Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka

Jakarta, 21 Agustus 2011

Jepang Mengakomodasi Pancasila sebagai Dasar dan Tujuan Indonesia Merdeka

oleh Sando Sasako
Lead Consultant
Advanced Advocacy Plus

Warisan Pendudukan Jepang

Serangan Jepang ke Honolulu, Hawaii, per 7 Desember 1941, di hari minggu pagi, mengawali Perang Dunia II di wilayah Asia Pasifik. Di Eropa, Perang Dunia II dimulai Hitler per 1 September 1939. Di saat yang sama, Jepang juga merangsek ke Hong Kong, Filipina, dan Malaya.

Tujuan serangan ke Hawaii adalah guna mencegah armada perang AS bisa segera membantu negara-negara yang diserang Jepang. Tarakan merupakan wilayah Hindia Belanda yang pertama kali dikuasai Jepang per 11 Januari 1942. Wilayah selanjutnya mencakup Minahasa, Sulawesi Timur, Balikpapan, Ambon; Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Bali di bulan Februari; Banten, Indramayu (Tayu-Juana), Kragan (Rembang-Tuban); Batavia, dan terakhir Bandung (8 Maret 1942).

Belanda yang merupakan bagian dari pasukan sekutu, menyatakan perang dengan Jepang di wilayah Asia Pasifik dalam front A-B-C-D (American, British, Chinese, Dutch), 5 jam sesudah Hawaii dibombardir Jepang. Wij zijn in oorlog met Japan, kita berperang dengan Jepang, demikian pernyataan lewat radio oleh AWL Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Gubernur Hindia Belanda kala itu.

Dengan mengandalkan front A-B-C-D, pernyataan tersebut menjadi gertak kosong tanpa arti ketika satu-persatu kekuatan sekutu dengan mudah dapat ditaklukan Jepang. Benteng Inggris yang berlokasi di Singapura dan terkuat di Asia Tenggara jatuh per 15 Februari. Sisa Angkatan Laut Sekutu dimusnahkan di Laut Jawa pada akhir Februari. Jendral Ter Poorten, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Sekutu di Jawa, menyerah tanpa syarat per 9 Maret 1942. Gubernur Hindia Belanda dibuang ke luar Jawa.

Rakyat Indonesia tidak menyangka akan secepat, sesingkat, dan semudah itu hancurnya perlawanan penjajah Belanda terhadap invasi dan agresi Jepang. Penjajah Belanda praktis tidak melakukan perlawanan yang berarti terhadap Jepang. Di kampungnya sendiri, Negeri Belanda harus takluk terhadap agresi Jerman pada tahun 1940.

Asia Tenggara yang dibawah komando Panglima Besar (Nanpoo Gun) berpusat di Saigon. Pendudukan Jepang membagi wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara atas 3 wilayah, yakni:

  1. Pemerintahan Batavia yang menguasai Jawa-Madura dibawah Pemerintahan Angkatan Darat (Rikugun).
  2. Wilayah Sumatera yang berpusat di Bukittinggi berada dalam Rikugun Melayu (Sumatera dan Melayu) yang berpusat di Singapura.
  3. Pemerintahan Angkatan Laut (Kaigun) di Makassar yang menguasai wilayah Borneo, Bali, sampai Irian.

Warisan Jepang atas pendudukannya di Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

  1. Pengakuan terhadap nama Indonesia menggantikan nama Hindia Timur.
  2. Pengakuan terhadap bahasa Indonesia, ketimbang bahasa Melayu.
  3. Pengakuan terhadap orang/bangsa Indonesia, ketimbang inlander, pribumi.
  4. Pengakuan terhadap wilayah Indonesia adalah wilayah bekas Hindia Belanda (Jenderal Terauchi).
  5. Menetapkan hari Jumat sebagai hari kerja setengah hari.
  6. Tersiapkannya jiwa dan semangat serta dasar dan tujuan bagi bangsa dan negara Indonesia yang ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan.
  7. Tercetuskannya istilah Pancasila, UUD 1945 dan Pembukaannya.

Indoktrinasi Pancasila

Menyimak pengakuan Soekarno di berbagai kesempatan, tanggal 1 Juni 1945 bukanlah hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya istilah Pancasila.

Sila

Muh. Yamin, 19450529

Soekarno, 19450601

1

Peri Kebangsaan

Kebangsaan Indonesia

2

Peri Kemanusiaan

Internasionalisme atau peri-kemanusiaan

3

Peri Ke-Tuhanan

Mufakat atau demokrasi

4

Peri-Kerakyatan (Permusyawaratan, Perwakilan, Kebijaksanaan)

Kesejahteraan sosial

5

Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)

Ketuhanan yang berkebudayaan

Menurut Soekarno, aku tidak mencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pancasila telah lama tergurat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu corak karakter bangsa Indonesia. Menurut PPKI, Soekarno tidak mementingkan kata-kata, melainkan jiwa dari perumusan lima dasar itu yang berbeda dengan perumusan lima sila yang dimajukan pada 1 Juni 1945.

Hal ini berbanding terbalik dengan Soeharto, yang mengukuhkan susunan kata per kata pada tata urutan dan rumusan sila-sila dalam Pancasila, berdasarkan Inpres No.12/1968, yakni:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sepuluh tahun kemudian, Soeharto mensahkan doktrinasi Pancasila melalui Tap MPR No.II/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa Pancasila yang merupakan pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

b. bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan, dan kesatuan gerak langkah dalam hal menghayati serta mengamalkan Pancasila diperlukan adanya P4.

c. bahwa oleh karena itu, MPR yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 berpendapat perlu adanya Ketetapan MPR tentang P4.

Mengingat:

1. Pembukaan dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

2. Keputusan-keputusan MPR-RI No.1/1977; No.3/1977; No.4/1977; No.1/1978; dan No.2/1978.

3. Ketetapan MPR-RI No.1/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No.2/1977.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang P4 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 semasa Sidang Umum MPT bulan Maret 1978

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN MPR RI tentang P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

Pasal 1

P4 ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

Pasal 2

P4 dituangkan dalam rumusan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami maknanya, disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
BAB I:      Pendahuluan
BAB II:     P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)
BAB III:    Penutup

Pasal 3

Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 4

P4 ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Pasal 5

Menugaskan kepada Presiden sebagai Mandataris atau Presiden bersama-sama DPR untuk mengusahakan agar P4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 1978.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua              :    Adam Malik
Wakil Ketua    :    Mashuri, SH
Wakil Ketua    :    KH Masjkur
Wakil Ketua    :    R. Kartidjo
Wakil Ketua    :    H. Achmad Lamo
Wakil Ketua    :    Mh. Isnaeni


Lampiran

Naskah
P4 (Ekaprasetia Pancakarsa)

I. Pendahuluan

Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan rakyat Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia kepada Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban kelangsungan hidupnya.

Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa, yang telah diuji kebenaran, keampuhan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan mana pun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

Menyadari bahwa untuk kelestarian keampuhan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

Dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Untuk memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila diperlukan suatu pedoman, yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.

P4 itu dituangkan dalam rumusan yang sederhana dan jelas, yang mencerminkan suara hati nurani manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan yang mampu secara terus-menerus menggelorakan semangat serta memberikan keyakinan dan harapan akan hari depan yang lebih baik, sehingga pedoman itu dapat mudah diresapi, dihayati, dan diamalkan.

II. P4 (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam:

  1. hidup manusia sebagai pribadi,
  2. hubungan manusia dengan masyarakat,
  3. hubungan manusia dengan alam,
  4. hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain,
  5. hubungan manusia dengan Tuhannya,
  6. mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, manusia Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila secara bulat dan utuh menggunakan pedoman sebagai berikut:

1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

2. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepa salira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-banga lain.

3. SILA PERSATUAN INDONESIA

Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Menempatkan kepentingan negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa, apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada Tanah Air dan Bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa.

4. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan Masyarakat.

Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

5. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian, ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Demikianlah dengan ini ditetapkan P4 yang dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa.

Ekaprasetia, karena P4 ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Kesadaran akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa.

III. PENUTUP

Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Demikianlah manusia dan bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila serta penuh gelora semangat membangun masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur.

Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyertai pelaksanaan Pedoman ini.


Penjelasan atas Bab II angka 1

Dengan rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut pada Bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama dan suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan.


36 Butir-butir Pancasila

Kristalisasi P4 tersebut dinyatakan dalam 36 butir-butir Pancasila. Tetapi bila dihitung-hitung, bukannya 36 butir melainkan 37 butir. Beberapa sumber bahkan menjadikan butir-butir tersebut menjadi 35 butir. Mana yang benar?

Menurut pendapat penulis, kalau ditelaah lebih lanjut, butir-butir Pancasila tersebut malah bisa lebih dari 37. Tafsir, penjelasan, uraian atau apa pun namanya, lampiran Tap MPR No. II/1978 tersebut merupakan naskah P4 yang mencoba mendeskripsikan terhadap apa yang dimaksud dengan P4 menurut setiap sila dalam Pancasila.

Hal ini dibantah kerasa dalam Pasal 1 dari Tap MPR No.II/1978, yang menyatakan dengan tegas bahwa P4 bukan merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Penjelasannya.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Pedoman sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beserta penjelasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Hasil karya dan kerja MPR ini seperti orang-orang buta yang mendeskripsikan gajah menurut apa yang mereka pegang. Soekarno sebagai pencetus istilah Pancasila saja tidak perduli dengan urutan dan susunan kata per kata dalam Pancasila. M. Yamin sendiri pernah menyangkal kristalisasi Pancasila ke dalam 5 kata yang dia sampaikan pada rapat BPUPKI tertanggal 29 Mei 1945.

A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

  1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  2. Hormat menghaormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
  3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
  4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

  1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persmaan kewajiban antara sesama manusia.
  2. Saling mencintai sesama manusia.
  3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
  4. Tidak semena-mena terhadap orang lain
  5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

C. SILA PERSATUAN INDONESIA

  1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamtan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
  3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
  4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
  5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

  1. Mengutamakan kepentinagn negara dan masyarakat
  2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingn bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
  5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
  6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  8. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

  1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
  2. Bersikap adil
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak-hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
  6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak bersifat boros
  8. Tidak bergaya hidup mewah
  9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
  10. Suka bekerja keras.
  11. Menghargai hasil karya orang lain.
  12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

45 Butir-butir Pancasila

Tap MPR No.II/1978 tentang P4 dibatalkan sekali lagi berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tap MPR No.I/2003 bersifat sapu jagat karena ‘kesaktiannya’ membreidel seluruh Tap MPR yang dinilai tidak sejalan dengan era dan tuntutan reformasi.

Berdasarkan Tap MPR No.I/2003 tersebut, menurut beberapa sumber yang sangat tidak bisa dipercaya, 36 butir-butir Pancasila kemudian berkembang menjadi 45 butir-butir Pancasila. Berdasarkan penelusuran penulis tentang Tap MPR No.I/2003, kata Pancasila ada disebutkan dalam pasal 6 seperti berikut:

(Sebanyak 104) Tap MPRS dan Tap MPR yang disebutkan di bawah ini merupakan Tap MPRS dan Tap MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

52. Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa).

84. Tap MPR No.V/1988 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

90. Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998.

91. Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Seperti yang pernah penulis sebutkan, perspektif orang-orang buta tersebut –yang mencoba menginterpretasi Pancasila ke dalam pernyataan-pernyataan dogmatis yang kosong, tidak ilmiah, tidak sistematis– semakin berkembang setelah mereka mendapat pegangan baru terhadap bentuk tubuh gajah yang lain.

A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

  1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

  1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

C. SILA PERSATUAN INDONESIA

  1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /PERWAKILAN

  1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
  2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

  1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  9. Suka bekerja keras.
  10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Berakhirnya Era Indoktrinasi Pancasila

Era indoktrinasi Pancasila berakhir menyusul tumbangnya kepemimpinan orde baru digantikan dengan orde reformasi yang kebablasan dalam hal liberalisme dan individiualisme yang sarat dan sangat kapitalistik. Produk hukum yang memberangus dogmatisasi Pancasila adalah Tap MPR No.12/1998 dan Tap MPR No.18/1998, dan yang terakhir adalah Tap MPR No.I/2003.

Tap MPR No.XII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.V/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Tap MPR No.XVIII/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MPR RI,

Menimbang:

a. bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara.

b. bahwa Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, perlu dicabut.

c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Tap MPR untuk mencabut Tap MPR No.II/1978 tersebut dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

Mengingat:

1. Pasal 1, 2, dan 3 dari UUD 1945.

2. Tap MPR No.I/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Tap MPR No.I/1998.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pimpinan MPR No.10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR.

2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 yang membahas Rancangan Tap MPR tentang Pencabutan dan Penggantian Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR.

3. Putusan Rapat Paripurna Ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Tap MPR tentang Pencabutan Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pasal 1

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Tap MPR No.II/1978 tentang P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 13 November 1998

MPR RI,

Ketua          :    H. Harmoko
Wakil Ketua    :    Hari Sabarno, S.Ip., M.B.A., M.M.
Wakil Ketua    :    Dr. Abdul Gafur
Wakil Ketua    :    H. Ismail Hasan Metareum, S.H.
Wakil Ketua    :    Hj. Fatimah Achmad, S.H.
Wakil Ketua    :    Poedjono Pranyaoto


Tinjauan Reflektif Kehampaan MPR

Tap MPR No.I/2003 merupakan karya dan sidang tahunan terakhir bagi MPR. Dasar utamanya adalah pertimbangan jadwal pelantikan anggota DPR dan DPD yang dihasilkan dalam pemilu nasional maupun pilkada. Efisiensi anggaran dan risiko politisasi merupakan reasoning yang lain.

Pertimbangan legal lainnya adalah struktur, hierarki, posisi, ketatanegaraan produk hukum MPR yang tidak lagi bisa menerbitkan Tap yang bersifat regeling (mengatur). Penerbitan Tap merupakan kewenangan turunan dari menetapkan GBHN. Amandemen terhadap UUD 1945 membuat MPR tak lagi memiliki kewenangan menetapkan GBHN.

Sidang Tahunan MPR 2003 merupakan upaya konsolidasi dan penegakkan demokrasi di Indonesia karena bertujuan meninjau seluruh produk MPR sepanjang  sejarahnya. Dana ratusan milyar sudah dianggarkan untuk ‘dihabiskan’ demi perbaikan bangunan politik dan ketatanegaraan.

Berbagai kemegahan dan kemewahan dalam ritual MPR menjadi tanpa arti dan penuh kesia-siaan, mubazir, dan boros, ketika masyarakat menyaksikan secara langsung betapa banyaknya bangku kosong. Kalau pun bangku sidang terisi, para wakil rakyat yang gila hormat banyak yang tidur, asyik sendiri, browsing, sms-an, BB-an, bahkan menonton video porno. Mereka tidak menghiraukan apa yang sedang dibicarakan selama sidang berlangsung.

Kelesuan Sidang Tahunan MPR tersebut merefleksikan minimnya semangat reformasi yang nyata di kalangan wakil rakyat yang haus penghormatan. Di tahun 2003, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang amat berkuasa dan lebih berkuasa atas presiden. Walau MPR tetap merupakan simbol wakil rakyat secara kolektif, MPR telah kehilangan legitimasi sebagai lembaga sarat social trust dan public respect.

Semangat reformasi harus berhadapan dengan tokoh-tokoh masa lalu yang masih kuat secara politik, finansial, dan jaringan. Mereka berpotensi melakukan perlawanan habis-habisan bila dibawa ke pengadilan. Di banyak negara, tokoh-tokoh politik yang terlengserkan banyak yang mengacaukan negara dengan memobilisasi para simpatisan, kader, dan pendukung, baik secara terbuka maupun secara terselubung.

Kedamaian dan tertib hukum bisa semakin jauh tercapai. Upaya penegakan hukum melalui sistem pengadilan dilakukan secara sangat selektif alias tebang pilih dan tentu dilaksanakan setengah hati. Kesalahan politik di masa lalu tidak dilupakan tetapi dianggap bersifat kolektif, bisa dimaafkan, dan bisa diampuni oleh pemerintah atas nama negara (national pardon, amnesty) yang ingin melakukan rekonsiliasi politik.

Pancasila yang sangat diagung-agungkan sebagai moral bangsa, nilai-nilai dan perjanjian luhur bangsa, pedoman hidup, dan lainnya menjadi pepesan kosong yang tiada arti ketika harus berhadapan dengan kepentingan politik yang sangat mendewakan tujuan dan menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan.

Ough, itu dia semangat individualisme dan komunisme, lawan berat moral Pancasila yang sangat ditakuti dan digembar-gemborkan Soeharto. Dalam politik, tidak ada yang abadi, melainkan kepentingan orang yang sedang berpolitik. All is fair in love and war. The ends justify the means. The Machiavellians.

Ajaran moral tersebut dipelajari sebagai subjek tersendiri pada pendekatan consequentialism. Konsekuensi prilaku seseorang merupakan basis utama suatu penilaian atas kebenaran suatu prilaku. Tiga pendekatan lainnya adalah deontologi, etika kebaikan (virtue ethics), dan etika pragmatis (pragmatic ethics) alias fenomena kutu loncat.


Catatan Ringkas

Tulisan ini dimulai dengan tujuan sebagai background research guna menganalisa Pancasila, mulai dari kelahirannya sebagai suatu istilah tersendiri sampai menjadi suatu moral yang didogmatisasi dan terabaikan. Tujuan jangka panjang moral Pancasila adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan jangka pendeknya adalah untuk memenangkan pemilu yang akan datang dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan partai politik dan para pejabat teras di partai berkuasa maupun di kementertian melalui praktek mark-up, legalisasi alokasi dana dan anggaran APBN.

Kasus M. Nazaruddin dari Partai Demokrat membuktikan telah terwujudnya demokrasi di Indonesia yang sangat kapitalistik, liberal, dan individualistis. Hidup klas penguasa. Hidup partai berkuasa. Berjayalah terus wahai partai berkuasa dan klas penguasa, di dunia dan di neraka.


Catatan Penutup

Sekian puluh tahun yang lalu penulis pernah mencoba mencari buku yang eksklusif membahas tentang moral, akhlak, ajaran kebaikan, ala Indonesia, bahkan di toko buku terbesar di Asia Tenggara. Penulis tidak pernah menemukan apa yang penulis idamkan, kecuali ajaran moral, adab, ibadah, akidah, keyakinan, conviction yang sifatnya ritual, rutin, dan mengagungkan dalil naqli (ajaran teokrasi).

Tidak ada yang salah memang dengan ajaran teokrasi. Kendala terbesar adalah minimnya pemahaman yang sifatnya prinsipil, logis, universal, dan perseptif bagi banyak kalangan yang dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi taqlid kepada sesuatu yang nisbi dan subjektif. Persepsi dipelintir menjadi ajaran mujahidin, semangat jihad dengan fanatisme yang sempit dan fundamental wahabian.

Bila kita telaah keberadaan kita sebagai makhluk individu yang terbentuk dari air mani yang berkembang menjadi darah, untuk kemudian menjadi daging, urat, dan tulang; kita akan segera tersadar bahwa kita memiliki sistem biologika tubuh yang terus menerus mengalami transformasi, untuk tidak dikatakan bermutasi atau ber-evolusi.

Sistem tubuh (body system) tersebut berkembang sejalan sistem kejiwaan seseorang (psychological system) sebagai manusia individu. Dalam perkembangannya, lingkungan fisik dan sosial (milieu) seseorang tersebut membentuk cara berpikir tersendiri (mind system), bersikap, berprilaku, dan berinteraksi dengan lingkungan tempat dimana dia tinggal dan menetap (psychosocial).

Siklus penciptaan manusia yang terus berulang selama manusia ada, sekian ratus ribu tahun, sebenarnya merefleksikan kejadian manusia itu sama di mana saja dan kapan saja. Yang membedakannya cuma nama tempat dan nama pelaku orangnya saja. Bukankah Al-Quran telah menyuarakannya dalam QS-2:66, QS-3:140, dan seterusnya.

Mulailah dengan iktikad, niat yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk mencapai yang lebih baik, dengan berlaku seadil-adilnya, etis, dan segala macam adab yang baik. Ajaran teokrasi lagi.

About these ads