Updates from April, 2010 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • Virtual Chitchatting 11:31 PM on 2010/04/23 Permalink
    Tags: dumb buffalo, fatty pig, narrow-minded of indonesia's precedent, narrow-sighted of indonesia's precedent, politics of runaway waters, ruthless political disruptions, short-minded of indonesia's precedent, short-sighted of indonesia's precedent   

    Ruthless political disruptions of SBY and his cronies 

    My comment:

    Instead of making strategic, visionary, and comprehensive solutions to the ongoing moral crisis of SBY’s helpers in the second cabinet, the ambiguous President Yudh_ono_ngoyo set up a non-structural task-force, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. A very short-sighted tactical solution. Not only intellectual communities, the grass-root societies acclaim SBY’s disgrace.

    His cronies have been alleged of making numerous political disruptions, unnecessary public distractions. Dony Kleden used to call it as politics of runaway waters.

    SBY’s indecisive acts appear in any living aspects, mostly political and legal enforcement, and economy. He has been letting KPK operating without definitive leader for … consecutive months. He has been letting the central bank of Indonesia leaderlesss since he appointed the former Bank Indonesia Boediono to be his closest crony, the vice precedent of the Republic of Indonesia.

    As a consequence, we shall count the social unrests in the most and nearest cumming time.

    Count number one: the Koja incident on 14 April 2010.

    Count number two: Batam incident as of 22 April 2010.

    Sunday, 18 April 2010

    Meta Komunikasi Politik Satgas Mafia Hukum

    Banyak yang percaya bahwa sejak awal pembentukannya, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum diciptakan demi menandingi pelaksanaan hak angket Bank Century.

    Satgas ini sengaja dirancang untuk memecah perhatian dan pendapat umum atas bergulirnya penyelidikan kasus Bank Century. Kenyataannya, semakin lincah gerakan Satgas, semakin sepi penanganan hasil hak angket.Untuk sementara, kiprah Satgas mengungkap beberapa praktik mafia peradilan mampu mengalihkan perhatian publik dari kasus bailout Bank Century. Mereka yang pesimistis juga berargumen bahwa pembentukan Satgas hanyalah proyek pencitraan, bukan untuk penegakan hukum. Menyadari citra yang luluh lantak akibat penanganan kasus Bibit-Chandra yang berlarut-larut, dibentuklah Satgas guna mencegah terulangnya hal serupa pada pelaksanaan hak angket Bank Century.

    Bagi yang percaya dengan konspirasi politik, mereka tidak yakin pembentukan Satgas itu merupakan bagian program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, melainkan sebagai usaha untuk menenggelamkan proses pelaksanaan hak angket Bank Century beserta hasilnya. Mereka semakin yakin dengan asumsinya bahwa pengungkapan makelar kasus (markus) peradilan dan pajak akhir-akhir ini merupakan bukti adanya upaya sistematis Satgas untuk mengakhiri dominasi isu hak angket Bank Century.

    Bukti Diakronik dan Fakta Sinkronik

    Betulkah tugas pokok Satgas hanyalah demi mengalihkan isu sekaligus demi pencitraan belaka? Teori dinamika sistem (dynamic of system theory) menjelaskan bahwa aksi politik seperti yang diperlihatkan Satgas merupakan hal lazim dilakukan jika terjadi perebutan pengaruh di tengah masyarakat.

    Di tingkat dunia,manakala masih berlangsung Perang Dingin,Amerika Serikat (AS) mengembangkan NATO untuk menandingi Pakta Warsawa. Contoh lainnya, Uni Soviet mensponsori pengembangan ideologi komunis di sejumlah negara guna mengimbangi pengaruh Barat yang dikawal AS. Untuk mengimbangi dominasi dolar di dunia,Uni Eropa membuat euro. Bilamana ada AFTA, di sana ada ACFTA. Di tingkat regional,untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi Singapura, Pemerintah Indonesia mengembangkan Batam.Pemimpinpemimpin politik yang memiliki kekuatan ideosinkretik pada level personal membuat proyek politik sendiri untuk mengimbangi pemimpin lain.

    Pak Harto mengembangkan Orde Baru untuk menandingi karisma Bung Karno. Dengan demikian, dari perspektif teori dinamika sistem (dynamic of system theory),jelas kehadiran Satgas merupakan kreasi para aktornya untuk “menantang” Panitia Hak Angket. Hal ini juga didukung oleh bukti diakronik dan fakta sinkronik. Secara diakronik, kita mendapati waktu yang berdekatan antara pembentukan Satgas dan pelaksanaan hak angket Bank Century. Melalui rapat paripurna pada Selasa, 1 Desember 2009, DPR RI menyetujui usul menggunakan hak angket (penyelidikan) kasus dana talangan Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

    Adapun pembentukan Satgas diresmikan pada Rabu,30 Desember 2009, melalui sebuah keppres. Satgas diberi tenggat waktu selama 2 tahun untuk menuntaskan mafia hukum. Secara sinkronik, kehadiran Yunus Husein (Ketua PPATK) dalam Satgas merupakan salah satu fakta yang menyinkronkan kepentingan pembentukan Satgas dengan pelaksanaan hak angket Bank Century. Sepertinya pemerintah sudah memiliki asumsi awal bahwa kasus-kasus yang mesti ditangani adalah yang menyangkut penyalahgunaan dalam bidang keuangan, terutama yang dilakukan oleh orang atau pihak yang mendukung hak angket Bank Century.

    Itu sebabnya kita mudah maklum, menjelang pengumuman hasil akhir hak angket beberapa waktu lalu, orang atau pihak yang menyuarakan penyelewengan bailout Bank Century dan diduga bermasalah dengan keuangan diungkap ke permukaan. Tak urung, keseimbangan opini publik pun relatif tercapai antara yang pro dan kontra hak angket Bank Century.

    Meta Komunikasi Politik

    Membaca aksi politik Satgas melalui teori dinamika sistem (dynamic of system theory) memang menarik, penting, sekaligus menggelitik. Menarik karena kehadiran Satgas tidak ubahnya sebagai permainan politik. Sebagai permainan, para pemainnya dapat mengatur apakah permainannya ingin menarik ditonton ataukah membosankan; dilakukan secara fairplayataukah tidak? Penting karena setiap permainan selalu ada akhirnya.Bagaimanakah nanti akhir permainan politik Satgas setelah dua tahun bekerja? Untuk tugas aslinya: seberapa banyak output (dari jumlah kasus yang ditangani) yang akan dihasilkan?

    Sekuat apakah out-come(dari efek jera yang ditimbulkan serta pemulihan kepercayaan pada lembaga peradilan) yang bisa dicapai? Untuk “tugas asalnya”––sesuai sudut pandang yang telah dijabarkan di atas; apakah Satgas akan mampu menghapus ingatan publik atas hasil hak angket Bank Century? Seberapa kontribusinya pada pencitraan pemerintahan SBY? Menggelitik karena dalam setiap permainan politik seperti diperankan Satgas selalu ada suara-suara yang tidak diucapkan,tetapi dapat didengar bahkan dirasakan.Mengacu pada bukti diakronik dan fakta sinkronik, inilah tampaknya yang menjadi meta komunikasi politik Satgas. Bahwasanya Satgas akan setia “mengawal” rekomendasi hak angket Bank Century dengan cara mengungkap “kasus hukum” orang atau pihak yang mendukung hak angket. Masa kerja dua tahun kiranya waktu yang dianggap cukup jika proses kasus Bank Century harus masuk ke ranah hukum.

    Seperti halnya dengan fenomena lain, kehadiran dan kiprah Satgas bisa dibaca dari berbagai sudut pandang.Andaikan pembacaan dengan teori dinamika sistem (dynamic of system theory) ini benar adanya, tentu saja sangat disayangkan karena hal itu tidak menjanjikan apa-apa kecuali kekuasaan belaka.Yang dinginkan oleh kita semua adalah tegaknya keadilan bagi semua sebagaimana terkandung dalam makna keadilan itu sendiri: menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan Satgas untuk pemberantasan mafia hukum, bukan untuk pengalihan isu dan pencitraan. Semoga.(*)

    Prof Dr Ibnu Hamad, MSi
    Guru Besar di Departemen Komunikasi FISIP UI

    Sumber resmi yang diblok: Seputar Indonesia, http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/318545/

    Sumber resmi yang dicached sama Google: Seputar Indonesia, http://74.125.153.132/search?q=cache:f6GueshRaHkJ:www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/318545/+%22ibnu+hamad%22,%22meta+komunikasi+politik%22&cd=3&hl=en&ct=clnk&client=opera

    Sumber resmi yang dipublikasi-ulang: Uni Sosial Demokrat, http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=11833&coid=3&caid=31

     
  • Virtual Chitchatting 11:59 AM on 2010/04/15 Permalink
    Tags: blind men and an elephant, non-structural solutions, partial solutions, patchy solutions,   

    The subjects of corruption: Lack of political good will or competence or just dumb leaderships? 

    My comment:

    Like always and usual, the incompetent president reveals his dumb leadership in setting just score, but blind-folded like the horse eyeglasses looking at the intended pathways set by his surrounding allies whispering the road to absurd silliness, stupidity. He is just one of many blind men defining an elephant.

    Each blind man touches a different part, but only one part, such as the side or the tusk. They then compare notes on what they felt, and learn they are in complete disagreement. The story is used to indicate that reality may be viewed differently depending upon one’s perspective, suggesting that what seems an absolute truth may be relative due to the deceptive nature of half-truths. Each was partly in the right. And all were in the wrong.

    Rabu, 14 April 2010 00:00 WIB

    Arah Skandal-Skandal Koruptif

    SKANDAL korupsi mulai terbuka semakin membahana. Bukan cuma satu-dua, melainkan langsung sangat banyak secara berbarengan dan bersamaan. Boleh jadi, tidak dapat dimungkiri, kasus Century merupakan berkah besar bagi terbukanya skandal-skandal korupsi lainnya ini. Bergulirnya kasus Century ke pansus ternyata diiringi dengan terbukanya berbagai kasus, semisal pengemplang pajak, kasus L/C fiktif, dan kasus-kasus lainnya.

    Boleh jadi, berkah Century juga hadir sehingga ada percepatan penanganan perkara suap Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kasus Century juga merupakan skandal yang banyak ditengarai sebagai pangkal kejadian cecak versus buaya yang akhirnya melahirkan tokoh Susno Duaji serta dibuatnya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Belakangan, Susno Duaji dan satgas banyak terlibat di kasus mafia pajak ala Gayus. Tidak hanya sampai di situ. Terjadi pertarungan antarjenderal, semacam ‘perang bintang’ di kepolisian. Bahkan terungkap makelar-makelar kasus lainnya yang katanya biasanya hingga berkantor di kepolisian. Ada beberapa jaksa yang dihentikan sementara dari jabatan mereka. Di Ditjen Pajak juga demikian. Beberapa mantan petingginya juga mulai di kejar. Bahkan, dari tajuk makelar kasus ini juga lahir persengketaan makelar kasus palsu antara kepolisian dan salah satu TV swasta nasional.

    Hampir semua sektor telah mulai menjadi sasaran. Hampir semua pihak yang terlibat juga telah mulai memberikan catatan. Pada saat yang sama, pihak-pihak yang terlibat telah melakukan langkah-langkah tertentu dengan tujuan tertentu. Namun, suara kencang itu terkesan riuh, bahkan boleh jadi terlalu bising. Di titik tertentu, mulai ada banyak yang terungkap, tetapi pada saat yang sama ada yang tidak terungkap dan semakin gelap.

    Catatan kemampuan

    Menarik untuk melihat kesemua keriuhan tersebut dalam skema kemampuan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini untuk menyelesaikan berbagai skandal tersebut. Semua perkara tersebut tentunya wajib bermuara ke penegakan hukum. Sayangnya, lembaga-lembaga ini sulit untuk dikatakan sehat.

    Kejaksaan terlihat sangat gagap dalam melihat kelindan persoalan skandal-skandal ini. Meski telah memberhentikan beberapa jaksa dari jabatannya dalam kasus Gayus, bukan berarti telah melaksanakan penegakan hukum yang pas. Mereka diduga melanggar dalam kapasitas menangani perkara dan bukan karena memegang jabatan struktural di kejaksaan. Tentunya, seharusnya jaksa-jaksa tersebut tidak diberhentikan sementara secara keseluruhan dan bukan sekadar dari jabatan struktural. Mereka ditengarai melakukan sesuatu dalam menangani perkara dan karenanya selayaknya diberhentikan sementara untuk memegang perkara.

    Ini merupakan potret kegagapan yang selalu berulang. Hampir di setiap kejadian yang melibatkan kejaksaan, momen pembenahan selalu terlewat dan hanya mempertontonkan kegagapan.

    Kepolisian juga terasa sulit untuk diandalkan. Nyanyian Susno secara jelas menunjukkan betapa kepolisian terlihat lebih banyak melakukan pembelaan dan menutup diri. Nyanyian Susno dilawan dengan pencemaran nama baik. Bahkan, semakin nyaring nyanyian Susno, beberapa hal semakin tidak jelas. Tuduhan Susno tidak saja menunjuk hidung pemain bersama Gayus, tetapi juga makelar kasus semipermanen di kepolisian. Tersebutlah nama yang kemudian dianggap sebagai ‘don’ mafia perkara. Sebutan terhadap beberapa nama petinggi semakin meninggikan suhu pertentangan di kepolisian dan semakin merendahkan tingkat kepercayaan publik atas institusi ini.

    Pengindependenan penanganan perkara mafia pajak tidak menjamin penuntasan secara keseluruhan. Nyanyian Susno telah lebih lepas dan luas jika dibandingkan dengan daya jelajah keterbukaan melalui pengindependenan penanganannya. Sering kali, perkara macam ini hanya dijadikan model defensif kelembagaan dan selalu gagal dijadikan batu pijakan perbaikan.

    Mahkamah Agung juga belum kunjung memperlihatkan pemihakan yang berarti untuk mengawal penegakan hukum atas skandal-skandal koruptif. MA masih lebih nampak sebagai Mahkamah Ajaib, dalam istilah Saldi Isra. Di tengah hiruk pikuk ini, putusan MA untuk mengurangi masa tahanan Artalyta tentunya menjadi warning system sulitnya memberikan kepercayaan besar penegakan hukum di lembaga ini. Alasan mengurangi hukuman terlalu dibuat-buat dan terasa debatable.

    Pola ad hoc macam satgas juga tentunya punya peran, tetapi masih sangat terbatas. Memang sulit untuk memaksa satgas menyelesaikan semua persoalan mafia hukum di negeri ini. Namun, bukan berarti hanya berpikir pada yang big fish. Apalagi ketika derajat big fish itu hanya ditentukan secara sepihak dan tanpa kriteria yang jelas. Padahal, yang kecil-kecil juga tetaplah mafia hukum yang butuh penanganan dan perbaikan.

    Artinya, satgas dengan kewenangan terbatas, daya jelajah terbatas, serta waktu yang terbatas semakin menunjukkan gaya pemberantasan mafia hukum bermodel quick wins. Kemenangan cepat selalu diharapkan sehingga cenderung tanpa cetak biru yang jelas perihal bagaimana menyelesaikan para mafia secara baik hingga mampu menyentuh akar-akarnya. Satgas telah berada pada satu jalur yang cukup pas, tetapi bukan berarti tidak perlu ada tagihan pada pemerintah untuk menjelaskan road map pemberantasan mafia hukum secara keseluruhan. Ketiadaan road map yang jelas hanya menggambarkan tingkat keseriusan yang pragmatis dalam model penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terkhusus perihal mafia hukum.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyimpan misteri tersendiri. Meski terbaik di antara lembaga penegakan hukum yang ada, tetap saja belum menunjukkan peran optimal. Dalam banyak perkara, kehadiran KPK masih terasa mubazir. Hadir, tetapi belum dapat digunakan secara baik.

    Sokongan dan keterbukaan

    Di tengah keriuhan tersebut, menebak arah penyelesaian skandal-skandal pajak terlihat masih terlalu sulit. Masih banyak petunjuk arah yang tidak jelas. Sering kali terasa suram berlatar buram. Sokongan yang diharapkan juga masih dalam porsi yang terlalu kecil.

    Berharap dukungan DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan ini tentunya juga merupakan harapan walau masih harus dinantikan. Inisiatif DPR untuk membuat pansus pajak tentunya punya kemungkinan fifty-fifty, antara solusi atau distorsi. Sekadar mengingatkan, jika pansus kembali dibentuk untuk kasus pajak, pertarungan yang tercipta sangat mungkin mengulang lagi pertarungan besar di kasus Century. Meski dengan peta yang boleh jadi berubah, termasuk pergeseran aktor ‘antagonis’ dan ‘protagonis’, tetapi akan melibatkan aktor-aktor yang itu-itu juga. Yang paling ditakutkan tentunya adalah terciptanya pertarungan politik di pansus pajak akhirnya meluas menjadi ajang damai untuk kasus Century. Kotak Pandora yang telah terbuka lebar akibat kasus Century mungkin akan sulit terjaga.

    Jalan yang paling aman boleh jadi adalah membuka akses seluas-luasnya bagi lembaga-lembaga lain yang berperan dalam penegakan hukum. Lembaga inilah yang harus diberdayakan dan didorong untuk penanganan kuat. Komisi kepolisian untuk kepolisian, Komisi Kejaksaan untuk kejaksaan, Komisi Yudisial untuk Mahkamah Agung, dan KPK untuk pelumas penyelesaian perkara penting untuk mengambil peran.

    Pemerintah dan DPR harus memaksa lembaga-lembaga penegakan hukum ini untuk membuka diri. Tidak boleh ada kendala psikologis lembaga-lembaga ini untuk membuka diri dikerjakan oleh lembaga-lembaga lainnya. Semua aturan dan keputusan harus dibuat ke arah tersebut. DPR dan pemerintah harus menjadi pelindung untuk sokongan ke arah tersebut.

    Dukungan DPR dan pemerintah ke arah ini sangat penting karena itulah arah yang diharapkan. Arah yang berpotensi untuk menyelesaikan skandal-skandal koruptif tersebut. Karena itu, mari mencoba menuju arah tersebut.

    Oleh Zainal Arifin Mochtar

    Pengajar Ilmu Hukum dan Direktur Pukat Korupsi FH UGM Yogyakarta

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/14/135851/68/11/Arah-Skandal-Skandal-Koruptif

    Selasa, 13 April 2010 00:01 WIB

    Fenomena Gayus dan Pemberantasan Korupsi

    Sebetulnya bagi saya aneh sekali kalau modus operandi korupsi yang dilakukan Gayus Tambunan disebut modus baru dalam praktik perkorupsian di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lama dilakukan.

    Dari awal periode zaman Soekarno sampai saat ini pemberantasan korupsi dapat dikatakan tidak berhasil tuntas kendatipun dalam berbagai pidato person yang bertanggung jawab untuk memberantasnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau terkesan sangat serius. Bahkan ada yang menyatakan, “Saya yang terdepan dalam pemberantasan korupsi.”

    Namun, apa yang dulu terjadi pada era Soekarno dan yang terjadi saat ini, seperti yang dilakukan Gayus Tambunan, tidak pernah berhenti dan terus terjadi dalam intensitas serta kompleksitas yang semakin rumit.

    Kita belum pernah mendapatkan studi komprehensif tentang praktik korupsi di Indonesia, kecuali hanya tentang indeks korupsi yang merupakan persepsi masyarakat tentang praktik korupsi di Indonesia dari beberapa sektor yang diteliti. Survei ini pun tidak dilakukan pemerintah, tetapi swasta asing. Kalau memang pemerintah atau DPR serius, sudah selayaknya ada upaya melakukan penelitian korupsi yang komprehensif, jangan hanya teori dan pendapat orang asing saja, atau dalam pidato-pidato politik, khususnya era kampanye, yang sedikit pun tidak memengaruhi pemberantasan korupsi.

    Kendatipun sebenarnya tidak ada penelitian secara teoretis tentang itu yang sudah terbukti dilaksanakan di beberapa negara, pemberantasan korupsi dapat dikatakan gampang jika ada kemauan yang sangat sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah dari ‘penghulu’ sarang korupsi, yaitu ‘pemegang kekuasaan eksekutif’, persisnya Presiden.

    Jika Presiden tidak sungguh-sungguh dan hanya berdiri di depan, tidak langsung masuk ke sarang korupsi, tetapi melalui lembaga-lembaga yang belum tentu ampuh untuk menyerang kekuatan besar itu, dapat dikatakan perang melawan korupsi tidak akan berhasil.

    Kita sudah mengalami selama 65 tahun merdeka, persepsi dan pengamatan kita tentang korupsi semakin merajalela. Korupsi adalah kanker dan belum ada obat ampuh untuk mematikannya 100%. Dia adalah penyakit yang sangat ganas, yang bila saja kita lengah mengintai dan memberantasnya, dia akan menjalar dan menular dengan cepat, dengan eskalasi yang sukar ditandingi seperti yang terjadi di negara ini.

    Pada era SBY saat ini pendekatan yang dipakai ialah pendekatan ‘seolah-olah’, verbal, kelembagaan, regulasi, dan UU. Dengan eksistensi ini semua, dapat diklaim seolah-olah pemberantasan korupsi sudah dilakukan tanpa melakukan evaluasi langsung terhadap hasilnya.

    Bahkan aneh sekali jika Presiden, dalam satu pidatonya sewaktu kunjungan kerja di Tanjung Priok beberapa tahun lalu, menyatakan, Kebangetan kalau praktik korupsi masih ada di Indonesia. Ini bermakna bahwa memberantas korupsi, menurut penanggung jawab pemberantasan korupsi sesuai Tap MPR 1998, sudah seolah-olah selesai dengan kelengkapan institusional seperti Tap MPR, UU, BPKP, BPK, KPK, Tipikor, Komisi Judisial, Satgas Pemberantasan Mafia, Ombudsmen, irjen, pidato, dan imbauan.

    Kenyataannya, sikap ini dijawab tanpa tedeng aling-aling dengan kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai golong III A yang memiliki omzet korupsi sekitar Rp25 miliar. Ini pun baru yang diketahui. Saya yakin lebih banyak yang belum diketahui dan masih banyak oknum lainnya yang tidak diketahui tetapi benar-benar melakukannya, baik di Ditjen Pajak, Bea Cukai, Perbendaharaan, DPR, BI, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, maupun kementerian, sebagaimana telah terbongkar di beberapa kasus di pengadilan ataupun penyidikan KPK.

    Sekali lagi, aneh sekali kalau seorang Presiden menganggap bahwa masalah korupsi sudah selesai di Indonesia dengan keberadaan institusi itu (KPK), dan ini sudah jelas terbantahkan dengan kasus Gayus Tambunan.

    Pertanyaan yang mendasar, kenapa Presiden begitu yakin seolah-olah korupsi tidak ada lagi di Indonesia? Apakah beliau tidak mendapatkan informasi yang benar dan baik dari staf, berita, atau informasi informal lainnya?

    Dengan meminjam istilah Eep Saefulloh Fatah, ini karena ‘kaca rabun’. Beliau tinggal di tempat yang dikelilingi kaca rabun sehingga tidak bisa melihat keadaan yang sebenarnya karena staf dan sistem yang dibangunnya, termasuk UU protokol, tidak memungkinkan beliau melihat fakta yang sebenarnya.

    Saya yakin beliau berpendapat bahwa tidak ada kemacetan di Jakarta karena beliau bisa melewati jalan di Jakarta dengan kecepatan 120 km per jam tanpa macet. Berbeda dengan yang dialami rakyat, hanya 5 km yang bisa ditempuh dalam 2 jam.

    Namun, kenapa kasus korupsi yang begitu masif dan dialami semua orang, baik dalam skala kecil maupun besar, entah berupa joke entah informasi, termasuk saya yakin keluarga dan staf dekat beliau juga mengetahuinya, tidak diyakini ada? Mengapa?

    Jawabannya aneh sekali jika beliau tidak tahu, bahkan bukankah beliau juga pernah menyatakan bahwa dalam berbagai pertemuan internasional tingkat tinggi hal itu selalu bisa jadi lelucon pemimpin negara lain? Masa pemimpin negara lain tahu Presiden kita tidak tahu?

    Dari dua fenomena ini, pertama, sikap ‘seolah-olah’ Presiden, dan kedua, terbongkarnya kasus Gayus Tambunan, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya kita tidak serius dalam pemberantasan korupsi. Yang serius hanya institusi dan UU yang sebenarnya pasif dan mati, bukan orang yang bergerak aktif dan bukan pula penanggung jawab tertinggi dan paling efektif dalam pemberantasan korupsi, yaitu kepala eksekutif.

    Pemberantasan penyakit akut korupsi seperti kanker ganas, tidak cukup dengan pendekatan lepas tangan, seolah-olah, atau berdiri di garis terdepan. Pada saat yang sama orang yang di belakang bermain tanpa dilihat orang yang berdiri di garda depan.

    Pengalaman mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi kita, baik sikap kesederhanaan, tanpa ambisi politik, kejujuran, kekuatan moral, konsistensi, sikap di rumah tangga, maupun sikap kepada keluarga. Beliau tidak hanya terjun ke lapangan, menyamar dan menangkap basah praktik korupsi. Tidak hanya dengan pidato, bahkan dengan ancaman pistolnya beliau menyuruh oknum yang menyogoknya menarik barang sogokan yang dikirimkan kepadanya.

    Artinya, perlu upaya yang tidak biasa untuk menolak praktik korupsi, bahkan dengan ancaman nyawa sekalipun. Kehidupan yang sederhana, bersih, dan keteladanan kepada bawahan membuat beliau menjadi salah satu yang bisa kita teladani di era saat ini.

    Pelajaran yang dapat kita ambil dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia ialah bahwa apa pun yang sudah dilaksanakan selama ini ternyata tidak berhasil sepenuhnya. Memang ada yang tertangkap, tetapi lebih banyak yang belum tertangkap.

    Memang praktik korupsi masa lalu banyak yang diangkat, tetapi praktik korupsi sekarang dan akan datang masih terus berjalan dengan intensitas dan kecanggihan yang lebih rapi. Institusi sudah banyak, bahkan terlalu banyak, tapi kadang justru yang diharapkan untuk memberantasnya justru pelaku institusi, bukan institusinya.

    Yang belum kita lihat ialah kesungguhan yang serius, bukan hanya pendekatan ‘seolah-olah’ dari Presiden melalui keterlibatannya secara langsung, tidak hanya melalui pencitraan dan pidato sesaat yang tidak berpengaruh sedikit pun serta tidak menimbulkan ketakutan pada pelakunya, yang umumnya berada dalam lingkup kekuasaan yang sangat bisa ia jangkau.

    Oleh Sofyan S Harahap

    Guru Besar FE Universitas Trisakti

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/13/135513/68/11/Fenomena-Gayus-dan-Pemberantasan-Korupsi

    Seputar Indonesia, Wednesday, 14 April 2010

    Membaca (Kembali) Susno Duadji

    Dramatis dan menegangkan. Demikianlah bila kita melihat seorang jenderal polisi berbintang tiga “ditangkap” oleh beberapa perwira menengah berpangkat komisaris besar (kombes), di sebuah sore di sudut Bandara Soekarno-Hatta.

    Adegan ini bertambah dramatis ketika seorang jurnalis yang secara “kebetulan” mendapati momen ganjil tersebut coba dihalanghalangi oleh pihak kepolisian maupun keamanan bandara. Setelah melalui perdebatan sengit dan saling dorong,Komjen Susno Duadji akhirnya memilih surut langkah dari rencananya bepergian ke Singapura untuk melakukan medical check-up.

    Mantan kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini akhirnya “menyerah” di tangan para juniornya yang menangkapnya tanpa surat perintah penangkapan. Alasannya sungguh sangat sederhana.“Panglima tinggi nonjobini dianggap tertangkap tangan melanggar disiplin karena bepergian ke luar negeri tanpa mengantongi surat izin dari atasannya, Kapolri.”

    Pelanggaran izin terakumulasi bersama sederet tuduhan pelanggaran kode etik kepolisian yang dialamatkan kepadanya. Meski pada akhirnya Susno Duadji dilepaskan menjelang tengah malam, kasus ini telanjur telah terekam dengan baik dalam ruang batin segenap rakyat Indonesia yang bisa menyaksikannya dengan mata telanjang.

    Tersisa sejuta tanya mengapa seorang jenderal diperlakukan dengan cara berlebihan, sekadar untuk sebuah pelanggaran disiplin? Tidakkah ada cara-cara lain yang lebih “layak dan cerdas”untuk menegakkan kode etik tersebut tanpa harus membuat rakyat menghela nafas keprihatinan? Tidakkah pula ada skenario lain yang tengah dimainkan dalam hiruk-pikuk ini?

    Sosok Kontroversial

    Tampaknya sulit untuk memisahkan ditangkapnya mantan ”Truno 3” ini dari keberaniannya menjadi “whistle blower”kasus makelar kasus (markus).Kesaksiannya bahwa di Markas Besar Polri terdapat markus kelas kakap yang melibatkan petinggi Polri dalam kasus perpajakan memang berbuntut panjang. Meski risikonya tidak sederhana, karier dan nyawa sebagai taruhannya, tampaknya jenderal kelahiran Pagaralam, 1 Juli 1954, ini bergeming.

    Dia bahkan berjanji akan membongkar kasus yang lebih besar di institusinya.Tentu dengan aktor yang juga lebih besar pula. Beragam spekulasi lantas mengemuka. Mulai soal sakit hati, dendam, konflik internal para bintang di Polri, hingga soal post power syndrome karena dipaksa berhenti dari posisi sebagai kepala Badan Reserse Kriminal. Etiologi mengapa Susno melakukan semua ini memang menarik dicermati. Secara pasti, hanya Tuhan dan yang bersangkutan yang tahu.

    Kita, publik, paling hanya bisa melihatnya dari perilaku yang tampak (overt behavior). Untuk mengkaji motivasi dan dinamika psikologis yang melatari keberanian seorang Susno, kita perlu menelusurinya melalui profil psikologis (psychological profile), yang meliputi karakter dan kepribadian subjek.Analisis terhadap rekam jejak (track reccord), sejarah kehidupan, latar belakang keluarga, masa kecil, pemikiran, perkataan dan perbuatan juga bisa membantu menguak selubung misteri ini.

    Secara fisik,apabila kita menggunakan pendekatan tipologi Kretschmer (Suryabrata, 1983) dengan mudah kita mencandra Susno Duadji sebagai individu berkonstitusi piknis,dengan sifat fisik badan agak pendek, dada membulat, perut besar,leher pendek dan kuat, banyak lemak sehingga urat dan tulang tak terlihat nyata.

    Individu yang berkonstitusi piknis ini biasanya diasosiasikan denganpribadiyangbertipe cyclothym. Biasanya mereka mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, mudah untuk turut merasa suka dan duka,dan jiwanya terbuka.Dia biasanya adalah individu yang “easy going”dan pemberani dalam setiap langkahnya.

    Publik Membaca

    “Jalmo tan keno kiniro.” Kearifan lokal (local wisdom) dari Tanah Jawa yang berarti bahwa manusia memang tidak pernah bisa diduga, agaknya tepat untuk mengkaji dinamika kasus Susno Duadji. Usai menjadi tokoh antagonis dalam lakon Cicak vs Buaya karena disangka melakukan rekayasa kasus Bibit-Chandra dan diduga menerima fee Rp10 miliar dari deposan kakap Bank Century,kini Susno justru mendulang simpati besar.

    Keberaniannya membuka markus yang melibatkan segi tiga emas— Polri, Direktorat Pajak, dan pengadilan— membuat publik banyak berharap padanya. Sekian lama publik mengalami apa yang disebut oleh Leon Festinger (Walgito, 2010) sebagai disonansi kognitif (cognitive dissonance). Elemen kognitif yang mencakup pengetahuan, opini, kepercayaan terhadap institusi Polri,ternyata berbenturan antara idealita dengan realita.

    Secara ekstrem nyanyian sumbang Susno di depan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan di Komisi III DPR memperbesar disonansi tersebut.Polri yang semestinya menjadi institusi penegak keadilan ternyata justru mengkhianati amanat rakyat yang agung itu. Ketidakpercayaan (distrust) yang diidap sekian lama oleh publik terhadap lembaga penegak hukum seakan tersuarakan oleh mantan kepala Polda Jawa Barat ini.

    Sesungguhnya, apabila Polri serius hendak berbenah,pengakuan Susno ini adalah modal untuk mereduksi (mengurangi) disonansi kognitif publik tersebut.Ketika informasi yang dibawa Susno adalah serangkaian fakta, Polri hendaknya menindaklanjuti itu dengan serius dalam konteks penegakan keadilan sesuai dengan ekspektasi publik. Namun ceritanya tentu saja akan lain apabila Polri tetap “keukeuh” menutup diri dan sengaja melakukan pembiaran untuk membesarnya distrustdalam ruang batin masyarakat.

    Kita tidak boleh lupa bahwa apa yang disuarakan Susno adalah apa yang selama ini menjadi “gerundelan”masyarakat. Susno kini menjadi aset publik yang kepadanya publik banyak berharap. Menilik psikologi masyarakat kita yang cenderung melankolis, simpati publik justru akan membesar terhadap sosok yang dipersepsikan “dizalimi” oleh sebuah kekuatan besar. Terlebih ketika apa yang dinyatakannya, ternyata terbukti sebagai fakta. Publik pun mencari ruangruang untuk mengekspresikan dukungan tersebut.

    Selain dengan unjuk rasa, jejaring sosial di dunia maya semacam Facebook adalah pilihan ruang publik yang sangat efektif. Meski bukan parameter utama sebuah kebenaran,hendaknya kita belajar dari kekuatannya sebagai penggerak dukungan masyarakat. Usai penangkapan, dukungan terhadapnya di grup “Dukung Susno Duadji untuk Kebenaran”, misalnya, semakin melonjak dengan penambahan penggemar hingga mencapai puluhan ribu hanya dalam waktu beberapa jam.

    Penangkapan Susno dengan dalih penegakan disiplin dan kode etik, menurut hemat penulis, justru akan menjadi blunder bagi institusi Polri ketika kita melihatnya dari perspektif psikologi sosial. Kredibilitas lembaga kepolisian di mata rakyat benar-benar dipertaruhkan. Perlakuan yang dianggap “berlebihan” justru menambah luka dan kekecewaan dalam ruang batin rakyat yang kadung membangun rasa tidak percaya (distrust) terhadap institusi penegak hukum bernama kepolisian.

    Senyampang belum berubah menjadi amarah, sentilan mesra tanda cinta dari rakyat hendaknya dikelola secara apik dan bijaksana. Dibutuhkan kepekaan, keseriusan, dan langkah empatik-strategis untuk mengelola “Susno Duadji”, guna memperbaiki citra dan kinerja Polri dalam menegakkan hukum dan keadilan,sebagaimana titah rakyat.(*)

    Achmad M Akung
    Dosen Fakultas Psikologi
    Universitas Diponegoro Semarang

    Sumber: Seputar Indonesia, http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/317529/

     
  • Virtual Chitchatting 11:19 AM on 2010/04/15 Permalink
    Tags: , , structural corruption   

    The predicates or conducts or M.O. of corruptions: The persisting groups 

    My comment:

    Like always, the corrupted hearts, minds, and souls justify their hidden evil interests. The intention to corrupt has been set neatly in order to gain legitimate access. Look at the persistent groups revealing the rigid, stiff, and obsolete rules of law. They are who persist that the intention of law can not be broken, unless amended. They are scum bags.

    Rabu, 14 April 2010 12:28 WIB

    Makelar Pemekaran Daerah Terendus

    Penulis : Kennorton Hutasoit

    JAKARTA–MI: Anggota Komisi II DPR RI Basuki T Purnama dari Fraksi Partai Golkar mencium adanya aroma makelar pemekaran daerah di DPR RI. Namun, hal itu sulit diungkap karena praktiknya rapi dan tersembunyi.

    “Praktik makelar ini pun berlanjut hingga daerah pemekaran terbentuk. Pelakunya ada oknum DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu di Jakarta, Rabu (14/4).

    Basuki mengatakan setelah daerah pemekaran terbentuk, ada anggota DPD/DPR yang menjadi calo menawarkan pengurusan anggaran dana dekonstrasi. “Jeleknya, kalau tak dilayani, daerah pemekaran itu tak dikasih anggaran. Calo anggaran itu ada oknum DPD dan DPR,” ujarnya.

    Para calo tersebut terutama menawarkan anggaran kesehatan dana dana dekonstrasi untuk kabupaten/kota. “Waktu saya Bupati Belitung Timur, saya tolak praktik calo itu, biar anggaran yang ada saya gunakan untuk pelayanan masyarakat,” ungkapnya. (Ken/OL-04)

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/14/135959/3/1/Makelar-Pemekaran-Daerah-Terendus

    Rabu, 14 April 2010 12:10 WIB

    Komisi II DPR Debat tentang Moratorium Pemekaran Daerah

    Penulis : Kennorton Hutasoit

    JAKARTA–MI: Komisi II DPR RI terbelah menyikapi sikap Pemerintah yang menyatakan moratorium pemekaran daerah. Dua pimpinan Komisi II menolak moratorium itu karena UU membolehkan pemekaran. Sebaliknya, sebagian anggota mendukung moratorium karena pemekaran gagal dan harus grand desaign berdasarkan evaluasi dulu.

    Dua Wakil Ketua Komisi II yakni Ganjar Pranowo (F-PDIP) dan Teguh Juwarno (F-PAN) menolak moratorium karena tak ada dasar hukumnya. Sebaliknya, anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mendukung moratorium tersebut.

    “Moratorium dasarnya apa? Kalau dirasa perlu, UU Pemda harus direvisi. Kalau moratorium, tapi aturannya membolehkan, enggak boleh ngomong begitu kalau undang-undangnya menganga,” ujarnya di Jakarta, Rabu (14/4).

    Menurut Ganjar, sebenarnya, moratorium itu harus berdasarkan kesepakatan politik. “Silakan saja moratorium, tapi harus ada payung hukumnya. Boleh perppu atau merevisi Peraturan Pemerintah,” ujarnya.

    Teguh mengatakan moratorium harus mempunyai payung hukum berupa perppu. “Tidak bisa berupa Peraturan Pemerintah karena UU Pemda sendiri membolehkan pemekaran,” ujarnya.

    Arif menilai DPR yang mempersoalkan payung hukum moratorium hanya debat kusir yang tak ada artinya. “BPK dan Bappenas sudah menyatakan daerah pemekaran gagal. DPR dan Pemerintah juga sudah sepakat agar daerah pemekaran dievaluasi. Moratorium ini kan tidak selamanya, tapi menunggu ada hasil evaluasi saja,” tegasnya.

    Hasil evaluasi, ujar Arif, nanti menjadi dasar atau acuan untuk pembentukan daerah pemekaran. “Hasil evaluasi itu nanti yang menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu daerah itu perlu dimekarkan atau daerah pemekaran itu digabung,’ ujarnya.

    Arif mengatakan terdapat 50 daerah yang bakal dimekarkan yang terdiri dari 20 daerah pemekaran menunggu ampres, 13 diajukan pembahasan di DPR, dan 17 sudah diajukan ke DPR sedang menunggu untuk dibahas. “Setelah Juli, sudah harus ada kepastian soal pemekaran setelah Pemerintah menyerahkan hasil evaluasi,” ujarnya. (Ken/OL-04)

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/14/135954/3/1/Komisi-II-DPR-Debat-tentang-Moratorium-Pemekaran-Daerah

    Selasa, 13 April 2010 16:45 WIB

    Cuma Dua Daerah Otonomi Baru Penuhi Kewajibannya (original title)

    Temuan BPK, Pemekaran Daerah Gagal (published title)

    Penulis : Marchelo

    JAKARTA–MI: Hasil pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas program pemekaran daerah memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah otonomi baru (DOB) gagal memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan dari daerah induk ke DOB. Dari delapan daerah pemekaran yang menjadi sampel, hanya dua yang dianggap dapat memenuhi kewajibannya.

    Click more to read further: Small kings policy as a means to gain control throughout the country

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/13/135777/23/2/Cuma-Dua-Daerah-Otonomi-Baru-Penuhi-Kewajibannya-

     
  • Virtual Chitchatting 10:49 AM on 2010/04/15 Permalink
    Tags: , corruptible objects, ,   

    The objects of corruption: Do not allow the assessment to be taken noticed 

    My comment:

    Like always, monitored, evaluated, and assessed reports go the thrash can. There will not be any follow-up measures, and actions as well, to rectify the indicated corruption events. The full-fledged corruption permissivity is perceived as something to share with the surrounding neighbourhood, the esprit de corps, semangat bangkai.

    Selasa, 13 April 2010 21:47 WIB

    Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK belum Maksimal

    Penulis : Marchelo

    JAKARTA–MI: Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan hasil yang belum maksimal. Dari 128.898 rekomendasi senilai Rp 1.528,40 triliun pada semester II tahun anggaran 2009, hanya 61.711 rekomendasi (47,87%) senilai Rp 465,85 triliun yang telah ditindaklanjuti sesuai saran dan rekomendasi.

    “Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir semester II tahun anggaran 2009, terdapat 70.375 temuan senilai Rp 2.333,51 triliun dengan jumlah 128.898 rekomendasi senilai Rp 1.528,40 triliun,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo dalam penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan semester II tahun anggaran 2009 kepada DPR, Selasa (13/4).

    Sementara itu, 38.167 rekomendasi senilai Rp185,85 triliun belum ditindaklanjuti. Sisanya sebanyak 29.020 rekomendasi senilai Rp876,69 triliun masih dalam proses tindak lanjut.

    “Ada pun temuan pemeriksaan BPK yang berhasil ditindaklanjutin dengan penyetoran ke kas negara dan kas daerah selama proses pemeriksaan pada semester II tahun anggaran 2009 senilai Rp102,73 miliar,” lanjut Hadi.

    Senilai Rp9,15 miliar telah disetorkan ke pemerintah pusat dan Rp93,57 miliar disetor ke pemerintah daerah.

    Selain itu, BPK menemukan indikasi tindak pidana yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang sebanyak 46 kasus senilai Rp730,45 miliar dan US$2,23 juta. Sebanyak 20 kasus senilai Rp216,54 miliar dan US$315,4 ribu disampaikan kepada kejaksaan. Sedangkan 26 kasus lainnya senilai Rp513,9 miliar dan US$1,91 juta disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*/OL-7)

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/13/135839/16/1/Tindak-Lanjut-Hasil-Pemeriksaan-BPK-belum-Maksimal

    Rabu, 14 April 2010 00:00 WIB

    BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp16,2 Triliun

    Ada 46 kasus senilai Rp730,45 miliar dan US$2,23 juta yang diindikasikan mengandung unsur tindak pidana.

    KETIDAKPATUHAN pada pengelolaan keuangan negara yang mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara masih terus terjadi. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara hingga semester II 2009 menunjukkan hal itu.

    Dalam temuan itu BPK mencatat bahwa akibat ketidakpatuhan pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan itu muncul kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara senilai Rp16,26 triliun. Angka itu berasal dari 4.494 kasus.

    Jika dibandingkan dengan temuan serupa pada semester II 2008, angka kerugian dan potensi kerugian negara pada 2009 memang turun. Pada pemeriksaan semester II 2008, BPK menemukan kerugian dan potensi kerugian negara mendekati Rp30 triliun. Itu artinya, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara masih memerlukan peningkatan.

    “Di antaranya peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo dalam penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan semester II tahun anggaran 2009 kepada DPR, di Gedung Parlemen, kemarin.

    Pemeriksaan semester II/2009 difokuskan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan kinerja, selain menyelesaikan pemeriksaan keuangan atas 189 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2008 yang belum diperiksa pada semester I/2009 serta satu LKPD pada 2007.

    Indikasi pidana
    Pada semester II 2009, BPK telah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, lembaga atau badan lain, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan hukum milik negara (BHMN), dan badan layanan umum (BLU) yang seluruhnya berjumlah 769 objek. Total temuan dari 769 objek yang diperiksa BPK sebanyak 10.498 kasus, senilai Rp46,55 triliun.

    Ia merinci objek pemeriksaan terdiri dari 194 objek dengan cakupan neraca aset senilai Rp246,43 triliun, kewajiban Rp3,93 triliun, serta ekuitas Rp342,29 triliun. Jumlah itu termasuk juga laporan realisasi anggaran (LRA) meliputi pendapatan senilai Rp130,59 triliun dan belanja atau biaya senilai Rp128,11 triliun.

    Dari 10.498 kasus tersebut, sebanyak 430 kasus telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara atau daerah sebesar Rp102,73 miliar. Penyetoran dilakukan selama proses pemeriksaan sampai dengan terbitnya laporan hasil pemeriksaan.

    Dalam pemeriksaannya, BPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana pada laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ada 46 kasus senilai Rp730,45 miliar dan US$2,23 juta yang diindikasikan ada tindak pidana.

    Atas temuan itu, BPK sudah melimpahkan kasus tersebut kepada lembaga yang berwenang. Sebanyak 20 kasus senilai Rp216,54 miliar dan US$315,4 ribu dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, sedangkan untuk 26 kasus senilai Rp513,9 miliar dan US$1,91 juta disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (*/X-10)

    chelo@mediaindonesia.com

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/14/135893/265/114/BPK-Temukan-Indikasi-Kerugian-Negara-Rp162-Triliun

    Selasa, 13 April 2010 16:45 WIB

    Cuma Dua Daerah Otonomi Baru Penuhi Kewajibannya (original title)

    Temuan BPK, Pemekaran Daerah Gagal (published title)

    Penulis : Marchelo

    JAKARTA–MI: Hasil pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas program pemekaran daerah memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah otonomi baru (DOB) gagal memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan dari daerah induk ke DOB. Dari delapan daerah pemekaran yang menjadi sampel, hanya dua yang dianggap dapat memenuhi kewajibannya.

    Click more to read further: Small kings policy as a means to gain control throughout the country

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/13/135777/23/2/Cuma-Dua-Daerah-Otonomi-Baru-Penuhi-Kewajibannya-

     
  • Virtual Chitchatting 10:13 AM on 2010/04/15 Permalink
    Tags: patrons, political power redistribution, small kings, William I   

    Small kings policy as a means to gain control throughout the country 

    My comment:

    The small kings, the patrons, is another public policy to spread the power throughout the country. Remember the policy implemented by William I as he conquered England.

    Selasa, 13 April 2010 16:45 WIB

    Cuma Dua Daerah Otonomi Baru Penuhi Kewajibannya (original title)

    Temuan BPK, Pemekaran Daerah Gagal (published title)

    Penulis : Marchelo

    JAKARTA–MI: Hasil pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas program pemekaran daerah memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah otonomi baru (DOB) gagal memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan dari daerah induk ke DOB. Dari delapan daerah pemekaran yang menjadi sampel, hanya dua yang dianggap dapat memenuhi kewajibannya.

    Hal tersebut disampaikan Anggota VI BPK Sapto Amal Damandari pada jumpa pers penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan semester II tahun anggaran 2009 kepada DPR, Selasa (13/4). “Dari delapan sampel, hanya dua, yaitu Cimahi dan Banjar, yang dianggap memenuhi kewajibannya selama masa transisi sesuai UU pembentukannya dan PP Nomor 6 Tahun 2008,” ungkapnya.

    Menurut Sapto, pada semester II tahun 2009, BPK memeriksa delapan daerah pemekaran, yaitu Cimahi, Banjar, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan.

    Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan bahwa hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK atas program pemekaran daerah menunjukkan program yang dicanangkan sejak tahun 1999 belum memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kondisi ini diperkuat adanya indikator kinerja seperti aspek kesejahteraan, belanja modal, dan jumlah ketersediaan dokter masih di bawah rata-rata nasional seluruh kabupaten atau kota di Indonesia,” tambahnya.

    Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2009 BPK, kegagalan DOB tersebut disebabkan oleh pembiayaan DOB yang tidak diatur jelas dalam UU Pembentukan DOB dan dokumentasi tidak memadai. Pengalihan fisik aset, pengaturan batas wilayah, dan tidak lengkapnya sarana prasarana masih menjadi masalah.

    Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) dan memanfaatkan hasilnya sebagai bahan pembinaan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan kepala daerah induk dan kepala daerah otonom baru. (*/OL-04)

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/13/135777/23/2/Cuma-Dua-Daerah-Otonomi-Baru-Penuhi-Kewajibannya-

     
  • Virtual Chitchatting 10:03 AM on 2010/04/15 Permalink
    Tags: , ,   

    The subjects, predicates or conducts or M.O., and the objects of corruptions 

    My comment:

    S-P-O, Subject-Predicate-Object, was something we have learnt as we want to form a sentence. It should be clear and concise. The subject in this corruption matter is the people acting on behalf of the state, the state apparatus alias keparat negara. The corrupt behaviour can be indicated through the personal belongings, the personal assets of keparat negara.

    The predicate or the conduct or the modus operandi in this corruption matter is by cornering any corruptible people, instances, so they can make peace with keparat negara with under the table solution. The monkey business or the hanky panky of keparat negara has been perceived normal (and legitimate) as long as the corruptible parties can go on with their own businesses, messing around in the society.

    The object in the corruption matter starts from anything corruptible by keparat negara. The national/federal state budget, the regional/local state budget is an example. They are the annual rites to corrupt. The public policy to create small kings from regency/disctrict/kabupaten is another legitimate action to corrupt.

    Rabu, 14 April 2010 00:00 WIB

    Kejahatan Rekening Penyelenggara Negara

    REKENING bank kini menjadi modus kejahatan di kalangan penyelenggara negara. Dilakukan meluas, sistematis, dan terencana.

    Akan tetapi, secanggih-canggihnya kejahatan direncanakan, bau busuknya akhirnya tercium jua. Bau busuk itulah yang kini diendus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tak tanggung-tanggung, terdapat 1.100 rekening atas nama pribadi yang mencurigakan.

    Akan tetapi, baru 25 rekening yang sudah dilaporkan kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 25 rekening itu, 15 di antaranya milik pegawai pajak dan 10 lainnya milik pegawai Bea dan Cukai.

    Namun, sejauh ini baru dua kasus pegawai pajak yang ditindaklanjuti, yaitu Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie.

    Rekening Gayus yang mencurigakan mencapai Rp28 miliar dan rekening Bahasyim jauh lebih besar lagi, Rp64 miliar.

    Mengapa hanya dua rekening yang ditindaklanjuti? Apakah PPATK hanya tukang monitor dan tukang lapor?

    Agaknya demikian. Agar terdengar lebih gagah, meminjam permainan sepak bola, PPATK hanya berfungsi sebagai gelandang, yang mengumpan bola matang ke mulut gawang.

    Di mulut gawang seharusnya sudah berdiri bebas Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeksekusi umpan matang itu.

    Namun sayang, sangat disayangkan, belum ada kemauan institusi penegak hukum itu untuk menjebol gawang para penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Bahkan, alih-alih menghabisi koruptor, aparat penegak hukum malah menjadikan penyelenggara negara bermasalah itu sebagai ATM berjalan.

    Institusi penegak hukum tidak hanya lambat mengusut rekening bermasalah milik pribadi aparatur negara. Penertiban terhadap rekening liar milik instansi pemerintah pun tidak ada kemajuan berarti. Sejak dibuka Badan Pemeriksa Keuangan pada 2007, penertiban rekening liar di bawah komando Kementerian Keuangan itu diperkirakan baru bisa tuntas pada 2011.

    Hingga Juni 2009, Tim Penertiban Rekening Pemerintah telah menertibkan 40.284 rekening bermasalah di kementerian/lembaga senilai Rp13,94 miliar dan US$774,99 juta.

    Dari rekening liar yang ditertibkan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan investigasi terhadap 260 rekening senilai Rp314,23 miliar dan US$11,02 juta yang memiliki indikasi penyimpangan atau diduga memenuhi unsur pidana korupsi. Akan tetapi, investigasi yang dilakukan itu hingga kini nyaris tak terdengar kelanjutannya.

    Sangat jelas, praktik penggunaan rekening liar tersebut melanggar hukum. Pejabat tidak dibenarkan mengumpulkan pungutan tanpa menyetorkannya ke kas negara sebagaimana diatur dalam UU 20/1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak. Apalagi, pembuatan rekening itu tanpa persetujuan bendahara negara, dalam hal ini menteri keuangan, sebagaimana diamanatkan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    Sempurna sudah kejahatan rekening untuk menjarah uang negara yang dilakukan secara masif dan sistematis oleh individu dan institusi. Uang negara yang mestinya dipakai untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat malah menguap triliunan rupiah setiap tahun tanpa bekas.

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/14/135897/70/13/Kejahatan-Rekening-Penyelenggara-Negara

    Pengadilan Pajak (3)

    Wajib Pajak Dijerat ke Ruang Negosiasi

    Rabu, 14 April 2010 00:00 WIB

    KASUS penyelewengan pajak yang dilakukan pegawai golongan IIIA Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan terjadi akibat banyaknya wilayah abu-abu yang tercipta pada sistem perpajakan Indonesia.

    Oknum-oknum itu memanfaatkan UU Perpajakan yang multitafsir untuk menekan wajib pajak kemudian menjerat mereka pada ruang negosiasi sengketa yang telah mereka siapkan.

    Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, jerat negosiasi itu bermula dari adanya perbedaan perhitungan (dispute) yang tercipta melalui penghitungan pajak. Dispute itu tak terelakkan lantaran masih banyak sekali wilayah abu-abu dasar perhitungan yang sangat bergantung pada penafsiran aparat pajak.

    Ruang multitafsir itu tercipta akibat banyak skema perhitungan dalam UU Perpajakan yang tidak saling bersinergi. Artinya, pengaturan mengenai dasar perhitungan pajak belum detail.

    “Dengan kondisi itu, aparat pajak pun bisa seenaknya mengenakan pajak tinggi-tinggi kepada para anggota Apindo melampaui perhitungan yang sebenarnya,” ujarnya ketika dihubungi, kemarin.

    Akibatnya, para pengusaha selama ini telah dianggap sebagai bandit oleh aparat pajak. Surat pemberitahuan pajak tidak dipercaya lalu aparat pajak memberikan tekanan.

    Sofjan mencontohkan masih banyak pengusaha yang hingga kini mengalami paksaan membayar pajak Rp10.000, sedangkan tagihan sebenarnya yang telah melalui proses audit konsultan pajak hanyalah Rp1.000.

    “Kalau kita tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kuat alasan penolakan kita, ya kita harus terima atau maju bersengketa ke pengadilan. Dengan begitu, pengusaha digiring untuk bernegosiasi dengan makelar kasus dengan nilai bergantung pada besaran nilai pajak yang dipersengketakan,” ujarnya.

    Untuk mengelak dari jerat itu pun masih sangat sulit. Itu disebabkan hingga kini posisi Ditjen Pajak masih begitu kuat memegang posisi ‘three in one’ dalam kekuasaan hukum atas wajib pajak. “Merekalah pembuat aturan, pengawas, sekaligus menindak wajib pajak yang berani melanggar aturan yang dibuatnya itu,” ujarnya. (*/X-4)

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/14/135899/270/115/Wajib-Pajak-Dijerat-ke-Ruang-Negosiasi

    Selasa, 13 April 2010 16:45 WIB

    Cuma Dua Daerah Otonomi Baru Penuhi Kewajibannya (original title)

    Temuan BPK, Pemekaran Daerah Gagal (published title)

    Penulis : Marchelo

    JAKARTA–MI: Hasil pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas program pemekaran daerah memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah otonomi baru (DOB) gagal memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan dari daerah induk ke DOB. Dari delapan daerah pemekaran yang menjadi sampel, hanya dua yang dianggap dapat memenuhi kewajibannya.

    Click more to read further: Small kings policy as a means to gain control throughout the country

    Sumber: Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/13/135777/23/2/Cuma-Dua-Daerah-Otonomi-Baru-Penuhi-Kewajibannya-

     
  • Virtual Chitchatting 9:31 AM on 2010/04/15 Permalink
    Tags: aging population, public debts   

    Aging population raises the welfare expenditures 

    My comment:

    The Japan’s public debts is expected to be twice of its GDP in 2011. Japan has been experiencing the decreasing income tax revenues in one hand and increasing welfare expenditures as its population aging on the other hand.

    Seputar Indonesia, Wednesday, 14 April 2010

    Analis Prediksi Jepang Berpotensi Bangkrut

    Masalah utang Yunani saat ini mungkin menjadi sorotan banyak pihak terutama Uni Eropa.Namun, kesulitan keuangan ternyata juga mengancam Jepang, negara dengan perekonomian terbesar di Asia.

    HAL ini terlihat dari defisit keuangan Jepang,menurut sejumlah analis adalah terbesar dibanding utang publik negara industri lainnya. Utang publik Negeri Sakura diperkirakanmencapai200% dariProduk Domestik Bruto (PDB) pada 2011. Tahun depan, Pemerintah Jepang memang menargetkan keluar dari krisis karena menurunnya pendapatan pajak dan melonjaknya biaya kesejahteraan akibat populasi warganya yang menua.

    Berdasarkan laporan tahun fiskal 2010, nominal PDB Jepang mencapai 475 triliun yen. Sedangkan utangnya diperkirakan sekitar 950 triliun yen. Ini artinya setiap penduduk Jepang menanggung beban sekitar 7,5 juta yen utang per orang. Menurut Kepala Ekonom Daiichi Life Research Institute Hideo Kumano, dengan komposisi utang sebesar itu,Jepang tidak bisa membiayai rekor triliun dolar anggaran yang disahkan Maret lalu untuk tahun fiskal mendatang karena stimulus ekonomi masih rapuh.

    ”Pendapatan Jepang kira-kira 37 triliun yen dan utangnya 44 triliun yen dalam tahun fiskal 2010,” ujar Kumano di Tokyo Minggu (11/4). Dia menambahkan rasio utang Jepang lebih dari 50% dari anggaran. Jika tanpa menerbitkan obligasi, Jepang diperkirakan bangkrut pada 2011.

    Kumano menilai,meskipun Pemerintah Jepang berupaya keluar dari resesi parah sepanjang 2009, namun pemulihannya tetap rapuh karena disertai deflasi, utang publik yang tinggi dan lemahnya permintaan domestik. Jepang terjebak dalam spiral deflasi selama bertahun-tahun setelah gelembung harga aset yang meledak di awal 1990-an.Kondisi tersebut dipicu karena pendapatan perusahaan yang rendah sehingga mendorong konsumen menunda pembelian dengan harapan harga turun lebih lanjut.

    Besarnya utang publik Jepang dianggap sebagai warisan pengeluaran stimulus besar-besaran selama dekade 1990-an. Gejala tersebut kembali terulang pada pertengahan 2008 lalu di mana paketpaket keuangan disuntikkan ke pasar untuk mengatasi resesi terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Pada Januari lalu, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s memperingatkan bahwa kemungkinan akan memangkas peringkat obligasi pemerintah Jepang.

    Hal ini tentu saja dapat meningkatkan biaya pinjaman Jepang di tengah upaya pemerintah Perdana Menteri Yukio Hatoyama untuk membatasi utangnya. Kendati demikian, risiko default Jepang saat ini dinilai rendah karena masih karena memiliki account surplus cukup besar dengan dukungan sektor swasta yang melanjutkan pembelian obligasi “Sementara ini risiko Jepang akan seperti krisis utang Yunani sangat kecil kemungkinannya selama tidak ada masalah arus uang di pasar obligasi,” tandas Katsutoshi Inadome,ahli strategi obligasi pada Mitsubishi UFJ Securities.

    Namun, kata dia, yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana pemerintah dapat melanjutkan ketergantungannya pada penerbitan utang publik. Menurut Kumano, memang sulit memprediksi kapan pasar obligasi akan runtuh, tetapi hal itu tidak mustahil tatkala pasar menghakimi bahwa kemampuan Jepang membiayai utang tidak berkelanjutan lagi.

    ”Ketika itu terjadi,yen akan anjlok dan pelarian modal dari obligasi pemerintah Jepang untuk obligasi asing akan terjadi,”paparnya. Analis lainnya menyatakan, meski rasio utang Jepang terhadap PDB mencapai 200%,namun tidak ada preseden yang menunjukkan rasio utang tersebut berbahaya. Ekonom Nomura Securities Takehide Kiuchi menyatakan, pemerintah Inggris pernah mengalami rasio utang sebesar 260%, namun tidak menghadapi krisis utang.

    ”Tidak ada jawaban atas pertanyaan tentang apakah tingkat kritis utang bisa menyebabkan pemerintah bangkrut?” “Namun, yang berbahaya dan paling realistis dari utang Jepang adalah deflasi berkepanjangan sehingga membuat ekonomi menyusut. Intinya pemerintah harus mengembalikan kesehatan fiskal, termasuk penghematan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkap Kiuchi.

    Berlanjutnya deflasi di Jepang, kata dia, bisa memperburuk struktur fiskal karena penerimaan pajak berkurang sementara pengeluaran stimulus lebih banyak. ”Jika ekonomi tumbuh,pajak meningkatkan pendapatan,”kata Kumano. (AFP/yanto kusdiantono)

    Sumber: Seputar Indonesia, http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/317398/44/

     
  • Virtual Chitchatting 1:28 AM on 2010/04/15 Permalink
    Tags: andi muhammad ghalib, devils' advocates, hotma sitompul, hotman paris hutapea   

    Popularity contests of devils’ advocates in Indonesia 

    My comment:

    It was interesting watching the clash between Hotma Sitompul with Chairul Imam this (wednesday, 14 April 2010) evening live on MetroTV. You should hear the tone of the voice of HS as he first replied to the questions asked by the TV Host. Depressed! He denied the updated news on SJ’s status as the suspect. You should hear how he desperately denied that and mumbling that his client is, like usual, innocent. That the accused is not the legal case broker (markus) but the liasion amongst the disputed parties in court. He, like usual, has been twisting the words.

    The second part the devils’ advocates is their deadly weapons and arsenals. Attacking and destroying the credibility of the witness, namely Chairul Imam. Hammering down the substance of the event. The usual habits in legal enforcement bodies such as offices of (general/district) attorney, police, and courts. Bribe the judges, the witnesses, the scapegoats. You should read this Kompas article below.

    What amazes me is the involvement of Marzuki Darusman. I could never wonder myself why a man like him, whose integrity is inquestionable during the 1998 riot and after, could appoint SJ as an expert staff in AG office? You should know that he replaced the most controversial and notorious AG Andi Muhammad Ghalib as the predecessor. He was substituted by Baharuddin Lopa, whom murdered  through poisonic heart attack symptoms.

    PENANGANAN PERKARA

    Sjahril Djohan Memang Luwes Bergaul

    Rabu, 14 April 2010 | 03:39 WIB

    Sjahril Djohan? Setahu saya, ia orang yang luwes bergaul. Orangnya ramah dan gampang akrab.”

    Kalimat itu dilontarkan Soehandojo dan Chairul Imam, keduanya mantan jaksa, saat Kompas menanyakan kesan mereka tentang Sjahril Djohan. Sjahril disebutkan terlibat makelar kasus di Mabes Polri yang menjadikan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan, sebagai tersangka.

    Diduga, Sjahril adalah orang yang sama dengan yang pernah menjadi Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Intelijen dan Hubungan Luar Negeri. Saat itu, jaksa agung dijabat Marzuki Darusman. Menurut Soehandojo dan Chairul, Sjahril di kejaksaan bersamaan dengan Marzuki.

    Chairul, mantan Direktur Penyidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, mengenang pertemuan pertamanya dengan Sjahril pada 2000. Saat itu, Sjahril datang ke ruang staf ahli di lantai III gedung utama Kejagung memakai baju putih dengan tas kecil yang dijepit di lengan atasnya. ”Sjahril menanyakan di mana ruangannya karena ia baru diangkat menjadi staf ahli,” ujarnya, Selasa (13/4).

    Saat diberi tahu ruangan staf ahli, Sjahril terlihat kecewa. ”Ia mau ruangan yang dekat dengan Jaksa Agung,” kata Chairul.

    Empat staf ahli Jaksa Agung saat itu, menurut Chairul, tak satu pun yang tahu kapan Sjahril diangkat sebagai staf ahli. Tiada pelantikan Sjahril untuk duduk di jabatan struktural itu.

    Chairul mengisahkan, saat ia menjabat Direktur Penyidikan, Sjahril pernah menelepon. ”Saat itu, Sjahril bilang di telepon, gua kirim pengacara ke tempat lu, ya. Kalau ada perkara bagus, lu kasih ke dia,” tuturnya lagi.

    Chairul, yang akhirnya saling sapa lu-gua dengan Sjahril, menolaknya. ”Apabila saat itu terlaksana, itu jadi contoh makelar kasus. Tetapi, itu tak pernah terlaksana. Tak pernah ada hal semacam itu selama saya jadi direktur penyidikan,” ujarnya.

    Satu hal yang pernah membuat Chairul berang, saat seorang petugas keamanan dalam Kejagung melapor, Sjahril bersama seorang pejabat bidang intelijen Kejagung sering masuk ke rumah tahanan Kejagung. Padahal, setiap orang yang mengunjungi tahanan harus atas persetujuan Direktur Penyidikan atau Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi. ”Saya protes ke Jaksa Agung soal ini,” kata Chairul.

    Selepas Marzuki turun dari kursi Jaksa Agung tahun 2001, Sjahril tak lagi beredar di Kejagung.

    Soehandojo, yang pernah menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, mengaku kenal Sjahril di Kejagung. Saat Marzuki menjabat jaksa agung, Soehandojo menjabat Kepala Humas Kejagung.

    Soal dugaan peran Sjahril dalam penanganan perkara, Soehandojo mengaku tak tahu. Dia menyebutkan, saat itu kejaksaan sedang berkonsentrasi menangani perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Karena itu, energi kejaksaan terserap ke situ. ”Saya melihat, kiprah Sjahril tidak ada kaitannya dengan perkara,” katanya lagi.

    Sebaliknya, seorang anggota staf kejaksaan yang bertugas di gedung utama mengaku melihat Sjahril datang ke kejaksaan sejak 1998.

    (Dewi Indriastuti)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/14/03393632/sjahril.djohan.memang.luwes.bergaul

    Catatan:

    1. KoranTempo, Wednesday, 10 December 2003

    Marzuki Darusman dan Adi Andojo Digugat ke Pengadilan

    JAKARTA- Masih ingat perkara pelapor kasus suap hakim agung yang akhirnya diadili sebagai terdakwa atas laporannya? Sosok itu bernama Endin Wahyudin. Kemarin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Endin melakukan perlawanan hukum terhadap Adi Andojo Soetjipto sebagai mantan Ketua Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, dan Kejaksaan Agung.

    Endin menggugat ketiganya untuk membayar ganti rugi materil Rp 750 ribu dan immateriil Rp 2,5 miliar.

    2. wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Marzuki_Darusman

    Marzuki Darusman, SH (lahir di Bogor, Jawa Barat, 26 Januari 1945; umur 65 tahun) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1999 sampai 2001. Ia adalah kakak kandung dari komposer Indonesia, Candra Darusman. Ia menamatkan pendidikan di bangku sekolahnya di SMA Kolese Kanisius. Pendidikan akhirnya adalah Fakultas Hukum Kelautan Internasional, Universitas Parahyangan lulusan tahun 1974. Selain itu ialah seorang tokoh Golkar dan pernah menjabat sebagai ketua fraksi karya pembanguna di DPR/MPR di era 1990-an. Dia juga adalah salah satu anggota Komnas HAM. Selain itu ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998.

    3. Tempo, http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/04/05/brk,20100405-237999,id.html

    Hotma Sitompul Pastikan Ikut dalam Tim Kuasa Hukum Gayus

    Senin, 05 April 2010 | 13:53 WIB
    http://image.tempointeraktif.com/?id=29783&width=490

    TEMPO Interaktif, Jakarta -Pengacara Hotma Sitompul memastikan akan bergabung dalam tim kuasa hukum Gayus Halomoan Tambunan yang tersangkut kasus pajak Rp 25 miliar. Hotma bergabung atas ajakan Adnan Buyung Nasution, yang diminta istri Gayus, Milana Anggraeni, untuk mendampingi suaminya. “Saya sudah menyatakan bersedia,” kata Hotma, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (5/4).

    Alasannya, ia melanjutkan, semua orang memiliki hak asasi untuk dibela, termasuk Gayus. “Saya bukan mau membela orang yang dianggap bersalah, tapi harus ada azas praduga tak bersalah dong,” ujar dia.

    Ia ingin kasus Gayus dipandang secara hukum. Sehingga, hukuman dijatuhkan jika memang terbukti ada kesalahan, dan dibebaskan jika tidak ada kesalahan. “Kalau memang bersalah, silakan dihukum yang sesuai,” kata Hotma.

    Meski begitu, Hotma mengaku belum pernah bertemu Gayus terkait dengan kepastian dirinya akan bergabung dalam tim kuasa hukum karyawan Direktorat Jenderal Pajak Golongan IIIA itu. “Saya baru bertemu bang Adnan, mungkin dua tiga hari lagi akan bertemu Gayus,” ujarnya.

    Selain Hotma, di dalam tim kuasa hukum Gayus yang dipimpin oleh Adnan Buyung, rencananaya juga akan dianggotai M Assegaf.

    WAHYUDIN FAHMI

    4.  Media Indonesia, http://www.mediaindonesia.com/read/2010/04/04/133921/16/1/Hotma-Sitompul-Bersedia-Dampingi-Gayus-

    Hotma Sitompul Bersedia Dampingi Gayus

    Senin, 05 April 2010 15:06 WIB
    Penulis : Anata Siregar

    JAKARTA–MI: Pengacara Hotma Sitompul menyatakan kesediaannya untuk menjadi kuasa hukum bagi Gayus Tambunan. Hal tersebut disampaikan Hotma ketika ditemui wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (5/4).

    “Saya merasa sangat sedih melihat semua orang mencemooh Gayus. Coba bayangkan kalau itu keluarga kita sendiri,” ujar Hotma.

    Hotma telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Adnan Buyung Nasution dan M. Assegaf sebagai tim kuasa hukum Gayus. (*/OL-04)

    5. ligagame.com, http://ligagame.com/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=84723.10;wap2

    Rate Hotma Sitompul konsultasi personal case 750$, kalau corporate 2500$ per 1 jam

    Rate ya hotman paris konsultasi personal 1 jam 500$, kalau corporate 1500$ per 1 jam

    6. liputan6.com, http://showbiz.liputan6.com/berita/200605/223800/undefined/

    KASUS pembunuhan yang melibatkan pesinetron Lidya Pratiwi menyeret dua pengacara kondang yakni Hotma Sitompul dan Hotman Paris Hutapea untuk berhadap-hadapan. Hotman Paris berada di pihak Lidya. Sementara Hotma Sitompul menjadi penasihat hukum keluarga korban Naek Gonggom Hutagalung. Keduanya siap bertempur habis-habisan. Hotman Paris merasa berkewajiban untuk membela Lidya. Jika memang bersalah, ia ingin Lidya mendapat hukuman yang tepat sesuai dengan perbuatannya. “Keterlibatan dia [Lidya] dalam kasus ini apa?” ungkap Hotman Paris, belum lama ini. Namun hal itulah yang membuat Hotma Sitompul gerah. Sebagai pengacara, Hotman Paris mestinya tak merecoki kepolisian dengan menentukan pasal yang tepat bagi tersangka. “Kronologis saja belum tahu sudah bicara begitu,” tegas Hotma. Selain itu, Hotma kecewa lantaran Hotman Paris sebagai sesama orang Batak malah menawarkan diri untuk berseberangan dengan korban yang juga berdarah Batak.

    7. indosiar.com, http://www.indosiar.com/gossip/55247/pertikaian-hotman-paris—hotma-sitompul

    GOSSIP: Pertikaian Hotman Paris – Hotma Sitompul

    indosiar.com, Jakarta – Kalangan pengacara menanggapi perseteruan yang terjadi antara pengacara berdarah Batak, Hotma Sitompul dan Hotman Paris Hutapea. Dikatakan, pertikaian tersebut tidak perlu terjadi, karena masing-masing telah mempunyai nama.

    Menurut penilaian Ferry Firman dan Ruhut Sitompul, perbuatan Hotman Paris sangat melanggar etika kerja pengacara, terlebih bagi Ferry Firman. Dijelaskan Ferry, selain ribut dengan Hotma Sitompul, Hotman Paris juga bermasalah dengan dirinya, dalam kasus Lidya Pratiwi. Seharusnya, Ferry Firman lah yang menangani kasus ini, namun entah kenapa, Hotman Paris malah menawarkan diri pada Lidya, dengan embel-embel tanpa bayaran, alias gratis. “Ini tindakan tidak terpuji,” kata Ferry Firman singkat.

    Hal senada dikatakan Ruhut Sitompul. Menurut Ruhut, jangan menjadi pahlawan kesiangan. Bahkan dengan tegas Ruhut mengatakan, tindakan Hotman Paris tersebut, seharusnya dikenai sanksi hukum, oleh dewan kehormatan Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia, karena telah melanggar etika pengacara. “Dewan kehormatan Peradi hendaknya mengadili dia, mungkin diskors dulu..karena kita malu sama penampilan dia,” kata Ruhut singkat.(SHR/Indsib)

     
  • Virtual Chitchatting 12:08 AM on 2010/04/11 Permalink
    Tags: Corruption, doom effects, engineered legal conviction, financial meltdown, kyrgystan, lehman brothers, political pressure, ,   

    Corruption as the perfect ultimate crime of heart, mind, soul, and body 

    My Comment:

    Corruption (actions) will begin from the neccessity needs that is justified by the heart, mind, and soul. From required needs it will then shift to greedy acts.  That comes from individual perceived risks.

    From the surrounding communities, corruption (actions) is perceived legal dan legitimate. You may corrupt as long as we, your silent partners, received some appreciation and gratification of yours. This has been absurd and vulgar, but it is a fact.

    In observed manners, the doom effects of corruption in heart, mind,  and soul stems from corruption in time usage of your life. How much of your time is allocated truly in one subject, measured by the degree of seriousness in your heart, mind, and soul. Wal ashri.

    Kompas, Sabtu, 10 April 2010 | 03:15 WIB

    Tajuk Rencana

    Efek Korupsi di Kirgistan

    Wacana tentang dampak bahaya korupsi semakin meningkat oleh peristiwa kekacauan politik dan kejatuhan pemerintahan di Kirgistan, pekan ini.

    Rakyat Kirgistan, yang menderita akibat merebaknya praktik korupsi, melampiaskan kekecewaan melalui demonstrasi dalam beberapa hari terakhir. Gelombang protes pekan ini digambarkan berlangsung keras dan brutal, yang membuat Presiden Kurmanbek Bakiyev merasa terancam dan terpaksa kabur dari istana, sementara Perdana Menteri Daniyar Usenov mau tidak mau meletakkan jabatan.

    Lebih tragis lagi, Menteri Dalam Negeri Moldomusa Kongatiyev tewas dianiaya massa demonstran yang sedang kalap. Kerusuhan pekan ini juga menewaskan paling tidak 100 orang dan lebih banyak lagi yang cedera. Kerugian harta benda juga tidak kecil akibat perusakan.

    Pemerintah dan aparat keamanan benar-benar dibuat tidak berdaya menghadapi keberingasan massa, yang kecewa dan frustrasi atas maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang di Indonesia terkenal dengan akronim KKN. Presiden Bakiyev, yang terguling, dinilai tidak mengutamakan kepentingan rakyat, tetapi mengutamakan sanak keluarga dan kroninya.

    Pemerintahannya dianggap tidak peduli kepada rakyat miskin, yang mencakup sepertiga dari 5,3 juta penduduk. Rakyat menjadi kecewa dan frustrasi karena Bakiyev naik ke tampuk kekuasaan pada 2005, dengan janji menciptakan pemerintahan bersih setelah Askar Akayev, presiden pertama pasca-Uni Soviet, dijatuhkan dalam kerusuhan yang disebut Revolusi Tulip.

    Para pengamat cenderung berpendapat kasus Kirgistan memperlihatkan rakyat bisa kehilangan kesabaran terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan kalangan elite. Kesadaran rakyat terhadap pentingnya pemerintahan bersih semakin meningkat oleh arus perubahan global, sementara mental dan perilaku elite tidak juga berubah.

    Tantangan sangatlah berat, bagaimana menghentikan praktik KKN yang merebak luas, mulai dari istana sampai berbagai level kekuasaan di negeri itu. Sulit pula mengembalikan kewibawaan pemerintahan karena tingkat kepercayaan rakyat sudah sangat rendah sebagai dampak maraknya korupsi di lingkungan birokrasi kekuasaan.

    Sungguh konyol pula jika pemerintahan baru Kirgistan mengulangi kesalahan dua mantan pemimpin, Akayev dan Bakiyev, yang dijatuhkan rakyat karena korupsi. Harapan perubahan kini diletakkan kepada pemerintahan transisi pimpinan tokoh oposisi, Roza Otunbayeva, yang menyiapkan pemilihan umum, enam bulan ke depan.

    Sebelum melangkah lebih jauh, pemerintahan transisi harus membereskan situasi ketertiban dan keamanan di tengah frustrasi akibat melambungnya harga-harga kebutuhan pokok dan kemiskinan meluas, sementara godaan korupsi tetap berada di depan mata.

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/10/03150578/tajuk.rencana

    PERBANKAN GLOBAL

    AS Terus Tekan Swiss dan UBS

    Kompas, Sabtu, 10 April 2010 | 03:42 WIB

    Kisah tentang apa saja yang terjadi ketika krisis global melanda masih terus bermunculan. Kali ini kisahnya melibatkan bank terbesar Swiss. AS memaksa UBS mengungkapkan warga AS penghindar pajak. Padahal, kerahasiaan perbankan adalah tradisi kuat Swiss.

    Setelah bangkrutnya Lehman Brothers pada September 2008, UBS bergetar juga. UBS memiliki pegawai dengan jumlah tiga kali lipat lebih besar dari Lehman. Setelah krisis, UBS pun dipaksa menghapusbukukan piutang senilai 50 miliar dollar AS selama periode sulit itu.

    Para investor bernapas lega ketika Pemerintah Swiss akhirnya memutuskan untuk menolong UBS pada 16 Oktober 2008. Akan tetapi, walaupun telah ditolong, UBS berpotensi menuai krisis dari sisi lain.

    Satu hari setelah dana talangan dikucurkan kepada UBS, para eksekutif puncak bank itu dipanggil untuk bertemu dengan para petinggi AS di New York. Mereka tengah melakukan penyelidikan terhadap berbagai macam kecurangan pajak yang dilakukan warga AS, yang menjadi klien UBS.

    Delegasi UBS ketika itu dipimpin Markus Diethelm. Mereka tiba dengan membawa hasil penyelidikan soal kecurangan pajak. Ketika itu, rencana UBS sangat sederhana, mengakui kesalahan, menyelesaikannya, dan kasus pun selesai.

    Akan tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya. Kevin Downing, seorang jaksa dari Departemen Kehakiman AS Divisi Perpajakan, telah menyelidiki UBS sejak 2008. Jaksa ini menginginkan UBS membeberkan nama-nama para penghindar pajak dari AS sebagai kompensasi atas penyelesaian masalah itu.

    Tentu saja hal itu membuat UBS berada pada posisi sulit. Selama berabad-abad, perbankan Swiss selalu ketat menjaga rahasia nasabahnya. Posisi UBS sudah lemah ketika krisis terjadi. Dalam pertemuan itu sudah jelas benar bahwa tanpa pembeberan nama-nama nasabah, masalah tidak selesai.

    Konfrontasi itu juga mendesak UBS ke tepi jurang. Ketika bank itu sepakat untuk membayar sebesar 780 juta dollar AS dan menyerahkan nama-nama para penghindar pajak, kerusakannya masih saja besar dan memengaruhi operasi divisi wealth management UBS.

    Menurut data Departemen Kehakiman AS, UBS telah membantu 52.000 warga AS menyembunyikan miliaran dollar AS berupa hasil penggelapan pajak yang disembunyikan di perbankan Swiss periode 2000 hingga 2007.

    Para bankir UBS juga gencar menawarkan jasanya kepada para nasabah di AS. Setidaknya tercatat ada 3.800 perjalanan bisnis UBS ke AS untuk mengunjungi nasabah pada tahun 2000 saja.

    Penyerahan data nasabah UBS kepada Pemerintah AS merupakan hal yang mungkin dilakukan. Landasan hukumnya adalah kesepakatan tentang kerja sama soal perpajakan antara AS dan Swiss.

    Investigasi lain juga dilakukan Pengawas Pasar Modal AS (SEC). SEC menuduh unit UBS di AS t melanggar undang-undang pasar modal AS. Ketika Departemen Kehakiman ikut campur, masalahnya meluas menjadi penyelidikan kriminal perbankan.

    Pengawas perbankan Swiss pun sadar. Otoritas AS menahan Martin Liechti, Kepala UBS cabang Zurich, karena melakukan bisnis lintas batas. Selain itu, Brandley Birkenfeld, mantan penasihat keuangan UBS, mengakui telah menyelundupkan berlian di tube pasta gigi untuk kepentingan nasabah.

    Untuk mengatasi masalah penyerahan data nasabah tersebut, sempat timbul wacana untuk menggunakan Notrecht, yaitu hukum darurat Jerman yang memperbolehkan Pemerintah Swiss melakukan campur tangan untuk menghindari penyerahan data serta menolong UBS.

    Tekan terus

    Sebenarnya, apakah Departemen Kehakiman AS benar-benar akan menarik pemicu? Apakah mereka akan mengambil risiko menjatuhkan bank yang pegawainya tiga kali lipat dari Lehman dan sekitar 27.000 pegawai di UBS AS?

    Tidak ada yang mengetahui pasti hal ini. Akan tetapi, Swiss telah memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Dalam suatu malam 18 Februari 2009, Pemerintah Swiss memutuskan untuk memberi lagi talangan 780 juta dollar AS.

    Namun, yang lebih sakit lagi, ada keputusan AS agar UBS menyerahkan sekitar 280 nama warga AS yang dipandang sebagai penghindar pajak serius. Keputusan ini diambil dengan restu Pemerintah Swiss.

    Satu hari setelah penyerahan nama-nama itu, Lembaga Penerimaan Internal AS mengejutkan lagi Pemerintah Swiss. Mereka meminta UBS menyerahkan 52.000 nama nasabah!

    Swiss telah gagal menyelesaikan masalah kriminal UBS di luar persidangan. Namun demikian, hingga kini tekanan terhadap tradisi perbankan Swiss terus berlanjut. (reuters/joe)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/10/03420546/as.terus.tekan.swiss.dan.ubs.

    Opini

    Korupsi Manusia Indonesia

    Kompas, Sabtu, 10 April 2010 | 03:12 WIB

    Oleh Yonky Karman

    Rupa-rupanya sekali telah melangkahkan kaki di gelanggang korupsi, orang tak ada melihat jalan kembali. (Pramoedya Ananta Toer, Korupsi, 108-9).

    Saat bermukim enam bulan di Belanda (1953), Pramoedya menulis roman yang memproyeksikan kenyataan sosial pascakemerdekaan. Jadilah sebuah karangan yang mendahului zaman, sebelum korupsi menggurita dengan makelar kasus dan mafia hukum menjadi sebuah bagian dari sejarah Indonesia. Bakir telah mengabdi 20 tahun sebagai pegawai negeri dengan posisi terakhir kepala bagian. Namun, kehidupan dan penampilannya sederhana. Penghasilannya pas-pasan, tidak mampu memberi nilai tambah bagi kesejahteraan orang lain. Bakir pun kurang dihormati di luar rumah meski di rumah ia menerima cinta tulus dari istri dan anak.

    Sebagai manusia Indonesia yang beragama, awalnya Bakir mengalami pergumulan batin yang berat antara godaan korupsi mengikuti rekan-rekannya dan mempertahankan integritas. Akhirnya, ia menyerah. Ia meninggalkan sikap pasif menunggu kenaikan gaji. Ia menggunakan kemerdekaannya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang mengkhianati tujuan Indonesia merdeka.

    Ia melakukan penggelembungan proyek dan memanipulasi kuitansi. Demikianlah ia jadi bagian kelompok masyarakat yang memperoleh kebahagiaan dan kekayaan di atas kerugian negara. Hilanglah kesederhanaan hatinya. Persetan sumpah jabatan. Untuk meredam protes batin sendiri, ia aktif memberi kontribusi bagi kegiatan amal. Ia percaya Tuhan memiliki matematika yang adil berapa dikorupsi dan berapa yang diamalkan.

    Dengan dua filter moral, sanksi di dunia ini dan di dunia akhirat, sebenarnya manusia Indonesia lebih sulit korupsi dibandingkan dengan insan sekuler ataupun komunis. Nyatanya, indeks korupsi Indonesia tahun lalu adalah 2,8 dan itu berarti belum beranjak dari skor 2 sejak kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu skor indeks korupsi negara-negara sekuler di Barat di atas 5 dan China 3,6.

    Mengapa sepintas tidak ada hubungan antara keberagamaan dan korupsi? Saat korupsi, terjadi deaktivasi hukum moral. Dengan rasionalisasi yang bukan lagi bersumber dari kebutuhan (need), korupsi di Indonesia menjadi istana keserakahan (greed). Di lingkungan pegawai negeri, tak sulit mendapati orang yang hidup bukan dari gajinya, bahkan dengan bangga memamerkan kekayaannya.

    Korupsi di Indonesia adalah masalah kegagalan pemerintah membangun karakter bangsa (character and nation building). Mengalihkan persoalan korupsi kepada agama hanya bentuk kambing hitam sebab keberagamaan di Indonesia sendiri bersikap ambigu. Penghayatan agama belum sampai memotivasi orang untuk jihad melawan korupsi. Pemerintah pun lebih serius memerangi terorisme daripada korupsi.

    Sosiologi korupsi

    Masyarakat Indonesia pun sudah terbiasa dengan fenomena korupsi dan cenderung menerimanya sebagai bagian dari realitas keindonesiaan. Apalagi, belum ada kemauan pemerintah untuk melakukan asas pembuktian kekayaan secara terbalik. Secara konstitusional, korupsi diakui sebagai kejahatan luar biasa. Dalam praktiknya, kasus korupsi yang terungkap cenderung direduksi jadi persoalan oknum, bukan persoalan sistem ataupun kultur.

    Maka, penanganan secara internal didahulukan. Penyelesaian secara adat diutamakan. Itu semua untuk memelihara citra. Kalaupun ada sanksi, biasanya pejabat terkait dimutasi agar yang bersangkutan tidak terlalu sakit hati dan bernyanyi tentang kebobrokan instansinya. Rekan sejawat dan atasan saling melindungi. Kultur tahu sama tahu dan pembiaran menyuburkan perilaku koruptif.

    Tidak sulit menemukan kultur koruptif di instansi pemerintah. Salah satu godaan kuat orang berani korupsi adalah koruptor merasa tidak sendirian. Korupsi dilakukan beramai-ramai dan tertib, dalam lingkungan yang saling kenal, dengan pengaplingan jatah, semua kebagian. Kawanan koruptor merasa negara tidak mungkin memproses hukum banyak personel suatu instansi secara bersamaan, dengan risiko layanan publik terganggu.

    Negara disandera kawanan koruptor. Sesat logika membuat korupsi yang dilakukan beramai-ramai menjadi seperti bukan pelanggaran lagi. Sejawat yang membocorkan kebusukan praktik korupsi di instansinya akan dicap pengkhianat. Penanggung jawab instansi merasa lebih penting menjaga citra, bukan penguatan lembaga dengan birokrasi yang bersih dan efektif. Warga yang tak mau melayani kemauan oknum korup dipersulit.

    Benar, sejak ada KPK, tak sedikit pejabat dan penegak hukum dijerumuskan ke dalam bui. Namun, niat korupsi tidak menjadi surut. Malah, risiko tertangkap membuat korupsi berbiaya tinggi melibatkan jumlah uang yang semakin besar. Dalam kultur korup, yang tertangkap tangan dianggap sedang sial. Jauh lebih besar tingkat keberhasilan daripada kegagalan.

    Kegawatan korupsi di Indonesia sejatinya sudah di tingkat sabotase ekonomi. Berhadapan dengan kepentingan swasta, negara sering dikalahkan di pengadilan pajak ataupun perdata. Abdi negeri diam-diam merekayasa perkara sehingga swasta diuntungkan di atas kerugian negara. Begitu seringnya negara dirugikan sehingga kemampuan untuk menyejahterakan pun digerogoti.

    Program remunerasi yang dibangga-banggakan menyedot dana lebih dari Rp 10 triliun dari pinjaman Bank Dunia. Besar pasak daripada tiang. Malu kita untuk urusan gaji pegawai harus berutang, sementara kita memakai uang untuk menyervis pejabat dengan kemewahan yang tidak perlu. Sebaiknya dana remunerasi diambil dari hasil pengetatan anggaran belanja untuk servis pejabat, seperti pembelian mobil mewah. Jika ada teladan dari pejabat yang bergaji puluhan juta untuk sementara ditunda kenaikan gajinya agar negara mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai rendahan lebih baik lagi, niscaya Indonesia akan dibangun di atas pengorbanan dan cinta negeri. Orang tidak akan mengorupsi yang dicintainya.

    Gaji rendah penyebab korupsi adalah simplifikasi masalah kultural dan struktural. Saat Indonesia masih dijajah Belanda, Indonesia tidak dikenal sebagai bangsa korup, bahkan jauh lebih berdisiplin daripada sekarang. Remunerasi penting, tetapi harus berbasis prestasi. Dan, lebih penting lagi, internalisasi ”cukupkanlah dirimu dengan gajimu”. Tanpa keutamaan merasa cukup, berapa pun gaji yang diterima akan selalu dirasa kurang, terlebih di era konsumtif.

    Korupsi manusia Indonesia adalah masalah maju mundur sikap eksekutif dan legislatif (political will). Dan, sikap politik itu ditangkap oleh yudikatif. Penegakan hukum pun jadi beraroma politik dan tebang pilih. Indonesia Inc(orporated) dapat tinggal angan-angan jika penegakan hukum tak konsisten, administrasi pemerintahan tak tertib, pemerintah miskin manusia Indonesia yang berkualitas.

    Yonky Karman

    Penulis adalah Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/10/03125354/korupsi.manusia.indonesia

     
  • Virtual Chitchatting 2:32 AM on 2010/04/10 Permalink  

    Jaka Sembung in action: Orang hukum berteori ekonomi 

    My comment:

    Satu lagi dari Mayora.

    Orang hukum menulis teori tentang ekonomi. Ya Jaka Sembung. Nggak bakalan nyambung. Berdasarkan ‘sinopsis’ Arizona, tak ada kata-kata SISTEM EKONOMI, ALIRAN/AJARAN EKONOMI. Jim, belajar ekonomi dulu dong, baru boleh berteori tentang ekonomi.

    ada satu paragraf yang membagi dua kelompok ekonomi di indonesia, yakni idealis dan pragmatis.

    Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi Swasono merefleksikan kelompok ekonom idealis. Kata orang, mereka berasal dari kelompok yang membumi.

    Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, dan Sri Adiningsih merepresentasikan kelompok pragmatis. Pragmatis itu nama lain dari kutu loncat kayak Malarangeng brothers.

    Ketahuan khan, siapa aja yang satu kubu. Sri Mulyani naik (jadi orang penting) gara-gara menghujat (kepemimpinan) Soeharto. Sri Mulyani turun karena dihujat DENGAN TUDUHAN sebagai arsitektur (baca: biang keladi, master mind) menyelamatkan uang Bank Century ke banyak kantong kas pribadi dan institusi Partai Demokrat yang lagi tebar pesona untuk memenangkan SBY sebagai presiden indonesia untuk kali kedua.

    RESENSI

    Diskursus Ekonomi dalam Konstitusi

    Jumat, 9 April 2010 | 04:08 WIB

    Oleh YANCE ARIZONA

    Seperti halnya dengan buku Green Constitution (2009) yang sebelumnya ditulis oleh Jimly Asshiddiqie, buku baru yang kembali ditulis olehnya, Konstitusi Ekonomi (2010), juga menghadirkan satu rintisan pendekatan baru dalam kajian konstitusi.

    Apabila sebelumnya kajian konstitusi lebih banyak dihadapkan pada pendekatan interdisipliner dengan kajian sosial dan kajian politik, melalui buku ini kajian itu diperluas dengan pendekatan ekonomi. Di dalam buku ini Jimly mendefinisikan suatu konstitusi disebut konstitusi ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi di dalamnya.

    Diskursus tentang konstitusi ekonomi sebenarnya dimulai sejak Uni Soviet memasukkan persoalan ekonomi di dalam konstitusinya pada tahun 1918 dan Republik Weimar Jerman pada tahun 1919 (hal 57, 61, 82). Kemudian pola konstitusionalisasi kebijakan ekonomi itu diikuti oleh banyak negara lain dalam berbagai tipologi.

    Untuk menjelaskan tipologi konstitusi ekonomi, Jimly memaparkan dinamika konstitusionalisasi kebijakan ekonomi di beberapa negara yang dipengaruhi oleh paham ekonomi yang dianutnya. Pemaparan seperti ini merupakan ciri khas dari studi perbandingan konstitusi yang dilakukan dengan pendekatan ideologis.

    Dari sejumlah konstitusi yang diperbandingkan, terdapat empat karakter konstitusi ekonomi. Pertama, konstitusi ekonomi negara liberal-kapitalis seperti Amerika, Australia, Belanda, dan Jerman. Pada tipe ini hal-hal yang diatur di dalam konstitusi adalah jaminan hak milik individual, kebebasan berkontrak dan kompetisi di antara pelaku usaha. Bukan pemerintah, tetapi pihak swasta—yang dinamikanya lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar—yang merupakan aktor utama dalam kegiatan perekonomian. Peranan negara sangat minimalis dan, kalau perlu, hanya membuat aturan agar mekanisme pasar bisa berlangsung dengan leluasa.

    Tipe kedua adalah konstitusi ekonomi negara sosialisme dan komunisme seperti Uni Soviet, China, Vietnam dan Korea Utara. Pada kelompok ini, pemerintah merupakan aktor utama dalam kegiatan perekonomian, termasuk dalam membuat aturan dan menjalankan kegiatan ekonomi. Semua sumber daya alam dan alat produksi lainnya adalah milik negara.

    Kedua tipe di atas menunjukkan adanya pertentangan ideologis yang memengaruhi karakter konstitusi ekonomi. Pertentangan antara ideologi sosialis-komunis dan liberal-kapitalis kentara sekali sejak berdirinya Uni Soviet sampai dengan keruntuhannya (1918-1991). Namun, setelah Uni Soviet bubar, pertentangan ideologis tersebut berangsur merenggang.

    Keruntuhan Uni Soviet inilah yang kemudian menjadi titik tolak lahirnya tipe konstitusi ekonomi yang ketiga, yaitu konstitusi ekonomi negara eks komunis. Pada negara eks komunis terjadi proses liberalisasi konstitusi ekonomi. Negara-negara yang memiliki tipe konstitusi ekonomi sosialis-komunis bergeser dengan mengadopsi norma-norma yang ada pada konstitusi negara liberal-kapitalis. Hal ini, misalnya, terjadi pada konstitusi Rusia (1993), sebelumnya konstitusi Uni Soviet (1978), di mana ketentuan tentang hak milik negara atas tanah, mineral, air dan hutan diubah menjadi ketentuan yang berisi hak milik perorangan yang tidak dapat diambil alih kecuali atas putusan pengadilan (147-148). Demikian juga dengan konstitusi Lituania dan Armenia.

    Sedangkan tipe konstitusi ekonomi yang keempat adalah konstitusi ekonomi negara nonkomunis seperti Perancis, Portugal, Spanyol, Filipina, dan Brasil. Pada negara-negara nonkomunis, pengaturan tentang peranan negara dan pihak swasta dalam perekonomian diatur secara berimbang. Selain memberikan peranan kepada negara melalui badan-badan khusus, seperti Dewan Ekonomi dan Sosial di Perancis, peranan pihak swasta juga mendapat tempat. Persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi juga menjadi hal yang dijamin di dalam norma konstitusi.

    Corak Indonesia

    Dikaitkan dengan empat tipe konstitusi ekonomi, konstitusi ekonomi Indonesia lebih tepat digolongkan ke dalam tipe keempat, yaitu konstitusi ekonomi negara nonkomunis. Hal ini semakin jelas terlihat setelah amandemen UUD 1945 menjadikan peranan negara dan swasta dalam kegiatan perekonomian sama-sama diakomodasi.

    Untuk menjelaskan karakter konstitusi ekonomi Indonesia, Jimly memaparkan perdebatan-perdebatan konstitusionalisasi ekonomi yang terjadi seputar amandemen konstitusi (1999-2002). Dalam proses amandemen tersebut terjadi ketegangan antara ekonom yang berpaham idealis, yang diwakili oleh Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi Swasono, dan ekonom yang berpaham pragmatis, seperti Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, dan Sri Adiningsih.

    Perseteruan dua kelompok tersebut dalam proses amandemen UUD 1945 hampir mengalami kebuntuan karena kedua kubu bersikukuh pada pandangannya masing-masing. Kelompok pragmatis berupaya mengganti Pasal 33 UUD 1945, yang merupakan pasal jantung konstitusi ekonomi Indonesia, dengan nilai-nilai neoliberal untuk memudahkan integrasi perekonomian Indonesia dengan perekonomian global. Sedangkan kelompok idealis berupaya mempertahankan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan rumusan fundamental ekonomi yang ditelurkan oleh founding father yang juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.

    Perseteruan sengit kedua kubu inilah yang akhirnya membuat Mubyarto mengundurkan diri dari Ketua Tim Ahli Ekonomi dalam proses pembahasan amandemen konstitusi setelah menyampaikan laporan kajian tim ahli kepada Badan Pekerja MPR. Alasannya karena pandangan yang diusungnya kalah dalam pengambilan keputusan yang demokratis dan karena jumlah ekonom yang berpandangan seperti dia sangat sedikit (hal 357).

    Pengunduran diri Mubyarto tersebut menyulut kontroversi di dalam masyarakat dan kemudian berhasil membuat Pasal 33 UUD 1945 tidak jadi diganti, melainkan ditambahkan dua ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5). Cara ini dianggap menjadi jalan tengah untuk meredakan pertentangan antara ekonom idealis dan ekonom pragmatis saat itu.

    Meskipun sudah mencapai jalan tengah, perseteruan kelompok idealis versus pragmatis belum usai. Ekonom pragmatis kemudian banyak mengisi pos-pos penting jabatan kenegaraan sampai hari ini, misalkan Boediono menjadi Wakil Presiden dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Hadirnya ekonom pragmatis dalam kancah jabatan publik cenderung membuat kebijakan negara mengarah kepada pemenuhan agenda neoliberal yang dirumuskan dalam Washington Consensus. Karena itu, bagi kalangan ekonom idealis, konstitusi ekonomi Indonesia masih rentan karena selalu diintai oleh agenda-agenda neoliberal seperti privatisasi, swastanisasi, komersialisasi, dan deregulasi.

    Karena konstitusi ekonomi memiliki kerentanan, perlu ada satu lembaga yang menjaga agar nilai-nilai konstitusi tetap sesuai dengan karakter konstitusi ekonomi Indonesia. Di sanalah pentingnya peranan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi the guardian of constitution melalui kewenangan judicial review untuk menjaga agar kebijakan ekonomi pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi.

    Selaku mantan Ketua MK yang memutus pengujian undang-undang dan juga orang yang terlibat dalam proses amandemen UUD 1945, tentulah menarik menyelami pemikiran Jimly Asshiddiqie terkait dengan konstitusi dan konstitusionalitas ekonomi. Cikal bakal gagasan konstitusi ekonomi yang ditulis di dalam buku ini sebenarnya sudah tersemai dalam disertasi beliau (1990) dan buku Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Konpres, 2005; hal 123-141). Karena itu, dapat dikatakan bahwa buku ini merupakan artikulasi dari benih-benih pemikiran yang sudah disemai sebelumnya.

    Saat ini MK sudah menguji lima belas undang-undang di bidang perekonomian. Delapan di antaranya adalah undang-undang yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam. Namun, sayangnya, putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang tersebut tidak berada pada satu langgam yang sama. Buku ini dapat menjadi pintu masuk yang tepat untuk ”berbincang” dengan gagasan baru yang dilontarkan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini. Terlebih, saat ini literatur asing yang membahas konstitusi ekonomi masih sangat minim.

    Sebagai salah satu dari sedikit literatur yang membahas konstitusi ekonomi, Jimly menjadikan buku ini sebagai literatur kunci untuk mengkaji konstitusi ekonomi yang pemaparannya disampaikan secara deskriptif dan, dalam beberapa hal, juga evaluatif. Buku ini hendak menjadikan konstitusi sebagai poros dari segala kehidupan bernegara, termasuk dalam urusan perekonomian.

    Yance Arizona Peneliti pada Perkumpulan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

    Judul: Konstitusi Ekonomi

    • Penulis: Jimly Asshiddiqie

    • Penerbit: Penerbit Buku Kompas

    • Cetakan: Januari, 2010

    • Halaman: xvi + 440 halaman

    • ISBN: 978-979-709-465-2

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/04080192/diskursus.ekonomi.dalam.konstitusi

     
  • Virtual Chitchatting 1:51 AM on 2010/04/10 Permalink  

    Entrepreneurships: the combined results of the four pillars of lifelong education 

    My comment:

    Sularto  seems never hear and listen about the four pillars of education defined by Jacques Delors et al of UNESCO in “Learning: The Treasure Within“. The 1996 report addressed the principles that lifelong education should learn to know, learn to do, learn to live together and learn to live with others, and learn to be.

    please read my previous post.

    Indratno seems to have forgotten the words of culture and the typical nature of mankind on earth (or universe)? It was not just the 3.5 centuries of dutch colonialisation in Indonesia. You should divide the classes of people in societies. There are some that active and leading, others are passive and following. As you see the nature of human, than you can figure out what has been going wrong with Indonesia nowadays. TORN-APART by the FREE-RIDERS in the economy and (political) power. There are also classes of entrepreneurs, such as business entrepreneurs, government entrepreneurs, academic entrepreneurs, social entrepreneurs.

    You can request Advanced Advocacy Plus to train and educate the entrepreneurship materials, from  leadership, to substances such as the creation of business profile, marketing plan, business plan, business development, particularly the implementations. The AA Plus services is available by phone calls at +62-21-32187118 or +628128056516.

    FORUM MANGUNWIJAYA

    Urgensi Pendidikan Kewirausahaan

    Jumat, 9 April 2010 | 03:52 WIB

    Oleh ST SULARTO

    Pengembangan entrepreneurship (kewirausahaan) adalah kunci kemajuan. Mengapa? Itulah cara mengurangi jumlah penganggur, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomis. Lebih jauh lagi dan politis, meningkatkan harkat sebagai bangsa yang mandiri dan bermartabat.

    Dalam ranah pendidikan, persoalannya menyangkut bagaimana dikembangkan praksis pendidikan yang tidak hanya menghasilkan manusia terampil dari sisi ulah intelektual, tetapi juga praksis pendidikan yang inspiratif-pragmatis. Praksis pendidikan, lewat kurikulum, sistem dan penyelenggaraannya harus serba terbuka, eksploratif, dan membebaskan. Tidak hanya praksis pendidikan yang link and match (tanggem), yang lulusannya siap memasuki lapangan kerja, tetapi juga siap menciptakan lapangan kerja.

    Panelis Agus Bastian menangkap gejala yang berkebalikan di lingkungan terdekatnya, Kota Yogyakarta. Di satu sisi bermunculan banyak entrepreneur muda yang kreatif. Mereka jeli menangkap peluang menjawab kebutuhan komunitas kampus. Misalnya bisnis refil tinta, merakit komputer, jual beli buku, cuci kiloan, melukis sepatu—sebelumnya tentu saja yang sudah lama melukis kaus—sama seperti rekan-rekan mereka di kota lain, seperti Bandung. Sebaliknya pada saat yang sama, rekan-rekan mereka berebut tempat meraih kursi pegawai negeri. Ribuan anak muda terdidik berdesakan antre mendaftar, mengikuti ujian saringan, bahkan ada yang perlu merogoh kocek ratusan ribu untuk pelicin.

    Ditarik dalam konteks nasional, pengamatan Bastian itulah miniatur kondisi ketenagakerjaan Indonesia, lebih jauh lagi potret lemahnya jiwa kewirausahaan. Misalnya, bahkan untuk sarjana yang relatif potensial terserap di lapangan kerja pun, sampai pertengahan tahun lalu 70 persen dari 6.000 sarjana pertanian lulusan 58 perguruan tinggi di Indonesia menganggur. Merekalah bagian dari 9,43 juta atau 8,46 persen jumlah penduduk pada Februari 2008. Tidak imbangnya jumlah pelamar kerja dan lowongan kerja, gejalanya merata di seluruh pelosok—bahkan jumlah penganggur terdidik semakin membesar—menunjukkan kecilnya jiwa kewirausahaan. Para lulusan lebih tampil sebagai pencari kerja dan belum sebagai pencipta lapangan kerja.

    Tidak terserapnya lulusan pendidikan ke lapangan kerja memang tidak sepenuhnya disebabkan faktor tak adanya jiwa kewirausahaan. Banyak faktor lain menjadi penyebab. Meskipun demikian, tampaknya faktor dan tantangan terpenting adalah bagaimana institusi pendidikan berhasil membentuk atau menanamkan semangat, jiwa, dan sikap kewirausahaan.

    Sebagai disiplin ilmu, kewirausahaan bisa diajarkan lewat sistem terstruktur, salah satu hasil penting dan utama praksis pendidikan. Lembaga pendidikan tidak dapat memberikan pekerjaan, tetapi bisa memastikan agar hasil didik mampu menciptakan pekerjaan. Mengutip Peter F Drucker, pakar manajemen yang kondang pada tahun 1990-an, kewirausahaan itu bukan bimsalabim, apalagi berurusan dengan keturunan. Singapura dengan memiliki 4 persen wirausaha dari total penduduknya, sementara Indonesia baru 0,18 persen dari total sekitar 225 juta penduduk, bukan karena mayoritas penduduknya beretnis China dan Indonesia mayoritas Jawa. Ketimpangan itu disebabkan kurang terselenggaranya praksis pendidikan yang membuka ke arah kreativitas dan temuan-temuan bersama.

    Inisiatif pada tahun 2010 ini Kementerian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalokasikan dana Rp 50 miliar untuk mencetak 10.000 sarjana wirausaha perlu dihargai. Proyek itu menambah adrenalin Kementerian Pendidikan Nasional yang lama terengah-engah dengan masalah-masalah teknis dan sistem. Dana UKM itu digunakan untuk pemberdayaan sarjana di bawah usia 30 tahun yang masih menganggur.

    Sejak digulirkan Desember 2009 dan telah disosialisasikan ke sembilan provinsi, program ini diikuti 4.525 sarjana dan akan berlangsung sampai tahun 2014 dengan target tahunan tercipta 10.000 atau seluruhnya 50.000 wirausaha baru hingga tahun 2014. Memang terlambat sebab justru kewirausahaan seharusnya ditanamkan sejak di jenjang pendidikan anak usia dini dan bukan dicangkokkan setelah lulus. Namun, tak ada kata terlambat untuk suatu perbaikan.

    Program ini merupakan bagian dari upaya memperbesar jumlah wirausaha Indonesia. Tercatat jumlah 48 juta wirausaha Indonesia, tetapi yang benar-benar wirausahawan sejati sebenarnya hanya 0,1 persen atau sekitar 400.000 orang. Minimal dari jumlah total penduduk, setidaknya Indonesia harus memiliki 2 persen dari jumlah itu. Upaya itu sejalan dengan ”impian” Ciputra, salah satu entrepreneur Indonesia yang obses, bahwa pada 25 tahun lagi lahir 4 juta entrepreneur Indonesia.

    Relatif barang baru

    Kewirausahaan memang masih merupakan barang baru untuk Indonesia, sementara AS sudah mengenalnya sejak 30 tahun lalu dan Eropa 6-7 tahun lalu.

    Munculnya entrepreneur sebagai hasil lembaga pendidikan dan buah learning by doing masih ada perbedaan persepsi. Ada yang berpendapat jiwa kewirausahaan tidak harus dihasilkan dari lembaga pendidikan, ada pendapat lain bisa dilakukan tidak lewat proses yang direncanakan.

    Menurut panelis Agus Bastian, entrepreneur dan kemudian politisi yang merasa sebagai entrepreneur lahir dari jalanan, yakin kewirausahaan bisa dihasilkan juga dari semangat mengambil risiko tanpa takut, bukan lewat pendidikan khusus kewirausahaan atau manajemen. Modal utama seorang entrepreneur bukanlah uang, melainkan kreativitas. Tanpa kreativitas, syarat utama seorang calon entrepreneur, yang ada bukanlah entrepreneur sejati, melainkan pedagang.

    Keyakinan Agus didukung panelis Agung Waluyo. Seorang entrepreneur jadi dari sosok seorang pedagang atau juragan. Sebab, kewirausahaan menawarkan dan menciptakan nilai, sementara jiwa dagang hanya menawarkan alternatif. Ada contoh, seorang sarjana lulusan UGM menciptakan nilai mau membantu yang sama-sama jadi korban gempa bulan Mei 2006. Dia buat desain pakaian Muslim. Dia tawarkan lewat internet atas mentoring langsung Ciputra. Usahanya berkembang, bahkan sekarang sudah merambah mancanegara di tiga benua besar, sampai akhirnya dia merasa tak sanggup lagi melayani permintaan pasar. Tetapi, ia sudah menciptakan nilai untuk desanya, menciptakan lapangan kerja baru.

    Contoh kasus itu menunjukkan, sikap menolong orang lain diwujudkan untuk orang lain. Nilainya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi milik orang lain juga. Yang dia lakukan adalah menginspirasikan generasi muda bahwa mereka bisa menjadi berkah bagi masyarakat. Sosok sarjana lulusan UGM di atas mirip jiwa kewirausahaan Mangunwijaya, terutama dalam konteks menciptakan nilai untuk orang lain (social entrepreneurship, kewirausahaan sosial).

    Selain Kementerian Urusan Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab dalam urusan pendidikan perlu diakui belum lama tanggap. Walaupun masih terengah-engah bergulat dengan soal-soal teknis, bekerja sama dengan lembaga penggiat wiraswasta seperti Ciputra Entrepreneurship Center, Kementerian Pendidikan Nasional melakukan upaya membangun jiwa kewirausahaan. Dilakukan dengan membenahi kurikulum berbasis komunitas, memperbaiki praksis pendidikan di sekolah kejuruan dan tinggi, sampai pada pengarbitan calon-calon entrepreneur yang dicangkokkan di lembaga pendidikan tinggi.

    Banyaknya industri kreatif yang dihasilkan bangsa ini menunjukkan sebenarnya bangsa ini kreatif. Tetapi, mengapa kekayaan alam dan kekayaan budaya dengan segala keragamannya itu tidak dimanfaatkan untuk ekonomi? Karena kita tidak kreatif. Karena kita tidak punya jiwa kewirausahaan—yang dengan gampang terbelokkan karena sejak awal pun bangsa ini terbelenggu tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. Melalui kewirausahaan sebenarnya anugerah alam raya Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

    Gerakan nasional

    Masalahnya apakah yang perlu dipelajari generasi muda mengembangkan jiwa kewirausahaan? Kepercayaan diri menjadi modal utama, selain sikap dan kemauan terus menemukan yang baru tanpa kenal risiko. Kewirausahaan membuat orang yang berhasrat besar terhadap sesuatu menjadi mandiri secara finansial dan berkontribusi untuk masyarakat. Dia melatih keterampilan, know-how, dan tindakan yang menghasilkan ide-ide dan inovasi, meyakinkan orang lain untuk menolong dan bekerja dalam sebuah tim, menerjemahkan ide menjadi kenyataan, dan mendirikan perusahaan.

    Dalam konteks Indonesia, dengan kecilnya jumlah entrepreneur, kewirausahaan menjadi keharusan. Dialah kunci kemajuan. Dunia membutuhkan solusi masalah yang bisa mewujudkan impian jadi kenyataan, dilandasi ambisi dan keberanian mengambil risiko secara cerdas.

    Menanamkan jiwa kewirausahaan perlu dimulai dini dalam praksis pendidikan mengusung kebebasan, sebagai contoh SD Mangunan di Sleman dan Sanggar Anak Alam di Bantul. Masih banyak yang lain, yang umumnya kembali pada dasar paling mendasar dari praksis pendidikan, yakni praksis pembelajaran yang membebaskan yang kadang direcoki dengan pendekatan teknis dan persoalan remeh-temeh mengganggu seperti kasus ujian nasional atau UU Badan Hukum Pendidikan.

    Dibutuhkan satu gerakan nasional, semacam Gerakan Kewirausahaan berbasis komunitas untuk melahirkan UKM-UKM baru di satu pihak, sekaligus praksis pendidikan yang berorientasi pada pendidikan yang membebaskan di atas habitat masyarakat yang kondusif positif menyangkut 3 L (lahir, lingkungan, latihan). Gerakan baru itu dirumuskan oleh Ciputra sebagai Gerakan Budaya Wirausaha yang melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, dan sosok-sosok sosial.

    Itulah tantangan urgen-mendesak Indonesia yang seharusnya menjadi batu penjuru dan batu sendi praksis pendidikan; dan sebaliknya menjauhkannya dari keterjebakan ”kekeliruan yang satu ke kekeliruan yang lain” yang bersifat teknis-metodis-yuridis.

    Sumber: Kompas,  http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/03521467/urgensi.pendidikan.kewirausahaan

    KEWIRAUSAHAAN

    Lompatan Kuantum Jiwa “Entrepreneur”

    Jumat, 9 April 2010 | 03:25 WIB

    Oleh A FERRY T INDRATNO

    Siapa menduga konglomerat dari Meksiko, Carlos Slim, orang terkaya di dunia yang menurut majalah Forbes telah menggeser kedudukan Bill Gates dan Warren Buffet, ternyata sudah mencari uang sejak usia 10 tahun. Tiger Wood pun, pegolf juara dunia, mulai memegang golf sejak usia tiga tahun. Adapun Ir Ciputra telah memulai berwirausaha pada usia menjelang remaja.

    Bagi umumnya orang Indonesia, memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja sejak dini bukanlah kebiasaan yang lazim dilakukan. Penyebabnya, menurut Agung B Waluyo, Manajer Pendidikan Universitas Ciputra Entrepreneurship Center, dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, selama 350 tahun masa penjajahan sebagian besar rakyat Indonesia tidak mendapat pendidikan yang seharusnya. Kedua, pendidikan kita memiliki orientasi membentuk SDM pencari kerja, bukan pencipta kerja.

    Mind set sebagai pencari kerja semakin membuat tingginya angka penganggur di Indonesia. BPS mencatat, sampai Februari 2008, jumlah sarjana menganggur sudah mencapai 1,1 juta orang. Padahal, menurut penelitian, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen hanya mampu menciptakan sekitar 265.000 lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 6 persen, hanya tersedia sekitar 1.590.000 lapangan kerja baru. Lulusan sarjana setiap tahunnya lebih dari 300.000 orang.

    Akibatnya, banyak terjadi penganggur terdidik. Cerita-cerita ironis bisa didengar. Ada sarjana nuklir yang berjualan es krim atau insinyur pesawat terbang menjadi pemulung. Bahkan, penelitian Prof Payaman J Simanjuntak dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, toga dari 10 tukang ojek di Jakarta adalah sarjana.

    Minimnya ”entrepreneur”

    Secara etimologis, entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, entre (antara) dan prendre (mengambil), yang dipakai untuk menggambarkan orang yang berani mengambil risiko dan memulai yang baru (Serian Wijatno, Pengantar Entrepreneur, Jakarta: 2009). Di Indonesia, entrepreneur bisa ditulis entrepreneur, wirausaha, atau usahawan.

    Tingginya pengangguran dan rendahnya kesejahteraan di Indonesia dipengaruhi oleh kecilnya jumlah entrepreneur. Menurut David McClelland, suatu negara akan menjadi makmur apabila memiliki entrepreneur sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk. Singapura, menurut Global Entrepreneurship Monitor (GEM) tahun 2005, memiliki sebanyak 7,2 persen, sedangkan Amerika Serikat tahun 2007 memiliki 11,5 persen entrepreneur. Indonesia diperkirakan hanya 400.000 orang yang tercatat menjadi pelaku usaha yang mandiri, atau sekitar 0,18 persen dari populasi. Dengan jumlah penduduk sebesar 220 juta, Indonesia membutuhkan 4,4 juta entrepreneur.

    Bagaimana menghasilkan wirausaha sebanyak itu? Menurut Ciputra, sosok entrepreneur adalah seorang yang mampu mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Namun, kita orang Indonesia tidak perlu memulai dari kotoran dan rongsokan. Indonesia dianugerahi dengan kelimpahan potensi sumber daya alam, seperti energi, aneka komoditas, dan bahan-bahan tambang yang luar biasa. Namun, produk-produk itu kurang mendapat sentuhan entrepreneurship sehingga tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

    Saat ini generasi muda kita tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. Untuk menghasilkan wirausaha yang andal, paling tidak dibutuhkan 3L yang menentukan, yaitu: lahir, lingkungan, dan latihan. Lahir, seseorang yang lahir dari keluarga wirausaha sehingga mendapat atmosfer kewirausahaan dalam jangka panjang. Ibarat ia sudah lahir di tengah-tengah tumpukan barang dagangan.

    Lingkungan, seseorang berada dalam lingkungan entrepreneurship sehingga jiwa wirausahanya muncul, misalnya, seorang profesional yang bekerja bertahun-tahun dengan seorang wirausaha. Latihan atau pendidikan, upaya yang secara sadar dan terstruktur dilakukan untuk membangun mind set wirausaha.

    Solusi

    Pendidikan Kewirausahaan sering kali dikaitkan dengan kegiatan dagang atau jual beli sehingga guru dan kalangan pendidikan ragu memasukkan unsur wirausaha dalam materi pelajaran. Hal itu kurang tepat karena entrepreneurship bukan sekadar berdagang untuk menghasilkan keuntungan, melainkan tujuan utamanya mengubah mind set sehingga jiwa kewirausahaan bisa dikondisikan (by design) melalui pendidikan sejak usia dini.

    Melalui pendidikan, seseorang didorong untuk mencari dan menciptakan peluang yang bernilai bagi masyarakat. Ia ditumbuhkan menjadi seorang inovator yang menemukan solusi bagi masyarakat, seorang sosok yang berani mengambil risiko secara terukur. Entrepreneur yang sukses tidak mulai dengan berdagang demi keuntungan finansial, tetapi mencari inovasi kreatif bagi masyarakat. Keuntungan finansial adalah produk dari kreativitas, kata panelis Agus Bastian.

    Dalam pendidikan entrepreneurship, peserta didik tidak sekadar didorong menjadi business entrepreneur, tetapi juga menjadi government entrepreneur, semacam Lee Kuan Yew, seorang leader yang menumbuhkan Singapura, atau Soekarno, sang pembebas Indonesia, academic entrepreneur, seperti Nicholas Negroponte, penggagas One Chils One Laptop dari MIT Amerika Serikat, dan social entrepreneur, yang menghimpun dana demi kesejahteraan bersama, semacam Muhamad Yunus, Bunda Teresa, atau Romo YB Mangunwijaya.

    Bagaimana mengimplementasi quantum leap entrepreneurship (lompatan kuantum kewirausahaan)? Ciputra menawarkan tiga gagasan.

    Pertama, untuk pendidikan usia dini, dasar, dan menengah, perlu diintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam kurikulum nasional.

    Kedua, untuk perguruan tinggi diciptakan dan dikembangkan pusat-pusat kewirausahaan (entrepreneurship centre).

    Ketiga, untuk masyarakat, diciptakan gerakan nasional pelatihan kewirausahaan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk menjangkau masyarakat luas yang berada di luar bangku sekolah.

    A FERRY T IDRATNO Direktur Dinamika Edukasi Dasar, Yogyakarta

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/03255985/lompatan.kuantum.jiwa.entrepreneur

     
  • Virtual Chitchatting 1:07 AM on 2010/04/10 Permalink  

    The Law Enforcers: The lowest level of society, even lower than pariah 

    My comment:

    esprit de corps, esprit de corpses, semangat bangkai. ;p

    the collapse and ruined image and dignity of the Indonesian police as law enforcement. kesian deh loe. satu kelompok masyarakat elit yang punya kelas justru harus turun tahta menjadi kasta pariah di pikiran dan hati sanubari rakyat Indonesia. lebih rendah dari pengemis.

    duh bodohnya BHD. dia itu buta atau pura-pura buta. prinsip tribrata dan semangat ‘bangkai’ harus dipertahankan walau dunia runtuh. budaya wajib setor ke atasan dan ikrar kesetiaan kepada atasan menjadi kelaziman yang dipertahankan dan dibanggakan sebagai semangat ‘bangkai’.

    di amerika serikat, prinsip layanan polisi jelas, to protect and serve WHO CAN PAY.

    di indonesia, untuk melaporkan kehilangan kambing ke polisi, rakyat harus siap menjual sapi, rumah, tanah, dan nyawa kalau perlu.

    polisi, jaksa, hakim, pengacara, podo wae. to protect and serve WHO CAN PAY THE  HIGHEST BID PRICE.

    Jumat, 9 April 2010 | 03:58 WIB

    Dua Keniscayaan Polri (?)

    Oleh Reza Indragiri Amriel

    Sesungguhnya sangat menggelikan ketika Mabes Polri beberapa pekan lalu tetap bersikukuh tidak ada makelar kasus atau markus di organisasi Tribrata itu. Toh, sangat banyak ilmuwan yang berpandangan tindak korupsi di lingkungan kepolisian termasuk manipulasi perkara adalah sama usianya dengan umur korps penegak hukum itu sendiri.

    Jadi, bantahan atau pengingkaran Polri tentang keberadaan markus benar-benar terdengar bagaikan utopia di siang bolong.

    Keniscayaan pertama

    Munculnya rupa-rupa ketidaksemenggahan perilaku (misconduct), termasuk tindak korupsi, di organisasi kepolisian tak berlebihan untuk disebut sebagai kondisi yang kodrati. Para akademisi biasa menyebut kondisi itu sebagai akibat yang dimunculkan oleh faktor-faktor konstan. Disebut ”konstan” karena menunjuk pada unsur-unsur institusional yang relatif tidak bisa dihilangkan.

    Faktor pertama adalah diskresi. Diskresi, bagi polisi, merupakan ”senjata” terandal. Dalam metafora Farouk Muhammad, mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, diskresi ibarat pedang bermata ganda. Ketika digunakan melalui filter kognitif dan diselimuti oleh bisikan hati nurani, diskresi menjadi amunisi terdahsyat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun, manakala diskresi dimanfaatkan secara semena-mena, diskresi tak ubahnya senjata pemusnah hak asasi manusia yang paling mematikan.

    Agar efektif, diskresi, dengan demikian, benar-benar tergantung pada diri masing-masing personel polisi. Sadar akan kekuatan diskresi, personel tak pelak dapat tergoda sewaktu-waktu menggunakannya untuk keperluan menyimpang.

    Faktor kedua, kerja polisi menyangkut penggunaan kekuasaan, bahkan sebagian di antaranya mengerahkan kekerasan. Pada saat yang sama, tak sedikit area kerja polisi yang berada di wilayah tertutup. Penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan di wilayah tertutup, jadi prakondisi bagi berlangsungnya penyimpangan perilaku personel polisi.

    Faktor ketiga, supervisi yang tidak memadai dari atasan. Sekian banyak survei, termasuk yang dilakukan terhadap polisi Chech, menemukan bahwa kebanyakan personel polisi memandang atasan sebagai pihak yang sejatinya paling bisa diandalkan sebagai model ideal dalam rangka pembersihan organisasi. Persoalannya, pada saat yang sama, polisi-polisi tersebut juga menilai para penyelia mereka bukanlah personel polisi yang bersih. Alih-alih, para senior itu justru menjadi model bagi berseminya tindak-tanduk koruptif.

    Faktor keempat, persepsi negatif polisi terhadap masyarakat. Arogansi yang awalnya bersifat individual mewabah menjadi arogansi korps. Sorotan publik terhadap integritas dan profesionalitas institusi kepolisian acap ditanggapi sebagai sesuatu yang mengada-ada. Resistensi polisi terhadap tekanan masyarakat sangat kuat. Pandangan yang merendahkan publik tak pelak jadi warna budaya organisasi polisi dan bukan lagi tingkah laku individu per individu semata.

    ”Beruntung”, keempat faktor konstan yang membuat korupsi menjadi—nyaris—keniscayaan tersebut selalu bisa ditutupi dari waktu ke waktu berkat adanya the Code atau the Blue Curtain atau the Code of Silence. Ketiga istilah itu merupakan padanan jiwa korsa (semangat korps) yang distortif, yakni solidaritas untuk menutup-nutupi kesalahan sesama anggota korps.

    Berkat the Blue Curtain pula, hampir tak pernah terungkap sama sekali angka riil tindak korupsi di institusi kepolisian. Angka-angka yang mengemuka hanya sebatas indikasi, yakni besaran yang datang dari tindakan antikorupsi. Bukan dari nominal sebenarnya yang dikorupsi.

    The Code of Silence sebagai kultur menyimpang baru bisa didobrak manakala peniup peluit (whistle blower) beraksi. Dalam kehebohan makelar kasus pajak di Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji adalah sang peniup peluit itu.

    Berkat Susno pula, publik jadi tahu sebagian angka riil korupsi di Mabes Polri. Susno kini sedang di atas angin. Namun, terlepas bagaimana akhir perang bintang antara Susno dan Mabes Polri, ada sejumlah konsekuensi yang tampaknya akan muncul. Pertama, baku hantam ini terutama sekali akan meruntuhkan wibawa personel polisi di lapangan, khususnya para personel Polri berpangkat rendah. Masyarakat yang pada dasarnya sudah tak begitu simpati kepada Polri akan kian memandang enteng kewibawaan aparat berseragam coklat itu. Mental aparat pun tak terelakkan anjlok akibat pandangan mencibir yang ditunjukkan khalayak luas.

    Kedua, siapa pun yang akan—katakanlah—menang dalam adu gelut antara Susno dan Mabes Polri, harga diri (dignity) Polri tetap saja runtuh. Yang khalayak lihat sesungguhnya bukan pertaruhan antara seorang Susno dan para individu yang menjabat petinggi Mabes Polri belaka. Nama baik korps Tribrata, bukan yang lain, adalah yang paling dipertaruhkan. Dan, celakanya, ini adalah pertaruhan yang teramat mudah untuk diterka bagaimana akhirnya. Itu tadi: dignitiy atau kehormatan Polri yang porak poranda, siapa pun ”juara”-nya.

    Ketiga, apa yang sesungguhnya tengah diperjuangkan Susno? Juga, apa sebenarnya yang sedang dipertahankan Polri? Mereka mudah-mudahan tidak lupa, kodrat polisi adalah sebagai anak kandung masyarakat. Jadi, jangan sampai akibat dua gajah bertarung, pelanduk yang terjepit di tengah-tengah. Jangan sampai dua kubu Polri saling unjuk taring, tetapi justru masyarakat yang terengah-engah kehilangan napas.

    Keempat, friksi antarsesama anggota Polri akan mudah dibaca oleh para bandit sebagai kesempatan emas melakukan serbaneka tindak kejahatan. Polemik tentang markus membuat Polri lengah, energi terforsir, kewaspadaan dan kesigapan kerja menurun. Konsekuensinya, angka dan kualitas kejahatan yang ditakutkan akan meningkat.

    Keniscayaan kedua

    Kasus Gayus Tambunan semestinya tidak dibingkai sebagai manipulasi kasus perpajakan semata. Kasus Gayus harus dijadikan momentum pembersihan organisasi Polri beserta lembaga penegak hukum lainnya.

    Dalam konteks yang lebih luas tersebut, dengan segala hormat saya, sepertinya Jenderal Bambang Hendarso Danuri tidak cukup kuat untuk menghadapi guncangan internal di lembaga yang dipimpinnya. Terlebih, setelah sebelumnya sempat terkesan melindungi dua jenderalnya yang disebut-sebut Susno sebagai markus, kini Kapolri kembali mengingkari adanya kebiasaan pemberian setoran dari bawahan kepada atasan di institusi Polri. Padahal, sudah sejak lama, hal-hal semacam itu, termasuk ”lelang jabatan”, menjadi obrolan sehari-hari di ruang publik.

    Apa boleh buat; tanpa maksud menihilkan catatan positif yang telah dicapai oleh Kapolri saat ini, bisa jadi Indonesia butuh rezim Polri baru untuk mengakhiri masalah markus dalam kasus Gayus. Lebih mendasar lagi, untuk membenahi Polri secara lebih radikal. Polri butuh reformasi organisasi. Polri butuh revitalisasi spirit profesionalisme. Tentu saja, seberat apa pun masalah yang mereka hadapi, Polri butuh dukungan kita: masyarakat Indonesia. Wallahualam.

    Reza Indragiri Amriel

    Alumnus Psikologi Forensik, The University of Melbourne

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/0358027/dua.keniscayaan.polri.

    Kamis, 8 April 2010 | 03:08 WIB

    Semangat Korps Polisi

    Oleh G Ambar Wulan

    Dua pernyataan menarik perhatian keluar dari Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji tentang dugaan makelar kasus, melibatkan Gayus Tambunan dan beberapa perwira kepolisian.

    Kapolri menyebutkan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi semua polisi. Sebagai peledak kasus ini di luar institusi Polri, Susno menyebutnya strategi yang telah diperhitungkan setelah kecewa terhadap elite polisi (Kompas, 3/4). Di balik pembersihan institusi penegak hukum, pernyataan Bambang dan Susno memunculkan pertanyaan: ”ada apa dengan Corpsgeest Polri”.

    Corpsgeest, semangat korps, sebagai perekat persatuan merupakan fundamen utama bangunan institusi Polri melaksanakan fungsi dan tugas secara profesional. Bagaimana orang bisa percaya kepada polisi jika sebagai pelayan publik, polisi sendiri merepresentasikan institusi yang rapuh? Pelbagai kasus besar yang menggerogoti wibawanya membutuhkan resolusi guna menegaskan kembali komitmen terhadap profesionalisme kerja lembaga publik itu.

    Corpsgeest menjadi urgen sejak Kapolri pertama, yang menggunakan istilah itu, menyadari betapa penting persatuan bagi bangunan Polri. Kesadaran diwujudkan pada Oktober 1946 oleh Kapolri RS Soekanto dengan menyelenggarakan Konferensi Dinas Pertama, dihadiri para penilik kepolisian dan para kepala kepolisian karesidenan seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayah RI saat itu. Polri ketika itu meletakkan batu persatuan Korps Kepolisian Nasional sebagai upaya konsolidasi kepolisian di pusat dan di daerah di tengah kritisnya keamanan pada awal pemerintahan RI. Corpsgeest ini jadi dasar bagi pedoman mengubah watak dan moral polisi bekas aparat pemerintah kolonial menjadi aparat Pemerintah RI.

    Pembinaan

    Menghadapi perubahan dewasa ini, aktualisasi Corpsgeest menjadi tuntutan overall police management reform sebagai fundamen bagi pembaruan sistem, terutama dalam membina hubungan dan tata cara kerja vertikal ataupun horizontal. Yang seharusnya diperhatikan dan ditingkatkan adalah pembinaan berkesinambungan di lapangan oleh atasan langsung yang mampu menjadi panutan pada semua bawahannya. Secara struktur sekarang ini susunan organisasi Polri yang mencakup Mabes Polri, polda, polres, polsek, hingga satuan terkecil, seperti pos polisi di seluruh Indonesia diawaki sekitar 400. 000 polisi.

    Ironisnya, penurunan wibawa polisi justru terjadi saat Polri memperoleh apresiasi internasional dalam mengungkap terorisme dan melumpuhkan gembong teroris. Capaian ini ternyata tak otomatis meningkatkan citra polisi di mata masyarakat, bahkan tenggelam di tengah maraknya penyelewengan wewenang memainkan kasus yang menyuburkan praktik makelar kasus. Kewenangan polisi menegakkan hukum inilah di antaranya menjadi lahan terbuka bagi penyimpangan perilaku polisi yang bertentangan dengan nilai dan aturan institusi, serta semangat korps (Thomas Barker, 1999).

    Pembangunan citra Polri harus didasarkan pada introspeksi secara jujur yang tecermin dari kinerja, sikap, dan perilaku semua anggotanya, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Guna meminimalkan tindakan polisi yang tak terpuji, diperlukan pelembagaan pedoman yang efektif dan efisien guna membangun kesetiaan polisi terhadap wewenang serta tanggung jawab yang dijiwai semangat korps dalam melayani publik. Sejak Polri terpisah dari ABRI (TNI), kepolisian mestinya terus membangun identitas dalam mengimplementasikan prinsip korps yang harus dipatuhi polisi sebagai penegak hukum.

    Tren penting

    Menjaga integritas polisi dapat dilakukan melalui penanaman nilai formal dan nonformal dalam diri personel polisi yang didasarkan pada suatu konsensus. Agar efektif, Corpsgeest memerlukan waktu membentuk karakter yang menggabungkan moral, disiplin, dan misi institusi. Nilai-nilai dalam semangat korps berfungsi sebagai point bagi masyarakat untuk mengetahui keyakinan dasar institusi kepolisian dalam tanggung jawabnya melayani publik.

    Integritas polisi terus dituntut oleh masyarakat yang tak menghendaki ketidakjujuran, penyelewengan wewenang, ketidakberpihakan pada kepentingan umum, atau tindakan yang merugikan rakyat. Masyarakat masih prihatin terhadap wewenang dan penyalahgunaan yang menyebabkan rapuhnya dukungan publik terhadap kepolisian. Citra yang ternoda akan berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi polisi melaksanakan tugasnya secara efektif.

    Pentingnya persatuan dalam semangat korps Kepolisian Republik Indonesia menjadi kekuatan yang dibutuhkan bagi lembaga yang bertanggung jawab pada tertib hukum dan tertib keadaan umum. Akuntabilitas polisi menjadi ukuran dalam menjamin terselenggaranya pembaruan yang telah dirancang dalam cetak biru Reformasi Polri.

    G Ambar Wulan

    Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana UI

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/08/03080975/semangat.korps.polisi

    Tidak Cermat dalam Penanganan Kasus Gayus

    2 Jaksa Dinonaktifkan

    Jumat, 9 April 2010 | 04:52 WIB

    Jakarta, Kompas – Kejaksaan Agung akhirnya menonaktifkan dua jaksa yang dinilai bertanggung jawab atas ketidakcermatan dalam penuntutan saat menangani perkara Gayus HP Tambunan. Kedua jaksa itu adalah Cirus Sinaga dan Poltak Manulang. Keduanya juga dinilai melanggar disiplin pegawai.

    Cirus Sinaga adalah ketua tim jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum, sedangkan Poltak Manulang adalah Direktur Pra-Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (saat itu).

    ”Kedua pejabat itu terbukti melanggar Pasal 2 Huruf f, g, dan h serta Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mereka dikenai sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan struktural,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Hamzah Tadja, Kamis (8/4).

    Menurut Hamzah, keduanya sengaja tidak cermat dalam proses penuntutan, yaitu tidak ditindaklanjutinya indikasi korupsi dalam perkara Gayus serta membuat dakwaan secara alternatif pencucian uang atau penggelapan. Seharusnya didakwakan secara kumulatif pencucian uang dan penggelapan. Meski demikian, keduanya tidak mengakui ada motif tertentu.

    Cirus saat ini menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, sedangkan Poltak kini menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Serah terima jabatan keduanya, menurut Hamzah, segera dilakukan setelah diterbitkan keputusan pembebasan dari jabatan struktural oleh Jaksa Agung.

    Langkah kejaksaan tersebut diapresiasi Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah meski tergolong lambat. ”Polri telah menetapkan dua penyidiknya sebagai tersangka. Kejaksaan harus berani mengambil langkah serupa,” katanya.

    ICW mencatat, setidaknya 20 jaksa bermasalah. Sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berat dan ringan kepada 20 hakim tingkat pertama, 6 panitera, 2 wakil sekretaris, dan 2 panitera muda karena melanggar disiplin. (WHY/ANA/ong)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/04522274/2.jaksa.dinonaktifkan

    APARAT PEMDA

    Fauzi Bowo: Saatnya Perbaiki Citra Satpol PP

    Jumat, 9 April 2010 | 04:57 WIB

    Jakarta, Kompas – Meskipun ada beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan pembubaran satuan polisi pamong praja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan mempertahankannya. Namun, satpol PP diminta memperbaiki citra kesatuan dengan melaksanakan tugas secara profesional.

    ”Dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban, satpol PP harus bijaksana, luwes, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Komunikasi secara intensif dengan warga juga harus dilakukan agar pandangan negatif sebagian warga terhadap satpol PP dapat dikurangi,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo seusai upacara HUT Ke-60 Satpol PP dan Ke-48 Linmas di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/4).

    Menurut Fauzi, satpol PP diperlukan untuk menegakkan peraturan daerah (perda). Perda, seperti larangan merokok, pengaturan pedagang kaki lima, dan penertiban bangunan liar, sering diterapkan dengan cara pemaksaan karena banyak warga yang melawan. Dalam tubuh Pemprov DKI, hanya satpol PP yang memiliki kemampuan memaksa.

    Namun, kata Fauzi, cara-cara kekerasan untuk melaksanakan perda harus diminimalisasi. Cara persuasif harus diprioritaskan agar penolakan warga tidak berujung pada bentrokan.

    Kepala Satpol PP DKI Jakarta Harianto Badjoeri mengatakan, pihaknya selalu mengutamakan bersikap persuasi kepada warga sebelum melakukan penertiban. Langkah kekerasan hanya diterapkan jika ada perlawanan fisik yang membahayakan anggotanya. ”Masyarakat kami imbau mau bekerja sama saat penertiban. Setiap anggota satpol PP sudah dilatih agar bertindak secara persuasif dan manusiawi,” kata Badjoeri.

    Ia menceritakan, banyak anggotanya yang mengalami luka, bahkan tewas, karena serangan senjata tajam, kayu, dan batu saat menertibkan. Dalam kondisi itu, tindakan represi baru dilakukan.

    Pembubaran

    Sebelumnya, selama tiga pekan terakhir, puluhan pengamen, anak jalanan, dan ibu-ibu yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia menuntut pembubaran satpol PP. Mereka menuding satpol PP selalu melakukan kekerasan sehingga menyebabkan tewasnya tiga pengamen jalanan.

    Perayaan ulang tahun satpol PP itu mendapat penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia karena menampilkan pemain opera terbanyak, yaitu 2.010 orang. Semua pemainnya adalah anggota satpol PP. Opera menampilkan berbagai tarian daerah dan sejarah satpol PP sejak didirikan tahun 1950 di Yogyakarta. Selain itu, satpol PP juga menampilkan peragaan pasukan antihuru-hara dan kemampuan bela diri personelnya. (ECA)
    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/04574992/fauzi.bowo.saatnya.perbaiki.citra.satpol.pp

     
  • Virtual Chitchatting 12:39 AM on 2010/04/10 Permalink  

    Money cannot buy quality graduated students 

    My comment:

    The misconception of autonomy is ridiculously interpreted that state-subsidised higher education institutions can charge their student-customers tuition fees as high as they can pay. If graduated, these rich-spoiled kids can not perform to erect any of the four pillars of education, but whatever money can buy.

    A pity that a professor like Supratno emphasised the word ‘whatever beneficial to the state-subsidised higher education institutions’. What a shame. You are a rector of IKIP Surabaya. He seemed to have said “bend the rule” or “degrade the rule”, as long as it is beneficial to … as …

    PTN Minta Otonomi

    Hargai Perbedaan Karakter

    Jumat, 9 April 2010 | 05:07 WIB

    Surabaya, Kompas – Kendati Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, perguruan tinggi negeri tetap mengharapkan adanya otonomi dalam pengelolaan keuangan, akademik, sumber daya manusia, dan aset.

    Untuk itu, Menteri Pendidikan Nasional dapat menerbitkan peraturan baru sebagai payung hukum. ”Tidak ada Undang-Undang BHP, tidak menjadi masalah. Tetapi, otonomi perguruan tinggi negeri (PTN) diharapkan tetap diberikan, baik melalui peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Pendidikan Nasional,” kata Ketua Majelis Rektor PTN se-Indonesia Prof Haris Supratno, Kamis (8/4) di Surabaya.

    Pengajuan UU BHP awalnya hanya untuk memberikan otonomi kepada perguruan tinggi negeri. Namun, DPR kemudian meminta UU BHP diberlakukan pada semua institusi pendidikan sampai tingkat dasar dan perguruan tinggi swasta. Akibatnya, yayasan pendidikan swasta yang merasa dirugikan mengajukan uji materi.

    Kendati demikian, otonomi jelas diperlukan perguruan tinggi negeri supaya lepas dari tekanan birokrasi. Karena itu, berdasarkan hasil pertemuan semua rektor PTN se-Indonesia, kata Haris, Menteri Pendidikan diharapkan mengambil pasal-pasal yang menguntungkan PTN. Semua itu sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

    Haris, yang juga Rektor Universitas Negeri Surabaya, mencontohkan, Menteri Pendidikan Nasional bisa menerbitkan Peraturan Mendiknas yang memberikan kewenangan kepada rektor PTN untuk membuka atau menutup program studi tertentu dengan tetap mementingkan kualitas. Demikian juga untuk perekrutan sumber daya manusia sepanjang PTN menjaga akuntabilitasnya. Saat ini, terdapat 23 PTN yang berstatus badan layanan umum (BLU) sehingga memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya.

    Untuk perguruan tinggi swasta, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya Tatik Suryani mengatakan, otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi memang diperlukan. BHP, menurut Tatik, sulit diterapkan untuk perguruan tinggi swasta. Sebab, salah satu syaratnya anggaran dari mahasiswa hanya 30 persen. Sementara umumnya perguruan tinggi swasta mendapatkan hampir 100 persen anggaran dari mahasiswa.

    Hargai perbedaan

    Secara terpisah, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Jawa Barat-Banten Abdul Halim Hakim di Bandung mengatakan, perguruan tinggi swasta meminta payung hukum untuk perguruan tinggi menghargai perbedaan karakter setiap perguruan tinggi. Penyeragaman aturan hanya akan menghambat perkembangan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia.

    Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Jawa Barat-Banten Didi Turmudzi mengharapkan, payung hukum yang baru tidak membuat jurang perbedaan antara perguruan tinggi swasta dan negeri. Keduanya harus diberdayakan untuk meningkatkan kualitas, tidak sekadar memeratakan kesempatan mendapatkan hak pendidikan. ”Di samping itu, otonomi perguruan tinggi juga harus tetap dihargai dan tetap dipertahankan,” kata Didi.

    Elfindri, Koordinator Kopertis X Wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, mengatakan, pemerintah mesti tetap memperjuangkan hal-hal baik yang didambakan perguruan tinggi yang sebenarnya ada dalam UU BHP.

    Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, Presiden sudah menugaskan dirinya untuk melakukan rapat terbatas terkait pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Presiden juga menugaskan diri Mendiknas untuk segera menyelesaikan rencana penataan ulang perguruan tinggi.

    Pembenahan dalam sistem pendidikan tinggi itu mengacu pada orientasi untuk memberikan layanan pendidikan yang tersedia dan terjangkau bagi semua kalangan, tidak diskriminatif, serta ada jaminan kualitas. (INA/CHE/HAR/ELN)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/09/05073021/ptn.minta.otonomi

     
  • Virtual Chitchatting 11:52 PM on 2010/04/09 Permalink  

    Corrupted and commercialised higher education system in Indonesia 

    My comment:

    Another failing government policy in education. Such policy is a notorious effort to justify the commercialisations in higher educations activities. Instead to rectify what should be done in its substance, the four pillars of education defined by Jacques Delors et al of UNESCO in “Learning: The Treasure Within“. The 1996 report addressed the principles that lifelong education should learn to know, learn to do, learn to live together and learn to live with others, and learn to be.

    PENDIDIKAN

    Pemerintah Akan Tata Ulang Perguruan Tinggi

    Kamis, 8 April 2010 | 04:27 WIB

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah akan patuh menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembatalan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Pemerintah juga akan berkomunikasi dengan para rektor perguruan tinggi untuk menata kembali sistem pendidikan nasional, khususnya perguruan tinggi.

    Penataan ulang dan penyesuaian kembali diharapkan pada akhirnya dapat menemukan format baru proses belajar dan mengajar di perguruan tinggi yang sejalan dengan semangat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

    Demikian diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesaat sebelum meninggalkan Tanah Air menuju Vietnam, di ruang VIP Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (7/4).

    Menurut Presiden, salah satu masalah dalam pendidikan tinggi yang harus dibenahi adalah bagaimana bisa memberikan bantuan kepada mahasiswa yang orangtuanya tidak mampu. ”Sebab, kalau tidak ditata, hal itu bisa mengganggu kelancaran sistem pendidikan kita,” ujar Presiden.

    Presiden Yudhoyono menyatakan, pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah pasal dalam UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang kemudian nantinya bisa diatur kembali dalam peraturan pemerintah (PP) atau aturan lain yang segaris dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. ”Dengan begitu, tujuan pendidikan bisa tercapai, yaitu memberikan kesempatan kepada siapa pun bisa mengikuti pendidikan yang bermutu,” kata Presiden.

    Momentum bagus

    Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, pembatalan Undang-Undang No 9/2010 tentang BHP merupakan momentum bagus bagi semua pihak untuk mendesain kembali sistem pendidikan nasional, termasuk perguruan tinggi. Pembenahan dalam sistem pendidikan nasional itu mengacu pada orientasi untuk memberikan layanan pendidikan yang tersedia dan terjangkau bagi semua orang, tidak diskriminatif, serta ada jaminan kualitas.

    ”Saya lapor ke Presiden, justru batalnya UU BHP jadi kesempatan bagus. Kita akan bahas untuk mendesain kembali lanskap pendidikan saat ini. Seluruh komponen masyarakat akan dilibatkan supaya memperkecil kontradiksi dan tetap berorientasi pada rencana strategis pendidikan nasional,” kata Mendiknas saat kunjungan kerja ke Harian Kompas di Jakarta, Rabu sore. (HAR/ELN)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/08/04272379/pemerintah.akan.tata.ulang.perguruan.tinggi.

     
  • Virtual Chitchatting 11:21 PM on 2010/04/09 Permalink  

    Wikileaks is just another pen that much sharper than a sword 

    My comment;

    Pena itu lebih tajam dari pedang. A pen is much sharper than a sword. Words can kill you from a very distant place. wikileaks is just another media revealing things many people should know. The writer of this Kompas article is somewhat never really browse the inner stomach of wikileaks. Kompas is undermining the whistleblowing activities.

    WikiLeaks dan Revolusi Berita

    Gambar ini diambil dari rekaman video dari mata pembidik sebuah pesawat Angkatan Bersenjata AS, Apache, yang di-posting oleh situs WikiLeaks.org, yang kemudian dikonfirmasi keotentikannya oleh seorang pejabat militer senior AS. Dua orang di jalanan Baghdad ditembak elikopter pada 12 Juli 2007. Tayangan ini memancing perhatian luas di dunia maya.

    JURNALISME

    WikiLeaks dan Revolusi Berita

    Kamis, 8 April 2010 | 03:23 WIB

    Saat grup WikiLeaks merilis cuplikan video tentang serangan helikopter AS terhadap sekelompok warga sipil di Baghdad, Irak, tahun 2007, mencuatlah perdebatan tentang kelakuan tentara AS di Irak. Lebih dari itu, munculnya video itu merefleksikan revolusi yang sedang berlangsung dalam jurnalisme.

    WikiLeaks merilis video yang bocor melalui sebuah sumber di Pentagon, Senin (5/4). Kurang dari 24 jam kemudian, cuplikan video itu telah dilihat oleh lebih dari 1,3 juta orang di situs YouTube saja.

    Tujuh warga sipil tewas dalam sebuah serangan oleh tentara Amerika Serikat di Baghdad. Di antara mereka adalah seorang pengemudi bernama Saeed Chmagh dan seorang fotografer, Namir Noor-Eldeen, yang bekerja bagi kantor berita Reuters.

    Reuters telah berupaya mendapatkan materi internal Pentagon mengenai serangan itu selama tiga tahun menggunakan Undang-Undang Kebebasan Informasi. Hasilnya nol.

    Di situlah kemudian WikiLeaks masuk. Situs web nirlaba yang diluncurkan tahun 2006 itu merupakan ajang online bagi para peniup peluit (whistleblowers) yang berupaya memublikasikan dokumen milik pemerintah yang bocor di seluruh dunia.

    Sebelum cuplikan serangan Baghdad muncul, WikiLeaks berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi. Dengan cakupannya sekarang ini—penayangan cuplikan yang bersumber dari dalam militer AS—WikiLeaks telah bermetamorfosis menjadi sumber berita investigatif dengan kebenarannya sendiri.

    Cuplikan video sepanjang 18 menit itu bisa dilihat di URL khusus yang dibuat oleh WikiLeaks dengan nama collateralmurder.com.

    ”Materi (video) itu dienkripsi dengan sebuah kode dan kami memecahkan kodenya. Dalam hal efisiensi jurnalisme, saya kira kami menemukan banyak hal dengan sumber yang jumlahnya sedikit,” kata Julian Assange, pendiri WikiLeaks, seperti dikutip wired.com.

    Cara lama

    Namun, ini lebih dari sekadar pertanyaan tentang meretas kode enkripsi dari sebuah komputer. WikiLeaks juga melaporkan berita dengan cara lama, yaitu mengirim dua wartawan ke Baghdad untuk menyelidiki serangan tahun 2007 itu.

    Kedua wartawan yang dikirim memverifikasi cerita tentang serangan itu dengan mewawancarai para saksi dan anggota keluarga korban yang tewas dan terluka. Cara ini membantu menutup gap dalam materi resmi insiden tersebut.

    Seperti dijelaskan collateralmurder.com, ”Militer tidak mengungkap bagaimana para staf Reuters tewas dan menyatakan mereka tidak tahu-menahu bagaimana anak-anak bisa terluka”.

    Sebagai respons atas munculnya cuplikan video itu, Pentagon mengedarkan dokumen yang terkait dengan insiden di Baghdad. MSNBC juga melaporkan bahwa tentara AS salah mengira kamera yang dibawa salah satu wartawan sebagai senjata.

    Dengan munculnya cuplikan video oleh WikiLeaks, kian jelas bahwa transmisi informasi dari saluran resmi secara rutin kini telah menjadi jauh lebih cepat dan lebih luas menyebar dibandingkan periode kapan pun dalam sejarah. Siapa pun yang memiliki browser dan koneksi DSL kini bisa membuat berita secara lebih dramatis dan instan.

    Kendati demikian, penayangan cuplikan video itu tidak lepas dari kritik. Bukan soal misi WikiLeaks untuk mendorong transparansi pemerintah, tetapi karena situs itu dipandang gagal menampilkan konteks yang lebih lengkap untuk membantu pemirsa video itu paham apa yang mereka lihat.

    ”Mendorong kebenaran dengan kesalahan yang besar sama memalukannya dengan keterlibatan yang tidak perlu di medan perang,” kata AJ Martinez, seorang mantan pilot helikopter dan fotografer.

    Yang jelas, tampaknya WikiLeaks masih jauh dari menyelesaikan ”tugasnya”. Kini WikiLeaks secara terbuka tengah mengumpulkan donasi untuk membiayai penayangan video lain yang diduga melibatkan kematian warga sipil di tangan tentara AS. Kali ini di Afganistan. (fro)

    Sumber: Kompas, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/08/0323166/wikileaks.dan.revolusi.berita

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers

%d bloggers like this: