah 30 tahunan menempati rumah dinas itu dianggap tak mematuhi permintaan untuk mengosongkan rumah pada bulan ini. Sebab, seharusnya di kompleks tersebut sudah dimulai pembangunan Executive Officer Club (gedung serba guna).

Dalam pertemuan dengan KSAL, warga juga meminta agar waktu pengosongan rumah diundur hingga 2006. Alasannya, kata Toeti, beberapa bulan yang akan datang, terdapat beberapa perayaan besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Natal.


http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2005/07/27/brk,20050727-64481,id.html

PKL di Depan Rumah Dinas Perwira AL Dilarang Berdagang

Raden Rachmadi, Rabu, 27 Juli 2005 | 17:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Setelah aliran listrik dan air di 16 rumah dinas pensiunan perwira Angkatan Laut (AL) di Jalan Farmasi, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, diputus kemarin, kini giliran pedagang kaki lima di sepanjan jalan itu dilarang jualan lagi. “Kami sudah diberitahu provos Angkatan Laut, tidak boleh jualan lagi di sini mulai Senin pekan depan,” kata Heri, pedagang siomay yang sudah berjualan di sana sejak 13 tahun lalu.

Alasan yang disampaikan, kata Pendi, pedagang mie ayam, agar daerah tersebut tak terlihat semrawut ketika para pejabatnya bertandang ke situ. “Mereka sih tidak bilang karena perumahan ini akan digusur. Mereka hanya bilang biar pimpinan AL kalau ke sini, sudah bersih,” katanya kepada Tempo.

Para penghuni rumah itu sendiri, kelihatan sudah mengemasi alat-alat rumah tangganya. Di rumah Nomor 11 misalnya, tampak puluhan dus besar sudah bertumpuk. “Ya kami siap-siap saja. Tapi kami baru pindah kalau ganti rugi sudah jelas,” kata Yoyo Handoyo yang tinggal di rumah itu.


http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/04/19/NAS/mbm.20040419.NAS90675.id.html

Ketika Mantan Jenderal Digusur

Edy Budiyarso, 19 April 2004

DUDUK di lantai tanpa alas di ruang tengah, perempuan setengah baya itu seperti putus harapan. Setumpuk dokumen ia ikat sekenanya dengan tali plastik. Perabotan rumah dikemasnya dalam 12 kardus besar. Di ruangan yang berantakan itu ada tiga koper bertuliskan “pakaian”. Masih ada kotak kayu, penuh terisi seprai dan gorden. Alat penyejuk udara juga sudah dicopot dari dinding.

Mau pindah ke mana, Ibu? “Pindah ke Hong Kong,” jawab anak mantan jenderal itu dengan ketus. Kata “Hong Kong” yang diucapkannya tentu saja bukan menunjuk tempat yang makmur di Cina itu, melainkan ungkapan anak Jakarta tentang sesuatu yang tak jelas. Perempuan ini belum punya tujuan pasti ke mana ia pergi.

Perempuan yang keberatan disebut namanya ini adalah salah satu anggota dari 20 keluarga penghuni rumah dinas jabatan TNI Angkatan Darat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ia bersegera pergi karena setiap saat penggusuran bisa terjadi. “Kami harus bersiap. Sewaktu-waktu buldoser datang merobohkan rumah ini,” kata warga yang lain dengan wajah tegang.

Keluarga bekas pejabat tinggi Angkatan Darat di blok F dan G itu sudah sebulan ini merasa perumahan di kawasan elite tersebut berubah tak menyenangkan. Satu-satunya jalan masuk hanya dari samping Balai Kartini. Akses jalan dari Jalan Denpasar Raya di kawasan Kuningan sudah lama digembok rapat.

Penghuni yang kebanyakan sudah berusia lanjut itu semakin terisolasi karena pedagang sayur tidak boleh lagi masuk perumahan, juga mobil langganan gas dan air minum. Belakangan, menurut cerita warga, bahkan truk sampah pun tak boleh masuk kawasan yang kini dijaga oleh puluhan polisi militer itu. Kesialan bertambah-tambah ketika hujan deras mengguyur. Tempat itu tergenang lantaran pompa air sudah tidak lagi dijalankan. Warga yang masih bertahan harus rela menciduki air, menghalaunya ke luar rumah.

Semua kesulitan itu sebenarnya sudah dibayangkan warga ketika datang surat perintah pengosongan rumah dari Komandan Detasemen Markas Angkatan Darat, Kolonel Soepriadi, pada 30 Maret lalu. Disebutkan, antara lain, “Apabila pada akhir bulan April 2004 masih ada warga yang belum pindah, kami mohon maaf apabila ada gangguan sarana dan prasarana dalam kompleks.”

Namun, belum lagi surat itu berumur seminggu, dua buah buldoser hijau milik satuan zeni sudah meraung-raung di depan rumah warga, memasuki kompleks, dan merusak jalanan. Bahkan jalan di depan rumah Letjen (Purn.) Mashudi dan Mayjen (Purn.) Atam Surakusumah sudah koyak di sana-sini. Sebelum merusak semua jalan, persis di depan rumah Mayjen (Purn.) Ben Mboi, buldoser dihadang Nyonya Nafsiah Mboi, bekas anggota DPR, bersama ibu-ibu kompleks yang lain.

Perlawanan tidak berhenti di situ. Dimotori dua mantan gubernur, Mashudi dan Ben Mboi, serta mantan Komandan Pusat Polisi Militer, Atam Surakusumah, mereka melaporkan nasib mereka ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kepada Komisi Nasional, yang biasanya menjadi tempat mengadu korban kekerasan aparat, para purnawirawan jenderal yang sudah lanjut usia ini mengadukan perlakuan yang mereka terima dari para juniornya di Angkatan Darat itu. Dan Selasa pekan lalu, Komisi Nasional sudah mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Mereka juga menyiapkan perlawanan hukum, dibantu LBH Jakarta. Para pensiunan ini menganggap pemimpin AD bertindak melampaui batas. Ben Mboi, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, mengatakan ia tak kuasa lagi menghalangi keputusan untuk pindah ini. “Seumur saya ini, jika disuruh berjuang secara fisik, ya, tidak berani. Kalau 20 tahun lebih muda, saya masih berani,” katanya.

Yang digugat Ben Mboi adalah soal prosedur. Izin tinggal mereka dulu ditandatangani Kepala Staf AD dan Panglima Kodam, sedangkan kini surat pengosongan rumah dikeluarkan oleh Komandan Detasemen Markas AD. Mereka juga khawatir, rumah tinggal mereka tidak dipakai oleh para juniornya, tapi untuk kepentingan yang lain.

“Jika untuk kepentingan Angkatan Darat, mengapa ada perwira aktif juga ikut digusur?” kata Mulyadi Goce dari LBH Jakarta, yang membantu Ben Mboi cs. Mulyadi Goce bercerita, pada awalnya para purnawirawan itu hendak menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi mereka terbentur perlakuan yang semakin tidak menyenangkan. Maka, setelah mereka berpikir-pikir sebulan, bulatlah tekad mengadu ke instansi luar. “Saking cintanya mereka kepada Angkatan Darat, baru sesudah sebulan mereka mau bertemu dengan kami,” kata Goce.

Apa tanggapan Angkatan Darat? Jenderal Ryamizard menjelaskan bahwa ia sudah memberikan waktu dua tahun kepada para mantan perwira tinggi itu untuk mengosongkan rumah. Tapi mereka belum juga mengembalikan rumah dinas. Padahal banyak perwira tinggi aktif di Jakarta ini yang masih tinggal di rumah kontrakan. “Kebangetan, sudah pensiun tapi masih juga ingin tetap tinggal di rumah dinas,” katanya.

Kolonel Soepriadi, yang mengeluarkan surat pengosongan, juga jelas mengatakan tidak benar jika ada yang menyebut tindakannya tanpa sosialisasi. Menurut perwira kavaleri itu, ia hanya meneruskan langkah pendahulunya. Surat perintah pengosongan rumah sudah pernah disampaikan pada Maret 2003.

Surat perintah bulan Maret tahun lalu itu memang menugasi Komandan Detasemen Markas AD lama, Kolonel Prijanto, untuk mengabarkan rencana TNI-AD memakai rumah yang mereka huni. Sampai Kolonel Prijanto diganti, pengosongan belum seluruhnya selesai. Ketika Kolonel Soepriadi menjabat, warga tidak menganggap surat perintah yang dulu langsung menjadi kewenangan Komandan Detasemen Markas AD yang baru itu.

Padahal Kolonel Soepriadi berkeyakinan, “Surat itu perintah kepada pejabat, bukan individunya.” Demikian katanya saat ia ditemui di kantornya, Staf Umum Angkatan Darat, di Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kolonel Soepriadi pun bergerak.

Soepriadi menganggap pokok masalah adalah tiga mantan jenderal itu, sehingga penghuni lain ikut tak pindah. Yang ditudingnya adalah trio Mashudi, Ben Mboi, dan Atam Surakusumah. Dan Soepriadi menjamin kawasan itu tetap akan dipakai sebagai perumahan perwira AD. “Rumah mereka harus dibongkar karena sudah tak seragam lagi,” katanya.

Bagaimana dengan kabar pembangunan kawasan bisnis dan mal di lokasi itu? Menurut Soepriadi, rencana ini tak ada kaitannya dengan kompleks rumah dinas tadi. Balai Kartini dan Balai Kartika milik Yayasan Kartika Eka Paksi?yayasan di bawah Angkatan Darat?di tempat itu memang akan bersalin rupa, akan dipugar. “Tapi lokasi itu untuk kelas eksekutif dan menengah ke atas. Tidak ada yang jualan handphone di sana,” katanya. Siapa cukong di belakang proyek besar itu? Soepriadi hanya mengatakan pembangunan itu dilakukan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi.

Dan pembangunan kadang memang tidak menyenangkan si “korban”?yang harus berhadapan dengan buldoser. Namun, tentang buldoser di perumahan tadi, Soepriadi mengatakan itu untuk persiapan pembongkaran Balai Kartini. “Kalau jalan rusak memang karena buldoser jalan, bukan sengaja dirusak,” katanya.

Soepriadi menuding, di balik berlarut-larutnya soal pemindahan warga ini, ada urusan ganti rugi. Warga dinilainya tidak kompak. Ada yang meminta Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar. Tapi ada juga yang mau menerima tawaran “uang tali asih” Rp 120 juta. “Uang tali asih itu tidak ada aturannya. Itu murni kebijakan pimpinan,” kata Soepriadi.

Tentu uang tali asih itu dimaksudkan untuk menolong. Tapi cara menyampaikannya bisa membuat para senior itu “terluka”. Seorang sersan yang sebelumnya menjadi tukang pungut bola di lapangan tenis kompleks “diutus” bertandang dari rumah ke rumah membawa uang tunai Rp 120 juta dalam plastik keresek.

“Ayo, Bu, ambil uangnya. Jika lewat batas waktu, uang ganti rugi hangus,” kata sang sersan seperti ditirukan seorang warga. “Masa, jenderal ambil uang dari seorang sersan?” ujar warga itu kesal. Untuk para senior itu, agaknya memang perlu perlakuan yang lebih pantas.


http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1978/05/13/ILS/mbm.19780513.ILS71746.id.html

Ningrat: antara hilang dan timbul ningrat masa kini ningrat: antara hilang dan timbul

13 Mei 1978

DENGAN hormatnya mereka duduk di bibir kursi di kantor yang lengang itu. Mereka cuma bertiga menghadap pimpinan kantor dan perabotan tua yang memenuhi ruangan. Dalam bahasa Jawa Tinggi yang halus, yang tertua di antara mereka kemudian menjelaskan maksud. “Kami ingin dapat memperoleh Paring Dalem Serat Kekancingan (Surat Silsilah).”

Tepas Darah Dalem (Kantor Silsilah Kraton Yogyakarta yang terletak di bangsal Pracimasana memang tempat untuk mengurus “Surat silsilah”. Surat ini mengandung keterangan yang menjelaskan garis keturunan dari salah satu raja Jawa. Raja itu bisa dari kerajaan yang masih ada seperti Surakarta dan Yogyakarta, bisa juga dari kerajaan yang sudah lama punah-seperti Pajang dan Demak.

Bahkan, “banyak juga yang meminta pengakuan bahwa mereka keturunan dari raja Brawijaya (Majapahit),” kata KRT (Kanjeng Raden Tumenggung Danuadiningrat (65 tahun) kepala Kantor Silsilah Kraton Yogyakarta. Pemohonnya cukup banyak. Malah di tahun-tahun terakhir ini makin meningkat, kata Danuadiningrat pula. Ia bekerja di kantor ini sejak 1946.

Catatan statistiknya tidak ada, tapi terakhir ini rata-rata per bulannya antara 200 sampai 300 surat silsilah dikeluarkan. Pemohonnya dari berbagai kalangan buruh, tani, pegawai negeri sampai perwira tinggi ABRI. Kebanyakan berasal dari luar Yogyakarta. Ada yang dari luar Jawa dan juga luar negeri.

Bagaimana dapat dibuktikan bahwa seseorang benar-benar keturunan dari raja Brawijaya, yang hidup limaratusan tahun yang lampau? “Ya, asal kemudian keturunannya cocok dengan nama putera Sultan atau Sunan menurut buku pedoman kami. Yang bersangkutan yang harus bisa membuktikan sendiri,” tutur Danuadiningrat.

Kantornya bukan seperti pengadilan yang bisa minta bukti tertulis. Maka ia tidak mengesampingkan kemungkinan adanya orang-orang yang ingin mengaku-aku keturunan ningrat. Tapi ada syarat pemohon harus disertai dua orang saksi yang bersedia memberi keterangan di bawah sumpah dan yang sebelumnya sudah memiliki surat silsilah.

Usaha memperoleh serat kekanclngan itu agaknya merupakan sisa — atau kelanjutan dari kehidupan kebangsawanan di Jawa Tengah kini. Khususnya di Yogya, di mana terletak dua kraton (istana Hamengku Buwono IX dan istana Paku Alam VII) dan di Surakarta di mana berdiri kraton Sunan Paku Buwono XII dan Pangeran Mangkunegoro VIII.

Dengan nama yang berbeda, kraton-kraton Jawa yang lain juga punya kantor silsilah itu. Ada kesan bahwa banyak sedikitnya pemohon yang meminta surat silsilah pada masing-masing kraton dipengaruhi oleh “pamor” dari kraton yang bersangkutan. Kasultanan Yogyakarta yang boleh disebut yang paling baik pamornya saat ini dibanding kraton yang lain, mencatat jumlah pemohon yang terbanyak.

“Yang mengajukan permohonan untuk memperoleh surat silsilah di sini rata-rata sehari satu atau dua,” jawab Mr. R.M.H. (Raden Mas Haryo) Suseno Suryosomasto (62 tahun) dari Dinas Istana Mangkunegaran. Di kantor silsilah Kasunanan, di Istana Paku Buwono XII keadaannya lebih sepi lagi.

“Paling banyak sebulannya 10, malah kadang-kadang tidak ada sama sekali,” kata R.T. (Raden Tumenggung) Haji Sutonagoro (74 tahun). Bagaimana dengan di Paku Alaman? “Wah, kantornya jadi satu dengan perpustakaan. Tapi biasanya terkunci, dan ini kuncinya ada di kantong saya,” kata Tamdaru Tjokrowerdojo, keponakan Paku Alam VIII yang tidak lagi memakai gelar Raden Mas-nya.

Apa yang ingin dicari atau dibuktikan dengan mempunyai surat silsilah itu? Berbagai alasan disebutkan para pemohon. Ada yang berharap bahwa dengan mengetahui mereka keturunan raja diharap mereka juga meniru “kehalusan budi pekerti” yang menurunkan mereka. Banyak pula yang dengan singkat menyebut alasan supaya tidak “kepaten obor,” (kematian suluh), sebagai peninggalan untuk anak cucu supaya mereka tahu nenek moyang mereka.

Tak ada yang terus terang mengaku bahwa alasannya ialah untuk naik derajat sosial. Lahirnya Republik Indonesia memang merubah tata sosial masyarakat Indonesia. Kaum bangsawan kehilangan sisa kekuasaan dan juga hak-hak istimewa mereka. Ada yang dengan cepat bisa menyesualkan diri dan menjalin kerjasama yang erat dengan pimpinan Republik seperti yang dilakukan Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII.

Dipertahankannya Daerah Istimewa untuk Yogyakarta terutama adalah berkat sikap kedua tokoh tadi, yang langsung ikut serta dalam perjuangan mempertahankan Republik. Akibatnya, pengaruh keduanya tetap bertahan sampai saat ini. Berlainan dengan perubahan di Yogyakarta yang berjalan tenang, di Surakarta terjadi pergolakan.

Karena sikap Kasunanan dan Mangkunagaran di dalam masyarakat, timbul gerakan yang anti bentuk daerah swapraja. Beberapa kabupaten mulai melepaskan diri dari pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran. Karena kekeruhan terus berlangsung, pemerintah pusat RI dalam bulan Juli 1946 akhirnya menetapkan Surakarta sebagai satu karesidenan dalam propinsi Jateng. Yang terjadi di Aceh dan Sumatera Timur lebih parah.

Di tahun 1946 terjadi apa yang disebut sebagai “revolusi sosial.” Kaum bangsawan dicap pro Belanda. Timbul gerakan “anti-feodal”. Yang paling menderita adalah Kerajaan Langkat. Istana Langkat dan istana Kota Pinang di Labuhan Batu dihancurkan dan dibakar oleh “gerombolan pemuda”, yang konon juga mengibarkan bendera merah berpalu arit.

Penyair Amir Hamzah, menantu Sultan Langkat dengan gelar Pangeran Langkat Hulu yang oleh pemerintah RI diangkat sebagai Asisten Residen untuk daerah Langkat, diculik dan kemudian dibunuh pada bulan Maret 1946 dengan tuduhan “pengkhianat.” Sampai 1975 ketika penyair ini diangkat sebagai Pahlawan Nasional, banyak orang di Langkat yang mengambil sikap tutup mulut jika ditanya tentang ihwal kematiannya.

Tapi tanpa “revolusi sosial” pun, pada dasarnya pamor para bangsawan sudah jauh merosot. Banyak bangsawan, yang terbiasa manja dengan kedudukan dan hak istimewa mereka, terhempas dalam dunia lain yang sekonyong-konyong harus mereka hadapi. Seorang pangeran di Yogyakarta misalnya, di jaman penjajahan menerima “subsidi” sebesar 750 gulden.

Di jaman awal RI mereka menerima 750 rupiah. Waktu itu uang rupiah makin merosot nilainya. Maka jalan paling gampang untuk memperoleh sumber penghasilan ialah dengan menyewakan rumah mereka yang besar dan luas untuk sekolah. Ataupun mengijinkan orang-orang untuk ngindung, mendirikan rumah di atas tanah mereka.

Banyak yang terpaksa berdagang atau ambil pekerjaan lain yang semula dianggap rendah. Kekayaan mereka makin merosot. Rumah bangsawan, dan juga istana-istana, kini kusam berdebu tidak terawat. Gelar kebangsawanan yang dulu begitu dibanggakan makin menghilang dengan sendirinya.

Posisinya diambil alih kedudukannya oleh gelar akademis atau jabatan di pemerintahan yang kini berperan sebagai sratus sosial baru. Kepada golongan atas baru itu — karena memang hanya mereka yang mampu — banyak berpindah tangan harta milik pribadi para bangsawan. Perabot rumah tangga antik, senjata pusaka, gamelan bahkan sampai tanah dan rumah tempat tinggal dijual. Sebagian malah berpindah tangan ke luar negeri.

Konon, banyak barang inventaris kraton yang juga “merembes” ke luar dan kini bisa ditemui di rumah para pemilik baru di Jakarta. Mereka inilah agaknya yang kini meramaikan pasar — dengan barang antik dan pusaka, upacara perkawinan yang besar dan keningratan, dan yang nampak ingin memulihkan gemerlapnya kraton yang berdebu. Dan debu kini memang sudah tersapu bersih di banyak istana.

Warna-warni cat baru seakan mengembalikan seri dan semarak yang pernah dikesankan bangunan-bangunan istana. Sejak Pelita I oleh Ditjen Pariwisata (dan kemudian sejak Pelita II oleh Ditjen Kebudayaan) dilakukan pemugaran istana-istana yang dianggap perlu dipugar. Dengan syarat, bahwa setelah dipugar istana itu dirawat pemiliknya dan terbuka untuk umum.

“Tujuannya bukan untuk menghidupkan kembali feodalisme, tapi untuk memenuhi kelestarian budaya,” kata Uka Tjandrasasmita, direktur Direktorat Sejarah dan Purbakala Departemen P&K. Diutamakan pemugaran istana yang masih berdiri dan ada penghuninya, sedang jika bangunan itu tinggal puing-puing atau fondasi, akan juga dijadikan Taman Purbakala.

Sebagai contoh ialah Taman Purbakala Banten. Sampai saat ini ada 11 istana di seluruh Indonesia, 4 di antaranya di luar Jawa, yang termasuk proyek pemugaran ini. Ada juga bangunan istana yang masih berdiri tapi sudah tidak berpenghuni atau sudah diserahkan pada pemerintah.

Dalam hal ini bangunan itu akan dipugar untuk dijadikan Monumen Purbakala, seperti misalnya Istana Sultan di Sumenep (Madura). Pemugaran itu mungkin akan mengembalikan kesan kemegahan bangunan istana itu. Tapi apakah peranan yang dulu pernah dipegangnya juga akan kembali?

Mengunjungi istana-istana di Jawa saat ini, orang hanya akan menjumpai wajah-wajah tua. Mereka adalah para pekerja istana (abdi-dalem). Mereka dibagi menjadi grup yang tiap hari masuk kerja dan mereka yang caos di hari-hari tertentu saja. “Usia mereka rata-rata di atas 50 tahun,” kata KRT Sastrodiningrat (53 tahun), Sekretaris Kraton Surakarta yang bekerja di kraton sejak usia 19 tahun.

Jumlah abdi-dalem kraton Surakarta saat ini sekitar 550 orang dan yang sudah pensiun sekitar 250 orang. Mereka ini tidak bisa diganti karena memang tidak ada kalangan muda yang mau bekerja di kraton. Alasannya Gajinya rendah, kata Sastrodininrat. Abdi-dalem dengan pangkat Lurah anom (muda) misalnya, gajinya per bulan 5000 rupiah, Mantri 8000 rupiah, Panewu 12 ribu, Bupati anom 1 ribu sedang Bupati sepuh (senior) seperti Sastrodiningrat menerima 24 ribu.

Sastrodiningrat sendiri kalau pagi masih harus mengajar mengetik, short writing dan tata-buku di SMEA Saraswati untuk menambah penghasilan. “Orang sekarang materialistis,” keluhnya pula. Dan ia melihat tawaran gaji yang lebih tinggi sebagai satu-satunya jalan keluar dari ancaman bahaya “ketuaan” yang menimpa hampir semua istana-istana di Jawa.

Bayangkan yang terjadi jika generasi abdi-dalem sekarang ini yang bekerja berdasar semangat pengabdian semata, sudah tiada …. Jelas keuangan istana tidak akan mungkin untuk dapat menawarkan gaji yang lebih tinggi. Sedang untuk memugar dan menggaji para pegawai pun istana-istana itu tergantung dari bantuan pemerintah.

Tiga tahun terakhir ini misalnya, Kasunanan Surakarta menerima 102 juta dari Departemen P&K untuk biaya pemugaran. Departemen Dalam Negeri melalui Dirjen PUOD selain itu memberi sumbangan yang disalurkan lewat Gubernur. Kasunanan Surakarta tahun 77/78 ini menerima Rp 45.858. 000 yang diperinci untuk tunjangan SP Paku Buwono XII, tunjangan Ibu Dalem, tunjangan Kerabat, gaji dan pensiun abdi-dalem dan Insan Bondo Pensiun.

Tapi sekalipun umumnya merasa pesimis akan masa depan mereka, tampak bahwa istana dan para bangsawannya dengan berbagai cara berusaha mempertahankan eksistensinya. Dengan menyimpang dari tradisi kalau dianggap perlu. Sesudah pemugaran, istana-istanaterbuka untuk umum walaupun kemudian hanya kraton Yogyakarta yang tampak kebanjiran pengunjung.

Tapi agaknya Pura Mangkunagaran adalah yang paling berhasrat untuk maju. Dan kemajuan memang tampak, konon terutama berkat “keluwesan” SP (Sri Paduka) Mangkunagoro dan Gusti Putri. Dengan memecahkan tradisi, di halaman Pura didirikan Mangkunagaran Palace Hotel dengan 40 kamar yang dikelola oleh PT Hotel Indonesia Internasional. Sikap luwes pihak Mankunegoro dibuktikan sejak Pemilu 1971 dengan sepenuh tenaga membantu Golkar.

“Waktu itu kita mengumpamakan diri sebagai orang yang magersari (mendirikan rumah di atas tanah orang lain). Sedang yang punya tanah, yakni pemerintah, diumpamakan yang punya kerja. Tentu saja yang magersari harus membantu,” kata Mr. RMH. Suseno Suryosomasto.

Konon akibat Pemilu 1971 itu Mangkunegaran bisa menempatkan 4 wakilnya di MPR. Mangkunegaran, di samping punya PT Retno Puri yang mengurus hotel, juga memiliki PT Astrini yang ditunjuk jadi salah satu penyalur gula oleh Bulog. Kebanggaan di antara orang-orang Mangkunegaran juga tampak pada saat ini karena hubungan baik dengan pusat kekuasaan di Jakarta.

Tapi Suseno Suryosomasto membantah dengan keras bahwa ada bantuan khusus buat Mangkunegaran. “Walaupun Ibu Tien berasal dari Kerabat Mangkunegaran dan pak Harto berasal dari daerah Mangkunegaran, tidak pernah ada bantuan materi dari mereka.” Tapi jelas, bahwa dibanding dengan Mangkunegaran, kraton Sala yang lain, Kasunanan, kini sayup pamornya.

Ada pendapat pamor Kasunanan merosot saat ini karena terutama kurangnya pimpinan Sunan Pakubuwono XII (63 tahun). Kolonel (tituler) yang juga mempunyai rumah dinas di komleks Hankam Cidodol Kebayoran Lama ini lebih sering tinggal di rumah salah seorang anaknya yang menjadi menantu Jenderal Soedjono Humardhani.

Ia sering dijumpai main bowling di Ancol bahkan pernah mendapat 3 medali kejuaraan, satu di antaranya diterimanya di Bangkok. Bisnisnya, PT Buana Intercon yang bergerak di bidang kontraktor, dikabarkan akhir-akhir ini agak seret. GRM (Gusti Raden Mas) Suryosarosa (22 tahun), salah satu dari 34 putra Sunan (dari 6 selir) mempunyai kesan bahwa Sri Sunan sendiri kelihatannya sudah tidak memikirkan keadaan kraton lagi. Juga bangsawan lainnya.

“Mereka kelihatannya sudah pasrah. Tidak ada yang mengkoordinir, menjaga dan memelihara agar harta pusaka budaya itu tidak punah,” katanya pekan lalu. Mungkin tidak hanya golongan tua saja yang kurang tertarik untuk memajukan kraton. Dunia bisnis, bagi mereka yang sudah tidak lagi bersekolah, agaknya banyak menarik minat. Dalam hal ini ningrat-ningrat muda Yogyakarta jauh lebih maju dari rekan-rekannya di Sala.

Putra Hamengkubuwono IX yang tertua, Gusti Pangeran Mangkubumi misalnya, selain menjadi anggota DPRD Yogya juga menjadi Presdir Pabrik Gula Madukismo dan juga memimpin PT Punakawan yang bergerak di bidang kontraktor. Adiknya, BRM Kasworo menjadi Dirut Pabrik Tekstil Jogjatex.

Adik yang lain, BRM Murtianto, memimpin CV Pawana yang di samping memiliki art shop juga menjadi pemborong. “Itu semua untuk mencari pengalaman supaya tahu liku-liku dunia usaha sehingga tidak menggantungkan diri pada status,” kata BRM Ibnuprastowo, yang saat ini menjabat General Manager Sri Manganti Hotel. Dan Sultan, menurut cerita Ibnuprastowo, selalu berpesan untuk jangan memakai nama beliau kalau sudah terjun di bidang usaha.

Putra-putra Paku Alam VIII juga tidak ketinggalan berusaha di bidang bisnis, antara lain melalui PT Budi Luhur (pemborong) dan PT Putra Ayodhya (percetakan). Yang unik, mereka juga mempunyai PT Suara Istana, salah satu studio radio komersiil yang acara keseniannya terhitung berbobot di Yogyakarta. Toh peranan kraton sebagai pusat kebudayaan makin menyurut.

Di Surakarta, peranan ini bahkan sudah diambil alih oleh ASKI (Akademi Seni Karawitan Indonesia), RRI dan PKJT (Pusat Kebudayaan Jawa Tengah) yang banyak menyedot tenaga-tenaga ahli dari kraton dengan imbalan materi yang lebih menarik. Di Yogyakarta, peranan ini masih dapat sedikit dipertahankan. Among Bekso, perkumpulan tari kraton Yogyakarta sampai di TIM Jakarta.

Barangkali untuk menghadapi kemerosotan itu, atau untuk memanfaatkan semangat masa kini yang tidak “anti ningrat” seperti masa revolusi, makin bertumbuh kelompok-kelompok di antara golongan ningrat akhir-akhir ini dalam bentuk Kerabat atau Trah. Lewat acara arisan, khol, ataupun Syawalan, kelompok-kelompok ini makin mengukuhkan eksistensinya.

Dan tampak makin tumbuh ikatan batin antara mereka, yang bangga jika ada di antara mereka yang berhasil jadi tokoh masyarakat. Jika Kasunanan merasa bangga dengan GPH Djatikusumo dan Jenderal Surono (menantu wayah dalem = cucu raja), Mangkunagaran bisa membanggakan Ketua Mahkamah Agung Prof. Senoadji, Prof. Sedyatmo dan Dirjen Kehutanan Sadjarwo.

Diangkatnya Dr. Suwardjono Suryaningrat sebagai Menteri Kesehatan membuat bangga keluarga Paku Alaman, karena dia adalah Ketua Cabang Trah Paku Alaman di Jakarta. Tapi sementara itu ada juga tendensi bahwa di kota-kota seperti Surakarta dan Yogyakarta ada kalangan kaum ningrat yang berusaha meninggalkan “baju feodal”.

“Kami selalu menyadari bahwa sebenarnya kami adalah keturunan petani,” kata BPH Prabuningrat (66 tahun), adik Sultan Hamengkubuwono yang saat ini menjadi Rektor Universitas Islam Indonesia. Maksudnya, Ki Ageng Pemanahan, pendiri kerajaan Mataram di abad 16, pada mulanya adalah seorang petani.

Feodalisme kata Prabuningrat, sudah lama hilang di Yogyakarta. Bagaimana dengan “neofeodalisme”? “Yang melakukannya itu kan OKB (Orang-orang Kaya Baru). Kita malah mentertawakan mereka. Mereka hanya kaya dengan uang,” jawab Prabuningrat. “Neofeodalisme” memang disinyalir tampak menyubur. Terutama di Jakarta.

Ada gejala bahwa kaum elite baru telah mengambil-alih sebagian gaya hidup dan kebiasaan para ningrat. Di samping menghiasai rumah dengan gaya kraton, dioper pula kebiasaan bagi pembantu rumah tangga untuk menyebut majikan mereka dengan ndoro kakung dan ndoro putri — kebiasaan yang dulu pernah diganyang Bung Karno sebagai praktek ndoro-ayu ndoro-ayuan.

Akhir-akhir ini berkembang pula di Jakarta kebiasaan untuk beramai-ramai menyelenggarakan upacara pembersihan pusaka (keris, tombak dan sebagainya), dengan mengundang ahlinya dari Sala atau Yogya. Di Medan dan sekitarnya nampaknya semacam feodalisme baru yang tumbuh di kalangan elite baru seperti makin merajalela saja. Dan kaum ningrat lama nampaknya berganti menjadi penonton.

Kaum ningrat Sumatera Timur memang tampaknya berada di putaran bawah saat ini. Kampung Kota Matsum yang dulu merupakan “kompleks” kerabat Sultan kini pemiliknya sudah banyak bertukar. Paling menyolok adalah kompleks perumahan mewah di daerah Kolam Raja di depan Mesjid Raya Al Mansun yang penghuninya umumnya dari kaum elite baru.

Istana Maimoon kini hanya dipakai untuk upacara-upacara adat saja. “Saya ini hanya sebagai kepala adat orang-orang Melayu Deli,” kata Tengku Azmi Perkasa Alamsyah yang menggantikan duduk “tahta” di Istana Maimoon, setelah ayahnya baginda Sultan Tengku Othman mangkat.

Di Bali, bangsawan yang berasal dari kasta Brahmana dan Ksatria praktis kini sudah terbaur dalam masyarakat. Sukses landreform di Bali boleh dikatakan telah membuat bangkrut golongan Puri yang dulu menguasai banyak tanah pertanian. Banyak Anak Agung (nama kebangsawanan) yang kini menjadi kernet bemo atau malahan tukang catut.

Bahkan sejak 1970-an, banyak upacara keagamaan seperti Ngaben, Potong Gigi dan lainnya yang dulu harus “diselesaikan” oleh seorang Brahmana kini bisa diselesaikan oleh pendeta bukan Brahmana yang kini tergabung dalam himpunan Pasek Sanak Pitu atau Mahagotra Sanak Sapta Resi.

Di Jawa, proses hilangnya ningrat sama sekali — selain sebagai atraksi turis dan unsur kemegahan baru segelintir orang — bisa saja lebih cepat. Di Surakarta, sikap masyarakat yang nampaknya makin tidak acuh pada para ningrat membuat Sediono Humardhani (54 tahun), tokoh Pusat Kesenian Jawa Tengah, bahkan menyimpulkan bahwa dalam satu generasi lagi lembaga keningratan sudah akan hilang di Sala dan hanya akan tinggal bekas-bekasnya.

Alasannya? “Karena elite baru makin kuat dan percaya pada diri sendiri.” Jadi apa masa depan kraton dan istana yang ada? Sekedar jadi monumen atau museum? Peranan apa yang masih bisa dimainkan kraton? “Kraton masih punya monopoli, yaitu: kehalusan budi yang masih dapat ditanamkan dalam keseniannya,” kata Prabuningrat.

Pengaruh Sultan Hamengkubuwono IX sendiri memang masih cukup kuat di Yogyakarta. Dalam Pemilu 1977 lalu misalnya, ketika nampaknya partai-partai politik mungkin bisa membuat kejutan, buru-buru Sultan “didatangkan” ke Yogya. Hasilnya Golkar kembali menang di Yogya.

Upacara-upacara kraton yang tradisionil seperti membersihkan pusaka-pusaka kraton, Garebeg dan sebagainya masih sangat populer di antara masyarakat Yogya. “Itu berarti bahwa Sultan masih memenuhi kebutuhan kerokhanian mereka,” kata Prabuningrat pula. Karena itu Prabuningrat yakin bahwa lembaga ningrat di Yogyakarta untuk sementara akan tetap ada. “Tapi tentu semuanya tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Dan mengenai ini Prabuningrat mempunyai satu cerita. Di tiang-tiang vertikal bangunan kraton Yogyakarta, ada ukiran yang dianggap misterius. Tidak ada yang tahu apa artinya. Sampai di tahun 1948 berkunjung ke sana puteri bekas Dubes Mesir di Jakarta yang ahli dalam bidang kesenian. Segera ia mengetahui bahwa dalam ukiran tersebut tersembunyi tulisan Arab: Al Rahman (Yang Maha. Pemurah).

Prabuningrat yakin bahwa arti tulisan “yang disembunyikan” Pangeran Mangkubumi tatkala ia membangun istananya tahun 1756 ialah: Kalau kerabat Sultan Yogya tidak mementingkan lagi atau lupa pada Al Rahman, mereka akan hancur.

19750821               SKEP MENHANKAM / PANGAB Nomor: KEP / 28 / VIII / 1975

19750821               Penjelasan SKEP Menhankam / PangAB No.KEP/28/VIII/1975


About these ads