Sengketa berdarah perebutan lahan di Mesuji, Lampung

Sengketa berdarah perebutan lahan di Mesuji, Lampung

20111217, poskota, p.3, Ngomong-ngomong soal aparat
20111217, kompas, p06, Tajuk Rencana, Heboh tragedi Mesuji
20111217, kompas, p03, Pelanggaran HAM, Kami sudah tidak bisa tersenyum karena takut
20111217, kompas, p19, Buruh Migran, Perlindungan negara lemah
20111217, kompas, p13, 85 persen pasien kanker dan keluarga kanker
20111217, kompas, p01, KPK baru siap perang dengan penegak hukum korup
20111217, seputar indonesia, Tim Investigasi cari aktor Mesuji
20111217, seputar indonesia, UU Pengadaan Tanah Disahkan


20111217, poskota, p.3, Ngomong-ngomong soal aparat


20111217, kompas, p06, Tajuk Rencana, Heboh tragedi Mesuji


20111217, kompas, p03, Pelanggaran HAM, Kami sudah tidak bisa tersenyum karena takut


20111217, kompas, p19, Buruh Migran, Perlindungan negara lemah


20111217, kompas, p13, 85 persen pasien kanker dan keluarga kanker


20111217, kompas, p01, KPK baru siap perang dengan penegak hukum korup


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/452416/38/

Tim Investigasi Cari Aktor Mesuji

oleh: Rarasati Syarief, Hendry Sihaloho, Eka Setiawan
Seputar Indonesia, Saturday, 17 December 2011

JAKARTA – Menkopolhukam Djoko Suyanto menunjuk Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana sebagai ketua tim dalam penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan.

Tim investigasi ini akan bertugas mencari pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan pembunuhan massal terhadap warga. Djoko Suyanto mengatakan, Denny selaku wamenkumham bisa melibatkan unsur-unsur mana pun untuk menyelidiki kasus ini. “Dipilihnya Kemenkumham (sebagai ketua tim) itu lebih karena masalah hukumnya yang harus ditegakkan, HAM harus ditegakkan, dan bisa melibatkan semua unsur di situ.

Dan yang paling senior mestinya ya wakil menteri,” ujar Djoko di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin. Denny Indrayana mengaku siap mengemban tugas sebagai ketua tim investigasi. Menurut dia, timnya akan terdiri atas delapan orang yang mewakili berbagai unsur, antara lain dari kalangan kepolisian, Kementerian Polhukam, Kementerian Pertahanan, Komnas HAM, serta Polda Lampung dan Polda Sumsel. “Saya juga mengusulkan ada perwakilan dari perguruan tinggi.

Setelah tim lengkap, kita baru akan bertemu besok (hari ini),” tandasnya. Metode investigasi awal yang akan dilakukan tim ini, lanjut Denny, adalah menggunakan data dari pemerintah provinsi untuk mengumpulkan berbagai informasi. Setelah itu, tim akan mengungkap persoalan dasar dari masalah pertikaian ini. “Tentu saja masalah hukumnya, siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab, sampai level mana.

Yang lain adalah kesimpulan, rekomendasi yang diberikan terkait dengan bagaimana kebijakan ke depan karena sengketa warga dengan pengusaha kan tidak hanya terjadi di provinsi itu,” jelasnya. Mantan staf khusus Presiden itu menambahkan, timnya akan berusaha melakukan investigasi siapa yang bertanggung jawab atas tewasnya beberapa orang di Mesuji dan Sumsel. “Pada dasarnya harus ada yang bertanggung jawab dan harus diberi hukuman yang setimpal,”tandasnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo berjanji mendukung penuh tugas tim pencari fakta yang dikirim ke Mesuji, Lampung dan Sumsel. Dia mengharapkan tim investigasi mampu mencari fakta sesungguhnya di lapangan. Timur menambahkan, pihaknya siap melakukan pemeriksaan internal terhadap polisi yang diduga terkait dengan kasus kekerasan. ”Kita periksa anggota kita, prosesnya disiplin. Kalau nanti prosesnya mengenai unsur pidana, nanti kita proses lagi secara hukum peradilan,” kata Timur di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Tiga Kasus Mesuji

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan ada tiga kasus di Mesuji yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam proses pencarian fakta yang dilakukan Walhi, sengketa lahan yang melibatkan perusahaan itu mengakibatkan 9 orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka tembak. “Kasus yang mencuat saat ini di Mesuji terdapat tiga kasus walau sesungguhnya masih ada kasus yang tinggal menunggu bom waktu,” kata Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional Mukri Friatna di Jakarta kemarin.

Ketiga kasus tersebut, kasus pengelolaan lahan milik adat di areal kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Register 45 Way Buaya, tepatnya di Dusun Talang Pelita Jaya, Desa Gunung Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Sengketa lahan yang mencuat pada Februari 2006 itu berujung pada kematian seorang petani Made Asta pada 6 November 2010.

Kedua, ujar Walhi, kasus sengketa tanah lahan sawit seluas 1533 ha antara warga Desa Sei Sodong dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA) yang berakhir dengan tewasnya dua petani pada 21 April 2011. Salah satu dari korban disembelih dan ditembak. Ketiga, kasus tanah lahan sawit seluas 17.000 ha antara warga Desa Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) yang puncaknya berujung pada kematian Zaini, 10 November 2011.

Menurut Mukri, pemicu konflik yang berujung pada kematian petani karena pihak perkebunan sawit merampas dan menguasai tanah warga selama 10–17 tahun. Ironisnya, mereka yang punya tanah tidak mendapatkan ganti rugi. Adapun pemicu konflik di areal HTI Reg 45 Way Buaya karena pemerintah memperluas kawasan hutan di mana sebagian lahan merupakan tanah adat/ulayat.

Tuntutan warga Desa Gunung Batu atas lahan seluas 7.000 ha, hanya dikabulkan 2.300 ha untuk kemudian dienclave dari kawasan HTI. “Dan ketika warga adat memberikan lahan untuk dikelola kepada warga lokal, pihak perusahaan dan aparat telah menstigma pengelola sebagai perambah hutan,” ujarnya. Walhi mencatat, ketiga kasus lahan itu menyebabkan sembilan orang tewas. Perinciannya, 1 korban kasus Register 45, 7 orang kasus PT SWA di Sodong, dan 1 orang kasus PT BSMI.

Adapun yang mengalami luka tembak sebanyak 7 orang dan 1 korban luka bakar. Anggota Komite I DPD Anang Prihantoro menilai Menteri Kehutanan terkesan membiarkan sengketa lahan di Lampung dan Sumsel. Menurut dia, konflik tanah di Register 45 berawal dari Surat Keputusan (SK) Menhut No 93/KPTS-II/1997 yang memberikan hak penguasaan tanaman industri (HPTI) seluas 43.100 ha kepada PT Silva Inhutani Lampung (SIL).

Berdasarkan Besluit Resident Lampung District pada April 1940, kelompok hutan Register 45 ditunjuk sebagai kawasan hutan produksi dengan luas 3.500 ha. Perluasan lahan itu mengakibatkan konflik dengan warga. Kemudian, PT SIL membentuk pamswakarsa dan tim terpadu untuk menggusur warga. “Tapi, yang terjadi penggusuran dengan kekerasan. Di satu sisi, pembentukan pamswakarsa dan tim terpadu untuk mengamankan SK Menhut yang meluaskan lahan perusahaan,” jelas anggota DPD asal Lampung itu.

Menhut Zulkifli Hasan menolak bila dirinya dituding tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pemerintah pernah mencabut izin PT SIL pada 2002. Namun, hal itu dikembalikan karena kawasan hutan tidak boleh kurang dari 30%. Kendati demikian, Zulkifli mengakui bahwa sengketa lahan cenderung menelan korban.“ Tahun ini ada kebijakan memberikan 700.000 ha untuk dikelola rakyat,”tandas dia. ● rarasati syarief/hendry sihaloho/eka setiawan


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/452391/38/

UU Pengadaan Tanah Disahkan

oleh: Rahmat Sahid, Heru Febrianto, Wisnoe Murti
Seputar Indonesia, Saturday, 17 December 2011

Ketua Pansus RUU Pengadaan Tanah Daryatmo Mardiyanto (kiri) menyalami pimpinan sidang seusai menyerahkan hasil kerja pansus pada sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

JAKARTA– Sidang paripurna DPR kemarin akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi undang-undang (UU) setelah melakukan lobi antar-fraksi. Seluruh pimpinan fraksi sepakat menyetujui substansi RUU tersebut meskipun beberapa ada yang memberi catatan.

“Akhirnya kita memiliki UU mengenai pengadaan tanah,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin sidang paripurna DPR. Pramono mengungkapkan, keberadaan UU ini sangat penting bagi perlindungan dan hak-hak masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan. Pemerintah dan swasta tidak bisa seenaknya melakukan penggusuran karena ada rambu-rambu yang tegas dan jelas dalam UU tersebut.

“Intinya bagaimana pembangunan berjalan, tetapi tidak ada perampasan hak-hak warga,” ungkap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan usul pemerintah yang disampaikan melalui surat nomor R-98/Pres/12/2010 tertanggal 5 Desember 2010. Selanjutnya melalui rapat paripurna pada 25 Januari 2011 dibentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU tersebut.

Dengan mandat rapat paripurna, Pansus RUU Pengadaan Tanah telah bekerja selama setahun dengan mengunjungi lima daerah, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bali, Papua, dan Sulawesi Utara. Jumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 379 buah. RUU ini terdiri atas delapan bab dan 61 pasal.

Ketua Pansus RUU Pengadaan Tanah Daryatmo Mardiyanto saat menyampaikan laporan akhirnya memaparkan, hambatan pengadaan tanah sering kali bersumber pada penolakan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ganti rugi, RUU ini mengatur ketentuan ganti kerugian tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan memberikan pilihan atas jenis dan bentuk kerugian yang terdiri atas uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua pihak.

“Pilihan atas nilai dan bentuk ganti rugi merupakan pengaturan yang sama sekali baru dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,”jelasnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap UU Pengadaan Tanah dapat melancarkan pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang direncanakan mencapai 7–7,7% pada 2014 mendatang. “Jadi, kalau pemerintah ingin membangun untuk kepentingan rakyat banyak,itu tanahnya bisa dibebaskan dengan harga wajar,”ujar Menkeu di Nusa Dua, Bali, kemarin. rahmat sahid/heru febrianto/ wisnoe murti


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/452392/38/

Abaikan Hak Adat, Disiapkan Uji Materi
oleh: Mn Latief, Rahmad Sahid, Heru Febrianto
Saturday, 17 December 2011

KONSORSIUM Pembaharuan Agraria (KPA) berencana mengajukan uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang disahkan DPR kemarin.

KPA menilai terjadi kontradiksi antara aturan dengan konstitusi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Wakil Sekjen KPA Bidang Advokasi Kebijakan DD Shineba mengatakan, UU Pengadaan Tanah dari awal sudah melanggar prinsip pengakuan atas hukum adat yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Selain itu melanggar hak untuk memiliki pada Pasal 28H ayat (4) dan prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4).

Pemerintah, menurut Shineba, berkewajiban menghormati hak kesatuan masyarakat adat berikut hak tradisionalnya. Sementara hukum positif di Indonesia mengharuskan semua tanah memiliki dokumen kepemilikan, padahal tidak semua tanah memilikinya, terutama yang diatur dengan hukum adat. “Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi, tidak bisa dihilangkan secara sewenang-wenang. Dalam UU tersebut dengan alasan untuk kepentingan umum bisa menghilangkan hak,” ujarnya.

UU ini, menurut dia, akan berpotensi melegitimasi perampasan tanah. Karena saat ini di Indonesia hanya sebagian kecil tanah yang sudah dilindungi dengan dokumen hukum lengkap, sisanya masih dimiliki secara tradisional. Shineba menyatakan, dari 85 juta bidang tanah, pada 2004 baru tercatat 26 juta bidang yang besertifikat atau 30%. Penambahan terjadi pada 2005–2008 sebanyak 13 juta sertifikat hingga total sampai saat ini masih sekitar 60% bidang tanah yang belum besertifikat.“

Padahal UU ini mensyaratkan bukti sertifikat yang menjadi dasar ganti rugi tanah. Bagaimana dengan nasib tanah- tanah tanpa sertifikat yang jumlahnya jauh lebih banyak itu?” ujarnya. Selain itu, UU Pengadaan Tanah ini juga hadir dalam situasi pembangunan nasional yang tidak punya peta perencanaan penggunaan tanah nasional (national land use planning map). Karena itu, hal tersebut akan bisa dengan mudah menyulut konflik dan kompetisi penggunaan tanah.

Untuk diketahui, sebelum disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, terjadi hujan interupsi karena sebagian kalangan Dewan melihat perlunya penyempurnaan pada UU ini. Anggota Fraksi PPP Dimyati Natakusuma menilai, RUU Pengadaan Tanah dikhawatirkan lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang kepentingan masyarakat umum.Karenaitu, dia berpendapat RUU tersebut sebaiknya dimatangkan dulu sebelum secara resmi disahkan.

“Tidak hanya sinkronisasi, tetapi juga menyangkut masalah substansi. Masih banyak masalah di sini yang bertentangan dengan konstitusi. Mari kita kembalikan pembahasan RUU ini ke panitia khusus (pansus),” katanya. Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, sangat tidak lazim menyetujui RUU dengan adanya sinkronisasi-sinkronisasi yang tidak diketahui.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahjo Kumolo dalam interupsinya meminta penundaan pengesahan RUU tersebut karena masih banyak poin yang berpotensi merugikan masyarakat. “Kami menolak pengesahan RUU ini karena terlalu pro-investor,” tegasnya. Akibat banyaknya interupsi dari berbagai fraksi, Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang menjadi pimpinan sidang menunda pembahasan rapat hingga siang. Pembahasan baru dilanjutkan pada pukul 01.30 WIB.

Setelah melalui lobi-lobi, akhirnya semua fraksi bisa menyetujui pengesahan RUU tersebut menjadi UU. Anggota Fraksi PAN Ahmad Rubai juga menilai jika pemberlakuan UU itu bisa merugikan masyarakat. Karena itu perlu ada penjaminan perlindungan atas hak-hak rakyat sebagai pemilik tanah. Dia berpandangan, selama ini banyak proses ganti rugi yang pemberiannya tidak kepada yang berhak, tetapi justru pada yang diberi hak kewenangan. mn latief/rahmad sahid/ heru febrianto

About these ads