Unilever and Nestle are boycotting Indonesian CPOs

It is simply because of failure to bargain and have descent deals for their own sake over Indonesian CPOs

My comment:

You should have known about who and what kinds of animals are Nestle and Unilever.  They have been boycotting Indonesian CPOs. The environment factor has become the culprit. Aren’t there anything reasonable or business terms that they are not satisfied with the Indonesian CPO producers, instead of such ridiculous things.

Read and learn about the history of Unilever. They have been selling cheap and low quality products all over the world for over more than a century. They do it by aggresively buying commercial spots on tv, magazines, newspapers. They sell junk, but indefinitely proclaim and bombard the mass media with bogus claims.

How about Nestle? It is a Suisse’ product. The Swiss people truly know what luxury matters in life: time (swiss army watches), money (banks), no drama (neutrality, ICRC, geneve conventions), multitasking (victorinox knives), cheese (kraft, nestle), chocolate (toblerone, kit kat), and corporatocracy. Chocolates and cheese are synonymous with secrecy? Ssstt, eat this cheese, but be quiet.

Do you know why Swiss has been in love with the secrecy things? They allow the richest people on earth to save their money in their bank, without interest. The secrecy is the interest that the Swiss banks have been offering.

Nevertheless, Swiss is not a rich country nor their citizens. Recall upon the recent fact that its richest bank, UBS, had been trembled and thirsty for real money infusion to their own account, following the subprime mortgage scandal and blow-outs in 2007.

They had asked to the Government of Singapore to step in as a UBS shareholder as UBS incurred a very huge loss in 2007. As of 1 April 2008, UBS AG reported that it expected to post net losses of 12 billion Swiss francs (US$12.1 billion) for the first quarter of 2008 and would seek 15 billion Swiss francs (US$15.1 billion) in new capital.

The U.S. Subprime mortgage crisis made it to see losses and writedowns of approximately US$19 billion on U.S. real estate and related credit positions. As of 9 February 2009, UBS announced that it lost nearly 20 billion Swiss francs (US$17.2 billion) in 2008, the biggest single-year loss in the history of Switzerland. On 11 March 2009, UBS AG posted a revised FY 2008 reported 20.9 billion CHF ($18 billion) loss. It was reported UBS was “extremely cautious” about the outlook for 2009.

By June 2010, the Government of Singapore owned 6.45% of ownership in UBS. If you have an access to the database of who owns the Singaporean property, real estates, apartments, and so on, you shall be amazed. They are Indonesian citizens. So, the real question is, who own Singapore? Who own UBS? Who has the real money? Indonesian citizens. wtf. f-crap.

The money comes from palm oil products and rubber. Indonesia and Malaysia are very much blessed to monopolise the production of quality palm oil products. Quality rubber products also come from Indonesia, Malaysia, and Thailand.

The point is: stop shipping the palm oil products to Rotterdam. Indonesia MUST have their own rottEnDAM or MEDAN, I should say, as the price reference. Indonesia MUST quit RSPO, just like Indonesia quit OPEC. This is to increase the bargaining position of Indonesian CPO and of course the CPO price.

KELAPA SAWIT

Indonesia Tak Perlu Tunduk kepada Eropa

Selasa, 19 Oktober 2010 | 03:58 WIB

Medan, Kompas – Indonesia tak perlu tunduk dengan segala tuntutan dan kemauan negara-negara Eropa terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa relatif kecil, tetapi tuntutan mereka terlalu banyak.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting menjelaskan, dari total ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia 21 juta ton, ekspor ke negara-negara Uni Eropa hanya 9,5 persen dari jumlah itu.

”Nilainya sedikit, tetapi tuntutan dari Eropa ini terlalu banyak. Indonesia produsen CPO terbesar di dunia, semestinya tak perlu tunduk kepada Eropa untuk mengendalikan pasar CPO dunia. Pasar kita terbuka lebar di China dan India,” ujar Timbas di Medan, Senin (18/10).

Hingga kini, dua perusahaan besar asal Eropa, Unilever dan Nestle, masih memboikot pembelian CPO dari Indonesia. Ini terkait isu bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dinilai merusak lingkungan. Pekan lalu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia bersama perwakilan delapan negara Eropa mengunjungi Riau dan bertemu pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit nasional.

Menanggapi ancaman Eropa yang menyatakan akan menolak barang dari India dan China jika produk tersebut menggunakan bahan setengah jadi berupa CPO dari Indonesia, menurut Timbas, itu hanya isapan jempol.

”Tak mungkin Eropa berani menekan China yang jadi kekuatan ekonomi dunia. Ekspor CPO ke China tetap aman, apa pun ancaman Eropa,” ujarnya.

Tekanan dari Eropa tidak hanya datang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, tetapi juga lewat forum Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan kelapa sawit dunia untuk menjamin produksi minyak sawit yang berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan.

”Hampir setiap tahun selalu ada syarat tambahan RSPO. Yang meminta selalu pembeli dari Eropa. Mereka seolah tak menganggap produsen sawit ini juga anggota RSPO,” kata Timbas.

Oleh karena itu, muncul ide untuk berdikari dalam pengelolaan sawit nasional, serta pasarnya, yakni dengan menggagas Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

”ISPO dibutuhkan karena selama ini patokan harga internasional CPO selalu ditentukan di Rotterdam. Dengan ISPO, kami ingin agar patokan harga CPO dunia tak lagi ditentukan di Rotterdam, tetapi di Jakarta atau Kuala Lumpur. Jika perlu, Indonesia dan Malaysia keluar dari RSPO,” ujar Timbas.

Ancaman keluar dari RSPO juga dilontarkan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Menurut Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsyad, RSPO tak memberikan pengaruh bagus terhadap petani kecil.

Ditegaskan, dengan biaya sertifikasi yang sangat mahal, tak mungkin petani kelapa sawit Indonesia mendapat sertifikasi RSPO. Padahal, sebagian pembeli dari Eropa mensyaratkan sertifikasi itu. (BIL)

Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2010/10/19/03581256/indonesia..tak.perlu.tunduk.kepada.eropa

INDUSTRI HILIR CPO

Bidik Pasar Eropa Butuh Sertifikat RSPO

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 03:04 WIB

Jakarta, Kompas – PT Megasurya Mas menjadi perusahaan Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO Supply Chain. Berbekal sertifikat itu, industri hilir minyak kelapa sawit ini menargetkan akan mengekspor 30 persen dari produknya ke Eropa.

Menurut General Manager PT Megasurya Mas Wibowo Suryadinata di Jakarta, Jumat (8/10), sertifikat RSPO sangat penting untuk masuk pasar Eropa. Alasannya, negara-negara di kawasan itu mensyaratkan produk minyak sawit yang ramah lingkungan.

”Sertifikat RSPO menjadi bekal penting untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, terutama untuk mengembangkan pasar internasional, khususnya Eropa, yang menuntut produk ramah lingkungan. Selain, memperbaiki citra Indonesia di mata dunia,” kata Wibowo.

Ia menjelaskan, untuk tahap awal, Megasurya menerima 1.000 ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari PT Musi Mas. CPO ini diolah menjadi sabun, margarin, dan lilin. Kapasitas produksi sabun 10.000 ton per bulan, margarin 5.000 ton per bulan, dan produk lilin 5.000 ton per bulan.

Wibowo menjelaskan, separuh dari hasil produksi Megasurya diekspor ke 130 negara, antara lain, negara-negara di Eropa, India, Pakistan, Timur Tengah, Amerika Latin, Iran, dan Afganistan. Separuhnya untuk pasar domestik.

Nilai ekspor Megasurya tahun 2009 mencapai 57 juta dollar AS. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor 3-4 persen per tahun. ”Seperti pasar Jepang, ekspor ke Eropa bukan hanya menggunakan merek global brand (merek internasional), kami juga terbuka pada private label. Jadi, produk jadi kami dikemas dan diberi merek tertentu di negara tujuan ekspor,” ujar Wibowo. (OSA)

Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2010/10/09/03043485/bidik.pasar.eropa.butuh.sertifikat.rspo…

TKI dan Sawit Malaysia

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 04:13 WIB

Transtoto Handadhari

Dalam pernyataan yang dikeluarkan, di tengah ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia beberapa waktu lalu, tersirat kekhawatiran pemerintah bahwa ketegangan hubungan RI-Malaysia akan berimbas ke tenaga kerja Indonesia di sana.

Menurut data resmi, dari lebih 2 juta TKI yang bekerja di Malaysia, 78 persen bekerja di perkebunan. Terbesar bekerja di ladang sawit, sisanya di kebun karet, cokelat, dan kehutanan. Jumlah TKI di atas belum termasuk TKI ilegal yang bisa mencapai separuhnya.

Malaysia, sebagai penghasil minyak sawit terbesar kedua dunia setelah Indonesia mengandalkan pula hasil karet dan cokelat, jelas-jelas sangat menggantungkan diri pada peran TKI. Lapangan pekerjaan kasar di perkebunan sangat tidak diminati oleh masyarakat lapis bawah Malaysia sekalipun. Artinya, TKI kebun bisa saja menjadi ”mesiu” efektif Indonesia menghadapi arogansi Malaysia.

Kemilau sawit

Sawit (Elaeis sp) memang sedang menjadi primadona. Negeri tropis Indonesia dan Malaysia dengan jenis tanah podsol pada umumnya dan curah hujan 1.000-2.500 milimeter per tahun menjadikan negeri ini ladang yang amat produktif untuk sawit. Devisa yang diraup Indonesia saat ini sekitar 14 miliar dollar AS per tahun, padahal luas kebun sawit baru 7,2 juta hektar. Hasil produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia yang mencapai lebih dari 19 juta ton per tahun menempatkan Indonesia sebagai penghasil minyak CPO terbesar di dunia (44,5 persen).

Malaysia dengan keterbatasan lahan dan tenaga kerja ternyata mampu mendudukkan dirinya sebagai penghasil CPO nomor dua dunia setelah Indonesia. Namun, penghasil 17,35 juta ton CPO (41,3 persen) tersebut hanya mampu berproduksi lantaran dukungan sepenuhnya dari TKI.

Tahun 2050, permintaan global untuk minyak goreng diperkirakan mencapai 240 juta ton, hampir dua kali konsumsi tahun 2008. Produksi dan konsumsi minyak nabati dunia periode 2008-2012 saja diperkirakan 132 juta ton, sedangkan produksinya hanya 108 juta ton sehingga perlu pasokan baru sebesar 24 juta ton. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dunia diperlukan penambahan areal perkebunan kelapa sawit sebesar 12 juta hektar. Indonesia berpeluang besar memenuhi kebutuhan dunia tersebut. Namun, bagi Malaysia akan sangat terkendala untuk bersaing dengan Indonesia.

Malangnya, saat ini kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama akibat serangan ”green gun” dari sebagian lembaga swadaya masyarakat yang seakan memiliki misi menghambat pengembangan sawit Indonesia. Akibatnya, muncul keputusan sepihak dari perusahaan-perusahaan multinasional yang merugikan Indonesia. Gangguan ini tidak dialami kebun-kebun sawit Malaysia.

Hambatan lainnya, karena Indonesia dianggap ”tidak mampu” dibandingkan Malaysia dalam mempraktikkan produksi minyak sawit yang berkelanjutan (sustainable palm oil production’) oleh dunia internasional sehingga para pengusaha Indonesia seperti dipaksa ”harus” bekerja sama dengan Malaysia dalam mengelola kebun sawit. Malaysia berpeluang menguasai perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

TKI di Malaysia

TKI menduduki jumlah pekerja terbesar di Malaysia. Sebagian bekerja di rumah tangga dan bangunan (20 persen) dan sisanya (80 persen) di perkebunan dan kehutanan. Sektor perkebunan merupakan andalan perekonomian Malaysia yang hampir sepenuhnya ditopang oleh tenaga kerja asal Indonesia. Tanpa pekerja Indonesia, sektor perkebunan akan ambruk.

Sebagai gambaran, Sabah, Malaysia Timur, dengan luas 76.115 kilometer persegi merupakan kantong TKI yang sangat diminati calon pekerja Indonesia karena faktor geografis (jarak), agama, dan bahasa yang memudahkan mereka berkomunikasi.

Jumlah TKI resmi di Sabah mencapai 538.180 orang, TKI ilegal menurut catatan Imigresen Sabah 329.388 orang, belum termasuk WNI ilegal yang keluar masuk Sabah dari Nunukan melalui ”jalan-jalan tikus” di Kalabakan, Tawau. Mereka diperkirakan berjumlah 182.746 orang tahun 2008. Dari kebun sawit di Sabah yang hanya sekitar 1,3 juta hektar, disumbangkan

97 persen PDB dan ekspor CPO merupakan 35 persen ekspor Sabah secara keseluruhan.

Yang berjasa dari proses produksi sawit tersebut adalah para TKI dengan jumlah 90 persen dari total pekerja perkebunan di Sabah. Selain TKI, terdapat pekerja dari Filipina, sementara pekerja dari negara lain seperti India, Banglades, Vietnam, dan Timor Leste, sebagaimana sering digembar-gemborkan Pemerintah Malaysia, belum tampak.

Upah rendah

Malaysia, di samping memiliki keterbatasan luas lahan sawit untuk bersaing dengan Indonesia, sebenarnya juga cemas terkait kebutuhan tenaga kerja kasar di lapangan. Seperti yang disebut di atas, nyaris hanya dipenuhi oleh tenaga kerja asal Indonesia.

Ironisnya, meskipun tingkat upah kotor pekerja perkebunan relatif rendah, rata-rata hanya 500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp 1,25 juta dan tertinggi 700 RM, TKI tetap saja berebut bekerja di sana. Pekerja lapangan terbesar berasal dari Bugis dan Toraja, disusul NTB dan NTT, serta sisanya dari Banyumas yang dikenal ahli petik buah sawit.

Menjadi PRT pun gajinya juga hanya berkisar 350-500 RM atau sekitar Rp 1 juta per bulan, masih ditambah dengan bonus penghinaan (Rudhito Widagdo, KJRI Sabah, 2010).

Memang, kemudian menjadi mengherankan, mengapa hanya untuk meraih upah sedemikian rendah para TKI rela hidup sulit di kebun-kebun di negeri orang, dengan risiko tersia-sia dan bahkan hilang tak tentu jejaknya. Pemerintah selayaknya melihat keadaan nyata ini sebagai salah satu faktor yang dapat menekan kesemena-menaan Malaysia terhadap bangsa kita.

Kesempatan membuka kebun sawit yang lebih luas harus segera dirancang di atas lahan-lahan telantar ataupun menanami lahan hutan yang rusak. Kebijakan pengembangan kebun dan hutan tanaman yang ramah lingkungan di dalam negeri akan membuka lapangan kerja yang amat luas dan sekaligus mengembalikan para TKI untuk bekerja di negeri sendiri.

Di samping meningkatkan devisa, kebijakan tersebut akan meningkatkan martabat bangsa ini sekaligus memberikan pelajaran yang telak bagi keangkuhan negeri tetangga itu.

TRANSTOTO HANDADHARI Ketua Umum Yayasan GreenNET Indonesia

Source: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/2010/10/09/04134820/tki..dan.sawit..malaysia

About these ads